BERITAKORUPSI.CO

Alasan Terdakwa Belum Menerima Dakwaan, Majelis Hakim Tunda Persidangan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLNpSnZsSarFZcRNtmsJcuuduwvL0z04284QQQv23eMvFtWyUzO3BbPw8mCM04JvS6qB8AVwSAv-mPT8_NHb5XTdF3nrIT3VVku5ceC-n2v2vJeLtJpHiXNdUeA8p-gRkDKCjCSUbT6lE/s1600/IMG_20161129_104739.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLNpSnZsSarFZcRNtmsJcuuduwvL0z04284QQQv23eMvFtWyUzO3BbPw8mCM04JvS6qB8AVwSAv-mPT8_NHb5XTdF3nrIT3VVku5ceC-n2v2vJeLtJpHiXNdUeA8p-gRkDKCjCSUbT6lE/s640/IMG_20161129_104739.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa, mantan Dirut PT PWU, Dahlan Iskan</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
Surabaya, bk – Senin, 29 November 2016, pemandangan di gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya di Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur, yang menyidangkan perkara kasus Korupsi di wilayah hukum Jawa Timur berbeda dari hari-hari sebelumnya. Sebab, kehadiran mantan menteri BUMN di era Presiden SBY, Dahlan Iskan dan mantan Ketua DPRD Kota Surabaya, Wisnu Wardhana di gedung pengadil orang-orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi itu, menjadi perhatian Khusus puluhan wartawan maupun reporter dari berbagai media masa yang ada di Jawa Timur. Dahlan Iskan dan Wisnu Wardhana, menjadi perhatian media masa maupun seluruh rakyat Indonesia, sejak beberapa bulan lalu, setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalukan penyelidikan maupun penyidikan dalam kasus dugaan Korupsi pelepasan asset daerah Provinsi Jawa Timur, yang dikelola oleh PT Panca Wira Usaha (PWU), dimana Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama, sementara Wisnu Wardhana menjabat sebagai Ketua Tim Pelepasan asset. Dalam pelepasan asset daerah Pemprov. Jatim di dua tempat yakni, Kediri dan Tulungangung, pada tahun 2002 – 2004 lalu, yang di duga tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maupun sistim pelepasan asset, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11,7 milliar. Akibatnya, penyidik Kejati Jatim menetapkan keduanya menjadi tersangka, serta menahannya di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Khusu Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Beberapa hari kemudian, pnanahan Dahlan Iskan dialihkan menjadi tahanan Kota, namun tidak bagi Wisnu Wardhana. Dahlan Iskan, datang ke Pengadilan Tipikor tanpa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, yang jauh berbeda saat dirinya diperiksa penyidik Kejati Jatim,selalu didampingi beberapa penasehat hukum. Termasuk saat Dahlan Iskan maju ke ruang sidang dan duduk di kursi terdakwa, tak seorang pun PH  yang mendampinginya. Dihadapan Majelis Hakim yang di Ketua Hakim Tahsin, Dahlan Iskan menyampaikan, bahwa dirinya belum menerima berkas dakwaan dari Jaksa. Sehingga, Mantan Dirut PT PWU itu pun belum menunjuk Penasihat Hukum yang akan mndampinginya selama proses persidangan. “Hingga saat ini, saya belum menerima surat dakwaan. Sehingga, sampai dengan saat ini saya dan keluarga masih belum menunjuk siapa penasihat hukum yang akan mendampingi saya. Saya lebih percaya kepada yang Mulia, untuk melihat perkara saya apakah salah atau tidak,” kata terdakwa, mengeluhkan. Pernyataan Dahlan Iskan dihadapan Majelis Hakim, langsung ditanggapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Trimo. "Kami sudah memberikan surat dakwaannya, yang diterima oleh Etik, staf dari penasehat hukum tersangka," kata JPU Trimo. Ternyata yang dimakasud Dahlan, tidak lengkap termasuk BAP (Berita Acara Penyidikan). "Maksud saya berkas lainnya, yakni BAP yang belum saya terima," kata Dahlan, kemudian. "Saya bersedia kalau dakwaannya tetap dibacakan, karena saya menyadari kesibukan Jaksa” kata Dahlan. Majelis Hakim tak mau “terjebak” dalam sesuatu hal, sehingga permintaan terdakwa Dahlan Iskan pun akhirnya ditolak setelah Majelis Hakim berinding terlebih dahulu. "Sidang kita tunda dan kita lanjutkan pada tanggal 6 Desember dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Dan pada persidangan berikutnya, anda sudah harus didampingi penasehat hukum," kata Hakim Tahsin, dengan tegas. Dan sidang pembacaan surat dakwaan pun akhirnya batal dibacakan oleh JPU. Pada sidang selanjutnya dalam perkara yang sama dengan terdakwa, Wisnu Wardhana (perkara terpisah), selaku ketua Tim pelepasan asset. Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya, Dading, Cs, dengan Majelis hakim yang sama, JPU membacakan surat dakwaannya. Dalam surat dakwaannya, JPU menyatakan bahwa, pelepasan asset daerah Provinsi Jawa Timur yang terletak di Kediri dan Tulungangung, tidak sesuai dengan perundang-undangan maupun sistim pelepasan asset. JPU menyebutkan, pelepasan asset Pemprov Jatim yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Dahlan Iskan, belum mendapat persetujuan dari Dewan Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya itu. JPU juga menyatakan dalam surat dakwaannya, bahwa selisih harga pelepasan asset berbeda dengan NJOP (nilai jual opjek pajak), tidak melibatkan lembaga penafsir harga atau appraisal. Sehingga sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11,7 milliar. “Perbuatan terdakwa, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Sebagaimana diatur da diancam dalam pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU Trimo. Menanggapi surat dakwaan JPU, terdakwa melalui PH-nya, akan menyampaikan Eksepsi (keberatan) pada sidang berikutnya. “Kami akan mengajukan Eksepsi,” kata Dading, kepada Majelis Hakim. Dading pun menyampiakan permohonannya kepada Majelis Hakim untuk mengalihkan penanan terdakwa dari Rutan ke tahanan Kota mengikuti mantan Pimpinannya yakni, Dahlan Iskan.  (Redaksi)

Tipikor Alasan Terdakwa Belum Menerima Dakwaan, Majelis Hakim Tunda Persidangan

Terdakwa, mantan Dirut PT PWU, Dahlan Iskan Surabaya, bk – Senin, 29 November 2016, pemandangan di gedung Pengadilan Tindak Pidana ...

Ketua Majelis Hakim Tunda Sidang Putusan Korupsi Bawaslu

02.55 beritakorupsi 0

Tipikor Ketua Majelis Hakim Tunda Sidang Putusan Korupsi Bawaslu

Hamim, H.R. Unggul Warsomukti Surabaya, bk –– “Kau yang mulai, kau mengakhiri….,” ini sebahagian cuplikan syair lagu yang berjudul “Cuk...

Lima Hakim Tipikor Siap Menyidangkan Perkara Korupsi PT PWU Hari Ini

00.26 beritakorupsi 0

Tipikor Lima Hakim Tipikor Siap Menyidangkan Perkara Korupsi PT PWU Hari Ini

DR. Lufsiana. S.H., M.H Surabaya, bk – Lima Majelis Hakim senior di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (...

Dua Mantan Pejabat Pemkot Probolinggo “Reuni” Di Pengadilan Tipikor

00.15 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2UBcf04GfXGsLZzJoynkMttKyQjoVLp8JHBeJ7XSzCWJ3DCFGyQfroMO2X2z85vvnwX0ofi2N1mR_MLV6vH0zLlb6ijdHvDi8vSHYWgx-XktIeneKF1ohtwlHusddLpmqcD5i4KVldIM/s1600/IMG_20161128_114613.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2UBcf04GfXGsLZzJoynkMttKyQjoVLp8JHBeJ7XSzCWJ3DCFGyQfroMO2X2z85vvnwX0ofi2N1mR_MLV6vH0zLlb6ijdHvDi8vSHYWgx-XktIeneKF1ohtwlHusddLpmqcD5i4KVldIM/s640/IMG_20161128_114613.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi mantan terpidana, Maksum Subeni, saat memberiakn keterangan di Persidangan</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya, bk – Setelah beberapa tahun berpisah, Dua mantan pejabat Pemerintah Kota Probolinggo “reuni” alias bertemu di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin, 28 November 2016. Kedua pejabat tersebut yakni, mantan Wali Kota Probolinggo, Buchori dan mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Probolinggo, Maksum Subani. Dan pertemuan Kedua mantan penjabat ini pun tidak dirayakan secara meriah atau makan minum secara sederhana. Sebab pertemuan keduanya dihadapan Majelis Hakim Tipikor, karena keduanya sama-sama “masuk ke lubang yang sama” alias kasus Korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Kota Probolinggo yang menelan anggaran sebesar Rp 15.907.777.000 termasuk dana pendamping dari APBD sebesar Rp 1.509.777.700 serta merugikan keuangan Negara sebesarRp 1,6 milliar Dalam pertemuan kedua pejabat ini di Pengadilan Tipiokor, sudah berbeda status. Sebab, yang satu sudah mantan terpidana yaitu Maksum Subani, sementara Buchori baru “menyusulnya” dengan status terdakwa. Kehadiran Maksum Subani pun dalam persidangan, kaitannya karena saat kucuran dana DAK untuk sebanyak 70 Sekolah Dasar SD) se-Probolinggo, yang diperuntukkan untuk rehablitasi gedung sekolah dan pengadaan meubler. Sebab, sebelum pelaksanaan proyek, terlebih dahulu diadakan pengarahan atau sosialisai oleh Maksum Subani, selaku Kepala Dispendik sekaligus sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Kabid Pendidikan Dasar Masdar yang menjabat sebagai PPTK, dan Ketua Dewan Pendidikan  Wawan yang dihadiri sebanyak 70 Kepala sekolah SD selaku penerima DAK sekaligus sebagai KPA. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Wali Kota, Buchori. Saat itulah awal “malapetaka”. Wali Kota Buchori memberi pengarahan tentang dana DAK. Yang isinya antara lain, untuk memperoleh  dana DAK, tidak sekadar  bondo  abab (hanya bicara), tetapi  harus nyenggek (menyodok). Arahan itu kemudian di jelaskan lagi oleh  Kadispendik dan memerintahkan Kabid Pendidikan Dasar ubtuk menyampaikan kepada para Kepsek tersebut. “ Buntut” dari arahan Wali Kota Buchori, meminta kepada setiap Kepala Sekolah penerima dana DAK untuk menyetorkan 7%  dari nilai anggaran yang diperoleh. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan keberatan, turunlah menjadi  5%. Dan setelah dana DAK cair, 70 Kepala Sekola akhirnya menyetorkan masing-masing 5% dan terkumpulah uang sebesar Rp 750 juta. Uang sebesar Rp 375 juta diserahkan ke Wali Kota Buchori, di rumah dinasnya. Hal ini pun terungkap pula dalam surat dakwaan terdakwa Maksum pada persidangan Jilid I pada tahun lalu. Pada Senin, 28 November 2016, ucapan itu kembali disampaikan mantan terpidana itu (Maksum Subani) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Mateus Samiaji. “Uang sebanyak 375 juta didalam kardus Aqua yang disolasi. Diantar ke rumah dianas Buchori. Tapi yang bawa bukan Masdar, tapi salah satu dari coordinator, saya lupa namanya. Saya langsung masuk dan duduk diteras karena sudah kontak lebih dulu,” kata mantan terpidana itu dihadapan Majelis Hakim. Keterangan mantan terpidana Maksum Subani, juga dikuatkan mantan terpidana Dasar Masdar. Masdar mengakui, kalau dirinyalah yang menyampaikan kepada para Kepala Sekolah terkait besarnya potongan dana yang harus disetorkan setelah mendapat perintah dari atasannya yakni Maksum Subani. “Saya yang menyampaikan ke Kepala Sekolah setelah mendapat perintah dari Maksum Subani. yang menyampaikan untuk dana nyenggek dan biaya pengamanan adalah Buchori tapi saya nggak dengar. Yang bawa uang kordinator,” kata Masdar menjelaskan dihadapan Majelis Hakim. Dalam sidang minggu lalu, 4 (Empat) saksi yang dihadirkan JPU diantaranya, Subandriyanto, mantan Kepala Sekola SDN Kareng Lor 2, Romlah dan Sumarsi, pensiunan guru serta Subandi, mantan Kepala Sekolah SD Jrebeng Wetan, menjelaskan, bahwa ada penyerahan dana sebesar 5% dari anggaran yang diterimanya selaku Kuasa Pengguan Anggaran (KPA). Dana tersebut, menurut saksi, adalah untuk pengamanan anggaran DAK. “DAK 2009 gunanya untuk perbaikan tiga ruang kelas, kamar mandi dan WC. Jumlah DAK yang diterima sebesar 207 juta langsung kerekening atas anma sekolah. 5% diserahkan setelah termin pertama,” kata saksi Subandrio kepada Majelis. Menjawab pertanyaan MajelisHakim saati itu terkait pemberian dana 5%, atas perintah siapa. Menurut saksi, sebanyak 70 Kepala Sekolah SD dikumpulkan di aula Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, oleh Masdar selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Sekolah Dasar. “Kami dikumpulkan di aula Dinas sebelum dana cair. Masdar menjelaskan, bahwa untuk memperolah DAK tidak mudah dan perlu perjuangan jadi ada dana pengamanan. Saya menyetor sebesar Rp 10.350.000,” lanjut saksi Subandrio. Usai persidangan, Budi Santoso selaku PH terdakwa Buchori, terkait pernyataan mantan terpidana Maksum Subani, mengenai uang sebanyak 375 juta yang diserahkan ke terdakwa di rumah dinasnya mengatakan, keterangan saksi tidak jelas. “Hanya katanya tidak tau siapa yang menyerahkan. Keterangan saksi sebelumnya juga jauh berbeda. 375 juta dimasukkan ke kardus Aqua, itu kan terlalu besar loh,” ujar Budi.  Untuk diketahui, ksus ini bermula pada tahun 2009. Pada saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menerima kucuran dana dari pemrintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 13.587.999.300 ditambah dana pendamping dari Pemkot Probolonggo sebebsar Rp  1.509.777.700. sehingga total dana DAK Pendidikan sebesar Rp 15.907.777.000. Dana  tersebut akan digunakan untuk pengadaan Meubler bagi 70 sekolah SD, dengan nilai Rp 1.887.500.000,  dan dana sebesar Rp 13.210. 277. 000 akan digunakan untuk perbaikan bangunan gedung sekolah, dengan cara Swakelola berdasarkan Permendiknas Nomor :  3 Tahun 2009 dan Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, Wali Kota Probolinggo justru menunjuk beberapa rekanan untuk mengerjakan proyek yang di danai dari uang rakyat itu diantaranya, CV Prasetyo (Direktur Rudiono/DPO) untuk 22 sekolah, CV  Indah Karya (Direktur Suhadak) untuk  26 sekolah, dan CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo)  sebayak 22 sekolah. Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya).  (Redaksi)

Tipikor Dua Mantan Pejabat Pemkot Probolinggo “Reuni” Di Pengadilan Tipikor

Saksi mantan terpidana, Maksum Subeni, saat memberiakn keterangan di Persidangan Surabaya, bk – Setelah beberapa tahun berpisah, Dua ma...

Wali Kota Madiun Jadi Tersangka, Keluarga Terdakwa “Tersenyum”

02.57 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJSzl0qtdj82gtwuRLy90Rw5frLKr171SwNwz900fJiV8M1WA2qrz6yrtcblhAKNya_ebwasOTHauq_fqC0tSVSVenf4XCoGUHFsIe-n6KQiR4I3fJhSyoPAJ8FbhwbjzBgJ3KvTHJZ-s/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJSzl0qtdj82gtwuRLy90Rw5frLKr171SwNwz900fJiV8M1WA2qrz6yrtcblhAKNya_ebwasOTHauq_fqC0tSVSVenf4XCoGUHFsIe-n6KQiR4I3fJhSyoPAJ8FbhwbjzBgJ3KvTHJZ-s/s1600/page.jpg" /></a></div>
Surabaya, bk  – ‘BI’ (Bambang Irianto), selaku Wali Kota Madiun mungkin tak mengira kalau kasus pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009 – 2012 lalu akan masuk ke meja penyidi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur  menerbitkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) beberapa tahun lalu. 
 
Senin, 17 Oktober 2016, penyidik anti rasuah itu akhirnya menetapkan BI, sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun yang menelan anggaran sebesar Rp 76,5 miliar dan dikabarkan menerima dana tanpa prosedur alias gratifikasi. 
 
Di tetapkan Bambang Irianto, jadi tersangka dalam kasus dugaan Korupsi oleh KPK, media ini jadi teringat kasus yang hampir sama yaitu, kasus perkara korupsi proyek pembangunan Embung (Waduk) di Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun pada tahun 2014 sebesar Rp 19 milliar. 
 
Dalam kasus ini, Kejari Madiun menetapkan dua tersangka yakni, Agus Subiyanto, selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun, yang juga sebagai Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan Maryani, selaku konsultan perencana dari PT Peta Konas (Keduanya sudah di Vonis di Pengadilan Tipikor Surabaya, beberapa bulan lalu.red). 
 
Dalam persidangan, Senin 7 Maret 2016, pada saat terdakwa Agus Subiyanto membacakan pembelaanya di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai hakim Tahsin, membeberkan terkait pemberian sejumlah uang oleh Andik Sulaksono, selaku pelaksana proyek kepada pihak Kejaksaan dan Wali Kota Madiun. 
 
Dalam pembelaanya yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim, terdakwa Agus Subiyanto menyebutkan, berdasarkan cerita Sadikun (Kabag Administrasi Pembangunan Kota Madiun) kepada terdakwa saat dirumah Wali Kota Madiun, Bambang irianto. Bahwa untuk mengatasi permasalahan hukum atas panitia lelang yang masuk pokjanya, sudah dikondisikan ke Kejari madiun melalui Kasi Pidsus, Kusuma Jaya Bulo. 
 
Terdakwa Agus menyampaikan dalam pembelaannya, yang diketik dikertas HVS sebanyak 20 lembar dengan materai 6000 rupiah mengatakan, pada saat Kejari Madiun melakukan Pulbaket (pengumpulan barang bukti dan keterangan) sekitar Mei 2015, terdakwa diminta tolog oleh Andik Sulaksono, untuk menemani menghadap Kasi Pidsus dengan tujuan meminta bantuannya (Kasi Pidsus) agar kasus Embung dapat dikondisikan. Dalam pertemuan tersebut menurut Agus, Kasi Pidsus Madiun akan membantu dengan catatan tidak recehan. 
 
