Tim Gabungan Kejagug dan Kejati Jatim Meringkus DPO Koruptor

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: inherit;"><span>#2 Terpidana Koruptor Buronan Kejati Jatim tahun 2017 hingga hari ini belum tertangkap, yaitu Kaiseng alias AsengMoh. Shonhaji, S.Ag. Bagaimana kabarnya?#  </span></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFlAH_s_cA4V2NS0Eul0bHX1tMidy89R20_O9Fn128dWNZvpWTKeSMxbvbKxHggnwvmPbiTxgOdrpi9QlsLBcsXoiUrwm3wqRZDEoqgpyjvmcWp7gVHQvbxF2xJzpI_NbqghejSnw-OB6y3VPcIUJ6hyDohrJITTYlW_0HsnV66jQQofGRHZ5vX1OM/s900/terpidana1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="896" data-original-width="900" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFlAH_s_cA4V2NS0Eul0bHX1tMidy89R20_O9Fn128dWNZvpWTKeSMxbvbKxHggnwvmPbiTxgOdrpi9QlsLBcsXoiUrwm3wqRZDEoqgpyjvmcWp7gVHQvbxF2xJzpI_NbqghejSnw-OB6y3VPcIUJ6hyDohrJITTYlW_0HsnV66jQQofGRHZ5vX1OM/w640-h638/terpidana1.jpg" width="640" /></a></div></span></span><span style="font-family: inherit;"><span><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Ada Peribahasa yang berbunyi, “Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui” Barangkali seperti bunyi peribahasa inilah hasil kerja Tim Gabungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan, Kejari Kota Madiun dan Kejari Gerik yang telah berhasil meringkus 2 Terpidana dalam kasus Korupsi dan Penggelapan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari ini Rabu, 25 Mei 2022<br /><br />Kedua DPO itu adalah  Terpidana Koruptor Murindung Bintang (47) warga Pule RT 06/01, Kelurahan Tembora, Kecamatan Keras, Kabupaten Magetan, Jawa Timur selaku Direktur CV. Bintang Marga Utama, dan Terpidana Penggelapan Amir Djoewito (57) warga Jl. Tembaan Tengah Blok A No. 1 RT 001 RW 009 Kel. Bubutan, Kec. Bubutan Kota Surabaya, Jawa Timur selaku Direktur PT. Nusantara Citra Alam Raya (PT. NCAR)<br /><br />Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Fathur Rohman, SH., MH mejelaskan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2245K/PID.SUS/2013 tanggal 30 April 2014, terpidana Muridun Bintang (47) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi tahun 2009 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp792 juta dalam perkara pengadaan pupuk NPK sebanyak 160 ribu Kg di Dinas Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam Aceh<br /><br />“Terpidana di tangkap karena untuk menjalani eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2245K/PID.SUS/2013 tanggal 30 April 2014. Dalam putusan tersebut, Terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Terpidana ditangkap setelah lebih dari 5 bulan di intai keberadaanya di Kelurahan Temboro, Kecamatan Keras, Kabupaten Magetan, Jawa Timur dan hari in Terpidana DPO ini berhasil ditangkap hari ini oleh Tim Gabungan,” ujar Fathur<br /><br />Fathur menambahkan, penangkapan dilakukan sekitar pukul 13.00 Wib yang sebelumnya Terpidana sempat melarikan diri dengan menyelinap dari gang ke gang perkampungan selama kurang lebih 1.5 jam barulah Terpidana berhasil diringkus<br /><br />“Selanjutnya Terpidana di bawa ke Kejati Jatim untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan proses hukum lebih lanjut,” ucap Fathur<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnYOppsBWKR6EOzyRsNQWsCmgbmME1A_aidpeiXQCk5WX367JnOZVQIVW0wplrFzVQ2ztJBSsRvgJP-Cfgbsv932hAbFK-33BrWf6dQAFZ2ul8TUfZnvyBe0rRUupCYD2dNTkqonP9jNnl7Uw2AxLd91UMmhZk8KVkhOiDo_XYGrlqHjgj-t_RSFq_/s872/Terpidana.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="872" data-original-width="700" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnYOppsBWKR6EOzyRsNQWsCmgbmME1A_aidpeiXQCk5WX367JnOZVQIVW0wplrFzVQ2ztJBSsRvgJP-Cfgbsv932hAbFK-33BrWf6dQAFZ2ul8TUfZnvyBe0rRUupCYD2dNTkqonP9jNnl7Uw2AxLd91UMmhZk8KVkhOiDo_XYGrlqHjgj-t_RSFq_/s16000/Terpidana.jpg" /></a></div>Kemudian Fathur Rohman, SH., MH menjelaskan terkait penangkapan Terpidana Amir Djoewito (57) warga Jl. Tembaan Tengah Blok A No. 1 RT 001 RW 009 Kel. Bubutan, Kec. Bubutan Kota Surabaya, Jawa Timur selaku Direktur PT. Nusantara Citra Alam Raya (PT. NCAR)<br /><br />Menurut Fathur Rohman, SH., MH, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1059K/PID.SUS/2012 tanggal 14 Agustus 2012, bahwa Terpidana Amir Djoewito dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang menyebabkan kerugiaan bagi korban sebesar Rp13 miliar sebagaimana diatur dalam pasal 372 Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<br /><br />“Dalam putusan Mahkamah Agung, Amir Djoewito dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp25 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka Terdakwa atau Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan,”<br /><br />Fathur menjelaskan, bahwa Terpidana di tangkap oleh Tim Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan disekitar Jalan Embong Malang Kota Surabaya, Jawa Timur Pada hari hari ini, Rabu, 25 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 Wib setelah di intai selama kurang lebih 3 bulan dan setelah di pastikan kebiasaanya keluar, akhirnya terpidana berhasil di tangkap<br /><br />“Setelah ditangkap selanjutnya terpidana di bawa ke Kejati Jatim untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan proses hukum lebih lanjut,” tegasnya. <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Dua Terpidana Koruptor Buronan Kejati Jatim Belum Tertangkap?</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-wh_SE0RiIyBYFh53hi0UQs4W9VyUvr9UpASv3_SNg0__Qv2oN9fQNa3I2VnL6o2JBJeUJcSmD8qGM5DjlXQR0RF7HGnsMBVeUz9RGYJKL8VRKKu-THU1sigArCxSJ_QdvsoxIlAWGwKG2EivDPN4U6WvzagyWKE7SdF7ItBl4YmYmI0hIIDb34PS/s712/IMG_20170121_191044.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="534" data-original-width="712" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-wh_SE0RiIyBYFh53hi0UQs4W9VyUvr9UpASv3_SNg0__Qv2oN9fQNa3I2VnL6o2JBJeUJcSmD8qGM5DjlXQR0RF7HGnsMBVeUz9RGYJKL8VRKKu-THU1sigArCxSJ_QdvsoxIlAWGwKG2EivDPN4U6WvzagyWKE7SdF7ItBl4YmYmI0hIIDb34PS/w640-h480/IMG_20170121_191044.JPG" width="640" /></a></div>Sementara 2 Terpidana Koruptor yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tahun 2017 hingga saat ini belum berhasil ditangkap<br /><br />Kedua Terpidana Koruptor DPO tersebut yaitu Kaiseng alias Aseng, tempat tinggal, Dusun Dasan Ceria Selatan, Desa Dasan Ceria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Moh. Shonhaji, S.Ag, tempat tinggal, Jalan Ubud F – 8/8 Perum Peruri Mas, Rt 004 Rw 007 Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, Jawa Timur<br /><br />Kedua Koruptor ini terseret bersama 6 Terpidana lainnya dalam perkara kasus Korupsi pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015 yang menelan anggaran sebesar Rp29 miliar dan merugikan keuangan negara senilai Rp1.065.528.684,40<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: large;">6 Terdakwa (Terpidana) yang sudah di Vonis</span><br /></span></span><br />Pada Senis, 27 Pebruai 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya telah menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara terhadap 6 Terdakwa, yaitu <span style="color: red;">Hedi Karnowo</span>, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP), di Vonis 1 tahun penjara dari tuntutan JPU 1,5 tahun; <br /><br />2. <span style="color: red;">Agus Sugijanto</span>, selaku PA yang juga PPKm (Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Madun, di pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. <br /><br />3. <span style="color: red;">Widi Santoso</span>, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan), yang menjabat selaku Kasubag Sekwan, dihukum penjara selama 1,2 tahun denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 3 kurungan.<br /><br />4. <span style="color: red;">Aditya Nerviadi</span> (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan, di vonis 1,4 tahun penjara denda 50 juta subsidair 3 bulan kurungan; 5. <span style="color: red;">Iwan Suasana</span>, wakil Manager PT Parigraha Konsultan, dipenjara selama 1,6 tahun denda 50 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan.<br /><br />6. <span style="color: red;">Sumanto</span>, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan, dipidana penjara  selama 1,2 tahun denda 50 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan. </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><span style="font-family: inherit;">Ke- 6 Terpidana bukan lagi sebagai warga Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) karena sudah selesai menjalani hukuman pidana penjara. Namun 2 DPO hingga hari ini bagaimana kabarnya?. (Jnt)</span><br /></span></div>

News Perdata Tipikor Tim Gabungan Kejagug dan Kejati Jatim Meringkus DPO Koruptor

#2 Terpidana Koruptor Buronan Kejati Jatim tahun 2017 hingga hari ini belum tertangkap, yaitu Kaiseng alias AsengMoh. Shonhaji, S.Ag. Bagaim...

»

Kurator Alfred Hutagaol Diduga Terlibat Rekayasa Dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Bolehkah yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit? Mengapa Pengacara Pemohon dan yang bukan Kurator yang mentransfer uang hasil penjualan asek kepada Termohon?#    </span></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEWXOZtsFu981Um8EfQtI9iJ3vJR-exQDXP2veJ3dNBaJO5RPGXp54Km_RCP6ZHIBihs-VSE_xm4ftjjBKswx2gRtTSLs1GWdPC5TL5KJr7tDxmStlFpuJw1zwSS4-vWrnNfMblM6ccwd5V2zC99Y4NnCGfcrek7yFCbq3LLC65LDlasv--wum5Exo/s1080/Foto%20'Goggle'.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="675" data-original-width="1080" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEWXOZtsFu981Um8EfQtI9iJ3vJR-exQDXP2veJ3dNBaJO5RPGXp54Km_RCP6ZHIBihs-VSE_xm4ftjjBKswx2gRtTSLs1GWdPC5TL5KJr7tDxmStlFpuJw1zwSS4-vWrnNfMblM6ccwd5V2zC99Y4NnCGfcrek7yFCbq3LLC65LDlasv--wum5Exo/w640-h400/Foto%20'Goggle'.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto Ilustrasi. Sumber footo Goggle</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />“Hitam putih” sidang kasus perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah Surabaya yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu mulai terungkap<br /><br />Bahwa Kurator yang juga Advokat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH atau Alfred Hutagaol yang menurut berbagai sumber adalah salah seorang Majelis salah satu Gereja di Jalan Kedondong Surabaya diduga terlibat dalam “Rekayasa” Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono<br /><br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <b><span style="color: black;">Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? -</span></b> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/benarkah-ada-rekayasa-dalam-perkara.html?m=1">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/benarkah-ada-rekayasa-dalam-perkara.html?m=1</a><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <b><span style="color: black;">Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? -</span></b> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html</a></span><br /><br />Adanya ‘rekayasa’ dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono yaitu, bahwa Rudy (Kok Djiang) yang beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya selaku Pemohon II dan Rizal Kurniawan beralamat di Jln Simpang Darmo Permai Surabaya selaku Pemohon III bukan sebagai Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis atau Santoso Setiono tidak punya hutang sama sekali kepada dua nama tersebut<br /><br />Sementara pemohon I adalah Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT.00 RW.001 Desa/Kel. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya yang punya piutang (duit) di tangan Santosos Setiono sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) sesuai putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Sedangkan pemohon IV yang juga menjadi pertanyaan adalah adalah mantan karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono 10 orang yang sudah tidak bekerja lagi sejak taahun 2016 dan belum pernah dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Surabaya terkait belum dibayarkannya hak karyawan berupa gaji dan THR.<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Awal mula perkara PKPU dan Pailit </span></b></span><br />Santoso Setiono pemilik CV Artha Abadi memiliki hutang atau pinjaman kepada Eddy Prajitno yang totalnya sebesar 5,6 miliar (belum termasuk bunga) dengan rincian; pinjaman pertama pada tanggal 10 Mel 2012 Rp2.200.000.000 dengan bunga 10 persen dan akan dibayar/dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan surat perjanjian dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. Dan sisa pinjaman kedua pada tanggal 10 Mel 2012<br /><br />Dan kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Haryanto Tjang selaku Notaris di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019 PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Pada tahun 2019, Eddy Prajitno melalui Kuasa Hukumnya menggugat Santoso Setiono ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219. Dalam putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengabulkan gugatan Eddy Prajitno.<br /><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> Sebagai Apa ‘Pengacara Ivan Wijaya’ Dalam Perkara PKPU Santoso Setiono di PN Surabaya? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/03/sebagai-apa-pengacara-ivan-wijaya-dalam.html?m=1">http://www.beritakorupsi.co/2022/03/sebagai-apa-pengacara-ivan-wijaya-dalam.html?m=1</a><br /></b><br />Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan; berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestatie; Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000 (Lima Miiyar Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)<br /><br />Lalu pada tahun 2020, Santoso Setiono selaku pemilik CV Artha Abadi mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor. 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Pada putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan PKPU Santoso Setiono dan menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alferd Hutagaol) selaku Kurator yang pengurus dalam perkara PKPU   </div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Adanya dugaan Rekayasa</span></b></span><br />Pada tahun 2020, Kuasa Hukum Eddy Prajitno, yaitu Erwin Sibarani, SH., MH dan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH memberikan perkara tersebut kepada Kurator ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Apri panggilan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu.<br /><br />Namun menurut Apri, setelah disampaikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator, Apriady tidak pernah mengetahui kelanjutan bahkan selama proses mediasi dan/atau sidang perkara Pailit tersebut diatas, Apriady tidak pernah dilibatkan<br /><br />“Ya, tapi setelah itu saya tidak tau. Bahkan sidangnyapun saya tidak pernah ikut. Pernah sekali Kuratornya mengajak saya sidang karena Erwin tidak hadir. Saya bilang ‘saya tidak bawa berkas’, tapi Alfred bilang ‘nggak apa-apa,. Saya masuk, tapi karena saya tidak bawa berkas, saya sampaikan kepada Majelis Hakim, ‘saya tidak membawa berkas dan mohon agar sidang ditunda’, dan sidangpun ditunda,” kata Apri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Diduga, bahwa untuk memenuhi syara seorang Debitor memiliki Dua atau lebih Kreditor, muncullah nama Rudy (Kok Djiang) dan Rizal Kurniawan yang diajukan oleh Santoso Setiono kepada Kurator ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol)<br /><br />Santoso Setiono sebenarnya tidak punya hutang kepada Rudy (Kok Djiang) dan Rizal Kurniawan. Hal itu diakui oleh Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co. Dan menurut Santoso Setiono, hal itupun diketahui oleh Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol)<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah boleh atau sah menurut hukum yang berlaku, dimana seseorang yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit?. Bila memang Kurator mengetahui bahwa Kreditur yang diajukan oleh Termohon kepada Kurator tidak memiliki hutang piutang, mengapa Kurator meyeretakannya sebagai Pemohon? Apakah ini yang disebut sebagai ‘mafia’ peradilan???<br /><br />Terkait hal tersebut, beritakorupsi.co pun menanyakannya kepada Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) dengan mengirim pesan melalui WhastApp pada tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 19.25 WIB, namun Alfred Hutagaol hanya membaca pesan tersebut dan tidak bersedia menanggapinya. <br /><br />Bahkan sebelumnya, beberapa kali beritakorupsi.co menanyakan kasus perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono terkait pengiriman (transfer) uang dari hasil penjualan 2 aset Santoso Setiono  ke rekening Santoso Setiono oleh pihak lain yaitu Ivan Widjaja dan Kuasa Hukum Pemohon II, III dan IV, Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) maupun Ivan Widjaja tidak bersedia menanggapinya<br /><br />Informasi yang didapat beritakorupsi.co adalah terkait aset milik Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya yang masuk dalam perkara pailit telah laku terjual kepada Leoni Natalia Kusumadjaya senilai Rp1.3 miliar termasuk aset Santoso Setiono di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya<br /><br />Dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Eddy Prajitno tidak menerima sepeserpun. Dari data berupa pembagian yang dibuat oleh Kurator tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangai oleh Hakim Pengawas Imam Supriyadi, SH., MH, Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH adalah Bank BNI sebesar Rp600 juta dari total 28.127.842.510,;  karyawan sebesar Rp277 juta ari total Rp498.600.000,; biaya PKPU Rp20 juta dari total Rp20 juta,; imbalan jasa pengurus Santoso Setiono pada saat penundaan kewajiban PKPU sebesar Rp300 juta dari total Rp1.059.000.000,; imbalan jasa Kurator Rp99.750.000 dan biaya lain-lain (PPH) Rp33.250.000. Mengapa tidak dijelaskan secara rinci biaya lain-lain yang dimaksud???<br /><br />Berdasar informasi dari sumber beritakorupsi.co, bahwa yang mentrasfer uang sebesar Rp80 juta dari Rp277 sebagai hak karyawan ke rekening Santoso Setiono adalah Ivan Widjaja. <br /><br />Sedangkan yang mentrasfer uang sebesar Rp40 juta dari Rp220 juta bagian karyawan dari hasil penjualan aset Santoso Setiono di Jalan  Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya ke rekening Santoso Setiono adalah Kuasa Hukum Pemohon Pemohon II, III dan IV<br /><br />Pertanyaannya adalah, siapa Ivan Widjaja dalam perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono? Dan ada dengan Kuasa Hukum Pemohon II, III dan IV yang mentrasfer uang ke rekening Santos Setiono?<br /><br />Menurut Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co, bahwa Eddy Prajitno tidak mendapat bagian dari hasil penjualan asetnya yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br />“Ya Dia tidak dapat. Yang di Kertajaya pun sudah dijual, yang jual Kurator. Eddy Prajitno mendapat 80 juta dari 18 M. BNI Pangeran, berapa gitu loh dari 20 M, lupa. Saya juga bingung kog hutang saya di BNI dari 12 M atau 14 M jadi 28 M. Kalau ke Pak Eddy (Eddy Prajitno) kan dari 5,6 M menjadi 18 M termasuk bunga,” kata Santoso Setiono<br /><br />Saat ditanya sejak kapan pinjaman itu di Bank BNI dan berapa totalnya. Santoso Setiono mejelaskan, kurang lebih sekitar 8 tahun dengan cara bertahap. Namun Santoso Setiono tetap merasa bingung dengan jumlah hutangnya di Bank.<br /><br />Namun sanstoso Setiono mengatakan kepada beritakorupsi.co bahwa dirinya “diremot” oleh Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH.<br /><br />“Maksudnya diremot itu artinya disuruh, artinya disuruh datang kalau ini nggak usah datang, ini silahkan datang nanti kalu ditanya biar segera diputus bilang aja Pak Santoso tidak mampu,” kata Santoso melalui sambungan telepon WhastApp, pada Rabu, 9 Pebruari 2020<br /><br />Apakah anda diarahkan oleh Kurator? Tanya beritakorupsi.co lebih lanjut, yang dijawab oleh Santoso Setiono “Ya kurang lebih seperti itulah”. Dan Santoso Setiono juga mengakui kalau setiap sidang perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selalu hadir<br /><br />Anehnya, saat beritakorupsi.co menghubungi Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH melalui telepon WhastApp pada tanggal 2 Pebruari 2022 mengatakan, tidak selalu hadir dalam sidang perkara pailit.  Bahkan terkait bukti-bukti dalam perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH mengatakan tidak tahu.<br /><br />“Saya tidak tau. Yang jelasnya ada di Hakim. Saya tidak selalu hadir dalam sidang,” kata Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br />Terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menjelaskan, masih ada aset lain<br /><br />“Masih ada aset lain. Yang kecil dulu,” ujarnya.<br /><br />Ketidak tahuan Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH terkait bukti-bukti berupa kwitansi, Cek Kosong dan surat keterangan penghasilan dalam perkara pailit, juga disampaikan oleh Erwin Sibarani, SH., MH<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Tanggapan Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya dan Hakim Pengawas <br /></span></b></span><br />Sementara menurut Hakim Khusaini, SH., MH selaku Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya yang juga salah satu hakim anggota dalam perkara pailit Santoso Setiono, mengatakan, sudah diklarifikasi pada saat sidang/rapat mediasi. Hal itu dijelaskan Hakim Khusaini, SH., MH bersama Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di PN Surabaya, Rabu, 2 Pebruai 2022<br /><br />Sentara tanggapan Hakim Imam Supriyadi, SH., MH selaku Hakim Pengawas yang menggantikan Hakim Masrul SH., MH mengatakan, saat itu perkara PKPU termasuk perkara Pailit sudah berjalan<br /><br />“Saya tidak tahu karena saya bukan Hakim pengawas sejak awal, saya hanya menggantikan,” kata Hakim Imam Supriyadi, SH., MH, Jumat, 22 April 2022<br /><br />Saat ditanya terkait pembagian uang hasil penjualan aset Termohon, Hakim Imam Supriyadi, SH., MH mengatakan, bahwa itu adalah Kurator dan Hakim pengawas hanya menerima laporan.<br /><br />“Menerima laporan dari Kurator,” ujar Imam Supriyadi, SH., MH<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut terkait pihak lain yang bukan Kurator sendiri dan bahkan Kuasa Hukum Pemohon ikut mentransfer uang dari hasil penjualan aset Termohon, Imam Supriyadi, SH., MH mengatakan kalau ada yang keberatan bisa dipanggil<br /><br />“Berhak memanggil kalau ada yang keberatan,” jelasnya. (Jnt)<br /></div>

News Perdata Pidana Kurator Alfred Hutagaol Diduga Terlibat Rekayasa Dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono?

#Bolehkah yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit? Mengapa Pengacara Pemohon da...

»

Mengapa Rumah di Jalan Teuku Umar Surabaya Jadi Rebutan?

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwF4nLZTosJaznt0VthhM1vS0nHfPYU0eWKzcEtn5gVWO6SUzV2MrdDyi56pB0SeOoy1_SESB_UAdMrwBJXBAzcnAwbwnPVnX51AOMely_mkU4apqGWKgR0io2jEAE-eZOM9vziUu1rlVyqoFWO8Ukdn-HgjdLbvjNsfQ-vMjNLNrSmaJ1zwHZPdAT/s1599/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwF4nLZTosJaznt0VthhM1vS0nHfPYU0eWKzcEtn5gVWO6SUzV2MrdDyi56pB0SeOoy1_SESB_UAdMrwBJXBAzcnAwbwnPVnX51AOMely_mkU4apqGWKgR0io2jEAE-eZOM9vziUu1rlVyqoFWO8Ukdn-HgjdLbvjNsfQ-vMjNLNrSmaJ1zwHZPdAT/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><div style="text-align: justify;">Mengapa sebuah rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Surabaya jadi rebutan? Pertanyaan inilah yang muncul dibenak masyarakat Suarabaya yang melintas dan menyaksiakan puluhan dan mungkin ratusan pemuda yang berjaga di depan rumah tersebut</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Menurut Pieter Talaway, SH., MH selaku Kuasa Hukum Mandy, anak alm. Paula mengatakan, bahwa rumah kliennya (Mandy) di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Surabaya "di duduki” Pemuda Pancasila</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><i>“Klien saya rumahnya di Teuku Umar No 12 namnya Bu Mendy, rumahnya duduki Pemuda Pancasila. Ini kan belum ada proses hukum baik pidana maupun perdata. Ini eksekusi liar. Mandy ini anaknya Paula yang sudah menempati rumah itu selama 32 tahun, kita ada bukti. Antara Paula dan Noerhasni adalah bersahabat. Kalau mau bicara baik-baik boleh aja,”</i> kata Pieter, Jumat, 18 Maret 2022</div><div><br /></div><div>Sementara menurut Wahyu Tri Hartanto selaku Koti (Koordinator Inti) yang juga salah satu dari 5 Kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah, ahli waris Noerhasni kepada wartawan menjelaskan, bahwa rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 adalah milik H. Noerhasi yang dipinjamkan kepada sahatbatnya Paulau, ibu angkat dari Mendy</div><div><br /></div><div><i>“Haji Noerhasni ini meminjamkan rumah kepada Ibu Paula dan keluarga. Bu Paula menempati rumah itu bahasanya formalitasnya sewa tapi tidak pernah dipungut sewa hanya murni dipinjami. Ibu Paula ini Ibu angkatnya Bu Mendy. Setelah Bu Paula meninggal 5 Januari 2022 kemarin, pihak keluarga mensomasi Bu Mendy untuk memindahkan barang-barang Bu Paula karena rumah itu mau ditempati ahli waris. Kenapa selama 32 tahun di tempati tidak pernah diotak-atik, karena pesan neneknya. Noerhasni ngomong ‘jangan diotak-atik dipinjami aja gratis sampai beliau tutup usia. Nah sekarang Bu Mendy yang nota bene hanya anak angkatnya Bu Paula merasa pemilik disitu terus kita disana disebut premanisme saya suruh laporkan ke Polisi sama Polisi tidak diterima laporannya karena tidak ada alasan. Dia tidak bisa menunjukan kepemilikan apapun,”</i> kata Wahyu, Jumat, 18 Maret 2022</div><div><br /></div><div>Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, bahwa pada Sabtu, 19 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, ada mediasi di Polrestabes surabaya yang intinya, bahwa kedua belah pihak yaitu dari Pemuda Pancasila selaku Kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah dan pihak Pieter Talaway, SH., MH selaku Kuasa dari Mandy sama-sama tidak menempati rumah tersebut</div><div><br /></div><div>Namun kemudian, Pieter Talaway, SH., MH mengatakan kepada Wartawan bahwa pihak Pemuda Pancasila selaku Kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah kembali berada dilokasi. Dan berdasar informasi yang diperoleh wartawan menyebutkan ‘terjadi rebutan kunci’ antara keudua belah pihak yang akhirnya ditengahi pihak Polsek Tegalsari dengan membuat surat kesepakatan bersama.</div><div><br /></div><div><i>“Keluarga Mandy sudah diberikan tempat untuk tinggal di rumah, aset milik clien kami. Jelas disini Pemuda Pancasila akan membantu mengembalikan hak aset yang harusnya menjadi milik ahli waris almarhum Noerhasni, A.mt ,S.H,”</i> tambah H. Baso Suherman selaku sekretaris MPC Pemuda Pancasila<br /></div><div> </div><div>Sementara isi dari surat kesepakatan bersama diantaranya yaitu menjaga objek Jalan Teuku Umar No 12 Surabaya dari luar area masing-masing maksimal sebanyak 20 orang. Para pihak sama-sama memegang kunci pagar/gembok masing-masing.</div><div><br /></div><div>Surat kesepakatan bersama ditanda tangani oleh Jhony Loppies, SH selaku kuasa dari Mandy dan Wahyu Tri Hartanto selaku Kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah yang juga ditanda tangani AIPTU Didik selaku saksi serta beberapa saksi dari kedua belah pihak.</div><div><br /></div><div>Banguanan/rumah di Jalan Teuku Umar No 12 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 15 April 1996 Nomor 405/HGB/35/1996. Lama hak berlaku selama 20 tahun berakhirnya hak tanggal 8 Oktober 2016. <br /></div><div> </div><div>Surat ukur tanggal 31 -1- 1997 Nomor 30/1999 luas 330M2. Surat tersebut ditanda tangani oleh Purnomo Santoso selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 16 -10- 1997, tertulis PENUNJUK D.I. 301-1-1022/II/I1997. Tanah Negara Bekas Hak Guna BangunanNo.77</div><div><br /></div><div>Kemudian berdasrkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 120. 1/2010 rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari Surabaya. Surat ukur tanggal 31 -1- 1997 Nomor 30/1997 luas tanah 330 meter berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada di kantor Badan pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, bidang tanah tersebut atas nama Nyonya Haji Noerhasni, SH. Jenis dan Nomor Hak, berkas HGB Nomor 913/Kelurahan Dr. Sutomo Surat Ukur tanggal 31 -1- 1997 Nomor 30/1997 luas tanah 330 meter tanah berakhir haknya tanggal 8 Oktober 2015. </div><div> </div><div style="text-align: justify;">Yang menjelaskan, bahwa surat keterangan pendaftaran tanah diberikan atas permohonan Ali Wafi kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 4/11/2014 tanggal 07 -02- 2014 dan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 30 tanggal 09 -10- 2015. Yang menerangkan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah. Dan surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Surabaya I pada tanggal 1 Agustus 2019</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div>Sementara sumber dari bagian Hukum Pemkot Surabaya saat dihubungi wartwan mengatakan, bahwa rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari Surabaya kemungkinan ber SIP (Surat Izin Perumahan)<br /></div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">“I<i>ni kemungkinan rumah ber SIP. Aku barusan balik dari kantor, besok ya tak (saya) cek,”</i> ucapnya, Kamis, 24 Maret 2022.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><i>Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta peraturan pemerintah yang masih berlaku berdasarkan peraturan peralihan. Kedudukan Surat Izin Perumahan (SIP) tidak menunjukkan kepemilikan, namun menunjukkan penghunian saja</i>. (*)</div></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Mengapa Rumah di Jalan Teuku Umar Surabaya Jadi Rebutan?

BERITA KORUPSI .CO - Mengapa sebuah rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Surabaya jadi rebutan? Pertanyaan inilah yang muncul dibenak masyar...

»

Pelantikan Pengurus Perjakum Jatim Dihadiri Ketua PN Surabaya, Kajati dan Gubernur Jatim

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam sabutannya, Ketua PN Surabaya, Kajati maupun  Gubernur Jawa Timur berharap agar Perjakum Jatim dapat memberikan Informasi yang sehat dan berimbang kepada msyarakat, Perjakum Jatim dapat menjadi mitra Pemerintah maupun penegak hukum dalam mengawal penegakan hukum di Jawa Timur#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjtqRp2EhQIKcmw96xxyI7ROYSGtBwPWFDdf4EDG-sPWkd1d0iscbC8YlNdrvqisRgol_73H53A0J5femR4BKSwWKhp4NmbSs2AC-mD5uL6L8PcXQCsG5HVNXNbvoGAe1ryQ0u09VXjnMMVveKg3Ut0TNfHTGSYGs_ym6cABwlcui6odAzb0uXL_QD7=s1024" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="1024" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjtqRp2EhQIKcmw96xxyI7ROYSGtBwPWFDdf4EDG-sPWkd1d0iscbC8YlNdrvqisRgol_73H53A0J5femR4BKSwWKhp4NmbSs2AC-mD5uL6L8PcXQCsG5HVNXNbvoGAe1ryQ0u09VXjnMMVveKg3Ut0TNfHTGSYGs_ym6cABwlcui6odAzb0uXL_QD7=w640-h250" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Pelantikan pengurus Persatuan Jurnnalis Hukum Jawa Timur (Perjakum Jatim) periode 2022 - 2025 yang dilaksanakan di Surabaya Suites Hotel Jalan Pemuda No 31-37 Surabaya dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H mewakili Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono, S.H., M.H dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati, S.H., M.H diwakili Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H serta Gubernur Jawa Timur diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jawa Timur Dr Hudiyono, M.si berlangsung lancar, sederhana dan meriah<br /><br />Pelantikan pengurus Perjakum Jatim periode 2022 - 2025 juga dihadiri oleh Rektor Unesa, Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia) Hartanto Boechori maupun Tim Penasehat Hukum Perjakum yang terdiri dari Pieter Talaway, SH., MH, Johanes Dipa Widjaja, SH, Advent Dio Randy, SH dan Apriadi E. Sitinjak, SH serta beberapa pengurus dari organisasi Wartawan yang ada di Surabaya<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxGTNvuqANhnib06FQDcgX8oQ8FzpX3Q2RCDCCHPhgsMrdc5cjGH9uYv4P1uFNjP3Btu66nCgdf_l1Kzsv5aepCSL98wA4VLaGqCwjm-SZJpmFMIv4adWOaoPlSRnF7pARq2mnBlZ4K0yggqNbY9H15MXJYVZGmGTGHaPPHoTogVgZvwOCObybjR8S=s1070" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="941" data-original-width="1070" height="562" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxGTNvuqANhnib06FQDcgX8oQ8FzpX3Q2RCDCCHPhgsMrdc5cjGH9uYv4P1uFNjP3Btu66nCgdf_l1Kzsv5aepCSL98wA4VLaGqCwjm-SZJpmFMIv4adWOaoPlSRnF7pARq2mnBlZ4K0yggqNbY9H15MXJYVZGmGTGHaPPHoTogVgZvwOCObybjR8S=w640-h562" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H </span></span><br /></td></tr></tbody></table> Dalam sambutan Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya yang disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H menyampaikan pesan kepada pengurus maupun anggota Perjakum Jatim, agar Junalis  hendaknya memuat berita secara profesional dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan<br /><br />“Ketika hendak memuat berita atau menulis berita tentang segala sesuatu yang disana (Pengadilan), mohon supaya berimbang, dilakukan secara profesional dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati, S.H., M.H yang diwakili Asintel (Asisten Intelijen) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H juga menyampaikan hal yang sama.<br /><br />Zulbahri, S.H., M.H meyampaikan, saat ini Pers mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan Teknologi digital. Pers harus dapat beradaptasi dengan cepat mempelajari kompotensi yang baru dengan edukatif dalam menghadapi era teknologi       </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9JObQea8FUrgbNHYY_4iTCn_HGDVZmfkQCwXtdaQN3OczeYVKf6GP6BTuB3tsXqAeT1B1s80U_LYPHEyomA7-6g3SOk_8Dxw8UVPcumG9BS5k-f-UafsYOLxRdDYAnPWEsShcD1iD-DphagvRU8ChnH5qrn2Ic9vMM4YCM7UhHBDwavH_jH0tfbd_=s1599" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1599" data-original-width="1200" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9JObQea8FUrgbNHYY_4iTCn_HGDVZmfkQCwXtdaQN3OczeYVKf6GP6BTuB3tsXqAeT1B1s80U_LYPHEyomA7-6g3SOk_8Dxw8UVPcumG9BS5k-f-UafsYOLxRdDYAnPWEsShcD1iD-DphagvRU8ChnH5qrn2Ic9vMM4YCM7UhHBDwavH_jH0tfbd_=w480-h640" width="480" /></a></div>“Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapat informasi yang sehat dan baik. Informasi yang baik memerlukan Pers atau Jurnalis yang baik. Oleh sebab itu, diperlukan indutri Pers yang sehat, yang mampu menjadilan informasi secara karurat, jujur dan berimbang,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H<br /><br />Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Zulbahri, S.H., M.H menyampaikan, bahwa media massa punya peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Media mempunyai tugas untuk menjaga masyarakt agar tetap selalu bersatu, berastu padu dengan cara memberitakan informasi atau berita yang baik dan positif</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;"> </span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto: Asisten Intelijen  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H</span></span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Sesuai dengan Undang-Undang Pers, wajib menyampaikan informasi yang baik, mendidik kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya berharap kepada Jurnalis, khususnya Jurnalis Hukum yang tergabung dalam Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur, dapat menjdai mitra pemerintah dan penegak hukum dalam mengawal penegakan hukum di Jawa Timur serta penegak hukum yang berkeadilan,” Kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Zulbahri, S.H., M.H<br /><br />Hal senada juga disampakan oleh Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si<br /><br />Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si menyampaikan, bahwa Jurnalis punya peran penting untuk menyampaikan informasi baik an akurat kepada masyarakat<br />Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si menyampaikan, agar profesionalime Jurnali tetap terjaga, karena sementara ini masyarakat bisa menjadi wartawan, bisa jadi Jurnalis melalui Medsosnya. <br /><br />“Oleh karena itu Gubernur berharap, Jurnalis dapat menadi penyeimbang antara berita hoax dan yang benar-benar berita tetapi dibuat hoax. Setiap hari di Kominfo ada 4 berita hoax dan setelah diteliti ada Tiga yang benar-benar hoax, kalau sebulan sudah 90, sebulan seribu lebih,” kata Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4aoF1kwXupuujqovGfP7aSvIfuREsuwIYKu42u49-yyww9lfSopHoSO4g97Xu2rZgR1brLGvW5f3zXWJvIy8IuUMtxbXFiB7tzGALqDGufq9uRmHu8HUu9T43SkZP_wAkDwa2RBdWT9U32U_XC2bKju_27CDO5j6MqgkyMEPyoboy-9fuCBM79Xxu=s1091" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="869" data-original-width="1091" height="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4aoF1kwXupuujqovGfP7aSvIfuREsuwIYKu42u49-yyww9lfSopHoSO4g97Xu2rZgR1brLGvW5f3zXWJvIy8IuUMtxbXFiB7tzGALqDGufq9uRmHu8HUu9T43SkZP_wAkDwa2RBdWT9U32U_XC2bKju_27CDO5j6MqgkyMEPyoboy-9fuCBM79Xxu=w640-h510" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Kadis Kominfo Jawa Timur Dr Hudiyono, M.si</span></span></td></tr></tbody></table>Apa yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur maupun Gubernur Jawa Timur ada benarnya. Sebab, tak sedikit informasi atau berita yang dibaca oleh masyarakat dianggap kurang akurat dan tidak berimbang, sehingga masyarakat membuat opini sendiri-sendiri tanpa dasr hukum yang benar<br /><br />Sebelumnya, Ketua Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur periode 2022 - 2025 Jentar Sitinjak dalam sambutannya mengatakan, bahwa tujuan dari dibentuknya Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur ini adalah untuk menjadikan Jurnalis khsusnya anggota Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur menjadi Jurnalis yang Profesional dan bermartabat. <br /><br />Menurut Jentar, yang mengantongi Sertifikat Wartawan Madya yang sehari-harinya meliput di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya ini mengatakan, Jurnalis yang profesional dan bermartabat akan menghasilan karya Jurnalis yang akurat dan berimbang<br /><br />“Tujuan dari dibentuknya Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur ini adalah untuk mnjadikan Jurnalis yang profesional dan bermartabat serta meningkatkan profesioanlisme yang dapat mengharagai dirinya sendiri agar dapat pula dihargai oleh masyarakat,” kata Jentar<br /><br />Jentar juga menjelaskan, bahwa “tangan kiri dengan posisi menulis” sebagai logo Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur adalah sebagai “lambang perlawanan” secara positif melalui pemberitaan yang benar, jujur, akurat dan berimbang<br /><br />Jentar mengatakan, bahwa menjadi Jurnalis sangatlah mudah tetapi sulit saat menjalankan profesi sebagai Jurnalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik<br /><br />“Jadi Jurnalis itu mudah tetapi yang sulit adalah saat menjalankan profesi sebagai Jurnalis. Saya berharap agar seluruh anggota Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur dapat mejalankan profesi Jurnalis yang profesional dan bermartabat bukan untuk dijadaikan sebagai ajang mencari duit tetapi memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat,” ujarnya<br /><br /><br />Sebelum mengkahiri sambutannya, Jentar juga menyampaikan bahwa dana yang diperoleh oleh Persatuan Jurnalis Jawa Timur untuk pelaksanaan acara pelantikan pengurus Persatuan Jurnalis Jawa Timur periode 2022 - 2025 adalah dari beberapa Instasi/lembaga pemerintah diantaranya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Pengacara dan beberapa Polsek dengan cara mengajukan proposal<br /><br />“Dana yang kita peroleh adalah dengan mengajukan proposal ke beberapa Instasi/lembaga pemerintah diantaranya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Pengacara dan beberapa Polsek. Itu sebabnya kita secara terbuka menjelaskan dari mana dana kita peroleh agar tidak menjadi pertanyaan orang lain,” ucap Jentar. (*)<br /><br />Susuna Pengurus Persatuan Jurnalis Jawa Timur Periode 2022 - 2025<br />Ketua              : Jentar. S (beritakorupsi.co)<br />Wakil Ketua<span>    </span>: Hengki (Informasiphatas.com)<br />Sekretaris I      : Solecha, SE (Pelopor)<br />Sekretaris II    : Sunarto (Indonesia Jaya)<br />Bendahara I    : Rudy Situmorang (Tabir Investigasi)<br />Bendahara II    :  Arif Tiasa (Lensa Nasional)<br /><br />Pembian<br />Supriyadi (PETISI.co)<br />Nurdin Longgari (Harian Nasion<br /><br />Tim Penasehat Hukum<br />Pieter Talaway, SH., MH, sebagai Ketua Koordinator<br />Johanes Dipa Widjaja, SH, Wakil Ketua Koordinator<br />Advent Dio Rendy, SH, Anggota<br />Apriady E. Sitinjak, SH, Anggota<br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Pelantikan Pengurus Perjakum Jatim Dihadiri Ketua PN Surabaya, Kajati dan Gubernur Jatim

#Dalam sabutannya, Ketua PN Surabaya, Kajati maupun  Gubernur Jawa Timur berharap agar Perjakum Jatim dapat memberikan Informasi yang sehat ...

»

Sebagai Apa ‘Pengacara Ivan Wijaya’ Dalam Perkara PKPU Santoso Setiono di PN Surabaya?

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Suber di KPK:</b></u> “Minimal 2 alat bukti, tetapi bisa dilaporkan ke KPK sebagai petunjuk apa lagi saat ini ada kasus Hakim Itong (Hakim PN Surabaya)”    </span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiiyQQtSVPE-yiMPJdO-fgw6Qy4TFAilz3aVVSIarraXt4yvHIanMUDwz0wreodf-qPsLzFCFrHS8v0rjMUjBcNwjwsIsnnWDFhJyBrI8xtxi80pwRjjZ3tzXF-2F0HYXcFS-o5VWbu8wZ7kDaxGuqpYy4-boYdMoHbqj5Bdc_Bma38EcO_lQ1j8mKm=s896" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="896" data-original-width="768" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiiyQQtSVPE-yiMPJdO-fgw6Qy4TFAilz3aVVSIarraXt4yvHIanMUDwz0wreodf-qPsLzFCFrHS8v0rjMUjBcNwjwsIsnnWDFhJyBrI8xtxi80pwRjjZ3tzXF-2F0HYXcFS-o5VWbu8wZ7kDaxGuqpYy4-boYdMoHbqj5Bdc_Bma38EcO_lQ1j8mKm=w343-h400" width="343" /></a><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br /></div>Ada apa dibalik sidang perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah Surabaya dengan Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT.00 RW.001 Desa/Kel. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya selaku Pemohon yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu?<br /><br />Sebab ada yang menggelitik sekaligus menjadi pertanyaan ibarat teka-tekai atau kuis untuk mencari jawabannya terkait adanya pihak lain dalam perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono tersebut.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? - <a href="goog_113391401">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/benarkah-ada-rekayasa-dalam-perkara.html</a></span><a href="goog_113391401"><br /></a><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html</a></span><br /><br />Pertanyaannya adalah, sebagai apa Pengacara Ivan Wijaya’ dalam Perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu?<br /><br />Sebab berdasarkan sumber beritakorupsi.co maupun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor : 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020 dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor : W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021 menyatakan: Menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selaku Kurator<br /><br />Sementara nama Ivan Wjaya, seorang pengacara muda yang sangat dikenal di Kota Pahlawan ini tidak terdapat dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor : W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021 maupun Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Sebab sumber beritakorupsi.co menyebutkan, bahwa Ivan Wijaya mentransfer sejumlah uang bagian karyawan dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br />Tidak hanya Ivan Wijaya, sumber juga menyebutkan namun masih ada seorang pengaracara “YM” yang mentransfer sejumlah uang bagian karyawan dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Kertajaya Indah Surabaya sementara “YM” adalah Kuasa Hukum Karyawan dalam Perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya<br /><br />Lalu apa hubungan antara pencara Ivan Wijaya dan “YM” dengan Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator dalam Perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? Apakah Ketiga pengacara ini satu Kantor? Lalu mengapa nama Ivan Wijaya tidak tercantum “sebagai apa” dalam putusan perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono?<br /><br />Apakah pembagian hasil penjualan aset Termohon (Pailit/Debitur) kepada pihak Pemohon (Kreditur) adalah tanggungjawab Kurator atau boleh melibatkan pihak lain yang tidak disebutkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga? <br /><br />Terkait hal tersebut, beritakorupsi.co menanyakannya ke Ivan Wijaya dengan mengirim pesan melalui Applikasi WhastApp ke Nomor 0818-0301-xxxx dan Nomor 0812-5999-xxxx pada Minngu, 27 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.23 Wib dan pukul 12.24 Wib. Namun hingga beriata ini ditanyakankan dilaman beritakorupsi.co, Pengacara Ivan Wijaya tak memberikan komentar apapun walau pertanyaan yang dikirim beritakorupsi ke Nomor WhastApp-nya telah dibaca beberapa saat setelah terkirim dengan tanda centang 2 berwarna biru<br /><br />Sebelumnya, pada Sabtu, 26 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.20 Wib, beritakorupsi.co telah menanyakannya ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator dalam Perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya. Namun Alfred Hutagaol tak memberikan komentar apapun walau Alfred Hutagaol terlihat Online di WhastApp sesaat setelah pesan masuk ke HP-nya.<br /><br />Sementara pengacara “YM”, hingga berita ini di tayangkan di laman beritakorupsi.co belum berhasil dihubungi.<br /><br />Namun pertanyaan selanjutnya adalah, sampai dimana tanggung jawab Hakim Pengawas dalam pembagian hasil penjualan aset Termohon (Pailit)? Cukupkah sebatas menandatangani dokumen atau harus benar-benar diketahui siapa dan kemana uang tersebut dibagikan? <br /><br />Terkait hal ini, beritakorupsi.co berkali-kali menghubungi Hakim Imam Supriyadi, SH., MH selaku Hakim Pengawas menggantikan Masrul SH., MH dengan mengirim pesan maupun telepon melalui Applikasi WhastApp, namun Hakim Imam Supriyadi, SH., MH hanya membaca pesan dari beritakorupsi.co. <br /><br />Sementara sumber di KPK menjelaskan, minimal 2 alat bukti, tetapi bisa dilaporkan ke KPK sebagai petunjuk apa lagi saat ini ada kasus Hakim Itong (Hakim PN Surabaya)<br /><br /><i>“Kalau mau melaporkan minimal ada 2 alat bukti. Tetapi kalau mau melaporkannya ke KPK bisa aja sebagai petunjuk apalagi saat ini ada kasus Hakim Itong di PN Surabaya,”</i> kata sumber di KPPK. (Jnt) <br /></div>

News Perdata Pidana Regional Tipikor Sebagai Apa ‘Pengacara Ivan Wijaya’ Dalam Perkara PKPU Santoso Setiono di PN Surabaya?

Suber di KPK: “Minimal 2 alat bukti, tetapi bisa dilaporkan ke KPK sebagai petunjuk apa lagi saat ini ada kasus Hakim Itong (Hakim PN Surab...

»

Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Termohon Pailit Santoso Setiono:</b></u> <i>"Saya diremot  Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus"</i><br /><span style="font-size: x-small;"> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><u>Pakar hukum Administrasi Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S:</u></b> <i>"Cek Kosong itu kalau ada nilai nominal dan tandatangan serta nama pemberi kuasa dari siapa, kalau tidak ada itu adalah lembaran Cek dan tidak sah"</i></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><i> </i></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><i><span style="font-size: large;"><b><u>Pakar Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi Dr. M. Sholehuddin, SH, MH:</u></b> <i>"Siapapun boleh melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana kalau ada bukti-bukti"   </i></span> <br /></i></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgV_SKfKe7l89afDfA2Abay_fFVBVHtbZ0povf-0eP2THmRk4rNA8-B_wNUuHzyQw0eTO-TVAEEp0_JTucglNXd2X0yqSkI-xbv-6DkotgIIBSRmeBvjjP1N_rkrFnTc25GDoVBJ_McPvpQ5-nwHFvkfrAjg_838kODSQ8n9WdEqugAMcnqOBVttb8F=s638" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="358" data-original-width="638" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgV_SKfKe7l89afDfA2Abay_fFVBVHtbZ0povf-0eP2THmRk4rNA8-B_wNUuHzyQw0eTO-TVAEEp0_JTucglNXd2X0yqSkI-xbv-6DkotgIIBSRmeBvjjP1N_rkrFnTc25GDoVBJ_McPvpQ5-nwHFvkfrAjg_838kODSQ8n9WdEqugAMcnqOBVttb8F=w640-h360" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Benarkah ada “rekayasa” dalam Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon dengan Eddy Prajitno selaku Pemohon di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Oktober 2021? Kalau benar, apakah pihak berwajib dapat mengusutnya untuk mengungkap kebenarannya?<br /><br />Menurut Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. M. Sholehuddin, SH, MH kepada beritakorupsi.co mengatakan, siapapun boleh melaporkan kepada pihak yang berwajib kalau ada dugaan Tindak Pidana dengan disertai bukti-bukti<br /><br />“Boleh, siapapun boleh melaaporkan kepada pihak yang berwajib kalau ada dugaan Tindak Pidana dengan disertai bukti-bukti,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH, MH pada 17 Pebruari 2022<br /><br />Sementara dalam perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon dengan Eddy Prajitno selaku Pemohon I, Rudy (Kok Djiang) beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya selaku Pemohon II, Rizal Kurniawan, Simpang Darmo Permai Surabaya selaku Pemohon III dan Karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono selaku Pemohon ke IV</div><div style="text-align: justify;"><br />Termohon Santoso Setiono pemilik CV Artha Abadi memiliki hutang atau pinjaman ke Pemohon Eddy Prajitno yang totalnya sebesar 5,6 miliar (belum termasuk bunga) dengan rincian; pinjaman pertama pada tanggal 10 Mel 2012 Rp2.200.000.000 dengan buna 10 persen dan akan dibayar/dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan surat perjanjian dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak (Pemohon I dan Termohon) pada tanggal 10 Mel 2012 dan kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Haryanto Tjang selaku Notaris di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019 PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Pada September 2020, Santoso Setiono selaku pemilik CV Artha Abadi mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor: 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan PKPU Santoso Setiono dan menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH Alferd Hutagaol) selaku Kurator yang pengurus dalam perkara PKPU<br /><br />Sebelumnya, pada tahun 2019, Eddy Prajitno menggugat Santoso Setiono ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219. Dalam putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengabulkan gugat Penggugat (Eddy Prajitno) yang dalam putusannya menyatakan; berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestatie; Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000 (Lima Miiyar Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)<br /><br />Lalu pada Oktober 2021, Eddy Prajitno selaku Pemohon dan Santoso Setiono selaku Termohon  sama-sama mengajukan Permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa Santoso Setiono beralamat di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya, pailit dengan segala akibat hukumnya; menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selaku Kurator<br /><br />Dimana putuan tersbut diketuai Majelis Hakim Khusaini, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Dr. Sutarno, SH., MH dan I Ketut Tirta, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH<br /><br />Nah, dugaan adanya “rekayasa” dalam perkara Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya selaku Termohoon dengan Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT 003/RW 001 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya selaku Pemohon terungkap setelah perkara tersebut di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021<br /><br />Hal ini disampaikan oleh salah satu Tim Kuasa Hukum Eddy Prajitno yakni Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu saat ditemui di Pengadilan Negeri Surabaya, yang awalnya Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH atau yang akrab disapa Apry ini enggan menjawab pertanyaan beritakorupsi.co namun kemudian bersedia menjelaskan<br /><br />Menurut Apri, bahwa perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon, berawal dari Penasehat Hukum Eddy Prajitno, yaitu Erwin Sibarani, dari kantor “Sibarani, SH., MH dan Sitinjak, SH & Partners” yang beralamat di Perumahan Kutisari Indah Barat Gang V No. 28 Surabaya memberikan ke Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) pada September - Oktober 2021 setelah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Surabaya memutus perkara PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) Santoso Setiono dengan Nomor Perkara : 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Namun menurut Apri, setelah disampaikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator, Apriady tidak pernah lagi mengetahui kelanjutan proses PKPU hingga sidang perkara Pailit tersebut diatas diputus, karene Apriady tidak pernah dilibatkan oleh Erwin Sibarani, SH., MH<br /><br /><i>“Ya, awalnya Erwin yang memberikan ke Alfred (Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH) tapi setelah itu saya tidak tau lagi. Bahkan sidangnyapun saya tidak pernah diikutkan. Pernah sekali sidang diajak Alfred waktu itu Erwin tidak hadir. Tapi karena saya tidak tau dan tidak bawa berkas, saya bilang ke Alfred “saya tidak bawa berkas” tapi Alfred bilang “nggak apa-apa”. Saya masuk (ikut sidang), tapi karena saya tidak bawa berkasnya, saya sampaikan kepada Majelis Hakim “saya tidak membawa berkas dan mohon agar sidang ditunda” dan sidangpun ditunda saat itu,”</i> kata Apri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Terkait adanya dugaan “rekayasa, Apry menjelaskan kepada beritakorupsi.co bahwa hal itu didengarnya langsung dari Erwin Sibarani, SH., MH saat bertiga (Apri, Erwin dan Santoso Setiono) sedang makan disalah satu rumah makan di Jalan Anjasmoro Surabaya<br /><br /><i>“Kalau itu Erwin yang bilang langsung ke saya setelah putusan perkara Pailit dan ada Pak Santoso yang mendengar saat itu. Waktu itu saya merasa kaget saat Erwin ngomong “ada yang nggak benar terhadap perkara tersebut”. Saya tanya “nggak benar gimana?” terus Erwin bilang “sepertinya ada rekayasa”. Erwin ngomong gitu saat kami bertiga (Apry, Erwin dan Santoso Setiono) sedang makan siang di rumah makan di Jalan Anjasmoro. Saya pun tanya ke Pak Santoso “loh ya ta Pak?” dan dijawab Santoso Setiono “ya seperti itulah,”</i>  kata Apri. Hal itupun tidak dibantah oleh Santoso Setiono<br /><br />Bahkan Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co mengakui, bahwa dirinya (Sanstoso Setiono) “diremot” oleh Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH. Arti di “remot” menurut Sanstoso Setiono adalah disuruh atau diperintah<br /><br /><i>“Maksudnya diremot itu artinya disuruh, artinya disuruh datang kalau ini nggak usah datang, ini silahkan datang nanti kalu ditanya biar segera diputus bilang aja Pak Santoso tidak mampu,”</i> kata Santoso melalui sambungan telepon WhastApp, pada Rabu, 9 Pebruari 2020<br /><br />Apakah anda diarahkan oleh Kurator? Tanya beritakorupsi.co lebih lanjut, yang dijawab oleh Santoso Setiono <i>“Ya kurang lebih seperti itulah”</i>. Dan Santoso Setiono juga mengakui kalau setiap sidang perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selalu hadir<br /><br />Saat beritakorupsi.co menanyakan lebih lanjut terkait beberapa bukti dalam perkara PKPU seperti Kwitansi dan ‘lembaran Cek’, Apry tak bersedia mengomentari. Apry menyarankan beritakorupsi.co untuk menanyakannya langsung kepada Erwin Sibarani, SH., MH maupun kepada Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br /><i>“Maaf, kalau itu lebih baik tanyakan langsung ke Erwin atau Alfred,”</i> kata Apry<br /><br />Sementara menurut Ahli Hukum Administrasi, Hukum  Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Pemerintahan Daerah, Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pancasila dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Subaya Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa Cek tanpa nilai nominal dan nama si pemberi kuasa atau pemberi Cek, itu adalah lembaran Cek dan tidak sah<br /><br /><i>“Cek Kosong itu kalau ada nilai nominal dan nama pemberi kuasa dari siapa Cek itu tetapi tidak dapat dicairkan. Tetapi kalau itu tidak ada itu namanya lembaran Cek dan tidak sah,”</i> kata Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S, pada 17 Pebruari 2022<br /><br />Terkait adanya dugaan “rekayasa”, beritakorupsi.co pun menghubungi Erwin Sibarani, SH., MH dengan mengirimkan pesan ke Nomor WhastApp Erwin Sibarani, SH., MH (08133156xxxx) pada Minggu, 20 Februari 2022 sekitar pukul 16.38 WIB, namun hingga berita ini ditanyangkan tak ada tanggapan walau Erwin Sibarani terlihat sedang Online sekitar pukul 20.17 WIB<br /><br />Selain mengirimkan pesan WhastApp ke Erwin Sibarani, SH., MH, beritakorupsi.co juga mengirimkan pesan yang sama ke  Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH. Bahkan beritakorupsi.co mengirimkan pesan dari nomor lain milik beritakorupsi.co karena nomor sebelumnya telah diblokir oleh Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br />Selain pesan WhastApp, beritakorupsi.co mencoba menghubungi Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH melalui telepon seluler (HP) namun Korator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH tak bersedia menanggapi hingga berita ini ditanyangkan di laman beritakorupsi.co<br /><br />Dugaan adanya ‘rekayasa’ dalam perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono seperti apa  yang dijelaskan Apry maupun Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co, membuat kecuarigaan yang semakin kuat bila dikaitkan dengan beberapa data yang dimiliki beritakorupsi.co diantaranya berupa Kwitansi yang tidak tercantum hari, tanggal, bulan maupun tahun kecuali jumlah nominal pinjaman atau hutang Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) sebesar 1 miliar rupiah<br /><br />Anehnya, dalam surat penyataan hutang Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) sebesar 1 miliar rupiah yang dibuat oleh Santoso Setiono pada tanggal 10 Desember 2018, dengan sangat jelas menguraikan tanggal, bulan dan tahun serta jumlah hutang temasuk bunganya.<br /><br />Selain Kwitansi, ada juga berupa ‘lembaran Cek’ bertuliskan Bank Jatim dengan stempel Capem Pogot. Namun dalam ‘lembaran Cek’ tersebut tidak tertera nilai nominal dan nama si pemberi ‘lembaran Cek’ termasuk tanggal, bulan maupun tahun kecuali hanya terdapat tandatangan<br /><br />Anehnya lagi adalah, kedua Invoice atau bukti tagihan hutang antara Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) maupun Rizal Kurniawan ‘tidak terdapat’ perjanjian hutang. Dalam surat penyataan hutang sebesar 1 miliar rupiah yang dibuat oleh Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) pada tanggal 10 Desember 2018, dengan sangat jelas menguraikan tanggal, bulan dan tahun serta jumlah hutang temasuk bunganya.<br /><br />Lalu mengapa dalam Kwitansi tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun sebagaimana yang diuraikan Santoso Setiono dalam surat pernyataan hutang? Apakah Kwitansi tanpa menyebutkan hari, tanggal, bulan maupun tahun terkait hutang Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) sebesar 1 miliar rupiah menjadi sah dalam sidang perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono?<br /><br />Selain itu, ada juga berupa Cek Kosong bertuliskan “Baank Jatim Capem Pogot” Bilyet Giro AB 141727 dengan dibubuhi tanda tangan tanpa nama yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara pailit. Sahkah menurut hukum Cek Kosong tersebut sebagai bukti dalam persidangan?<br /><br />Begitu juga tentang Pemohon IV yaitu Karyawan CV Harta Abadi milik Santoso Setiono yang menurut informasi sudah tidak bekerja lagi sejak 5 tahun lalu, diantaranya adalah Agung Siswanto selaku Koordinator Teknisi <br /><br />Anehnya lagi dalam perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono adalah, surat pernyataan yang dibuat oleh Santoso Setiono terkait kekurangan pembayaran-pembayaran terhadap beberapa mantan karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono, juga tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun berapa surat pernyataan tersebut dibuat.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh beberapa mantan karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono yang menandatangani adalah Santoso Setiono dengan tanggal, bulan dan tahun yang sama.<br /><br />Namun ada yang menjadi pertanyaan terkait alamat beberapa mantan karyawan  CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono yang sama persis yaitu Abdul Manaf bagian Teknisi Umum alamat Manukan Ranu V Blok 20-G Nomor 19 Surabaya,  pegawai tetap masuk kerja Agustus 2013 penghasilan per bulan sebesar Rp3.200.000 dengan Suntoyo bagian teknisi umum alamat Manukan Ranu V Blok 20-G Nomor 20 Surabaya,  pegawai tetap masuk kerja Agustus 2013 penghasilan per bulan sebesar Rp3.200.000. Benarkah alamat kedua mantan karyawan CV. Harta Abadi tinggal serumah?<br /><br />Informasi dari sumber beritakorupsi.co menyebutkan bahwa aset milik Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya yang masuk dalam perkara pailit telah laku terjual kepada Leoni Natalia Kusumadjaya senilai Rp1.3 miliar termasuk aset Santoso Setiono di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya<br /><br />Dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Eddy Prajitno tidak menerima sepeserpun. Dari data berupa pembagian yang dibuat oleh Kurator Santoso Setiono (dalam pailit) tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangai oleh Hakim Pengawas Imam Supriyadi, SH., MH, Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH dan Kurator Santoso Setino, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menyebutkan, bahwa yang mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut adalah Bank BNI sebesar Rp600 juta dari total 28.127.842.510, karyawan sebesar Rp277 juta ari total Rp498.600.000, biaya PKPU Rp20 juta dari total Rp20 juta, imbalan jasa pengurus Santoso Setiono pada saat penundaan kewajiban PKPU sebesar Rp300 juta dari total Rp1.059.000.000, imbalan jasa Kurator Rp99.750.000 dan biaya lain-lain (PPH) Rp33.250.000<br /><br />Hal ini diakui oleh Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co. Menurut Santoso Setiono, bahwa  Eddy Prajitno tidak mendapat bagian dari hasil penjualan asetnya yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br /><i>“Ya Dia tidak dapat. Yang di Kertajaya pun sudah dijual, yang jual Kurator. Eddy Prajitno mendapat 89 juta dari 18 M. BNI Pangeran, berapa gitu loh dari 20 M, saya lupa. Saya juga bingung kog hutang saya di BNI dari 12 M atau 14 M jadi 28 M. Kalau ke Pak Eddy (Eddy Prajitno) kan dari 5,6 M menjadi 18 M termasuk bunga,”</i> kata Santoso Setiono. (Jnt/Tim) <br /></div>

News Perdata Pidana Tipikor Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

Termohon Pailit Santoso Setiono: "Saya diremot  Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus"   Pakar hukum Administrasi Dr....

»

Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Termohon Pailit Santoso Setiono mengaku “diremot”  oleh Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus Pailit#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiv0cIrm7q_YHL7efS2bYcb7fmtr4adEG_IM6_pAOibXgBGkO4m5U6vCSTKRNNspRh0sYb8Oj6sE0OonAjGnCOfKjweZMvq3_oRSGEez1H3GLLXYJ6P1_me8VOJNIbEN2SeO4lPmJSkG9tHOY9Cr33wo0PLiU_Vj9MxlzQPsBGm5Qlj2En0keyKHIZm=s979" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="549" data-original-width="979" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiv0cIrm7q_YHL7efS2bYcb7fmtr4adEG_IM6_pAOibXgBGkO4m5U6vCSTKRNNspRh0sYb8Oj6sE0OonAjGnCOfKjweZMvq3_oRSGEez1H3GLLXYJ6P1_me8VOJNIbEN2SeO4lPmJSkG9tHOY9Cr33wo0PLiU_Vj9MxlzQPsBGm5Qlj2En0keyKHIZm=w640-h358" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Ada apa dibalik sidang perkara Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah Surabaya dengan Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT.00 RW.001 Desa/Kel. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya selaku Pemohon yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu?<br /><br />Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon dengan Eddy Prajitno selaku Pemohon, Rudy (Kok Djiang) beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya selaku Pemohon II, Rizal Kurniawan Simpang Darmo permai Surabaya selaku Pemohon III dan Karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono kurang lebih sebanyak 10 orang selaku Pemohon ke IV<br /><br />Termohon yaitu Santoso Setiono pemilik CV Artha Abadi memiliki hutang atau pinjaman ke Pemohon Eddy Prajitno yang totalnya sebesar 5,6 miliar (belum termasuk bunga) dengan rincian; pinjaman pertama pada tanggal 10 Mel 2012 Rp2.200.000.000 dengan buna 10 persen dan akan dibayar/dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan surat perjanjian dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak (Pemohon I dan Termohon) pada tanggal 10 Mel 2012 dan kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Haryanto Tjang selaku Notaris di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019 PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Kemudian pada tahun 2020, Santoso Setiono selaku pemilik CV Artha Abadi mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor: 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan PKPU Santoso Setiono dan menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH Alferd Hutagaol) selaku Kurator yang pengurus dalam perkara PKPU<br /><br />Sebelumnya, pada tahun 2019, Eddy Prajitno menggugat Santoso Setiono ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219. Dalam putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengabulkan gugat Penggugat (Eddy Prajitno) yang dalam putusannya menyatakan; berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestatie; Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000 (Lima Miiyar Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)<br /><br />Mungkin merasa tidak puas atas putusan perkara PKPU, atau karena sesuatu hal, Eddy Prajitno kemudian mengajukan Permohonan Pailit Santoso Setiono ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021 <br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa Santoso Setiono beralamat di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya, pailit dengan segala akibat hukumnya; menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selaku Kurator <br /><br />Dimana putuan tersbut diketuai Majelis Hakim Khusaini, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Dr. Sutarno, SH., MH dan I Ketut Tirta, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH<br /><br />Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon yang diajukan oleh Eddy Prajitno selaku Pemohon berawal dari Penasehat Hukum Eddy Prajitno, yiatu Erwin Sibarani, SH., MH dan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH memberikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Apri panggilan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu.<br /><br />Namun menurut Apri, setelah disampaikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator, Apriady tidak pernah mengetahui kelanjutan bahkan selama proses mediasi an atau sidang perkara Pailit tersebut diatas, Apriady tidak pernah dilibatkan<br /><br /><i>“Ya, tapi setelah itu saya tidak tau. Bahkan sidangnyapun saya tidak pernah ikut. Pernah sekali Kuratornya mengajak saya sidang karena Erwin tidak hadir. Saya bilan “saya tidak bawa berkas” tapi Alfred bilang “nggak apa-apa”. Saya masuk, tapi karena saya tidak bawa berkasa, sampaikan kepada Majelis Hakim “saya tidak membawa berkas dan mohon agar sidang ditunda”, dan sidangpun ditunda,”</i> kata Apri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Berdasar informasi yang didapat Tim beritakorupsi.co, bahwa Pemohon II  Rudy (Kok Djiang) dan III Rizal Kurniawan diduga tidak ada. Sementara Pemohon IV yaitu Karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono, bukan lagi karyawan CV. Harta Abadi sejak tahun 2016<br /><br />Namun belakangan ini (20022), perkara pailit yang diajukan Pemohon Eddy Prajitno menjadi polemik baru sehingga menjadi pertanyaan terkait nama-nama Pemohon II Rudy (Kok Djiang) beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya dan Pemohon III Rizal Kurniawan Simpang Darmo permai Surabaya, yang diduga tidak ada.<br /><br />Berdasarkan infomarmasi maupun data yang ada, bahwa kuasa hukum Rudy (Kok Djiang) yaitu Yakub Miradi, SH., MH yang berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Hadi Pranoto, SH., MH & Rekan beralamat di Jalan Karang Menjangan 3/23-C Surabaya membuat serta  mengirimkan surat somasi/teguran petama tanggal 1 Juli 2020 dan somasi ke dua pada tanggal 9 Juli 2020 kepada Santoso Setino namun dalam surat somasi berkop surat “HADI PRANOTO, SH., MH” tersebut hanya ditanda tangani oleh Yakub Miradi, SH., MH tanpa ada stempel sesuai logo Kop Surat<br /><br />Pertanyaannya adalah, megapa Surat Somasi/Tegutan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Santoso Setiono, Yakub Miradi, SH., MH kepada Rudy (Kok Djiang) tidak membubuhkan Stempel? Sahkah menurt hukum Surat Somasi dari Kantor Anvokat kepada seseoarang yang menggunakan logo Kop Surat tanpa Stempel? <br /><br />Pertanyaan selanjutnya, Benarkah Santoso Setiono mempunyai hutang sebesar 1 miliar rupiah kepada Rudy (Kok Djiang)? Kalau benar, mengapa dalam Kwitansi tidak mencantukan hari apa, tanggal berapa, bulan berapa dan tahun berapa?. Lalu sipa yang menandatangani Kwitansi terseut?<br /><br />Sebab dalam Kwitansi yang dijadikan sebagai bukti dalam persidangan perkara Pailit hanya bertuliskan “telah terima dari Bpk. Rudy (Kok Djiang) uang sejumlah Satu Milyar rupiah Pinjaman/Hutang” dengan membubuhkan tandatangan tanpa nama.<br /><br />Anehnya, dalam surat penyataan hutang sebesar 1 miliar rupiah kepada Rudy (Kok Djiang) yang dibuat oleh Santoso Setiono pada tanggal 10 Desember 2018, dengan sangat jelas menguraikan tanggal, bulan dan tahun serta jumlah hutang temasuk bunganya. <br /><br />Lalu mengapa dalam Kwitansi tidak mencaumtumkan sebagaimana yang diuraikan Santoso Setiono dalam surat pernyataan hutang? Sahkah bukti itu sebagai bukti dalam persidangan perkara Pailit?<br /><br />Selain itu, ada juga berupa Cek Kosong bertuliskan “Baank Jatim Capem Pogot” Bilyet Giro AB 141727 dengan dibubuhi tanda tangan tanpa nama yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara pailit. Sahkah menurut hukum Cek Kosong tersebut sebagai bukti dalam persidangan?<br /><br />Begitu juga tentang Pemohon IV yaitu Karyawan CV Harta Abadi milik Santoso Setiono yang menurut informasi sudah tidak bekerja lagi sejak 5 tahun lalu, diantaranya adalah Agung Siswanto selaku Koordinator Teknisi tanpa menjelaskan Koordinator Teknis dimana.<br /><br />Dalam surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh Agung Siswanto pada tanggal 23 Oktober 2020 setelah beberapa hari Sidang Perkara Pailit di Putus oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Oktober 2021, menjelaskan bahwa Santoso Setino belum membayar gajinya selama 3 bulan sejak Juni – Agustus 2016  sebesar Rp30 juta atau per bulan sebesar Rp10 juta, THR bulan Juli 2016 sebesar Rp10 juta dan pesangon sejumlah Rp80 juta  atau 8 x Rp10 juta<br /><br />Surat keterangan penghasilan dengan tanggal yang sama juga dibuat oleh karyawan lainnya termasuk Siswanto, alamat Manukan Tirto 21 –G /2 Surabaya. Sementara surat pernyataan yang dibuat oleh Santoso Setiono terkait belum belum dibayarnya gaji karyawan tidak mencantumkan hari, tanggal, bulan dan taahun<br /><br />Pertanyaannya adalah, benarkan pemohn IV masih berstatus karyawan CV Harta Abadi milik Santoso Setiono dan belum dibayar gaji, THR dan pesangon?. Kalau memang benar bahwa santoso belum membayar gaji, THR dan pesangon, mengapa sejak 2016 hingga akhir 2021 tidak diseslesaikan di PHI (Pengadilan Hubungan Insdustrial)?. Kalau memang ada putusan PHI, apakah dijadikan sebagai bukti dalam perkara pailit?<br /><br />Informasi lain yang didapat beritakorupsi.co adalah terkait aset milik Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya yang masuk dalam perkara pailit telah laku terjual kepada Leoni Natalia Kusumadjaya senilai Rp1.3 miliar termasuk aset Santoso Setiono di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya<br /><br />Dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Eddy Prajitno tidak menerima sepeserpun. Dari data berupa pembagian yang dibuat oleh Kurator Santoso Setiono (dalam pailit) tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangai oleh Hakim Pengawas Imam Supriyadi, SH., MH, Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH dan Kurator Santoso Setino, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menyebutkan, bahwa yang mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut adalah Bank BNI sebesar Rp600 juta dari total 28.127.842.510, karyawan sebesar Rp277 juta ari total Rp498.600.000, biaya PKPU Rp20 juta dari total Rp20 juta, imbalan jasa pengurus Santoso Setiono pada saat penundaan kewajiban PKPU sebesar Rp300 juta dari total Rp1.059.000.000, imbalan jasa Kurator Rp99.750.000 dan biaya lain-lain (PPH) Rp33.250.000<br /><br />Hal ini diakui oleh Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co. Menurut Santoso Setiono, bahwa  Eddy Prajitno tidak mendapat bagian dari hasil penjualan asetnya yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br /><i>“Ya Dia tidak dapat. Yang di Kertajaya pun sudah dijual, yang jual Kurator. Eddy Prajitno mendapat 80 juta dari 80 M. BNI Pangeran, berapa gitu loh ari 20 M, lupa. Saya juga bingung kog hutang saya di BNI dari 12 M atau 14 M jadi 28 M. Kalau ke Pak Eddy (Eddy Prajitno) kan dari 5,6 M menjadi 18 M termasuk bunga,”</i> kata Santoso Setiono<br /><br />Saat ditnya sejak kapan panjaman itu di Bank BNI dan berapa totalnya. Santoso Setiono mejelaskan, kurang lebih sekitar 8 tahun dengan cara bertahap. Namun Santoso Setiono tetap merasa bingung dengan jumlah hutang di Bank.<br /><br />Namun sanstoso Setiono mengatakan kepada beritakorupsi.co bahwa dirinya “diremot” oleh Kurator yaitu Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH. <br /><br /><i>“Maksudnya diremot itu artinya disuruh, artinya disuruh datang kalau ini nggak usah datang, ini silahkan datang nanti kalu ditanya biar segera diputus bilang aja Pak Santoso tidak mampu,”</i> kata Santoso melalui sambungan telepon WhastApp, pada Rabu, 9 Pebruari 2020<br /><br />Apakah anda diarahkan oleh Kurator? Tanya beritakorupsi.co lebih lanjut, yang dijawab oleh Santoso Setiono “Ya kurang lebih seperti itulah”. Dan Santoso Setiono juga mengakui kalau setiap sidang perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selalu hadir<br /><br />Anehnya, saat beritakorupsi.co menghubungi Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH melalui telepon WhastApp pada tanggal 2 Pebruari 2022, mengatakan tidak selalu hadir dalam sidang perkara pailit.  Bahkan terkait bukti-bukti dalam perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH tidak tahu.<br /><br /><i>“Saya tidak tau. Yang jelasnya ada di Hakim. Saya tidak selalu hadir dalam sidang,”</i> kata Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br />Terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menjelaskan, masih ada aset lain<br /><br /><i>“Masih ada aset lain. Yang kecil dulu,”</i> ujarnya.<br /><br />Ketidak tahuan Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH terkait bukti-bukti berupa kwitansi, Cek Kosong dan surat keterangan penghasilan dalam perkara pailit, juga disampaikan oleh Erwin Sibarani, SH., MH<br /><br />Sementara menurut Hakim Khusaini, SH., MH selaku Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya yang juga salah satu hakim anggota dalam perkara pailit Santoso Setiono terkait bukti-bukti terbut mengatakan, sudah diklarifikasi pada saat sidang/rapat mediasi. Hal itu dijelaskan Hakim Khusaini, SH., MH bersama Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di PN Surabaya, Rabu, 2 Pebruai 2022<br /><br />Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon yang diajukan oleh Eddy Prajitno selaku Pemohon “berbuntut panjang”, karena saat ini Eddy Prajitno kembali menggugat Santoso Setino ke Pangadilan Negeri Surabaya dalam perkara baru. Hal itu diakui oleh Edi Stven selaku Kuasa Hukum Eddy Prajitno saat dihubungi beritakorupsi.co<br /><br /><i>“Ada gugatan baru, karena aset yang di Sutubondo adalah aset bersama. Sudah muli sidang,”</i> kata Stven<br /><br />Saat ditanya terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya dimana Eddy Prajitno tidak mendapatkan bagian, Edi Stven mengatakan kecewa<br /><br /><i>“Kecewa. Saya Kuasa Hukum yang baru. Kalau perkara pailit bukan saya Kuasa Hukum-nya,”</i> kata Stven. (Jnt) <br /></div>

News Perdata Pidana Regional Tipikor Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

#Termohon Pailit Santoso Setiono mengaku “diremot”  oleh Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus Pailit# BERITA KORUPSI .CO – Ada ...

»

PH Terdakwa Korupsi Bank Jatim, Dio Randy Mendesak JPU Untuk “Menyeret” Pihak-Pihak Yang Terlibat

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCaPoOSbSfGAAxUd5AT33B3AZDHygHikJrB3ObgaXhvq7v8P5ROYNqwMxqLhrap7PYElcZ7BIBgKFoSPW2iQYir0tl2d-Gpunoc0bXM_3YySH4iMm-UeOLyM-iq7OPmWE-yR2eD6ylqco/s1067/IMG_20211012_113228.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCaPoOSbSfGAAxUd5AT33B3AZDHygHikJrB3ObgaXhvq7v8P5ROYNqwMxqLhrap7PYElcZ7BIBgKFoSPW2iQYir0tl2d-Gpunoc0bXM_3YySH4iMm-UeOLyM-iq7OPmWE-yR2eD6ylqco/w640-h360/IMG_20211012_113228.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Dio Randy dan Widya Ruchiatna Herian, selaku Penasehat Hukum Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang, mendesak Jaksa Penunt Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang untuk “menyeret” pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit fiktif sistem Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp179.372.617.545,50<br /><br />Hal ini dikatakan Dio Randy dan Widya Ruchiatna Herian selaku Penasehat Hukum Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dalam Pledoi atau Pembelaannya atas tuntutan JPU terhadap Terdakwa dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 19 Oktober 2021<br /><br />Dalam perkara ini, Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dituntut pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500 juta subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp4.508.536.472,17 dengan subsidair pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun. Sehingga total tuntutan pidana penjara dari JPU terhadap Terdakwa adalah selama 20 (dua puluh) tahun dan 6<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Kapala Cabang dan Penyelia Bank Jatim Dituntut ‘20.6’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Sebesar Rp179 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/kapala-cabang-dan-penyelia-bank-jatim.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/kapala-cabang-dan-penyelia-bank-jatim.html</a></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_tgI6LUIY8mjmO0bVJ9p8_YkwMj0AMF368jG23n4wUeLobTG9MenzB_JE6P0M1xyPBobqcHBhJBCgyFuza4zUw3nZcPoDJwOWPokzthZYNVd99rjaplbwktFSPwSYz86C55JN8fo87ps/s1334/IMG20211012111512+-+Keterangan+Foto+dalam+layar%252C+dari+kiri+Terdakwa+Edhowin+Farisca+Riawan%252C+ST+-+Terdakwa+Andi+Pramono+-+Terdakwa+Dwi+Budianto+dan+Terdakwa+Mohammad+Ridho+Yunianto%252C+SE.%252C+MM.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_tgI6LUIY8mjmO0bVJ9p8_YkwMj0AMF368jG23n4wUeLobTG9MenzB_JE6P0M1xyPBobqcHBhJBCgyFuza4zUw3nZcPoDJwOWPokzthZYNVd99rjaplbwktFSPwSYz86C55JN8fo87ps/w640-h288/IMG20211012111512+-+Keterangan+Foto+dalam+layar%252C+dari+kiri+Terdakwa+Edhowin+Farisca+Riawan%252C+ST+-+Terdakwa+Andi+Pramono+-+Terdakwa+Dwi+Budianto+dan+Terdakwa+Mohammad+Ridho+Yunianto%252C+SE.%252C+MM.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan yang berlangsung, Selasa, 19 Oktober 2021 adalah agenda penyaampaikan/pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Kabupaten Malang terhadap Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang yang diketuai Majelis Hakim Safri, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota, yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Yuliana, SH., MH yang dihadiri Tim JPU Kejari Kabupaten Malang dan Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM secara Virtual (Zomm) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />“Demi Tegaknya Keadilan, Kami Selaku Kuasa Hukum dari Terdakwa sesuai Fakta persidangan, berharap agar Jaksa Penuntut Umum segera memproses hukum semua yang terlibat dalam perkara ini (mulai dari Analis Kredit dan Debitur Inti lainnya) yang hingga saat ini belum ditetapkan sebagai Tersangka,” kata Dio Rendy dalam Pledoinya<br /><br />Tidak hanya mendesak JPU untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat, anak mantan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia (LBH YLKI) Alm. Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH ini juga menyampaikan kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyita 3 aset milik Terdakwa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7223, SHM No. 1325 dan SHM No. 726 yang dialihkan Terdakwa kepada Keluarga Made Raji Mahendra, SE<br /><br />“Bahwa Terdakwa dalam Agenda Keterangan Terdakwa menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim sesuai bukti Surat Kesepakatan dengan saksi Made Raji Mahendra, SE, yang sebelumnya Terdakwa telah disampaikan kepada Pihak Bank Jatim bahwa ada 3 (tiga) aset lagi milik Terdakwa yang terdiri dari SHM No. 7223 Lokasi di jJatimulyo, Lowokwaru, Malang, SHM No. 1325 Lokasi di Lowokwaru, Malang, SHM No. 726 Lokasi di Lowokwaru, Malang semuanya milik dari Terdakwa yang sekarang telah dialihkan kepada Keluarga Made Raji Mahendra, SE agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atas 3 (tiga) aset lain milik Terdakwa yang berupa Guest House di Giri Palma, Malang untuk disita dan dapat sebagai pengganti Kerugian Negara dari yang bebankan kepada diri Terdakwa,” ucap Dio<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: </span><span style="color: #2b00fe;">Debitur Andi Pramono Dituntut ’25.6’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Rp37 M</span> - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/debitur-andi-pramono-dituntut-256-thn.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/debitur-andi-pramono-dituntut-256-thn.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrW67GSmXwdfYYpLtLp3SFTC6Rah4tf1bO4LHRmm0xEIthzy_eJVBTdoOhMdRS8vGvWV_4pvjCQ0lg4RgLtpBkmmKiE3Cr80yV09QevLHf0MZYltOXTIf4OsLTlG4TU0noApig6qwdMHs/s640/IMG20210810103437+Saksi+Analisis.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrW67GSmXwdfYYpLtLp3SFTC6Rah4tf1bO4LHRmm0xEIthzy_eJVBTdoOhMdRS8vGvWV_4pvjCQ0lg4RgLtpBkmmKiE3Cr80yV09QevLHf0MZYltOXTIf4OsLTlG4TU0noApig6qwdMHs/w640-h288/IMG20210810103437+Saksi+Analisis.jpg" width="640" /></a></div>Apa yang disampaikan Dio Rendy dan Widya Ruchiatna Herian dalam Pledoinya bukan tidak beralasan. Sebab ke – 3 aset milik Terdakwa yang dialihkan kepada Keluarga Made Raji Mahendra, SE tidak disita oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai barang bukti yang dapat dipergunakan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara<br /><br />Sebab total pinjaman Terdakwa dalam Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang adalah sejumlah Rp9.697.730.472,17. Kemudian Terdakwa menyerahkan 10 aset berupa barang yang tidak bergerak dan 1 unit mobil Fortuner ke pihak Kejaksaan yang semuanya bernilai Rp5.171.194.000. Itulah sebabnya JPU menuntut Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp4.508.536.472,17 (Rp9.697.730.472,17 - Rp5.171.194.000 = Rp4.508.536.472,17<br /><br />Dari apa yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa ini adalah, apakah Majelis Hakim akan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat dan  memproses hukum sesuai dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi serta memerintahkan Jaksa untuk menyita aset Terdakwa yang dapat diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara atau Majelis Hakim akan  mengabaikannya dengan pertimbangan hukum ???.<br /><br />“Masih ada tiga aset milik Terdakwa yang dapat djadikan seagai pengganti kerugian keuangan negara tetapi tidak disita. Kalau itu disita, maka uang pengganti yang dituntut JPU terhadap Terdakwa bukan lagi sebesar Rp4.508.536.472,17 melainkan sebesar 1 miliar rupiah lebih,” kata Dio<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Dua Saksi Kasus Korupsi Bank Jatim Sebesar Rp179 M Akui Terima Uang Ratusan Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/dua-saksi-kasus-korupsi-bank-jatim.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/dua-saksi-kasus-korupsi-bank-jatim.html</a></span><br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam Pledoinya, Dio juga menyampaikan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTJMNVbI9-4c6imtpIb8Q92jfy1Z_tEMo0WNZTc0D5GaOhhi-z2a7X-ljtY8hOcLNtIrXsSeN8XvUORzuH2lmfQ6XQwmxlsw5rgEFPOwbtvvlzejpoNowsXvMj14sewmzxo6g4AcUPxes/s640/IMG20210803135545.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTJMNVbI9-4c6imtpIb8Q92jfy1Z_tEMo0WNZTc0D5GaOhhi-z2a7X-ljtY8hOcLNtIrXsSeN8XvUORzuH2lmfQ6XQwmxlsw5rgEFPOwbtvvlzejpoNowsXvMj14sewmzxo6g4AcUPxes/w640-h288/IMG20210803135545.jpg" width="640" /></a></div>Korupsi dalam tuntutan JPU terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa dalam kasus kredit sudah mengembalikan kerugian negara sebayak 50 kali<br /><br />“Bahwa berdasarkan Perma No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 dan mengingat Terdakwa Telah mengembalikan kerugian negara sekitar 50x, maka kategori pemidanaan dalam perkara ini adalah kategori sedang,” ujar Dio <br /><br />Seusai persidangan. Kepada beritakorupsi.co, Dio Rendy menjelaskan, andai saja ke 3 aset milik Terdakwa disita dan dijadikan sebagai pengurangan pembayaran uang pengganti, maka yang dibebankan kepada Terdakwa bukan lagi 4 miliaran tetapi 1 miliaran rupiah<br /><br />“Jumlah kredit Terdakwa sebesar Rp9.697.730.472,17 dikurangi Rp5.171.194.000 dari nilai aset milik Terdakwa yang sudah diserahkan Terdakwa ke Jaksa. Makanya uang pengganti yang dibebankan Jaksa kepada Terdakwa sebesar ini,” kata Dio sambil menunjukan angka Rp4.508.536.472,17 dalam dokumen Pledoinya. <br /><br />“Padahal kan ada 3 aset lagi milik Terdakwa senilai kurang lebih 3 miliaran. Ke 3 aset itu sudah disita tetapi tidak dijadikan untuk mengurangi kerugian negara. Kalau nilai ke 3 aset itu dijadikan sebagai pengurangan uang pengganti, maka beban uang pengganti terhadap Terdakwa adalah sekitar 1 miliaran rupiah bukan 4,5 miliar sekian. Dan ini sesuai dengan keterangan Ahli dalam persidangan yang mengatakan dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk mengurangi kerugian negara,” tegasnya<br /><br />Dio menambahkaan. Dalam Pledoinya juga menyinggung pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini agar semuaanya diseret sebagaai Tersangka demi tegaknya keadilan. Pihak-pihak yang terlibat yang dimaksud adalah Debitur inti dan Analisis<br /><br />“Kita juga menyampaikan dalam Pledoi tadi terkait pihak-pihak yang terlibat tetapi kami tidak menyebut siapa atau nama seseorang. Kalau mau dikatakan penegakan hukum, semua yang terlibat haarus diproses hukum tanpa tebaang pilih,” kata Dio. (Jnt) <br /></div>

News Opini Perdata Tipikor PH Terdakwa Korupsi Bank Jatim, Dio Randy Mendesak JPU Untuk “Menyeret” Pihak-Pihak Yang Terlibat

BERITA KORUPSI .CO – Dio Randy dan Widya Ruchiatna Herian, selaku Penasehat Hukum Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Kepala Bank Jat...

»

PN Surabaya Lockdown, 31 Pegawai Positif Covid-19

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Humas PN Surabaya, Martin Ginting :</b></u> Untuk mempermudah pelayanan di PN Surabaya, masyarakat dapat mengakses Aplikasi SIPINTAR yang berbasis Android</span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJBulvZy50mt6JQid7OYBaHB73iNRF667C2l1pRFNOBCNpYHPB7WToTRc2q1hIqzKNQt4wISggxd6SiG14dscOaGXcR3BZYjT1dAQ7SWhM8oBcA65N4QSiet-sostrQu81zCXUXIXVzhc/s800/humas.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="800" height="560" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJBulvZy50mt6JQid7OYBaHB73iNRF667C2l1pRFNOBCNpYHPB7WToTRc2q1hIqzKNQt4wISggxd6SiG14dscOaGXcR3BZYjT1dAQ7SWhM8oBcA65N4QSiet-sostrQu81zCXUXIXVzhc/w640-h560/humas.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Arjuna No 16 – 18 Surabaya, akhirnya menerapkan Lockdown terbatas, terhitung sejak hari Jumat, tanggal 2 hingga 9 Juli 2021,  setelah diketahui sebanyak 31 pegawai PN Surabaya yang terdiri dari Hakim, ASN (Apratur Spil Negara), tenaga Honorer dan Security Positif Covid-19 (Coronavirus disease 2019) seusai menjalani Swab yang dilakukan Tim Medis yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Surabaya, pada Kamis, 01 Juli 2021<br /><br />Hal itu disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Dr. Joni melalui Humas PN Surabaya, Hakim Maertin Ginting kepada beritakorupsi.co, Kamis, 1 Juli 2021<br /><br />“Sebelum di lakukan Swab hari ini, ada sebanyak 4 orang Apratur PN Surabaya yang terdiri dari Hakim, PP dan Staf yang terpapar Covid-19 dengan gejala OTG. Mereka sedang menjalani penyembuhan dengan cara Isolasi Mandiri. Dari 275 orang yang ikut Swab hari ini, ada sebanyak 27 yang positif Covid-19. Ada Hakim, Staf dan Scurity,” kata Hakim Martin Ginting<br /><br />Hakim Martin Ginting menjelaskan, Swab dilakukan Tim Medis yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Surabaya sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB hari ini, Kamis, 1 Juli 2021<br /><br />“Untuk menekan timbulnya penyebaran Covid-19 secara meluas kepada masyarakat di lingkungan PN Surabaya, maka dipandang perlu diambil langkah-langkah pencegahan. Sementara pegawai dan security yang dinyatakan positif sesuai hasil Swab, di wajibkan menjalani isolasi mandiri (Isoman) di rumah masing-masing termasuk 4 orang Hakim, Panitra Pengganti dan Staf dengan status OTG,” ujarnya<br /><br />Lebih lanjut Hakim Martin Ginting menyampaikan, untuk menekan timbulnya penyebaran Covid-19 secara meluas kepada masyarakat di lingkungan PN Surabaya, maka dipandang perlu untuk diambil langkah-langkah pencegahan. <br /><br />Berdasarkan hasil Swab hari ini, lanjut Hakim Martin Ginting, Ketua PN Surabaya telah melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan telah mendapat arahan bahwa jajaran PN Surabaya harus mengedepankan keselamatan para ASN maupun masyarakat yang hadir di lingkungan PN Surabaya<br /><br />“Setelah di rapatkan bersama Hakim dan pejabat fungsional/struktural, diputuskan beberapa hal dengan dasar arahan dan himbauan dari Pimpinan MA RI/Ketua Pengadian Tinggi Jatim yang salah satunya adalah, supaya masyarakat dapat mengakses Aplikasi SIPINTAR yang berbasis Android,” ucap Hakim Martin Ginting<br /><br />Himbauan dari Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Ketua Pengadian Tinggi Jatim yang dimaksud oleh Humas PN Surabaya, Hakim Martin Ginting adalah ; <br /><br />1. Dilakukan Lockdown terbatas dalm hal pelayanan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Penanganan Perkara yang sedang berjalan mulai tanggal 02 s/d 09 Juli 2021. Bila terhadap perkara pidana yang tidak bisa diperpanjang penahanannya, maka tetap di sidangkan. Sedangkan perkara Perdata,  dihimbau untuk di tunda dalam waktu yang panjang.<br /><br />2. Diberlakukan sistim WFO dan  WFH (Work From Office dan Work From Home). Artinya,  bagi yang tidak ada persidangan maka dihimbau bagi masing-masing untuk bekerja dari rumah.<br /><br />3. Pembatasan sangat ketat bagi maayarakat untuk sementara waktu agar tidak berkunjung ke PN Surabay<br /><br />4. Pelayanan terhadap hal-hal yang bersifat darurat seperti perpanjangan penahanan bagi terdakwa, maka untuk sementara akan di layani di ruang di bagian depan Kantor PN Surabaya<br /><br />5. Bagi Hakim/ASN yang positif Covid-19, diperintahkan untuk Isoman (Isolasi Mandiri)  dirumah masing-masing hingga sembuh dan wajib menunjukkan hasil Swab PCR sebagai bukti sudah sembuh dari terjangkitnya Virus Corona kepada Wakil Ketua PN Surabaya KPN.<br /><br />6. Bila pada masa Lockdown terbatas tersbut dipandang perlu untuk diperpanjang atau tidak, maka tergantung dari hasil pengamatan/pemantauan selama 7 hari kedepan.<br /><br />7. Dihimbau kepada awak Media agar mempublish Kondisi Lockdown terbatas tersebut di PN Surabaya, agar masyarakan dapat memaklumi dan mengerti. <br /><br />8. Bila masyarakat membutuhkan informasi dalam berbagai hal tentang layanan yang ada di PN Surabaya, maka dapat mengakses Aplikasi SIPINTAR yang berbasis Android.<br /><br />“Itulah kebijakan dari Ketua PN Surabaya, menyikapi situasi terkini masalah Covid-19 di lingkungan PN Surabaya,” kata Hakim Martin Ginting. (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor PN Surabaya Lockdown, 31 Pegawai Positif Covid-19

Humas PN Surabaya, Martin Ginting : Untuk mempermudah pelayanan di PN Surabaya, masyarakat dapat mengakses Aplikasi SIPINTAR yang berbasis ...

»