BERITAKORUPSI.CO

Skandal OTT KPK Madiun: Permintaan Bantuan Urugan Berubah Jadi "Pemerasan" Rp600 Juta, Saksi Kunci Bongkar Modus Walikota Maidi

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO5w17n6HXGH_bykMmMibwjwKJv9u0jh_Za3MBy3ogMqvcWzugn7KAOHAwrwWvfsk4k4gA539BBxG51SqxOmv1AjBTuzxInCb_BnctsXk0Fcso4VkkyRvRSHzXcfdqr3Ff_AYrDgB_KmbUOabhFu6PtcRqcQyPwj7QHLj1AQhtmuZcgtOENLqjWCx78fs/s3984/1782572093654.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO5w17n6HXGH_bykMmMibwjwKJv9u0jh_Za3MBy3ogMqvcWzugn7KAOHAwrwWvfsk4k4gA539BBxG51SqxOmv1AjBTuzxInCb_BnctsXk0Fcso4VkkyRvRSHzXcfdqr3Ff_AYrDgB_KmbUOabhFu6PtcRqcQyPwj7QHLj1AQhtmuZcgtOENLqjWCx78fs/w640-h296/1782572093654.jpg" width="640" /></a><br /><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 24px;">Saksi Kunci Bongkar Modus Pemerasan Dana CSR yang Dibalut Bantuan Urugan TPA. Awalnya diminta bantuan material untuk TPA Winongo, namun berubah jadi permintaan uang tunai CSR. Saksi ungkap negosiasi tersembunyi dan penunjukan rekanan yang sudah diatur sebelumnya</span></b></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 20px;">.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Sidang perkara Korupsi Pemerasan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan Gratifikasi yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK pada tanggal 19 Januari 2026 terhadap tiga orang di Kota Madiun kembali digelar pada Kamis, 18 Juni 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan 11 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK untuk dua dari tiga terdakwa, yaitu <span style="color: #244eff;">Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd</span> selaku Walikota Madiun periode 2025–2030 dan <span style="color: #244eff;">Rochim Rudianto</span> selaku Direktur CV Sekar Arum. Sedangkan agenda sidang untuk terdakwa <span style="color: #244eff;">Thariq Megah</span> selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun masih agenda tanggapan JPU KPK atas perlawanan atau Eksepsi dari pihak terdakwa</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dua saksi kunci yang dihadirkan JPU KPK menjadi sorotan, yaitu <span style="color: #244eff;">Soegeng Prawoto</span> selaku Komisaris Utama PT Hemas Buana Indonesia  dan putrinya , <span style="color: #244eff;">Desy Prayudya Falebilla </span>selaku Direktur PT Hemas Buana Indonesia. Dan beberapa saksi lainnya, diantaranya Sudandi selaku Kepala BKAD Kota Madiun , RR Nirma Widyastuti selaku Kasubbid Penatausahaan Aset BKAD Kota Madiun, Ali Masngudi selaku Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Madiun  (dari Partai Demokrat), Joko Wijayanto selaku Komisaris Berkah Usaha Mandiri Puri Majapahit, Heru Hermanto selaku Direktur CV Mutiara Agung Srikayatin dan  Direktur PT Hasta Bangun Nusantara, Mulia Umar Said selaku Wakil Ketua Yayasan Bhakti Husada, Edi Bachrun selaku Dosen di STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun  </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi berlangsung di Ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 18 Juni 2926) dengan Ketua Hakim Ernawati Anwar, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota (Ad Hock) serta Panitera Pengganti. Sementara kedua terdakwa  hadir secara langsung dengan didampingi Tim Advokat atau penasihat Hukum-nya, diantaranya Budiarjo Setiawan, SH., MH </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Persidangan dibagi dalam dua sesi. Yang pertama sebanyak 5 saksi, yaitu  Soegeng Prawoto, Desy Prayudya Falebilla, Srikayatin, Ali Masngudi, dan Heru Hermanto. Sementara enam saksi lainnya menjalani pemeriksaan pada sesi berikutnya.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dihadapan Majelis Hakim, saksi kunci Soegeng Prawoto selaku Komisaris Utama PT Hemas Buana Indonesia dan putrinya, Desy Prayudya Fabella selaku Direktur Utama PT Hemas Buana Indonesia menjelaskan , bahwa Ia pernah dihubungi langsung oleh terdakwa Maidi untuk datang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam pertemuan itu, Maidi menyampaikan kebutuhan untuk memindahkan tumpukan sampah dan urugan sekitar 350 rit. Permintaan Meidi disetujui oleh Soegeng Prawoto dan kemudian disampaikan ke anakny, Desy. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Saya ditelepon Pak Maidi diminta datang ke TPA Winongo. Beliau meminta bantuan urugan 150 truk dan saya mengiyakan," kata Soegeng menjelaskan kepada Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar.</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Keterangan ini dibenarkan oleh Desy yang mendampingi ayahnya saat pertemuan di TPA Winongo berlangsung. Namun, beberapa hari kemudian permintaan bantuan material itu berubah total. Melalui Kepala Dinas PUPR Thariq Megah, Maidi menyampaikan permintaan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp900 juta yang diklaim sebagai kewajiban CSR perusahaan.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Saya bertemu Pak Thariq di kantor Dinas PUPR, diminta CSR dalam bentuk uang.  Beberapa hari kemudian beliau menghubungi saya dan staf saya, dan  menyampaikan permintaan dari Bapak Maidi sebesar Rp900 juta," jelas Desy.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Desy kemudian melakukan negosiasi hingga akhirnya sepakat pada angka Rp600 juta. Agar terlihat sah, pihak perusahaan diminta menyusun proposal CSR dan diundang secara resmi oleh Bapperinda untuk membahas teknis pelaksanaannya.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Poin yang paling mencurigakan, Desy mengaku justru diperkenalkan dengan Srikayatin dari CV Mutiara Agung sebagai pihak yang "sudah ditentukan" untuk menjadi penyedia material urugan. Seluruh proses kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima dana CSR seolah-olah transaksi berjalan sesuai prosedur atau peraturan perundang-undangan yang berlaku</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang menjadi pertanyaan adalah;</div><div style="text-align: justify;">1. Apakah perubahan mendadak dari permintaan bantuan material menjadi uang tunai sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang atau murni merupakan bentuk pemerasan dengan memanfaatkan jabatan publik?</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">2. Mengapa terdakwa Maidi selaku Walikota tidak mengajukan permohonan bantuan urugan melalui prosedur resmi dinas terkait, tetapi justru menghubungi langsung pemilik perusahaan?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">3. Apa alasan Thariq Megah yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR menjadi perantara penyampaian permintaan uang dari Walikota Maidi? Apakah hal itu dianggap sudah sesuai prosedur atau karena terpaksa atas perintah pimpinan,?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">4. Lalu siapa yang menunjuk CV Mutiara Agung sebagai penyedia material urugan ? Apakah ini merupakan bagian dari skema pembagian uang hasil pemerasan?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">5. Bagaimana peran Bapperinda dalam mengesahkan proposal CSR yang ternyata merupakan rekayasa untuk menutupi aliran dana ilegal?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">6. Apakah terdapat peraturan yang dilanggar terkait pemanfaatan dana CSR untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan sosial kemasyarakatan?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">7. Mengapa pihak perusahaan berani menegosiasikan nilai permintaan dari Rp900 juta menjadi Rp600 juta tanpa mempertanyakan keabsahan permintaan tersebut? Apakah sudah terbiasa atau karena terpaksa agar ijin yang diajukan cepat di proses?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">8. Apakah dugaan gratifikasi dalam perkara ini juga melibatkan pihak lain yang terlibat dalam proses penandatanganan berita acara serah terima dana CSR?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">9. Apakah prosedur pengawasan penggunaan dana CSR dari pemerintah daerah selama ini masih sangat lemah sehingga mudah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pejabat?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">10. Apakah ada keterkaitan antara perkara ini dengan kasus lain yang melibatkan proyek atau pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Madiun? (Jen)</p>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal OTT KPK Madiun: Permintaan Bantuan Urugan Berubah Jadi "Pemerasan" Rp600 Juta, Saksi Kunci Bongkar Modus Walikota Maidi

Saksi Kunci Bongkar Modus Pemerasan Dana CSR yang Dibalut Bantuan Urugan TPA. Awalnya diminta bantuan material untuk TPA Winongo, namun beru...

Skandal Tol Bandara Dhoho Kediri Rp133 Miliar: Dua Terdakwa Divonis 3 Tahun Penjara, Nama Suwardi Karyawan Senior PT Gudang Garam Disebut Terlibat

23.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheR2xcAsw07hK4mqazlSMUCGrAF2M36LVPMl370ipwsXHVJvlrqIH5j4jMZglOeuFztZ572lGc5Had_PUm2SddUDOPneTHWR8T_GFdAKhX5TkffPil4iVTyyyrPl5fCSLCA4gjDKldDU0fLJpXF2q6LtrdLODUGZsyLQfvgRRHuYDV8Zl9Au4zXackUH0/s3984/1781724727430.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheR2xcAsw07hK4mqazlSMUCGrAF2M36LVPMl370ipwsXHVJvlrqIH5j4jMZglOeuFztZ572lGc5Had_PUm2SddUDOPneTHWR8T_GFdAKhX5TkffPil4iVTyyyrPl5fCSLCA4gjDKldDU0fLJpXF2q6LtrdLODUGZsyLQfvgRRHuYDV8Zl9Au4zXackUH0/w640-h296/1781724727430.jpg" width="640" /></a><br /><span style="color: red; font-size: large;">Selain Dua terdakwa, Majelis Hakim juga sebutkan keterlibatan Ganang Susanto (sudah divonis terlebih dahulu), Bonny Anggitayasa Karyawan PT Gudang Garam, Tbk, Slamet Rohadi (anggota Polres Kediri hingga Suwardi Karyawan senior PT Gudang Garam,Tbk selaku Ketua Tim Pembebasan lahan. Pertanyaan besar: Apakah penegak hukum hanya berani menangkap “kelinci”, atau berani menyeret “singa” di balik kasus pembebasan lahan  di 7 Desa 2 Kecamatan Kabupaten Kediri untuk pembangunan jalan tol oleh PT SKA tahun 2019?</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div style="text-align: justify;">Kediri - Rabu, 17 Juni 2026, Ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kota Kediri menjadi saksi bisu saat suara Mejelis Hakim bergema membacakan putusan perkara pidana penipuan dan penggelapan dalam proyek pembebasan lahan di 7 Desa 2 Kecamataan Kabupaten Kediri tahun 2019 untuk pengadaan lahan akses jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri tahun 2019 "sebagai fasilitas umum " tanpa peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan makelar tanah hingga raibnya uang anak perusahaan PT Gudang Garam, Tbk yaitu PT. Surya Kerta Agung (PT SKA)  sebesar Rp133.533.694.800 dari total anggaran Rp183.450.000.000</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dua terdakwa dalam perkara tersebut yaitu  Terdakwa I Suratman Bin Alm Sakijo selaku Manager Keuangan dan Kebun PT. Bukit Dhoho Indah (PT BDI) dan terdakwa II Satya Andi Lala selaku karyawan kontrak PT. BDI, yang keduanya ditunjuk secara lisan sebagai Leader/PIC (Person In Charge) Tim Pembebasan Lahan PT. SKA oleh Suwardi karyawan senior PT Gudang Garam Tbk selaku Ketua Tim yang ditunjuk langsung (secara lisan) oleh Istata Taswin Siddharta selaku Direktur PT SKA yang juga salah seorang Direktur PT Gudang Garam, Tbk </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelum membacakan putusan, Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua PN Kota Kediri Khairul, SH., MH terlebih dahulu membacakan penetapan penahanan Kedua terdakwa di rumah tahanan negara (rutan). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Padahal sejak penyidik Polres Kota Kediri menetapkan sebagai tersangka langsung dilakukan penahanan. Namun setelah sejak beberapa bulan lalu dalam proses persidangan, Ketua Majelis Hakim Memerintahkan kedua terdakwa untuk mengajukan penangguhan penahanan dan dikabulkan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa Terdakwa I Suratman dan terdakwa II Satya Andi Lala terbukti turut serta melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam pembebasan lahan di 7 Desa 2 Kecamataan Kabupaten Kediri tahun 2019 untuk pengadaan lahan akses jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri tahun 2019 yang merugikan uang perusahaan PT. Surya Kerta Agung (PT SKA)  sebesar Rp133.533.694.800</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Atas perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan Hukum terhadap Terdakwa I Suratman dan terdakwa II Satya Andi Lala  dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK48MRs-l7349gWinxx3VtNlu7YpBnLFNuLc-FBztH9bOQ9DnCYQ6-4GRIPvBNLnzPNb7MpAsIVjgwNiO571RQQdQP2uRTyDIT1_LU5sApX2sAw143Nw0Zd4M4ALORkedxtPMg4URxN8fkJSy3lUuP26ur_2khHNt3jSHMGuVHZo4Tz7Rp4E15jehpKmA/s386/IMG_20260618_023128.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="245" data-original-width="386" height="406" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK48MRs-l7349gWinxx3VtNlu7YpBnLFNuLc-FBztH9bOQ9DnCYQ6-4GRIPvBNLnzPNb7MpAsIVjgwNiO571RQQdQP2uRTyDIT1_LU5sApX2sAw143Nw0Zd4M4ALORkedxtPMg4URxN8fkJSy3lUuP26ur_2khHNt3jSHMGuVHZo4Tz7Rp4E15jehpKmA/w640-h406/IMG_20260618_023128.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa I Suratman dan terdakwa II Satya Andi Lala menandatangani surat permohonan Pencairan uang dari PT SKA yang diajukan oleh Ganang Susanto selaku Makelar dan disetujui oleh Suwardi selaku Ketua Tim </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim juga menyebutkan keterlibatan beberapa orang dalam proyek Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol akses menuju Bandara Dhoho Kediri, yaitu  kedua terdakwa (Suratman dan Satya Andi Lala), Ganang Susanto, Bonny Anggitayasa, Slamet Rohadi dan Suwardi selaku Ketua Tim Pembebasan lahan serta pihak-pihak lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat ini, Bonny Anggitayasa (Karyawan PT Gudang Garam) selaku Tim Pembebasan yang dituk secara lisan oleh Suwardi selaku ketua tim dan Slamet Rohadi (anggota Polres Kota Kediri) sudah berstatus tersangka </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam surat dakwaan JPU disebutkan bahwa tugas dan tanggung terdakwa Suratman adalah memastikan dokumen tanah yang di beli sesuai dengan peta target, memastikan kepemilikan tanah sesuai dengan pemiliknya, memastikan pembayaran ke pemilik lahan sesuai dengan harga yang ditentukan perusahaan, memastikan dokumentasi administrasi di notaris, membuat tabulasi pengajuan dana, dan secara garis besar bertanggung jawab dalam pembebasan lahan;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Satya Andi Lala mempunyai tugas dan tanggung jawab  untuk memastikan dokumen tanah yang di beli sesuai dengan peta target, memastikan kepemilikan tanah sesuai dengan pemiliknya, memastikan pembayaran ke pemilik lahan sesuai dengan harga yang ditentukan perusahaan, memastikan dokumentasi administrasi di notaris, membuat tabulasi pengajuan dana, dan secara garis besar bertanggung jawab dalam pembebasan lahan;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bonny Anggitayasa (di dakwaan disebutkan diajukan dalam berkas perkara terpisah)mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendampingi dan membantu Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II  Satya Andi Lala dalam hal mengumpulkan berkas-berkas untuk administrasi pembelian tanah dan setelah pengajuan tabulasi dana pembayaran sudah keluar kemudian uang dari perusahaan diterima saksi Bonny setelah itu diserahkan kepada saksi Ganang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Slamet Rohadi (di dakwaan disebutkan diajukan dalam berkas perkara terpisah)  mengenalkan Terdakwa I Suratman kepada saksi Ganang Susanto yang dianggap bisa dijadikan tim lapangan yang dapat memborong tanah karena segi permodalan kuat sehingga bisa melaksanakan pembelian tanah warga,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa saksi Ganang bersama-sama dengan Terdakwa I Suratman , Terdakwa II Satya Andi Lala, saksi Slamet Rohadi dan saksi Bonny tidak membayarkan pembelian Lahan dari PT SKA kepada pemilik lahan sesuai dengan dokumen tabulasi yang diajukan kepada perusahaan sebesar Rp188.468.000.000, namun saksi Ganang hanya membelikan 52 lahan yang berhasil transaksi sejumlah Rp29.954.000.000   </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinIyILAVnxEauOvvfWm7ykL29yzcCySTqjOFEuYakqEc2O0gl57tsEzezDjij8MtvRwK3WcUyHWb3sXUtEuEHN5tsjX393Z9KoHfNqEIT3RXfCCF_l-nwx7HxK3DvM8Z93KXaYKhCvR8QNKV9rEUEB_ll8oWDBi6PI0mM-NRX83kYxmWeUEinBEVQSsuc/s1600/IMG-20260617-WA0016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinIyILAVnxEauOvvfWm7ykL29yzcCySTqjOFEuYakqEc2O0gl57tsEzezDjij8MtvRwK3WcUyHWb3sXUtEuEHN5tsjX393Z9KoHfNqEIT3RXfCCF_l-nwx7HxK3DvM8Z93KXaYKhCvR8QNKV9rEUEB_ll8oWDBi6PI0mM-NRX83kYxmWeUEinBEVQSsuc/w640-h480/IMG-20260617-WA0016.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah: bagaimana nasib pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut diatas? Apakah penegak hukum hanya berani menangkap “kelinci”, atau berani menyeret “singa” di balik kasus pembebasan lahan  di 7 Desa 2 Kecamatan Kabupaten Kediri untuk pembangunan jalan tol oleh PT SKA tahun 2019?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu. Menanggapi putusan Majelis Hakim tersebut, Budiarjo Setiawan, SH., MH selaku Ketua Tim Advokat atau Penasehat Hukum terdakwa Suratman berharap bahwa Penegakan hukum dalam perkara ini jangan tebang pilih dan semua yang terlibat supaya diproses hukum tanpa pandang bulu</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami berharap agar semua yang terlibat dapat diproses hukum jangan  ada tebang pilih karena dalam putusan Hakim tadi sangat jelas disebutkan nama-nama yang terlibat termasuk Ketua Tim Pembebasan lahan," tegas Budiarjo </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Budiarjo juga mengatakan, bahwa pihaknya akan berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah mendapatkan salinan putusan secara lengkap termasuk langkah hukum yang akan dilakukan dalam waktu singkat </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kita akan berkonsultasi dengan KPK terkait kejanggalan dalam proyek ini setelah kita mendapatkan salinan putusan termasuk langkah hukum atas putusan terhadap terdakwa," lanjutnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dan pertanyaan selanjutnya adalah:</div><div style="text-align: justify;">1. Apakah Penyidik Polres Kota Kediri mampu menyeret Suwardi selaku Ketua Tim Pembebasan lahan yang disebut dalam putusan Majelis Hakim menetapkan sebagai tersangka?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Apakah Penyidik Polres Kota Kediri mampu menghadirkan dan memeriksa Istata Taswin Siddharta selaku Direktur PT SKA dalam kasus Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol menuju akses Bandara Dhoho Kediri?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Apakah Penyidik Polres Kota Kediri hanya menyeret pelaksana, bukan penanggung jawab utama?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Terkait Peran Kepala Desa: Apakah yang dilakukan oleh para Kepala Desa terkait istilah konfersi tanpa sepengetahuan pemilik atau ahli waris merubah buku C Desa termasuk menerima imbalan uang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Atau peran kepala desa sulit juga terjangkau hukum?</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">5. Terkait Peran Notaris:Bagaimana bisa seorang Notaris memproses pembuatan PPJB jika pemilik lahan yang sebenarnya tidak hadir dihadapan l-nya? Apakah yang dilakukan oleh Notaris tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hukum tak mampu menjangkaunya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6. Apakah Penyidik Polres Kota Kediri berani dan mau untuk menuntaskan perkara ini meski menyentuh nama besar untuk mengungkap "ada apa dibalik Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol menuju akses Bandara Dhoho Kediri"?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin</div>

Skandal Tol Bandara Dhoho Kediri Rp133 Miliar: Dua Terdakwa Divonis 3 Tahun Penjara, Nama Suwardi Karyawan Senior PT Gudang Garam Disebut Terlibat

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Skandal Tol Bandara Dhoho Kediri Rp133 Miliar: Dua Terdakwa Divonis 3 Tahun Penjara, Nama Suwardi Karyawan Senior PT Gudang Garam Disebut Terlibat

Selain Dua terdakwa, Majelis Hakim juga sebutkan keterlibatan Ganang Susanto (sudah divonis terlebih dahulu), Bonny Anggitayasa Karyawan PT ...

OTT KPK Di Kota Madiun: Maidi Selaku Walikota, dan Dua Rekannya Diadili Terkait Pemerasan dan Gratifikasi Rp10,3 Miliar, Salah Satu Terdakwa Ajukan Perlawanan

20.29 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXwXiJClqemIM_K8w8lJLfcajwgfL9tOFD5FaqBdtcFnSIcknLJSkS2EN0fCabtAPeacO0bHbAoTBvYkCL0PFJNLFzYqZco8HM6hIj4ajiGqv04-eykBzx6lBDt6U3IhtbuLtBNEkXspAhyhm2lv49WSJhSiOdyHhdZkw076cygQHk507Fnv0Y88NHzZY/s4096/IMG_20260612_011557.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4096" data-original-width="3106" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXwXiJClqemIM_K8w8lJLfcajwgfL9tOFD5FaqBdtcFnSIcknLJSkS2EN0fCabtAPeacO0bHbAoTBvYkCL0PFJNLFzYqZco8HM6hIj4ajiGqv04-eykBzx6lBDt6U3IhtbuLtBNEkXspAhyhm2lv49WSJhSiOdyHhdZkw076cygQHk507Fnv0Y88NHzZY/w486-h640/IMG_20260612_011557.jpg" width="486" /></a><span style="color: red; font-size: large;">Dakwaan menyebutkan, uang sebesar Rp1,3 miliar diduga berasal dari hasil pemerasan berkedok tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan Rp9 miliar lainnya merupakan gratifikasi yang diterima melalui Perantara dan Kepala Dinas. apakah KPK akan melakukan pengembangan Perkara TPPU Terhadap Terdakwa Maidi?</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div style="text-align: justify;">Kamis, 11 Juni 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menyeret  tiga orang tersangka ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara Korupsi Pemerasan dan penerimaan Gratifikasi yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK pada tanggal 19 Januari 2026 lalu.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Tiga orang yang diadili tersebut adalah Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd selaku Walikota Madiun periode 2025–2030, Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum, serta Thariq Megah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun. Penuntutan terhadap ketiganya dilakukan secara terpisah sesuai dengan peran masing-masing dalam kasus tersebut.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK terhadap ketiga terdakwa berlangsung di Ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 11 Juni 2926) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Ratna Dianing, SH., MH, didampingi dua hakim anggota yaitu Dr. Agus Kasiyanto, SH., MH., M.Kn dan Samhadi, SH., MH, serta Panitera Pengganti. Ketiga terdakwa hadir secara langsung dengan didampingi Tim Advokat atau penasihat Hukum-nya masing-masing, salah satunya Budiarjo Setiawan, SH., MH beserta rekan-rekannya.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-NhBoV8vwGeSbDl7TwfDfBN897FIaLt76kzNJafQ0HrwTrfS1_gdbHYl1dTom-P-mDDkMbx0dVAgYA50PT3TpDxAmI4zXs7r1HjTVIl3KrelNdF-s4ONVF7cfvEQcE4bXBdesqfBrPmVE1LqOCHYWZJSDOSEduRTvnoqjLaNP4tmUh3Qr7rpF2iltHyY/s1280/IMG20260611141921_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-NhBoV8vwGeSbDl7TwfDfBN897FIaLt76kzNJafQ0HrwTrfS1_gdbHYl1dTom-P-mDDkMbx0dVAgYA50PT3TpDxAmI4zXs7r1HjTVIl3KrelNdF-s4ONVF7cfvEQcE4bXBdesqfBrPmVE1LqOCHYWZJSDOSEduRTvnoqjLaNP4tmUh3Qr7rpF2iltHyY/w640-h360/IMG20260611141921_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dalam surat dakwaan yang dibacakan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Tonny Frenky dkk , perbuatan terdakwa dibagi menjadi dua kelompok peristiwa. Pertama, dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Maidi Selaku Walikota bersama Rochim Rudianto. Keduanya diduga meminta uang sebesar Rp1,3 miliar dengan dalih sebagai Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR/TSP) sebagai imbalan untuk kemudahan pengurusan izin usaha.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kedua, dugaan penerimaan gratifikasi Maidi Selaku Walikota bersama Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR. Dakwaan menyebutkan bahwa keduanya menerima uang sebesar Rp9 miliar yang diduga berkaitan dengan pengelolaan proyek dan kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sehingga total uang yang diterima Maidi selaku Walikota melalui Rochim Rudianto dan Thariq Megah adalah sejumlah Rp10,3 Miliar </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atas perbuatannya, ketiga terdakwa diancam pidana dalam dakwaan dua alternatif pasal. Pertama, Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atau alternatif kedua, diancam pidana dalam Pasal 606 ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 18 UU Tipikor.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Terdapat dua pokok dakwaan yang disampaikan, yaitu pertama terkait dugaan pemerasan dalam proses perizinan yang melibatkan Maidi dan Rochim Rudianto, dan kedua terkait penerimaan gratifikasi antara Maidi dan Thariq Megah,” jelas JPU Tonny Frenky setelah persidangan selesai.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP_LRSMfEMyQmxrP-_Qlwq9O6c2FbnGq3ZD85ec6sT4SR9fAUqMlzzmx7BwsgQzsxXRn2MVspMjk_h7J9RQl6Ktv19vphJe1f1ExnQ2GbkZuztoTs-U_nq2swJ_t8t18dw9RxizEmgxZW6YcGAuiaE3zZ0ko6MN2Lu2kuYmR8QRk_sWlc4biBxBg-enCU/s1280/IMG20260611143058_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP_LRSMfEMyQmxrP-_Qlwq9O6c2FbnGq3ZD85ec6sT4SR9fAUqMlzzmx7BwsgQzsxXRn2MVspMjk_h7J9RQl6Ktv19vphJe1f1ExnQ2GbkZuztoTs-U_nq2swJ_t8t18dw9RxizEmgxZW6YcGAuiaE3zZ0ko6MN2Lu2kuYmR8QRk_sWlc4biBxBg-enCU/w640-h360/IMG20260611143058_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Usai pembacaan dakwaan, terjadi dinamika di ruang sidang. Awalnya, Tim Penasihat Hukum Terdakwa Maidi berniat mengajukan Perlawanan atau Eksepsi, namun kemudian dibatalkan, bagitu juga dengan terdakwa Rochim Rudianto sejak awal tidak keberatan atas dakwaan JPU KPK. Berbeda halnya dengan terdakwa Thariq Megah, yang melalui Tim Advokat-nya secara resmi mengajukan dan membacakan surat perlawanannya</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam eksepsi yang dibacakan, Tim Advokat terdakwa Thariq Megah berpendapat bahwa surat dakwaan JPU KPK tidak disusun secara cermat, jelas, dan terperinci. Oleh karenanya, Tim Advokat terdakwa meminta agar Majelis Hakim membebaskan kliennya dari segala tuduhan.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Meskipun demikian, JPU KPK menilai dakwaan yang disusun telah memuat uraian peristiwa pidana secara rinci dan jelas. Jaksa menyatakan akan menanggapi perlawanan terdakwa tersebut secara tertulis dan akan dibacakan pada persidangan berikutnya yang dijadwalkan pada Kamis, 18 Juni 2026 mendatang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah KPK hanya menjerat Terdakwa Dr. Drs. H. MAIDI, SH., MM., M.Pd selaku Walikota Madiun dalam perkara Korupsi Pemerasan dan Gratifikasi atau akan melakukan pengembangan Perkara dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), seperti perka yang menjerat Terdakwa Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo, Agus Pramono selaku Sekda dan Yunus Mahatma Selaku Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo yang berawal dari tangkap tangan KPK pada 7 November 2025  lalu dan saat ini diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya ?</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwtVJrPlbIbc-KThbsnYtlI0xcay2QSzHdJsJu_-0leJNXR1GweLsOO75ihMj7AO-4Eidh4wHT3h0eCKSObrcWkXhWcceVjxiev5TbDfpLkQ3WZRvTLoAfCTF_1hh-Vuw7Rl0rPttmZy7lDULLvln0fk6Trii66FAluEEOmrRQ-jaH2OcoRR1Y6djZhnU/s1280/IMG20260611143019_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwtVJrPlbIbc-KThbsnYtlI0xcay2QSzHdJsJu_-0leJNXR1GweLsOO75ihMj7AO-4Eidh4wHT3h0eCKSObrcWkXhWcceVjxiev5TbDfpLkQ3WZRvTLoAfCTF_1hh-Vuw7Rl0rPttmZy7lDULLvln0fk6Trii66FAluEEOmrRQ-jaH2OcoRR1Y6djZhnU/w400-h225/IMG20260611143019_01.jpg" width="400" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dalam dakwaan JPU KPK lebih lanjut diuraikan, bahwa Terdakwa ROCHIM RUDIANTO selaku Direktur CV SEKAR ARUM (Penuntutan Terpisah) bersama MAIDI selaku Walikota Madiun periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030, pada tanggal 19 Juni 2025, tanggal 9 Januari 2026 dan tanggal 12 Januari 2026 atau setidak-tidaknya dalam rentang waktu bulan Juni 2025 sampai dengan bulan Januari 2026 bertempat di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun, di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun, Kantor Bank Jatim Cabang Kota Madiun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">
<div>Atau setidak-setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, turut serta melakukan perbuatan perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum</div><div><br /></div><div><div>Atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, yaitu dengan maksud menguntungkan Terdakwa dan MAIDI dengan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan MAIDI selaku Walikota Madiun, MAIDI mewajibkan pihak-pihak yang sedang melakukan pengurusan perizinan di Pemerintah Kota Madiun untuk memberikan uang kepada Terdakwa yang ditunjuk oleh MAIDI sebagai pelaksana pekerjaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) di TPA Winongo</div><div><br /></div><div>Sehingga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Pasal 8 (terkait kewajiban melaksanakan program TSP adalah perusahaan kecuali Usaha Mikro dan Kecil), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 huruf d (terkait dengan program TSP Kota Madiun secara langsung dalam bentuk uang seharusnya diberikan kepada masyarakat) dan Peraturan Walikota (Perwal) Madiun Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pasal 5 (terkait dengan Prosedur TSP)</div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBnoPUBTx0QWqysHjexq7jiStqiv1LUZQXRrfkDjjd9b05M-iYogZyIdvr-eS4Epv5R0HqhwOvzG0Q5kfp_orTdQavSKJZWmLG3g9IxmiTqThhXDwSijDHN4Qp073ib1pPjjdruyglpWnFP7exMuF96LS8pTtBJ2XGNqTObC4DFpRqYREpR2CCZlDuNRU/s1280/IMG20260611143141_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBnoPUBTx0QWqysHjexq7jiStqiv1LUZQXRrfkDjjd9b05M-iYogZyIdvr-eS4Epv5R0HqhwOvzG0Q5kfp_orTdQavSKJZWmLG3g9IxmiTqThhXDwSijDHN4Qp073ib1pPjjdruyglpWnFP7exMuF96LS8pTtBJ2XGNqTObC4DFpRqYREpR2CCZlDuNRU/w640-h360/IMG20260611143141_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Dan Pasal 6 (terkait cakupan perusahaan Pelaksana TSP), memaksa seseorang yaitu SOEGENG PRAWOTO (pemilik / Komisaris PT HEMAS BUANA INDONESIA) dan DESSY PRAYUDYA FABELLA (Direktur Utama PT HEMAS BUANA INDONESIA), EDY BACHRUN dan UMAR SAID (perwakilan YAYASAN BHAKTI HUSADA MULIA (BHM) Madiun), PURWO HERMANTO (Direktur PT HASTA BANGUN PERSADA), memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya, memberikan sesuatu berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada MAIDI melalui Terdakwa yaitu SOEGENG PRAWOTO dan DESSY PRAYUDYA FABELLA memberikan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), EDY BACHRUN dan UMAR SAID memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan PURWO HERMANTO memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-</div><div><br /></div>
<div>Bahwa MAIDI menjabat selaku Walikota Madiun yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerahan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, atas nama Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd Sebagai Walikota Madiun Masa Jabatan Tahun 2025-2030.</div><div><br /></div>
<div>Bahwa MAIDI selaku Walikota Madiun mempunyai tugas:</div>
<div>a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;</div><div><br /></div>
<div>b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat,</div><div><br /></div>
<div>c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;</div><div><br />d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;</div><div><br />e mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</div><div><br />f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, dan</div><div><br />g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br />Dalam melaksanakan tugas tersebut MAIDI berwenang:</div>

<div>a. mengajukan rancangan Perda;</div>
<div>b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;</div>
<div>c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;</div>
<div>d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;</div>
<div>e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhITCrPTt3CNZjlN4gGCij1_CU6TF9hIedL64_CCr-GCuKtwrUT-hEHSZL1Yzy2VReKU_KUDnKvcEpHacp28xoQ_5UPXGyclh756FcqXh2zGhIxpOdsJbRNOwgiunKaos7CIOVPDoV6Lu_srizQpZHxLVjrQOrx6cbeSidOAtz_BXQ8Ht0Jy08dDXADbR4/s1280/IMG20260611142536_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhITCrPTt3CNZjlN4gGCij1_CU6TF9hIedL64_CCr-GCuKtwrUT-hEHSZL1Yzy2VReKU_KUDnKvcEpHacp28xoQ_5UPXGyclh756FcqXh2zGhIxpOdsJbRNOwgiunKaos7CIOVPDoV6Lu_srizQpZHxLVjrQOrx6cbeSidOAtz_BXQ8Ht0Jy08dDXADbR4/w640-h360/IMG20260611142536_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Bahwa MAIDI menerbitkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 050-401.204/96/2021 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengembangan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TFTSP) Kota Madiun tanggal 12 April 2021 dengan susunan pengurus adalah:</div>
<p dir="ltr"></p><div>Pelindung : Walikota Madiun</div>
Pembina : Wakil Walikota<br />
Ketua : Sekretaris Daerah<br />
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<p></p>
<p dir="ltr">Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda)</p>
<p dir="ltr">Anggota : Seluruh Kepala Organisaasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Madiun (Termasuk Camat, Sekretaris Bappeda, dan Kepala Bidang Bappeda)</p>
<p dir="ltr">Sekretariat <br />
Ketua ; Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapelitbangda Kota Madiun</p>
<p dir="ltr">Sekretaris : Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bapelitbangda</p>
<p dir="ltr">Anggota: Pelaksana pada Bapelitbangda.<br /></p>
<div>Bahwa dalam pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TFTSP) Kota Madiun diantaranya didasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dan Peraturan Walikota (Perwal) Madiun Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.</div><div><br /></div>
<div>Bahwa Program TSP berdasarkan Pasal 8 Perda Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 wajib dilaksanakan oleh perusahaan kecuali Usaha Mikro dan Kecil dan selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) program TSP meliputi:</div>
<p dir="ltr"></p><div>a. kemitraan usaha mikro, kecil, dan     </div><div>
      koperasi;</div><div>
b. bina lingkungan dan sosial berbasis </div><div>
      pemberdayaan; dan</div><div>
c. program langsung pada masyarakat.</div><p></p>
<div>Sesuai dengan Pasal 12 huruf d Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) maka pemberian uang secara langsung hanya dimungkinkan untuk program langsung pada masyarakat yang dapat berupa bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, pondok pesantren dan sarana ibadah lainnya, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBSgx77rg3ir6l9ZII1Ca6GjXZIh5hSBzbC70bdvJldwE3VdPbkK_E5PQU5quCTMu1o_vzGEf9r4TALu0VuxcW0mwEDvA8zcxIJ4nkhFFBe8QJ-wkRXtyrItkA2ovMpBeYzz-gRxQ070_vCEVS_wMyvYm-gd9Vf1ilbnm6zHDThFw0AZ4vD8-7_MlBYEg/s1280/IMG20260611113422_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBSgx77rg3ir6l9ZII1Ca6GjXZIh5hSBzbC70bdvJldwE3VdPbkK_E5PQU5quCTMu1o_vzGEf9r4TALu0VuxcW0mwEDvA8zcxIJ4nkhFFBe8QJ-wkRXtyrItkA2ovMpBeYzz-gRxQ070_vCEVS_wMyvYm-gd9Vf1ilbnm6zHDThFw0AZ4vD8-7_MlBYEg/w640-h360/IMG20260611113422_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Bahwa Prosedur Program TSP Kota Madiun sesuai dengan ketentuan Pasal 5. Perwal Madiun Nomor 5 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:</div>
<div>(1) Prosedur pelaksanaan program TSP dimulai dengan pengajuan usulan program TSP oleh Perangkat Daerah, stakeholder, Organisasi Sosial Kemasyarakatan maupun perorangan dalam bentuk surat usulan tertulis dan/atau proposal yang ditujukan kepada Walikota dengan tembusan Koordinator Sekretariat TFTSP.</div><div><br /></div>
<div>(2) Koordinator Sekretariat TFTSP menginventarisasi usulan program TSP yang diterima, dan menyampaikan kepada FTSP untuk dikoordinasikan dan diverifikasi.</div><div><br /></div>
<div>(3) FTSP dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi secara mandiri maupun difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.</div><div><br /></div>
<div>(4) Program TSP yang telah disetujui oleh FTSP dapat langsung berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, stakeholder, Organisasi Sosial Kemasyarakatan maupun perorangan yang mengajukan usulan program.</div><div><br /></div>
<div>(5) Program TSP yang telah selesai dilaksanakan dapat dilakukan serah terima antara FTSP dengan Perangkat Daerah, stakeholder, Organisasi Sosial Kemasyarakatan maupun perorangan yang mengajukan usulan program disertai penandatanganan Berita Acara yang telah disiapkan oleh Koordinator Sekretariat TFTSP</div><div><br /></div>
<div>Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV SEKAR ARUM, perusahaan dalam bidang konstruksi, perdagangan, dan jasa yang didirikan berdasarkan Akta Pemasukan dalam dan Pengeluaran dari serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV SEKAR ARUM no. 19 tanggal 21 Januari 2022 di hadapan Notaris dan PPAT AGUS WAHYU LAMBANG PRABOWO berkedudukan di Jl. Diponegoro Ruko No. 56H, Kota Madiun.</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZTu_NYvhaV_9sf152NegCknakqKk8zyVKEulWcNC13X33Lnr7J_jUbcsVo766-6VBhVmA46SdpL1TlWgCfXBtrexmwz-jWQs-CyeVQNX8A1UbR8O7z13ZdZRTEUQrdklw68koqwQzmxf90GUpJXEI_CVDdZ7CfZG5MumRp9Pe_2UhmttQatblnQkswI4/s1280/IMG20260611112216_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZTu_NYvhaV_9sf152NegCknakqKk8zyVKEulWcNC13X33Lnr7J_jUbcsVo766-6VBhVmA46SdpL1TlWgCfXBtrexmwz-jWQs-CyeVQNX8A1UbR8O7z13ZdZRTEUQrdklw68koqwQzmxf90GUpJXEI_CVDdZ7CfZG5MumRp9Pe_2UhmttQatblnQkswI4/w640-h360/IMG20260611112216_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Terdakwa juga merupakan orang kepercayaan MAIDI yang pernah menjadi relawan dan pernah memberikan bantuan kepada MAIDI dalam pencalonan MAIDI dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Madiun Tahun 2024 antara lain pemberian kaos kampanye pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun "MAIDI-PANUNTUN"; </div><div><br /></div>
<div>Bahwa pada tanggal 24 April 2025, saat Terdakwa bertemu dengan MAIDI di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Winongo yang dihadiri oleh AGUS TRI CAHYANTO (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan AFANDI (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun), MAIDI meminta agar Terdakwa melaksanakan pekerjaan penataan TPA Winongo walaupun belum ada dokumen perencanaan dan penganggaran dari pemerintah Kota Madiun untuk kegiatan tersebut. Permintaan MAIDI tersebut disanggupi oleh Terdakwa karena MAIDI sudah memberikan proyek di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun kepada Terdakwa. </div>
<div><br /></div><div>Selain itu, MAIDI juga memerintahkan agar MAS KAHONO PEKIK HARI PRASETIYO (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapelitbangda Kota Madiun dan Ketua Sekretariat TFTSP Kota Madiun) agar mengalihkan dana TSP untuk kegiatan proyek di TPA Winongo dengan pelaksananya adalah Terdakwa</div><div><br /></div>
<div>Bahwa untuk <span>melaksanakan keinginan MAIDI tersebut maka setiap perusahaan</span> dan pihak lainnya yang akan mengurus perizinan di Pemerintah Kota Madiun, diwajibkan untuk memberikan uang kepada MAIDI melalui Terdakwa atau orang yang ditunjuk oleh MAIDI dengan istilah <span>Dana CSR/TSP</span> yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Pasal 8 (terkait kewajiban melaksanakan program TSP adalah perusahaan kecuali Usaha Mikro dan Kecil), </div>
<div><br /></div><div>Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 huruf d (terkait dengan program TSP Kota Madiun secara langsung dalam bentuk uang seharusnya diberikan kepada masyarakat), dan Peraturan Walikota (Perwal) Madiun Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pasal 5 (terkait dengan Prosedur TSP) dan Pasal 6 (terkait cakupan perusahaan Pelaksana TSP), dengan rincian sebagai berikut:</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZC0hRE4t5AZU6Q-dXpZqRrPluE_GgDOo2PWaGb6_Fi5BGyRYPcQkgIKAALiZQqU0vVNU1M7dlWhczucuMlqJH4cMLOYs9gNVImdSCHZ2nd-8Pe3HCSGQnWWEpPf4aH4aC3yiu_ZAosHszSJlh1Ll4pMKMMzu7pD4C7ColV5zXJMfbr1SFTDOxV05Ys4w/s1280/IMG20260611113139_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZC0hRE4t5AZU6Q-dXpZqRrPluE_GgDOo2PWaGb6_Fi5BGyRYPcQkgIKAALiZQqU0vVNU1M7dlWhczucuMlqJH4cMLOYs9gNVImdSCHZ2nd-8Pe3HCSGQnWWEpPf4aH4aC3yiu_ZAosHszSJlh1Ll4pMKMMzu7pD4C7ColV5zXJMfbr1SFTDOxV05Ys4w/w640-h360/IMG20260611113139_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div><span style="color: #f02c1f;">1. SOEGENG</span> <span style="color: #f02c1f;">PRAWOTO </span>(pemilik / Komisaris PT HEMAS BUANA INDONESIA) dan DESSY PRAYUDYA FABELLA (Direktur Utama PT HEMAS BUANA INDONESIA) memberikan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)</div><div><br /></div>
<div><span>Bahwa pada bulan Agustus 2023, SOEGENG PRAWOTO selaku Komisaris Utama PT HEMAS BUANA mengajukan izin prinsip pembangunan perumahan New Marshal atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk</span><span> Kegiatan Berusaha (PKKPR), izin tersebut sudah terbit dan merupakan izin dasar atau awal untuk mendirikan perumahan.</span></div><div><span><br /></span></div>
<div>Bahwa <span>pada bulan April 2025, saat MAIDI baru menjadi Walikota Madiun untuk periode kedua</span>, SOEGENG PRAWOTO bersama anaknya yang bernama DESY PRAYUDYA FABELLA memberitahukan akan mengajukan izin perumahan New Marshal di Jalan Ringroad Barat Kota Madiun. Setelah pertemuan tersebut, kemudian MAIDI mengajak SOEGENG PRAWOTO untuk bertemu di lokasi TPA Winongo. Pada saat itu, MAIDI menyampaikan kebutuhan untuk urug dan memindahkan tumpukan sampahnya sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) rit urugan dan disetujui oleh SOEGENG PRAWOTO.</div><div><br /></div>
<div>Beberapa hari kemudian, SOEGENG PRAWOTO menemui THARIQ MEGAH (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang/PUPR Kota Madiun) di Kantor Dinas PUPR Kota Madiun untuk menanyakan teknis pelaksanaan urug 350 (tiga ratus lima puluh) rit tersebut karena dalam pemahaman SOEGENG PRAWOTO bahwa pengurugan tersebut akan memakai armada SOEGENG PRAWOTO sendiri akan tetapi THARIQ MEGAH atas perintah MAIDI meminta SOEGENG PRAWOTO untuk menyerahkan uangnya saja ke kontraktor. Selanjutnya SOEGENG PRAWOTO meminta agar DESSY PRAYUDIA yang berkomunikasi dengan THARIQ MEGAH, </div><div><br /></div>
<div><span>Lalu beberapa hari kemudian DESSY PRAYUDYA FABELLA</span> menemui THARIQ MEGAH di ruang kerjanya. Pada saat itu THARIQ MEGAH menyampaikan permintaan MAIDI uang sebesar <span>Rp900.000.000</span> (sembilan ratus juta rupiah) untuk ongkos 350 (tiga ratus lima puluh) rit tanah urug.</div><div><br /></div>
<div>Pada saat itu DESSY PRAYUDYA FABELLA keberatan dengan jumlah yang diminta tersebut namun karena DESSY PRAYUDYA FABELLA dan SOEGENG PRAWOTO sedang mengurus izin Rumah Sakit Dharma Ayu dan Perumahan New Marshal yang saat itu diperlambat oleh MAIDI sehingga DESSY PRAYUDYA FABELLA dan SOEGENG PRAWOTO khawatir apabila Permintaan MAIDI tidak dipenuhi maka permohonan izin tersebut diperlambat, </div><div><br /></div>
<div>Maka DESSY PRAYUDIA FEBELLA hanya menyanggupi akan memberikan uang sebesar <span>Rp350.000.000,00</span> (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun ditolak oleh THARIQ MEGAH hingga akhirnya DESSY PRAYUDIA FEBELLA menyetujui menyerahkan uang sebesar <span>Rp600.000.000,00</span> (enam ratus juta rupiah). Selanjutnya THARIQ MEGAH melaporkan hal tersebut kepada MAIDI dan disetujui oleh MAD dan meminta supaya uangnya nanti ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 17100014864615 atas nama SRI KAYATIN</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgojtWCWybrBzik2c7p6Keuzge33FTveK83qIujhxc0h0QL8CDs7tfM3XaNv-3u9-zT80xCaLRS8Vw5AjHtYjnXmQ_-V0heQPYcfKhyphenhyphenHh3qQSIeksakpXTiQiwwnqsY3nyfIxCMSB9x4zu1YOJpmljPjFHrKb8nGLBDxyPCUwIWc5gbl1O7R4AsTkjH9ms/s1280/IMG20260611143030_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgojtWCWybrBzik2c7p6Keuzge33FTveK83qIujhxc0h0QL8CDs7tfM3XaNv-3u9-zT80xCaLRS8Vw5AjHtYjnXmQ_-V0heQPYcfKhyphenhyphenHh3qQSIeksakpXTiQiwwnqsY3nyfIxCMSB9x4zu1YOJpmljPjFHrKb8nGLBDxyPCUwIWc5gbl1O7R4AsTkjH9ms/w640-h360/IMG20260611143030_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Bahwa pada tanggal 17 Juni 2025, DESSY PRAYUDYA FABELLA mentransfer uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus jute rupiah ke rekening Bank Mandiri nomor 1710001486441 atas nama SRI KAYATIN dengan berita COR PT Hemas Buana Indonesia dan untuk kepentingan pemenuhan syarat formalitas pemberian dana CSR maka selanjutnya bertempat di TPA Winongo SRIKAYATIN (Direktur CV Mutiara Agung), DESSY PRAYUDIA FEBELLA, KAHONO PEKIK dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima CSR/TSP senilla Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh pihak PT Hemas Buana Indonesia kepada SRI KAYATIN</div><div><br /></div>
<div>Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh SRI KAYATIN, pada tanggal 19 Jun 2025, sesuai arahan MAIDI, maka SRI KAYATIN menyerahkan sang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Rekening BPD Jatim nomor 0051046111 an, CV SEKAR ARUM (milik Terdakwa) dan pemberian CEK oleh SRI KAYATIN kepada Terdakwa. BPD JATIM a.n. CV MUTIARA AGUNG dengan No. Cek E1144196 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).</div><div><br /></div>
<div><span style="color: red;"><b>2. EDY BACHRUN dan UMAR SAID</b></span> (perwakilan YAYASAN BHAKTI HUSADA MULIA Kota Madiun) memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).</div><div><br /></div>
<div>Bahwa pada awal April 2025, MAIDI memerintahkan SUDANDI (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah/BKAD Kota Madiun) untuk melakukan penelusuran terkait status tanah yang berada di wilayah kampus Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) BHAKTI HUSADA MULIA (BHM) yang berlokasi di jalan taman Praja Kota Madiun, guna memastikan apakah tanah tersebut merupakan millik Pemerintah Kota Madiun karena pada saat MAIDI menjadi Sekretaris Daerah Kota Madiun mengetahui Pemerintah Kota Madiun pernah menerima pelepasan tanah yang berlokasi di wilayah kampus STIKES BHAKTI HUSADA MULIA tersebut. </div><div><br /></div>
<div>Menindaklanjuti perintah MAIDI tersebut, SUDANDI memerintahkan RADEN RORO NIRMA WIDYASTUTY (Kasubbid Penatausahaan Aset BKAD Kota Madiun) untuk melakukan penelurusan dan pengecekan aset Barang Milik Daerah (BMD) Kota Madiun yang berlokasi di wilayah STIKES BHAKTI HUSADA MULIA namun ternyata tanah yang dimaksud tidak ditemukan dalam sistem e-BMD milik BKAD Kota Madiun</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_KNX2vXD_dNEd7mk2U65hxLLV7o3QEDOzNBaJ_0Hm9UI2Ldk-XHv5OtqqNAoa3eqRNjMaO4BaXpj6-BO0jGsz9L9JDk96PdEqYalpwTRqXiXjOdhEWehhBfg4a5DPbrrxzPNAQ-rWTs3iN7f8jZqupAP8OiCnfdogv8l-0yBHus5_JS9FiP3Lzw3CLvA/s1280/IMG20260611142536_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_KNX2vXD_dNEd7mk2U65hxLLV7o3QEDOzNBaJ_0Hm9UI2Ldk-XHv5OtqqNAoa3eqRNjMaO4BaXpj6-BO0jGsz9L9JDk96PdEqYalpwTRqXiXjOdhEWehhBfg4a5DPbrrxzPNAQ-rWTs3iN7f8jZqupAP8OiCnfdogv8l-0yBHus5_JS9FiP3Lzw3CLvA/s320/IMG20260611142536_01.jpg" width="320" /></a></div></div><div>Untuk mengklarifikasi hal tersebut, pada tanggal 24 April 2025 bertempat di Kantor BKAD, dilaksanakan rapat yang dihadiri oleh perwakilan Yayasan Hakti Husada Mulia yang menaungi STIKES Bhakti Husada Mulia (BHM) antara lain EDY BACHRUN, UMAR SA dan HERU WIDIANTO. Dalam rapat tersebut pihak STIKES BHM mengkonfirmasi bahwa benar ada aset berupa jalan milik Pemerintah Kota Madiun seluas 527 m2 (lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang berada di dalam area STIKES BHM yang sebelumnya memang milik STIKES BHM namun sudah dihibahkan kepada Pemerintah Kota Madiun untuk jalan tembus pada saat pengurusan balik nama dari Hak Milik atas nama IMAM SADIMIN menjadi HGB bersamaan pada saat pengurusan IMB pada tahuan 2005.</div><div><br /></div>
<div>Pada saat itu pihak STIKES BHM mengusulkan kepada pihak Pemerintah Kota Madiun untuk menyewa tanah tersebut atau tukar-guling dengan tanah milik STIKES BHM lainnya karena posisi tanah seluas 527 m2 (lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) tersebut berada ditengah-tengah area kampus yang memisahkan lahan kampus STIKES BHM menjadi menjadi dua bagian, sehingga apabila pihak STIKES BHM ingin membangun gedung kampus Universitas, maka tanah tersebut harus dikuasai atau disewa untuk dapat digunakan oleh STIKES BHM. Akan tetapi pihak Pemerintah Kota Madiun belum dapat memastikan dan akan dilakukan pembahasan lagi.</div><div><br /></div>
<div>Bahwa tanggal 19 Mei 2025, dilaksanakan rapat pembahasan tanah STIKES BAHKTI HUSADA MULIA di Kantor BKAD yang dihadiri oleh UMAR SAID (Wakil Ketua Yayasan Bhakti Husada Mulia) dan dari perwakilan pihak BPN Kota Madiun yang menyampaikan bahwa terdapat bukti surat pelepasan tanah dari STIKES BHAKTI HUSADA MULIA kepada Pemerintah Kota Madiun. Pada saat itu UMAR SAID meminta agar tanah tersebut dapat dilakukan tukar-guling dengan tanah milik STIKES BHM yang lain namun SUDANDI menyampaikan bahwa yang bisa memutuskan hal tersebut adalah Walikota Madiun. </div><div><br /></div>
<div>Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2025 atas perintah MAIDI, BKAD Kota Madiun memasang Plang Tanah Milik Pemerintah Kota Madiun di atas tanah tersebut sehingga hal tersebut membuat keresahan baik di pihak Yayasan BHM maupun di lingkungan Kampus STIKES BHM karena khawatir bahwa tanah tersebut akan ditutup oleh Pemerintah Kota Madiun sehingga dari pihak Yayasan BHM sepakat untuk bertemu dengan pihak Pemerintah Kota Madiun untuk membicarakan terkait dengan tanah tersebut.</div><div><br /></div>
<div>Bahwa pada tanggal 4 Juli 2025 bertempat di Rumah Makan Pemuda Jalan Agus Salim Kota Madiun, pihak Yayasan BHM antara lain EDY BACHRUN, SUMARNI ICHSAN, UMAR SAID dan MUHAMMAD ALI FAUZI (Notaris) bertemu dengan SUMARNO dan RADEN RORO NIRMA WIDYASTUTY dan selanjutnya pihak Yayasan BHM menyampaikan penyampaian keresahan pemasangan plang di atas tersebut dan meminta agar pihak Yayasan BHM menyewa tanah tersebut.</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoXKin1LEogIyZuKFxgSw32F2es286Gj14gf_Df0ePVB4kf-qMK3_alvcT-hvwadTeQM8nJQ5TIHDoZ3R9M67seYX_vRtpV8X8sRT9upbslwnAAdFVwXu1ghBWdOB0jzxn8K7XdKPOrRjAvmM_d4kTQWm0FWW_kZEDb4s3iOEz4MtFAJhjsPenNgdDtSo/s1280/IMG20260611143035_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoXKin1LEogIyZuKFxgSw32F2es286Gj14gf_Df0ePVB4kf-qMK3_alvcT-hvwadTeQM8nJQ5TIHDoZ3R9M67seYX_vRtpV8X8sRT9upbslwnAAdFVwXu1ghBWdOB0jzxn8K7XdKPOrRjAvmM_d4kTQWm0FWW_kZEDb4s3iOEz4MtFAJhjsPenNgdDtSo/w640-h360/IMG20260611143035_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Atas permintaan pihak Yayasan BHM tersebut, disepakati akan dilakukan sewa-menyewa tanah milik Pemerintah Kota Madiun tersebut dengan perhitungan sewa-menyewa berdasarkan Perda retribusi senilai Rp1.000,00/m2 (seribu rupiah per meter persegi) dengan harga sewa sebesar Rp579.000/bulan (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu per bulan) atau sebesar Rp6.956.400/tahun (enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah per tahun) terhitung sejak tahun 2011.</div><div><br /></div>
<div>Pada tanggal 8 Juli 2025, Yayasan BHM mengirimkan surat Nomor: 001/YBHM/U/VII/2025 perihal Permohonan Sewa Lahan Pemerintah Kota Madiun kepada Walikota Madiun yang ditandatangani oleh H. SUMARNI ICHSAN selaku Ketua Yayasan BHM. Terhadap surat Yayasan BHM tersebut, pada tanggal 18 Juli 2025 MAIDI mendisposisi kepada SUDANDI yang berbunyi: "Hadapkan Saya bersama team.." Dengan adanya disposisi tersebut maka pada tanggal 31 Juli 2025 SUDANDI membuat acara audiensi di TPA Winongo yang dihadiri oleh MAIDI, SUMARNO, SUDANDI dan perwakilan STIKES BHM dihadiri antara lain UMAR SAID dan EDY BACHRUN.</div><div><br /></div>
<div>Dalam audiensi tersebut, MAIDI menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Madiun akan mengenakan sewa tanah ditarik mundur 14 (empat belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 kepada Yayasan BHM dan MAIDI juga meminta Yayasan /STIKES BHM memberikan CSR kepada Pemerintah Kota Madiun. Setelah audensi selesai, MAIDI menyampaikan kepada EDY BACHRUN bahwa nilai CSR yang diminta adalah sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).</div><div><br /></div>
<div>Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2025, SUDANDI meminta agar EDY BACHRUN dan NURMANI CAHYAWATI datang ke kantor BAKD Kota Madiun. Pada pertemuan tersebut, SUDANDI menyampaikan perihal permintaan uang untuk MAIDI sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan mengatakan "Bapak minta tiga ratus lima puluh juta." </div><div><br /></div>
<div>Atas penyampaian tersebut, EDY BACHRUN menyampaikan, "Kita akan diskusikan dengan pengurus Yayasan". Setelah itu, EDY BACHRUN menyampaikan kepada seluruh pengurus Yayasan BHM perihal permintaan uang tersebut dan pengurus Yayasan BHM terpaksa menyetujui untuk memberikan dana CSR sebesar Rp350.0000.000,00 (tiga ratus lima pululh juta rupiah). </div><div><br /></div>
<div>Oleh karena pihak Yayasan BHM meyakini bahwa Yayasan/STIKES Bhakti Husada Mulia merupakan badan hukum non profit yang tidak memiliki kewajiban CSR, namun jika tidak memberikan dana CSR, pengurus Yayasan BHM khawatir bahwa persoalan tanah yang dipasang plang tidak akan selesai dan khawatir akan dipersulit oleh pihak Pemerintah Kota Madiun jika Yayasan/STIKES Bhakti Husada Mulia akan mengajukan permohonan izin perubahan STIKES menjadi Universitas.</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcmPxClvE_xkGVfeH5KIE6dQsED2gUEKm7EpYv82jeUD8iDiR5qupCiUpcoCwzchYebpN6HNlXpz6fbvJKeciKFCnVwkhXe2J7dnI0t3LM0sZGBV876XabU3QXjf8fu0r1Xlkpn_1rdeUmYAsodkhbrYL7TchlLc7Rx5wYw48qvgssIQVfLAIQekwoUBM/s1280/IMG20260611143053_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcmPxClvE_xkGVfeH5KIE6dQsED2gUEKm7EpYv82jeUD8iDiR5qupCiUpcoCwzchYebpN6HNlXpz6fbvJKeciKFCnVwkhXe2J7dnI0t3LM0sZGBV876XabU3QXjf8fu0r1Xlkpn_1rdeUmYAsodkhbrYL7TchlLc7Rx5wYw48qvgssIQVfLAIQekwoUBM/s320/IMG20260611143053_01.jpg" width="320" /></a></div></div><div>Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2025, RADEN RORO NIRMA WIDYASTUTY menghubungi UMAR SAID menyampaikan permintaan SUDANDI supaya pihak Yayasan BHM menemui SUDANDI untuk membicarakan mengenai CSR. Atas undangan tersebut maka, EDY BACHRUN, KUSWANTO dan NURMANI CAHYAWATI menemui SUDANDI di ruang kerjanya di kantor BKAD Kota Madiun, </div><div><br /></div>
<div>Selanjutnya SUDANDI menanyakan kembali mengenai permintaan dana CSR sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Saat itu EDY BACHRUN menyampaikan bahwa setelah pihak Yayasan BHM membahas permintaan tersebut, pihak Yayasan BHM bersedia memberikan dana tersebut. Saat itu SUDANDI mengatakan akan melaporkan hal tersebut kepada MAIDI. Untuk itu EDY BACHRUN mengajukan permintaan kepada SUDANDI, agar Pemerintah Kota Madiun mengirimkan surat resmi terkait permintaan CSR kepada Yayasan BHM Madiun.</div><div><br /></div>
<div>Pada tanggal 17 September 2025, MAS KAHONO PEKIK HARI PRASETIYO menghubungi dan bertemu dengan UMAR SAID di Kantor Bappelitbanda Kota Madiun. Selanjutnya. Pada Kesempatan tersebut, UMAR SAID menyampaikan bahwa pihak STIKES BHAKTI HUSADA akan menyiapkan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk TSP Kota Madiun namun tidak mengetahui untuk pengadaan atau pembelian apa. </div><div><br /></div>
<div>Bahwa atas informasi tersebut, kemudian MAS KAHONO PEKIK HARI PRASETIYO melaporkannya kepada MAIDI di TPA Winongo yang saat itu sedang bersama dengan SOEKO DWI HADIANTO dan HARRIS RAHMΜΑΝΤΟ (Kepala BKD Kota Maidun). Selanjutnya MAIDI memerintahkan agar dana sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari STIKES BHM tersebut diserahkan kepada Terdakwa.</div><div><br />Pada tanggal 20 November 2025, atas perintah MAIDI maka SOEKO DWI HARDIANTO selaku Sekretaris Daerah Kota Madiun menandatangani surat Nomor: 050/921/401.204/2025 perihal Usulan TSP/CSR yang ditujukan kepada Yayasan BHM. Atas surat tersebut maka pada tanggal 25 November 2025, pihak Yayasan BHM Madiun menyampaikan surat tanggapan Kepada Pemerintah Kota Madiun bahwa Yayasan mendukung kegiatan CSR tersebut, Surat Nomor: 001/YBHM/U/XI/2025 perihal Jawaban Usulan TSP/CSR yang ditandatangani oleh H. Sumarni Ichsan selaku Ketua Yayasan BHM Madiun yang ada intinya Yayasan BHM Madiun bersedia untuk memberikan TSP/CSR tersebut dan menunggu arahan lebih lanjut namun belum ada ada realiasi pemberian uang sebagaimana permintaan MAIDI.</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDOEcrs1GHBnSgvF358Lqcfs40_WMHW6oBZleTPP-uCVqUHqSotOhltzwnTBbg6MVT1qbuHPcZhCvB6RlLtnLub3XXtxxSNXXWzvGC3OHyjCe7oltQNF87VXEF0MN9AQpBXkLMm4dQHoq1BR6TENqhOcnfaWKz3WBGZwuHBjt5pTL3iNofWtfUwHLe-BM/s1280/IMG20260611143106_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDOEcrs1GHBnSgvF358Lqcfs40_WMHW6oBZleTPP-uCVqUHqSotOhltzwnTBbg6MVT1qbuHPcZhCvB6RlLtnLub3XXtxxSNXXWzvGC3OHyjCe7oltQNF87VXEF0MN9AQpBXkLMm4dQHoq1BR6TENqhOcnfaWKz3WBGZwuHBjt5pTL3iNofWtfUwHLe-BM/w640-h360/IMG20260611143106_01.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 24 Desember 2025, untuk pemberian uang maka MAS KAHONO PEKIK HARI PRASETIYO mempertemukan UMAR SAID dengan Terdakwa di Kantor Bapelitbangda Kota Madiun dan membicarakan teknis pemberian uang CSR sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sekaligus memberitahukan bahwa uang tersebut agar diserahkan kepada Terdakwa Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2026, Terdakwa menghubungi UMAR SAID lalu Terdakwa memberikan softcopy dokumen RAB pekerjaan pemasangan Paving di TPA Winongo dengan nilai sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) seolah-olah pihak STIKES BHM akan bekerjasama dengan Terdakwa untuk pelaksanaan Program TSP di TPA Winongo.<br /><br /></div><div>Pada tanggal 9 Januari 2026, UMAR SAID meminta WAWAT FATMAWATI (Bendahara STIKES BHM) untuk menyetorkan uang sebesar Rp350.000.000,00 ke rekening Bank Jatim nomor 0051024427 atas nama CV SEKAR ARUM. Setelah Uang tersebut disetor, lalu UMAR SAID memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang sudah dikirim dengan melampirkan bukti setoran pada Bank Jatim dengan nominal Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Whatsapp</div><div><br /><span style="color: red;">3. PURWO HERMANTO</span> (Direktur PT HASTA BANGUN PERSADA) memberikan wang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).</div><div><br />Bahwa PT HASTA BAGUN PERSADA yaitu Perusahaan Pengembang Perumahan Kota Madiun sejak pertengahan tahun 2023 dengan PURWO HERMANTO sebagai Direktur, telah mengajukan permohonan perizinan perumahan di Kota Madiun dan telah beberapa persyaratan sudah dipenuhi dan dikeluarkan oleh dinas terkait, namun izin perumahan belum terbit.</div><div><br />Bahwa pada bulan September 2025, PURWO HERMANTO mendatangi SUMARNO di kantor DPMPTSP Kota Madiun menanyakan perihal perizinan yang diajukan oleh PT HASTA BAGUN PERSADA belum terbit dan dijawab oleh SUMARNO bahwa agar dilunasi dulu CSR-nya. Selanjutnya pada bulan Oktober 2025, PURWO HERMANTO mendapatkan laporan dari FATCHUR (staff PT HASTA BAGUN PERSADA) bahwa terkait dengan permintaan dana CSR tersebut dirinya sudah mendapatkan petunjuk dari SUMARNO bahwa angka CSR yaitu senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan nanti pembayaran CSR tersebut agar diberikan kepada MAS KAHONO PEKIK HARI PRASETIYO.</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhF25nDg_4lJpPimZeoHE-hZFYG_XnvTaTPLs0So0V1jLc6Ns0o1RC271ENnH4qdwRgfrCVh3d_YM3-vARojs5m0TTOkf6bj4I2gwrzS0y8UoHyC_n9ReRjdJWwaMNZbt4b6hw0WRRdk6Ab1HGw3sK74A9G75LW6ZS3q22ZPaR5b6TM87kv7xgaMDk0W5M/s1280/IMG20260611113635_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhF25nDg_4lJpPimZeoHE-hZFYG_XnvTaTPLs0So0V1jLc6Ns0o1RC271ENnH4qdwRgfrCVh3d_YM3-vARojs5m0TTOkf6bj4I2gwrzS0y8UoHyC_n9ReRjdJWwaMNZbt4b6hw0WRRdk6Ab1HGw3sK74A9G75LW6ZS3q22ZPaR5b6TM87kv7xgaMDk0W5M/s320/IMG20260611113635_01.jpg" width="320" /></a></div>Pada saat mendapatkan laporan tersebut, PURWO HERMANTO maupun FATCHUR menjauh dan tidak pernah berhubungan lagi dengan SUMARNO, karena takut disuruh membayar CSR tersebut namun tetap saja SUMARNO terus-terusan menghubungi PURWO HERMANTO menagih kapan CSR dilunasi.</div><div><br />Bahwa pada tanggal 22 Desember 2025, PURWO HERMANTO menghadiri sosialisasi penyerahan fasum yang dilaksanakan di TPA Winongo. Pada saat itu MAIDI juga menyampaikan kepada para undangan bahwa "jika tidak mau berkontribusi ke Pemkot, maka tendang saja dan tidak usah usaha di Madiun". Setelah menghadiri undangan tersebut,</div><div><br /> Kemudian pada tanggal 2 Januari 2026 PURWO HERMANTO menyuruh FATCHUR untuk menemui SUMARNO untuk memohon agar uang CSR diserahkan setengah dahulu dan setengahnya lagi akan diserahkan setelah izin terbit namun SUMARNO tetap tidak mau dan tetap meminta agar dibayar seluruhnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana perintah MAIDI. Selanjutnya dari dari informasi FATCHUR tersebut,</div><div><br /> Skhimya PURWO HERMANTO terpaksa menyetujui untuk memberikan uang yang diminta Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Untuk membahas teknis pemberian uang tersebut, FATCHUR menemui MAS KAHONO PEKIK HARI PRASETIYO lalu MAS KAHONO PEKIK HARI PRASETIYO mempertemukan FATCHUR dengan Terdakwa sebagaimana perintah MAIDI</div><div><br />Bahwa pada tanggal 7 Januari 2026, FATCHUR melaporkan hasil pertemuannya dengan Terdakwa kepada PURWO HERMANTO dan menyatakan dirinya sudah bertemu dengan MAS KAHONO PEKIK dan disampaikan dana CSR agar diberikan kepada Terdakwa, setelah dana diberikan ke Terdakwa ROCHIM nanti akan diberikan RAB dan tanda terima, dan nanti akan diberikan draft surat penawaran CSR yang seolah-olah PT HASTA BANGUN memberikan CSR dan bukan diminta uang CSR.</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpcc26PNkHC2bnqjCsJSODYR_RIqNJdWkAVRz5glqei0AHJU9upiB0DYa-PojWfbrJVntpQVgEQ7xKf1XQM8NEg5dhyYI17PiIvLSGrQhyphenhyphen1Hm0heOItHJAC7_mWbbZVVtx58S3KmbQWwdaBr01cwEB1XtjlQZE2Ih_RbjlXqWCO0nCwdySc7_mWf4FV7I/s1280/IMG20260611113412_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpcc26PNkHC2bnqjCsJSODYR_RIqNJdWkAVRz5glqei0AHJU9upiB0DYa-PojWfbrJVntpQVgEQ7xKf1XQM8NEg5dhyYI17PiIvLSGrQhyphenhyphen1Hm0heOItHJAC7_mWbbZVVtx58S3KmbQWwdaBr01cwEB1XtjlQZE2Ih_RbjlXqWCO0nCwdySc7_mWf4FV7I/s320/IMG20260611113412_01.jpg" width="320" /></a></div>Bahwa untuk memenuhi permintaan uang tersebut maka PURWO HERMANTO meminjam uang dari temannya yang bernama FATUR selaku Direktur PT SUNA DWI PERKASA sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh PURWO HERMANTO dalam bentuk cek bertanggal 12 Januari 2026, kemudian cek tersebut diserahkan oleh PURWO HERMANTO di salah satu jalan Kota Madiun melalui stafnya kepada Terdakwa Pada saat penyerahan cek tersebut, Terdakwa memberikan tanda terima dan juga RAB yang sudah disiapkan oleh Terdakwa terlebih dahulu kepada FUAD. Kemudian tanda terima dan RAB tersebut dibawa oleh FUAD dan diserahkan kepada PURWO HERMANTO.</div><div><br />Bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh SOEGENG PRAWOTO (Komisaris PT HEMAS BUANA INDONESIA) dan DESSY PRAYUDYA FABELLA (Direktur Utama PT HEMAS BUANA INDONESIA), EDY BACHRUN dan UMAR SAID (perwakilan YAYASAN BHAKTI HUSADA MULIA/BHM Madiun), PURWO HERMANTO (pemilik PT HASTA BANGUN PERSADA), seluruhnya berjumlah Rp1.300.000.000  (satu miliar tiga ratus juta rupiah) adalah karena adanya paksaan Terdakwa dan MAIDI yaitu MAIDI selaku Walikota Madiun mewajibkan pihak-pihak yang sedang melakukan pengurusan perizinan di Pemerintah Kota Madiun untuk memberikan uang kepada Terdakwa yang ditunjuk oleh MAIDI sebagai pelaksana pekerjaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) di TPA Winongo</div><div><br /> Sehingga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Pasal 8 (terkait kewajiban melaksanakan program TSP adalah perusahaan kecuali Usaha Mikro dan Kecil), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 huruf d (terkait dengan program TSP Kota Madiun secara langsung dalam bentuk uang seharusnya diberikan kepada masyarakat) dan Peraturan Walikota (Perwal) Madiun Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pasal 5 (terkait dengan Prosedur TSP) dan Pasal 6 (terkait cakupan perusahaan Pelaksana TSP).-</div><div><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c Juncto Pasal 126 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.</div><div><br /><b>ATAU</b></div><div><b><br /></b>Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 606 ayat (2) Juncto pasal 20 huruf c Juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Tim)</div><div><br /></div><div><br /></div><div>Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin </div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

OTT KPK Di Kota Madiun: Maidi Selaku Walikota, dan Dua Rekannya Diadili Terkait Pemerasan dan Gratifikasi Rp10,3 Miliar, Salah Satu Terdakwa Ajukan Perlawanan

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor OTT KPK Di Kota Madiun: Maidi Selaku Walikota, dan Dua Rekannya Diadili Terkait Pemerasan dan Gratifikasi Rp10,3 Miliar, Salah Satu Terdakwa Ajukan Perlawanan

Dakwaan menyebutkan, uang sebesar Rp1,3 miliar diduga berasal dari hasil pemerasan berkedok tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan Rp9 ...

OTT KPK Di Kota Madiun: Dr. Drs. H. MAIDI, SH., MM., M.Pd Selaku Walikota Mengulang Sejarah Kelam

20.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkjtwR_hNXhW10YP2P_0s8SGj8M34FnyuNTbw9Xuku6g6aDttiGI15RBbngNGPVomsfi1KBruklr_3kQ2GveCvHLb_W9O5ZaJoExSQFgftV8Q16CF_yGgTrWBOVanVzVdJ7NST_mCb3SWPJwccQw_uTjCxZcit3pvP4YgyfODWdLbxZ9pWMcHelMfE2Lc/s1280/IMG_20260612_005802.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkjtwR_hNXhW10YP2P_0s8SGj8M34FnyuNTbw9Xuku6g6aDttiGI15RBbngNGPVomsfi1KBruklr_3kQ2GveCvHLb_W9O5ZaJoExSQFgftV8Q16CF_yGgTrWBOVanVzVdJ7NST_mCb3SWPJwccQw_uTjCxZcit3pvP4YgyfODWdLbxZ9pWMcHelMfE2Lc/w640-h360/IMG_20260612_005802.jpg" width="640" /></a><br /><span style="color: red; font-size: x-large;">Sebelumnya, pada tahun 2017, masyarakat Kota Madiun dikejutkan saat KPK menyeret Bambang Irianto selaku Walikota Madiun periode 2009–2014 dan 2014–2019 ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara Korupsi Suap, Gratifikasi dan TPPU sebesar Rp50 miliar. Ia terbukti bersalah dan Divonis 6 tahun penjara</span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span></div><div style="text-align: justify;">Kamis, 11 Juni 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menyeret  tiga orang tersangka ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara Korupsi Pemerasan dan penerimaan Gratifikasi yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK pada tanggal 19 Januari 2026 lalu.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Tiga orang yang diadili tersebut adalah Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd selaku Walikota Madiun periode 2025–2030, Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum, serta Thariq Megah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun. Kasus ini seolah mengulang sejarah kelam lebih dari satu dekade silam. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, pada tahun 2017, masyarakat Kota Madiun dikejutkan saat KPK menyeret Bambang Irianto selaku Walikota Madiun periode 2009–2014 dan 2014–2019 ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara Korupsi Suap, Gratifikasi dan TPPU sebesar Rp50 miliar </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Setelah melalui proses persidangan yang panjang, Majelis Hakim akhirnya memutuskan Bambang Irianto terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Ia dijatuhi vonis penjara selama 6 tahun, meskipun sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntutnya dengan hukuman yang lebih berat, yaitu 9 tahun penjara. Putusan tersebut menjadi catatan kelam bagi birokrasi Kota Madiun saat itu.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kini, bayangan kelam masa lalu itu seolah hadir kembali saat KPK melakukan tangkap tangan atau OTT pada tanggal 19 Januari 2026 terhadap Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd selaku Walikota Madiun periode 2019-2024 dan 2025–2030, Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum, serta Thariq Megah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelum menjabat sebagai Walikota, Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd menjabat sebagai kepala dinas pendapatan daerah Kota Madiun pada tahun 2005. Pada tahun 2006 ia kembali dipercaya menjadi Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan kota Madiun tahun 2009 hingga 2018,ia menjabat sebagai Sekretaris Kota (Sekkota) Madiun,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Tangkap Tangan yang dilakukan KPK pada 19 Januari 2026 menjerat Walikota petahana, Maidi, beserta dua rekannya. Berdasarkan dakwaan yang dibacakan JPU KPK di persidangan pada Kamis, 11 Juni 2026, Maidi diduga menerima uang pemerasan berkedok tanggung jawab sosial perusahaan sebesar Rp1,3 miliar dan gratifikasi senilai Rp9 miliar. Total dana yang diduga diterimanya mencapai Rp10,3 miliar, yang berkaitan dengan pengurusan izin dan pengelolaan proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Fakta, bahwa dua Kepala Daerah tertinggi di Kota Madiun dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh sama-sama terjerat kasus korupsi bernilai besar memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan. Masyarakat menilai hal ini menjadi pertanyaan besar mengenai sistem pengawasan dan integritas di lingkungan pemerintahan Kota Madiun </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Berbeda dengan kasus Bambang Irianto yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, proses hukum terhadap Maidi dan dua terdakwa lainnya masih terus berjalan. Persidangan kini memasuki tahap pembahasan Perlawanan atau eksepsi dari salah seorang terdakwa, yaitu Thariq Megah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sejarah kelam ini seharusnya menjadi cermin sekaligus peringatan keras bagi seluruh penyelenggara negara di mana pun: kekuasaan yang tidak dijaga integritasnya akan mudah tergelincir ke dalam perbuatan terlarang. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sejarah kelam ini tidak hanya menimpa Kepala Daerah di Kota mlMadou tetapi Jawa Timur pada umumnya. Sebab, dari 38 Kepala Daerah (Bupati/Walikota) di Jawa Timur, sebanyak 57,89 persen telah tersert dalam lingkaran hitam kasus Tindak Pidana Korupsi, dimana Korupsi adalah salah satu kejahatan yang luar biasa. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah para Kepala Daerah di Jawa Timur akane jadikan kasus ini sebagai pembelajaran atau menganggap bahwa yang tertangkap bernasib apes atau sial?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin </div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor OTT KPK Di Kota Madiun: Dr. Drs. H. MAIDI, SH., MM., M.Pd Selaku Walikota Mengulang Sejarah Kelam

Sebelumnya, pada tahun 2017, masyarakat Kota Madiun dikejutkan saat KPK menyeret Bambang Irianto selaku Walikota Madiun periode 2009–2014 da...

Skandal Mamin Sosperda DPRD Jember Rp1,6 Miliar: JPU Hadirkan Lima Saksi Selaku Pimpinan dan Anggota DPRD

20.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivu1aGY6tXvFWEqXyq9V8YoOzYpnTyid2PHTK_9GV_wnCZxL2LrpfimJEDEtYqYeHzbBugKvP0UhuI8G26rzxT7no9KyMpDpyYG9xPX8K8Tr2uKC3_EapQ96txA-gtMHh6oepJRCYjyc5M78B3Vz8WM-7K5sJbr5KR2ak1r3Os4sOmTz-V_TV8nLchVoY/s4160/IMG20260603122711.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivu1aGY6tXvFWEqXyq9V8YoOzYpnTyid2PHTK_9GV_wnCZxL2LrpfimJEDEtYqYeHzbBugKvP0UhuI8G26rzxT7no9KyMpDpyYG9xPX8K8Tr2uKC3_EapQ96txA-gtMHh6oepJRCYjyc5M78B3Vz8WM-7K5sJbr5KR2ak1r3Os4sOmTz-V_TV8nLchVoY/w640-h360/IMG20260603122711.jpg" width="640" /></a><br /><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 20px;">Lima Saksi Kunci (Ketua & Wakil Ketua DPRD) Gagal Jelaskan Kaitan Perkara Dengan 5 Terdakwa. Apakah Sekwan DPRD dan Pejabat Pengguna Anggaran Hanya Jadi Saksi Pasif? Apakah Kajari Jember Akan Menyeret Tersangka Baru?</span></b></div><div><span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div></span><b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 20px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 20px;">.CO -</span></b></div></b><div style="text-align: justify;">Sidang perkara kasus dugaan korupsi pengadaan Makan dan Minum (Mamin) dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) oleh DPRD Jember tahun anggaran  2023-2024 yang menelan anggaran sebesar Rp5,6 Miliar lebih hingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp1,6 Miliar lebih kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 3 Juni 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU untuk lima terdakwa</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sebanyak lima orang saksi yang dihadirkan JPU, diantaranya <b>Ahmad Halim, S.Sos </b>selaku Ketua DPRD Kab.Jember periode 2024-2029, <b>Fuad Akhsan</b> selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kab. Jember periode 2024-2029 dari Fraksi PKB, <b>Widarto, S.S</b> selaku Wakil Ketua 2 DPRD Kab. Jember periode 2024-2029 dari Fraksi PDI-P, <b>Mohammad Itqon Syauqi, S.Th.I</b>  anggota DPRD Kab. Jember periode 2024-2029 dari Fraksi PKB, dan <b>Drs. Agus Sofyan</b> anggota DPRD Kab. Jember periode 2024-2029 dari Fraksi PDI-P</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sementara Kelima terdakwa adalah : 1. <b>Dedy Dwi Setiawan</b> selaku Wakil Ketua DPRD Jember periode 2024-2029 dari Fraksi Partai NasDem. Diduga berperan memberikan pekerjaan pengadaan Mamin kepada Sugeng Raharjo</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">2. <b>Ansori</b> <b>selaku PPK</b>. Pejabat yang mengelola pengadaan dan pencairan anggaran Pengadaan Mamin</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. <b>Rudi</b> <b>Andrianus</b> <b>Ririhena</b> <b>selaku PPTK.</b> Yang bertanggung jawab atas administrasi dan pencairan dana pengadaan Mamin</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. <b>Sugeng Raharjo </b>selaku Rekanan/Pengusaha. Sebagai penyedia barang/jasa yang diduga meminjam "bendera" perusahaan lain untuk kegiatan pengadaan  Mamin Sisoerda DPRD Kab. Jember</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">5. <b>Yuanita Qomariah</b> (mantan istri terdakwa Dedy Dwi Setiawan). Diduga terlibat dalam pengaturan harga (mark-up) yang bekerjasama dengan mantan suaminya dan  <b>Ansori</b> PPK serta rekanan <b>Rudi</b> <b>Andrianus</b> <b>Ririhena</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">Persidangan berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang diketuai Majelis Hakim  Ratna Dianing, S.H., M.H dengan dibantu dua Hakim anggota Darwin Panjaitan SH., MH  dan Dr. Agus Kasiyanto, SH., MH., M.Kn (Ad Hock) serta Panitera Pengganti (PP) yang dihadiri langsung oleh para Terdakwa dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya masing-masing</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Drama Kesaksian: Jawaban Mengelak & Fakta "Menu Kasta"</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbmS7oP8Y8-F_uN2oGECd7ZglNyTw9VaDQF5fMX7V3wliJ7T95l36z5RvqxhCj8Sh_ZEENdkogNAWZWmZVtDhaDdUpIaAGwx33OgzYhFBiyGrqxJ7FfPJJ1-X11r2zFiThxqdWTpDZTQZ_59EpXqG4_hgfjteaTA1NFQ8haAtPqSmJNpgyu7qK3XfZj0E/s3984/1780519941806.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbmS7oP8Y8-F_uN2oGECd7ZglNyTw9VaDQF5fMX7V3wliJ7T95l36z5RvqxhCj8Sh_ZEENdkogNAWZWmZVtDhaDdUpIaAGwx33OgzYhFBiyGrqxJ7FfPJJ1-X11r2zFiThxqdWTpDZTQZ_59EpXqG4_hgfjteaTA1NFQ8haAtPqSmJNpgyu7qK3XfZj0E/w640-h296/1780519941806.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Suasana sidang menjadi canggung ketika JPU menggali keterlibatan para pimpinan dewan. Pertanyaan sederhana JPU tentang keberadaan Juknis (Petunjuk Teknis) kegiatan Sosperda dijawab dengan kalimat yang melebar dan tidak fokus. Baru setelah ditekan ulang, para saksi mengakui bahwa Juknis itu "ada".</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang lebih mencurigakan, ketika JPU menanyakan hubungan langsung antara kegiatan pengadaan Mamin dengan kelima terdakwa (terutama Dedy Dwi Setiawan dan Yuanita Qomariah), tidak satu pun saksi mampu menjelaskan secara tegas dan jelas. Mereka seolah-olah tidak tahu-menahu tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta lebih pahit terungkap soal diskriminasi menu. Saat JPU menanyakan apakah jenis makanan berat, ringan, serta minuman untuk Anggota DPRD sama dengan peserta sosialisasi (masyarakat/undangan), jawaban para saksi tidak sinkron. Ada yang menjawab "sama", ada yang diam. Ketidakkonsistenan ini menguatkan dugaan adanya mark-up harga khusus untuk kalangan elit dewan, sementara peserta biasa mendapat standar berbeda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Teka-Teki Pejabat Pengguna Anggaran (PA)</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><br /></span></b></div></span><div style="text-align: justify;">Dari pola kesaksian yang "aman-aman saja" ini, muncul pertanyaan kritis: Apakah kelima terdakwa ini bekerja sendiri-sendiri atau ada pengendali?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam struktur pengadaan pemerintah, ada sosok kunci yang sering luput dari sorotan awal: Pejabat Pengguna Anggaran (PA). Dalam konteks DPRD, PA biasanya adalah Sekretaris DPRD atau bahkan Ketua DPRD sendiri yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPM).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika Terdakwa Dedy Dwi Setiawan (Wakil Ketua) dan Yuanita Qomariah diduga mengatur mark-up, serta Ansori (PPK) dan Rudi (PPTK) mengeksekusi administratif, lalu siapa yang memberikan "lampu hijau" final melalui tanda tangan pembayaran?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah Sekretaris DPRD Jember dan Ketua DPRD Ahmad Halim hanya berposisi sebagai saksi pasif? Ataukah mereka memiliki tanggung jawab moral dan hukum karena telah menyetujui pengeluaran anggaran Rp5,6 miliar yang ternyata bermasalah?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Dr. Yadin Palembangan (mantan Jaksa KPK yang dikenal tegas), kini berada di persimpangan jalan. Apakah kasus ini akan berhenti pada lima terdakwa yang sudah ada? Ataukah kejeliannya akan membedah lebih dalam hingga menyeret pejabat struktural lainnya yang turut menikmati atau membiarkan kebocoran anggaran ini?.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin</div></div>

Skandal Mamin Sosperda DPRD Jember Rp1,6 Miliar: JPU Hadirkan Lima Saksi Selaku Pimpinan dan Anggota DPRD

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Mamin Sosperda DPRD Jember Rp1,6 Miliar: JPU Hadirkan Lima Saksi Selaku Pimpinan dan Anggota DPRD

Lima Saksi Kunci (Ketua & Wakil Ketua DPRD) Gagal Jelaskan Kaitan Perkara Dengan 5 Terdakwa. Apakah Sekwan DPRD dan Pejabat Pengguna Ang...

Skandal Korupsi Rp1,6 Miliar Pengadaan Mamin Sosperda DPRD Jember: Harga dan Jenis Berbeda, Lima Anggota Dewan Tak Bisa Jelaskan Keterkaitan Terdakwa

20.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh63TZMX6NKcgGCpmWAiOLWdRthhUZTM1_molLXIJH8UMeAgPc3Y7N8DJMNKneMGoLF7l5xZVr4VwkFv4fvcqjFvMQyfYg_3D9ODXSNIWNKrMBr4EzEfU7lrFnehcvqaWUyjqPqgPZZ2GWZjIshd_II3sm7c35yUWtWw_BVciNWdvFV9dn_7RLkoRiZpc4/s4160/IMG20260603122711.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh63TZMX6NKcgGCpmWAiOLWdRthhUZTM1_molLXIJH8UMeAgPc3Y7N8DJMNKneMGoLF7l5xZVr4VwkFv4fvcqjFvMQyfYg_3D9ODXSNIWNKrMBr4EzEfU7lrFnehcvqaWUyjqPqgPZZ2GWZjIshd_II3sm7c35yUWtWw_BVciNWdvFV9dn_7RLkoRiZpc4/w640-h360/IMG20260603122711.jpg" width="640" /></a><b style="color: #f02c1f; font-size: 24px;">Persidangan Ungkap Kejanggalan: Biaya dan Jenis  Makan dan Minum Anggota Dewan Lebih Mahal dari Peserta Sosialisasi; Kejari Jember Dipertanyakan, Apakah Akan Ada Tersangka Baru?</b></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 20px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 20px;"><b>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan makanan dan minuman (mamin) dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) DPRD Kabupaten Jember tahun anggaran 2023–2024 kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu, 3 Juni 2026</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perkara yang menelan total anggaran Rp5,6 miliar lebih ini diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1,6 miliar lebih. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan lima saksi yang merupakan pimpinan dan anggota DPRD Jember untuk didengar keterangannya untuk lima terdakwa</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f; font-size: 20px;">Kelima Saksi yang Diperiksa</b></div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">JPU menghadirkan lima saksi yang merupakan unsur pimpinan dan anggota dewan, yaitu: <b>Ahmad Halim, S.Sos</b> – Ketua DPRD Jember periode 2024–2029 - <b>Fuad Akhsan</b> – Wakil Ketua I DPRD Jember dari Fraksi PKB - <b>Widarto, S.S</b> – Wakil Ketua II DPRD Jember dari Fraksi PDI-P - <b>Mohammad Itqon Syauqi, S.Th.I</b> – Anggota DPRD dari Fraksi PKB - <b>Drs. Agus Sofyan</b> – Anggota DPRD dari Fraksi PDI-P</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div>
<span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;">Kelima Terdakwa dan Dugaan Perannya</b></div></span><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit91Lxm6UHLkVmkq8rDUwqdxsd0dQ3GNj12YeJLoZmIzFuL8hlCcRXHZJ8PrL-Jp1Nk21dzK9YoXVmzRFiRV5ms2m3vaVd3gZwwVsIvbOezyK9NjSGDVJikAqMnWrF4BTPc_zR00-AWdQPYfVuTBFAN2rcVHLZWj3TtkKw8eA8fdGKcMdE0d2R7v-bSGE/s2435/1780519941790.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1078" data-original-width="2435" height="142" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit91Lxm6UHLkVmkq8rDUwqdxsd0dQ3GNj12YeJLoZmIzFuL8hlCcRXHZJ8PrL-Jp1Nk21dzK9YoXVmzRFiRV5ms2m3vaVd3gZwwVsIvbOezyK9NjSGDVJikAqMnWrF4BTPc_zR00-AWdQPYfVuTBFAN2rcVHLZWj3TtkKw8eA8fdGKcMdE0d2R7v-bSGE/s320/1780519941790.jpg" width="320" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Perkara ini menjerat lima orang sebagai terdakwa dengan dugaan peran masing-masing:</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;"><b style="font-weight: bold;">1. Dedy Dwi Setiawan</b> selaku Wakil Ketua DPRD Jember periode 2024–2029 dari Fraksi Partai NasDem, diduga berperan mengarahkan pemberian pekerjaan pengadaan mamin kepada pihak tertentu dan memfasilitasi ketertiban mantan istrinya , Yuanita Qomariah</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>2. Ansori </b>selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang bertanggung jawab mengelola proses pengadaan hingga pencairan anggaran.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>3. Rudi Andrianus Ririhena</b> selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang menangani administrasi dan pencairan dana kegiatan.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>4. Sugeng Raharjo</b> selaku  Pengusaha/rekanan, diduga menggunakan identitas perusahaan lain sebagai "bendera" untuk mengikuti proses pengadaan.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>5. Yuanita Qomariah</b> – Mantan istri terdakwa Dedy Dwi Setiawan, diduga terlibat dalam pengaturan harga yang tidak wajar (mark-up) bersama mantan suaminya, PPK, dan PPTK.</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Persidangan dipimpin oleh Majelis Hakim Ratna Dianing, S.H., M.H., didampingi hakim anggota Darwin Panjaitan, S.H., M.H., dan Dr. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., M.Kn. (Hakim Ad Hoc), serta Panitera Pengganti. Kelima terdakwa hadir didampingi tim penasihat hukum masing-masing.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div>
<span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;">Kejanggalan Terungkap di Persidangan</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div>
 <div style="text-align: justify;">Selama pemeriksaan berlangsung, muncul sejumlah hal yang menimbulkan pertanyaan mendalam. Para saksi terlihat kesulitan memberikan jawaban yang jelas dan konsisten. Misalnya, saat ditanya apakah ada petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, jawaban mereka berbelit-belit dan baru mengiyakan setelah ditanyakan berulang kali.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan yang lebih krusial muncul ketika JPU menanyakan hubungan antara kegiatan pengadaan mamin ini dengan kelima terdakwa. Tak satu pun dari saksi mampu menjelaskan secara tegas dan terperinci keterkaitan tersebut.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahkan soal standar harga pun menjadi membingungkan. Saat ditanya apakah harga makanan berat, makanan ringan, dan minuman sama antara anggota DPRD dengan peserta sosialisasi, jawaban para saksi tidak seragam. Sebagian mengaku sama, sebagian lain tidak memberikan jawaban pasti. Padahal, temuan awal persidangan menunjukkan adanya perbedaan harga yang cukup signifikan.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div>
<b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;">Pertanyaan Besar: Apakah Masih Ada Tersangka Lain?</span></span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_sgaJiLjdpE5-C2O_nEsZX-h4enB5YnXBJREiJAvvPHhn2dyxvd0We6OA9D9xb6Bgk-NuElxCqj1thYffdWZh5UDHGNNckdByz5djPBYvOLXu2ksBxCqu3_fjaD1AQVd-dKjGxMaCiOfIOdoYWU9y4liAQ7X2dNpUHJ0GfZVA4GHmTwNCM8C4eQjwq60/s3984/1780519941798.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="148" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_sgaJiLjdpE5-C2O_nEsZX-h4enB5YnXBJREiJAvvPHhn2dyxvd0We6OA9D9xb6Bgk-NuElxCqj1thYffdWZh5UDHGNNckdByz5djPBYvOLXu2ksBxCqu3_fjaD1AQVd-dKjGxMaCiOfIOdoYWU9y4liAQ7X2dNpUHJ0GfZVA4GHmTwNCM8C4eQjwq60/s320/1780519941798.jpg" width="320" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Situasi ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan pengamat dan masyarakat. Apakah perkara ini hanya berhenti pada lima terdakwa yang telah ditetapkan? Bagaimana dengan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan memegang tanggung jawab penuh atas penggunaan dana negara?</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah Sekretaris DPRD, serta pimpinan dan anggota dewan lainnya, benar-benar hanya berperan sebagai saksi tanpa keterlibatan lebih lanjut? Publik pun menantikan langkah Kejaksaan Negeri Jember yang dipimpin oleh Dr. Yadin Palembangan – mantan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – apakah akan menyeret tersangka baru untuk mengungkap seluruh jaringan di balik kebocoran dana Rp1,6 miliar tersebut.</div>
 <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Beberapa Pertanyaan Yang Muncul;</b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Mengapa harga makanan dan minuman untuk anggota dewan diduga lebih mahal dibandingkan peserta umum, padahal keduanya mengikuti kegiatan yang sama?</li><li>Apakah perbedaan jawaban para saksi menandakan kurangnya pemahaman terhadap aturan pengadaan, atau justru upaya menutupi fakta yang sebenarnya?</li><li>Bagaimana mekanisme pengawasan internal di DPRD Jember hingga kebocoran dana sebesar Rp1,6 miliar bisa terjadi tanpa terdeteksi lebih awal?</li><li>Apakah penggunaan "bendera perusahaan" oleh rekanan merupakan praktik umum dalam pengadaan di lingkungan DPRD Jember, atau hanya kasus ini saja?</li><li>Mengapa Pejabat Pengguna Anggaran yang memiliki kewenangan tertinggi dalam penandatanganan dana belum dimintai pertanggungjawaban lebih lanjut?</li><li>Apakah pengalaman pimpinan Kejari Jember sebagai mantan jaksa KPK akan mempengaruhi kecepatan dan ketegasan pengungkapan kasus ini hingga ke akar-akarnya?</li><li>Berapa sebenarnya harga wajar pengadaan makanan dan minuman tersebut di pasaran, sehingga diduga terjadi selisih yang merugikan negara?</li><li>Apakah ada keterkaitan antara penetapan rekanan penyedia jasa dengan hubungan pribadi atau politik di lingkungan DPRD Jember? (Jen)</li></ol></div><p></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin </p>

Skandal Korupsi Rp1,6 Miliar Pengadaan Mamin Sosperda DPRD Jember: Harga dan Jenis Berbeda, Lima Anggota Dewan Tak Bisa Jelaskan Keterkaitan Terdakwa

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Korupsi Rp1,6 Miliar Pengadaan Mamin Sosperda DPRD Jember: Harga dan Jenis Berbeda, Lima Anggota Dewan Tak Bisa Jelaskan Keterkaitan Terdakwa

Persidangan Ungkap Kejanggalan: Biaya dan Jenis Makan dan Minum Anggota Dewan Lebih Mahal dari Peserta Sosialisasi; Kejari Jember Dipertany...

BERITAKORUPSI.CO

Skandal OTT KPK Madiun: Permintaan Bantuan Urugan Berubah Jadi "Pemerasan" Rp600 Juta, Saksi Kunci Bongkar Modus Walikota Maidi

Skandal Tol Bandara Dhoho Kediri Rp133 Miliar: Dua Terdakwa Divonis 3 Tahun Penjara, Nama Suwardi Karyawan Senior PT Gudang Garam Disebut Terlibat

OTT KPK Di Kota Madiun: Maidi Selaku Walikota, dan Dua Rekannya Diadili Terkait Pemerasan dan Gratifikasi Rp10,3 Miliar, Salah Satu Terdakwa Ajukan Perlawanan

OTT KPK Di Kota Madiun: Dr. Drs. H. MAIDI, SH., MM., M.Pd Selaku Walikota Mengulang Sejarah Kelam

Skandal Mamin Sosperda DPRD Jember Rp1,6 Miliar: JPU Hadirkan Lima Saksi Selaku Pimpinan dan Anggota DPRD

Skandal Korupsi Rp1,6 Miliar Pengadaan Mamin Sosperda DPRD Jember: Harga dan Jenis Berbeda, Lima Anggota Dewan Tak Bisa Jelaskan Keterkaitan Terdakwa

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI