BERITAKORUPSI.CO: Hasil penelusuran untuk ' g '

Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus, Ada Apa? (II)

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEsWD-XvKovEPS00J0OtacoxZFeFK-GFvECRF_CiQeuRlu33LzXi2lS616uUmUiDI8oVQALy7_18uNc4Ec9bMLc2w1WMYiHe5wQGAvUCxo5HlJ9NyLm3kmJ-GiRJhry9xHmOfQ8OmLsrk/s1600/Apriady.png" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="603" data-original-width="430" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEsWD-XvKovEPS00J0OtacoxZFeFK-GFvECRF_CiQeuRlu33LzXi2lS616uUmUiDI8oVQALy7_18uNc4Ec9bMLc2w1WMYiHe5wQGAvUCxo5HlJ9NyLm3kmJ-GiRJhry9xHmOfQ8OmLsrk/s400/Apriady.png" width="285" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH </td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: left;">
“Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum hingga saat ini tak ada klaririfikasi”</div>
 
<div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO – Adakah keterlibatan “mafia hukum” dalam kasus perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor : 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kupang sejak tanggal 28 Oktober 2019 (Sidang Pertama kalinya)? 
 
Pertanyaan inilah yang muncul dari berbagai kalangan masyarakat maupun pembaca sejak kasus perkara ini ditulis di laman beritakorupsi.co pada pekan lalu. 
 
Sebab perkara ini nyata namun aneh. Nyatanya, perkara ini ada. Penggugatnya jelas, yaitu Hendderina Kalle Lisnahan warga Jl. Sukun I, Rt/Rw 009/004, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang Provinsi NTT melalui Tim Kuasa Hukumnya yang terdiri dari Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH dan Patni Ladiarto Palonda S.H 
 
Dan yang digugatpun jelas, yakni sebanyaka 17 orang diantaranya ; 1. Laazar Tabelak (Pensiunan PNS/ASN) Kelurahan Oepura Rt/Rw 07/03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat I,; 2. Chatarina Tabelak, warga Desa Ekateta Rt/Rw 02/01 Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang selaku tergugat II,; 3. Beci Tabelaak Naut, warga Desa Baumata Rt/Rw 02/01 Kecamatan Taebenu, Kab. Kupang selaku tergugat III,; 4. Thomas Tabelak , warga Dusun Ciawi Rt/Rw 03/04 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang (Jawa Barat) selaku tergugat IV,; 5. Mariana Taroci Nifu Tabelak, warga Rt/Rw 04/02 Kelurahan Alak, Kota Kupang selaku tergugat V 
 
Dan ke- 6,  Paulus Tabelak, warga Desa Bauma, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang selaku tergugat VI,; 7. Maike Herawati Tira Tabelak, warga Desa Oben Rt/Rw 03/04, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang selaku tergugat VII,; 8. Melkisedek Tabelak, warga Desa Baumata Rt/Rw 02/01, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang selaku tergugat VIIII,; 9.  Charolina Mone Tabelak, warga Desa baumata Barat, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang selaku tergugat IX,; 10. Thobias Mesakh Tabelak, warga Rt/Rw 02/01 Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupanag selaku tergugat X</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
                                                                                                                             </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Kemudian 11, Elen Sandra Irene Kause Tabelak, warga Beralamat di Rt/Rw 08/03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XI,; 12. Soleman Lapanangga, warga Rt/Rw 06/ 02 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XII,; 13. Agustin Lapanangga, warga Rt/Rw 08/03 Kelurahan Oepura , Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XIII,; 14. Carolina Lapanangga, warga Rt/Rw 08/03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang sekalu tergugat XIV,; 15. Konstantin Lapanangga, warga Rt/Rw 07/ 03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaaku tergugat XV,; 16. Thomas Lapanangga, warga Rt//Rw 08/03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XVI dan 17. Cornelis Tabalek (Purn. TNI AL), warga Jalan Empu Tantular No 37 Semarang (Jawa Tengah) tergugat XVII</div>
 
Serta turut tergugat adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di  Jalan Eltari II No 70 Kayu Putih , Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 
 
Nyatanya lagi adalah, Nomor Perkaranyapun jelas, yaitu Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg. Yang menyidangkan adalah 3 (tiga) Hakim PN Kupang, yaitu Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku KM (Ketua Majelis) dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota yakni Ikrarniekha El,ayawati Fau, SH., MH dan Fransiska Dan Paula Nino, SH., MH serta PanitraPengganti (PP) Wilhemina Era, SH 
 
Anehnya adalah, perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor : 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg sudah diputus oleh Majelis Hakim PN Kupang pada tanggal 23 Maret 2020 tanpa kehadiran pihak penggugat, sementara agenda persidangan baru mau membacakan gugatan setelah mediasi gagal yang diputus oleh Majelis Hakim Mediator, yaitu Fransiskus W. Mamo, S.H, M.H yang juga Humas PN Kupang 
 
“Kami selaku Kuasa Hukum penggugat dalam perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg disidangkan pertamakali di Pengadilan Negeri (PN) Kupang pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Ketua Majelis Hakim Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota yaitu Ikrarniekha El,ayawati Fau, SH., MH dan Fransiska Dan Paula Nino, SH., MH serta PanitraPengganti (PP) Wilhemina Era, SH” kata Apriady saat menemui beritakorupsi.co di Pengadilan Tipikor Surabaya (17 April 2020). 
 
Pertanyaannya. Bagaimana mungkin Majelis Hakim PN Kupang mengambil keputusan atas perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg sebelum ada putusan Majelis Hakim Mediator dan terlebih belum ada agenda persidangan dengan pembuktian dari kedua belah pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan 17 tergugat serta 1 turut tergugat? 
 
Dan hingga saat ini (Minggu, 26 April 2020), Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menangani Perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum tak ada tanggapan sama sekali kepada beritakorupsi.co sejak berita ini ditulis pada pekan lalu dan telah dikirimkan ke Nomor WhastApp Hakim Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum, kecuali hanya mungkin dibaca karena tanda centang dua berwarna biru dengan statsu Online yang terlihat di WhastApp beritakorupsi.co 
 
Sebelum berita ini ditulis pada pekan lalu, beritakorupsi.co mengirim pesan melalui App WhastApp ke Nomor 08122561XXXX milik Hakim PN Kupang, Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim untuk mengkonfirmasi terkait perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg yang sudah diputus pada tanggal 23 Maret 2020, sementara Persidangan dengan agenda Mediasi belum diputus oleh Hakim Mediator, yaitu Fransiskus W. Mamo, S.H, M.H yang juga Humas PN Kupang namun tak mau menanggapi 
 
Dugaan adanya “ketidak beresan” dalam perkara inilah, Tim Kuasa Hukum Penggugatpun sudah melakukan langkah-langkah antisipasi jauh sebelumnya dengan berkirim surat ke Kedua Lembaga Negara yang berwenang mengawasi Hakim di seluruh Pengadilan Negeri di nusantara ini, yaitu Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY - RI) dan Mahkamah Agung (MA) RI pada tanggal 27 Januari 2020 dengan Nomor Surat Nomor : 10 / SSR / I / 2020. Namun tak adapula  tanggapan. 
 
Anehnya lagi adalah, sekalipun Tim Kuasa Hukum Penggugat telah menyurati Kedua Lembaga Negara ini untuk melakuan pengawasan terhadap proses persidangan perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, namun tak ada respon. Andai saja ada tanggapan atau respon, bisa jadi perkara inipun belum putus hingga saat ini. 
 
Dan untuk yang keduakalinya, Tim Kuasa Hukum Penggugat akan kembali menyurati KY dan MA RI isinya berbeda. Kalau surat yang pertama pada Januari 2020 adalah tentang permohonan pengawasan, sedangkan surat yang Ke Dua Nomor 15 / SSR / I / 2020 tanggal 20 April 2020 adalah tentang pengaduan/laporan atas kesalahan sistim dan Hakim serta Panitra di PN Kupang, NTT 
 
Hal ini disampaikan kepada beritakorupsi.co oleh Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH dan Patni Ladiarto Palonda S.H, selaku Kuasa Hukum penggugat Hendderina Kalle-Lismanan, warga Jl. Sukun I, Rt/Rw 009/004, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang Provinsi NTT 
 
“Rencananya kami akan ke Jakarta untuk menyampaikan langsung ke MA dan KY tentang surat laporan atau pengaduan kami terkait perkara di PN Kupang,” kata Apriady (Sabtu, 25 April 2020 
 
Apriady menceritakan kasus gugatan yang ditanganinya bersama Timnya di PN Kupang. Menurut Apriady, bahwa penggugat (Hendderina Kalle Lisnahan) adalah pemilik tanah yang terletak di Rt/Rw 007/04 di Kelurahan Oepura sesuai dengan NIB 53.71.03.08.01069 dan surat ukur tanggal 21 Maret 2013 Nomoor 110/Oepura/2013 dengan Luas 2.819 M2, sesuai dengan SHM (sertifikat hak mili) No 3236 
 
“SHM No 3236 atas nama penggugat dikeluarkan oleh BPN sebagai instansi negara, dengan batas sebelah Utara adalah tanah milik Samuel Nakbena/tanah milik Daniel Bere Boedao. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan. Sedangkan sebelah Timur  adalah tanah milik Hendrik Taosu. Dan sebelah Barat milik Daud Heda,” teraang Apry 
 
Penggugat, lanjut Apry, telah membayar SSPD - BPHTB (Surat Setoran Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) pada tanggal 18 Juni 2013 kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Kupang melalui BPN sesuai dengan Surat  Keputusan BPN Nomor 176 / HM / BPN.53.72 / 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Penggugat atas tanah yang terletak di Rt/Rw 007/04 di Kelurahan Oepura 
 
Apriady menceritakan lebih lanjut. Sebelumnya, bahwa para tergugat (tergugat I dan Tergugat XVII) yaitu Laazar Tabelak dan Cornelis Tabalek, pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Kupang dengan No Perkara No. 35 / Pdt.G/ 2013/ PN.Kpg, dimana penggugat (Hendderina Kalle Lisnahan) saat itu adalah sebagai tergugat XIV. Dimana tanah yang terletak di Rt/Rw 007/04 di Kelurahan Oepura adalah milik Hendderina Kalle-Lismanan sesuai Keputusan BPN No 176 / HM / BPN.53.72 / 2013 tentang Pemberian hak milik atas Nama Penggugat dengan SHM (sertifikat hak mili) No 3236 
 
“Dalam perkara sebelumnya, gugatan para tergugat yang dulu sebagai para penggugat dalam Perkara No 35 / Pdt.G/ 2013/ PN.Kupang menyatakan bahwa sebagian dari tanah sebagaimana gambar tanah sengketa antara Carolina Hetmina lawan Fini Isa Bistolen alias Frans Hetmina yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu pada tanggal 24 Februari 1958 telah di eksekusi berdasarkan Surat Sita Eksekutorial pada tanggal 25 Juli 1959 yaitu tanah dalam gugatan,” ujar Apry 
 
Apriady menceritakan. Bidang I (pertama) berupa tanah kering terletak di Rt/Rw 009/04 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan Batas-batas, Utara berbatasan dengan tanah milik Thomas Lapenangga. Sedangkan sebesalh Selatan berbatasan dengan Jln Sukun. Dan sebelaah Timur berbatasan dengan Jalan Gang Tabelak dan tanah para Penggugat yang dikuasai oleh Marsen Tanaem, Melky Goeslaw Mata Titu, Alfonsus Foni, dan tanah  milik  Filmon Paut dan Timotius Nenotek. Sementara sebelah Barat berbatasan dengan tanah Para Penggugat yang sekarang di kuasai oleh Yakobus Siki, Tonci Foni, Bernat Trunay, antonia Nakbena Lay, Cornelis Tola dan Laazar Tabelak. 
 
Masih lanjut Apriady. Bidang II (dua) berupa tanah sawah kurang lebih seluas 2.500 M2 di Rt 08/Rw 03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan selokan dan tanah milik Penggugat I, tanah milik Penggugat XVI Thomas Lapenangga. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ebiet Thobias Tabelak. Dan sebelah Timur berbatasan dengan selokan dan tanah milik Penggugat I Laazar Tabelak. Sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat XII Soleman Lapenangga 
 
Para tergugat yang dulunya penggugat mengklaim, bahwa tanah diatas sesuai Bidang I dan Bidang II, disebut sebagai tanah sengketa adalah sah milik dari Carolina Hetmina (almarhum) sebagaimana Putusan dalam perkara Perdata No 74 / 1958 / Pdt, tanggal 24 Februari 1958 halaman 1 poin IV, dan gambar tanah sengketa antara Carolina Hetmina lawan Fini Is Bistolen alias Frans Hetmina yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngolu pada tanggal 25 Juli 1959 serta surat sita Eksekusi pada tanggal 25 JULI 1959 
 
“Dalam bidang I tidak di sebutkan berapa luas tanah dan batas tanah. Sedangkan tanah kering tersebut terletak di Rt 09/Rw 04 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Dalam bidang II berupa tanah sawah seluas kurang lebih 2.500 M2 terletak di Rt 08 /Rw 03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Aneh kan,” pungkas Apry 
 
Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah yang terletak di Kelurahan Oepura, letak tanah di Rt 007/Rw 04 dengan luas 2.819 M2 sesuai dengan SHM No 3236 yang dikeluarkan oleh BPN, dan atas pengakuan para tergugat. 
 
“Sangat jauh berbeda mengenai Rt/Rw dan juga luas tanah, dan dalam hal ini perlu di buktikan letak tanah sesungguhnya dan turut tergugat (BPN) sebagai instansi yang berwenang atas hal tersebut harus bisa menunjukkan yang sesungguhnya letak tanah yang dimaksud. Sebab jauh berbeda antara Rt/Rw, berbeda luas, berbeda batas-batas tanah dengan tanah milik Penggugat, namun nyatanya dalam fakta, bahwa tanah yang di tempati oleh penggugat di klaim milik para penggugat,” kata Apri 
 
Itulah sebabnya, Tim Kuasa Hukum penggugat (Kalle Lisnahan) perlu di buktikan kembali keabsahan tanah milik para Tergugat. Apakah benar, tanah yang di tempati oleh penggugat yang sekarang sebagai tergugat adalah tanah milik para Tergugat?. Para tergugat yang dahulu sebagai para penggugat dalam gugatan No 35 /Pdt.G/ 2013/ PN/Kupang, yang dalam gugatannya tidak bisa membuktikan alas Hak kepemilikan atas tanah yang di klaim milik Carolina Hetmina, dan juga diklaim oleh para tergugat sebagai ahli waris Carolina Hetmina. 
 
“Akibat putusan atas Perkara No 35 /Pdt.G/ 2013/ PN-Kpg yang di ajukan oleh para tergugat yang dahlu sebagai para pengugat, dimenangkan oleh para tergugat. Dalam Amar Putusan pada point 5 tertulis, “Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas tanah sengketa baik Bidang I maupun Bidang II atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap”. Dan Point 6 tertulis, “Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera meninggalkan tanah sengketa baik Bidang I maupun Bidang II dengan mengosongkan serta menyerahkannya kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Carolina Hetmina (Almarhum) sebagai pemilik yang sah tanpa syarat apapun bila perlu dengan menggunakan bantuan aparat penegak hukum”,” ujar Apri, membacakan Amar Putusan Perkara No 35 /Pdt.G/ 2013/ PN-Kpg 
 
Tim Kuasa Hukum penggugatpun mempertaanyakaan dalam memori gugatannya. Apabila pada point 5 adalah benar, maka dimanakah letak tanah yang sebenarnya yang diklaim para tergugat dalam Bidang I dan Bidang II?. Dan pada point 6 diatas, mengakibatkan Penggugat terusir dari rumahnya sendiri yang berdiri diatas tanah yang diklaim oleh Para Tergugat. 
 
Padahal, menurut Tim Kuasa Hukum penggugat, bshes tergugst ysng dshullu debagai penggugat merupakan pemilik sah atas tanah yang berada di Kelurahan Oepura, Letak Tanah di Rt 007/Rw 04 sesuai dengan SHM No 3236. 
 
“Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan perintah Eksekusi atas Putusan No 35 / Pdt.G/ 2013/ PN-Kpd tertanggal 17 November 2016, yang memberikan dampak kerugian kepada Penggugat, yaitu terusir dari Rumahnya Sendiri, tidak bisa menggunakan tanahnya sendiri. Dan bahkan tidak bisa melakukan perbuatan hukum atas tanahnya sendiri, sehingga dalam hal ini turut tergugat perlu menjelaskan secara nyata letak tanah tersebut, apakah tanah penggugat sesuai SHM No 3236 atas nama Penggugat merupakan tanah yang di klaim milik Para Tergugat?.” (Jen/T1m)

News Perdata Regional Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus, Ada Apa? (II)

Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH “Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, Y.Teddy Windia...

Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus Ada Apa?

07.30 beritakorupsi 2

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtAlo1RprQdQTdhHBQNuu_DpgyG68brn-8gQTuROsmzliLB7XWNnAVGlvtIhI6HaB-vM1btUK0xooWsGR0WvFfcAV9AF_uZ9tzLJ-RqCTCgAW_rf5RTq3qSHSRXvYhRR8QW4hckGp3Jo8/s1600/IMG587293492018.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="900" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtAlo1RprQdQTdhHBQNuu_DpgyG68brn-8gQTuROsmzliLB7XWNnAVGlvtIhI6HaB-vM1btUK0xooWsGR0WvFfcAV9AF_uZ9tzLJ-RqCTCgAW_rf5RTq3qSHSRXvYhRR8QW4hckGp3Jo8/s640/IMG587293492018.jpg" width="360" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
“Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg Tak Mau Dikonfirmasi” BERITAKORUPSI.CO – “Nyata tapi aneh”. Kalimat inilah yang dilontarkan oleh tiga pengacara Surabaya, yaitu Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Ariady Eliwitopo Sitinjak, SH dan Patni Ladiarto Palonda S.H selaku kuasa hukum Henderina Kalle -  Lisnahan (70) warga Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai penggugat dalam perkara gugatan Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, yang sudah diputus oleh Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kupang pada tanggal 23 Maret 2020 sementara agenda persidangan masih tahap Mediasi pada tanggal 28 Oktober 2019 (Sidang Pertama kalinya) “Kami selaku Kuasa Hukum penggugat dalam perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg disidangkan pertamakali di Pengadilan Negeri (PN) Kupang pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Ketua Majelis Hakim Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota yaitu Ikrarniekha El,ayawati Fau, SH., MH dan Fransiska Dan Paula Nino, SH., MH serta PanitraPengganti (PP) Wilhemina Era, SH” kata Apriady mengawali ceritanya Lebih lanjut Apriady menjelaskan, Persidangan Kedua berlangsung pada tanggal 25 November 2019, persidangan di buka oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri pihak penggugat dan tergugat. Kehadiran tergugat di kuasakan oleh Ebiet Tabelak, anak dari Lazaar Tabelak selaku tergugat I dengan menggunakan Penetapan No 15 tahun 2019 yaitu Permohonan. Sedangkan penerima Kuasa tergugat 11 sampai Tergugat 16 yaitu Ellen Sandra Irene Kause – Tabelak yang menggunakan Kop Surat Advokat Ellen Tabelak. “Kami keberatan atas Kuasa Insidentil Tergugat 1, Tergugat 3 sampai tergugat 10 dan tergugat 17 dengan menggunakan dasar Penetapan No 15 tahun 2019. Keberatan kami karena Kuasa Insidentil hanya bisa dipakai sekali dan bukan di pakai dari awal sampai akhir proses Persidangan. Namun keberatan kami ditolak,” ujar Apri. Apriady mengungkapkan, setelah keberatannya ditolak oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 25 November 2019 terkait Kuasa Insidentil tergugat 1, 3 sampai 10 dan tergugat 17, dan sore harinya sekira pukul 15.00 WIT dilanjutkan dengan Mediasi “Tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 3 sore waktu setempat, sidang dilanjutkan dengan Mediasi. Hakim Mediatornya adalah Fransiskus. PP-nya (Panitra Pengganti) tidak ikut mendampingi Hakim Mediator hingga Mediasi di tunda tanpa dihadiri Kuasa ari Tergugat 11 sampai  dengan Tergugat 16,” jelas Apri Persidangan Ketiga, lanjut Apriady, pada tanggal 9 Desember 2019. Saat itu dihadiri kuasa hukum penggugat maupun penggugat (Prinsipal). Sedangkan pihak tergugat hadir tapi hanya Satu Prinsipal, yaitu Thomas Lapenangga “Pada saat Sidang Mediasi, Panitera Pengganti juga tidak ikut mendampingi Hakim Mediator pada saat sidang Mediasi,” ungkap Apri Lebih lanjut Apriady menjelaskan, bahwa persidangan Keempat pada tanggal 9 Januari 2020 yang dihadiri pihak penggugat termasuk Prinsipal. Sedangkan pihak tergugat hanya dihadiri 1 Prinsipal yaitu Thomas Lapenangga “Karenakan tidak lengkapnya Prinsipal tergugat, maka Persidangan Mediasi pun ditunda lagi, dan Panitera Pengganti juga tidak ikut mendampingi Hakim Mediator pada saat itu,” ujarnya Sidang Mediasipun berlanjut untuk yang Kelimakalinya, yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 yang dihadiri oleh pihak penggugat termasuk Prinsipal. Sementara pihak tergugat tidak semuanya hadir. Anehnya, Sidang Mediasi dalam perkara gugatan Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg belum lanjut setelah tanggal 20 Januari 2020 namun Majelis Hakim PN Kupang sudah memutus perekara tersebut pada tanggal 23 Maret 2020 tanpa dihadiri pihak penggugat termasuk Prinsipalnya maupun pihak tergugat. “Sekitar tanggal 2 April 2020, kami mendapat informasi dari Anaknya Klien Kami yaitu Jhondry yang menyampaikan bahwa perkara mamanya sudah di putus tanggal 23 Maret 2020 oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan Putusan tidak dapat di terima ( NO ),” ujar Apri Atas informasi tersebut, Tim Kuasa Hukum Penggugat yakni Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Ariady Eliwitopo Sitinjak, SH berangkat dari Surabaya menuju PN Kupang untuk menanyakan kepastian. Hasilnya memang sudah diputus “Setelah kami cek di SIPP Pengadilan Negeri Kupang, ternyata benar bahwa Perkara No 239 / Pdt.G / 2019 / PN.KPG telah di putus tanggal 23 Maret 2020 oleh Pengadilan Negeri Kupang. Tanggal 6 April 2020, kami selaku Kuasa Hukum dari Ibu Henderina Kalle –Lisnahan datang ke Pengadilan Negeri Kupang sekitar Jam 10.15 WIT untuk meminta Salinan Putusan No 239/Pdt.G/2019/PN.KPG, dan oleh Pihak Pengadilan kami menerima Salinan Putusan tersebut yang telah di legas (stempel) Pengadilan Negeri Kupang,” ungkap Apri Apriady melanjutkan, sekitar pukul 13.00 WIT, Tim Kuasa Hukum penggugat menemui Humas PN Kupang sekaligus selaku Hakim Mediator yakni  Fransiskus W. Mamo, S.H, M.H dan menjelaskan tentang putusan perkara No 239/Pdt,G/2019/PN.KPG “Kami menceritakan bahwa kami telah menelepon Ketua Majelis Hakimnya, yaitu Pak Teddy. Kata Pak Teddy saat itu memang benar telah di putus dan itupun karena atensi Pimpinan... Karena mendengar bahasa adanya atensi Pimpinan, maka Pak Fransiskus selaku Humas sangat kaget, dan mengatakan bahwa Pimpinan kami tidak pernah intervensi atas Perkara, kalau memang benar ada bahasa seperti itu, saya akan hubungi Pak Ketua,” kata Apri menirukan Masih menurut Apriady, pada tanggal 6 April 2020 sekitar jam 15.00 WIT , Kuasa Hukum penggugat dari Henderina Kalle –Lisnahan di undang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang yaitu Dju Johnson Mira Mangangi, SH., MH untuk bertemu di lantai 2 gedung PN Kupang “Saat itu secara spontan Ketua PN Kupang memanggil Ketua Majelis Hakim yang menangani  Perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN.KPG yaitu Pak Teddy, Ahli IT, Humas, Juru Sita, Panitera Pengganti. Dan Ketua PN Kupang menanyakan ke Pak Teddy, “maksud Saudara yang di bilang atensi Pimpinan itu Siapa” tanya Pak Ketua PN saat itu. Dan dijawab Pak Teddy yaitu Wakil Ketua (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang),” kata Apriady menurukan Karena merasa ada keanehan sejak awal, Tim Penasehat Hukum Penggugapun membuat laporan untuk yang Keduakalinya ke Badan Pengawasan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI termasuk ke KPK (Komisi Pemberaantasan Korupsi) RI. “Ini laporan kami yang kedua. Yang pertama pada tanggal 27 Januari 2020. Namun tidak ada tanggapan dari MA maupun KY. Sehingga kami membuat laporan untuk yang keduakalinya,” ujar Apriady. Terkait apa yang dijelaskan Apriady, berikorupsi.co menghubungi Hakim Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum dengan mengirim pesan melalui Nomor WhastApp 08122561XXXX untuk mengkonfirmasi terkait hal tersebut diatas, namun tak mau menanggapinya. (Tim/*)</div>

News Perdata Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus Ada Apa?

“ Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg Tak ...

Suwandi Selaku KadesTanggul Wetan, Kab. Jember Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp400 Juta Lebih

18.26 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfUof97392P0aTLlR4EVcuBegvnZuTMb4IKaZlP2axMExxEsl_KRCnndfk2PnJGUWRqYyNIMIN_ujp-a8DZQJWvUngNW-5EgpQHpo1bNUG6Wimm0CrX4CgRKgo2hmKWl1AdeI2ZHbK5E5UceFdXBkq1kuS7ozHIAADG4v6MTa7BNZJFqsYvHi_DNLLdfY/s4160/IMG20250603140504.jpg" imageanchor="1" style="font-size: x-large; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfUof97392P0aTLlR4EVcuBegvnZuTMb4IKaZlP2axMExxEsl_KRCnndfk2PnJGUWRqYyNIMIN_ujp-a8DZQJWvUngNW-5EgpQHpo1bNUG6Wimm0CrX4CgRKgo2hmKWl1AdeI2ZHbK5E5UceFdXBkq1kuS7ozHIAADG4v6MTa7BNZJFqsYvHi_DNLLdfY/w400-h180/IMG20250603140504.jpg" width="400" /></a>Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Jember Untuk Menghitung Ulang Proyek Desa Dalam Perkara Korupsi Karena Ahli Dari Inspektorat Tidak Dapat Menjelaskan Atas Pertanyaan Majelis Hakim</div>
<div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO -</div>
<div style="text-align: justify;">Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa, 3 Juni 2025, memerintahkan JPU Kejari Jember untuk menghitung ulang kembali jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus perkara Korupsi proyek Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember tahun 2022 dan 2023 yang menyeret Suwandi selaku Kepala Desa sebagai Terdakwa</div>
"Saudara Jaksa, silahkan hitung jumlahnya mulai dari satu persen sampai seratus persen," kata Ketua Majelis Hakim dalam persidangan 
Perintah Majelis Hakim kepada JPU Jember dalam persidangan, setelah mendengar keterangan atau pendapat Ahli yang dihadirkan JPU yakni dari Inspektorat Kabupaten Jember yang menghitung kerugian keuangan negara 
Namun apa yang dijelaskan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Jember justru membuat kecewa tiga Majelis Hakim yang menyidangkan perkara dugaan Korupsi dengan Terdakwa Suwandi selaku Kepala Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember 
Akibatnya, Ahli dari Inspektorat yang dihadirkan JPU itupun dibuat terdiam oleh ketiga Majelis Hakim karena apa yang ditanyakan tidak dapat dijelaskan
Majelis Hakim pun membandingkan Ahli yang menghitung Silpa dalan perkara Korupsi yang dihadirkan JPU Kejari Jember dengan sidang perkara Korupsi dari Kejari Sidoarjo dan Nganjuk yang begitu jelas dalam menyampaikan keterangannya dalam persidangan tentang hasil penghitungan kerugian keuangan negara 
Terseretnya Terdakwa Suwandi selaku Kepala Desa Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember dalam perkara kasus dugaan Korupsi, bermula pada tahun 2024 
<div style="text-align: justify;">Pada tahun 2024, penyidik Polres Jember melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 5 proyek Desa Tanggul Wetas yang didanai dari</div>
<div style="text-align: justify;">dana kas desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BGHPR) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tanggul Wetan, tahun anggaran 2022 dan 2023</div>
Dari hasil penyidikan penyidik Polres Jember menemukan sejumlah bukti bahwa proyek Desa seolah-olah dikerjakan oleh Terdakwa namun kenyataannya tidak pernah dilaksanakan, diantaranya rehab balai Desa, pengerasan jalan, tunjangan perangkat desa yang tidak diserahkan, pemeliharaan saluran air, dan pembangunan jalan. (Jen)

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Tipikor Suwandi Selaku KadesTanggul Wetan, Kab. Jember Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp400 Juta Lebih

Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Jember U n tuk Menghitung Ulang Proyek Desa Dalam Perkara Korupsi Kar ena A h l i D a r i I n s p ...

Terdakwa ‘HS’, Mencari Keadilan Hukum di Negara Hukum

00.55 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3>#Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Tidak mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg yang menjerat Terdakwa ‘HS’ dituduh mengggelapkan tanah dan bangunan miliknya oleh Dra. Ester Susianty  Chandra, ibu angkat Kwee Indrayani, istri Terdakwa#      </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxDOTBrA4iUdRhnAOF2bPWpiAYzkGVLHLslLNbmgNgw2IujgCGb-qBc8IEQ1AQdBL4_af8Gw157oEfcZsktEBpwFPRdEvPn_w3EowYsOkKWlUClDC1sxG5N1IJwPn_h2HKtIWIxiH7TSXy_BjCGEl5RYfYR-FpkfryOzjghL0TCaQv6BQyYFSEloq1/s700/palu-hakim-illustrasi.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxDOTBrA4iUdRhnAOF2bPWpiAYzkGVLHLslLNbmgNgw2IujgCGb-qBc8IEQ1AQdBL4_af8Gw157oEfcZsktEBpwFPRdEvPn_w3EowYsOkKWlUClDC1sxG5N1IJwPn_h2HKtIWIxiH7TSXy_BjCGEl5RYfYR-FpkfryOzjghL0TCaQv6BQyYFSEloq1/w640-h360/palu-hakim-illustrasi.jpg" width="640" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO - Indonesia disepakati para founding father (Bapak Bangsa Indonesia) sebagai negara hukum, dimana hukum menjadi panglima dan keadilan adalah segala-galanya. Namun faktanya,  kepastian hukum kian hari kian tidak menentu, keadilan yang segala-galanya menjadi segalau-galaunya. Bahkan terkadang yang berjuang untuk mencari keadilan atas haknya tidak mendapatkan apapaun sedangkan yang terbukti salah malah memperoleh pembelaan dan dukungan yang adil. “Dan mencari keadilan hukum yang adil di negara hukum ibarat merangkul bayangan sendiri disiang hari”. Ungkapan inipulalah yang barangkali dirasakan oleh “HS” (63), warga Jln. Dieng Kota Malang yang saat ini berharap ada mujizat dalam perkara pidana penggelapan yang menjerat dirinya atas tanah 3 SHM (setifikat Hak Milik) Nomor 948, 949 dan 950 dan bangunan miliknya yang dilaporkan oleh Dra. Ester Susianty  Chandra ke Polda Jawa Timur pada tahun 2015, ibu angkat almarhum Kwee Indrayani, istri Terdakwa “HS” Terdakwa “HS” mencari keadilan hukum yang adil di negara hukum lewat upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur bahkan hingga ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Malang terlebih-lebih dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, karena dianggap tidak mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 saat menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 yang menyatakan “Terdakwa Hari Soesilo Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan menjatuhkuman hukuman pidana penjara selama Sepulu bulan” dari tuntutan Jaksa dengan pidana penjara selama Satu tahun dan Enam bulan Mengungkap fakta Sebelum Perkara “HS”, dengan didampingi beberapa orang lainnya termasuk Penasehat Hukum-nya, Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H menemui berirakorupsi.co pada Sabtu, 16 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 Wib dan menceritakan kasus perkara yang menjerat dirinya. Menurut “HS”, beberapa puluh tahun yang lalu, pasangan suami istri, Andreas Hendro Susanto, SH dan Dra. Ester Susianty  Chandra yang belum dikaruniai anak, mengadopsi Kwee Indrayani (alm) saat berusia sekitar 8 tahun, anak kandung (anak pertama dari tiga bersaudara) dari pasangan suami istri Khairul Alim dan Wahyuni “Bu Kwee inikan anak angkat Ibu Ester dan Pak Hendro. Bu Kwee anak pertama dari tiga bersaudara, anak kandung dari Ibu Wahyuni dan Bapak Khairul Alim,” kata “HS” “HS” menceritakan. Pada tahun 1980, Ia (HS) menikahi Kwee Indrayani. Dan pada tahun 1990, Ia bersama istrinya, Kwee Indrayani (alm) membeli sebidang tanah Petok D di Kota Malang kurang lebih seluas 4000 meter. Untuk mengurus surat-surat tanah tersebut, “HS”  dan Kwee Indrayani (alm) mempercayakan ke ayah kandung Kwee Indrayani, Khairul Alim yang bekerja sebagai kontraktor Tanah kurang lebih seluas 4000 meter tersebut terdiri dari 3 SHM (setifikat hak milik), yaitu SHM Nomor 948 seluas 286 m2, SHN Nomor 949 seluas 2.480 m2 dan SHM nomor 950 seluas 1.420 m2 atas nama Khairul Alim “Tanah itu kami beli asalnya petok D. Karena kesibukan kami maka kami serahkan ke Pak Khairul Alim untuk mengurus surat-saratnya sekalian pakai nama Khairul Alimdi SHM-nya. Karena pak Khairul Alim kan bukan orang lain melainkan Bapak kandung Bu Kwee. Selain mengurus surat-suratnya juga untuk membangun rumah dan gudang karena pak Khairul Alim sebagai kontraktor,” cerita “HS” sambil menunjukkan bukti SHM yang dimaksud Sekitar tahun 1992, lanjut “HS”, Kwee Indrayani (alm) menjaminkan 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 ke BCA Cabang Malang di Jalan Basuki Rahmat Kota Malang sebesar Rp225.000.000 untuk modal usaha yang bergerak dibidang makan ringan atau snack “Uang itulah yang digunakan untuk membangun rumah, gudang dan modal usaha yang bergerak dibidang makan ringan atau snack. Yang bangun gudang dan rumah ya pak Khairul Alim karena kontraktor,” ucap “HS” Dengan wajah yang terlihat sedih sambil membolak balik lembaran-lembaran dokumen yang ada didapannya, “HS” menceritakan kenangan pahit yang dialami istrinya, Kwee Indrayani hingga akhirnya meninggal dunia pada tahun 2010 dan angsuran/cicilan di BCA pun tidak lagi lancar “Tahun 1998, ada krismon (krisis monoter) dan Bu Kwee juga sakit menderita gagal ginjal. Sudah operasi ginjal di China. Tahun 2010 Bu Kwe meninggal sehingga angsuran/cicilan di BCA macet,” kenang “HS” “HS” melanjutkan ceritanya. Pada tahun 1998, 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 dilelang oleh BCA secara internal tanpa ada pemberitahuan ke Kwee Indrayani. Pemenang lelangnya adalah pegawai BCA sendiri yaitu Indra Agus Swantoko, SH dan BCA masuk dalam daftar Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) “Tahun 1998, 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 dilelang secara internal oleh BCA pemenangnya adalah pegawai BCA sendiri yaitu Indra Agus Swantoko tanpa ada pemberitaahuan dan setelah itu BCA masuk dalam daftar BPPN dan 3 SHM itupun berganti nama menjadi atas nama Indra Agus Swantoko,” kata “HS” Cerita “HS” ini menimbulkan pertanyaan. Apakah sah menurut peraturan atau  perundang-undangan yang berlaku, pihak Bank diperbolehkan melakukan lelang secara internal yang dimenangkan oleh pegawai Bank itu sendiri tanpa adanya pemberitaahuan kepada Debitur? Mengapa pihak Bank BCA Cabang Kota Malang tidak memberitahukannya kepada Kwee Indrayani selaku Debitur? Mengungkap Fakta Timbulnya Perkara “HS” melanjutkan ceritanya. Pada tahun 2005, atas surat dari BPPN yang memberikan kesempatan kepada Kwee Indrayani (alm) untuk dapat menguasai kembali ke 3 SHMnya dengan membayar seniali Rp240.696.000 melalui BPPN “Saat itu kami tidak punya uang dan kami berusaha meminjam ke teman-teman, dan saat itu Bu Ester bersedia meminjamkan uang sebesar Rp240.696.000. Kata Bu Ester saat itu, ‘ya sudah saya pinjamkan nanti kembalikan kalau sudah dijual’. Dan uang itu di transfer oleh  pak Hendro (Andreas Hendro Susanto, SH) ke BPPN atas nama Kwee Indrayani. Jadi 3 SHM itupun kembali menjadi nama Kwee Indrayani bukan lagi nama Indra Agus Swantoko. Karena sudah sempat balik nama di Notaris melalui BPPN,” ujar “HS” Pada tanggal 13 Desember 2005, lanjut “HS”, Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH membuat Akta Jual Beli atas kesepakatan antara Agus Indra Suantoko, SH yang diwaikili pihak BPPN dengan Kwee Indrayani mewakili dirinya sendiri. Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH membuat Akta Jual Beli Nomor 414, 415 dan 416 dari 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 yang semula atas nama Indra Agus Suantoko menjadi Kwee Indrayani selaku pembeli yang sah dengan nilai pembayaran sebesar Rp240.696.000 yang sebelumnya sudah disetorkan oleh Andreas Hendoro Susanto, SH ke BPPN atas nama Kwee Indrayani “Setelah ada pembayaran uang sebesar Rp240.696.000 itu ke BPPN oleh Pak Hendro (Andreas Hendro Susanto, SH) atas nama Kwee Indrayani, barulah ada balik nama di Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH antara Indra Agus Suantoko, SH yang diwaikili pihak BPPN dengan Kwee Indrayani mewakili dirinya sendiri. Jadi bukan mewakili siapa-siapa termasuk Bu Ester karena pembayaran ke BPPN bukan atas nama Bu Ester tetapi Bu Kwee yang semula menjaminkan 3 SHM itu ke BCA. Tetapi oleh BCA dilelang karena macet sejak Bu Kwee sakit. Pemenang lelangnya adalah Indra Agus Suantoko, SH selaku pegawai BCA sendiri,” ungkap “HS” Masih menurut “HS”. Pada tanggal 19 Desember 2005, Dra. Ester Susianty Chandra mengajak Kwee Indrayani dalam kondisi sakit dengan didampingi suaminya, “HS” ke Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH dengan alasan untuk mengamankan asentnya (milik Kwee Indrayani). Di kantor Notaris tersebut, dibuatlah Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 19 Desember 2005 dan waktu yang bersamaan terbit pula Akta Kuasa Menjual Nomor 33 terkait 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 atas nama Kwee Indrayani “Waktu diajak ke Notaris Bu Ester tidak bilang mau buat akta jual beli tapi hanya mengatakan biar asetnya aman. Waktu itu Bu Kwee kondisi sakit makanya saya ikut. Saat disana, Notari membuat Akta Pernyataan Nomor 32 tapi dengan waktu yang bersamaan terbit juga Akta Kuasa Menjual. Saya dipaksa istri waktu itu untuk tanda tangan karena istri saya sanfat persacaya sama Bu Ester,” kata “HS”  </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwJwlsqWEiKQcMhFi4O1X6mkLDiE9ormwGjgXL0BPKX_A5eVf3skqjIYdREH47ZiyiurtSPxgwAjB7eiReEl2V467t9lSAgyxm_RPeMZIORa0-ZIBNimsQe-v7Reqpky8CbKmDh-7_cMLG7eCr8ze1UVrCvwPn2uxIHVRpFDWb3ugbHhB1yMbeKltF/s625/POSTER-ANTI-KORUPSI-6-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="625" height="614" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwJwlsqWEiKQcMhFi4O1X6mkLDiE9ormwGjgXL0BPKX_A5eVf3skqjIYdREH47ZiyiurtSPxgwAjB7eiReEl2V467t9lSAgyxm_RPeMZIORa0-ZIBNimsQe-v7Reqpky8CbKmDh-7_cMLG7eCr8ze1UVrCvwPn2uxIHVRpFDWb3ugbHhB1yMbeKltF/w640-h614/POSTER-ANTI-KORUPSI-6-1.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Dari cerita “HS”, terkait Akta Pernyataan dan Akta Kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH dalam waktu yang bersamaan menimbulkan pertanyaan yaitu, mengapa dan bagaiamana cara Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH membuat 2 Akta dalam waktu yang bersamaan ? Lalu apa maksud dan tujuan Dra. Ester Susianty Chandra untuk meminta Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH membuat 2 Akta tersebut? Apakah memang tujuan Dra. Ester Susianty Chandra benar-benar untuk mengamankan aset 3 SHM milik Kwee Indrayani atau “adakah sesuatu rahasia dibalik rasa” dimana Kwee Indrayani mempunyai hutang kepada Dra. Ester Susianty Chandra selaku ibu angkatnya sebesar Rp240.696.000? “HS” mengatakan. Pada tahun 2011, Dra. Ester Susianty Chandra meminta ke 3 SHM tersebut kepada dirinya (“HS”) setelah Kwee Indrayani meninggal pada awal tahun 2010, namun “HS”  tidak memberikannya. Sehingga pada tahun 2015, Dra. Ester Susianty Chandra melaporkan “HS” ke Polda Jawa Timur dengan tuduhan penggelapan dengan bukti Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 19 Desember 2005 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 33 tanggal 19 Desember 2005, dimana kedua Akta tersebut dibuat dalam waktu bersamaan oleh Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH “Tahun 2015 saya dilaporkan Bu Ester ke Polda Jatim dengan tuduhan penggelapan 3 SHM dengan bukti Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 19 Desember 2005 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 33 tanggal 19 Desember 2005, dimana kedua Akta tersebut dibuat dalam waktu bersamaan oleh Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH,” ucap “HS” Satu tahun kemudian (2016), lanjut “HS”, Polda Jawa Timur menetapkannya (“HS”) sebagai Tersangka kasus Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 atau 385 KHUPidana, dan ditahun yang sama pula “HS” menggugat Dra. Ester Susianty Chandra ke PN Malang dengan Nomor Perkara 205/Pid.G/2016/PN.Mlg Menurut “HS”, gugatan perkara Nomor 205/Pid.G/2016/PN.Mlg di NO atau ditolak karena kurang pihak. Sehingga HS melalui Kuasa Hukum-nya, Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H membuat gugatan baru Nomor 037/Pdt.G/2017/PN.Mlg tapi kemudian ditarik dan diganti dengan gugatan Nomor 150/Pdt.G/2017/PN.Mlg “Tahun 2016, saya ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Jatim. Dan ditahun yang sama saya menggugat Dra. Ester Susianty Chandra ke PN Malang dengan Nomor Perkara 205/Pid.G/2016/PN.Mlg namun hasilnya ditotal oleh Majelis Hakim PN Malang karena kurang pihak. Gugatan itu di NO atau ditolak karena kurang pihak. Lalu kami membuat gugatan baru Nomor 037/Pdt.G/2017/PN.Mlg tapi kemudian kami tarik dan diganti dengan gugatan Nomor 150/Pdt.G/2017/PN.Mlg,” ungkap “HS” “Gugatan saya terhadap Bu Ester ditolak dalam Putusan PK Nomor 687 PK/Pdt/2020 tanggal 19 Oktober 2020. Tapi gugatan Bu Estr terhadap saya ditolak dalam Putusan PK Nomor 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021. Waktu gugatan saya ke Bu Ester, saya menang di PN Malang tapi di PT, MA dan PK saya kalah. Tapi waktu gugatan Bu Ester terhadap saya, gugtan Bu Ester ditolak di PN maupun di PK. Bu Ester itu itu hanya menang di PT dan MA,” kata HS “HS” mengatakan, selain menggugat Dra. Ester Susianty Chandra ke PN Malang, Ia juga membuat laporan ke Polres Malang dengan Nomor 267/11/2015/Jatim/Res.Mlg tentang adanya dugaan Konspirasi jahat yang sekan-akan Ia (“HS”) telah menjual 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 “Yang saya laporkan saat itu adalah Sujoko selaku calon pembeli 3 SHM dan Notaris Dr. I Gede Mastra terkait dugaan Konspirasi jahat. Sujoko ini masih ngasih DP tapi sudah dijaminkan ke Bank Muamalat. Sedangkan Notaris Dr. I Gede Mastra membuat Kaver noot supaya dapat kredit dari Bank Muamalat,” kata “HS” Dari cerita “HS” ini ada yang menarik terkait nama Notaris Dr. I Gede Mastra (alm). Sebab Notaris Dr. I Gede Mastra (alm) juga disebut-sebut “terlibat” bersama puluhan Debitur lainnya dalam kasus perkara Korupsi kredit macet Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp179 miliar termasuk Kepala Cabang dan Penyelia Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang sudah di vonis pidana penjara selama puluhan tahun Kembali ke kasus “HS”. Selain dirinya (“HS”) menggugat Dra. Ester Susianty Chandra ke PN Malang, Dra. Ester Susianty Chandra juga menggugat “HS” ke PN Malang saat perkara gugatan “HS” berjalan di PN Malang dengan Nomor Perkara 200/Pdt.G/2017/PN.Mlg Dan pada tahun 2017, JPU dari Kejari Kota Malang bersama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang mengadili “HS” sebagai Terdakwa Tindak Pidana Penggelapan dalam perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg Tetapi karena gugatan “HS” melalui Kuasa Hukum-nya, Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H terhadap Dra. Ester Susianty Chandra maupun gugatan Dra. Ester Susianty Chandra terhadap “HS” sedang berlangsung di PN Malang, sehingga Majelis Hakim PN Malang mengabulkan Eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Kota Malang terhadap Terdakwa “HS” dalam perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg Dalam Putusan Sela perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 30 Maret 2017, Majelis Hakim mengatakan, “1. Menerima keberatan dari Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa; 2. Menangguhkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg sampai dengan adanya Putusan Perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. Memerintahkan berkas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum.” Putusan tersebut diatas dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Sihar Hamonangan Purba, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Byrna Mirasari, SH., MH dan Martaria Yudhita Kusuma, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Anny Mardiyah, SH., MH pada Kamis tanggal 30 Maret 2017. Penegakan Hukum Yang Dirasakan “HS” Bukan Keadilan Hukum Proses hukum yang diarasakan “HS” yang menjerat dirinya dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan dengan Nomor Perkara 41/Pid.B/2017/PN.Mlg di PN Malang terkait putusan Majelis Hakim pada tanggal 13 Juli 2022 yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 bulan dirasakan bukan keadilan hukum Alasan “HS”, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PN Malang saat menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap dirinya pada tanggal 13 Juli 2022 yang mengatakan,; “1. Menyatakan Terdakwa Hari Soesilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapaan; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hari Soesilo tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”. Dimana sebelumnya, dalam Putusan Sela perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 30 Maret 2017, Majelis Hakim mengatakan, “1. Menerima keberatan dari Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa; 2. Menangguhkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg sampai dengan adanya Putusan Perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. Memerintahkan berkas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum.” Sementara Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 atas gugatan Dra. Ester Susianty Chandra terhadap “HS” ditolak oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali “Inikan ada dua putusan perdata dengan obyek yang sama. Yang pertama adalah gugatan saya terhadap Bu Ester. Disini saya kalah karena Putusan PK menolak gugatan saya. Tapi putusan terakhir adalah Putusan PK Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021. Inikan atas gugatan Bu Ester ke saya tapi Putusan PK ini menolak gugatan Bu Ester. Artinya 3 SHM itu tetap milik saya. Tapi mengapa Hakim PN Malang tidak mempertimbangkan itu? inikah yang namanya proses hukum untuk keadilan hukum atau hukum yang adil di negara hukum?.” Kata HS dengan nada tanya</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Karena itulah saya langsung mengatakan banding setelah Hakim membacakan putusan hari Kamis tanggal 13 Juli 2022. Saya tau mencari keadilan itu tidak mudah tapi saya harus berjuang," ucap HS </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"> Apa yang dikatakan HS ini bukan tidak beralasan. Sebab pertimbangan Majelis Hakim PN Malang saat membacakan Putusan dalam perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 mengatakan “Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dipersidangan berupa Putusan Pengadilan Negeri Malang yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata No.200/Pat.G/2017/PN.Mlg tanggal 4 September 2018 jo. Putusan Banding No.156/PDT/2019/PT.SBY tanggal 29 April 2019 jo Putusan Kasasi No.3111 K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali No.138 PK/Pdt/2021 tanggal 19 April 2021, yang pada pokoknya putusan tersebut menolak gugatan Dra. Ester Susianty Chandra terhadap Terdakwa berkaitan dengan SHM No. 948, SHM No. 949 dan SHM No. 950 Anehnya, Majelis Hakim PN Malang dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022, justru mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 687 PK/PDT/2020 tanggal 19 Oktober 2020, terkait gugatan HS terhadap Dra. Ester Susianty Chandra Sebab dalam pertimbangan Majelis Hakim PN Malang saat membacakan Putusan dalam Perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 mengatakan, “Menimbang, bahwa terhadap putyusan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusannya adalah menolak gugatan dari Penggugat dalam hal ini Dra. Esther Susianti Candra, maka makna dari putusan menolak tersebut adalah tidak ada keadaan Hukum Baru yang diciptakan sehingga kembali kekeadaan semula, namun demikian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata Nomor: 150/Pdt.G/2017/PN.Mlg tanggal 31 Mei 2018 Jo. Putusan bandini Nomor: 496/PDT/2018/PT,SBY tanggal 30 Oktober 2018 Jo. Putusan Kasasi Nomor: 1741 K/PDT/2019 tanggal 26 Agustus 2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 687 PK/PDT/2020 tanggal 19 Oktober 2020, dimana dalam Putusan tersebut Gugatan Rekonvensi dari Dra. Ester Susianty Candra telah dikabulkan dan dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa terhadap obyek berupa tanag dan bangunan yang permasalahan dalam perkara ini sebagaimana dalam SHM Nomor, 948, SHM No. 949 dan SHM Nomor. 950 yang terletak di Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang telah dinyatakan secara hukum sah sebagai milik dari saksi Dra. Ester Susianty Candra”. Dari putusan Majelis Hakim PN Malang ini menimbulkan pertanyaan. Mengapa Majelis Hakim PN Malang tidak mempertimbangkan Putusan akhir dalam Perkara Perdata dengan  obyek yang sama dimana gugatan Dra. Esther Susianti Candra terhadap HS ditolak oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali No.138 PK/Pdt/2021 tanggal 19 April 2021? Apakah memang, dalam proses hukum putusan akhir yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini Putusan PK No.138 PK/Pdt/2021 tanggal 19 April 2021 tidak diakui oleh Majelis Hakim PN Malang ? Lalu mengapa Majelis Hakim PN Malang justru mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 687 PK/PDT/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dimana gugatan HS terhadap Dra. Esther Susianti Candra ditolak?. Apakah pertimbangan tersebut agar HS dapat dikirim ke penjara ? Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa “HS” Apa yang dikatakan oleh “HS” tak jauh beda dengan apa yang disampaikan Penasehat Hukum-nya, Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H atau yang akrab disapa Sentot terkait Putusan Majelis Hakim PN Malang Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 yang tidak mempertimbangkan Putusan akhir dalam Perkara Perdata dengan obyek yang sama antara “HS” dengan Dra. Ester Susianty Candra yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 tetapi justru Majelis Hakim PN Malang mempertimbangkan putusan yang sebelumnya yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 687 PK/PDT/2020 tanggal 19 Oktober 2020 “Inilah yang menjadi keberatan dari klien saya karena pertimbangan sebagaimana diatas adalah penghargaan yang kurang tepat dan merupakan kelalaian yang nyata dari Majelis Hakim dalam menghargai sekaligus menilai Putusan Nomor:200/Pdt.G/2017 tanggal 04 September 2018 jo. Putusan Banding Nomor. 156/PDT/2019/PT, SBY tanggal 29 April 2019 jo. Puitusan Kasasi Nomor. 3111 K/PDT/2019 tanggal 02 Desember 2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021,” ucap Sentot Semestinya, lanjut Sentot, dengan ditolaknya gugatan Dra. Esther Susianty Candra dalam Putusan ini (Peninjauan Kembali), maka harusnya dipertimbangkan pula apa yang menjadi pokok gugatan Dra. Ester Susianty Candra tersebut (Halaman 5 Putusan Nomor. 200/Pdt.G/2017 tanggal 04 September 2018). “Sehingga dengan demikian makna dari Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 tersebut adalah merupakan terciptanya secara hukum melalui Putusan Peninjauan Kembali, yaitu: 1. Menolak Klaim bahwa Tanah SHM Nomor 948, SHM Nomor 949 dan SHM Nomor 950 adalah milik Penggugat (Dra. Esther Susianty Candra); 2. Menolak bahwa Tergugat (“HS”) telah melakukan perbuatan melanggar Hukum; 3. Menolak Petita Penggugat (Dra. Esther Susianti Candra) untuk menghukum siapapun yang menguasai tanah-tanah SHM Nomor 948, SHM 949 dan SHM Nomor 950; 4. Menolak siapapun untuk menyerahkan SHM Nomor 948, SHM 949 dan SHM Nomor 959 kepada Penggugat (Dra. Esther Susianty Candra); 5. Menolak Petita-petita lainnya dari Penggugat (Dra. Esther Susianti Candra),” ujar Sentot Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H pun menjelaskan tentang fakta-fakta hukum termasuk bukti-bukti yang terungkap di persidangan dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 dengan Terdakwa “HS” yaitu; 1. Tidak ada bukti pernah terjadi transaksi jual beli tanah dan bangunan antara Kwee Indrayani dan “HS” dengan Dra. Esther Susianti Chandra atau Andreas Hendro Susanto. 2. Bukti Transfer dari Adreas Hendro Soesanto, SH ke BPPN sebesar Rp240.696.000 adalah uang pinjaman yang ditransfer langsung untuk menebus jaminan anak angkatnya atas nama Kwee Indrayani. 3. Pelepasan dokumen dari BPPN kepada Kwee Indrayani, membuktikan bahwa Andreas Hendro Susanto bukan pemenang lelang maupun pembeli jaminannya di BPPN. 4. Klaim Pelapor Dra. Esther Susianti Chandra, bahwa tanah dan gudang di Gadang Kecamatan Sukun dengan Sertpikat Hak Milik Nomor 948, 949 dan 950 adalah miliknya telah dipatahkan oleh Putusan terakhir yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Perkara Perdata Nomor: 200/Pdt.G/2018/PN Mlg jo Putusan Banding Nomor: 156/PDT/2019/ PT.SBY, jo Putusan Kasasi Nomor: 3111 K/PDT/2019 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor:138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021. Lebih lanjut Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H menjelaskan, tanah Sertifikat Nomor: 948, 949 dan nomor 950 di Gadang Kecamatan Sukun masih sah milik Kwee Indrayani. Adanya Putusan yang sudah Incrach yaitu Putusan Perdata Nomor: 217/Pdt.G/2017/PN. Mlg, jo Putusan Banding Nomor: 776/Pdt/2018 jo Putusan Kasasi Nomor: 2831 K/PDT/2019 tanggal 29 Oktober 2019. “Putusan-putusan ini membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 948, 949 dan 950 yang terletak di Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang tersebut masih sah masih milik Kwee Indrayani bukan milik siapa-siapa termasuk Dra. Esther Susianti Chandra tetapi pertimbangan Majelis Hakim lain dan malah menghukum kliien saya. Itulah sebabnya kami langsung mengatakan banding hari itu juga,” ucap Sentot dengan tegas. (Jnt)</div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Tipikor Terdakwa ‘HS’, Mencari Keadilan Hukum di Negara Hukum

#Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Tidak mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 dalam ...

Haryono (Mantan Dirut PDAM Tulungagung) di Vonis 3 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp478 Juta

21.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;">#Mengapa dan ada apa dengan Kejari Tulungagung Tidak menyeret Ari Kusumawati (Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Tulungagung) dan 12 Pemilik CV yang menandatangani Kontrak Kerja namun tidak mengerjakan proyek pengadaan dan pemasangan Pipa PDAM dalam Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Tulungagung???#      <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVlOi0X-6lsX2yAXHyRrLgjnzDxDK28ayqVerLt6eSDvhNnkea3npGBWVPZz-EiYtriDEIbnQfWGisjCprRNt4KNTtIK2ccb0Cd9UakFjNBj9GI8g0qHEFwOD3MT-25cCNoP4-zqzCk_IEtbD3EfBrg4ccrg3408P2TYhaWumXQLgJ9o55ZZEwJWwP/s400/hakim.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVlOi0X-6lsX2yAXHyRrLgjnzDxDK28ayqVerLt6eSDvhNnkea3npGBWVPZz-EiYtriDEIbnQfWGisjCprRNt4KNTtIK2ccb0Cd9UakFjNBj9GI8g0qHEFwOD3MT-25cCNoP4-zqzCk_IEtbD3EfBrg4ccrg3408P2TYhaWumXQLgJ9o55ZZEwJWwP/s16000/hakim.jpg" /></a></div> BERITAKORUPSI.CO - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya, Selasa, 10 Mei 2022, menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Drs. Haryono, M.Si selaku Dirut (Direktur Utama) Utama PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) PT Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung periode tahun 2014 - tahun 2018 dengan pidana penjara selama 3 tahun denda sebesar Rp50 juta Subsider pidana kurungan selama 2 bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp478.295.157 subsider pidana penjara selama 3 bulan karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Pelaksanaan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN) sebesar Rp9 miliar dan penyertaan modal dari APBD Kabupaten Tulungagung sebesar Rp6 miliar yang merugikan keuangan negara sebesar Rp478.295.157  berdasarkan hasil penghitungan Ahli dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan)  Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-620/PW13/5/2021 tanggal 27 September 2021. Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. Haryono, M.Si dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Cakra  Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 10 Mei 2022) dengan agenda putusan yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dan dibantu dua Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta serta Panitra Pengganti (PP) Akhmad Nur, SH., MH yang dihadiri JPU dari Kejaksaan Negeri Tulungagung maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Tulungagung karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Drs. Haryono, M.Si terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhui hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. “MENGADILI; 1. Menyatakan Terdakwa Drs. Haryono, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP   2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Drs. Haryono, M.Si dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara dan bayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Bilamana Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulam 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Drs. Haryono, M.Si untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp478.295.157 dengan ketentuan bilamana Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeivBbwYX4yVOmNcmdynZbp4Y-CmgdEQxKsPoNQtaxCT4YCEMze55q2_4xstO9y6iCKNwU9fvTQYQLhsw-3Zcpz14gRvLW9W2xi1tLHr3GL8Oj7mZyQD--6DHsg-rhusUXgnZDD-y2oLfL5HLPsdsuoqQkqNLFi6XLzr4qCqPEZJ62U6_Wi9JLR7so/s1600/aa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeivBbwYX4yVOmNcmdynZbp4Y-CmgdEQxKsPoNQtaxCT4YCEMze55q2_4xstO9y6iCKNwU9fvTQYQLhsw-3Zcpz14gRvLW9W2xi1tLHr3GL8Oj7mZyQD--6DHsg-rhusUXgnZDD-y2oLfL5HLPsdsuoqQkqNLFi6XLzr4qCqPEZJ62U6_Wi9JLR7so/w640-h288/aa.jpg" width="640" /></a></div>Atas putusan dari Majelis Hakim, Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum-nya maupun JPU sama-sama mengatakan “pikir-pikir”. Sekalipun dinyatakan terbuti melakukan Korupsi, Terdakwa Haryono mungkin masih bisa tersenyum dan tidak seperti ratusan Terdakwa Korupsi lainnya, karena hukuman pidana penjara maupun pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadapa Terdakwa Haryono tergolong ringan yaitu 3 tahun penjara denda Rp50 juta Subsider 2 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp478.295.157 subsider pidana penjara selama 3 bulan Dan bisa jadi Terdakwa Haryono ini akan memilih untuk tinggal di penjara selama 3 bulan lagi lamanya selain dari pidana pokok selama 3 tahun dari pada membayar uang pengganti sebesar Rp478.295.157. Lalu bandingkan hukuman Terdakwa Haryono ini dengan hukuman Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepata Cabang Bank Syariah Mandir Cabang Kabupaten Sidoarjo yang terbukti melakukan Korupsi Kredit Fiktif Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra (PT HMP) oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Sidoarjo pada tahun 2013 di Vonis 5 tahun penjara dan membayara uang pengganti sebesar Rp15 juta subsider pidana penjara selama 1 tahun Artinya, TerdakwaPrima Zulio Rosa ini bisa jadi akan memilih untuk membayar uang pengganti sebesar Rp15 juta dari pada penjara selama 1 tahun lagi lamanya bukan? Atau hukuman Terdakwa Firman Ari Rustaman selaku Sales Asistant PT. BSM Kantor Cabang Sidoarjo (perkara yang sama dengan Terdakwa Prima Zulio Rosa) yang di hukum pidana penjara selama 7 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp557.500.000 subsider pidana penjara selama 2 tahun Namun yang aneh dan menjadi pertanyaan dari kasus perkara Korupsi Penyelewengan Dana Pelaksanaan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Tulungagung ini adalah keterlibatan Ari Kusumawati (Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Tulungagung) dan pihak-pihak lain Selain Ari Kusumawati, ada juga 12 CV yang terlibat dalam paket perjaan proyek PDAM sejak tahun 2016 - 2018 yaitu CV. Lembu Suro, CV. Wisanggeni, CV. Karya Sentosa, CV. Mega Santosa, CV. Anugrah Santosa, CV. Sinar Rejeki, CV. Mayang Perkasa Mandiri, CV. Anugrah Santosa, CV. Jaya Sentosa, CV. Gondho Aroem, CV. One Icons, CV. Bintang  Harapan    <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrt7dynAdoEi3f13id64moy9a5kpXCZTN6NpMP31Xppg_fNhb7a4W_DjMKffqkfEEjZXUqdXeCQZmYA9007HXcEASoo2tDblJDwWaKenIDxCQUUGcZfkzHZcYR3QdzofO7uhIJA1KEVFO2eilOedQeROrvYceELhIaEvDZZMyAxAKQoJl8jq-Hj6mJ/s1280/h.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1280" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrt7dynAdoEi3f13id64moy9a5kpXCZTN6NpMP31Xppg_fNhb7a4W_DjMKffqkfEEjZXUqdXeCQZmYA9007HXcEASoo2tDblJDwWaKenIDxCQUUGcZfkzHZcYR3QdzofO7uhIJA1KEVFO2eilOedQeROrvYceELhIaEvDZZMyAxAKQoJl8jq-Hj6mJ/w640-h288/h.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Ari Kusumawati </td></tr></tbody></table>Mengapa dan apa hubungan Ari Kusumawati dan 12 pemilik CV dalam perkara Korupsi Penyelewengan Dana Pelaksanaan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Tulungagung ini? Karenan dalam dakwaan ataupun tuntutan JPU Kejakwaan Negeri Tulungagung dijelaskan, Tahun Anggaran 2016, CV. Lembu Suro sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek lokasi Karangrejo, Kauman, Gondang, Bandung, Sendang, Pagerwojo dengan nilai kontrak Rp195.254.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/08/III/502/2016 tanggal 14 Maret 2016 CV. Wisanggeni sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek lokasi Campurdarat, Boyolangu, Rejotangan, Sumbergempol, Ngunut dengan nilai kontrak Rp164.158.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/09/III/502/2016 tanggal 14 Maret 2016 CV. Karya Sentosa sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek lokasi Campurdarat, Boyolangu, Rejotangan, Sumbergempol, Ngunut dengan nilai kontrak Rp164.181.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/07/III/502/2016 tanggal 14 Maret 2016 Untuk Tahun Anggaran 2017, CV. Mega Sentosa sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek lokasi Bandung dengan nilai kontrak Rp176.634.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/33/502/2017 tanggal 1 Maret 2017 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6iSSNrBvbYDzwGlKQKm5WrvbCrts5m-PKatdJQ8SGjfKeco1-34kaSsKUC6zg2BCQGIcuWERRBqx4xnl8o2Avd3VITsFn0SgLRbaCsKf3Q5UkbhOXqC9RL8GyDcTGqlEE0StutJrmzk73lHxqqyLoC8S5cPHptkPorV8lQis-Ua3BQQLxqhGPSUoF/s1040/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6iSSNrBvbYDzwGlKQKm5WrvbCrts5m-PKatdJQ8SGjfKeco1-34kaSsKUC6zg2BCQGIcuWERRBqx4xnl8o2Avd3VITsFn0SgLRbaCsKf3Q5UkbhOXqC9RL8GyDcTGqlEE0StutJrmzk73lHxqqyLoC8S5cPHptkPorV8lQis-Ua3BQQLxqhGPSUoF/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>CV. Anugrah Makmur sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan (Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek lokasi Gondang  dengan nilai kontrak Rp166.217.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/32/502/2017 tanggal 1 Maret 2017 CV. Sinar Rejeki sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek lokasi Tulungagung dengan nilai kontrak Rp186.748.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor  690/81/502/2017 tanggal 30 Maret 2017 CV. Mayang Perkasa Mandiri sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek lokasi Karangrejo, Kauman, Sendang, Pagerwojo dengan nilai kontrak Rp176.192.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/82/502/2017 tanggal 30 Maret 2017 CV. Mega Sentosa sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek lokasi Campurdarat,Boyolangu dengan nilai kontrak Rp186.690.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/89/502/2017 tanggal 3 April 2017 CV. Anugrah Makmur sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek lokasi Sumbergempol, Ngunut, Rejotangan dengan nilai Kontrak Rp180.655.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/90/502/2017 tanggal 3 April 2017 Dan Tahun Anggaran 2018, CV. Jaya Sentosa sebagai Pelaksana Pekerjaan yang berlokasi di Karangrejo,Sendang dengan nilai Kontrak Rp194.441.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/75/502/2018 tanggal 16 April 2018 CV. Gondho Aroem sebagai Pelaksana Pekerjaan yang berlokasi di Ngunut, Rejotangan dengan nilai Kontrak Rp199.385.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/34.1/502/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 CV. One Icons sebagai Pelaksana Pekerjaan yang berlokasi di Campurdarat, Bandung dengan nilai Kontrak Rp178.163.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/068/502/2018 Tanggal 6 April 2018 CV. Mega Sentosa sebagai Pelaksana Pekerjaan yang berlokasi di Gondang, Boyolangu dengan nilai Kontrak Rp191.413.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/80/502/2018 Tanggal 2 Mei 2018 CV. Sinar Rejeki sebagai Pelaksana Pekerjaan yang berlokasi di Kauman, Pagerwojo dengan nilai Kontrak Rp167.353.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/82/502/2018 Tanggal 2 Mei 2018 CV. Bintang Harapan sebagai Pelaksana Pekerjaan yang berlokasi di Tulungagung, Sumbergempol dengaan nilai Kontrak Rp193.408.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/92/502/2018 Tanggal 15 Mei 2018 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ6klEhzhwCbcL1DMvbXITS86njRoEMYIO3XuoaXbCtxFH6S_d2-eO_v2qICZcDYwEksNoAMuq-SitnWtZECozU7_uMP7lFzhZ5SGTJ8AN270n-5xvQScNF3cJCh39tqX6xuE6NxqinmEcTwEXBYDRCa_Jk6D7chSaTtPPUScwmpk7Sc15ZP4l8tNa/s1040/g.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1040" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ6klEhzhwCbcL1DMvbXITS86njRoEMYIO3XuoaXbCtxFH6S_d2-eO_v2qICZcDYwEksNoAMuq-SitnWtZECozU7_uMP7lFzhZ5SGTJ8AN270n-5xvQScNF3cJCh39tqX6xuE6NxqinmEcTwEXBYDRCa_Jk6D7chSaTtPPUScwmpk7Sc15ZP4l8tNa/w288-h640/g.jpg" width="288" /></a></div>Nah, fakta yang terungkap persidangan, yaitu dari puluhan CV tersebut diatas, 3 diantaranya di Sub Kontrak ke Ari Kusumawati selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Tulungagung yang digunakan untuk mengerjakan Paket Pengadaan dan Pekerjaan Pemasangan Pipa dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja Dan anehnya, sekalipun Ari Kusumawati menandatangani 2 Kontrak Kerja tadi, yang dikerjakan Ari Kusumawati adalah hanya Pengadaan Pipa, sedangkan yang mengerjakaan Pemasangan Pipa adalah pihak PDAM sendiri. Dan hal ini diakui oleh Ari Kusumawati dihadapan Majelis Hakim saat Tim JPU Kejari Tulungagung menghadirkannya sebagai saksi bersama saksi lannya dalam persidangan yang berlangsung pada 8 Pebruari 2022. Selain itu terungkap pula, adanya pemberian uang ratusan juta rupiah dari Ari Kusumawati kepada Terdakwa Drs. Haryonoo, M.Si selaku Dirut PDAM melalui Staf Terdakwa yang dibungkus dalam bungkusan plastik Dan kepada beritakorupsi.co, JPU menjelaskan bahwa Sub Kontrak dari 3 pemilik CV kepada Ari Kusumawati tidak sesuai dengan prosedur atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan JPU juga menjelaskan, bahwa pekerjaan pemasangan pipa PDAM dalam Pelaksanaan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah pihak PDAM sendiri “Untuk pinjam bendera itu sudah salah. Terkait pekerjaan yang seharusnya di kerjakan 3 CV itu. Peminjaman CV oleh Ari Kusumawati adalah atas perintah Terdakwa sendiri. Jadi semua pembayaran atas peritah Terdakwa,” ujar JPU saat itu (8 Pebruari 2022) ”Jadi kita tidak memfokus kepada rekanan maksud saya ke rekanan yang harusnya dikerjakan oleh rekanan Ari dan 3 CV itu. Jadi kita tidak kesana. Kita hanya memfokuskan bagaimana 2016 itu apakah dikerjakan oleh rekanan ataukah PDAM. Tapi kenyataannya Terdakwa sendiri yang melaksanakan di lapangan,” kata JPU menjelaskan dengan agak membingungkan Dan mungkin itulah sebabnya, JPU tidak menjelaskan secara lengkap tentang siapa dengan siapa yang menandatangani Surat Pejanjian Kontrak Kerja untuk paket pekerjaan sejak Tahun 2016, 2017 dan 2018 dan juga tidak menjelaskan secara gamblang tentang peran kerja masing-masing dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Tulungagung kecuali JPU hanya menjelaskan perbuatan Terdakwa Drs. Haryonoo, M.Si selaku Dirut (Direktur Utama) PDAM PT Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung periode tahun 2014 - tahun 2018 Sehingga terkesan, bahwa kasus perkara ini hanya untuk menyeret Terdakwa Drs. Haryono, M.Si selaku Dirut PDAM Kabupaten Tulungagung untuk diadili dan bukan untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan alasan bahwa siapa mengerjakan apa adalah atas perintah Terdakwa. Berbeda jauh dengan kasus perkara pencurian atau Psikotropika jenis Sabu-Sabu. Siapa melaksanakan apa semuanya terseret dan dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi; Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Sekalipun Dunia (PBB) mengatakan bahwa Korupsi adalah salah satu kejahatan yang luar biasa namun dalam proses penangan dan penegakan hukum sepertinya bukan kejahatan yang luar biasa melainkan bisa-bisa saja. Lalu salah masyarakat bertanya, mengapa dan ada apa dengan Kejaksaan Negeri (Kejari)  Tulungagung yang tidak menyeret Ari Kusumawati (Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Tulungagung) dan pihak-pihak lain yang terlibat menandatangani Kontrak Kerja namun tidak mengerjakan proyek pengadaan dan pemasangan Pipa PDAM dalam Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Tulungagung? Dalam dakwaan JPU dijelaskan, bahwa terdakwa Drs. HARYONO, M.Si Bin SUDJONO (Alm) selaku Direktur Utama pada PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan 09 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor :188.45/160/013/2014 tanggal 08 April 2014 dan selaku Pejabat Sementara Direksi pada PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan 09 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor :188.45/165/013/2018 tanggal 09 April 2018, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pasti antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahaya Agung Kabupaten Tulungagung yaitu di Jalan Panglima Sudirman No 12 Tulungagung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7fPIzCNgtURaIUN2qIuq9vdNGsaYsO6KB2R0vK2MWH1zZRkROjQ9-zlQarA8Lic2P2KTXbxuiMb4cdYsSKj5jycdtYtHXLgdMk4GCtz3l74BLRKSeBKtqVDO44aPW7xtvvpc1ZfWqjZhfI-qacNuYivpUNu2tH5G2YsF0Uszl8NMTEtn8oZYNsrXp/s720/bb..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="701" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7fPIzCNgtURaIUN2qIuq9vdNGsaYsO6KB2R0vK2MWH1zZRkROjQ9-zlQarA8Lic2P2KTXbxuiMb4cdYsSKj5jycdtYtHXLgdMk4GCtz3l74BLRKSeBKtqVDO44aPW7xtvvpc1ZfWqjZhfI-qacNuYivpUNu2tH5G2YsF0Uszl8NMTEtn8oZYNsrXp/w624-h640/bb..jpg" width="624" /></a></div>Atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan Terdakwa HARYONO Bin SUDJONO (Alm) selaku Direktur Utama sekaligus Pengguna Anggaran dan bertanggungjawab dalam kegiatan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan (MBR) Tahun 2016, 2017 dan 2018 yang mana terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp478.295.157,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, dengan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku Direktur Utama sekaligus Pengguna Anggaran Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung kepada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahaya Agung Kabupaten Tulungagung dalam Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 yang direalisasikan dalam 15 (lima belas) Kontrak Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan pipa, berupa : 1). membentuk Panitia/Pejabat Pengadaaan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 hanya sebagai formalitas saja, yang mana faktanya panitia/pejabat pengadaan tidak pernah menerima Surat Keputusan Direktur PDAM terkait penetapan panitia pengadaan dan tidak menjalankan tugas dan kewenangannya Sehingga dalam menentukan penyedia barang/jasa terpilih tanpa melalui tahapan pengadaan yang seharusnya dilakukan oleh panitia/pejabat pengadaan namun di tentukan sendiri oleh terdakwa. Oleh karena itu perbuatan terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Direktur Utama sekaligus Pengguna Anggaran dalam kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018 Yang mengakibatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf d dan j  Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran yakni “ d) menetapkan Pejabat Pengadaan; dan  j) mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan  Barang/Jasa”, Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yakni: “a) efisien; b) efektif; c) transparan; d) terbuka; e) bersaing; f)  adil/tidak diskriminatif; dan g)  akuntabel”, Pasal 6 huruf a dan g  Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada yang mengatur Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: “a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; dan g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”, 2). Atas perintah dan arahan dari terdakwa Haryono selaku Direktur sekaligus Pengguna Anggaran bagian Perencanaan memecah kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018 khusus dalam paket pekerjaan jaringan transmisi dan distribusi menjadi beberapa paket pekerjaan agar nilai  pekerjaannya tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan maksud untuk menghindari pelelangan/tender. Oleh karena itu perbuatan terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Direktur Utama sekaligus Pengguna Anggaran dalam kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018 Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam Pasal 24 ayat 3 huruf c yang menyatakan dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran dilarang : c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan 3). Kemudian atas perintah Terdakwa dalam pelaksanaan 15 (lima belas) kontrak paket pekerjaan jaringan transmisi dan distribusi tidak dilaksanakan oleh penyedia barang yang ditunjuk melainkan dilakukan secara swakelola oleh PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung yaitu dengan memerintahkan saksi Giyanto Wibisono untuk melakukan pekerjaan pemasangan pipa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIA-fPH8sn6xBmraHYSFbNxjyRyKJStFT3DTMzgoagJ4egRDb8EAlsVc1FDfuGPP3QTjO7AD5W2LI080I-e26-q7wQfR-RL01tOaN_izEItnwy6wityHaOxpSQ53AUrnHaOdascnaMCEi9Nz5KRBE3pyC8OAAGxyY1bkK6cYalIzLtQoBMKvRaxFs0/s1040/d....jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="410" data-original-width="1040" height="252" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIA-fPH8sn6xBmraHYSFbNxjyRyKJStFT3DTMzgoagJ4egRDb8EAlsVc1FDfuGPP3QTjO7AD5W2LI080I-e26-q7wQfR-RL01tOaN_izEItnwy6wityHaOxpSQ53AUrnHaOdascnaMCEi9Nz5KRBE3pyC8OAAGxyY1bkK6cYalIzLtQoBMKvRaxFs0/w640-h252/d....jpg" width="640" /></a></div>Hal ini dilakukan dikarenakan ke-15 (lima belas) kontrak paket pekerjaan jaringan transmisi dan distribusi yaitu CV. Lembu Suro, CV. Wisanggeni, CV. Karya Sentosa, CV. Mega Santosa, CV. Anugerah Makmur, CV. Sinar Rejeki, CV. Mayang Perkasa Mandiri, CV. Anugerah Makmur, CV. Jaya Sentosa, CV. Gondho Aroem, CV. One Icons, CV. Sinar Rejeki, dan CV. Bintang Harapan hanya di pinjam benderanya oleh terdakwa, sehingga para rekanan penyedia barang/jasa tidak melaksanakan paket pekerjaan. Oleh karena itu perbuatan terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Direktur Utama sekaligus Pengguna Anggaran dalam kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018 yang mengakibatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  yang mengatur prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yakni: a) efisien; b) efektif; c) transparan; d) terbuka; e) bersaing; f) adil/tidak diskriminatif; dan g)  akuntabel “, Pasal 6  huruf g Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur para pihak terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”, 4). Selanjutnya atas perintah terdakwa Haryono ternyata dalam mengajukan usulan pencairan program Hibah Air Minum khusus kegiatan pemasangan pipa jaringan distribusi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan pengadaan Pipa jaringan distribusi dan aksesoris pada tahun 2017 dan 2018 tetap dapat dicairkan walaupun kelengkapan dokumen pengajuan pencairannya tidak lengkap, Sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Direktur Utama sekaligus Pengguna Anggaran dalam kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018 yang mengakibatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Standar Operational Prosedur PDAM Tulungagung Tahun 2012 mengenai prosedur Penyiapan Pembayaran yang berbunyi:   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOTXGqRhTWR-r3coL41TzB1DNY5O_kv5YDpv1TsrcMzOz639FGzbWgpxL7ElXp83iSzVAnHT_0jmkqMeOUBeV9RpfhWANY9rv7SMidIW-Yp43dAbY0b0wuFHBzLm0Ox9jJp2XSSn0uL4ykJtkJQLz8WqXhJPi4rgsqtH1uPS4fMFLH58wwBVyjC5KB/s1600/aa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOTXGqRhTWR-r3coL41TzB1DNY5O_kv5YDpv1TsrcMzOz639FGzbWgpxL7ElXp83iSzVAnHT_0jmkqMeOUBeV9RpfhWANY9rv7SMidIW-Yp43dAbY0b0wuFHBzLm0Ox9jJp2XSSn0uL4ykJtkJQLz8WqXhJPi4rgsqtH1uPS4fMFLH58wwBVyjC5KB/w640-h288/aa.jpg" width="640" /></a></div>1) Kasi Pembukuan menerima usulan dari bagian dan cabang yang sudah dilampiri dengan pendukungnya dan meneliti keabsahaanya serta mencocokkan dengan anggaran yang ada. Selanjutnya disiapkan voucher rangkap 3 untuk dokumen yang yang sudah memenuhi syarat. Kasi Pembukuan menyerahkan ketiga lembar voucher Beserta Dokumen Pendukungnya Kepada Kabag Keuangan.; 2) Kabag Keuangan mencocokan V dan dokumen pendukung sebelum menandatangani ketiga voucher tersebut selanjutnya diteruskan ke Dirut.; 3) Setelah voucher disetujui/ditandatangani oleh Direktur Utama diserahkan kepada Kasi Kas Pembayaran untuk dibuatkan cek pembayaran; 4) Setelah cek/voucher ditandatangani oleh Direktur Utama selanjutnya dicairkan dan diberikan kepada yang menerima yang sebelumnya menandatangani usulan tersebut (yang membuat usulan/bagian atau cabang yang mempunyai kegiatan)”, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp478.295.157,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) Atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai perhitungan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan SR-620/PW13/5/2021 tanggal 27 September 2021. Perbuatan terdakwa dengan cara sebagai beriku; Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung merupakan badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 1984 tanggal 8 Februari 1984 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 3 September 2012 dengan struktur organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 628 Tahun 1994 tanggal 29 April 1994 adalah sebagai berikut : a. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tulungagung adalah Drs. Haryono, M.Si yakni sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan 09 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/160/013/2014 tanggal 08 April 2014 dan selanjutnya  selaku Pejabat Sementara Direksi pada PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan 09 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor :188.45/165/013/2018 tanggal 09 April 2018 b. Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung membawahi 2 (dua) Direktur yakni Direktur Umum dan Direktur Teknik, namun dalam pelaksanaanya jabatan   Direktur Umum dan Direktur Teknik tersebut tidak ada yang menjabat sehingga Direktur Utama langsung dibantu 7 (tujuh) orang kepala bagian yang terdiri dari: <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIaBNxCYmH6AYXqdoM4VIO3W_lM2PaI2sXN6qIhwzo9HAjYbjVXls1nOkGjuWc2HoRZOzr5fZXLU6HoJEFioSPsOdRbaehVURHJqvzkd1d2yOIseRGjzzhVNCng6sPDSQsoOrRhjza9mI21k4wzA5okmMGsHDHZderQwyX6cf0NpUGQDRzYh7XToF5/s2324/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="694" data-original-width="2324" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIaBNxCYmH6AYXqdoM4VIO3W_lM2PaI2sXN6qIhwzo9HAjYbjVXls1nOkGjuWc2HoRZOzr5fZXLU6HoJEFioSPsOdRbaehVURHJqvzkd1d2yOIseRGjzzhVNCng6sPDSQsoOrRhjza9mI21k4wzA5okmMGsHDHZderQwyX6cf0NpUGQDRzYh7XToF5/w640-h192/1.jpg" width="640" /></a></div>c. Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung  juga langsung membawahi  12 (Dua belas) Kepala Cabang yang terdiri dari: Cabang Tulungagung, Cabang Ngunut, Cabang Sendang, Cabang Karangrejo, Cabang Sumbergempol, Cabang Rejotangan, Cabang Campurdarat, Cabang Bandung, Cabang Pagerwojo, Cabang Kauman, Cabang Gambiran dan Cabang Gondang. Berawal pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Tulungagung mendapatkan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan sekaligus meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah. Sebelum mendapatkan hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN ini,  Pemerintah Daerah dipersyaratkan untuk melakukan investasi terlebih dahulu sampai dengan tersedianya pelayanan kepada MBR melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kegiatan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terdiri dari : a. Sambungan Pipa Rumah Air Minum b. Program  Distribusi Jaringan Pipa/Pemasangan Pipa untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Penerimaan dana bantuan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diawali dengan adanya Sosialisasi Program Bantuan Hibah Air Minum untuk MBR di Jakarta dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tanggal 17 September 2015, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung telah mengalokasikan dana APBD untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang dapat dipergunakan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM Tulungagung. Kemudian ketentuan tersebut diubah dengan adanya Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung Pada PDAM Tulungagung,  pada pokoknya mengatur jumlah penyertaan modal untuk program Hibah Air Minum MBR dari Pemerintah Pusat sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) yang dialokasikan mulai sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 disesuaikan dengan dana hibah yang diterima dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah membuat permohonan Proposal kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR ditandatangani oleh Bupati yang menyatakan minat dan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengikuti Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan bersedia mengalokasikan dana APBD  tersebut yakni : <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOpg56x2PgHFCrh_Xv-bLSXOKTdEX8GQHOqETlQjRBFAHmkfrubHvXp9-kX7MIb9mUcqMtPU7rdbrWhWIB3nvfUV3T5MNTaPVF1qkCsGfXAxj8whvIDLPMcrgLQEMIwTVO7GfMBAh_9hHG2EywM_Hw--VgM0NGSDJHxIwPGtMnjw8kKNaOfwSkYfGy/s2316/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="316" data-original-width="2316" height="88" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOpg56x2PgHFCrh_Xv-bLSXOKTdEX8GQHOqETlQjRBFAHmkfrubHvXp9-kX7MIb9mUcqMtPU7rdbrWhWIB3nvfUV3T5MNTaPVF1qkCsGfXAxj8whvIDLPMcrgLQEMIwTVO7GfMBAh_9hHG2EywM_Hw--VgM0NGSDJHxIwPGtMnjw8kKNaOfwSkYfGy/w640-h88/2.jpg" width="640" /></a></div>Terhadap Proposal Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR tersebut selanjutnya oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung ditetapkan sebagai penerima Program Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari dana APBN dengan surat penetapan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhpKDMh70rsdDjwGg6I-T1bgIF29hUbJJ0j06yy61pf0Kyq65EWdQiM-n-iTojfL3wOJxXn-_ex0eTQ6FN7Edfq_zzeECMiqr_Fk4_YwAV9KL4ZVWG2LzUlkshIsiNj6Bhmhq_-gaVbfylTQ86rrnRxzPHvZyox2UsWHAEirBBmqJhUddZCo8sYwfl/s2312/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="264" data-original-width="2312" height="74" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhpKDMh70rsdDjwGg6I-T1bgIF29hUbJJ0j06yy61pf0Kyq65EWdQiM-n-iTojfL3wOJxXn-_ex0eTQ6FN7Edfq_zzeECMiqr_Fk4_YwAV9KL4ZVWG2LzUlkshIsiNj6Bhmhq_-gaVbfylTQ86rrnRxzPHvZyox2UsWHAEirBBmqJhUddZCo8sYwfl/w640-h74/3.jpg" width="640" /></a></div>Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk hibah air minum bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiD7jXReD_cAM_uffzboXg6HtMTlZCNooSQVOTKFRNNC7wol-RQfhxz1_CbZNiSAYSfezFRZlG3gV_qboZk0Zve6bmMMrhj7m3w_-Z1-izxB7G1NqBJ0_zx2ysvIuBmF6CabvSwN2TnmRj6SHF-83Fv8AOtBjee0YB19ljHwqyMzrcMuBfiKvtYLFL/s2312/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="270" data-original-width="2312" height="74" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiD7jXReD_cAM_uffzboXg6HtMTlZCNooSQVOTKFRNNC7wol-RQfhxz1_CbZNiSAYSfezFRZlG3gV_qboZk0Zve6bmMMrhj7m3w_-Z1-izxB7G1NqBJ0_zx2ysvIuBmF6CabvSwN2TnmRj6SHF-83Fv8AOtBjee0YB19ljHwqyMzrcMuBfiKvtYLFL/w640-h74/4.jpg" width="640" /></a></div>Untuk Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang bersumber dari APBD telah dicairkan kepada PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 melalui rekening Bank JATIM Nomor : 0152148555 adalah sebagai berikut :  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFI8nEWxK1SYevATuxpRYdGKUA8GtWPMDbuXs12GrNrkd8koYOdj1T4m7nSrqVaJC0WW56Ag2SOMEznPXRTHy_imogfCxvX__Ti1g6bV7fCb84IRxP3qrQF_xNWtSQJuVgm21FG3LaWlH9hB30Qi_BVqp8xjXLY7daDYzw98mB9gTMMnQoNIaNu20y/s2314/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="536" data-original-width="2314" height="148" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFI8nEWxK1SYevATuxpRYdGKUA8GtWPMDbuXs12GrNrkd8koYOdj1T4m7nSrqVaJC0WW56Ag2SOMEznPXRTHy_imogfCxvX__Ti1g6bV7fCb84IRxP3qrQF_xNWtSQJuVgm21FG3LaWlH9hB30Qi_BVqp8xjXLY7daDYzw98mB9gTMMnQoNIaNu20y/w640-h148/5.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan realisasi penyerapan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM “Tirta Cahya Agung”  adalah sebagai berikut : <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNChUtPBihUCHH3KYdV_F5dzUMYwzF90beBaOTctQjmKOa-sUjrqH8hjjN5nqS7Ire95LbAl6i7SMVBj6iZGdC_sDGuPNy4C2HLd0vpGmiAxKuNTTSvS3GNN_x8_zp5AepDY0gKuur6IYXRXnghUfDLU_V4RnO1KjlOS9hHBq0qZdYATB684ooyilp/s2314/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="444" data-original-width="2314" height="122" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNChUtPBihUCHH3KYdV_F5dzUMYwzF90beBaOTctQjmKOa-sUjrqH8hjjN5nqS7Ire95LbAl6i7SMVBj6iZGdC_sDGuPNy4C2HLd0vpGmiAxKuNTTSvS3GNN_x8_zp5AepDY0gKuur6IYXRXnghUfDLU_V4RnO1KjlOS9hHBq0qZdYATB684ooyilp/w640-h122/6.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Drs. HARYONO, M.Si Bin SUDJONO (Alm) selaku Direktur Utama pada PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan 09 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor :188.45/160/013/2014 tanggal 08 April 2014 dan selaku Pejabat Sementara Direksi pada PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan 09 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor :188.45/165/013/2018 tanggal 09 April 2018, memiliki Tugas pokok sebagai berikut: a. Menjalankan kebijaksanaan pokok yang telah digariskan oleh Kepala Daerah / Badan Pengawas dalam kebijaksanaan umum perusahaan. b. Mengusahakan dan mengendalikan kebijaksanaan umum dalam perencanaan, operasional dan program yang diperlukan untuk mencapai tugas dan tujuan perusahaan. c. Memelihara efisiensi kerja dari seluruh unsur pelaksana agar tercipta suasana kerja yang sehat dan baik. d. Memberikan teguran dan penilaian kondite kepada para direktur bidang dan unsur pelaksana. e. Dalam batas-batas kebijaksanaan kepala daerah dan badan pengawas mengambil inisiatif dalam penunjukkan personil, memindahkan dan memberhentikannya serta menentukan batas-batas ganti rugi dan lain-lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. f. Menerima evaluasi dan mepertimbangkan laporan dari para Direktur Bidang maupun unsur-unsur staf untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. g. Bertindak sebagai otorisator dalam pengelolaan anggaran keuangan perusahaan, surat perintah mengeluarkan uang dan pengeluaran-pengeluaran cek. h. Menandatangani surat-surat keluar dan perjanjian dengan pihak ketiga. i. Melaksanakan tanggung jawab administrasi, fungsional perusahaan kepada Badan Pengawas dan Kepala Daerah. j. Membina hubungan kerja yang sehat baik antar instansi pemerintah dan swasta maupun antar perusahaan daerah air minum sendiri. k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Pengawas dan Kepala Daerah. l. Wajib mengadakan rapat pada waktu-waktu tertentu untuk membahas secara menyeluruh penyelenggaraan tugas dengan urusan unit perusahaan daerah air minum. m. Apabila direktur utama berhalangan untuk menjalankan tugas pekerjaannya, maka dapat diwakili seorang sbb: salah satu direksi yang ada. Apabila direksi tidak ada maka salah satu pegawai di perusahaan tertua pangkat dan jabatannya serta mampu dan dapat mewakili tugas-tugas direktur utama.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwGIbDVFeKwwPPpgYBOUGlChRl5KRh6BkxteuB3Kn3IoZLJvHVkKoB6BOGhqmQ63Sc7cVnt76yW0D18K3kN7_WP79BCdZOvkfYCC3rTbgad8Z5GAxZQeuBdffQAJgGjsCoArcF2rQE5PR3s4zsTDh6kK6ht_dgqDtSOtS0UxrHNwAIqqL4YxObJI5q/s1600/cc.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwGIbDVFeKwwPPpgYBOUGlChRl5KRh6BkxteuB3Kn3IoZLJvHVkKoB6BOGhqmQ63Sc7cVnt76yW0D18K3kN7_WP79BCdZOvkfYCC3rTbgad8Z5GAxZQeuBdffQAJgGjsCoArcF2rQE5PR3s4zsTDh6kK6ht_dgqDtSOtS0UxrHNwAIqqL4YxObJI5q/w640-h288/cc.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan selaku Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terdakwa Drs. HARYONO, M.Si Bin SUDJONO (Alm) memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni : a). menetapkan Rencana Umum Pengadaan; b). mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I; c). menetapkan PPK; d). menetapkan Pejabat Pengadaan; e). menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan; f). Menetapkan; 1). pemenang pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2). pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miiliar rupiah); g). mengawasi pelaksanaan anggaran; h). menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i). menyelesaiakan perselisihan antara PPk dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat; j). mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan  Barang/Jasa” Mengenai prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah : a). Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. b). Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. c). Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. d). Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. e). Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa. f). Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. g). Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0YF6iS8TJBjCJyJUhjmW5xuaan0gZ6qQM_g2OvXDbJ9oPJfAUM73wXTLzGNYI6b_sSVAq59z0eGWFh_n4vUzp5vfLGC8axMvEqaFyE2vSnMAqTj4rKpUZqmAE0ghjXPTQBxef17cC9N0FS2Ji3CNBPzW1Vm-cw28QXr-O_XMU_jQb-8ZVvTm07jCB/s720/bb..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="701" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0YF6iS8TJBjCJyJUhjmW5xuaan0gZ6qQM_g2OvXDbJ9oPJfAUM73wXTLzGNYI6b_sSVAq59z0eGWFh_n4vUzp5vfLGC8axMvEqaFyE2vSnMAqTj4rKpUZqmAE0ghjXPTQBxef17cC9N0FS2Ji3CNBPzW1Vm-cw28QXr-O_XMU_jQb-8ZVvTm07jCB/w624-h640/bb..jpg" width="624" /></a></div>a). Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b). Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; c). Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;  d). Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;  e). Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; f). Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;  g). Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan h). Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.” Prosedur penyiapan pembayaran sesuai dengan  Standar Operational Procedure  PDAM Tulungagung Tahun 2012 adalah sebagai berikut : a). Kasi Pembukuan menerima usulan dari bagian dan cabang yang sudah dilampiri dengan pendukungnya dan meneliti keabsahaanya serta mencocokkan dengan anggaran yang ada. Selanjutnya disiapkan voucher rangkap 3 untuk dokumen yang yang sudah memenuhi syarat. Kasi Pembukuan menyerahkan ketiga lembar voucher Beserta Dokumen Pendukungnya Kepada Kabag Keuangan.; b). Kabag Keuangan mencocokan V dan dokumen pendukung sebelum menandatangani ketiga voucher tersebut selanjutnya diteruskan ke Dirut.;  c). Setelah voucher disetujui/ditandatangani oleh Direktur Utama diserahkan kepada Kasi Kas Pembayaran untuk dibuatkan cek pembayaran; d). Setelah cek/voucher ditandatangani oleh Direktur Utama selanjutnya dicairkan dan diberikan kepada yang menerima yang sebelumnya menandatangani usulan tersebut (yang membuat usulan/bagian atau cabang yang mempunyai kegiatan)”. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr8t_hUKcBAQi6-aFAyoQzCc0QI4HUO6TD0Xhc5Iz3yHpbT4riyr63ngOCagjUGVGJVPDGZjnXt3Hl-NG5ruZoBVrURuKWIBhFVt_GeefiabJP_kr6saQESE2_nujiv0EUhWEybvHtHzF2r3BSDvVFbW7q-_4Zal6nWdT6ZRdOu4b62fCZ4KV4I7bM/s1040/d....jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="410" data-original-width="1040" height="252" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr8t_hUKcBAQi6-aFAyoQzCc0QI4HUO6TD0Xhc5Iz3yHpbT4riyr63ngOCagjUGVGJVPDGZjnXt3Hl-NG5ruZoBVrURuKWIBhFVt_GeefiabJP_kr6saQESE2_nujiv0EUhWEybvHtHzF2r3BSDvVFbW7q-_4Zal6nWdT6ZRdOu4b62fCZ4KV4I7bM/w640-h252/d....jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang mana Terdakwa HARYONO Bin SUDJONO (Alm) selaku Direktur Utama pada PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung sekaligus sebagai Pengguna Anggaran ternyata ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012  tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan SOP PDAM Tulungagung Tahun 2012 mengenai prosedur Penyiapan Pembayaran yang mengatur tentang kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dalam pelaksanaan kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa Drs. HARYONO, M.Si Bin SUDJONO (Alm) selaku Direktur Utama pada PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan 09 April 2018, telah membentuk dan menetapkan Panitia/Pejabat Pengadaaan pada tahun 2016 sampai dengan 2018, yang terdiri dari ; a. Tahun 2016 Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Nomor: PDAM.TA/4/S.KEP/502/2016 tanggal 05 Februari 2016 adalah sebagai berikut : <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2Emm8lrjtpJ3vIUh46JheRYRbdzXnwM9l-ypN5ovjEOfytcJ79jinG-kRt6QD_Sviw6oFjLZraYUbifTAU44MB1CHMcvEiJzAXKTRVePXcVJ0Ki9h0F5tStzHA-eMkF9K2xGu43RmLYZ9YV0p-UKM2yYV18009n73htfMiy3Z9TBuRzD5R4CkCnNC/s2314/7.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="378" data-original-width="2314" height="104" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2Emm8lrjtpJ3vIUh46JheRYRbdzXnwM9l-ypN5ovjEOfytcJ79jinG-kRt6QD_Sviw6oFjLZraYUbifTAU44MB1CHMcvEiJzAXKTRVePXcVJ0Ki9h0F5tStzHA-eMkF9K2xGu43RmLYZ9YV0p-UKM2yYV18009n73htfMiy3Z9TBuRzD5R4CkCnNC/w640-h104/7.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSaKLBmLo4M0U8HjVTXNUPowc_ZWx2XF8PZ6UOSNGhi4IhF_klT-C3EKbL12SCWQcLelORBa2acc-Ukjrjpa-t31PxF48BiiUK0SnPsztmGh8EAiScW1esnLk6YRnLdy3f7mwE3Ei4IJv-KKagHtttDMCtEolOlmCBJt3fCN2_sDo0RSUbWxpif5vf/s2314/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="570" data-original-width="2314" height="158" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSaKLBmLo4M0U8HjVTXNUPowc_ZWx2XF8PZ6UOSNGhi4IhF_klT-C3EKbL12SCWQcLelORBa2acc-Ukjrjpa-t31PxF48BiiUK0SnPsztmGh8EAiScW1esnLk6YRnLdy3f7mwE3Ei4IJv-KKagHtttDMCtEolOlmCBJt3fCN2_sDo0RSUbWxpif5vf/w640-h158/8.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaR-LvNjlfWvSC_3voqEUAQh2otHI9npEZroamTSLoDFuQBynVuRtDbl_1lbHhCLploC-6QLIQtCoY5NZllQEKbwB4sqem5qNEk_-qRoNWayOeuebohBieuB1GPo4--ibWnYctfxtyu8p9WJIdHC4Lt9srjB33R9zhRSvdMGhV5c_Jd7UxqgIUt76X/s2284/9.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="684" data-original-width="2284" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaR-LvNjlfWvSC_3voqEUAQh2otHI9npEZroamTSLoDFuQBynVuRtDbl_1lbHhCLploC-6QLIQtCoY5NZllQEKbwB4sqem5qNEk_-qRoNWayOeuebohBieuB1GPo4--ibWnYctfxtyu8p9WJIdHC4Lt9srjB33R9zhRSvdMGhV5c_Jd7UxqgIUt76X/w640-h192/9.jpg" width="640" /></a></div>Namun pejabat/panitia pengadaan yang terpilih tidak pernah menerima Surat Keputusan Direktur PDAM terkait penetapan panitia pengadaan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan Terdakwa dalam menentukan penyedia barang/jasa terpilih tanpa melalui tahapan pengadaan yang seharusnya dilakukan oleh panitia/pejabat pengadaan serta Terdakwa tidak pernah melibatkan panitia/pejabat pengadaan sehingga panitia/pejabat pengadaan tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya. Sehingga Terdakwa dalam membentuk panitia pengadaan hanyalah sebagai formalitas untuk kelengkapan administrasi. Oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan : 1). Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  yang mengatur prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yakni: “ akuntabel”, 2). Pasal 6 huruf a dan g  Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada yang mengatur Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: “a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; dan  g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara” 3). Pasal 8 ayat (1) huruf d dan j  Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  yang mengatur tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran yakni “ d) menetapkan Pejabat Pengadaan; dan  j) mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan  Barang/Jasa”   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYczIdeVfEkxzD3d_kFSsg6T9DRWiQik2CUdTXMib0rbuHPV0n0zqSGX7DNMoZPXYEljqYBYmOaBhjXLfgtj9MKLAi419Dm0kw0X6YKS7KUFyb6VJhrHKJcxSgXWF6YhjifORq-6pTFmlf_9rBAGfTsy4wPSQtUSm06qSKaOiWDpK_WwKwYrSG7Lk_/s1040/c..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYczIdeVfEkxzD3d_kFSsg6T9DRWiQik2CUdTXMib0rbuHPV0n0zqSGX7DNMoZPXYEljqYBYmOaBhjXLfgtj9MKLAi419Dm0kw0X6YKS7KUFyb6VJhrHKJcxSgXWF6YhjifORq-6pTFmlf_9rBAGfTsy4wPSQtUSm06qSKaOiWDpK_WwKwYrSG7Lk_/w640-h288/c..jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya atas perintah dan arahan dari terdakwa Haryono selaku Direktur sekaligus Pengguna Anggaran bagian Perencanaan memecah kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018 khusus dalam paket pekerjaan jaringan transmisi dan distribusi menjadi beberapa paket pekerjaan agar nilai pekerjaannya tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan maksud untuk menghindari lelang/tender. Oleh karena itu perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam Pasal 24 ayat 3 huruf c yang menyatakan dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran dilarang : c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018, atas perintah Terdakwa Drs. HARYONO, M.Si Bin SUDJONO (Alm) selaku Direktur Utama pada PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung sekaligus sebagai Pengguna Anggaran sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan 09 April 2018 ternyata dalam pelaksanaan 15 (lima belas) kontrak paket pekerjaan jaringan transmisi dan distribusi tidak dilaksanakan oleh penyedia barang yang ditunjuk Melainkan dilakukan secara swakelola oleh PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung yaitu dengan memerintahkan saksi Giyanto Wibisono untuk melakukan pekerjaan pemasangan pipa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 hal ini dilakukan dikarenakan ke-15 (lima belas) kontrak paket pekerjaan jaringan transmisi dan distribusi hanya di pinjam benderanya saja oleh terdakwa, sehingga para rekanan penyedia barang/jasa tidak melaksanakan paket pekerjaan. Adapun ke-15 (lima belas) perusahaan yang di pinjam oleh terdakwa yaitu : a. Tahun 2016 1). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/08/III/502/2016 tanggal 14 Maret 2016 Tahun Anggaran 2016 Paket Pekerjaan (Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek) Lokasi Karangrejo, Kauman, Gondang, Bandung, Sendang, Pagerwojo). Nilai kontrak Rp195.254.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. LEMBU SURO; 2). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/09/III/502/2016 tanggal 14 Maret 2016 Tahun Anggaran 2016 Paket Pekerjaan (Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek) Lokasi Campurdarat, Boyolangu, Rejotangan, Sumbergempol, Ngunut). Nilai kontrak Rp164.158.000,00 (seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. WISANGGENI; 3). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/07/III/502/2016 tanggal 14 Maret 2016 Tahun Anggaran 2016 Paket Pekerjaan (Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek) Lokasi Campurdarat, Boyolangu, Rejotangan, Sumbergempol, Ngunut). Nilai kontrak Rp164.181.000,00 (seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. KARYA SENTOSA; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY9mEtyN8bkAINfdeS1rFMHx4Fm3MlHR-DTsCl3E8grrd3k6t1FcWOoiIFhVFMxSLEDvbqXmTDKigNA186NfIdsUg9auuW77klHEcELphQLXyruxjIcMeGX7fbFVRPlDyZvlfMXRL95AsF6BSpY7ANdE-ru1D6ewdIdQmR3tJddewKt8GHpmiSb9Ca/s1600/aa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY9mEtyN8bkAINfdeS1rFMHx4Fm3MlHR-DTsCl3E8grrd3k6t1FcWOoiIFhVFMxSLEDvbqXmTDKigNA186NfIdsUg9auuW77klHEcELphQLXyruxjIcMeGX7fbFVRPlDyZvlfMXRL95AsF6BSpY7ANdE-ru1D6ewdIdQmR3tJddewKt8GHpmiSb9Ca/w640-h288/aa.jpg" width="640" /></a></div>b. Tahun 2017 1). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/33/502/2017 tanggal 1 Maret 2017 Tahun Anggaran 2017 Paket Pekerjaan (Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek) Lokasi Bandung). Nilai kontrak Rp176.634.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. MEGA SANTOSA; 2). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/32/502/2017 tanggal 1 Maret 2017 Tahun Anggaran 2017 Paket Pekerjaan (Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek) Lokasi Gondang). Nilai kontrak Rp166.217.000,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. ANUGERAH MAKMUR; 3). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor  690/81/502/2017 tanggal 30 Maret 2017 Tahun Anggaran 2017 Paket Pekerjaan (Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek) Lokasi Tulungagung. Nilai kontrak Rp186.748.000,00 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. SINAR REJEKI; 4). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/82/502/2017 tanggal 30 Maret 2017 Tahun Anggaran 2017 Paket Pekerjaan (Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek) Lokasi (Karangrejo, Kauman, Sendang, Pagerwojo). Nilai kontrak Rp176.192.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) Pelaksana CV. MAYANG PERKASA MANDIRI; 5). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/89/502/2017 tanggal 3 April 2017 Tahun Anggaran 2017 Paket Pekerjaan (Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek) Lokasi (Campurdarat,Boyolangu). Nilai kontrak Rp186.690.000,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. MEGA SANTOSA; 6). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/90/502/2017 tanggal 3 April 2017 Tahun Anggaran 2017 Paket Pekerjaan (Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek) Lokasi (Sumbergempol, Ngunut, Rejotangan). Nilai Kontrak Rp180.655.000,00 (seratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. ANUGERAH MAKMUR;   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiiod_KICOhfIf1Fg8nnViq6HRW0G91jUvE4-lAQeM_HFKeaYm27NwYL00F0RbRpj-dgwmqa2l9t42XIPGzNYxuEIdPh3JhwdxOc4VMHOq_tbDfQURRK5cvu3kEq31fUdOr8Le7Oas10CQWXLwebb67fvY2Wvfioff7ReuHq0gcIKMk0CjNbZz2ov7/s1040/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiiod_KICOhfIf1Fg8nnViq6HRW0G91jUvE4-lAQeM_HFKeaYm27NwYL00F0RbRpj-dgwmqa2l9t42XIPGzNYxuEIdPh3JhwdxOc4VMHOq_tbDfQURRK5cvu3kEq31fUdOr8Le7Oas10CQWXLwebb67fvY2Wvfioff7ReuHq0gcIKMk0CjNbZz2ov7/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>c. Tahun 2018 1). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/75/502/2018 tanggal 16 April 2018 Tahun Anggaran 2018 Lokasi (Karangrejo,Sendang). Nilai Kontrak Rp194.441.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. JAYA SENTOSA; 2). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/34.1/502/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 Tahun Anggaran 2018 Lokasi (Ngunut, Rejotangan). Nilai Kontrak Rp199.385.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. GONDHO AROEM; 3). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/068/502/2018 Tanggal 6 April 2018 Tahun Anggaran 2018 Lokasi (Campurdarat, Bandung). Nilai Kontrak Rp178.163.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu  rupiah) dengan Pelaksana CV. ONE ICONS; 4). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/80/502/2018 Tanggal 2 Mei 2018 Tahun Anggaran 2018 Lokasi (Gondang, Boyolangu). Nilai Kontrak Rp191.413.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. MEGA SANTOSA; 5). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/82/502/2018 Tanggal 2 Mei 2018 Tahun Anggaran 2018 Lokasi (Kauman, Pagerwojo). Nilai Kontrak Rp167.353.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu  rupiah) dengan Pelaksana CV. SINAR REJEKI; 6). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/92/502/2018 Tanggal 15 Mei 2018 Tahun Anggaran 2018 Lokasi (Tulungagung, Sumbergempol). Nilai Kontrak Rp193.408.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. BINTANG HARAPAN;) Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut jelaslah bertentangan dengan Pasal 6  huruf f dan g Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada yang mengatur para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: “f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara” Dan Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran yakni “g) mengawasi pelaksanaan anggaran; dan  j) mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan  Barang/Jasa”,  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRbVnhoTizQRhp6UgEl0e_gzaJH1KlKGq30VnS6J6PRM4oMsul9jliV48Sd6HC1zslKH1nYDlffXyO_UAjY2mAEfXZsG_fsQw8mJuy0CWpKl13hYeZ8MXhExRO1RMeH9fUPhJ7ZHtUxeQbtVtSDj71owIsTLwjxMgYRPwBpkSGXv5vsVKzH5Exj-Z5/s1040/f.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRbVnhoTizQRhp6UgEl0e_gzaJH1KlKGq30VnS6J6PRM4oMsul9jliV48Sd6HC1zslKH1nYDlffXyO_UAjY2mAEfXZsG_fsQw8mJuy0CWpKl13hYeZ8MXhExRO1RMeH9fUPhJ7ZHtUxeQbtVtSDj71owIsTLwjxMgYRPwBpkSGXv5vsVKzH5Exj-Z5/w640-h288/f.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa Drs. HARYONO, M.Si Bin SUDJONO (Alm) selaku Direktur Utama sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada PDAM “Tirta Cahya Agung”, telah memerintahkan bagian keuangan untuk tetap mengajukan dan mencairkan usulan pencairan program Hibah Air Minum khusus kegiatan pemasangan pipa jaringan distribusi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Dan pengadaan Pipa jaringan distribusi dan aksesoris pada tahun 2017 dan 2018 walaupun kenyataannya kelengkapan dokumen pendukung pengajuan pencairan yaitu berupa dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada karena memang dokumen pertanggungjawabannya tidak pernah ada mengingat pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan sendiri oleh PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung. Dimana dari total realisasi keseluruhan penggunaan dana untuk kegiatan program hibah air minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp7.077.152.032,32 (tujuh miliar tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu tiga puluh dua koma tiga puluh dua rupiah) yang dicairkan dengan voucher khusus untuk 15  (lima belas) kontrak pekerjaan pipa transmisi dan distribusi pada tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah sebesar Rp 2.720.910.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv-ayazuzKSkL9uVNNfC7S_tKpgGDlwzlBbUtgvOY6IyhrqPsaf4X7doheYe3yI3qtHSeC--J4owK99P6P5aOug_hqa4iPswqpDcPbTDzbOBOkoBIhaBMjxbH7SmjFiOSLfCQVZTQzhSm1GJK5xU9pDJY4Fc9Se5rRL9rljNOlhd3J2c89xPEY6cPx/s2338/10.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="2338" height="166" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv-ayazuzKSkL9uVNNfC7S_tKpgGDlwzlBbUtgvOY6IyhrqPsaf4X7doheYe3yI3qtHSeC--J4owK99P6P5aOug_hqa4iPswqpDcPbTDzbOBOkoBIhaBMjxbH7SmjFiOSLfCQVZTQzhSm1GJK5xU9pDJY4Fc9Se5rRL9rljNOlhd3J2c89xPEY6cPx/w640-h166/10.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXlk8wBnLo1Hy0oRe1tS2BDY7UN-hjf1uIrK2XdbFfb9zwWfghN3PqAQMUzzbKcNJbugVEU0hWKQ1fvXigoZCgSCjq6GprKI3INtE-n_1EN4YfHcHQgxeOnsz_oYVIqJtTHVx11Np7hk_z82SLaQ9nzKdape7uBF251PUbD_kJq3aMFEgScIzGBVca/s2340/11.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="874" data-original-width="2340" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXlk8wBnLo1Hy0oRe1tS2BDY7UN-hjf1uIrK2XdbFfb9zwWfghN3PqAQMUzzbKcNJbugVEU0hWKQ1fvXigoZCgSCjq6GprKI3INtE-n_1EN4YfHcHQgxeOnsz_oYVIqJtTHVx11Np7hk_z82SLaQ9nzKdape7uBF251PUbD_kJq3aMFEgScIzGBVca/w640-h240/11.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXYsGtcxw3VKIdW9Ngi1MqdyC_p9d1XNcq8kCYQ-AKF-8TEM7sHt1OVZplTyC9UIsMpUw9PeRFeYywxUhi-9MPMBHuwTCnYdTCqwaKH1BJQIAo9sOA_OcnfXiOvaByqH3jB44s_sl6ADOBLgQs8xIIdHenBWO3-rm52o9Ibl1zucv7jdHWZKVMNegc/s2342/12.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="806" data-original-width="2342" height="220" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXYsGtcxw3VKIdW9Ngi1MqdyC_p9d1XNcq8kCYQ-AKF-8TEM7sHt1OVZplTyC9UIsMpUw9PeRFeYywxUhi-9MPMBHuwTCnYdTCqwaKH1BJQIAo9sOA_OcnfXiOvaByqH3jB44s_sl6ADOBLgQs8xIIdHenBWO3-rm52o9Ibl1zucv7jdHWZKVMNegc/w640-h220/12.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan dari pencairan sesuai dengan voucher khusus untuk 15 (lima belas) kontrak pekerjaan pipa transmisi dan distribusi pada tahun 2016 sampai dengan 2018 sebesar Rp2.720.910.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut diatas, pengeluaran riil untuk pengadaan dan pemasangan pipa dalam kegiatan program hibah air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah hanya sebesar Rp1.963.371.885,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincan sebagai berikut:   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgMyixJqa4_Rx-cwdoWPrCOWngwprzt3DHoMVCzCE6ANjj4CGhcLBqoqlP0GPpYLE7A4pqZhxNEnZN06RJzGINnWAufEHPGzCWjDRODCn9cbSUYwCvSF7sXapqIl62AC6krtWsISE4ZqWm2315N8hreVP49oWUppKgP0z5gzCtCgmRHR8RQ5XOUaIf/s2316/13.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="752" data-original-width="2316" height="208" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgMyixJqa4_Rx-cwdoWPrCOWngwprzt3DHoMVCzCE6ANjj4CGhcLBqoqlP0GPpYLE7A4pqZhxNEnZN06RJzGINnWAufEHPGzCWjDRODCn9cbSUYwCvSF7sXapqIl62AC6krtWsISE4ZqWm2315N8hreVP49oWUppKgP0z5gzCtCgmRHR8RQ5XOUaIf/w640-h208/13.jpg" width="640" /></a></div>Sehingga terdapat selisih antara pencairan atas voucher serta jumlah realisasi pengeluaran riil pengadaan dan pemasangan pipa khusus untuk pengadaan dan pemasangan pipa pada Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM “Tirta Cahya Agung” Pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 berdasarkan 15 (lima belas) Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak (SPK) adalah Rp2.720.910.000 - Rp1.963.371.885 = Rp757.538.115 Kemudian dikurangi dengan potongan pajak sejak tahun 2016 sampai dengan 2017 sebesar Rp279.242.958,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah). Oleh karena itu dari pelaksanaan kegiatan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan (MBR) Tahun 2016, 2017 dan 2018 berupa Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi pada 15 (lima belas) Kontrak terdapat selisih sebesar Rp478.295.157,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) Dimana uang tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Drs. Haryono, M.Si. Oleh karena itu perbuatan terdakwa Drs. Haryono, M.Si jelas bertentangan dengan Standar Operational Procedure PDAM Tulungagung Tahun 2012 mengenai prosedur Penyiapan Pembayaran yang berbunyi: “1) Kasi Pembukuan menerima usulan dari bagian dan cabang yang sudah dilampiri dengan pendukungnya dan meneliti keabsahaanya serta mencocokkan dengan anggaran yang ada. Selanjutnya disiapkan voucher rangkap 3 untuk dokumen yang yang sudah memenuhi syarat. Kasi Pembukuan menyerahkan ketiga lembar voucher Beserta Dokumen Pendukungnya Kepada Kabag Keuangan.; 2) Kabag Keuangan mencocokan V dan dokumen pendukung sebelum menandatangani ketiga voucher tersebut selanjutnya diteruskan ke Dirut. Bahwa karena perbuatan terdakwa Drs. HARYONO, M.Si Bin SUDJONO (Alm) selaku Direktur Utama sekaligus Pengguna Anggaran dalam kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung dari tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018 yang telah melaksanakan kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah memperkaya terdakwa Haryono Bin Sudjono (Alm) sendiri yaitu sebesar Rp478.295.157,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqHSfLZFbFSPu_PqyCxpse5a9-61Lf-4HzD15s1GHdntRTkdMoX60509Y9BEXR7q08drg7biwWx2ea7wiK_RqRs6bHQcGTYWZXbqfdhHIp4y7z9m8qOpZpjKdj5TuR2x0FVHYW24FwdCtk34Pc5zmA18gCdnWnF-P2lDrVuUvrzA8TiwWCGsbPxhbk/s400/hakim.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="339" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqHSfLZFbFSPu_PqyCxpse5a9-61Lf-4HzD15s1GHdntRTkdMoX60509Y9BEXR7q08drg7biwWx2ea7wiK_RqRs6bHQcGTYWZXbqfdhHIp4y7z9m8qOpZpjKdj5TuR2x0FVHYW24FwdCtk34Pc5zmA18gCdnWnF-P2lDrVuUvrzA8TiwWCGsbPxhbk/w339-h400/hakim.jpg" width="339" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan keterangan ahli, penyertaan modal merupakan suatu penanaman modal/penyertaan modal dalam bentuk uang dan/atau barang yang menjadi satu kesatuan modal perusahaan pada suatu badan usaha baik BUMN/BUMD. Oleh karena PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung merupakan perusahaan daerah dan termasuk dalam kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, maka penyertaan modal pada PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung termasuk keuangan negara. Dengan demikian perbuatan terdakwa Haryono Bin Sudjono (Alm) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp478.295.157,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) Atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Perhitungan Ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Program Hibah Air minum Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung Tahun 2016, 2017, 2018 Nomor: SR-620/PW13/5/2021 tanggal 27 September 2021. Perbuatan terdakwa Drs. HARYONO, M.Si Bin SUDJONO (Alm) sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Jnt) </div>

News Tipikor Haryono (Mantan Dirut PDAM Tulungagung) di Vonis 3 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp478 Juta

#Mengapa dan ada apa dengan Kejari Tulungagung Tidak menyeret Ari Kusumawati (Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Tulungagung) dan...

BERITAKORUPSI.CO

Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus, Ada Apa? (II)

Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus Ada Apa?

Suwandi Selaku KadesTanggul Wetan, Kab. Jember Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp400 Juta Lebih

Terdakwa ‘HS’, Mencari Keadilan Hukum di Negara Hukum

Haryono (Mantan Dirut PDAM Tulungagung) di Vonis 3 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp478 Juta

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI