BERITAKORUPSI.CO: Hasil penelusuran untuk ' g '

Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus, Ada Apa? (II)

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-dWWa7TcbWPM/XqXJlKvgNbI/AAAAAAABH9I/GzEPEsuuQ701WTIpWWJuydVlRicMoEfowCLcBGAsYHQ/s1600/Apriady.png" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="603" data-original-width="430" height="400" src="https://1.bp.blogspot.com/-dWWa7TcbWPM/XqXJlKvgNbI/AAAAAAABH9I/GzEPEsuuQ701WTIpWWJuydVlRicMoEfowCLcBGAsYHQ/s400/Apriady.png" width="285" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH </td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: left;">
“Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum hingga saat ini tak ada klaririfikasi”</div>
 
<div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO – Adakah keterlibatan “mafia hukum” dalam kasus perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor : 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kupang sejak tanggal 28 Oktober 2019 (Sidang Pertama kalinya)? 
 
Pertanyaan inilah yang muncul dari berbagai kalangan masyarakat maupun pembaca sejak kasus perkara ini ditulis di laman beritakorupsi.co pada pekan lalu. 
 
Sebab perkara ini nyata namun aneh. Nyatanya, perkara ini ada. Penggugatnya jelas, yaitu Hendderina Kalle Lisnahan warga Jl. Sukun I, Rt/Rw 009/004, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang Provinsi NTT melalui Tim Kuasa Hukumnya yang terdiri dari Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH dan Patni Ladiarto Palonda S.H 
 
Dan yang digugatpun jelas, yakni sebanyaka 17 orang diantaranya ; 1. Laazar Tabelak (Pensiunan PNS/ASN) Kelurahan Oepura Rt/Rw 07/03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat I,; 2. Chatarina Tabelak, warga Desa Ekateta Rt/Rw 02/01 Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang selaku tergugat II,; 3. Beci Tabelaak Naut, warga Desa Baumata Rt/Rw 02/01 Kecamatan Taebenu, Kab. Kupang selaku tergugat III,; 4. Thomas Tabelak , warga Dusun Ciawi Rt/Rw 03/04 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang (Jawa Barat) selaku tergugat IV,; 5. Mariana Taroci Nifu Tabelak, warga Rt/Rw 04/02 Kelurahan Alak, Kota Kupang selaku tergugat V 
 
Dan ke- 6,  Paulus Tabelak, warga Desa Bauma, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang selaku tergugat VI,; 7. Maike Herawati Tira Tabelak, warga Desa Oben Rt/Rw 03/04, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang selaku tergugat VII,; 8. Melkisedek Tabelak, warga Desa Baumata Rt/Rw 02/01, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang selaku tergugat VIIII,; 9.  Charolina Mone Tabelak, warga Desa baumata Barat, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang selaku tergugat IX,; 10. Thobias Mesakh Tabelak, warga Rt/Rw 02/01 Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupanag selaku tergugat X</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
                                                                                                                             </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Kemudian 11, Elen Sandra Irene Kause Tabelak, warga Beralamat di Rt/Rw 08/03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XI,; 12. Soleman Lapanangga, warga Rt/Rw 06/ 02 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XII,; 13. Agustin Lapanangga, warga Rt/Rw 08/03 Kelurahan Oepura , Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XIII,; 14. Carolina Lapanangga, warga Rt/Rw 08/03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang sekalu tergugat XIV,; 15. Konstantin Lapanangga, warga Rt/Rw 07/ 03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaaku tergugat XV,; 16. Thomas Lapanangga, warga Rt//Rw 08/03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XVI dan 17. Cornelis Tabalek (Purn. TNI AL), warga Jalan Empu Tantular No 37 Semarang (Jawa Tengah) tergugat XVII</div>
 
Serta turut tergugat adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di  Jalan Eltari II No 70 Kayu Putih , Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 
 
Nyatanya lagi adalah, Nomor Perkaranyapun jelas, yaitu Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg. Yang menyidangkan adalah 3 (tiga) Hakim PN Kupang, yaitu Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku KM (Ketua Majelis) dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota yakni Ikrarniekha El,ayawati Fau, SH., MH dan Fransiska Dan Paula Nino, SH., MH serta PanitraPengganti (PP) Wilhemina Era, SH 
 
Anehnya adalah, perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor : 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg sudah diputus oleh Majelis Hakim PN Kupang pada tanggal 23 Maret 2020 tanpa kehadiran pihak penggugat, sementara agenda persidangan baru mau membacakan gugatan setelah mediasi gagal yang diputus oleh Majelis Hakim Mediator, yaitu Fransiskus W. Mamo, S.H, M.H yang juga Humas PN Kupang 
 
“Kami selaku Kuasa Hukum penggugat dalam perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg disidangkan pertamakali di Pengadilan Negeri (PN) Kupang pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Ketua Majelis Hakim Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota yaitu Ikrarniekha El,ayawati Fau, SH., MH dan Fransiska Dan Paula Nino, SH., MH serta PanitraPengganti (PP) Wilhemina Era, SH” kata Apriady saat menemui beritakorupsi.co di Pengadilan Tipikor Surabaya (17 April 2020). 
 
Pertanyaannya. Bagaimana mungkin Majelis Hakim PN Kupang mengambil keputusan atas perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg sebelum ada putusan Majelis Hakim Mediator dan terlebih belum ada agenda persidangan dengan pembuktian dari kedua belah pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan 17 tergugat serta 1 turut tergugat? 
 
Dan hingga saat ini (Minggu, 26 April 2020), Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menangani Perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum tak ada tanggapan sama sekali kepada beritakorupsi.co sejak berita ini ditulis pada pekan lalu dan telah dikirimkan ke Nomor WhastApp Hakim Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum, kecuali hanya mungkin dibaca karena tanda centang dua berwarna biru dengan statsu Online yang terlihat di WhastApp beritakorupsi.co 
 
Sebelum berita ini ditulis pada pekan lalu, beritakorupsi.co mengirim pesan melalui App WhastApp ke Nomor 08122561XXXX milik Hakim PN Kupang, Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim untuk mengkonfirmasi terkait perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg yang sudah diputus pada tanggal 23 Maret 2020, sementara Persidangan dengan agenda Mediasi belum diputus oleh Hakim Mediator, yaitu Fransiskus W. Mamo, S.H, M.H yang juga Humas PN Kupang namun tak mau menanggapi 
 
Dugaan adanya “ketidak beresan” dalam perkara inilah, Tim Kuasa Hukum Penggugatpun sudah melakukan langkah-langkah antisipasi jauh sebelumnya dengan berkirim surat ke Kedua Lembaga Negara yang berwenang mengawasi Hakim di seluruh Pengadilan Negeri di nusantara ini, yaitu Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY - RI) dan Mahkamah Agung (MA) RI pada tanggal 27 Januari 2020 dengan Nomor Surat Nomor : 10 / SSR / I / 2020. Namun tak adapula  tanggapan. 
 
Anehnya lagi adalah, sekalipun Tim Kuasa Hukum Penggugat telah menyurati Kedua Lembaga Negara ini untuk melakuan pengawasan terhadap proses persidangan perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, namun tak ada respon. Andai saja ada tanggapan atau respon, bisa jadi perkara inipun belum putus hingga saat ini. 
 
Dan untuk yang keduakalinya, Tim Kuasa Hukum Penggugat akan kembali menyurati KY dan MA RI isinya berbeda. Kalau surat yang pertama pada Januari 2020 adalah tentang permohonan pengawasan, sedangkan surat yang Ke Dua Nomor 15 / SSR / I / 2020 tanggal 20 April 2020 adalah tentang pengaduan/laporan atas kesalahan sistim dan Hakim serta Panitra di PN Kupang, NTT 
 
Hal ini disampaikan kepada beritakorupsi.co oleh Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH dan Patni Ladiarto Palonda S.H, selaku Kuasa Hukum penggugat Hendderina Kalle-Lismanan, warga Jl. Sukun I, Rt/Rw 009/004, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang Provinsi NTT 
 
“Rencananya kami akan ke Jakarta untuk menyampaikan langsung ke MA dan KY tentang surat laporan atau pengaduan kami terkait perkara di PN Kupang,” kata Apriady (Sabtu, 25 April 2020 
 
Apriady menceritakan kasus gugatan yang ditanganinya bersama Timnya di PN Kupang. Menurut Apriady, bahwa penggugat (Hendderina Kalle Lisnahan) adalah pemilik tanah yang terletak di Rt/Rw 007/04 di Kelurahan Oepura sesuai dengan NIB 53.71.03.08.01069 dan surat ukur tanggal 21 Maret 2013 Nomoor 110/Oepura/2013 dengan Luas 2.819 M2, sesuai dengan SHM (sertifikat hak mili) No 3236 
 
“SHM No 3236 atas nama penggugat dikeluarkan oleh BPN sebagai instansi negara, dengan batas sebelah Utara adalah tanah milik Samuel Nakbena/tanah milik Daniel Bere Boedao. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan. Sedangkan sebelah Timur  adalah tanah milik Hendrik Taosu. Dan sebelah Barat milik Daud Heda,” teraang Apry 
 
Penggugat, lanjut Apry, telah membayar SSPD - BPHTB (Surat Setoran Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) pada tanggal 18 Juni 2013 kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Kupang melalui BPN sesuai dengan Surat  Keputusan BPN Nomor 176 / HM / BPN.53.72 / 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Penggugat atas tanah yang terletak di Rt/Rw 007/04 di Kelurahan Oepura 
 
Apriady menceritakan lebih lanjut. Sebelumnya, bahwa para tergugat (tergugat I dan Tergugat XVII) yaitu Laazar Tabelak dan Cornelis Tabalek, pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Kupang dengan No Perkara No. 35 / Pdt.G/ 2013/ PN.Kpg, dimana penggugat (Hendderina Kalle Lisnahan) saat itu adalah sebagai tergugat XIV. Dimana tanah yang terletak di Rt/Rw 007/04 di Kelurahan Oepura adalah milik Hendderina Kalle-Lismanan sesuai Keputusan BPN No 176 / HM / BPN.53.72 / 2013 tentang Pemberian hak milik atas Nama Penggugat dengan SHM (sertifikat hak mili) No 3236 
 
“Dalam perkara sebelumnya, gugatan para tergugat yang dulu sebagai para penggugat dalam Perkara No 35 / Pdt.G/ 2013/ PN.Kupang menyatakan bahwa sebagian dari tanah sebagaimana gambar tanah sengketa antara Carolina Hetmina lawan Fini Isa Bistolen alias Frans Hetmina yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu pada tanggal 24 Februari 1958 telah di eksekusi berdasarkan Surat Sita Eksekutorial pada tanggal 25 Juli 1959 yaitu tanah dalam gugatan,” ujar Apry 
 
Apriady menceritakan. Bidang I (pertama) berupa tanah kering terletak di Rt/Rw 009/04 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan Batas-batas, Utara berbatasan dengan tanah milik Thomas Lapenangga. Sedangkan sebesalh Selatan berbatasan dengan Jln Sukun. Dan sebelaah Timur berbatasan dengan Jalan Gang Tabelak dan tanah para Penggugat yang dikuasai oleh Marsen Tanaem, Melky Goeslaw Mata Titu, Alfonsus Foni, dan tanah  milik  Filmon Paut dan Timotius Nenotek. Sementara sebelah Barat berbatasan dengan tanah Para Penggugat yang sekarang di kuasai oleh Yakobus Siki, Tonci Foni, Bernat Trunay, antonia Nakbena Lay, Cornelis Tola dan Laazar Tabelak. 
 
Masih lanjut Apriady. Bidang II (dua) berupa tanah sawah kurang lebih seluas 2.500 M2 di Rt 08/Rw 03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan selokan dan tanah milik Penggugat I, tanah milik Penggugat XVI Thomas Lapenangga. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ebiet Thobias Tabelak. Dan sebelah Timur berbatasan dengan selokan dan tanah milik Penggugat I Laazar Tabelak. Sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat XII Soleman Lapenangga 
 
Para tergugat yang dulunya penggugat mengklaim, bahwa tanah diatas sesuai Bidang I dan Bidang II, disebut sebagai tanah sengketa adalah sah milik dari Carolina Hetmina (almarhum) sebagaimana Putusan dalam perkara Perdata No 74 / 1958 / Pdt, tanggal 24 Februari 1958 halaman 1 poin IV, dan gambar tanah sengketa antara Carolina Hetmina lawan Fini Is Bistolen alias Frans Hetmina yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngolu pada tanggal 25 Juli 1959 serta surat sita Eksekusi pada tanggal 25 JULI 1959 
 
“Dalam bidang I tidak di sebutkan berapa luas tanah dan batas tanah. Sedangkan tanah kering tersebut terletak di Rt 09/Rw 04 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Dalam bidang II berupa tanah sawah seluas kurang lebih 2.500 M2 terletak di Rt 08 /Rw 03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Aneh kan,” pungkas Apry 
 
Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah yang terletak di Kelurahan Oepura, letak tanah di Rt 007/Rw 04 dengan luas 2.819 M2 sesuai dengan SHM No 3236 yang dikeluarkan oleh BPN, dan atas pengakuan para tergugat. 
 
“Sangat jauh berbeda mengenai Rt/Rw dan juga luas tanah, dan dalam hal ini perlu di buktikan letak tanah sesungguhnya dan turut tergugat (BPN) sebagai instansi yang berwenang atas hal tersebut harus bisa menunjukkan yang sesungguhnya letak tanah yang dimaksud. Sebab jauh berbeda antara Rt/Rw, berbeda luas, berbeda batas-batas tanah dengan tanah milik Penggugat, namun nyatanya dalam fakta, bahwa tanah yang di tempati oleh penggugat di klaim milik para penggugat,” kata Apri 
 
Itulah sebabnya, Tim Kuasa Hukum penggugat (Kalle Lisnahan) perlu di buktikan kembali keabsahan tanah milik para Tergugat. Apakah benar, tanah yang di tempati oleh penggugat yang sekarang sebagai tergugat adalah tanah milik para Tergugat?. Para tergugat yang dahulu sebagai para penggugat dalam gugatan No 35 /Pdt.G/ 2013/ PN/Kupang, yang dalam gugatannya tidak bisa membuktikan alas Hak kepemilikan atas tanah yang di klaim milik Carolina Hetmina, dan juga diklaim oleh para tergugat sebagai ahli waris Carolina Hetmina. 
 
“Akibat putusan atas Perkara No 35 /Pdt.G/ 2013/ PN-Kpg yang di ajukan oleh para tergugat yang dahlu sebagai para pengugat, dimenangkan oleh para tergugat. Dalam Amar Putusan pada point 5 tertulis, “Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas tanah sengketa baik Bidang I maupun Bidang II atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap”. Dan Point 6 tertulis, “Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera meninggalkan tanah sengketa baik Bidang I maupun Bidang II dengan mengosongkan serta menyerahkannya kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Carolina Hetmina (Almarhum) sebagai pemilik yang sah tanpa syarat apapun bila perlu dengan menggunakan bantuan aparat penegak hukum”,” ujar Apri, membacakan Amar Putusan Perkara No 35 /Pdt.G/ 2013/ PN-Kpg 
 
Tim Kuasa Hukum penggugatpun mempertaanyakaan dalam memori gugatannya. Apabila pada point 5 adalah benar, maka dimanakah letak tanah yang sebenarnya yang diklaim para tergugat dalam Bidang I dan Bidang II?. Dan pada point 6 diatas, mengakibatkan Penggugat terusir dari rumahnya sendiri yang berdiri diatas tanah yang diklaim oleh Para Tergugat. 
 
Padahal, menurut Tim Kuasa Hukum penggugat, bshes tergugst ysng dshullu debagai penggugat merupakan pemilik sah atas tanah yang berada di Kelurahan Oepura, Letak Tanah di Rt 007/Rw 04 sesuai dengan SHM No 3236. 
 
“Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan perintah Eksekusi atas Putusan No 35 / Pdt.G/ 2013/ PN-Kpd tertanggal 17 November 2016, yang memberikan dampak kerugian kepada Penggugat, yaitu terusir dari Rumahnya Sendiri, tidak bisa menggunakan tanahnya sendiri. Dan bahkan tidak bisa melakukan perbuatan hukum atas tanahnya sendiri, sehingga dalam hal ini turut tergugat perlu menjelaskan secara nyata letak tanah tersebut, apakah tanah penggugat sesuai SHM No 3236 atas nama Penggugat merupakan tanah yang di klaim milik Para Tergugat?.” (Jen/T1m)

News Perdata Regional Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus, Ada Apa? (II)

Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH “Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, Y.Teddy Windia...

Baca selengkapnya »

Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus Ada Apa?

17.30 beritakorupsi 2

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-bNKKDkuYCYY/XpzmohBrFjI/AAAAAAABHa4/uMaW2ilBo3AQwMh5gULf8YGXZvhW4of1ACLcBGAsYHQ/s1600/IMG587293492018.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="900" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-bNKKDkuYCYY/XpzmohBrFjI/AAAAAAABHa4/uMaW2ilBo3AQwMh5gULf8YGXZvhW4of1ACLcBGAsYHQ/s640/IMG587293492018.jpg" width="360" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
“Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg Tak Mau Dikonfirmasi” BERITAKORUPSI.CO – “Nyata tapi aneh”. Kalimat inilah yang dilontarkan oleh tiga pengacara Surabaya, yaitu Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Ariady Eliwitopo Sitinjak, SH dan Patni Ladiarto Palonda S.H selaku kuasa hukum Henderina Kalle -  Lisnahan (70) warga Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai penggugat dalam perkara gugatan Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, yang sudah diputus oleh Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kupang pada tanggal 23 Maret 2020 sementara agenda persidangan masih tahap Mediasi pada tanggal 28 Oktober 2019 (Sidang Pertama kalinya) “Kami selaku Kuasa Hukum penggugat dalam perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg disidangkan pertamakali di Pengadilan Negeri (PN) Kupang pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Ketua Majelis Hakim Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota yaitu Ikrarniekha El,ayawati Fau, SH., MH dan Fransiska Dan Paula Nino, SH., MH serta PanitraPengganti (PP) Wilhemina Era, SH” kata Apriady mengawali ceritanya Lebih lanjut Apriady menjelaskan, Persidangan Kedua berlangsung pada tanggal 25 November 2019, persidangan di buka oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri pihak penggugat dan tergugat. Kehadiran tergugat di kuasakan oleh Ebiet Tabelak, anak dari Lazaar Tabelak selaku tergugat I dengan menggunakan Penetapan No 15 tahun 2019 yaitu Permohonan. Sedangkan penerima Kuasa tergugat 11 sampai Tergugat 16 yaitu Ellen Sandra Irene Kause – Tabelak yang menggunakan Kop Surat Advokat Ellen Tabelak. “Kami keberatan atas Kuasa Insidentil Tergugat 1, Tergugat 3 sampai tergugat 10 dan tergugat 17 dengan menggunakan dasar Penetapan No 15 tahun 2019. Keberatan kami karena Kuasa Insidentil hanya bisa dipakai sekali dan bukan di pakai dari awal sampai akhir proses Persidangan. Namun keberatan kami ditolak,” ujar Apri. Apriady mengungkapkan, setelah keberatannya ditolak oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 25 November 2019 terkait Kuasa Insidentil tergugat 1, 3 sampai 10 dan tergugat 17, dan sore harinya sekira pukul 15.00 WIT dilanjutkan dengan Mediasi “Tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 3 sore waktu setempat, sidang dilanjutkan dengan Mediasi. Hakim Mediatornya adalah Fransiskus. PP-nya (Panitra Pengganti) tidak ikut mendampingi Hakim Mediator hingga Mediasi di tunda tanpa dihadiri Kuasa ari Tergugat 11 sampai  dengan Tergugat 16,” jelas Apri Persidangan Ketiga, lanjut Apriady, pada tanggal 9 Desember 2019. Saat itu dihadiri kuasa hukum penggugat maupun penggugat (Prinsipal). Sedangkan pihak tergugat hadir tapi hanya Satu Prinsipal, yaitu Thomas Lapenangga “Pada saat Sidang Mediasi, Panitera Pengganti juga tidak ikut mendampingi Hakim Mediator pada saat sidang Mediasi,” ungkap Apri Lebih lanjut Apriady menjelaskan, bahwa persidangan Keempat pada tanggal 9 Januari 2020 yang dihadiri pihak penggugat termasuk Prinsipal. Sedangkan pihak tergugat hanya dihadiri 1 Prinsipal yaitu Thomas Lapenangga “Karenakan tidak lengkapnya Prinsipal tergugat, maka Persidangan Mediasi pun ditunda lagi, dan Panitera Pengganti juga tidak ikut mendampingi Hakim Mediator pada saat itu,” ujarnya Sidang Mediasipun berlanjut untuk yang Kelimakalinya, yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 yang dihadiri oleh pihak penggugat termasuk Prinsipal. Sementara pihak tergugat tidak semuanya hadir. Anehnya, Sidang Mediasi dalam perkara gugatan Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg belum lanjut setelah tanggal 20 Januari 2020 namun Majelis Hakim PN Kupang sudah memutus perekara tersebut pada tanggal 23 Maret 2020 tanpa dihadiri pihak penggugat termasuk Prinsipalnya maupun pihak tergugat. “Sekitar tanggal 2 April 2020, kami mendapat informasi dari Anaknya Klien Kami yaitu Jhondry yang menyampaikan bahwa perkara mamanya sudah di putus tanggal 23 Maret 2020 oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan Putusan tidak dapat di terima ( NO ),” ujar Apri Atas informasi tersebut, Tim Kuasa Hukum Penggugat yakni Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Ariady Eliwitopo Sitinjak, SH berangkat dari Surabaya menuju PN Kupang untuk menanyakan kepastian. Hasilnya memang sudah diputus “Setelah kami cek di SIPP Pengadilan Negeri Kupang, ternyata benar bahwa Perkara No 239 / Pdt.G / 2019 / PN.KPG telah di putus tanggal 23 Maret 2020 oleh Pengadilan Negeri Kupang. Tanggal 6 April 2020, kami selaku Kuasa Hukum dari Ibu Henderina Kalle –Lisnahan datang ke Pengadilan Negeri Kupang sekitar Jam 10.15 WIT untuk meminta Salinan Putusan No 239/Pdt.G/2019/PN.KPG, dan oleh Pihak Pengadilan kami menerima Salinan Putusan tersebut yang telah di legas (stempel) Pengadilan Negeri Kupang,” ungkap Apri Apriady melanjutkan, sekitar pukul 13.00 WIT, Tim Kuasa Hukum penggugat menemui Humas PN Kupang sekaligus selaku Hakim Mediator yakni  Fransiskus W. Mamo, S.H, M.H dan menjelaskan tentang putusan perkara No 239/Pdt,G/2019/PN.KPG “Kami menceritakan bahwa kami telah menelepon Ketua Majelis Hakimnya, yaitu Pak Teddy. Kata Pak Teddy saat itu memang benar telah di putus dan itupun karena atensi Pimpinan... Karena mendengar bahasa adanya atensi Pimpinan, maka Pak Fransiskus selaku Humas sangat kaget, dan mengatakan bahwa Pimpinan kami tidak pernah intervensi atas Perkara, kalau memang benar ada bahasa seperti itu, saya akan hubungi Pak Ketua,” kata Apri menirukan Masih menurut Apriady, pada tanggal 6 April 2020 sekitar jam 15.00 WIT , Kuasa Hukum penggugat dari Henderina Kalle –Lisnahan di undang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang yaitu Dju Johnson Mira Mangangi, SH., MH untuk bertemu di lantai 2 gedung PN Kupang “Saat itu secara spontan Ketua PN Kupang memanggil Ketua Majelis Hakim yang menangani  Perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN.KPG yaitu Pak Teddy, Ahli IT, Humas, Juru Sita, Panitera Pengganti. Dan Ketua PN Kupang menanyakan ke Pak Teddy, “maksud Saudara yang di bilang atensi Pimpinan itu Siapa” tanya Pak Ketua PN saat itu. Dan dijawab Pak Teddy yaitu Wakil Ketua (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang),” kata Apriady menurukan Karena merasa ada keanehan sejak awal, Tim Penasehat Hukum Penggugapun membuat laporan untuk yang Keduakalinya ke Badan Pengawasan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI termasuk ke KPK (Komisi Pemberaantasan Korupsi) RI. “Ini laporan kami yang kedua. Yang pertama pada tanggal 27 Januari 2020. Namun tidak ada tanggapan dari MA maupun KY. Sehingga kami membuat laporan untuk yang keduakalinya,” ujar Apriady. Terkait apa yang dijelaskan Apriady, berikorupsi.co menghubungi Hakim Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum dengan mengirim pesan melalui Nomor WhastApp 08122561XXXX untuk mengkonfirmasi terkait hal tersebut diatas, namun tak mau menanggapinya. (Tim/*)</div>

News Perdata Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus Ada Apa?

“ Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg Tak ...

Baca selengkapnya »

Proyek Kapal Perang SSV Fhilipina, “Menyeret” 3 Pejabat PT PAL Ke Pengandailan Tipikor

12.40 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-nVi2PXpm6jM/WZH5ijFx27I/AAAAAAAALRE/W2s3sIiDfhADItYG0YrD8FXqWYD4dvTngCLcBGAs/s1600/IMG20170814121641.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://1.bp.blogspot.com/-nVi2PXpm6jM/WZH5ijFx27I/AAAAAAAALRE/W2s3sIiDfhADItYG0YrD8FXqWYD4dvTngCLcBGAs/s1600/IMG20170814121641.jpg" /></a></div>
 
<div style="text-align: justify;">
 beritakorupsi.co –
 Proyek pembangunan kapal perang SSV (Strategic Sealift Vessel) 
Fhilipina yang dikerjakan oleh PT PAL pada tahun 2013 lalu, setelah 
melalui proses tender dengan nilai kontrak sebesar US 86,987,832,5 
Dollar Amerika Serikat, “menyeret” 3 pejabat PT PAL ke Pengadilan 
Tipikor Surabaya, untuk diadili pada Senin, 14 Agustus 2017 Ketiaga
 pejabat PT Penataran Angkatan Laut (PAL) ini adalah, M.Firmansyah 
Arifin (Direktur Utama PT PAL), Saiful Anwar (Direktur Desain dan 
Teknologi dan merangkap Direktur Keuangan PT PAL) dan Arif Cahyana 
(General Keuangan PT PAL) Sidang yang berlangsung dengan agenda 
pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK, Ronald Ferdinand Worotikan,  
Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri, di Ketuai 
Majelis Hakim Tahsin SH., MH, dengan dibantu 2 anggota Majelis Hakim 
yakni, DR. Lufsiana dan DR. Andriano untuk mengadili Ketiga terdakwa, 
dengan masing-masing perkara terpisah. Sementara terdakwa 
Firmansyah Arifin dan terdakwa Saiful Anwar didampingi Penasehat Hukum 
(PH)-nya diantaranya, Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto dan 
Wira. Terdakwa Arif Cahyana didampingi PH-nya Gunadi Wibakso, Sigit 
Darmwan, G.Subiakto, semuanya dari kantor Susilo di Jakarta.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
 JPU KPK menyatakan bahwa, terdakwa Firmansyah Arifin, menjabat Direktur 
Utama PT PAL Indonesia (Persero) sejak tahun 2012, berdasarkan Keputusan
 Pemegang Saham PT PAL, di luar rapat umum pemegang saham Nomor: 
KEP-66/MBU/2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota 
Direksi perusahaan perseroan PT PAL Indonesia, tanggal 8 Pebruari 2012 Selain
 terdakwa yang diangkat menjadi Dirut PT PAL tahun 2012, susuanan 
Direksi PT PAL berdasarkan Surat Nomor: KEP-66/MBU/2012 tanggal 8 
Pebruari 2012, tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota 
Direksi perusahaan perseroan PT PAL Indonesia, yakni, Etti Soewardani, 
Direktur SDM dan Umum,; Edy Widarto, Direktur Produksi,; Imam 
Sulistyanto, Direktur Keuangan,; Eko Prasetianto, Direktur Perencanaan 
dan Pengembangan Usaha dan Saiful Anwar, Direktur Desain dan Teknologi 
sekaligus Direktur Keuangan PT PAL. Dihadapan Majelis Hakim, JPU 
KPK menyatakan bahwa, perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi
 yang berkelanjutan. Sebagai “imbalan” atas perbuatan terdakwa, JPUK KPK
 pun menjerat Firmansyah Arifin, dengan pasal berlapis yakni, pasal 12 
b  atau pasal 12 B (1) Undang-Undang Korupsi. “Perbuatan terdakwa
 tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b  atau pasal 12 huruf B ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto 
pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junckto pasal 64 ayat KUHP” ucap JPU KPK</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Sebelumnya. JPU KPK  menyatakan bahwa, setelah resmi menjabat ornag 
nomor Satu di Perusahaan plat merah itu, terdakwa, kemudian memimpin 
rapat Dewan Direksi yang dihadiri antara lain, Etti Soeardani, Edy 
Widarto, Imam Sulistyanto, Eko Prasetianto dan Saiful Anwar. Dari hasil 
rapat tersebut diperoleh kesepakatan, untuk melakukan perubahan Program 
Kerja PT PAL Indonesia dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP), 
yang diimplementasikan dalam rencana kegiatan dan anggaran perusahaan 
(RKAP) yaitu, PT PAL Indonesia, tidak hanya menerima pesanan kapal 
komersial, tetapi juga menerima pesanan kapal-kapal pertahanan dari luar
 negeri</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Menindaklanjuti hasil rapat Dewan Direksi tersebut, untuk kegiatan 
marketing PT PAL Indonesia, sebelumnya telah menunjuk Ashanti Sales 
Incorporation, yang merupakan perusahaan Filipina, menjadi sales agent 
untuk membantu penjualan kapal OPV (Offshore Pratrol Vesse) dan SS V 
(Strategic sealift vessel) produksi PT PAL Persero Indonesia kepada 
Pemerintah Filipina, berdasarkan agency agreement Nomor: B/19/ 
10000/V/2011 tanggal 9 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Hari Susanto, 
selaku Direktur Utama PT Pal Indonesia dengan Liliosa L Saavedra, selaku
 Chief Executive Officer (CEO) Ashanti Sales Incorporation Pada 
tahun 2012, dalam rangka mendapatkan pesanan kapal pertahanan dari luar 
negeri, terdakwa Firmansyah Arifin bersama Tim pemasaran PT PAL, 
melakukan kegiatan promosi ke Philippine, guna mempromosikan hasil 
produksi PT PAL berupa kapal SSV dan kapal Cepat Rudal (KCR) 60. Usaha 
terdakwa pun berhasil. Buktinya, pemerintah Filipina tertarik, dan 
meminta agar PT PAL mengikuti lelang pengadaan kapal SSV. Dari 
situ, kemudian terdakwa Firmansyah Arifin, melakukan pertemuan informal 
dengan Eko Prasetyanto, Saiful Anwar dan Imam Sulistyanto, untuk 
membicarakan agreement agency yang pernah ditandatangani oleh Direksi 
sebelumnya, terkait penunjukkan Ashanti Sales Incorporation, sebagai 
sales agent PT PAL untuk membantu mendapatkan proyek pembangunan kapal 
dari pemerintah Filipina. Pada hal, Agency Agreement tersebut telah 
berakhir pada tanggal 9 Mei 2012. Pada tanggal 30 Agustus 2012, 
berdasarkan kesepakatan seluruh Direksi PT PAL, terdakwa Firmansyah 
Arifin, selaku Dirut PT PAL, memperbaharui perjanjian kerjasama PT PAL 
dengan Ashanti Sales Incorporation dengan Agency Agreement 
Nomor:SPER/38/10000/VIII/2012, yang ditandatanganinya bersama Liliosa L 
Saavedra selaku CEO Ashanti Sales Incorporation, yang menunjuk kembali 
Ashanti Sales Incorporation sebagai agen yang akan membantu PT PAL untuk
 mendapatkan proyek pembangunan kapal SSV pada pemerintah Filipina 
dengan fee agent akan ditetapkan sebelum harga penawaran dimasukkan ke 
DND Philippine dan Agency Agreement tersebut akan berakhir pada tanggal 
31 Agustus 2015. Pada awal tahun 2013, Eko prsetyanto dan Agus 
Budianto, selaku Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran PT PAL Indonesia, 
mendapat informasi dari Kirana Kotama selaku perwakilan Ashanti Sales 
Incorporation di Indonesia, bahwa pemerintah Filipina akan memulai 
pengadaan proyek kapal SSV. Atas informasi tersebut, Agus Budianto 
bersama Jumarma, selaku Kadep proposal proyek kapal dan Tim pemasaran PT
 PAL, segera mempersiapkan dokumen-dokumen Teknis, serta perhitungan 
cost structure kapal SSV, sebagai dasar harga penawaran kepada DND 
Filipina. Setelah perhitungan cost structure yang dilakukan oleh 
Agus Budianto dan Jumarma selesai, maka diperoleh harga kapal yang 
tercantum dalam Price Estimation SSV Philippine Navy adalah, sebesar USD
 43,262,556 dengan perhitungan fee agen sebesar 2,5% dari harga 
penawaran, yang mana besaran fee agen tersebut, ditentukan berdasarkan 
fee agen pada proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL
 Indonesia sebelumnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-tAWqBhP7eLE/WZH6aWQ7eaI/AAAAAAAALRM/oITK9_vo0gM0biM4rMGIJ4cj65epA1QrwCLcBGAs/s1600/IMG_20170814_154341.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="661" data-original-width="550" src="https://1.bp.blogspot.com/-tAWqBhP7eLE/WZH6aWQ7eaI/AAAAAAAALRM/oITK9_vo0gM0biM4rMGIJ4cj65epA1QrwCLcBGAs/s1600/IMG_20170814_154341.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada tanggal 5 Agustus 2013, Direksi PT PAL mengadakan rapat yang dihadiri oleh, terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Eko Prasetyanto dan Agus Budianto yang hasilnya, menyetujui perhitungan Cost Structure yang tercantum dalam Price Sstimation Philipinas Navy tersebut. Pada Juli 2013, berdasarkan rapat Direksi, PT PAL mengikuti tender pembangunan kapal SSV Philippine, dan yang bertanggung jawab dalam proses tender SSV adalah Agus Budianto, selaku Pemasaran PT PAL. Sedangkan Saiful Anwar, selaku Direktur Desain dan Teknologi bersama dengan Gonot Hendrasmono, Kadiv Desain menyiapkan desain SSV untuk keperluan tender. Pada tanggal 29 Agustus 2013, Agus Budianto mengajukan dokumen penawaran 2 unit kapal SSV kepada DND Philippine, dengan harga penawaran per kapal sebesar USD 43,262,556 dollar. Pada akhir Oktober 2013, pengadaan DND Philippine (Bid and Award Comite DND Philippine), yang dihadiri Lilioasa L Saavedra dan Kirana Kotama, melakukan Asesmen ke PT PAL di Surabaya, dalam rangka melaksanakan tahapan post qualification untuk menilai fasilitas dan kemampuan PT PAL Indonesia, sesuai dokumen penawarannya. Ibarat menyelam sambil minun air, itulah yang dilakukan oleh Lilioasa L Saavedra dan Kirana Kotama untuk menemui menemui Joko Sutejo, Staf ahli Direktur PT PAL dan Eko Prasetyanto di kantor PT PAL. Dalam pertemuan tersebut,  Lilioasa L Saavedra minta fee agen untuk Ashanti Sales Incorporation sebesar 4% dari nilai kontrak pembangunan Kapal SSV PT PAL, dan meminta agar hal itu segera dituangkan dalam perjanjian. Karena Joko Sutejo dan Eko prastyanto merasa keberatan, Lilioasa L Saavedra menurunkan menjadi 3,5 persen. Eke Prasetyanto pun berjanji akan menyampaikan permintaan Lilioasa L Saavedra kepada Direksi. Pada tanggal 13 Desember 2013, Eko Prasetyanto menerima E-mail dari Ashanti Sales Incorporation yang berisi, draft Agreement yang mencantumkan jumlah fee agen untuk Ashanti Sales Incorporation sebesar 4% dari nilai kontrak, kemudian Eko prasetyanto meneruskan email tersebut kepada Imam Sulistyanto. Pada Desember 2013, atas permintaan fee agen oleh Ashanti Sales Incorporation tersebut, dilakukanlah rapat Dewan Direksi di kantor PT PAL di Surabaya, yang dihadiri, terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Edy Widarto, Etty Soewardani, Imam Sulistyanto, Eko Prasetyanto, Arif Cahyana. Anehnya, rapat Dewan Direksi PT PAL itu ternyata untuk membahas “rejeki” alias uang cash back yang akan diperoleh dari Ashanti Sales Incorporation melalui Kirana Kotama. Sebab, fee agen untuk Ashanti Sales Incorporation hanya sebesar 3,5 persen dari 4,75 persen. Sedangkan sisanya sebesar 1,25 persen, menjadi cash back untuk pribadi anggota Direksi PT PAL. Hebatnya, setelah rapat Dewan Direksi selesai, pada malam harinya, terdakwa Saiful Anwar, Widarto, Imam Sulistyanto dan Eko Prasetyanto, melakukan pertemuan dengan Kirana Kotama di Resto Nine, Jalan Mayjen Sungkono, No 83 Surabaya. Dalam pertemuan itu, terdakwa Firmansyah Arifin, menyampaikan kepada Kirana Kotama, hasil kesepakatan rapat Dewan Direksi PT PAL, mengenai persentase agen untuk Ashanti Sales Incorporation. Dan Kirana Kotama pun menyetujuinya termasuk cash back yang harus dibayarkan oleh Ashanti Sales Incorporation, dan akan menyampaikan kepada Liliosa L Saavedra, selaku CEO Ashanti sales Incorporation Pada tanggal 23 Januari 2014, terdakwa selaku Direktur Utama PT PAL, dan Liliosa L Saavedra selaku CEO Ashanti sales Incorporation, menandatangani amandemen agreement agency agreement Nomor: SPER/38/10000/VIII/2012 yang menyatakan, fee agen untuk Ashanti sales Incorporation sebesar 4,75% dari nilai kontrak pembangunan kapal SSV antara PT PAL Indonesia dengan pemerintah Filipina. Setelah PT PAL dinyatakan sebagai pemenang, kemudian pada tanggal 7 Maret 2014, dilakukan penandatanganan kontrak pembangunan 2 unit kapal SSV, dengan nilai kontrak sebesar USD 86,987,832,5 antara terdakwa Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT PAL, dan Hon Voltaire T  Gazmin, selaku sekretaris DND Philippine. Kemudian, pada tanggal 17 Maret 2014, DND Philippine melalui Hon Voltaire T  Gazmin, menerbitkan Notice To Proceed yaitu, surat permintaan agar pekerjaan kapal oleh PT PAL dapat dimulai selama 36 bulan, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan 13 Mei 2017. Pada tanggal 18 Juni 2014, permintaan pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan 2 unit Kapan SSV sebesar 15% kepada DND Filipina, melalui surat Nomor 972/64000/VI/2014 yang ditandatangani oleh Arif Cahyana, kemudian pembayaran uang muka tersebut direalisasikan oleh di pemerintah Filipina pada tanggal 16 juni 2014, dalam dua tahap masing-masing sejumlah USD 6.532.8888,87 ke rekening BRI Cabang Rajawali Surabaya, Nomor 20172.0 2.000055.30.5 atas nama PT PAL Persero Indonesia Setelah PT PAL menerima pembayaran uang muka dari DND Philippine, pada tanggal 31 Juli 2014,  Ashanti sales Incorporation minta PT PAL membayarkan fee agen termin I melalui rekening atas nama PT Perusa, dengan Nomor 065-0000412013 pada Development Bank of Sungapura (DBS bank).  Dan pada tanggal 3 September 2014, atas persetujuan terdakwa dan Direksi lainnya, Arif Cahyana melakukan pembayaran fee agen, kepada Ashanti sales Incorporation dengan cara mentransfer uang sejumlah USD19,788.31 dari rekening BRI Nomor 0172 020000057307 atas nama PT PAL ke rekening PT Perusa di DBS Bank Pada Januari 2015, terdakwa Firmansyah Arifin meminta Imam Sulistianto menemui Kirana Kotama di Jakarta untuk mengambil uang cash back termin pertama dari fee agne yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty sales, sebagaimana yang telah disepakati. Kemudian, Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Lobby Eka Hospital BSD, Central Business District Lot, IX BSD, Serpong Kota Tangerang Selatan. Kirana Kotama pun menyerahkan bingkisan goody bag berisi uang sejumlah USD 163,102.19 kepada Imam Sulistyanto. Oleh Imam Sulis diserahkan kepada Eko Prasetyanto untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa Firmansyah Arifin. Pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV selesai dan telah diserahkan kepada pemerintah Philippine. Pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL, mengajukan permintaan pembayaran 85% atas pekerjaan pembangunan satu unit kapal SSV sejumlah USD36,029,462,85 kepada DND Philippine, melalui Invoice Nomor 133M160001-M, dan pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Philippine merealisasikan pembayaran tersebut. Pada tanggal 23 Agustus 2016, Ashanty Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin II, melalui rekening atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona, ke rekening United Overseas Bank Limited (UOB) singapura,  dengan nomor 341- 902-189-8. Pada tanggal 14 September 2016, atas persetujuan terdakwa Firmansyah Arifin dan Direksi lainnya, Arif Cahyana melakukan pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales secara bertahap dengan mentransfer uang dari rekening BRI atas nama PT PAL ke rekening UOB Singapore atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona dengan rincian, pertama sebesar US 25.000 dolar, kemudian US380,571,77 dolar, USD 608,914,83, USD 76,114,35 dan USD 200,571,77, namun transfer uang terakhir tersebut ditolak karena ada kesalahan penulisan pada nama pemilik rekening Ashanti Sales Incorporation, dan di transfer ulang oleh Arif Cahyana pada tanggal 13 Maret 2017. Atas pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales, terdakwa Firmansyah Arifin kembali mengingatkan Ari Cahyani dan Saipul Anwar, mengenai adanya Cash Back sebesar 1,25% yang harus dibayarkan oleh Ashanty sales Incorporation. Pada Maret 2017, terdakwa Firmansyah Arifin menyarankan Arif Cahya untuk menemui Kirana Kotama di Gedung BRI Tower, Jakarta dan menanyakan cash back sebesar 1,25 persen. Dan Kirana Kotama memberitahukan kepada Ashanty Sales di Filipina, akan menarik uang secara tunai sejumlah US25.000 dolar dari fee agen yang telah diterimanya dari PT PAL, dan akan menyerahkannya kepada Kirana Kotama,  untuk di serahkan kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana. Dan Arif Cahyana pun melaporkan kepada Saiful Anwar. Pada tanggal 8 Maret 2017 Kirana Kotama menghubungi Gatot Suratno, Staf bagian Umum PT Pirusa Sejati, untuk mengambil amplop coklat yang berisi uang di rumahnya di Komplek Tosiga Blok IX D Nomor 7 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Setelah Gatot Suratno mengambil 2 Amplop yang masing-masing berisi uang sejumlah US25.000 Dolar Singapore, kemudaian menyerahkan kepada Elfi Gusliana alias Dede, Staf bagian Keuangan PT perusa Sejati, atas perintah Kirana Kotama. Keesokan harinya, yakni tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama menghubungi Agus Nugraho melalui telepon, meminta agar agar Agus Nugroho menyerahkan uang sejumlah US25.000 dolar Amerika Serikat yang berada di Elfi Gusliana alias Dede kepada Arif Cahyana Pada tanggal 16 Maret 2017 sesuai arahan Kirana utama, Agus Nugroho meminta Elvi Gusliana membuat tanda terima tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata, pada tanggal 17 Maret, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotma kembali menghubungi Agus Nugroho, dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang pada tanggal 30 Maret 2017. Pada tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 09.10 WIB, Arif Cahyana mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, yang memberitahukan bahwa, Ia sudah di Jakata dan akan menemuinya setelah urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai. Arif Cahyana sudah di Jakarta dan akan menemui Agus Nugroho setelah Urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai titik atas informasi tersebut Agus Nugroho segera mengambil satu buah amplop coklat berisi uang sejumlah 25000 dolar dari LP Gusliana alias Dede yang dititipkan oleh Kirana kotama. Kemudian, sekitar pukul 12.00 WIB, mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, akan menemuinya di kantor PT Perusa Sejati, dan Agus Nugroho pun menginformasikan alamat kantor PT Perusa Sejati di MT Square Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta Timur. Setelah Arif Cahyana tiba di kantor PT Perusa Sejati, Agus Nugroho menyerahkan amplop coklat berisi uang sejumlah US25000 Dolar kepada Arif Rayana di ruang rapat lantai 2 PT proses sejati kepada Arif Cahyana. Tak lama kemudian, Arif Cahyana dan Agus Nugroso pun langsung “diringkus” Tim KPK.  Atas surat dakwaan JPU KPK, PH terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan. Sihingga, Majelis Hakim, memerintahkan JPU KPK untuk mengadirkan saksi pada persidangan berikutnya. Kepada beritakorupsi.co, Gunadi selaku PH terdakwa mengatakan, dakwaan JPU Sudah jelas, sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi. “Baik terdakwa maupun kita, semua sudah jelas, jadi kita langsung pada pokok perkara. Dakwaan JPU dapat kita terima,” ujar Gunadi. Terpisah. JPU KPK Ronald mengatakan bahwa, saksi yang diperiksa dalam perkara ini sebanyak sekitar 100 orang. Namun Ronald mengakui, tidak semua saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. “Saksi yang diperiksa sekitar 100 orang lebih, namun tidak semau kita hadirkan, dipilihlah. Kalau barang bukti, selain uang sebesar US 25.000 Dollar, yang diamankan, ada uang yang disita dari Brangkas PT PAL,” ungkap Ronal.  (Redaksi) </div>

News Tipikor Proyek Kapal Perang SSV Fhilipina, “Menyeret” 3 Pejabat PT PAL Ke Pengandailan Tipikor

berita korupsi .co – Proyek pembangunan kapal perang SSV (Strategic Sealift Vessel) Fhilipina yang dikerjakan oleh PT PAL pada tahu...

Baca selengkapnya »

Karena Uang Cash Back, 3 Pejabat PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia Diadili

12.22 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-PDC5_Uqe3yc/WZH4QKh5AoI/AAAAAAAALQ4/5LVvrevG1rg88eNG72KRwYNWMtJtpzRCQCLcBGAs/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-PDC5_Uqe3yc/WZH4QKh5AoI/AAAAAAAALQ4/5LVvrevG1rg88eNG72KRwYNWMtJtpzRCQCLcBGAs/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Gara-gara uang cash back sebesar 1,25 persen dari hasil proyek pembangunan kapal perang SSV Filipina yang dikerjakan oleh PT PAL, 3 pejabat BUMN ini harus meringkuk di penjara dan diadili sebagai terdakwa Korupsi. Ketiganya adalah, M.Firmansyah Arifin (Direktur Utama PT PAL), Saiful Anwar (Direktur Desain dan Teknologi dan merangkap Direktur Keuangan PT PAL) dan Arif Cahyana (General Keuangan PT PAL) Tragisnya, Firnansyah Arifin, Saiful Anwar dan Arif Cahyana, saat ini tak lagi duduk di kursi empuk diruangan ber AC, dan bahkan tidak lagi Sebelum persidangan dimulai, dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor, dengan pengawalan dari Gegana Polda Jatim, terkait Cash Back, Firmansyah Arifin atau lebih akrab dipanggil Arifin, Saiful Anwar (Saiful) dan Arif Cahyana (Arif), kepada beritakorupsi.co mengatakan bahwa, Cash Back tersebut adalah untuk Dana Komando, termasuk uang sebesar US163,102.19, dan Dana Komando sudah lama berlangsung dan tidak ada bukti penyerahan. “Cash Back itu bukan untuk Direksi tetapi untuk Dana Komando, termasuk uang US 163,102.19 Dollar yang sudah diserahkana Komando sudah lama,” kata ketiganya. Saat ditanya istilah Dana Komando dan bukti penyerahan, Arifin, Arif dan Saiful mengatakan bahwa, istilah Dana Komando atau DK adalah dari TNI AL. “Istilah DK itu ya dari mereka,” jawab Firman. “Tidak dikasih bukti dan tidak mau. Ditrasfer pun juga nggak mau, harus kontan. Saya nggak ingat namanya, tetapi diruangan itu ada 4 orang. Ada PNS ada juga TNI,” Arif menimpalin. “Ia seperti apa yang kita jelaskan dalam persidangan kemaren itu, ia seperti itu. Kalau saya, sudah terbuka,” lanjut Saiful. “Cash Back tidak ada sepeserpun untuk Direksi, saya tau. Kalau tidak ada Dana Komando, tidak ada Cash Back dan tidak aka nada kasus ini. Ini akibat ketidak berdayaan kami,” tambah Arif. Dan hari ini, Senin, 14 Agustus 2017, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri, menyeret Ketingayan kehadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin. SH., MH, yang dibantu dengan 2 anggota Majelis Hakim yakni, DR. Lufsiana dan DR. Andriano untuk mengadilinya, dengan masing-masing perkara terpisah. Dalam persidangan, terdakwa Firmansyah Arifin dan terdakwa Saiful Anwar didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya diantaranya, Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto dan Wira. Sementara terdakwa Arif Cahyana didampingi PH-nya Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto, semuanya dari kantor Susilo di Jakarta. Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan bahwa, terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwar (disidangkan bersamaan namun perkara terpisah dan Arif Cahyana sidang tersendiri.red) mengetahui atau patut diduga bahwa, perbuatannya bersama-sama dengan Saiful Anwar dan Arif Cahyana, yang telah menerima hadiah berupa uang “cash back” dari Kirana Kotama dan Agus Nugroho, diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena terdakwa Firmansyah Arifin dan Saiful Anwar, telah menyetujui pemberian fee agen, kepada Ashanti Sales Incorporation sebesar 4,75 persen, yang ditunjuk PT PAL Indonesia, sebagai Eksklusif agen untuk memperoleh kontrak pembangunan kapal SSV dari Departement of National Defense of the Republic of Philippine ( DND Philippines), yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Direktur Utama PT PAL dan Saiful Anwar, Direktur Keuanagan. Menurut JPU KPK, selaku penyelenggara negara yang diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6, Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta, bertentangan dengan peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/11/2016 tentang penegakan Citra Badan Usaha Milik Negara Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK menyebutkan bahwa, perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi yang berkelanjutan. Sebagai “imbalan” atas perbuatan terdakwa, JPUK KPK pun menjerat Firmansyah Arifin, dengan pasal berlapis yakni, pasal 12 b  atau pasal 12 B (1) Undang-Undang Korupsi. “Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b  atau pasal 12 huruf B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junckto pasal 64 ayat KUHP” ucap JPU KPK Anehnya, dari surat dakwaan JPU KPK terungkap bahwa, ternyata para Direksi PT PAL akan mendapatkan uang “cash back” sebesar 1,25 persen, dari fee agen Ashanti Sales Incorporation sebesar 4,75 persen, terkait proyek kapal perang SSV (Strategic Sealift Vessel) yang dikerjakan oleh PT PAL untuk pemerintah Filipina. Dari surat dakwaan JPU KPK terungkap pula bahwa, uang Cash Back yang sudah diterima oleh PT PAL adalah sebesar US188,102,19 ribu Dollar, yang terdiri dari, US163,102,19 Dollar sudah diterima oleh PT PAL, pada 2015 oleh Imam Sulistiyanto dari Kirana Kotama, Pemilik PT Perusa Sejati. Dan uang sebesar US25.000 Dollar, diterima pada tanggal 30 Maret 2017, oleh Arif Cahnaya dari Agus Nugroho, Direktur Umum PT Perusa Sejati, sekaligus sebagai “pintu masuk” Ketiga pejabat perusahaan milik negara ini ke jeruji besi yang sudah disediakan oleh KPK bagi para Koruptor. Terkait uang sebesar US163,102,19 Dollar, dalam persidangan sebelumnya dengan terdakwa Agus Nugroho selaku perantara Suap terungkap, bahwa uang US163,102,19 Dollar itu, sudah disetorkan kepada TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap, oleh Imam Sulistiyanto, yang saat itu menjabat sebagai Direktru Keuangan dan Arif Cahyana. “Saya terima dari Imam Sulistyanto, Januari 2015. Januari 2015, saya ditugaskan Direksi untuk menyelesaikan tagihan proyek KCR dan Tug Boat. Saya bertemu dengan Imam Sulistianto di Mabes TNI Cilangkap untuk membayarkan sebagian Dana Komando. Karena uang tunai yang dibawa oleh Imam Susianto bukan dalam mata uang rupiah, pihak Pekas (Pemegang Kas) menolak pembayaran Dana Komando jika tidak dalam mata uang Rupiah. Saya dan Imam Sulistyanto menukarkan uang tersebut ke mata uang rupiah di BRI KCP Cilangkap,  nilainya kurang lebih Rp 2 miliar. Setelah menukarkan uang, saya dan Sulistyanto pergi menuju Pekas TNI AL di Mabes TNI Cilangkap untuk melakukan pembayaran kekurangan Dana Komando.  Saya tidak ingat nama orangnya. Ada 4 orang staf yang bertugas dan selanjutnya disitulah saya menyerahkan uang Dana Komando,” kata Arif Cahyana kepada Majelis Hakim, saat dipersidangan (Jumat, 14 Juli 2017). Dari surat dakwaan JPU KPK, terkait cash back yang sudah diterima PT PAL adalah  cash back termin I. JPU KPK menyatakan, pada Januari 2015, terdakwa Firmansyah Arifin meminta Imam Sulistianto, menemui Kirana Kotama di Jakarta untuk mengambil uang cash back termin pertama dari fee agne yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty sales, sebagaimana yang telah disepakati. Kemudian, lanjut JPU KPK, Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Lobby Eka Hospital BSD, Central Business District Lot, IX BSD, Serpong Kota Tangerang Selatan. Kirana Kotama pun menyerahkan bingkisan goody bag berisi uang sejumlah USD 163,102.19 Dollar, kepada Imam Sulistyanto. Oleh Imam Sulis diserahkan kepada Eko Prasetyanto untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa Firmansyah Arifin. Pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV selesai dan telah diserahkan kepada pemerintah Philippine. Selanjutnya, pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL, mengajukan permintaan pembayaran 85% atas pekerjaan pembangunan satu unit kapal SSV sejumlah USD36,029,462,85 kepada DND Philippine, melalui Invoice Nomor 133M160001-M, dan pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Philippine merealisasikan pembayaran tersebut. Pada tanggal 23 Agustus 2016, Ashanty Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin II, melalui rekening atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona, ke rekening United Overseas Bank Limited (UOB) singapura,  dengan nomor 341- 902-189-8. Dan pada tanggal 14 September 2016, atas persetujuan terdakwa Firmansyah Arifin dan Direksi lainnya, Arif Cahyana melakukan pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales secara bertahap dengan mentransfer uang dari rekening BRI atas nama PT PAL ke rekening UOB Singapore atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona dengan rincian, pertama sebesar US 25.000 dolar, kemudian US380,571,77 dolar, USD 608,914,83, USD 76,114,35 dan USD 200,571,77, namun transfer uang terakhir tersebut ditolak karena ada kesalahan penulisan pada nama pemilik rekening Ashanti Sales Incorporation, dan di transfer ulang oleh Arif Cahyana pada tanggal 13 Maret 2017. Atas pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales, terdakwa Firmansyah Arifin kembali mengingatkan Ari Cahyani dan Saipul Anwar, mengenai adanya Cash Back sebesar 1,25% yang harus dibayarkan oleh Ashanty sales Incorporation. Pada Maret 2017, terdakwa Firmansyah Arifin menyarankan Arif Cahya untuk menemui Kirana Kotama di Gedung BRI Tower, Jakarta dan menanyakan cash back sebesar 1,25 persen. Dan Kirana Kotama memberitahukan kepada Ashanty Sales di Filipina, akan menarik uang secara tunai sejumlah US25.000 dolar dari fee agen yang telah diterimanya dari PT PAL, dan akan menyerahkannya kepada Kirana Kotama,  untuk di serahkan kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana. Dan Arif Cahyana pun melaporkan kepada Saiful Anwar. Pada tanggal 8 Maret 2017 Kirana Kotama menghubungi Gatot Suratno, Staf bagian Umum PT Pirusa Sejati, untuk mengambil amplop coklat yang berisi uang di rumahnya di Komplek Tosiga Blok IX D Nomor 7 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Setelah Gatot Suratno mengambil 2 Amplop yang masing-masing berisi uang sejumlah US25.000 Dolar Singapore, kemudaian menyerahkan kepada Elfi Gusliana alias Dede, Staf bagian Keuangan PT perusa Sejati, atas perintah Kirana Kotama. Keesokan harinya, yakni tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama menghubungi Agus Nugraho melalui telepon, meminta agar agar Agus Nugroho menyerahkan uang sejumlah US25.000 dolar Amerika Serikat yang berada di Elfi Gusliana alias Dede kepada Arif Cahyana Pada tanggal 16 Maret 2017 sesuai arahan Kirana utama, Agus Nugroho meminta Elvi Gusliana membuat tanda terima tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata, pada tanggal 17 Maret, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotma kembali menghubungi Agus Nugroho, dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang pada tanggal 30 Maret 2017. Pada tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 09.10 WIB, Arif Cahyana mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, yang memberitahukan bahwa, Ia sudah di Jakata dan akan menemuinya setelah urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai. Arif Cahyana sudah di Jakarta dan akan menemui Agus Nugroho setelah Urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai titik atas informasi tersebut Agus Nugroho segera mengambil satu buah amplop coklat berisi uang sejumlah US25.000 dolar dari Elfi Gusliana alias Dede yang dititipkan oleh Kirana kotama. Sekitar pukul 12.00 WIB dihari yang sama, Arif Cahyana mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, mengabarkan akan menemuinya di kantor PT Perusa Sejati, dan Agus Nugroho pun menginformasikan alamat kantor PT Perusa Sejati di MT Square Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta Timur. Setelah Arif Cahyana tiba di kantor PT Perusa Sejati, kedaunya bertemu di ruang rapat lantai 2, dan Agus Nugroho kemudian menyerahkan amplop coklat berisi uang sejumlah US25.000 Dolar. Sebelum uang tersebut tiba dikantor PT PAL, Kedaunya langsung diringkus KPK.  </div>
tidur nyeyak di atas Spring Bed, melainkan tidur dibalik jeruji besi alias penjara, dan saat ini, duduk dikursi pesakitan dengan “menyandang gelar” terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. 
<div style="text-align: justify;">
Kepada beritakorupsi.co, Gunadi selaku PH terdakwa mengatakan, dakwaan JPU Sudah jelas, sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi. “Baik terdakwa maupun kita, semua sudah jelas, jadi kita langsung pada pokok perkara. Dakwaan JPU dapat kita terima,” ujar Gunadi. Terpisah. JPU KPK Ronald mengatakan bahwa, saksi yang diperiksa dalam perkara ini sebanyak sekitar 100 orang. Namun Ronald mengakui, tidak semua saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. “Saksi yang diperiksa sekitar 100 orang lebih, namun tidak semau kita hadirkan, dipilihlah. Kalau barang bukti, selain uang sebesar US 25.000 Dollar, yang diamankan, ada uang yang disita dari Brangkas PT PAL,” ungkap Ronal.  (Redaksi) </div>

News Tipikor Karena Uang Cash Back, 3 Pejabat PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia Diadili

berita korupsi .co – Gara-gara uang cash back sebesar 1,25 persen dari hasil proyek pembangunan kapal perang SSV Filipina yang dikerja...

Baca selengkapnya »

RM BRI Bangkalan Terbukti Korupsi Rp584 Juta

02.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-96OGW7ZhcCI/YEFZkwzKpcI/AAAAAAABef8/6-Sd4ItrpPE_NkWgYU4XhXJM0iZ6iIZIACLcBGAsYHQ/s925/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="570" data-original-width="925" height="394" src="https://1.bp.blogspot.com/-96OGW7ZhcCI/YEFZkwzKpcI/AAAAAAABef8/6-Sd4ItrpPE_NkWgYU4XhXJM0iZ6iIZIACLcBGAsYHQ/w640-h394/1.jpg" width="640" /></a>BERITAKORUPSI.CO – Terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom selaku Relationship Manager (RM) Briguna Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bangkalan, Madura, Jawa Timur terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Kredit Pembiayaan Fiktif tanpa sepengetahuan  Debitur pada tahun tahun 2018 – 2019 sebesar Rp584.361.014 sekaligus sebagai jumlah kerugian keuangan negara, yang tak mengira kalau hukuman (Vonis) pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya lebih lama 1 (satu) tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur yaitu 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Prabawa Wardhana, S.Kom, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Kamis, 4 Maret 2021), dalam agenda pembacaan surat putusan dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Dista, SH., MH dan Mochammad Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sjahrizal, SH., MH yang dihadiri Penesahat Hukum terdakwa, yaitu Zamrani serta Tim JPU Hendrik Murbawan, SH, Dewi Ika dan Hendrawan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkalan. Sementara terdakwa mengiti persidangan melalui Vidio Conference dari Rutan (rumah tahanan negara) Kab. Bangkalan untuk menjaga Prokes (Protokol Kesehatan) dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) yang menimpa dunia termasuk Indonesia sejak Pebruari tahun lalu  Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom yang menjabat selaku Relationship Manager (RM) Briguna Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bangkalan, Madura, Jawa Timur, terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara merealisasikan kredit pembiayaan tanpa seijin dan sepengetahuan debitur dan pembukaan rekening tabungan atas nama debitur sebesar Rp584.361.014 (Lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat belas rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Perbuatan terdakwa tesebut, lanjut Majelis Hakim, sebagaimana diatur dan diancam piadan dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHP </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sehingga terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya dan dijatuhui hukuman  tambahan berupa membayar uang pengganti yang besarnya sejumlah Rp584.361.014. “Mengadili : 1. Menyatakan terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ; 2. Menghukum terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4  (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp200.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp584.361.014 (Lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat belas rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 8 (delapam) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim ini lebih berat dari tuntutan JPU, yaitu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 juta subsidair 4 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp584 juta subsidair 1 tahun dan 9 bulan. Pasal yang dikenakan JPU yaitu pasal 3 Uandang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas putusan tersebut, terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. “pikir-pikir, Yang Mulia,” jawab terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim. Hal sama juga disampaikan JPU “Kita masih pikir-pikir, dan tergantung dari terdakwa sendiri juga,” kata Zamroni selaku Penasehat Hukum terdakwa kepada beritakorupsi.co seusai persidangan. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-KSeX9FdogM8/YEFaP_Vy8TI/AAAAAAABegE/smpVDTqpApQsnyYTqtRSxoF83Ew9XR9hwCLcBGAsYHQ/s638/IMG20210225140952-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="557" data-original-width="638" height="558" src="https://1.bp.blogspot.com/-KSeX9FdogM8/YEFaP_Vy8TI/AAAAAAABegE/smpVDTqpApQsnyYTqtRSxoF83Ew9XR9hwCLcBGAsYHQ/w640-h558/IMG20210225140952-1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Diberitakan sebelumnya. Terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom selaku Relationship Manager (RM) Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bangkalan “secara melawan hukum” melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Surat Edaran Direksi NOSE : S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggai 29 Mei 2015 Tentang mekanisme pengajuan Briguna Purna dan ketentuan Peraturan Disiplin NOKEP :S.152-DIR/SDM/05/2009 Tanggal 11 Mei 2009 yaitu: 1. Memberikan kredit pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan,; 2. Membuka rekening simpanan fiktif,; 3. Menyalahgunakan dana simpanan debitur,; 4. Menunda setoran kredit/pembiayaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,; 5.Melakukan Pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik. 6. Melakukan Pelanggaran aspek kredit lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik. Terdakwa selaku Relationship Manager Briguna pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bangkalan telah merealisasikan kredit tanpa seijin dan sepengetahuan debitur atau kredit fiktif dan pembukaan rekening tabungan atas nama debitur tersebut dan menguasai buku tabungan serta kartu ATM-nya, yang mana rekening tabungan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menampung uang hasil realisasi kredit fiktif yang diajukan oleh terdakwa Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan “memperkaya dirinya sendiri atau orang lain” yakni memperkaya terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom sebesar Rp584.361.014 (Lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat belas rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut Akibat perbuatan terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom, “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” Cg PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bangkalan sebesar Rp584.361.014 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2019, perbuatan membobol uang negara tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom selaku Relationship Manager Briguna pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Pegawai Tetap Nokep 341-KW-IX/SDM/11/2017 tanggal 15 November 2017. Bahwa kepemilikan saham PT. BRI (persero) Tbk sebagian lebih besar dimiliki Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 16 Maret tahun 2007, Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : W7-HT.01.04-612 Pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 56,75% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Mekanisme pengajuan Kredit Briguna Puma Sesuai Surat Edaran Direksi NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal 29 Mei 2015, sebagai berikut : 1. Calon debitur mengisi form permohonan BRIGUNA , dengan dilampiri Dokumen pensiun, meliputi : a. Asli SK Pensiun. b. Daftar Pembayaran Pensiun (Dapem). c. Foto copy KARIP, d. Buku Pensiun. Dokumen Pribadi, Meliputi : e. Foto copy identitas diri (suami/istri), f. Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Aman, g. Foto copy Kartu Keluarga, h. Surat Pernyataan debitur diatas meterai cukup, i. Surat Kuasa Potong Uang Pensiun/SKPUP bermeterai cukup, dalam hal pensiun dibayarkan tidak melalui BRI. j. Surat Kuasa Pendebetan Rekening, k. Fotocopy buku tabungan BRI. Bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu, l. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, apabila provisi, biaya administrasi dan/atau premi asuransi dipotong dari pinjaman yang direalisasikan. 2. Setelah seluruh persyaratan permohonan BRIGUNA dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka selanjutnya Pejabat Pemrakarsa (Relationship Manajer Briguna) memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku. 3. Pejabat Kredit Lini (Relationship Manajer Briguna) harus meyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan, serta memastikan telah ada PKS dengan instansi/perusahaan yang bersangkutan. 4. Pejabat Pemrakarsa (Relationship Manajer Briguna) kemudian menghitung jumlah BRIGUNA yang bisa diberikan dengan menggunakan rumus sebagaimana pada butir V.B.2.a, dan menuangkannya dalam Form Analisis dan Putusan BRIGUNA, serta memberikan rekomendasi putusan dengan dilampiri perhitungan Credit Risk Scoring (CRS). 5. Seluruh berkas permohonan kredit BRIGUNA di cek list oleh Bagian Administrasi Kredit (ADK) kemudian diserahkan kepada pemutus. 6. Permohonan kredit BRIGUNA diputus oleh pejabat pemutus kredit sesuai limit PDWK dengan rekomendasi oleh pejabat pemrakarsa kredit (Relationship Manajer Briguna). 7. Pada saat kredit akan direalisasi, petugas ADK berkewajiban untuk meyakini kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan dokumen yang diberikan oleh Pejabat Pemrakarsa (Relationship Manajer Briguna) dan ADK memproses biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh debitur, baik secara tunai atau overbooking (Transfer sesama rekening BRI). 8. Sebelum realisasi, perlu diperhatikan syarat-syarat realisasi dengan melengkapi berkas kredit sebagai berikut : a. Kuitansi pencairan.. b. Formulir Permohonan BRIGUNA. c. Form Credit Risk Scoring (CRS). d. Form Analisis dan Putusan BRIGUNA. e. Instruksi Pencairan Kredit (IPK), kecuali untuk BRI Unit. f. Surat Pengakuan Hutang Model SH-03 berikut Model SU. Apabila debitur yang bersangkutan mendapat suplesi kredit, maka Addendum atas suplesi kreditnya disatukan dengan SPH (Surat Pengakuan Hutang) Kredit sebelumnya, g. Dokumen pensiun disesuaikan dengan ketentuan perusahaan asuransi/perusahaan dana pensiun debitur yang bersangkutan. h. Daftar Perincian Gaji/Upah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. i. Surat Pernyataan Yang Berhutang/Debitur diatas meterai cukup yang berisi kesanggupan debitur melunasi seluruh sisa pinjaman, j. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/uang Pensiun yang ditunjuk, dalam hal gajif/uang pensiun dibayarkan tidak melalui BRI. k. Surat Rekomendasi Atasan atau pimpinan instansi / perusahaan yang bersangkutan, l. Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG)/Surat Kuasa Potong Uang Pensiun (SKPUP)/Surat Kuasa Debet Rekening, dalam hal uang pensiun dibayarkan melalui BRI, m. Jaminan,; n. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, dalam hal biaya-biaya (provisi, administrasi dan premi asuransi) dipotongkan dari pinjaman yang akan direalisasikan. 9. Petugas ADK melalui Instruksi Pencairan Kredit (IPK) membantu proses pencairan kredit Briguna Purna dengan didampingi Relationship Manager Briguna untuk memastikan calon debitur merupakan pemohon kredit yang diprakarsai oleh Relationship Manager Briguna. Terdakwa selaku Relationship Manager Briguna pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bangkalan tanpa seijin dan sepengetahuan debitur telah merealisasikan kredit Briguna Purna atau kredit fiktif dan melakukan pembukaan rekening tabungan atas nama debitur tersebut dan menguasai buku tabungan serta kartu ATM-nya yang mana rekening tabungan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menampung uang hasil realisasi kredit fiktif yang diajukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : A. Terdakwa merealisasikan Kredit penambahan fiktif dan pembukaan rekening fiktif atas 8 (delapan) debitur yaitu : 1. Terhadap debitur-debitur yang sudah memiliki pinjaman Briguna Puma yang merupakan account kelolaan terdakwa yang repayment capacity (RPC/ kemampuan bayarnya) masih cukup, lalu terdakwa berinisiatif sendiri untuk memproses tambahan pinjaman dengan bertindak sebagai Pemrakarsa kredit yang kedua tanpa sepengetahuan Debitur. 2. Sebelum kredit yang kedua diproses, terdakwa terlebih dahulu membuatkan rekening simpanan baru atas nama debitur ke Customer Service (CS) dengan membawa form aplikasi pembukaan rekening (Form AR01) yang telah ditandatangani debitur (tanda tangan debitur diform aplikasi pembukaan rekening tersebut ditandatangani oleh terdakwa sendiri), pembukaan rekening baru ini tujuannya untuk penampungan realisasi pinjaman. 3. Setelah Debitur dibukakan rekening, selanjutnya terdakwa selaku Pemrakarsa Kredit memproses berkas kredit. Setelah berkas kredit lengkap diserahkan ke ADK dan diteruskan ke Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) dan Pemutus Kredit. Selanjutnya setelah dilakukan putusan, ADK mempersiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH), kwitansi dan perjanjian model SU. 4. Berkas yang sudah lengkap dan siap realisasi, oleh terdakwa diambil tanpa seijin dan sepengetahuan ADK, berkas kelengkapan akad dan realisasi yang mana tanda tangan debitur tersebut, ditandatangani oleh terdakwa sendiri Selanjutnya terdakwa berpura-pura memberitahukan ke ADK bahwa debitur pada saat jam istirahat datang untuk akad kredit, namun karena Petugas ADK sedang istirahat, terdakwa beralasan membantu untuk menandatangankan ke debitur terlebih dahulu karena alasan pelayanan, namun karena debitur buru-buru setelah tanda tangan langsung pulang kembali. Berkas yang sudah lengkap dan siap realisasi oleh terdakwa diambil tanpa seijin dan sepengetahuan ADK, berkas kelengkapan akad dan realisasi tersebut ditandatangankan debitur, namun tanda tangan debitur tersebut ditandatangaani oleh terdakwa sendiri Selanjutnya terdakwa berpura-pura memberitahukan ke ADK bahwa debitur pada saat jam istirahat datang untuk akad kredit. Namun karena Petugas ADK sedang istirahat, terdakwa beralasan membantu untuk menandatangankan ke debitur lebih dahulu karena alasan pelayanan. Namun karena debitur buru-buru setelah tanda tangan langsung pulang kembali B. Terdakwa merealisasikan take over kredit fiktif (Pemindahan Pinjaman) dan pembukaan rekening fiktif dengan cara : Awalnya ada calon Debitur Take Over mengajukan permohonan kredit dan persyaratan kredit telah dilengkapi dan ditandatangani sendiri oleh debitur, kemudian dibatalkan oleh debitur karena Bank sebelumya (Bank Wori) belum bisa memproses untuk take over, namun terdakwa tetap merealisasi kredit tanpa sepengetahuan debitur. Sebelum kredit diproses, terdakwa terlebih dahulu membuatkan rekening simpanan baru atas nama debitur ke Customer Service (CS) dengan membawa form aplikasi pembukaan rekening (Form ARO1) yang telah ditandatangani debitur (tanda tangan debitur diform aplikasi pembukaan rekening tersebut ditandatangani oleh terdakwa sendiri). Pembukaan rekening baru ini tujuannya untuk penampungan realisasi pinjaman. Setelah Debitur dibukakan rekening, selanjutnya terdakwa memproses berkas kredit. Setelah berkas kredit lengkap diserahkan ke ADK dan diteruskan ke Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) dan Pemutus Kredit. Selanjutnya setelah dilakukan putusan, ADK mempersiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH), kwitansi dan perjanjian model SU. Berkas yang sudah lengkap dan siap realisasi, oleh terdakwa diambil tanpa seijin dan sepengetahuan ADK, berkas kelengkapan akad dan realisasi tersebut ditandatangankan debitur, Namun tanda tangan debitur tersebut terdakwa sendiri yang menandatanganinya. Selanjutnya terdakwa berpura-pura memberitahukan ke ADK bahwa debitur pada saat jam istirahat datang untuk akad kredit. Namun karena Petugas ADK sedang istirahat, terdakwa beralasan membantu untuk menandatangankan ke debitur lebih dahulu karena alasan pelayanan. Namun karena debitur buru-buru setelah tanda tangan langsung pulang kembali. Bahwa uang realisasi kredit fiktif tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan dipergunakan juga untuk judi online. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi NOSE : S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal 29 Mei 2015 Tentang mekanisme pengajuan Briguna Purna dan ketentuan Peraturan Disiplin NOKEP :S.152-DIR/SDM/05/2009 Tanggal 11 Mei 2009 yaitu: 1. Memberikan kredit'ipembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan,; 2. Membuka rekening simpanan fiktif,; 3. Menyalahgunakan dana simpanan debitur,; 4. Menunda setoran kredit/pembiayaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,; 5. Melakukan Pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik,; 6. Melakukan Pelanggaran aspek kredit lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik. Akibat perbuatan terdakwa selaku Relationship Manager Briguna pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bangkalan telah merugikan keuangan negara Cg Bank BRI cabang Bangkalan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bangkalan tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp584.361.014, (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Belas Rupiah), tentang tidak ada uang dari rekening debitur PT. Bank Rakyat Indonesia kantor cabang Bangkalan yang hilang atau berkurang karena perbuatan terdakwa. Sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. (Jnt)</div>

News Tipikor RM BRI Bangkalan Terbukti Korupsi Rp584 Juta

BERITA KORUPSI .CO – Terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom selaku Relationship Manager (RM) Briguna Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang...

Baca selengkapnya »

Ketua Majelis Hakim : Silahkan Saudara Keberatan, Majelis Yang Akan Menilai

01.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;">#JPU Kejari Pasuruan Keberatan saat dipanggil Katua Majelis Hakim untuk menyaksikan Bukti dari Penasehat Hukum terdakwa tentang bukti Pengembalian kerugian negera berdasarkan audit BPK pada tanggal 26 Juni 2020 sebelaum Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tanggal 20 November 2020# <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-qVZTZOddzc4/YEFfg4qp0tI/AAAAAAABegM/1rr6AzRYZu0EDhcTUz1dYichr5Dbk_5CACLcBGAsYHQ/s1334/IMG20210304110804%2B%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-qVZTZOddzc4/YEFfg4qp0tI/AAAAAAABegM/1rr6AzRYZu0EDhcTUz1dYichr5Dbk_5CACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210304110804%2B%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Pasuruan mengatakan ‘keberatan’ saat dipanggil Ketua Majelis Hakim untuk menyaksikan barang bukti (BB) dari Penaseha Hukum (PH) terdakwa Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan, yaitu Samuel dkk, dan Dr. Solahuddin dkk selaku Penasehat Hukum terdakwa Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terkait bukti pengembalian kerugian negara sebesar Rp298 juta berdasarkan hasil audit BPK Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 sementara Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor : 1389/M.5.15/Fd.1/11/2020 tanggal 20 November 2020 “Silahkan saudara Jaksa maju,” perintah Ketua Majelis Hakim “Terkait barang bukti, kami keberatan,” jawab JPU “Silahkan saudara keberatan, Majelis yang akan menilai,” ucap Ketua Majelis Hakim Keberatan itu ucapkan JPU Kejari Pasuruan kepada Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan Mochamad Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Aris Andriana, SH dalam persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Kamis, 4 Maret 2021) dengan agenda tanggapan JPU atas Eksepsi atau Keberatan Penasehat Hukum Kedua terdakwa (Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Meindahlia Pratiwi, S.T) atas surat dakwaan JPU, dimana Kedua terdakwa ini mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019) </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-779Da5vkHjo/YEFf440SpgI/AAAAAAABegU/fEBKcIOUvqIVepOHKFz2k_X2OyYkt317QCLcBGAsYHQ/s875/IMG20210304111844.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="875" data-original-width="751" height="400" src="https://1.bp.blogspot.com/-779Da5vkHjo/YEFf440SpgI/AAAAAAABegU/fEBKcIOUvqIVepOHKFz2k_X2OyYkt317QCLcBGAsYHQ/w344-h400/IMG20210304111844.jpg" width="344" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan seusai JPU membacakan tanggapannya atas Eksepsi atau Keberatan dari  Penasehat Hukum Kedua terdakwa, Penasehat Hukum Kedua terdakwa menyerahkan bukti pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp298 juta ke Kas Daerah oleh terdakwa Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan berdasarkan hasil audit BPK Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, sementara Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Nomor : 1389/M.5.15/Fd.1/11/2020 tanggal 20 November 2020 Penyerahan bukti pengembalian uang ke Kas Daerah oleh terdakwa dari Kedua Penasehat Hukum terdakwa tersebut, atas perintah Ketua Majelis Hakim pada persidangan pekan lalu (Kamis, 25 Februari 2021),  dimana saat itu adalah agenda pembacaan Eksepsi atau Keberatan dari  Penasehat Hukum terdakwa atas surat dakwaan JPU Dalam Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa menjelaskan, bahwa kerugian keuangan negara sudah dikembalikan oleh terdakwa ke Kas Daerah sebesar Rp298 juta pada tanggal 26 Juni 2020 berdasarkan hasil audit BPK Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020, sementara Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Nomor : 1389/M.5.15/Fd.1/11/2020 tanggal 20 November 2020 Dalam hasil audit BPK Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 dijelaskan, BKP merekomondasikan kepada Wali Kota Pasuruan agar : a. Memberikan teguran kepada Plt. Kepala Diskominfo (sebagai  Penggua Anggaran), PPkom, Kabid ee-Goverment (sebagai PPTK), Pejabat Pengadaan dan Kasi Pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Memerintahkan kepada Plt. Kepala Diskominfo (sebagai  Penggua Anggaran) dan Ppkom untuk memproses kelebihan pembayaran atas Lima Pengadaan Sistim Aplikasi OPD pada Diskominfo sebesar Rp289.539.742,73 Atas rekomondasi tersebut Pemerintah Kota Pasuruan melalui Kepala Diskominfo telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp289.539.742,73 dengan rincian ; a. PT PIU sebesar R21.818.183,; b. CV TKA sebesar Rp3.341.183,; c. CV RB sebesar Rp6.719.091,73,; d. CV Alr sebesar Rp3.383.470,; e. CV ACK sebesar Rp6.690.815 dan f. Ppkom sebesar Rp247.587.000 Dalam bukti pengembalian kerugian keuangan negara ke Kas Daerah melalui Bank Jatim Pasuruan, yaitu ; a. PT PIU (PT Program Indo Utama sebesar Rp21.818.200 tanggal 26 Juni 2020 transfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah b. CV TKA (CV Tiga Raya Abadi) sebesar Rp3.341.183 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah c. CV RB (CV Ruas Bambu) sebesar Rp6.719.091,73 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah d. CV Alr (CV Abadiluhur) sebesar Rp3.383.500 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah e. CV ACK (CV Anugrah Citra Keluarga) sebesar Rp6.690.815 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah dan f. PPkom sebesar Rp247.587.000 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah, yang ditanda tangani oleh Endah Harjani selaku Bendahara Penerima/Pemgeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Kokoh  Arie Hidayat, SE., S.Sos., MM selaku Pengguna Aanggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-sFhhIUKNeg8/YEFgcZdVLtI/AAAAAAABegc/bH18Jbb5XtAprv8_QOYg4kmTJCLhjJt9QCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210225140838.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-sFhhIUKNeg8/YEFgcZdVLtI/AAAAAAABegc/bH18Jbb5XtAprv8_QOYg4kmTJCLhjJt9QCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210225140838.jpg" width="640" /></a></div>Panesehat Hukum terdakwa dalam Eksepsinya juga mejelaskan tentang perbedaan jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan audit Inspektorat sebesar Rp15.300.000 dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp108.136.366 Hasil audit Inspektorat Nomor : R.700/04/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 8 Januari 2021 menjelaskan, Kerugian atas pembuatan 2 Aplikasi yang masing-masing anggaran sebesaar Rp75 juta yaitu Situra (Sistem Perhitungan Suara) dan Sipanda (Sistem Informasi Pengawasan Daerah) adalah sebesar Rp108.136.366 dikuraangi pengembalian ke kas daerah sesuai rekomondasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran  2019 sebesar Rp92.836.366 (Rp25.159.366 + Rp67.677.000). Sehingga nilai yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp15.300.000 Kerugian atas pembuatan 3 Aplikasi yang masing-masing anggaran sebesar Rp75 juta, yaitu E-Sista (Sistem Informasi Data Sektoral), Mastani (Manajemen Informasi Pertanian) dan Siperi (Sistem Informasi Manajemen Perikanan) adalah sebesar Rp200.903.377 dikurangi pengembalian ke kas daerah sesuai rekomondasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran  2019 sebesar Rp196.703.377 (Rp16.793.377 + Rp179.910.000). Sehingga nilai yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp4.200.000 Untuk kasus pembuatan 3 Aplikasi ini menyeret 3 terdakwa (perkara terpisah dan jadwal sidang setiap hari Senin) yaitu Drs. Sugeng Winaerto, MM selaku (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tata Rini Wulandari, S.Kom selaku Kabid Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasurzan yang juga menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom selaku Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan Anehnya, dalam surat dakwaan, Jaksa menyebutkan bahwa kerugian keuangan negara berdasarkan audit Inspektorat Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 sebesar Rp108.136.366 dengan terdakwa Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Meindahlia Pratiwi, S.T Dan untuk Tiga terdakwa lainnya pada persidangan yang berbeda (Drs. Sugeng Winaerto, MM, Tata Rini Wulandari, S.Kom dan Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom), bahwa kerugian negara berdasarkan hasil Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan 5 (lima) Aplikasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : R.700/04/423.300/LHP.INV/2021 Tanggal 08 Januari 2021 sebesar Rp200.903.377 (dua ratus juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) Pertanyaannya dalam kasus ini adalah, apakah ada 2 hasil audit Inspektorat di tanggal, bulan dan tahun yang sama, yaitu tanggal 8 Januari 2021 Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 dengan kerugian keuaangan negara sebesar Rp108.136.366 dan Nomor : R.700/04/423.300/LHP.INV/2021 dengan kerugian negara sebesar Rp200.903.377 ? Selain itu ada yang menggelitik terkait jumlah kerugian negara sebesar Rp108.136.366 yang dihitung dari Rp50.818.183 sebagai uang pengembalian dari PT Program Indo Utama + Rp63.477.000 pengembalian dari CV. Tiga Karya Abadi). Namun bila dihitung lebih cermat, Rp50.818.183 + Rp63.477.000 hasilnya bukan Rp108.136.366 melainkan sejumlah Rp114.295.183 Mengapa kerugian negara atau yang belum di kembalikan ke Kas Daerah dalam hasil audit Inspektorat Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 sebesar Rp15.300.000 menjadi Rp108.136.366 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum? Dan kerugian negara atau yang belum di kembalikan ke Kas Daerah dalam hasil audit Inspektorat Nomor : R.700/04/423.300/LHP.INV/2021 sebesar Rp4.200.000 menjadi Rp200.903.377 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum? Mengapa pula ada perbedaan hasil audit yang dilakukan BPK Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp289.539.742,73 dan sudah dikembalikan ke Kas Daerah, dengan hasil audit Inspektorat yang menemukan sisa kerugian yang belum di kembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp15.300.000 dan Rp4.200.000 ?. Sementara dalam hasil audit Inspekorat juga menjelaskan bahwa kerugian yang sudah di setorkan ke Kas Daerah berdasarkan rekomondasi BPK RI adalah sebesar Rp289.539.743 (Rp92.836.366 + Rp196.703.377) Apakah Inspektorar lebih teliti dari pada BKP saat melakukan audit dalam penghitungan kerugian negara ?. Apakah penyidikan dapat dilakukan sekaalipun jauh sebelumnya sudah ada pengembalian kerugian negara ke Kas Daerah atas rekomondasi dari BPK ?. Bila itu yang terjadi, bukan tidak mungkin semau Kepala Dinas akan masuk penjara sekalipun telah mengembalikan kerugian negara atas rekomondasi BPK </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-e88s04RFfdo/YEFhPOYqmAI/AAAAAAABegk/UCc3S2VU0gglD_6v_NTCSbzukXo0tsfWgCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210225141031.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-e88s04RFfdo/YEFhPOYqmAI/AAAAAAABegk/UCc3S2VU0gglD_6v_NTCSbzukXo0tsfWgCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210225141031.jpg" width="640" /></a></div>Seperti yang diberitkan sebelumnya. Bahwa Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T bersama dengan saksi Tata Rini Wulandari, SKom. dan saksi Mummad Chusnaivi Soegono, S.Kom. Pada tanggal 02 Januari 2019 sampai bulan Mei 2019 atau setidak-setidaknya dalam waktu lain antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidak-setidaknya dalam waktu lain pada Tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 53 Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atan suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2019, mengalokasikan anggaran Belanja Modal untuk pengadaan Pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp375.000.000 (tiga rarus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 2.10 01 24 17 5 2 tanggal 31 Desember 2018, yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan T.A. 2019 Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Pembuatan Sistem Aplikasi OPD, Terdakwa 1 Fendy Krisdiyono, S.P., MM anak dari Nyono Martowijoyo sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Walikota Pasuruan Nomor: 821.4/2039/423.202/PLT/2018 tanggal 28 September 2018, dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/4/423.011/2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan tanggal 07 Januari 2019 menunjuk dan mengangkat Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/02/423.118/2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019:</div><div style="text-align: justify;"> Bahwa Terdakwa I selaku Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan juga telah melakukan penunjukkan dan pengangkatan saksi Tata Rini Wulandari, S.Kom sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/01/423.118/2019 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tanggal 02 Januari 2019, disamping yang bersangkutan secara struktural juga menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Layanan E-Government pada Diskominfotik Kota Pasuruan </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Tk7gN6PqE-M/YEFhm0tasTI/AAAAAAABegs/Eegx2LzcpP4sfHEMvJ7eetT3Tt1vWNBXwCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210218123318%2B%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-Tk7gN6PqE-M/YEFhm0tasTI/AAAAAAABegs/Eegx2LzcpP4sfHEMvJ7eetT3Tt1vWNBXwCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210218123318%2B%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div>Pada awal bulan Januari tahun 2019, Terdakwa I mengadakan pertemuan dengan Terdakwa II, Saksi saksi Tata Rini Wulandari, S.Kom dan Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi pada Diskominfotik Kota Pasuruan di ruangan Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan untuk membicarakan rencana penyerapan alokasi anggaran untuk pengadaan pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 Bahwa dalam pertemuan tersebut, dibahas cara untuk meningkatkan pencapaian target Indikator kinerja Sistem Pengadaan Berbasis Elektronik (SPBE), Terdakwa I meminta Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom untuk menyampaikan hasil studi bandingnya di Kabupaten Banyuwangi yang menemukan pembuatan aplikasi–aplikasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari rekanan yang ditetapkan sebagai Penyedia dan melibatkan para Tenaga Harian Lepas (THL) dalam pembuatannya Bahwa menurut Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom, cara yang tersebut dapat dilaksanakan di Kota Pasuruan, karena Diskominfotik Kota Pasuruan memiliki Tenaga Harian Lepas (THL) yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam pembuatan aplikasi yang dibutuhkan, sehingga sudah tidak lagi tergantung dengan pihak ketiga dan dapat meningkatkan kesejahteraan para THL. Mendengar hal tersebut, Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom, apakah aman proses yang demikian tersebut, dan dijawab “ternyata sampai sekarang faktanya aman-aman saja Pak''. Terdakwa I kemudian memberikan arahan agar dalam pengadaan nanti pihak rekanan/Penyedia yang akan ditunjuk harus memiliki kompetensi/keahlian di bidangnya dalam pembuatan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dan untuk proses pelaksanaannya mempercayakan kepada Terdakwa II selaku PPK serta Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom Dengan arahan Terdakwa I tersebut, Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom mencari/merekomendasikan salah satu rekanan perusahaan yang akan dipinjam/disewa bendera perusahaannya, yaitu PT. Program Indo Utama untuk ditetapkan sebagai Penyedia dalam pembuatan aplikasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BKBDP) Kota Pasuruan, sedangkan Terdakwa II merekomendasikan CV. Tiga Karya Abadi untuk ditetapkan sebagai Penyedia dalam pembuatan aplikasi yang kedua yaitu Aplikasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Kota Pasuruan Proses peminjaman/sewa bendera perusahaan kepada masing-masing rekanan yang akan ditetapkan sebagai Penyedia dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD tersebut dilakukan dengan cara : 1. Sekitar bulan Januari 2019, Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom mendatangi Saksi DEWI KUSWORINI selaku Direktur PT. PROGRAM INDO UTAMA untuk menawarkan pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi di Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019. Dalam pertemuan tersebut disepakati, bahwa pihak PT. PROGRAM INDO UTAMA yang nantinya ditunjuk sebagai Penyedia tidak perlu melaksanakan pekerjaan karena pihak Diskominfotik Kota Pasuruan telah memiliki tenaga-tenaga ahli, yaitu para Tenaga Harian Lepas (THL) yang dapat membuat aplikasi yang dibutuhkan. Adapun berkaitan dengan seluruh dokumen pengadaan dalam pekerjaan pembuatan aplikasi sejak proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan serta pembayaran, akan dipersiapkan oleh Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom,  sehingga Saksi DEWI KUSWORINI hanya menandatanganinya saja 2. Pada sekitar bulan Maret 2019, Terdakwa II menghubungi Saksi EKO SUWARNO selaku Direktur CV. TIGA KARYA ABADI, lalu Terdakwa II meminjam perusahaan untuk Pembuatan aplikasi OPD. Terdakwa II kemudian meminta data-data administrasi yang berkaitan dengan profil perusahaan CV. TIGA KARYA ABADI untuk dipinjam/disewa bendera perusahaannya dalam pekerjaan pembuatan aplikasi di Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019. Terhadap permintaan Terdakwa II tersebut, Saksi EKO SUWARNO bersedia meminjamkan bendera perusahaan CV. TIGA KARYA ABADI karena Terdakwa II adalah adik Kelas Saksi EKO SUWARNO dulu di Kampus dan setelah lulus, Terdakwa II pernah bekerja sama dengan Saksi EKO SUWARNO. Disamping itu, saksi EKO SUWARNO juga ingin menambah referensi pengalaman pekerjaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di wilayah Kota Pasuruan Untuk melaksanakan Proses Pengadaan Aplikasi, Terdakwa II selaku PPK merumuskan perencanaan pengadaan untuk Pembuatan Sistem Aplikasi OPD senilai Rp375.000.000 (tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) dengan menetapkan kebijakan pemaketan pengadaan yang berorientasi pada volume barang dan harga satuan dengan cara memecah menjadi 5 (lima) paket pengadaan aplikasi, yaitu masing-masing aplikasi senilai Rp75.000.000 sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-6JHicziTzEs/YEFiIq84XPI/AAAAAAABeg0/hBOj5cypPpwEtJIoMGI-wPfWgrCbSN8-ACLcBGAsYHQ/s640/IMG20210225134902.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-6JHicziTzEs/YEFiIq84XPI/AAAAAAABeg0/hBOj5cypPpwEtJIoMGI-wPfWgrCbSN8-ACLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210225134902.jpg" width="640" /></a></div>Adapun metode pemilihan Penyedia yang digunakan untuk pembuatan masing-masing Sistem Aplikasi OPD tersebut, telah ditetapkan oleh Terdakwa II selaku PPK dengan metode pengadaan langsung sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Proses pengadaan langsung untuk pemilihan Penyedia dalam kegiatan pengadaan Pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, seharusnya di proses oleh Saksi AGUS AUNUR ROVIO, Amd selaku Pejabat Pengadaan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : 188/03/423.118/2019 Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada DinasKomunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 02 Januari 2019 akan tetapi AGUS AUNUR ROVIO, Amd hanya menandatangani dokumen-dokumen pemilihan Penyedia berikut dengan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) karena Terdakwa II yang secara keseluruhan memproses dan menyiapkan dokumen Pengadaan Langsung, kemudian Terdakwa II selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBI), sebagai berikut :   1. Nama Aplikasi, Sistem Perhitungan Suara (Situra), Pemilihan Penyedia PT. PROGRAM INDO UTAMA beralamat di Komplek Ruko Grand Parimas jl. Panglima Sudirman Purworejo Kota Pasuruan. Nomor/Tanggal SPPBJ : 027/114.1/423 118PPKM/2019 tanggal 06 Pebruari 2019 2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah(SIPANDA), Pemilihan Penyedia CV. TIGA KARYA ABADI beralamat di Perum. Griyashanla Blok J291 MojolanguLowokwani Kota Malang. Nomor/Tanggal SPPBJ : 027/270/423 118/PPKM/2019 tanggal 06 Marci 2019 Bahwa pengadaan pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD yang pada akhirnya diberi nama: Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 secara administratif masing-masing telah dibuatkan kontrak oleh Terdakwa II dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) yang didalamnya tertera tandatangan antara Terdakwa II selaku PPK dengan masing-masing Penyedia, dengan nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Bahwa pada kenyataannya, masing-masing Penyedia yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, yaitu Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam SPK Aplikasi Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) dibuat oleh para Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Sub Profesional pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA 2019 yang ditunjuk dan diangkat berdadarkan keputusan Terdakwa I selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 800/07.1/423.118/2019 Tanggal 02 Januari 2019 dan Nomor: 800/09.1/423.118/2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Tenaga Sub Profesional (Teknisi Jaringan, Programmer, Multimedia) Untuk Kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government Tahun Anggaran 2019</div><div style="text-align: justify;"> Bahwa para THL (1. MUZAKKI,; 2. HENDRIK ISTIAWAN,; 3. ANISA EVI NUR ROHMAH,; 4. CANDRA EMELIA FRANSISCA,; 5. HAMMERZOELPAGARMAHDIAS,; 6. SOFYAN SAHRUL,; 7. MOHAMAD ALIFFIO I.W.R) yang direkrut pada awal tahun 2019, bekerja pada Diskominfotik Kota Pasuruan sebagai Tenaga Sub Profesional masing-masing telah dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Terdakwa II selaku PPK untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli (Sub Tenaga Profesional), Kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government TA. 2019 dengan Honorarium masingmasing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan selama tenggang waktu 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2019 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-V9RzKY-DMis/YEFiiaGvwDI/AAAAAAABeg8/ODPtVcyvMB8XLJsLrYLR8seqiMsOLsHpgCLcBGAsYHQ/s640/IMG20210218123247.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://1.bp.blogspot.com/-V9RzKY-DMis/YEFiiaGvwDI/AAAAAAABeg8/ODPtVcyvMB8XLJsLrYLR8seqiMsOLsHpgCLcBGAsYHQ/w640-h288/IMG20210218123247.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan SPK tersebut, uraian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh para THL sebagai tenaga sub profesional adalah tidak untuk membuat aplikasi yang telah ditunjuk perusahaan penyedianya, akan tetapi melaksanakan tugas-tugas dalam rangka kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government di lingkunpan Pemerintah Kota Pasuruan untuk: </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">a. Mendukung pengembangan konten Sistem Informasi di Pemerintah Kota Pasuruan,; b. Membantu mengelola Infrastruktur Jaringan yang dimiliki Pemernntah Kota Pasuruan,; c. Membantu mengelola rekayasa sistem dan analisis pada server,; d. Mengamankan seluruh sistem informasi pemerintahan sesuai standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kcgiatan kepada atasan.  </div><div style="text-align: justify;">Proses pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA telah dituangkan ke dalam Laporan Harian yang disusun tiap bulan oleh para THL, yang kemudian laporan tersebut telah disampaikan kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi yang diketahui oleh Terdakwa II selaku PPK dan telah disetujut oleh Saksi TATA RINI WULANDARI selaku PPTK Selanjutnya laroran tersebut diteruskan kepada Terdakwa I selaku PA yang dijadikan sebagai dasar pencairan Honorarium kepada para THL, yaitu masing-masing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan sesuai dengan SPK, yang mana diketahui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa pekerjaan aplikasi SITURA dan SIPANDA tidak termasuk dalam tugas dan tanggungjawab para THL Disamping itu, Terdakwa II selaku PPK juga selalu melaporkan perkembangan/progress pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pembuatan apikasi SITURA dan SIPANDA yang dikerjakan para THL kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku KepalaSeksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, yang kemudian laporan tersebut disampaikan kepada saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan E-Govemment, dan sekaligus sebagai PPTK yang selanjutnya dilaporkan kepada Terdakwa I selaku PA: Setelah pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA selesai dikerjakan oleh para THL, kemudian Terdakwa II selaku PPK menerima hasil pekerjaan pembuatan aplikasi-aplikasi tersebut dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) seolah-olah diserahkan dari Penyedia yang terikat dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yaitu sebagai berikut: 1. Nama Aplikasi, Sistem Perhitungan Suara (Situra). Nomor/Tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) : 027/608/423.118/2019 tanggal 8 April 2019 2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah(SIPANDA). Nomor/Tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) :027/794/423.1182018 tanggal 7 Mei 2019 </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-BheiKW5lT1M/YEFjIC9lFnI/AAAAAAABehE/7tswoUEr--crL0Cvf4xxnyMaP0CKwKvtgCLcBGAsYHQ/s1070/IMG20210304110723.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="593" data-original-width="1070" height="354" src="https://1.bp.blogspot.com/-BheiKW5lT1M/YEFjIC9lFnI/AAAAAAABehE/7tswoUEr--crL0Cvf4xxnyMaP0CKwKvtgCLcBGAsYHQ/w640-h354/IMG20210304110723.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa I selaku PA yang telah mengetahui proses pengadaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari Penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya, ditindaklanjuti dengan menerima penyerahan hasil pengadaan/pekerjaan tersebut dari Terdakwa II selaku PPK, yaitu dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/609/423.118/2019 tanggal 08 April 2019 untuk hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA, dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/795/423.118/2019 tanggal 7 Mei 2019 untuk hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SIPANDA Kemudian Terdakwa I selaku PA langsung menindaklanjuti hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA yang diserah terimakan tersebut dengan meminta kepada Saksi H. DAMAR TJATUR RAHARDJO, S.H. selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/04/423.118/2019 Tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 2 Januari 2019 untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserah terimakan Bahwa selanjutnya Saksi H. DAMAR TJATUR RAHARDJO, S.H. selaku PPHP tanpa melakukan pemeriksaan/pengujian sebagaimana mestinya, ternyata hanya menandatanyani dokumen-dokumen dihadapan Terdakwa I yang secara keseluruhan dokumen-dokumen tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa II. Adapun mengenai dokumen dimaksud pada pokoknya menerangkan, bahwa dokumen administratif dalam proses pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA sejak perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan telah dicukupi dan memberikan rekomendasi kepada Pengguna Anggaran untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor: 027/611/423.118/2019 tertanggal 8 April 2019 (untuk pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA) dan Berita Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor: 027/797/423.118/2019 tanggal 7 Mei 2019 (untuk pekerjaan pembuatan aplikasi SIPANDA) Setelah mencrima surat pengajuan permohonan pembayaran dari PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI (masing-masing selaku Penyedia yang dipinjam/disewa bendera perusahaannya), Terdakwa I selaku PA tetap menindaklanjuti ke proses pembayaran dengan diajukannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa oleh Saksi GAGUK EKO PRATIKTO selaku Bendahara Pengeluaran yang diketahui oleh Saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang kemudian Terdakwa I selaku PA memberikan perintah untuk membayar dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor: 00050/SPM-LS/2.10.01.01/2019 tanggal 18 April 2019 untuk pembayaran pengadaan/pcmbuatan aplikasi SITURA, dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00062/SPM-LS/2.10.01.01/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk pembayaran pengadaan/pembuatan aplikasi SIPANDA Penerbitan SPM-LS terscbut mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran belanja atas pengadaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA yang pada akhirnya dibayarkan kepada PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Pasuruan Bahwa uang pembayaran atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA pada Diskominfotik Kota Pasuruan masing-masing senilai Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak telah masuk ke rekening masing-masing perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia, yaitu PT. PROGRAM INDO UTAMA Nomor rekening : 0678529567 pada Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Pasuruaun dan CV. TIGA KARYA ABADI Nomor rekening 1440017143907 Pada Bank Jatim Cabang Malang. Atas pembayaran tersebut, Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom langsung menghubungi Saksi DEWI KUSWORINI selaku Dircktur PT. PROGRAM INDO UTAMA lalu memberitahukan bahwa uang penairan atas pekerjaanpengadaan/pembuatan aplikasi SITURA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan Saksi DEWI KUSWORINI diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom setelah dipotong biaya atau fee atas peminjaman bendera perusahaan  </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-7AMIku44gso/YEFjcGwihuI/AAAAAAABehM/CVZxrZN_HtQ_uTtY4cpHH9eekwAA1kOYgCLcBGAsYHQ/s875/IMG20210304111844.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="875" data-original-width="751" height="400" src="https://1.bp.blogspot.com/-7AMIku44gso/YEFjcGwihuI/AAAAAAABehM/CVZxrZN_HtQ_uTtY4cpHH9eekwAA1kOYgCLcBGAsYHQ/w344-h400/IMG20210304111844.jpg" width="344" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atas permintaan tersebut, kemudian Saksi DEWI KUSWORINI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp50.818.183 (lima puluh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom di kantor Diskominfotik Kota Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh/PPn) sebesar Rp8.181.817 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan biaya/fee atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp21.818.183 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) Sehubungan telah dibayarkannya pembuatan aplikasi SIPANDA kepada CV. TIGA KARYA ABADI, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saksi EKO SUWARNO selaku Direktur CV. TIGA KARYA ABADI untuk memberitahukan bahwa uang pencairan atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SIPANDA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan Saksi EKO SUWARNO diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepadaTerdakwa II setelah dipotong biaya atau /fee atas peminjaman bendera perusahaan Atas permintaan tersebut, Saksi EKO SUWARNO melalui stafnya langsung mengirim kembali uang sejumlah Rp63.477.000 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) melalui pengiriman transfer ke rekening Terdakwa II Nomor : 144-00-16773365 pada Bank Mandiri Cabang Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh PPn) sebesar Rp8.181.818 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan betas rupiah), dan biaya/fce atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp3.341.185 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) Setelah menerima uang sebesar Rp63.477.000 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Saksi EKO SUWARNO, kemudian Terdakwa II langsung melaporkan kepada Terdakwa I bahwa uangnya sudah ada, lalu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II agar menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom dan diketahui oleh Saksi TATA RINI WULANDARI. S.Kom Jumlah keseluruhan uang yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom yang diperoleh dari hasil pengembalian PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI atas pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA adalah sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) Dan atas perintah Terdakwa I, uang tersebut disimpan di dalam laci meja kerja saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom yang disertai dengan kata-kata,”Simpan dulu kalau ada pemeriksaan BPK baru dikembalikan" Setelah Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom. berkoordinasi dengan Saksi TATA RINI WULANDARI yang kemudian diketahui oleh Terdakwa I, uang sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom telah dipergunakan untuk diberikan kepada para THL yang sudah membuat aplikasi SITURA dan SIPANDA sebesar Rp25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) Kemudian telah dikeluarkan untuk membayar makan, minum, dan lembur sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta telah dibayarkan untuk uang Tunjangan Hari Raya kepada para THL sebesar Rp13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sisa uang adalah Rp108.136.366 - Rp40.800.000 = Rp67.336.366 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) Bahwa sisa uang yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom sebesar Rp67.336.366 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) telah dilaporkan kepada Saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan agar uang tersebut disimpan oleh Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom hingga pada akhirnya uang tersebut berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selama 1 (satu) tahun Bahwa Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya tidak melakukan kerjasama dengan masing-masing penyedia yang berakibat terjadinya pemufakatan pinjam/sewa bendera perusahaan dalam proses pembuatan 2 (dua) sistem aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan T.A. 2019, karena seluruh tugas-tupas pekerjaaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing Penyedia sesuai dengan kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf g Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ;  semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”, Guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan/pembuatan 2 (dua) sistem aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019, Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya masing-masing bekerja secara profesional dan mandiri untuk tidak melaksanakan proses pengadaan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari rekanan Penyedia. Disamping itu, Terdakwa I dan Terdakwa Il seharusnya tidak melakukan serah terima hasil pekerjaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA, karena baik Terdakwa I maupun Terdakwa II masing-masing mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari Penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika : bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan Baraang/Jasa Bahwa Terdakwa I selaku PA seharusnya tidak menindaklanjuti proses pengadaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA ke tahap pengajuan pembayaran yang telah mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran belanja/pembayaran atas pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA kepada masing-masing Penyedia yang hanya dipinjam/disewa bendera perusahaannya Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf f Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika: "menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”. Bahwa Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya tidak memberikan biaya/fee kepada masing-masing Penyedia yang telah dipinjam/disewa bendera perusahaannya dalam pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, dan tidak menerima pembayaran balik (kick back) dari masing-masing Penyedia yang secara keseluruhan uang tersebut diperoleh dari hasil pencairan atas pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf h Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika: "tidak menerima, tidak menawarkan, atau fidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”. Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 sebagaimana tersebut di atas bertentangan pula dengan Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyebutkan :   Ayat (1) : “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”. Ayat (2) : "secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (I) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”. Ayat (3)  "taat pada peraturan perundang-undangan Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”. Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan 5 (Lima) Aplikasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikast, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 dari Inspektorat Kota Pasuruan, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), (atau Pasa 12 huruf i) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (Jnt)    </div>

News Tipikor Ketua Majelis Hakim : Silahkan Saudara Keberatan, Majelis Yang Akan Menilai

#JPU Kejari Pasuruan Keberatan saat dipanggil Katua Majelis Hakim untuk menyaksikan Bukti dari Penasehat Hukum terdakwa tentang bukti Pengem...

Baca selengkapnya »

BERITAKORUPSI.CO

Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus, Ada Apa? (II)

Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus Ada Apa?

Proyek Kapal Perang SSV Fhilipina, “Menyeret” 3 Pejabat PT PAL Ke Pengandailan Tipikor

Karena Uang Cash Back, 3 Pejabat PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia Diadili

RM BRI Bangkalan Terbukti Korupsi Rp584 Juta

Ketua Majelis Hakim : Silahkan Saudara Keberatan, Majelis Yang Akan Menilai

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

BERITA KORUPSI