Wali Kota Dan Kajarai Madiun Disebut Menerima Aliran Dana Oleh Terdakwa 
 
Dalam pembelaan terdakwa. Sesuai petunjuk Wali Kota, disarankan agar dijadikan satu paket. Sebelumnya, Andik Sulaksono sudang membicarakan mengenai penyelesaian kewajiban Pemkot sebesar kurang lebih 6 milliar rupiah yang ditindak lanjuti dengan pertemuan untu membicarakan permasalahan proyek Embung di Hotel JW Maroit Surabaya, yang dihadiri Kajari Madiun, Suluh Dumadi di dilantai 20, Kasi Intel, Aliq Rahmat Yakin dilobby bawah dan Andik Sulaksono datang terakhir menyusul kelantai atas bergabung dengan Jaksa Kejati Arief Irsaal, Wali Kota Madiun, Bambang irianto. 
 
Terdakwa Agus, dalam pembelaannya juga membeberkan dihadapan Majelis Hakim, inti dari pertemuan tersebut yang disampaikan Andik Sulaksono adalah menentukan jumlah yang disepakati kurang lebih Rp 1 milliar. Dari jumlah itu, Andik sulaksono menyampaikan bahwa ada kewajiban untuk menyediakan Rp 400 juta yang sudah diisepakati oleh Kasi Pidsus. Akhirnya, kata Agus, Kejari Madiun (Suluh Dumadi) mengatakan kepada Andik sulaksosno, jangan pernah memberikan sesuatu kepada bawahannya tanpa melalui dirinya (Kejari). 
 
Agus Subiyanto, melanjutkan pembelaannya. Pada pertemuan antara terdakwa Agus dengan Kasi Pidsus Kejari Madiun, Kusuma Jaya Bulo, dirumah Kost Kasi Pidsus. Saat itu Kusuma Jaya Bulo, mengatakan kepada terdakwa tentang kekecewaannya kepada Wali Kota Madiun, Bambang Irianto dan Andik Sulaksono. Kusuma Jaya Bulo juga menyampaikan kepada terdakwa, bahwa dia (Kusuma Jaya Bulo) ada koneksi di KPK dan mengancam akan melaporkan. Tentang permasalahan di Kota Madiun. 
 
Terdakwa Agus Subiyanto, dalam pembelaannya merinci uang yang diterima Kajari, Kasi Pidsus maupun Wali Kota Madiun dari Andik sulaksono selaku pelaksana proyek melalui Dhata wijaya selaku pemegang peran utama karena Dhata Wijaya sebagai penandatangan dalam dokumen kontrak. Dhata Wijaya, mengambil alih peran Andik sulaksono untuk melakukan Koordinasi dengan Kasi Pidsus dengan biaya ditanggung Andik Sulaksono. 
 
Apa yang dilakukan Dhata Wijaya dengan Kasi Pidsus, menurut terdakwa Agus dalam pembelaannya telah menghasilkan kesepakatan pemberian uang untuk, Paris Pasaribu, sebesar Rp 500 juta, Kasi Pidsus, Kusuma Jaya Bulo, Rp 350 juta dan perbaikan rumah dinas Kejaksaan di jln Abdul Rahman Saleh, Madiun sebesar Rp 150 juta. Menurut terdakwa, Keterangan Andik Sulaksono sebelumnya sudah pernah memberikan uang kepada Kejaksaan Madiun untuk biaya operasional sebesar Rp 250 juta. 
 
Masih dalam pembelaan terdakwa Agus Subiyanto, yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim, mengatakan, Andik sulaksosno menceritakan kepada terdakwa bahwa Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, menolak uang kontan sebanyak Rp 1 M yang sudah disiapkan Andik sulaksosno dalam sebuah tas. WaliKota Madiun justru meminta uang sebesar $100.000 kepada Andik. Atas saran dari pihak Bank Sinarmas di jln Sumatra Madiun, agar ditukarkan ke Surabaya. Penukaran uang tersebut pun dilakukan Andik Sulaksono karena sudang ditunggu Wali Kota dan pihak Kejati. Keterangan Andik sulaksono kepada terdakwa Agus, mengatakan, setelah dalam bentuk dollar, kemudian diberikan ke WAli Kota, yang dika (Andik sulaksono) ketahui, menurut Agus, bahwa Suluh dumadi menerima sebesar $20.000. 
 
Saat itu, perisdangan di skors karena sholat magri. Terkait pengakuan terdakwa dalam pembelaan yang dibacakannya dipersidangan, Henru Purnomo, salah satu Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa mengatakan, sudah melaporkan hal itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 
 
“Kita sudah lapor ke KPK Kamis, tanggal 3 Maret. Yang kita laporkan Kejari, semua yang terlibat. Terkait suap sebesar Rp 1.250 M dan penyidikan kasus ini,” ungkap Henru. 
 
Terkait pengakuan terdakwa di persidangan saat itu, piha Kejari dan Wali Kota Madiun tak mau menanggapi saat media ini menghubungi melalui telepon seluler maupun pesan singkat (SMS). Justru, Keala Kejari Madiun dan Wali Kota Bambang Irianto, memberikan komentar ke beberapa media di Madiun. 
 
Selasa, 18 Oktober 2016, saat media ini menghubungi salah satu keluarga terdakwa melalui telepon selulernya, terkait ditetapkannya Bambang Irianto menjadi tersangka dalam kasus dugaan Korupsi mengatakan, suatu saat akan ada kebenaran. “Ia, liahat ajalah. Suatu saat pasti ada kebenaran,” kata keluarga terdakwa yang minta namanya tidak ditulis demi keselamatan jiwanya. “Di Madiun masih kurang kondusif,” katanya sambil menutup telepon. Sementara Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, saat di hubungi media ini, nomor HP-nya tidak aktif.  (Redaksi)

Tipikor Wali Kota Madiun Jadi Tersangka, Keluarga Terdakwa “Tersenyum”

Surabaya, bk – ‘BI’ (Bambang Irianto), selaku Wali Kota Madiun mungkin tak mengira kalau kasus pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun...

Saksi Akui Ada Pemberian Dana Untuk Pengamanan

02.50 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXcvrdquDWcB9EuVDNouIsFD-7-qynJCxPjaLEo35GyjIYbuqag_jviNs8Jy_-vzYRPh2_06gvAhBS24loebO9gnWDZyj1LP8dQ1YHVzg1-zvc-iACAf6j4au-rKD2NUPVPVHYOfhjg7U/s1600/DSCF1858.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXcvrdquDWcB9EuVDNouIsFD-7-qynJCxPjaLEo35GyjIYbuqag_jviNs8Jy_-vzYRPh2_06gvAhBS24loebO9gnWDZyj1LP8dQ1YHVzg1-zvc-iACAf6j4au-rKD2NUPVPVHYOfhjg7U/s320/DSCF1858.JPG" width="320" /></a></div>
Surabaya, bk  – Sidang Korupsi DAK Probolinggo digelar untuk yang pertama kalinya setelah keberatan terdakwa atas surat dakwaan JPU di tolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada, Senin, 31 Oktober 2016. Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo tahun 2009 lalu, untuk pengadaan Meubler, perbaikan ruang kelas, kamar mandi dan WC bagi 70 sekolah SD, menelan anggaran sebesar Rp 15.907.777.000 termasuk dana pendamping dari APBD sebesar Rp 1.509.777.700 serta merugikan keuangan Negara sebesarRp 1,6 milliar, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyeret 9 orang terdakwa, 5 diantaranya telah di Vonis oleh Majelis Hakim dalam jilid I, dan 1 orang masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO) serta 3 orang dalam Jilid II saat ini diantaranya, H.M. Buchori (mantan Wali Kota Probolinggo), Suhadak, Direktur CV  Indah Karya (saat ini menjabat Wakil Wali Kota Probolinggo) dan Sugeng Wijaya (Direktur CV. Wiec) Sebelum persidangan berlangsung, puluhan pengawal terdakwa mantan Wali Kota Probolinggo ini wajib melewati pemeriksaan terlebih dahulu dipintu masuk ruang sidang, yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dari Polsek Sedati yang dipimpin langsung Kapolsek Sedati AKP Eka Anggriana. Dalam sidang yang berlangsung di Ketuai Majelis Hakim Mateus Samiaji, untu mendengarkan keterangan 4 orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Erik yang juga menjabat Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Probolinggo mewakili Kejati Jatim dan Kejagung RI. Ke 4 saksi diantaranya, Subandriyanto, mantan Kepala Sekola SDN Kareng Lor 2, Romlah dan Sumarsi, pensiunan guru serta Subandi, mantan Kepala Sekolah SD Jrebeng Wetan. Sementara terdakwa Buchori an Sugeng Wijaya yang di damping Budi Santoso Cs selaku Penasehat Hukum (PH)-nya dan terdakwa Suhadak, didampingi tim PH-nya antara lain, Hakim Yurizal, Andi, Antoni, Anton, Candu dan Ardian. Ke Empat saksi tersebut diperiksa untuk terdakwa Buchori dan Sugeng Wijawa, sementara Untuk terdakwa Suhadak terpisah. Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, saksi Subandrio menjelaskan, bahwa ada penyerahan dana sebesar 5% dari anggaran yang diterimanay selaku Kuasa Pengguan Anggaran (KPA). Dana tersebut, menurut saksi, adalah untuk pengamanan anggaran DAK. “DAK 2009 gunanya untuk perbaikan tiga ruang kelas, kamar mandi dan WC. Jumlah DAK yang diterima sebesar 207 juta langsung kerekening atas anma sekolah. 5% diserahkan setelah termin pertama,” kata saksi kepada Majelis. Menjawab pertanyaan Majelis, terkait pemberian dana 5% atas perintah siapa. Menurut terdakwa, bahwa sebanyak 70 Kepala Sekolah SD dikumpulkan di aula Dinas Pendidikan Kota Probolinggo oleh Masdar selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Sekolah Dasar. “Kami dikumpulkan di aula Dinas sebelum dana cair. Masdar menjelaskan, bahwa Untuk memperolah DAK tidak mudah dan perlu perjuangan jadi ada dana pengamanan. Saya menyetor sebesar Rp 10.350.000,” lanjut saksi Subandrio. Keterangan saksi ini tidak berbeda pada sidang jilid I sebelumnya. Pada persidangan selanjutnya dengan terdakwa Suhadak, Wakil Wali Kota Probolinggo, menghadirikan saksi yang sama kecuali saksi Romlah. Dihadapan Majelis Hakim, penerima DAK ini mengatakan tidak mengetahui surat perjanjian kontrak antara dirinya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/pengguna barang jasa) dengan terdakwa selaku rekanan (Direktur CV Indah Karya/ penyedia barang jasa). Pada  hal, tanda tangan saksi tercantum pada dokumen kontrak. Saksi menjelaskan, bahwa dokumen kontrak sudah ada tinggal menanda tangani. Namun saat ditanya terdakwa terkait Permendiknas (Peraturan Menteri Pendidikan) No 3 tahun 2009 tentang DAK, maupun  PH terdakwa terkait tanggung jawabnya selaku penerima langsung DAK, saksi pun hanya diam. “Surat perjanjian sudah ada tinggal tanda tangan. Ada anak buahnya (anak buah terdakwa) yang mengambil ke kantor, namanya lupa,” kata saksi dihadapan Majelis. Namun saat ditanya Majelis terkait potongan atau pemberian dana kepada terdakwa, saksi mengatakan tidak ada. Pembelian Meubler sebesar Rp 28,6 juta. “Tida ada. DAK 2009 untuk Meubler sebesar 28,6 juta. Kalau dari semua anggaran ada 5%. Kalau di Meubler ada tulisan DAK 2009 pake spidol” jawab saksi. Untuk diketahui, ksus ini bermula pada tahun 2009. Pada saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menerima kucuran dana dari pemrintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 13.587.999.300 ditambah dana pendamping dari Pemkot Probolonggo sebebsar Rp  1.509.777.700. sehingga total dana DAK Pendidikan sebesar Rp 15.907.777.000. Dana  tersebut akan digunakan untuk pengadaan Meubler bagi 70 sekolah SD, dengan nilai Rp 1.887.500.000,  dan dana sebesar Rp 13.210. 277. 000 akan digunakan untuk perbaikan bangunan gedung sekolah, dengan cara Swakelola berdasarkan Permendiknas Nomor :  3 Tahun 2009 dan Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, Wali Kota Probolinggo justru menunjuk beberapa rekanan untuk mengerjakan proyek yang di danai dari uang rakyat itu diantaranya, CV Prasetyo (Direktur Rudiono/DPO) untuk 22 sekolah, CV  Indah Karya (Direktur Suhadak) untuk  26 sekolah, dan CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo)  sebayak 22 sekolah. Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya). Sebelum pelaksanaan proyek, diadakan pengarahan atau sosialisai oleh Kepala Dispendik selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Maksum Subani, Kabid Pendidikan Dasar Masdar, dan Ketua Dewan Pendidikan  Wawan bersama dengan 70 Kepala sekolah SD selaku penerima DAK yang dihadiri oleh Wali Kota Buchori. Saat itulah Wali Kota Buchori member pengarahan tentang dan DAK. Yang isinya antara lain, untuk memperoleh  dana DAK, tidak sekadar  bondo  abab (hanya bicara), tetapi  harus nyenggek (menyodok). Arahan itu kemudian di jelaskan lagi oleh  Kadispendik.  “ Buntut” dari arahan Wali Kota Buchori, meminta kepada setiap Kepala Sekolah penerima dana DAK untuk menyetorkan 7%  dari nilai anggaran yang diperoleh. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan keberatan, sehingga turun menjadi  5%. Dan setelah dana DAK cair, 70 Kepala Sekola akhirnya menyetorkan masing-masing 5% dan terkumpulah uang sebesar Rp 750 juta. Uang sebesar Rp 300 juta diserahkan ke Wali Kota Buchori di rumah dinasnya. Hal ini pun terungkap pula dalam surat dakwaan terdakwa Maksum pada persidangan Jilid I.   (Redaksi)

Tipikor Saksi Akui Ada Pemberian Dana Untuk Pengamanan

Surabaya, bk – Sidang Korupsi DAK Probolinggo digelar untuk yang pertama kalinya setelah keberatan terdakwa atas surat dakwaan JPU di to...

Korupsi Pajak PPh, Ex. Bendahar Bapeko Surabaya Diadili

02.42 beritakorupsi 0

Tipikor Korupsi Pajak PPh, Ex. Bendahar Bapeko Surabaya Diadili

Terdakwa Hj. Ummi Chasanah (foto kiri, tengah) dan Achmat Ali Fahmi Surabaya, bk - Kasus Koruspi di Jawa Timur sepertinya tak habis-h...

Kasubag Keuangan KPU Jatim Di Tuntut 17,2 Tahnu Penjara

02.35 beritakorupsi 0

Tipikor Kasubag Keuangan KPU Jatim Di Tuntut 17,2 Tahnu Penjara

Terdakwa Anton Yuliono Surabaya, bk – sidang kasus Korupsi pengadaan Fiktif di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim senilai Rp 12 mi...

Terdakwa Korupsi Mantan Wali Kota Probolinggo, Dikawal Puluhan “Preman”

02.25 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihuAowaE1Vkosr145N6FnTqwoqPwUPyQxONVyCXL8KWKPTM5K75CGX1MLiXHJS5bM_i4i1-L-lBnQfu9IBQhG8s97ZYSjhBSO9AFNGMDv5jxpFXhlcqE5OZ8exxBJTo2hw9WPAmW8Q1rM/s1600/PhotoGrid_1477980586494.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihuAowaE1Vkosr145N6FnTqwoqPwUPyQxONVyCXL8KWKPTM5K75CGX1MLiXHJS5bM_i4i1-L-lBnQfu9IBQhG8s97ZYSjhBSO9AFNGMDv5jxpFXhlcqE5OZ8exxBJTo2hw9WPAmW8Q1rM/s1600/PhotoGrid_1477980586494.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sidang Korupsi DAK Probolinggo dengan terdakwa mantan Wali Kota, Buchori</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya, bk - Tak mau terjadi hal- hal yang tidak diinginkan dari  puluhan pengawal pribadi terdakwa Korupsi mantan Walikota Probolinggo Buchori, Kapolsek  Sedati bersama anggotanya, langsung mendatangi gedung Pengadilan Tipikor dan memberikan pengamanan disaat persidangan dengan agenda tanggapan JPU atas Eksepsi terdakwa berlangsung, pada Kamis, 6 Oktober 2016. Tindakan cepat yang dilakukan AKP Eka Anggriana, selaku Kapolsek Sedati bersama puluhan anggotanya, tanpa ada permintaan dari pihak Kejaksaan Probolinggo, maupun dari Pengadilan Tipikor sendiri untuk memberikan pengamanan dalam persidangan kasus Korupsi DAK Pendidikan dengan terdakwa mantan Wali Kota Probolinggo itu patut dipuji. “Tidak ada pemberitahuan kepada kami baik dari Jaksa maupun dari Pengadilan. Kebetulan anggota saya sedang melakukan patrol dan melihat situasi dan langsung memberikan pengamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan dari pendukung terdakwa mantan Wali Kota Probolinggo,” kata AKP Eka kepada wartawan media ini. AKP Eka mangatakan, akan mengawal terus dan memantau, sekaligus  akan melakukan penjagaan  selama proses persidangan kasus ini berlangsung. “Walau kita tidak diminta, kita akan tetap memantau sekaligus  akan melakukan penjagaan  hingga proses persidangan ini selesai. Kalau persidangan sebelumnya kita tidak tau dan kita sayangkan tidak ada pemberitahuan dari Jaksa maupun dari Pengadilan,” ujar AKP Eka. Apa yang disampaikan Kapolsek Sedati AKP Eka Anggariana, bukan tidak beralasan. Sebab, dua kali persidangan berlangsung (pembacaan dakwaan dari JPU dan pembacaan Eksepsi dari PH terdakwa), situasi sedikit menegangkan, terutama disaat para awak media meliput jalannya persidangan mantan orang nomor satu di Kota Probolinggo itu dikawal puluhan “preman” dan tidak ada pemeritahuan dari JPU maupun dari Pengadilan Tipikor kepada Kepolisian untuk memberikan pengamanan. Tak heran memang, seorang pejabat yang sudah pensiun terutama yang masih aktif, selalu di kelilingi pengawal pribadi resmi atau sebaliknya, baik yang pakai dinas maupun yang tidak, yang membuat jarak antara pejabat dengan masyarakatnya. Barangkali itulah yang masih melekat bagi mantan orang nomor Satu di Pemerintahan Kota (Pemkot) Probolinggo, Buchori, saat dirinya dialdili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, sebagai terdakwa dalam kasu dugaan Korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan 2009 lalu, sebesar Rp sebesar Rp 15.907.777.000, yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.684,678.988,34,. Mantan Wali Kota Probolinggo yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (DPC-PDI) Perjuangan Kota Probolinggo itu, selalu dijaga ketat oleh puluhan pengawal pribadinya mulai dari perjalanan hingga ke ruang sidang. Dan apakah dalam putusan Sela dalam persidangan yang akan datang, Majelis Hakim yang menaangani perkara ini “berani” menolak Eksepsi dan melakukan penahanan terhadap ke Tiga terdakwa ? Buchori, terseret dalam lingkaran “maling uang rakyat” anggaran APBN untuk DAK Dinas Pendidikan, saat dirinya menjabat Wali Kota Probolinggo pada tahun 2009, yang ditangani oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI sejak tahun 2014 dengan “menyicil menjadi dua Jilid”, kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Probolinggo dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur  (Kejati Jatim). Dalam Jilid I, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, menetapkan 6 tersangka/terdakwa dan sudah menjalani proses hukum di Pengadilan Tipikor (sudah di Vonis) diantaranya, Maksum Subani (mantan Kepala Dinas Pendidikan/KPA), Masdar (Kabid/PPTK), Hari Purwanto (Konsultan), Didik Supriyanto (Konsultan), Ahmad Napon Wibowo (Penyedia Mebeler) dan Rudiono (Penyedia Mebeler status DPO). Lima dari 6 tersangkanya ditahan sejak ditetapkan sebagai tersangka. Sementara dalam jilid II, Kejagung menetapkan 3 tersangka (terdakwa) yakni, Wakil Wali Kota (aktif) Probolinggo, Suhadak yang pada tahun 2009, Suhadak salah satu rekanan (Direktur CV. Indah Karya/ Penyedia Mebeler) dan Sugeng Wijaya, Direktur CV. Wiec/Konsultan). Ketiga terdakwa Korupsi ini, bernasib baik ditangan penyidik Kejagung/Kejati Jatim dibandingkan terdakwa lainnya. Sebab, Ketiga terdakwa hanya beberapa hari “diinapkan” (ditahan 4 Agustus 2016) di Rutan Medang, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan berdasar informasi, ketiganya keluar Rutan sekitar tanggal 15 Agutus 2016 malam dengan sejumlah dana. Namun saat dikonfirmasi melalui pesan singkat (SMS/WastApp) ke JAM Pidsus pada Selasa, 16 Agustus 2016 sekitar pkl 17.00 wib, maupun ke Kepala Kejaksaan Agung RI, pada Rabu, 18 Agustus 2016 sekitar pkl 11.00 wib, namun tak ada tanggapan.  Dalam persidangan sebelumya (Kamis, 22 Agustus 2016), degan Ketua Majelis Mateus Samiaji, dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU Erik, selaku Kasi Pidsus Kejari Probolinggo Cs, untuk Dua dari Tiga terdakwa yakni, Buchori yang di dampingi Budi Santoso, selaku Penasehat Hukum (PH)-nya dan terdakwa Suhadak, didampingi tim PH-nya antara lain, Hakim Yurizal, Andi, Antoni, Anton, Candu dan Ardian. Sementara terdakwa Sugeng Wijaya, sempat tertunda dengan alasan sakit. JPU menyatakan dalam surat dakwaannya (perkara terpisah), bahwa terdakwa Buchori, selaku Wali Kota Probolinggo, memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, untuk meminta dana sebesar 5% yang semula 7% dari nilai anggaran yang masing-masing diterima Kepala Sekola sebanyak 70 sekolah SD di Probolinggo selaku penerima DAK, untuk biaya pengurusan ke Jakarta dan pengamanan. Dan setelah dana DAK cair, setiap Kepala Sekolah penerima DAK, menyetorkan uang sesuai permintaan terdakwa yang jumlahnya sebesar Rp 750 juta. Tidak hanya itu. Penggunaan dana DAK Pendidikan seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing sekolah, dimana 70 Kepala Sekola selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Naman dalam faktanya, justru dilakukan penunjukan langsung oleh terdakwa Buchori, dengan menunjuk beberapa rekanan. Hal itu bertentangan dengan pasal 3, 5 Keputusan Presiden (Kepres) No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan Barang dan jasa dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis (Juknis). Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa mantan orang nomor satu di Kota Probolinggo itu, dengan pasal berlapis yakni, pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 jo pasal pasal 11 jo pasal 12 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman pida penjara paling berat seumur hidup dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 milliar rupiah. Menanggapi surat dakwaan JPU, terdakwa tidak terima di dakwa melakukan tindak pidana Korupsi, sehingga mengajukan keberatan (Eksepsi). Sementara keterlibatan Suhadak, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Probolinggo, adalah selaku penyedia Mebeler atas petunjuk terdakwa Buchori, yang menggunakan anggaran DAK Pendidikan tahun 2009, yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 934.678.988,34. Total keseluruhan kerugian Negara yang diakibatkan para terdakwa sebesar Rp 1.684,678.988,34 Dalam kasus ini, terdakwa Suhadak dan Sugeng Wijaya, di jerat dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup dan paling lama 20 tahun, denda paling besar 1 milliar rupiah. Suhadak, mengikuti jejak terdakwa Buchori dengan mengajukan keberatan atas dakwaan JPU. Bedanya, terdakwa Suhadak langsung membacakan Eksepsi (keberatannya) saat itu juga. Dalam surat Eksepsinya, terdakwa menolak dakwaan JPU. Alasannya, surat dakwaan JPU tidak jelas karena tidak ada perbandingannya. Terdakwa meminta Majelis Hakim untuk membebaskannya dari surat dakwaan JPU. “Intinya terdakwa menolak surat dakwaan Jaksa. Alasannya karena tidak ada perbandingan dikatakan Korupsi,” kata salah satu Tim PH terdakwa pada wartawan.  Kasus ini bermula pada tahun 2009. Pada saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menerima kucuran dana dari pemrintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 13.587.999.300 ditambah dana pendamping adri Pemkot Probolonggo sebebsar Rp  1.509.777.700. sehingga total dana DAK Pendidikan sebesar Rp 15.907.777.000. Dana  tersebut akan digunakan untuk pengadaan Mebeler bagi 70 sekolah SD, dengan nilai Rp 1.887.500.000,  dan dana sebesar Rp 13.210. 277. 000 akan digunakan untuk perbaikan bangunan gedung sekolah, dengan cara Swakelola berdasarkan Permendiknas Nomor :  3 Tahun 2009 dan Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, Wali Kota Probolinggo justru menunjuk beberapa rekanan untuk mengerjakan proyek yang di danai dari uang rakyat itu diantaranya, CV Prasetyo (Direktur Rudiono/DPO) untuk 22 sekolah, CV  Indah Karya (Direktur Suhadak) untuk  26 sekolah, dan CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo)  sebayak 22 sekolah. Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya). Sebelum pelaksanaan proyek, diadakan pengarahan atau sosialisai oleh Kepala Dispendik selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Maksum Subani, Kabid Pendidikan Dasar Masdar, dan Ketua Dewan Pendidikan  Wawan bersama dengan 70 Kepala sekolah SD selaku penerima DAK yang dihadiri oleh Wali Kota Buchori. Saat itulah Wali Kota Buchori member pengarahan tentang dan DAK. Yang isinya antara lain, untuk memperoleh  dana DAK, tidak sekadar  bondo  abab (hanya bicara), tetapi  harus nyenggek (menyodok). Arahan itu kemudian di jelaskan lagi oleh  Kadispendik.  “ Buntut” dari arahan Wali Kota Buchori, meminta kepada setiap Kepala Sekolah penerima dana DAK untuk menyetorkan 7%  dari nilai anggaran yang diperoleh. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan keberatan, sehingga turun menjadi  5%. Dan setelah dana DAK cair, 70 Kepala Sekola akhirnya menyetorkan masing-masing 5% dan terkumpulah uang sebesar Rp 750 juta. Uang sebesar Rp 300 juta diserahkan ke Wali Kota Buchori di rumah dinasnya. Hal ini pun terungkap pula dalam surat dakwaan terdakwa Maksum pada persidangan Jilid I.  (Redaksi)

Tipikor Terdakwa Korupsi Mantan Wali Kota Probolinggo, Dikawal Puluhan “Preman”

Sidang Korupsi DAK Probolinggo dengan terdakwa mantan Wali Kota, Buchori Surabaya, bk - Tak mau terjadi hal- hal yang tidak diinginkan ...

Terdakwa Korupsi Mantan Wali Kota Dan Wawali Probolinggo “Bebas”

02.20 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiUWciYSuakTrFhRDA_1REvdfsGw4nsS761hFf7ABci43_eyy5bDsdJ-Olmi67l-vgTAQ9GQFCRtBIzXmfkoA0jlNsSiy0InJqFoBi_quEaOSaErdz0wQ6lVgC-vgo0PoSJcwIIgcSlkk/s1600/DSCF3574.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiUWciYSuakTrFhRDA_1REvdfsGw4nsS761hFf7ABci43_eyy5bDsdJ-Olmi67l-vgTAQ9GQFCRtBIzXmfkoA0jlNsSiy0InJqFoBi_quEaOSaErdz0wQ6lVgC-vgo0PoSJcwIIgcSlkk/s320/DSCF3574.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ketua Majelis Hakim, Mateus Samiaji</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya, bk  – “Dibalik duka ada suka !”. Barang kali kalimat itu tepat bagi Buchori, Suhadak dan Sugeng Wijaya, saat ini. Sebab, sekalipun Ketiganya menyandang “gelar” terdakwa dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPK atau Tipikor) Surabaya, karena kasus dugaan Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 lalu yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 1,6 milliar, namun ketiganya tidak ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) seperti terdakwa-terdakwa lainnya. Memang, nasib terdakwa H.M. Buchori (mantan Wali Kota Probolinggo), Suhadak (saat ini Wakil Wali Kota (aktif) Probolinggo) dan Sugeng Wijaya (Direktur CV. Wiec), tidak sebaik terakwa-terdakwa lainnya terutama bagi terdaka kasus Korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Sekalipun Ketiganya menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, namun para terdakwa masih dapat melenggangk-lenggok dengan langkah kaki yang tegap, bercanda ria dengan masyarakat luas di nusantara ini, khususnya bagi terdakwa Suhadak, dapat melaksanakan tugas kenegaraan. Sebab dirinya saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Probolinggo. Penyidik Kejaksaan Agung RI, yang menagani kasus ini memang boleh dibilang berhati mulia bagi terdakwa maupun keluarganya. Sebab, penyidik Kejagung RI hanya semapat “menginapkan” Ketiga terakwa di “Hotel Prodeo” Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur, dan kemudian membebaskannya pada tanggal 15 Agustus 2016 di malam hari. Setelah penyidik Kejagung RI membebaskan para terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Medaeng, saat ini giliran Majelis Hakim Tipikor yang menangani perkara ini pun bagaikan melengkapi kebahagiaan terakwa, khususnya H.M. Buchori dan Suhadak. Sebab, sekali pun Majelis Hakim yang diketuai Mateus Samiaji, menolak Eksepsi (keberatan) terdakwa melalui Penasehat Hukumnya (PH) Budi Santoso Cs, atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Majelis Hakim tidak “berani” mengeluarkan surat penetapan penahanan bagi ke Dua terdakwa, Buchori dan Suhadak (terdakwa Sugeng Wijaya, menunggu putusan sela). Penolakan Eksepsi PH terdakwa dan menerima surat dakwaan JPU  oleh Majelis Hakim, dibacakan dalam persidangan dengan agenda putusan sela, pada Kamis, 13 Oktober 2016.   “Menolak Eksepsi Penaseha Hukum terdakwa, seluruhnya. Memerintahkan Jaksa penuntut Umum Untuk menghadirkan saksi-saksi pada persidangan,” ucap Hakim Mateus Samiaji. Persidangan yang berlangsung dijaga ketat oleh petugas Kepolisian dari Polres Sidarjo dan jajarannya yang berjumlah sekita 68 orang, setelah pada sidang sebelumnya, AKP Eka Anggriana, selaku Kapolsek Sedati, melihat situasi di gedung pengadil “penikmat” uang rakyat itu dipenuhi pengawal pribadi terakwa mantan orang nomor Satu di Kota Probolinggo itu, sekalipun Kejaksaan Negeri Probolinggo enggan berkordinasi dengan pihak Pengadilan Tipikor Untuk melibatkan pengamanan dari Kepolisian. Pada hal, pihak kemanan Pengadilan Tipikor telah menemui Kepala Seki Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Probolinggo di gedung Pengadilan sebelum persidangan dimulai, namun tak meresponnya. “Kita sudah menemui Kasi Pidsusnya Untuk berkordinasi terkait pengamanan tetapi nggak mau,” kata salah seorang Satpam Pengadilan. (Redaksi) Kasus ini bermula pada tahun 2009. Pada saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menerima kucuran dana dari pemrintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 13.587.999.300 ditambah dana pendamping dari Pemkot Probolonggo sebebsar Rp  1.509.777.700. sehingga total dana DAK Pendidikan sebesar Rp 15.907.777.000. Dana  tersebut akan digunakan untuk pengadaan Mebeler bagi 70 sekolah SD, dengan nilai Rp 1.887.500.000,  dan dana sebesar Rp 13.210. 277. 000 akan digunakan untuk perbaikan bangunan gedung sekolah, dengan cara Swakelola berdasarkan Permendiknas Nomor :  3 Tahun 2009 dan Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, Wali Kota Probolinggo justru menunjuk beberapa rekanan untuk mengerjakan proyek yang di danai dari uang rakyat itu diantaranya, CV Prasetyo (Direktur Rudiono/DPO) untuk 22 sekolah, CV  Indah Karya (Direktur Suhadak) untuk  26 sekolah, dan CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo)  sebayak 22 sekolah. Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya). Sebelum pelaksanaan proyek, diadakan pengarahan atau sosialisai oleh Kepala Dispendik selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Maksum Subani, Kabid Pendidikan Dasar Masdar, dan Ketua Dewan Pendidikan  Wawan bersama dengan 70 Kepala sekolah SD selaku penerima DAK yang dihadiri oleh Wali Kota Buchori. Saat itulah Wali Kota Buchori member pengarahan tentang dan DAK. Yang isinya antara lain, untuk memperoleh  dana DAK, tidak sekadar  bondo  abab (hanya bicara), tetapi  harus nyenggek (menyodok). Arahan itu kemudian di jelaskan lagi oleh  Kadispendik.  “ Buntut” dari arahan Wali Kota Buchori, meminta kepada setiap Kepala Sekolah penerima dana DAK untuk menyetorkan 7%  dari nilai anggaran yang diperoleh. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan keberatan, sehingga turun menjadi  5%. Dan setelah dana DAK cair, 70 Kepala Sekola akhirnya menyetorkan masing-masing 5% dan terkumpulah uang sebesar Rp 750 juta. Uang sebesar Rp 300 juta diserahkan ke Wali Kota Buchori di rumah dinasnya. Hal ini pun terungkap pula dalam surat dakwaan terdakwa Maksum pada persidangan Jilid I. (Redaksi)

Tipikor Terdakwa Korupsi Mantan Wali Kota Dan Wawali Probolinggo “Bebas”

Ketua Majelis Hakim, Mateus Samiaji Surabaya, bk – “Dibalik duka ada suka !”. Barang kali kalimat itu tepat bagi Buchori, Suhadak dan ...

Penyidik Polda Jatim “Abaikan” Petunjuk Jaksa Dalam Kasus Korupsi KUR

01.56 beritakorupsi 0

Tipikor Penyidik Polda Jatim “Abaikan” Petunjuk Jaksa Dalam Kasus Korupsi KUR

Siswo Eriana, manatan anggota DPRD Jombang Surabaya, bk – Penyidikan kasus dugaan Korupsi kredit usaha rakyat (KUR) fiktif pada tahun 2...

Kejari Manna Berganti Nama

01.51 beritakorupsi 0

Regional Kejari Manna Berganti Nama

Kajari Bengkulu Selatan, Rohayatie. SH., MH Surabaya, bk – Kejaksaan Negeri (Kejari) Manna resmi berganti nama menjadi Kejaksaan Negeri...

JPU Tunda Sidang, Alasan Belum Siap Surat Tuntutan

01.47 beritakorupsi 0

Tipikor JPU Tunda Sidang, Alasan Belum Siap Surat Tuntutan

Ilustrasi Surabaya, bk – “Kita beri kesempatan sekali lagi,” ucap Ketua Majelis Hakim, HR. Unggul Warso Murti. sebelum menutup sidang p...

Kejari Banyuwangi “Selamatkan Pelaku Utama”, TPM yang Diadili

01.42 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtMrUoFF3DAohZja_esr7tmV0PHk68mi1USE0Tg-jTKVKRZ2p5bbQhNTsHSOMynwWuG7Ws1n_e8y8pnalKA3JkXXl3W5DQMFR32krZs37WdRwgt4GwCwRZkIWlrp7-OJxNHalY4wF_5Xo/s1600/DSCF1959.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtMrUoFF3DAohZja_esr7tmV0PHk68mi1USE0Tg-jTKVKRZ2p5bbQhNTsHSOMynwWuG7Ws1n_e8y8pnalKA3JkXXl3W5DQMFR32krZs37WdRwgt4GwCwRZkIWlrp7-OJxNHalY4wF_5Xo/s320/DSCF1959.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU Endri dari Kejari Banyuwangi</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya, bk – Salahkah masyarakat bila menuding aparat penegak hukum yang bisa menjadikan seseorang menjadi tersangka karena kepentingan ? Sejak Januari hingga Juni 2016 ini, Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, menyidangkan empat perkara Korupsi “ditutupi kertas hitam”. Diantaranya, kasus Korupsi promosi pariwisata (Road Show) Kota Batu, Jawa Timur tahun 2014 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 3,7 M yang bersumber dari APBD Pemkot Batu. Dalam kasus ini, nama Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu dan Susetya Herawan, Kepala Inspektorat, hanya dijadikan sebagai saksi biasa oleh penyidik Kejari Batu. Bisa jadi, Kejari Batu “tak berani” memeriksa dan menjadikannya sebagai tersangka, karena Eddy Rumpoko adalah saat ini berkuasa juga orang berpengaruh di salah satu partai politik. Namun, nama Eddy Rumpoko dan Kepala Inspektorat Susetya Herawan bersama Dua Staf Kota Batu, diesebutkan dalam putusan Majelis Hakim Tipikor (Jumat, 29 April 2016), turut bersama-sama dengan Uddy Syaifudin, Santonio dan Samsul Bahri melakukan kegiatan promosi pariwisata (Road Show) Kota Batu ke Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2014 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 3,7 M yang bersumber dari APBD Pemkot Batu dan merugikan negara sejumlah Rp 1,3 milliar. Majelis Hakim juga menyatakan, bahwa Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Uddy Syaifudin hanya dikadikan alat oleh Eddy Rumpoko. Kasus yang Kedua di Kejari Sidoarjo, dalam kasus dugaan Korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) pembelian sapi betina pada tahun 2012 lalu, sebesar Rp 500 juta yang bersumber dari APBN lewat Pemprov Jatim, dengan terdakwa anggota Kelompok Tani (Poktan) Tani Bangkit Bersama (TBB) Desa Sarirogo, Sidoarjo, dengan terdakwa Samsul Huda dan Rudi Akibat kejelian Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan kasus ini, terbukalah “selembar kertas hitam” alias saksi yang “disembunyikan” oleh Kejari Sidoarjo. Sebab, nama saksi tersebut tidak tercantum dalam dakwaan maupun daftar saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh JPU dalam persidangan. Nama yang dimaksud adalah, Darno. Ketua Majelis Hakim pun heran, karena nama Daro tidak dijadikan sebagai saksi dan saat itu, Ketua Majelis Hakim langsung meminta kepada JPU untuk menghadirkan sosok Darno dalam persidangan berikutnya. Bisa jadi, menurut Majelis Hakim, sosok Darno, berperan penting untuk mengungkap kasus korupsi dana Bansos untuk pembelian sapi sebesar Rp 500 juta itu. Kasus yang Ketiga di Kejari Banyuwangi, dalam kasus dugaan Korupsi dana GP3K (Gerakan Peningkatan Pendapatan Pertanian berbasis Korporasi) pada tahun 2012 lalu, sebesar Rp 288 juta, dengan terdakwa, Ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Rimba Makmur, Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Holili. Kasus ini, dalam fakta persidangan, tak satupun saksi maupun bukti yang ditunjukkan JPU untuk menjerat terdakwa. Malah, saksi dari Perhutani terancam penjara karena menghilangkan sertifikat terdakwa, apa lagi memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Sehingga, sidang tuntutannya pun harus tertunda sebanyak dua kali karena JPU belum siap. Kasus yang ke Empat juga terjadi di Kejari Banyuwangi dalam kasus Kurupsi bedah rumah di Desa Banjarsari Kecamatan Glagah Banyuwangi pada tahun 2013 lalu, dengan anggaran sebesar Rp 900 juta, yang berasal dari APBN Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), yang merugikan negara senilai Rp 376 juta, dengan terdakwa, Sulihono, selaku TPM (Tim pendamping Masyarakat). Dalam kasus ini, Sutiyono, selaku TPM (Tim pendamping Masyarakat) terseret dalam kasus Korupsi yang dituduhkan oleh Kejari Banyuwangi terkait program Pemerintah pusat untuk Proyek pembangunan dan perbaikan sebanyak 126 rumah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Anggaran sebesar Rp 900 juta yang bersumber dari APBN tahun 2013 lalu, dibagi dua golongan yakni untuk Pembangunan Dasar (PD) sebesar Rp 15 juta dan perbaikan kembali (PK) sebesar Rp 7,5 juta per penerima. Anggaran tersebut dicairkan langsung oleh Kementerian melalui BRI pusat. Dari BRI pusat disalurkan ke BRI Unit. Dari BRI Unit, dicairkan ke kesetiap penerima bantuan melalui Toko Matrial (penjual bahan bangunan). Sebab, dalam prosedur pencairan, si penerima bantuan tidak diperbolehkan menerima uang tunai, kecuali berupa bahan bangunan dari Toko Matrial yang telah ditunjuk. Terdakwa selaku TPM diangkat berdasarkan SK dari PT Maxitch sebagai Konsultan Manager sebagai pemenang lelang dalam program pemerintah tersebut bersama Yoyon, Manager lapangan. Sementara nama terdakwa atas usulan Desa melalui BPM – Pemdes (Badan Pemberdayaan Masyarakat – Pemerintah Desa) ke Menteri Perumahan Rakyat. Sementara Konsultan pendataan dan suvervisi adalah PT Suverfindo Putra Pranata. Tugas terdakwa dalam proyek tersebut hanya sebagai pendamping Masyarakat dan tidak berhubungan langsung dengan keuangan. Sementara, Jaksa menuntutnya karena telah menggunakan sebahagian dari dana tersebut untuk biaya tukang. Padahal, biaya tukang yang diambil dari sebagian bantuan tersebut dilakukan masyarakat itu sendiri dengan diketahui oleh pihak Toko Matrial dan BRI. Hal itu terungkap dalam fakta persidangan yang diketuai Majelis Hakim Tahsin, pada saat pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan JPU diantaranya, Peni, mantan Ketua BKM – Pemdes, M.Nasir, Direktur PT Maxitech, pegawai BRI diantaranya, Agus (Kepala Unit), Ratna (teller) dan Lucy (Mantri BRI) serta Misri, pemilik Toko Bangunan. Dari keterangan saksi dari pihak BRI, bahwa pencairan Uang diterima langsung oleh Misri. Namun, Misri mengelak, bahwa pencairan Uang dari BRI langsung ke terdakwa. Sementara pada sidang sebelumnya, saksi Peni, mantan Ketua BKM – Pemdes dan M.Nasir, Direktur PT Maxitech menjelaskan bahwa, terdakwa tidak bersetuhan dengan keuangan karena tugasnya adalah hanya sebagai pendamping bukan mencairkan anggaran. Anehnya, JPU tidak bisa menunjukkan bukti laporan terkait dakwaan JPU kepada terdakwa, atas penggunaan uang sebesar Rp 376 juta yang digunakan terdakwa untuk membayar biaya tukang. Hal itu dikatakan Ketua Majelis Hakim kepada saksi kemudian meminta bukti tersebut kepada JPU. “Begini, terdakwa ini didakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 376 juta untuk membayar tukang. Ada buktinya Jaksa ?,” tanya Hakim Taksin, saat itu. Sambil membolak balik lemaran kertas berwarna merah muda tanpa sepatah kata, apakah ada atau tidak, JPU hanya diam. “Sambil dicari aja kemudian,” kata Hakim Tahsin. 
 Pada Jumat, 17 Juni 2016, JPU kembali menghadirkan pegawai BRI untuk memberikan ketarangan dalam persidangan. Enry Sulviana Soleha, petugas teller BRI. Dalam dokumen yang dipegangnya, dihadapan Majelis Hakim, pegawai BRI itu mengatakan bahwa, yang menerima dana dari BRI adalah Misri, sesuai dengan Juklak (petunjuk pelaksana) dan Juknis (petunjuk Teknis)-nya. “Yang menerima adalah Misri,” kata Enri Sulviana Soleha dihadapan Majelis Hakim. Enri Sulviana Soleha menambahkan, pencairan sebanyak 12 kali. Anehnya, Kejari Banyuwangi tidak meminta pertanggung jawaban dari Misri selaku Pemilik Bahan Bangunan (Toko Matrial), yang bertindak sebagai pengelola dana bantua dari Kemenpera untuk perbaikan rumah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Berdasar informasi, tidak diperiksanya pemilik toko tersebut, karena diduga bahwa ada oknum Jaksa yang menerima uang dari pemilik toko tersebut agar tidak dijadikan sebagai tersangka. Hal itu pun diakui salah satu PH terdakwa Ribut Puryadi, Puryadi mengatakan, bahwa kasus itu sudah dilaporkan ke Kejagung.  (Redaksi)

Tipikor Kejari Banyuwangi “Selamatkan Pelaku Utama”, TPM yang Diadili

JPU Endri dari Kejari Banyuwangi Surabaya, bk – Salahkah masyarakat bila menuding aparat penegak hukum yang bisa menjadikan seseorang m...

Dituduh Korupsi “Sapi”, Dua Terdakwa Dituntut Pidana Penjara 3,9 Tahun

01.34 beritakorupsi 0

Surabaya, bk – Beberapa hari lagi, umat Islam diseluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1437 H, tepatnya tanggal 7 dan 8 Juli 2016. Di hari yang fitri itu, setiap keluarga, sanak saudara maupun orang-orang disekir akan berkumpul untuk saling bermaaf-maafan, namun hal itu tidak bagi Samsul Huda dan Rudi, yang saat ini meringkuk di rumah tahanan negara (Rutan) Sidoarjo, karena dituduh melakukan Korupsi “Sapi” pada tahun 2012 lalu, sebab hukum memang “kadang” tidak padang bulu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Sidoarjo, menyeret terdakwa Samsul Huda dan Rudi ke Pengadilan Tipikor untuk diadili, karena tuduhan melakukan Korupsi dana bantuan sosial (Bansos) untuk pembelian Sapi betina pada tahun 2012 lalu, sebesar Rp 500 juta yang bersumber dari APBN lewat Pemprov Jatim. Saat itu, di tahun 2012 lalu, Kelompok Tani (Poktan) Bangkit Bersama (BB) Desa Sarirogo, Sidoarjo, memperoleh dana dari Pemprov Jatim sebenar Rp 500 juta. Dana itu dicairkan lewat rekening Abdul Kodim (terpidana) selaku Ketua Kelompok Tani. Uang sebesar Rp 500 juta, kemudian dibelikan sapi betina sebanyak 57 ekor. Selaku anggota Kelompok Tani, terdakwa pun kebagian beberapa ekor sapi. Anehnya, sapi yang dibeli dari uang bantuan pemerintah pusat itu, sudah tidak ada lagi. Kasus ini tak jauh beda dengan kasus Kredit Usaha Pembibitan/Peternakan Sapi (KUPS) yang dikucurkan Bank Jatim Cabang Jombang, sebesar Rp 49 milliar untuk pembelian 2000 ekor Sapi dari negara Kanguru. Sapi Jombang dan Sapi Sidoarjo “hilang ditelan waktu” dan berujung ke Pengadilan Tipikor. Menurut terdakwa Samsul Huda dan Rudi, bahwa Ketua Poktan Abdul Kodim, memberikannya sebanyak 9 ekor sapi, tapi yang diterimanya hanya 7 ekor. Yang dua ekor menrut terdakwa diambil Ketua Kelompok yakni, Abdul Kodim. Karena yang 7 ekor tersebut tidak produktif, selanjutnya terdakwa menjual dan membeli 1 ekor sapi yang produktif sebagai pengantinya. “Kami diberikan 9 ekor Sapi produktif oleh Abdul Kodim, tapi yang kami terima hanya Tujuh, sedangkan yang Dua ekor, diambil Abdul Kodim. Kalau produktif kan bisa belahirkan, ini nggak (“jangkankan sapi, perempuan aja belum tentu semua melahirkan, pikir wartawan media ini dalam hati”). Karena tidak produktif, saya jual terus saya beli gantinya. Sampe sekarang masih ada. Sapi bantuan itu ada yang mati, ada yang sakit terus dijual. Uangnya ya sama Abdul Kodim itu,” kata terdakwa kepada media beberapa waktu lalu. Dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor, yang diketuai Majelis Hakim HR. Unggul Warso Murti, pada saat pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU terungkap, ada saksi yang diduga sengaja tidak dimasukkan dalam dakwaan maupun dalam daftar saksi-saksi oleh penyidik Kejari Sidoarjo. Bisa jadi hal itu dilakukan, untuk pekerjaan ditahun berikutnya agar tetap memperoreh anggaran untuk penanganan kasus Korupsi. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKLmNqW83naYoBY50n8hyphenhyphenk8lEn1KWpXseijp-KK5QYGNPfx-42T_Q_zvk0Jy732cogjVZABfuQ8kCauCE46jw7EiQ-4kxZBHZxbitOVFU4b6KPRNXQuw6lTRUds3BR7cVhdHuGWIrIi7c/s1600/12.+Terdakwa+Samsul+Huda.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKLmNqW83naYoBY50n8hyphenhyphenk8lEn1KWpXseijp-KK5QYGNPfx-42T_Q_zvk0Jy732cogjVZABfuQ8kCauCE46jw7EiQ-4kxZBHZxbitOVFU4b6KPRNXQuw6lTRUds3BR7cVhdHuGWIrIi7c/s1600/12.+Terdakwa+Samsul+Huda.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Samsul Huda, seuasia persidangan</td></tr>
</tbody></table>
 Surabaya, bk – Beberapa hari lagi, umat Islam diseluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1437 H, tepatnya tanggal 7 dan 8 Juli 2016. Di hari yang fitri itu, setiap keluarga, sanak saudara maupun orang-orang disekir akan berkumpul untuk saling bermaaf-maafan, namun hal itu tidak bagi Samsul Huda dan Rudi, yang saat ini meringkuk di rumah tahanan negara (Rutan) Sidoarjo, karena dituduh melakukan Korupsi “Sapi” pada tahun 2012 lalu, sebab hukum memang “kadang” tidak padang bulu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Sidoarjo, menyeret terdakwa Samsul Huda dan Rudi ke Pengadilan Tipikor untuk diadili, karena tuduhan melakukan Korupsi dana bantuan sosial (Bansos) untuk pembelian Sapi betina pada tahun 2012 lalu, sebesar Rp 500 juta yang bersumber dari APBN lewat Pemprov Jatim. Saat itu, di tahun 2012 lalu, Kelompok Tani (Poktan) Bangkit Bersama (BB) Desa Sarirogo, Sidoarjo, memperoleh dana dari Pemprov Jatim sebenar Rp 500 juta. Dana itu dicairkan lewat rekening Abdul Kodim (terpidana) selaku Ketua Kelompok Tani. Uang sebesar Rp 500 juta, kemudian dibelikan sapi betina sebanyak 57 ekor. Selaku anggota Kelompok Tani, terdakwa pun kebagian beberapa ekor sapi. Anehnya, sapi yang dibeli dari uang bantuan pemerintah pusat itu, sudah tidak ada lagi. Kasus ini tak jauh beda dengan kasus Kredit Usaha Pembibitan/Peternakan Sapi (KUPS) yang dikucurkan Bank Jatim Cabang Jombang, sebesar Rp 49 milliar untuk pembelian 2000 ekor Sapi dari negara Kanguru. Sapi Jombang dan Sapi Sidoarjo “hilang ditelan waktu” dan berujung ke Pengadilan Tipikor. Menurut terdakwa Samsul Huda dan Rudi, bahwa Ketua Poktan Abdul Kodim, memberikannya sebanyak 9 ekor sapi, tapi yang diterimanya hanya 7 ekor. Yang dua ekor menrut terdakwa diambil Ketua Kelompok yakni, Abdul Kodim. Karena yang 7 ekor tersebut tidak produktif, selanjutnya terdakwa menjual dan membeli 1 ekor sapi yang produktif sebagai pengantinya. “Kami diberikan 9 ekor Sapi produktif oleh Abdul Kodim, tapi yang kami terima hanya Tujuh, sedangkan yang Dua ekor, diambil Abdul Kodim. Kalau produktif kan bisa belahirkan, ini nggak (“jangkankan sapi, perempuan aja belum tentu semua melahirkan, pikir wartawan media ini dalam hati”). Karena tidak produktif, saya jual terus saya beli gantinya. Sampe sekarang masih ada. Sapi bantuan itu ada yang mati, ada yang sakit terus dijual. Uangnya ya sama Abdul Kodim itu,” kata terdakwa kepada media beberapa waktu lalu. Dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor, yang diketuai Majelis Hakim HR. Unggul Warso Murti, pada saat pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU terungkap, ada saksi yang diduga sengaja tidak dimasukkan dalam dakwaan maupun dalam daftar saksi-saksi oleh penyidik Kejari Sidoarjo. Bisa jadi hal itu dilakukan, untuk pekerjaan ditahun berikutnya agar tetap memperoreh anggaran untuk penanganan kasus Korupsi. 
 Sosok saksi yang tidak tercantum dalam dakwaan maupun daftar saksi terkait perkara ini adalah Darno. Hal itu terungkap dalam persidangan atas keterangan dari Kelima saksi yaitu, Bambang Sudarto, Solikin, Romli, Ratna dan Nunig. Kelimanya adalah Staf di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo. Saat itu juga ada yang mengejutkan, akibat kejelian Ketua Majelis Hakim, yang menyidangkan kasus ini. Sebab terungkap sebuah “kertas hitam” alias saksi yang “disembunyikan” oleh Kejari Sidoarjo. Sebab, nama saksi tersebut tidak tercantum dalam daftar saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh JPU dalam persidangan. Nama yang dimaksud adalah, Darno. Ketua Majelis Hakim pun, heran karena nama Daro tidak dijadikan sebagai saksi dan saat itu juga, Ketua Majelis langsung meminta kepada JPU untuk menghadirkan sosok Darno dalam persidangan berikutnya. Bisa jadi, menurut Majelis Hakim, Darno, berperan penting untuk mengungkap kasus korupsi dana bansos untuk pembelian sapi sebesar Rp 500 juta itu. Tidak hanya itu, Ketua Majelis Hakim juga sempat mengingatkan Saksi Bambang Sudarto atas keterangannya yang berbeda dengan keterangannya sebelumnya dengan terdakwa/terpidana Abdul Kodim, selaku Ketua Kelompok Tani (Poktan) Bangkit Bersama. Dari keterangan saksi-saksi atas pertanyaan Majelis Hakim juga terungkap, bahwa para saksi itu tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap ternak sapi yang didanai dari uang rakyat itu. Sehingga, dari jumlah sapi sebanyak 57 ekor yang dibeli dari anggaran sebesar Rp 500 juta, hingga kini habis tanpa “jejak”. “Berarti saudara tidak melaksanakan tugas anda,” kata Ketua Majelis Hakim saat itu. Menjelang “finis” kasus ini, JPU meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara, masing-masing 2 tahun Dan 6 bulan, denda 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. JPU juga menuntut pidana tambahan berupa Uang pengganti sebesar Rp 40 juta, bila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 tahun. Kedua terdakwa diancam pidana sesuai pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan,” kata JPU. Menanggapi tuntutan JPU, Penasehat Hukum (PH) terdakwa dari Yayasan Legundi Keadilan Indonesia (YLKI) akan menyampaikan pembelaannya. Usai persidangan, terdakwa menuding bahwa tuntutan Jaksa tidak manusiawi. “Tuntutan Jaksa tidak manusiawi,” kata terdakwa saat ditemui media ini.  (Redaksi)

Tipikor Dituduh Korupsi “Sapi”, Dua Terdakwa Dituntut Pidana Penjara 3,9 Tahun

Surabaya, bk – Beberapa hari lagi, umat Islam diseluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1437 H, tepatnya tanggal 7 dan 8 Juli 201...