Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus, Ada Apa? (II)

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-dWWa7TcbWPM/XqXJlKvgNbI/AAAAAAABH9I/GzEPEsuuQ701WTIpWWJuydVlRicMoEfowCLcBGAsYHQ/s1600/Apriady.png" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="603" data-original-width="430" height="400" src="https://1.bp.blogspot.com/-dWWa7TcbWPM/XqXJlKvgNbI/AAAAAAABH9I/GzEPEsuuQ701WTIpWWJuydVlRicMoEfowCLcBGAsYHQ/s400/Apriady.png" width="285" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH </b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: left;"> <b><span style="font-size: large;">“Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum hingga saat ini tak ada klaririfikasi”</span></b></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Adakah keterlibatan “mafia hukum” dalam kasus perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor : 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kupang sejak tanggal 28 Oktober 2019 (Sidang Pertama kalinya)?<br /> <br /> Pertanyaan inilah yang muncul dari berbagai kalangan masyarakat maupun pembaca sejak kasus perkara ini ditulis di laman beritakorupsi.co pada pekan lalu.<br /> <br /> Sebab perkara ini nyata namun aneh. Nyatanya, perkara ini ada. Penggugatnya jelas, yaitu Hendderina Kalle Lisnahan warga Jl. Sukun I, Rt/Rw 009/004, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang Provinsi NTT melalui Tim Kuasa Hukumnya yang terdiri dari Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH dan Patni Ladiarto Palonda S.H<br /> <br /> Dan yang digugatpun jelas, yakni sebanyaka 17 orang diantaranya ; 1. Laazar Tabelak (Pensiunan PNS/ASN) Kelurahan Oepura Rt/Rw 07/03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat I,; 2. Chatarina Tabelak, warga Desa Ekateta Rt/Rw 02/01 Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang selaku tergugat II,; 3. Beci Tabelaak Naut, warga Desa Baumata Rt/Rw 02/01 Kecamatan Taebenu, Kab. Kupang selaku tergugat III,; 4. Thomas Tabelak , warga Dusun Ciawi Rt/Rw 03/04 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang (Jawa Barat) selaku tergugat IV,; 5. Mariana Taroci Nifu Tabelak, warga Rt/Rw 04/02 Kelurahan Alak, Kota Kupang selaku tergugat V<br /> <br /> Dan ke- 6,  Paulus Tabelak, warga Desa Bauma, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang selaku tergugat VI,; 7. Maike Herawati Tira Tabelak, warga Desa Oben Rt/Rw 03/04, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang selaku tergugat VII,; 8. Melkisedek Tabelak, warga Desa Baumata Rt/Rw 02/01, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang selaku tergugat VIIII,; 9.  Charolina Mone Tabelak, warga Desa baumata Barat, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang selaku tergugat IX,; 10. Thobias Mesakh Tabelak, warga Rt/Rw 02/01 Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupanag selaku tergugat X</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">                                                                                                                              </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Kemudian 11, Elen Sandra Irene Kause Tabelak, warga Beralamat di Rt/Rw 08/03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XI,; 12. Soleman Lapanangga, warga Rt/Rw 06/ 02 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XII,; 13. Agustin Lapanangga, warga Rt/Rw 08/03 Kelurahan Oepura , Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XIII,; 14. Carolina Lapanangga, warga Rt/Rw 08/03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang sekalu tergugat XIV,; 15. Konstantin Lapanangga, warga Rt/Rw 07/ 03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaaku tergugat XV,; 16. Thomas Lapanangga, warga Rt//Rw 08/03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XVI dan 17. Cornelis Tabalek (Purn. TNI AL), warga Jalan Empu Tantular No 37 Semarang (Jawa Tengah) tergugat XVII</div> <br /> Serta turut tergugat adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di  Jalan Eltari II No 70 Kayu Putih , Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur<br /> <br /> Nyatanya lagi adalah, Nomor Perkaranyapun jelas, yaitu Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg. Yang menyidangkan adalah 3 (tiga) Hakim PN Kupang, yaitu Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku KM (Ketua Majelis) dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota yakni Ikrarniekha El,ayawati Fau, SH., MH dan Fransiska Dan Paula Nino, SH., MH serta PanitraPengganti (PP) Wilhemina Era, SH<br /> <br /> Anehnya adalah, perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor : 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg sudah diputus oleh Majelis Hakim PN Kupang pada tanggal 23 Maret 2020 tanpa kehadiran pihak penggugat, sementara agenda persidangan baru mau membacakan gugatan setelah mediasi gagal yang diputus oleh Majelis Hakim Mediator, yaitu Fransiskus W. Mamo, S.H, M.H yang juga Humas PN Kupang<br /> <br /> “Kami selaku Kuasa Hukum penggugat dalam perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg disidangkan pertamakali di Pengadilan Negeri (PN) Kupang pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Ketua Majelis Hakim Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota yaitu Ikrarniekha El,ayawati Fau, SH., MH dan Fransiska Dan Paula Nino, SH., MH serta PanitraPengganti (PP) Wilhemina Era, SH” kata Apriady saat menemui beritakorupsi.co di Pengadilan Tipikor Surabaya (17 April 2020).<br /> <br /> Pertanyaannya. Bagaimana mungkin Majelis Hakim PN Kupang mengambil keputusan atas perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg sebelum ada putusan Majelis Hakim Mediator dan terlebih belum ada agenda persidangan dengan pembuktian dari kedua belah pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan 17 tergugat serta 1 turut tergugat?<br /> <br /> Dan hingga saat ini (Minggu, 26 April 2020), Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menangani Perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum tak ada tanggapan sama sekali kepada beritakorupsi.co sejak berita ini ditulis pada pekan lalu dan telah dikirimkan ke Nomor WhastApp Hakim Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum, kecuali hanya mungkin dibaca karena tanda centang dua berwarna biru dengan statsu Online yang terlihat di WhastApp beritakorupsi.co <br /> <br /> Sebelum berita ini ditulis pada pekan lalu, beritakorupsi.co mengirim pesan melalui App WhastApp ke Nomor 08122561XXXX milik Hakim PN Kupang, Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim untuk mengkonfirmasi terkait perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg yang sudah diputus pada tanggal 23 Maret 2020, sementara Persidangan dengan agenda Mediasi belum diputus oleh Hakim Mediator, yaitu Fransiskus W. Mamo, S.H, M.H yang juga Humas PN Kupang namun tak mau menanggapi<br /> <br /> Dugaan adanya “ketidak beresan” dalam perkara inilah, Tim Kuasa Hukum Penggugatpun sudah melakukan langkah-langkah antisipasi jauh sebelumnya dengan berkirim surat ke Kedua Lembaga Negara yang berwenang mengawasi Hakim di seluruh Pengadilan Negeri di nusantara ini, yaitu Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY - RI) dan Mahkamah Agung (MA) RI pada tanggal 27 Januari 2020 dengan Nomor Surat Nomor : 10 / SSR / I / 2020. Namun tak adapula  tanggapan.<br /> <br /> Anehnya lagi adalah, sekalipun Tim Kuasa Hukum Penggugat telah menyurati Kedua Lembaga Negara ini untuk melakuan pengawasan terhadap proses persidangan perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, namun tak ada respon. Andai saja ada tanggapan atau respon, bisa jadi perkara inipun belum putus hingga saat ini.<br /> <br /> Dan untuk yang keduakalinya, Tim Kuasa Hukum Penggugat akan kembali menyurati KY dan MA RI isinya berbeda. Kalau surat yang pertama pada Januari 2020 adalah tentang permohonan pengawasan, sedangkan surat yang Ke Dua Nomor 15 / SSR / I / 2020 tanggal 20 April 2020 adalah tentang pengaduan/laporan atas kesalahan sistim dan Hakim serta Panitra di PN Kupang, NTT <br /> <br /> Hal ini disampaikan kepada beritakorupsi.co oleh Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH dan Patni Ladiarto Palonda S.H, selaku Kuasa Hukum penggugat Hendderina Kalle-Lismanan, warga Jl. Sukun I, Rt/Rw 009/004, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang Provinsi NTT<br /> <br /> “Rencananya kami akan ke Jakarta untuk menyampaikan langsung ke MA dan KY tentang surat laporan atau pengaduan kami terkait perkara di PN Kupang,” kata Apriady (Sabtu, 25 April 2020<br /> <br /> Apriady menceritakan kasus gugatan yang ditanganinya bersama Timnya di PN Kupang. Menurut Apriady, bahwa penggugat (Hendderina Kalle Lisnahan) adalah pemilik tanah yang terletak di Rt/Rw 007/04 di Kelurahan Oepura sesuai dengan NIB 53.71.03.08.01069 dan surat ukur tanggal 21 Maret 2013 Nomoor 110/Oepura/2013 dengan Luas 2.819 M2, sesuai dengan SHM (sertifikat hak mili) No 3236 <br /> <br /> “SHM No 3236 atas nama penggugat dikeluarkan oleh BPN sebagai instansi negara, dengan batas sebelah Utara adalah tanah milik Samuel Nakbena/tanah milik Daniel Bere Boedao. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan. Sedangkan sebelah Timur  adalah tanah milik Hendrik Taosu. Dan sebelah Barat milik Daud Heda,” teraang Apry<br /> <br /> Penggugat, lanjut Apry, telah membayar SSPD - BPHTB (Surat Setoran Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) pada tanggal 18 Juni 2013 kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Kupang melalui BPN sesuai dengan Surat  Keputusan BPN Nomor 176 / HM / BPN.53.72 / 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Penggugat atas tanah yang terletak di Rt/Rw 007/04 di Kelurahan Oepura<br /> <br /> Apriady menceritakan lebih lanjut. Sebelumnya, bahwa para tergugat (tergugat I dan Tergugat XVII) yaitu Laazar Tabelak dan Cornelis Tabalek, pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Kupang dengan No Perkara No. 35 / Pdt.G/ 2013/ PN.Kpg, dimana penggugat (Hendderina Kalle Lisnahan) saat itu adalah sebagai tergugat XIV. Dimana tanah yang terletak di Rt/Rw 007/04 di Kelurahan Oepura adalah milik Hendderina Kalle-Lismanan sesuai Keputusan BPN No 176 / HM / BPN.53.72 / 2013 tentang Pemberian hak milik atas Nama Penggugat dengan SHM (sertifikat hak mili) No 3236<br /> <br /> “Dalam perkara sebelumnya, gugatan para tergugat yang dulu sebagai para penggugat dalam Perkara No 35 / Pdt.G/ 2013/ PN.Kupang menyatakan bahwa sebagian dari tanah sebagaimana gambar tanah sengketa antara Carolina Hetmina lawan Fini Isa Bistolen alias Frans Hetmina yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu pada tanggal 24 Februari 1958 telah di eksekusi berdasarkan Surat Sita Eksekutorial pada tanggal 25 Juli 1959 yaitu tanah dalam gugatan,” ujar Apry<br /> <br /> Apriady menceritakan. Bidang I (pertama) berupa tanah kering terletak di Rt/Rw 009/04 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan Batas-batas, Utara berbatasan dengan tanah milik Thomas Lapenangga. Sedangkan sebesalh Selatan berbatasan dengan Jln Sukun. Dan sebelaah Timur berbatasan dengan Jalan Gang Tabelak dan tanah para Penggugat yang dikuasai oleh Marsen Tanaem, Melky Goeslaw Mata Titu, Alfonsus Foni, dan tanah  milik  Filmon Paut dan Timotius Nenotek. Sementara sebelah Barat berbatasan dengan tanah Para Penggugat yang sekarang di kuasai oleh Yakobus Siki, Tonci Foni, Bernat Trunay, antonia Nakbena Lay, Cornelis Tola dan Laazar Tabelak.<br /> <br /> Masih lanjut Apriady. Bidang II (dua) berupa tanah sawah kurang lebih seluas 2.500 M2 di Rt 08/Rw 03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan selokan dan tanah milik Penggugat I, tanah milik Penggugat XVI Thomas Lapenangga. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ebiet Thobias Tabelak. Dan sebelah Timur berbatasan dengan selokan dan tanah milik Penggugat I Laazar Tabelak. Sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat XII Soleman Lapenangga<br /> <br /> Para tergugat yang dulunya penggugat mengklaim, bahwa tanah diatas sesuai Bidang I dan Bidang II, disebut sebagai tanah sengketa adalah sah milik dari Carolina Hetmina (almarhum) sebagaimana Putusan dalam perkara Perdata No 74 / 1958 / Pdt, tanggal 24 Februari 1958 halaman 1 poin IV, dan gambar tanah sengketa antara Carolina Hetmina lawan Fini Is Bistolen alias Frans Hetmina yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngolu pada tanggal 25 Juli 1959 serta surat sita Eksekusi pada tanggal 25 JULI 1959<br /> <br /> “Dalam bidang I tidak di sebutkan berapa luas tanah dan batas tanah. Sedangkan tanah kering tersebut terletak di Rt 09/Rw 04 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Dalam bidang II berupa tanah sawah seluas kurang lebih 2.500 M2 terletak di Rt 08 /Rw 03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Aneh kan,” pungkas Apry<br /> <br /> Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah yang terletak di Kelurahan Oepura, letak tanah di Rt 007/Rw 04 dengan luas 2.819 M2 sesuai dengan SHM No 3236 yang dikeluarkan oleh BPN, dan atas pengakuan para tergugat. <br /> <br /> “Sangat jauh berbeda mengenai Rt/Rw dan juga luas tanah, dan dalam hal ini perlu di buktikan letak tanah sesungguhnya dan turut tergugat (BPN) sebagai instansi yang berwenang atas hal tersebut harus bisa menunjukkan yang sesungguhnya letak tanah yang dimaksud. Sebab jauh berbeda antara Rt/Rw, berbeda luas, berbeda batas-batas tanah dengan tanah milik Penggugat, namun nyatanya dalam fakta, bahwa tanah yang di tempati oleh penggugat di klaim milik para penggugat,” kata Apri<br /> <br /> Itulah sebabnya, Tim Kuasa Hukum penggugat (Kalle Lisnahan) perlu di buktikan kembali keabsahan tanah milik para Tergugat. Apakah benar, tanah yang di tempati oleh penggugat yang sekarang sebagai tergugat adalah tanah milik para Tergugat?. Para tergugat yang dahulu sebagai para penggugat dalam gugatan No 35 /Pdt.G/ 2013/ PN/Kupang, yang dalam gugatannya tidak bisa membuktikan alas Hak kepemilikan atas tanah yang di klaim milik Carolina Hetmina, dan juga diklaim oleh para tergugat sebagai ahli waris Carolina Hetmina. <br /> <br /> “Akibat putusan atas Perkara No 35 /Pdt.G/ 2013/ PN-Kpg yang di ajukan oleh para tergugat yang dahlu sebagai para pengugat, dimenangkan oleh para tergugat. Dalam Amar Putusan pada point 5 tertulis, “Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas tanah sengketa baik Bidang I maupun Bidang II atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap”. Dan Point 6 tertulis, “Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera meninggalkan tanah sengketa baik Bidang I maupun Bidang II dengan mengosongkan serta menyerahkannya kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Carolina Hetmina (Almarhum) sebagai pemilik yang sah tanpa syarat apapun bila perlu dengan menggunakan bantuan aparat penegak hukum”,” ujar Apri, membacakan Amar Putusan Perkara No 35 /Pdt.G/ 2013/ PN-Kpg<br /> <br /> Tim Kuasa Hukum penggugatpun mempertaanyakaan dalam memori gugatannya. Apabila pada point 5 adalah benar, maka dimanakah letak tanah yang sebenarnya yang diklaim para tergugat dalam Bidang I dan Bidang II?. Dan pada point 6 diatas, mengakibatkan Penggugat terusir dari rumahnya sendiri yang berdiri diatas tanah yang diklaim oleh Para Tergugat.<br /> <br /> Padahal, menurut Tim Kuasa Hukum penggugat, bshes tergugst ysng dshullu debagai penggugat merupakan pemilik sah atas tanah yang berada di Kelurahan Oepura, Letak Tanah di Rt 007/Rw 04 sesuai dengan SHM No 3236.<br /> <br /> “Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan perintah Eksekusi atas Putusan No 35 / Pdt.G/ 2013/ PN-Kpd tertanggal 17 November 2016, yang memberikan dampak kerugian kepada Penggugat, yaitu terusir dari Rumahnya Sendiri, tidak bisa menggunakan tanahnya sendiri. Dan bahkan tidak bisa melakukan perbuatan hukum atas tanahnya sendiri, sehingga dalam hal ini turut tergugat perlu menjelaskan secara nyata letak tanah tersebut, apakah tanah penggugat sesuai SHM No 3236 atas nama Penggugat merupakan tanah yang di klaim milik Para Tergugat?.” (Jen/T1m)

News Perdata Regional Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus, Ada Apa? (II)

Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH “Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, Y.Teddy Windia...

