BERITAKORUPSI.CO

Sidang Lanjutan Perkara Korupsi Dana SKTM RSUD dr. Iskak Rp4,3 M: Verifikator Tak Tahu Diangkat Siapa, Lupa atau Takut?

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgMrxBFEl99FRNC8RbUjktRLBTgFhj4JhMeh-mO-xpHygvvROLBjBXiHK0-2DFU0Tl_VwRxd5DCz6WDoUDqwV1BE9aBZgSG2NTeisr_gb-kszKyV7zahsNWWGM1uBKSGGbec-i3kDNbvrctH-YoVIrjJ8ZC43utsyUSLNQ_i7WjHsZK-bIOGsvZD5Wfzw/s906/6.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="906" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgMrxBFEl99FRNC8RbUjktRLBTgFhj4JhMeh-mO-xpHygvvROLBjBXiHK0-2DFU0Tl_VwRxd5DCz6WDoUDqwV1BE9aBZgSG2NTeisr_gb-kszKyV7zahsNWWGM1uBKSGGbec-i3kDNbvrctH-YoVIrjJ8ZC43utsyUSLNQ_i7WjHsZK-bIOGsvZD5Wfzw/w640-h288/6.png" width="640" /></a></div>“Apakah Saksi Abdul Aziz Al Fikriy, Muhammad Saifulloh Huda dan Farihul Lutfi selaku verifikator benar-benar lupa dan tidak ingat kepada siapa lamaran perkerjaan ditujukan dan siapa yang membrifing sebagai selaku verikator terkait SOP termasuk yang tandatangan di SK peangangkatannya atau memang pura-pura tidak ingat dan lupa karena ada tekanan dari atasannya? Lalu apakah JPU akan menghadirkan dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes selaku Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung yang saat ini menjabat Dirut RSCM Jakarta?”</h3>BERITAKORUPSI.CO — Sidang perkara dugaan korupsi pengelolaan Dana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD dr. Iskak Tulungagung dengan nilai kerugian negara mencapai Rp4,3 miliar kembali digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Senin, 09 Pebruari 2026. Persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH., MH, didampingi dua Hakim Anggota Athoillah, SH dan Ibnu Abas Ali, SH., MH (masing-masing Hakim Ad Hoc), serta Panitera Pengganti, mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anik Partini, SH dari Kejaksaan Negeri Tulungagung. Sidang kali ini menghadirkan enam orang saksi untuk dua terdakwa, yakni Reni Budi Kristanti, staf pengelola keuangan dan data SKTM RSUD dr. Iskak, serta Yudi Rahmawan, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak Tulungagung yang didampingi Tim penasihat hukum yang dikomandoi Budiarjo Setiawan, SH., MH dkk. Tiga Verifikator Mengaku Tak Tahu Dasar Pengangkatan <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMnwtUGnh-3f5TJM0eBRSDKHiTZ48AZMTyQrvKHgEIa4j7P12zBi4rbO3CerPGrrsb1yDi5wCa9n11XkzRvTCc5l-S9FNU5shAhTQKoEVSWTUEy9v_VHTuUKJXzclDIGRLaT_9Ky3gqzKZgau8XEiB7otq0aGfHhVEnnZUOtGPeVOb9W5JfhJZSGkxseM/s906/4.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="906" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMnwtUGnh-3f5TJM0eBRSDKHiTZ48AZMTyQrvKHgEIa4j7P12zBi4rbO3CerPGrrsb1yDi5wCa9n11XkzRvTCc5l-S9FNU5shAhTQKoEVSWTUEy9v_VHTuUKJXzclDIGRLaT_9Ky3gqzKZgau8XEiB7otq0aGfHhVEnnZUOtGPeVOb9W5JfhJZSGkxseM/w640-h288/4.png" width="640" /></a></div>Dari enam saksi yang dihadirkan, tiga di antaranya merupakan saksi kunci selaku Verifikator SKTM RSUD dr. Iskak Tulungagung, yakni Abdul Aziz Al Fikriy (lulusan SMK), Muhammad Saifulloh Huda (S1), dan Farihul Lutfi (SMK). Sementara tiga saksi lainnya adalah mantan pasien SKTM, yakni Ribut Riyani, Umi Alfiah, dan Widi Astuti. Di hadapan Majelis Hakim, ketiga saksi verifikator kompak menyatakan tidak mengenal Terdakwa Yudi Rahmawan dan baru melihatnya pertama kali dalam persidangan. Tetapi Saki mengaku mengenal Terdakwa Reni Budi Kristanti sebagai pegawai RSUD dr. Iskak di bagian keuangan, yang berada di bawah koordinasi Bambang, selaku Kepala Bagian Keuangan. Yang menarik perhatian Majelis Hakim dan pengunjung sidang, ketiga saksi verifikator tersebut justru mengaku tidak mengetahui dasar pengangkatan mereka sebagai verifikator SKTM. “Tugas kami melakukan verifikasi terhadap pemohon SKTM,” ujar para saksi secara bergantian. Namun ketika ditanya lebih lanjut mengenai siapa yang mengangkat, dasar penunjukan, hingga legalitas SK pengangkatan, ketiganya mengaku tidak tahu. Alur Pelaporan Mengarah ke Bagian Keuangan? Dalam keterangannya, ketiga saksi menyebutkan bahwa hasil verifikasi terhadap pemohon SKTM dilaporkan kepada Bambang selaku Kepala Bagian Keuangan. Apabila Bambang tidak berada di tempat, laporan disampaikan langsung kepada Terdakwa Reni Budi Kristanti. Pola ini menegaskan bahwa proses verifikasi SKTM tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam satu rantai komando struktural yang erat dengan bagian keuangan rumah sakit. “Lupa, Tidak Ingat” Saat Dicecar Penasihat Hukum; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyFvO4LOecTwQvSF1OEilp4LQY-OEEjPMXhkIkrUoHltDHPyKFJndAedUM_nD8JbP2bngDJtKHqmBlx5aX24-tF74ow1ADcLCOAQtiDVvhF09Ikv7L_vkxHMffvYCCA4D2-2SjVsvWmL8CYNkXjYphMQEyb1_Mwb_qvXsaWjrQrXZRUT9e4RArd8sw8FU/s906/8.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="906" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyFvO4LOecTwQvSF1OEilp4LQY-OEEjPMXhkIkrUoHltDHPyKFJndAedUM_nD8JbP2bngDJtKHqmBlx5aX24-tF74ow1ADcLCOAQtiDVvhF09Ikv7L_vkxHMffvYCCA4D2-2SjVsvWmL8CYNkXjYphMQEyb1_Mwb_qvXsaWjrQrXZRUT9e4RArd8sw8FU/w640-h288/8.png" width="640" /></a></div>Keanehan semakin mencuat saat Penasihat Hukum Terdakwa, Budiarjo Setiawan, menggali lebih dalam soal proses rekrutmen ketiga saksi tersebut. Ketika ditanya kepada siapa lamaran pekerjaan diajukan, siapa yang menandatangani SK pengangkatan, serta siapa yang memberikan brifing atau pembekalan awal, ketiga saksi kompak menjawab “tidak ingat” dan “lupa”. Jawaban tersebut memantik reaksi serius dari Majelis Hakim. Atas izin Ketua Majelis, penasihat hukum kembali mengulang pertanyaan yang sama. Barulah kemudian ketiga saksi menyebut nama Suprianto, selaku Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung, sebagai pihak yang melakukan briefing sekaligus menyampaikan SOP verifikator SKTM. Hakim Perintahkan JPU Hadirkan SK Pengangkatan Menanggapi keterangan saksi yang dinilai berbelit dan tidak konsisten, Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani secara tegas memerintahkan JPU untuk menghadirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan verifikator SKTM dalam persidangan berikutnya. Majelis Hakim menegaskan, dokumen tersebut penting untuk memastikan siapa pihak yang menandatangani SK, sekaligus menelusuri struktur pertanggungjawaban dalam perkara dugaan korupsi dana SKTM ini. Lupa, Tak Tahu, atau Ada Tekanan? Fakta persidangan ini memunculkan tanda tanya besar. Benarkah ketiga saksi verifikator tersebut benar-benar lupa dan tidak mengetahui dasar pengangkatan mereka, termasuk kepada siapa lamaran kerja diajukan dan siapa yang menandatangani SK pengangkatan? Ataukah sikap “tidak tahu” dan “lupa” itu justru mencerminkan adanya tekanan struktural dari atasan, sehingga para saksi memilih berhati-hati atau bahkan menghindari keterlibatan nama-nama tertentu dalam pusaran perkara ini? <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglv25g_Q1AWVDNHfFSMk5lYX5my-qXlikxNONDkLvyvVm7SUTvrAIl4xRh35pW9rSsVFlwPPmh_56UAZ9IxVqNmuyWrLnr8IXpsvw5T4UJydOQcbudnHk1aeqzvYguX71Vxl5lTn2pQSPT-aEm0_yAoHao46Vpaz5Wf3qD_gkpmKRa6_ZCI6_Ju0U54UQ/s906/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="906" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglv25g_Q1AWVDNHfFSMk5lYX5my-qXlikxNONDkLvyvVm7SUTvrAIl4xRh35pW9rSsVFlwPPmh_56UAZ9IxVqNmuyWrLnr8IXpsvw5T4UJydOQcbudnHk1aeqzvYguX71Vxl5lTn2pQSPT-aEm0_yAoHao46Vpaz5Wf3qD_gkpmKRa6_ZCI6_Ju0U54UQ/w640-h288/2.png" width="640" /></a></div>Pertanyaan tersebut kini menggantung di ruang sidang Tipikor Surabaya, 
menunggu jawaban melalui pembuktian dokumen dan keterangan lanjutan 
dalam persidangan berikutnya. Perkara Dana SKTM RSUD dr. Iskak 
Tulungagung Rp4,3 miliar ini pun kian membuka tabir, bahwa dugaan 
korupsi tidak hanya soal angka, tetapi juga soal rantai kewenangan, 
legitimasi jabatan, dan keberanian saksi untuk berkata jujur di bawah 
sumpah. SK Verifikator Jadi Kunci Bongkar Rantai Tanggung Jawab </div><div style="text-align: justify;">Perintah Majelis Hakim kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan verifikator SKTM bukan sekadar formalitas administratif. Dokumen tersebut dinilai krusial untuk mengurai siapa aktor sesungguhnya yang memiliki kewenangan, memberi perintah, dan mengendalikan proses verifikasi SKTM di RSUD dr. Iskak Tulungagung. Jika benar SK pengangkatan verifikator ditandatangani oleh pimpinan tertinggi rumah sakit, maka posisi para verifikator tidak lagi bisa dianggap sebagai pekerja teknis semata, melainkan bagian dari sistem kebijakan internal yang langsung berada di bawah kendali manajemen. Fakta ini berpotensi menyeret tanggung jawab struktural yang lebih luas, tidak berhenti pada terdakwa Reni Budi Kristanti dan Yudi Rahmawan saja. Verifikator Tanpa Dasar Hukum, Sistem Dibangun di Atas Kerentanan? Keterangan saksi yang menyebut tidak mengetahui dasar pengangkatannya sebagai verifikator menimbulkan pertanyaan serius tentang legalitas dan akuntabilitas pengelolaan dana SKTM. Dalam tata kelola keuangan negara, terutama di institusi layanan publik seperti rumah sakit daerah, setiap posisi yang bersentuhan langsung dengan penentuan hak penerima bantuan seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas, baik berupa SK, uraian tugas, hingga standar operasional prosedur (SOP) tertulis. Ketika verifikator - yang menentukan layak atau tidaknya seseorang menerima pembiayaan melalui skema SKTM - justru mengaku tidak tahu dasar pengangkatannya, maka patut diduga sistem tersebut sejak awal dibangun di atas kerentanan, bahkan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZKJYOPoOZ8JeV6Y1Acv9KRUPcXuJ-bJSDOqWRREtgVAT8ItNlIkli_-1HPPwbXw4N8zw336xqI6idd1AwDS0asAtFRzb2XVDZTJBh870GxFS0d-NMe1CgspM1qhWB88_hl1lZJZb3c4RHuXcoFu0ZQHA0SINwSHFQtUUsIYlM61N78VDMsHy5J1DIre0/s640/6d02e4c3-c362-4440-99c4-7c210134d8d5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZKJYOPoOZ8JeV6Y1Acv9KRUPcXuJ-bJSDOqWRREtgVAT8ItNlIkli_-1HPPwbXw4N8zw336xqI6idd1AwDS0asAtFRzb2XVDZTJBh870GxFS0d-NMe1CgspM1qhWB88_hl1lZJZb3c4RHuXcoFu0ZQHA0SINwSHFQtUUsIYlM61N78VDMsHy5J1DIre0/w640-h360/6d02e4c3-c362-4440-99c4-7c210134d8d5.jpg" width="640" /></a></div> Alur Verifikasi Mengarah ke Keuangan, Bukan Medis? Fakta
 lain yang terungkap di persidangan adalah alur pertanggungjawaban 
verifikasi SKTM yang sepenuhnya mengarah ke bagian keuangan, bukan ke 
unsur pelayanan medis atau sosial rumah sakit. Hasil verifikasi 
diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan, dan bila yang bersangkutan 
tidak berada di tempat, laporan langsung diterima oleh terdakwa Reni 
Budi Kristanti. Pola ini mempertegas dugaan bahwa SKTM diposisikan 
sebagai instrumen keuangan, bukan semata bentuk perlindungan sosial bagi
 pasien tidak mampu. Dalam konteks dugaan kerugian negara Rp4,3 
miliar, alur tersebut menjadi indikasi kuat bahwa SKTM berpotensi 
digunakan sebagai pintu masuk manipulasi pembiayaan, baik melalui data 
pemohon, klaim, maupun pencairan dana. Sikap “Lupa dan Tidak Ingat” Saksi Dinilai Tidak Wajar</div>Majelis Hakim tampak mencermati dengan serius jawaban para saksi yang berulang kali menyatakan lupa, terutama terkait proses awal perekrutan dan pembekalan sebagai verifikator.<div style="text-align: justify;">Bagi Majelis, sulit diterima secara logika apabila seseorang dapat mengingat tugas rutin, alur pelaporan, bahkan struktur atasan, namun lupa kepada siapa melamar pekerjaan dan siapa yang menandatangani SK pengangkatan. Sikap tersebut dinilai tidak wajar dan berpotensi mengaburkan fakta penting dalam perkara. Tidak menutup kemungkinan, Majelis Hakim akan mendalami kembali keterangan saksi-saksi tersebut pada persidangan lanjutan, terutama setelah SK pengangkatan verifikator ditunjukkan di muka persidangan. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglsKySA8QRw34i8sk5_s0qn_07Nxn3-CBYWLLRYZfUG4CSXxcGOTF5BF7pRZxDG-GxT0g-XAvFPZJf9wgvhrwZn4les5mDgX8qckoXEwLSie8Hc0kwbBcbkecvOkNdL47K6sFT22HYqQAwVFOz4bQHEhmp1FAFx4eWiWZkDITGldPnm0M8nKXEQCBomtY/s906/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="906" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglsKySA8QRw34i8sk5_s0qn_07Nxn3-CBYWLLRYZfUG4CSXxcGOTF5BF7pRZxDG-GxT0g-XAvFPZJf9wgvhrwZn4les5mDgX8qckoXEwLSie8Hc0kwbBcbkecvOkNdL47K6sFT22HYqQAwVFOz4bQHEhmp1FAFx4eWiWZkDITGldPnm0M8nKXEQCBomtY/w640-h288/1.png" width="640" /></a></div> Adakah Potensi Pengembangan Perkara? Dengan
 terbukanya fakta-fakta baru dalam persidangan ini, peluang pengembangan
 perkara menjadi semakin terbuka. Apabila ditemukan adanya keterlibatan 
pejabat struktural lain dalam proses pengangkatan verifikator maupun 
pengendalian alur SKTM, maka bukan tidak mungkin perkara ini akan 
merembet ke aktor-aktor lain di lingkungan RSUD dr. Iskak Tulungagung 
bila Kejaksaan Negeri Tulungagung benar-benar serius dan berkomitmen. Terlebih,
 nama Direktur RSUD telah disebut langsung oleh saksi sebagai pihak yang
 memberikan briefing terkait SOP, meski awalnya diaku “lupa”. Menanti Babak Penentuan</div><div style="text-align: justify;">Sidang perkara korupsi Dana SKTM RSUD dr. Iskak Tulungagung kini memasuki fase krusial. Dokumen SK pengangkatan verifikator, konsistensi keterangan saksi, serta keberanian aparat penegak hukum menelusuri aktor intelektual di balik sistem SKTM akan menjadi penentu arah perkara ini akan dibawa kemana. (Jnt) </div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Lanjutan Perkara Korupsi Dana SKTM RSUD dr. Iskak Rp4,3 M: Verifikator Tak Tahu Diangkat Siapa, Lupa atau Takut?

“Apakah Saksi Abdul Aziz Al Fikriy, Muhammad Saifulloh Huda dan Farihul Lutfi selaku verifikator benar-benar lupa dan tidak ingat kepada sia...

BAP Kusnadi (Alm) Bongkar Jaringan Elite: Ahli Hukum Pidana Dr. Sholahuddin, SH., MH Pastikan Jalan Tersangka Baru Kasus Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim Terbuka

23.16 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdHiyOPDaptBbX7kg_lEuiPKmivBeU3aHPAmTJr6YKs18xmz5uYo4EVHMkbqf1V60WuUKIAhIE0MGcXSCHZnYLzBHZ-FL86-xGG3zpDRNgSyhTBc9ssMTFGyLcKRSPbbDxbMFJypWtLuy6rZusro9MI9aoMCpFZhASUrme-HgwGPAaQ2DxPUDwPcfntdg/s1536/Hibah%20Pokir.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="1024" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdHiyOPDaptBbX7kg_lEuiPKmivBeU3aHPAmTJr6YKs18xmz5uYo4EVHMkbqf1V60WuUKIAhIE0MGcXSCHZnYLzBHZ-FL86-xGG3zpDRNgSyhTBc9ssMTFGyLcKRSPbbDxbMFJypWtLuy6rZusro9MI9aoMCpFZhASUrme-HgwGPAaQ2DxPUDwPcfntdg/w266-h400/Hibah%20Pokir.png" width="266" /></a></div>“Dipersidangan terungkap; Skema pengelolaan hibah Pokir DPRD Jatim yang sudah terbaca utuh dari hulu ke hilir. Pertanyaannya bukan lagi apakah bisa menjerat tersangka baru, melainkan: siapa yang berani disentuh, dan siapa yang dilindungi? Apakah penegak hukum khususnya KPK berani menghadapi kejahatan yang melibatkan kekuasaan politik dan birokrasi?” Ditulis oleh : Jentar S</h3>BERITAKORUPSI.CO — Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi Dr. Sholahuddin, SH., MH dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya menegaskan bahwa keterangan saksi yang telah meninggal dunia (alm) tetap dapat digunakan oleh penyidik sebagai alat petunjuk untuk menjerat tersangka baru, sepanjang keterangan tersebut tercantum secara sah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dikuatkan dengan alat bukti lain. Penegasan itu relevan dengan perkembangan perkara korupsi “uang ijon” hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, yang hingga kini masih membuka peluang lahirnya tersangka baru, meski salah satu aktor utama Kusnadi (Alm) telah meninggal dunia. Menurut Dr. Sholahuddin, SH., MH, dalam hukum acara pidana, kematian tersangka atau saksi tidak serta-merta menghapus nilai pembuktian dari keterangannya. “Keterangan Tersangka atau Saksi dalam BAP yang sudah meninggal tetap memiliki kekuatan sebagai petunjuk, khususnya bila keterangannya dibacakan di persidangan, tertuang dalam BAP, serta saling bersesuaian dengan alat bukti lain,” ujarnya kepada beritakorupsi, Minggu, 08 Februari 2026 PENGELOLAAN HIBAH POKIR PULUHAN MILIAR BUKAN SENDIRI; Dalam fakta persidangan perkara Korupsi “uang ijon” hibah Pokir DPRD Jatim periode 2019 – 2024 sebesar Rp8.369.720.515.064 yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun Anggaran 2020 – 2023, khusunya hibah Pokir milik Kusnadi (Alm) selaku Ketua DPRD yang saat ini disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan 4 orang Terdakwa selaku Korlap Pommas, yaitu Jodi Pradana Putra, Drs. Sukar dan Wawan Kristiawan serta Terdakwa Hasanuddin terungkap bahwa pengelolaan hibah Pokir tidak dilakukan sendiri. Salah satu pihak yang disebut berperan aktif adalah Fujika Senna Oktavia, yang diketahui sebagai istri sirih Kusnadi. Nilai hibah Pokir yang dikelola Fujika disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Bahkan, dalam persidangan terungkap Fujika menikmati fee atau uang ijon dari praktik jual beli hibah Pokir milik Kusnadi sebesar Rp14,803 miliar, belum termasuk sejumlah uang yang diakui “tidak diingat” karena jumlahnya terlalu besar Tak hanya uang tunai, Fujika juga disebut memiliki aset fantastis, mulai dari mobil-mobil mewah seperti Mercedes-Benz, Rubicon, Alphard dan lainnya, hingga sejumlah rumah bernilai puluhan miliar rupiah dan tanah seluas puluhan ribu meter persegi yang tersebar di Surabaya dan daerah lainnya. JEJAK ALIRAN FEE ATAU UANG IJON: STAF, MENANTU, HINGGA EKS NAPI KORUPSI; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh89j1LNOO8O8mN2Ba9CPBcveE64qKRtIqY8e8YU3XDP5CjNuEh9eRJ7RyNfAV6T4j-4svl2H21jKgXQrKJhH-Um-CBf8zhx1s4V1qJQyJPOrVyjCJO7GMYblk6GEsuvjVqPA7ADAQ7GmgEKu6ueOkM8EyMK56AJtRFVF2-_TXT5IXXYmbYFOFNUf3mGiI/s1536/Uang%20Ijon.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="1021" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh89j1LNOO8O8mN2Ba9CPBcveE64qKRtIqY8e8YU3XDP5CjNuEh9eRJ7RyNfAV6T4j-4svl2H21jKgXQrKJhH-Um-CBf8zhx1s4V1qJQyJPOrVyjCJO7GMYblk6GEsuvjVqPA7ADAQ7GmgEKu6ueOkM8EyMK56AJtRFVF2-_TXT5IXXYmbYFOFNUf3mGiI/w266-h400/Uang%20Ijon.jpg" width="266" /></a></div>Selain Fujika Senna Oktavia, fakta persidangan juga mengungkap keterlibatan pihak lain dalam pusaran pengelolaan hibah Pokir hingga aliran fee/uang ijon. Nama Fitriyadi Nugroho dan menantunya, Mochamad Riza Gozali yang sama-sama menjabat sebagai staf Ketua DPRD Jatim disebut juga turut mengelola hibah Pokir dan menikmati fee/uang ijon sebesar Rp1,8 miliar lebih untuk Fitriyadi dan Rp2 miliar lebih diterima Gozali. Tak berhenti di situ, muncul pula nama Sae’an Choir, aktivis LSM sekaligus mantan narapidana korupsi P2SEM Pemprov Jatim tahun 2010, yang kembali disebut dalam jaringan pengelolaan hibah Pokir bermasalah ini. SEBANYAK 120 ANGGOTA DPRD PERIODE 2019-2024 + 11 “SILUMAN”; Fakta lain yang mencengangkan, dalam persidangan terungkap bahwa seluruh (120 orang) anggota DPRD Jatim periode 2019–2024, ditambah 11 anggota DPRD “siluman”, disebut sama-sama memperoleh jatah hibah Pokir sesuai keputusan Ketua Fraksi masing-masing dengan jumlah atai nilai yang berbeda Hibah Pokir tersebut disalurkan ke Pokmas-Pokmas oleh anggota DPRD di berbagai daerah di Jawa Timur baik di Dapil (Daerah Pemilihan) maupun diluar Dapil melalui Korlap (Kordinator Lapangan) dengan praktik “jual beli”, dimana setiap Korlap harus terlebih dahulu “beli” atau bayar ijon berkisar 20-35 persen dari jumlah anggaran sebelum Proposal di setujui oleh pemilik hibah Pokir yang kemudian pencairan dana oleh eksekutif di tahun berikutnya kepada Pokmas selaku penerima tanpa adanya verfikasi (OTS) ke lapangan DALAM BAP TERSANGKA KUSNADI (ALM): NAMA PEJABAT DISEBUT TERANG BENDRANG; Yang paling krusial, isi BAP Tersangka Kusnadi (Alm) selaku Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 yang dibacakan oleh JPU KPK dimuka persidangan pada Senin, 02 Pebruari 2026 di hadapan Majelis Hakim, secara eksplisit menyebut nama dan jabatan secaraa terang bebderang selaku pihak-pihak yang diduga menerima fee atau uang ijon, baik secara tunai maupun transfer. DISEBUTKAN DALAM BAP TERSEBUT ANTARA LAIN; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgT5ZZO3_53NZtWpSZ0wkGKvnAJGwP5gqbtRLRqig3Tb9vrtDuunQ2QoF3fppI5dm6LKMiUeMwXAUjL-UtiJjlvOqmezh3zX8y1TD6SY_BsUXaKxkGIIUut-n6d4jK-dtThGj8ytnNzydqQ4hgx7cbZdHibCqDUODGG8RCA_efDDyVpnMvlISHkLW0p4Vc/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgT5ZZO3_53NZtWpSZ0wkGKvnAJGwP5gqbtRLRqig3Tb9vrtDuunQ2QoF3fppI5dm6LKMiUeMwXAUjL-UtiJjlvOqmezh3zX8y1TD6SY_BsUXaKxkGIIUut-n6d4jK-dtThGj8ytnNzydqQ4hgx7cbZdHibCqDUODGG8RCA_efDDyVpnMvlISHkLW0p4Vc/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>“Satu (1). Gubernur Jawa Timur Sdri. Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak mendapat uang fee/Ijon sampai tiga puluh persen (30%) dari pengajuan hiba Pokir DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sampai dengan 2024; Dua (2). Sekda mulai dari Plh. Heru Jjahyono, Plh. Wahid Wahyudi, Sekda Definitif Adhi Cahyono (sekarang menjadi Pj. Gubernur Jatim) kesemuanya tersebut mendapatkan uang fee/ijon sampai 5% sampai 10% dari pengajuan hibah prokir DPRD provinsi Jawa Timur 2019-2024; Tiga (3). BAPEDA Sdr. Muhammad Yasin mendapat uang fee/ijon sampai 3% sampai dengan 5% dari pengajuan hibah prokir DPRD provinsi Jawa Timur 2019-2024; Empat (4). Badan Pengelolaan Aset Dan Keuangan Daerah (BPKD) Sdr. Bobby Soemiarsono (sekarang sebagai PJ Sekda Provinsi Jawa Timur) mendapatkan uang fee/ijon sampai 3% sampai dengan 5% dari pengajuan hibah prokir DPRD provinsi Jawa Timur 2019-2024; Lima (5). Semua Kepala OPD Provinsi Jawa Timur dapat saya jelaskan mendapatkan uang fee/ijon sampai 3% sampai dengan 5% dari pengajuan hibah prokir DPRD provinsi Jawa Timur 2019-2024” “Dan semua yang menerima uang fee/ijon secara tunai/transfer terkait pengelolaan jata hiba pokir DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sampai dengan 2024 sebesar Rp1.982.000.000 tersebut di atas yang saya sampaikan dapat saya pertanggungjawabkan secara hukum bahwa mereka semua menerima uang dari pengajuan hibah Pokir DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 dan penerimaan uang dari pengelolaan hibah Pokir DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 yang diterima oleh tersebut di atas diketahui semua oleh anggota DPRD Provinsi Jatim.” <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS0CnRMI48JGYQSx46LFBVe2uZo2ZeRi2tdkDyEYFGJT5-_3Tj1IHbcBiBa0sFY_ov0USrpC67TEfRzKCJrhLoQzYpJokXc289_TfTbgBfBrUkdCO8vgT4lZf_m6q_63vs6Cn2qJthBd-UbcEYSPL6QBvo1FfKlw9hSby_rfOWyz6vIlOIn6W6GzzlgPQ/s640/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS0CnRMI48JGYQSx46LFBVe2uZo2ZeRi2tdkDyEYFGJT5-_3Tj1IHbcBiBa0sFY_ov0USrpC67TEfRzKCJrhLoQzYpJokXc289_TfTbgBfBrUkdCO8vgT4lZf_m6q_63vs6Cn2qJthBd-UbcEYSPL6QBvo1FfKlw9hSby_rfOWyz6vIlOIn6W6GzzlgPQ/w640-h360/7.jpg" width="640" /></a></div>“Dapat saya jelaskan secara kenyataan yang terjadi dalam pengajuan hibah pokir DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 di mana memang ada aturan dan perintah dari Mendagri Tito Karnavian yang mana memanggil kami antara lain saya sendiri selaku Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur didampingi dua Wakil Ketua yaitu Sdri. Ibu Anik Maslachah, Sahat Tua Simanjuntak dan satu Ketua perwakilan Fraksi yaitu Ibu Sdri. Utari dari Fraksi PDI perjuangan dan Plh sekda Heru Tjahyono yang menyampaikan hibah pokir tidak boleh melebihi dari 10% dari PAD. Yang waktu itu Mendagri  didampingi oleh Direktur Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah sehingga untuk DPRD Provinsi Jawa Timur 10% dari Rp1.982.00.000.000 yaitu kurang lebih sebesar Rp190 miliar; Dari pihak pemerintah Provinsi Jatim juga 10% dari Rp1.982.000.000.000 yaitu kurang lebih sebesar Rp190 miliar tetapi kenyataannya pembagian 10% jatah di DPRD Provinsi Jawa Timur ternyata juga diambil sebesar kurang lebih 3% sampai 4% dari Rp1.982.000.000.000 yaitu kurang lebih Rp7.928.000.000 oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan dalih Sinergitas. Sehingga hibah pokir DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yang di kelola hanya sebesar 6% saja sebesar Rp11.892.000.000 karena ada perintah dari Gubernur Jawa Timur Sdri. Khofifah Indar Parawansa untuk diambil alih oleh Eksekutif dengan pola titip dari anggota Dewan ke Dinas dan dikerjakan sendiri oleh pihak eksekutif”; “Sedangkan dari pihak Gubernur/eksekutif sudah mempunyai jatah sendiri sebesar 10% dari PAD sama dengan pihak DPR sama dengan pihak DPRD. Sehingga uang fee/ijon yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp198.928.000.000 dengan bermacam-macam dalih sinergitas yang kami pun sendiri dari pihak DPRD Provinsi Jawa Timur bingung juga dengan pola demikian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga banyak program masyarakat tidak terpenuhi dan bahkan Dinasnya mengeluh dengan pola yang disampaikan oleh Gubernur Jatim.” ungkap JPU KPK membacakan isi BAP Tersangka Kusnadi (Alm) PELUANG TERSANGKA BARU TERBUKA LEBAR; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYc_3Bp1EYjfrwvBbME-KLLAS-MGnh4lSBXAUGj4YplakR-U4-agr1oKIKuoq8GSFAtknMbJtX9woZFZyBZOEr_u4V9u2PlwMvaPbtQA4bjmGAVc5tH4atqGMbiBTB1jFG75e3KJA5HmQ73TatZ-xDuPWay1OZCTL0DsxbSUhCq3YOVV9x_CPyd0FcvQI/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYc_3Bp1EYjfrwvBbME-KLLAS-MGnh4lSBXAUGj4YplakR-U4-agr1oKIKuoq8GSFAtknMbJtX9woZFZyBZOEr_u4V9u2PlwMvaPbtQA4bjmGAVc5tH4atqGMbiBTB1jFG75e3KJA5HmQ73TatZ-xDuPWay1OZCTL0DsxbSUhCq3YOVV9x_CPyd0FcvQI/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Merujuk pada pendapat ahli Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi Dr. Sholahuddin, SH., MH dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, rangkaian keterangan dalam BAP Kusnadi (Alm), fakta persidangan, serta kecocokan dengan alat bukti lain, secara hukum cukup kuat untuk dijadikan petunjuk dalam pengembangan perkara dan penetapan tersangka baru. “Selama penyidik mampu mengonstruksikan alat bukti secara sah dan logis, kematian salah seorang pelaku utama bukan penghalang untuk menjerat pihak lain yang turut menikmati hasil kejahatan. Bahwa dengan fakta kerugian negara yang begitu besar, maka tentu ada follow up CRIME-nya yg tentu harus ditindaklanjuti nanti oleh KP,” tegasnya. Publik kini menunggu langkah tegas KPK: apakah akan berhenti pada terdakwa yang ada, atau berani membuka kotak pandora korupsi hibah Pokir DPRD Jatim yang diduga melibatkan elite politik dan birokrasi tingkat atas. Fakta persidangan perkara korupsi hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 membongkar bahwa praktik “uang ijon” bukan peristiwa insidental, melainkan skema terencana, berlapis, dan sistemik, yang melibatkan aktor politik, birokrasi, serta perantara non-negara. Alur kejahatan sebagaimana terungkap di persidangan dan BAP tersangka Kusnadi (Alm): TAHAP 1: PENENTUAN JATAH POLITIK DI INTERNAL DPRD; Pada tahap awal, setiap anggota DPRD Jatim periode 2019–2024, termasuk 120 anggota DPRD ditambah 11 anggota “siluman”, memperoleh jatah hibah Pokir sebagai legitimasi politik daerah pemilihan. Dalam praktiknya, hibah Pokir tidak lagi dipandang sebagai instrumen aspirasi publik, melainkan komoditas politik yang bisa: dijual, dipindahtangankan, atau dikelola pihak lain. Bahkan terungkap praktik jual beli hibah Pokir antaranggota DPRD. TAHAP 2: PENGENDALIAN OLEH AKTOR INTI; Hibah Pokir milik Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim tidak dikelola sendiri. Pengendalian operasional justru dilakukan oleh: Fujika Senna Oktavia (istri sirih Kusnadi), dibantu lingkar dalam kekuasaan DPRD. Nilai hibah yang dikelola disebut mencapai puluhan miliar rupiah, jauh melampaui batas kewajaran pengelolaan individu. TAHAP 3: TRANSAKSI IJON SEBELUM ANGGARAN CAIR; Sebelum APBD dicairkan, hibah Pokir sudah diperjualbelikan kepada: Pokmas, kontraktor, pihak ketiga, melalui Koordinator Lapangan (Korlap Pokmas). Pada tahap ini disepakati: fee atau uang ijon 20–25 persen, pembayaran dilakukan di muka, sebelum anggaran cair. Inilah yang disebut “uang ijon”, karena anggaran belum ada, uang sudah dipetik. TAHAP 4: PERAN BIROKRASI EKSEKUTIF; Agar hibah Pokir bisa dicairkan, diperlukan persetujuan dan pemrosesan birokrasi, antara lain: Gubernur / Wakil Gubernur, Sekda, Plh. Sekda, Sekda Definitif, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala OPD / Kepala Dinas. Dalam BAP Kusnadi (Alm) yang dibacakan JPU KPK di persidangan, disebutkan bahwa jabatan-jabatan tersebut mengetahui dan/atau menerima fee, baik secara tunai maupun transfer. Secara hukum, pada titik ini terjadi penyalahgunaan kewenangan dan penyertaan tindak pidana. TAHAP 5: PENCAIRAN APBD & LEGALISASI FORMAL; Setelah melalui proses formal: proposal Pokmas disahkan, administrasi dipoles, dokumen dipenuhi secara normatif, maka hibah Pokir dicairkan dari APBD Jawa Timur, meski secara substansi: penerima sudah ditentukan, fee sudah dipungut, proyek sudah “dijual”. APBD pun berubah fungsi: dari uang rakyat menjadi jaminan bisnis politik. TAHAP 6: DISTRIBUSI FEE DAN AKUMULASI ASET; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj39fcnLnKj0sIAJgweHXh0_V1-WtjmJyFT7JaEEN5fjmc2sJYTQOmNdHXanyeGzKoJsJeJcRAEqWiL2tKYveHF1-LNAWpEPEGbCtz-nG77JXaq9v3R_jQG-56Jy8YYQDXoXgLdyJ6PElSA-q5sgTvWfiZ6viPjRui9hGIPzya-Y3HoLeFRR86klhlZn5w/s400/Fujika.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="300" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj39fcnLnKj0sIAJgweHXh0_V1-WtjmJyFT7JaEEN5fjmc2sJYTQOmNdHXanyeGzKoJsJeJcRAEqWiL2tKYveHF1-LNAWpEPEGbCtz-nG77JXaq9v3R_jQG-56Jy8YYQDXoXgLdyJ6PElSA-q5sgTvWfiZ6viPjRui9hGIPzya-Y3HoLeFRR86klhlZn5w/w480-h640/Fujika.jpg" width="480" /></a></div>Uang ijon kemudian didistribusikan ke berbagai pihak, antara lain: Fujika Senna Oktavia: Rp14,803 miliar (belum termasuk yang tidak diingat), Fitriyadi Nugroho: Rp1,8 miliar, Mochamad Riza Gozali (menantu Kusnadi): lebih dari Rp2 miliar, pihak lain termasuk Sae’an Choir (LSM, mantan napi korupsi). Dana tersebut kemudian diwujudkan dalam: mobil mewah (Mercy, Rubicon, Alphard), rumah bernilai puluhan miliar rupiah, tanah puluhan ribu meter persegi. TAHAP 7: APAKAH INI KEJAHATAN BERULANG & TERSTRUKTUR?; Skema ini tidak terjadi sekali, melainkan: berulang setiap tahun anggaran, melibatkan banyak aktor, diketahui oleh seluruh anggota DPRD Jatim periode 2019–2024. Ini menegaskan bahwa perkara hibah Pokir bukan kejahatan personal, melainkan kejahatan jabatan yang terorganisir. </div>

BAP Kusnadi (Alm) Bongkar Jaringan Elite: Ahli Hukum Pidana Dr. Sholahuddin, SH., MH Pastikan Jalan Tersangka Baru Kasus Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim Terbuka

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor BAP Kusnadi (Alm) Bongkar Jaringan Elite: Ahli Hukum Pidana Dr. Sholahuddin, SH., MH Pastikan Jalan Tersangka Baru Kasus Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim Terbuka

“Dipersidangan terungkap; Skema pengelolaan hibah Pokir DPRD Jatim yang sudah terbaca utuh dari hulu ke hilir. Pertanyaannya bukan lagi apak...

Belum Selesai Menjalani Vonis, Drs. Moh. Kamil, M.Pd Narapidana Korupsi BUMD Bangkalan Kembali Diadili: Kerugian Negara Lebih Besar Rp15 Miliar

02.29 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGhXDXXiC0_Hgv1z7YAl9KyTKS5N6dx1eKDdphK7nJz-YVGC3WbvgAykAlQ1FUEhNsBLrC0NROhPc0d3u390kH6bnt2e4TtkwlUtwizI8e2aE_LCYrJ3k6ZaHcBp46nQlwIu-e4U4hJ0AUuw_FEWXwy4n8FkEvOa85LdnMvS8VyUZ3Nxr9ImYif5rVV9o/s906/3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="906" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGhXDXXiC0_Hgv1z7YAl9KyTKS5N6dx1eKDdphK7nJz-YVGC3WbvgAykAlQ1FUEhNsBLrC0NROhPc0d3u390kH6bnt2e4TtkwlUtwizI8e2aE_LCYrJ3k6ZaHcBp46nQlwIu-e4U4hJ0AUuw_FEWXwy4n8FkEvOa85LdnMvS8VyUZ3Nxr9ImYif5rVV9o/w640-h288/3.png" width="640" /></a></div>“Dalam kasus Korupsi yang kedua, Drs. Moh. Kamil, M.Pd diadili bersama tiga Terdakwa lainnya, yaitu Sofiulloh Syarip, S.Pd.I selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 s/d 2021 sekaligus selaku Komisaris PT. Tonduk Majeng Madura dan Abdul Kadir selaku Direktur Utama PT. Tonduk Majeng Madura, serta Uftori Wasit selaku Direktur PT. Tonduk Majeng Madura. Dan perkara Korupsi untuk ketiga kalinya,  Drs. Moh. Kamil, M.Pd akan diadili bersama dua Tersangka lain. Sementara Narapidana Korupsi Abdul Latif Imron mantan Bupati Bangkalan dihadirkan sebaga Saksi”</h3>BERITAKORUPSI.CO — “Sudah jatuh tertimpa tangga, terjepit pula” Mungkin ungkapan inilah yang saat ini dialami oleh Drs. Moh. Kamil, M.Pd. Sebab belum tuntas menjalani hukuman pidana penjara atas korupsi penyertaan modal BUMD sebesar Rp1,450 miliar, Drs. Moh. Kamil, M.Pd justru kembali diadili Mantan Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya (PDSD) milik BUMD Pemerintah Kabupaten Bangkalan itu kembali diadili untuk kedua kalinya dalam perkara korupsi yang sama, namun dengan nilai kerugian negara jauh lebih besar yaitu Rp15 miliar. Status Moh. Kamil saat ini bukan sekadar Terdakwa, melainkan narapidana. Ia sebelumnya telah divonis pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa, 14 Januari 2025, dalam perkara penyalahgunaan dana penyertaan modal PDSD sebesar Rp1,45 miliar. Putusan tersebut telah inkracht, namun tidak menghentikan terbongkarnya kejahatan yang lebih besar. Audit BPKP Bongkar Skandal Jilid Kedua <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjHijT-iXHzTIRQ7jw2ve1XXkiCh26yYoENpb-KR8QuXErQE2xHRmcb9Chybryy7_jLMnRHUDSGwTf6iepq1fuDgXVvWWTb2qrLF2FgChyphenhyphenAFIGheVOWObtFlJxoPJU6b0Cngd0oxcCDIqydOklp-U7FD_pOtFnyS7M0ZmjFuBeqtoM-femGJ8h46FWz8E/s640/a..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjHijT-iXHzTIRQ7jw2ve1XXkiCh26yYoENpb-KR8QuXErQE2xHRmcb9Chybryy7_jLMnRHUDSGwTf6iepq1fuDgXVvWWTb2qrLF2FgChyphenhyphenAFIGheVOWObtFlJxoPJU6b0Cngd0oxcCDIqydOklp-U7FD_pOtFnyS7M0ZmjFuBeqtoM-femGJ8h46FWz8E/w640-h356/a..jpg" width="640" /></a></div>Dalam perkara kedua ini, Moh. Kamil kembali didakwa atas korupsi penyertaan modal BUMD PDSD Kabupaten Bangkalan saat menjabat pada periode 2019–2021. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur tertanggal 19 Juli 2024, kerugian keuangan negara mencapai Rp15 miliar - angka yang menunjukkan skala penjarahan uang publik yang sistematis. Tak sendiri, Moh. Kamil kini diadili sebagai terdakwa bersama Sofiulloh Syarip, S.Pd.I, Direktur Umum PDSD Bangkalan 2019–2021 sekaligus Komisaris PT. Tonduk Majeng Madura; Abdul Kadir, Direktur Utama PT. Tonduk Majeng Madura; Uftori Wasit, Direktur PT. Tonduk Majeng Madura. Dana Negara Dibagi-Bagi, Kerja Sama Direkayasa Jaksa mengungkap, dana penyertaan modal sebesar Rp15 miliar tersebut dibagi-bagikan secara bertahap oleh Moh. Kamil kepada para Terdakwa lainnya. Uang negara itu direkayasa seolah-olah sebagai penanaman modal kerja sama pengembangan proyek properti antara PDSD dan PT. Tonduk Majeng Madura, sebuah perusahaan yang baru berdiri dan minim rekam jejak. Fakta hukum menunjukkan, kerja sama tersebut tidak memenuhi prinsip kelayakan usaha. Abdul Kadir dan Uftori Wasit sebagai direksi, serta Sofiulloh Syarip sebagai komisaris, tidak memiliki pengalaman, keahlian, maupun kemampuan finansial di bidang properti. Lebih ironis, objek tanah yang dijadikan jaminan dalam akta kerja sama ternyata tidak pernah dimiliki atau dikuasai. Tidak ada sertifikat tanah yang sah, namun dana penyertaan modal tetap dikucurkan, seolah tanpa kendali dan pengawasan. Belum Titik Akhir: Sidang Ketiga Sudah Menunggu <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKvPomQP5CoT2iUnxzDEosqF4C9d0s2mNEXEhSIE8ui7u3ZUnreJ3AUXr3e9_OY-KwG0LOQLeu38KsRVN4cgu8dsVfAB35QtyMBGKMmge-KhVaVXe1nt7ZqGfs947TeVES94Tcfsnpdf2LP7U51IrzySpD0Z_zrqG6y7wwBXT_AV075AwwTP3xgS07KfY/s906/3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="906" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKvPomQP5CoT2iUnxzDEosqF4C9d0s2mNEXEhSIE8ui7u3ZUnreJ3AUXr3e9_OY-KwG0LOQLeu38KsRVN4cgu8dsVfAB35QtyMBGKMmge-KhVaVXe1nt7ZqGfs947TeVES94Tcfsnpdf2LP7U51IrzySpD0Z_zrqG6y7wwBXT_AV075AwwTP3xgS07KfY/w640-h288/3.png" width="640" /></a></div>Skandal ini belum berakhir. Moh. Kamil dipastikan akan kembali diadili untuk ketiga kalinya dalam perkara korupsi penyertaan modal PDSD BUMD Bangkalan. Dalam perkara lanjutan tersebut, ia akan menjadi Terdakwa bersama dua Tersangka lain yang kini masih ditahan di Kejaksaan Negeri Bangkalan. Seblumnya, pada Rabu, 28 Januari 2026, Tiga Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan dana penyertaan modal PDSD BUMD Kabupaten Bangkalan juga telah diadili dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,350 miliar. Ketia Terdakwa itu adalah Djunaidie Bin H. Zuhri selaku Pemilik/Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS ; Joko Supriyono, S.H., M.M. Bin Alm Wadji selaku Pelaksana Togas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s/d 2019 ; Eling Djatmiko, S.H., M.M. Bin Marwi (Alm) selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s/d April 2020 Rentetan perkara ini menegaskan satu hal: kerusakan tata kelola BUMD Bangkalan bukan kesalahan tunggal, melainkan kegagalan sistemik yang memungkinkan korupsi dilakukan berulang kali, bahkan oleh pelaku yang sama. Pertanyaannya kini, siapa saja pihak yang membiarkan, mengetahui, atau ikut menikmati aliran dana Rp15 miliar tersebut? Dan sejauh mana tanggung jawab pemerintah daerah yaitu Bupati sebagai pemilik modal BUMD? Apakah KH. R. Abdul Latif Imron atau Ra Latif  mantan Bupati Bangkalan periode 2018-2023 yang saat ini menjalani hukuman pidana selama 9 tahun penjara di Lapas Sukamiskin Jawa Barat dalam kasus Korupsi jual beli jabatan akan terseret atau hanya dihadirkan sebagai Saksi? Sebab, salah satu pemilik saham terbesar di PT. Tonduk Majeng Madura adalah R. Abdul Latif Amin Imron sebanyak 51% saham (Rp510.000.000). Kemudian Siti Masnuri Rozali, S.Pd sebanyak 20% saham (Rp200.000.000); Abdul Kadir sebanyak 19% saham (Rp190.000.000); Uftori Wasit sebanyak 5% saham (Rp50.000.0 00), dan Sofiullah Syarip sebanyak 5% saham (Rp50.000.000); <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbCQn7dG5OyfSAvkCC0EL-lakc91b__5J2vgFMBUxnJutrblNdSqA0LSnovLM1shbazV3dz7qR_OWuoBaFSgrUPg77yxNmCMqa3yXm7JZ9wgFp3Gpb_RpQXNOCh_Vi0POVNhCnj4E03CNM0KpG2kgXIJPrNNKSioFRHHWf5R6eM-ZnPpxrnjiQEQPCk1M/s640/R.%20KH.%20Makmun%20Ibnu%20Fuad%20atau%20Momon%20selaku%20mantan%20Bupati%20Bangkalan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbCQn7dG5OyfSAvkCC0EL-lakc91b__5J2vgFMBUxnJutrblNdSqA0LSnovLM1shbazV3dz7qR_OWuoBaFSgrUPg77yxNmCMqa3yXm7JZ9wgFp3Gpb_RpQXNOCh_Vi0POVNhCnj4E03CNM0KpG2kgXIJPrNNKSioFRHHWf5R6eM-ZnPpxrnjiQEQPCk1M/w640-h362/R.%20KH.%20Makmun%20Ibnu%20Fuad%20atau%20Momon%20selaku%20mantan%20Bupati%20Bangkalan.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon selaku mantan Bupati Bangkalan</td></tr></tbody></table>“Dia (Ra Latif) jadi Saksi tapi mungkin lewan Zoom,” ucap JPU Pada Rabu, 4 Pebruari 2026, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Fakhry, Umulathiefa, Mohammad Zultoni dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, menyeret Drs. Moh. Kamil, M.Pd., Bin Asmin (Alm) selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 s/d 2021, bersama Sofiulloh Syarip, S.Pd.I, Direktur Umum PDSD Bangkalan 2019–2021 sekaligus Komisaris PT. Tonduk Majeng Madura; Abdul Kadir, Direktur Utama PT. Tonduk Majeng Madura, dan Uftori Wasit, Direktur PT. Tonduk Majeng Madura untuk diadili sebagai terdakwa dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dalam perkara Korupsi penyalah gunaan dana Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Sumber Daya - Badan Usaha Milik Daerah (PDSD - BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp15 miliar berdaaasrkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-145/PW13/5.2/2024 tanggal 24 Maret 2025 Sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 04 Pebruari 2026 adalah agenda pembacaan surat dakwaan JPU terhadap Ke- 4 Terdakwa (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Ernawati Anwar, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Darwin Panjaitan, SH., MH dan Dr. H. Agus Kasiyanto, SH., MH., M.Kn masing-masing  Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP). Sementara para Terdakwa didampingi Tim Advokat-nya (Penasehat Hukum-nya) masing-masing Dalam surat dakwaan JPU diuraikan, bahwa Terdakwa Drs. MOH. KAMIL, M.Pd., Bin ASMIN (Alm) selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 s/d 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/81/Kpts/433.013/2019 tanggal 10 April 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Pada Perusahaan daerah Sumber Daya, bersama-sama dengan ; 1.    Saksi SOFIULLOH SYARIP, S.Pd.I Bin H. MUSARRIF selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 s/d 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/241/Kpts/433.013/2019 tanggal 22 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur  Umum Pada Perusahaan daerah Sumber Daya sekaligus selaku Komisaris PT. Tonduk Majeng Madura, 2.    Saksi ABDUL KADIR Bin H. MURSIDIN (Alm) selaku Direktur Utama PT. Tonduk Majeng Madura, dan 3.    Saksi UFTORI WASIT Bin MUIN selaku Direktur PT. Tonduk Majeng Madura sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Tonduk Majeng Madura No. 96 tanggal 27 Maret tahun 2020 melalui kantor Notaris –PPAT Moch Sururi S.H.Mkn dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham Nomor : AHU-0018845.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT. Tonduk Majeng Madura (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah),  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrO-VdM25RzBg-CH_JqCYsdCN6ndS9tvglp51JyOOPKz4Cdvq68TmrXXird_Qgtx_2Vc7bJ-0a0bEFdjgV8mgrJi1Xu7y8MatFZCs1Klf2cZjWzRX7gYqTXk8MGOC_8wpYMRrSJW3_Q0VFQKfyB7dfvJKR1QgyoDuA4tTSU-PZhOM6PLJmV6o7WsF9Vqo/s906/7.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="906" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrO-VdM25RzBg-CH_JqCYsdCN6ndS9tvglp51JyOOPKz4Cdvq68TmrXXird_Qgtx_2Vc7bJ-0a0bEFdjgV8mgrJi1Xu7y8MatFZCs1Klf2cZjWzRX7gYqTXk8MGOC_8wpYMRrSJW3_Q0VFQKfyB7dfvJKR1QgyoDuA4tTSU-PZhOM6PLJmV6o7WsF9Vqo/w640-h288/7.png" width="640" /></a></div>Pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, hari Senin tanggal 4 Januari 2021, dan hari Jum’at tanggal 5 Februari 2021, yang masing-masing pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 s/d 2021, bertempat di Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan sendiri Tindak Pidana,; Melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, turut serta melakukan Tindak Pidana, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang secara melawan hukum Bahwa Terdakwa Drs. MOH. KAMIL, M.Pd., Bin ASMIN (Alm) telah menyalahgunakan dana PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) yang diberikan kepada Saksi ABDUL KADIR, Saksi UFTORI WASIT dan Saksi SOFIULLOH SYARIP, kemudian dana tersebut dibuat seolah-olah sebagai penanaman modal kerjasama kegiatan pengembangan proyek property dengan PT. Tonduk Majeng Madura yang baru didirikan, meskipun Saksi ABDUL KADIR selaku Direktur Utama PT. Tonduk Majeng Madura, Saksi UFTORI WASIT selaku Direktur PT. Tonduk Majeng Madura dan Saksi SOFIULLOH SYARIP selaku Komisaris PT. Tonduk Majeng Madura, tidak memiliki pengalaman, keahlian, dan kemampuan finansial serta tidak memiliki sertifikat tanah yang dikelola untuk pembangunan proyek property sebagaimana yang dijaminkan dalam akta perjanjian Kerjasama tersebut, Bahkan untuk mendapatkan dana PD. Sumber Daya perjanjian kerjasama antara PD. Sumber Daya dengan PT. Tonduk Majeng Madura dilakukan tanpa prinsip kehati-hatian, terlebih lagi penanaman modal untuk pengembangan proyek property kepada PT. Tonduk Majeng Madura tidak termasuk dalam lapangan usaha PD. Sumber Daya baik usaha skala besar maupun usaha skala kecil sehingga tidak menunjang bisnis PD. Sumber Daya, selain daripada itu terdapat konflik kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung, dikarenakan Saksi SOFIULLOH SYARIP juga sekaligus selaku Direktur Umum PD. Sumber Daya, sehingga penanaman modal kepada PT. Tonduk Majeng Madura tersebut tidak bisa dilakukan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqiNsfNwOZsYnPcetvumZWYPDw54vJDS48kcvBoevXekGfst0S4naqSXcSH7e_CK9ZYRv7OQOzJC3YeMjnztYXPf5M77CjWedkCE6ak8uj6ZyhBw6DeW_x3hAjFNtSQ7tCNjBNzTabSaO86IqDKN2CIEm_GsWZ143vTER9V69cdmCnFkMhLU3OLeqSxlw/s905/4.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="905" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqiNsfNwOZsYnPcetvumZWYPDw54vJDS48kcvBoevXekGfst0S4naqSXcSH7e_CK9ZYRv7OQOzJC3YeMjnztYXPf5M77CjWedkCE6ak8uj6ZyhBw6DeW_x3hAjFNtSQ7tCNjBNzTabSaO86IqDKN2CIEm_GsWZ143vTER9V69cdmCnFkMhLU3OLeqSxlw/w640-h288/4.png" width="640" /></a></div>Bahwa dana PD. Sumber Daya yang diberikan kepada PT. Tonduk Majeng Madura tersebut, dicairkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut : 1.    Pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 pencairan pertama sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), yang dilakukan dengan cara awalnya Saksi SOFIULLOH SYARIP selaku Direktur Umum PD. Sumber Daya meminta kepada Terdakwa untuk dilakukan pencairan dana PD. Sumber Daya kepada PT. Tonduk Majeng Madura sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) sebagaimana Nota Dinas Nomor: 910/35.433.503/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal pencairan uang untuk pembayaran Kerjasama PT. Tonduk Majeng tahap 1, Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Mariyatul Kiptiyah selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan pencairan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), selanjutnya atas permintaan tersebut kemudian pada tanggal 6 Mei 2020 Saksi Mariyatul Kiptiyah mentransfer uang hasil pencairan Deposito PD. Sumber Daya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dari rekening tabungan Bank BRI Nomor 6010001731303 atas nama PD. Sumber Daya ke rekening BTN nomor 0002801300005958 atas nama PT. Tonduk Majeng meskipun tanpa adanya persetujuan dari Badan Pengawas PD. Sumber Daya; 2.    Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 saksi ABDUL KADIR mengajukan surat permohonan pencairan modal kerja tahap 2 Nomor : 01.A/TMM.02/7.XII/2020 kepada Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya lalu berdasarkan surat tersebut saksi SOFIULLOH SYARIP selaku Direktur Umum PD. Sumber Daya meminta kepada Terdakwa untuk dilakukan pencairan dana PD. Sumber Daya kepada PT. Tonduk Majeng Madura sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) sebagaimana Nota Dinas Nomor: 910/01/433.503/2021 tanggal 2 Januari 2021 perihal pencairan uang untuk pembayaran Kerjasama PT. Tonduk Majeng tahap 2,  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_PgezPBBrzZBBIdKPoXYkJVXhkP2TxQ6m2hn2C6A9tOMHsoF9w3rmI6_dnntoZId4KVImODI8dvvI6kawu1F8esI-9XBqYLgxy1gNE8qxk8eVGkTGWHM4R7U3PS-KFQEP9kHyq8J-CdLhz9GP3-PRtTHM1dqkq20oH2d-G9-3vahpSFuN0ZgPT3x0bJU/s640/12.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_PgezPBBrzZBBIdKPoXYkJVXhkP2TxQ6m2hn2C6A9tOMHsoF9w3rmI6_dnntoZId4KVImODI8dvvI6kawu1F8esI-9XBqYLgxy1gNE8qxk8eVGkTGWHM4R7U3PS-KFQEP9kHyq8J-CdLhz9GP3-PRtTHM1dqkq20oH2d-G9-3vahpSFuN0ZgPT3x0bJU/w640-h360/12.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Mariyatul Kiptiyah selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan pencairan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah), selanjutnya atas permintaan tersebut kemudian pada tanggal 4 Januari 2021 Saksi Mariyatul Kiptiyah mentransfer uang PD. Sumber Daya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua Milyar lima ratus juta Rupiah) dari rekening tabungan Bank Jatim Nomor 0251012971 atas nama PD. Sumber Daya ke rekening BTN nomor 0002801300005958 atas nama PT. Tonduk Majeng dan mentransfer uang PD. Sumber Daya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri Nomor 1400030060058 atas nama PD. Sumber Daya ke rekening BTN nomor 0002801300005958 atas nama PT. Tonduk Majeng; 3.    Pada hari Kamis Tanggal 4 Februari 2021 saksi SOFIULLOH SYARIP selaku Direktur Umum PD. Sumber Daya meminta kepada Terdakwa untuk dilakukan pencairan dana PD. Sumber Daya kepada PT. Tonduk Majeng Madura sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sebagaimana Nota Dinas Nomor: 910/05/433.503/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal pencairan uang untuk pembayaran Kerjasama PT. Tonduk Majeng tahap 3, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Mariyatul Kiptiyah selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan pencairan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), Selanjutnya atas permintaan tersebut kemudian pada tanggal 5 Februari 2021 Saksi Mariyatul Kiptiyah mentransfer uang PD. Sumber Daya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) dari rekening tabungan Bank Jatim Nomor 0251012971 atas nama PD. Sumber Daya ke rekening BTN nomor 0002801300005958 atas nama PT. Tonduk Majeng Bahwa pengeluaran kas PD. Sumber Daya yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi ABDUL KADIR, Saksi UFTORI WASIT dan Saksi SOFIULLOH SYARIP dengan total sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah) tersebut, penggunaan dananya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Yang bertentangan dengan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: • Pasal 4, yaitu : Ayat (1) keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; Ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-mNf_OpwSSIuIqSTQDo0JwdhCv5gfE19hJ0wbMl-p4KIUpf7O4TOKSovsFFNAACoatJiaz_KEdfJeBWIsKGvRPHnNbpOSiZzcM9JrOdpUBaCeemmKRCsi6J7voyEunR4kQVK85aUpWAirOFOEcSNVNhyphenhyphenlO5H0cTIC6stoxcqg3Jq774yWuUjFQ0hWiVw/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-mNf_OpwSSIuIqSTQDo0JwdhCv5gfE19hJ0wbMl-p4KIUpf7O4TOKSovsFFNAACoatJiaz_KEdfJeBWIsKGvRPHnNbpOSiZzcM9JrOdpUBaCeemmKRCsi6J7voyEunR4kQVK85aUpWAirOFOEcSNVNhyphenhyphenlO5H0cTIC6stoxcqg3Jq774yWuUjFQ0hWiVw/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah: Pasal 7, pendirian BUMD bertujuan untuk : a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan. • Pasal 67 Ayat (1) huruf a dan c yaitu: Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. Anggota direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta; c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. • Pasal 92, yaitu : Ayat (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; Ayat (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip : a. Transparansi; b. Akuntabilitas; c. Pertanggungjawaban; d. Kemandirian; dan e. Kewajaran - Ayat (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk : a. Mencapai tujuan BUMD; b. Mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional; c. Mendorong pengelolaan BUMD secara professional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD; d. Mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD; e. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan f. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. - Ayat (3) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi; Ayat (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat (2) dua tahun setelah BUMD didirikan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8PoWje5Vf9ua4HhPobdbG_bmO1yhRStV6IYyJmXAfxSfNLWl9UE0gfkRdycR4ty6XkZnHMvBvRXfUfNvGaNQiBeaY_pexYDJOQwftWD_I4pvxre8DydSsJVB7dBGEhFU9X0e3uxJvWoOxBxHtenWXES3nEvp-VMOVVbtcWphOoJrtLaB_X9U8SMasKL0/s906/7.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="906" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8PoWje5Vf9ua4HhPobdbG_bmO1yhRStV6IYyJmXAfxSfNLWl9UE0gfkRdycR4ty6XkZnHMvBvRXfUfNvGaNQiBeaY_pexYDJOQwftWD_I4pvxre8DydSsJVB7dBGEhFU9X0e3uxJvWoOxBxHtenWXES3nEvp-VMOVVbtcWphOoJrtLaB_X9U8SMasKL0/w640-h288/7.png" width="640" /></a></div>• Pasal 94, yaitu : Ayat (2) kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama; Ayat (6) kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan : a. Disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; b. Laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; c. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah, dan d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah : • Pasal 4 ayat (1) Direksi wajib menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis; • Pasal 22 yaitu : Ayat (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip ; a. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan; c. Saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD; dan d. Melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. • Pasal 25, yaitu : Ayat (2) bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan : b. Disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; dan c. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama. - Ayat (3) bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan : a. Disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; b. Laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; c. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah, dan d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama. • Pasal 26, yaitu : Ayat (2) dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Proposal kerja sama; b. Studi kelayakan kerja sama; c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan d. Manajemen resiko pihak ketiga dan kerja sama. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitOBPxAW-tB_Zf2zxyzE-xyLSnfhWORHamDVuBUL4ThyfWzMyfqhte0FfsIvFCpVUG3Pa-lGZENKX_Namz6j280IqrAP01y6U7xsvswZL64wrwjaqk1CS16t2hxRcyKDvkh-LWAq7MhM2imhaCPG1CIx1jsC-BOmIOevwFBKHRtDciaaIR1HkLQVfXhkw/s906/3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="906" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitOBPxAW-tB_Zf2zxyzE-xyLSnfhWORHamDVuBUL4ThyfWzMyfqhte0FfsIvFCpVUG3Pa-lGZENKX_Namz6j280IqrAP01y6U7xsvswZL64wrwjaqk1CS16t2hxRcyKDvkh-LWAq7MhM2imhaCPG1CIx1jsC-BOmIOevwFBKHRtDciaaIR1HkLQVfXhkw/w640-h288/3.png" width="640" /></a></div>4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya : • Pasal 4 PD. Sumber Daya dalam melaksanakan tugasnya berazaskan demokrasi ekonomi, dan penjelasannya yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah prinsip-prinsip tata kehidupan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang, menuju tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; • Pasal 13 huruf g badan pengawas mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak ketiga; • Pasal 14 huruf a badan pengawas mempunyai wewenang memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui; • Pasal 19, yaitu : a. Ayat (2) Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya; b. Ayat (4) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada perkumpulan / perusahaan lain yang berusaha dalam bidang pelayanan umum dan jasa yang bertujuan untuk mencari laba. • Pasal 22 Direksi dalam mengelola PD. Sumber Daya, mempunyai tugas: a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Sumber Daya; b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja tahunan anggaran PD. Sumber Daya dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati; c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas; e. Mengurus dan mengelola dan kekayaan PD. Sumber Daya. • Pasal 23 ayat c Direksi dalam mengelola PD. Sumber Daya, mempunyai wewenang menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl-5U4D8ccEaL28pLfYSvG8G6w-agfrZlBxVMK9HOxcgrTthjO9FgM54kr6YCwXJuDs2P8bYIbG9idrk6Z-VFCrAvKDdZaiCwwfWLV2OhtC-vy8cV5WY1NqDITAFzN2FQcr7yY5_s9V1HHeAtinvoXmhENwNLmOmUHgP0XorgJ7fdfCBYNL86639dha7s/s906/7.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="906" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl-5U4D8ccEaL28pLfYSvG8G6w-agfrZlBxVMK9HOxcgrTthjO9FgM54kr6YCwXJuDs2P8bYIbG9idrk6Z-VFCrAvKDdZaiCwwfWLV2OhtC-vy8cV5WY1NqDITAFzN2FQcr7yY5_s9V1HHeAtinvoXmhENwNLmOmUHgP0XorgJ7fdfCBYNL86639dha7s/w640-h288/7.png" width="640" /></a></div>• Pasal 24 Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal : a. Mengadakan perjanjian usaha dana atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PD. Sumber Daya; c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya: • Pasal 6, yaitu: Ayat (1) PD. Sumber Daya merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah yang ikut serta melaksanakan pembangunan daerah yang ikut serta melaksanakan pembangunan daerah dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan : a. Usaha skala besar; dan b. Usaha skala kecil. - Ayat (2) Usaha skala besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi ; a. Persewaan gedung dan tanah; b. Stasiun pengisian bahan bakar minyak/gas; c. Perhotelan; d. Distributor obat; e. Usaha supermarket; f. Usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat. - Ayat (3) Usaha skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. Usaha percetakan; b. Penjualan bahan pokok; c. Usaha foto copy; d. Penjualan Alat Tulis Kantor (ATK); e. Usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBkB0RnWPSKG4GnnHRZdTVNaMknuNVl1oyfFwLDoibXN-ypOzzSP0bo20MHZiReo3axB4qq5kEZcN2Tn_PPgykAEQXMkOXtKCGL9jYy4S9P5LqyL2BYnzR8f3pXULzb1lBCtv1S8L5v4HjWAyw6Cbn51_LQKx8FlQ_rQYLm83XXQNo2psgFJSSWEP_JgY/s640/a..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBkB0RnWPSKG4GnnHRZdTVNaMknuNVl1oyfFwLDoibXN-ypOzzSP0bo20MHZiReo3axB4qq5kEZcN2Tn_PPgykAEQXMkOXtKCGL9jYy4S9P5LqyL2BYnzR8f3pXULzb1lBCtv1S8L5v4HjWAyw6Cbn51_LQKx8FlQ_rQYLm83XXQNo2psgFJSSWEP_JgY/w640-h356/a..jpg" width="640" /></a></div>6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan : • Pasal 1 Angka 10 ; Program adalah serangkaian rencana kegiatan internal PD. Sumber Daya; Angka 11 ; Kegiatan adalah pelaksanaan rencana terkait kinerja PD. Sumber Daya. • Pasal 4 Ayat (1) huruf g Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat kepada Bupati rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak ketiga; Ayat (2) huruf a dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas mempunyai wewenang memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui. • Pasal 5 Ayat (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Sumber Daya; b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja tahunan PD. Sumber Daya dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati; e. Mengurus dan mengelola kekayaan PD. Sumber Daya. - Ayat (4) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Utama mempunyai wewenang : c. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan d. Menunjuk direksi dibawahnya untuk membuat perikatan dengan pihak ketiga. • Pasal 10 ayat (2) Divisi Pemasaran Usaha Skala Besar mempunyai tugas : a. Menyusun rencana strategis pemasaran usaha skala besar yang meliputi : 1. Persewaan gedung dan tanah; 2. Persewaan alat berat jasa konstruksi jalan; 3. Stasiun pengisian bahan bakar minyak/gas; 4. Perhotelan; 5. Distributor obat; 6. Usaha supermarket; 7. Usaha jual beli bidang tanah dan/atau bangunan; dan 8. Usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAzoTsTTIaR96HwGwBYhSnEm2_VyWzlBpsRCnpnQxMoIkPAl9TuI28hU9RB0QPaBTC5Lz_7fCDpXd-Us2xtUQNICfp7P5e_973wMpinB1RMH4xNyBsSuY8u2Er1yFxjk0b2b69DkRSlQWIWWGG7ZnAGY-eEbjPSNr6RgsKXBzt6050F0_WcJI9lnLsnCg/s906/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="906" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAzoTsTTIaR96HwGwBYhSnEm2_VyWzlBpsRCnpnQxMoIkPAl9TuI28hU9RB0QPaBTC5Lz_7fCDpXd-Us2xtUQNICfp7P5e_973wMpinB1RMH4xNyBsSuY8u2Er1yFxjk0b2b69DkRSlQWIWWGG7ZnAGY-eEbjPSNr6RgsKXBzt6050F0_WcJI9lnLsnCg/w640-h288/2.png" width="640" /></a></div>b. Mencari pihak lain yang bersedia melakukan kerja sama serta menentukan kelayakan terhadap kapabilitas pihak lain sebelum melakukan kerja sama; c. Menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerja sama dengan pihak lain; d. Menyusun dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain dan menentukan penyelesaian hukum jika terjadi sengketa; e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati; f. Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan rencana kegiatan dilingkungan Divisi Pemasaran usaha skala besar. • Pasal 16 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, Direktur Utama, Direktur dan Kepala Divisi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik lintas unit internal PD. Sumber Daya maupun eksternal PD. Sumber Daya; • Pasal 17 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, Direktur Utama, Direktur dan Kepala Divisi wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Perjanjian Kerjasama Modal antara Perusahaan Daerah “Sumber Daya” Kabupaten Bangkalan dengan PT. Tonduk Majeng Madura Nomor Pihak Kesatu: 900/04/433.503/2020, Nomor Pihak Kedua: 01.A/TMM.10/30.IV/2020 tanggal 30 April 2020 • Pasal 6, Jaminan. Untuk menjamin kelancaran dan kepastian pembagian keuangan, Pihak Kedua memberikan jaminan kepada Pihak Pertama berupa: • Pihak Kedua akan menyerahkan sertifikat tanah yang dikelola untuk pengembangan proyek kepada Notaris yang telah disepakati oleh Para Pihak. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8RFnTu8RpQ9xTUqeAITK2y-77AehpySGIDCK_fwkLgrp0SgX2u7ZwTzW8S05K5T2H4Zkq1ShVDP2sBsgMhiHzuWy1cgGwPf80O7t7q_T3hQ0b44tQ4y0L3msCECROy18snNSOkfZ3nlBCU6hjVTPMNMkvMp_RRhD_ae7Y5-nP8JJhrFEkvpxXxEycXtU/s906/3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="906" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8RFnTu8RpQ9xTUqeAITK2y-77AehpySGIDCK_fwkLgrp0SgX2u7ZwTzW8S05K5T2H4Zkq1ShVDP2sBsgMhiHzuWy1cgGwPf80O7t7q_T3hQ0b44tQ4y0L3msCECROy18snNSOkfZ3nlBCU6hjVTPMNMkvMp_RRhD_ae7Y5-nP8JJhrFEkvpxXxEycXtU/w640-h288/3.png" width="640" /></a></div>Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa Drs. MOH. KAMIL, M.Pd., Bin ASMIN (Alm) sebesar Rp. 310.000.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah), Saksi ABDUL KADIR Bin H. MURSIDIN (Alm) sebesar Rp. 4.835.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), Saksi UFTORI WASIT Bin MUIN sebesar Rp. 4.835.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), dan Saksi SOFIULLOH SYARIP, S.Pd.I Bin H. MUSARRIF sebesar Rp. 4.835.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 14.815.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus lima belas juta rupiah) Atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Kepada PT. Tonduk Majeng Madura Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Nomor : PE.03.03/SR-530/PW13/5.2/2024 tanggal 19 Juli 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi ABDUL KADIR, Saksi UFTORI WASIT dan Saksi SOFIULLOH SYARIP dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, bermula sekitar bulan Maret 2020, Terdakwa Drs. MOH. KAMIL, M.Pd., Bin ASMIN (Alm) (Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya) diminta oleh Saksi R. Abdul Latif Amin Imron (Bupati Bangkalan) untuk datang di Pendopo Agung (Rumah Dinas Bupati Bangkalan) sesampainya di Pendopo Agung sudah ada Saksi R. Abdul Latif Amin Imron bersama-sama dengan Saksi ABDUL KADIR (yang masih memiliki hubungan keluarga dengan R. Abdul Latif), Saksi UFTORI WASIT dan Saksi SOFIULLOH SYARIP (Direktur Umum pada PD. Sumber Daya) kemudian dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mendirikan perusahaan dibidang usaha property yang nantinya untuk menjalankan perusahaan tersebut dengan menggunakan dana PD. Sumber Daya sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah); <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi892o47d1J3sIFiJP16ABOxoHVYSWWAgwLgCZk0MkWAYNp15vXmf1WdFhPDxYSPeV7OFj2O5DWZpUJ_yw6orZ8RvGhbfUT2usY4MOAMwYKWeGJqsRxgoGnaxBnRALpVKKzO5RASGkzp_RGoi7MFCocPtNxrEPnmaWoIjRgm2ebEiYnHVaRjXPBxAaCi2k/s906/6.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="906" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi892o47d1J3sIFiJP16ABOxoHVYSWWAgwLgCZk0MkWAYNp15vXmf1WdFhPDxYSPeV7OFj2O5DWZpUJ_yw6orZ8RvGhbfUT2usY4MOAMwYKWeGJqsRxgoGnaxBnRALpVKKzO5RASGkzp_RGoi7MFCocPtNxrEPnmaWoIjRgm2ebEiYnHVaRjXPBxAaCi2k/w640-h288/6.png" width="640" /></a></div>Bahwa untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, kemudian pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi R. Abdul Latif Amin Imron, Saksi ABDUL KADIR, Saksi UFTORI WASIT dan Saksi SOFIULLOH SYARIP mendirikan Badan Hukum PT. Tonduk Majeng Madura sebagaimana Akta Nomor 96 tanggal 27 Maret 2020 dengan susunan pengurus PT. Tonduk Majeng Madura sebagai berikut: ·    Direktur Utama    : Abdul Kadir ·    Direktur        : Uftori Wasit ·    Komisaris Utama    : Sofiulloh Syarip, S.PD.I Selanjutnya untuk dapat mendirikan PT. Tonduk Majeng Madura tersebut dibuat seolah-olah setiap pendiri telah mengambil bagian atas saham dengan rincian sebagai berikut:     1. R. Abdul Latif Amin Imron sebanyak 51% saham (Rp. 510.000.000);     2. Siti Masnuri Rozali, S.Pd sebanyak 20% saham (Rp. 200.000.000);     3. Abdul Kadir sebanyak 19% saham (Rp. 190.000.000);     4. Uftori Wasit sebanyak 5% saham (Rp. 50.000.000);     5. Sofiullah Syarip sebanyak 5% saham (Rp. 50.000.000); Akan tetapi sebenarnya PT. Tonduk Majeng Madura tidak memiliki modal usaha, dan saham yang dimiliki sebagaimana tertulis dalam Akta Pendirian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) sebenarnya hanya formalitas saja untuk memenuhi persyaratan pendirian perusahaan tersebut; Selanjutnya untuk mendapatkan dana dari PD. Sumber Daya tersebut, pada tanggal 15 April 2020 Terdakwa selaku Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya yang telah mengetahui jika Saksi SOFIULLOH SYARIP memiliki konflik kepentingan dikarenakan yang bersangkutan merupakan Komisaris Utama PT. Tonduk Majeng sekaligus sebagai Direktur Umum pada PD. Sumber Daya, Namun Terdakwa tetap mengajukan Permohonan Rekomendasi Rencana Kerjasama Modal Kegiatan Usaha Properti dengan PT. Tonduk Majeng Madura kepada Saksi R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan, kemudian pada tanggal 27 April 2020 Bupati Bangkalan memberikan rekomendasi untuk rencana kerjasama modal kegiatan usaha properti dengan PT. Tonduk Majeng Madura;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVUcuf3f5fvhMPULpF2Ki6xa0AFoSVP3tvpDEsI8oUwEbuFXRP7QqYqt5RZ3ASAtYfwbuUuauOGXxrl70C4G6CCUTemGc69SNE6CsKXm4vmtiaR5L_RCvf0eo-BOqQYqFichlWEoa7KW3kNoJbzZereXDiJ9eKOZR0v6zDQ-msFVMYEf0sYwNPxICI88o/s905/4.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="905" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVUcuf3f5fvhMPULpF2Ki6xa0AFoSVP3tvpDEsI8oUwEbuFXRP7QqYqt5RZ3ASAtYfwbuUuauOGXxrl70C4G6CCUTemGc69SNE6CsKXm4vmtiaR5L_RCvf0eo-BOqQYqFichlWEoa7KW3kNoJbzZereXDiJ9eKOZR0v6zDQ-msFVMYEf0sYwNPxICI88o/w640-h288/4.png" width="640" /></a></div>Kemudian pada tanggal 4 Mei 2020 Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL KADIR menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama kegiatan pengembangan proyek property berupa pengembangan pemukiman, ruko dan pemasaran meskipun Saksi ABDUL KADIR, Saksi UFTORI WASIT dan Saksi SOFIULLOH SYARIP tidak memiliki pengalaman, keahlian, dan kemampuan finansial serta tidak memiliki sertifikat tanah yang dikelola untuk pembangunan proyek property sebagaimana dijaminkan dalam akta perjanjian Kerjasama tersebut, Bahkan untuk mendapatkan dana PD. Sumber Daya itu perjanjian kerjasama antara PD. Sumber Daya dengan PT. Tonduk Majeng Madura dilakukan tanpa prinsip kehati-hatian dikarenakan dilaksanakan tanpa: 1. Proposal kerja sama; 2. Studi kelayakan kerja sama / kelayakan terhadap kapabilitas pihak lain sebelum melakukan kerja sama; 3. Rencana bisnis pihak ketiga ; 4. Manajemen resiko pihak ketiga dan kerja sama 5. Menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan Kerjasama  6. Sepengetahuan dan persetujuan Badan Pengawas PD. Sumber Daya Terlebih lagi penanaman modal untuk pengembangan proyek property kepada PT. Tonduk Majeng Madura tidak termasuk dalam lapangan usaha PD. Sumber Daya baik usaha skala besar maupun usaha skala kecil sehingga tidak menunjang bisnis PD. Sumber Daya serta terdapat konflik kepentingan berupa kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dimana Saksi SOFIULLOH SYARIP selaku Direktur Umum PD. Sumber Daya juga sekaligus sebagai Komisaris Utama PT. Tonduk Majeng Madura; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuLzmWiaGY5yolUWjy7IBPWPXe8RbJj9CdWlmZXBXKqZ3v49lxY1u2LiKVrZLzj2ov6I_zBFqLxV2NovgRBV3PW2H_sAI_azhT6G6yU9TsPfFvpYZg44ePoKZs5-5jzSrBzvEGvGrmv2gTDzmAyLbmmTmnD4NYtaLDr-8tCvzCwC7c9WvzTpygXSZ37ls/s640/12.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuLzmWiaGY5yolUWjy7IBPWPXe8RbJj9CdWlmZXBXKqZ3v49lxY1u2LiKVrZLzj2ov6I_zBFqLxV2NovgRBV3PW2H_sAI_azhT6G6yU9TsPfFvpYZg44ePoKZs5-5jzSrBzvEGvGrmv2gTDzmAyLbmmTmnD4NYtaLDr-8tCvzCwC7c9WvzTpygXSZ37ls/w640-h360/12.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa selanjutnya Terdakwa telah menyalahgunakan dana PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) yang diberikan kepada Saksi ABDUL KADIR, Saksi UFTORI WASIT dan Saksi SOFIULLOH SYARIP, kemudian dana tersebut dibuat seolah-olah untuk penanaman modal kerjasama kegiatan pengembangan proyek property dengan PT. Tonduk Majeng Madura yang baru didirikan, dimana dana yang diberikan tersebut dicairkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut : 1.    Pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 pencairan pertama sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), yang dilakukan dengan cara awalnya Saksi SOFIULLOH SYARIP selaku Direktur Umum PD. Sumber Daya meminta kepada Terdakwa untuk dilakukan pencairan dana PD. Sumber Daya kepada PT. Tonduk Majeng Madura sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) sebagaimana Nota Dinas Nomor: 910/35.433.503/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal pencairan uang untuk pembayaran Kerjasama PT. Tonduk Majeng tahap 1, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Mariyatul Kiptiyah selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan pencairan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), selanjutnya atas permintaan tersebut kemudian pada tanggal 6 Mei 2020 Saksi Mariyatul Kiptiyah mentransfer uang hasil pencairan Deposito PD. Sumber Daya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dari rekening tabungan Bank BRI Nomor 6010001731303 atas nama PD. Sumber Daya ke rekening BTN nomor 0002801300005958 atas nama PT. Tonduk Majeng meskipun tanpa adanya persetujuan dari Badan Pengawas PD. Sumber Daya; 2.    Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Saksi ABDUL KADIR mengajukan surat permohonan pencairan modal kerja tahap 2 Nomor : 01.A/TMM.02/7.XII/2020 kepada Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya lalu berdasarkan surat tersebut Saksi SOFIULLOH SYARIP selaku Direktur Umum PD. Sumber Daya meminta kepada Terdakwa untuk dilakukan pencairan dana PD. Sumber Daya kepada PT. Tonduk Majeng Madura sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) sebagaimana Nota Dinas Nomor : 910/01/433.503/2021 tanggal 2 Januari 2021 perihal pencairan uang untuk pembayaran Kerjasama PT. Tonduk Majeng tahap 2, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Mariyatul Kiptiyah selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan pencairan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah), selanjutnya atas permintaan tersebut kemudian pada tanggal 4 Januari 2021 Saksi Mariyatul Kiptiyah mentransfer uang PD. Sumber Daya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua Milyar lima ratus juta Rupiah) dari rekening tabungan Bank Jatim Nomor 0251012971 atas nama PD. Sumber Daya ke rekening BTN nomor 0002801300005958 atas nama PT. Tonduk Majeng dan mentransfer uang PD. Sumber Daya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri Nomor 1400030060058 atas nama PD. Sumber Daya ke rekening BTN nomor 0002801300005958 atas nama PT. Tonduk Majeng; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEdkV7Qg7wdCmRqdP6c4_GVLexZVcVkHHkgk4y2F8hRrGHaOu42IwpXkbnmQxlVZ0vnJumrmcubuwfO_WCnjkb4A89zy1tzKylRal3rzp4yDlAs4RLMMOvUFEYUCQtWy9FUHM6hUKLZ6iigEZi6JWvEHILkAjuDufQ8CiDjBQ60bTux8_s6pMi_t63lz8/s905/5.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="905" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEdkV7Qg7wdCmRqdP6c4_GVLexZVcVkHHkgk4y2F8hRrGHaOu42IwpXkbnmQxlVZ0vnJumrmcubuwfO_WCnjkb4A89zy1tzKylRal3rzp4yDlAs4RLMMOvUFEYUCQtWy9FUHM6hUKLZ6iigEZi6JWvEHILkAjuDufQ8CiDjBQ60bTux8_s6pMi_t63lz8/w640-h288/5.png" width="640" /></a></div>3.    Pada hari Kamis Tanggal 4 Februari 2021 Saksi SOFIULLOH SYARIP selaku Direktur Umum PD. Sumber Daya meminta kepada Terdakwa untuk dilakukan pencairan dana PD. Sumber Daya kepada PT. Tonduk Majeng Madura sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sebagaimana Nota Dinas Nomor: 910/05/433.503/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal pencairan uang untuk pembayaran Kerjasama PT. Tonduk Majeng tahap 3, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Mariyatul Kiptiyah selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan pencairan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), selanjutnya atas permintaan tersebut kemudian pada tanggal 5 Februari 2021 Saksi Mariyatul Kiptiyah mentransfer uang PD. Sumber Daya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) dari rekening tabungan Bank Jatim Nomor 0251012971 atas nama PD. Sumber Daya ke rekening BTN nomor 0002801300005958 atas nama PT. Tonduk Majeng; Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2020, Saksi Abdul Hadi selaku Ketua Badan Pengawas PD. Sumber Daya, Saksi Komaruddin selaku Sekretaris Badan Pengawas PD. Sumber Daya dan Saksi Drs. Nawawi selaku Anggota Badan Pengawas PD. Sumber Daya baru mengetahui jika telah dilakukan pencairan pertama dana PD. Sumber Daya sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) kepada PT. Tonduk Majeng Madura lalu Saksi Abdul Hadi menanyakan hal tersebut kemudian dijawab oleh Saksi SOFIULLOH SYARIP “itu untuk kegiatan Kerjasama property dengan PT. Tonduk Majeng Madura, nanti saya semua yang lengkapi berkas-berkasnya”. Bahwa pada bulan Oktober 2020, PD. Sumber Daya diundang oleh Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan untuk rapat bersama Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan dengan menghadirkan PT. Tonduk Majeng Madura, dengan adanya hal tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi UFTORI WASIT dan Saksi SOFIULLOH SYARIP untuk melengkapi dokumen yang diperlukan agar pencairan dana PD. Sumber Daya yang diberikan kepada PT. Tonduk Majeng Madura nampak sebagai bagian dari kerjasama kemudian Terdakwa dan Saksi UFTORI WASIT yang dibantu oleh Saksi Laili Azis, saksi Zainul Hidayatul Kabir, dan Saksi Ainul Hidayatul Ilma membuat dokumen yang diperlukan antara lain Proposal Kerjasama dan Penawaran Kerjasama Modal sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) tertanggal 6 April 2020 yang ditandatangani oleh Saksi ABDUL KADIR selaku Direktur Utama PT. Tonduk Majeng Madura dengan pembagian keuntungan bersih sebesar 55% (PD. Sumber Daya) dan 45% (PT. Tonduk Majeng Madura) dengan peruntukan pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) sebagai berikut: 1.    HPP Pengelolaan Tanah                     : Rp.        84.642.500 2.    HPP Prasarana dan Sarana                 : Rp.   1.456.975.000 3.    HPP Kontruksi Rumah                       : Rp.   6.348.000.000 4.    HPP Perijinan Proyek                        : Rp.      458.754.000 5.    HPP Legalitas Proyek                       : Rp.      508.171.000 6.    HPP Legalitas Penjualan Kavling    : Rp.      594.080.760 7.    Cadangan Pajak                :                 Rp.   3.000.000.000 8.    Manajemen dan Operasional Kantor: Rp.   3.483.620.000                                                         Total        : Rp. 15.943.243.260  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5shUnJHHg4ufFFX9Le2u32Op8SYA6ZDoG41Yl67oe1RQ_8LgnvUyZ971JMDvvUwYerT2Va_-Md1Mj7s6vGgL2EdYXR6Qr3oR32hrer4poIiIATxG0OjcaS7Ej0kwij-KbGy08QyPuk0CEmrnjeo47OdrFO2K5thq1JMzkWbuUI59_gg_gmquwnYaR7dA/s906/3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="906" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5shUnJHHg4ufFFX9Le2u32Op8SYA6ZDoG41Yl67oe1RQ_8LgnvUyZ971JMDvvUwYerT2Va_-Md1Mj7s6vGgL2EdYXR6Qr3oR32hrer4poIiIATxG0OjcaS7Ej0kwij-KbGy08QyPuk0CEmrnjeo47OdrFO2K5thq1JMzkWbuUI59_gg_gmquwnYaR7dA/w640-h288/3.png" width="640" /></a></div>Bahwa setelah saksi ABDUL KADIR, saksi UFTORI WASIT dan Saksi SOFIULLOH SYARIP (PT. Tonduk Majeng Madura) mendapatkan dana dari PD. Sumber Daya kemudian dana tersebut tidak hanya digunakan untuk menjalankan usaha PT. Tonduk Majeng Madura melainkan juga digunakan untuk kepentingan Terdakwa maupun saksi ABDUL KADIR, saksi UFTORI WASIT dan Saksi SOFIULLOH SYARIP, Bahkan penggunaan dana dari PD. Sumber Daya digunakan juga untuk membayar gaji Pengurus PT. Tonduk Majeng Madura beserta staf, selain dari pada itu masih terdapat penggunaan dana dari PD. Sumber Daya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dengan rincian penggunaan antara lain sebagai berikut:<ol><li>Biaya Pembayaran Lahan / Tanah di Tengket Rp. 9.000.000.000,- </li><li>Biaya Pembayaran Lahan / Tanah di Tragah Rp. 1.000.000.000,-</li><li>Biaya Pembelian Urugan untuk Proyek dengan PT. GSM Rp. 2.164.000.000,-</li><li>Pinjaman Drs. Moh. Kamil untuk pembelian rumah Rp.300.000.000  (Kembali 290.000.000)</li><li>Pinjaman Lukman Hakim Rp.175.000.000,-</li><li>Biaya Pembelian Mobil Innova Rp.150.000.000,-(Kendaraan Operasional PT.TMM) </li><li>Biaya Pembelian 2 (dua) unit Mobil Harier Rp.500.000.000,-</li><li>Biaya Operasional dan Pembayaran Kontraktor Rp.650.002.900,- </li><li>Pinjaman ke CV Prima Jaya Rp.1.200.000.000,-</li><li>Biaya Lain Rp.150.000.000, </li></ol>                                                                         Total     Rp.14.999.002.900,- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SOFIULLOH SYARIP, Saksi ABDUL KADIR, serta Saksi UFTORI WASIT sebagaimana tersebut diatas, adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya pengeluaran kas PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) yang penggunaan dananya tidak dapat dipertanggung jawabkan; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFVyh6iH3jZ4wkjed-rGHgxB2k0zMTC2i74_lcr4AWiqfsKDRBkcHVqx1_GPekCsFXVSqpv8FT2NNJz5h-xPns73VPUdBaKuJu99dznkds-9H7qlnmvCM0RH-PAVj520lrD8PSV1iZ2HjAdcai4I3IMeOrJ81-qyPl4iY3KDPpLhRIMsHFy39bc1DY3Cg/s905/4.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="905" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFVyh6iH3jZ4wkjed-rGHgxB2k0zMTC2i74_lcr4AWiqfsKDRBkcHVqx1_GPekCsFXVSqpv8FT2NNJz5h-xPns73VPUdBaKuJu99dznkds-9H7qlnmvCM0RH-PAVj520lrD8PSV1iZ2HjAdcai4I3IMeOrJ81-qyPl4iY3KDPpLhRIMsHFy39bc1DY3Cg/w640-h288/4.png" width="640" /></a></div>Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi SOFIULLOH SYARIP, Saksi ABDUL KADIR, serta Saksi UFTORI WASIT sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 14.815.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus lima belas juta rupiah) Sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Kepada PT. Tonduk Majeng Madura Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Nomor : PE.03.03/SR-530/PW13/5.2/2024 tanggal 19 Juli 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dengan rincian sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;">

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; border: none; margin-left: -.25pt; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-insideh: .5pt solid black; mso-border-insidev: .5pt solid black; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 633px;">
 <tbody><tr style="mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0;">
 <td style="border: solid black 1.0pt; mso-border-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.5pt;" valign="top" width="38">
 No.
 </td>
 <td style="border-left: none; border: solid black 1.0pt; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 99.1pt;" valign="top" width="132">
 Tanggal
 </td>
 <td style="border-left: none; border: solid black 1.0pt; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 8.0cm;" valign="top" width="302">
 Uraian
 </td>
 <td style="border-left: none; border: solid black 1.0pt; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 120.5pt;" valign="top" width="161">
 Nominal
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 1;">
 <td style="border-top: none; border: solid black 1.0pt; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.5pt;" valign="top" width="38">
 1.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 99.1pt;" valign="top" width="132">
  
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 8.0cm;" valign="top" width="302">
 Pencairan Dana Penyertaan Modal Kerja : 
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 120.5pt;" valign="top" width="161">
  
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 2;">
 <td style="border-top: none; border: solid black 1.0pt; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.5pt;" valign="top" width="38">
  
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 99.1pt;" valign="top" width="132">
 06 Mei 2020
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 8.0cm;" valign="top" width="302">
 a. Pencairan
 Tahap I
   
 (via transfer RTGS antar bank)
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 120.5pt;" valign="top" width="161">
 Rp.    10.000.000.000,-
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 3;">
 <td style="border-top: none; border: solid black 1.0pt; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.5pt;" valign="top" width="38">
  
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 99.1pt;" valign="top" width="132">
 04 Januari 2021
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 8.0cm;" valign="top" width="302">
 b. Pencairan
 Tahap II 
   
 (dengan pencairan melalui cek giro / transfer)
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 120.5pt;" valign="top" width="161">
 Rp.      2.500.000.000,-
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 4;">
 <td style="border-top: none; border: solid black 1.0pt; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.5pt;" valign="top" width="38">
  
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 99.1pt;" valign="top" width="132">
 04 Januari 2021
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 8.0cm;" valign="top" width="302">
 c. Pencairan
 Tahap II (via e-banking)
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 120.5pt;" valign="top" width="161">
 Rp.         500.000.000,-
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 5;">
 <td style="border-top: none; border: solid black 1.0pt; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.5pt;" valign="top" width="38">
  
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 99.1pt;" valign="top" width="132">
 05 Februari 2021
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 8.0cm;" valign="top" width="302">
 d. Pencairan
 Tahap III (via transfer antar bank)
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 120.5pt;" valign="top" width="161">
 Rp.      1.000.000.000,-
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 6;">
 <td style="border-top: none; border: solid black 1.0pt; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.5pt;" valign="top" width="38">
  
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 99.1pt;" valign="top" width="132">
 05 Februari 2021
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 8.0cm;" valign="top" width="302">
 e. Pencairan
 Tahap III (via transfer antar bank)
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 120.5pt;" valign="top" width="161">
 Rp.      1.000.000.000,-
 </td>
 </tr>
 <tr style="height: 13.25pt; mso-yfti-irow: 7;">
 <td style="border-top: none; border: solid black 1.0pt; height: 13.25pt; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.5pt;" valign="top" width="38">
  
 </td>
 <td colspan="2" style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: 13.25pt; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 325.9pt;" valign="top" width="435">
 Pencairan Dana
 Penyertaan Modal Kerja (a+b+c+d+e) 
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: 13.25pt; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 120.5pt;" valign="top" width="161">
 Rp.    15.000.000.000,-
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 8;">
 <td style="border-top: none; border: solid black 1.0pt; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.5pt;" valign="top" width="38">
 2.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 99.1pt;" valign="top" width="132">
 September 2022 s.d
 November 2023
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 8.0cm;" valign="top" width="302">
 Pengembalian Penyertaan Modal dari PT.
 Tonduk Majeng Madura
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 120.5pt;" valign="top" width="161">
 Rp.         185.000.000,-
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 9; mso-yfti-lastrow: yes;">
 <td style="border-top: none; border: solid black 1.0pt; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.5pt;" valign="top" width="38">
 3.
 </td>
 <td colspan="2" style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 325.9pt;" valign="top" width="435">
 Jumlah
 Kerugian Keuangan Negara (=1-2)
 </td>
 <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 120.5pt;" valign="top" width="161">
 Rp.    14.815.000.000,-
 </td>
 </tr>
</tbody></table>

</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 jo. Pasal 126  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ATAU SUBSIDER Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 jo. Pasal 126  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (*) </div>

Belum Selesai Menjalani Vonis, Drs. Moh. Kamil, M.Pd Narapidana Korupsi BUMD Bangkalan Kembali Diadili: Kerugian Negara Lebih Besar Rp15 Miliar

Korupsi News Pemerintahan Regiona Tipikor Belum Selesai Menjalani Vonis, Drs. Moh. Kamil, M.Pd Narapidana Korupsi BUMD Bangkalan Kembali Diadili: Kerugian Negara Lebih Besar Rp15 Miliar

“Dalam kasus Korupsi yang kedua, Drs. Moh. Kamil, M.Pd diadili bersama tiga Terdakwa lainnya, yaitu Sofiulloh Syarip, S.Pd.I selaku Direktur...

BERITAKORUPSI.CO

Sidang Lanjutan Perkara Korupsi Dana SKTM RSUD dr. Iskak Rp4,3 M: Verifikator Tak Tahu Diangkat Siapa, Lupa atau Takut?

BAP Kusnadi (Alm) Bongkar Jaringan Elite: Ahli Hukum Pidana Dr. Sholahuddin, SH., MH Pastikan Jalan Tersangka Baru Kasus Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim Terbuka

Belum Selesai Menjalani Vonis, Drs. Moh. Kamil, M.Pd Narapidana Korupsi BUMD Bangkalan Kembali Diadili: Kerugian Negara Lebih Besar Rp15 Miliar

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI