BERITAKORUPSI.CO

Perkara Dugaan Korupsi PT PWU Berlanjut Hingga Vonis

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6ktMK3fuK7_u46Gimw3VeZAi1PLZ7CEmWvE4Pc1i5af766A2tMV1zsD0-0WXiWSXM4hfS_JXs2htf98rc8hyphenhyphenaySzP9_CU_3WqpKkk2Ph92HpQY_60DkJ63ZNn_NrveD5ntDolR4cZLvk/s1600/PhotoGrid_1481646907638.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6ktMK3fuK7_u46Gimw3VeZAi1PLZ7CEmWvE4Pc1i5af766A2tMV1zsD0-0WXiWSXM4hfS_JXs2htf98rc8hyphenhyphenaySzP9_CU_3WqpKkk2Ph92HpQY_60DkJ63ZNn_NrveD5ntDolR4cZLvk/s1600/PhotoGrid_1481646907638.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Dahlan Iskan (Dua dari Kanan) sebelum persidangan. (Dok. beritakorupsi.co)</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co  - Siapapun tak mau dituduh melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK), dan diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, hingga seorang terdakwa akan “membayar” pengacara yang dianggap terkenal dan berpengaruh serta melakukan upaya hukum agar bisa terbebas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Diantaranya Dahlan Iskan, mantan Direktur Utama (Dirut PT PWU) yang juga mantan Dirut PT PLN serta mantan Menetriu BUMN di era Presiden Sby. Oleh JPU dari Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim),  Dia (Dahlan Iskan) bersama Wishnu Wardhana, selaku Genaral Manager (GM) PT PWU, didakwa telah melukan Tindak Pidana Korupsi, pelepasan asset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2002 – 2004 lalu, yang di kelola oleh PT PWU, yang terletak di Kediri dan Tulungagung. Yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 milliar lebih. Tak terima “dituduh” melakukan Korupsi sejak penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejati Jatim, Dahlan Iskan pun melakukan upaya hukum dengan cara mempraperadilkan Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, melalui Tim Kuasa Hukumnya ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Namun sayangnya, permohonan Praperadilannya pun ditolak oleh Majelis Hakim. Dahlan Iskan tak terima begitu saja, setelah permohonan Praperadilan yang melalui Tim Kuasa Hukumnya di tolak oleh Hakim PN Surabaya, yang ber “buntut” hingga ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Dia (Dahlan Iskan) pun menyewa pengacara terkenal yang juga sama-sama mantan Menteri yakni, Prof. Yusril Ihza Mahendra. Untuk yang kedua kalinya, Dahlan Iskan berusaha terbebas dari dakwaan JPU. Melalui Penasehat Hukum (PH)-nya Prof. Yusril Ihza Mahendra bersama Timnya, melakukan upaya hukum dengan cara menyampaikan Eksepei (keberatan) atas dakwaan JPU. 
 Lagi-lagi usahanya gagal. Sebab Majelis Hakim yang menangani perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan asset Pemrov Jatim yang menyeret dirinya bersama Wishnu Wardana menjadi terdakwa, menolak keberatan (Eksepsi) terdakwa sendiri maupun melalui Tim PH-nya, dalam persidangan yang di gelar di Pengadilan Tipikor dengan agenda pembacaan putusan sela. Pada Jumat, 30 Desember 2016, Majelis Hakim yang di Ketua Hakim Tahsin,  membacakan surat putusan sela. Yang dalam putusannya menyatakan bahwa, keberatan terdakwa sudah memasuki materi pokok perkara. Sehingga Majelis Hakim, menolak keberatan terdakwa dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi dan barang bukti dalam persidangan. “Eksepsi yang diajukan terdakwa Dahlan Iskan dan kuasa hukumnya, tidak dapat diterima seluruhnya.  Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan Nomor Registrasi Pds.40/O.5.10/Ft.1/11/2016 tertanggal 18 November 2016, dinyatakan sah demi hukum.  Dan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 242/Pidsus.TPK.2016, Pengadilan Negeri Surabaya terus dilakukan hingga putusan akhir,” ucap Ketua Majelis. Pada sidang sebelumnya, dalam eksepsi (keberatan) yang dibacakan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Panca Wira Usaha (PWU) itu, menolak semua dakwaan JPU Alasannya, isi dakwaan JPU terkesan terburu-buru. Selain itu, terdakwa juga menyatakan bahwa asset terbut bukan milik Perusda (Perusahaan Daerah) meliankan PT (Perusahaan Terbatas). Tidak hanya itu. Terdakwa Dahlan Iskan, juga menyebutkan saat membacakan Eksepsinya, selama di PT PWU, terdakwa tidak mau menerima gaji maupun fasilitas. Bahkan terdakwa sendiri menjelaskan saat itu bahwa,  menjaminkan deposito pribadinya sebesar Rp 5 milliar untuk membangun geduang Expo Jatim yang terletak di Jalan Ahmat Yani, Surabaya. Sementara menurut JPU, bahwa PT PWU adalah merupakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang dapat dihitung hasil dan kerugian negara yang ditimbulkannya. 
 Hal ini menimbulkan pertanyaan. Apakah Pemrov Jatim, memiliki saham di PT PWU atau tidak sama sekali, sehingga pelepasan asset yang dikelola oleh PT PWU tidak dapat dikatakan merugikan negara serta tidak dapat diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  ? Bila Pemprov Jatim tidak memiliki saham sama sekali, lalu bagaimana pengalihan hak dari Perusuhaan Daerah menjadi PT ?. Dalam sidang selanjtnya, JPU maupun PH terdakwa akan membuktikannya dihadapan Majelis Hakim. Agar kasus ini menjadi terang benderang.  Tidak hanya itu. Lalu siapa yang mengelola Expo Jatim dan bagaimana hasil dari pengelolaan gedung tersebut ? serta bagaimana Deposito pribadi terdakwa sebesar Rp 5 milliar ? apakah secara Cuma-Cuma, hibah atau berupa pinjaman ? (Redaksi)

Tipikor Perkara Dugaan Korupsi PT PWU Berlanjut Hingga Vonis

Terdakwa Dahlan Iskan (Dua dari Kanan) sebelum persidangan. (Dok. beritakorupsi.co) beritakorupsi.co - Siapapun tak mau dituduh melaku...

Ketua Yayasan Al-Hidayah Tak Jadi “Bebas”

03.37 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy4eH1-w9KdOZaDWWMPkbke9nN-y3rC64Dty8rznhXT0RLw-gHovrTx-jUsMRMr0gH_DNHClp4LZ4_4m4y3msvqpyxnDRQNR-dA4VlFislIV0rGP4-eIZRZLsTSfrTt234hNdTH0-J-_4/s1600/DSCF3418.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy4eH1-w9KdOZaDWWMPkbke9nN-y3rC64Dty8rznhXT0RLw-gHovrTx-jUsMRMr0gH_DNHClp4LZ4_4m4y3msvqpyxnDRQNR-dA4VlFislIV0rGP4-eIZRZLsTSfrTt234hNdTH0-J-_4/s1600/DSCF3418.JPG" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mulyono, PH terdakwa H. Syamsi, Ketua Yayasan MI Al-Hidayah.</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya, bk – Tak Satu pun terdakwa yang menerima begitu saja, saat dirinya dituduh melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU),  dihadapan Majelis Hakim, sehingga berbagai upaya akan dilakukan agar bisa terbebas dari jeratan hukum. 
 
Diantaranya H. Syamsi,Ketua Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Hidayah. Oleh JPU Andhi Ardhani, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Dia (Syamsi) dituduh melukan Tindak Pidana Korupsi dana BOS dan BOPDA bersama Masykuri, selaku Kepala Sekolah di Yayasan miliknya. 
 
Masykuri, sudah terlebih dahulu menempati salah satu Blok di Rutan Medaeng, setelah di Vonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) serta bantuan siswa miskin tahun 2014, sebesar Rp 482.829.000. dan saat ini giliran H. Syamsi di Adili di Pengadilan Tipikor. 
 
Karena tak mau dituduh Korupsi, Syamsi pun melakukan upaya hukum dengan cara menyampaikan keberatan (Eksepsi) kepada Majelis Hakim. Dan berharap agar keberatannya diterima dan kemudian bebas dari tuduhan itu. Namun, keputusan tetaplah ditangan Majelis Hakim, apakah terdakwa benar melakukan seperti apa yang didakwakan oleh JPU. Sehingga perlu pembuktian. Untuk pembuktian itu, Majelis Hakim akhirnya menolak keberatan terdakwa. 
 
Kamis, 29 Desember 2016, Majelis Hakim membacakan surat putusan sela. Yang dalam putusannya menyatakan, Majelis Hakim menolak keberatan terdakwa dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi dan barang bukti dalam persidangan. 
 
“Bagaimana sudara Jaksa, sudah siap saksinya ?,” Tanya Majelis, yang di jawab JPU belum dan meminta waktu kepada Majelis Hakim untuk memberikan waktu seminggu. 
 
Dalam persidangan sebelumnyam, JPU membeberkan perbuatan H. Syamsidan bersama-sama dengan Masykuri, menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) tahun 2014 yang totalnya sebesar Rp 1,5 milliar. Dana tersebut seharusnya untuk para siswa/I di Yayasan milik terdakwa. Namun faktanya tidak demikian. 
 
JPU pun merinci perbuatan terdakwa. Pada tahun 2013, Yayasan Al – Hidayah menerima dan BOS dan BOPDA sebesar Rp 511 juta dan 2014 Rp 535 juta. Selain BOS dan BOPDA, ada juga bantuan untuk siswa miskin dari Kementerian Agama melalui Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 284 juta 
 
Anehnya, dana dari APBN (BOS) dan APBD (BOPDA) yang seharusnya disalurkan utuk pendidikan siswa/I di Yayasan Al-Hidayah, justru dinikamti oleh Kedua terdakwa dengan cara, Ketua Yayasan merangkap menjadi Kepala Keamanan. Selain terdakwa Syamsi, juga pegawai di Yayasan tersebut, ada yang merangkap jabatan agar memperoleh gaji yang dambil dari BOS dan BOPDA serta pembelian sebuah rumah dinas. 
 
Hal itu tertuang dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS dan BOPDA, yang dibuat oleh terdakwa Masykuri, selaku Kepala Sekolah, seperti yang di beberkan JPU dihadapan Majleis Hakim 
 
Sementara menurut Mulyono, selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa, kepad Media ini menjelaskanyang didakwakan oleh JPU tidak punya bukti. Mulyono menjelaskan, bahwa bukti-bukti yang dimiliki JPU adalah semua berupa foto copy tidak ada aslinya. 
 
“Pasal 184 KUHP, minimal dua barang/alat bukti yang sah. Ini semua hanya foto copy tidak ada aslnya,” ungkap Mulyono 
 
Saat ditanya, mengapa tidak melakukan upaya hokum Praperadilan terkait barang bukti yang hanya berupa foto copy. Mulyono menjelaskan bahwa, PH terdakwa saat penyidikan bukanlah dirinya.

Tipikor Ketua Yayasan Al-Hidayah Tak Jadi “Bebas”

Mulyono, PH terdakwa H. Syamsi, Ketua Yayasan MI Al-Hidayah. Surabaya, bk – Tak Satu pun terdakwa yang menerima begitu saja, saat dirin...

Kades Diadili Karena Korupsi Pengalihan Hak Atas Tanah

03.34 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAMi_opYB0EtyJ30CUbt7nKQ089_azz05It5PmywNLqCrtGWVWuWHek_YXC4shSj0tUyOz9sxpquS2wO0fbWN38wcSKly-X-fJ38RTe15DVeBJm-spLW66kSnLgSAId2Em40CcMLjFmUo/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAMi_opYB0EtyJ30CUbt7nKQ089_azz05It5PmywNLqCrtGWVWuWHek_YXC4shSj0tUyOz9sxpquS2wO0fbWN38wcSKly-X-fJ38RTe15DVeBJm-spLW66kSnLgSAId2Em40CcMLjFmUo/s1600/Sumenep.jpg" /></a></div>
 