»

Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus Ada Apa?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-bNKKDkuYCYY/XpzmohBrFjI/AAAAAAABHa4/uMaW2ilBo3AQwMh5gULf8YGXZvhW4of1ACLcBGAsYHQ/s1600/IMG587293492018.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="900" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-bNKKDkuYCYY/XpzmohBrFjI/AAAAAAABHa4/uMaW2ilBo3AQwMh5gULf8YGXZvhW4of1ACLcBGAsYHQ/s640/IMG587293492018.jpg" width="360" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> “<span style="font-size: large;">Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg Tak Mau Dikonfirmasi”</span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Nyata tapi aneh”. Kalimat inilah yang dilontarkan oleh tiga pengacara Surabaya, yaitu Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Ariady Eliwitopo Sitinjak, SH dan Patni Ladiarto Palonda S.H selaku kuasa hukum Henderina Kalle -  Lisnahan (70) warga Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai penggugat dalam perkara gugatan Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, yang sudah diputus oleh Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kupang pada tanggal 23 Maret 2020 sementara agenda persidangan masih tahap Mediasi pada tanggal 28 Oktober 2019 (Sidang Pertama kalinya)<br /><br />“Kami selaku Kuasa Hukum penggugat dalam perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg disidangkan pertamakali di Pengadilan Negeri (PN) Kupang pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Ketua Majelis Hakim Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota yaitu Ikrarniekha El,ayawati Fau, SH., MH dan Fransiska Dan Paula Nino, SH., MH serta PanitraPengganti (PP) Wilhemina Era, SH” kata Apriady mengawali ceritanya<br /><br />Lebih lanjut Apriady menjelaskan, Persidangan Kedua berlangsung pada tanggal 25 November 2019, persidangan di buka oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri pihak penggugat dan tergugat. Kehadiran tergugat di kuasakan oleh Ebiet Tabelak, anak dari Lazaar Tabelak selaku tergugat I dengan menggunakan Penetapan No 15 tahun 2019 yaitu Permohonan. Sedangkan penerima Kuasa tergugat 11 sampai Tergugat 16 yaitu Ellen Sandra Irene Kause – Tabelak yang menggunakan Kop Surat Advokat Ellen Tabelak.<br /><br />“Kami keberatan atas Kuasa Insidentil Tergugat 1, Tergugat 3 sampai tergugat 10 dan tergugat 17 dengan menggunakan dasar Penetapan No 15 tahun 2019. Keberatan kami karena Kuasa Insidentil hanya bisa dipakai sekali dan bukan di pakai dari awal sampai akhir proses Persidangan. Namun keberatan kami ditolak,” ujar Apri.<br /><br />Apriady mengungkapkan, setelah keberatannya ditolak oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 25 November 2019 terkait Kuasa Insidentil tergugat 1, 3 sampai 10 dan tergugat 17, dan sore harinya sekira pukul 15.00 WIT dilanjutkan dengan Mediasi<br /><br />“Tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 3 sore waktu setempat, sidang dilanjutkan dengan Mediasi. Hakim Mediatornya adalah Fransiskus. PP-nya (Panitra Pengganti) tidak ikut mendampingi Hakim Mediator hingga Mediasi di tunda tanpa dihadiri Kuasa ari Tergugat 11 sampai  dengan Tergugat 16,” jelas Apri<br /><br />Persidangan Ketiga, lanjut Apriady, pada tanggal 9 Desember 2019. Saat itu dihadiri kuasa hukum penggugat maupun penggugat (Prinsipal). Sedangkan pihak tergugat hadir tapi hanya Satu Prinsipal, yaitu Thomas Lapenangga<br /><br />“Pada saat Sidang Mediasi, Panitera Pengganti juga tidak ikut mendampingi Hakim Mediator pada saat sidang Mediasi,” ungkap Apri<br /><br />Lebih lanjut Apriady menjelaskan, bahwa persidangan Keempat pada tanggal 9 Januari 2020 yang dihadiri pihak penggugat termasuk Prinsipal. Sedangkan pihak tergugat hanya dihadiri 1 Prinsipal yaitu Thomas Lapenangga<br /><br />“Karenakan tidak lengkapnya Prinsipal tergugat, maka Persidangan Mediasi pun ditunda lagi, dan Panitera Pengganti juga tidak ikut mendampingi Hakim Mediator pada saat itu,” ujarnya<br /><br />Sidang Mediasipun berlanjut untuk yang Kelimakalinya, yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 yang dihadiri oleh pihak penggugat termasuk Prinsipal. Sementara pihak tergugat tidak semuanya hadir. <br /><br />Anehnya, Sidang Mediasi dalam perkara gugatan Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg belum lanjut setelah tanggal 20 Januari 2020 namun Majelis Hakim PN Kupang sudah memutus perekara tersebut pada tanggal 23 Maret 2020 tanpa dihadiri pihak penggugat termasuk Prinsipalnya maupun pihak tergugat.<br /><br />“Sekitar tanggal 2 April 2020, kami mendapat informasi dari Anaknya Klien Kami yaitu Jhondry yang menyampaikan bahwa perkara mamanya sudah di putus tanggal 23 Maret 2020 oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan Putusan tidak dapat di terima ( NO ),” ujar Apri<br /><br />Atas informasi tersebut, Tim Kuasa Hukum Penggugat yakni Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Ariady Eliwitopo Sitinjak, SH berangkat dari Surabaya menuju PN Kupang untuk menanyakan kepastian. Hasilnya memang sudah diputus<br /><br />“Setelah kami cek di SIPP Pengadilan Negeri Kupang, ternyata benar bahwa Perkara No 239 / Pdt.G / 2019 / PN.KPG telah di putus tanggal 23 Maret 2020 oleh Pengadilan Negeri Kupang. Tanggal 6 April 2020, kami selaku Kuasa Hukum dari Ibu Henderina Kalle –Lisnahan datang ke Pengadilan Negeri Kupang sekitar Jam 10.15 WIT untuk meminta Salinan Putusan No 239/Pdt.G/2019/PN.KPG, dan oleh Pihak Pengadilan kami menerima Salinan Putusan tersebut yang telah di legas (stempel) Pengadilan Negeri Kupang,” ungkap Apri<br /><br />Apriady melanjutkan, sekitar pukul 13.00 WIT, Tim Kuasa Hukum penggugat menemui Humas PN Kupang sekaligus selaku Hakim Mediator yakni  Fransiskus W. Mamo, S.H, M.H dan menjelaskan tentang putusan perkara No 239/Pdt,G/2019/PN.KPG<br /><br />“Kami menceritakan bahwa kami telah menelepon Ketua Majelis Hakimnya, yaitu Pak Teddy. Kata Pak Teddy saat itu memang benar telah di putus dan itupun karena atensi Pimpinan...<br />Karena mendengar bahasa adanya atensi Pimpinan, maka Pak Fransiskus selaku Humas sangat kaget, dan mengatakan bahwa Pimpinan kami tidak pernah intervensi atas Perkara, kalau memang benar ada bahasa seperti itu, saya akan hubungi Pak Ketua,” kata Apri menirukan<br /><br />Masih menurut Apriady, pada tanggal 6 April 2020 sekitar jam 15.00 WIT , Kuasa Hukum penggugat dari Henderina Kalle –Lisnahan di undang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang yaitu Dju Johnson Mira Mangangi, SH., MH untuk bertemu di lantai 2 gedung PN Kupang<br /><br />“Saat itu secara spontan Ketua PN Kupang memanggil Ketua Majelis Hakim yang menangani  Perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN.KPG yaitu Pak Teddy, Ahli IT, Humas, Juru Sita, Panitera Pengganti. Dan Ketua PN Kupang menanyakan ke Pak Teddy, “maksud Saudara yang di bilang atensi Pimpinan itu Siapa” tanya Pak Ketua PN saat itu. Dan dijawab Pak Teddy yaitu Wakil Ketua (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang),” kata Apriady menurukan<br /><br />Karena merasa ada keanehan sejak awal, Tim Penasehat Hukum Penggugapun membuat laporan untuk yang Keduakalinya ke Badan Pengawasan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI termasuk ke KPK (Komisi Pemberaantasan Korupsi) RI.<br /><br />“Ini laporan kami yang kedua. Yang pertama pada tanggal 27 Januari 2020. Namun tidak ada tanggapan dari MA maupun KY. Sehingga kami membuat laporan untuk yang keduakalinya,” ujar Apriady. <br /><br />Terkait apa yang dijelaskan Apriady, berikorupsi.co menghubungi Hakim Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum dengan mengirim pesan melalui Nomor WhastApp 08122561XXXX untuk mengkonfirmasi terkait hal tersebut diatas, namun tak mau menanggapinya. (Tim/*)</div>

News Perdata Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus Ada Apa?

“ Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg Tak ...

»

Proyek Kapal Perang SSV Fhilipina, “Menyeret” 3 Pejabat PT PAL Ke Pengandailan Tipikor

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-nVi2PXpm6jM/WZH5ijFx27I/AAAAAAAALRE/W2s3sIiDfhADItYG0YrD8FXqWYD4dvTngCLcBGAs/s1600/IMG20170814121641.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://1.bp.blogspot.com/-nVi2PXpm6jM/WZH5ijFx27I/AAAAAAAALRE/W2s3sIiDfhADItYG0YrD8FXqWYD4dvTngCLcBGAs/s1600/IMG20170814121641.jpg" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;"> </span></b><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Proyek pembangunan kapal perang SSV (Strategic Sealift Vessel) Fhilipina yang dikerjakan oleh PT PAL pada tahun 2013 lalu, setelah melalui proses tender dengan nilai kontrak sebesar US 86,987,832,5 Dollar Amerika Serikat, “menyeret” 3 pejabat PT PAL ke Pengadilan Tipikor Surabaya, untuk diadili pada Senin, 14 Agustus 2017<br /><br />Ketiaga pejabat PT Penataran Angkatan Laut (PAL) ini adalah, M.Firmansyah Arifin (Direktur Utama PT PAL), Saiful Anwar (Direktur Desain dan Teknologi dan merangkap Direktur Keuangan PT PAL) dan Arif Cahyana (General Keuangan PT PAL)<br /><br />Sidang yang berlangsung dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK, Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri, di Ketuai Majelis Hakim Tahsin SH., MH, dengan dibantu 2 anggota Majelis Hakim yakni, DR. Lufsiana dan DR. Andriano untuk mengadili Ketiga terdakwa, dengan masing-masing perkara terpisah.<br /><br />Sementara terdakwa Firmansyah Arifin dan terdakwa Saiful Anwar didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya diantaranya, Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto dan Wira. Terdakwa Arif Cahyana didampingi PH-nya Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto, semuanya dari kantor Susilo di Jakarta.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;"> </span></b>JPU KPK menyatakan bahwa, terdakwa Firmansyah Arifin, menjabat Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) sejak tahun 2012, berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT PAL, di luar rapat umum pemegang saham Nomor: KEP-66/MBU/2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi perusahaan perseroan PT PAL Indonesia, tanggal 8 Pebruari 2012<br /><br />Selain terdakwa yang diangkat menjadi Dirut PT PAL tahun 2012, susuanan Direksi PT PAL berdasarkan Surat Nomor: KEP-66/MBU/2012 tanggal 8 Pebruari 2012, tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi perusahaan perseroan PT PAL Indonesia, yakni, Etti Soewardani, Direktur SDM dan Umum,; Edy Widarto, Direktur Produksi,; Imam Sulistyanto, Direktur Keuangan,; Eko Prasetianto, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha dan Saiful Anwar, Direktur Desain dan Teknologi sekaligus Direktur Keuangan PT PAL.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK menyatakan bahwa, perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi yang berkelanjutan. Sebagai “imbalan” atas perbuatan terdakwa, JPUK KPK pun menjerat Firmansyah Arifin, dengan pasal berlapis yakni, pasal 12 b  atau pasal 12 B (1) Undang-Undang Korupsi.<br /><br />“Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b  atau pasal 12 huruf B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junckto pasal 64 ayat KUHP” ucap JPU KPK</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebelumnya. JPU KPK  menyatakan bahwa, setelah resmi menjabat ornag nomor Satu di Perusahaan plat merah itu, terdakwa, kemudian memimpin rapat Dewan Direksi yang dihadiri antara lain, Etti Soeardani, Edy Widarto, Imam Sulistyanto, Eko Prasetianto dan Saiful Anwar. Dari hasil rapat tersebut diperoleh kesepakatan, untuk melakukan perubahan Program Kerja PT PAL Indonesia dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP), yang diimplementasikan dalam rencana kegiatan dan anggaran perusahaan (RKAP) yaitu, PT PAL Indonesia, tidak hanya menerima pesanan kapal komersial, tetapi juga menerima pesanan kapal-kapal pertahanan dari luar negeri</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menindaklanjuti hasil rapat Dewan Direksi tersebut, untuk kegiatan marketing PT PAL Indonesia, sebelumnya telah menunjuk Ashanti Sales Incorporation, yang merupakan perusahaan Filipina, menjadi sales agent untuk membantu penjualan kapal OPV (Offshore Pratrol Vesse) dan SS V (Strategic sealift vessel) produksi PT PAL Persero Indonesia kepada Pemerintah Filipina, berdasarkan agency agreement Nomor: B/19/ 10000/V/2011 tanggal 9 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Hari Susanto, selaku Direktur Utama PT Pal Indonesia dengan Liliosa L Saavedra, selaku Chief Executive Officer (CEO) Ashanti Sales Incorporation<br /><br />Pada tahun 2012, dalam rangka mendapatkan pesanan kapal pertahanan dari luar negeri, terdakwa Firmansyah Arifin bersama Tim pemasaran PT PAL, melakukan kegiatan promosi ke Philippine, guna mempromosikan hasil produksi PT PAL berupa kapal SSV dan kapal Cepat Rudal (KCR) 60. Usaha terdakwa pun berhasil. Buktinya, pemerintah Filipina tertarik, dan meminta agar PT PAL mengikuti lelang pengadaan kapal SSV. <br /><br />Dari situ, kemudian terdakwa Firmansyah Arifin, melakukan pertemuan informal dengan Eko Prasetyanto, Saiful Anwar dan Imam Sulistyanto, untuk membicarakan agreement agency yang pernah ditandatangani oleh Direksi sebelumnya, terkait penunjukkan Ashanti Sales Incorporation, sebagai sales agent PT PAL untuk membantu mendapatkan proyek pembangunan kapal dari pemerintah Filipina. Pada hal, Agency Agreement tersebut telah berakhir pada tanggal 9 Mei 2012.<br /><br />Pada tanggal 30 Agustus 2012, berdasarkan kesepakatan seluruh Direksi PT PAL, terdakwa Firmansyah Arifin, selaku Dirut PT PAL, memperbaharui perjanjian kerjasama PT PAL dengan Ashanti Sales Incorporation dengan Agency Agreement Nomor:SPER/38/10000/VIII/2012, yang ditandatanganinya bersama Liliosa L Saavedra selaku CEO Ashanti Sales Incorporation, yang menunjuk kembali Ashanti Sales Incorporation sebagai agen yang akan membantu PT PAL untuk mendapatkan proyek pembangunan kapal SSV pada pemerintah Filipina dengan fee agent akan ditetapkan sebelum harga penawaran dimasukkan ke DND Philippine dan Agency Agreement tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015.<br /><br />Pada awal tahun 2013, Eko prsetyanto dan Agus Budianto, selaku Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran PT PAL Indonesia, mendapat informasi dari Kirana Kotama selaku perwakilan Ashanti Sales Incorporation di Indonesia, bahwa pemerintah Filipina akan memulai pengadaan proyek kapal SSV. Atas informasi tersebut, Agus Budianto bersama Jumarma, selaku Kadep proposal proyek kapal dan Tim pemasaran PT PAL, segera mempersiapkan dokumen-dokumen Teknis, serta perhitungan cost structure kapal SSV, sebagai dasar harga penawaran kepada DND Filipina.<br /><br />Setelah perhitungan cost structure yang dilakukan oleh Agus Budianto dan Jumarma selesai, maka diperoleh harga kapal yang tercantum dalam Price Estimation SSV Philippine Navy adalah, sebesar USD 43,262,556 dengan perhitungan fee agen sebesar 2,5% dari harga penawaran, yang mana besaran fee agen tersebut, ditentukan berdasarkan fee agen pada proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL Indonesia sebelumnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-tAWqBhP7eLE/WZH6aWQ7eaI/AAAAAAAALRM/oITK9_vo0gM0biM4rMGIJ4cj65epA1QrwCLcBGAs/s1600/IMG_20170814_154341.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="661" data-original-width="550" src="https://1.bp.blogspot.com/-tAWqBhP7eLE/WZH6aWQ7eaI/AAAAAAAALRM/oITK9_vo0gM0biM4rMGIJ4cj65epA1QrwCLcBGAs/s1600/IMG_20170814_154341.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 5 Agustus 2013, Direksi PT PAL mengadakan rapat yang dihadiri oleh, terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Eko Prasetyanto dan Agus Budianto yang hasilnya, menyetujui perhitungan Cost Structure yang tercantum dalam Price Sstimation Philipinas Navy tersebut.<br /><br />Pada Juli 2013, berdasarkan rapat Direksi, PT PAL mengikuti tender pembangunan kapal SSV Philippine, dan yang bertanggung jawab dalam proses tender SSV adalah Agus Budianto, selaku Pemasaran PT PAL. Sedangkan Saiful Anwar, selaku Direktur Desain dan Teknologi bersama dengan Gonot Hendrasmono, Kadiv Desain menyiapkan desain SSV untuk keperluan tender. <br /><br />Pada tanggal 29 Agustus 2013, Agus Budianto mengajukan dokumen penawaran 2 unit kapal SSV kepada DND Philippine, dengan harga penawaran per kapal sebesar USD 43,262,556 dollar. Pada akhir Oktober 2013, pengadaan DND Philippine (Bid and Award Comite DND Philippine), yang dihadiri Lilioasa L Saavedra dan Kirana Kotama, melakukan Asesmen ke PT PAL di Surabaya, dalam rangka melaksanakan tahapan post qualification untuk menilai fasilitas dan kemampuan PT PAL Indonesia, sesuai dokumen penawarannya.<br /><br />Ibarat menyelam sambil minun air, itulah yang dilakukan oleh Lilioasa L Saavedra dan Kirana Kotama untuk menemui menemui Joko Sutejo, Staf ahli Direktur PT PAL dan Eko Prasetyanto di kantor PT PAL. Dalam pertemuan tersebut,  Lilioasa L Saavedra minta fee agen untuk Ashanti Sales Incorporation sebesar 4% dari nilai kontrak pembangunan Kapal SSV PT PAL, dan meminta agar hal itu segera dituangkan dalam perjanjian. Karena Joko Sutejo dan Eko prastyanto merasa keberatan, Lilioasa L Saavedra menurunkan menjadi 3,5 persen. Eke Prasetyanto pun berjanji akan menyampaikan permintaan Lilioasa L Saavedra kepada Direksi.<br /><br />Pada tanggal 13 Desember 2013, Eko Prasetyanto menerima E-mail dari Ashanti Sales Incorporation yang berisi, draft Agreement yang mencantumkan jumlah fee agen untuk Ashanti Sales Incorporation sebesar 4% dari nilai kontrak, kemudian Eko prasetyanto meneruskan email tersebut kepada Imam Sulistyanto. <br /><br />Pada Desember 2013, atas permintaan fee agen oleh Ashanti Sales Incorporation tersebut, dilakukanlah rapat Dewan Direksi di kantor PT PAL di Surabaya, yang dihadiri, terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Edy Widarto, Etty Soewardani, Imam Sulistyanto, Eko Prasetyanto, Arif Cahyana. <br /><br />Anehnya, rapat Dewan Direksi PT PAL itu ternyata untuk membahas “rejeki” alias uang cash back yang akan diperoleh dari Ashanti Sales Incorporation melalui Kirana Kotama. Sebab, fee agen untuk Ashanti Sales Incorporation hanya sebesar 3,5 persen dari 4,75 persen. Sedangkan sisanya sebesar 1,25 persen, menjadi cash back untuk pribadi anggota Direksi PT PAL.<br /><br />Hebatnya, setelah rapat Dewan Direksi selesai, pada malam harinya, terdakwa Saiful Anwar, Widarto, Imam Sulistyanto dan Eko Prasetyanto, melakukan pertemuan dengan Kirana Kotama di Resto Nine, Jalan Mayjen Sungkono, No 83 Surabaya. Dalam pertemuan itu, terdakwa Firmansyah Arifin, menyampaikan kepada Kirana Kotama, hasil kesepakatan rapat Dewan Direksi PT PAL, mengenai persentase agen untuk Ashanti Sales Incorporation. Dan Kirana Kotama pun menyetujuinya termasuk cash back yang harus dibayarkan oleh Ashanti Sales Incorporation, dan akan menyampaikan kepada Liliosa L Saavedra, selaku CEO Ashanti sales Incorporation<br /><br />Pada tanggal 23 Januari 2014, terdakwa selaku Direktur Utama PT PAL, dan Liliosa L Saavedra selaku CEO Ashanti sales Incorporation, menandatangani amandemen agreement agency agreement Nomor: SPER/38/10000/VIII/2012 yang menyatakan, fee agen untuk Ashanti sales Incorporation sebesar 4,75% dari nilai kontrak pembangunan kapal SSV antara PT PAL Indonesia dengan pemerintah Filipina. <br /><br />Setelah PT PAL dinyatakan sebagai pemenang, kemudian pada tanggal 7 Maret 2014, dilakukan penandatanganan kontrak pembangunan 2 unit kapal SSV, dengan nilai kontrak sebesar USD 86,987,832,5 antara terdakwa Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT PAL, dan Hon Voltaire T  Gazmin, selaku sekretaris DND Philippine. Kemudian, pada tanggal 17 Maret 2014, DND Philippine melalui Hon Voltaire T  Gazmin, menerbitkan Notice To Proceed yaitu, surat permintaan agar pekerjaan kapal oleh PT PAL dapat dimulai selama 36 bulan, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan 13 Mei 2017.<br /><br />Pada tanggal 18 Juni 2014, permintaan pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan 2 unit Kapan SSV sebesar 15% kepada DND Filipina, melalui surat Nomor 972/64000/VI/2014 yang ditandatangani oleh Arif Cahyana, kemudian pembayaran uang muka tersebut direalisasikan oleh di pemerintah Filipina pada tanggal 16 juni 2014, dalam dua tahap masing-masing sejumlah USD 6.532.8888,87 ke rekening BRI Cabang Rajawali Surabaya, Nomor 20172.0 2.000055.30.5 atas nama PT PAL Persero Indonesia<br /><br />Setelah PT PAL menerima pembayaran uang muka dari DND Philippine, pada tanggal 31 Juli 2014,  Ashanti sales Incorporation minta PT PAL membayarkan fee agen termin I melalui rekening atas nama PT Perusa, dengan Nomor 065-0000412013 pada Development Bank of Sungapura (DBS bank).  <br /><br />Dan pada tanggal 3 September 2014, atas persetujuan terdakwa dan Direksi lainnya, Arif Cahyana melakukan pembayaran fee agen, kepada Ashanti sales Incorporation dengan cara mentransfer uang sejumlah USD19,788.31 dari rekening BRI Nomor 0172 020000057307 atas nama PT PAL ke rekening PT Perusa di DBS Bank<br /><br />Pada Januari 2015, terdakwa Firmansyah Arifin meminta Imam Sulistianto menemui Kirana Kotama di Jakarta untuk mengambil uang cash back termin pertama dari fee agne yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty sales, sebagaimana yang telah disepakati. Kemudian, Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Lobby Eka Hospital BSD, Central Business District Lot, IX BSD, Serpong Kota Tangerang Selatan. Kirana Kotama pun menyerahkan bingkisan goody bag berisi uang sejumlah USD 163,102.19 kepada Imam Sulistyanto. Oleh Imam Sulis diserahkan kepada Eko Prasetyanto untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa Firmansyah Arifin. Pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV selesai dan telah diserahkan kepada pemerintah Philippine.<br /><br />Pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL, mengajukan permintaan pembayaran 85% atas pekerjaan pembangunan satu unit kapal SSV sejumlah USD36,029,462,85 kepada DND Philippine, melalui Invoice Nomor 133M160001-M, dan pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Philippine merealisasikan pembayaran tersebut. Pada tanggal 23 Agustus 2016, Ashanty Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin II, melalui rekening atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona, ke rekening United Overseas Bank Limited (UOB) singapura,  dengan nomor 341- 902-189-8.<br /><br />Pada tanggal 14 September 2016, atas persetujuan terdakwa Firmansyah Arifin dan Direksi lainnya, Arif Cahyana melakukan pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales secara bertahap dengan mentransfer uang dari rekening BRI atas nama PT PAL ke rekening UOB Singapore atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona dengan rincian, pertama sebesar US 25.000 dolar, kemudian US380,571,77 dolar, USD 608,914,83, USD 76,114,35 dan USD 200,571,77, namun transfer uang terakhir tersebut ditolak karena ada kesalahan penulisan pada nama pemilik rekening Ashanti Sales Incorporation, dan di transfer ulang oleh Arif Cahyana pada tanggal 13 Maret 2017. <br /><br />Atas pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales, terdakwa Firmansyah Arifin kembali mengingatkan Ari Cahyani dan Saipul Anwar, mengenai adanya Cash Back sebesar 1,25% yang harus dibayarkan oleh Ashanty sales Incorporation.<br /><br />Pada Maret 2017, terdakwa Firmansyah Arifin menyarankan Arif Cahya untuk menemui Kirana Kotama di Gedung BRI Tower, Jakarta dan menanyakan cash back sebesar 1,25 persen. Dan Kirana Kotama memberitahukan kepada Ashanty Sales di Filipina, akan menarik uang secara tunai sejumlah US25.000 dolar dari fee agen yang telah diterimanya dari PT PAL, dan akan menyerahkannya kepada Kirana Kotama,  untuk di serahkan kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana. Dan Arif Cahyana pun melaporkan kepada Saiful Anwar.<br /><br />Pada tanggal 8 Maret 2017 Kirana Kotama menghubungi Gatot Suratno, Staf bagian Umum PT Pirusa Sejati, untuk mengambil amplop coklat yang berisi uang di rumahnya di Komplek Tosiga Blok IX D Nomor 7 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Setelah Gatot Suratno mengambil 2 Amplop yang masing-masing berisi uang sejumlah US25.000 Dolar Singapore, kemudaian menyerahkan kepada Elfi Gusliana alias Dede, Staf bagian Keuangan PT perusa Sejati, atas perintah Kirana Kotama.<br /><br />Keesokan harinya, yakni tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama menghubungi Agus Nugraho melalui telepon, meminta agar agar Agus Nugroho menyerahkan uang sejumlah US25.000 dolar Amerika Serikat yang berada di Elfi Gusliana alias Dede kepada Arif Cahyana<br /><br />Pada tanggal 16 Maret 2017 sesuai arahan Kirana utama, Agus Nugroho meminta Elvi Gusliana membuat tanda terima tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata, pada tanggal 17 Maret, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotma kembali menghubungi Agus Nugroho, dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang pada tanggal 30 Maret 2017.<br /><br />Pada tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 09.10 WIB, Arif Cahyana mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, yang memberitahukan bahwa, Ia sudah di Jakata dan akan menemuinya setelah urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai. <br /><br />Arif Cahyana sudah di Jakarta dan akan menemui Agus Nugroho setelah Urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai titik atas informasi tersebut Agus Nugroho segera mengambil satu buah amplop coklat berisi uang sejumlah 25000 dolar dari LP Gusliana alias Dede yang dititipkan oleh Kirana kotama.<br /><br />Kemudian, sekitar pukul 12.00 WIB, mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, akan menemuinya di kantor PT Perusa Sejati, dan Agus Nugroho pun menginformasikan alamat kantor PT Perusa Sejati di MT Square Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta Timur.<br /><br />Setelah Arif Cahyana tiba di kantor PT Perusa Sejati, Agus Nugroho menyerahkan amplop coklat berisi uang sejumlah US25000 Dolar kepada Arif Rayana di ruang rapat lantai 2 PT proses sejati kepada Arif Cahyana. Tak lama kemudian, Arif Cahyana dan Agus Nugroso pun langsung “diringkus” Tim KPK.  <br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK, PH terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan. Sihingga, Majelis Hakim, memerintahkan JPU KPK untuk mengadirkan saksi pada persidangan berikutnya.<br /><br />Kepada <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b>, Gunadi selaku PH terdakwa mengatakan, dakwaan JPU Sudah jelas, sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi.<br /><br />“Baik terdakwa maupun kita, semua sudah jelas, jadi kita langsung pada pokok perkara. Dakwaan JPU dapat kita terima,” ujar Gunadi. <br /><br />Terpisah. JPU KPK Ronald mengatakan bahwa, saksi yang diperiksa dalam perkara ini sebanyak sekitar 100 orang. Namun Ronald mengakui, tidak semua saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. “Saksi yang diperiksa sekitar 100 orang lebih, namun tidak semau kita hadirkan, dipilihlah. Kalau barang bukti, selain uang sebesar US 25.000 Dollar, yang diamankan, ada uang yang disita dari Brangkas PT PAL,” ungkap Ronal.  (Redaksi) </div>

News Tipikor Proyek Kapal Perang SSV Fhilipina, “Menyeret” 3 Pejabat PT PAL Ke Pengandailan Tipikor

  berita korupsi .co – Proyek pembangunan kapal perang SSV (Strategic Sealift Vessel) Fhilipina yang dikerjakan oleh PT PAL pada tahu...

»

Karena Uang Cash Back, 3 Pejabat PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia Diadili

<div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-PDC5_Uqe3yc/WZH4QKh5AoI/AAAAAAAALQ4/5LVvrevG1rg88eNG72KRwYNWMtJtpzRCQCLcBGAs/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-PDC5_Uqe3yc/WZH4QKh5AoI/AAAAAAAALQ4/5LVvrevG1rg88eNG72KRwYNWMtJtpzRCQCLcBGAs/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Gara-gara uang cash back sebesar 1,25 persen dari hasil proyek pembangunan kapal perang SSV Filipina yang dikerjakan oleh PT PAL, 3 pejabat BUMN ini harus meringkuk di penjara dan diadili sebagai terdakwa Korupsi.<br /><br />Ketiganya adalah, M.Firmansyah Arifin (Direktur Utama PT PAL), Saiful Anwar (Direktur Desain dan Teknologi dan merangkap Direktur Keuangan PT PAL) dan Arif Cahyana (General Keuangan PT PAL)<br /><br />Tragisnya, Firnansyah Arifin, Saiful Anwar dan Arif Cahyana, saat ini tak lagi duduk di kursi empuk diruangan ber AC, dan bahkan tidak lagi <br /><br />Sebelum persidangan dimulai, dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor, dengan pengawalan dari Gegana Polda Jatim, terkait Cash Back, Firmansyah Arifin atau lebih akrab dipanggil Arifin, Saiful Anwar (Saiful) dan Arif Cahyana (Arif), kepada<b> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b> mengatakan bahwa, Cash Back tersebut adalah untuk Dana Komando, termasuk uang sebesar US163,102.19, dan Dana Komando sudah lama berlangsung dan tidak ada bukti penyerahan.<br /><br />“Cash Back itu bukan untuk Direksi tetapi untuk Dana Komando, termasuk uang US 163,102.19 Dollar yang sudah diserahkana Komando sudah lama,” kata ketiganya.<br /><br />Saat ditanya istilah Dana Komando dan bukti penyerahan, Arifin, Arif dan Saiful mengatakan bahwa, istilah Dana Komando atau DK adalah dari TNI AL.<br /><br />“Istilah DK itu ya dari mereka,” jawab Firman. “Tidak dikasih bukti dan tidak mau. Ditrasfer pun juga nggak mau, harus kontan. Saya nggak ingat namanya, tetapi diruangan itu ada 4 orang. Ada PNS ada juga TNI,” Arif menimpalin.<br /><br />“Ia seperti apa yang kita jelaskan dalam persidangan kemaren itu, ia seperti itu. Kalau saya, sudah terbuka,” lanjut Saiful.<br /><br />“Cash Back tidak ada sepeserpun untuk Direksi, saya tau. Kalau tidak ada Dana Komando, tidak ada Cash Back dan tidak aka nada kasus ini. Ini akibat ketidak berdayaan kami,” tambah Arif.<br /><br />Dan hari ini, Senin, 14 Agustus 2017, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri, menyeret Ketingayan kehadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin. SH., MH, yang dibantu dengan 2 anggota Majelis Hakim yakni, DR. Lufsiana dan DR. Andriano untuk mengadilinya, dengan masing-masing perkara terpisah.<br /><br />Dalam persidangan, terdakwa Firmansyah Arifin dan terdakwa Saiful Anwar didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya diantaranya, Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto dan Wira. Sementara terdakwa Arif Cahyana didampingi PH-nya Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto, semuanya dari kantor Susilo di Jakarta.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan bahwa, terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwar (disidangkan bersamaan namun perkara terpisah dan Arif Cahyana sidang tersendiri.red) mengetahui atau patut diduga bahwa, perbuatannya bersama-sama dengan Saiful Anwar dan Arif Cahyana, yang telah menerima hadiah berupa uang “cash back” dari Kirana Kotama dan Agus Nugroho, diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena terdakwa Firmansyah Arifin dan Saiful Anwar, telah menyetujui pemberian fee agen, kepada Ashanti Sales Incorporation sebesar 4,75 persen, yang ditunjuk PT PAL Indonesia, sebagai Eksklusif agen untuk memperoleh kontrak pembangunan kapal SSV dari Departement of National Defense of the Republic of Philippine ( DND Philippines), yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Direktur Utama PT PAL dan Saiful Anwar, Direktur Keuanagan.<br /><br />Menurut JPU KPK, selaku penyelenggara negara yang diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6, Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta, bertentangan dengan peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/11/2016 tentang penegakan Citra Badan Usaha Milik Negara<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK menyebutkan bahwa, perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi yang berkelanjutan. Sebagai “imbalan” atas perbuatan terdakwa, JPUK KPK pun menjerat Firmansyah Arifin, dengan pasal berlapis yakni, pasal 12 b  atau pasal 12 B (1) Undang-Undang Korupsi.<br /><br />“Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b  atau pasal 12 huruf B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junckto pasal 64 ayat KUHP” ucap JPU KPK<br /><br />Anehnya, dari surat dakwaan JPU KPK terungkap bahwa, ternyata para Direksi PT PAL akan mendapatkan uang “cash back” sebesar 1,25 persen, dari fee agen Ashanti Sales Incorporation sebesar 4,75 persen, terkait proyek kapal perang SSV (Strategic Sealift Vessel) yang dikerjakan oleh PT PAL untuk pemerintah Filipina. <br /><br />Dari surat dakwaan JPU KPK terungkap pula bahwa, uang Cash Back yang sudah diterima oleh PT PAL adalah sebesar US188,102,19 ribu Dollar, yang terdiri dari, US163,102,19 Dollar sudah diterima oleh PT PAL, pada 2015 oleh Imam Sulistiyanto dari Kirana Kotama, Pemilik PT Perusa Sejati. <br /><br />Dan uang sebesar US25.000 Dollar, diterima pada tanggal 30 Maret 2017, oleh Arif Cahnaya dari Agus Nugroho, Direktur Umum PT Perusa Sejati, sekaligus sebagai “pintu masuk” Ketiga pejabat perusahaan milik negara ini ke jeruji besi yang sudah disediakan oleh KPK bagi para Koruptor.<br /><br />Terkait uang sebesar US163,102,19 Dollar, dalam persidangan sebelumnya dengan terdakwa Agus Nugroho selaku perantara Suap terungkap, bahwa uang US163,102,19 Dollar itu, sudah disetorkan kepada TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap, oleh Imam Sulistiyanto, yang saat itu menjabat sebagai Direktru Keuangan dan Arif Cahyana.<br /><br />“Saya terima dari Imam Sulistyanto, Januari 2015. Januari 2015, saya ditugaskan Direksi untuk menyelesaikan tagihan proyek KCR dan Tug Boat. Saya bertemu dengan Imam Sulistianto di Mabes TNI Cilangkap untuk membayarkan sebagian Dana Komando. Karena uang tunai yang dibawa oleh Imam Susianto bukan dalam mata uang rupiah, pihak Pekas (Pemegang Kas) menolak pembayaran Dana Komando jika tidak dalam mata uang Rupiah. Saya dan Imam Sulistyanto menukarkan uang tersebut ke mata uang rupiah di BRI KCP Cilangkap,  nilainya kurang lebih Rp 2 miliar. Setelah menukarkan uang, saya dan Sulistyanto pergi menuju Pekas TNI AL di Mabes TNI Cilangkap untuk melakukan pembayaran kekurangan Dana Komando.  Saya tidak ingat nama orangnya. Ada 4 orang staf yang bertugas dan selanjutnya disitulah saya menyerahkan uang Dana Komando,” kata Arif Cahyana kepada Majelis Hakim, saat dipersidangan (Jumat, 14 Juli 2017).<br /><br />Dari surat dakwaan JPU KPK, terkait cash back yang sudah diterima PT PAL adalah  cash back termin I. JPU KPK menyatakan, pada Januari 2015, terdakwa Firmansyah Arifin meminta Imam Sulistianto, menemui Kirana Kotama di Jakarta untuk mengambil uang cash back termin pertama dari fee agne yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty sales, sebagaimana yang telah disepakati. <br /><br />Kemudian, lanjut JPU KPK, Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Lobby Eka Hospital BSD, Central Business District Lot, IX BSD, Serpong Kota Tangerang Selatan. Kirana Kotama pun menyerahkan bingkisan goody bag berisi uang sejumlah USD 163,102.19 Dollar, kepada Imam Sulistyanto. Oleh Imam Sulis diserahkan kepada Eko Prasetyanto untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa Firmansyah Arifin. Pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV selesai dan telah diserahkan kepada pemerintah Philippine.<br /><br />Selanjutnya, pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL, mengajukan permintaan pembayaran 85% atas pekerjaan pembangunan satu unit kapal SSV sejumlah USD36,029,462,85 kepada DND Philippine, melalui Invoice Nomor 133M160001-M, dan pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Philippine merealisasikan pembayaran tersebut. Pada tanggal 23 Agustus 2016, Ashanty Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin II, melalui rekening atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona, ke rekening United Overseas Bank Limited (UOB) singapura,  dengan nomor 341- 902-189-8.<br /><br />Dan pada tanggal 14 September 2016, atas persetujuan terdakwa Firmansyah Arifin dan Direksi lainnya, Arif Cahyana melakukan pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales secara bertahap dengan mentransfer uang dari rekening BRI atas nama PT PAL ke rekening UOB Singapore atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona dengan rincian, pertama sebesar US 25.000 dolar, kemudian US380,571,77 dolar, USD 608,914,83, USD 76,114,35 dan USD 200,571,77, namun transfer uang terakhir tersebut ditolak karena ada kesalahan penulisan pada nama pemilik rekening Ashanti Sales Incorporation, dan di transfer ulang oleh Arif Cahyana pada tanggal 13 Maret 2017. <br /><br />Atas pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales, terdakwa Firmansyah Arifin kembali mengingatkan Ari Cahyani dan Saipul Anwar, mengenai adanya Cash Back sebesar 1,25% yang harus dibayarkan oleh Ashanty sales Incorporation.<br /><br />Pada Maret 2017, terdakwa Firmansyah Arifin menyarankan Arif Cahya untuk menemui Kirana Kotama di Gedung BRI Tower, Jakarta dan menanyakan cash back sebesar 1,25 persen. Dan Kirana Kotama memberitahukan kepada Ashanty Sales di Filipina, akan menarik uang secara tunai sejumlah US25.000 dolar dari fee agen yang telah diterimanya dari PT PAL, dan akan menyerahkannya kepada Kirana Kotama,  untuk di serahkan kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana. Dan Arif Cahyana pun melaporkan kepada Saiful Anwar.<br /><br />Pada tanggal 8 Maret 2017 Kirana Kotama menghubungi Gatot Suratno, Staf bagian Umum PT Pirusa Sejati, untuk mengambil amplop coklat yang berisi uang di rumahnya di Komplek Tosiga Blok IX D Nomor 7 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Setelah Gatot Suratno mengambil 2 Amplop yang masing-masing berisi uang sejumlah US25.000 Dolar Singapore, kemudaian menyerahkan kepada Elfi Gusliana alias Dede, Staf bagian Keuangan PT perusa Sejati, atas perintah Kirana Kotama.<br /><br />Keesokan harinya, yakni tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama menghubungi Agus Nugraho melalui telepon, meminta agar agar Agus Nugroho menyerahkan uang sejumlah US25.000 dolar Amerika Serikat yang berada di Elfi Gusliana alias Dede kepada Arif Cahyana<br /><br />Pada tanggal 16 Maret 2017 sesuai arahan Kirana utama, Agus Nugroho meminta Elvi Gusliana membuat tanda terima tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata, pada tanggal 17 Maret, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotma kembali menghubungi Agus Nugroho, dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang pada tanggal 30 Maret 2017.<br /><br />Pada tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 09.10 WIB, Arif Cahyana mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, yang memberitahukan bahwa, Ia sudah di Jakata dan akan menemuinya setelah urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai. <br /><br />Arif Cahyana sudah di Jakarta dan akan menemui Agus Nugroho setelah Urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai titik atas informasi tersebut Agus Nugroho segera mengambil satu buah amplop coklat berisi uang sejumlah US25.000 dolar dari Elfi Gusliana alias Dede yang dititipkan oleh Kirana kotama.<br /><br />Sekitar pukul 12.00 WIB dihari yang sama, Arif Cahyana mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, mengabarkan akan menemuinya di kantor PT Perusa Sejati, dan Agus Nugroho pun menginformasikan alamat kantor PT Perusa Sejati di MT Square Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta Timur.<br /><br />Setelah Arif Cahyana tiba di kantor PT Perusa Sejati, kedaunya bertemu di ruang rapat lantai 2, dan Agus Nugroho kemudian menyerahkan amplop coklat berisi uang sejumlah US25.000 Dolar. Sebelum uang tersebut tiba dikantor PT PAL, Kedaunya langsung diringkus KPK.<br /> </div> tidur nyeyak di atas Spring Bed, melainkan tidur dibalik jeruji besi alias penjara, dan saat ini, duduk dikursi pesakitan dengan “menyandang gelar” terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.<br /> <div style="text-align: justify;"> Kepada <b>berita<span style="color: red;">korupsi.co</span></b>, Gunadi selaku PH terdakwa mengatakan, dakwaan JPU Sudah jelas, sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi.<br /><br />“Baik terdakwa maupun kita, semua sudah jelas, jadi kita langsung pada pokok perkara. Dakwaan JPU dapat kita terima,” ujar Gunadi. <br /><br />Terpisah. JPU KPK Ronald mengatakan bahwa, saksi yang diperiksa dalam perkara ini sebanyak sekitar 100 orang. Namun Ronald mengakui, tidak semua saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. “Saksi yang diperiksa sekitar 100 orang lebih, namun tidak semau kita hadirkan, dipilihlah. Kalau barang bukti, selain uang sebesar US 25.000 Dollar, yang diamankan, ada uang yang disita dari Brangkas PT PAL,” ungkap Ronal.  (Redaksi) </div>

News Tipikor Karena Uang Cash Back, 3 Pejabat PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia Diadili

berita korupsi .co – Gara-gara uang cash back sebesar 1,25 persen dari hasil proyek pembangunan kapal perang SSV Filipina yang dikerja...

»

Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Di Vonis 6.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam kasus yang sama, pada tahun 2020, Empat Terdakkwa sudah di Vonis, yaitu Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT. Maksi Solusi Enjinering (Bebas); Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK/PA (4 tahun penjara); Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana (6 tahun penjara) dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan (5 tahun penjara). "Adakah yang terselamtakan?"#</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-mxiAb8nGWmo/YUnpXBLeCOI/AAAAAAABpOo/GJusJn8ei-ki1_jXE5FdEont92Oa4NLPQCLcBGAsYHQ/s1168/IMG_20210921_150434.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1168" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-mxiAb8nGWmo/YUnpXBLeCOI/AAAAAAABpOo/GJusJn8ei-ki1_jXE5FdEont92Oa4NLPQCLcBGAsYHQ/w640-h360/IMG_20210921_150434.jpg" width="640" /></a></div>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 21 September 2021) menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Agus Salim selaku Direktur PT Ditaputri Warnawa, dan Terdakwa Muhammad Hadi Sakti selaku Kuasa Direktur PT Ditaputri Warnawa (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 tahun dan 6 bulan denda masing-masing sebesar Rp300 juta Subsidair pidana kurungan selama 1 bulan tanpa membayar Uang Pengganti (UP) karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pekerjaan proyek pembangunan Pasar Manggisan Kabupaten Jember Tahun 2018 yang menelan anggaran sejumlah Rp80.014.300.000 dan merugikan keuangan negara senilai Rp1.322.825.475,71 berdasarkan Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020<br /><br />Kedua Terdakwa ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Junckto 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br /><span style="color: red;">Baca juga: Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Dituntut 7.6 Thn Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/dua-terdakwa-korupsi-pembangunan-pasar.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/dua-terdakwa-korupsi-pembangunan-pasar.html</a><br /><br />Baca juga: Adakah Yang “Diselamatkan” Dalam Perkara Dugaan Korupsi Rp1.3 M Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember ? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2020/09/adakah-yang-diselamatkan-dalam-perkara.html">http://www.beritakorupsi.co/2020/09/adakah-yang-diselamatkan-dalam-perkara.html</a></span><br /><br />Hukuman pidana penjara terhada Kedua Terdakwa (Agus Salim dan Muhammad Hadi Sakti) dibacakan oleh Majelis Hakim secara Virtual di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 21 September 2021) dengan agenda pembacaan surat putusan (Vonis) yang diketuai Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing selaku anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Kusdarwanto, SH., SE., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudi Kartoko, SH., MH dan Dicky Aditya Herwindo, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa Agus Salim, yaitu Suryono Pane, SH., MH dkk serta Tim Penasehat Hukum Terdakwa Muhammad Hadi Sakti, yakni Zainur Ridho dan Tri Sandi Wibowo serta dihadiri Tim JPU Siti Sumartianingsih dkk. Sementara Kedua Terdakwa mengikuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Jember karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, Tim Penasehat Hukum Kedua Terdakwa mengatakan akan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Suranaya Jawa Timur. Alasannya, karena pertimbangan Majelis Hakim dianggap tidak layak. Hal itu dikatakan oleh Zainur Ridho selaku Penasehat Hukum Terdakwa Muhammad Hadi Sakti dan Suryono Pane selaku Penasehat Hukum Terdakwa Agus Salim saat dihubungi beritakorupsi.co<br /><br />“Banding, menurut kami tidak layak, karena Terdakwa prinsipnya hanya korban,” kata Zainur Ridho<br /><br />“Klo pertimbangan hukumnya sesat ya banding. Terdakwa langsung bilang banding,” kata Pane melalui pesan WhastApp<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-f__Ft0P-vnc/YUnmb9vcaJI/AAAAAAABpOM/nIue4h7qV2wIyEdAtckCx7e_JOsM3R6LwCLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210921150215.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-f__Ft0P-vnc/YUnmb9vcaJI/AAAAAAABpOM/nIue4h7qV2wIyEdAtckCx7e_JOsM3R6LwCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210921150215.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red;">Baca juga: Empat Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Dituntut Berbeda - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2020/09/empat-terdakwa-korupsi-pembangunan.html">http://www.beritakorupsi.co/2020/09/empat-terdakwa-korupsi-pembangunan.html</a><br /> </span></div><div style="text-align: justify;">Dalam perkara ini, Empat Terdakwa sudah terlebih dahulu diadili dan di vonis pidana penjara pada Tahun Anggaran 2020, yaitu Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT. Maksi Solusi Enjinering (Bebas); Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK/PA (4 tahun penjara); Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana (6 tahun penjara) dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan (5 tahun penjara). <br /><br />Dan pada Tahun Anggaran 2021, Kejari Kabupaten Jember barulah menyeret Terdakwa Agus Salim selaku Direktur PT Ditaputri Warnawa, dan Terdakwa Muhammad Hadi Sakti selaku Kuasa Direktur PT Ditaputri Warnawa (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur.<br /><br />Jadi selama 2 Tahun Anggaran (TA 2020 – 2021), Kejari Kabupaten Jember telah menyeret 6 Tersangka/Terdakwa ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya. Dari 6 terdakwa ini, 5 dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana penjara antara 4 hingga 6 tahun dan 6 tahun bulan, yaitu Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK/PA (4 tahun penjara); Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana (6 tahun penjara) dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan (5 tahun penjara); Terdakwa Agus Salim selaku Direktur PT Ditaputri Warnawa (6.6 tahun penjara), dan Terdakwa Muhammad Hadi Sakti selaku Kuasa Direktur PT Ditaputri Warnawa (6.6 tahun penjara), dan 1 Terdakwa dinyatakan bebas yaitu  Irawan Sugeng Widodo alias Dodik selaku Direktur PT. Maksi Solusi Enjinering<br /><br />Sekalipun Kejari Kabupaten Jember telah menyeret 6 Terdakwa ke Pengadian Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili dalam perkara ini, sepertinya masih meninggalkan “benang merah yang belum terurai”. Sebab masih ada dugaan keterlibatan pihak lain namun belum diseret sebagai “Tersangka”, yaitu Arjali, Davin Andi Negoro dan Sikam. Ada apa ???<br /><br />Belum lagi Eko Wahyu Septanto selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan) dan PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan). Sedangkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sekaligus PA (Pengguna Anggaran) sudah mendekam dalam penjara. <br /><br /><span style="color: red;">Baca juga: Dissenting opinion, Satu Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Jember Divonis Bebas, Tiga Dipenjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2020/09/dissenting-opinion-satu-terdakwa.html">http://www.beritakorupsi.co/2020/09/dissenting-opinion-satu-terdakwa.html</a></span><br /><br />Padahal, dalam Dakwaan JPU Kejari Kab. Jember sebelumnya untuk 4 Terdakwa (Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT. Maksi Solusi Enjinering, Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK/PA, Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan) telah membeberkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember tahun 2018 yang menelan anggaran sebesar Rp80.014.300.000 yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) APBD Kab. Jember TA 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.322.825.475,71 berdasarkan audit BPKP  Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020<br /><br />Yaitu mulai dari penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Penyusunan HPS bukan dilakukan oleh PPK berdasaran SK PA (Surat Keputusan Pengguna Anggaran) No. 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018, melainkan oleh Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik  dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md atas permintaan PPK/ PA yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan SK Bupati No. 188.45/51/1.12/2018 tanggal 02 Januari  2018<br /><br />Permintaan PPK untuk membuat HPS kepada Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik  dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md melalui Eko Wahyu Septanto selaku PPTK<br /><br />Selain itu Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik bersama-sama dengan M. Fariz Nurhidayat, A.Md membuat dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Engineering Estimate (EE) dan Gambar dengan menggunakan perusahaan CV. Menara Cipta Graha dan menandatangani dokumen penawaran tersebut seolah-olah yang menandatangani adalah saksi Pudjo Santoso</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-t_Ga4Pz5nHk/YUnnMrfHaWI/AAAAAAABpOU/OtYgp717cdQHA-Z7JzZbDC3VMI58EDjkACLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210921150145.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-t_Ga4Pz5nHk/YUnnMrfHaWI/AAAAAAABpOU/OtYgp717cdQHA-Z7JzZbDC3VMI58EDjkACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210921150145.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian M. Fariz Nurhidayat, A.Md menyerahkan dokumen penawaran tersebut kepada Eko Wahyu Septanto selaku PPTK. Lalu Eko Wahyu Septanto membuat dokumen kelengkapan pengadaan berupa pengadaan langsung seolah-olah ada pengadaan dengan pemenang CV. Menara ipta Graha dengan nilai penawaran Rp98.700.000<br /><br />Sedangkan untuk pengawasan, M. Fariz Nurhidayat, A.Md menggunakan perusahaan CV. Mukti Design Consultant yang prosesnya juga dilakukan sama seperti perencanaan dengan penawaran senilai Rp97.250.000<br /><br />Selanjutnya PPK mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/SPK/62.e.DAG/331/2918 tanggal 12 Juli 2618 untuk konsultan perencana dengan masa pelaksanaan 30 hari kalender. Sedangkan untuk pengawasan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 927/SPK/62.F.DAG/331/2018 tanggal 12 Oktober 2918 dengan masa pelaksanaan 81 hari kalender.<br /><br />Kemudian Edi Shandi Abdur Rahman, SE meminjam perusahaan PT. Ditaputri Waranawa kepada Agus Salim selaku Direktur untuk ikut tender pekerjaan Rehabilitasi Pasar di Kabupaten Jember setelah mengetahui ULP (Unit Layanan Pengadaan) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Jember membuka pendaftaran lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dan Pasar Lainnya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018<br /><br />Sementara Edi Shandi Abdur Rahman, SE dengan Agus Salim adalah hubungan saudara. Dan Edi Shandi Abdur Rahman, SE bukan sebagai direktur yang sah ataupun sebagai orang yang ada dalam kepengurusan PT. Ditaputri Waranawa.<br /><br />Selanjutnya Edi Shandi Abdur Rahman, SE memasukkan penawaran pekerjaan pasar Manggisan dengan nilai penawaran Rp7.839.276.843,34 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen) <br /><br />Dan PT. Ditaputri Naranawa ditetapkan sebagai pemenang lelang, yang kemudian dibuat perjanjian kontrak kerja antara terdakwa selaku PPK dengan Agus Salim selaku Direktur utama PT. Ditaputri Waranawa dengan Nomor : 927/SPMK/94f.PDN/35.331/2918 tanggal 12 Oktober 2918.<br /><br />Dihari yang sama, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2918, PPK mengeluarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 927/SPMK/95f.PDN/35.331/2918 pertanggal 12 Oktober 2919 dengan masa penyelesaian 81 (delapan puluh satu) hari kalender yaitu sampai tanggal 31 Desember 2018<br /><br />Setelah dikeluarkannya SPMK, kemudian PPK bersama dengan PT. Ditaputri Waranawa, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas tidak melakukan rapat persiapan sebagaimana ketentuan syarat-syarat umum kontrak (SSUK), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK, dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak<br /><br />Setelah PPK mengeluarkan SPMK, seharusnya PT. Ditaputri Waranawa langsung melaksanakan pekerjaan, namun PT. Ditaputri Waranawa tidak melakukannya. Sehingga sampai minggu kelima yaitu tanggal 12 Nopember 2918 progres pekerjaan baru mencapai 3,219%, yang seharusnya pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut sesuai dengan jadwal pekerjaan kurva S harus mencapai 13.219%.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-gu8-lnhS_5M/YUnqSQtzJmI/AAAAAAABpOw/tmVYTFoMue4-JjXvRdAiVm3jo1MsNITtQCLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210921150203.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-gu8-lnhS_5M/YUnqSQtzJmI/AAAAAAABpOw/tmVYTFoMue4-JjXvRdAiVm3jo1MsNITtQCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210921150203.jpg" width="640" /></a></div>Dalam pelaksanaannya, Edi Shandi Abdur Rahman, SE merekrut Muhammad Hadi Sakti sebagai orang yang mengerjaan pekerjaan fisik Pasar Manggisan. Lalu Edi Shandi Abdur Rahman, SE meminta kepada Agus Salim selaku direktur utama PT. Ditaputri Waranawa agar memberikan kuasa direktur kepada Muhammad Hadi Sakti untuk mengerjakan Pasar Manggisan dengan alasan, karena Edi Shandi Abdur Rahman, SE yang melakukan penawaran.<br /><br />Selain itu, Edi Shandi Abdur Rahman, SE berjanji kepada Agus Salim akan memberikan fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak. Sehingga kemudian Agus Salim memberikan surat kuasa direktur kepada Muhammad Hadi Sakti sebagaimana surat kuasa direktur Nomor 19 tanggal 31 Oktober 2018. <br /><br />Selain itu karena Edi Shandi Abdur Rahman, SE tidak mempunyai modal, kemudian Edi Shandi Abdur Rahman, SE mengajak Badrussalam alias Kebet untuk memberikan pinjaman modal mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisan.<br /><br />Selanjutnya, untuk pekerjaan fisik di lapangan, Edi Shandi Abdur Rahman, SE tidak mengerjakan sendiri melainkan mensubkontrakkan pekerjaan pasar Manggisan kepada Arjali berupa pekerjaan pembongkaran pasar lama, Pembuangan material, pekerjaan 36 unit ruko (diluar kilometer listrik dan lampu), pekerjaan footplat dan sloof lapak.<br /><br />Sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan, M. Fariiz Nurhidayat, A.Md menyuruh Davin Adi Negoro untuk mengawasi dan membuat laporan kemajuan pekerjaan, sedangkan tandatangan Sikam dalam laporan pengawasan dilakukan oleh Edi Shandi Abdur Rahman, SE yang seolah-olah Sikam yang menandatangani laporan tersebut.<br /><br />Pertanyaannya dari dakwaan JPU ini adalah, mengapa hanya Terdakwa Agus Salim selaku Direktur PT Ditaputri Warnawa, dan Terdakwa Muhammad Hadi Sakti selaku Kuasa Direktur PT Ditaputri Warnawa yang diseret ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili  dihadapan Majelis Hakim ?<br /><br />Lalu apakah Arjali, Davin Andi Negoro dan Sikam dan Eko Wahyu Septanto selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan) serta PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) tidak terlibat dalam kasus ini ? Atau mereka sudah diwakili ke 6 Terdakwa ?<br /><br />Diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa AGUS SALIM selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI selaku Kuasa Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE selaku Pelaksana pekerjaan fisik pasar Manggisan, serta dengan saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) program peningkatan sarana dan prasarana pasar berupa rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar Manggisan tahun anggaran 2018 berdasarkan surat keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 060/265/35.09. 331/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penunjukan Kembali Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran,<br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan KabupatenJember Jl. Kalimantan No. 82 Jember dan di Pasar Manggisan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,<br /><br />Yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut ;<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-lW5youi3kvk/YUnqt3qh7JI/AAAAAAABpO4/c2txbT6u0RYnuSoKGGMuQKFHxCNB0qs3ACLcBGAsYHQ/s640/IMG20200602100721.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://1.bp.blogspot.com/-lW5youi3kvk/YUnqt3qh7JI/AAAAAAABpO4/c2txbT6u0RYnuSoKGGMuQKFHxCNB0qs3ACLcBGAsYHQ/w640-h362/IMG20200602100721.jpg" width="640" /></a></div>Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Jember mengadakan program peningkatan sarana dan prasarana pasar berupa rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar dengan pagu anggaran Rp80.014.300.000 (delapan puluh milyar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br /><br />Kabupaten Jember tanggal 20 April 2018 dengan rincian awal : Detail Engineering Design (DED) pasar Tanjung Rp1.510.000.000,; Detail Engineering Design (DED) pasar di Kab. Jember Rp658.800.000,; Jasa konsultan pengawasan pasar Tanjung Rp400.000.000,; Jasa konsultan pengawasan 4 pasar di Kab Jember Rp445.500.000,; Konstruksi pembangunan pasar Tanjung Rp50.000.000, dan Konstruksi pcmbangunan 4 pasar di kab. Jember Rp27.000.000.000<br /><br />Selanjutnya dari pagu anggaran Rp. 80.014.300.000,- (delapan puluh milyar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku pengguna anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember nomor : 188.45/51/1.12/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pejabat Pengelola Barang pada Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tahun anggaran 2018 merubah dan memecahnya menjadi 12 paket pekerjaan pembangunan pasar diantaranya pasar Manggisan dengan pagu anggaran senilai Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus ribu rupiah). Sedangkan jasa konsultan perencanaan dan pengawasan masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).<br /><br />Pada tanggal 05 Juli 2018 ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) mengganti saksi EKO WAHYU SEPTANTO yang awalnya sebagai Pejabat Komitmen (PPK) menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adapun jabatan PPK dijabat sendiri oleh ANAS MA'RUF, AP., M.Si sebagaimana surat keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang<br /><br />Penunjukan Kembali Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPX), Pejabat Pengadaan<br /><br />Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran.<br />Sehingga saksi ANAS MA’RUF, AP, M.Si selaku PA yang tidak memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa merangkap sebagai PPK;<br /><br />Setelah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE (terpidana dalam berkas perkara terpisah) mengetahui Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Jember membuka pendaftaran lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dan Pasar Lainnya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Pasar Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, kemudian saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE meminjam perusahaan PT. DITAPUTRI WARANAWA kepada terdakwa AGUS SALIM selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA untuk ikut tender pekerjaan Rehabilitasi Pasar di Kabupaten Jember.<br /><br />Bahwa karena saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa AGUS SALIM kemudian terdakwa AGUS SALIM meminjarakan perusahaannya kepada saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE bukan sebagai direktur yang sah ataupun sebagai orang yang ada dalam kepengurusan perusahaan tersebut. Selanjutnya saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE membuat dokumen dan menandatangani sendiri semua dokumen penawaran di atas nama AGUS SALIM atas persetujuan terdakwa AGUS SALIM.<br /><br />Selanjutnya saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN memasukkan penawaran pekerjaan pasar Manggisan dengan nilai penawaran Rp.7.839.276.843,34 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen).<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-AkjH3U1LS2M/YUnrB6g1yPI/AAAAAAABpPA/8YN4-1r2KBoas8aEQFmPIx_qv_8B2TUCQCLcBGAsYHQ/s640/IMG20200714114113.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://1.bp.blogspot.com/-AkjH3U1LS2M/YUnrB6g1yPI/AAAAAAABpPA/8YN4-1r2KBoas8aEQFmPIx_qv_8B2TUCQCLcBGAsYHQ/w640-h362/IMG20200714114113.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam prosesnya, PT. DITAPUTRI WARANAWA menjadi pemenang lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan sehingga kemudian dibuat perjanjian kontrak kerja antara terdakwa AGUS SALIM selaku direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK yakni perjanjian nomor : 027/SPMK/ 94.PDN/35.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018.</div><div style="text-align: justify;"><br />Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 itu juga saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/SPMK/95f.PDN/35.331/2018 pertanggal 12 Oktober 2018 dengan masa penyelesaian 81 (delapan puluh satu) hari kalender yaitu sampai tanggal 31 Desember 2018, dengan item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran</div><div style="text-align: justify;"><br />Setelah dikeluarkannya SPMK, saksi ANAS MA'RUF, AP selaku P'PK bersama dengan terdakwa AGUS SALIM selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA, konsultan perencana dan konsultan pengawas tidak melakukan rapat persiapan sebagaimana ketentuan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) poin 18.1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari  sejakditerbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 18.2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah :</div><div style="text-align: justify;"><br />a. Program mutu ; b. Organisasi kerja ; c. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan ; d. Jadwal pelaksanaan pekerjaan beserta bar chart dan kurva 5 ; e. Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil ; f. Network planning diagram ; g. Gantt chart (jadwal diatas harus dirinci kebutuhan volume per item pekerjaan, item tenaga, item bahan dan item peralatan) ; h. Penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu setelah saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku PPK mengeluarkan SPMK, berdasarkan perjanjian kontrak seharusnya terdakwa AGUS SALIM selaku direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA langsung melaksanakan pekerjaan tersebut namun terdakwa AGUS SALIM tidak melakukannya sehingga sampai minggu kelima yaitu tanggal 12 Nopember 2018 progres pekerjaan baru mencapai 3,219%, yang mana seharusnya pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut sesuai dengan jadwal pekerjaan kurva S harus mencapai 13,219%</div><div style="text-align: justify;"><br />Dalam pelaksanaannya PT. DITAPUTRA WARANAWA dengan direktur terdakwa AGUS SALIM selaku pemenang lelang sekaligus yang menandatangani kontrak Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan seharusnya mengerjakan sendiri Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan, namun faktanya terdakwa AGUS SALIM memberikan kuasa direktur kepada saksi MUHAMMAD HADI SAKTI sebagaimana surat kuasa direktur Nomor 19 tanggal 31 Oktober 2018.</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa pemberian kuasa direktur tersebut didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan oleh terdakwa AGUS SALIM selaku direktur, saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE, dan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dengan kesepakatan keuntungan dibagi bertiga sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkan dengan pelaksana pekerjaan di lapangan adalah saksi MUHAMMAD HADI SAKTI karena saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN sedang menghadapi permasalahan hukum terkait proyek di Nusa Tenggara Barat (NTB) sehingga kemudian terdakwa AGUS SALIM memberikan surat kuasa direktur kepada MUHAMMAD HADI SAKTI yang bukan pengurus maupun karyawan dari PT. DITAPUTRI WARANAWA.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-QTovAk2qj38/YUnr5WmogUI/AAAAAAABpPI/zn6wZKLgtq89EmnGEI-IeiN5cMZporRkgCLcBGAsYHQ/s640/IMG20200714114339.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://1.bp.blogspot.com/-QTovAk2qj38/YUnr5WmogUI/AAAAAAABpPI/zn6wZKLgtq89EmnGEI-IeiN5cMZporRkgCLcBGAsYHQ/w640-h362/IMG20200714114339.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE tidak memiliki uang untuk mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisan lalu saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE mengajak saksi BADRUSSALAM alias KEBET untuk memberikan pinjaman uang sebagai modal untuk mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisan dengan janji akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan akan dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sehingga kemudian saksi BADRUSSALAM alias KEBET bersedia untuk meminjamkan uang.</div><div style="text-align: justify;"><br />Berdasarkan surat kuasa direktur tersebut kemudian saksi MUHAMMAD HADI SAKTI membuat dan membuka rekening baru nomor 76.691.2799 rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram atas nama MUHAMMAD HADI SAKTI/PT. DITAPUTRI WARANAWA dan rekening tersebut berbeda dengan rekening pada saat pendaftaran lelang yaitu nomor 0072952634003 rekening bank BJB Cabang Khusus Banten atas nama PT. DITAPUTRI WARANAWA.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 3 Desember 2018, saksi HADI SAKTI selaku kuasa Direktur mengajukan pencairan uang muka senilai Rp1.567.855.368,67 untuk penggunaan dengan rincian sebagai berikut : Pasir pasang Rp30.078.464,76; Pasir beton Rp35.296.113,15; Batu belah Rp35.556.852,15; Semen Rp153.435.119; Bata merah Rp2.289.090,90; Besi beton Rp328.266.600; Baja IWF Rp339.940.060; Penutup atap PVC Rp314.865.608,58; Atap PVC Rp227.719.138,66; Pipa PVC Rp100.418.972,43<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sehingga pada tanggal 5 Desember 2018 uang muka tersebut masuk ke rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram atas nama saksi MUHAMMAD HADI SAKTI Nomor 76.691.2799 sebagaimana SPM Nomor 00251/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 3 Desember 2018 dan SP2D Nomor 13276/SP2D-LS/3.06.01.01/2018.<br /><br />Namun faktanya setelah uang diterima oleh saksi MUHAMMAD HADI SAKTI kemudian uang tersebut tidak digunakan sebagaimana pengajuan pencairan uang muka tersebut, sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan yang mana sampai minggu ke-8 atau tanggal 2 Desember 2018 pekerjaan baru mencapai 12,950% padahal seharusnya 62,120 % sehingga ada deviasi/keterlambatan pekerjaan sebesar -49,170% dari jadwal pelaksanaan sesuai dengan kurva S yang ada dalam perjanjian kontrak.<br /><br />Ketika terjadi deviasi antara realisasi pekerjaan dengan target pelaksanaan kontrak, saksi ANAS MA'RUF, AP, M.Si selaku PPK tidak pernah mengundang pelaksana pekerjaan atau pihak PT. DITAPUTRI WARANAWA untuk melakukan rapat pembuktian (Show Case Meeting/SCM). Demikian pula pada saat terjadi keterlambatan progres pekerjaan saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku PPK tidak melakukan atau memberikan peringatan atau teguran terhadap PT. DITAPUTRI WARANAWA.<br /><br />Hingga akhir masa pekerjaan tanggal 31 Desember 2018 PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak sebagaimana hasil laporan progres pekerjaan dari saksi DAVIN ADI NEGORO dan hanya menyelesaikan progres pekerjaan 55,462 %.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-QilNIDhIwdY/YUnsUhb58JI/AAAAAAABpPQ/Ns0Rvjrb5JoZwhvHkiX_vfZVP9BcyD8KwCLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210921150145.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-QilNIDhIwdY/YUnsUhb58JI/AAAAAAABpPQ/Ns0Rvjrb5JoZwhvHkiX_vfZVP9BcyD8KwCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210921150145.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Hal tersebut tidak sesuai dengan SSUK huruf C Hak dan Kewajiban Penyedia angka 44 huruf d dan e, menyatakan : huruf d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Huruf e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.<br /><br />Atas pekerjaan yang dikerjakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tersebut, saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK tanpa melakukan pemeriksaan atau opname fisik dan hanya berdasar pada laporan pengawasan yang dibuat oleh saksi DAVIN ADI NEGORO yang bukan konsultan pengawas, kemudian saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK langsung melakukan pembayaran sejumlah Rp.2.562.573.367,04  sebagaimana SPM Nomor 00349/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan SP2D Nomor 17902/SP2D-LS/3.06.01.01/2018 masuk ke rekening atas nama saksi MUHAMMAD HADI SAKTI / PT. Ditaputri Waranawa pada rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram Nomor 766912799, akan tetapi progres fisik pekerjaan di lapangan tidak seperti dalam laporan yang dibuat oleh saksi DAVIN ADI NEGORO.<br /><br />Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli konstruksi Fakultas Teknik Universitas Jember ditemukan penyimpangan selisih volume pekerjaan yang sudah dibayarkan tetapi tidak dikerjakan berdasarkan selisih dari bobot hasil pemeriksaan 64,78% dan dokumen kontrak 55,48%<br /><br />Karena pekerjaan fisik pasar Manggisan tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana kontrak, selanjutnya dilakukan addendum perpanjangan waktu yang melewati tahun anggaran berupa pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (limapuluh) hari dari tanggal 01 Januari 2019 sampai 19 Pebruari 2019. Namun adde?dum tersebut dilakukan tanpa memperhatikan syarat-syarat ketentuan proses addendum pemberian kesempatan yaitu :<br /><br />Pihak atau orang yang mengajukan addendum adalah saksi HADI SAKTI yang merupakan bukan wakil sah dari PT. DITAPUTRI WARANAWA sebagaimana yang tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK). Tidak adanya penelitian yang dilakukan oleh saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK terhadap pekerjaan penyedia karena sebelumnya tidak dilakukan rapat pembuktian atau show case meeting terhadap keterlambatan pekerjaan penyedia.<br /><br />Penandatanganan addendum tidak sesuai dengan tanggal, tempat dan orang yang tertera dalam dokumen addendum, dalam dokumen addendum dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018 dan penandatanganan di kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember namun faktanya penandatanganan addendum dilakukan terpisah, yaitu saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku PPK di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sedangkan yang tandatangan di atas terdakwa AGUS SALIM adalah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE.<br /><br />Atas dasar addendum tersebut saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE melanjutkan pekerjaan fisik pasar Manggisan hingga akhirnya penyidik Kejaksaan Negeri Jember melakukan penyegelan sekitar bulan Juni 2019 karena tidak ada pemutusan kontrak oleh saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK. Bahwa pada saat penyegelan pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut masih belum selesai pekerjaannya sesuai kontrak.<br /><br />Tidak selesainya pekerjaan pasar Manggisan tersebut dikarenakan saksi BADRUSSALAM Alias KEBET selaku pemberi pinjaman uang kepada saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE dalam kurun waktu bulan Nopember sampai dengan Januari 2019 meminta saksi BADRUSSALAM alias KEBET untuk mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa AGUS SALIM.<br /><br />Sehingga kemudian saksi BADRUSSALAM Alias KEBET atas perintah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE mentransfer dari rekeningnya ke terdakwa AGUS SALIM melalui rekening istrinya ntas nama DESI ARISANDI dan FITRIANTI scrta rekening anaknya ntas nama DEBBY ARLINA PUTRI dengan total sejumlah Rp.533.000.000<br /><br />Dan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI setelah pencairan uang muka dan termin menggunakan uang yang seharusnya dipergunakan untuk pekerjaan fisik pasar Manggisan namun oleh saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dipergunakan di luar pekerjaan pasar Manggisan yaitu : GUSTI WAHYU UTAMI (istri EDI SANDHY) Rp100.000.000; DIDIK MUZANNI Rp. 30.000.000;<br /><br />Perbuatan terdakwa AGUS SALIM, bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dan saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE selaku pelaksana pekerjaan fisik pasar Manggisan, serta bersama dengan saksi ANAS MA’RUF, AP, M.Si selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) merupakan perbuatan melawan hukum sehingga memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp1.322.825.475,71 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu esapat ratus tujuh puluh lima rupiah koma tujuh puluh satu sen) sebagaimana Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020.<br /><br />Perbuatan Terdakwa AGUS SALIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), atau Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Di Vonis 6.6 Thn Penjara

#Dalam kasus yang sama, pada tahun 2020, Empat Terdakkwa sudah di Vonis, yaitu Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT. Maksi Solusi E...

»

Mantan Wali Kota Kediri Dr. H. Samsul Ashar di Vonis 4.6 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi “Jembatan” Rp3.4 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Apakah Kejari Kota Kediri/Kejati Jatim dan Penyidik Polda Jatim akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri seperti H. Nurudin Hasan (Anggota DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 dari Fraksi PAN), Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah (Pejabat Pengadaan), Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan Erwanto (Staf PT SGS). Sebab hal itu disebut dalam Putusan Majelis Hakim. Atau mereka sudah diselamatkan.......???”</span></span> <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-vpuDBoeZL-g/YUNA1Y9LcfI/AAAAAAABo5w/vuwqs531w50CA0RLQKXsv0KlC-zTYjuPwCLcBGAsYHQ/s1334/Terdawka%2BDr.%2BSamsul.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1334" height="576" src="https://1.bp.blogspot.com/-vpuDBoeZL-g/YUNA1Y9LcfI/AAAAAAABo5w/vuwqs531w50CA0RLQKXsv0KlC-zTYjuPwCLcBGAsYHQ/w640-h576/Terdawka%2BDr.%2BSamsul.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>“Berakit rakit ke hulu berenang-renang ketepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian”. Peribahasa ini sepertinya tidak berlaku bagi para pejabat (Bupati/Wali Kota/Gubenur/DPR/Menteri/Hakkim/Jaksa/Jenderal) yang terseret dalam “lingkaran hitam” kejahatan luar biasa Perkara Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Sebab untuk menduduki jabatan atau kursi singgah sana kekuasaan, bukanlah seperti siswa/i Sekolah Dasar yang pasti naik kelas asalkan tidak terlalu bodoh-bodoh banget, melainkan membutuhkan adanya koneksi kiri kanan, atas bawa dan depan belakang, yang sudah barang tentu membutuhkan kerja keras dengan menguras tenaga dan materi berupa duit ratusan juta bahkan puluhan miliaran rupiah demi meraih simpatisan dari berbagai pihak untuk bisa “menggenggam Bintang Kejora”.<br /><br />Usaha dan perjuangan yang begitu melelahkan dan menghabiskan waktu, tenaga maupun materi hingga meraih “Bintang Kejora” dan duduk di kursi singgah sana, namun apa dikata, “maksud hati  memeluk gunung apa daya tangan tak sampai”.<br /><br />Perjuangan yang diraih, berakhir dengan “derita”, menghabiskan masa hidupnya bertahun-tahun dalam jeruji besi alias penjara karena terseret dalam perkara Tindak Pidana Korupsi seperti yang dialami oleh Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD, mantan Wali Kota Kediri tahun 2009 – 2014 yang saat ini berjuang melawan penyakit jenis ‘Kangker’ yang dideritanya</i><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-BM-3oBIqwow/YUNBOJyBgnI/AAAAAAABo54/khjMPqNQ0g8Jn0hWWgAdEMjD0FXhCD9cACLcBGAsYHQ/s1366/IMG20210916114542.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-BM-3oBIqwow/YUNBOJyBgnI/AAAAAAABo54/khjMPqNQ0g8Jn0hWWgAdEMjD0FXhCD9cACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210916114542.jpg" width="640" /></a></div>Samabil berjuang melawan penyakit,Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD harus menjalai hidup bertahun-tahun sendiri tanpa keluarga di balik jeruji besi alias penjara setelah Majajelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selalama 4 tahun dan 6 bulan  denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan hukuman pidana membayar uang pengganti sejumlah Rp3.475.000.000 subsider pidana penjara selama 1 tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp14.457.382.325,48 sesuai hasil laporan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016<br /><br />Putusan ini jauh lebih rendah dari tuntutan JPU, yakni dengan pidana penjara selama 12 tahun denda sebesar Rp 500 juta subsider 1 tahun kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp6.925.000.000 subsider pidana penjara selama 2 tahun<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD, dibacakan oleh Majelis Hakim secara langsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 16 September 2021), dengan agenda Putusan yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai Hakim anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH yang dihadiri Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya serta Tim JPU Nur Ngali, SH., MH yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri<br /><br />Kasus Korupsi yang menyeret mantan Wali Kota Kediri Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD, semula hangat dan menarik untuk disimak karena sempat menghiasi beberapa halaman surat kabar harian maupun elektronik lokal atau nasional disaat penyidik Polda Jawa Timur mulai menangani kasus ini pada abad 20 atau  tahun 2013 <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-NHSHw97VFnA/YUNBdJ-ao7I/AAAAAAABo58/MA82E3uD1o8dsIdAJsIgfxGSqU0xYhQUACLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210916114500.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-NHSHw97VFnA/YUNBdJ-ao7I/AAAAAAABo58/MA82E3uD1o8dsIdAJsIgfxGSqU0xYhQUACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210916114500.jpg" width="640" /></a></div>Dan pada tahun 2018, setelah penyidik Polda Jawa Timur melimpahkan hasil penyidikanya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur/Kejaksaan Negeri Kota Kediri, akhirnya 6 orang yang terlibat dalam kasus ini diadili di Pengadilan Tipikor Suarabaya dan dijatuhui hukuman pidana penjara, yaitu 1. H.M.  Moenawar (Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya), 2. Rudi Wahono (Direktur PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS), 3. Kasenan, S.T., M.T., M.M (Plt.  Kepala Dinas PU), 4. Nur Iman Satrio Widodo, S.T (PPK Dinas PU), 5. Wijanto, S.T (Panitia Pengadaan) dan 6. Yoyo Kartoyo (Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota Bandung). Namun di abad 20 atau tahun 2013 hingga 2020, Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD masih “melenggak lenggok di alam bebas”<br /><br />Hebatnya dalam proses hukum ini adalah,  setelah abad 21 atau tahun 2021 sejak penangan kasus ini pada abad 20 (tahun 2013), penyidikan dan pelipahan berkas perakaranya barulah dilakukan dimana Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang sudah tidak menjabat lagi sebagai Wali Kota, bahkan dalam kondisi menderita penyaikit parah hingga disidangkan untuk pertamakalinya pada Kamis, 8 April 2021<br /><br />Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan saat Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dan Terdakwa (Alm) Tjahjo Widjojo alias Ayong diadili, maupun dalam putusan Majelis Hakim (Kamis, 16 September 2021), adanya ketelibatan pihak lain dalam kasus perkara Korupsi pembangunan proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang belum diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili sebagai pihak yang turut melakukan perbuatan  secara bersama-sama, yaitu H. Nurudin Hasan, mantan Ketua DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 dari Fraksi PAN yang juga masih keluarga Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dan termasuk beberapa anggota DPRD Kota Kediri periode yang sama.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-uun1S-8F0LY/YUNB-Me2DTI/AAAAAAABo6I/BwNFC7cQVaMhp1OJ137IL9rTgUNAd_ZjQCLcBGAsYHQ/s640/Saksi%2BNurudin%2BHasan%2BF-PANYudi%2BAyubchan%2B%2528F-Demokrat%2529%252C%253B%2BSujoko%2BAdi%2B%2528F-PDIP%2529%252C%253B%2BMuhaimin%2B%2528F-PKB%2529%252C%253B%2BSunarko%2B%2528F-PKNU%2529.%2BFoto%2BDok.%2BBK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="296" data-original-width="640" height="296" src="https://1.bp.blogspot.com/-uun1S-8F0LY/YUNB-Me2DTI/AAAAAAABo6I/BwNFC7cQVaMhp1OJ137IL9rTgUNAd_ZjQCLcBGAsYHQ/w640-h296/Saksi%2BNurudin%2BHasan%2BF-PANYudi%2BAyubchan%2B%2528F-Demokrat%2529%252C%253B%2BSujoko%2BAdi%2B%2528F-PDIP%2529%252C%253B%2BMuhaimin%2B%2528F-PKB%2529%252C%253B%2BSunarko%2B%2528F-PKNU%2529.%2BFoto%2BDok.%2BBK.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Nurudin Hasan F-PANYudi Ayubchan (F-Demokrat),; Sujoko Adi (F-PDIP),; Muhaimin (F-PKB),; Sunarko (F-PKNU). Foto Dok. BK</span></span></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;">Sebab Majelis Hakim menyebutkan, bahwa Ketua DPRD membuat surat persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) untuk pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010,  walaupun belum mendapat persetujuan dari Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Kediri, namun pada tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor : 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri Nomor 170/810/19.20/2010  dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years yang tidak tercantum dalam RAPBD (Rancangan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maupun APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 dan juga ditanda tanda tangani oleh anggota DPRD Kota Kediri<br /><br />Selain itu, keterlibatan 3 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu Dedi Suwandi selaku Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono (pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Karena Ketiga Panitia Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa milik pemerintah ini tidak bekerja sesuai jabatan dan fungsinya namun menandatangani dokumen terkait lelang proyek pekerjaan Jembataran Brawijaya serta menerima duit<br /><br />Sementara Wijanto, S.T selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, saat ini sudah berstatus terpidana dalam perkara yang sama bersama 5 terpidana lainnya, yaitu 1. H.M.  Moenawar (Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya),; 2. Rudi Wahono (Direktur PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS),; 3. Kasenan, S.T., M.T., M.M (Plt.  Kepala Dinas PU),; 4. Nur Iman Satrio Widodo, S.T (PPK Dinas PU), dan 5. Yoyo Kartoyo (Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota Bandung)<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-6izqByILvBc/YUNCRnd6F-I/AAAAAAABo6Q/n_FYBQ9pyoEclK2pCkfCtx0Pz75MUdt1gCLcBGAsYHQ/s640/1%2B-%2BIMG20210429114444.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="277" data-original-width="640" height="278" src="https://1.bp.blogspot.com/-6izqByILvBc/YUNCRnd6F-I/AAAAAAABo6Q/n_FYBQ9pyoEclK2pCkfCtx0Pz75MUdt1gCLcBGAsYHQ/w640-h278/1%2B-%2BIMG20210429114444.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Nurudin Hasan F-PANYudi Ayubchan (F-Demokrat),; Sujoko Adi (F-PDIP),; Muhaimin (F-PKB),; Sunarko (F-PKNU) danDedi Suwandi selaku Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono (pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah (foto kiri)  Foto Dok. BK</span></span></td></tr></tbody></table>Kemuidan  Erwanto selaku Staf PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS. Karena Erwanto diduga terlibat dalam proses pengerjaan proyek Jembatan Brawijaa Kediri oleh PT SGS yang tidak mengikuti lelang, sementara pemenang lelang dalah PT Fajar Parahiyangan. Erwanto dihadirkan sebanyak Dua kali sebagai saksi dalam persidangan atas perintah Majelis Hakim. Dan setiap kali ditanya oleh Majelis Hakim, Erwanto terkesan berbelit-belit dan dianggap menutupi fakta yang sebenarnya bahkan mengingkari keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik Polda Jatim. Akibatnya, Ketua Majelis Hakim sempat memerintahkan JPU untuk menetapkannya sebagai tersangka.<br /><br />Dan kemudian Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo selaku orang dekat Tjahjo Widjojo alias Ayong yang juga menjabat sebagai bagian Pemasaran PT SGS. <br /><br />Sesuai fakta yang terungkap dalam perdiangan, bahwa Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan “PRI” orang kepercayaan Terdakwa turut terlibat merancang agenda peretemuan antara Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisari PT SGS dengan Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD pada tahun 2008 di Hotel Hyatt Surabaya saat Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD yang akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Kediri berpasangan dengan Abdullah Abubakar sebagai Wakil Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014 untuk membicarakan kebutuhan uang bagi  Terdakwa dari Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan kompensasi proyek pekerjaan APBD.<br /><br />Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terkait dakwaan JPU yang menyebutkan,  penyerahan uang dari Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo terhadap Terdakwa melalui pegawai bagian keamanan di klinik milik terdakwa sebagai hasil dari pertemuan di Hotel Hyatt sejumlah Rp3.450.000.000 yang disebut sebagai pinjaman WL (Wali Kota) Via P.Wid (Pak  Widiyanto Hadi Sumartoyo), dan uang yang biberikan oleh Tjahjo Widjojo alias Ayong sendiri ke Terdakwa melalui rekening Munawar sebesa Rp3.475.000.000. Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa menurut JPU adalah sebesar Rp6.925.000.000<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ApJP1lo2mcE/YUNDAbstZJI/AAAAAAABo6Y/8my5Vht3Ed8369uCFfB_Ar9EVBNDw2P0QCLcBGAsYHQ/s640/H.M.%2BMoenawar%2B%2528terpidana%2529%2Bselaku%2BKepala%2BCabang%2BPT.%2BFajar%2BParahiyangan%2BJatim%2Bdan%2BBali%2Bdi%2BSurabaya%252C%2BErwanto%2B%2528Staf%2BPT%2BSGS%2529%2Bdan%2BDrs.%2BWidiyanto%2BHadi%2BSumartoyo%2B%2528bagian%2Bpemasaran%2BPT%2BSGS%2B%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-ApJP1lo2mcE/YUNDAbstZJI/AAAAAAABo6Y/8my5Vht3Ed8369uCFfB_Ar9EVBNDw2P0QCLcBGAsYHQ/w640-h360/H.M.%2BMoenawar%2B%2528terpidana%2529%2Bselaku%2BKepala%2BCabang%2BPT.%2BFajar%2BParahiyangan%2BJatim%2Bdan%2BBali%2Bdi%2BSurabaya%252C%2BErwanto%2B%2528Staf%2BPT%2BSGS%2529%2Bdan%2BDrs.%2BWidiyanto%2BHadi%2BSumartoyo%2B%2528bagian%2Bpemasaran%2BPT%2BSGS%2B%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">H.M. Moenawar (terpidana) selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya, Erwanto (Staf PT SGS) dan Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo (bagian pemasaran PT SGS )</span></span></td></tr></tbody></table>Anggota Majelis Hakim DR. Emma Ellyani, SH., MH sependapat dengan JPU, bahwa total duit yang diterima Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD adalah sebesar Rp6.925.000.000<br /><br />Akan tetapi, Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan anggota Majelis Hakim Kusdarwanto, SH., SE., MH tidak mempertimbangkan duit sebesar Rp3.450.000.000 karena fakta persidangan terungkap, bahwa Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo menyerahkan duit secara bertahap yang totalnya sejumlah Rp3.450.000.000 bukan ke Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD melainkan ke pegawai bagian kemanan Klinik milik terdakwa yang selalu berganti-ganti orang dan tidak ada bukti atau yang menyaksikan (apakah duit itu nyangkut di saku pakin Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo..???)<br /><br />Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan anggota Majelis Hakim Kusdarwanto, SH., SE., MH berkeyakinan, bahwa duit sebesar Rp3.450.000.000 di terima Terdakwa dari Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris PT SGS melalui rekening Munawar. Sebab Munawar menjelaskan, bahwa rekeningnya pernah dipinjam oleh Terdakwa<br /><br />Sehingga Majelis Hakim menyebutkan, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan Tjahjo Widjojo alias Ayong, Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan Rudi Wahono, mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48<br /><br />Ada yang aneh dalam perkara ini, yaitu terkait nama “PRI” yang disebutkan dalam BAP maupun Dakwaan Jaksa. Nama “PRI” ibarat cerita dongeng yang takan pernah ada ujudnya, karena nama “PRI” tak pernah dihadirkan bakhan terdakwa sendiri tidak mengenalnya<br /><br />Lalu  benarkah ada orang yang bernama "PRI" dalam kasus perkara ini, atau hanya...? Kalau memang benar ada, dimana gerangan? Kalau disebutkan sebagai “DPO alias Daftar Pencarian Orang), sejak kapan dan nomor berapa penetapan DPO-nya??? Kalau memang "PRI" disebutkan sebagai orang kepercayaan Terdakwa, mengapa Terdakwa tidak mengenalnya?<br /><br />Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Kejari Kota Kediri/Kejati Jatim dan Penyidik Polda Jatim akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang “memakan keringat rakyat” sebesar Rp14 M seperti H. Nurudin Hasan (Anggota DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 dari Fraksi PAN), Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah (Pejabat Pengadaan), Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan Erwanto  (Staf PT SGS). Atau mereka sudah .......???”<br /><br />Andai saja Undang-Undang Tentang Kekuasaan Hakim dalam perkara pidana Khususnya Tindak Pidana Korupsi, yang memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menetapakan seseorang sebagai terdakwa setelah didengar keteranggannya di persidangan, maka “cerita”  tentan penegakan hukum di negara hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan membuat penyidik maupun Jaksa kebingunan dan kerepotan untuk membuat saurat dakwaannya<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-23n9FUXSkoc/YUNDdPK-14I/AAAAAAABo6k/to0Ay1t29NM-nwlBNf05PGMx_hgDBpHJACLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210916102218.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-23n9FUXSkoc/YUNDdPK-14I/AAAAAAABo6k/to0Ay1t29NM-nwlBNf05PGMx_hgDBpHJACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210916102218.jpg" width="640" /></a></div>Namun karena kewenangan itu tidak ada, kecuali Majelis Hakim hanya menyebutkan pihak-pihak yang terlibat. Sementara dari beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi, yang disebutkan Majelis Hakim dalam pertibangan putusannya saat menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap terdakwa, tak sedikit hanya tercantum dalam putusan saja, namun kenyataannya ada “yang hilang begitu saja atau dihentikan alias di SP3-kan, diantanranya adalah Kasus perkara Korupsi pengadaan lahan kampus II UIN Maliki Malang tahun 2008 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 8 milliar, Kasus Mega Korupsi P2SEM Provinsi Jawa Timur tahun 2009 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277 milliar serta  kasus Korups Gratifikasi penerimaan Japung (Jasa Pungut) APBD Kota Surabaya 2009 untuk DPRD Surabaya tahun 2009 sebesar Rp720 juta . <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Belum lagi SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) tahun 2015 yang sempat menghebohkan masyarakat luas Khususnya Kota Surabaya saat menjelang Pemelihan Wali Kota Surabaya pada 9 Desember 2015. Ada apa hukum di negara hukum...???<br /><br />Andai saja kasus ini adalah pencurian atau pencemaraan nama baik seseorang melaalui Media Sosaial ataupun pelaanggaran aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) maupun  PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat, bisa jadi tak butuh waktu lama untuk menghukum pelakunya<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3  Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001  tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair <br /><br />"MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair; 2. Menghukum Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana  selama 3 (tiga) bulan kurungan ; 3. Menghukum Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.475.000.000 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, bilamana terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis diakhir putusannya.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir.<br /><br />Seusai persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa pihaknya masih pikir-pikir dan menunggu dari Terdakwa yang saat ini sedang sakit keras. Selain itu juta mengatakan, bahwa pihaknya berharap Terdakwa akan bebas karena dokumen yang ditunjukan dalam persidangan adalah palasu</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-HozaLgi2OxA/YUND_gPMadI/AAAAAAABo64/tDR3Wbq7JoMMETl7DPOTI545f_UnxIkagCLcBGAsYHQ/s1230/IMG20210916101829.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="597" data-original-width="1230" height="310" src="https://1.bp.blogspot.com/-HozaLgi2OxA/YUND_gPMadI/AAAAAAABo64/tDR3Wbq7JoMMETl7DPOTI545f_UnxIkagCLcBGAsYHQ/w640-h310/IMG20210916101829.jpg" width="640" /></a></div>“Kami masih pikir-pikir, dan juga kami menggu dari Terdakwa yang saat ini sedang sakit keras. Kalau kam berharap Terdakwa bebas karena karena dokumen yang ditunjukan dalam persidangan adalah palasu,” kata Penasehat Hukum Terdakwa<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebelum menjabat sebagai Walikota Kediri, dan pada saat menjabat sebagai Walikota Kediri yang diangkat  berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor : 131.35-308 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Timur  periode tahun 2009 sampai tahun 2014 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (Komisaris PT Surya Graha Semesta, yang  dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur  PT. Surya Graha Semesta / PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saksi  Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo<br /><br />Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008  sampai dengan tahun 2013, bertempat di Hotel Hyat Surabaya Jalan Basuki Rahmad No.106-128 Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Kantor Walikota Kediri Jl.  Jenderal Basuki Rahmat No.15 Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Kantor Cabang PT Fajar Parahiyangan Rungkut Megah Raya Blok L31 Surabaya dan di Kantor  PT Surya Graha Semesta Komplek Pertokoan Jati Kepuh Indah Blok C2 4 Mojopahit, Larangan Candi Sidoarjo<br /><br />Atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili  berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan  yang ada hubungannya sedemikan rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum merencanakan pembagian pengerjaan proyek di Kota  Kediri yang bertentangan dengan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 13 Ayat (1) huruf c, Pasal 5 huruf g<br /><br />Dalam melaksanakan pembangunan proyek jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dilaksanakan oleh PT. Fajar Parahyangan berdasarkan penetapan pemenang lelang Nomor :  050/383/419,15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan  2012 (tahun jamak) bertentangan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf c, e dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp6.925.000.000<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-3r5A-Tv76M8/YUNDteXRFQI/AAAAAAABo6s/1Edd0EnO45si6F-Xa7f8HMtGBmQ5mdkLACLcBGAsYHQ/s920/IMG_20210916_102003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="920" height="392" src="https://1.bp.blogspot.com/-3r5A-Tv76M8/YUNDteXRFQI/AAAAAAABo6s/1Edd0EnO45si6F-Xa7f8HMtGBmQ5mdkLACLcBGAsYHQ/w640-h392/IMG_20210916_102003.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atau orang lain atau suatu  korporasi yaitu saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong sebesar Rp6.760.882.325, saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M sebesar Rp396.500.000, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST sebesar  Rp25.000.000, saksi Yoyo Kartoyo sebesar Rp350.000.000, Saksi Agus Wahyudi sebesar Rp135.000.000 yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar  Rp14.457.382.325,48 (empat belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan), atau setidak- tidaknya sekitar jumlah tersebut, , sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR219/PW/13/5/2016 Tanggal 19 April 2019, yang  dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Berawal dari pertemuan antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD yang saat itu mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Kediri dengan saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri.<br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan  sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br />Selanjutnya, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo mengatakan pada saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD membutuhkan dana untuk  merenovasi kliniknya, dan untuk pencalonan diri terdakwa sebagai Walikota Kediri. Atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Ratna Widya Astuti mengeluarkan dana/uang  untuk terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang diberikan secara tunai dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1. Tanggal 28 Nopember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp500.000.000. 2. Tanggal 1 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 3. Tanggal 15 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 4. Tanggal 24 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 5. Tanggal 13 Februari  2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 6. Tanggal 6 Maret 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp300.000.000. 7. Tanggal 19 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp250.000.000. 8. Tanggal 24 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp400.000.000.<br /><br />Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD antara tahun 2008 sampai tahun 2009 total sebesar Rp3.450.000.000 (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta  rupiah) yang menggunakan istilah “pinjaman” dan kode “WL” atau Walikota telah diserahkan secara tunai melalui “P. Wid” atau saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo tersebut adalah  tindaklanjut dari hasil kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada tanggal 24 Maret 2009, terdakwa dr.H. Samsul Ashar,Sp.PD dinyatakan sebagai pemenang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kediri dan dilantik menjadi Walikota  Kediri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-308 tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Tmur  periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.<br /></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-dYo7Iqc73Uo/YUNEyI5wxmI/AAAAAAABo7A/iPosEc7lOtQMu00VfQRoW9s2EzstxsZnQCLcBGAsYHQ/s639/Dedi%2BSuwandi%252C%2BKasi%2Bpembangunan%2BDPUPR%2B%2528Dinas%2BPekerjaan%2BUmum%2Bdan%2BPerumahan%2BRakyat%2529%252C%2BRoni%2BYustiono%252C%2Bpejabat%2Bdi%2BDinas%2BLDLHKP%2B%2528Dinas%2BLingkungan%2BHidup%252C%2BKebersihan%2Bdan%2BPertamanan%2529%2Bserta%2BUbaidillah%2B%2528Foto%2BDok.%2BBK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="320" data-original-width="639" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-dYo7Iqc73Uo/YUNEyI5wxmI/AAAAAAABo7A/iPosEc7lOtQMu00VfQRoW9s2EzstxsZnQCLcBGAsYHQ/w640-h320/Dedi%2BSuwandi%252C%2BKasi%2Bpembangunan%2BDPUPR%2B%2528Dinas%2BPekerjaan%2BUmum%2Bdan%2BPerumahan%2BRakyat%2529%252C%2BRoni%2BYustiono%252C%2Bpejabat%2Bdi%2BDinas%2BLDLHKP%2B%2528Dinas%2BLingkungan%2BHidup%252C%2BKebersihan%2Bdan%2BPertamanan%2529%2Bserta%2BUbaidillah%2B%2528Foto%2BDok.%2BBK%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Dedi Suwandi, Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono, pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah (Foto Dok. BK)</span></span></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;">Ketika terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD menjabat sebagai Walikota Kediri periode tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan pekerjaan  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, atau sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di  Hotel Hyatt Surabaya yang akan memberikan pekerjaan/proyek di Kota Kediri.<br /><br />Proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum secara multi years (tahun jamak) dengan perencanaan anggaran yang diusulkan  pada APBD Perubahan Kota Kediri Tahun 2010 yaitu sebesar R1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pengadaan tiang pancang, Tahun kedua anggaran APBD Kota  Kediri Tahun 2011 sebesar Rp51.000.000.000 (lima puluh satu milyar rupiah) untuk struktur dan Tahun ketiga anggaran APBD Kota Kediri Tahun 2012 sebesar Rp18.300.000.000  (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah) untuk sebagian struktur dan finishing.<br /><br />Sumber dana untuk pengadaan pembangunan Jembatan Brawijaya berasal dari APBD Pemerintah Kota Kediri Anggaran Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 sesuai DPA /DPPA<br /><br />(Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.03 01 01 15 05 5 2 dengan kode rekening  1.03.1.03.01.15.05 pada Dinas Pekerjaan Umum.<br /><br />Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri pada tanggal 24 Juni 2010, menjawab surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan memberikan disposisi yang  ditujukan kepada Ketua Tim Anggaran untuk memproses pangajuan anggaran yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri.<br /><br />Untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, telah dibentuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa oleh saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M  selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan Surat Keputusan tentang penunjukan dan pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota  Kediri TA 2010 No. Surat 188.45/06/419.48/2010 tanggal 8 Juli 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut; Ketua : Wijanto (Alm), Sekretaris : Sunardi, S.E, Anggota : Wijanto  (Alm), Sunardi, S.E, Ubaidilah, ST, Dedik Suwandrianto, ST dan Rony Yusianto<br /><br />Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri No. 188.45.08/419.48/2010 tanggal 7 Juli 2010, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST diangkat sebagai Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK).<br /><br />Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi Kasenan, ST., MT., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri didatangi saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT  Surya Graha Semesta) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menanyakan waktu pelaksanaan lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri.<br /><br />Selanjutnya Saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memanggil saksi Wijanto (Almarhum, telah disidangkan secara terpisah dengan Nomor Perkara : 06/Kdri/11/2017 dan sudah berkekuatan  hukum tetap) yaitu staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dan meminta saksi Wijanto untuk segera membuat pengumuman proses pelelangan Jembatan Brawijaya Kota Kediri di  media massa, padahal anggaran untuk proyek tersebut belum disetujui atau disahkan DPRD Kota Kediri, serta belum dibuat HPS serta saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memerintahkan  saksi Wijanto untuk memakai harga Estimate Engineering (EE) dari PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah)<br /><br />Padahal Estimate Engineering yang dibuat oleh PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), dan dalam proses pelelangan nanti sesuai  arahan saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M kepada saksi Wijanto agar berkoordinasi dengan saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono.<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota  Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-tU_Qf6-_ZrE/YUNFK-9OTPI/AAAAAAABo7M/lRremBvPiGEDg-jq_OUC8KNRaFtCrqBlQCLcBGAsYHQ/s532/Foto%2Bdari%2Bkanan%252C%2BKasnan%252C%2BWijayanto%2Bdan%2BNur%2BIman%2BSatriyo%2BWidodo%2B%2528Dok.%2BBK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-tU_Qf6-_ZrE/YUNFK-9OTPI/AAAAAAABo7M/lRremBvPiGEDg-jq_OUC8KNRaFtCrqBlQCLcBGAsYHQ/w640-h360/Foto%2Bdari%2Bkanan%252C%2BKasnan%252C%2BWijayanto%2Bdan%2BNur%2BIman%2BSatriyo%2BWidodo%2B%2528Dok.%2BBK%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto dari kanan, Kasnan, Wijayanto dan Nur Iman Satriyo Widodo (Dok. BK)</span></span></td></tr></tbody></table>Selanjutnya Saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memanggil saksi Wijanto (Almarhum, telah disidangkan secara terpisah dengan Nomor Perkara : 06/Kdri/11/2017 dan sudah berkekuatan  hukum tetap) yaitu staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dan meminta saksi Wijanto untuk segera membuat pengumuman proses pelelangan Jembatan Brawijaya Kota Kediri di  media massa, padahal anggaran untuk proyek tersebut belum disetujui atau disahkan DPRD Kota Kediri, serta belum dibuat HPS serta saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memerintahkan  saksi Wijanto untuk memakai harga Estimate Engineering (EE) dari PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah)<br /><br />Padahal Estimate Engineering yang dibuat oleh PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), dan dalam proses pelelangan nanti sesuai  arahan saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M kepada saksi Wijanto agar berkoordinasi dengan saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono.<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota  Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri<br /><br />Hal tersebut dikarenakan perusahaan PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) milik saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong hanya mempunyai nilai grade 5 (lima), atau tidak memenuhi syarat  untuk mengajukan penawaran. Dan permintaan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk meminjam bendera disetujui oleh saksi Yoyo Kartoyo dengan kompensasi sebesar  Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian, akan dibayar pada saat pencairan termin.<br /><br />Dan setelah terjadi kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Yoyo Kartoyo, selanjutnya Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong menunjuk saksi Munawar sebagai  Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan wilayah Jatim dan Bali, walaupun fakta yang sebenarnya saksi Munawar hanyalah seorang Kepala Keamanan di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong.<br /><br />Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 681 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pembangunan Jembatan  Brawijaya secara multiyears (tahun jamak).<br /><br />Surat ini digunakan sebagai dasar pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang diikuti oleh Badan Administrasi Pembangunan, Bappeda, DPPKA, Bagian Hukum, dibawah  Ketua Tim Anggaran yaitu Sekretaris Kota Kediri untuk membahas anggaran yang diusulkan terkait proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri.<br />Pada tanggal 9 Juli 2010, lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri diumumkan di media cetak dan elektronik, dengan metode lelang Umum sistem Pra kualifikasi. Kemuidan  saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, memerintahkan saksi Erwanto untuk mengumpulkan 9 (sembilan) company profile dari beberapa perusahaan untuk mengikuti lelang dan memasukkan  penawaran untuk proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri<br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, ada 9 (sembilan) Perusahaan/penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang dan memasukkan penawaran pada  tahapan prakualifikasi, yaitu PT Bangkit Lestari Jaya, PT Cipto Mapan Santoso, PT Adhikarya, PT Widjaya Karya, PT Anisa Putri Ragil, PT Agra Budi Karya Marga, PT Adi Murni  Pratama, PT Fajar Parahyangan, PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />Yang tidak memasukkan dokumen tahapan prakualifikasi, yaitu 1. PT Bangkit Lestari Jaya, 2. PT Cipto Mapan Santosa Bahwa yang tidak lulus Prakualifikasi yaitu PT Adi Murni  Pratama. Yang diusulkan sebagai pemenang lelang yaitu 1. PT Fajar Parahyangan. 2. PT Anisa Putri Ragil dan 3. PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />DPRD Kota Kediri membentuk Pansus terkait Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan hasil rapat Pansus tertanggal 23 Agustus 2011 tentang pembahasan pembangunan  Jembatan Brawijaya multy years (tahun jamak) Kota Kediri, yaitu Menolak surat Persetujuan Pimpinan tahun 2010 Tidak dimasukkan didalam hukum (konsideran) hasil pansus Menolak  Anggaran PAK/KUPA (Perubahan Anggaran Keuangan/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) tahun 2010, menyetujui Anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Multy Years (tahun  jamak) sebesar Rp69.300.000.000 dengan rincian : Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp7.000.900.000 dan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp33.000.000.000,Tahun Anggaran 2013  sebesar Rp29.300.000.000<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-hCzMYoKy3Ww/YUNFnQh9zxI/AAAAAAABo7Y/AACQB2XhdakNpzBvP30sigsWQETheVhJwCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210429114558%2B%2BPejabat%2BPanitia%2BPengadaan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="380" data-original-width="640" height="380" src="https://1.bp.blogspot.com/-hCzMYoKy3Ww/YUNFnQh9zxI/AAAAAAABo7Y/AACQB2XhdakNpzBvP30sigsWQETheVhJwCLcBGAsYHQ/w640-h380/IMG20210429114558%2B%2BPejabat%2BPanitia%2BPengadaan.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;"> Pejabat Panitia Pengadaan</span></span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Hasil pansus rapat kemudian ditindaklanjuti dalan Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Kediri dengan DPRD Kota Kediri tentang persetujuan anggaran pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun jamak (multy years) Nomor : 631/21/419.16/2011 Nomor : 631/534/419.202011 Tanggal 25 Agustus 2011 dengan penganggaran sebsar Rp  71.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut : 1. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp1.700.000.000, 2. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp7.000.000.000, 3. Tahun anggaran 2012  sebesar Rp33.000.000.000 dan 4. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp29.300.000.000<br /><br />Pada tanggal 26 Agustus 2010, Ketua Panitia Pengadaan yaitu saksi Wijanto membuat usulan penetapan pemenang lelang kepada Walikota Kediri dengan surat No.  1061/VIII/PL.Usul/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yaitu : 1. PT Fajar Parahyangan, 2. PT Anisa Putri Ragil dan ke 3. PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />Selanjutnya terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Kediri tentang permintaan persetujuan anggaran proyek multi years  (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan surat Nomor 050/3264/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan  angggaran dari DPRD kota Kediri dengan anggaran dari APBD Kota Kediri untuk 3 (tiga) tahun anggaran, yaitu untuk tahun 2010 sebesar Rp1.700.000.000, tahun anggaran 2011  sebesar Rp51.000.000.000 dan tahun anggaran 2012 sebesar Rp18.300.000.000<br /><br />DPRD Kota Kediri menerbitkan surat No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan  Brawijaya Kota Kediri, walaupun proyek belum mendapat persetujuan dari Banggar DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor :  910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri 170/810/19.20/2010 dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years tidak tercantum dalam RAPBD maupun APBD tahun 2010<br /><br />Yang tercantum hanya pembangunan Jembatan Brawijaya dalam APBD perubahan dengan penetapan alokasi anggaran sebesar Rp1.695.000.000 dari yang diusulkan sebesar  Rp1.700.009.000<br />Selanjutnya terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD menerbitkan surat No. 050/383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan  Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 (tahun jamak), dengan pemenang lelang adalah PT. Fajar Parahyangan dengan nilai kontrak  Rp66.409.000.000.<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara terdakwa dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan saksi Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung<br /><br />Sesuai dengan perjanjian kerja konstruksi, Harga Satuan (Kontrak Induk) No : 1697/XIVKONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010 untuk melaksanakan jasa pelaksanaan  konstruksi (pemborongan) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri yaitu Nur Iman Satrio Widodo,  S.T. dengan PT. Fajar Parahyangan yaitu saksi H. M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT Fajar Parahyangan Jawa Timur dan Bali, dengan anggaran sebesar Rp66.409.000.000  dengan jangka waktu 755 (tujuh ratus lima puluh lima) hari.<br /><br />Jumlah Anggaran untuk pelaksanaan pembangunan Jembatan Brawijaya sesuai kontrak sebesar Rp66.409.000.000.000 dengan perincian sebagai berikut : 1. DPPA tanggal 21  September 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.481.250.000 untuk uang muka konstruksi, 2. DPA tanggal 19 Januari 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.885.000.000<br /><br />Untuk  konstruksi dipotong pengembalian uang muka Rp377.000.000 masuk Kasda (Kas Daerah), 3. DPPA tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai anggaransebesar Rp5.090.000.000  untuk konstruksi dipotong pengembalian uang muka Rp951.180.000 masuk Kasda, 4. DPPA tanggal 7 Pebruari 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp29.470.3000.000 untuk  konstruksi, 5. DPPA tanggal 18 September 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.694.000.000. untuk konstruksi, 6. DPA tanggal 28 Januari 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp 21.223.262.200 untuk konstruksi, 7. DPPA tanggal 29 Oktober 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp7.046.437.800 untuk konstruksi.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-vYYBdB-BYRk/YUNGL6_MSLI/AAAAAAABo7g/QOtJg60iqKMpaFwdg04u3humLM-iQeLHACLcBGAsYHQ/s640/Saksi%2BNurudin%2BHasan%2BF-PANYudi%2BAyubchan%2B%2528F-Demokrat%2529%252C%253B%2BSujoko%2BAdi%2B%2528F-PDIP%2529%252C%253B%2BMuhaimin%2B%2528F-PKB%2529%252C%253B%2BSunarko%2B%2528F-PKNU%2529.%2BFoto%2BDok.%2BBK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="296" data-original-width="640" height="296" src="https://1.bp.blogspot.com/-vYYBdB-BYRk/YUNGL6_MSLI/AAAAAAABo7g/QOtJg60iqKMpaFwdg04u3humLM-iQeLHACLcBGAsYHQ/w640-h296/Saksi%2BNurudin%2BHasan%2BF-PANYudi%2BAyubchan%2B%2528F-Demokrat%2529%252C%253B%2BSujoko%2BAdi%2B%2528F-PDIP%2529%252C%253B%2BMuhaimin%2B%2528F-PKB%2529%252C%253B%2BSunarko%2B%2528F-PKNU%2529.%2BFoto%2BDok.%2BBK.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pembayaran atas pembangunan Jembatan Brawijaya sebesar Rp47.231.600.440 atau 71,12 % dari nilai kontrak melalui 13 (tiga belas) kali pembayaran dan dipotong pajak  sebesar Rp5.581.916.414, sehingga yang diterima oleh PT Fajar Parahyangan sebesar Rp41.649.684.026 dengan perincian sebagai berikut :<br /><br />1. SP2D Nomor : 00003/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 31 Desember 2010 sebesar      Rp1.328.180.000,  PPN Rp120.743.636 PPh Rp36.223.091, jumlah bersih  Rp1.171.213.273<br /><br />2. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011 sebesar Rp1.508.000.000, PPN  Rp137.090.909, PPh Rp41.127.273, jumlah bersih Rp1.329.781.818<br /><br />3. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp1.593.820.000, PPN  Rp144.892.727, PPh Rp43.467.818, jumlah bersih Rp1.405.459.455<br /><br />4. SP2D Nomor: 00003/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp2.545.000.000, PPN  Rp Rp.231.363.636, PPh Rp Rp. 69.409.091, jumlah bersih  Rp2.244.227.273<br /><br />5. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 17 Pebruari 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp160.747.091, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />6. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Juni 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />7. SP2D Nomor : 00004/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />8. SP2D Nomor : 00006/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br /><br />9. SP2D Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br /><br />10. SP2D Nomor : 00013/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012 Rp2.357.624.000, PPN Rp214.329.455, PPh Rp64.298.836, jumlag bersih Rp2.078.995.709,; 11. SP2D Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012 Rp1.694.000.000, PPN Rp. 154.000.000, PPh Rp.46.200.000, jumlah bersih Rp1.493.800.000,;<br /><br />12. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013 Rp6.059.560.000, PPN  Rp550.869.091, PPh Rp165.260.727, jumlah bersih Rp5.343.430.182, 13. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013 Rp3.032.740.440, PPN  Rp275.703.676, PPh Rp82.711.103, jumlah bersih Rp2.674.325.661<br />Dalam pencairan pekerjaan tersebut berdasarkan SPM yang ditandatangani oleh Kasenan, S.T., M.T., M.M selaku pejabat penandatangan SPM dan SPP (surat permintaan  pembayaran) yang ditandatangani Nur Iman Satrio Widodo (selaku PPK) sesuai dengan SP2D dikirim ke rekening No. 0011231080 atas nama PT. Fajar Parahyangan melalui PT Bank  Jatim Surabaya dan setelah dipotong PPN 10% dan PPH 3%, seluruh dana tersebut dipindahkan ke Bank Jatim atas nama PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) dengan No Rek  0261013606.<br /><br />Dalam proses pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan mengalami  keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana Laporan Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Sub Kontrak V Progres fisik pekerjaan jauh lebih lambat dari jadwal perencanaan  pekerjaan.<br /><br />Atas keterlambatan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tersebut,  Konsultan Pengawas PT Ganes Engenering Consultan dan PPK telah melakukan beberapa kali  teguran dan peringatan kepada PT. Fajar Parahyangan dengan materi penambahan jumlah dan jam kerja, tenaga serta minimnya ketersediaan material dan alat bantu. Disamping itu,  PPK telah mengadakan kegiatan ;<br /><br />1. Show Cost meeting pada tanggal 4 Juli 2013 (rapat pembuktian) yang dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha  Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan. 2. Pada tanggal 17 Oktober 2013 dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana. 3. Pada tanggal 20 Nopember 2013  dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Konsultan Pelaksana PT Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan.<br /><br />Terhadap ketidakmampuan kontaktor dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga PPK Nur Iman Satrio Widodo, S.T dan Pengguna Anggaran Kasenan, S.T., M.T., M.M  menerbitkan Surat No.050/927/419.48/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang pemutusan kontrak antara PT. Fajar Parahiyangan sebagai penyedia paket pembangunan Jembatan  Brawijaya, dan untuk kemajuan progres sampai dengan tanggal putus kontrak tanggal 24 Desember 2013 yaitu 71% dari keseluruhan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan  pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan No 900/130-PPHP/419.48/2013 tanggal 27 Desember 2013.<br /><br />Sesuai catatan dalam Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar (BKK) PT Surya Graha Semesta (PT. SGS), untuk fisik pembangunan Jembatan Brawijaya hingga pekerjaan dihentikan,  anggaran yang telah dikeluarkan atau yang telah diterima adalah sebesar Rp24.846.754.942<br /><br />Sebagian dari anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri tersebut,  ditransfer oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias  Ayong ke rekening BCA No. 0331397431 milik Fajar Poerna Wijaya yang merupakan saudara / keluarga dari terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD sebanyak 20 kali transfer degan total   sebesar Rp3.475.000.000<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) bukanlah peserta lelang dan bukan pula pemenang lelang, namun PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS)  adalah pihak yang mengerjakan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo  alias Ayong, dimana terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD telah menerima sejumlah uang dari saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong yakni sebesar Rp3.475.000.000 ditambah uang yang  telah diserahkan secara tunai melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sebesar Rp3.450.000.000<br /><br />Sehingga uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan total sebesar Rp6.925.000.000, yang mana uang tersebut merupakan bentuk kompensasi yang  disepakati antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dari nilai anggaran kontrak proyek Jembatan Brawijaya.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-vKyiU5l0bLk/YUNGm6CGf9I/AAAAAAABo7o/qEmDrUydiKUSSTcO1AuMcdg7CFRrONsaACLcBGAsYHQ/s1330/IMG20210916102410.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-vKyiU5l0bLk/YUNGm6CGf9I/AAAAAAABo7o/qEmDrUydiKUSSTcO1AuMcdg7CFRrONsaACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210916102410.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala  Cabang PT. Fajar Parahyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta/PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T.,  M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saski Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo  bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang /  Jasa pemerintah :<br /><br /> 1. Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e, Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip. Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persayaratan  dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat /kreteria tertentuberdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan  transparan. Hurufe : adil/diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak  tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun<br /><br />2. Pasal 5 huruf c, e dan g. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai  berikut : huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak Jangsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. Huruf e : Menghindari dan  mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak Jangsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest). huruf g :  menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung  merugikan negara.<br /><br />3. Lampiran 1 BAB II A.1.1.5 huruf a dan b. Huruf a : syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen  benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang. Huruf b : dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang  sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat / panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement Unit) yang dapat  merugikan negara dan/atau peserta lainnya.<br /><br />4. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Ayat : penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh (3) pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat  : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali  disubkontrakkan kepada penyedia barang /jasa spesialis. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan<br /><br />5. Pasal 33, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak  Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil  pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.<br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 dengan perincian :<br /><br />1. Realisasi pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT. Fajar Parahyangan sebesar Rp42.937.818.584,;<br /><br />2. Nilai fisik pembangunan Jembatan Brawijaya Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN) sebesar Rp28.480.436.258,52. Jumlah Kerugian Negara (1- 2 atau Rp42.937.818.584 -  Rp28.480.436.258,52) yaitu sebesar Rp14.457.382.325,48<br /><br />Perbuatan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayyat (2) atau  lebih-lebih Subsidair Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Mantan Wali Kota Kediri Dr. H. Samsul Ashar di Vonis 4.6 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi “Jembatan” Rp3.4 M

“Apakah Kejari Kota Kediri/Kejati Jatim dan Penyidik Polda Jatim akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi Pembangunan J...

»