Cucuk Suhardi, Direktur Media Mentari Diadili Karena Diduga Korupsi Dana Desa Rp328 Juta

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Apakah para Kepala Desa yang membuat susulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tanpa dilakukan Musyawarah Desa dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehinga para Kepala Desa se-Kabupaten Jombang “tidak terseret ombak?””</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUHq_0j8d_MRiSPZmzq-BDbvpQnRzykd3k8RG6C3HI4xeqR8w5kI3wWnHPVwZl6yFhpXBF4XFfrOdWN1fI18ZlqXioPJ3gynNDh3SWT9927xGcQKUVEpqfNs2lD67plAJe6PYUIZcbDzI/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUHq_0j8d_MRiSPZmzq-BDbvpQnRzykd3k8RG6C3HI4xeqR8w5kI3wWnHPVwZl6yFhpXBF4XFfrOdWN1fI18ZlqXioPJ3gynNDh3SWT9927xGcQKUVEpqfNs2lD67plAJe6PYUIZcbDzI/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Cucuk Suhardi, Direktur CV. Media Mentari diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjao, Jawa Timur (Senin, 29 November 2021)  karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 yang digunakan untuk Pembelian Buku-buku Perpustakaan di Desa-Desa di Kabupaten Jombang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp328.012.661,80 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua belas ribu enam ratus enam puluh satu koma delapan puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Buku Perpustakaan pada Pemerintahan Desa TA 2019 Nomor: X.700/04/415.15/2021 tanggal 02 Maret 2021<br /><br />Kasus perkara inipun sedikit menggelitik dan mengundang pertaanyaan. Pasalnya, Terdakwa bukanlah Kepala Desa yang punya kewenangan untuk mengelola Dana Desa (DD), melaikan Terdakwa adalah pengusaha selaku Direktur CV. Media Mentari<br /><br />Bagaimana Terdakwa dapat melaksanakan kegiatan Pengelolaan Dana Desa di 57 Desa se-Kabupaten Jombang untuk Tahun Anggaran 2019 tanpa ada kerjasama antara Terdakwa atau pihak lain dengan para Kepala Desa? <br /><br />Anehnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang menyebutkan dalam dakwaannya; <br />Pertama. Sekitar tahun 2018, Terdakwa mendapatkan informasi jika akan ada kegiatan Pembelian Buku-buku Perpustakaan di Desa-Desa, Kabupaten Jombang. Dan menurut informasi tersebut,  juga kegiatan Pembelian Buku-buku Perpustakaan di Desa-Desa se Kabupaten Jombang merupakan skala prioritas pembangunan di desa. <br /><br />Sehingga kemudian Terdakwa sejak bulan Januari 2019 secara bertahap mulai melakukan pembelian buku-buku di PT Jepe Press MU (Group Jawa Pos).<br /><br />Pertanyannya adalah, bagaimana proses atau prosedur yang dilakukan oleh Terdakwa untuk pengadaan/pemesanan ratusan buku-buku dari PT JePe Press MU (Group Jawa Pos) yang akan disalurkan ke puluhan Desa se-Kabupaten Jombang, sementara belum ada program pengadaan Buku Perpustaan di Desa-Desa apalagi anggaran belum tersedia?</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1xLCdtpRCAEFqGejT928yuBigGuxXvOgXN56GfsCOTSOBjsiw39w0PnvHcoFTjDQojsXTD9x2T_2SXTQNzLyvJPDQqeixLsUrDz3-VnN-geoSb9Be5Tr6fWegMtkL_PX2mr7U5meqDYU/s1040/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1xLCdtpRCAEFqGejT928yuBigGuxXvOgXN56GfsCOTSOBjsiw39w0PnvHcoFTjDQojsXTD9x2T_2SXTQNzLyvJPDQqeixLsUrDz3-VnN-geoSb9Be5Tr6fWegMtkL_PX2mr7U5meqDYU/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kedua. JPU juga menyebutkan, untuk beberapa desa, sejak awal perencanaan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), tidak ada merencanakan kegiatan Pembelian Buku-buku Perpustakaan di dalamnya. <br /><br />Ketiga. JPU juga mengatakan, ada juga beberapa desa yang membuat susulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tanpa melibatkan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau tanpa dilakukan Musyawarah Desa, sehingga seolah-olah kegiatan Pembelian Buku-buku Perpustakaan sudah direncanakan terlebih dahulu<br /><br />Keempat. Para Kepala Desa sejak awal tidak mengetahui jika Terdakwa secara melawan hukum telah menggunakan nama CV. Prima dan CV. Mulya Jaya dalam melakukan kegiatan Pembelian Buku-buku Perpustakaan di Desa-Desa pada Kabupaten Jombang tersebut.<br /><br />Kelima. Atas ke-tidak tahuan dan tidak telitinya para Kepala Desa tersebut, Terdakwa memanfaatkannya dengan cara Terdakwa menyampaikan yang pada pokoknya jika nanti untuk segala administrasi pembelian buku termasuk laporan pertanggungjawabannya akan langsung dibuat oleh Terdakwa, para Kepala Desa tinggal tanda tangan dan langsung melakukan pembayaran ketika buku-buku sudah dikirimkan ke masingmasing desa.<br /><br />Lalu pertanyaannya kemudian adalah, apakah yang dilakukan oleh para Kepala Desa se-Kabupaten Jombang yang membuat susulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tanpa melibatkan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau tanpa dilakukan Musyawarah Desa dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehinga para Kepala Desa tersebeut “tidak terseret ombak?”</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQtWmSMgZVksAgMbIV9U_XWx4c5PvyxFdEOwkneNtpy67avw_Mgzmnle-U6KQdvQOyBXMHRJzoeeMPLYfiOYMfkye396aLrmD5nHU7Kzkx3Ewc6cK5kQzVKI25ARgWhtAaxqz-xAI9abc/s1040/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQtWmSMgZVksAgMbIV9U_XWx4c5PvyxFdEOwkneNtpy67avw_Mgzmnle-U6KQdvQOyBXMHRJzoeeMPLYfiOYMfkye396aLrmD5nHU7Kzkx3Ewc6cK5kQzVKI25ARgWhtAaxqz-xAI9abc/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Sementara persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Senin, 29 November 2021) adalah pembacaan Surat Dakwaan oleh JPU Yoga Adhyatna, SH dari Kejari Kabupaten Jombang terhada Terdakwa Cucuk Suhardi selaku Direktur Media Mentari dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH. MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota, yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Alarico De Jesus, SH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Fanani Jaelani serta dihadiri juga oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Jombang karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam dakwaannya JPU mengatakan, bahwa Terdakwa CUCUK SUHARDI Bin RIYOTO selaku Direktur CV. Media Mentari berdasarkan Akta Notaris SUSI EKOWATI, S.Psi., SH., M.Kn. Nomor 09 tentang Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Media Mentari tanggal 8 Mei 2012 sebagaimana dirubah berdasarkan Akta Notaris SUSI EKOWATI, S.Psi., SH., M.Kn. Nomor 25 tentang Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Media Mentari tanggal 14 Maret 2017, <br /><br />Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui secara pasti, namun antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Jl. Mawar Rt.003 Rw.002 Desa Banjardowo Kec. Jombang Kabupaten Jombang atau setidak tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, <br /><br />Yang secara melawan hukum yaitu dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 yang digunakan untuk Pembelian Buku-buku Perpustakaan di Desa-Desa pada Kabupaten Jombang, dengan melanggar ketentuan :<br /><br />- Pasal 17 ayat (1) (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br /><br />- Pasal 78 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,<br /><br />- Pasal 118 ayat 1 huruf C Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:<br /><br />- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Taca Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:<br /><br />- Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.<br /><br />Bahwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sebesar Rp.328.012.661,80 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua belas ribu enam ratus enam puluh satu koma delapan puluh rupiah) dari kegiatan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 yang digunakan untuk Pembelian Buku-buku Perpustakaan di Desa-Desa pada Kabupaten Jombang, <br /><br />Perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp328.012.661,80 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua belas ribu enam ratus enam puluh satu koma delapan puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sejumiah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Buku Perpustakaan pada Pemerintahan Desa T.A 2019 dengan nomor: X.700/04/415.15/2021 tanggal 02 Maret 2021, </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWP-lV4s5uF4WhE9L2rSx-wCzQvpaqkfZyQ8TU5R-9zQ2KFUqMdxHl3TAikY4vvdq8oZfU2e6ZSyntJjNs-XvX3EtWvn4hDk2Dtz90XpldN3h9SU8dRbpBBP6N5vOvqGu_5TFN_9CQAuQ/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWP-lV4s5uF4WhE9L2rSx-wCzQvpaqkfZyQ8TU5R-9zQ2KFUqMdxHl3TAikY4vvdq8oZfU2e6ZSyntJjNs-XvX3EtWvn4hDk2Dtz90XpldN3h9SU8dRbpBBP6N5vOvqGu_5TFN_9CQAuQ/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:<br />Bermula sekitar tahun 2016, saksi WIBISONO yang merupakan Direktur dari CV.Prima berdasarkan Akta Notaris SUFIE ETHIKA,SH Nomor 40 tanggal 17 Oktober 2009 minta tolong pada Terdakwa untuk mengurus perpanjangan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dari CV.Prima, <br /><br />Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa pun meminta kepada saksi WIBISONO dokumen berupa SIUP dan TDP asii dari CV.Prima beserta Stempel CV, Pas Foto dan Kopi KTP saksi WIBISONO untuk mengurus perpanjangan SIUP dan TDP dari CV.Prima. Sehingga saksi WIBISONO menyerahkan seluruh kelengkapan dokumen tersebut pada Terdakwa. <br /><br />Kemudian Terdakwa pun mengurus perpanjangan SIUP dan TDP CV.Prima namun seteiah SIUP dan TDP dapat terbit, Terdakwa secara melawan hukum tidak menyerahkan seluruh dokumen tersebut pada saksi WIBISONO selaku Direktur CV.Prima sehingga sampai dengan sekarang saksi WIBISONO beranggapan jika CV.Prima miliknya telah berakhir seluruh kegiatannya.<br /><br />Sekitar tahun 2017, Terdakwa kembali mendirikan sebuah badan usaha yang bernama CV.Mulya Jaya, namun untuk segala adiministrasinya secara melawan hukum Terdakwa menggunakan identitas dari saksi WAHYUDI yang pada saat itu adalah karyawan dari terdakwa. <br /><br />Sehingga kemudian berdasarkan akta notaris SUSI EKOWATI,S.Psi,SH.M.Kn Nomor 56 tanggal 31 Maret 2017, berdirilah CV.Mulya Jaya dengan Direkturnya WAHYUDI, namun seluruh kegiatan operasional dilakukan oleh Terdakwa.<br /><br />Maksud dari Terdakwa melakukan 2 perbuatan tersebut adalah Terdakwa berniat untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan lebih dari 1 badan usaha<br /><br />dengan tujuan agar perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah tidak melakukan monopoli, karena sejak awal Terdakwa sendiri sudah memiliki CV sendiri yaitu Terdakwa adalah selaku Direktur dari CV.Media Mentari.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5bx3dzB-uapOy7vRbkWdoE1zYMpjIimpIgWRDtHgm-TenNqkD1OUSkda7tFOFP0j8WuoXtlErYoawTug2BQog-7DsCNyt6Gl4AAgxwM16NEig0NDtBlYN_0z9ok_mPHnj2GzPse4XlYg/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5bx3dzB-uapOy7vRbkWdoE1zYMpjIimpIgWRDtHgm-TenNqkD1OUSkda7tFOFP0j8WuoXtlErYoawTug2BQog-7DsCNyt6Gl4AAgxwM16NEig0NDtBlYN_0z9ok_mPHnj2GzPse4XlYg/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sekitar tahun 2018, Terdakwa mendapatkan informasi jika akan ada kegiatan Pembelian Buku-buku Perpustakaan di Desa-Desa, Kabupaten Jombang, dan menurut informasi tersebut juga kegiatan Pembelian Buku-buku Perpustakaan di Desa-Desa se Kabupaten Jombang merupakan skala prioritas pembangunan di desa. <br /><br />Sehingga kemudian Terdakwa sejak bulan Januari 2019 secara bertahap mulai melakukan pembelian buku-buku di PT Jepe Press MU<br /><br />Bersamaan dengan itu, Terdakwa mulai mendatangi kantor-kantor Desa yang ada di wilayah Kabupaten Jombang meliputi desa-desa di kecamatan Wonosalam, Plandaan, Diwek, Bandar Kedungmulyo, Perak, Mojowarno, Kudu dan Ploso. <br /><br />Dimana cara Terdakwa untuk menemui Perangkat Desa atau Kepala Desa yang ada di wilayah Kecamatan-kecamatan tersebut adalah dengan cara mendatangi langsung atau dengan cara meminta bantuan kepada Kepala Kecamatan setempat untuk mengumpulkan para kepala Desa yang ada di wilayah Kecamatan tersebut.<br /><br />Bahwa kalimat yang Terdakwa sampaikan kepada para Kepala Desa pada pokoknya Pembelian Buku-buku Perpustakaan adalah kegiatan wajib dari Pihak Kabupaten Jombang sehingga pihak Pemerintah Desa harus menganggarkan dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut. <br /><br />Atas perkataan dari Terdakwa tersebut terdapat beberapa Kepala Desa yang terbujuk sehingga kemudian para Kepala Desa tersebut menganggarkan kegiatan Pembelian Buku-buku Perpustakaan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). <br />Dalam melakukan kegiatan Pembelian Buku-buku Perpustakaan di Desa-Desa pada Kabupaten Jombang tersebut, Terdakwa menggunakan 3 CV, yaitu CV. Media Mentari, CV. Prima dan CV.Mulya Jaya dengan tujuan agar perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah tidak melakukan monopoli.<br /><br />Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :<br />1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT<br /><br />Pasal 17 ayat (1), “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<br /><br />Ayat (2), “Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila : a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya: atau b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, atau c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.<br />Padahal untuk beberapa desa sejak awal perencanaan APBDesa yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), tidak ada merencanakan kegiatan Pembelian Buku-buku Perpustakaan di dalamnya. <br /><br />Atau ada juga beberapa desa yang membuat susulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tanpa melibatkan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau tanpa dilakukan Musyawarah Desa, sehingga seolah-olah kegiatan Pembelian Buku-buku Perpustakaan sudah direncanakan terlebih dahulu.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNMBtghyeTH9CIV2EuDoKNzYb4t17zhFhPZ2w1tBj7EJK_b4zXGj6QZ3nsmCBzjJVhCF7Ei2lddcVzP_lQAEk5maLyEnTNCS16qQq6_2DLMhY2DwSQEDamyfQEsx_TXDeSV1e1HNoYW5o/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNMBtghyeTH9CIV2EuDoKNzYb4t17zhFhPZ2w1tBj7EJK_b4zXGj6QZ3nsmCBzjJVhCF7Ei2lddcVzP_lQAEk5maLyEnTNCS16qQq6_2DLMhY2DwSQEDamyfQEsx_TXDeSV1e1HNoYW5o/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Setelah para Kepala Desa telah menganggarkan kegiatan Pembelian Buku-buku Perpustakaan di dalam APBDesa, Terdakwa mulai memasukkan dokumen penawaran ke desadesa. Dimana dokumen penawaranAdapun nama-nama Desa yang Terdakwa masukkan Dokumen Penawaran baik menggunakan nama CV. Media Mentari, CV.Prima maupun CV.Mulya Jaya adalah : tersebut juga menggunakan 3 CV, yaitu CV. Media Mentari, CV.Prima dan CV.Mulya Jaya.<br /><br />Untuk Dokumen Penawaran CV.Media Mentari, Terdakwa sendirilah yang bertanda tangan namun untuk Dokumen Penawaran yang menggunakan nama CV. Prima, Terdakwa memalsukan tanda tangan dari saksi WIBISONO. Sedangkan untuk Dokumen Penawaran yang menggunakan nama CV. Mulya Jaya, ada Dokumen Penawaran yang Terdakwa palsukan tanda tangan dari saksi WAHYUDI atau ada juga yang Terdakwa mintakan tanda tangan langsung pada saksi WAHYUDI dimana saksi WAHYUDI mau tanda tangan karena posisi pada saat itu Terdakwa adalah atasan dari saksi WAHYUDI.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Adapun nama-nama Desa yang Terdakwa masukkan Dokumen Penawaran baik menggunakan nama CV. Media Mentari, CV.Prima maupun CV.Mulya Jaya adalah :</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj94uNWpk6fDK3o04f1cvlJpu7tYwGn4sxmv6kBLUN_g_ZGrMBJ5p1k4c8cT8q3ii-GBiyycLH9A8tuqbKRRYQb7aT8P1b9ZUVWyeOzn6sx67a42IQ_siYTRYW2rPdRr90xh7PJnzL6Fb4/s2048/Desa_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1980" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj94uNWpk6fDK3o04f1cvlJpu7tYwGn4sxmv6kBLUN_g_ZGrMBJ5p1k4c8cT8q3ii-GBiyycLH9A8tuqbKRRYQb7aT8P1b9ZUVWyeOzn6sx67a42IQ_siYTRYW2rPdRr90xh7PJnzL6Fb4/w618-h640/Desa_1.jpg" width="618" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYySb5kRZdaa6_NiJQHC7xY9vVZUypEaTbrbN6GG6GuIK9VtsB3m4LpuWY1z6tIqdmvYdh2_XjawmFMPUHPvTBwXhyQO9fTkQHNPtFwqC6nDZbMbG-VG2ywiEtUpiByV7ZHJN1o03KMiE/s2048/Desa_2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1582" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYySb5kRZdaa6_NiJQHC7xY9vVZUypEaTbrbN6GG6GuIK9VtsB3m4LpuWY1z6tIqdmvYdh2_XjawmFMPUHPvTBwXhyQO9fTkQHNPtFwqC6nDZbMbG-VG2ywiEtUpiByV7ZHJN1o03KMiE/w494-h640/Desa_2.jpg" width="494" /></a></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Bahwa untuk desa-desa yang telah Terdakwa masukkan Dokumen Penawaran dengan menggunakan nama CV. Prima dan CV.Mulya Jaya, para Kepala Desa sedari awal tidak mengetahui jika Terdakwa secara melawan hukum telah menggunakan nama CV. Prima dan CV. Mulya Jaya dalam melakukan kegiatan Pembelian Buku-buku Perpustakaan di Desa-Desa pada Kabupaten Jombang tersebut. <br /><br />Atas ke-tidak tahuan dan tidak telitinya para Kepala Desa tersebut, Terdakwa memanfaatkannya dengan cara Terdakwa menyampaikan yang pada pokoknya jika nanti untuk segala administrasi pembelian buku termasuk laporan pertanggungjawabannya akan langsung dibuat oleh Terdakwa, para Kepala Desa tinggal tanda tangan dan langsung melakukan pembayaran ketika buku-buku sudah dikirimkan ke masingmasing desa.<br /><br />Bahwa isi Dokumen penawaran dengan menggunakan nama CV. Mulya Jaya dan CV. Prima yang telah dibuat oleh Terdakwa tersebut isi katalognya sama dengan Dokumen penawaran CV. Media Mentari, namun membedakan blangko surat dan tanda tangan. <br /><br />Bahwa dokumen penawaran yang berisi katalog judul buku dan harganya yang telah dibuat oleh Terdakwa tersebut sama semua untuk semua desa terkait rincian isi dan harganya, namun yang membedakan hanya kop surat dan tanda tangannya saja menyesuaikan CV. Mulya Jaya dan CV. Prima sesuai kop suratnya dengan total harga penawaran untuk sejumlah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) judul buku sebesar Rp12.706.699 (dua belas juta tujuh ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah): <br /><br />Sehingga walaupun yang secara faktual datang langsung ke kantor-kantor Desa adalah Terdakwa namun terdapat beberapa desa-desa yang Dokumen Penawaran beserta dokumen pendukung lainnya justru menggunakan nama CV.Prima dan CV.Mulya Jaya dengan yang bertanda tangan pada dokumen-dokumen tersebut seolah olah adalah saksi WIBISONO dan saksi WAHYUDI. <br /><br />Adapun Desa-desa yang Terdakwa masukkan dokumen penawaran menggunakan nama CV.Prima dan CV. Mulya Jaya adalah :<br />1. Wonosalam Wonckerto CV.PRIMA<br />2. Wonosalam Sambire'o CV.MULYA JAYA <br />3. Wonosalam Caran. wulun CV.PRIMA<br />4. Wonosalam Wonomerto CV.PRIMA<br />5. Wonosalam Sumbero CV.MULYA JAYA <br />8. Wonosalam Panglun: an CV.PRIMA<br />7. Plandaan Bangsri CV.MULYA JAYA <br />8. Kudu Ke.uhreo CV.MULYA JAYA <br />9. Kudu Made CV.MULYA JAYA <br />10. Kudu Kuduban'ar CV.MULYA JAYA <br />11. Kudu Tasen CV.MULYA JAYA <br />12. Kudu Sumber Te-uh CV.MULYA JAYA <br />13. Kudu Bendunsan CV.MULYA JAYA <br />14. Kudu Bakalanra un: CV.MULYA JAYA <br />15. Kudu Sidokaton CV.MULYA JAYA <br />16. Kudu Randuwatan » CV.MULYA JAYA <br />17. Kudu Katemas CV.MULYA JAYA <br />18. Kudu Menturus CV.MULYA JAYA</div><div style="text-align: justify;"><br />Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :<br />1. Pasal 78 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa "Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah : men .m::ikan dokumen atau keteran.an .alsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan”,<br /><br />2. Pasal 118 ayat 1 huruf C Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur mengenai perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah membuat dan/ atau menyampaikan dokumen atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan<br /><br />3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dalam Lampiran huruf D para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan perundang-undangan.<br /><br />4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada Pasal 3 Angka 2 yang mengatur tentang, para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan perundang-undangan.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKYyes0N7VJACVUpxb9bC-1jpI13lcJnxbJvBv7aEGiI75YxcNAX0uAsJSHAuPXkRlOLf16B7OdzChdnC7uXD8ahSY9_pVKMANW3LB6dRFk_Y9Z_cpuOEoLwMOlZ1jN83o6VoaRmnzPgs/s1280/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1280" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKYyes0N7VJACVUpxb9bC-1jpI13lcJnxbJvBv7aEGiI75YxcNAX0uAsJSHAuPXkRlOLf16B7OdzChdnC7uXD8ahSY9_pVKMANW3LB6dRFk_Y9Z_cpuOEoLwMOlZ1jN83o6VoaRmnzPgs/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa selain itu ketika Terdakwa sebagai penyedia dalam kegiatan Pembelian Buku-buku Perpustakaan di Desa-Desa pada Kabupaten Jombang baik itu dengan menggunakan CV.Media Mentari atau CV.Prima maupun CV.Mulya Jaya tidak pernah membuat Pakta Integritas dan juga tidak pernah membuat surat pernyataan bahwa perusahaan tidak bermasalah hukum sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan :<br /><br />a. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam angka 3.4.1 huruf g Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang mengatur terkait Kewajiban bagi Penyedia untuk membuat pakta integritas yang bensi :<br /><br />1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepobsme,; 2. Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui teradinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini,; 3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, dan 4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<br /><br />Persyratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam angka 3.4.1 huruf h Lampiran Peraturan Lembaga Kebyjakan Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang mengatur terkait Kewajiban bagi Penyedia untuk membuat surat pernyataan yang bensi :<br /><br />1. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan: 2. yang bersangkutan benkut pengurus badan usaha tdak sedang dikenakan sanksi daftar hitam: 3. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tdak sedang dalam menjalani sanksi pidana:<br /><br />4. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian Lembaga/ Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha Sebagai pegawai KementenanMLembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara: 5. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan: dan<br /><br />6 data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan dak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/bimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsiumkena sama operasi/ kemitraan / bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi admunistratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEg9XRiRipSThKaI8tzo8bFXH_Kj0gGkTqqAIc1zYPKj3wUoKrRzOgyORtDM-GCOozXP0_i8AyLYIZWcUNz9EcWoariX9RcwrrvtMy_8KpWIGrGQ8tLO0gYv3xPxn9eukdCss1qaUbP6k/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEg9XRiRipSThKaI8tzo8bFXH_Kj0gGkTqqAIc1zYPKj3wUoKrRzOgyORtDM-GCOozXP0_i8AyLYIZWcUNz9EcWoariX9RcwrrvtMy_8KpWIGrGQ8tLO0gYv3xPxn9eukdCss1qaUbP6k/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Selam itu Terdakwa dalam menggunakan nama CV.Mulya Jaya secara nyata ternyata CV. Mulya Jaya tidak memuliki tempat usaha / kantor karena sampai saat ini menginduk pada CV. Media Mentan yang berada di Jl. Mawar 6A Rt.3 Rw 2 Kelurahan Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan tempat usaha / kantor CV. Media Mentan tersebut masih aktif serta mitik CV. Media Mentari, sehingga hai tersebut bertentangan dengan ketentuan :<br /><br />Persyratan Kualifikasi Administrasi / Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam angka 3.4.1 huruf e Lampiran Peraturan Lembaga Kebyakan Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang mengatur terkart “kewajiban Penyedia mempunyar atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendin atau sewa".<br /><br />Sedangkan untuk perbuatan Terdakwa yang juga menggunakan nama CV.Pnma secara nyata CV Pnma tdak memilki tempat usaha / kantor karena sudah tdak aktif sejak tahun 2014 sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan :<br /><br />Persryatan Kualifikasi Administrasi / Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam angka 3.4.1 huruf e Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang mengatur terkait “kewajiban Penyedia mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa”: </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /><br />Bahwa setelah Terdakwa telah mengirimkan keseluruhan buku-buku pada Desa-desa yang mengikuti kegiatan Pembelian Buku-buku Perpustakaan, Terdakwa pun menerima pembayaran, dengan rincian khusus untuk desa-desa yang Terdakwa masukkan dokumen penawaran dengan menggunakan nama CV.Prima dan CV.Muiya Jaya <br /><br />Bahwa selisih harga pembayaran dari Desa kepada Penyedia (dalam hal ini adalah Terdakwa) dengan Nilai Pembayaran dari Penyedia (dalam hal ini Terdakwa) ke JEPE Press merupakan keuntungan yang Terdakwa terima <br /><br />Sehingga memperkaya diri Terdakwa sebesar kurang lebih Rp328.012.661,80 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua belas ribu enam ratus enam puluh satu koma delapan puluh rupiah). <br /><br />Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memperkaya dirinya tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp328.012.661,80 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua belas ribu enam ratus enam puluh satu koma delapan puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Buku Perpustakaan pada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019 tanggal 2 Maret 2021.<br /><br />Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam (Primair) Pasal 2 ayat (1), (SubsidairPasal 3) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Cucuk Suhardi, Direktur Media Mentari Diadili Karena Diduga Korupsi Dana Desa Rp328 Juta

“Apakah para Kepala Desa yang membuat susulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan t...

»

Bupati Madiun Membantah, Kasatreskrim “Diam”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit2eHHiSYzheOo42U7l_dFpi02tdDXDdKKMKVDGMX7zH5pLZpRuxhnV-GvZ1K2sWFzsYaNANtRoCSN2BJLXLCBDw1sNCUYGWvxFYSFBOjFEHh41wEwAT9eoqQiMl4EPItmRXp_Y5Rialg/s800/MADIUN.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit2eHHiSYzheOo42U7l_dFpi02tdDXDdKKMKVDGMX7zH5pLZpRuxhnV-GvZ1K2sWFzsYaNANtRoCSN2BJLXLCBDw1sNCUYGWvxFYSFBOjFEHh41wEwAT9eoqQiMl4EPItmRXp_Y5Rialg/w640-h480/MADIUN.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos membantah dengan tegas terkait dugaan “penyelesaian” kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes) dan dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran (TA) 2016 - 2019 di Desa Kalgunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun yang ditangani oleh Polres Kabupaten Madiun<br /><br />“Tidak benar. Itu salah, salah besar,” kata Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos kepada beritakorupsi.co melalui telepon Applikasi WhatsApp pada Jumat, 26 November 2021<br /><br />Terkait hal tersebut, Kasatreskrim Polres Kabupaten Madiun AKP Ryan Wira Raja Pratama “diam” alias tidak menenanggapi pesan beritakorupsi.co yang dikirim melalui pesan Applikasi WhatsApp, pada Jumat, 26 November 2021 sekira pukul 19.35 WIBB, padahal pesan tersebut sudah terlihat dibaca dengan tanda centang biru dua dan bahkan terlihat beberapakaali Online (aktif)<br /><br />Pesan yang dikirim beritakrupsi.co ke Nomor WhatsApp Kasatreskrim Polres Kabupaten Madiun AKP Ryan Wira Raja Pratama adalah, “Ijin bang. Ada yg mau sy konfirmasi, bang. Terkait SPDP/13/III/RES.3.3/Satreskrim Dan LP-A/2/III/RES.3.3/2021/RESKRIM/SPKT POLRES MADIUN tanggal 5 Maret 2021 serata Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Sidik/15/III/RES.3.3/2021/Satreskrim, tanggal 5 Maret 2021 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dana desa, alokasi Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes) dan dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran (TA) 2016-2019 di Desa Kalgunting, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. 1. Informasi dr Kejari Kab. Madiun bahwa hingga saat ini berkas SPDP belum dikirim dr Polres Kab. Madiun ke Kejari Kab. Madiun sampe saat ini. Apa benar bang . 2. Informasi yg kami dapat bahwa Perkara tersebut sdh diselesaikan oleh Bupati . Apa benar bang. Makasih byk bang .. salam sehat selalu”. Namun hingga saat ini (Sabtu, 27 Nopember 2021) tak juga ada tanggapan.<br /><br />Sedangkan Kapolres Kabupaten Madiun AKBP Jury Leonard Siahaan, S.I.K., M.H, saat dihubungi beritakorupsi.co melalui pesan WhatsApp hanya mengatakan, “Terima kasih klo Bapak sudah konfirmasi kepada Bupati, berarti informasi yg Bapak dapatkan langsung dibantah sendiri Bapak Bupati. Saya besok coba konfirmasi dulu ke Bapak Kasi Pidsus ya Pak,” balasnya ke nomor WhatsApp berikorupsi.co<br /><br />Berdasarkan keterangan maupun data yang diterima beritakorupsi.co dari Anton Hery Wibawa, SH selaku Kuasa Hukum Kepala Desa (Kades) Desa Kalgunting, Kecammatan Mejayen, Kabupaten Madiun menyebutkan, bahwa kasus ini bermula pada tanggal 22 April 2020<br /><br />“Kasus ini berawal pada tanggal 22 April 2020 sekitar jam 4 sore, Kades mendapat telepon dari anggota Polres Madiun, yang intinya untuk mengajak Kades bertemu di Balai Desa sekitar jam 5 sore. Sebelumya Polisi menanyakan tentang pencairan dana BKK,” kata Anton<br /><br />Anton menjelaskan, bahwa pencairan dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) di Desa Kalgunting, Kecammatan Mejayen, Kabupaten Madiun, dicairkan oleh Kades bersama Bendahara Desa pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB. Dan beberapa jam kemudian, Kades mendapat telepon dari anggota Polres Kabupaten Madiun <br /><br /> “Yang saya heran, Polisi kog tau bahwa ada pencairan dana BKK. Tapi informasi yang saya dapat bahwa suami salah satu perangkat Desa akan maju dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 dan juga punya saudara di Polres,” ujar Anton<br /><br />Terkait rencana pertemuan anggota Polres Kabupaten Madiun dengan Kades, Anton mejelaskan, “Karena Kades masih di Madiun Kota di rumah anaknya, sehingga pertemuan diundur seetelah maghrib sekitar 18.30 WIB”.<br /><br />Anton Hery Wibawa, SH menjelaskan, pertemuan anggota Polres Kabupaten Madiun dengan Kades akhirnya terlaksana di Caruban sekitar jam 18.30 WIB di salah satu warung “Marem” dekat sebuah Bank<br /><br />“Sekitar pukul 6.30 malam, 6 anggota Polres Kabupaten Madiun, ada Yoyok, Andi bertemu dengan Kades di parkiran dekat sebuah Bank Bank Caruban di sebuah warung “Marem” yang sudah tutup dan dan gelap,” pungkasnya<br /><br />Anton menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, anggota Polres Kabupaten Madiun tidak memperbolehkan istri Kades turun dari mobil<br /><br />“Dalam pertemuan itu, Polisi menanyakan tentang cairnya dana bantuan keuangan khusus yang dijawab oleh Kades sudah dibayarkan ke galangan material. Polisi tersebut tidak percaya lalu mengajak Kades ke masjid agak jauh dari lokasi pertemuan dan istri Kades tetap tidak diperbolehkan turun dari mobil,” ujar Anton<br /><br />Di Masjid, lanjut Anton, Kades disuruh bersumpah bahwa tidak bohong tentang pembayaran uang ke galagan matrial. Lalu Polisi pun mengajak Kades ke Desa Kagunting tempat galangan matrial <br /><br />“Di Masjid, Kades disuruh bersumpah bahwa tidak bohong tentang pembayaran uang ke galangan material. Lalu sekitar jam 10 malam Kades diajak ke galangan matrial di Desa Kagunting. Setibanya di galagan, polisi meminta bon atau kuitansi. Karena memang belum ada pembayaran sehingga tidak bisa menunjukkan bukti. Akhirnya diakui bahwa belum dibayar tapi akan dibayar besok dan sudah ada kuitansi sudah ada ada komunikasi lewat telepon,” pungkasnya. Kan proyek BKK masih berjalan tinggal vinising dan dana BKK pun baru dicairkan kan,” kata Anton dengan nada heran<br /><br />Karena sudah pukul 23.00 WIB, kata Anton,  istirahat Kades minta izin ke Polisi untuk pulang karena ada anak yang masih kecil berusia 8 bulan.<br /><br />“Dan malam itu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 11 malam, Kades Menitipkan uang sebesar 80 juta ke Bendahara dan diterima. Awalnya tidak mau akhirnya uang itu ditinggal pulang oleh Kades. Dan uang itupun akhirnya malam itu juga dibayar oleh Bendahara ke galangan disaksikan Sekretaris Desa,” ujar Anton<br /><br />Anton Hery Wibawa, SH menjelaskan lagi, pada tanggal 23 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB, 6 anggota Polres Madiun mendatangi Balai Desa Kalgunting, Kecammatan Mejayen, Kabupaten Madiun dan ke 6 anggota Polres Kabupaten Madin bertemu dengan perangkat Desa termasuk Kades<br /><br />Saat itu, lanjut Anton, anggota kepolisian meminta laporan BKK tahun 2020 dan anggota kepolisian tersebut melakukan audit di Balai Desa hingga pukul 16.00 WIB. Hasilnya ditemukan selisih sebesar 28 juta tapi proyek BKK masih berjalan belum selesai 100% tinggal vinising. Saat itu polisi meminta uang sebesar 28 juta untuk dikembalikan sebagai hasil audit adanya selisih penggunaan dana BKK. <br /><br />“Hasil audit Polisi saat itu ada selesih 28 juta dan diminta untuk dikembalikan. Ya dikembalikan dengan uang yang ada di Kas Desa sebesar 9 juta, dari sukarela perangkat Desa dan pinjama Kades,” ucap Anton<br /><br />Yang membuat heran Anton adalah, bahwa anggota Kepolisian Polres Kabupaten Madiun tidak menunjukan surat tugas dan surat-surat lainnya terkait penyitaan uang sebesar Rp28 juta dan dokumen-dokumen lainnya<br /><br />“Saat itu Polisi tidak menunjukan surat tugas. Karena selain uang, ada dokumen yang disita yaitu laporan BKK tahun 2020, LPJ DD (laporan pertanggungjawaban Dana Desa), ADD (Alokasi Dada Desa) dari tahun anggaran (TA) 2016 hingga 2019, ada surat tanda penerimaan,” pungkas Anton<br /><br />Berselang beberapa bulan kemudian tepatnya tanggal 15 Juli 2020, uang sebesar Rp28 juta dan dokuemn yang disita oleh anggota Polres Kabupaten Madiun itupun dikembalikan ke Kades di Kantor Inspektorat Kabupaten Madiun yang disaksikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Madiun namun tidak membubuhkan tanda tangan di dokumen penerimaan “barang” namun menyuruh anak buahnya untuk menandatanganinya<br /><br />“Pada tanggal 15 Juli 2020, Polisi Polres Madiun mengembalikan berkas yang disita pada tanggal 23 April 2020. Pengembalian dilakukan di Kantor Inspektorat yang disaksikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Madiun namun tidak menandatangani dokumen serah terima berkas, yang disuruh adalah pegawainya,” ujar Anton<br /><br />Anton Hery Wibawa, SH menjelaskan, “Terkait  hal ini, pihak keluarga Kades pun melaporkannya ke Propam Polda Jatim pada tanggal 2 Juli 2020, namun tidak ada hasilnya”. Dalam dokumen yang laopran tersebut tertera tanggal laporan, 2 Juli 2020 dengan Nomor : TPSP2/160/VII/2020/YANDUAN yang diterima oleh Dwi Wahyu A, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Profesi dan Pengamanan<br /><br />Berdasarkan dokumen yaang diterima beritakorupsi.co, pada tanggal 5 Maret 2021, terbitlah SPDP (surat pemberitaahuan dimulainya penyidikan) Nomor : SPDP/13/III/RES.3.3/Satreskrim, bersamaan dengan laporan Nomor : LP-A2 LP-A/2/III/RES.3.3/2021/RESKRIM/SPKT POLRES MADIUN tanggal 5 Maret 2021 dan Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin Sidik/15/III/RES.3.3/2021/Satreskrim, tanggal 5 Maret 2021 dalam  perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dana desa, alokasi Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes) dan dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran (TA) 2016-2019 di Desa Kalgunting, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun serta Surat Panggilan “saksi” Nomor : S.Pgl/36/III/RES.3.3/2020/Satreskrim tanggal 5 Maret 2021 <br /><br />SPDP tersebut ditandatangani oleh AKP Aldo Febrianto, S.I.K., M.H, Kasat Rekrim Polres Madiun selaku Penyidik. Sedangkan Surat Panggilan juga ditandatangani oleh AKP Aldo Febrianto, S.I.K., M.H dan yang menyerahkan adalah BRIPKA Yanuar Wahyu, SH<br /><br />Melihat tanggal, bulan dan tahun pada Nomor SPDP, Sprindik dan surat panggilan saksi adalah sama, timbul pertanyaan. Apakah “kasus ini kana dilakukan Tangkap Tangan?”.<br /><br />Melihat ada kejanggalan dalam penangan kasus ini, Kepala Desa, Desa Kalgunting melalui Kuasa Hukumnya, Anton Hery Wibawa, SH melakukan perlawanan hukum dengan cara menggugat secara PMH (perbuatan melawan hukum) penyidik Polres Kabupaten Madiun ke Pengadian Negeri Kota Madiun, namun hasilnya kandas<br /><br />“Dari awal Saya berkeyakinan bahwa Unit Tipikor Polres Madiun telah melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan tidak sesuai prosedur dengan terbitnya LP model A dan SPDP dihari yang sama yaitu 5 Maret 2021 artinya terbitnya LP dan SPDP tanpa disertai 2 alat bukti yang cukup, bahkan Klienku belum pernah diperiksa sebagai saksi maupun tersangka sebelumnya, seperti yang diatur dalam KUHAP,” ucap Anton. (Jnt)</div>

News Tipikor Bupati Madiun Membantah, Kasatreskrim “Diam”

BERITA KORUPSI .CO – Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos membantah dengan tegas terkait dugaan “penyelesaian” kasus dugaan Ti...

»

KPK Memeriksa 33 saksi dalam Kasus Dugaan Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dk

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitTS_g6ggAgENONxKlKWKmHNB7LkFRMve4Hq0mnqa1X-_W3o1eguY_v1PuoiB77wR1Inn_k9xEpwSYJcpwjls63wdHBY8NJmGviZqRqgbzGzG0eJ20efX7T02U49dIjw8N6jVWigDbktM/s640/a.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitTS_g6ggAgENONxKlKWKmHNB7LkFRMve4Hq0mnqa1X-_W3o1eguY_v1PuoiB77wR1Inn_k9xEpwSYJcpwjls63wdHBY8NJmGviZqRqgbzGzG0eJ20efX7T02U49dIjw8N6jVWigDbktM/w640-h640/a.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto Dok. BK</span></span><br /></td></tr></tbody></table><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div style="text-align: justify;">Penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Suap, Gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dengan Tersangka Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo) dkk, <br />BERITAKKORUPSI.CO –‘    <br />Hari ini, Jumat, 26 November 2021, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melalukan pemeriksaan saksi sebanyak 8 orang dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Suap, Gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dengan Tersangka Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo) dkk yang Tertangkap Tangan KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021. Hal itu seperti yang disampaikan Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co, Jumat, 26 November 2021<br /><br />“Hari ini (25/11)  pemeriksaan saksi   TPK terkait  seleksi  jabatan  dilingkungan  pemerintah  Kabupaten  Probolinggo  tahun  2021,  dan TPPU untuk TSK PTS. Pemeriksaan dilakukan di Polres Probolinggo Kota, Jl. Dr. Moch Saleh No.34, Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur,” kata Ali Fikri  <br /><br />Saksi-saksi yang diperiksa tersebut ialah:<br />1. Wiwit Suryaningsih, S.STP, MM (Camat Sumberasih)<br />2. Ir. Priyono (Pensiunan / Mantan Kadis PU Kab. Probolinggo)<br />3. Zainuddin (Direktur CV Makmur Sentosa)<br />4. Fudeili (Direktur CV Sumber Tani)<br />5. Rudy Sufianto (Swasta / Tambak Inti Budidaya Bersama)<br />6. Deni Surya Utama (Swasta / Sidomukti Residen Kraksaan)<br />7. Sitro (Direktur CV Mega Indah)<br />8. H Loeloet Dwi Setianto (Swasta /PT Indomarco Prismatama)<br /><br />Hingga hari ini, Jumat, 26 November 2021, total saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik KPK dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dkk adalah sebanyak 33 orang sejak Rabu, Kamis dan Jumat, yang terdiri dari; sebanyak 13 saksi diperiksa pada Rabu, 24 November 2021 dan Kamis, 25 November 2021 sjumlah 13 orang.<br /><br />13 orang saksi yang diperiksa pada Kamis, 25 November 2021 yaitu:<br />1. Hayu Kinanthi Sekar Maharani Mahasiswa <br />2. Abdul Wasik Hanan (Petani)<br />3. Hasani (Pensiunan Polri / Guru Pondok Hati/ Tokoh Masy Randu Merak)<br />4. Dini Rahmania, Komisaris PT Salamah Amal Mulia / Bendahara Yayasan Hati<br />5. Hengki Cahjo Saputra, Kepala Dinas Pekerjaan Umu dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) Kab. Probolinggo<br />6. Taufiq Hidayat Direktur  CV  Atsil Hidayah<br />7. dr. Anang Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (Kadis PPDKB)<br />8. Saiful Farid Cahyono Bhakti, Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kabupaten Probolinggo<br />9. Zulmi Noor Hasani    Direktur   PT Eksekutif / Wakil Ketua Yayasan Hati<br />10. Suryadi Swasta (PT Sumber Alfaria Trijaya)<br />11. Abdul Bari (PNS)<br />12. Absir Wahyudi (PNS)<br />13. Edi Karyawan PPK Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo<br /><br />Dan 13 orang saksi yang diperiksa pada Rabu, 24 November 2021 yakni:<br />1. Hadi Djoko Purwanto (Wiraswasta)<br />2. Abdul Hafid Aminuddin (Wiraswasta)<br />3. Mudjito (Camat Maron)<br />4. Mimik (Kabid Penanaman Modal-DPMPTSP)<br />5. Heri Sudjono (Eks Sekretaris Dinas Perumahan Dan Pemukiman)<br />6. Ir. Anggit Hermanuadi (Eks Kepala Bappeda Kab. Probolinggo)<br />7. Gandhi Hartoyo (Direktur Perusahaan Air Minum (PDAM) Kab Probolinggo<br />8. Yudhi Wibowo (Kabag Administrasi PDAM Kab. Probolinggo)<br />9. Syaiful Anam (Kasubbbag. Kas Bendahara PDAM Kab. Probolinggo)<br />10. Tanto Walono (Eks Kepala Badan Keuangan Daerah)<br />11. Nurul Wahidah (Staf Logistik Yayasan Pondok Hati)<br />12. Agus Budianto (Sekretaris Camat Maron)<br />13. Asrul Bustami (Kabid Bina marga Kab. Probolinggo).    </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">17 Calon Pejabat Desa di Kab. Probolinggo Yang Tertangkap Tangan KPK Diadili - http://www.beritakorupsi.co/2021/11/17-calon-pejabat-desa-di-kab.html</span><br /> </div><div style="text-align: justify;">Tersangka Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama suminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Probolinggo sebelumnya yang digantikan istrinya, Tertangkap Tangan KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIBB karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap Jual Beli Jataban terkait pengangkatan Pejabat Kepala Desa di beberapa Desa di 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Krenjengan dan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo<br /><br />Selain suami istri (Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin) itu, KPK juga melakukan penangkapan terhadap 20 orang lainnya selaku ASN (Aparatur Sipil Negara), yaitu : 1. Sumarto, 2. Ali Wafa, 3. Mawardi, 4. Mashudi, 5. Maliha, 6. Mohammad Bambang, 7. Masruhen, 8. Abdul Wafi, 9. Kho’im, 10. Ahkmad Saifullah, 11. Jaelani, 12. Uhar, 13. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan,), 14. Nuruh Huda, 15. Hasan, 16. Sahir, 17. Sugito dan 18. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton), Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton<br /><br />Kemuidan KPK menetapkan ke 22 orang tersebut sebagai Tersangka yang dibagi dalam 2 kategori, yaitu sebanyak 18 Tersangka adalah sebagai Pemberi Suap, yaitu: 1. Sumarto, 2. Ali Wafa, 3. Mawardi, 4. Mashudi, 5. Maliha, 6. Mohammad Bambang, 7. Masruhen, 8. Abdul Wafi, 9. Kho’im, 10. Ahkmad Saifullah, 11. Jaelani, 12. Uhar, 13. Nurul Hadi, 14. Nuruh Huda, 15. Hasan, 16. Sahir, 17. Sugito dan 18. Samsudin<br /><br />Sedangkan Doddy Kurniawan (Camat Krenjengan), Muhamad Ridwan (Camat Paiton) dan Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Probolinggo ini ditetapkan sebaga Tersangka Penerima Suap<br /><br />Dari 18 Terangka sebagai Pemberi Suap, saat ini sudah diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suaranya yang terdiri dari 3 berkas perkara penuntutan, yaitu: Terdakwa Sumarto diadili terlebih dahulu pada Rabu, 17 Nopember 2021. Dan berkas perkara kedua dengan 5 Terdakwa yang terdiri dari: Terdakwa I Nurul Huda, Terdakwa II Hasan, Terdakwa III Sahir,  Terdakwa IV Sugito dan Terdakwa V Samsudin<br /><br />Sedangkan berkas perkara ketiga terdiri dari 12 Terdakwa, yaitu: Terdakwa I Ali Wafa, Terdakwa II Mawardi, Terdakwa III Mashudi, Terdakwa IV Maliha, Terdakwa V Mohammad Bambang,  Terdakwa VI Masruhen, Terdakwa VII Abdul Wafi, Terdakwa VIII Kho’im, Terdakwa IX Ahkmad Saifullah, Terdakwa X Jaelani,  Terdakwa XI Uhar,  dan Terdakwa XII Nurul Hadi. Ke- 17 Terdakwa ini didali pada Selasa, 23 Nopember 2021<br /><br />Sementara Tersangka Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo, Tersangka Hasan Aminudin (DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo), Tersangka Doddy Kurniawan (Camat Krejengan) dan Tersangka Muhamad Ridwan (Camat Paiton) masih berada di “Hotel” Merah Putih KPK. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor KPK Memeriksa 33 saksi dalam Kasus Dugaan Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dk

Foto Dok. BK BERITA KORUPSI .CO -  Penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Suap, Gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian...

»

17 Calon Pejabat Desa di Kab. Probolinggo Yang Tertangkap Tangan KPK Diadili

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#18 dari 22 Tersangka Korupsi Tangkap Tangan KPK kini sudah diadili (1 Terdakwa diadili terlebih dahulu), dan 4 Tersangka lainnya yaitu Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo, Hasan Aminudin (DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo), Doddy Kurniawan (Camat Krejengan) dan Muhamad Ridwan (Camat Paiton) masih berada di “Hotel” Merah Putih KPK# </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizvRbId9bTe3EhUVLK97YHTLmnsfpESEccK_al3bcKjcTDh9b8Wm8tVG_wnVrOwQI3sJr3jBgZFn88rVc3GO729SUNn59TJcY9mEyIgaw1XLEp5XNbZSQtvcs-blq_vY7HSGKRW9fyDIk/s800/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizvRbId9bTe3EhUVLK97YHTLmnsfpESEccK_al3bcKjcTDh9b8Wm8tVG_wnVrOwQI3sJr3jBgZFn88rVc3GO729SUNn59TJcY9mEyIgaw1XLEp5XNbZSQtvcs-blq_vY7HSGKRW9fyDIk/w640-h640/a.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />“Mimpi indah menjadi derita karena ambisi jabatan dan duit”. Kalimat inilah yang mungkin dialami oleh 18 orang ASN (paratur spil negera) atau yang dulu dikenal dengan sebuan PNS (pegawai negeri spil) calon Pejabat Desa di wilayah Kecamatan Krejengan dan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo<br /><br />Ke- 18 orang ASN itu adalah; 1. Sumarto, 2. Ali Wafa, 3. Mawardi, 4. Mashudi, 5. Maliha, 6. Mohammad Bambang, 7. Masruhen, 8. Abdul Wafi, 9. Kho’im, 10. Ahkmad Saifullah, 11. Jaelani, 12. Uhar, 13. Nurul Hadi (Kecamatan Krejengan, dimana Tersangka Doddy Kurniawan sebagai Camat), 14. Nuruh Huda, 15. Hasan, 16. Sahir, 17. Sugito dan 18. Samsudin (Kecamatan Paiton, dimana Tersangka Muhamad Ridwan sebagai Camat Paiton)<br /><br />Karena ambisi ingin menduduki jabatan walau hanya sekedar Pejabat Desa selama waktu 6 bulan sambil menunggu pelaksanaan pelihan Kepala Desa, sehingga 17 dari 18 ASN inipun bersedia memberikan sejumlah uang kepada Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminuddin sebagai anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Probolinggo yang digantikan istrinya. Dan bahkan ada ASN yang menawarkan diri untuk diangkat sebagai Pejabat Desa serta bersedia pula memberikan sejumlah duit<br /><br />Dari 17 ASN ini terdiri dari 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Krejengan sebanyak 12 orang yang dikoordinir oleh Sumarto atas perintah Doddy Kurniawan sebagai Camat, dan 5 ASN dari Kecamatan Paiton yang yang dikoordinir langsung oleh Muhamad Ridwan selaku Camat. <br /><br />Doddy Kurniawan dan Muhamad Ridwan, sebelumnya sudah mendapat tugas dari suami Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari yaitu Hasan Aminuddin. Karena peran Hasan Aminuddin sangatlah besar untuk mengusulkan seseorang diangkat menjadi Pejabat Desa oleh istrinya sebagai Bupati Probolinggo<br /><br />Nah, setelah uang terkumpul di tangan Sumarto dari 12 orang ASN di Kecamatan Krejengan, kemudian diserahkanlah ke Camat Doddy Kurniawan, dan begitu juga ke 5 ASN di Kecamatan Paioton yang menyerahkan uang ke Camat Muhamad Ridwan. Dan bahkan Camat Muhamad Ridwanpun bersedia untuk menggunakan uangnya terlebih dahulu membantu ASN yang dicalonkan sebagai Pejabad Desa. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK6cyenJn3r2H_j6lu-bU5EW6_HBlnlwjx64I8O7V55-2qQQUxl5OglOh3xMeQzlJWInxeKzYLbVsYcVolx7zt1AdBevdEb2UHc1XtFyabu8ZYLdPeuY2D5D1XdTmlGgHt6BmJ9AxfL-s/s932/15.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="528" data-original-width="932" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK6cyenJn3r2H_j6lu-bU5EW6_HBlnlwjx64I8O7V55-2qQQUxl5OglOh3xMeQzlJWInxeKzYLbVsYcVolx7zt1AdBevdEb2UHc1XtFyabu8ZYLdPeuY2D5D1XdTmlGgHt6BmJ9AxfL-s/w640-h362/15.jpg" width="640" /></a></div>Uang yang terkumpul ditangan Kedua Camat terbut, sesuai kesepatakan akan diserahkan ke Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui suaminya melalui Hasan Aminuddin. Karena peran Hasan Aminuddin untuk menentukan seseorang diangak menjadi Pejabat Desa sangatlah besar sekalipun bukan lagi menjabat sebagai Bupati<br /><br />Lalu apakah hal ini hanya terjadi di Kabupaten Probolinggo? Apakah pengangkatan seseorang pejabat di lingkungan Pemerintah daerah oleh kepala daerah hanya di lakukan oleh Bupati Probolinggo, sementara kepala daerah yang lain bersih?. Dari beberapa kasus Korupsi yang meneyeret kepala daerah sebagai terdakwa kasus korupsi, hampir rata-rata juga melakukan seperti apa yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Mungkin karena “Sri Dewi” tidak berpihak kepada Bupati Probolinggo dkk sehingga tertangkap tangan KPK<br /><br />Nah, ibarat Peribahasa. “Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Bermimpi duduk dikursi jabatan sebagai Pejabat Kepala Desa, namun karena salah cara mau duduk di kursi jabatan akhirnya masuk “jurang” alis penjara. <br /><br />Karena sebelum dilantik sebagai Pejabat Desa, sejumlah petugas dari lembaga Anti Rasuah sudah datang secara tiba-tiba ibarat petir disiang bolong mengagetkan sejumlah orang di Kabupaten Probolinggo sekira pukul 10.00 waktu Indonesia bagian barat tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2021.<br /><br />Kedatangan lembaga Anti Rasuah di Kabupaten Prolinggo, Minggu, 29 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIBB, langsung meringkus Sumarto, Doddy Kurniawan, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito dan Samsudin kemudian  Muhamad Ridwan, Hasan Aminuddin serta Bupati Pasuruan Puput Tantriana Sari <br /><br />Setelah penyidik KPK meringkus Bupati Pasuruan Puput Tantriana Sari dkk, kemudian dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah selaku pemberi suap jual beli jabatan sebanyak 18 orang yaitu; 1. Sumarto, 2. Ali Wafa, 3. Mawardi, 4. Mashudi, 5. Maliha, 6. Mohammad Bambang, 7. Masruhen, 8. Abdul Wafi, 9. Kho’im, 10. Ahkmad Saifullah, 11. Jaelani, 12. Uhar, 13. Nurul Hadi, 14. Nuruh Huda, 15. Hasan, 16. Sahir, 17. Sugito dan 18. Samsudin <br /><br />Sementara Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo, Hasan Aminudin (anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo), Doddy Kurniawan (Camat Krejengan) dan Muhamad Ridwan (Camat Paiton) adalah selaku penerima suap jual beli jabatan<br /><br />Mimpi indah bagi 18 orang ASN dari Kecamatan Krejengan dan Kecamatan Paiton inipun  berubah seketika menjadi derita. Hal yang sama juga dialami oleh Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPdjsts-VIJpA7IWvMNTwOeFbuM8dbLYQPx1zwB60VMTabLIzyEpcpIppisFBuz0LOi3SktnSxc8qKh0UzblVIm5Y-k2XrYtcM3Nb61o1v2SylPDiyn_Lu6TCCuN4iz-ncMNHOsZTAVSI/s640/IMG20211117101441+++++sumarto.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPdjsts-VIJpA7IWvMNTwOeFbuM8dbLYQPx1zwB60VMTabLIzyEpcpIppisFBuz0LOi3SktnSxc8qKh0UzblVIm5Y-k2XrYtcM3Nb61o1v2SylPDiyn_Lu6TCCuN4iz-ncMNHOsZTAVSI/w640-h288/IMG20211117101441+++++sumarto.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Foto. Sidang Dakwaan dengan Terdakwa Sumarto (Senin, 17 November 2021)/Dok.BK</span></span><br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Yang lebih bermimpi buruk adalah Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan Hasan Amanuddin selaku anggota DPR RI. Karena kapal yang dinahkodai Puput Tantriana Sari tenggelam ditengah lautan alias masuk penjara jauh sebelum masa jabatannya berakhir. Puput Tantriana Sari tidak lagi duduk bersama dengan pejabat Forkpimda Kabupaten Probolinggo untuk membahas berbagai kepentingan masyarakat<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><br />Begitu juga dengan suaminya, Hasan Aminuddin, tak lagi duduk di kursi empuk di gedung Senayan sebagai anggota Dewan yang terhormat bersama anggota Dewan lainnya untuk membahas berbagai hal bagi kepentingan rakyat Indonesia. <br /><br />Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin bersama 22 orang lainnya hanya bisa meratapi “mengapa ini terjadi, mimpi indah menjadi derita”.<br /><br />Dari 22 orang yang diringkus KPK, 18 orang diantaranya saat ini sudah diadili sebagai Terdakwa pemberi suap, yaitu Sumarto (perkara tersendiri dan diadili terlebih dahulu padaRabu, 17 Nopember 2021). <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Tertangkap Tangan KPK, Sumarto (PNS Kab. Probolinggo) Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/tertangkap-tangan-kpk-sumarto-diadili.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/tertangkap-tangan-kpk-sumarto-diadili.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian pada Selasa, 23 November 2021, menyusul diadili sebagai Terdakwa pemberi suap adalah Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi (satu berkas perkara), serta Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito dan Samsudin (satu berkas perkara) <br /><br />Ke- 18 Terdakwa inipu diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau Kedua Pasal 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Sementara Tersangka Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo, Tersangka Hasan Aminudin (DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo), Tersangka Doddy Kurniawan (Camat Krejengan) dan Tersangka Muhamad Ridwan (Camat Paiton) masih berada di “Hotel” Merah Putih KPK<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn-ZDAI6wixiykmQenzxkz00F7ztqxa7XczkPlfOL9-j1g7J0m-HBOXxOBa5SnjK-erKLrheAGrgidneXigeBQVkUzNxMavNoKkS5RbQzcaNcpE0qB_cdTsIOFSG6cnConFCpiTyZ38Jc/s1210/b.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1210" data-original-width="901" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn-ZDAI6wixiykmQenzxkz00F7ztqxa7XczkPlfOL9-j1g7J0m-HBOXxOBa5SnjK-erKLrheAGrgidneXigeBQVkUzNxMavNoKkS5RbQzcaNcpE0qB_cdTsIOFSG6cnConFCpiTyZ38Jc/w477-h640/b.jpg" width="477" /></a></div>Dan hari ini, Selasa, 23 Nopember 2021, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Suhermanto, Wawan Yunarwanto, Iriawan Agustiartono, Riniyati Karnasih, Meyer Volmar Simanjuntak, Yoga Pratomo, Nur Haris Arhadi dan Handry Sulistiawan menyeret Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, serta Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito dan Samsudin ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi suap masing-masing sebesar Rp20 juta terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui Hasan Aminudin yang Tertangkap Tangan KPK</div><div style="text-align: justify;"> pada Minggu, 29 Agustus 2021 <br /></div><div style="text-align: justify;">Pada persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU KPK terhadap para Terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Psters Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sikan, S.Sos., SH dan Fitri Indriati, SH., MH yang dihadiri para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) dengan dihadiri langsung oleh Tim Panasehat Hukum para Terdakwa<br /><br />Persidangan berlangsung dalam 2 Session, yang pertama adalah pembacaan surat dakwaan JPU KPK terhadap 5 Terdakwa, yaitu Terdakwa I Nurul Huda, Terdakwa II Hasan, Terdakwa III Sahir,  Terdakwa IV Sugito dan Terdakwa V Samsudin<br /><br />Kemudian dilanjutkan sidang pembacaan dakwaan terhadap 12 Terdakwa, yakni Terdakwa I Ali Wafa, Terdakwa II Mawardi, Terdakwa III Mashudi, Terdakwa IV Maliha, Terdakwa V Mohammad Bambang,  Terdakwa VI Masruhen, Terdakwa VII Abdul Wafi, Terdakwa VIII Kho’im, Terdakwa IX Ahkmad Saifullah, Terdakwa X Jaelani,  Terdakwa XI Uhar,  dan Terdakwa XII Nurul Hadi,<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU KPK mengatakan, bahwa pada tahun 2021, Puput Tantriana Sari memberitahukan kepada para camat tentang kewenangan dari Hasan Aminudin yang merupakan suami dari Puput Tantriana Sari sekaligus mantan Bupati Probolinggo, dimana untuk pengusulan, penilaian dan penetapan (ACC) Penjabat Kepala Desa (Kades) akan dilakukan oleh Hasan Aminudin untuk kemudian di setujui oleh Puput Tantriana Sari <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghWrYo7wsn_u9MVzrrVOoxW5KI_o48EXqy-lnQTtJFiItuFekmAPGT2ud82xF4LgU4E6LZuIJrKf1hp9Eo4jb3t477-MEAM3YvBjDqR_XpPwtzrhjHTtgmxTu_CFfdF5S-jFGH8vC5J4k/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghWrYo7wsn_u9MVzrrVOoxW5KI_o48EXqy-lnQTtJFiItuFekmAPGT2ud82xF4LgU4E6LZuIJrKf1hp9Eo4jb3t477-MEAM3YvBjDqR_XpPwtzrhjHTtgmxTu_CFfdF5S-jFGH8vC5J4k/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Padahal Hasan Aminudin adalah anggota DPR RI dan tidak memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.<br /><br />Pada bulan Agustus 2021, Puput Tantriana Sari mengetahui adanya 253 (dua ratus lima puluh tiga) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan akan dilakukan pemilihan Kepala Desa secara serentak pada bulan Desember 2021, namun Puput Tantriana Sari mengeluarkan kebijakan pelaksanaannya diundur sampai bulan Februari 2022<br /><br />Sehingga akan terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Oleh karena itu, diperlukan Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati sampai adanya Kepala Desa terpilih. <br /><br />Untuk pemenuhan Penjabat Kepala Desa tersebut, Puput Tantriana Sari meminta Hasan Aminuddi melakukan seleksi dan penentuan calon-calon Penjabat Kepala Desa yang diusulkan melalui camat masing-masing wilayah kecamatan, yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang ada pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.<br /><br />Padahal Hasan Aminuddin adalah anggota DPR RI dan tidak memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.<br /><br />Selanjutnya, pada awal bulan Agustus 2021, atas sepengetahuan dari Puput Tantriana Sari, Hasan Aminuddi melakukan pertemuan dengan beberapa camat dan memberikan arahan terkait usulan calon Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural dilingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo sekaligus meminta para calon Penjabat Kepala Desa memberikan uang untuk Puput Tantriana Sari yang dikumpulkan kepada camat berdasarkan nilai besaran hasil sewa tanah bengkok desa.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijEy9kHQzMeaZbVRhopJBWfEY0Dr0I4RukY6cshqJgVBvT6PsWVygW64_Zndy3WWisqWui_UqSttw6a58H5xXrV08dtmo9UFGnsGZESzjs9txUOPO7q4P6aTGJpRB6Lmp3zgjomO615j8/s891/14..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="484" data-original-width="891" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijEy9kHQzMeaZbVRhopJBWfEY0Dr0I4RukY6cshqJgVBvT6PsWVygW64_Zndy3WWisqWui_UqSttw6a58H5xXrV08dtmo9UFGnsGZESzjs9txUOPO7q4P6aTGJpRB6Lmp3zgjomO615j8/w640-h348/14..jpg" width="640" /></a></div>Pemberian uang tersebut, akan menjadi pertimbangan bagi Hasan Aminudin untuk melakukan persetujuan karena tanpa persetujuan Hasan Aminudin, Puput Tantriana Sari tidak akan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan dengan Hasan Aminudin, pada tanggal 23 Agustus 2021, Muhammad Ridwan mengadakan kegiatan apel pagi terhadap Pegawai Kantor Kecamatan Paiton dengan menyampaikan adanya 12 (dua belas) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya sehingga diperlukan Penjabat Kepala Desa yang diambil dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo dan akan dilakukan pengangkatan oleh Bupati Puput Tantriana Sari<br /><br />Setelah disetujui dan direkomendasikan oleh Hasan Aminudin dengan kesanggupan memberikan uang kurang lebih sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Atas hal tersebut Terdakwa III Sahir dan Terdakwa V Samsudin menyanggupinya sehingga Muhammad Ridwan memasukkannya kedalam list / daftar usulan, dimana Terdakwa III mengatakan “siap ikut Pak Camat”.<br /><br />Kemudian untuk menindaklanjuti kesediaan Terdakwa III dan Terdakwa V tersebut, Muhammad Ridwan memerintahkan Abdul Hamid, Abdul Bari dan Absyr Wahyudi untuk menghubungi Para Terdakwa agar menyiapkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)-nya dan uang kurang lebih sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).<br /><br />Pada Tanggal 26 Agustus 2021, Terdakwa I Nurul Huda melakukan pertemuan dengan Abdul Bari selaku Sekretaris Camat Paiton, dalam pertemuan tersebut Abdul Bari menyampaikan bahwa Terdakwa I Nurul Huda akan di usulkan menjadi Penjabat Kepala Desa, atas penyampaian tersebut Terdakwa I Nurul Huda menyatakan bersedia.<br /><br />Mengetahui adanya usulan Penjabat Kepala Desa di lingkup Kecamatan Paiton, Terdakwa II Hasan yang merupakan pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo, pada sekitar bulan Agustus 2021 menemui Muhammad Ridwan dan menyampaikan keinginannya untuk di usulkan menjadi Penjabat Kepala Desa, <br /><br />tas hal tersebut Muhammad Ridwan menyampaikan agar Terdakwa II Hasan menyiapkan uang kurang lebih sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa II Hasan menyanggupinya. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvv4FbAM8JsjwXrhxKTS_kQwDwD8CG2l3QwmGqBtJohEs2ebEHulJ5RMGKS7u2gsa2Fc1yXxFsJ6Mrk-gGD4ZsJuJhvvVqaxohqaRsIUWEhtNh2_73rpWskLcgT6C-di9sIPb3sm3ozak/s1040/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvv4FbAM8JsjwXrhxKTS_kQwDwD8CG2l3QwmGqBtJohEs2ebEHulJ5RMGKS7u2gsa2Fc1yXxFsJ6Mrk-gGD4ZsJuJhvvVqaxohqaRsIUWEhtNh2_73rpWskLcgT6C-di9sIPb3sm3ozak/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Pada sekira tanggal 27 Agustus 2021, Terdakwa IV Sugito melakukan pertemuan dengan Abdul Hamid selaku pegawai Kecamatan Paiton, dalam pertemuan tersebut Abdul Hamid  menyampaikan bahwa Terdakwa IV Sugito diusulkan sebagai Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Paiton dan harus menyetorkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Puput Tantriana Sari melalui Hasan Aminuddin dan Muhammad Ridwan, atas penyampaian Abdul Hamid tersebut Terdakwa IV Sugito menyanggupinya, <br /><br />Selanjutnya Terdakwa IV Sugito menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Abdul Hamid<br /><br />untuk menindaklanjuti kesediaan Terdakwa V Samsudin diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa di lingkup Kecamatan Paiton, selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa V Samsudin melakukan pertemuan dengan Abdul Hamid dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa V Samsudin menyerahkan dokumennpersyaratan, sedangkan terkait dengan uang yang akan diserahkan kepada Puput Tantriana Sari, Terdakwa V Samsudin menyampaikan agar uang tersebut dibayarkan oleh Muhammad Ridwan terlebih dahulu. <br /><br />Setelah Para Terdakwa bersedia untuk diusulkan sebagai Penjabat Kepala Desa di wilayah Kecamatan Paiton dengan syarat memberikan uang kepada Puput Tantriana Sari melalui Hasan Aminuddin dan Muhammad Ridwan, selanjutnya agar proses pengisian Penjabat Kepala Desa di wilayah Paiton dapat segera memperoleh persetujuan dari Puput Tantriana Sari melalui Hasan Aminuddin, <br /><br />Maka Muhammad Ridwan selaku Camat yang mendapatkan tugas membuat usulan tersebut segera mengajukan usulannya kepada Hasan Aminuddin sehingga untuk memenuhi syarat pemberian uang kepada Puput Tantriana Sari melalui Hasan Aminuddin tersebut, maka Para Terdakwa yang belum sanggup menyerahkan uang akan dibayarkan terlebih dahulu oleh Muhammad Ridwan</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAleF1ChAi7YD9tFad_cL-kAzy1Nxqjdubkwj_vXJuu-A41ROsv452Jn5dSpnwDeS_3OkOdwtF437ERFOLrRPZxNlnmzPEsEGvZClWZxVzjJ74eGRJUUmiH3sTAmYGsnvW9UxFMeOM2Sk/s932/15.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="528" data-original-width="932" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAleF1ChAi7YD9tFad_cL-kAzy1Nxqjdubkwj_vXJuu-A41ROsv452Jn5dSpnwDeS_3OkOdwtF437ERFOLrRPZxNlnmzPEsEGvZClWZxVzjJ74eGRJUUmiH3sTAmYGsnvW9UxFMeOM2Sk/w640-h362/15.jpg" width="640" /></a></div>Sehingga terkumpul sejumlah uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan perincian; Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa IV Sugito dan Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa I Nurul Huda, Terdakwa II Hasan, Terdakwa III Sahir dan Terdakwa V Samsudin, yang sumber dananya atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa I Nurul Huda. Terdakwa II Hasan, Terdakwa III Sahir dan Terdakwa V Samsudin disediakan terlebih dahulu oleh Muhammad Ridwan. <br /> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Adapun usulan Penjabat Kepala Desa untuk Para Terdakwa yaitu:<br />a. Terdakwa I Nurul Huda yang diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa Kalikajar Wetan, <br />b. Terdakwa II Hasan yang diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa Randu Tatah, <br />c. Terdakwa III Sahir yang diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa Pondok Kelor, <br />d. Terdakwa IV Sugito yang diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa Sumberanyar dan <br />e. Terdakwa V Samsudin yang diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa Binor<br /><br />Hal itu sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 141/264/426.412/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Usulan Calon Penjabat Kepala Desa (PJ) yang ditandatangani oleh Muhammad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo<br /><br />Selanjutnya sekitar tanggal 28 Agustus 2021, Muhammad Ridwan menemui Hasan Aminuddin  di rumah Jalan A. Yani Mayangan Kabupaten Probolinggo mengajukan usulan Penjabat Kepala Desa di daerah Kecamatan Paiton serta menyampaikan bahwa uang dari para calon Penjabat Kepala Desa sebanyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) telah terkumpul<br /><br />Untuk itu Hasan Aminuddin  atas sepengetahuan Puput Tantriana Sari memberikan persetujuan dengan cara memberikan disposisi “ACC” dan paraf pada surat nomor 141/264/426.412/2021 perihal Usulan Calon Pejabat Kepala Desa (PJ) tertanggal 30 Agustus 2021 serta memerintahkan agar uang di simpan dahulu. <br /><br />Pada tanggal 29 Agustus 2021, setelah uang untuk Puput Tantriana Sari telah di terima melalui Muhammad Ridwan, sekitar pukul 11.00 WIB Muhammad Ridwanmendapat perintah dari Hasan Aminuddin  yang disampaikan melalui ajudannya Pitra Jaya Kusuma agar nanti malam saat menghadap Hasan Aminuddin  tidak membawa uang dulu, uangnya diserahkan dilain waktu saja dan perintah tersebut disampaikan Muhammad Ridwan kepada camat lainnya yang akan menghadap Hasan Aminuddin  .</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN3KUlDDXETXjbPBmuqvziIF_1q4FT52jPt6PcI3Zgh92YGV5l5lfPujbPtiGjSV1LesuL-TxZLik3__aPpRPYrNF87cUzZAIOByPMHNsWBI_aYyXImv3ArSqPkJ2E16GmUz2-P4IQ2pI/s891/14..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="484" data-original-width="891" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN3KUlDDXETXjbPBmuqvziIF_1q4FT52jPt6PcI3Zgh92YGV5l5lfPujbPtiGjSV1LesuL-TxZLik3__aPpRPYrNF87cUzZAIOByPMHNsWBI_aYyXImv3ArSqPkJ2E16GmUz2-P4IQ2pI/w640-h348/14..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan Para Terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Puput Tantriana Sari melalui Hasan Aminuddin dan Muhammad Ridwan, dimaksudkan agar Puput Tantriana Sari  mengangkat Para Terdakwa menjadi Penjabat Kepala Desa sebagaimana usulan yang diajukan, yang bertentangan dengan kewajiban Puput Tantriana Sari sebagaimana dimaksud dalam :<br /><br />1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.<br />a. Pasal 67 Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: Huruf e : “menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik”.<br /><br />b. Pasal 76 ayat (1), Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilarang : Huruf a : “ membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”<br /><br />Huruf e : “melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”<br /><br />2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; <br /><br />Dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Jo. Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />Perbuatan Terdakwa Nurul Huda, bersama-sama dengan Terdakwa II Hasan, Terdakwa III Sahir, Terdakwa IV Sugito dan Terdakwa V Samsudin merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau Dakwaan Kedua Pasal 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;">Selanjutnya.... </span></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9o7fYLRyFHkG4C6-VxC5HX3NtvwlBcf9e_X-9tVUj7k8fed61otjVVfutsPMw_td_c7AkggyHbIf5BsIHM4IiWGI8j7qMf7WgsfkxCVx7MQVKA6HnZahCp1obzQdXa08-Bsg72rMf8eI/s986/16..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="509" data-original-width="986" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9o7fYLRyFHkG4C6-VxC5HX3NtvwlBcf9e_X-9tVUj7k8fed61otjVVfutsPMw_td_c7AkggyHbIf5BsIHM4IiWGI8j7qMf7WgsfkxCVx7MQVKA6HnZahCp1obzQdXa08-Bsg72rMf8eI/w640-h330/16..jpg" width="640" /></a></div>Dalam sidang Session ke II dengan 12 Terdakwa, JPU KPK dalam surat dakwaannya mengatakan, pada bulan Agustus 2021, PUPUT TANTRIANA SARI mengetahui adanya 253 Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan akan dilakukan pemilihan Kepala Desa secara serentak pada bulan Desember 2021, namun PUPUT TANTRIANA SARI mengeluarkan kebijakan pelaksanaannya diundur sampai bulan Februari 2022 sehingga akan terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Oleh karena itu, diperlukan Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati sampai adanya Kepala Desa terpilih. <br /><br />Untuk pemenuhan Penjabat Kepala Desa tersebut, PUPUT TANTRIANA SARI meminta HASAN AMINUDDIN melakukan seleksi dan penentuan calon-calon Penjabat Kepala Desa yang diusulkan melalui camat masing-masing wilayah kecamatan, yang berasal dari pegawai negeri sipil yang ada pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.<br /><br />Selanjutnya, pada awal bulan Agustus 2021, atas sepengetahuan dari PUPUT TANTRIANA SARI, HASAN AMINUDDIN melakukan pertemuan dengan beberapa camat dan memberikan arahan terkait usulan calon Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural dilingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo sekaligus meminta para calon Penjabat Kepala Desa memberikan uang untuk PUPUT TANTRIANA SARI yang dikumpulkan kepada camat berdasarkan nilai besaran hasil sewa tanah bengkok desa. Pemberian uang tersebut, <br /><br />Akan menjadi pertimbangan bagi HASAN AMINUDDIN untuk melakukan persetujuan karena tanpa persetujuan HASAN AMINUDDIN, PUPUT TANTRIANA SARI tidak akan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan.<br /><br />Pada tanggal 6 Agustus 2021, HASAN AMINUDDIN melalui PITRA JAYA KUSUMA menghubungi DODDY KURNIAWAN selaku Camat Krejengan, menyampaikan agar pada tanggal 7 Agustus 2021 DODDY KURNIAWAN menghadap dirinya di Pendopo Bupati (rumah dinas Bupati Probolinggo) yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Probolinggo bersama Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya tanggal 9 September 2021, <br /><br />Kemudian keesokannya tanggal 7 Agustus 2021 DODDY KURNIAWAN bersama 12 (dua belas) Kepala Desa menghadap HASAN AMINUDDIN dan dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN menyampaikan terima kasih kepada 12 Kepala Desa yang akan berakhir jabatannya dan meminta DODDY KURNIAWAN untuk menyiapkan usulan calon Penjabat Kepala Desa dan uang untuk PUPUT TANTRIANA SARI </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjIu1iUhely5ULGMCBjg9eTGFDmgiagGyXRnN9nzf8ARmJx1LWLeREyvxjxWsVj9D7i5BZ7pFu42kdUPdPLBWWkflC-WRiYxKzaa57O-ABabTmhBM_rFnPavUjgPMWGzKPTxxn1fxUkSc/s1040/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjIu1iUhely5ULGMCBjg9eTGFDmgiagGyXRnN9nzf8ARmJx1LWLeREyvxjxWsVj9D7i5BZ7pFu42kdUPdPLBWWkflC-WRiYxKzaa57O-ABabTmhBM_rFnPavUjgPMWGzKPTxxn1fxUkSc/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Dimana besaran uang yang diberikan senilai hasil sewa tanah bengkok desa kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena sebelumnya DODDY KURNIAWAN telah mengajukan SUMARTO sebagai Penjabat Kepala Desa Karangren dan telah diangkat oleh Bupati PUPUT TANTRIANA SARI dengan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui HASAN AMINUDDIN.<br /><br />Setelah pertemuan dengan HASAN AMINUDDIN tersebut, sebagai tindak lanjutnya DODDY KURNIAWAN menyuruh PERMANA HERMANI JOEDHIANTO selaku Kasi Pembangunan Kecamatan Krejengan untuk membuat daftar calon Penjabat Kepala Desa, dan menginformasikan kepada para staf pegawai negeri sipil di Kantor Kecamatan Krejengan yang bersedia untuk diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa pada 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Krejengan yakni Desa Petemon, Desa Jatiurip, Desa Opo-Opo, Desa Kamal Kuning, Desa Tanjungsari, Desa Krejengan, Desa Sentong, Desa Gebangan, Desa Seboro, Desa Kedung Caluk, Desa Wedoro, Desa Sumber Katimoho dan Desa Dawuhan.<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB DODDY KURNIAWAN mengumpulkan para stafnya diruangan kerja camat yang dihadiri oleh Terdakwa I ALI WAFA, Terdakwa II MAWARDI, Terdakwa IV MALIHA, Terdakwa V MOHAMMAD BAMBANG, Terdakwa VI MASRUHEN, Terdakwa VIII KHO’IM, Terdakwa IX AKHMAD SAIFULLAH, Terdakwa X JAELANI, Terdakwa XI UHAR dan MUSLIH. Selanjutnya dari 13 (tiga belas) Desa, dikarenakan HAIRUL ANWAR sebagai calon Kades untuk Desa Opo-Opo akan menghadap sendiri kepada HASAN AMINUDIN, <br /><br />Maka DODDY KURNIAWAN hanya menyampaikan 12 (dua belas) jabatan Kepala Desa dengan membacakan draft daftar posisi Para Terdakwa yang akan diusulkan sebagai Penjabat Kepala Desa. Untuk dapat diusulkan dan diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa tidak ada yang gratis, tetapi harus memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Bupati PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN dan sesuai kesepakatan, uang tersebut diserahkan kepada DODDY KURNIAWAN. Atas penyampaian dari DODDY KURNIAWAN tersebut, <br /><br />Kemudian Para Terdakwa menyetujuinya sedangkan MUSLIH tidak bersedia di calonkan menjadi Penjabat Kepala Desa Kamal Kuning. Bahwa dikarenakan tidak mengikuti pertemuan, Terdakwa III MASHUDI, Terdakwa VII ABDUL WAFI, dan Terdakwa XII NURUL HADI datang menemui DODDY KURNIAWAN dan mendapat informasi yang sama dengan yang disampaikan kepada para terdakwa lainnya bahwa untuk dapat menduduki jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa agar memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Atas tawaran tersebut, ketiga Terdakwa menerima dan menyanggupinya. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNM8dv5Gdl1y4UN1-taJXreuCZ0VlRdD5eUXL9mp7CtsViztPy8RRdDIpEhUBjxmmFh0OtW1qaP067GAX_sWGqUiM6T0gi03IQYCDBYuX06T6ysi0Lw0XNI7PDHjxOg2hx2ZJmBcYwz0U/s1040/9.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNM8dv5Gdl1y4UN1-taJXreuCZ0VlRdD5eUXL9mp7CtsViztPy8RRdDIpEhUBjxmmFh0OtW1qaP067GAX_sWGqUiM6T0gi03IQYCDBYuX06T6ysi0Lw0XNI7PDHjxOg2hx2ZJmBcYwz0U/w640-h360/9.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021, untuk merealisasikan kesepakatan pemberian uang kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN dan DODDY KURNIAWAN, Para Terdakwa menyerahkan uang sekaligus kelengkapan dokumen kepada PERMANA HERMANI JOEDHIANTO atau SUMARTO yakni:<br /><br />1. Sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa VII ABDUL WAFI menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada PERMANA HERMANI JOEDHIANTO di Kantor Kecamatan Krejengan. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada SUMARTO.<br /><br />2. Sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa X JAELANI menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada SUMARTO di Kantor Kecamatan Krejengan.<br /><br />3. Sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa IV MALIHA melalui Terdakwa VIII. KHO’IM menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada SUMARTO di Kantor Kecamatan Krejengan. <br /><br />4. Sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa V MOHAMMAD BAMBANG menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada SUMARTO di Kantor Kecamatan Krejengan.<br /><br />5. Sekitar pukul 10.15 WIB Terdakwa VI MASRUHEN menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada SUMARTO di Kantor Kecamatan Krejengan.<br /></div></div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">6. Sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa II MAWARDI dan Terdakwa XI UHAR datang menemui SUMARTO di Kantor Kecamatan Krejengan untuk menyerahkan uang. Terdakwa II MAWARDI menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa XI UHAR menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan untuk kekurangan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan diserahkan hari Senin sehingga kekurangannya tersebut akan ditalangi oleh SUMARTO terlebih dahulu. <br /><br />7. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa IX AKHMAD SAIFULLAH menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada SUMARTO di Kantor Kecamatan Krejengan.<br /><br />8. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I ALI WAFA menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada SUMARTO di Kantor Kecamatan Krejengan. <br /><br />9. Sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa III MASHUDI menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada SUMARTO dirumahnya di Desa Pabean Kecamatan Dringu, sedangkan kekurangannya Terdakwa III MASHUDI meminta waktu untuk membayarnya dan sesuai arahan PERMANA HERMANI JOEDHIANTO bahwa kekurangan uang tersebut akan ditalangi oleh SUMARTO. Atas hal tersebut, Terdakwa III MASHUDI setuju.<br /><br />10. Terdakwa VIII KHO’IM menyampaikan kepada PERMANA HERMANI JOEDHIANTO tidak memilki uang sehingga PERMANA HERMANI JOEDHIANTO mengatakan bisa dipinjamkan dulu oleh SUMARTO sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Atas hal tersebut, Terdakwa VIII KHO’IM setuju dan menerimanya.<br /><br />11. Terdakwa XII NURUL HADI yang sebelumnya menyatakan siap dan sanggup memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun dikarenakan belum memiliki uang sehingga DODDY KURNIAWAN menawarkan akan mencarikan pinjaman dan Terdakwa XII NURUL HADI setuju, sehingga SUMARTO atas perintah dari DODDY KURNIAWAN menalangi uang untuk Terdakwa XII NURUL HADI.</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOnz72IO0sVl0sTvWflGdI3DR471-xzw88n_eXGcF5w74_aiZhIVbe2BzbvP5fPubFE0N-H6XRBWWGLirvu4KdCn-QenO-C7adT5bv76r3SYpgO95JLhQUmzO-ks1ZXB1LZ_auv8pNi4w/s1040/c.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOnz72IO0sVl0sTvWflGdI3DR471-xzw88n_eXGcF5w74_aiZhIVbe2BzbvP5fPubFE0N-H6XRBWWGLirvu4KdCn-QenO-C7adT5bv76r3SYpgO95JLhQUmzO-ks1ZXB1LZ_auv8pNi4w/w640-h360/c.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Setelah Para Terdakwa menyerahkan uang, maka pada tanggal 27 Agustus 2021, DODDY KURNIAWAN menyampaikan usulan kepada PUPUT TANTRIANA SARI  melalui Nota Dinas nomor 420/181/426.415/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yaitu:<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />1. Ali Wafa, SH, jabatan Satf Pelaksana diusulkan sebagai Peabat Desa Patemon <br />2. Mawardi, jabatan sebagai staf pelaksana diusulkan sebagai Pejabat desa Jatiurip<br />3. Hairul Anwar, jabatan sebagai staf pelaksana diusulkan sebagai pejabat Desa Opo Opo<br />4. Mashudi, jabatan sebagai Staf Pelaksana diusulkan sebagai Peabat Desa Kamalkuning<br />5. Maliha, jabatan sebagai Staf Pelaksana diusulkan sebagai Peabat Desa Tanjung Sari<br />6. Mohammad Bambang, SH, jabatan Staf Pelaksana diusulkan sebagai Pejabat Desa Krenjengan <br />7. Masruhen, jabatan    Staf Pelaksana    diusulkan sebagai Peabat Desa Sentong<br />8. Abdul Wafi, jabatan Anggota Satpol PP diusulkan sebagai Peabat Desa Gebangan <br />9. Kho’im, jabatan Staf Pelaksana diusulkan sebagai Peabat Desa Seboro <br />10. Akhmad Saifullah, jabatan Staf Pelaksana diusulkan sebagai Peabat Desa Kedung Caluk </div><div style="text-align: justify;">11. Jaelani, SH, jabatan Staf Pelaksana diusulkan sebagai Peabat Desa Widoro <br />12. Uhar, SH, jabatan    Staf Pelaksana    diusulkan sebagai Peabat Desa Sumberkatimoho<br />13. Nurul Hadi, jabatan Staf Pelaksana diusulkan sebagai Peabat Desa Dawuhan </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, DODDY KURNIAWAN dengan menggunakan mobil dinas yang dikemudikan SUMARTO menuju rumah HASAN AMINUDDIN di Jalan Ahmad Yani Mayangan Kabupaten Probolinggo dengan membawa uang dari Para Terdakwa namun sebelum sampai, HASAN AMINUDDIN memerintahkan DODDY KURNIAWAN melalui MUHAMMAD RIDWAN agar uang diserahkan pada lain waktu, <br /><br />Oleh karenanya DODDY KURNIAWAN hanya menyerahkan Nota Dinas No. 420/181/426.415/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Krejengan sebanyak 13 (tiga belas) orang kepada HASAN AMINUDDIN serta melaporkan bahwa uang dari Para Terdakwa terkumpul sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), untuk itu HASAN AMINUDDIN memberikan persetujuan dengan menuliskan pada nota dinas tersebut “Yth. PMD ACC”. <br /><br />Setelah mendapatkan persetujuan dari HASAN AMINUDDIN, DODY KURNIAWAN membawa kembali nota dinas tersebut guna dikeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan oleh PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo, namun saat perjalanan pulang DODDY KURNIAWAN beserta SUMARTO diamankan oleh petugas KPK dan di temukan uang sebesar Rp239.900.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) milik PUPUT TANTRIANA SARI yang berasal dari pemberian Para Terdakwa.<br /></div></div><div></div><div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM4-SKIHeu0vMCIiGCQ2x12UcGS0JWRwdu9_zjupX3rm_PRSIuJnYgUbYfmeAUz3XX76kDtIazfhhtErEWsy6KlBsvZV96eqKmLTIHsW76vs97foFX0M8f5mLIHwBkRpqz9T-28NNWJEY/s1040/13.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM4-SKIHeu0vMCIiGCQ2x12UcGS0JWRwdu9_zjupX3rm_PRSIuJnYgUbYfmeAUz3XX76kDtIazfhhtErEWsy6KlBsvZV96eqKmLTIHsW76vs97foFX0M8f5mLIHwBkRpqz9T-28NNWJEY/w640-h360/13.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa perbuatan Para Terdakwa memberi sesuatu berupa uang, masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN dan DODDY KURNIAWAN dimaksudkan agar PUPUT TANTRIANA SARI sebagai Bupati Probolinggo mengangkat Para Terdakwa menjadi Penjabat Kepala Desa sebagaimana usulan yang diajukan, yang bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI sebagaimana dimaksud dalam :<br />1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 67 Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: Huruf e : “menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik”.<br /><br />2. Pasal 76 ayat (1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilarang : Huruf a : “membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;” Huruf e : “melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”<br /><br />3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Jo. <br /><br />Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<br /><br />Perbuatan Terdakwa I ALI WAFA, bersama-sama dengan Terdakwa II MAWARDI, Terdakwa III MASHUDI, Terdakwa IV MALIHA, Terdakwa V MOHAMMAD BAMBANG, Terdakwa VI MASRUHEN, Terdakwa VII ADBUL WAFI, Terdakwa VIII KHO’IM, Terdakwa IX AKHMAD SAIFULLAH, Terdakwa X JAELANI, Terdakwa XI UHAR dan Terdakwa XII NURUL HADI merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau dakwaan Kedua Pasal 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dan atas surat dakwaan JPU KPK ini, para Terdakwa tak terima sehingga akan menyampaikan keberatannya atau Pledoinya kepada Majelis Hakim pada persidangan berikutnya. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor 17 Calon Pejabat Desa di Kab. Probolinggo Yang Tertangkap Tangan KPK Diadili

#18 dari 22 Tersangka Korupsi Tangkap Tangan KPK kini sudah diadili (1 Terdakwa diadili terlebih dahulu), dan 4 Tersangka lainnya yaitu Pupu...

»

Sidang Perkara Korupsi Bupati (Nonaktif) Nganjuk Novi Rahman Hidhayat, Ahli Hukum Pidana Dr. M. Sholehuddin, SH, MH: OTT Tidak Perlu Ada Surat Tugas

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i>“Keterangan saksi Insan Nirmolo selaku Kasir dari bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat (Bupati Nganjuk) menyebutan, bahwa Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp1 miliar sebagai keuntungan dari 14 SPBU dengan Kwitansi tulisan tangan tanpa Materai”</i></span></span> <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKk2me7kAWYeVJqd4zoouSnCMmVpr-AelRtAJwkt7tfhFxqQNI8khzfkCnBd0ju7rCSIHpWegRzWI1EjsnUhZcHksGQuygOFM-w5I3l1Nplu3mKU3AiBEx4S3ZALL-PZl9Mjt86vTF_7o/s1366/IMG20211122142313.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKk2me7kAWYeVJqd4zoouSnCMmVpr-AelRtAJwkt7tfhFxqQNI8khzfkCnBd0ju7rCSIHpWegRzWI1EjsnUhZcHksGQuygOFM-w5I3l1Nplu3mKU3AiBEx4S3ZALL-PZl9Mjt86vTF_7o/w640-h288/IMG20211122142313.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Dr. M. Sholehuddin, SH, MH</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. M. Sholehuddin, SH, MH mengatakan, bahwa dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan), tidak perlu ada surat tugas<br /><br />“OTT itu bukan bahasa hukum. Yang benar menurut Hukum Acara Pidana adalah tertangkap tangan dan yang secara limitatif sudah jelas diatur. Kalau operasi itu sudah direncanakan oleh penegak hukum, jadi tidak sah kecuali oleh KPK karena ada Lex specialis untuk hal tersebut. Tapi Penyidik Polri atau Kejaksaan tidak boleh melakukan itu. Memang kalau benar-benar tertangkap tangan tidak perlu ada Surat Tugas. Dalam konteks kasus Bupati Nganjuk, fakta hukum di persidangan menunjukkan bukan termasuk tertangkap tangan. Dengan kata lain akan berdampak pada keabsahan (validitas) ALAT BUKTI yang diperoleh Penyidik itu menjadi TIDAK SAH. Seperti uang yang disita dalam Brankas  yang berada di ruang kerja Bupati bukan tertangkap tangan.,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH, MH kepada Majelis Hakim, Senin, 22 November 2021<br /><br />Hal itu dikatakan Dr. M. Sholehuddin, SH, MH dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya (Senin, 22 Nopember 2021) atas pertanyaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, yaitu Tis’at Afriyandi dan Dias Suroyo, SH., MH terkait kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu, 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat bersama ajudannya, yaitu M. Izza Muhtadin dan 5 orang Camat yakni; 1. Dupriono (Camat Pace); 2. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 3. Haryanto (Camat Berbek); 4. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 5. Tri Basuki Widodo selaku mantan Camat Sukomoro (Ke- 5 Terdakwa ini sudah di Vonis penjara masing-masing selama 1 tahun).<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga :</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat Diadili Dalam Perkara Korupsi Tangkap Tangan ‘Sebesar Rp629 Juta’</span> - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html</a><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfw-g5VsvmbSgwlW9OyEAId9efZN2c6WLbge2uZVR6_lofw4r9dBpos9mS5oCqs0tj9ZFloB1KHeimr2D1oOAZjlznnvzhN6ogsBFao8oQ8a_syACOT668xWqUkObFYPQWgMuU5P_jnFE/s1334/IMG20211122120436.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfw-g5VsvmbSgwlW9OyEAId9efZN2c6WLbge2uZVR6_lofw4r9dBpos9mS5oCqs0tj9ZFloB1KHeimr2D1oOAZjlznnvzhN6ogsBFao8oQ8a_syACOT668xWqUkObFYPQWgMuU5P_jnFE/w640-h288/IMG20211122120436.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S</span></span></td></tr></tbody></table>Selain itu, Dr. M. Sholehuddin, SH, MH juga mengatakan, bahwa penyidik, memilih dan memilah seseorang untuk tidak dijadikan Tersangka apabila seseorang itu dianggap sebagai saksi mahkota yang dapat mengungkap kasus yang terjadi<br /><br />“Penyidik, memilih dan memilah seseoarang tidak dijadikan sebagai Tersangka apabila seseoarang itu dianggap sebagai saksi mahkota yang dapat mengungkap. Jadi saksi mahkota itu bukan sesama terdakwa,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH, MH kemudian kepada Majelis Hakim atas pertaanyaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa<br /><br />Pertanyaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat kepada Dr. M. Sholehuddin, SH, MH, terkait nama Jumali selaku Kades Joho, Kec. Pace, Kab. Nganjuk Tidak Tersangka, karena pada saat penyidik Bareskrim Mabes Polri dan KPK melakukan Tangkap Tangan di Kabupaten Nganjuk pada Minggu, 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, yang pertama kalinya di Tangkap adalah Jumali dengan barang bukti berupa uang sebesar 10 juta rupiah<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Berita terkait:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">2 Penyidik Mabes Polri dan 3 Pejabat Kab. Nganjuk Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Perkara Korupsi Terdakwa Novi Rahman Hidayat (Bupati Nganjuk) Dkk - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/2-penyidik-mabes-polri-dan-3-pejabat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/2-penyidik-mabes-polri-dan-3-pejabat.html</a></span><br /><br />Pakar Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. M. Sholehuddin, SH, MH yang juga Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia (DIHPA) ini, dihadirkan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi “Suap Tangkap Tangan” oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu, 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat bersama ajudannya, yaitu M. Izza Muhtadin dan 5 orang Camat yakni; 1. Dupriono (Camat Pace); 2. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 3. Haryanto (Camat Berbek); 4. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 5. Tri Basuki Widodo selaku mantan Camat Sukomoro (Ke- 5 Terdakwa ini sudah di Vonis penjara masing-masing selama 2 tahun).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAvran3irvNMRRrETj39w798f42hutO5JV820vi4G_Xid7PbHiNbIL4WOi8nmQy87SZqHW_O5K6EaSWw85Hks4-IjBI8FVd2bCWf_IY0Uc4Hg05aI5A_di1fffh8HBK6uABLBdksqGs3M/s1333/IMG20211122120411.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAvran3irvNMRRrETj39w798f42hutO5JV820vi4G_Xid7PbHiNbIL4WOi8nmQy87SZqHW_O5K6EaSWw85Hks4-IjBI8FVd2bCWf_IY0Uc4Hg05aI5A_di1fffh8HBK6uABLBdksqGs3M/w640-h288/IMG20211122120411.jpg" width="640" /></a></div>Selain Dr. M. Sholehuddin, SH, MH, Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat juga menghadirkan Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S, pakar hukum Administrasi, Hukum  Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Pemerintahan Daerah, Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pancasila dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Subaya<br /><br />Selain kedua ahli, Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat juga menghadirkan 9 orang saksi yang meringankan atau A de Charge, yaitu Sapta Suryansyah (staf Humas dan Protokol Pemkab Nganjuk), Miftachul Nasiqin (Koordinator Rumah Tangga Pribadi Bupati), Dyah Widyawati dan Ayu Herlina (Asisten pribadi istri Bupati), Insan Nirmolo (Kasir Corporate bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat), Yudi Santoso (mandor di salah satu perusahaan keluarga Novi Rahman Hidhayat), Agung Efendi selaku Lurah Kauman, Kecamatan Nganjuk Kab. Nganjuk yang juga mantan ajudan Bupati Novi Rahman Hidhayat), Basuki Rahmat (Ketua Unit Usaha Bumdes Lunto Makmur), dan Broto Sudarmono (anggota Bumdes)<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Lima Dari Tujuh Terdakwa Korupsi Suap Tangkap Tangan Dituntut Masing-Masing 2 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/ima-dari-tujuh-terdakwa-korupsi-suap.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/ima-dari-tujuh-terdakwa-korupsi-suap.html</a></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU7m8hhccBK3Q1gLI8ksx6XRfpUS6v2T4bRkt2nJPlDfauNJULDaojuFcZGayIl_7AB7LZyZycFnRhLyaLsF6M0H2mttE8_WFAdWQ43l149e4prqTfToSjQcYbrZaPSUKXc4QRZJ-DOGA/s1333/IMG20211122103514.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU7m8hhccBK3Q1gLI8ksx6XRfpUS6v2T4bRkt2nJPlDfauNJULDaojuFcZGayIl_7AB7LZyZycFnRhLyaLsF6M0H2mttE8_WFAdWQ43l149e4prqTfToSjQcYbrZaPSUKXc4QRZJ-DOGA/w640-h288/IMG20211122103514.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Sapta Suryansyah (staf Humas dan Protokol Pemkab Nganjuk), Miftachul Nasiqin (Koordinator Rumah Tangga Pribadi Bupati), Dyah Widyawati dan Ayu Herlina (Asisten pribadi istri Bupati), Insan Nirmolo (Kasir Corporate bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat) dan Yudi Santoso (mandor di salah satu perusahaan keluarga Novi Rahman Hidhayat)</span></span></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;">Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Senin, 22 November 2021) adalah agenda mendengarkan keterangan saksi A de Charge (meringankan) sebanyak 9 orang, dan 2 Ahli yang dihadirkan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat, yaitu Tis’at Afriyandi dan Dias Suroyo, SH., MH ke hadapan Majelis Hakim yang diketuai I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisma, SH., MH termsuk Tim JPU Andie Wicaksono, SH., MH dkk dari Kejari Kabupaten Nganjuk dan JPU Eko Barito, SH., MH dkk dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Sementara Terdakwa Novi Rahman Hidhayat mengkuti persidangan melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Nganjuk karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung dalam IV Session, yaitu yang Pertaman adalah mendengarkan keterangan saksi A de Charge sebanyak 5 orang, yaitu Sapta Suryansyah (staf Humas dan Protokol Pemkab Nganjuk), Miftachul Nasiqin (Koordinator Rumah Tangga Pribadi Bupati), Dyah Widyawati dan Ayu Herlina (Asisten pribadi istri Bupati), Insan Nirmolo (Kasir Corporate bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat), Yudi Santoso (mandor di salah satu perusahaan keluarga Novi Rahman Hidhayat)</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBkZ3vVXECgzQaEuML1kK1JuqOVFCVh_UDMs-qrcgB5P2th52roOiNHA7eG5tV2c3B7AX1ZebcvZQJBLHcP0Z8W61wnxiRcouMhjEga1IspqdPLnzVyqtJPhyphenhyphenf25iSNS1m_xmeov3QBBY/s1333/IMG20211122111203.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBkZ3vVXECgzQaEuML1kK1JuqOVFCVh_UDMs-qrcgB5P2th52roOiNHA7eG5tV2c3B7AX1ZebcvZQJBLHcP0Z8W61wnxiRcouMhjEga1IspqdPLnzVyqtJPhyphenhyphenf25iSNS1m_xmeov3QBBY/w640-h288/IMG20211122111203.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Agung Efendi selaku Lurah Kauman, Kecamatan Nganjuk Kab. Nganjuk yang juga mantan ajudan Bupati Novi Rahman Hidhayat), Basuki Rahmat (Ketua Unit Usaha Bumdes Lunto Makmur), dan Broto Sudarmono (anggota Bumdes)</span></span></td></tr></tbody></table> Pada session ke II, mendengarkan keterangan saksi A de Charge sebanyak 4 orang, yaitu Agung Efendi selaku Lurah Kauman, Kecamatan Nganjuk Kab. Nganjuk yang juga mantan ajudan Bupati Novi Rahman Hidhayat), Basuki Rahmat (Ketua Unit Usaha Bumdes Lunto Makmur), dan Broto Sudarmono (anggota Bumdes)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Dan pada session ke III dan ke IV adalah mendengarkan pendapat 2 orang ahli, yaitu Dr. M. Sholehuddin, SH, MH (Ahli Hukum Pidana dari FH Ubhara Surabaya), dan Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S, (Ahli hukum Administrasi dari FH Unair Surabaya)<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaan dari keterangan sejumlah saksi A de Charge (meringankan) yang dihadirkan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa adalah terkait keterangan dari saksi Insan Nirmolo selaku Kasir dari bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat (Bupati Nganjuk) yang mengatakan, bahwa Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp1 miliar sebagai keuntungan dari 14 SPBU dengan Kwitansi tulisan tangan tanpa Materai, dan keterangan saksi Dyah Widyawati terkait Parsel<br /><br />“Setelah dilakukan rapat. Ada Kwitansi ditulis tangan tidak ada materai. Materai untuk internal. Uang itu dari emta belas (14) SPBU, saya tidak tau berapa jumlahnya dari masing-masing SPBU. Bentuknya UD, semua UD,” kata saksi kepada Majelis Hakim atas pertanyaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1Yz4OpgidJP03NhqV0Vk1cls_s_5FFiaq5OopwfZ5haEq-023FLaBr7ESA3f-n4ygdbWuf6ISjL6THFzjl717avcMHiqYe6NXe7XKSAX1qGXrnqKlqxfvNOvZkY7g74ji1fcueh4IALY/s640/Novi.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="640" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1Yz4OpgidJP03NhqV0Vk1cls_s_5FFiaq5OopwfZ5haEq-023FLaBr7ESA3f-n4ygdbWuf6ISjL6THFzjl717avcMHiqYe6NXe7XKSAX1qGXrnqKlqxfvNOvZkY7g74ji1fcueh4IALY/w640-h434/Novi.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, kalau memang 14 SPBU di Kabupaten Nganjuk adalah milik Terdakwa, mengapa Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp1 miliar dengan Kwitansi tulisan tangan tanpa materai? Mengapa bukan Terdakwa yang membagikan keuntungan dan menerima lapran hasil bisnis 14 SPBU tersebut? <br /><br />Lalu apakah pejabat penyelenggara negara atau aparatur spil negara (ASN) boleh menerima atau memberikan Parsel kepada sesama ASN/ pejabat penyelenggara negara? Kalau boleh, diatur di Undang-Undang Nomor berapa, tahun berapa dan tentang apa?. <br /><br />Sedangkan pejabat penyelenggara negara atau aparatur spil negara (ASN) yang menerima hadiah wajib melaporkannya ke KPK berdasarkan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2014 dan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, dan Gratifikasi sekecil apapun yang diterima wajib dilaporakan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima berdasarkan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Sementara sangsi bagi pemberi hadiah kepada pejabat penyelenggara negara atau aparatur spil negara (ASN) diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Namun tak sedikit pejabat atau ASN yang menerima hadiah/gratifikasi, yang tidak melaporkannya ke KPK karena tidak ada yang mengetahuinya.  Kecuali Presiden RI Ir. Joko Widodo pada tahun 2019. (Jnt)<br /></div>

News Opini Tipikor Sidang Perkara Korupsi Bupati (Nonaktif) Nganjuk Novi Rahman Hidhayat, Ahli Hukum Pidana Dr. M. Sholehuddin, SH, MH: OTT Tidak Perlu Ada Surat Tugas

“Keterangan saksi Insan Nirmolo selaku Kasir dari bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat (Bupati Nganjuk) menyebutan, bahwa Terdakwa pern...

»