Korupsi APBDes Rp292 Juta, Ex.Kades Trojalu Kab. Bojonegor di Vonis 3.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj48P3YSR1SnXioS_4KowQatN6JcZDNsCTqeKTkopA39DNw_sFd0hGlsoadOVbO_YDSZrRyN4i_tHFpmTe6QTikKIQoM3mLNr6X1zT7fsOGokadyST2Y9TRil0QcPk15P58XnXo8hNvqb0/s2643/IMG20211004131832.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj48P3YSR1SnXioS_4KowQatN6JcZDNsCTqeKTkopA39DNw_sFd0hGlsoadOVbO_YDSZrRyN4i_tHFpmTe6QTikKIQoM3mLNr6X1zT7fsOGokadyST2Y9TRil0QcPk15P58XnXo8hNvqb0/w640-h288/IMG20211004131832.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Rujito Bin Supatmo, pria lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) ini adalah mantan Kepala Desa Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun  2014 – 2020, terseret dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran (TA) 2018 sebesar Rp292.046.368,78 sesuai hasil penghitungan Tim audit dari Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : x.700/589/412.100/2021 tertanggal 26 April 2021<br /><br />Akibatnya, Rujito kini harus mendekam di penjara selama kurang lebih 3 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 4 bulan kurungan serta mengembalikan duit APBDes yang dinikamtinya sejumlah Rp292.046.368,78 atau diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Sehingga total lamanya Rujito mendekam di penjara sekitar 4 tahun dan 10 bulan<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Rujito, karena Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menilai sesuai fakta, bukti dan keterangan saksi dalam persidangan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dana APBDes Desa Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Periode TA 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya sejumlah Rp292.046.368,78<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Rujito dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo dengan agenda pembacaan surat putusan (Vonis) pada Senin, 04 Oktober 2021 yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu dua hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu DR. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Suwarningsih, SH., M.Hum yang dihadiri Tim JPU Marindra Prahandi F, SH., MH dari Jaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro, dan Widya Ruchiatna Heriani, SH dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) Surabaya selaku Penasehat Hukum Terdakwa, serta dihadiri Terdakwa Rujito secara Virtual (Zoom) dari Lapas (lembaga pemasyarakan) Kabupaten Bojonegoro karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Pada sidang sebelumnya dengan agenda tuntutan, JPU Kejari Kabupaten Bojonegoro menuntut Terdakwa Rujito dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 juta Subsiair 6 bulan pidana kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp292.046.368,78 Subsidair pidana penjara selama 3 tahun<br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Rujito yang dianggap tertbukti menyalahgunakan dana ABPDes Desa Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Periode TA 2018 sebesar Rp292.046.368,78 adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)  jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20  Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcfNtSdibaY8Igqz-LfMxZ9FonfvBN68Lg93myNWtchQWD4cQrUwHQijtQ5CkXGyeqTWQjLThvbeq-cSq6uilm0Mni7hD0iUv2-HRNwhvwMMl6TWJ09fgf-x2Ga3HkflXkF0oO4oQIOaI/s2643/IMG20211004125648.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcfNtSdibaY8Igqz-LfMxZ9FonfvBN68Lg93myNWtchQWD4cQrUwHQijtQ5CkXGyeqTWQjLThvbeq-cSq6uilm0Mni7hD0iUv2-HRNwhvwMMl6TWJ09fgf-x2Ga3HkflXkF0oO4oQIOaI/w640-h288/IMG20211004125648.jpg" width="640" /></a></div>Namun Majelis Hakim dalam pertimabangannya menyatakan, tidak sependapat dengan JPU yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Rujito adalah perbuatan melawan hukum. Tetapi menurut Majelis, bahwa perbuatan Terdakwa Rujito adalah menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang ada padanya selaku Kepala Desa<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Rujito bin Supatmo selaku Kepala Desa Trojalu tidak menetapkan Pelaksana/Pengelola Kegiatan melalui Keputusan Kepala Desa, hanya menunjuk secara lisan pelaksana kegiataan pembangunan infrastruktur yaitu saksi Gunoto selaku LPMD (yang merupakan saudara ipar dari terdakwa). Kemudian saksi Gunoto berkoordinasi dengan saksi Ahmad Rifa’i selaku PTPKD Bidang Pembangunan<br /><br />Meskipun dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018, Terdakwa Rujito bin Supatmo selaku Kepala Desa Trojalu telah menunjuk beberapa perangkat desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Trojalu Nomor: 141 / 006 / KEP / 412.51.6.2007/2018 tanggal 02 Januari 2018<br /><br />Namun pada kenyataannya Terdakwa Rujito bin Supatmo selaku Kepala Desa Trojalu telah mengambil alih kewenangan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019. <br /><br />Pengambilalihan kewenangan tersebut oleh Terdakwa Rujito bin Supatmo selaku Kepala Desa Trojalu dilakukan dengan meminta uang dari saksi Nurvai’ida, SE binti Kasto selaku Bendahara Desa Trojalu sesaat setelah penarikan/pencairan uang dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro yaitu pada saat di rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ahmad Rifa’i selaku Kasi Kesejahteraan, <br /><br />Sedangkan untuk uang pembangunan pagar kantor desa diambilalih di Kantor Desa Trojalu Dsn. Trojalu Ds. Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro yang disaksikan oleh saksi Noviana Suparmi yang merupakan istri Terdakwa. <br /><br />Kemudian setelah uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa Rujito bin Supatmo, untuk kegiatan Bidang Pembangunan Desa, Terdakwa Rujito bin Supatmo mengelolanya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Rujito bin Supatmo sebagaimana daitur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair<br /><br />“MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Rujito bin Supatmo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair.<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Rujito bin Supatmo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.<br /><br />3. Menghukum Terdakwa Rujito bin Supatmo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp292.046.368,78 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, bilamana terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim diakhir Putusan<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa mengatakan “menerima”, sedangkan JPU masih pikir-pikir.<br /><br />“Kita masih pikir-pikir karena tuntutan kita Lima (5) tahun dan enam (6) bulan, Pasal 2,” kata JPU Marindra Prahandi F, SH., MH kepada beritakorupsi.co beberapa saat seusai persidangan.<br /><br />Sementara Widya Ruchiatna Heriani, SH selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan, bahwa itu adalah fakta persidangan menurut Majelis Hakim<br /><br />“Itu fakta persidangan menurut Hakim. Terdakwa menerima,” kata Widya<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZsGqfEKIiPcdCvBafKoXsobKih1WJ4fEnlOtOwErtrumMlULfmpoOjT3L04lPEiK8I_45jSsiOmYaGsjJqTFoxT1DLFxAo7MK8KW-kh4nle9Hdhcx02gPeDwEbc_QlS_cUalBZge0ts0/s2643/IMG20211004131758.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZsGqfEKIiPcdCvBafKoXsobKih1WJ4fEnlOtOwErtrumMlULfmpoOjT3L04lPEiK8I_45jSsiOmYaGsjJqTFoxT1DLFxAo7MK8KW-kh4nle9Hdhcx02gPeDwEbc_QlS_cUalBZge0ts0/w640-h288/IMG20211004131758.jpg" width="640" /></a></div>Kasus ini berawal pada tanggal 29 Desember 2017, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Tahun Anggaran 2018 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, terdakwa RUJITO bin SUPATMO  selaku Kepala Desa Trojalu Kecamatan Baureno telah menetapkan Peraturan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Nomor 06 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, <br /><br />Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu, Kecamatan Baureno Tahun Anggaran 2018 tersebut dilakukan perubahan melalui Peraturan Desa Trojalu Nomor 04 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, <br /><br />Sehingga rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Desa (PAD) a. Hasil eks bengkok121.500.000. b. Sewa parkir kendaraan12.000.000,-<br /><br />2. Pendapatan Transfer: a. Dana Desa (DD) 718.749.000,- b. Bagi Hasil Pajak Daerah18.648.500,- c. Bagi Hasil Retribusi Daerah5.5053.600,- d. Alokasi Dana Desa (ADD) 433.486.000,- e. DAK Pendidikan116.500.000,- f. Bantuan pendistribusian SPPT PBB1.285.000. Total sebesar Rp1.427.222.100<br /><br />Bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 tersebut, penggunaannya untuk kegiatan dengan uraian sebagai berikut : 1. Bidang Pemerintahan Desa Rp542.769.500,- 2. Bidang Pembangunan Desa Rp449.799.000,- 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp218.153.600,- 4. Bidang Pembinaan Rp116.500.000,- 5. Pembiayaan BUMDes Rp100.000.000. Jumlah Rp1.427.222.100<br /><br />Bahwa terdakwa RUJITO bin SUPATMO  selaku Kepala Desa Trojalu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa tersebut  terdakwa RUJITO bin SUPATMO  selaku Kepala Desa Trojalu menguasakan sebagaian kekuasaannya kepada perangkat desa dengan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) melalui Keputusan Kepala Desa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Trojalu Nomor: 141 / 006 / KEP / 412.51.6.2007/2018 tanggal 02 Januari 2018,<br /><br />Kemudian dalam mengoordinasikan pelaksanaan pada tiap-tiap kegiatan untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 tersebut, semestinya terdakwa RUJITO bin SUPATMO selaku Kepala Desa Trojalu menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa, namun pada kenyataannya dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tahun 2018, <br /><br />Terdakwa RUJITO bin SUPATMO selaku Kepala Desa Trojalu tidak menetapkan Pelaksana/Pengelola Kegiatan melalui Keputusan Kepala Desa namun hanya menunjuk secara lisan yaitu yang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur adalah saksi GUNOTO selaku LPMD ( yang merupakan saudara ipar dari terdakwa) yang ditunjuk langsung oleh terdakwa selaku kepala desa, yang mana dalam melaksanakan kegiatan pembangunan saksi GUNOTO berkoordinasi dengan saksi AHMAD RIFA’I selaku PTPKD Bidang Pembangunan.<br /><br />Bahwa meskipun dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018, terdakwa RUJITO bin SUPATMO  selaku Kepala Desa Trojalu telah menunjuk beberapa perangkat desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Trojalu Nomor: 141 / 006 / KEP / 412.51.6.2007/2018 tanggal 02 Januari 2018, <br /><br />Namun pada kenyataannya terdakwa RUJITO bin SUPATMO selaku Kepala Desa Trojalu telah mengambil alih kewenangan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019. <br /><br />Pengambilalihan kewenangan tersebut oleh terdakwa RUJITO bin SUPATMO selaku Kepala Desa Trojalu dilakukan dengan meminta uang dari saksi NURVAI’IDA, S.E. binti KASTO selaku Bendahara Desa Trojalu sesaat setelah penarikan/pencairan uang dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro yaitu pada saat di rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi AHMAD RIFA’I selaku Kasi Kesejahteraan, <br /><br />Sedangkan untuk uang pembangunan pagar kantor desa diambilalih di Kantor Desa Trojalu turut Dsn. Trojalu Ds. Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro yang disaksikan oleh saksi NOVIANA SUPARMI yang merupakan istri terdakwa. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIwHk0dipoBjfJeAMwC4eyEGKGxsygqL4J6lmc_QmJxLtCrcRgnt_L117T3P_c10lEgnWxhGfA1hvJhmBD-_84F-QP0ESaPvTAn8Fjq5jSu7_A51t_mOSOXdfP41z9bdDCRbKnZXJ0YIQ/s2643/IMG20211004131812.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIwHk0dipoBjfJeAMwC4eyEGKGxsygqL4J6lmc_QmJxLtCrcRgnt_L117T3P_c10lEgnWxhGfA1hvJhmBD-_84F-QP0ESaPvTAn8Fjq5jSu7_A51t_mOSOXdfP41z9bdDCRbKnZXJ0YIQ/w640-h288/IMG20211004131812.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian setelah uang tersebut telah diterima oleh terdakwa RUJITO bin SUPATMO, untuk kegiatan Bidang Pembangunan Desa terdakwa RUJITO bin SUPATMO mengelolanya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan.<br /><br />Bahwa selanjutnya Kecamatan Baureno pada tahun 2019 melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaran pemerintahan Desa Trojalu Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 dengan hasil temuan sebagai berikut :<br /><br />Dana Desa (DD).<br />a. Pembangunan TPT dan peninggian jalan Dsn. Trojalu senilai Rp. 50.000.000,- ( + 50% ).<br />b. Pembangunan jalan paving makam Rt. 03 senilai Rp. 92.000.000,- ( + 67%).<br />c. Pembangunan Jalan Usaha Tani senilai Rp. 16.500.000,- (masih 0%).<br />d. Pembangunan cek dam Dsn. Njuwet senilai Rp. 40.874.000,- (masih 0%).<br />e. Pembangunan Gedung PAUD Bougenville senilai Rp. 105.000.000,- ( + 55% ).<br />f. Rehab jalan paving poros desa senilai Rp. 45.805.000,- ( + 50% ).<br />g. Pembangunan jamban sehat 6 titik senilai Rp. 60.000.000,- ( masih 0%).<br />h. Penyertaan modal BUMDes senilai Rp. 100.000.000,- (belum realisasi / 0%).<br /><br />Alokasi Dana Desa (ADD).<br />a. Pembangunan pagar kantor desa senilai Rp. 32.000.000,- ( + 50% ).<br />Bahwa  hasil monev tersebut sudah disampaikan oleh Camat Baureno kepada Pemerintah Desa Trojalu melalui Surat Nomor: 140/93/412.51.6/2019 tanggal 08 Februari 2019 dan hasil monev dari Tim Kecamatan Baureno tersebut  sudah diterima oleh terdakwa dan sudah ada beberapa yang tindaklanjuti oleh terdakwa pada sekira tahun 2019, namun masih ada beberapa yang belum ditindaklanjuti,<br /><br />Bahwa kemudian Inspektorat Kabupaten Bojonegoro melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan keuangan Desa Trojalu Tahun Anggaran 2018 pada bulan Juni 2020 dan atas pemeriksaan tersebut sudah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP) Inspektorat Kab. Bojonegoro Nomor: 700/523/412.100/2020 tanggal 07 Juli 2020 dengan salah satu hasil pemeriksaannya adalah dalam bidang pembangunan <br /><br />Adapun atas temuan Inspektorat Kab. Bojonegoro tersebut direkomendasikan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Trojalu untuk:    <br />a. Mempertanggunajawabkan atas pungutan pajak kegiatan APBdes Desa Trojalu TA. 2018 sebesar Rp. 12.961.000,- untuk disetorkan ke kas negara.    <br /> </div><div style="text-align: justify;">b. Mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan kegiatan APBDes TA. 2018 yang tidak terdapat SPJ sebesar Rp. 217.744.000,- untuk disetorkan ke Rekening Kas Des Trojalu.<br /> </div><div style="text-align: justify;">c. Mengembalikan uang kegiatan APBDes Desa Trojalu TA. 2018 yang lebih bayar sebesar total Rp. 175.291.808,65 ke Rekening Kas Desa Trojalu.<br /><br />Bahwa hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Bojonegoro tersebut, sudah diterima terdakwa selaku Kepala Desa Trojalu namun terhadap LHP dari Inspektorat Kab. Bojonegoro tersebut tidak ditindaklanjuti oleh terdakwa.    <br /><br />Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugiaan Keuangan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018 oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : x.700/589/412.100/2021 tertanggal 26 April 2021 tentang Perhitungan Kerugiaan Keuangan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018, dalam Pengelolaan Keuangan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 ditemukan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan dan kegiatan yang terdapat kelebihan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3ogLfDx-HOpIKEsdaCbfl1BV_y82Tzn7DweKebk56NUyNdSBwtiBae1goGFM5v-u7QkLo1YX_ZPdIo6uIOQX9Lr-SiMYVvmVF0kvcdZusZshg7Ctq8JTupRFNrCdkioEr4NQReKJWnmw/s2643/IMG20211004131736.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3ogLfDx-HOpIKEsdaCbfl1BV_y82Tzn7DweKebk56NUyNdSBwtiBae1goGFM5v-u7QkLo1YX_ZPdIo6uIOQX9Lr-SiMYVvmVF0kvcdZusZshg7Ctq8JTupRFNrCdkioEr4NQReKJWnmw/w640-h288/IMG20211004131736.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa RUJITO bin SUPATMO selaku Kepala Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :<br />a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 29 huruf c : “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya”. Pasal 75 ayat (1) : “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”. Pasal 75 ayat (2) : “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa”.<br /><br />b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”  Pasal 3 ayat (2) : Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : <br />a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; <br />b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; <br />c.    melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; <br />d. menetapkan PPKD; <br />e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; <br />f.  menyetujui RAK Desa; dan <br />g. menyetujui SPP”.<br /><br />Pasal 3 ayat (3) : Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pasal 4 : PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan.<br /><br />Pasal 6 ayat (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Ayat (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. <br /><br />Pasal 24 ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pasal 27 ayat (3) : Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.<br /><br />c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa : Pasal 52 ayat (1) : Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa”. Pasal 52 ayat (4) : Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa. Pasal 56 ayat (2) : Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa.<br /><br />3. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro : Pasal 18 ayat (1) : Semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pasal  20 ayat (1) :  Pelaksanaan pengelolaan ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi, menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali<br /><br />4. Peraturan  Bupati Bojonegoro  Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa : Pasal 21 huruf c : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah<br /><br />5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro : Pasal 11 ayat (3) :  Kepala Desa/Pj. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa. Pasal 12 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa atas perbuatan terdakwa RUJITO bin SUPATMO  selaku Kepala Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut memperkaya diri terdakwa RUJITO bin SUPATMO sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 292.046.368,78 (dua ratus Sembilan puluh dua juta empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen).sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor: x.700/589/412.100/2021 tanggal 26 April 2021 tentang perhitungan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan infrastruktur pada Pemerintahan Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.<br /><br />Perbuatan Terdakwa RUJITO bin SUPATMO  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal (Primair) 2 ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Korupsi APBDes Rp292 Juta, Ex.Kades Trojalu Kab. Bojonegor di Vonis 3.6 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Rujito Bin Supatmo, pria lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) ini adalah mantan Kepala Desa Trojalu, Kecamatan Bauren...

»

Mustofa Kamal Pasa, SE (Ex. Buapti Mojokerto) Kembali Diadili Dalam Perkara Dugaan Korupsi Normalisasi SungaiRp1.030 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Yang diadili dalam perkara ini, selain Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto adalah Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto yang sudah lebih dahulu di Vonis pidana penjara selama 1 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.030.135.995 pada tanggal 10 Desember 2020# </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpTtR6_-r0hJy_GIzf6_r4inW-eY4qk249U-jNep87COsIEiQVgYjbC7oOhGwleeXheEg0KaLuxCapqDosT32MN_0Y1TkG5BCCClG-vJE4S0c0x3KXWxGSGEDckVoqMCLOL0vUpz6J5D4/s869/Mustofa+Kamal+Pasa+%2528kanan%2529+sebagai+saksi+untuk+Terdakwa+Ir.+Didik+Pancaning+Argo%252C+M.Si+%2528kana%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="683" data-original-width="869" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpTtR6_-r0hJy_GIzf6_r4inW-eY4qk249U-jNep87COsIEiQVgYjbC7oOhGwleeXheEg0KaLuxCapqDosT32MN_0Y1TkG5BCCClG-vJE4S0c0x3KXWxGSGEDckVoqMCLOL0vUpz6J5D4/w640-h504/Mustofa+Kamal+Pasa+%2528kanan%2529+sebagai+saksi+untuk+Terdakwa+Ir.+Didik+Pancaning+Argo%252C+M.Si+%2528kana%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Mustofa Kamal Pasa (kanan) sebagai saksi untuk Terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si (kana)</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <br /><i>“Sudah jatuh tertimpa tangga”.</i> Peribahasa inilah yang mungkin dialami oleh Mustofa Kamal Pasa atau yang akrab disapa MKP selaku Bupati Mojokerto periode 2010 – 2015 dan 2015 – 2020 yang juga suami Bupati Mojokerto (periode 2021-2026) dr. Ikfina Fahmawati, M.Si<br /><br />Pasalnya, sebelum jabatan Bupati berakhir, pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPPK) menjebloskan Mutofa Kamal Pasa ke penjara dan menyeret ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili dalam perkara Tindak Pidana Korupsi suap sebesar Rp2.750.000.000 terkait pemberian ijin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 11 Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015. Dari kasus ini, Mustofa Kamal Pasa di Vonis pidana penjara selama 8 tahun <br /><br /><i>Ibarat ungkapan, “Musibah datang silih berganti, sudah jatuh tertimpa tangga”.</i> Belum selesai menjalani hukuman selama 8 tahun penjara, saat ini Mustofa Kamal Pasa berstatus terangka di Komis Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) <br /><br />Selain itu, terpidana Mustofa Kamal Pasa bisa jadi terseret dalam kasus perkara Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang sebagai fee proyek di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 dari Hedrawan Maruszma selaku Komisaris/Direktur PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) yang menyeret Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Bina Marga  (PU-BM) Kabupaten Mojokerto yang sudah diadili dan dinyatakan terbukti melaakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi. Kasus ini ditangani oleh KPK<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipItP5W1cn7pGsEqr_VblgKVhTMjEec_BOFCSEfpL134gVzvc9HVTIzpe3atTS4jmuUlXRfaYtRFoHIFUxZrCwCU82VrDoTmD0NFkN-9riBcZDFInXTlBi7b3TDRqENRmldTrKHwL0EjE/s623/IMG20200730133735+Mustofa+Kamal+Pasa+sebagai+saksi+untuk+Terdakwa+Zaenal+Abidin+%2528Kadis+PU+Kab.+Mojokerto%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="351" data-original-width="623" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipItP5W1cn7pGsEqr_VblgKVhTMjEec_BOFCSEfpL134gVzvc9HVTIzpe3atTS4jmuUlXRfaYtRFoHIFUxZrCwCU82VrDoTmD0NFkN-9riBcZDFInXTlBi7b3TDRqENRmldTrKHwL0EjE/w640-h360/IMG20200730133735+Mustofa+Kamal+Pasa+sebagai+saksi+untuk+Terdakwa+Zaenal+Abidin+%2528Kadis+PU+Kab.+Mojokerto%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;"> Mustofa Kamal Pasa sebagai saksi untuk Terdakwa Zaenal Abidin (Kadis PU Kab. Mojokerto)</span></span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Dan hari ini (Rabu, 29 September 2021), Mustofa Kamal Pasa kembali diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dalam perkara dugaan Korupsi (TPK) Penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 -  2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995 bedasarkan hasil audit PBKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor. SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019 </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">kasus perkara ini sempat beredar issu akan disidangkan di Pengadilan Negeri Mojokerto. Dan berdasarkan informasi yang didapat beritakorupsi.co, kemudian langsung mengkonfirmasi ke Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Mojokerto Ivan Kusumayuda, SH., M. Namun dengan sikap "arogan", Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Mojokerto ini tidak menanggapi tapi sebaliknya langsung memblokir nomor Whatsapp wartawan beritakorupsi. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur DR. M. Dofir, SH., MH dengan tegas membantahnya kalau perkara ini tidak akan mungkin disidangkan di Pengadilan Negeri Mojokerto</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Itu tidak mungkin karena ini Tipikor (Tindak Pidana Korupsi/Red)". kata Kajati Jatim. DR. Dofir yang menghubungi beritakorupsi.co pada tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 21.15 WIB<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun kali ini, Mustofa Kamal Pasa sepertinya tidak akan dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1.030.135.995, karena sudah dibayar oleh Terpidana 1 tahun penjara, yaitu Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto. Selain kerugian negara sudah dibayar oleh Terpidana Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, barang bukti (BB) berupa batu kali seberat 302.702,73 ton juga dirampas untuk negara<br /><br />Dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 -  2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995, Terdakwa Mustofa Kamal Pasa dijerat dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) atau dakwaan Subsidair, Pasal 3 Undang Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. <br /><br />Hal ini tertuang dalam surat dakwaan JPU Ivan Kusumayuda, SH., MH yang juga menjabat selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto. Sayangnya, seperti beberapa Kasi Pidsus lainnya yang tercantum dalam surat dakwaan maupun tuntutan, JPU Ivan Kusumayuda, SH., MH juga tak hadir dalam pembacaan dakwaan dipersidangan namun diwakili Tim-nya dan dipantau langsung oleh Tim dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZC2bo7kQ2loDhI8xTxKqXBTZIoKrPiNq8ZLntEOafrWa1G_D3oj9lNc7LzhQQgQpTSWhnMDritz68Bs2z9PkdyDdYxKRtHur6JsWeg1Q-KYXUBQ9vnZi1lZsnKLFk9JFdSKH4JoVfCkw/s1333/IMG20210929101330.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZC2bo7kQ2loDhI8xTxKqXBTZIoKrPiNq8ZLntEOafrWa1G_D3oj9lNc7LzhQQgQpTSWhnMDritz68Bs2z9PkdyDdYxKRtHur6JsWeg1Q-KYXUBQ9vnZi1lZsnKLFk9JFdSKH4JoVfCkw/w640-h288/IMG20210929101330.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Surat dakwaan terhadap terdakwa Mustofa Kamal Pasa, dibacakan JPU dari Kejari Kabupaten Mojokerto dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Rabu, 29 September 2021) dengan agenda pembacaan dakwaan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Asep Priyatno, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa. Sementara Terdakwa Mustofa Kamal Pasa  mengikuti persidangan melalui Zoom dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Surabaya, Prong, Sidoarjo karena sedang menjalani hukuman dan juga dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam dakwaan JPU dijelaskan, bahwa terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., selaku Bupati Mojokerto tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131. 35-388 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Mojokerto Provinsi Jawa Timur a.n. H. MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., bersama-sama dengan saksi Ir. DIDIK  PANCANING  ARGO,  M.Si., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidak-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kabupaten Mojokerto </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan, yang secara melawan hukum yaitu melaksanakan kegiatan Restorasi/Normalisasi Daerah Irigasi Kabupaten Mojokerto yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 04/PRT/M/2015., Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 01/PRT/M/2016<br /><br />Dan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2015., melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 1.030.135.995,- (satu milyar tiga puluh juta  seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2012 dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara/Daerah dari Hasil Galian Material berupa Batu di Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 dan 2017 dengan cara-cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa pada bulan Agustus 2016, terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., selaku Bupati Mojokerto memanggil saksi Ir. DIDIK PANCANING ARGO, M. Si., selaku Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Mojokerto untuk membahas perlunya restorasi/ normalisasi pada aliran sungai jurang Cetot dan Candi Limo Kabupaten Mojokerto.  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5ok1CqPce33r0LBIZks-zg1mvEcTjaG321sy8nrsr2ukXn3VVKyBA97QIUcCzMnXm7TUvZtwn8yGXrW7_5F0ZbyBPqLCpzAtsC2VAEQ-i7jhGMTjhCzFidqqKt-UjfkzE_dsTxuaKn0E/s1333/IMG20210929100610.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5ok1CqPce33r0LBIZks-zg1mvEcTjaG321sy8nrsr2ukXn3VVKyBA97QIUcCzMnXm7TUvZtwn8yGXrW7_5F0ZbyBPqLCpzAtsC2VAEQ-i7jhGMTjhCzFidqqKt-UjfkzE_dsTxuaKn0E/w640-h288/IMG20210929100610.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian pada tanggal 6 September 2016, saksi Ir. DIDIK PANCANING ARGO, M. Si. sebagai leading sector terkait pengairan di Kabupaten Mojokerto membuat telaahan staf kepada Bupati Mojokerto yaitu terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., Nomor: 503/2275/416-108/2016 tentang Normalisasi Daerah Irigasi (DI) Lebak Sumengko, yang isi telaahannya adalah sebagai berikut : a. DI (Daerah Irigasi) Lebak Sumengko mengalami perubahan bentuk karena adanya faktor alam / banjir bandang tanggal 4 Pebruari 2004 sehingga mempengaruhi ekosistem. b. Saluran-saluran di DI Lebak Sumengko telah mengalami pendangkalan. c. Kapasitas daya tampung bangunan DAM tidak memenuhi untuk digunakan sebagai pengendali banjir.<br /><br />Dari telaahan saksi Ir. DIDIK PANCANING ARGO, M. Si., tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : a. Perlu pembuatan perkuatan tanggul yang dapat berfungsi sebagai jalan inspeksi pada sisi kiri dan kanan saluran. b.Perlu dilakukan restorasi dan normalisasi DI (Daerah Irigasi) Lebak Sumengko. c. Mewujudkan konservasi sumber daya air dengan tujuan  mengoptimalkan pemanfaatan air di hulu saluran. d. Memperlancar distribusi air irigasi untuk petani pemakai air. e. Dapat dimanfaatkan untuk pariwisata.<br /><br />Bahwa saksi Ir. DIDIK PANCANING ARGO, M. Si., selaku Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Mojokerto kemudian mengajukan telaah tersebut kepada terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., selaku Bupati Kabupaten Mojokerto. kemudian terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E.., menandatangani dan memberikan disposisi dengan nomor agenda : 1611 tanggal 7 September 2016 sebagai berikut : • Tindak lanjut sesuai ketentuan. • Tidak bertentangan dengan hukum. • Sesuai dengan instruksi dan petunjuk dari Bapak Presiden dan DPR RI.<br /><br />Bahwa selanjutnya saksi Ir. DIDIK PANCANING ARGO, M.Si., menindaklanjuti disposisi terdakwa MUSTOFA KAMAL PASHA, S.E., tersebut dengan memerintahkan saksi PUJIONO (Kepala UPT Sumengko) untuk mengadakan sosialisasi bersama-sama Muspika Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang terkait dengan kegiatan normalisasi DI (Daerah Irigasi) Lebak Sumengko. Saksi PUJIONO kemudian membuat surat nomor : 611/50/416-108.3/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Normalisasi Daerah Irigasi Lebak Sumengko. Surat tersebut ditujukan kepada 5 (lima) Kepala Desa yaitu Kepala Desa Dinoyo, Kepala Desa Sumber Agung, Kepala Desa Baureno, Kepala Desa Jatirejo, dan Kepala Desa Lebak Jabung, yang isinya adalah meminta kepala desa untuk menghadirkan warganya dalam rangka program normalisasi DI (Daerah Irigasi) Lebak Sumengko dengan jadwal pertemuan  yang sudah ditetapkan.<br /><br />Pada akhir bulan September 2016 saksi Ir. DIDIK PANCANING ARGO., M.Si.,  memanggil saksi FAIZAL ARIF (terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., yang memperkenalkan saksi Ir. DIDIK PANCANINGARGO., M.Si., dengan saksi FAIZAL ARIF) untuk menawarkan kegiatan normalisasi/restorasi sungai Jurang Cetot Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2016 saksi Ir. DIDIK  PANCANING ARGO., M.Si.,  selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto melakukan Perjanjian Kerjasama dengan saksi FAIZAL ARIF untuk melaksanakan kegiatan Restorasi/Normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto nomor :  610/2572/416-108/2016 dengan jangka waktu mulai 3 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhic8KagF6YSc22DXdUUbM4U8D_oDIgxTnvHyZ7QgbklemBB04WC7-KsDZgw-59PK8Y18hyphenhyphenbO0UMvty_We_oefFpQwNDJJGjeIR_J-nV9ACr8YX0HrC6FZPXoTHz_o5GQdEfLm4LLwYQ3Q/s1333/IMG20210929101330.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhic8KagF6YSc22DXdUUbM4U8D_oDIgxTnvHyZ7QgbklemBB04WC7-KsDZgw-59PK8Y18hyphenhyphenbO0UMvty_We_oefFpQwNDJJGjeIR_J-nV9ACr8YX0HrC6FZPXoTHz_o5GQdEfLm4LLwYQ3Q/w640-h288/IMG20210929101330.jpg" width="640" /></a></div>ahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut berisi 8 Bab dan 8 Pasal, dengan pokok kegiatan restorasi/normalisasi adalah;<br />a. Melakukan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi (DI) yang meliputi; DI Selomalang luas baku 137 Ha; DI Lebak Sumengko luas baku 915 Ha; DI Lebak Dua luas baku 113 Ha; DI Baureno luas baku 54 Ha; DI Candilimo luas baku 1.635 Ha.<br /> <br />b. Melakukan restorasi jaringan irigasi meliputi; Pengumpulan data (data debit, curah hujan, data luas tanam, data mutase, data sawah, kerusakan jaringan irigasi); Restorasi kalibras alat pengukur debit; Perencanaan penyediaan air tahunan, pembagian dan penerimaan air tahunan, alat tanam tahunan dan jadwal pengeringan; Pelaksanaan pembagian dan pemberian  air; Pengaturan pintu-pintu air pada bending, kantong lumpur, bangunan bagi serta bangunan sadap; Pengisian dan pelaporan formulir –formulir operasi;<br /><br />c. Kegiatan normalisasi jaringan irigasi : Normalisasi saluran irigasi; Pemberian pelumas, pemberian standgart, roda gigi dan pengecatan pintu air; Pembersihan saluran dan bangunan dari rumput/ semak, lumpur dan sampah; Pemeliharaan tanggul dari bocoran serta penutup bocoran-bocoran; Penelusuran jaringan irigasi untuk penyusunan angka kebutuhan nyata air; Pengisian formulir-formulir normalisasi.<br /><br />Sekitar bulan Oktober 2016, saksi Ir. DIDIK PANCANING ARGO, M,Si., mendatangi saksi AKHMAD CHUSAINI alias KUSEN selaku Direktur CV. MUSIKA, yang mana terdakwa Ir. DIDIK PANCANING ARGO, M,Si., menyampaikan untuk menitipkan barang berupa limbah sungai dan penitipan limbah tersebut sudah atas seijin dari terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., Bupati Mojokerto. Saksi AKHMAD CHUSAINI mengkonfirmasi kepada terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., dan benar terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., mengijinkan untuk menyimpan material tersebut di CV. MUSIKA. <br /><br />Alasan limbah tersebut dititipkan di lahan CV. MUSIKA karena di lokasi normalisasi sungai tidak ada lahan atau tempat stopel untuk limbah material dan yang mengirim limbah tersebut ke lahan CV. MUSIKA adalah saksi FAIZAL ARIF dan saksi SURIPTO AFANDI karena saksi FAIZAL ARIF dan saksi SURIPTO yang juga melakukan serangkaian kegiatan restorasi/normalisasi, mulai dari melakukan penggalian /pengerukan untuk melebarkan, memperdalam dan pembuatan tanggul-tanggul sungai Landaian dan Jurang Cetot dengan menggunakan alat berat. Lebar normalisasi  telah ditentukan berdasarkan patok-patok yang sudah ditanam. Material yang dikeruk berupa sedimen  yang terdiri dari batu, walet, tanah liat, pasir, dan kerikil.<br /><br />Setelah material batu yang dibawa dump truck dari sungai Jurang Cetot dan sungai Landaian sampai di CV. MUSIKA, selanjutnya ditimbang melalui jembatan timbang untuk dicatat berat kotor serta identitas kendaraan, kemudian dump truck membawa batu menuju lapangan penumpukan atau stopel untuk dibongkar/ diturunkan. <br /><br />Setelah menurunkan batu, dump truck kembali melalui jembatan timbang untuk ditimbang kembali berat kendaraan tanpa muatan (tara). Output dari hasil timbangan adalah bukti timbangan yang berisi  identitas kendaraan, customer (saksi FAIZAL ARIF dan saksi SURIPTO AFANDI), operator, sopir, tanggal dan jam masuk keluar timbangan,  berat bruto, berat tara dan berat netto batu, bukti penimbangan dibuat rangkap 2, lembar 1 (slip berwarna putih) diserahkan kepada sopir dan lembar 2 (slip warna hijau) diarsip oleh CV. MUSIKA.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOUbfAnfmtJtmxWjmK0e-IrjNuZfMDbvPuJPSYBXRNtpz0bwc3UXQB_eqyYDMpEquiSIs3sFUUy2DqSjbCxjqYd0BaEaU2708DOsNTWe3xaABv3xXAVEtRF5R1-YCqWTQ7W-7kg64JS-M/s640/Ir.+Didik+Pancaning+Argo.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOUbfAnfmtJtmxWjmK0e-IrjNuZfMDbvPuJPSYBXRNtpz0bwc3UXQB_eqyYDMpEquiSIs3sFUUy2DqSjbCxjqYd0BaEaU2708DOsNTWe3xaABv3xXAVEtRF5R1-YCqWTQ7W-7kg64JS-M/w640-h360/Ir.+Didik+Pancaning+Argo.jpeg" width="640" /></a></div>Seminggu sekali saksi FAIZAL ARIF dan saksi SURIPTO AFANDI melakukan tagihan dengan membawa bukti  penimbangan kepada saksi AKHMAD CHUSAINI (Direktur CV. MUSIKA). Setelah dilakukan pengecekan antara bukti penimbangan yang dibawa oleh saksi FAIZAL ARIF dan saksi SURIPTO AFANDI dengan bukti penimbangan yang diarsip CV. MUSIKA. Kemudian Saksi AKHMAD CHUSAINI membayar secara tunai  dan kedua pihak menandatangani bukti pembayaran operasional.<br /><br />Berdasarkan catatan slip pembayaran operasional yang ditandatangani oleh saksi AKHMAD CHUSAINI (Direktur CV. MUSIKA) dan penerima uang (saksi FAIZAL ARIF dan saksi SURIPTO AFANDI), saksi AKHMAD CHUSAINI membayar batu seberat 32.702,73 ton dengan nilai per ton Rp 31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga nilai total pembayaran sebesar Rp 1.030.135.995,- (satu milyar tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah). <br /><br />Saksi AKHMAD CHUSAINI (Direktur CV. MUSIKA)  membayar kepada saksi FAIZAL ARIF sebesar Rp 533.153.250,- (lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdiri dari 16 slip pembayaran operasional  dan saksi SURIPTO AFANDI sebesar Rp 496.982.745,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari 7 slip pembayaran operasional.<br /><br />Dalam perjanjian kerja sama antara saksi Ir. DIDIK  PANCANING ARGO., M.Si.,  selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto dengan saksi FAIZAL ARIF selaku Pihak Ketiga untuk melaksanakan kegiatan Restorasi/Normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tersebut tidak terdapat kajian teknis juga gambar rencana. Selain itu, perjanjian kerja sama antara saksi Ir. DIDIK PANCANING ARGO., M.Si. dengan saksi FAIZAL ARIF selaku pihak ketiga tersebut tidak melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto, karena apabila perjanjian kerja sama tersebut melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto maka akan diproses berdasarkan ketentuan Peraturan  Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.<br /><br />Kegiatan Restorasi/Normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga tidak mendapatkan ijin restorasi/ normalisasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air  dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. <br /><br />Sesuai Surat Kepala BBWS Brantas kepada Bupati Mojokerto Nomor Hk.05.03.Am/285, tanggal 28 Februari 2017 perihal Rekomendasi Teknis Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan Restorasi Sungai Berbasis Konservasi di Sungai Jurang Cetot di Kabupaten Mojokerto, yang mana isi surat rekomendasinya antara lain; Lokasi pelaksanaan konstruksi yang dimohonkan layak secara teknis untuk debit banjir kala ulang 25 tahunan; <br /><br />Pelaksanaan konstruksi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sumber air dan lingkungan; Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di sungai Jurang Cetot sebagai bahan konstruksi atau memperjualbelikan material tersebut; Pemanfaatan atau pengambilan meterial pasir dan batuan harus mendapatkan ijin dari Gubernur Provinsi Jawa Timur c.q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqyKuqjofkRwvDVhOxJnHfE5jeddmULV8af_uDHfqT2O8hDvBWK1eERs7Dy-cs5KRAW8tC9-9irOM1oIqacZ_Ge79567Sl09gkN4LtLaXfyRDr91TpMl7R5B5mR5G3GyPunA_TC8L8wrU/s1333/IMG20210929095725.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqyKuqjofkRwvDVhOxJnHfE5jeddmULV8af_uDHfqT2O8hDvBWK1eERs7Dy-cs5KRAW8tC9-9irOM1oIqacZ_Ge79567Sl09gkN4LtLaXfyRDr91TpMl7R5B5mR5G3GyPunA_TC8L8wrU/w640-h288/IMG20210929095725.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya pada tanggal 21 April 2017 terbit Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 268/KPTS/M/2017 tentang Pemberian Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto untuk Kegiatan Restorasi Sungai Jurang Cetot. <br /><br />Isi dari Keputusan Menteri PUPR tersebut antara lain; Tipe konstruksi adalah penataan palung sungai, perkuatan tebing beton,  pembangunan jalan beton di sepanjang sempadan sungai, dan reboisasi  sempadan sungai : Jadwal waktu pelaksanaan konstruksi 300 hari : Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilarang mengambil material/batuan yang ada di Sungai Jurang Cetot sebagai bahan konstruksi. : Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan : Bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada tahap persiapan, dan pelaksanaan konstruksi restorasi sungai Brantas.<br /><br />Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dilarang untuk mengambil material /bebatuan yang ada di Sungai Jurang Cetot sebagai bahan konstruksi dalam amar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat izin tersebut diuraikan pada huruf B angka 13.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., selaku Bupati Mojokerto bersama dengan saksi Ir. DIDIK PANCANING ARGO, M.Si., Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan kegiatan Restorasi/Normalisasi Daerah Irigasi Kabupaten Mojokerto melanggar / bertentangan dengan peraturan-peraturan  sebagai berikut :<br /><br />1. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 3 ayat (1) “Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan Negara”.<br /><br />2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, pasal 5 Ayat (2) wilayah sungai sebagaimana pada ayat (1) meliputi ; huruf c wilayah sungai strategis nasional. Ayat (3) pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a, huruf b, huruf c menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri.<br /><br />Tabel 1.3  Wilayah sungai strategis Nasional no. 13. Kode WS 02.17.A3 Nama wilayah Sungai Brantas.<br /><br />3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, Pasal 12 Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air diberikan oleh Menteri untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional.<br /><br />4. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 8 huruf 1 Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan /atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu mempunyai IUP operasi produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., selaku Bupati Mojokerto yang dilakukan bersama sama dengan saksi  Ir. DIDIK  PANCANING  ARGO,  M.Si.  (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara/Daerah dari Hasil Galian Material berupa Batu di Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 dan 2017, Nomor : SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019, diuraikan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995,00 (satu milyar tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).<br /><br />Perbuatan terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA, S.E., tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Mustofa Kamal Pasa, SE (Ex. Buapti Mojokerto) Kembali Diadili Dalam Perkara Dugaan Korupsi Normalisasi SungaiRp1.030 M

#Yang diadili dalam perkara ini, selain Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto adalah Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dina...

»

Diduga Korupsi Retribusi Pasar Rp387 Juta, Plt. DKUPP Kota Probolinggo M. Arif Billah, SH Dituntut 8 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Selain Terdakwa M. Arif Billah, SH, JPU juga menuntut Terdakwa Didik Djoko Winarno selaku Juru Pungut Retribusi UPT Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo dengan pidana penjara selama 4.6 tahun#<br /><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkil3vvCUeLIPSd3O8CFuk86gBdSdLcvmG5NdUZr3iW0KEhe637pFPLKehEB4XM2RD7QSEsoM7IlEImK9zhI9K10kakICoZVXeJjkuYxkWTT3t2z3zvSpP94uUnK6z4w0vi6k1NYMuLtw/s1333/IMG20210819102626.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkil3vvCUeLIPSd3O8CFuk86gBdSdLcvmG5NdUZr3iW0KEhe637pFPLKehEB4XM2RD7QSEsoM7IlEImK9zhI9K10kakICoZVXeJjkuYxkWTT3t2z3zvSpP94uUnK6z4w0vi6k1NYMuLtw/w640-h288/IMG20210819102626.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />“Kesempatan dalam kesempitan”. Kalimat inilah yang mungkin dimanfaatkan oleh Muhammad Arif Billah, SH selaku Plt. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo dan Didik Djoko Winarno selaku Juru Pungut Retribusi di UPT Pasar DKUPP Kota Probolinggo.<br /><br />Pasalnya, jabatan selaku Plt. UPT Pasar dan Juru Pungut Retribusi Pasar DKUPP Kota Probolinggo justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dengan cara yang bertentangaan dengan Peraturan Wali Kota Probolonggo dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dimana dana hasil dari Retribusi pasar tersebut seharusnya disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo.<br /><br />Tidak hanya itu. Menurut JPU dalam dakwaannya, Terdakwa memaksa para pedangang untuk membayar retribusi agar dapat berjualan. Sehingga para pedagangapun terpaksa membayar retrubusi yang ditentukan supaya boleh berjualan<br /><br />Selain itu, pembangunan Lapak atau Bedak yang menggunakan dana retribusi pasar, tanpa persetujuan Wali Kota Probolinggo, padahal, penggunaan dana hasil retribusi dan pembangunan Lapak atau Bedak sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEii_edUDx1m7R-HxCcGK9yXHF2p9RYdl2luKo6wKvpoqw5Lz2iB-ja3Pc2tf7FgIjZdvItzm_Y7sASUGPtOP-0tSjkGwKjHBARd54ZA4erJ4KyMCRLE1hdCpFLECZpZ5IXLJ9EsZE3r4a0/s1334/IMG20210819102747.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEii_edUDx1m7R-HxCcGK9yXHF2p9RYdl2luKo6wKvpoqw5Lz2iB-ja3Pc2tf7FgIjZdvItzm_Y7sASUGPtOP-0tSjkGwKjHBARd54ZA4erJ4KyMCRLE1hdCpFLECZpZ5IXLJ9EsZE3r4a0/w640-h288/IMG20210819102747.jpg" width="640" /></a></div>Itulah sebabnya, JPU Kejari Kota Probolinggo menyeret Muhammad Arif Billah, SH dan Didik Djoko Winarno ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana Retribusi Pasar di Kota Probolinggo pada tahun 2020 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp387.499.200 sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo No. X.700/012/425.302/2021 tanggal 10 Februari 2021<br /><br />Dan sesuai fakta persidangan, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rio Rozada Situmeang, SH yang juga selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsusu) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo dkk, menuntut Terdakwa Muhammad Arif Billah, SH dengan pidana penjara selama 8 tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair pidana kurungan selama 6 bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp387.499.200 subsidair pidana penjara selama 4 tahun karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana Retribusi Pasar dan pemberian ijin Lapak atau Bedak bagi pedagang<br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Arif Billah, SH yang memaksa para pedagang untuk membayar dana retribusi dan juga tidak menyetorkan hasil retribusi tersebut ke kas daerah Kota Probolinggo, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Sedangkan Terdakwa Didik Djoko Winarno dituntut pidana penajara selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 juta subsidair pidana kurungan selama 6 bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp62.200.000 subsidair pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan, karena Terdakwa diaanggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana Retribusi Pasar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP <br /></span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip9cshQZ5k8ViMJSzhlSshUS8bdJUOslIHHTp7zD2NCGF141HZeLBAXOnB6fx6Ikn-d1JDujsue1Abrcp4t5cne-m644qbaar8cDO0y0FdwBCF_2OLKtGRB5KkhsWzuOCEsxnKrBQaTV8/s892/IMG20210819102803.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="892" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip9cshQZ5k8ViMJSzhlSshUS8bdJUOslIHHTp7zD2NCGF141HZeLBAXOnB6fx6Ikn-d1JDujsue1Abrcp4t5cne-m644qbaar8cDO0y0FdwBCF_2OLKtGRB5KkhsWzuOCEsxnKrBQaTV8/w640-h354/IMG20210819102803.jpg" width="640" /></a></div>Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Arif Billah, SH dan Terdakwa Didik Djoko Winarno dibacakan oleh Tim JPU Kejari Kota Probolinggo dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Rabu, 29 September 2021) dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu John Dista, SH dan Poster Sitorus, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Yanid Indra, SH., MH dan I Wayan Soedarsana Wibawa, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Kedua Terdakwa. Sementara Kedua Terdakwa mengikuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negera) Kota Probolingga karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam persidangan JPU mengatakan, bahwa akibat dari serangkaian perbuatan yang tidak sesuai ketentuan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Terdakwa, yakni tidak menyetorkan sebagian dari uang pungutan retribusi pasar yang menjadi tanggung jawabnya ke kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo yang kemudian diterima dan dikuasai oleh Terdakwa telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Probolinggo lebih kurang sebesar Rp302.299.200 (tiga ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo No. X.700/012/425.302/2021 tanggal 10 Februari 2021 atau setidak-tidaknya lebih kurang sejumlah itu. <br /><br />JPU mengatakan, sebelum sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami (JPU) mengemukakan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan: Terdakwa tidak pernah melakukan pengembalian kerugian Negara/daerah. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal-hal yang meringankan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa secara terus terang memberikan keterangan yang mendukung pembuktian perkara di persidangan. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6rmCOjHNthjYbewqTaORjEXs7bbPsiVSJ3mWykMiD500i_g2raBlqoB94TjLl5Ma2vZlsHGx2o2yX7w5hX8_tUZTvm6w5tcb4Z1anlqkDjLpYtOjnVLGjn8-cF2iOIVXdKaXJrITfpe8/s1333/IMG20210819102626.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6rmCOjHNthjYbewqTaORjEXs7bbPsiVSJ3mWykMiD500i_g2raBlqoB94TjLl5Ma2vZlsHGx2o2yX7w5hX8_tUZTvm6w5tcb4Z1anlqkDjLpYtOjnVLGjn8-cF2iOIVXdKaXJrITfpe8/w640-h288/IMG20210819102626.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan uraian-uraian dimaksud, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan undang-undang yang bersangkutan, MENUNTUT : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arif Billah, SH terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Kesatu dan Kedua Primair Penuntut Umum. <br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Arif Billah, SH berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan <br /><br />3. Menghukum Terdakwa Muhammad Arif Billah, SH untuk membayar uang pengganti senilai Rp387.499.200 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta emapt ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan disetorkan Ke kas Negara, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun<br /><br />4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan”. Ucap JPU<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYkohtDUYG6AZ-SZJNsSyr0AOamtXhLk56EO2DgoShkRsF8IwpiRI39CR2Q6vGrTC1fYOIeT-nWSCG1FJZziq3AA-0XIvy0V1vqCMdX7RTvcjslQJpPXhmgVWF8ep6Jy4Q9__Ezu0wWTU/s867/IMG20210819102813.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="867" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYkohtDUYG6AZ-SZJNsSyr0AOamtXhLk56EO2DgoShkRsF8IwpiRI39CR2Q6vGrTC1fYOIeT-nWSCG1FJZziq3AA-0XIvy0V1vqCMdX7RTvcjslQJpPXhmgVWF8ep6Jy4Q9__Ezu0wWTU/w640-h432/IMG20210819102813.jpg" width="640" /></a></div>Kemuidan dilanjutkan dengan membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Didik Djoko Winarno. “MENUNTUT : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: <br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Didik Djoko Winarno terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum. <br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didik Djoko Winarno berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan <br /><br />3. Menghukum Terdakwa Didik Djoko Winarno untuk membayar uang pengganti senilai Rp62.200.000 (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan disetorkan Ke kas Negara, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan. <br /><br />4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan”. Ucap JPU diakhir tuntutannya.<br /><br />Atas tuntutan dari JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar sepekan kemudian. (Jnt)<br /></span></div>

News Tipikor Diduga Korupsi Retribusi Pasar Rp387 Juta, Plt. DKUPP Kota Probolinggo M. Arif Billah, SH Dituntut 8 Tahun Penjara

#Selain Terdakwa M. Arif Billah, SH, JPU juga menuntut Terdakwa Didik Djoko Winarno selaku Juru Pungut Retribusi UPT Pasar Dinas Koperasi, U...

»

JPU KPK Menghadirkan Istri dan Anak Kedua Terdakwa Korupsi dan TPPU Sebagai Saksi

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: large;">#Lanjutan Sidang Perkara Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang sebesar Rp38 miliar terkait Pemberian Ijin HGU oleh Kanwil BPN Kepada 175 Pengusaha di Kalbar pada Tahun 2012 -2017 dan TPPU dengan Terdakwa Gusmin Tuarita selaku Kepala Kantor Wilayah BPN (Badan Pertanahan Nasioanl) Provinsi Kalimantan Barat  tahun 2012 – 2016, kemudian pada tahun 2016 – 2018 menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, dan Terdakwa Siswidodo selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN)  Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang juga mantan Kabid HHP (Hubungan Hukum Pertanahan) Kanwil BPN Jawa Timur (Jatim)#</span><br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;"></span></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAQmQFwfz7FBCGV8qPvaNteIr67k2kvWhtqaKSt6d3Uui63xzZRiox5TnDc3igJOKXfZmzCdB2ZTeVxdtX_Cz08e-2sOfHcEIt7N_zVCiBMdd-E-oq4pN3gpg79GHGrdczPlWNf7AuoLQ/s1366/IMG20210928133033.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAQmQFwfz7FBCGV8qPvaNteIr67k2kvWhtqaKSt6d3Uui63xzZRiox5TnDc3igJOKXfZmzCdB2ZTeVxdtX_Cz08e-2sOfHcEIt7N_zVCiBMdd-E-oq4pN3gpg79GHGrdczPlWNf7AuoLQ/w640-h288/IMG20210928133033.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Ket. Foto depan dari kanan, saksi Ari Purwaningsih (istri Terdakwa Siswidodo) dan Kedua anaknya yaitu Nibras Qonitahsari Widodo dan Febriawan Hanif Manulloh. Foto belakang dari kiri, saksi Reny Liem (istri Terdakwa Gusmin Tuarita) dan saksi Anissa Nurjanah Tuarita dan Mirna Zena Tuarita (anak Terdakwa Gusmin Tuarita)</span></span><br /><span style="font-size: xx-small;">  </span><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>Seperti buah mangga, kulitnya tampak busuk ternyata isinya manis. Barangkali seperti itulah para pejabat yang menikmati hasil Korupsi. Terlihat hidup sederhana dengan harta tak seberapa yang dilaporkan dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai dengan UU RI No. 28/1999. Namun kenyataannya, hartanya berlimpah ruah namun dialihkan atas nama orang lain untuk menyembunyikan agar tida ketahuan bahwa harta yang dimilikinya adalah hasil Korupsi<br /></i><br />Seperti Peribasa, “Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga”. Barangkali inilah yang dialami oleh Terdakwa Siswidodo, mantan Kepala Bidang (Kabid) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN)  Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang juga mantan Kabid HHP (Hubungan Hukum Pertanahan) Kanwil BPN Jawa Timur (Jatim) dan Terdakwa Gusmin Tuarita selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Kalimantan Barat  tahun 2012 – 2016, dan Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 – 2018  <br /><br /><span style="color: red;">Baca juga: Gusmin Tuarita, Mantan Kakanwil BPN Kalbar/Kakanwil BPN Jatim Diadili Kerena Dugaan Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp18 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/gusmin-tuarita-mantan-kakanwil-bpn.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/gusmin-tuarita-mantan-kakanwil-bpn.html</a></span><br /><br /><br />Sebab apa yang dilakukan Kedua Terdakwa ini (Siswidodo dan Gusmin Tuarita) yang dengan berbagai cara dilakukan untuk menyembunyikan duit “haram” yang diduga diperolehnya, akhirnya tercium juga oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). <br /><br />Sehingga Siswidodo dan Gusmin Tuarita terseret dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp38 miliar lebih terkait pemberian ijin Hak Guna Usaha (HGU) oleh BPN Provinsi Kalimantan Barat kepada 175 pengusaha di Kalimantan Barat sejak tahun 2012 hingga 2017 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqwN3-n0JT1kNlv0jixdMG5q9YKyNAoyFB1V1MSd88l9u1cvFRGKuHb5XuwfXN1vLP3XlS9MbUozd20XntqMLGC90jrdPd5rBOQPaNrAVznkzAtFYwYf3dlPoIXYciWQNXWiMNclRIrnw/s842/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="527" data-original-width="842" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqwN3-n0JT1kNlv0jixdMG5q9YKyNAoyFB1V1MSd88l9u1cvFRGKuHb5XuwfXN1vLP3XlS9MbUozd20XntqMLGC90jrdPd5rBOQPaNrAVznkzAtFYwYf3dlPoIXYciWQNXWiMNclRIrnw/w640-h400/5.jpg" width="640" /></a></div>Total duit “haram” yang diduga diterima Kedua Terdakwa ini dari 175 pengusaha di Kalbar terkait pemberian ijin HGU adalah sebesar Rp38.006.113.146. Dari duit “haram” sebesar Rp38 miliar ini, Terdakwa Siswidodo yang bertugas dilapangan menerima lebih besar yaitu sejumlah Rp19.112.373.968. Sedangkan Terdakkwa Gusmin Tuarita selaku Big Bos menerima lebih kecil yaitu senailai Rp18.893.739.178<br /><br /><i>Andai saja duit sebesar Rp38 miliar ini dibelikan Es Cendol, mungkin bisa jadi masyarakat se-Kabupaten/Kota sama-sama menikmati minum dan mandi Es Cendol. </i><br /><br /><span style="color: red;">Baca juga: Siswidodo, Mantan Kabid Kanwil BPN Kalbar/Kabid Kanwil BPN Jatim Diadili Kerena Dugaan Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp19 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/siswidodo-mantan-kabid-kanwil-bpn.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/siswidodo-mantan-kabid-kanwil-bpn.html</a><br /></span><br />Namun duit “haram” sebesar Rp19.112.373.968 yang diduga diterima oleh Terdakwa Siswidodo, sebahagian dialihkan ke rekening istrinya Ari Purwaningsih sejumla Rp3.295.950.000 dan kerekening kedua ankanya Nibras Qonitahsari Widodo dan Febriawan Hanif Manulloh senilai 1 miliar rupiah lebih. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dan Sebahagian lagi atau sebesar Rp15.835.656.183 dipergunakan untuk menumpuk harat kekayaan di dalam berbagai bentuk dibeberapa tempat lokasi, yaitu; 1. Membeli kos-kosan sebanyak 16 kamar yang terletak di Perumahan Manyar Jaya Praja Blok D No. 29 Surabaya, Desa Menur pumpungan Kec. Sukolilo, Surabaya,; 2. Membeli rumah di Medokan yang terletak di Komplek Perumahan Galaxi Permai Blok L-3 No. 23 A,; 3. Membeli tanah dan bangunan berupa mini market (Toko Hidayah) beserta isinya yang terletak di Desa Pulolor Kecamatan Jombang,; 4. Membeli tanah seluas 333 m2 yang terletak di lokasi Jl. Sigura-gura VI  RT 5 Rw 7 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,; 5. Membeli tanah dan bangunan seluas 282 m2 yang terletak di Jalan Gayungan VIII/14 Gayungan Surabaya,; 6. Membeli 2 unit Apartemen di Grand Shamaya,<br /><br /> Kemudian ke 7. Membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 198 m2 yang di Jl. Permata I C-3 Nomor 375, Kel/Desa. Kejawan Putih Tambak, Kec. Mulyorejo,; 8.  Membeli tanah seluas 4670 m²  yang terletak di Gajah Jombang,;  9. Membeli tanah seluas 360 m² yang terletak di Desa Sukorejo Kec. Perak Kab. Jombang,; 10. Membeli 1 unit apartement Gunawangsa Lt. 10 Nomor 30 (1030) yang terletak di Ll. Ir. Soekarno Surabaya,; 11. Membeli 2 (dua) unit Apartment di Trans Icon Apartment TIA/B/27/16 dan TIA/B/27/23 yang terletak di Frontage Ahmad Yani No 260, Siwalankerto Surabaya,;  12. Membeli 1 unit Apartemen Klaska Residence Tower Azure Lt 30 No 38 yang terletah di Jl. Raya Jagir Wonokromo Surabaya, dan 13. Membeli 3 unit Apartemen di Citraland Wiyung - Surabaya (Vittorio). Hal ini terungkap dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK)<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyJPNC_DAB3L0S9XzfX7_pebWqmLI_M_LZuJhEQNJZDwmoLt6TzOnFPH-8_qK3YqPKxnxF4WqraCzlImnMC_ksrur2EvQrOkG2YdIhkzq01dxpcma7x2lAREBWmNQFhk2vRH4_L9Gs7Bc/s640/IMG20210818120401++Terdakwa+Gusmin+Tuarita+%2528kanan%2529+didampingi+Penasehat+Humnya+di+Rutan+Kejati+Cabang+Kelas+I+Surabaya.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyJPNC_DAB3L0S9XzfX7_pebWqmLI_M_LZuJhEQNJZDwmoLt6TzOnFPH-8_qK3YqPKxnxF4WqraCzlImnMC_ksrur2EvQrOkG2YdIhkzq01dxpcma7x2lAREBWmNQFhk2vRH4_L9Gs7Bc/w640-h288/IMG20210818120401++Terdakwa+Gusmin+Tuarita+%2528kanan%2529+didampingi+Penasehat+Humnya+di+Rutan+Kejati+Cabang+Kelas+I+Surabaya.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Gusmin Tuarita (kanan) didampingi Penasehat Humnya di Rutan Kejati Cabang Kelas I Surabaya</span></span></td></tr></tbody></table>Sedangkan Terdakwa Gusmin Tuarita yang diduga menerima duit “haram” sebesar Rp18.893.739.178, sebahagian dialihkan ke rekening istrinya Reny Liem dan Kedua anknya (Anissa Nurjanah Tuarita dan Mirna Zena Tuarita) sejumlah Rp5.174.799.865.  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dan sebahagian lagi atau sebesar atau sebesar Rp4.640.000.000 dipergunakan untuk menumpuk harta kekayaan berupa ; 1. Pembelian sebidang tanah dan bangunan seluas 80 m2 yang terletak di Tlogomas Jalan Tlaga Warna Blok C-10, Lowokwaru, Malang,; 2. Pembelian sebindang tanah seluas 1.353 m²  yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,; 3. Pembelian sebidang tanah dan bangunan seluas 489 m² yang terletak di Jl. Pyrus 16-6, Tlogomas, Kec.Lowokwaru, Kota Malang,; 4. Pembelian sebidang tanah seluas 2499 m² yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,; 5. Pembelian sebidang tanah seluas seluas 2499 m² yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,; 6. Pembelian sebidang tanah seluas yang terletak di Jl.Tlogo warna Blok E Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang,; 7. Pembelian sebidang tanah seluas 142 m2 yang terletak di Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan,; 8. Pembelian sebidang tanah seluas75 m2 yang terletak di Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang dan 9. Pembelian sebidang tanah seluas 2.020 m² yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang<br /><br />Itulah sebabnya Tim JPU KPK pada Selasa, 28 September 2021 menghadirkan istri Terdakwa Siswidodo, Ari Purwaningsih dan kedua anknya yaitu Nibras Qonitahsari Widodo dan Febriawan Hanif Manulloh. Dan istri Terdakwa Gusmin Tuarita, Reny Liem serta Kedua anaknya, Anissa Nurjanah Tuarita dan Mirna Zena Tuarita ke hadapan Majelis Hakim di persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemberian ijin Hak Guna Usaha (HGU) oleh BPN Provinsi Kalimantan Barat kepada pengusaha di Kalimantan Barat sejak tahun 2012 hingga 2017 dengan terdakwa Gusmin Tuarita selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 – 2016, kemudian pada tahun 2016 – 2018 menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, dan Siswidodo selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN)  Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang juga mantan Kabid HHP (Hubungan Hukum Pertanahan) Kanwil BPN Jawa Timur (Jatim)<br /><br />Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 28 September 2021) adalah agenda mendengarkan keterangan 6 orang saksi (istri dan anak Kedua Terdakwa) yang dihadirkan Tim JPU KPPK yang diketuai Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu DR. Emma Ellyani, SH., MG dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati, SH dengan dihadiri Tim Penasehat Hukum (PH) Terdakwa, yakni DR. Abdul Salam, SH., MH dkk. Sementara Terdakwa Gusmin Tuarita mengkuti persidangan dari Rutan Kejati Jatim Cabang Surabaya. Sedangkan Terdakwa Siswidodo mengkuti persidangan dari Rutan Polda Jatim dengan didampingi masing-masing PH-nya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzXRLOb0C_kBh20gm-9zdaiIJpDGb0FOZtmjtCg7L6sz-MPomN1m6ka2fDKYlW0tpkZzDdCNIWeiJMTaHGWuTIezPu00ZVMcm-cgv-8tEzgtGEF46g5B7kJ0TNT1029_0Bc9jRJlMYzGc/s1330/IMG20210928104453.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzXRLOb0C_kBh20gm-9zdaiIJpDGb0FOZtmjtCg7L6sz-MPomN1m6ka2fDKYlW0tpkZzDdCNIWeiJMTaHGWuTIezPu00ZVMcm-cgv-8tEzgtGEF46g5B7kJ0TNT1029_0Bc9jRJlMYzGc/w640-h288/IMG20210928104453.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red;">Baca juga: JPU KPK Hadirkan 2 Saksi Dalam Perkara Korupsi dan TPPU Terdakwa Gusmin Tuarita Selaku Kakanwil BPN Kalbar/Kakanwil BPN Jatim - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/jpu-kpk-hadirkan-2-saksi-dalam-perkara.html ">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/jpu-kpk-hadirkan-2-saksi-dalam-perkara.html </a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, Tim JPU KPK Hendra Eka Saputra, Luky Dwi Nugroho, Rony Yusuf, Tafiq Ibnugroho, Herdian Salipi dan Wahyu Dwi Oktafianto membeberkan 6 nomor rekening Ari Purwaningsih sitri Terdakwa Sisiwidodo di Bank BRI, yaitu Rekening BRI nomor 2301005391531 atas nama Ari Purwaningsih, Rekening BRI nomor 2301000409567 atas nama Ari Purwaningsih, Rekening BRI nomor 2301000486569 atas nama Ari Purwaningsih, Rekening BRI nomor 2301000521563 atas nama Ari Purwaningsih, Rekening BRI nomor 2301013867534 atas nama Ari Purwaningsih, Rekening BRI nomor 365301013643530 atas nama Ari Purwaningsih<br /><br />Menurut istri Terdakwa, bahwa ada rekening yang dipergunakan untuk menampung uang hasil dari Kos-kosan, namun saksi lupa berapa dana yang disetorkan saat peramakali membuka rekening tersebut. Dan saksi mengakui, uang yang ditransfer Terdakwa Siswidodo atau suami saksi, dari jutaan hingga ratusan juta<br /><br />Sedangkan saksi Nibras Qonitahsari Widodo, anak Terdakwa Siswidodo yang bekerja sebagai asisten Notaris di Surabaya sejak 2019 mengakui membuka rekning di 2 Bank, yaitu BCA dan BRI saat saksi masih sekolah. <br /><br />JPU KPK membeberkan, total duit yang masuk kerekening saksi Nibras Qonitahsari Widodo adalah sekirat 1 miliar. Saksi mengatakan, bahwa duit ratusan juta yang masuk kerekningnya tidak diketahui siapa yang mentransfer. Namun saksi mengakui, bahwa pembukaan rekening dalam bentuk deposito agar bunganya dapat dipergunakan untuk biaya hidup yang tinggal di Lamongan, Jawa Timur sedangkan Terdakwa Siswidodo orang tua saksi tinggal di Kalimantan Barat.<br /><br />Tim JPU KPK juga membeberkan 8 nomor saksi Reny Liem istri Terdakwa Gusmin Tuarita di Bank BRI, yaitu Rekening Bank Mandiri nomor 161-00-0018431-2 atas nama Reny Liem, Rekening Bank Mandiri nomor 144-00-1468811-0 (RLI) a.n. Reny Liem, Rekening BNI nomor 1103200199 atas nama Reny Liem, Rekening BNI nomor 364978724 atas nama Reny Liem, Rekening BNI nomor 41242679 atas nama Reny Liem, Rekening BNI nomor 1103200199 atas nama Reny Liem, Rekening BNI nomor 364978724 atas nama Reny Liem, Rekening BNI nomor 41242679 atas nama Reny Liem<br /><br />Dan rekning Kedua anak Terdakwa Gusmin Tuarita, yaitu Rekening BNI nomor 449662635 (ANT) atas nama Anissa Nurjanah Tuarita dan Rekening Bank Mandiri nomor 144-00-1305192-2 (ANT) atas nama Anissa Nurjanah Tuarita. Kemudian Rekening Bank Mandiri nomor 144-00-1051047-4 (GZU) a.n. Mirna Zena Tuarita serta Rekening BRI nomor 714701001848501 (MZT) a.n. Mirna Zena Tuarita<br /><br />Lalu bagaimana nasib istri dan anak ari kedua Terdakwa ini dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)?. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor JPU KPK Menghadirkan Istri dan Anak Kedua Terdakwa Korupsi dan TPPU Sebagai Saksi

#Lanjutan Sidang Perkara Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang sebesar Rp38 miliar terkait Pemberian Ijin HGU oleh Kanwil BPN Ke...

»

2 Penyidik Mabes Polri dan 3 Pejabat Kab. Nganjuk Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Perkara Korupsi Terdakwa Novi Rahman Hidayat (Bupati Nganjuk) Dkk

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Mengapa Jumali selaku Kades Joho, Kec. Pace, Kab. Nganjuk Tidak Tersangka? Padahal Penyidik Mabes Polri pertamakali mengamankan Jumali yang membawa uang untuk Bupati Nganjuk melalui Camat Pace Dupriono” </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiujDTlEYfib9YsgFihwar8OLcEq81iW1I0qwyFjI_-I7mba8ktE9o_s-dDLOS7wxVW6rw5YoKFsVDdGunufsh0QI-g6CsS3Of48VmBNu3sRH7pWnfhHda8DOiaNVWM-RUrAJonF6BOMpI/s1080/IMG_20210927_142022-saksi.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1067" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiujDTlEYfib9YsgFihwar8OLcEq81iW1I0qwyFjI_-I7mba8ktE9o_s-dDLOS7wxVW6rw5YoKFsVDdGunufsh0QI-g6CsS3Of48VmBNu3sRH7pWnfhHda8DOiaNVWM-RUrAJonF6BOMpI/w632-h640/IMG_20210927_142022-saksi.jpg" width="632" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto asat, 2 penyidik Mabes polri dan Kepala Inpektorat serta Kepala BKD Kab. Nganjuk (foto bawa)</span></span><br /></td></tr></tbody></table><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />“Nyata tapi aneh”. Kalimat inilah yang menggelitik  dan menjadi pertanyaan masyarakat dalam perkara Korupsi Tangkap Tangan Penyidik Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 9 Mei 2021 terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, M. Izza Muhtadin (Ajudan Bupati), Dupriono (Camat Pace), Edie Srijanto (Camat Tanjunganom), Haryanto (Camat Berbek), Bambang Subagio (Camat Loceret) dan Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro)<br /><br />Nyata, bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Tim Penyidik Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) bersama Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan Tangkap Tangan di Kabupaten Nganjuk dan mengamankan 7 orang Tersangka/Terdakw dengan nama-nama tersebut diatas.<br /><br /><span style="color: red;">Baca juga: Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat Diadili Dalam Perkara Korupsi Tangkap Tangan ‘Sebesar Rp629 Juta’ - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;">Baca juga: Kajari Nganjuk dan 5 Kasi Sebagai JPU Dalam Sidang Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/kajari-nganjuk-dan-5-kasi-sebagai-jpu.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/kajari-nganjuk-dan-5-kasi-sebagai-jpu.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt1AU39AuyN3-TfX_jlXHPyTqEnO2Y3MCjxuydljHYiE1wh871wx5AY4khV39WD2i5leqJoFLvLSfHyG_OVRL1mo-DkatU646ml0V9XIwAATwakba6NslVyhDTFU4pu2c9ey2vtaxUvVs/s1334/IMG20210927140338.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt1AU39AuyN3-TfX_jlXHPyTqEnO2Y3MCjxuydljHYiE1wh871wx5AY4khV39WD2i5leqJoFLvLSfHyG_OVRL1mo-DkatU646ml0V9XIwAATwakba6NslVyhDTFU4pu2c9ey2vtaxUvVs/w640-h288/IMG20210927140338.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto pada monitor atas adalah Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk bersama 6 terdakwa lainnya. Pada layar monitor bawah, "penampakan" petugas Lapas Pasuruan<br /></span></span></td></tr></tbody></table>Anehnya, ada yang menggelitik dan sekaligus menjadi pertanyaan terkait nama ‘Jumali’ selaku Kepala Desa (Kades) Joho, Kec. Pace, Kab. Nganjuk. Mengapa Jumali tidak dijadikan sebagai Tersangka? Apakah ‘Jumali punya kekuatan khusus’?<br /><br /> Padahal, pada saat Penyidik Mabes Polri melakukan kegiatan Tangkap Tangan di Kabupaten Nganjuk pada tanggal 9 Mei 2020, yang pertamakali diamankanadalah  Jumali yang membawa uang untuk Bupati Nganjuk melalui Camat Pace Dupriono<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Hal ini terungkap dari keterangan 2 orang Penyidik dari Mabes Polri, yaitu Baharuddin dan Ray Barnando yang dihadirkan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eko Barito (mantan Kasi Pidusus Kejari Nganjuk) dkk dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Tim JPU Nophy Tennophero Suoth, SH., MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk dkk sebagai saksi di persidangan (Senin, 27 September 2021) dalam Perkara Korupsi ‘Jual beli Jabatan’ di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021 dengan Terdakwa Novi Rahman Hidayat (Bupati Nganjuk), M. Izza Muhtadin (Ajudan Bupati), Dupriono (Camat Pace), Edie Srijanto (Camat Tanjunganom), Haryanto (Camat Berbek), Bambang Subagio (Camat Loceret) dan Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAajSLzzZnWsR5VwYQHZiZu_WZ5UZcxgWv0yqggQEjmSAXb4NWlzGx3qX6WUxxdYhJkTC9EM1x3mZ57ewyhNRXnj55-rpElxJ6Y6QPfXLgDrpjKdRPu4DWesXNiG2cUqRBb3LWjgsLr_s/s1334/IMG20210927110417.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAajSLzzZnWsR5VwYQHZiZu_WZ5UZcxgWv0yqggQEjmSAXb4NWlzGx3qX6WUxxdYhJkTC9EM1x3mZ57ewyhNRXnj55-rpElxJ6Y6QPfXLgDrpjKdRPu4DWesXNiG2cUqRBb3LWjgsLr_s/w640-h288/IMG20210927110417.jpg" width="640" /></a></div>Selain 2 penyidik dar Mabes Polri (Baharuddin dan Ray Barnando) ini, Tim JPU juga menghadirkan 3 Pejabat Kabupaten (Kab.) Nganjuk, yaitu M. Yasin (Sekda), Adam Muhato (Kepala BKD/Badan Kepegawaian Daaerah) dan  Fajar Judiono selaku Kepala Inspektorat Kab. Nganjuk<br /><br /><span style="color: red;">Baca juga: Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Tertangkap Tangan, PH-nya Bilang Dakwaan Jaksa Tidak Jelas - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html ">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html </a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_fT5QAjJrdfg3IMSX9Spctvw6eX4ah8QAgd3dAVDjc7B8hvj3vp69TdhTUi639EBoNj7rVmAE2bS9V45DCkqB-6C_KOMxS2BY7lUL1-lZdSeHPdr36DOjj6i4gag_0trIMWL6AcFsY-w/s640/IMG20210906111841.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_fT5QAjJrdfg3IMSX9Spctvw6eX4ah8QAgd3dAVDjc7B8hvj3vp69TdhTUi639EBoNj7rVmAE2bS9V45DCkqB-6C_KOMxS2BY7lUL1-lZdSeHPdr36DOjj6i4gag_0trIMWL6AcFsY-w/w640-h288/IMG20210906111841.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk (kanan) dengan didampingi Penasehat Hukum-nya di Lapas Pasuruan (Dok foto BK)</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Senin, 27 September 2021) adalah agenda mendengarkan keterangan sebanyak 5 orang saksi yang dihadirkan Tim JPU Kejagung RI dan Kejari Kab. Nganjuk ke hadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu DR. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisma, SH., MH (dan Eni Fauzi, SH, Dias Suroyo, SH., MH, I Gusti Ngurah Cemeng Wijaya Kesuma, SH., MH dan Swarningsih, SH., M.Hum) yang dihadiri masing-masing Tim Penasehat Hukum (PH) para Terdakwa. Sementara Terdakwa Novi Rahman Hidhayat (dan 6 Terdakwa lainnya) mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Nganjuk karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Kepada Majelis Hakim, 2 penyidik dari Mabes Polri (Baharuddin dan Ray Barnando) ini menjelaskan, yang pertamakali diamankan adalah Jumali, kemudian Dupriono hingga ke Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Selanjunya di gelandang ke Polres Kabupaten Ngajuk<br /><br />“Pertamakali mengamankan Jumali, Sadiko dan Duprino. Edie Srijanto, Haryanto, Tri Mabasuki Widodo, Bambang Sugagio, Izza. Kemudian Novi (Novi Rahman Hidayat). Lalu di bawa ke Polres,” kata saksi<br /><br />Apa yang disampaikan saksi dari Mabes polri ini, tak jauh beda dengan isi dakwaan JPU yang menjelaskan, pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Jumali selaku Kepala Desa Joho bertemu dengan Sadiko selaku Kepala Desa Sanan dan Darmadi selaku Kepala Desa Bodor betempat di Gudang milik Jumali yang terletak di samping rumah tempat tinggal Jumali di Dusun Joho, Desa Joho, RT. 11 RW. 04, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dengan tujuan untuk memikirkan permintaan terdakwa selaku Bupati Nganjuk melalui Dupriono <br /><br /><span style="color: red;">Baca juga: Eksepsi Ditolak, Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Lanjut Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/eksepsi-di-tolak-perkara-korupsi-bupati.html " target="_blank">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/eksepsi-di-tolak-perkara-korupsi-bupati.html<br /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhayt82bZE2umFEftGhjeQnEqRh79SSTkKxHo7taG_6ntFDrNRNVHR8PqA5IvrH5wwkPwhssdA1_1GkzjmCkqnlPBcKaT1DBdSXoXg8cN2e7B1aXHWEJ43F_YJIrcd4CvWf5lcge9CcdNg/s1067/IMG_20210927_142022.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhayt82bZE2umFEftGhjeQnEqRh79SSTkKxHo7taG_6ntFDrNRNVHR8PqA5IvrH5wwkPwhssdA1_1GkzjmCkqnlPBcKaT1DBdSXoXg8cN2e7B1aXHWEJ43F_YJIrcd4CvWf5lcge9CcdNg/w640-h360/IMG_20210927_142022.jpg" width="640" /></a></div>Karena merasa tidak enak atas adanya permintaan terdakwa selaku Bupati Nganjuk sebagaimana penyampaian melalui Dupriono, maka Jumali, Sadiko dan Darmadi berencana untuk memberikan uang sebesar Rp10 juta saja kepada Dupriono  selaku Camat Pace terkait dengan telah dilaksanakannya pengisian perangkat desa di Kecamatan Pace.<br /><br />Selanjutnya setelah Jumali, Sadiko dan Darmadi berdiskusi, maka disepakati hanya 5 (lima) kepala desa yang mengumpulkan uang untuk diberikan kepada Dupriono. Kelima kepala desa tersebut yaitu Kepala Desa Joho yakni Jumali, Kepala Desa Sanan yakni Sadiko, Kepala Desa Bodor yakni Darmadi, Kepala Desa Banaran yakni Ali Mukarom dan Kepala Desa Kepanjen yakni Sugeng Purnomo<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam diskusi tersebut disepakati untuk masing-masing Kepala Desa memberikan uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang dikordiri oleh Jumali, untuk Ali Mukarom dan Sugeng Purnomo ditalangi oleh Darmadi. Sehingga jumlah uang yang terkumpul seluruhnya adalah sebesar Rp10 juta<br /><br />Pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, setelah uang terkumpul, kemudian Jumali  menghubungi Duprino melalui telepon menggunakan nomor telepon Sadiko, menyampaikan tindak lanjut untuk menyerahkan uang sebesar Rp10 juta yang terkumpul dari 5 (lima) kepala desa tersebut guna memenuhi permintan Terdakwa Novi Rahman Hidayat, yang selanjutnya Dupriono menyetujui atas pemberian uang sebesar Rp10 jut tersebut untuk terdakwa Novi Rahman Hidayat<br /><br />Ke 5 (lima) orang kepala desa di Kecamatan Pace yang telah melaksanakan seleksi perangkat desa tersebut, terpaksa untuk memenuhi permintaan uang oleh terdakwa selaku Bupati Nganjuk terhadap kepala desa yang wilayahnya mengadakan seleksi perangkat desa, dengan mengumpulkan uang seluruhnya sebesar Rp10 juta yang akan diberikan kepada terdakwa Novi Rahman Hidayat melalui Dupriono<br /><br />Kemudian Tim Penyelidik Bareskrim Mabes POLRI yang bekerjasama dengan KPK secara berturut-turut telah mengamankan Jumali, Sadiko dan Dupriono yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengamankan Edie Sriyanto, Haryanto, Tri Basuki Widodo, Bambang Subagio, M. Izza Muhtadin dan Terdakwa Novi Rahman Hidayat untuk diserahkan kepada Penyidik Bareskrim Mabes POLRI yang kemudian dilakukan penangkapan dan penyidikan pada tanggal 10 Mei 2021 terhadap Dupriono, Edie Sriyanto, Haryanto, Tri Basuki Widodo, Bambang Subagio, M. Izza Muhtadin dan Terdakwa Novi Rahman Hidayat<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp3lWZ3uFjf8ZQIruM3KmMGNlgKYRE3B5X6_7StJazi-XmgnBHuhE33WSZ0PPxRlCZee2LBeRD4lYgBAnUQMPg-EBLqXa2ENjbm7eNsXkRd1IxsACFW02ZC0OwTi6SmJC32YyBWaLIkQs/s1067/IMG_20210927_142022.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp3lWZ3uFjf8ZQIruM3KmMGNlgKYRE3B5X6_7StJazi-XmgnBHuhE33WSZ0PPxRlCZee2LBeRD4lYgBAnUQMPg-EBLqXa2ENjbm7eNsXkRd1IxsACFW02ZC0OwTi6SmJC32YyBWaLIkQs/w640-h360/IMG_20210927_142022.jpg" width="640" /></a></div>Ada yang menjadi pertanyaan dari keterangan saksi selaku penyidik Mabes Polri yang melakukan penangkapan dan isi dakwaan JPU terkait sosok Jumali. Mengapa Jumali tidak dijadikan sebagai Tersangka? Apakah ‘Jumali punya kekuatan khusus’ sehingga Jumali ‘selamat’ dari tangan penyidik ?<br /><br />Atau adakah kaitannya, tidak dijadikannya ‘Jumali’ sebagai Tersangka sehingga persidangan ini dipantau langsung oleh Komisi Yudisial (KY) Pusat (Jakarta) dan KY Penghubung Jawa Timur serta KPK dan hadirnya puluhan wartawan yang tidak biasanya meliput di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya???? Atau ada hal lain???<br /><br />Sementara keterangan 3 orang saksi sebelumnya, yaitu yaitu M. Yasin (Sekda), Adam Muhato (Kepala BKD/Badan Kepegawaian Daaerah) dan  Fajar Judiono selaku Kepala Inspektorat Kab. Nganjuk menjelaskan, tidak sesuai prosedur karena proses mutasi promosi pejabat Eselon III dan IV tidak melibatkan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan)<br /><br />"Kami tidak dilibatkan," kata saksi M. Yasin selaku Ketua Baperjakat yang juga menjabat selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk kepada Majelis Hakim yang didengar keterangannya pada sidang session pertama.<br /><br />Hal yang sama juga disampaikan oleh Adam Muhato selaku Kepala BKD dan Fajar Judiono selaku Kepala Inspektorat Kab. Nganjuk. Menurut saksi, bahwa Baperjakat memiliki kewenangan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.<br /><br />"Selama dua kali mutasi yaitu tanggal 19 dan tanggal 26 April 2021 saya tidak dilibatkan," jawab saksi Adam Muhato selaku Kepala BKD sejak 1 April 2021 lalu<br /><br />Saksi Adam Muhato mengetahui adanya mutasi dan promosi jabatan adalah dari Kabid (Kepala Bidang) Pengadaan dan mutasi di BKD yang juga menjabata sebagai Sekretaris Tim Penilai Mutasi Promosi.<br /><br />"Saya diberitahu kalau mau ada pelantikan. Saya nggk tau nama-namanya. BAP mutasi diserahkan untuk saya tandatangani setelah pelantikan," jawab saksi kepada Majelis Hakim<br /><br />Saat JPU maupun Ketua Majelis Hakim menanyakan saksi, apakah BAP tersebut saksi tandatangani. Awalnya saksi menjawab lupa, namun kemudian saksi mengakui menandatangainya<br /><br />"BAP mutasi promosi disodorkan setelah pelantikan untuk ditandatangani," jawab saksi Fajar Judiono selaku Plt. Kepala Inspektorat Kab. Nganjuk <br /><br />Saksi menjelaskan, sejak diirinya menjabat Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Nganjuk pada Desember 2020, tidak pernah dilibatkan. Saksi juga mengatakan, bahwa dirinya tidak mengetahui adanya pemberian duit terkait mutasi dan promosi jabatan hingga “Bapak-nya” masyarakat Kabupaten Ngajun tertangkap tangan penyidik Mabes Polri dan KPK. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor 2 Penyidik Mabes Polri dan 3 Pejabat Kab. Nganjuk Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Perkara Korupsi Terdakwa Novi Rahman Hidayat (Bupati Nganjuk) Dkk

“Mengapa Jumali selaku Kades Joho, Kec. Pace, Kab. Nganjuk Tidak Tersangka? Padahal Penyidik Mabes Polri pertamakali mengamankan Jumali yang...

»