 Kasus Korupsi Inilah Yang Menyeret Jaksa Kejati Jatim, AF 
 
 
beritakorupsi.co – Benar kata beberapa pengamat, bahwa perbuatan Korupsi itu bukan hanya dilakukan oleh Satu orang saja melainkan lebih dan dengan kesadarannya bukan secara tiba-tiba, ibarat kecelakaan dijalan raya. Seperti yang dilakukan oleh Nurhamin (47 Thn), Warga Desa Kalimo’ok, Rt 01 Rw 01 Kec. Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang menjabat selaku Kepala Desa Kalimook, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madura,Jawa Timur. Kamis, 29 Desember 2016, Nurhamin,  bersama Wahyu Sudjadmiko, selaku Kepala Seksi (Kasi) Survei Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep (perkara terpisah), saat ini Keduanya duduk sebagai pesakitan di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, karena diseret oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Endrik dkk, dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) untuk diadili mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan Majelis Hakim. Saat ini Keduanya diminta pertanggung jawaban secara hukum, terkait dugaan Korupsi pengalihan Hak Atas Tanah milik PT Garam (BUMN) menjadi sertifikat milik pribadi di BPN Kabupaten Sumenep, pada Tahun 2014 – 2015, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam surat dakwaan, dihadapan Majelis Hakim, JPU memberkan kronologis pengalihan Hak atas tanah yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa Nurhamin selaku Kades, terlebih dahulu menemui Wahyu Sudjadmiko, selaku Kepala Seksi (Kasi) Survei Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep, untuk menanyakkan proses mengajukan sertifikat hak milik terhadap tanah negara yang terletak di Desa Desa Kalimook. Setelah pertemuan tersebut, terdakwa Murhamin, kemudian menghubungi beberapa warga untuk memperoleh foto copy KTP, KK (kartu keluarga) serta tanda tangan/cap jempol di dokumen permohonan hak, surat pernyataan menguasai fisik dan yuridis sebidang tanah negara, dan surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon, dengan mengatakan akan menerima bantuan traktor dari pemerintah kepada Muhammad; Moh. Sadiq; Samman; Abu Hasim; Abdul Kamar; Moh Yasid; Alibudin dan Bukarna. Padahal faktanya, dokumen tersebut digunakan untuk mengurus permohonan hak atas tanah negara. Kemudian, copy KTP, KK (kartu keluarga), tanda tangan/cap jempol pada dokumen permohonan hak, surat pernyataan menguasai fisik dan yuridis sebidang tanah negara serta surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon, diserahkan Murhamin kepada Wahyu Sudjoko sekitar Mei 2014 untuk melakukan pendaftaran tanah negara. Selanjutnya, Wahyu Sudjoko dan terdakwa Murhamin, menyerahkan permohonan tanah hak milik warga negara di Desa Kalimo’ok sebanyak 13 permohonan ke loket pendaftaran BPN yang diterima oleh Sayid Alwi. Dan Wahyu Sudjoko menyerahkan surat kuasa kepada Sayid Alwi, selaku kuasa yang mewakili permohonan hak milik tanah di Desa kalimo’ok. Wahyu Sudjoko kemudian mengeluarkan surat tugas pengukuran atas 13 permohonan bidang tanah kepada petugas ukur, Mustofa, selaku Kasupsi Tematik, untuk melakukan pengukuran dan penggambaran serta pemetaan grafikal. Kemudian dikeluarkanlah peta bidang oleh Mustofa atas gambar ukur (GU) Nomor. 3340-3349 tahun 2014 GU Nomor. 4063 merupakan GU milik sepuluh pemohon dari Desa Kalimo’ok. Sedangkan GU Nomor 4063-4065 tahun 2014 untuk tiga pemohon dari Desa Kalimo’ok, salah satunya terdapat atas nama Djakfar. “Mustofa mengingatkan Wahyu Sudjoko, untuk tidak diterbitkan sertfikat dulu terhadap gambar ukur (GU) nomor 340-3349 tahun 2014 karena mostofa mendapat informasi bahwa diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak pakai nomor satu di Desa Kalimo’ok, jalan/persil NIB 12.15.11.05.005 atas nama PT. Garam, sehingga dikawatirkan terjadi tumpang tindih apabila sertifikat hak milik diterbitkan,” kata JPU membacakan dakwaannya. JPU menyebutkan, Wahyu Sudjoko memberikan 13 bidang tanah kepada panitia pemerikasaan tanah “A” yang berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Nomor. SK.06.1.351.78/I/20014 tanggal 1 januari 2014, kepada Nur Aminnullah Hidayat, sebagai Ketua merangkap anggota; Wahyu Sudjoko, Wakil Ketua merangkap anggota; Rachmat Teguh Santoso, selaku sekertaris bukan anggota dan Widianto Puspitowarno serta Murhamin, selaku Kepala Desa Kali Mo’ok masing-masing sebagai anggota, untuk menggadakan penelitian terhadap kelengkapan permohonan pemberian hak milik atas tanah negara, mengadakan penelitian dan peninjauan atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas-batas tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta mengumpulkan data keterangan/penjelasan dari para pemegang atas tanah yang berbatasan. Dari rislah tersebut, Kepala Kantor BPN Kabupaten Sumenep, mengeluarkan SK tentang penetapan hak kepada pemohon antara lain, Muhammad, Moh. Sadiq, Samman, Abu Hasim, Abdul Kamar, Moh Yasid, Alibudin, dan Bukarna. Ternyata sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN berdasarkan SK Kepala Kantor BPN Kabupaten Sumeenp adalah milik PT Garam. Sementara warga yang tercantum dalam sertifikat, tidak pernah mengajukan permohonan kep BPN. Murhamin, menawarkan sertifikat hak milik No 570 di Desa Kalimo’ok seluas 14.770 M2 atas nama Muhammad, sertifikat hak milik No. 571 seluas 12.174 M2 atas nama Moh. Sidiq dan sertifikat No. 572 Amman, pada tanggal 9 Januari 2015, kepada Abd. Manaf dengan harga yang disepakati sebesar Rp 50.000 per meter dengan luas 38.110 M2 atau senilai Rp 1.905.500.000. Pembayaran dilakukan Abd. Manaf sebanyak dua kali. Pertama sebagai tanda jadi sebesar Rp 145.000.000 dan Rp 1.760.000.000 sebagai pelunasan pada tanggal 5 Februari 2015. Tanah tersebut dibeli Abd. Manaf bukan atas nama dirinya melainkan atas nama istrinya yakni, Amiratiyah, sesuai yang tercantum dalam kwitansi. Perbuatan terdakwa Murhamin, memperkaya orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.905.500.000. “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU. Tidak hanya itu, terdakwa juga dijerat dalam pasal 3 atau pasal 5 jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Menanggapi dakwaan JPU, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Murhamin, Benni akan menyampaikan keberatan (Eksepsi) pada sidang berikutnya. “Kami akan menyampaikan Eksepsi yang, Mulia,” kata Benni. “Kita akan menyampaikan Eksepsi minggu depan. Akan kita beberkan yang sebenarnya,” kata Benni maupun Sitompul selaku PH terdakwa Wahyu Sudjoko, saat ditemui media ini.  (Redaksi)

Tipikor Kades Diadili Karena Korupsi Pengalihan Hak Atas Tanah

Kasus Korupsi Inilah Yang Menyeret Jaksa Kejati Jatim, AF beritakorupsi.co – Benar kata beberapa pengamat, bahwa perbuatan Korupsi ...

La Nyalla Divonis Bebas

03.43 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic8e_O-HMmC6v1p2fNWcCtRRQnYPouAlyyk6JJrcop9znp4lFKAcrrsJmQUxc9L53pbd-Y6T9gW3XLxlWzbi9F-mTPnbTYSQmCW8SrGvC2W44E0L7ITyk3vHdH0mY3gc0icEwocLxbbZQ/s1600/IMG-20161223-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic8e_O-HMmC6v1p2fNWcCtRRQnYPouAlyyk6JJrcop9znp4lFKAcrrsJmQUxc9L53pbd-Y6T9gW3XLxlWzbi9F-mTPnbTYSQmCW8SrGvC2W44E0L7ITyk3vHdH0mY3gc0icEwocLxbbZQ/s640/IMG-20161223-WA0000.jpg" width="562" /></a></div>
 
 Sidang Korupsi Dana Hibah Kadin Jatim Jilid II 
 
beritakorupsi.co – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi pembelian saham perdana IPO (Initial Public Offering) Bank Jatim tahun 2012 lalu sebesar Rp 5,3 milliar, atas penggunaan dana hibah di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim jilid II, dengan terdakwa, Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Mattalitti, berakhir pada, Selasa, 27 Desember 2017. 
 
Berakhirnya Sidang perkara Korupsi pembelian saham perdana IPO (Initial Public Offering) Bank Jatim tahun 2012 lalu sebesar Rp 5,3 milliar, atas penggunaan dana hibah di Kadin Jatim jilid II ini, setelah Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat membacakan surat putsan (Vonis) terhadap terdakwa La Nyalla Mattalitti. 
 
Dalam putusan tersebut, La Nyalla dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan maupun surat tuntutan JPU yang terdiri dari, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Made Suwarnawan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi, Kepala Seksi Pidana Khusu (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya, Roy Rovalino dan beberapa Jaksa lainnya. 
 
“Alhamdulillah, bebas,” kata Amir, salah satu anggota Tim Penasehat Hukum (PH) La Nyalla, saat dihubungi media ini melalui teleponnya, Selasa, 27 Desember 2017. 
 
La Nyalla Mattalitti, terseret dalam kasus dugaan Korupsi dana hibah Kadin khsusnya dalam pembelian saham IPO Bank Jatim pada tahun 2012 lalu sebesar Rp 5,3 milliar dengan kerugian Negara senilai 1,3 milliar rupiah, setelah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dipegang Maruli Hutagalung. Pada hal sebelum Maruli menjabat Kepala Kejati Jatim pada akhir (Desember) 2015, Kejati Jatim telah menyidangkan kasus Korupsi dana Hibah Kadin yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 26 milliar termasuk pembelian saham IPO Bank Jatim dengan terdakwa, Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring. 
 
Kasus Korupsi Dana Hiba Kadin Jatim, Sudah di Sidangkan Di Penadilan Tipikor Surabaya 
 
Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, sudah menghukum/vonis Diar Kusuma Putra, dengan pidana penjara satu tahun dan dua bulan serta menghukumnya untuk mengembalikan kerugian negara senilai Rp 9 M. Sementara untuk terdakwa/terpidana Nelson Sembiring, dihukum pidana penjara 5,8 tahun serta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 17 M, pada 18 Desember 2015 dan sudah berkekuatan hokum tetap, sebab JPU maupun terdakwa tidak melakukan upaya hukum banding. 
 
Pada Senin, 5 September 2016, kasus ini pun kembali di dakwakan kepada La Nyalla, selaku Ketua Kadin Jatim yang juga Ketua Umum PSSI, dalam sidang perkara Korupsi dana hibah Kadin Jatim dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU dari Kejati Jatim dan Kejari Surabaya di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan. 
 
Kasus ini disidangkan setelah melewati proses yang sangat panjang dan sempat menghebohkan aparat hukum mulai dari Kejagung, Interpol dan Imigrasi, karena mantan Ketua Kadin Jatim itu dikabarkan meninggalkan Indonesia setelah Kejati mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan kemudian di Praperadilkan oleh Diar, La Nyalla dan keluarga La Nyala sendiri. 
 
Hasilnya, tiga kali Sprindik yang dikeluarkan Kejati Jatim, tiga kali pula sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yang hasilnya Kejati Jatim kalah. Namun kekalahan Kejati Jatim berubah menjadi kemenangan yang luar biasa, setelah La Nyalla dipulangkan oleh pihak otoritas Negara Singapura karena alasan masa ijin tinggal Ketua PSSI itu telah habis dan kemudian pihak Kejagung RI menangkapnya di Banda Udara Jakarta. 
 
Dalam sidang pembacaan surat dakwaan yang dihadiri 6 dari 10 JPU yakni, Aspidsus Kejati Jatim, Made Suwarnawan, Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi, Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Roy Rovalino, Putu, Lilik da Adam. Dalam surat dakwaan JPU, La Nyalla Mattalitti dijerat dengan pasal 2 ayai (1) dan pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Artinya, mantan Ketua Kadon Jatim itu dijerat berasama-sama dengan mantan terpidana 1,2 tahun Diar Kusuma dan terpidana 5,8 tahun Nelson Sembiring. Atas surat dakwaan JPU, Tim Penasehat Hukum (PH) La Nyalla pun langsung membacakan keberatan (Eksepsi)-nya. Namun JPU tak mau kalah. JPU akan menanggapinya dalam siding berikutnya. Hal itu disampaikan oleh Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi kepada media ini. 
 
“Kita akan menanggapinya dalam sidang yang akan datang. JPU nya terdiri dari Aspidsus Kejati Jatim, Made Suwarnawan, saaya, Didik Farkhan Alisyahdi, Kasi Pidsus Roy Rovalino, Bu Putu, Bu Lilik da Adam,” kata Didik, saat itu. 
 
Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Kadin Jilid II, PN Surabaya Memenangkan Dua Kali Permohonan Praperadilan La Nyalla 
 
Sementara, menurut tim PH terdakwa yang tergabung dalam Tim Advokat Kadin Jatim sebanyak 12 orang juga menyatakan bahwa, dirinya (terdakwa) tidak menanggapi dakwaan yang dibacakan JPU, karena menurutnya, dakwaan tersebut hanya sah untuk orang yang sah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa. 
 
Sedangkan pengadilan melalui putusan praperadilan sudah memutuskan bahwa dirinya tersangka dalam perkara dana hibah Kadin Jatim. “Putusan pengadilan harus dihormati semua warga negara, dan saya harus menghormati putusan yang masih berlaku sampai saat ini,” ujarnya. 
Dakwaan Dianggap Manipulatif 
 
Hal yang sama juga dilontarkan Penasihat Hukum La Nyalla, Fahmi H. Bachmid. Fahmi menyatakan, pihaknya mengajukan keberatan atas dakwaan JPU karena isi dari dakwaan tersebut manipulatif sekaligus pantas untuk dibatalkan demi hukum. 
 
“Setelah kami baca dakwaan yang diajukan JPU, kami menilai dakwaan tersebut manipulatif dan harus batal demi hukum, karena itu kami memutuskan untuk mengajukan eksepsi dalam persidangan ini,” pungkasnya. 
 
Fahmi mengungkapkan, putusan Praperadilan Nomor: 19/Pra-Per/2016/PN.Sby tanggal 12 April 2016, sudah menyatakan bahwa proses dan prosedur Penyidikan dan Penetapan tersangka terhadap Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti disamping tidak sah secara formal, juga secara materiil, karena dalil dan alat bukti yang diajukan kejaksaan merupakan pengulangan fakta-fakta terdahulu yang telah dipertanggungjawabkan oleh dua orang terpidana dalam perkara dana hibah Kadin, yakni wakil ketua umum Kadin Jatim saudara Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring. 
 
Sedangkan berdasarkan putusan Praperadilan Nomor: 28/Pra-Per/2016/PN.Sby tanggal 12 April 2016 tertanggal 23 Mei 2016, pengadilan menyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Kadin Jatim tahun 2011 s/d 2014; sama sekali tidak terdapat pengkaitan antara perbuatan yang didakwakan kepada Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring tersebut terhadap La Nyalla Mahmud Mattalitti. 
 
“Semua produk hukum berupa putusan pengadilan, baik putusan Tipikor atas terpidana Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, maupun putusan Praperadilan, yang semuanya masih berlaku itu ditabrak dan dimanipulatif dalam dakwaan yang diajukan JPU dalam sidang ini, karena itu sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan pengadilan, wajib hukumnya bagi kami untuk mengajukan eksepsi,” tukas Fahmi. 
 
Fahmi menambahkan, perkara penggunaan dana hibah Kadin Jatim yang disangkakan kepada La Nyalla Mattalitti adalah perkara yang telah diputus pengadilan pada 18 Desember 2015 dengan dua terpidana dari jajaran pengurus Kadin Jatim, yaitu Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). 
 
Namun, pada 2016, Kejati Jatim menerbitkan serangkaian Sprindik maupun penetapan La Nyalla sebagai tersangka. Sudah ada putusan pengadilan praperadilan yang kesemuanya menyatakan Sprindik Kejati Jatim atas perkara ini tidak sah. PN Surabaya juga menyatakan perkara ini sebenarnya tidak bisa disidik kembali. Namun, Kejati Jatim tidak menaati perintah pengadilan tersebut.   (Redaksi)

Tipikor La Nyalla Divonis Bebas

Sidang Korupsi Dana Hibah Kadin Jatim Jilid II beritakorupsi.co – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi pembelian saham perdana IPO (I...

PPNS Disnaker Surabaya, “Pertanyakkan” Putusan Hakim PN Surabaya

03.11 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh-Bsn3-uMgnoVxBb3PDEC9TuLo5kGuSsaIabwxXOZY-rIOD_BNFrXDvCcHN7IYugd0-Dw3-hpdrXbrTV9fngT5IobF04Y1zNE1vhiTtqNO4HQrMniTHLUWU1XXkJ0D1xqPFHk-Kdu1n8/s1600/DSCF9823.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh-Bsn3-uMgnoVxBb3PDEC9TuLo5kGuSsaIabwxXOZY-rIOD_BNFrXDvCcHN7IYugd0-Dw3-hpdrXbrTV9fngT5IobF04Y1zNE1vhiTtqNO4HQrMniTHLUWU1XXkJ0D1xqPFHk-Kdu1n8/s1600/DSCF9823.JPG" /></a></div>
 
 PPNS Belum Memeriksa Tersangka, Hakim Menyebutnya Terdakwa 
 
beritakorupsi.co – Rasa kecewa terlihat di raut wajah Timp Penyidik Pegawai Negeri Spil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya saat ditemui wartawan beritakorupsi.co, di Kantor Disnaker, pada Jumat, 23 Desember 2016. Rasa kecewa Tim PPNS Disnaker tersebut, ternyata terkait putusan sidang Praperadilan yang diajukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Surabaya (selaku Pemohon) kepada Wali Kota c/q Kepala Disnaker Surabaya (selaku Termohon), terkait penetapan tersangka oleh PPNS Disnaker kepada ‘Totok Heliyanto’ selaku Direktur SDM (Sumber Daya Manusia) dan Umum PT Pelindo III atas dugaan tindak pidana ringan, melanaggar pasal 6 ayat (1) jo pasal 10 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1081 tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan. Terkait hal tersebut, PPNS Disnaker Surabaya kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Undang-undang setelah sebelumnya menerima laporan. Yang menurut PPNS, PT Pelindo III Surabaya belum pernah wajib lapor Ketenagakerjaan ke Disnaker Surabaya. “Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, lalu diadakan gelar perkara yang dihadiri oleh Korwas Poda Jatim dan Polrestabes Surabaya serta ahli hulum pidana Ketenagakerjaan. Dari hasil gelar perkara tersebut, disimpulkan untuk ditingkatkan ke Penyidikan dengan calon tsk (tersangka),” ungkap salah satu Tim PPNS, Rizal. Kemudian, lanjut Penyidik PNS Disnaker Surabaya ini, melakukan pemanggilan pertama  terhadap Totok Heliyanto, sebagai saksi dan beberapa saksi lainnya, PPNS melakukan gelar perkara yang ke II juga dihadiri  Korwas Poda Jatim dan Polrestabes Surabaya serta ahli hulum pidana Ketenagakerjaan. “Dari hasil gelar perkara ke II dismpulkan untuk menetukan tersangka dalam tindak pidana ringan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1081 tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab adalah Totok Heliyanto, selaku Direktur SDM dan Umum PT Pelindo III Surabaya,” lanjut Rizal. Selanjutnya, PPNS Disnaker Surabaya pun mengirimkan surat panggilan pertama kepada Totok sebagai tersangka, namun yang dipanggil mangkir. “PPNS mengirimkan surat panggilan pertama sebagai tersangka, namun mangkir. Kemudian PPNS mengirimkan surat panggilan ke II juga tidak Hadir. Karena tersangka tidak mengindahkan surat panggilan PPNS, lalu PPNS melakukan pemanggilan upaya paksa dengan melibatkan  Korwas Polda Jatim,” pungkas Rizal. Surat pemanggilan ke III dan sekaligus penjemputan upaya paksa belum diterima tersangka, namun tersangka sudah melakukan upaya hukum Praperadilan ke PN Surabaya. “Surat panggilan ke III belum diterima tersangka dan belum pernah diperiksa, tetapi tersangka sudah mempraperadilkan. Hasilnya, Hakim PN Surabaya mengabulkan,” ujarnya. Disinilah kekecewaan Tim PPNS Disnaker Surabaya. Sebab, dalam putusan Hakim Tunggal Praperadilan PN Surabaya, Maxi Sigarlaki, menyebutkan (halaman 35 alinea 3) Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh termohonternyata berita acara gelar perkara terakhir tanggal 31 November 2016 dan panggilan ke dua tersangka tanggal 25 November 2016, yang seharusnya penyidik atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Surabaya bersama dengan laporan ke penuntut umum melalui penyidik Polri tiga hari kemudian, nsmun hingga permohonan Pr[peradilandiperiksa oleh Pengadilan, terdakwa bersama barang bukti, saksi, ahli tidak dihadapkan di sidang pengadilan. “Tidak ada kesimpulan, tidak ditawarkan dan tidak ada kesepakatan atanra pemohon dan termohon tetapi langsung putusan. Lalu hokum acara bagaimana. Dalam putusan, Hakim menyimpulkan kalau penyidikan sudah selesai. Bagaimana Hakim menyebutkan kalau penyidikan sudah selesai. Diperiksa aja belum pernah karena tersangka dipanggil dua kali tidak datang. Lalu ada kata terdakwa dalm putusan Hakim. Apakah memang begitu ?.” Tanya PPNS heran. Yang lebih dipertanyakkan oleh PPNS Disnaker Surabaya terkait putusan Hakim Tunggal dalam perkara Praperadilan yang menyebutkan tidak akan menilai tentang substansi alat bukti. Dalam putusan Hakim PN Surabaya tersebut (halaman 33 alinea kedau) menyatakan bahwa, dari pengertian dua alat bukti dan pemeriksaaan tersangka sebagaimana dimaksud, Pengadilan tidak akan menilai tentang substansi alat bukti tersbut, akan tetapi Pengadilan hanya membatasi diri tentang prosedur memperoleh alat bukti, guna menetapkan pemohon sebagai tersangka. Terkait hal tersebut, Humas PN Surabaya, Efran Basuning, saat ditemui media ini mengatakan, bahwa kesmpulan itu tidak wajib karena sidang Praperadilan itu hanya 7 (Tujuh) hari sejak sidang Pra dimulai. “Tidak ada kewajiban harus ada kesimpulan, karena waktunya hanya Tujuh hari sejak sidang pertma,” kata Hakim Efran. Saat ditanya terkait putusan Hakim Praperadilan yang menyebutkan, seharusnya penyidik atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Surabaya bersama dengan laporan ke penuntut umum melalui penyidik Polri tiga hari kemudian, nsmun hingga permohonan Praperadilandiperiksa oleh Pengadilan, terdakwa bersama barang bukti, saksi, ahli tidak dihadapkan di sidang pengadilan. Hakim Efran mengatakan, bahwa PPNS salah karena tidak melaporkan ke pihak Kepolisan hanya melimpah ke Pengadilan. “Harus dilihat dulu putusannya bagaimana,” kata Hakim Efran, yang kemudian media ini menyerahkan copy putusan dimaksud. “Salah karena PPNS tidak melaporkan ke Polisi hanya melimpahkan ke Pengadilan,” jawabnya sambil membaca copy putusan tersebut. Pada hal, yang melimpahkan ke Pengadilan adalah Kepolisian sesuai yang dalam putusan Hakim Praperadilan. PPNS tidak begitu saja menyuruh anggota Kepolisian untuk melimpahkan perkara tersebut ke PN Surabaya. Sebab, sejak awal saat dilakukannya gelar perkara pertama maupun gelar perkara ke Dua, PPNS Disnaker Surabaya sudah melibatkan Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya. “Kasasi aja atau PK,” lanjut Hakim Efran.  (Redaksi)

Perdata PPNS Disnaker Surabaya, “Pertanyakkan” Putusan Hakim PN Surabaya

PPNS Belum Memeriksa Tersangka, Hakim Menyebutnya Terdakwa beritakorupsi.co – Rasa kecewa terlihat di raut wajah Timp Penyidik Pegaw...

Saksi Kunci Jaksa Suap “Sakit Amnesia” Dipengaidalan Tipikor

03.05 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3U_Oqb9jH63Lb4JcANFzhMeBWhiE1RLLnocMGZ4XZabih99vyZxfSShQexpYt-1xoNmBlFeD9JflTSNfTPmTOPYiYF6cfA2Yxdg9HhewzTaQQtYpLY3VJ3c-wuGR7RwQSciYySQy0tXU/s1600/DSCF0072.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3U_Oqb9jH63Lb4JcANFzhMeBWhiE1RLLnocMGZ4XZabih99vyZxfSShQexpYt-1xoNmBlFeD9JflTSNfTPmTOPYiYF6cfA2Yxdg9HhewzTaQQtYpLY3VJ3c-wuGR7RwQSciYySQy0tXU/s1600/DSCF0072.JPG" /></a></div>
Sidang Lanjutan Perkara Koruspi Suap Jaksa Ahmad Fauzi 
 
beritakorupsi.co – “Penayakit” lupa atau “Amnesia” seorang saksi ataupun terdakwa saat diperiksa di persidangan dihadapan Majelis Hakim, sepertinya sudah terbiasa, apakah memang disengaja atau tidak untuk menutupi yang sebenarnya. Seperti yang dialami Makin, salah seorang dari Lima saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan kasus perkara Korupsi (Suap) sebesar Rp1,5 milliar dengan terdakwa, Ahmad Fauzi, seorag Jaksa dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur  dan terdakwa Abdul Manaf, yang di gelar di Pengadilan Tipikor dengan agenda pemeriksaan saksi, pada Selasa, 27 Desember 2017. Dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim Wiwin Arodawanti, JPU Eriyanto, Erni (Dari Kejagung) dan JPU Wira Sakti Buana dari Kejari Surabaya, menghadirkan Lima orang saksi dan Empat diatanranya adalah Jaksa dari bagian Intel dan Pidsus yang mengamankan terdakwa Jaksa Ahmad Fauzi diantaranya, Ivan Yudo,  Febby, Halimawan dan Iwan Pratama serta Makin. Dihadapan Majelis Hakim, ke Empat saksi dari Kejati Jatim ini menjelaskan, tidak mengetahui awalnya kasus yang dialami terdakwa Ahmad Fauzi. Namun saat mengamankan terdakwa, pihaknya baru mengetahui bahwa uang diamankan, terkait dengan kasus dugaan suap korupsi Tanah Kas Desa di Desa Kalimook Sumenep. “Team ada yang menyisir dan kemudian di kamar kost Ahmad Fauzi, di Rainbow 306, Jalan Ketintang Surabaya berhasil mengamankan  uang sebanyak 1,5 milyar rupiah yang terdiri dari uang pecahan 50 ribu dan 100 ribuan yang terbungkus di dalam kardus. Pada tanggal 23 November 2016, dipanggil oleh Bapak Lukas, selaku koordinator untuk diberi surat perintah terkait pengamanan Jaksa Ahmad Fauzi, terkait dugaan pungli suatu kasus pidana khusus,” kata saksi menjelaskan. Saksi melanjutkan, terdakwa Ahmad Fauzi sendiri berhasil diinterogasi dan diamankan oleh Team Saber Pungli Kejati Jatim, setelah dirinya menyidangkan sidang praperadilan Dahlan Iskan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sementara pada sidang berikutnya dengan perkara yang sama, menghadirkan saksi Makin, yang boleh dibilang adalah salah satu saksi kunci dalam kasus suap antara terdakwa Ahmad Fauzi selaku penerima uang sebesar Rp 1,5 M dari terdakwa Abdul Manaf, sipemberi uang. Sebab, Makinlah sebagai perantara antara Ahmad Fauzi dengan Abdul Manaf, dengan cara saksi Makin memberikan nomor HP Abdul Manaf kepada Ahmad Fauzi karena diminta terdakwa Ahmad Faiji. Seperti yang dijelaskan saksi Manaf dihadapan Majelis Hakim. “Saya kenal (terdakwa Abdul Manaf) karena sering ketemu, lain Desa jaraknya 3 Km perbatasan Desa,” jawab sakis Makin. Saat anggota Majelis Hakim  menanyakkan kepentingan nomor HP antara diri saksi dengan terdakwa Abdul Manaf, “penyikit Amnesia” Manaf tiba-tiba “kambuh”. Manaf mengatakan lupa bahkan seolah-olah berpikir untuk mencari jawaban yang tepat. Majelis Hakimtak mau teriam begitu saja. Saksi pun kembali ditanya, dan kahirnya mengakui, akalau dirinyalah yang memberikan nomor terdakwa Abdul Manaf kepada terdakwa Ahmad Fauzi. “Yang memberikan saya karena diminta, katanya mau berkonsultasi,” jawab Makin, kemudian. Usai persidangan, Kasi Pidsus Kejari Sumenep menjelaskan kepada media ini, kalau saat itu Kejari Sumenep dan Kejati Jatim sama-sama melakukan pemeriksaan dan pemanggilan saksi terkait adanya dugaan Korupsi pelepasan hak atas tanah di BPN Sumenep, namun masih dalam tahap penyelidikan. “Sama-sama melakukan pemeriksaa. Karena sama-sama melakukan pemanggilan saksi yang sama, akhirnya di Kejati. Ini masih penyelidikan belum ada tersangkanya,” kata Agus. Kaus ini berawal pada saat penyidik Kejati Jatim dan Kejari Sumenep menangani kasus dugaan Korpsi penyelewengan tanah kas desa (TKD) di Desa Kalimook Kabupaten Sumenep dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep.  Dalam kasus ini, Abdul Manaf adalah pembeli TKD yang diduga merugikan keuangan negara. Penyidik Kejati Jatim, menemukan bukti adanya aliran dana sebesar Rp 100 juta dari rekening Abdul manaf, kepihak lain terkait pembelian TKD tersebut. Takut dijadikan tersangka setelah diperiksa Tiga kali, Abdul Manaf, meminta kepada Ahmad Fauzi untuk dibantu. Ahmad Fauzi pun menyanggupinya. Terdakwa Ahmad Fauzi, meminta uang sebesar Rp 2 milliar (informasi terbaru yang diperoleh media ini, permintaan uang semula 6 milliar) agar dapat dibantu. Uang yang semula 2 milliar itu disepakati menjadi 1,5 M. Namun sial bagi Jaksa Ahmad Fauzi. uang yang diterimanya dari Abdul Manaf, belum dinikamati namun sudah “diterkam” Tim Saber Pungli dimana Ahmad Faizi berkantor. Yang menjadi pertanyaan. Apakah permintaan uang sebesar Rp 2 milliar itu oleh terdakwa Ahmad Faizi kepada Abdul Manaf, murni permintaan dan untuk dinikamati sendiri atau, ada pihak lain yang member perintah kepada terdakwa, mengingat jumlah uang yang diminta terdakwa bukan uang recehan yang haanya cukup membeli mobil Avanza melainkan sekelas Jaguar. Apakah terdakwa Ahmad Fauzi, akan berterus terang dipersidangan akan terungkap yang sebeanrnya atau memang tindakan itu inisiatif terdakwa sendiri ? Akankah Majelis Hakim punya trik sendiri untuk membuat terdakwa lebih terbuka, atau………????? (Redaksi)

Tipikor Saksi Kunci Jaksa Suap “Sakit Amnesia” Dipengaidalan Tipikor

Sidang Lanjutan Perkara Koruspi Suap Jaksa Ahmad Fauzi beritakorupsi.co – “Penayakit” lupa atau “Amnesia” seorang saksi ataupun terdakw...

8 LSM Hukum Surati Pengadilan

05.38 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg94rCxHvKkyTMHhfddONc6SQN6TSqzyxtEL2O1KWdHL8tI1v_CQNQO-m9kUDuOPx6hWgaNYEuZ-qnmSkXwBYIXq9DqP58DQAD1drWJqYCcS5XJcPlMHyfrRJ9ZtuCXMiw87AD3c5fSCUQ/s1600/IMG-20161223-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg94rCxHvKkyTMHhfddONc6SQN6TSqzyxtEL2O1KWdHL8tI1v_CQNQO-m9kUDuOPx6hWgaNYEuZ-qnmSkXwBYIXq9DqP58DQAD1drWJqYCcS5XJcPlMHyfrRJ9ZtuCXMiw87AD3c5fSCUQ/s640/IMG-20161223-WA0000.jpg" width="562" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa La NyaLa Nyalla Mattelallte</td></tr>
</tbody></table>
Jakarta,bk - Delapan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang hukum yang memantau persidangan perkara dana hibah Kadin Jatim yang didakwakan kepada Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti memberikan pendapat p Gabungan LSM hukum yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Indonesia itu terdiri atas Masyarakat Indonesia Pemantau Anti-Kriminalisasi Hukum, Komite Anti-Korupsi Indonesia, Indonesia Development Monitoring, Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia, dan Komite Pungli dan Suap Indonesia. Selain itu, ada Jaringan Mahasiswa Hukum untuk Keadian, Masyarakat Peduli Hukum dan Politik Indonesia, Indonesia Prosecutor Watch. AMPUH mengharapkan hakim agar membebaskan La Nyalla dari dakwaan primair maupun subsidair. “Kami mengajukan sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan karena ingin mengajukan pendapat terhadap jalannya kasus La Nyalla terkait dana hibah Kadin Jatim. Bagi kami, ini momentum yang pas untuk memberikan pendapat sekaligus memperjelas kepada publik mana kasus hukum yang benar-benar murni hukum dan mana yang bias dengan kepentingan nonhukum. Kami sudah berkirim surat ke PN Jakarta Pusat, Kamis,” ujar Koordinator Ampuh, Budi Prawira di Jakarta, Kamis 23 Desember 2016 Budi memaparkan, penggunaan amicus curiae adalah hal yang biasa dalam peradilan sebagai bentuk partisipasi publik. “Kami sama sekali tidak mengintervensi independensi hakim. Mekanisme ini kami tempuh untuk memberikan pendapat masyarakat. Sehingga kami mengharapkan putusan hakim bisa lebih holistik, karena didasarkan pada pertimbangan yang lebih lengkap, mendalam dan menggunakan pendekatan yang menyeluruh, termasuk menggali nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” ungkap Budi. Ia juga menambahkan, pihaknya bersama delapan NGO bidang hukum yang tergabung dalam AMPUH memang memantau jalannya persidangan perkara La Nyalla. Dan atas amatan tersebut, AMPUH sampai pada kesimpulan adanya praktik non-hukum dalam perkara tersebut. “Sebab, patut diduga telah terjadi praktik penyalagunaan hukum dan kekuasaan dalam perkara yang didakwakan kepada La Nyalla,” ujarnya. Kronologi Kasus Seperti diketahui, perkara La Nyalla sejatinya adalah perkara lawas  yang telah diputus di pengadilan pada Desember 2015. Terpidananya adalah dua wakil ketua umum Kadin Jatim, yakni Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dalam dakwaan maupun putusan perkara disebutkan, Diar dan Nelson adalah pelaku tindak pidana dan tidak ada pelaku peserta (deelneming) yang lain selain keduanya. Tapi kemudian, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim kembali membuka perkara tersebut, dan menetapkan La Nyalla sebagai tersangka penggunaan dana hibah Kadin Jatim. Kejaksaan mengklaim menemukan bukti baru. Kejati Jatim menerbitkan serangkaian surat perintah penyidikan (Sprindik) dan penetapan tersangka terhadap La Nyalla. Atas penetapan tersangka tersebut, La Nyalla mengajukan permohonan praperadilan, di mana pengadilan kemudian memutuskan bahwa penetapan La Nyalla sebagai tersangka adalah tidak sah dan perkara dana hibah Kadin Jatim sudah tidak dapat dibuka kembali. Sudah ada tiga putusan pengadilan yang menyatakan hal tersebut, yaitu putusan 7 Maret 2016, 12 April 2016, dan 23 Mei 2016. “Kalau kita mengikuti perkembangan kasus ini, terlihat jelas bahwa Kejaksaan tidak menjalankan putusan pengadilan. Kejaksaan menutup mata dengan tujuan hanya untuk membawa La Nyalla ke persidangan. Dari sini, kita bisa tahu ada bias kepentingan non-hukum yang sangat kental mewarnai jalannya kasus ini,” tegas Budi Prawira. Terkait bukti baru yang diklaim penyidik, dalam fakta di persidangan ternyata tidak ada satupun bukti baru yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam mendakwa La Nyalla. “Justru sebaliknya, alat bukti yang dulu digunakan dalam perkara di persidangan dengan terdakwa Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring malah tidak dimasukkan sebagai bukti dalam perkara La Nyalla. Yakni dokumen Nota Kesepahaman atau MoU antara Gubernur Jatim dengan Ketua Umum Kadin Jatim,” jelas Budi. Semua saksi fakta yang dihadirkan JPU pun, sambung Budi, tidak ada satu pun yang menyaksikan dan menyebutkan bahwa La Nyalla melakukan apa yang didalilkan dalam dakwaan jaksa. “Di persidangan terungkap bahwa tidak satu pun saksi menyebutkan La Nyalla terlibat bersama-sama dengan Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring dalam melakukan tindak pidana korupsi dana hibah Kadin Jatim,” tegas Budi. Budi menegaskan, “pemaksaan” kasus inilah yang kemudian membuat publik berspekulasi bahwa perkara ini kental dengan kepentingan non-hukum. Penyidik Kejati Jatim dan JPU hanya bertujuan menghukum La Nyalla dengan kekuasaan yang melekat pada institusi Kejaksaan. “Padahal, semua fakta dan data berkata sebaliknya, yaitu La Nyalla tidak terlibat. Sehingga kami sebagai masyarakat hukum sangat wajar jika mengambil kesimpulan bahwa proses penegakan hukum perkara ini patut diduga telah terjadi tindakan penyalahgunaan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan,” papar Budi. Budi mengingatkan majelis hakim untuk benar-benar bersikap adil. Ada adagium “lebih baik membebaskan seribu penjahat daripada menghukum satu orang tidak bersalah”. ”Kami berharap perkara ini menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan publik kepada sistem hukum, khususnya dunia peradilan. Jangan sampai orang yang tidak terlibat perkara, orang yang tidak bersalah, dipaksakan bersalah karena adanya kepentingan non-hukum,” tegas Budi. Dengan dasar itulah, Budi bersama sejumlah LSM bidang hukum mengharapkan hakim agar membebaskan La Nyalla dari dakwaan primair maupun subsidair. “Kami berharap hakim membebaskan orang yang tidak bersalah, dalam hal ini La Nyalla,” terang Budi seraya menambahkan bahwa penggunaan amicus curiae semata-mata untuk memperjuangkan penegakan hukum dan perlindungan serta pemenuhan keadilan sekaligus turut berpartisipasi membantu hakim dalam merumuskan putusan yang adil.  (Reradaksi/*) 
ublik kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut. Pendapat tersebut disampaikan melalui amicus curiae atau sahabat pengadilan.

News Regional 8 LSM Hukum Surati Pengadilan

Terdakwa La NyaLa Nyalla Mattelallte Jakarta,bk - Delapan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang hukum yang memantau persidangan perkar...

Suka Duka Seorang Wanita Pengacara Prodeo

05.26 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbVtlTGRhXUx-X4MPMG_keNHcrf31pmqsVjfOJQ3JaMQTXAFMlWiSlOfDAtC_OJVk6L26lFY7NR5ndbEmjRLNBV53QUnddJyJtbihYhNme2EXYzcwi1Ouxi3ok8ArEphEa3-DW5Ro2psk/s1600/Yuliana+Heriyanti+Ningsih.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbVtlTGRhXUx-X4MPMG_keNHcrf31pmqsVjfOJQ3JaMQTXAFMlWiSlOfDAtC_OJVk6L26lFY7NR5ndbEmjRLNBV53QUnddJyJtbihYhNme2EXYzcwi1Ouxi3ok8ArEphEa3-DW5Ro2psk/s1600/Yuliana+Heriyanti+Ningsih.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya, bk – Jumlah pengacara atau Advokat di tanah air, semakin tahun semakin bertambah, Khususnya di Kota Pahlawan ini. Namun tak banyak yang menjadi pengacara Prodeo, entak karena tidak dibayar atau karena tidak dapat perkara dari Majelis Hakim, tak bisa dipastikan. Seorang pengacara Prodeo, memang yang dibela adalah masyarakat yang terjerat hukum pidana dan sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri, namun tak mampu untuk membayar seorang pengacara. Walau memang pengacara Prodeo itu yang bayar adalah negara, tetapi hanya sekedar pengganti biaya tranportasi. Dan berbeda pula dengan pengacara Pro Bono alias tidak ada yang membayar sama sekali. Nama Yuliana Heriyanti Ningsih, atau yang lebih akrab disapa Yuli, tak asing lagi dikalangan wartawan, terutama institusi penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri Surabaya. Tak hanya dia, tetapi termasuk kedua anak laki-lakinya, Dio dan Fio yang mengikuti jejak sang bundanya menjadi pengacara. Wanita yang lahir di Surabaya, pada 26 Juli 1965 ini, adalah seorang pengacara Prodeo. Itulah sebabnya, nama Yuli dan Kedua anaknya tak asing lagi di telinga masyarakat Surabaya, terutama bila ada kasus pembunuhan yang sedang ditangani oleh Kepolisian, bila pelakunya dari kalangan masyarakat tidak mampu. Wanita lulusan Ubaya (Universitas Surabaya) 1985 ini, sejak menjadi pengacara pada tahun 1999 silam, kasus yang pertama kali ditanganinya adalah kasus Prodeo, yaitu pembunuhan di Pengadilan Negeri Gresik. Hal itu seperti yang dituturkannya ke wartawan media ini saat ditemui di Pengadilan Tipikor, pada Jumat, 22 Desember 2016. “Sejak jadi pengacara, kasus yang pertama kalinya saya tangani adalah kasus pembunuhan di PN Gresik, itu langsung Prodeo,” ujarnya. Yuliana menceritakan awal perjalanan karirnya menjadi pengacara, yang sudah bercita-cita sejak duduk di bangku SMA. “Saya anak pertama dari Lima bersaudara. Sejak SMA, saya sudah bercita-cita ingin menjadi pengacara. Lalu saya kuliah di Ubaya tahun 1985, saya telat wisuda karena mengurus rumah tangga. Kalau S2 (Strata Dua) di UPB. Pertama saya gabung di kantor Advokat Achmat Arifin, di Jalan Kerta Jaya, Surabaya tahun 1999 sampai 2000. Itu hanya Satu tahun. Setelah itu, saya mulai jalan sendiri sejak tahun 2001,” lanjut Yuliana mengenang . “Dio dan Fio, memang saya arahkan menjadi pengacara tapi tidak saya paksakan. Saya kan sigle paret, harus bisa berjuang dan berdiri sendiri. Jadi sejak kecil, mereka selalu saya ajak kalu ke Pengadilan. Jadi mereka selalu dengar apa yang saya bicarakan dengan keluarga klien saya. Mungkin karena terbiasa sejak kecil, Dio dan Fio pun menurut,” tambah wanita ber cucu dua ini. Tak hanya awal perjalanan dirinya menajdi pengacara, Yuliana pun menceritakan kepada wartawan media ini, suka dukanya sebagai pengacara Prodeo sejak awal. Menurut Yuliana Heriyanti Ningsih, suka dukanya menagani kasus Prodeo, adanya tuduhan miring dari keluarga korban. “Tuduhan miring dari keluarga korban itu kadang ada. Kadang kan menurut mereka (keluarga korban.red), seorang pembunuh itu tidak perlu dibela. Tapi kan si pelaku tidak mengerti hukum. Negara atau Pengadilan wajib menyediakan pengaacara untuk mendampinginya selama dipersidangan,” tegas Yuliana. Namun kepuasannya saat menangani kasus yang Prodeo adalah, saat dirinya bisa membuktikan di persidangan, mengapa kliennya melakukan tindakan kriminal atau pembunuhan. Dan yang lebih memuaskan lagi, saat kliennya divonis bebas. Uwau, menyenangkan. terlebih saat dirinya “dibayar” oleh keluarga kliennya dengan kerupuk, bumbu dapur atau makanan warung. “Sukanya, kalau hukumannya lebih ringan dari tuntutan Jaksa, rasanya senang. Ada juga yang bebas, karena dalam persidangan bukan si terdakwa palakunya. Pernah dikasih kerupuk, sambal, ada juga makanan karena keluarga terdakwa ada yang usaha warung makanan. Saya senang aja menerimanaya,” kata Yuli sambil senyum. 
 Ternyata, kasus yang ditangani wanita silgle paret ini bukan hanya kasus pemnuhunan saja, tetapi ada juga kasus tindak pidana Korupsi. Disinilah dukanya menjadi seorang pengacara Prodeo karena tak jarang harus pulang malam hari. Karena memang persidangan di Pengadilan Tipikor, terkadang selesainya malam hari tidak seperti di Peradilan umum. Sebeb, Pengadilan Tipikor menyidangkan perkara dari 36 Kejaksaan Negeri (Kejari) yang ada di Jawa Timur. “Kasus yang saya tangani memang rata-rata pembunuhan, tapi ada juga kasus lainnya. Kalau Korupsi sudah sejak awal pengadilan Tipikor ada. Ada yang Prodeo ada juga yang bukan. Terdakwa Korupsi itu kan ada petani, seperti kasus Korupsi Poktan (Kelompok Tani), Pokmas, PNPM. Kamu tahu sendiri kan,” ungkapnya kepada media ini. Kalau dukanya, lanjut Yuliana, yang sidah menangani perkara Korupsi kurang lebih sebanyak 10 perkara yang semuanya Prodeo. Menurutnya, Dukanya menjadi pengacara Prodeo adalah saat menunggu jadwal sidang. “Kurang lebih sekitar 10 perkara, semunya Prodeo. Dukanya, karena harus pulang tengah malam. Pernah supir saya keluar karena sering pulang malam. Tetapi sekarang saya sudah mulai memetik hasilnya, setelah 23 tahun berjuang. Dulu saya gabung dengan LBH Lacak dan saya juga gabung di kantor Advokat Toni Tangkau di Jalan Tunungan, sampai sekarang” pungkas pendiri LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) ini.  (Redaksi)   Bio Data : Nama Lengkap : Yuliana Heriyanti Ningsih Tempat tanggal lahir : Surabaya, 26 Juli 1965 Anak : Dua (Dio dan Fio) Cucu : Dua Pendidikan : SMAN 5 Surabaya S1 : Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) S2 : Fakultas Hukum Universitas Putra Buana, Surabaya dan mendirikan LBH YLKI Tahun 2015

News Regional Suka Duka Seorang Wanita Pengacara Prodeo

Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH Surabaya, bk – Jumlah pengacara atau Advokat di tanah air, semakin tahun semakin bertambah, Khusus...

Ketua Yayasan Al-Hidayah Susul Kepsek Ke “Hotel Prodeo”

05.19 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWBajcw5pnQNyBmYsBsayMAmlmjKlR-mv6bq9hyphenhyphenrvaVyEQXRLJj-MRxMTBccHugkK9xI90uaw6iFioMvU3ANJS-aH-9GKuA2LOrgQYe55DKQNHYrod2C4EtFpLk25SwuefpHHgtu8Mi90/s1600/DSCF3274.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWBajcw5pnQNyBmYsBsayMAmlmjKlR-mv6bq9hyphenhyphenrvaVyEQXRLJj-MRxMTBccHugkK9xI90uaw6iFioMvU3ANJS-aH-9GKuA2LOrgQYe55DKQNHYrod2C4EtFpLk25SwuefpHHgtu8Mi90/s1600/DSCF3274.JPG" /></a></div>
Surabaya, bk – H. Syamsi,Ketua Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Hidayah, menyusul Masykuri, selaku Kepala Sekolah di Yayasannya ke “Hotel Prodeo” alias Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Masykuri, sudah terlebih dahulu menempati salah satu Blok di Rutan Medaeng, setelah di Vonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) serta bantuan siswa miskin tahun 2014, sebesar Rp 482.829.000. dan saat ini giliran H. Syamsi di Adili di Pengadilan Tipikor. Kamis, 22 Desember 2016, JPU Andhi Ardhani, SH dari Kejaksaan Negeri  (Kejari) Tanjung Perak membacakan dakwaan dan menjerat pria tua itu dengan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 9 ayat (1) juncto pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi  juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dalam surat dakwaannya, JPU membeberkan perbuatan H. Syamsidan bersama-sama dengan Masykuri, menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) tahun 2014 yang totalnya sebesar Rp 1,5 milliar. Dengan rincian, pada tahun 2013, Yayasan Al – Hidayah menerima dan BOS dan BOPDA sebesar Rp 511 juta dan 2014 Rp 535 juta. Selain BOS dan BOPDA, ada juga bantuan untuk siswa miskin dari Kementerian Agama melalui Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 284 juta Anehnya, dana dari APBN (BOS) dan APBD (BOPDA) yang seharusnya disalurkan utuk pendidikan siswa/I di Yayasan Al-Hidayah, justru dinikamti oleh Kedua terdakwa dengan cara, Ketua Yayasan merangkap menjadi Kepala Keamanan. Selain terdakwa Syamsi, juga pegawai di Yayasan tersebut, ada yang merangkap jabatan agar memperoleh gaji yang dambil dari BOS dan BOPDA serta pembelian sebuah rumah dinas. Hal itu tertuang dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS dan BOPDA, yang dibuat oleh terdakwa Masykuri, selaku Kepala Sekolah, seperti yang di beberkan JPU dihadapan Majleis Hakim .  (Redaksi)

News Tipikor Ketua Yayasan Al-Hidayah Susul Kepsek Ke “Hotel Prodeo”

Surabaya, bk – H. Syamsi,Ketua Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Hidayah, menyusul Masykuri, selaku Kepal a Sekolah di Yayasannya ke “...

Terdakwa Korupsi Dana KPPE Divonis 5,5 Tahun Penjara

02.18 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCeHVHqW7sA2iQ_RI9EaRgmcPwQKIrKjf3Okf2daOMbQFl53qQbeM1lNjZnGdSy16M25P-4eMltdl9aw0uLzSlDxQkPrtTZ8aFw_f32X_VXVHZ0uAzo5KwnKPbOh1EpcBx-8Aw8PRbI_c/s1600/KPPE.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCeHVHqW7sA2iQ_RI9EaRgmcPwQKIrKjf3Okf2daOMbQFl53qQbeM1lNjZnGdSy16M25P-4eMltdl9aw0uLzSlDxQkPrtTZ8aFw_f32X_VXVHZ0uAzo5KwnKPbOh1EpcBx-8Aw8PRbI_c/s640/KPPE.jpg" width="640" /></a></div>
Surabaya, bk – Harapan terdakwa untuk merayakan akhir tahun 2016 bersama anggota keluarganya, yang tinggal beberapa hari lagi kandas, setelah terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dana KPPE tahun 2011 lalu sebesar Rp 950 juta, pada Selasa, 20 Desember 2016. Dalam kasus ini, Kejari Kediri menetapkan Empat orang tersangka/terdakwa  yakni, Sunari (Ketua Gapoktan/sekretaris Desa) yang juga suami dari Kepala Desa Belor, Cholis (Bendahara) dan Sumadi (Sekretaris) sementara Agustiono (pegawai Bank Jatim Cab. Kediri masih proses hokum di Pengadilan Tipikor) Kasus Korupsi Dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) bidang peternakan, adalah program pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang dikucurkan melalui Bank Jatim Cabang Pare, Kabupaten Kediri selaku pelaksana, yang diperuntukkan bagi masyarakat Desa Belor, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, yang tergabung dalam 12 kelompok tani (Pokta ) pada tahun 2011 lalu sebesar Rp 5,5 milliar. Sebelum dana dikucurkan, pihak Bank Jatim Cabang Pare terlebih dahulu nengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam sosialisasi itu, masayarakat akan memperoleh pinjaman kredit sebesar Rp 50 juta setiap orang/anggota Kelompok Tani (Poktan), yang masing-masing Poktan beranggotakan 10 orang, yang terdiri dari 12 gabungan kelompok tani (Gapoktan) atau sebanyak 120 orang anggota Poktan. Selanjutnya, Ketiga terdakwa membentuk 12 Gapoktan, dimana setiap pengurus Gapoktan, adalah ketiga terdakwa. Dan pembentukan Gabungan Kelompoka Tani maupun Kelompok Tani diduga tidak sesuai aturan. Dalam pelaksanaannya, Ketiga terdakwa kemudian mengumpulkan sertifikat masing-masing anggota Kelompok Tani dengan perjanjian, setiap anggota akan memperoleh pinjaman sebesar Rp 50 juta sesuai dengan penjelasan pihak Bank Jatim. Namun yang diterima masing-masing Poktan antara ternyata hanya 5 hingga 10 juta rupiah. Sedangkan sisanya diduga dinikmati Ke Empat terdakwa, seperti yang terungkap dalam persidangan. Anehnya, sertifikat anggota yang telah melunasi angsuran tidak kunjung dikembalikan terdakwa. Lebih dari dua tahun masyarakat Desa Belor sabar menunggu namun tak ada hasilnya. Yang lebih aneh lagi, pihak Bank Jatim hendak melelang tanah/rumah yang tercantum dalam sertifikat masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat agar sertifikatnya dapat kembali. Termasuk diantaranya, koordnator masyarakat rela mengeluarkan uang puluhan juta kepada sejumlah wartawan di Kediri untuk mengekspos kasus tersebut. Hal itu seperti yang diakui Indah, selaku Ketua Koordinator yang kabarnya “dekat” dengan salah satu Jaksa . Hasilnya, kasus ini pun sampai ke Meja penyidik pidana Khusus Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, setelah kesabaran 120 warga Desa Belor habis. Awalnya, setelah pinjaman dibayar lunas, namun sertifikat warga tak kunjung diserahkan. Tragisnya lagi, warga mendapat kabar bahwa tanah/rumah sesuai sertifikat masing-masing akan di lelang oleh pihak Bank Jatim. Merasa pinjaman yang besarnya hanya 5 hingga 10 juta rupiah dan sudah dibayar lunas namun settifikatnya hendak di lelang, akhirnya warga melalui Koordinayornya Indah, melaporkannya Ke Kejaksaan. Akibatnya, Sunari, Cholis dan Sumadi maupun Agustiono, menginap di “Hotel Prodeo” alias penjara. Pada Selasa, 20 Desember 2016, Ketiga terakwa pun dijatuhi hukuman pidana penjara badan dan pidana tambahan berupa pengembalian sejumlah uang yang dinikmati para terdakwa, oleh Majelis Hakim yang di Ketua Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, Dalam amar putusan Majelis Hakim, ketiga terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa (Sunari, Cholis dan Sumadi) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi tahun 2011. “Mengadili; menjatuhkan hukuman pdana penjara kepada terdakwa Sunari, selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp 200 juta, apa bila tidak dibayar maka diganti kurungan selama 4 bulan,” ucap Hakim Unggul, yang disambut doa syukur dari puluhan masyarakat Desa Belor yang sengaja datang untuk mengukuti persidangan. Hukuman yang diberikan Majelis Hakim kepada terdakwa tidak hanya itu. Terdakwa Sunari juga dipidana tambahan berupa pengembalian uang sebesar Rp 299 juta atau dipidana penjara selama 1 tahun. Hukuman yang sama juga  berikan kepada terdakwa Cholis dan Sumadi. Bedanya, Sumadi hanya dihukum untuk mengembalikan uang sebesar Rp 149 juta atau pidana penjara selama 10 bulan. Mendengar putusan Majelis Hakim tersebut, ketiga terdakwa maupun JPU Moch. Iskandar dari Kejari Ngasem, Kediri menyatakan piker-pikir. Usai persidangan, K.H. Rojikin, selaku Penasehat Hukum terdakwa Sunari mengatakan, bahwa putusan Majelis Hakim adalah Kejam. Alasannya, bahwa kasus yang menyeret kliennya tidak ada kerugian negara dan bukan kasus Korupsi. “Kejam. Karena tidak ada kerugian negara. Jaksa tidak bisa membuktikan adanya kerugian negara. Ini bukan Korupsi, sertifikat masih jaminan di Bank Jatim,” kata Rojikin. Sementara Indah, selaku Kordnator masyarakat mengatakan, menyambut baik putusan Hakim. “Kami tidak mempermasalahkan berapa tahun hukumannya. Tapi sudah terbukti kalau ini adalah Koeupsi. Kalau mereka Banding, kami juga banding, siapa yang lebih kuat,” uajrnya.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Dana KPPE Divonis 5,5 Tahun Penjara

Surabaya, bk – Harapan terdakwa untuk merayakan akhir tahun 2016 bersama anggota keluarganya, yang tinggal beberapa hari lagi kandas, sete...

Jaksa Ahmad Fauzi Si Penerima Suap Rp 1,5 M Diadili

02.16 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiJQlZFWMqwXB_z7XVkw6l7d1KkY5PYPwwAmEKVLXgfznrC3P9fMHENno6AUbG_LDZzMFyzjwcPSvp7knv4D_fuBI0G8A4cRr40nglI_RMwl6lYLhssfLCZykbJsshNSrjt0GPxkSZFsM/s1600/Jaksa+Ahmad+Fauzi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiJQlZFWMqwXB_z7XVkw6l7d1KkY5PYPwwAmEKVLXgfznrC3P9fMHENno6AUbG_LDZzMFyzjwcPSvp7knv4D_fuBI0G8A4cRr40nglI_RMwl6lYLhssfLCZykbJsshNSrjt0GPxkSZFsM/s640/Jaksa+Ahmad+Fauzi.jpg" width="640" /></a></div>
Surabaya, bk – Hidup bagai roda berputar. Barangkali perumpaan ini tepat bagi Ahmad Fauzi, salah satu Jaksa penyidik tindak pidana khusus yang berkantor di Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim). Jaksa Ahmad Fauzi, belum lama ini turut mewakili Kejati Jatim, dalam sidang perkara Praperadilan yang diajukan mantan Dirut PT Panca Wira Usaha (PWU) yang juga mantan menteri BUMN, Dahlan Iskan, terkait penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi pelepasan asset daerah. Sebagai Jaksa penyidik dibagian pidana Khusus di Kejati Jatim, Ahmad Fauzi, sudah pasti dengan gaya dan cara sebagai penidik, mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa orang yang dipanggilnya, yang berkaitan dengan kasus dugaan Korupsi yang sedang ditangani lembanganya. Namun kali ini, hal itu tidak lagi berlaku. Sebab, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, serta tim Penasehat Hukum (PH)-nya akan mengajukan Bebagai pertanyaan kepada dirinya (Ahmad Fauzi) di Persidangan. Pasalanya, Jaksa Ahmad Fauzi, saat ini bukan lagi sebagai Jaksa penyidik, melainkan sebagai terdakwa kasus Korupsi (Suap) sebesar Rp 1,5 milliar yang diterimanaya dari Abdul Manaf (juga terdakwa), terkait penyidikan yang dilakukan penyidik Kejati Jatim, dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Kalimook, Kabupaten Sumenep. Selasa, 20 Desember 2016, sebagai hari “bersejarah” bagi Jaksa Ahmad Fauzi. Sebab, dihari itu dirinya duduk sebagai pesakitan di kursi terdakwa pengadilan Tindak Pidana Korupsi, untuk mendengarkan JPU membacakan surat dakwaannya dihadapan Majelis Hakim, yang diketuai Wiwin Arodawanti. Dalam kasus ini, terdakwa Abdul Manaf juga turut diadili dengan perkara tepisah. Dalam surat dakwaannya, JPU Jolvis Samboe dari Kejari Surabaya, dihadapan Majelis Hakim menyatakan bahwa, Uang sebesar Rp 1,5 miliar yang diterima dari Abdul Manaf, di bawa dari halaman Kantor Kejati ke rumah kosnya di Rainbow Family Homestay, Jalan Ketintang Baru II Surabaya. Setelah sebelumnya, Abdul Manaf menemui terdakwa Ahmad Fauzi di ruangnya di Kejati Jatim, lalu kunci mobilnya langsung diserahkan. "Barangya sudah saya bawa dan ada di bagasi," kata JPU Jolvis dalam surat dakwaan, menirukan ucapan Abdul Manaf pada Ahmad Fauzi. Terdakwa \ Ahmad Fauzi, kembali ke ruangannya lalu menyerahkan kunci mobil ke Abdul Manaf, setelah menghantakan sejumlah uang ke tempat kosnya, sambil mengatakan, "Sudah saya terima," lanjut JPU Jolvis, menirukan. Kemudian, pemeriksaan yang harusnya dilakukan terdakwa Ahmad Fauzi kepada Abdul Manaf tak lagi dilanjutkan. Uang sebanyak Rp 1,5 milliar yang diterima terdakwa saat itu ternyata membawa “petaka”. Sebab, sepulangnya dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, mengikuti sidang Praperadilan, terdakwa langsung “diterkam” oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang belum lama dibentuk Presiden RI, Ir. Joko Widodo. Atas perbuatan terdakwa, JPU menjeratnya dengan pasal berlapis dalam UU Tindak Pidana Korupsi (TPK). “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denga UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi,” ucap JPU Jolvis. Selain itu, JPU juga menjerat terdakwa dengan 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denga UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Menggapi surat dakwaan JPU, terdakwa Ahmad Fauzi tidak menyampaikan keberatan atau Eksepsi. “Saya tidak akan menggunakan hak saya untuk menyampaikan keberatan. Langsung pada pemeriksaan saksi saja Yang Mulia," ujar terdakwa Ahmad Fauzi. Usai persidangan, JPU Jolvis megakatakan akan menhadirkan saksi pada sidang berikutnya. “Tim JPU nya ada Lima. Tiga dari Kejagung dan Dua dari Kejari Surabaya. Sidang berikutnya kita hadirkan saksi,” kata Jolvis Kaus ini berawal pada saat penyidik Kejati Jatim menangani kasus dugaan Korpsi penyelewengan tanah kas desa (TKD) di Desa Kalimook Kabupaten Sumenep dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep.  Dalam kasus ini, Abdul Manaf adalah pembeli TKD yang diduga merugikan keuangan negara. Penyidik Kejati Jatim, menemukan bukti adanya aliran dana sebesar Rp 100 juta dari rekening Abdul manaf, kepihak lain terkait pembelian TKD tersebut. Takut dijadikan tersangka setelah diperiksa Tiga kali, Abdul Manaf, meminta kepada Ahmad Fauzi untuk dibantu. Ahmad Fauzi pun menyanggupinya. Terdakwa Ahmad Fauzi, meminta uang sebesar Rp 2 milliar agar dapat dibantu. Uang yang semula 2 milliar itu disepakati menjadi 1,5 M. namun sial, uang tersebut belum dinikamati sudah “diterkam” Tim Saber Pungli. Yang menjadi pertanyaan. Apakah permintaan uang sebesar Rp 2 milliar itu oleh terdakwa Ahmad Faizi kepada Abdul Manaf, murni permintaan sendiri atau ada pihak lain, mengingat jumlah uang yang diminta terdakwa bukan uang recehan. Apakah dipersidangan akan terungkap keterlibatan pihak lain selain terdakwa atau terdakwa sendiri akan menjalani sendiri ? (Redaksi)

News Tipikor Jaksa Ahmad Fauzi Si Penerima Suap Rp 1,5 M Diadili

Surabaya, bk – Hidup bagai roda berputar. Barangkali perumpaan ini tepat bagi Ahmad Fauzi, salah satu Jaksa penyidik tindak pidana khusus...

Korupsi Dana Pilpres Rp 12 M, “Tokoh” Utama Divonis 14,5 Tahun Penjara

02.24 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPSk5SR4UNgdJrWzfbg-hSoNO3e_4ls9FEngZ3vkPJ93B4Yz7S3dx9pkRYTfd_MoMlVmr8meoFmg6mrawffnwUPbWzIbhaP_ntrzlxO8EBxGpg9PkpIVvG1wN0t9xxPu0zSYijurPZZhk/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPSk5SR4UNgdJrWzfbg-hSoNO3e_4ls9FEngZ3vkPJ93B4Yz7S3dx9pkRYTfd_MoMlVmr8meoFmg6mrawffnwUPbWzIbhaP_ntrzlxO8EBxGpg9PkpIVvG1wN0t9xxPu0zSYijurPZZhk/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
Surabaya, bk – Tak banyak terdakwa kasus pidana Korupsi, yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama puluhan tahun, tetapi tetap terlihat tenang dan berjiwa gentlemen, seperti terdakwa Anton Yuliono. Anton Yuliono, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PP-SPM) di Komisi Pemilihan Umum – Jawa Timur (KPU Jatim), adalah “tokoh” utama dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembobolan dana Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) tahun 2014 lalu sebesaar Rp 12.351.500.000,-, dengan cara pengadaan logistik, seperti Formulir C dan pendistribusiannya secara Fiktif. Pada Senin, 19 Desember 2016, terdakwa Anton Yuliono (dan 9 terdakwa lainnya perkara terpisah), dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP. perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 12.351.500.000 dari dana Pilpres tahun 2014 dengan cara membuat kegiatan secara fiktif. Majelis Hakim menyatakan dalam amar putusannya, Selain Anton Yuliono yang berperan penting selaku menanda tangani SPM (Surat Perintah Membayar) secara fiktif, juga dibantu Achmad Suhari  (Bendahara pengeluaran KPU) menjadi konsultan keuangan dan membuat surat setoran pajak (SSP), Achmad Sumaryono salah satu pegawai Sucofindo, berperan untuk mencari rekanan dan Nanang Subandi, Fachrudi Agustadi, Yahya Hamit, Baskoro, Totok Suhardi, Dodik Siswanto dan Kahar Reffi. Yang sebelumnya diadakan pertemuan di kantor Sucofindo antara terdakwa Achmad Suhari, Achmad Sumaryono dan Anton Yuliono, mengadakan pertemuan untuk membahas penyerapan anggran dana Pilpres 2014 yang hasilnya, Anton Yuliono menerbitkan SPM fiktif dan kemudian dokumen tersebut di serahkan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Surabaya I untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana). Dan dana tersebut pun dicairkan ke rekening masing-masing rekanan. Akibatnya, terdakwa pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 tahun denda sebesar Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan, oleh Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin. SH.,MH, yang dibantu hakim anggota, DR. Supriyanto dan DR. Lufsiana “Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun denda sebesar Rp 500 juta. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 6 bulan,” ucap Hakim Tahsin. Terdakwa juga diberi hukuman pidana tambahan berupa pengembalian uang kerugian negara sebesar Rp 5.445.290.000,-. Kalau terdakwa tidak membayar dalam waktu Satu bulan setelah putusan berkekuatan hokum tetap, JPU diperintahkan untuk menyita harta kekayaan terdakwa atau dipidana penjara selama 3 tahun. Sehingga total hukuman yang dijatuhi kepada terdakwa Anton Yuliono selama 14 tahun dan 6 bulan. Atas putusan Majelis Hakim tersebut, sikap dan raut wajah terdakwa tak terlihat bersedih, seperti terdakwa lainnya. Terdakwa hanya mengatakan piker-pikir melalui Penasehat Hukumnya. Semntara terdakwa Fachrudi Agustadi dan Ahmat Sumaryono, divonis penjara masing-masing selama 8 tahun denda sebesar Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan. Kedua terdakwa juga dihukum pidana tambahan untuk mengembalikan uang yang dinikmatinya sebesar Rp  4.100.290.000 atau pidana penjara 3 tahun untuk terdakwa Agustadi dan mengembalikan uang yang dinikmati terdakwa Ahmat Sumaryono sebesar Rp 1.600.000.000 atau pidana penjara 2 tahun dan 4 bulan. Untuk terdakwa Ahmat Suhari dan Nanang Subandi, divonis penjara masing-masing 5 tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 200 juta subsidair 2 bylan kurungan. Terdakwa Ahmat Suhari, juga dihukum pidana tambahan untuk mengembalikan uang yang dinikmatinya sebesar Rp 167 juta lebih atau pidana penjara 1 tahun. Sementara terdakwa Nanag Subandi tidak ada hukuman tambahan. Serta terdakwa Baskoro, Yahya Hanif, Dodik Siswanto, Totok Subandi dan Kahar Reffi divonis masing-masing selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan. Atas putusan Majelis Hakim, Tiga terdakwa yakni Kahar Reffi, Yahya Hanif dan Dodik Siswanto, langsung menyatakan menerima melalui PH-nya Yuliana dari LBH YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia). Sementara JPU menyatakan piker-pikir. “Kita piker-pikir dulu, karena harus melapor ke atasan. Kalau atasan mengatakan banding, kita akan banding,” kata JPU dari Kejari Suranaya kepada media ini usai persidangan.  (Redaksi)

News Tipikor Korupsi Dana Pilpres Rp 12 M, “Tokoh” Utama Divonis 14,5 Tahun Penjara

Surabaya, bk – Tak banyak terdakwa kasus pidana Korupsi, yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama puluhan tahun, tetapi tetap terlihat...

Wawali Bersaksi Untuk Terdakwa Korupsi Mantan Wali Kota Probolinggo

02.21 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5LLSOAApMJk_kSQoGdHLQNVHmLLGSn9plGmz5VZ2CovWdwSksdJJ_4WOTgS-eajVuBfPOZNffF9LhDiqFQzS57umjnA33-9qYZazdpX-AC5FK_9eampyoh8cX25oYN9soWwmjzdDcK20/s1600/Probolinggo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5LLSOAApMJk_kSQoGdHLQNVHmLLGSn9plGmz5VZ2CovWdwSksdJJ_4WOTgS-eajVuBfPOZNffF9LhDiqFQzS57umjnA33-9qYZazdpX-AC5FK_9eampyoh8cX25oYN9soWwmjzdDcK20/s1600/Probolinggo.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi (juga terdakwa) Suhadak, saat ini aktif menjabat Wakil Wali Kota Probolinggo </td></tr>
</tbody></table>
Surabaya, bk – Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo tahun 2009 lalu, untuk pengadaan Meubler, perbaikan ruang kelas, kamar mandi dan WC bagi 70 sekolah SD (Sekolah Dasar), yang menelan anggaran sebesar Rp 15.907.777.000 termasuk dana pendamping dari APBD sebesar Rp 1.509.777.700, yang merugikan keuangan negara sebesarRp 1,6 milliar, ternyata karena tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Dalam fakta persidangan jilid I maupun jilid II terungkap bahwa, proyek pengadaan Meubler seharusnya dilaksanakan secara swakelola yaitu dikerjakan sendiri oleh si penerima dana DAK yakni masing-masing sekolah selaku Kasa Pengguna Anggaran (KPA). Sementara Kepala Dinas Pendidikan Probolinggo adalah selaku Pengguna Anggaran (PA). Anehnya, proyek pengadaan yang didanai dari hasil keringat masyarakat lewat APBD itu ternyata melibatkan pihak ketiga yakni beberapa rekanan diantara  CV  Indah Karya (Direktut Suhadak), CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo). Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya). CV  Indah Karya selaku suplayer Meubler untuk 27 sekolah berdasarkan surat pemesanan dari pihak sekolah. Setelah sebelumnya ada petunjuk ke masing-masing sekolah dari Dinas Pendidikan. Hal itu seperti yang dijelaskan saksi yang juga terdakwa yakni Suhadak, pada persidangan, Senin, 19 Desember 2016. Dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Mateus Samiaji, saksi yang juga terdakwa saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Probolinggo mengatakan bahwa, pelaksanaan pengadaan Meubler bukan secara awakelola meliankan secara langsung atau kes berdasarkan pemesanan dari pihak sekolah. Suhadak mengatakan, bahwa dirinya menerima undangan dari pihak sekolah. Dan orang nomor dua di Pemkot Probolinggo ini juga mengakui, kalau dirinya sudah mengenal terdakwa mantan Wali Kota Probolinngo Buchori, sebelum pelaksanaan proyek. “Saya menerima undangan dari pihak sekolah. Pembayaran secara tunai. Saya mengenal (terdakwa),” kata Suhadak. Namun pertanyaan anggota Majelis Hakim kepada terdakwa terkait sejauh mana saksi mengenal terdakwa, jawaban saksi tak begitu jelas maksudnya. Apakah disegaja untuk “mengaburkan” sejauh mana saksi Suhadak dengan terdakwa Buchori saling kenal. Sementara pada persidangan sebelumnya, keterangan 4 orang saksi yang dihadirkan JPU dari Kejari Probolinggo yakni, Subandriyanto, mantan Kepala Sekola SDN Kareng Lor 2; Romlah dan Sumarsi, pensiunan guru serta Subandi, mantan Kepala Sekolah SD Jrebeng Wetan. Dihadapan Majelis Hakim, penerima DAK ini mengatakan, tidak mengetahui surat perjanjian kontrak antara dirinya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan saksi (terdakwa) selaku rekanan (Direktur CV Indah Karya). Pada  hal, tanda tangan saksi tercantum pada dokumen kontrak. Saksi menjelaskan, bahwa dokumen kontrak sudah ada tinggal menanda tangani. Untuk diketahui, ksus ini bermula pada tahun 2009. Pada saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menerima kucuran dana dari pemrintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 13.587.999.300 ditambah dana pendamping dari Pemkot Probolonggo sebebsar Rp  1.509.777.700. sehingga total dana DAK Pendidikan sebesar Rp 15.907.777.000. Dana  tersebut akan digunakan untuk pengadaan Meubler bagi 70 sekolah SD, dengan nilai Rp 1.887.500.000,  dan dana sebesar Rp 13.210. 277. 000 akan digunakan untuk perbaikan bangunan gedung sekolah, dengan cara Swakelola berdasarkan Permendiknas Nomor :  3 Tahun 2009 dan Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, Wali Kota Probolinggo justru menunjuk beberapa rekanan untuk mengerjakan proyek yang di danai dari uang rakyat itu diantaranya, CV Prasetyo (Direktur Rudiono/DPO) untuk 22 sekolah, CV  Indah Karya (Direktur Suhadak) untuk  26 sekolah, dan CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo)  sebayak 22 sekolah. Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya). Sebelum pelaksanaan proyek, diadakan pengarahan atau sosialisai oleh Kepala Dispendik selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Maksum Subani, Kabid Pendidikan Dasar Masdar, dan Ketua Dewan Pendidikan  Wawan bersama dengan 70 Kepala sekolah SD selaku penerima DAK yang dihadiri oleh Wali Kota Buchori. Saat itulah Wali Kota Buchori member pengarahan tentang dan DAK. Yang isinya antara lain, untuk memperoleh  dana DAK, tidak sekadar  bondo  abab (hanya bicara), tetapi  harus nyenggek (menyodok). Arahan itu kemudian di jelaskan lagi oleh  Kadispendik.  “ Buntut” dari arahan Wali Kota Buchori, meminta kepada setiap Kepala Sekolah penerima dana DAK untuk menyetorkan 7%  dari nilai anggaran yang diperoleh. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan keberatan, sehingga turun menjadi  5%. Dan setelah dana DAK cair, 70 Kepala Sekola akhirnya menyetorkan masing-masing 5% dan terkumpulah uang sebesar Rp 750 juta. Uang sebesar Rp 300 juta diserahkan ke Wali Kota Buchori di rumah dinasnya. Hal ini pun terungkap pula dalam surat dakwaan terdakwa Maksum pada persidangan Jilid I.   (Redaksi)

News Tipikor Wawali Bersaksi Untuk Terdakwa Korupsi Mantan Wali Kota Probolinggo

Saksi (juga terdakwa) Suhadak, saat ini aktif menjabat Wakil Wali Kota Probolinggo Surabaya, bk – Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus (DA...

Korban Dari “Mafia” Pembangunan Gedung Dewan Bersaksi Di Pengadilan Tipikor

01.44 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2i3OjzuxBfH_jWaqZgBaBMPNiYIkiJK4wLOg2qmz_Zluc3RMFxTrcOEckb9FcV8m-n8uxMTAXchhMqTTK-U9-F7OeFvTFfWo5rg1pxSiixY0hl6_SX_If8kTp-zWrtPRTB0ircfsaYKc/s1600/Madiun+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2i3OjzuxBfH_jWaqZgBaBMPNiYIkiJK4wLOg2qmz_Zluc3RMFxTrcOEckb9FcV8m-n8uxMTAXchhMqTTK-U9-F7OeFvTFfWo5rg1pxSiixY0hl6_SX_If8kTp-zWrtPRTB0ircfsaYKc/s640/Madiun+1.jpg" width="640" /></a></div>
Surabaya, bk – Satu per Satu, para korban dari “permainan mafia” proyek pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun tahun lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 29 M, bersaksi di Pengadilan Tipikor Surabaya. Setelah pada persidangan minggu lalu, JPU mengahadirkan  saksi Samin, selaku sub kontrak yang menerima pekerjaan dari Shonaji untuk mengerjakan bagian Mekanical dan elktrikal (instlasi listrik dan AC), dengan nilai kontrak sebesar Rp 650 juta dan belum dibayar lunas dan saksi Abdul Muis, yang juga sub kontrak, menerima pekerjaan dari Shonaji dan Aditya, untuk pekerjaan bagian plafon, kusen dan kalpalum dan nasibnya pun sama dengan Samin. Kali ini, Kamis, 15 Desember 2016, JPU dari Kejari Madiun, kembali menghadirkan korban dari “permainan mafia” proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun yaitu, Indra Irmawan, selaku Suplayer Granit dan Heri Supriyono, yang mengerjakan bagian pemasangan Pipa. Sementara Dua saksi lainnya yakni, Moh. Ramadani, selaku Ketua Tim Konsultan dari PT Parigraha Konsultan dan Agus Sulaksono yang juga pegawai PT Parigraha. Di hadapan Majelis Hakim yang di Ketua Mateus Samiaji, Indra Irmawan, yang menerima PO (Pesanan Order) dari Shonaji dengan nilai sebesar Rp 779 juta dan belum dibayar sama sekali. Indra menceritakan, kalau dirinya mengenal Iwan Suwasana (pegawai PT Parigraha). Lalu Iwan Suwasana, mengenalkan Indra ke Shonaji dan Kaiseng. “PO nya dari Shonaji. Saya kenal Iwan Suwasana. kenal Shonaji dan Kaiseng karena dikelakan Iwan. Saya disuruh berhubungan dengan Shonaji, PT nya Aneka Jasa Pembangunan(AJP), yang tanda tangan Shonaji. Iwan Suwasana setahu saya Konsultan. Tapi dalam pekerjaan ini (Pembangunan gedung DPRD.red), saya tidak tau,” kata Indra. 
 Sementara saksi Heri Supriyono mengatakan, kalau dirinya awalnya hanya membantu kakaknya Samin, yang mengerjakan bagian Mekanical dan Elektrikal. Namun akhirnya dia (Heri) menerima pekerjaan dari Shonaji untuk pekerjaan pemasangan Pipa, dengan nilai kontrak sekitar Rp 600 juta lebih dan sebahagian belum dilunasi. “Awalnya saya membantu kakak saya, Samin, untuk mengerjakan bagian Mekanical dan Elektrical. Namun dalam perjalannya, saya mendapat pekerjaan pemasangan perpipaan, dengan nilai Enam ratus sekian (Rp 600 juta…),” kata Heri. Dan keterangan Heri inilah yang membuka “tabir” kebobrokan pembangunan gedung DPRD Kota Madiun, yang menghantarkan Sekretaris DPRD, Agus Sugijanto, selaku PPKm sekaligus sebagai KPA, Widi Santoso, PPTK yang menjabat selaku Kasubag Sekwan, Aditya Nerviadi, Manager Proyek PT AJP, Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Consultant, Iwan Suwasana, Staf PT. Parigraha Consultant, ke balik jeruji besi alias penjara. Sementara Kaiseng dan Moch. Shonhaji, selaku pelaksana proyek, masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO). Kepada Majelis Hakim, Heri Supriyono menjelaskan bahwa, RAB dalam dokumen proyek gedung Dewan tersebut ada yang dobel atau ganda. Dalam dokumen tercantum bahan yang harus dipasang nilainya mahal. Anehnya, yang dipasang justru nilainya lebih murah. Dan ini terdapat dalam RAB Mekanical dan Elektrical maupun pemasangan Pipa. “Alasannya akan masuk dalam pekerjaan tambahan. Saya dikenalkan Iwan ke Agus, Sekwan. Saya diminta untuk memasang Stop kontak lantai tapi tidak ada di SPK. Itu katanya akan dimasukkan dalam pekerjaan tambahan. Kalau pipa, ada gambar sambil jalan direvisi. Gambar dari Fuat sebagai tukang gambar. RAB nya ada yang dobel, kalau yang asli saya nggak pernah lihat. Di RAB kwalitasnya bagus tapi yang disuruh pasang pipa PVC yang lebih murah,” ungkap saksi Heri. Dari keterangan Heri Supriyono ini, ada dugaan bahwa proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun, sudah direkayasa oleh para “mafia” sebelum dikerjakan atau sebelum di lelang. Pada proses lelang, peserta hanya Satu dari 20 pendaftar, yaitu PT AJP yang dokumennya dipinjam oleh Iwan Suwasana kepada Hedi Karnowo selalu Direktru PT AJP tanpa perjanjian apapun. Memang, dokumen kontrak ditandatangani oleh Hedi Karnowo. Anehnya, pada saat pengumuman pemenang lelang yang hanya PT AJP dengan nilai penawaran sebesar Rp 29 M dari HPS Rp 31 M dari total anggaran Rp 32 M, PPKm sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPRD, tidak pernah melakukan negoisasi atau menemui Hedi Karnowo selaku Direktur PT AJP. Jangankan menemui, mengirim surat terkait PT AJP selaku pemenang lelang yang akan mengerjakan Proyek gedung DPRD tersebut tidak pernah sama sekali, kecuali pada tanggal 19 Pebruari 2016 saat pemutusan kontrak kerja antara PPKm dengan PT AJP. Lalu degan siapa PPKm/KPA berhungan ? pada hal, secara administrasi semua dokumen terkait pekerjaan proyek pembangunan gedung DPRD harusnya ditanda tangani oleh Hedi Karnowo. Anehnya, proyek tersebut dikendalikan oleh Kaiseng, Shonaji, Iwan Suwasana dan Aditya. Inilah yang terungkap dalam persidangan yang berlangsung sebelumnya. Hal ini seperti yang dibenarkan Hedi Karnowo yang didampingi Penasehat Hukumnya, DR. Abdul Salam, yang juga Ketua Peradi Surabaya, kepada media ini. “Saya tidak pernah berurusan dengan PPKm atau menerima surat apapun. Saya hanya menerima surat sekali pada saat pemutusan kontrak kerja pada tanggal 19 Pebruari,” kata Hedi Sementara data yang diterima wartawan media ini menyebutkan bahwa, uang muka sebesar 20%  dari anggaran atau sebesar Rp 5 milliar dari Rp 29 milliar yang telah dicairkan melalui rekening PT AJP, langsung ditransfer kembali oleh Hedi Karnowo ke rekening Iwan Suawasan. Dan uang tersebut diserahkan ke “panitia lelang”. Disinilah “biang kerok” permasalahan tidak selesainya pekerjaan pembangunan geduang DPRD karena pelaksana yaitu Shonaji dan Kaiseng tidak punya dana. Terkait hal ini, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Madiun justru tidak mengetauinya. “Benar nih. Kenapa nggak disampaikan ke penyidik ?,” kata Kasi Pidsus Kejari Madiun, Kamis, 15 Desember 2016.  (Redaksi)

News Tipikor Korban Dari “Mafia” Pembangunan Gedung Dewan Bersaksi Di Pengadilan Tipikor

Surabaya, bk – Satu per Satu, para korban dari “permainan mafia” proyek pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mad...

Majelis Hakim Kembali “Diuji” Dalam Sidang Dugaan Korupsi PT PWU

00.41 beritakorupsi 0

News Tipikor Majelis Hakim Kembali “Diuji” Dalam Sidang Dugaan Korupsi PT PWU

Dari Kanan, Prof. Yusril, terdakwa Dahlan Iskan, Abraham Samat, Faisal Basri dan Effendi Gozali Surabaya, bk – Lima Majelis Hakim Pengad...

Terdakwa Dahlan Iskan Tanpa Gaji Dan Fasilitas

00.36 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc7_qlNiJxezFOGocqJx405h9mLFni5otjPPKFtN05TamQHS7cQ_smtcIlska-JO1t3X1-MpfloJVi3i4Cm0U2kfQcbnnxwvs7Y8fBZU1_BstlCO4K4FMUiE7VqV3c_6hAehXf5Ty6Jg0/s1600/IMG_20161213_092007.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc7_qlNiJxezFOGocqJx405h9mLFni5otjPPKFtN05TamQHS7cQ_smtcIlska-JO1t3X1-MpfloJVi3i4Cm0U2kfQcbnnxwvs7Y8fBZU1_BstlCO4K4FMUiE7VqV3c_6hAehXf5Ty6Jg0/s1600/IMG_20161213_092007.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari Kanan,Terdakwa Dahlan Iskan, Abraham Samat, Faisal Basri dan Effendi Gozali</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
Surabaya, bk – Andai saja ada 100 orang pejabat di negeri ini yang mau mengabdi selama bertahun-tahun kepada negara tanpa gaji dan fasilitas apapun, bahkan bersedia menjaminkan harta pribadinya, perekonomian Indonesia akan lebih cepat maju. Namun sayangnya hanya ada Satu orang, yakni Dahlan Iskan. Selama menjabat menjadi Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU), Dahlan Iskan tak pernah di gaji bahkan tidak menerima fasilitas apapun. Jagankan menerima fasilitas, untuk perjalanan dinas ke luar negeri pun ditanggung sendiri. Apakah Pemerintah Provinsi – Jawa Timur tak mampu untuk menggaji ? ternyata tidak. Melainkan terdakwa sendiri yang tak mau menerima gaji. Hal itu menurut pengakuan terdakwa Dahlan Iskan, dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin, dengan agenda pembacaan Eksepesi atau keberatan terdakwa atas surat dakwaan JPU, pada Selasa, 13 Desember 2013. “Selama menjabat Direktur Utama PT PWU, saya tidak mau digaji. Saya juga tidak mau diberi fasilitas apa pun. Perjalanan dinas pun saya biayai sendiri. Termasuk perjalanan dinas luar negeri. Saking sulitnya PT PWU di tahun 2000 itu, Yang Mulia, sampai saya memutuskan agar kebiasaan memberi sekedar bingkisan lebaran kepada para pejabat daerah, harus dihentikan. Beratnya lagi Yang Mulia, Pemda sudah tidak mau menyediakan modal tambahan,” ucap terdakwa dalam Eksepsinya. Dalam Eksepsinya, terdakwa menjelaskan bahwa PT PWU harus sembuh dari sakitnya dan harus bisa bangkit. Bahkan, terdakwa rela menjaminkan harta pribadinya demi bangkitnya PT PWU. “Bank juga tidak mau memberi kredit. Tentu saja bank tidak percaya pada PT PWU. Karena kredit macetnya masih banyak. Tapi perusahaan ini harus sembuh dari sakitnya, yang Mulia. Harus bisa bangkit. Akhirnya, saya pribadi, Yang Mulia, harta saya pribadi saya jaminkan ke bank. Bank BNI akhirnya memberi kredit Rp 40 miliar, dengan jaminan pribadi saya, untuk membangun pabrik steel conveyor belt. Ini bersejarah bagi PWU dan bersejarah bagi Jawa Timur. Inilah satu-satunya pabrik serupa di Indonesia. Sejak itu Indonesia bisa tidak perlu lagi impor steel conveyor belt,” kata terdakwa Tidak hanya itu. Terdakwa juga menyampaikan kepada Majelis Hakim, bahwa untuk mengubah set PT PWU yang kumuh dan berbau yang terletak di Jalan A.Yani, Surabaya, terdakwa rela menjaminkan deposito sebesar Rp 5 milliar untuk membangun sebuah geduang megah yang dikenal dengan Expo Jatim. Namun ada satu yang tersisa yang tidak dijelaskan terdakwa. Alasannya, sebagai pahala di sisi Yang Maha Kuasa. “Ketika saya melihat aset PWU yang kumuh, berbau, dan jadi sumber polusi di Jalan A Yani Surabaya, saya memutuskan untuk membangun gedung Expo Jatim di atasnya. Sebagai propinsi terbesar kedua di Indonesia, Jawa Timur belum punya fasilitas ekonomi seperti itu. Tapi PWU tidak punya uang, Pemda tidak memberi modal, Bank juga belum percaya kepada PT PWU. Untuk memulai pembangunan gedung Expo Jatim tersebut, Yang Mulia, saya jaminkan deposito pribadi saya sebesar Rp 5 miliar. Jadilah sekarang gedung Expo Jatim yang megah itu. Yang Mulia, sebenarnya masih ada yang jauh lebih besar, pertaruhan harta saya untuk membuat PWU tidak terpuruk. Tapi yang Mulia, izinkan yang satu ini tidak saya ungkap disini, agar masih ada tersisa sedikit pahala untuk saya di sisi Yang Maha Kuasa,” lanjut terdakwa kemudian.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Dahlan Iskan Tanpa Gaji Dan Fasilitas

Dari Kanan,Terdakwa Dahlan Iskan, Abraham Samat, Faisal Basri dan Effendi Gozali Surabaya, bk – Andai saja ada 100 orang pejabat di...

Air Mata Terdakwa Dahlan Iskan, “Disambut Turunya Air Hujan”

00.27 beritakorupsi 0

News Tipikor Air Mata Terdakwa Dahlan Iskan, “Disambut Turunya Air Hujan”

Terdakwa Dahlan Iskan Surabaya, bk - Selasa, 13 Desember 2016, Sidang perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan asset daerah Pmerintah P...

Terdakwa Dahlan Iskan : Itu aset PT, Bukan Aset Pemda

00.23 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2v-qFs7ZbW18TnrzEDKe1YnECVrtd4P20tkwtHFFN4hpbKmga8BHLJnXqNxExdtqQifi3s-WrhFx910qwEVgt_FqCVoZqdir7y16YfNSKZ6IZ406yBCVmbt-onKj7c_ksS7wd_4pPcXk/s1600/IMG_20161213_100158%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2v-qFs7ZbW18TnrzEDKe1YnECVrtd4P20tkwtHFFN4hpbKmga8BHLJnXqNxExdtqQifi3s-WrhFx910qwEVgt_FqCVoZqdir7y16YfNSKZ6IZ406yBCVmbt-onKj7c_ksS7wd_4pPcXk/s1600/IMG_20161213_100158%25281%2529.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Dahlan Iskan</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
Surabaya, bk – Dalam sidang perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan asset daerah dengan terdakwa mantan Dirut PT PWU, sepertinya Majelis Hakim harus lebih berhati-hati, untuk menanganinya. Sebab, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan asset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2002 – 2004 lalu, yang di kelola oleh PT Panca Wira Usaha (PWU), yang terletak di dua lokasi yaitu, Kediri dan Tulungagung, menurut JPU telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 milliar lebih, dengan terdakwa, mantan Direktur Utama (Dirut PT PWU), Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana, selaku Genaral Manager (GM). JPU menyebutkan, bahwa asset Pemda Jatim di Dua lokasi tersebut dijual tanpa persetujuan DPRD Jatim, harga dibawah NJOP (Nilai Objek Pajak). Sementara terdakwa Dahlan Iskan mennyatakan, bahwa itu bukan asset Pemerintah Daerah (Pemda) meliankan asset Perseroan Terbatas (PT), sehingga tidak perlu ijin dari DPRD melainkan cukup dengan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Hal itu disampaikan terdakwa Dahlan Iskan dalam persidangan dengan agenda pembacaan Eksepsi atau keberatan terdakwa atas surat dakwaan JPU, pada Selasa, 13 Desember 2013. “Bingung, yang Mulia. Bingung. Yang Mulia, tahun 2001, atau Lima belas tahun yang lalu, RUPS PT PWU, sudah memutuskan, agar aset yang sekarang diperkarakan ini dilepas. Mestinya saat itu saya sudah bisa melepaskannya. Toh aset itu aset PT, bukan aset Pemda. Tidak ada di dalam daftar aset Pemda tercamtum aset tersebut,” kata terdakwa dalam Eksepsi pribadinya. Apakah Pemda Jatim pemilik saham terbesar terkait asset yang terletak di Kediri dan Tulungagung  sesuai dengan dakwaan JPU, yang di kelola dan kemudian di jual oleh PT PWU ? Atau, apakah setiap asset milik Pemda yang berbentuk PT, tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seperti yang disampaikan terdakwa dalam persidangan ? Terdakwa juga mengakui, kalau dirinya sangat berhati-hati untuk melaksanakan keputusan RUPS PT PWU. “Yang Mulia, toh saya masih hati-hati. Saya masih berkirim surat ke DPRD. Apakah untuk melepaskan aset yang sudah diperintahkan oleh RUPS tersebut masih harus melalui persetujuan DPRD. Surat yang saya kirim di bulan Maret 2002 tersebut, baru dibalas di bulan September, Enam bulan kemudian. Saya sabar menunggu jawaban itu, yang Mulia. Saya belum mau menjalankan perintah RUPS tersebut sebelum ada balasan dari DPRD. Saya memaklumi DPRD perlu waktu yang panjang karena untuk menjawabnya harus dibahas dulu dalam mekanisme internal DPRD. Jawaban DPRD itu akhirnya saya terima. Jawabannya jelas sekali. Saya diminta berpegang pada UU PT. Berarti tidak perlu persetujuan DPRD. Begitu jelasnya, Yang Mulia, cetho welo-welo,” lanjut trdakwa. Terdakwa mengatakan dalam surat Eksepsinya, “Enam belas tahun yang lalu, yang Mulia, Eanm belas tahun yang lalu. Saat para jaksa ini mungkin masih remaja. Saya diminta untuk membenahi Perusahaan Daerah Jawa Timur yang lagi sakit. Kenapa harus saya.  Gubernur Jatim menjawab, karena Perusda Jatim dalam keadaan sakit parah, sakit yang menahun. Gubernur mengatakan, Perusda harus diubah secara drastis. Aset-asetnya, hanya banyak yang jadi beban perusahaan. Harus dikonsolidasikan. Perusahaan Daerah harus dikelola seperti perusahaan swasta, baru bisa maju,” kata terdakwa “Sebelum meminta saya, Yang Mulia, Bapak Gubernur bersama DPRD, sekali lagi bersama DPRD Jatim sudah membuat langkah yang sangat radikal, yaitu mengubah status Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yakni PT PWU. Mengapa Gubernur bersama DPRD mengubah Perusahaan Daerah menjadi PT, mereka menjawab, bahwa dengan status PT, Perusahaan Daerah akan bisa keluar dari kesulitan yang sudah dialaminya bertahun-tahun. Dengan status PT, Perusahaan Daerah bisa membuat keputusan lebih cepat. Birokrasi tidak perlu berbelit-belit. Dengan bentuk PT keputusan tertinggi ada di lembaga RUPS atau rapat umum pemegang saham. Bukan di DPRD lagi. Begitulah asbabun nuzulnya, Yang Mulia mengapa gubernur maunya begitu. Mengapa DPRD maunya begitu. Itu bukan mau saya, yang Mulai. Tetapi kemauan mereka. Sudah ketho welo-welo dalam bahasa Jawanya, yang Mulia. Tetapi, meski sudah ketho welo-welo seperti itu, tetap saja saya diperkarakan. Dengan dakwaan, menjual aset Pemda tanpa persetujuan DPRD,” ucap terdakwa kemudian.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Dahlan Iskan : Itu aset PT, Bukan Aset Pemda

Terdakwa Dahlan Iskan Surabaya, bk – Dalam sidang perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan asset daerah dengan terdakwa mantan Di...