Kejari Kabupaten Madiun “Kembali KO”

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black;">Penasehat Hukum Terdakwa, Suryono Pane, SH., MH,:</span> Kita lihat nanti bagaimana Kejari Mejayen (Kab. Madiun) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun untuk mengembalikan harkat dan kedudukan Pak Budi Tjahyono</span></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI_1aftjc0smL0KxmOHA6r4aBUaia3sa61xonooTxwFo2KTUA-D0bvN6YW101TQ4AiyCFr3kx5CxKy6qio71TL02GBXI1mBqL7NrWFyeu3qR1x6hq0CC0flUpVbztz4Kml1OhLMYuCB8w/s982/Pane.1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="982" data-original-width="776" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI_1aftjc0smL0KxmOHA6r4aBUaia3sa61xonooTxwFo2KTUA-D0bvN6YW101TQ4AiyCFr3kx5CxKy6qio71TL02GBXI1mBqL7NrWFyeu3qR1x6hq0CC0flUpVbztz4Kml1OhLMYuCB8w/s16000/Pane.1.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /></div>“Hmm, sedari dulu sudah kukatakan - Siapa diri ini - Sedari dulu sudah aku katakan - Janganlah kau sesali”. Ini adalah sebahagian dari penggalan syair lagu yang berjudul “Jangan Sampai Tiga Kali” yang diciptakan oleh putra daerah dari Sumatra Utara Tagor Pangaribuan di tahun 2015<br /><br />Dan syair lagu ini sepertinya berkaitan dengan Dua kali Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun atau yang dulu dikenal dengan sebutan Kejari Mejayen “KO” dengan 2 Terdakwa/Terpidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan sebesar Rp330.000.000 yang berasal dari APBN TA 1998/1999 untuk Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) di Kabupaten Madiun yang dianggap telah merugikan keuangan negara senilai Rp105 juta pada tahun 2012<br /><br />Namun kenyataannya, 2 orang (mantan) Tersangka/Terdakwa/Terpidana, yaitu Drs. Budi Tjahyono, M.Si. selaku  Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun dan Drs. H. Komari, M.Si. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil diseret Kejari Kabupaten Madiun ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara tersebut justru di Vonis bebas oleh Majelis Hakim pada tingak Kasasi (untuk Drs. H. Komari, M.Si) dan Majelis Hakim pada tingkat PK (Peneninjauan Kembali) untuk Drs. Budi Tjahyono, M.Si<br /><br />Pun demikian, saat ini Kejari Kabupaten Madiun masih berharap upaya hukum PK (Penninjauan Kembali) yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum Kejari Kabupaten Madiun atas putusan Majelis Hakim pada tingak Kasasi yang membebaskan Terdakwa Drs. H. Komari, M.Si<br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2000, dimana pemerintah Kabupaten Madiun menerima dana bantuan Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) yang  berasal dari APBN TA 1998/1999 sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah, mempunyai Tujuan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOcvrK4wROayfQTC6Exagn4WHvkBvz8h_BkEG2p-SGzLog56T8BBQpyh84GV4OPdqeBxys9BJleAMg3Xdg74-SwO2wCiQTyUOLXWN3Zbg9b-uDiAnXSHRsL7lpZQffynec6WWrgcbPW3I/s1040/d.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1040" data-original-width="780" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOcvrK4wROayfQTC6Exagn4WHvkBvz8h_BkEG2p-SGzLog56T8BBQpyh84GV4OPdqeBxys9BJleAMg3Xdg74-SwO2wCiQTyUOLXWN3Zbg9b-uDiAnXSHRsL7lpZQffynec6WWrgcbPW3I/w480-h640/d.jpg" width="480" /></a></div>Pada tahun 2015, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun menetapkan 2 tersangka Korupsi dana bantuan PIK yang merugikan keuangan negara sebesar Rp105, yaitu Drs. H. Komari, M.Si. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, dan Drs. Budi Tjahyono, M.Si selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun dan selaku Ketua I Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil (perkara terpisah)<br /><br />Keduanya diseret ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, dan didakwa telah menyalahgunakan dana bantuan PIK sebesar Rp105.098.410 (seratus lima juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 2 ayat (1), atau Subsidair pasal 3 atau Dakwaaan ke Dua pasal 8 Jo pasal 18 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat ( 1 ) ke-1 KUHP<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Madiun, keduanya dijerat pasal 3 Undang-Undang Tipikor, dan dituntut pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan tanpa membayar uang pengganti karena uang sebesar Rp105.098.410 sudah dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Madiun<br /><br />Lalu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya mendukung dakwaan JPU, dan menghukum Keduanya dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Putusan itu tertuang dalam perkara Nomor. 195/ Pid. Sus-TPK/2015/PN.Sby<br /><br />Tak merasa melakukan Korupsi, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabayapun ditolak oleh Terdakwa dan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur melalui Tim Penasehat Hukumnya, Suryono Pane dkk.<br /><br />Usaha terdakwa untuk bebas di Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur memang kandas, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur juga menyatakan bahwa terdakwa Drs. H. Komari, M.Si terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam Putusan Nomor. 30/Pid. Sus-TPK/2017/PT.Sby, tahun 2017<br /><br />Sekalipun kandas di Pengadilan Tipikor Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur, ternyata upaya Drs. H. Komari, M.Si untuk membuktikan bahwa dirinya tak bersalah akhirnya berhasil karena Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menyatakan bahwa terdakwa Drs. Komari, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. <br /><br />Sebagai Aparat Penegak Hukum tak terima kalah. Jaksa Penuntut Umum Kejari Kabupaten Madiun melakukan upaya hukum PK dengan dasar, saran dari Plt. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial dengan surat Nomor : 20/WK.MA.Y/X11/2020 tanggal 21 Desember 2020 membalas surat dari Kejari Kabupaten Madiun Nomor : B-1491/M.5.46/F1.1/12/2020 tanggal 08 Desember 2020 terkait Permintaan Fatwa Atas Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi An. Drs. Komari, M.Si dan An. Drs. Budi Tjahyono, M.Si<br /><br />Selain itu, permohonan pengajuan PK oleh Kejari Kabupaten Madiun yang tertuang dalam memori PK yaitu terkait putusan MA RI Nomor : 824 K/Pid.Sus/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang memvonis bebas Drs. H. Komari, M.Si. Sedangkan putusan MA RI Nomor : 280 K/Pid.Sus/2019 tanggal 15 April 2019, menghukum Drs. Budi Tjahyono, M.Si </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvs4jG4ipif_uA3CIpVL1Qr8FSrRzuPnWyjqyRdu2YYQgTnh8RPqeFx4qZcbcA5BIDL8T-2Oc2qpZk-YnQJjwMo0yMt7xoGhO3i5F9ZwzOHBRCFMG4-dHx08wb-I3EmGsBs2o9mMTDPPE/s1280/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1280" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvs4jG4ipif_uA3CIpVL1Qr8FSrRzuPnWyjqyRdu2YYQgTnh8RPqeFx4qZcbcA5BIDL8T-2Oc2qpZk-YnQJjwMo0yMt7xoGhO3i5F9ZwzOHBRCFMG4-dHx08wb-I3EmGsBs2o9mMTDPPE/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>Nah, kali ini, kesuksesan diraih oleh Drs. Budi Tjahyono, M.Si setelah melakukan upaya hukum PK ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Penasehat Hukum-nya, Suryono Pane, SH., MH yang hasilnya dikabulkan alias bebas<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Kejari Kabupaten Madiun melakukan Press Relise atau jumpa Pers atas Vonis bebas Terpidana Drs. Budi Tjahyono, M.Si seperti saat penetapan Drs. Budi Tjahyono, M.Si dan Drs. Komari, M.Si sebagai Tersangka?<br /><br />Apakah Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun akan Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (Drs. Budi Tjahyono, M.Si) termasuk jabatan dan Eslon II sebagai PNS di Pemerintahan Kabupaten Madiun?<br /><br />Menanggapi hal ini, Suryono Pane, SH., MH selaku Penasehat Hukum Drs. Budi Tjahyono, M.Si kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon mengatakan, akan menunggu bagaimana pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan Pemerintah Kabupaten Madiun untuk mengembalikan hak-hak Drs. Budi Tjahyono, M.Si<br /><br />“Kita lihat nanti bagaimana Kejari Mejayen (Kab. Madiun) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun untuk mengembalikan harkat dan kedudukan Pak Budi Tjahyono,” kata Pane<br /><br />Apa yang dikatan Suryono Pane, SH., MH ini tidaklah salah, sebab dalam petikan putusan PK tersebut berbunyi: Memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh terpidana telah memutus perkara terpidana Drs. Budi Tjhyono, M.Si pekerjaan PNS <br /><br />Mahkamah Agung tersebut membaca tuntutan pidana penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mejayan tanggal 17 Februari 2016. Membaca putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 196/.//2015/PN. Sby tanggal 23 Maret 2016<br /><br />Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 98/PID.SUS-TPK /2016/PT.Sby tanggal 15 Desember 2016. Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/Pid.Sus/2019 tanggal 15 Agustus 15 April 2019<br /><br />Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pid.Sus,PK/TPK/2021/PN.Sby juncto Nomor 280 K/Pid.Sus/2019 juncto Nomor 98/PID.SUS-TPK /2016/PT.Sby juncto Nomor 196/.//2015/PN. Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 Penasehat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut<br /><br />Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Januari 2021 dari Penasehat Hukum Terpidana sebagai pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Januari 2021<br /><br />Membaca pada surat-surat lain yang bersangkutan; <br />Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;<br /><br />“Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Drs. Budi Tjahyono, M.Si tersebut;<br /><br />2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/Pid.Sus/2019 tanggal 15 April 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 98/PID.SUS-TPK /2016/PT.Sby tanggal 15 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidaan Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 196/.//2015/PN. Sby tanggal 23 Maret 2016;<br /><br />“MENGADILI KEMBALI: 1. menyatakan Terpidana Drs. Budi Tjahyono, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer, Subsider atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum;<br /><br />2. Membebaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut; 3. Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 4. Memerintahkan agar terpidana segera dikeluarkan dari tahanan”.<br /><br />Putusan PK tersebut disidangkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada Rabu, tanggal 3 November 2021 oleh Dr. Sunarto, S.H., M.H, Hakim sebagai Ketua Majelis, H. Ansori, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota serta Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H. sebagai Panitra Pengganti<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCls8HgouohhvBTlbHSNfaGRY9FssXVQ0ovUZim28AU3UEcH76tf9zd4ElwAT1eOt6dqERCb-g4sxHGQq-TbS_iQxcGMMr4Ar6Q3NponN54iW1ZmzhmLMUwaAH-bZOekzVPKYogYpnAZI/s600/Pane...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="392" data-original-width="600" height="418" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCls8HgouohhvBTlbHSNfaGRY9FssXVQ0ovUZim28AU3UEcH76tf9zd4ElwAT1eOt6dqERCb-g4sxHGQq-TbS_iQxcGMMr4Ar6Q3NponN54iW1ZmzhmLMUwaAH-bZOekzVPKYogYpnAZI/w640-h418/Pane...jpg" width="640" /></a></div>Kasus ini berawal pada tahun 2000, dimana Pemerintah Kabupaten Madiun menerima dana bantuan Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) dengan sumber dana  yang  berasal dari APBN TA 1998/1999 sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah, mempunyai Tujuan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional melalui : Pemberdayaan agro industri kecil berorientasi ekspor ;<br /><br />1. Pemberdayaan industri kecil kerajinan berorientasi ekspor ; 2. Pemberdayaan industri kecil subtitusi impor ; Pemberdayaan pedagang eceran kecil melalui pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) ; 3. Sedangkan sasaran dari bantuan dana Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) yaitu : <br /><br />a. Meningkatkan peranan Industri Kecil Menengah  (IKM)  yang  berorientasi ekspor ; b. Mengembangkan Industri Kecil Menengah ( IKM )  dan  Pedagang  Kecil Menengah (PKM) target binaan di seluruh propinsi ; c. Mendorong Peningkatan peranan Pedagang Kecil Menengah ( PKM ) dalam sistem distribusi bahan pokok dan pengembangan ekspor ; Menyerap tenaga kerja yang terkena PHK di sub sektor industri kecil dan pedagang eceran kecil serta memberdayakan pedagang kecil<br /><br />Yang menjadi lembaga  penyalur  bantuan  dana  Pemberdayaan  Industri Kecil ( PIK ) tersebut sebagaimana Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  Republik  Indonesia Nomor   :   497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah adalah Bank Rakyat Indonesia dimana IKM dan PKM berdomisili<br /><br />Untuk kelancaran pelaksanaan bantuan modal ke Industri kecil, ditunjuk Tim Teknis Daerah ( TTD  )  Kabupaten Madiun yang  anggotanya  terdiri dari saksi NOOR ACHWAN ( unsur dari Dinas Perindustrian ) dan saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI ( unsur dari Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun ) ;<br /><br />Dalam perkembangannya, pada tahun 2004 setelah dana bantuan Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) tersebut digulirkan ke para industri kecil yang ada di wilayah Kabupaten Madiun terdapat sisa dana perguliran yang masih  tersimpan  di rekening giro Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Madiun dengan nomor  rekening 0045.01.000296.30.8 sebesar Rp 107.000.000 (seratus  tujuh  juta rupiah)<br /><br />Kemudian saksi Drs. H. SUHARDI, M.M. (saat itu menjabat  sebagai  Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2004), setelah mengetahui ada sisa dana Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) yang  belum digulirkan sesuai peruntukkannya, lalu memerintahkan saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI dan saksi NOOR ACHWAN (keduanya selaku Tim Teknis Daerah ) untuk memindahkan dana Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) dari  rekening  giro BRI cabang Madiun ke PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 26 April 2004 dana PIK sejumlah  Rp107.000.000  (seratus tujuh  juta rupiah) oleh saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI dan saksi NOOR ACHWAN dipindahkan ke rekening atas nama Tim Teknis Daerah di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan nomor rekening 02.11.000419.01<br /><br />Untuk mengoptimalkan program Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) tersebut, Bupati Madiun mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 Tentang Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, di dalam lampiran Keputusan Bupati tersebut menyatakan susunan Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil sebagai berikut :<br /><br />Penanggung Jawab : Bupati Madiun,; Pengarah : Wakil Bupati,; Ketua : Sekretaris Daerah,; Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan,; Ketua II : Kepala Diperindag,; Sekertaris : Kepala Bagian Perekonomian,; Koordinator    : Wakil Kepala Diperindag,; Anggota : Direktur P.D Bank Pasar, Unsur Perguruan Tinggi, Kabid Perekonomian pada Bappeda, Kasubdin Industri pada Diperindag, Kasubag Perekonomian Perusahaan, Kasi Sarana Industri pada Diperindag, Staf Bagian Perekonomian.<br /><br />Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 260 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004, dalam Diktum Kedua Keputusan Bupati tersebut menerangkan tugas dari Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil sebagai berikut :<br /><br /> a. Mengadakan koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan industri kecil,; b. Memberikan bimbingan kepada para pengusaha industri kecil (IK ) dan industri rumah tangga (IRT),; c. Melakukan koordinasi dalam pengelolaan aspek administrasi pelaksanaan dan pelaporan  pengembangan  industri  kecil  (IK)   dan  Industri   Rumah  Tangga (IRT),; d. Melakukan penilaian kelayakan terhadap proposal usaha industry kecil (IK)/ industri rumah tangga (IRT),; e. Menerbitkan surat persetujuan bantuan mengikat  perjanjian  dengan  industri kecil (IK)/industri rumah tangga ( IRT ),; f. Memberikan rekomendasi pencairan bantuan modal kepada PD. BPR Kabupaten Madiun,; g. Melakukan monitoring dan evaluasi  terhadap  ketepatan  pengembalian pinjaman. Bertanggung jawab atas keberhasilan pengembangan industri kecil di Kabupaten Madiun,; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati<br /><br />Sisa  dana  perguliran  Pemberdayaan  Industri   Kecil  (PIK)  sebesar Rp 107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah) yang tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sejak tanggal 26 April 2004 hingga tahun 2012 tidak dipergunakan sesuai peruntukkannya sebagaimana Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 497.1/MPP/Kep/10/ 1998 tanggal 26 Oktober 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah<br /><br />Selanjutnya saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku  Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasi penyelenggaraan administrasi pembangunan, administrasi perekonomian dan administrasi sumber daya alam.<br /><br />Dan untuk melaksanakan tugas tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan dan program kegiatan administrasi pembangunan yang meliputi bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan dan komunikasi, pekerjaan umum, budaya dan pariwisata,; 2. Perumusan kebijakan dan program kegiatan administrasi perekonomian yang meliputi bidang koperasi, usaha mikro, kecil menengah, penanaman modal, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Daerah,; 3. Perumusan kebijakan dan program kegiatan administrasi sumber daya  alam yang meliputi bidang pertanian, peternakan dan perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup,; 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah<br /><br />Saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun sekaligus selaku Ketua I Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil Kabupaten Madiun, pada tanggal 14 Nopember 2012 mengadakan rapat koordinasi perkembangan Dana Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang dihadiri oleh saksi  Drs. H. SUHARDI,  MM. ( mantan Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2004 ) dan saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI selaku Tim Teknis Daerah Kabupaten Madiun serta terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun<br /><br />Agenda rapat saat itu membahas sisa dana perguliran Program Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang pernah diterima Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2000 yang mana program tersebut tidak berjalan hingga tahun 2012<br /><br />Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi perkembangan dana Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) tanggal 14 Nopember 2012 tersebut, selanjutnya saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun membuat Surat Nomor : 518/286/402.022/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Direktur PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang isinya permohonan laporan perkembangan dana program PIK yang tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun<br /><br />Setelah mendapat surat dari saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. tersebut pihak PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun melalui  saksi  Drs. SARIYADI, MM. ( Direktur PD. BPR Bank Daerah Madiun saat itu ) memberikan informasi secara lisan kepada saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. jika dana program Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang masih tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Madiun sampai dengan tahun 2012 kurang lebih sejumlah  Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah) belum termasuk besarnya bunga<br /><br />Setelah saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. mengetahui ada dana  yang masih tersimpan kurang lebih sejumlah Rp105.000.000 (seratus  lima  juta rupiah) tersebut, kemudian saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. tanpa sepengetahuan anggota Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil Kabupaten Madiun memerintahkan kepada saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI untuk mengambil/menarik dana di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa Drs. H. KOMARI,  M.Si  dengan  perintah supaya “diamankan ”<br /> <br />Padahal saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si mengetahui tugas pokok dan fungsi dari masing-masing tim koordinasi Pengembangan Industri Kecil, yaitu untuk mencairkan dana Pemberdayan Industri Kecil harus melalui mekanisme terlebih dahulu adanya proposal usaha industri kecil yang telah dinilai layak baru dikeluarkan surat rekomendasi pencairan bantuan modal dan rekomendasi tersebut ditujukan kepada PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan Bupati Madiun Nomor 260  Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si.,<br /><br />Sehingga saksi Dra. SRI WULAN  RAHMADANI pada tanggal 13 Desember 2012 mengambil dana  program  Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang masih tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sejumlah Rp. 105.098.410.- ( Seratus lima  juta  sembilan puluh  delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah ) lalu dana tersebut diserahkan kepada terdakwa Drs.  H.  KOMARI,  M.Si.  <br /><br />Kemudian sebagai  tanda  terima  telah  dibuatkan terlebih dahulu berupa Berita Acara Penyerahan Dana PIK Pemerintah Kabupaten Madiun yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI selaku pihak yang menyerahkan dan terdakwa Drs. H. KOMARI, MSi. selaku pihak yang menerima dan diketahui oleh saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun<br /><br />Selanjutnya atas perintah dari saksi  Drs.  BUDI  TJAHYONO,  M.Si. kemudian terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil menerima uang sebesar Rp 105.098.410 (seratus lima juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) dari saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI yang mana seharusnya dana tersebut dipergunakan sesuai peruntukannya yaitu untuk digulirkan kembali untuk meningkatkan  industri kecil yang ada di wilayah Kabupaten Madiun namun justru dana tersebut oleh terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. disimpan direkening pribadinya di Bank Jatim cabang Madiun dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya<br /><br />Saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. bersama-sama terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. mengetahui mekanisme dan prosedur  penyaluran  dana  PIK tersebut dengan cara OB (Over Booking) yaitu Pemindahbukuan dari rekening  atas nama Tim Teknis Daerah ke rekening masing-masing Industri Kecil penerima bantuan modal (industri kecil yang proposalnya telah disetujui )<br /><br />Terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. pada tanggal 06 Januari 2015 mengembalikan dana sebesar Rp 105.100.000 (seratus lima juta seratus ribu rupiah) ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun setelah mengetahui pihak Kejaksaan Negeri Mejayan menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat terkait penyalahgunaan dana program  Pemberdayaan  Industri Kecil (PIK)<br /><br />Terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. telah  secara  melawan  hukum memperkaya diri sendiri dengan tidak mempedomani petunjuk pelaksanaan Pemberdayaan Industri Kecil  (PIK)  Nomor  :  497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah halaman 19 Bab IV tentang Pelaksanaan Pengelolaan Modal Bergulir dan Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 Tentang Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana bergulir pada kementrian Negara/lembaga<br /><br />Karena pada ketentuan peralihan pasal 22 telah diatur perlakuan dana bergulir sebelum tahun anggaran 2008 harus melaporkan dana tersebut sebagai dana bergulir dalam neraca, dan pada pasal 24 ayat (2) Dalam hal kementrian tidak membentuk satker Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dana bergulir yang diterima harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara (KUN) secepatnya sesuai ketentuan perundang- undangan dan berdasarkan keterangan  INDRIA  WAHYUNI,  S.H,  LL.M.  Ahli Hukum Administrasi Negara ( HAN ) dari Universitas Airlangga Surabaya<br /><br />Bahwa ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Asisten merupakan bagian dari Sekretariat Daerah, dimana kedudukan Asisten berada di bawah Sekretaris Daerah. Asisten berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah.<br /><br />Masing-masing asisten membawahi bagian dan bagian membawahi sub bagian yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kriteria  sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,  yaitu  Jumlah  penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, keputusan Bupati Madiun No.260 tahun 2004 berlaku asas kepastian hukum (keputusan itu berlaku selama belum dibatalkan atau dicabut) dan asas contrarius actus (kewenangan pencabutan keputusan terletak pada si penerbit keputusan).<br /><br />Dalam hal Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 tetap dianggap sah dan berlaku mulai ditetapkan    (22 Juni 2004) dan tetap berlaku selama tidak dicabut oleh Bupati Madiun dengan bentuk hukum Keputusan Bupati. Sehingga Kewenangan Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, tetap melekat pada jabatan (yang sama di tahun-tahun berikutnya) sebagaimana dimaksud  dalam  lampiran  Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 dan tetap berlaku sampai dengan bila Keputusan Bupati tersebut dicabut dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka yang dilakukan terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. sebagai pejabat TUN yang diklasifikasikan Maladministrasi  (  diluar kompetensi, penguasaan tanpa  hak )<br /><br />Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman definisi Maladministrasi sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan  oleh  penyelenggara  Negara dan Pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi masyarakat dan orang perorangan dan dana PIK bersumber dari APBN sehingga wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, pengelolaan keuangan Negara meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban sebagaimana pasal 1 angka<br />6 UU No. 15 Tahun 2014<br /><br />Dan dana PIK merupakan uang Negara, yang berhak menyimpan adalah bendahara Negara dan uang Negara tidak boleh disimpan di rekening pribadi ( pasal 7 ayat ( 2 ) huruf g UU No.1 Tahun 2014 ), dana PIK tidak boleh ditarik tunai dan apa yang dilakukan oleh terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. berimplikasi terhadap saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si.<br /><br />Berdasarkan keterangan H. HARJONO MINTAROEM, S.H, M.S ahli Hukum Pidana dari Universitas Airlangga Surabaya bahwa tindakan terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. sebagai pejabat struktural dalam pemerintahan merupakan penyalahgunaan kewenangan juga dapat merugikan keuangan Negara sekaligus dapat merugikan perkuatan perekonomian Negara sehingga akibat perbuatan terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. bersama–sama dengan saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. tersebut  Negara  telah  dirugikan  kurang  lebih  sebesar  Rp.  105.098.410.-   (seratus lima juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) arau Subsidair pasal 3 atau Dakwaaan ke Dua pasal 8 Jo pasal 18 Ayat ( 1 ) dan Ayat (2) UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat ( 1 ) ke-1 KUHP. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Kejari Kabupaten Madiun “Kembali KO”

Penasehat Hukum Terdakwa, Suryono Pane, SH., MH,: Kita lihat nanti bagaimana Kejari Mejayen (Kab. Madiun) dengan Pemerintah Daerah Kabupate...

»

Gusmin Tuarita, Mantan Kakanwil BPN Kalbar/ Kakanwil BPN Jatim Dituntut 6 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp22 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Selain Gusmin Tuarita, JPU KPK juga menuntut Terdakwa Siswidodo, mantan Kabid Kanwil BPN Kalbar/Kabid Kanwil BPN Jatim dengan pidana penjara selama 5 tahun dalam perkara Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp28 M#</span></span></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5shuyb7BJe6_xYDfnRD2URbqhfkgoP3f6PxtKtyp0sw6Mxhi6-S_GNdv-7wQVOpu56ngWIx1g9HMalhM2ZwDm9or3e4hfq3gjLnSFZZZzHapw-60ollQWV5XJdrRXe4g64I49x2-lo14/s1334/IMG20211207095705.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5shuyb7BJe6_xYDfnRD2URbqhfkgoP3f6PxtKtyp0sw6Mxhi6-S_GNdv-7wQVOpu56ngWIx1g9HMalhM2ZwDm9or3e4hfq3gjLnSFZZZzHapw-60ollQWV5XJdrRXe4g64I49x2-lo14/w640-h288/IMG20211207095705.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Foto dalam layar, Terdakwa Siswidodo (atas) dan Terdakwa Gusmin Tuarita (bahwa kanan). Fota Jnt  </span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />“Nikmat membawa sengsara”. Ungkapan inilah yang mungkin saat dialami oleh Gusmin Tuarita selaku Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN (Badan Pertanahan Nasioanl) Provinsi Kalimantan Barat  tahun 2012 – 2016 yang juga mantan Kakanwil BPN Jawa Timur (Jatim) tahun 2016 – 2018, dan Siswidodo (mantan) Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) Kanwil BPN  Provinsi Kalbar tahun 2012 – 2017 yang juga (mantan) Kabid HHP (Hubungan Hukum Pertanahan) Kanwil BPN Jatim<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Siswidodo, Mantan Kabid Kanwil BPN Kalbar/Kabid Kanwil BPN Jatim Diadili Kerena Dugaan Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp19 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/siswidodo-mantan-kabid-kanwil-bpn.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/siswidodo-mantan-kabid-kanwil-bpn.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Gusmin Tuarita, Mantan Kakanwil BPN Kalbar/Kakanwil BPN Jatim Diadili Kerena Dugaan Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp18 M -<a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/08/gusmin-tuarita-mantan-kakanwil-bpn.html" target="_blank"> http://www.beritakorupsi.co/2021/08/gusmin-tuarita-mantan-kakanwil-bpn.html</a></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4iPF-bFKz13UckzgYmWIoW4AnrqL_giHVF02Ewc93xi2YFvfi6tEhS2Dt_KJg9v31HQjbqhmOOa5kNGIiySM05yt5d_P81p9B0hzr6fA2TBro29V-fkUVFvDYlu8AUv8NLuLqS3-twSc/s1334/IMG20211207103817.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4iPF-bFKz13UckzgYmWIoW4AnrqL_giHVF02Ewc93xi2YFvfi6tEhS2Dt_KJg9v31HQjbqhmOOa5kNGIiySM05yt5d_P81p9B0hzr6fA2TBro29V-fkUVFvDYlu8AUv8NLuLqS3-twSc/w640-h288/IMG20211207103817.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: #2b00fe;"></span>Sebab, semasa Gusmin Tuarita dan Siswidodo menjabat di Kanwil BPN Kalimantan Barat sejak tahun 2012 hingga 2017, Keduanya telah menikmati jabatannya dengan mengumpulkan “segudang harta” yang totalnya sekitar 50 miliar rupiah dan sebahagian dibagi-bagi untuk Panitia B di Kanwil BPN Kalbar, biaya Umroh, biaya jalan-jalan ke Lombok dan Surabaya untuk beberapa pegawai Kanwil BPN Kalbar, diantaranya Yeni Kurniati, Neny Mauliana Asimon, Hendra, Mokh Iksan dan Yakobus Ratuanik<br /><br />Hebatnya, jabatan boleh rendah, tetapi pendapatan tidak. Inilah yang mungkin bagi Siswidodo. Karena total duit yang diperoleh dari 175 pengusaha itu, sebesar Rp28 miliar masuk ke kantong Siswidodo dan istri termasuk anaknya. Sedangkan Gusmin Tuarita memperoleh lebih kecil yaitu sebesar Rp22 miliar dan juga mengalir ke istri dan anaknya<br /><br />Duit sebesar Rp28 miliar yang diperoleh Siswidodo, selain mengalir ke istrinya, Ari Purwaningsih dan kedua anknya yaitu Nibras Qonitahsari Widodo dan Febriawan Hanif Manulloh, sebahagian ditumpuk berupa harta benda, yaitu: 1. Membeli kos-kosan sebanyak 16 kamar yang terletak di Perumahan Manyar Jaya Praja Blok D No. 29 Surabaya, Desa Menur pumpungan Kec. Sukolilo, Surabaya,; 2. Membeli rumah di Medokan yang terletak di Komplek Perumahan Galaxi Permai Blok L-3 No. 23 A,; <br /><br />Kemudian membeli tanah dan bangunan berupa mini market (Toko Hidayah) beserta isinya yang terletak di Desa Pulolor Kecamatan Jombang,; 4. Membeli tanah seluas 333 m2 yang terletak di lokasi Jl. Sigura-gura VI  RT 5 Rw 7 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,; 5. Membeli tanah dan bangunan seluas 282 m2 yang terletak di Jalan Gayungan VIII/14 Gayungan Surabaya,; 6. Membeli 2 unit Apartemen di Grand Shamaya,<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheir01P2P60O_E2RmI353-nHDdNOBLK2moWZHB0a5Ijh1MFX2Eiq5xO6ag-GS3rzr-aOaagSg8WOc_ZY6By-CX25JGxscoT9DNroe2w1qM3LlNP_fop1SHWkoSgQokNAY1LdgDxkPpLgI/s1366/IMG20211207120949.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheir01P2P60O_E2RmI353-nHDdNOBLK2moWZHB0a5Ijh1MFX2Eiq5xO6ag-GS3rzr-aOaagSg8WOc_ZY6By-CX25JGxscoT9DNroe2w1qM3LlNP_fop1SHWkoSgQokNAY1LdgDxkPpLgI/w640-h288/IMG20211207120949.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dan membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 198 m2 yang di Jl. Permata I C-3 Nomor 375, Kel/Desa. Kejawan Putih Tambak, Kec. Mulyorejo,; 8.  Membeli tanah seluas 4670 m²  yang terletak di Gajah Jombang,;  9. Membeli tanah seluas 360 m² yang terletak di Desa Sukorejo Kec. Perak Kab. Jombang,; 10. Membeli 1 unit apartement Gunawangsa Lt. 10 Nomor 30 (1030) yang terletak di Ll. Ir. Soekarno Surabaya,; 11. Membeli 2 (dua) unit Apartment di Trans Icon Apartment TIA/B/27/16 dan TIA/B/27/23 yang terletak di Frontage Ahmad Yani No 260, Siwalankerto Surabaya,;  12. Membeli 1 unit Apartemen Klaska Residence Tower Azure Lt 30 No 38 yang terletah di Jl. Raya Jagir Wonokromo Surabaya, dan 13. Membeli 3 unit Apartemen di Citraland Wiyung - Surabaya (Vittorio).<br /><br />Sedangkan duit yang diperoleh Gusmin Tuarita sebesar Rp22 milar, selain mengalir ke istrinya, Reny Liem serta Kedua anaknya yaitu Anissa Nurjanah Tuarita dan Mirna Zena Tuarita juga “disulap” menjadi harta benda berupa : 1. Pembelian sebidang tanah dan bangunan seluas 80 m2 yang terletak di Tlogomas Jalan Tlaga Warna Blok C-10, Lowokwaru, Malang,; 2. Pembelian sebindang tanah seluas 1.353 m²  yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,; <br /><br />Kemuidan membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 489 m² yang terletak di Jl. Pyrus 16-6, Tlogomas, Kec.Lowokwaru, Kota Malang,; 4. Pembelian sebidang tanah seluas 2499 m² yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,; 5. Pembelian sebidang tanah seluas seluas 2499 m² yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,; 6. Pembelian sebidang tanah seluas yang terletak di Jl.Tlogo warna Blok E Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang,; 7. Pembelian sebidang tanah seluas 142 m2 yang terletak di Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan,; 8. Pembelian sebidang tanah seluas75 m2 yang terletak di Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang dan 9. Pembelian sebidang tanah seluas 2.020 m² yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhaY4B7ykcRsyoW26Gp5iq-VRnmgtyLeoGSiSvBWBIBTuZpJa62yWLBMzw_Maktpg3-dsLVzPF-5MPqPS4qkV3KkCc-Gdw_PhvAVrXeAk0zwv1AtBT-33cl3UHg-fxC9ZBksdWMacTdTg/s640/IMG20210831120847+++-++Yeni+Kurniati+pegawi+Kanwil+BPN+Kalimantan+Barat+dibagian+Bidang+Hak+Tanah+dan+Pendaftaran+Tanah+%2528Kabid+HTPT%2529+dan+suaminya%252C+Dedy+seorang+pengusaha+di+Kalimantan+Barat.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhaY4B7ykcRsyoW26Gp5iq-VRnmgtyLeoGSiSvBWBIBTuZpJa62yWLBMzw_Maktpg3-dsLVzPF-5MPqPS4qkV3KkCc-Gdw_PhvAVrXeAk0zwv1AtBT-33cl3UHg-fxC9ZBksdWMacTdTg/w640-h288/IMG20210831120847+++-++Yeni+Kurniati+pegawi+Kanwil+BPN+Kalimantan+Barat+dibagian+Bidang+Hak+Tanah+dan+Pendaftaran+Tanah+%2528Kabid+HTPT%2529+dan+suaminya%252C+Dedy+seorang+pengusaha+di+Kalimantan+Barat.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">saksi Yeni Kurniati pegawi Kanwil BPN Kalimantan Barat dibagian Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) dan suaminya, Dedy seorang pengusaha di Kalimantan Barat (Foto Dok. BK)<br /></span></span></td></tr></tbody></table><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;"></span></span>Dan apa yang diperoleh Keduanya, ternyata tidak dapat dinikmati dengan hati yang gembira bersama anak dan istrinya, melainkan membawa derita hidup beberapa tahun dibalik jeruji besi alias penjara karena duit yang diperoleh Gusmin Tuarita dan Siswidodo ternyata bukan dari pemerintah alias resmi melainkan duit “haram” dari 175 pengusaha di Kalimantan Barat yang mengusulkan ijin Hak Guna Usaha (HGU) di BPN sejak tahun 2012 hingga 2017 agar berjalan mulus<br /><br />Hal ini terungkap dalam persidangan saat Keduanya diadili sejak Rabu, 18 Agustus 2021 (Dakwaan) hingga hari ini (Selasa, 7 Desember 2021) saat Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) membacakan surat tuntutannya terhadap Siswidodo dan Gusmin Tuarita (perkara terpisah) sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi penerimaan Hadiah berupa uang yang dianggap Suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) <br /><br />Dalam tuntutannya, Terdakwa Siswidodo dituntut pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 4 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp26.646.171.421 subsidair pidana penjara selama 2 tahun. Uang pengganti yang dikenakan terhadap Terdakwa Siswidodo adalah setelah dikurangkan uang pengembalian dari Developer dan gaji Siswidodo sejak tahun 2012 hingga 2017 sebesar Rp775 juta</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUPl6deRC_12gmQZ1AK1ZzNEO5r3iPmaABtTaveIdAw_5z34268GYOUs4vQ8rnzsuikFb3lwwGG4ISNSAsB2I0_5233EQ7VQRaH7iioLNG7VijtmhmFSkZzqpyCMr4hZ5u6GSvxtNcblM/s640/IMG20210928133033.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUPl6deRC_12gmQZ1AK1ZzNEO5r3iPmaABtTaveIdAw_5z34268GYOUs4vQ8rnzsuikFb3lwwGG4ISNSAsB2I0_5233EQ7VQRaH7iioLNG7VijtmhmFSkZzqpyCMr4hZ5u6GSvxtNcblM/w640-h288/IMG20210928133033.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Ket. Foto depan dari kanan, saksi Ari Purwaningsih (istri Terdakwa Siswidodo) dan Kedua anaknya yaitu Nibras Qonitahsari Widodo dan Febriawan Hanif Manulloh. Foto belakang dari kiri, saksi Reny Liem (istri Terdakwa Gusmin Tuarita) dan saksi Anissa Nurjanah Tuarita dan Mirna Zena Tuarita (anak Terdakwa Gusmin Tuarita)</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Sedangkan Gusmin Tuarita dituntut pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp21.710.684.754,70 subsidair 2 tahun penjara. Uang pengganti yang dikenakan terhadap Terdakwa Gusmin Tuarita inipun setelah dikurangkan gaji Terdakwa sejak sebesar Rp975 juta<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">JPU KPK Hadirkan 2 Saksi Dalam Perkara Korupsi dan TPPU Terdakwa Gusmin Tuarita Selaku Kakanwil BPN Kalbar/Kakanwil BPN Jatim -<a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/08/jpu-kpk-hadirkan-2-saksi-dalam-perkara.html" target="_blank"> http://www.beritakorupsi.co/2021/08/jpu-kpk-hadirkan-2-saksi-dalam-perkara.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">JPU KPK Menghadirkan Istri dan Anak Kedua Terdakwa Korupsi dan TPPU Sebagai Saksi -<a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/09/jpu-kpk-menghadirkan-istri-dan-anak.html" target="_blank"> http://www.beritakorupsi.co/2021/09/jpu-kpk-menghadirkan-istri-dan-anak.html</a><br /></span><br />Dan Keduanya dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3ivfdpCs0CiCGUdrHXmm_RPGdp05pdQ-uOpNAjK9iyAO3EE-DQrVNH63i78GMNyQiDG0vS1GY1pf8Mz5FFccR4OJ-txHr0m5XUHkLGO2hhOKlu83TO5ikUNRjE6qD7u60TE1UIrpfIIM/s1334/IMG20211207100024.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3ivfdpCs0CiCGUdrHXmm_RPGdp05pdQ-uOpNAjK9iyAO3EE-DQrVNH63i78GMNyQiDG0vS1GY1pf8Mz5FFccR4OJ-txHr0m5XUHkLGO2hhOKlu83TO5ikUNRjE6qD7u60TE1UIrpfIIM/w640-h288/IMG20211207100024.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dan terbukti pula melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dan dìancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP</div><p style="text-align: justify;">Pertanyannya adalah, apakah hanya Gunsmin Tuarita dan Siswidodo yang terseret dalam kasus perkara ini, sementara ada pihak lain yang terlibat, yaitu Yeni Kurniati, Neny Mauliana Asimon, Hendra, Mokh Iksan dan Yakobus Ratuanik?. <br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Luky Dwi Nugroho kepada beritakorupsi.co menjelaskan, bahwa pihaknya (JPU) hanya menyidangkan perkara dari penyidik dan tidak mengetahui apakah ada pihak lain<br /><br />“Kita hanya menyidangkan Keduanya yaitu Pak Sis (Siswidodo) dan Pak Gusmin Tuarita. Sebagai penyelenggara negara adalah Pak Gusmin. Kita tidak bisa menyidangkan Pak Sis tanpa Pak Gusmin. Kita hanya menyidangkan dan membuktikan perbuatan sebagai penyelenggara negara. Kalau Pak Sis kan bukan penyelenggara negara. Jadi ada tidaknya pengembangan itu adalah penyidik,” ujar JPU KPK Luky<br /></p><div style="text-align: justify;">Sementa tuntutan pidana terhadap Kedua Terdakwa, dibacakan JPU KPK Hendra Eka Saputra, Luky Dwi Nugroho, Rony Yusuf, Tafiq Ibnugroho, Herdian Salipi dan Wahyu Dwi Oktafianto secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 7 Desember 2021) dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Mulyani Buraera, SH dan Wahyu Wibawati, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Dr. Abdul Salam, SH., MH dkk yang juga dihadiri Kedua Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan Kejati Cabang Surabaya dan Polda Jatim karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiplpCYPA0pnpDFChUAAfDqqNkCo4G8XBoseMdWZtYCroSbJX06z57jJ6xrB2MLDo8B34rP-lIyNhB9z86hycc4weBnwnQlpHm0qh3cutqOShoT2ISDkbvi3suFQXoBcQvKVMauTYVFc_s/s1334/IMG20211207095738.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiplpCYPA0pnpDFChUAAfDqqNkCo4G8XBoseMdWZtYCroSbJX06z57jJ6xrB2MLDo8B34rP-lIyNhB9z86hycc4weBnwnQlpHm0qh3cutqOShoT2ISDkbvi3suFQXoBcQvKVMauTYVFc_s/w640-h288/IMG20211207095738.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan berlangsung dalam Dua Session, yang pertama adalah tuntutan JPU KPK terhadap Terdakwa Siswidodo dan kemudian dilanjutkan tuntutan terhadap Terdakwa Gusmin Tuarita dengan Majelis Hakim yang sama. </div><div style="text-align: justify;"><br />Dalam surat tuntutannya JPU KPK mengatakan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kami (JPU KPK) beranggapan bahwa Terdakwa Siswidodo (dan Gusmin Tuarita) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam pertama melanggar Pasal 12 huruf B Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Dan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dan dìancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCtpla8G1IYC5hSOorhHrTwVTWblhihFRnsrMVjxaoRPBGDJskvUlS_78so3KUD7Bu4OMxq_D7ayK6sOfkL-MqgHUVc-MfmE6zFPApsis9y35Ka_-DZSiECPlPJ6x_ejfk592GraW-zTA/s1334/IMG20211207120735.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCtpla8G1IYC5hSOorhHrTwVTWblhihFRnsrMVjxaoRPBGDJskvUlS_78so3KUD7Bu4OMxq_D7ayK6sOfkL-MqgHUVc-MfmE6zFPApsis9y35Ka_-DZSiECPlPJ6x_ejfk592GraW-zTA/w640-h288/IMG20211207120735.jpg" width="640" /></a></div>“Sampailah kami pada tuntutan pidana. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya menjatuhkan hukuman: 1. Menyatakan Terdakwa Siswidodo terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam pertama melanggar Pasal 12 huruf B Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.<br /><br />Dan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dan dìancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Siswidodo dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama emapt (4) bulan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp26.646.171.421 yang dikurangkan dengan nilai aset berupa tanah dan bangunan yang dirampas untuk negara, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama dua (2) tahun,” ucap JPU KPK Luky Dwi Nugroho<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqoQ12Z-OLfjy1SX58r8SKGTCEduuWvjazl7KNU-qcTylPy70yYjXze2xkN3ZdDUhTx9WBzNoFlzBygw_08i4tefWnTBPWrnpIapWHoVVfTGWaciRqhrAEf6MuKA1aK1vmewO0fnGQE8o/s1334/IMG20211207095811.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqoQ12Z-OLfjy1SX58r8SKGTCEduuWvjazl7KNU-qcTylPy70yYjXze2xkN3ZdDUhTx9WBzNoFlzBygw_08i4tefWnTBPWrnpIapWHoVVfTGWaciRqhrAEf6MuKA1aK1vmewO0fnGQE8o/w640-h288/IMG20211207095811.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Beberapa saat seusai membacakan tuntutan pidana terhadap Terdakwa Siswidodo, JPU KPK melanjutkan tuntutan pidana terhadap Terdakwa Gusmin Tuarita, yang pokok perkaranya sama dengan Terdakwa Siswidodo. <br /><br />“Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Gusmin Tuarita dengan pidana penjara selama 6 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama enam (6) bulan;<br /><br />“Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp21.710.684.754,70 yang dikurangkan dengan nilai aset berupa tanah dan bangunan yang dirampas untuk negara, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama dua (2) tahun,” ucap JPU KPK Luky Dwi Nugroho diakhir surat tuntutannya<br /><br />Atas tuntutan JPU KPK tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar pekan depan. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Gusmin Tuarita, Mantan Kakanwil BPN Kalbar/ Kakanwil BPN Jatim Dituntut 6 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp22 M

#Selain Gusmin Tuarita, JPU KPK juga menuntut Terdakwa Siswidodo, mantan Kabid Kanwil BPN Kalbar/Kabid Kanwil BPN Jatim dengan pidana penja...

»

Debitur dan Analis Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Terbukti Korupsi Kredit Fiktif Sebesar Rp707 Juta

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ30W8D0f3-_0KGDYEJ3g4mJTL35y9w733I6dWvdevQnLyeB_WD_K5Ce4lOZLt_VmpimYOt1Hht2GZP9NpVqMl1U2-eqzCJlzXBf_fxJyx26vDvKtR-YSCfGE4vBn5Ub7tCPEzHv848o4/s1366/IMG20211207132424.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ30W8D0f3-_0KGDYEJ3g4mJTL35y9w733I6dWvdevQnLyeB_WD_K5Ce4lOZLt_VmpimYOt1Hht2GZP9NpVqMl1U2-eqzCJlzXBf_fxJyx26vDvKtR-YSCfGE4vBn5Ub7tCPEzHv848o4/w640-h288/IMG20211207132424.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma (Foto Jnt)<br /></span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Kredit Investasi Bank Jatim Cabang Utama Surabaya pada tahun 2013 yang merugikan keuangan negara cq. Bank Jatim Cabang Utama Surabaya sebesar Rp707.413.287,52, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa, 07 Desember 2021 menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 juta subsidair pidana kurungan selama 3 bulan, dan terhadap Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 juta subsidair pidana kurungan selama 3 bulan serta membayar denda sejumlah Rp436.213.287,52 dengan subsidair pidana penjara selama 1 tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> D<span style="color: #2b00fe;">iduga Korupsi Kredit Investasi Sebesar Rp707 Juta, Debitur Dan TKIK Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-kredit-investasi-sebesar.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-kredit-investasi-sebesar.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Adakah Pihak Lain Yang Terlibat Dalam Perkara Korupsi Bank Jatim Cabang Utama Surabaya? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/dakah-pihak-lain-yang-terlibat-dalam.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/dakah-pihak-lain-yang-terlibat-dalam.html</a></span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNPINvoTbobeKz-aCZSZ32E1iE-ed2ZCe_bkQEe88IY93VgpjJZiw7bVDgs70fMQfeDPQ7oyx5JQ0WReXsavgq0d2SeekV5q75ENsnVIFUWHXQRx8dpZsGavDbPwC4M24RTsTqJQfMtLw/s1334/IMG20211207141747.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNPINvoTbobeKz-aCZSZ32E1iE-ed2ZCe_bkQEe88IY93VgpjJZiw7bVDgs70fMQfeDPQ7oyx5JQ0WReXsavgq0d2SeekV5q75ENsnVIFUWHXQRx8dpZsGavDbPwC4M24RTsTqJQfMtLw/w640-h288/IMG20211207141747.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria (Foto Jnt)<br /></span></span></td></tr></tbody></table>Anehnya, kasus perkara inipun agak menggelitik dan juga mengundang pertanyaan. Sebab, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan (Jumat, 22 Oktober 2021) adalah, bawa penandatangan Akta Perjanjian Kredit (PK) di hadapan Notaris tidak dihadiri langsung dan ditandatangani oleh Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya selaku Kreditur. Akta Perjanjian Kredit barulah ditandatangani beberapa hari kemudian setelah Akta Perjanjian Kredit itu dikirimkan ke Bank Jatim.<br /><br />Lalu apakah akta perjanjiaan kredit dianggap sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat 8, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30  Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. dimana akta perjanjiaan kredit tidak ditanda tangani langsung dihadapan Notaris oleh Debitur, Kreditur, saksi dan Notaris?</div><div style="text-align: justify;"><br />Selain itu terungkap juga, terkait adanya perubahan agunan/jaminan tambahan berupa Tanah dan bangunan yang terletak Desa Tlogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan yang dibuat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 diajukan order  kepada Yatiningsih SH. MH. Notaris di Surabaya untuk dilakukan pengikatan, yang kemudian diterbitkan covernote dengan Nomor : 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013</div><div style="text-align: justify;"></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKobRVnHYZEBYDKi9vMiZ0-kJVPhyta58I0BIwwDAK8gf3Cm0KAF4tZIAzcaV6W8Qn2AX4teNJCUzXEZe8SpjJbl2KtXFAQYx6CbXCElkmVNkeGlxZ-cA4RtdU5_PX6ljrcOrTSLBRgic/s640/IMG20211022130518++-++Saksi+Dwi+Spurboasis+saat+ditanya+oleh+anggota+Majelis+Hakim+Poster+Sitorus%252C+SH.%252C+MH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKobRVnHYZEBYDKi9vMiZ0-kJVPhyta58I0BIwwDAK8gf3Cm0KAF4tZIAzcaV6W8Qn2AX4teNJCUzXEZe8SpjJbl2KtXFAQYx6CbXCElkmVNkeGlxZ-cA4RtdU5_PX6ljrcOrTSLBRgic/w640-h288/IMG20211022130518++-++Saksi+Dwi+Spurboasis+saat+ditanya+oleh+anggota+Majelis+Hakim+Poster+Sitorus%252C+SH.%252C+MH.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Dwi Spurboasis saat ditanya oleh anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH (Dok. BK)<br /></span></span></td></tr></tbody></table>Yang sebelumnya, agunan/jaminan tambahan adalah berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011 a.n. Suhardi dan Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur)<br /><div style="text-align: justify;"><br />Pertanyaannya adalah, adakah “yang terselamatkan” dalam perkara Korupsi Kredit Investasi fiktif Bank Jatim Cabang Utama Surabaya pada tahun 2013 yang merugikan keuangan negara cq. Bank Jatim Cabang Utama Surabaya sebesar Rp707.413.287,52? Siapa dan mengapa?<br /><br />Anehnya lagi adalah, bahwa Kepala Cabang dan Analis atau Account Officer (AO) Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya sepertinya tidak dianggap turut bertanggung jawab atas pemberian kredit kepada debitur<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, penyidik maupun JPU Kejaksaan Negeri Surabaya, tak mampu menghadirkan Notaris yang menerbitkan Perjanjian Kredit dengan alasan tidak mendapat ijin dari Dewan Pengawas Notaris. Andai saja Notaris dapat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini, maka “misteri” Perjanjian Kredit akan terbuka lebar</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvXJ2jZNd9sog-TdmvT4YZ0h749NdA2mrCeqmlSoKB_JCtuv8dGWdc82Ls8YDYjk2h-pc93rTlf_vbP9qpbNPP7I85-DFl8pNdFNgAu8nocj_4pRgAXYczmm_BjhIR7GvAD0hrLyNb52g/s1333/IMG20211207141602.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvXJ2jZNd9sog-TdmvT4YZ0h749NdA2mrCeqmlSoKB_JCtuv8dGWdc82Ls8YDYjk2h-pc93rTlf_vbP9qpbNPP7I85-DFl8pNdFNgAu8nocj_4pRgAXYczmm_BjhIR7GvAD0hrLyNb52g/w640-h288/IMG20211207141602.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Sepertinya Notaris, termasuk Wakil Presiden (saat itu Wakil Presiden RI Budiono) hanya dapat dihadirkan sebagai saksi di persidangan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun tidak dalam perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri. Ada apa ? Begitu kuatkah hukum melindungi Notaris hingga tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa ke persidangan sebagai saksi? Bukankah seteiap warga negara tunduk kepada hukum khusunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: </span></span><span style="color: #2b00fe;">Kacab Bank Jatim Utama Surabaya “Tidak Dapat” Menjelaskan SOP Kredit Kepada Majelis Hakim - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/kacab-bank-jatim-utama-surabaya-tidak.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/kacab-bank-jatim-utama-surabaya-tidak.html</a></span><br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap kedua Terdakwa (Ardhito Bhirawa Desatria dan Leonardo Saputra Wiradharma) dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 07 Desember 2021) dengan agenda Putusan yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, S.H., M.H dan Manambus Pasaribu, S.H., M.H serta Panitra Pengganti (PP) Fitri Indriyati, S.H., M.H dan Suparman, S.H yang dihadiri JPU Nur Rachmansyah, S.H., M.H dari Kejari Surabay maupun Tim Penasehat Hukum (PH) Kedua Terdakwa, yaitu Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A dan Arif Wahyu Dwinata, S.H., M.H., Kes., C.L.A serta Lalu Abdi Mansyah, S.H dari Kantor S.A.Palevi and Partners Law Firm. Juga dihadiri Kedua Terdakwa melalui Vidio Conference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung dalam Dua Session, yang pertama adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma, dan kemudian dilanjutkan dengan putusan terhadap Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIThd_r4ZdXeRsyXDt5Zg66IXeKr0hb0Bgpzo6-QexGLsu0IewKT0TSDKU2ygEq4eG-OajFqvq4rV8X9ebexEb0lmytyszbUOzNQDbNdEq1utPyq35AaXAp1IU22MfUC7EeX1PZsugSD4/s640/IMG20211022130518++-++Saksi+Dwi+Spurboasis+saat+ditanya+oleh+anggota+Majelis+Hakim+Poster+Sitorus%252C+SH.%252C+MH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIThd_r4ZdXeRsyXDt5Zg66IXeKr0hb0Bgpzo6-QexGLsu0IewKT0TSDKU2ygEq4eG-OajFqvq4rV8X9ebexEb0lmytyszbUOzNQDbNdEq1utPyq35AaXAp1IU22MfUC7EeX1PZsugSD4/w640-h288/IMG20211022130518++-++Saksi+Dwi+Spurboasis+saat+ditanya+oleh+anggota+Majelis+Hakim+Poster+Sitorus%252C+SH.%252C+MH.jpg" width="640" /></a></div>Dalam putusannya Majelis Hakim megatakan, pada bulan Mei tahun 2013 s/d Juli tahun 2013, telah dilakukan penyaluran kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Utama Surabaya kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dengan jenis Kredit Investasi (KI) berdasarkan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Utang Nomor : 22 tanggal 4 Juli 2013 dihadapan Notaris Yatiningsih, SH., MH dengan pagu maksimum kredit sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dalam jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani, dengan jenis skim kredit investasi umum angsuran setiap bulan.<br /><br />Penyaluran kredit oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana tersebut tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbbWoCPTdmzcanKYmgk9JOlZ9Pqb-Y9v1alxG0B1sP8nBJ1edu4SaGC8Eu2GUDQeZb3ONmWkygna7t0Ehc_wNi2ejky-AF9xCrWqTNNN0n2lX3Qq2Ej2VebQy1xxDKHczzvItdZK0shx4/s1334/IMG20211207141559.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbbWoCPTdmzcanKYmgk9JOlZ9Pqb-Y9v1alxG0B1sP8nBJ1edu4SaGC8Eu2GUDQeZb3ONmWkygna7t0Ehc_wNi2ejky-AF9xCrWqTNNN0n2lX3Qq2Ej2VebQy1xxDKHczzvItdZK0shx4/w640-h288/IMG20211207141559.jpg" width="640" /></a></div>Sehingga terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit yang melibatkan Ardhito Bhirawa Desatria selaku analis TKIK PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya dan pihak debitur yaitu Leonardo Saputra Wiradhana.<br /><br />Penyimpangan pemberian kredit oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya kepada Leonardo Saputra Wiradhana, sebagaimana telah tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Proses kredit dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional ; 2. Agunan tambahan pada saat proses pengajuan kredit  bukanlah milik debitur, dan terdapat perubahan agunan tambahan pada saat proses persetujuan kredit yang tidak disertai dengan perhitungan taksasi agunan, on the spot dan persetujuan pimpinan ; 3. Menggunakan dokumen fiktif ataupun dokumen palsu ; 4. Dana kredit modal kerja dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya (Side Streaming).<br /><br />Sejak bulan Juni 2014, Kredit Investasi (KI) atas nama debitur Terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana untuk Plafon sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) berstatus macet (col. 5)<br /><br />Perbuatan yang dilakukan terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana bersama-sama dengan Ardhito Bhirawa Desatria dengan menggunakan dokumen fiktif dalam proses kredit yang dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Utama Surabaya mengucurkan dana kredit dan setelah dana tersebut cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya,   </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFTAm_8zh4MAl5Dt3Y3sMSvjCZur5GaSV5rvdx1qzWGBV0zqF7YZ7r1A7GAtNoqq8VQsDadK0TZtXNpFazGDPAYLHTPjJN7sGNoQrCknbw8jtHDZtbHbUHDojGYwZASQgkPE0qQj5OP0c/s1366/IMG20211207132424.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFTAm_8zh4MAl5Dt3Y3sMSvjCZur5GaSV5rvdx1qzWGBV0zqF7YZ7r1A7GAtNoqq8VQsDadK0TZtXNpFazGDPAYLHTPjJN7sGNoQrCknbw8jtHDZtbHbUHDojGYwZASQgkPE0qQj5OP0c/w640-h288/IMG20211207132424.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan ; 2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, yang didalamnya mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan ; 3. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 048/009/DIR/KMK Tanggal 09 Maret 2010 tentang mekanisme analisa dan pengusulan kredit.<br /><br />Sehingga merugikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya sebesar Rp707.413.287,52 dengan perhitungan pokok hutang Rp800.000.000 dikurangi jumlah uang sudah dibayarkan oleh Leonardo Saputra Wiradhana sebesar Rp92.586.712,48.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana (dan Ardhito Bhirawa Desatria) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_qNJnWiXqNbhwDXM59NWE7RdMC6qolFBWznaGVrw1bvypPGs4iO7MkD14u5YZYMyUal-u_q1yC-H_cIsidNexTpRdYnVedFjC6UUJHEP4fTCMMR7HzbYh9K7M7p4Z3eTJdOLTzjKO6G4/s1366/IMG20211207143508.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_qNJnWiXqNbhwDXM59NWE7RdMC6qolFBWznaGVrw1bvypPGs4iO7MkD14u5YZYMyUal-u_q1yC-H_cIsidNexTpRdYnVedFjC6UUJHEP4fTCMMR7HzbYh9K7M7p4Z3eTJdOLTzjKO6G4/w640-h288/IMG20211207143508.jpg" width="640" /></a></div>Oleh karena tebukti bersalah, lanjut Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dihukum dan menolak pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa.<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dengan pidana penjara selama Emapt (4) tahun dan Enam (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar dua ratus juta rupiah (Rp200.000.000) dengan ketentuan apabia denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama Tiga (3) bulan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp436.213.287,52 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun;<br /><br />4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan,” ucap Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH diakhir putusannya</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWk6we5Ixv_6AgvMws6umAl2zcCdb4pLwGU6elzLl6sXTh796PWCyRb1a1bBBiOx3EZuXo6RQrNXdx1AYFETySTdknN2-ool5sPCguoj84B7PQi9geHfsn5FZamVfhU9akbxnIn9pPtGg/s1366/IMG20211207132424.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWk6we5Ixv_6AgvMws6umAl2zcCdb4pLwGU6elzLl6sXTh796PWCyRb1a1bBBiOx3EZuXo6RQrNXdx1AYFETySTdknN2-ool5sPCguoj84B7PQi9geHfsn5FZamVfhU9akbxnIn9pPtGg/w640-h288/IMG20211207132424.jpg" width="640" /></a></div>Beberapa waktu kemudian setelah persidangan di Skors, Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan putusan terhadap Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria. Pertimbangan Majelis Hakim atas perbuatan Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria, tidak jauh beda dengan perbuatan Terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana. <br /><br />Yang membedakan adalah hukuman pidana pokok (penjara badan) lebih berat, namun pidana uang pengganti yang tidak dikenakan. Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria dihukum pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan.<br /><br />Putusan Majelis Hakim inipun tidak jauh beda dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Kedua Terdakwa, yaitu masing-masing terdakwa dikurangi 1 tahun pidana penjara dan subsidair dikurangi dari 6 bulan menjadi 3 bulan.  <br /><br />Dan atas putusan Majelis Hakim tersebut, Kedua Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir.<br /><br />“Perkara ini belum Incrah, masing-masing Terdakwa maupun Jaksa punya waktu 7 hari untuk menyatakan sikap. Sidang ditutup,” ucap Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH. (Jnt)</div>

News Tipikor Debitur dan Analis Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Terbukti Korupsi Kredit Fiktif Sebesar Rp707 Juta

Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma (Foto Jnt) BERITA KORUPSI .CO – Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Kredit Investasi Bank Ja...

»

Siapa “Dalang” Dibalik Kasus Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam persidangan terungkap, bahwa Noerwyndo (Presiden Direktur PKIS) dan Wahab (Direktur PKIS) sudah menandatangani kontrak dengan PT. Tetrapak Indonesia (Peter Logan selaku Direktur) pada tanggal 14 Agustus 2003 untuk pembelian mesin sebesar Rp8.825.000.000 sementara PKIS baru berdiri pada awal Oktober 2003?# </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZw74wfyNb1wuy9ByEV4LfxN-C315FNiqnynVCJ2VNVPVgJVjrCBNkEPf3pMQ0YGLCov2PKuwJ7gq-NqY0O0nld5iwmIJ_fdn7taaK8r5lLoY5v4h73TuJcnQmZrvg1Nn_Isw7ZrW4JBM/s1366/IMG20211201124036.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="616" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZw74wfyNb1wuy9ByEV4LfxN-C315FNiqnynVCJ2VNVPVgJVjrCBNkEPf3pMQ0YGLCov2PKuwJ7gq-NqY0O0nld5iwmIJ_fdn7taaK8r5lLoY5v4h73TuJcnQmZrvg1Nn_Isw7ZrW4JBM/w640-h288/IMG20211201124036.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir sebesar Rp25 miliar yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan pada Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp10.626.393.465 berdasarkan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-467/PW13/5/2021 Tanggal 21 Juli 2021 yang menyeret Tiga Terdakwa, yakni Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris PKIS Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun 2003 yang juga mantan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan periode 2013 – 2018 dan Koesnan selaku Ketua PKIS serta Wibisiono, Direktur CV Nurwy Steel Enginering (CV NSE) sepertinya sulit terungkap apa yang sebenarnya dibalik kasus ini<br /><br />Sulit terungkap, karena saksi kunci dalam perkara ini yaitu Bendahara PKIS Sekar Tanjung Sarmadun dan Kepala Dinas Koperasi Jawa Timur Ir. Kardani telah berpulang alias Almarhum. Sebab sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saki (pengurus Koperasi sekunder), bahwa kedua almarhum ini punya peran penting terkait berdirinya Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 hingga mendapatkan dana begulir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp25 miliar</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyUWuLhDytQHE0hOUK8xzVd_nQlg_jEin6dGNEBGP6ASYfbRMQdbVJhnngQTJhVvbFbbkIoOiQIeC4Lett-0pVpXEzxFT3z3zHq4BVH6FC7opj8hoBV_QFM9H6eRAI2CB4Q2PVHUKFBN4/s1333/IMG20211201123517.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyUWuLhDytQHE0hOUK8xzVd_nQlg_jEin6dGNEBGP6ASYfbRMQdbVJhnngQTJhVvbFbbkIoOiQIeC4Lett-0pVpXEzxFT3z3zHq4BVH6FC7opj8hoBV_QFM9H6eRAI2CB4Q2PVHUKFBN4/w640-h288/IMG20211201123517.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan keterangan Drs. R. Rudy Priyanto Oetomo selaku Kepala Bidang Usaha Koperasi Kanwil Jawa Timur dalam persidangan (Rabu, 03 Nopember 2021) mengatakan, bahwa dirinya diarahkan Jaksa pada saat diperiksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasurusn<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">JPU Hadirkan Auditor Dari Akuntan Publik Dalam Perkara Korupsi ‘Persusuan’ Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/jpu-hadirkan-auditor-dari-akuntan.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/jpu-hadirkan-auditor-dari-akuntan.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span>  <span style="color: #2b00fe;">Diduga Korupsi “Persusuan” Rp25 M, Sekretaris PKIS Riang Kulup Prayuda (Ex.Bupati) Diadili -<a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/09/diduga-korupsi-persusuan-rp25-m.html" target="_blank"> http://www.beritakorupsi.co/2021/09/diduga-korupsi-persusuan-rp25-m.html</a></span><a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/09/diduga-korupsi-persusuan-rp25-m.html" target="_blank"><br /></a><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain kedua saksi kunci yang sudah almarhum, ada satu saksi kunci yang punya peran penting untuk dapat mengungkap fakta yang sebenarnya dibalik kasus ini, yaitu Noerwyndo yang disebut-sebut masuk dalam daftar pencarian orang DPO.<br /><br />Anehnya, sejak kapan Noerwyndo masuk dalam daftar pencarian orang, mengapa tidak disebutkan dalam dakwaan dan mengapa tidak dipublikasikan ke masyarakat umum melalui berbagai media massa? Apakah ada sesuatu dibalik “hilangnya” Noerwyndo dan meninggalnya Bendahara PKIS Sarmadun serta Kepada Dinas Koperasi Jawa Timur Ir. Kardani hingga kasus ini diseret ke Pengadilan Tipikor?<br />    <br />Anehnya lagi adalah terkait Terdakwa Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris PKIS Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun 2003 yang juga mantan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan periode 2013 – 2018. <br /><br />Dari puluhan saksi-saksi termasuk ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan ke persidangan, tak satupun yang menjelaskan adanya peran Terdakwa Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris PKIS Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun 2003 dalam perkara Korupsi “Persusuan” Kabupaten Pasuruan tahun 2003 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp10.626.393.465</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Yang lebih anehnya lagi adalah keterangan beberapa ahli yang dihadirkan JPU Kejari Kabupaten Pasuruan ke persidangan sepertinya tidak saling berkaitan, diantaranya dalah keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Jawa Timur , Melly Indra Putri, SE, Mak. CfrA yang menyebutkan, bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp25 miliar sesaui dari ITS (Institut Teknologi Surabaya).</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga: </b></span></span>P<span style="color: #2b00fe;">H Terdakwa Riang Kulup Prayuda, Sekretaris PKIS (Ex.Bupati Pasuruan) : Dakwaan JPU Dalam Perkara Korupsi “Persusuan” Thn 2003 ”Expired Date” - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/ph-terdakwa-riang-kulup-prayuda.html ">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/ph-terdakwa-riang-kulup-prayuda.html </a></span><br /> </div><div style="text-align: justify;">Sementaraa keterangan Ir. Mudji Irawan Arkani, MT, selaku dosen di ITS (Institut Teknologi Surabaya) tidak meyebutkan tota kerugian negara. Ir. Mudji Irawan Arkani, MT menjelaskan bahwa ada 2 kontrak pembelian mesian antara PKIS dengan CV Nurwy Steel Enginering (CV NSE) dan PKIS dengan PT. Tetrapak Indonesia (sidang pada Jumat, 2 Desember 2021)<br /><br />Selain itu, , Melly Indra Putri, SE, Mak. CfrA juga menjelasakan kepada Majelis Hamim (1 Desember 2021), bahwa semua pengurus Koperasi bertanggungjawab diluar maupun didalam pengadilan sesuai Undang-Undang Koperasi. <br /><br />Pertanyannya adalah, apakah semua pengurus Koperasi dapat dihukum pidana penjara sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila perbuatan pidana itu hanya dilakukan oleh salah satu pengurus Koperasi?<br /><br />Sementara pada pesidangan, Jumat, 2 Desember 2021, ada yang terungkap, yaitu bahwa Noerwyndo yang bertindak selaku Presiden Direktur PKIS dan Wahab selaku Direktur PKIS sudah menandatangani kontrak dengan PT. Tetrapak Indonesia (Peter Logan selaku Direktur) pada tanggal 14 Agustus 2003 untuk pembelian mesin sebesar Rp8.825.000.000 sementara PKIS baru berdiri pada awal Oktober 2003<br /><br />Selain itu terungkap pula, bahwa pada tanggal 18 Januari 2005, Noewyndo sebagai Presiden Komisaris PKIS dan Kusnan (Ketua PKIS) menandatangani kontrak Nomor TPI/-Atank 20K/Sekartanjung/2005/3 dengan PT. Tetra Pak Indonesia yang diwakili Peter Logan tentang pembelian mesin-mesin dengan nilai 350.0000 US Dollar (setara 3 milyard 500 juta)<br /><br />Pertanyaannya adalah, siapa “dalang” dibalik Kasus Korupsi dana  Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan pada Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp25 miliar yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp10.626.393.465?<br /><br />Apakah Terdakwa Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris PKIS Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun 2003 yang juga mantan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan periode 2013 – 2018, atau Kusnan selaku Ketua PKIS? Atau Noerwyndo?<br /><br />Terungkapnya hal tersebut diatas adalah dari keterangan ahli Ir. Mudji Irawan Arkani, MT, selaku dosen di ITS (Institut Teknologi Surabaya) yang dihadirkan JPU Kejari Kabupaten Pasuruan ke persidangan (Jumat, 2 Desember 2021) dihapan Majelis Hakim</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbkLQHJSxYNWdVzO_DehsX4fAlupr7LZH9mAV3jThUKBdn1_2O4HzQFALUxs5KYD7mmVm5usIf48YmW_5lUxho2e8aoFkY5ufYeLk1RXNsC9vhRMb3icW9sdHwELBPKOnwI36-POh6vy8/s1334/IMG20211201123326.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbkLQHJSxYNWdVzO_DehsX4fAlupr7LZH9mAV3jThUKBdn1_2O4HzQFALUxs5KYD7mmVm5usIf48YmW_5lUxho2e8aoFkY5ufYeLk1RXNsC9vhRMb3icW9sdHwELBPKOnwI36-POh6vy8/w640-h288/IMG20211201123326.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Senin, 30 Agustus 2021) adalah agenda mendengarkan keterangan ahli yang dihadrikan JPU dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop, dan UKM) untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan Pada Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp25 miliar, yang merugikan keuangan negara sejumlah  Rp10.626.393.465 berdasarkan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-467/PW13/5/2021 Tanggal 21 Juli 2021 dengan Terdakwa Riang Kulup Prayuda (Sekretaris PKIS), Koesnan (Ketua PKIS) dan Wibisiono selaku  Direktur CV Nurwy Steel Enginering (berkasi perkara masing-masing terpisah) yang diketua Majelis Hakim Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Penitra Pangganti (PP) Yaid Indra Harjono, SH., MH (Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd, SH., MH) yang dihadiri Tim Penasehat Terdaka, yaitu J.B. Rahardjo, SH, Noldy F Wisan, SH., CLA, KRT. Sudarmono, SH., MH dab Moh. Rohom, SH dari Kantor Mavin Lau Firm, serta Tim Penasehat Hukum Terdakwa Wibisono, yiatu RR. Tantie Supriatsih, SH., MH dkk dari Kantor Hukum Grahati, Prya Sulistyo & Associaates. Sementara Terdakwa mengkuti persidangan melalui Zoom dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Pasuran karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dari keterangan Ir. Mudji Irawan Arkani, MT dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa pembayaran dari PKIS ke CV Nurwy Steel ternyata masuk ke rekening Nurwyndo dan terbukti uang yang masuk ke rekening Nurwyndo tersebut dikirim kembali ke Rekening Kusnan <br /><br />Seusai persidangan, JB Rahardjo, selaku Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa pebelain mesin ke CV Nurwy Steel senilai 25 M ternyata untuk CV Nurwy Steel realnya Cuma 2,1 M.<br /><br />“PKIS mentransfer 10 M kepada CV Nuwyndo Steel (Wibisono) sebagai pembayaran awal pada tanggal 30 Oktober 2003 dan pada tanggal 31 Oktober 2003 Nurwyndo transfer ke rekening Kusnan sebesar 2 M, juga ada cash back sebesar Rp13.500.000 dari Nurwyndo ke atas nama PKIS tetapi rekening yang dimaksud bukan rekening PKIS tapi rekening Kusan” kata JB Rahardjo<br /><br /><br />JB Rahardjo menambahkan, “Dari keterangan saksi ahli mengakui tadi, memang rekening pribadi Kusnan bukan PKIS dengan alasan antara Kusnan dan Nurwyndo ada hubungan bisnis pribadi…bisnis apa? Dan jumlah cash backnya ke Kusnan sebesar Rp13.500.000.000. Lalu dimana peran Terdakwa Riang Kulup”. (Jnt)<br /></div>

Siapa “Dalang” Dibalik Kasus Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M?

#Dalam persidangan terungkap, bahwa Noerwyndo (Presiden Direktur PKIS) dan Wahab (Direktur PKIS) sudah menandatangani kontrak dengan PT. Tet...

»

Prima Zulio Rosa, Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Sidoarjo Diadili Karena Dugaan Korupsi Kredit “Fiktif” Sebesar Rp14 M

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP93VN9Y_xXKu_0c5sAHOEuf6Kdal1iHy35-BqmzFQQNGVIb9nw-5cof-Bz0QzSFlv4R6TfJItmq1QSgotpxPvQDBPtwHgwFN2dguir5Ur8jGoru235Vq41e-j5TxVxvOmVOZFhfesJsA/s1334/IMG20211129121142.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP93VN9Y_xXKu_0c5sAHOEuf6Kdal1iHy35-BqmzFQQNGVIb9nw-5cof-Bz0QzSFlv4R6TfJItmq1QSgotpxPvQDBPtwHgwFN2dguir5Ur8jGoru235Vq41e-j5TxVxvOmVOZFhfesJsA/w640-h288/IMG20211129121142.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Sidang perkara Kasus Korupsi Dana Desa (DD) dan Kredit Fiktif di Bank milik pemerintah di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur “ibarat bunga yang tumbuh menghiasai taman”<br /><br />Belum tuntas perkara Korupsi kredit fiktif di Bank milik pemerintah Provinsi Jawa Timur (BUMD/badan usaha milik daerah), yaitu Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp197 miliar, dan perkara Korupsi kredit fiktif Bank Jatim Cabang Utama Surabaya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4 miliar, kini muncul lagi kasus perkara Korupsi kredit “fiktif” di Bank BUMN (badan usaha milik negara) yakni Bank Syariah Mandiri (PT BSM) Cabang Sidoarjo pada tahun 2013 silam yang merugikan keuangan negara sebesar Rp14.004.287.140,03<br /><br />Akibatnya, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sidoarjo (Senin, 29 November 2021) menyeret Prima Zulio Rosa selaku Kepata Cabang PT Bank Syariah Mandiri (PT BSM) Kantor Cabang Sidoarjo dan Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM Kantor Cabang Sidoarjo serta Ernawan Rachman Oktavianto selaku Direktur PT. Hasta Mulya Putra kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo yang merugikan keuangan negara sebesar Rp14.004.287.140,03 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 70/LHP/XXV12/2019 tanggal 31 Desember 2019 </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9aJugZWhNGnMfYBMwMT1Nj_zeYcTkQ5E0PMw5vRDAyO9Q4hhU41c0TQZIPinsYNxxQTDnX7A9-I1mtvxC6PeyEinFBeCNJzWAOXOEDZc43MGwMzOWPTPicjpNueVEJlm3zfLW_DBFxa4/s1333/IMG20211129120939.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9aJugZWhNGnMfYBMwMT1Nj_zeYcTkQ5E0PMw5vRDAyO9Q4hhU41c0TQZIPinsYNxxQTDnX7A9-I1mtvxC6PeyEinFBeCNJzWAOXOEDZc43MGwMzOWPTPicjpNueVEJlm3zfLW_DBFxa4/w640-h288/IMG20211129120939.jpg" width="640" /></a></div>Ketiga Terdakwa ini diancam pidana penjara sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1), (atau Subsiadair Pasal 3) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Namun Ketiga Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya tidak terima atau kebertan atas surat dakwaan JPU, sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk menyampaikan Pledoi atau kebertannya pada persidangan selanjutnya<br /><br />Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Senin, 29 November 2021) adalah pembacaan Surat Dakwaan oleh JPU dari Kejari Kabupaten Sidoarjo terhada Terdakwa Prima Zulio Rosa (Firman Ari Rustaman dan Ernawan Rachman Oktavianto, masing-masing perkara terpisah) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH. MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota, yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Bambang Sunarko, SH (Sutris, SH., MH dan Erlyn Suzana Rahmawati, SH, M.Hum) yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, serta dihadiri juga oleh para Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Sidoarjo karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam dakwaannya JPU mengatakan, bahwa Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepata Cabang PT Bank Syariah Mandiri (PT BSM) Kantor Cabang Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/138KEP/DIR tanggal 03 Mei 2010 tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan, <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFdaPvOJ3h9R3ITuesx2Di7yXupbrpjTBEpz3qXRbhWxryHEof9b49NR95pjFKFgI-L7Ek21cHGgbASd2JHPZGIeQk-_1NGhLEcIdVKLwOnzI-ExAPUbStPRD8i2eeP3QNiEYS7OPC6Kg/s1330/IMG20211129121026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFdaPvOJ3h9R3ITuesx2Di7yXupbrpjTBEpz3qXRbhWxryHEof9b49NR95pjFKFgI-L7Ek21cHGgbASd2JHPZGIeQk-_1NGhLEcIdVKLwOnzI-ExAPUbStPRD8i2eeP3QNiEYS7OPC6Kg/w640-h288/IMG20211129121026.jpg" width="640" /></a></div>Pada hari dan tanggai yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo yang beralamat di Komplek Ruko Sentral Jenggolo A3, Jalan Jenggolo Nomor 9 Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, <br /><br />Bahwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM Kantor Cabang Sidoarjo dan Ernawan Rachman Oktavianto selaku Direktur PT. Hasta Mulya Putra (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), secara melawan hukum yaitu : <br /><br />1. Terdakwa Prima Zulio Rosa bersama-sama Firman Ari Rustaman bersepakat dengan Ernawan Rachman Oktavianto mewujudkan penerimaan fasilitas pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra dengan memproses permohonan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra, walaupun Surat Permohonan Pembiayaan Al-Musyarakah PT. Hasta Mulya Putra tidak memuat informasi yang lengkap antara lain; tidak memuat jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan dan jaminan pembiayaan serta bilyet deposito milik Lim Chin Hon sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra tidak didukung adanya pengikatan gadai jaminan deposito dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir. <br /><br />2. Atas persetujuan Terdakwa Prima Zulio Rosa, Firman Ari Rustaman melakukan investigasi atas Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dari Ernawan Rachman Oktavianto selaku Direktur PT. Hasta Mulya Putra tanpa trade checking dan wawancara dalam proses investigasi tidak dilakukan untuk meyakini tujuan penggunaan pembiayaan, jumlah kebutuhan, jangka waktu pembiayaan, rencana penggunaan/penarikan, rencana pelunasan, kesediaan pengikatan jaminan pembiayaan, dan keadaan keuangan calon debitur serta tidak melakukan pemeriksaan setempat/on the spot (OTS) namun membuat Laporan pemeriksaan setempat/on the spot (OTS) yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya dan hanya sebagai formalitas.<br /><br />3. Atas persetujuan Terdakwa Prima Zulio Rosa, Firman Ari Rustaman membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) atas Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dari Ernawan Rachman Oktavianto selaku Direktur PT. Hasta Mulya Putra secara tidak benar tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tetap memproses permohonan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra meskipun tidak memenuhi persyaratan, yaitu : <br /><br />a) Tidak memuat analisa kewajaran usaha PT. Hasta Mulya Putra, kebutuhan pembiayaan dan kemampuan pengembalian pembiayaan. Nilai kebutuhan pembiayaan hanya dihitung berdasarkan 9546 nilai jaminan berupa deposito. <br /><br />b) Penggunaan deposito milik Lim Chin Hor yang seharusnya sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra tidak didukung adanya konfirmasi dan/atau surat kuasa dari pemilik deposito, dimana deposito milik Lim Chin Hon tidak bisa diikat gadai karena tidak ada surat persetujuan dari Lim Chin Hon selaku pemilik deposito, dan tidak dilengkapi surat kuasa pencairan deposito atau blokir deposito (jaminan). </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzPTwqiMx6H5gMHGOH21wa6Q6dvhAGeg9v2QKaILtxKWGFe_Myu3wiMDBeq-zPfS7xfYQLAgYxmEpnVk1zSa41bZN33DInJdSlpCytL67121x-dAmm_41161hvdSNyggQMeDj8uUPK_fE/s1334/IMG20211129121142.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzPTwqiMx6H5gMHGOH21wa6Q6dvhAGeg9v2QKaILtxKWGFe_Myu3wiMDBeq-zPfS7xfYQLAgYxmEpnVk1zSa41bZN33DInJdSlpCytL67121x-dAmm_41161hvdSNyggQMeDj8uUPK_fE/w640-h288/IMG20211129121142.jpg" width="640" /></a></div>4. Atas persetujuan Terdakwa Prima Zulio Rosa, Firman Ari Rustaman memproses Addendum penambahan pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra yang tidak didukung adanya Surat permohonan dari PT. Hasta Mulya Putra serta proses investigasi, namun hanya didasarkan pada kenaikan nilai deposito milik Lim Chin Hon. <br /><br />5. Terdakwa Prima Zulio Rosa menyetujui pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra meskipun terdapat kelemahan analisis dalam NAP dan Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Ketua Komite Pembiayaan mengetahui bahwa deposito milik Lim Chin Hon sebagai jaminan pembiayaan PT. Hasta Muiya Putra tidak didukung adanya konfirmasi dan/atau surat kuasa dari pemilik deposito. <br /><br />6. Atas sepengetahuan Terdakwa Prima Zulio Rosa, Firman Ari Rustaman tidak melakukan monitoring atas adanya fasilitas pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra baik melalui kunjungan ke lokasi kegiatan usaha maupun melalui analisis laporan usaha PT. Hasta Mulya Putra. <br /><br />7. Terdakwa Prima Zulio Rosa memerintahkan Rizal Fanani selaku Manajer Operasional untuk tetap mencairkan pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra meskipun tidak ada pemenuhan persyaratan pencairan pembiayaan. <br /><br />8. Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM Kantor Cabang Sidoarjo menerima transfer dana dari Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. Hasta Mulya Putra pada periode tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggai 7 September 2015 senilai Rp557.500.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa telah menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT Hasta Mulya Putra, meskipun persyaratan dalam pengajuan fasilitas pembiayaan tidak lengkap atau tidak terpenuhi. <br /><br />Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan : <br />1. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan: <br /><br />2. SK Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit,; <br /><br />3. SE Direksi PT BSM Nomor 6/008/PEM tanggal 4 Mei 2004 tentang Revisi Pedoman Pembiayaan BAB XI Proses Pemberian Pembiayaan,; 4. SE Direksi PT BSM Nomor 9/013/PEM tanggal 8 Mei 2007 tentang Revisi Kebijakan Pembiayaan Bab II Kebijakan Pokok Pembiayaan Artikel 230: <br /><br />5. SE Direksi PT BSM Nomor 9/029/PEM tanggal 26 Juli 2007 tentang Revisi Pedoman Pembiayaan PT BSM: 6. SE Direksi PT BSM Nomor 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 tentang Revisi Manual Prosedur Perrbiayaan Bab IV Prosedur Pemberian Pembiayaan Cabang: <br /><br />7. Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT BSM tentang Code of Conduct PT BSM Nomor 4/002/DIR.KOM tanggal 26 November 2002: 8. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Nomor 15/63-03/032/SP3 tanggal 21 Agustus 2013, dan 9. Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013. <br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxZiw-hRtAYshu9afsMqKeUPtXOh6fwXOSViBID5n4tvhFI81uQ_S658rXW0LPzf0zeDreWWViMaMgTjzammS7eaVxlXdaljQ4pUsbbtrr9g8llpvUt43YliSaxwM1nTSKqEtqzKJ2_6w/s1334/IMG20211129121215.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxZiw-hRtAYshu9afsMqKeUPtXOh6fwXOSViBID5n4tvhFI81uQ_S658rXW0LPzf0zeDreWWViMaMgTjzammS7eaVxlXdaljQ4pUsbbtrr9g8llpvUt43YliSaxwM1nTSKqEtqzKJ2_6w/w640-h288/IMG20211129121215.jpg" width="640" /></a>Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Terdakwa Prima Zulio Rosa sebesar Rp557.500.000 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), memperkaya Firman Ari Rustaman sebesar Rp15.000.000 (ima belas juta rupiah) dan memperkaya Ernawan Rachman Oktavianto sebesar Rp13.431.787.140,03 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh koma nol tiga rupiah), <br /></div><br />Sehingga merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yakni merugikan Keuangan Negara sebesar Rp14.004.287.140,03 (empat belas milyar empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh koma nol tiga rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT. Hasta Mulya Putra pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo Nomor: 70/LHP/XXV12/2019 tanggal 31 Desember 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). <br /><br />Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : <br />Pada tahun 1999, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti (BSB) dari yang semula adalah Bank konversional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disingkat PT. BSM), sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 23 tanggal 8 September 1999. <br /><br />Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank indonesia (BI) melalui Surat Keputusan Gubernur BI Nomor 1/24/KEP.BI/1999 tanggal 25 Oktober 1999. Menyusul pengukuhan tersebut, PT. BSM secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999. <br /><br />Adapun komposisi pemegang saham PT. BSM selama tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah 99,9999983% milik PT. Bank Mandri (Persero) dan 0,00000017% milik PT. Mandiri Sekuritas. Adapun komposisi kepemilikan saham PT. Bank Mandiri (Persero) pada tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah 60% milik Negara Republik Indonesia dan 40% milik publik. <br /><br />Susunan pengurus PT BSM Kantor Cabang Sidoarjo tahun 2013 sampai dengan 2015 :<br />Kepala Cabang  periode 2007 s/d November 2013 adalah Prima Zulio Rosa. Periode 7 November 2013 s/d 15 September 2014 adalah Nurhadi Kussetia Budi, dan September 2014 s/d Desember 2016 adalah Jastra Purwanto. Dan Manager Pemasaran periode 1 November 2011 s/d 1 Januari 2013adalah Hadi Purwanto. Manager Operasional periode 2013 s/d Januari 2014 adalah Rizal Fanani dan periode 2014 /d Agustus 2018 adalah Wahyuni Indarti</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGSmuOIE3HqS5p72S18Q1TFlgVQBlIuoIaWu8ktvoTDkweUSXRQLfdXKQVyfQwOsfuGlUfzIV9gjupogWtL-QdsfAWSf0tPY_JRGuRAbJw6dAvLXV3-V1Y7TqrJ8binyvAhAvYaumh7oc/s1334/IMG20211129121314.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGSmuOIE3HqS5p72S18Q1TFlgVQBlIuoIaWu8ktvoTDkweUSXRQLfdXKQVyfQwOsfuGlUfzIV9gjupogWtL-QdsfAWSf0tPY_JRGuRAbJw6dAvLXV3-V1Y7TqrJ8binyvAhAvYaumh7oc/w640-h288/IMG20211129121314.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan Surat Edaran (SE) Direksi PT BSM Nomor: 7/016/PEM tanggal 17 Oktober 2005 perihal Pembiayaan Dana Berputar (PDB), PDB adalah jenis fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah (yang berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan, akad atau kerjasama tersebut bisa berupa modal dan jasa) yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah. <br /><br />Alur skema Pembiayaan Dana Berputar (PDB) adalah sebagai berikut: <br />1. Setelah akad, nasabah membuka Rekening Koran (Giro Syariah Mandiri) dan bank membuat fasilitas/rekening pembiayaan PDB sehingga terdapat dua rekening (dual account); 2. Setiap penarikan, nasabah menerbitkan Daftar Transaksi PenggunaanFasilitas PDB yang dipersyaratkan dalam akad yang berisi antara lain nomor cek/Bilyet Giro (BG)/atau Surat Perintah Bayar, tanggal penarikan, nominal, penerima tujuan penggunaan dana. <br /><br />3. Apabila nasabah bertransaksi dengan supplier dan ingin melakukan pembayaran, cukup menarik cek/BG atau alat bukti bayar lainnya; 4. Supplier melakukan penagihan ke bank; 5. Bank membayar tagihan supplier, apabila dana di rekening koran tidak cukup, sistem otomatis mendebat rekening pembiayaan ybs untuk kemudian menambah/mengkredit Rekening Koran nasabah. Selanjutnya dana dapat ditarik oleh Supplier. <br /><br />6. Sewaktu-waktu nasabah dapat melunasi pembiayaan dengan melakukan penyetoran dana melalui rekening korannya yang secara otomatis akan ditransfer ke rekening pembiayaan untuk mengurangi baki debet rekening pembiayaan. <br /><br />Pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT HMP berawal dari perkenalan antara Ernawan Rachman Oktavianto dengan Shandra Chairunnisa dan Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM Kantor Cabang Sidoarjo pada bulan Mei 2013, dimana pada saat itu, Ernawan Rachman Oktavianto meminta informasi, apakah PT. BSM KC Sidoarjo mempunyai skema pembiayaan dimana dana investor yang didepositokan dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Firman Ari Rustaman saat itu menanggapi bahwa skema pembiayaan tersebut ada dan dikenal dengan nama Mudharabah Muyakabbah On Balance Sheet (MMOB), untuk menindaklanjuti keperluan dimaksud maka Ernawan Rachman Octavianto melakukan pertemuan dengan Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM Cabang Sidoarjo di Kantor PT. BSM KC Sidoarjo. <br /><br />Selanjutnya pada bulan Mei 2013 bertempat di Hotel Sun City Sidoarjo pihak PT.BSM KC Sidoarjo yang dihadiri oleh Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo, Firman Ari Rustaman dan Rizki Ansanta masing-masing selaku Sales Assistant pada PT. BSM KC Sidoarjo melakukan pertemuan dengan Ernawan Rachman Octaviarto yang menyampaikan terkait profil usaha dari PT. HMP dan kemungkinan PT, HMP mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. BSM KC Sidoarjo dengan menggunakan deposito milik investor melalui seseorang yang bernama James Kwek, <br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIPJ2dxuTPS5dzFX89_NWsXORK2FUN-3UqvvtkwJ9Cj7LRrhMfLNFJ-R7kj7WvLxgS-xEd_XzV6KIQW8lp3qrFyENtuqS-bKTkf37jK9EPStnOg5r1Hw8ZVp016geG3H8VGxXdROGKFjE/s1333/IMG20211129121058.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIPJ2dxuTPS5dzFX89_NWsXORK2FUN-3UqvvtkwJ9Cj7LRrhMfLNFJ-R7kj7WvLxgS-xEd_XzV6KIQW8lp3qrFyENtuqS-bKTkf37jK9EPStnOg5r1Hw8ZVp016geG3H8VGxXdROGKFjE/w640-h288/IMG20211129121058.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian Terdakwa Prima Zulio Rosa meminta Ernawan Rachman Octavianto untuk dapat menghadirkan investornya. Seminggu kemudian bertempat di Lobby Hotel Sun City Sidoarjo, Ernawan Rachman Oktavianto yang datang bersama James Kwek menindaklanjuti melakukan pertemuan dengan pihak PT. BSM KC Sidoarjo yang dihadiri oleh Terdakwa Prima Zulio Rosa, Firman Ari Rustaman, Rizky Ansanta dan Sandra Chairunisa yang dalam pertemuan tersebut Ernawan Rachman Oktavianto memperkenalkan James Kwek yang sebelumnya telah bekerjasama dengan Ernawan Rachman Oktavianto dalam membantu penempatan jaminan/agunan deposito milik Lim Chin Hon untuk modal kerja, dimana James Kwek yang merupakan orang kepercayaan Lim Chin Hon selaku pemilik deposito yang dananya akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. <br /><br />Pada saat itu, James Kwek menyampaikan bahwa dana milik Lim Chin Hon yang akan ditempatkan di PT. BSM KC Sidoarjo senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan penempatan dilakukan secara bertahap. Pihak PT. BSM KC Sidoarjo, yakni Terdakwa Prima Zulio Rosa, Firman Ari Rustaman dan Rizki Ansanta menjelaskan bahwa pembiayaan dengan jaminan pihak ketiga dimungkinkan dengan menggunakan metode MMOB atau pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri. Namun pada saat itu, James Kwek menyampaikan keberatan jika deposito milik Lim Chin Hon diikat notariil. Setelah pertemuan tersebut, kemudian dilakukan pembahasan bersama di kantor PT. BSM KC Sidoarjo yang dihadiri oleh Terdakwa Prima Zulio Rosa, Firman Ari Rustaman, Sandra Chairunisa dan Rizkl Ansanta. <br /><br />Dalam pembahasan tersebut dibahas bahwa deposito yang dijadikan jaminan tetap harus diikat notarill, tetapi Terdakwa Prima Zulio Rosa menyampaikan agar jaminan berupa deposito tersebut dijadikan jaminan pendamping, sedangkan jamirian utama berupa asset dari PT. HMP. Pada tanggal 5 Agustus 2013 Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP menyerahkan Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) kepada PT. BSM KC Sidoarjo yang hanya berisi alamat PT. HMP, Akta Pendirian iPT. HMP dan tanda tangan Direktur yang disertai stempel PT. HMP, sedangkan kolom isian lain dalam SPP masih belum terisi. <br /><br />Adapun kolom isian dalam SPP yang belum terisi adalah sebagai berikut: <br />1) Permodalan dan pemilik: 2) Susunan pengurus: 3) Pembiayaan yang diminta dan dinikmati: 4) Tujuan penggunaan pembiayaan: 5) Sumber pelunasan pembiayaan: 8) Riwayat perusahaan, 7) Keterangan mengenai usaha: dan 8) Jaminan. <br /><br />Bahwa SPP yang diajukan tersebut dilengkapi dengan dokumen Akta Pendirian PT. HMP, SIUP PT. HMP, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pusat Grosir Madiun, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Laporan Keuangan PT. HMP Tahun 2010 dan RUPS PT. HMP Tahun 2013. Bahwa meskipun SPP yang diajukan oleh PT. HMP tersebut tidak memenuhi persyaratan karena tidak diisi secara lengkap, <br /><br />Namun Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo tetap meminta Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM KC Sidoarjo untuk memproses permohonan pembiayaan PT HMP. Selanjutnya Firman Ari Rustaman memproses SPP PT HMP meskipun Firman Ari Rustaman juga mengetahui SPP yang diajukan PT HMP tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak terisi secara lengkap, termasuk tujuan pembiayaan dan jumlah pembiayaan yang diminta.  </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoa7LvFVIIEvSotyb1_2UuzJtU7LXJRhtoTh6ruVqr9p32CmXHTdhdjUbr7BLm4ALh05EmoS6ro806vxORNyfWEZt23_IvjImZdwEDwREseJ9hBZ0EOlMRTTavFl7CAscReKPmAlqRmeE/s1333/IMG20211129121058.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoa7LvFVIIEvSotyb1_2UuzJtU7LXJRhtoTh6ruVqr9p32CmXHTdhdjUbr7BLm4ALh05EmoS6ro806vxORNyfWEZt23_IvjImZdwEDwREseJ9hBZ0EOlMRTTavFl7CAscReKPmAlqRmeE/w640-h288/IMG20211129121058.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM KC Sidoarjo melakukan investigasi atas SPP yang diajukan meliputi : <br /><br />1) Wawancara <br />Sesuai dengan Berita Acara Wawancara tanggal 23 Agustus 2013, Firman Ari Rustaman telah melakukan wawancara kepada Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP, Dalam berita acara tersebut dituangkan hal-hal sebagai berikut: <br /><br />a) Pengalaman usaha PT. HIMP,; b) Proyek yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan PT. HMP, dan c) Jaminan berupa deposito yang akan diserahkan kepada PT. BSM. <br /><br />Bahwa dalam Berita Acara Wawancara tersebut tidak terdapat rincian tentang informasi umum, permohonan nasabah, keadaan keuangan, dan jaminan, dengan rincian sebagai berikut: <br /><br />a) Informasi umum tidak memuat keterangan tentang usaha/proyek yang, meliputi: proses produksi/pola usaha, bahan baku dan syarat pembelian, peralatan produksi dan kapasitasnya, pemasaran dan syarat penjualan, volume penjualan tiap bulan, serta tenaga kerja: <br /><br />b) Tidak terdapat hasil wawancara terkait permohonan pembiayaan dari PT. HMP yang meliputi tujuan penggunaan, jumlah, jangka waktu dan rencana penggunaan/penarikan serta rencana pelunasan pembiayaan: <br /><br />c) Tidak terdapat hasil wawancara terkait keadaan keuangan PT. HMP untuk beberapa periode dan perkembangannya, dimana Ernawan Rachman Octavianto selaku Diretur PT, HMP hanya menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2010 saja, sehingga tidak diperoleh gambaran yang wajar atas kondisi keuangan dan kegiatan usaha PT. HMP: <br /><br />d) Tidak terdapat hasil wawancara mengenai kesediaan Lim Chin Hon untuk mengikatkan depositonya sebagai agunan untuk pembiayaan PT. HMP. Bahwa Terdakwa Prima Zulio Rosa bersama-sama Firman Ari Rustaman pada saat menemui Lim Chin Hon di kantornya di Cikarang, tidak pernah menyampaikan dan/atau tidak pernah meminta konfirmasi secara tertulis dari Lim Chin Hon mengenai kesediaan depositonya dijadikan sebagai agunan untuk fasilitas pembiayaan PT. HMP. <br /><br />2) Pemeriksaan setempat atau on the spot (OTS) <br />Laporan Pemeriksaan Setempat (OTS) yang ditandatangani oleh Terdakwa Prima Zulio Rosa bersama-sama dengan Firman Ari Rustaman pada tanggal 13 Agustus 2013 bersifat proforma dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dulam laporan tersebut dijelaskan bahwa pemeriksaan setempat dilakukan terkait dengan proyek Pusat Grosir Madiun, sementara pada faktanya saat itu ruko Pusat Grosir Madiun telah selesai pembangunannya dengan menggunakan pembiayaan dari Bank Muamalat Cabang Madiun. <br /><br />Selain itu, Terdakwa Prima Zulio Rosa bersama-sama dengan Firman Ari Rustaman tidak mengisi kotom-kolom dalam Laporan Pemeriksaan Setempat tersebut, yang meliputi hasil pemeriksaan administratif, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan prestasi proyek. 3) Trade Cheking <br /><br />Bahwa Firman Ari Rustaman tidak melakukan trade checking atas permohonan pembiayaan PT. HMP yang diajukan oleh Ernawan Rachman Octavianto, padahal trade checking adalah upaya pengumpulan informasi mengenai usaha nasabah kepada pihak luar selain bank meliputi supplier, pembeli, perusahaan sejenis, dan instansi pemerintah. <br /><br />Setelah Firman Ari Rustaman melakukan wawancara kepada Ernawan Rachman Octavianto dan melakukan pemeriksaan setempat (OTS) serta frade checking terkait dengan SPP dari PT. HMP, selanjutnya Firman Ari Rustaman melakukan analisa pembiayaan yang disusun dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP) PT. HMP, sebagaimana tertuang dalam NAP Nomor: 15/63-2/032 tanggai 20 Agustus 2013. <br /><br />Pada tanggal 21 Agustus 2013 Terdakwa Prima Zulio Rosa bersama-sama Firman Ari Rustaman, Shandra Chairunisa dan James Kwek menemui Lim Chin Hon di kantornya di Lippo Cikarang Bekasi untuk memproses pembukaan rekening tabungan dan deposito atas nama Lim Chin Hon. Bahwa dana yang ditempatkan oleh Lim Chin Hon dalam bentuk deposito di PT. BSM KC Sidoarjo awalnya adalah senilai Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX2LNkbXBev31xRVCduKaOfAF4mVIOf-AdsBmfJvU1vVlxMCIVo4jiyjuwGbWShIvT0AeE8etRiFh7vGJRmRMPhTxCn6inALeZnhhj75qrAqoWVGnjsYK92BsxMlqSAf39ybiGcaLHvGQ/s1333/IMG20211129121118.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX2LNkbXBev31xRVCduKaOfAF4mVIOf-AdsBmfJvU1vVlxMCIVo4jiyjuwGbWShIvT0AeE8etRiFh7vGJRmRMPhTxCn6inALeZnhhj75qrAqoWVGnjsYK92BsxMlqSAf39ybiGcaLHvGQ/w640-h288/IMG20211129121118.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Nota Analisa Pembiayaan (NAP) seharusnya disusun dalam rangka untuk memperoleh keyakinan bank atas kehendak dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank secara taat dan tertib, namun Firman Ari Rustaman membuat NAP atas permohonan pembiayaan PT. HMP dengan tidak memperhatikan prinsip kehatihatian, dimana dalam analisis pada NAP disebutkan hal-hal sebagai berikut : <br /><br />a. Dalam NAP dinyatakan bahwa PT. HMP mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima rarus juta rupiah) dengan skema Pembiayaan Dana Berputar (PDB) selama 1 (satu) tahun, sementara faktanya dalam Surat Permohonan Pembiayaan PT. HMP, Berita Acara Wawancara dan Laporan Pemeriksaan Setempat sama sekali tidak terdapat jumlah dan jangka Waktu permohonan pembiayaan yang diajukan oleh PT. HMP. Bahwa analisa skema Pembiayaan Dana Berputar (PDB) selama 1 (satu) tahun dan jumlah permohonan pembiayaan dalam NAP tersebut dihitung oleh Firman Ari Rustaman berdasarkan permintaan dari Terdakwa Prima Zulio Rosa yaitu sebesar 95% dari nilai deposito yang ditempatkan: <br /><br />b. Dalam NAP dinyatakan bahwa jaminan pembiayaan meliputi Cash Collateral 100% dana dari Lim Chin Hon yang akan disimpan dalam bentuk bilyet deposito berjangka BSM senilai Rp8.000.010.000 (delapan miliar rupiah) dan 20 (dua puluh) Sertifikat SHGB Ruko Pusat Grosir Madiun atas nama PT. HMP, namun faktanya Terdakwa Prima Zulio Rosa bersama-sama dengan Firman Ari Rustaman saat menemui Lim Chin Hon di kantornya di Cikarang, tidak pernah menyampaikan atau tidak pernah meminta konfirmasi secara tertulis dari Lim Chin Hon mengenai kesediaan depositonya untuk dijadikan sebagai agunan pada fasilitas pembiayaan PT. HMP. <br /><br />c. Dalam NAP, pada analisa aspek karakter disebutkan bahwa telah dilakukan investigasi melalui irade checking, namun faktanya Firman Ari Rustaman selaku pihak yang menyusun dan mengusulkan NAP tidak pemah melakukan trade checking, melainkan Firman Ari Rustaman memasukkan frade checking pada NAP untuk fasilitas pembiayaan PT. HMP hanya dengan menyalin isi dari NAP lain. <br /><br />d. Analisis aspek pemasaran dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan nasabah memasarkan produk/hasil usahanya, baik disaat ini maupun dimasa yang akan datang. Analisis aspek pemasarar dalam NAP menyebutkan antara lain PT. HMP memiliki strategi pemasaran ruko dan perumahan dengan memperluas penjualannya ke luar wilayah Madiun, yaitu ke wilayah Surabaya dan Malang Sementara pada faktanya di dalam SPP, Berita Acara Wawancara, dan Laporan Pemeriksaan Setempat, sama sekali tidak menyebutkan tentang kondisi pemasaran PT. HMP, baik jasa yang diberikan, pasar yang dituju, kondisi pasar, maupun strategi pemasarannya, <br /><br />e. Analisis aspek keuangan yang disusun oleh Firman Ari Rustaman dalam NAP tidak mencakup analisis kewajaran rencana produksi dan penjualan sebagai salah satu indikator untuk menilai kewajaran rencana usaha PT. HMP. Selain itu analisis yang dilakukan tidak meliputi data-data dan rasio terkait dengan Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang diterima oleh PT. BSM KC Sidoarjo adalah Laporan Keuangan Audited PT. HMP per 31 Desember 2010, bukan Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2012 (dua tahun terakhir), sehingga Laporan Keuangan PT. HMP tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis laporan keuangan oleh PT. BSM KC Sidoarjo: <br /><br />f. Dalam NAP, pada analisa aspek jaminan disebutkan bahwa Jaminan yang akan digunakan oleh PT HMP adalah berupa deposito milik Lim Chin Hon sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah). Nilai likuidasi untuk jaminan berupa deposito adalah 95% sehingga jaminan masih mencukupi untuk usulan pembiayaan sebesar Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtiI7FxRuKt58K6YrfnI5AffmOT5afav5PFzRy1qsYkGIFIQc_67eW5oz5EnmJ3LWfa132hDv_o_O40NrshHDH39EyFrY7uiU16RJ7OEoCyISII_zXAJ37YVNEkv6SNgigL6XHIW2GPc0/s1333/IMG20211129121405.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtiI7FxRuKt58K6YrfnI5AffmOT5afav5PFzRy1qsYkGIFIQc_67eW5oz5EnmJ3LWfa132hDv_o_O40NrshHDH39EyFrY7uiU16RJ7OEoCyISII_zXAJ37YVNEkv6SNgigL6XHIW2GPc0/w640-h288/IMG20211129121405.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara pada faktanya, di dalam SPP, Berita Acara Wawancara, dan Laporan Pemeriksaan Setempat, sama sekali tidak terdapat keterangan mengenai kesediaan Lim Chin Hon untuk memberikan deposito miliknya sebagai jaminan pembiayaan kepada PT. HMP. <br /><br />Bahwa Nota Analisa Pembiayaan (NAP)  Nomor 15/63-2/032 tanggal 20 Agustus 2013 yang disusun dan ditandatangani oleh Firman Ari Rustaman tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Komite Peinbiayaan untuk dilakukan reviuw, dimana Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo bertindak sebagai Ketua Komite Pembiayaan. <br /><br />Terhadap NAP Nomor 15/63-2/032, tanggal 20 Agustus 2013 yang diajukan tersebut, Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan menyetujui pembiayaan kepada PT. HMP meskipun mengetahui bahwa NAP disusun secara tidak benar dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian serta Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Ketua Komite Pembiayaan mengetahui bahwa deposito milik Lim Chin Hon yang tercantum sebagai jaminan pembiayaan PT. HMP tidak didukung dengan adanya konfirmasi kesediaan Lim Chin Hon untuk memberikan deposito miliknya sebagai jaminan pembiayaan kepada PT HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari Lim Chin Hon <br /><br />Bahwa hasil dari persetujuan Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT BSM KC Sidoarjo yang bertindak sebagai Ketua Komite Pembiayaan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor: 15/63-03/032/SP3 tanggal 21 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo dan Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT HMP. <br /><br />Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2013 dilakukan penandatanganan Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013 antara Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo dengan Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP untuk pemberian fasilitas pembiayaan senilai Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan kepada PT. HMP yang akan digunakan untuk membiayai usaha modal kerja pengerjaan proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kota Madiun dengan jaminan berupa :  <br />a) Tiga bilyet deposito masing-masing senilai Rp2 000.000.000,00 (dua miliar rupiah): <br />b) Dua bilyet deposito masing-masing senilai Rp1.000.000.0190,0) (satu miliar rupiah): <br />c) Dua Puluh Sertifikat SHGB Ruko a.n. PT HMP: </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0Fu3e98z_0pMAJBCqpq4_EUHTpKDMOzEWzysuWBvwAtQdpCeqoVb_YocIeZU6M_whIgRutpryNQetl58JdmU8kdMXPd1vuObmFK6zYPwe7Cm_g50DqyTFTmk50kguL4uncQalb5AKvqY/s1366/IMG20211129121425.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0Fu3e98z_0pMAJBCqpq4_EUHTpKDMOzEWzysuWBvwAtQdpCeqoVb_YocIeZU6M_whIgRutpryNQetl58JdmU8kdMXPd1vuObmFK6zYPwe7Cm_g50DqyTFTmk50kguL4uncQalb5AKvqY/w640-h288/IMG20211129121425.jpg" width="640" /></a></div>Pada akad pembiayaan tidak disebutkan nama pemilik deposito beserta nomor bilyet depositonya. <br /><br />Terhadap Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013 tersebut maka sesuai kesepakatan Ernawan Rachman Octawianto selaku Direktur PT. HMP dengan Terdakwa Prima Zulio Rosa dan Firman Ari Rustaman untuk melakukan Addendum Perjanjian Al-Musyarakah, kemudian PT. BSM KC Sidoarjo membuat 2 (dua) kali Addendum, Pertama Perjanjian AlMusyarakah dengan PT HMP yaitu Addendum Perjanjian Al-Musyarakah Nomor 15/52/032/AKAD tanggal 3 September 2013 dan Addendum Kedua Perjanjian AlMusyarakah Nomor 15/64/032/AKAD tanggal 4 Oktober 2013. <br /><br />Addendum Pertama Perjanjian Al-Musyarakah Nomor: 15/52/032/AKAD tanggal 3 September 2013 tersebut telah disepakati pemberian fasilitas pembiayaan senilai Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan kepada PT HMP yang akan digunakan untuk membiayai usaha modal kerja pengerjaan proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kota Madiun dengan dengan tambahan jaminan berupa 1 (satu) bilyet Deposito senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). <br /><br />Sedangkan pada Addendum Kedua Perjanjian Al-Musyarakah Nomor 15/64/032/AKAD tanggal 4 Oktober 2013 tersebut telah disepakati pemberian fasilitas pembiayaan senilai Rp14.250.000.000,U0 (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau jatuh tempo pada tanggal 3 Oktober 2014 kepada PT HMP yang akan digunakan untuk membiayai usaha modal kerja pengerjaan proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kota Madiun dengan dengan tambahan jaminan berupa 2 (dua) bilyet Deposito mas ngmasing senilai Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan 1 (satu) bilyet Deposito senilai Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). <br /><br />Ternyata kedua Addendum Perjanjian Al-Musyarakah yang menambah fasilitas pembiayaan kepada PT. HMP tersebut dibuat tanpa adanya Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dari PT. HMP terkait pengajuan penambahan fasilitas dan tanpa dilakukan proses investigasi kembali yang meliputi pemeriksaan setempat (OTS), wawancara dan trade/market checking serta deposito milik Lim Chin Hon yang tercantum sebagai tambahan jaminan pembiayaan PT. HMP tidak didukung dengan adanya konfirmasi kesediaan Lim Chin Hon untuk memberikan deposito miliknya sebagai tambahan jaminan pembiayaan kepada PT. HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari Lim Chin Hon. <br /><br />Terdakwa Prima Zulio Rosa meminta Firman Ari Rustaman untuk tetap memproses penambahan fasilitas tersebut dengan membuat NAP Nomor: 15/69-2/032 tanggal 20 Agustus 2013 dan Nomor: 15/81-2/032 tanggal 3 Oktober 2013, meskipun tanpa ada SPP dari PT. HMP dan proses investigasi kembali terkait penyusunan NAP tersebut serta deposito milik Lim Chin Hon yang tercantum sebagai tambahan jaminan pembiayaan PT. HMP tidak didukung dengan adanya konfirmasi kesediaan Lim Chin Hon untuk memberikan deposito miliknya sebagai tambahan jaminan pembiayaan kepada PT HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari Lim Chin Hon. </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiif0WVvfsYoSLgQLvf1toZNN7p7SdXh2qSXPaVXRZvfnj5eewEu-0irRujfbvUOKS-S6tAoHzfDCIFoypBIcYlwz8wYab19RIJQDm31Xk5gD-0PSOqDJgUSiXRR2LYvqM74H_Om2mmEyE/s1330/IMG20211129121026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiif0WVvfsYoSLgQLvf1toZNN7p7SdXh2qSXPaVXRZvfnj5eewEu-0irRujfbvUOKS-S6tAoHzfDCIFoypBIcYlwz8wYab19RIJQDm31Xk5gD-0PSOqDJgUSiXRR2LYvqM74H_Om2mmEyE/w640-h288/IMG20211129121026.jpg" width="640" /></a></div>Pemberian penambahan fasilitas pembiayaan kepada PT. HMP tersebut dilakukan dengan cara menyesuaikan penambahan penempatan deposito Lim Chin Hon pada PT. BSM KC Sidoarjo yang dijadikan agunan dan tidak berdasarkan perhitungan kebutuhan pembiayaan. Adapun penambahan deposito Lim Chin !lon di PT BSM KC Sidoarjo yang digunakan sebagai tambahan jaminan pembiayaan kepada PT HMP yang ternyata tidak bisa diikat gadai karena tidak ada surat persetujuan dari Lim Chin Hon selaku pemilik deposito dan tidak dilengkapi surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari Lim Chin Hon <br /><br />Bahwa NAP Nomor: 15/69-2/032 tanggal 30 Agustus 2013 dan Nomor: 15/81-2/032 tanggal 3 Oktober 2013 tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo yang bertindak sebagai Ketua Komite Pembiayaan meskipun mengetahui bahwa NAP disusun secara tidak benar dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian serta Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Ketua Komite Pembiayaan mengetahui bahwa tambahan deposito milik Lim Chin Hon yang tercantum sebagai tambahan jaminan pembiayaan PT. HMP tidak didukung dengan adanya konfirmasi kesediaan Lim Chin Hon untuk memberikan deposito miliknya sebagai tambahan jaminan pembiayaan kepada PT. HMP dan tidak ada surat kuasa pencairan deposito atau blokir dari Lim Chin Hon. <br /><br />Sesuai dengan Pedoman dan Penghimpunan Dana dinyatakan bahwa apabila deposito dijadikan sebagai jaminan pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri, maka deposito tersebut harus dilakukan pemblokiran pada sistem AS/400 serta Bilyet Deposito asli harus dibubuhi stempel 'DIJAMINKAN" pada halaman depan dan diberi tanggal serta paraf Manajer Operasi sebagai bukti bahwa deposito tersebut merupakan jaminan pembiayaan yang tidak dapat dicairkan tanpa persetujuan Komite Pembiayaan, namun pada kenyataannya terhadap bilyet-bilyet Deposito atas nama Lim Chin Hon tidak distempel “DIJAMINKAN" serta tidak diblokir. <br /><br />Bahwa salah satu persyaratan pencairan berdasarkan Akad Pembiayaan AlMusyarakah Nomor: 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013 beserta addendumnya adalah menyerahkan seluruh dokumen nasabah termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan. Sedangkan persyaratan pencairan berdasarkan SP3, diantaranya adalah telah menyerahkan bukti pengikatan gadai atau minimal covernote dari notaris sebagai tanda bukti telah dilakukan pengikatan gadai untuk pembiayaan dan jaminan. <br /><br />Selanjutnya Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP telah mengajukan Surat Permohonan Realisasi Pembayaran (SPRP) kepada PT. BSM KC Sidoarjo sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: 1. Tahap | tanggal 23 Agustus 2013 dengan nilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), 2. Tahap Il tanggal 3 September 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah): dan 3. Tahap III tanggal 4 Oktober 2013 dengan nilai Rp4.750.000 000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). <br /><br />Bahwa dalam ketiga SPRP yang ditandatangani oleh Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP tersebut menyatakan telah menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada bank sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, padahal faktanya pada saat Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP mengajukan permohonan pencairan pembiayaan, terdapat persyaratan pencairan yang tidak terpenuhi, yakni tidak terdapat Pengikatan Jaminan Utama berupa Deposito atas nama Lim Chin Hon, tidak terdapat Surat Kuasa Pencairan Deposito dari Lim Chin Hon selaku pemilik Deposito, dan untuk pencairan tahap I tidak ada penyerahan SHGB 20 (dua puluh) ruko atas nama PT. HMP yang dijadikan jaminan tambahan, </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH60p8tJc712zzrBAgaaRnTT6THg0pKUSjGHtEjEoB_U62lRA0bywpotrz5LPx3r0Bz3fhe2srTWtBxMWIy-qGFsbvai610jpzKBNM05tUyKuUcLFenI3WnOQpB-udy0QkdN2rAQVX0e8/s1333/IMG20211129120939.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH60p8tJc712zzrBAgaaRnTT6THg0pKUSjGHtEjEoB_U62lRA0bywpotrz5LPx3r0Bz3fhe2srTWtBxMWIy-qGFsbvai610jpzKBNM05tUyKuUcLFenI3WnOQpB-udy0QkdN2rAQVX0e8/w640-h288/IMG20211129120939.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan untuk pencairan tahap II dan tahap !II telah ada penyerahan SHGB 20 (dua puluh) ruko tersebut namun SHGB tersebut ternyata tidak diikat hak tanggungan: Bahwa meskipun Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo dan Firman Ari Rustaman mengetahui adanya persyaratan pencairan pembiayaan yang tidak terpenuhi, namun Teidakwa Prima Zulio Rosa tetap memerintahkan Rizal Fanani selaku Operational Manager PT. BSM KC Sidoarjo untuk memproses pencairan pembiayaan kepada PT. HMP yang diajukan oleh Ernawan Rachman Octavianto, dimana pada pencairan pertama tanggal 23 Agustus 2013, Terdakwa Prima Zulio Rosa memerintahkan agar tetap memproses pencairan pembiayaan PT. HMF dan untuk kekurangan persyaratan agar diperoleh kemudian. <br /><br />Kemudian pada tanggal 3 September 2013, Terdakwa Prima Zulio Rosa menyampaikan untuk segera mencairkan fop up pembiayaan yang kedua meskipun pada saat itu Rizal Fanani menyampaikan persyaratan pencairan pertama belum dipenuhi, akan tetapi Terdakwa Prima Zulio Rosa menyampaikan agar dicairkan saja <br /><br />Deposito asli harus dibubuhi stempel ' DIJAMINKAN" pada halaman depan dan diberi tanggal serta paraf Manajer Operasi sebagai bukti bahwa deposito tersebut merupakan jaminan pembiayaan yang tidak dapat dicairkan tanpa persetujuan Komite Pembiayaan, namun pada kenyataannya terhadap bilyet-bilyet Deposito atas nama Lim Chin Hon tidak distempel “DIJAMINKAN" serta tidak diblokir. <br /><br />Bahwa salah satu persyaratan pencairan berdasarkan Akad Pembiayaan AlMusyarakah Nomor: 15/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013 beserta addendumnya adalah menyerahkan seluruh dokumen nasabah termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan. Sedangkan persyaratan pencairan berdasarkan SP3, diantaranya adalah telah menyerahkan bukti pengikatan gadai atau minimal covemote dari notaris sebagai tanda bukti telah dilakukan pengikatan gadai untuk pembiayaan dan jaminan. <br /><br />Selanjutnya Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP telah mengajukan Surat Permohonan Realisasi Pembayaran (SPRP) kepada PT. BSM KC Sidoarjo sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: 1. Tahap I tanggal 23 Agustus 2013 dengan nilai Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah): 2. Tahap II tanggal 3 September 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah), dan 3. Tahap III tanggal 4 Oktober 2013 dengan nilai Rp4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). <br /><br />Dalam ketiga SPRP yang ditandatangani oleh Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP tersebut menyatakan telah menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada bank sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, <br /><br />Padahal faktanya pada saat Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP mengajukan permohonan pencairan pembiayaan, terdapat persyaratan pencairan yang tidak terpenuhi, yakni tidak terdapat Pengikatan Jaminan Utama berupa Deposito atas nama Lim Chin Hon, tidak terdapat Surat Kuasa Pencairan Deposito dari Lim Chin Hon selaku pemilik Deposito, dan untuk pencairan tahap I tidak ada penyerahan SHGB 20 (dua puluh) ruko atas nama PT. HMP yang dijadikan jaminan tambahan, sedangkan untuk pencairan tahap II dan tahap III telah ada penyerahan SHGB 20 (dua puluh) ruko tersebut namun SHGB tersebut ternyata tidak diikat hak tanggungan: </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy3F6nlIoxoTVHsy-e66Iv-ToXtV00J133Urqf-IbrjoJS6bTlN9wCP6lzLBQcepGRXzsWBPaoBzjChBCO5WlSKsq9VsBPyEkHW5Or468yPDBXgIhAsKXvr1QGcPb93zcRikZWH1lKAEU/s1333/IMG20211129121058.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy3F6nlIoxoTVHsy-e66Iv-ToXtV00J133Urqf-IbrjoJS6bTlN9wCP6lzLBQcepGRXzsWBPaoBzjChBCO5WlSKsq9VsBPyEkHW5Or468yPDBXgIhAsKXvr1QGcPb93zcRikZWH1lKAEU/w640-h288/IMG20211129121058.jpg" width="640" /></a></div>Meskipun Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo dan Firman Ari Rustaman mengetahui adanya persyaratan pencairan pembiayaan yang tidak terpenuhi, namun Teidakwa Prima Zulio Rosa tetap memerintahkan Rizal Fanani selaku Operational Manager PT. BSM KC Sidoarjo untuk memproses pencairan pembiayaan kepada PT. HMP yang diajukan oleh Ernawan Rachman Octavianto, <br /><br />Dimana pada pencairan pertama tanggal 23 Agustus 2013, Terdakwa Prima Zulio Rosa memerintahkan agar tetap memproses pencairan pembiayaan PT. HMF dan untuk kekurangan persyaratan agar diperoleh kemudian. Kemudian pada tanggal 3 September 2013, Terdakwa Prima Zulio Rosa menyampaikan untuk segera mencairkan top up pembiayaan yang kedua meskipun pada saat itu Rizal Fanani menyampaikan persyaratan pencairan pertama belum dipenuhi, <br /><br />Akan tetapi Terdakwa Prima Zulio Rosa menyampaikan agar dicairkan saja dan untuk kekurangan persyaratannya agar sekalian diperoleh kemudian sekaligus dengan persyaratan pencairan tanggal 23 Agustus 2013. Selanjutnya untuk mencairan ketiga pada tanggal 4 Oktober 2013, Terdakwa Prima Zulio Rosa nemerintahkan untuk mencairkan top up pembiayaan ketiga PT. HMP meskipun ada saat itu Rizal Fanani menyatakan keberatan karena persyaratan pencairan sejak awal belum dipenuhi. <br /><br />Atas keberatan dari Rizal Fanani tersebut, Terdakwa Prima Zulio Rosa menyampaikan bahwa, “Bagian marketing sudah memberikanbanyak keuntungan untuk BSM Sidoarjo dan kalian tinggal mencairkan saja”. <br /><br />Atas perintah Terdakwa Prima Zulio Rosa untuk memproses pengajuan pencairan pembiayaan dari PT. HMP tersebut, maka selanjutnya untuk administrasi pencairan pembiayaan dibuatkan dokumen sebagai berikut : 1. Memorandum Nomor: CF/VII/1618 tanggal 23 Agustus 2013 perihal Pencairan Pembiayaan Musyarakah cash collateral PT. HMP (untuk pencairan tahap I),; 2. Memorandum Nomor: CF/1X/1618 tanggal 3 September 2013 perihal Pencairan Pembiayaan Musyarakah Top Up cash collaterai PT HMP (untuk pencairan tahap II): dan 3. Memorandum Nomor: CF/X/1704 tanggal 4 Oktober 2013 perihal Pencairan Pembiayaan Musyarakah Top Up cash collateral PT HMP (untuk pencairan tahap III), <br /><br />Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Sidoarjo setelah menerima Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan (DPRP) dari Rizal Fanani selaku Operational Manager PT. BSM KC Sidoarjo, kemudian Terdakwa Prima Zulio Rosa melakukan pengecekan dan memutuskan untuk menyetujui permohonan pencairan pembiayaan tersebut. <br /><br />Seharusnya fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada PT. HMP adalah untuk pembiayaan modal kerja dengan skema Pembiayaan Dana Berputar (PDB), yakni jenis fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-wektu berdasarkan kebutuhan riil nasabah. <br /><br />Berdasarkan SE Nomor: 7/016/PEM tanggal 17 Oktober 2005, setiap penarikan dana, nasabah diwajibkan menerbitkan Daftar Transaksi Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Dana Berputar yang dipersyaratkan dalam akad. Isi dari daftar tersebut antara lain: nomor cek/BG/atau surat perintah bayar, tanggal penarikan, nominal, penerima, tujuan penggunaan dana. Namun, pada akad Al-Musyarakah antara PT. BSM KC. Sidoarjo dengan PT. HMP tidak mencantumkan persyaratan tersebut. </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1SA-3ySMIy48PYXwidagyBNMZtQarLZZHlzqncwUFFPJlBx8Ydh_pU4ObDs8GllF9U9GHteZBsapYkatyzyKniXK3NjH4vodOYmFIhSiMoPn9d-RxDE0KsIKJux7Kztw29i0NKT7dNH0/s1334/IMG20211129121142.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1SA-3ySMIy48PYXwidagyBNMZtQarLZZHlzqncwUFFPJlBx8Ydh_pU4ObDs8GllF9U9GHteZBsapYkatyzyKniXK3NjH4vodOYmFIhSiMoPn9d-RxDE0KsIKJux7Kztw29i0NKT7dNH0/w640-h288/IMG20211129121142.jpg" width="640" /></a></div>Tujuan dari Pembiayaan PT. HMP yang tercantum di dalam Akad Pembiayaan AlMusyarakah Nomor: 15/49/032JA/KAD tanggal 23 Agustus 2013 beserta Addendumnya adalah untuk membiayai usaha Modal Kerja proyek pembangunan ruko dan perumahan di Kotamadya Madiun, sedangkan pada faktanya saat itu Ruko Pusat Grosir Madiun telah selesai pembangunannya dengan menggunakan pembiayaan dari Bank Muamalat Cabang Madiun. <br /><br />Bahwa Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP telah melakukan beberapa kali penarikan dana pembiayaan. Berdasarkan mutasi Rekening Giro PT. HMP Nomor 7770088822, terdapat penarikan-penarikan dalam bentuk cek dan RTGS yang dilakukan setelah pencairan pembiayaan dalam rekening pembiayaan<br /><br />Terhadap penggunaan masing-masing tahap pencairan fasilitas pembiayaan tersebut, ternyata PT. HMP tidak pernah membuat pembukuan atas penggunaan dana pencairan tersebut, meskipun dalam akad pembiayaan, PT. HMP berkewajiban untuk mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas pembiayaan secara benar dalam pembukuan tersendiri. Selain itu, atas dana fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PT. HMP, ternyata dana yang digunakan oleh Ernawan Rachman Octavianto untuk pembangunan perumahan hanya sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), yaitu untuk pembangunan ruko dan perumahan di Wilayah Caruban Madiun, sedangkan sisanya digunakan untuk usaha pengeboran minyak milik Ernawan Rachman Octavianto di Wonocolo:<br /><br />Bahwa proyek yang dijadikan sebagai underlying persetujuan fasilitas pembiayaan ternyata telah ada sejak tahun 2012 (sebelum pengajuan pembiayaan ke PT. BSM KC Sidoarjo), seperti proyek pembangunan 48 (empat puluh delapan) unit ruko di Pusat Grosir Madiuri dan pembangunan perumahan Rawa Bhakti Residence Madiun yang telah selesai pembangunannya pada tahun 2012, sedangkan untuk proyek pembangunan perumahan Bumi Citra Legacy Madiun telah selesai pembangunannya pada tahun 2011:<br /><br />Dalam periode tahun 2014 sampai dengan 2015 atas disetujuinya pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. HMP, meskipun persyaratan dalam pengajuan fasilitas pembiayaan tidak lengkap atau tidak terpenuhi, <br /><br />Namun Terdakwa Prima Zulio Rosa bersama-sama Firman Ari Rustaman juga menerima sejumlah uang dari Ernawan Rachman Octavianto yaitu; Firman Ari Rustaman menerima uang dengan cara transfer sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 14 November 2014 dan Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala PT. BSM KC Sidoarjo pada periode tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2015 menerima uang dengan cara transfer dengan jumlah total sebesar Rp557.500.000 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). <br /><br />Atas pemberian fasilitas pembiayaan dari PT. BSM KG Sidoarjo kepada PT. HMP tersebut, seharusnya dilakukan monitoring kegiatan usaha oleh pihak PT. BSM KC Sidoarjo dengan cara melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha nasabah, namun Terdakwa Prima Zulio Rosa mengetahui bahwa Firman Ari Rustaman tidak pernah melakukan moniforing pembiayaan PT. HMP baik melalui kunjungan ke lokasi usaha maupun melalui analisis laporan usaha PT. HMP. <br /><br />Sementara itu, Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP juga tidak membuat pembukuan atas usahanya dan tidak pernah menyampaikan pembukuan usahanya kepada PT. BSM KC Sidoarjo: <br /><br />Sesuai dengan Addendum Akad Pembiayaan Al-Musyarakah antara PT BSM KC Sidoarjo dengan PT HMP Nomor 15/64/032/Akad, jangka waktu perjanjian pembiayaan adalah selama 12 (dua belas) bulan atau terakhir tanggal 3 Oktober 2014, </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhapy5MoOKRF4cMAyj7RRqKCoFekVFeAuW8o5xXayy7ie3LxpeCeearqo1tpnKzvVxM4CwbHm_DC8CRfaPQGEGJEkVruoWXRHlQ3n8to92tPqDTkY4yWVUm_nB8no3Zd5BQt1_V1f_pzEM/s1330/IMG20211129121303.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhapy5MoOKRF4cMAyj7RRqKCoFekVFeAuW8o5xXayy7ie3LxpeCeearqo1tpnKzvVxM4CwbHm_DC8CRfaPQGEGJEkVruoWXRHlQ3n8to92tPqDTkY4yWVUm_nB8no3Zd5BQt1_V1f_pzEM/w640-h288/IMG20211129121303.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan Pasal 6 Akad Perjanjian tersebut, PT. HMP berkewajiban mengembalikan kepada bank seluruh pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak bank sampai lunas sesuai nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan dalam akad pembiayaan. Namun, sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014 yakni tanggal jatuh tempo, PT. HMP belum dapat mengembalikan pokok pembiayaan, dan status kolektabilitasnya turun menjadi kolektabilitas 3 pada tanggal 30 November 2014, dan dinyatakan kolektabilitas 5 atau macet pada tanggal 28 Februari 2015: <br /><br />Meskipun pembiayaan PT. HMP belum lunas, ternyata pada tanggal 21 Juli 2014, dokumen 15 (lima belas) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. HMP dan tidak ada pengikatan agunannya yang menjadi agunan pembiayaan PT. HMP telah diserahkan kepada PT. HMP sebelum pembiayaan tersebut lunas, dimana Terdakwa Prima Zulio Rosa telah meminta Muhardi Triwardoyo selaku General Support Assistant PT. BSM KC Sidoarjo dan Wahyu Indarti selaku Operational Manager PT. BSM KC Sidoarjo untuk menyerahkan 15 (lima belas) SHGB yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan PT. HMP kepada Firman Ari Rustaman, dengan alasan jaminan merupakan moral obligation dan ada pembeli yang akan membeli jaminan tersebut yang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk pelunasan pembiayaan atas nama PT. Hasta Mulya Putra, <br /><br />Yang kemudian Muhardi Triwardoyo selaku General Support Assistant PT, BSM KC Sidoarjo dan Wahyu Indarti selaku Operational Manager PT. BSM KC Sidoarjo menyerahkan 15 (lima belas) SHGB yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan PT. HMP melalui Firman Ari Rustaman, kemudian Firman Ari Rustaman menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Terdakwa Prima Zulio Rosa untuk selanjutnya diserahkan kepada Ernawan Rachman Octavianto <br /><br />Sedangkan terhadap deposito milik Lim Chin Hon yang seharusnya dijadikan sebagai jaminan pembiayaan PT HMP, ketika akan dilakukan upaya eksekusi jaminan pembiayaan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan jaminan deposito tersebut tidak dilakukan pengikatan gadai, maka Mugiyarto Soeryo selaku Kepala Bagian Restrukturisasi mengirimkan surat terkait persetujuan dari Lim Chin Hon selaku pemilik deposito bahwa apabila terjadi wanprestasi pembiayaan PT HMP, <br /><br />Maka deposito milik Lim Chin Hon akan dicairkan. Akan tetapi pada tanggal 28 Agustus 2015 dan tanggai 8 Oktober 2015, Lim Chin Hon mencairkan seluruh deposito miliknya karena Lim Chin Hon tidak pernah menandatangani pengikatan gadai jaminan deposito miliknya untuk pembiayaan PT HMP dan tidak pernah menandatangani surat kuasa pencairan deposito atau blokir. <br /><br />Bahwa Ernawan Rachman Octavianto selaku Direktur PT. HMP tidak membayar pokok pembiayaan sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan dalam akad pembiayaan, sehingga pembiayaan menjadi macet dan dihapusbukukan pada tanggal 31 Juli 2016. <br /><br />Bahwa pembiayaan kepada PT HMP tersebut kemudian telah dihapusbukukan oleh PT. BSM KC Sidoarjo pada tanggal 31 Juli 2018 dengan nilai hapus buku pokok pembiayaan sebesar Rp14.068.728.140,03 (empat belas miliar enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh koma nol tiga rupiah). Setelah hapus buku pada tanggal 28 Juli 2017 terdapat saldo di rekening giro PT. HMP senilai Rp62.46 439.000 (enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang digunakan untuk menurunkan kewajiban PT HMP sehingga nilai tunggakan pokok pembiayaan setelah hapus buku menjadi Rp14.004.287.140,03 (empat belas miliar empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh koma nol tiga rupiah). </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuEfVCp_kC13bQB8G0GL0DAq5GmaD4hWQDlyBfF_QQbIEtWMz7KTBQVdwtLVOtZF1mxoTa5PeQU1OJTl9qBGvviAovbcEqyVayOuGPKFDP9QAHuB-2kvarXpNj-ZIsHqj5BYe-p7U1Lno/s1333/IMG20211129121118.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuEfVCp_kC13bQB8G0GL0DAq5GmaD4hWQDlyBfF_QQbIEtWMz7KTBQVdwtLVOtZF1mxoTa5PeQU1OJTl9qBGvviAovbcEqyVayOuGPKFDP9QAHuB-2kvarXpNj-ZIsHqj5BYe-p7U1Lno/w640-h288/IMG20211129121118.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang PT. BSM KC Siodarjo sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan bersama-sama Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM Kantor Cabang Sidoarjo dan Ernawan Rachman Oktavianto selaku Direktur PT. HMP bertentangan dengan : <br /><br />1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan, Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan" <br /><br />2. SK Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit : <br /><br />A. Angka 430 Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit yang menyatakan, “tanggung jawab pemutus kredit sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: <br /><br />a. Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat: <br /><br />b. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KPB dan Pedoman Pelaksaaan Kredit (PPK): <br /><br />c. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit: dan <br /><br />d. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak berkembang menjadi kredit bermasalah". <br /><br />B. Angka 441 tentang Permohonan Kredit menyatakan bahwa : <br />1) Permohonan Kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain: <br /><br />2) Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut, (03) bank Harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit. </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN740eUAI8fS0NTeW79f-uudNF-BIFdZQTrsCJqEQGrwFLgVKHplHO9DiKZfuyfXbrQEhnS-fmZ4WkKq3nzWEGdzyfc3fNCMunUALQJkkJRh1S2Xw8zmzmjurwDJFQ9Whn-1iUpjiC3GQ/s1333/IMG20211129121405.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN740eUAI8fS0NTeW79f-uudNF-BIFdZQTrsCJqEQGrwFLgVKHplHO9DiKZfuyfXbrQEhnS-fmZ4WkKq3nzWEGdzyfc3fNCMunUALQJkkJRh1S2Xw8zmzmjurwDJFQ9Whn-1iUpjiC3GQ/w640-h288/IMG20211129121405.jpg" width="640" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">C. Angka 442 Analisis Kredit yang antara lain menyatakan: <br /><br />1) Angka 03 yang menyatakan, "analisis kredit dibuat secara lengkap, akurat dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi antara lain: <br /><br />a. Huruf (a), menggambarkar semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet: </div><br />b. Huruf (b), penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai dan menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark-up yang dapat merugikan bank: dan <br /><br />c. Huruf (c), menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan sematamata untuk memenuhi prosedur kredit", <br /><br />2). Angka 04 Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian atas watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yurid's perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul. <br /><br />3. SE Direksi PT BSM Nomor 9/013/PEM tanggal 8 Mei 2007 tentang Revisi Kebijakan Pembiayaan, Bab II Kebijakan Pokok Pembiayaan Artikel 230: <br /><br />a. Huruf A Permohonan Pembiayaan: <br />Angka 1 yang menyatakan bank hanya memberikan pembiayaan apabila permohonan pembiayaan oleh nasabah/calon nasabah diajukan secara tertulis untuk pembiayaan baru perpanjangan, tambahan pembiayaan maupun permohonan perubahan persyaratan pembiayaan. <br /><br />Angka 2 yang menyatakan permohonan pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank termasuk riwayat pembiayaan pada bank lain. <br /><br />b. Huruf B Prinsip-prinsip Investigasi - <br />Angka 1 yang menyatakan bank harus meyakini kebenaran data dan inforrnasi yang disampaikan dalam permohonan pembiayaan. <br /><br />Angka 2 yang menyatakan bank hanya akan memproses permohonan pembiayaan yang telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen.  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">c. Huruf C Prinsip-prinsip Analisa <br />Angka2 yang menyatakan, “menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar pembiayaan macet", <br /><br />Angka 3 yang menyatakan, “penilaian atas kelayakan usaha yang akan dibiayai termasuk jumlah permohonan pembiayaan untuk menghindari kemungkinan praktik mark up”: <br /><br />Angka 5 yang menyatakan, “penilaian pembiayaan harus dilakukan secara benar, tidak boleh hanya merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur pembiayaan": <br /><br />Angka 6 yang menyatakan, “analisa pembiayaan minimal mencakup aspek 5 C meliputi penilaian atas critical point per aspek/watak, kemampuan, modal, agunan, prospek usaha nasabah, aspek Ingkungan dan sumber pelunasan pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha serta menyajikan evaluasi aspek yuridis pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul", <br /><br />Angka 12 yang menyatakan, “dalam pemutusan pembiayaan, bank harus membandingkan semua faktor risiko yang akan ditanggung dengan hasil yang akan diperoleh (risk & retum balance)": <br /><br />Angka 13 yang menyatakan, “Pejabat yang terkait dalam pemberian pembiayaan memiliki wewenang untuk melakukan penolakan atas permohonan pembiayaan apabila dinilai tidak memenuhi persyaratan bank", <br /><br />Angka 14 yang menyatakan, “setiap nota analisa pembiayaan yang diajukan kepada Komite Pembiayaan harus memuat rekomendasi yang jelas. Rekomendasi persetujuan pembiayaan harus didasarkan atas kesimpulan analisa pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan (prinsip dual control)". </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQiTYu84yFtKmwWhZQwkbTee44ObxYM5oWcAATCcmG9xJA0IzhAMW_X5UYYJH4tD_fDoo3TWMpbOluVbSt1i2Z1wNk1zJFGk1mbpqT1QS7eIWZZu3AIxikQc5LTq0ngJBEGkH50LlcYN4/s1333/IMG20211129120939.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQiTYu84yFtKmwWhZQwkbTee44ObxYM5oWcAATCcmG9xJA0IzhAMW_X5UYYJH4tD_fDoo3TWMpbOluVbSt1i2Z1wNk1zJFGk1mbpqT1QS7eIWZZu3AIxikQc5LTq0ngJBEGkH50LlcYN4/w640-h288/IMG20211129120939.jpg" width="640" /></a></div>d. Huruf G Pemutusan Persetujuan Pembiayaan angka 3 tentang Penegasan Persetujuan, huruf b yang menyatakan, “setiap keputusan persetujuan pembiayaan oleh pihak berwenang harus memperhatikan analisa dan rekomendasi persetujuan pembiayaan". <br /><br />e. Huruf I Agunan/Jaminan pembiayaan angka 6 yang menyatakan, "terhadap Semua agunan pembiayaan bank harus melakukan tindakan untuk menguasai agunan tersebut secara efektif, baik melalui pengikatan dan'atau pemblokiran rekening/dana tersebut dan/atau penggunaan fisik agunan”. <br /><br />4. SE Direksi PT BSM Nomor 9/029/PEM tanggal 26 Juli 2007 tentang Revisi Pedoman Pembiayaan PT BSM, BAB XI Proses Pemberian Pembiayaan (4) Jenis Investigasi Pembiayaan, antara lain: <br />(b) Wawancara, hal-hal yang harus dicakup dalam wawancara, secara umum wawancara meliputi: (1) Informasi umum keterangan mengenai usaha/proyek antara lain: (a) Proses produksi/pola usaha, (b) Bahan baku dan syarat pembelian, (c) Peralatan produksi dan kapasitasnya, (d) Barang yang dihasilkan/diperdagangkan, (e) Pemasaran dan syarat penjualan, (DP Volume penjualan tiap bulan, (9) Tenaga kerja. <br /><br />(2) Permohonan nasabah sekurang-kurangnya harus meliputi: (a) Tujuan penggunaan pembiayaan, (b) Pembiayaan yang diminta: (c) Jangka waktu pembiayaan, (d) Rencana penggunaan/penarikan pembiayaan baik mengenai Saat penarikan, tujuan penggunaan pada setiap penarikan maupun cara pembayarannya: (e) Rencana pelunasan pembiayaan baik mengenai sumber maupun saat pelunasan. <br /><br />(c) Perneriksaan Setempat <br />1) Tujuan pemeriksaan setempat, pemeriksaan setempat dilakukan sehubungan dengan penilaian pembiayaan yang akan diberikan dan/atau dalam rangka pengamanan terhadap pembiayaan yang telah diberikan, dengan tujuan utama memperoleh keyakinan bahwa jaminan yang diserahkan benar-benar ada dan bernilai cukup serta usaha/kegiatan nasabah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga untuk maksud tersebut antara lain diperlukan: <br /><br />a. Pemeriksaan kebenaran data yang diberikan olah nasabah: b. Mendapat informasi lain yang diperlukan dalam hubungan dengan penilaian pembiayaan yang dilakukan oleh bank.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhafsL3pFljy3eQ_wDTXF0Ol6FnGYsyY8_3mHgnld1tRuI7VdSQpt-WgL9LsToG1tFt4dh1hf-fd1NU8FRK-kYXBsnJjuaKnm4WjZr5qX9EZjg_MM2kdC7c0Ahbv7GXPVQazLI9aF9ZbY4/s1366/IMG20211129121425.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhafsL3pFljy3eQ_wDTXF0Ol6FnGYsyY8_3mHgnld1tRuI7VdSQpt-WgL9LsToG1tFt4dh1hf-fd1NU8FRK-kYXBsnJjuaKnm4WjZr5qX9EZjg_MM2kdC7c0Ahbv7GXPVQazLI9aF9ZbY4/w640-h288/IMG20211129121425.jpg" width="640" /></a></div>2. Obyek pemeriksaan meliputi pemeriksaan administrasi, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan kegiatan usaha nasabah. <br /><br />(d). Trade checking dan market checking, diantaranya menyatakan bahwa: <br />(1) Trade checking adalah usaha pengumpulan informasi mengenai usaha nasabah kepada pihak luar selain bank, dengan sumber informasi dapat diperoleh dari supplier, pembeli, perusahaan sejenis lainnya, dan instansi pemerintah: <br /><br />(2) Hasil daripada pelaksanaan Trade Checking & Market Checking dibuatkan "Rangkuman Hasil Trede Checking & Market Checking" dengan menggunakan format formulir FPP/INV-RKM/02. <br /><br />5. SE Direksi PT BSM Nomor 6/008/PEM tanggal 4 Mei 2004 tentang Revisi Pedoman Pembiayaan, <br />a. Bab IX tentang Agunan: <br />1. Huruf B angka 1 Legalitas Agunan/Agunan Kebendaan poin I Dokumen Bukti Kepemilikan atas Agunan Kebendaan. Dokumen atas agunan yang bersifat kebendaan terutama ditekankan pada “bukti kepemilikan dan kebendaan” dari barang agunan yang bersangkutan. Dokumen untuk agunan berupa cash collateral/ deposito berjangka/stand by LVC yaitu: asli advice standby LVC, asli bilyet deposito, bukti konfirmasi pemblokiran rekening dan surat kuasa mencairkan/mendebet rekening nasabah apabila wanprestasi. <br /><br />2. Huruf C angka 1 Kewajiban Pengikatan Agunan <br />a. Setiap agunan pembiayaan yang dikuasai bank wajib dilakukan pengikatan. Bentuk pengikatan disesuaikan dengan jenis agunan yang dikuasai. <br /><br />b. Pengikatan agunan tersebut harus dilakukan sebelum fasilitas pembiayaan dicairkan, satu dan lain hal untuk menghindari adanya risiko akibat pemilik agunan tidak bersedia dilakukan pengikatan atau Sulit dihubungi. <br /><br />c. Dalam hal sampai dengan pencairan fasilitas pembiayaan, proses pengikatan agunan belum selesai, maka hal-hal yang harus dilakukan meliputi: <br />1. Meminta Surat Pernyataan/Cavemote dari Notaris: <br />2. Pengurusan pengikatan tersebut harus dimnnitor secara tertib apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum selesai maka dilaporkan dan diambil tindakan untuk pengamanan. <br /><br />b. Bab XI tentang Proses Pemberian Pembiayaan Huruf B tentang Surat Permohonan Pembiayaan dan huruf C tentang kelengkapan yang menyatakan, “SPP baru dianggap sempuma/lengkap apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dilampiri dengan informasi-informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan pembiayaan yang diminta (tujuan komersial atau konsumer). <br /><br />Adapun informasi dan data yang perlu dilampirkan untuk melengkapi SPP dalam pengajuan permohonan pembiayaan adalah angka 1) Pemohon berupa Badan Usaha: (1) Legalitas nasabah, (2) Legalitas usaha: dan (3) Laporan keuangan (Neraca Laba/Rugi) 2 tahun terakhir. <br /><br />6. SE Direksi PT BSM Nomor 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan, Bab IV Prosedur Pemberian Pembiayaan Cabang yang diantaranya menyatakan: <br /><br />a) Tahap Permohonan antara lain: <br />(1) Kepala Cabang menerima surat permohonan pembiayaan berikut fampiran. <br />(2) Kepala Cabang meneliti/memeriksa dokumen permohonan pembiayaan dan memberikan putusan tertulis pada surat permohonan nasabah “setuju untuk diproses” atau "ditolak". <br /><br />b) Tahap Analisa antara lain menyatakan bahwa Kepala Cabang sekaligus Komite Pembiayaan melakukan reviu dan memberikan keputusan disetujui/dilengkapi/ditolak. Pelaksanaan reviu lebih ditekankan kepada:<br /><br />(1) Kesahan pemohon pembiayaan dilihat dari aspek yuridis. (2) Kewajaran penggunaan pembiayaan baik dilihat dari hukum syariah maupun kebijakan bank. (a) Kewajaran limit pembiayaan. (b) Kebenaran nisbah/margin. (c) Aspek risiko dan kecukupan mitigasinya. (d) Pengamanan pembiayaan termasuk persyaratan yang ditetapkan. </div><div style="text-align: justify;"><br /><br />7. Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT BSM tentang Code of Conduct PT BSM Nomor 4/002/DIR.KOM tanggal 26 November 2002, Bab VI Penyalahgunaan Jabatan Pasal 12 ayat 2 yang menyatakan seluruh jajaran bank dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah dan imbalan maupun bingkisan dari pihak ketiga yang berkaitan dengan jabatannya: <br /><br />8. Syarat-syarat Pencairan dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Nomor 15/63-03/032/SP3 tanggal 21 Agustus 2013, adalah sebagai berikut: <br />a) Telah manandatangani akad Al-Musyarakah PDB bawah tangan dan gadai deposito:<br /><br />b) Telah menyerahkan bukti pengikatan atau minimal covemote dari notaris Sebagai tanda bukti telah dilakukan pengikatan pembiayaan dan jaminan. </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRAcQsh3iEw6m8b_EH8MeZWkXjFpOvf9dcoMZn1brRB-2II1GrydDWxZ_-ekwef4_5Kyd8VZuVhzpLaqxwFvqtPKmfuD6O_LkukMT4etJvF9cUjOupUjmQQ-JpbFbLyxWDS7ndBC-1CQw/s1330/IMG20211129121026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRAcQsh3iEw6m8b_EH8MeZWkXjFpOvf9dcoMZn1brRB-2II1GrydDWxZ_-ekwef4_5Kyd8VZuVhzpLaqxwFvqtPKmfuD6O_LkukMT4etJvF9cUjOupUjmQQ-JpbFbLyxWDS7ndBC-1CQw/w640-h288/IMG20211129121026.jpg" width="640" /></a></div>8. Akad Pembiayaan A/-Musyarakah Nomor 18/49/032/AKAD tanggal 23 Agustus 2013: <br />a) Pasal 2 Pembiayaan dan Penggunaan yang menyatakan, “bank berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan sebagai modal/penyertaan modal sampai sejumlah Rp7,5 miliar yang merupakan 12,244 dari total kebutuhan modal usaha, sedangkan porsi nasabah adalah 87,764 dari modal usaha penggunaan atas fasilitas pembiayaan dari bank dilakukan secara bertahap ataupun sekalijus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan nasabah yang akan digunakan oleh nasabalt untuk membiayai usaha modal kerja pengerjaan proyek pernbangunan ruko dan permahan di Kota Madya Madiun'. <br /><br />b) Pasal 3 mengenai jangka waktu yang menyatakan, “pernbiayaan yang dimaksud dalain akad ini berlangsung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal akad ini ditandatangani serta berakhir pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus 2014”. <br /><br />c) Pasai 4 Penarikan Pembiayaan yang menyatakan, “dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-keterntuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, bank berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan nasabah menarik pembiayaan, setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut: <br /><br />(1) Menyerahkan kepada bank permohonan realisasi pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaannya, selambat-lambatnya 5 (ima) hari kerja bank dari saat pencairan harus dilaksanakan. <br /><br />(2) Menyerahkan kepada bank seluruh dokumen nasabah, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan <br /><br />(3) Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hal lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminan.<br /><br />(4) Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh pembiayaan, nasabah berkewajiban membuat da» menandatangani Surat Tanda Bukti Penerimaan Uangnya dan menyerahkan kepada bank. <br /><br />d) Pasal 6 mengenai pembayaran kembali yang menyatakan nasabah berjanji dan dengan ini meng'katkan diri untuk mengembalikan kepada bank seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak bank sampai lunas sesuai dengan nisbah bagi hasil sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 menurut jadwal pembayaran ditetapkan dalam lampiran, yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini. <br /><br />e) Pasal 12 Pelanggaran yang menyatakan bahwa nasabah dianggap telah melanggar syarat-syarat akad bila terbukti melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut antara lain menggunakan pembiayaan yang diberikan bank di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari bank. </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfNy3fGh78CGRvBCqA7QYNp0bk20mzn-sPHQGbWpd9xBEMMzPpbnZjoi0ipb_iz0Ncf3bPyBc6CabVRY2_4wfbtnwNLYkL_E-QcVc99QA9RH5tIio51nt81eDOM-jlFkxVgbYAoxZWG90/s1334/IMG20211129121142.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfNy3fGh78CGRvBCqA7QYNp0bk20mzn-sPHQGbWpd9xBEMMzPpbnZjoi0ipb_iz0Ncf3bPyBc6CabVRY2_4wfbtnwNLYkL_E-QcVc99QA9RH5tIio51nt81eDOM-jlFkxVgbYAoxZWG90/w640-h288/IMG20211129121142.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala PT. BSM KC Sidoarjo sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan bersama-sama dengan Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM KC Sidoarjo dan Ernawan Rachman Oktavianto selaku Direktur PT. HMP sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah memperkaya Ernawan Rachman Oktavianto sebesar Rp13.431.787.140,03 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh koma nol tiga rupiah) dan memperkaya Terdakwa Prima Zulio Rosa sebesar Rp557.500.000 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta memperkaya Firman Ari Rustaman sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). <br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala PT. BSM KC Sidoarjo sekaligus sebagai Ketua Komite Pembiayaan bersama-sama dengan Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM KC Sidoarjo dan Ernawan Rachman Oktavianto selaku Direktur PT. HMP sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp14.004.287.140,03 (empat belas miliar empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh koma nol tiga rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT Hasta Mulya Putra pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo Nomor 70/LHF/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />Perbuatan Terdakwa Prima Zulio Rosa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan (Primair) Pasal 2 ayat (1), (atau Subsiadair Pasal 3) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Prima Zulio Rosa, Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Sidoarjo Diadili Karena Dugaan Korupsi Kredit “Fiktif” Sebesar Rp14 M

BERITA KORUPSI .CO – Sidang perkara Kasus Korupsi Dana Desa (DD) dan Kredit Fiktif di Bank milik pemerintah di Pengadilan Tipikor pada Penga...

»