Sidang Perkara Korupsi “SKTM” RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 M : Dua Terdakwa Diadili

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIp5fKcaUW2ZDLpI_7aWZvmZlwKwxUbL6C2Wcou8U1jML5O963SHoKac4Np1gpVvi-uLcjq7l0fCxdRfUv-EskegFzXYV2c8uJSYln6zTNSB5Ss_wAxaPdN6WoaPCL_7jEDJfE-TzJVph8VIGpTG0S47SDASVX2bC2TFz7_GhSRKpSLd2EsBRQKoQKyno/s1600/9316b1bc-fd36-412e-a6f0-e0c0f0575892.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIp5fKcaUW2ZDLpI_7aWZvmZlwKwxUbL6C2Wcou8U1jML5O963SHoKac4Np1gpVvi-uLcjq7l0fCxdRfUv-EskegFzXYV2c8uJSYln6zTNSB5Ss_wAxaPdN6WoaPCL_7jEDJfE-TzJVph8VIGpTG0S47SDASVX2bC2TFz7_GhSRKpSLd2EsBRQKoQKyno/w640-h288/9316b1bc-fd36-412e-a6f0-e0c0f0575892.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">#Kedua Terdakwa yang diadili adalah Reni Budi Kristanti selaku Staf pengelola keuangan dan data SKTM, dan Yudi Rahmawan selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak Tulungagung. Lalu bagaimana dengan dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes selaku Direktur RSUD yang saat ini Dirut RSCM Jakarta?#</span></h3><div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO  —</span></b></div><div><span style="font-weight: normal;">Sidang Kasus dugaan Korupsi dana pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masyarakat di RSUD dr. Iskak Tulungagung pada tahun 2022-2024 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4,3 miliar berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin, 02 Pebruari 2026 dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU Kejari Tulungagung terhadap Dua Terdakwa, yaitu Reni Budi Kristanti selaku Staf pengelola keuangan dan data SKTM Yudi Rahmawan selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Budiarjo Setiawan, SH., MH dkk.</span></div><br />Namun yang menjadi pertanyaan adalah, pakah kasus ini benar hanya melibatkan dua pegawai RSUD dr. Iskak Tulungagung? Atau ada pejabat atau pegawai lain di tubuh manajemen RSUD dr. Iskak Tulungagung yang seharusnya ikut bertanggung jawab namun sengaja tidak disentuh?<br /><br />Dalam dakwaan JPU desubutkan bahwa kerugian Negara sebesar Rp4,3 miliar yang dipotong dari Dana SKTM masyarakat Tulungagung. JPU menjelaskan, bahwa praktik pemotongan, penyisihan dana SKTM yang tidak disetorkannya ke kas RSUD dr. Iskak Tulungagung<br /><br />Modusnya, pembayaran pasien SKTM tidak seluruhnya disetorkan ke kas RSUD. Sebagian dana “dipisahkan” dan dikumpulkan secara manual.<br /><br />Inilah pertanyaan yang kini menjadi sorotan utama. Lalu bagaimana dengan dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes selaku Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung yang kini menjabat sebagai Direktur Utama RSCM Jakarta setelah tidak jadi mencalonkan sebagai Bupati Tulungagung? <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4bY2d0iEWLbZULPLmsf6uQ0H9My-8AcfLU5k9ReEACOsbs5BCz6cG1uUeG0970P6w-IycnnbVJPE6H9zZCyE7t29WTN_cef8d5-BF3nAvxNdGNOhb9GTvG0XEVZLC1jiXrjd1Cyj7v3gCAUMG6oBXiSSJdvuUNZtR_dYhK0vSHidduMmywDq4AftrVKw/s1280/b527dbdc-6b33-4cdc-9e5c-a4e6c0ea1ab0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4bY2d0iEWLbZULPLmsf6uQ0H9My-8AcfLU5k9ReEACOsbs5BCz6cG1uUeG0970P6w-IycnnbVJPE6H9zZCyE7t29WTN_cef8d5-BF3nAvxNdGNOhb9GTvG0XEVZLC1jiXrjd1Cyj7v3gCAUMG6oBXiSSJdvuUNZtR_dYhK0vSHidduMmywDq4AftrVKw/w640-h360/b527dbdc-6b33-4cdc-9e5c-a4e6c0ea1ab0.jpg" width="640" /></a></div>Sebab pengelolaan dana SKTM tidak hanya melibatkan dua orang yaitu Tersangka, tetapi melibatkan beberapa bagian keuangan, pelayanan, dan data. Dengan nilai kerugian yang cukup besar yaitu Rp4,3 miliar, publik menilai penyimpangan semacam ini tidak mungkin berjalan tanpa celah pengawasan pada level struktural tertentu.<br /><br />Pada tahun 2022–2024 diduga terjadi penyimpangan dana SKTM. Dan pada pertengahan 2025. Kejari Tulungagung melakukan penyelidikan dan penyidikan<br /><br />pada September 2025. Penyidik Kejari Tulungagung menetapkan dan menahan dua orang Tersangka dan perkaranya mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya<br /><br />Alur Aliran Dana SKTM;<br />Pasien SKTM membayar biaya layanan dengan tarif khusus. Dana SKTM seharusnya masuk seluruhnya ke kas RSUD. Namun sebagian dana SKTM diduga dipisahkan. Dana terkumpul secara manual dan tidak tercatat dalam laporan pendapatan resmi. Sebagian dana diduga mengalir ke rekening atau penggunaan pribadi salah satu tersangka.<br /><br />Pertanyaannya: Apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di dua Tersangka atau Terdakwa atau memperluas gerak penyidikan untuk mengetahui apakah ada penerima lain, dan bagaimana Direktur RSUD Tulungagung melakukan pengawasan sejak program SKTM dilaksanakan?  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHabthpfhnbxzsSLhi7R60A96qP-7zSIl-HQ_oc_xfTLc2V331ynCRAnR_rXUaJHjxOR8f3qT89aoS4eYBYwlaf8XO08uqebz8efVlKS6dKJzU6jZ-1FLjz199wErZBkbe5ypBCd2uBHvaIykE_-2eUeIelTd_MpXbcd_wyP8Iq-3SWLMZm-59uSOGIKo/s1280/49c97d0e-f005-4259-8317-3c80692687e3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHabthpfhnbxzsSLhi7R60A96qP-7zSIl-HQ_oc_xfTLc2V331ynCRAnR_rXUaJHjxOR8f3qT89aoS4eYBYwlaf8XO08uqebz8efVlKS6dKJzU6jZ-1FLjz199wErZBkbe5ypBCd2uBHvaIykE_-2eUeIelTd_MpXbcd_wyP8Iq-3SWLMZm-59uSOGIKo/w640-h360/49c97d0e-f005-4259-8317-3c80692687e3.jpg" width="640" /></a></div>Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU diuraikakan, bahwa Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, M.M. Bin Alm. Said Burohmi pada tahun 2022 s/d 2023 selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan di RSUD Kab. Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor: 821.2/21/407.205/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional hingga pensiun berdasarkan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 00654/235/04/AZ/10/22 tentang pemberian kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun tanggal 25 Oktober 2022 yang terhitung mulai bulan Februari 2023 dan berdasarkan perjanjian kerjasama antara RSUD Dr. Iskak Tulungagung dengan Drs. Yudi Rahmawan, MM tentang Pelayanan Manajemen Kesehatan pada RSUD Dr. Iskak Tulungagung Nomor: 445/276/35.04.09/2023 tertanggal 1 September 2023 s.d. tanggal 31 Desember 2023 yang diperbarui menjadi Surat Perintah Kerja antara RSUD Dr. Iskak Tulungagung dengan Drs. Yudi Rahmawan, MM tentang Pelayanan Manajemen Kesehatan pada RSUD Dr. Iskak Tulungagung Nomor: 445/3438/35.04.24.09/2024 tertanggal 01 Maret 2024 s.d. 31 Desember 2024 menjadi Pelayanan Manajemen Kesehatan, bersama-sama dengan Saksi Reni Budi Kristanti, S.E. Binti Puguh Budiono (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana dalam hal ini bertindak sebagai Pengolah Data Penerimaan dan Jaminan pada RSUD Dr. Iskak Tulungagung, berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung Nomor: 188.4/11/Direktur/206/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Tidak Tetap di lingkup RSUD Dr. Iskak Tulungagung dan Petikan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung Nomor: 188.4/24/Direktur/24.09/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap di lingkup RSUD Dr. Iskak Tulungagung pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pasti antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2024 <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, bertempat di RSUD Dr. Iskak Tulungagung di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kedung Taman, Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan sendiri, turut serta melakukan dengan menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum dengan cara ; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFIiT3ja6vIJ_U6v4p1QFdQDxzN8VFUjY01RwZtfs1xi-oL1g7de8iqPBZiFJmegITTAR3DtZA9qRmDyOk0BvQjVSdSGKqYCX9C-_P286a1VuuHJvp8QHl4IBUUDklOtVrT_K_sGc6-8AlWNyqxWmgCjjoCdOfFBVVWvcEVQplzIeIm8yya1op_BvCIVw/s1280/6d02e4c3-c362-4440-99c4-7c210134d8d5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFIiT3ja6vIJ_U6v4p1QFdQDxzN8VFUjY01RwZtfs1xi-oL1g7de8iqPBZiFJmegITTAR3DtZA9qRmDyOk0BvQjVSdSGKqYCX9C-_P286a1VuuHJvp8QHl4IBUUDklOtVrT_K_sGc6-8AlWNyqxWmgCjjoCdOfFBVVWvcEVQplzIeIm8yya1op_BvCIVw/w640-h360/6d02e4c3-c362-4440-99c4-7c210134d8d5.jpg" width="640" /></a></div>Menyuruh Saksi Reni Budi Kristanti, S.E. Binti Puguh Budiono, untuk tidak menyetorkan uang penerimaan pembayaran Biaya Perawatan Pasien Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ke rekening RSUD dr. Iskak dan meminta uang penerimaan Pembayaran Biaya Perawatan Pasien Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada RSUD dr. Iskak Kabupaten Tulungagung tahun 2022 s/d 2024 yang tidak disetorkan, hal tersebut bertentangan dengan: 1. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019: Bahwa pendapatan BLUD merupakan bagian dari pendapatan daerah, oleh karenanya setiap penerimaan termasuk penerimaan pendapatan termasuk pendapatan dari pasien SKTM yang dibebankan pada APBD kabupaten Tulungagung harus dicatat dan disetor pada rekening resmi BLUD, <br /><br />Bahwa hubungan antara pelanggaran administratif dalam pengelolaan BLUD dengan potensi tindak pidana korupsi yakni tidak dicatat dan tidak disetor pada rekening resmi BLUD dapat di implikasikan sebagai tindak pidana; 2. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung, yang menyatakan bahwa (3) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, di laksanakan melalui rekening kas RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan RSUD, ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 66 Tahun 2008, bahwa Pendapatan RSUD dapat bersumber dari: a. jasa layanan; b.hibah; c. hasil kerjasama dengan pihak lain; d. APBD; e. APBN; dan f. lain-lain pendapatan RSUD yang sah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu ;<br /><br />Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, M.M. Bin Alm. Said Burohmi atau orang lain yaitu Saksi Reni Budi Kristanti, S.E. Binti Puguh Budiono, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.302.053.964,00 (empat miliar tiga ratus dua juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor: PE.03.03/SR-572/PW13/5.1/2025 tanggal 28 Agustus 2025 dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan negara atas penerimaan tunai dari pembayaran pasien yang menggunakan Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, yang diberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan manajemen untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan produktif, tanpa mengutamakan keuntungan, namun tetap mengedepankan akuntabilitas dan profesionalisme layaknya wirausaha; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijSMIMYXDcDMWOpm73qOGYk3lvPjkydc3vnmh3qQq9Ig1qny4wqAhb4O3HoJ0g58AInA4_U2QWuOb4_PQw_prG_KEiGWGfcMs75MJdrj05zRfDiv32iPqepjy7TVeZctTiZxEXTptI3CdM1yqJ9_1lQPz_BKNMvGi8oenRLFQ4jhXg6mwP74XxMCkZQOE/s1600/b5994d5d-5d70-41d6-b455-7c5500bcf476.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijSMIMYXDcDMWOpm73qOGYk3lvPjkydc3vnmh3qQq9Ig1qny4wqAhb4O3HoJ0g58AInA4_U2QWuOb4_PQw_prG_KEiGWGfcMs75MJdrj05zRfDiv32iPqepjy7TVeZctTiZxEXTptI3CdM1yqJ9_1lQPz_BKNMvGi8oenRLFQ4jhXg6mwP74XxMCkZQOE/w640-h288/b5994d5d-5d70-41d6-b455-7c5500bcf476.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa RSUD Dr. Iskak Tulungagung telah ditetapkan statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;<br /><br />Bahwa susunan atau struktur organisasi pada Tahun 2022:<br />Direktur    : dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes.<br />Wakil Direktur Umum dan Keuangan     : Yudi Rahmawan (Terdakwa sendiri)<br />Kabag Perencanaan    : Sukiyatun<br />Kabag Umum     : (alm) Eko Darmono<br />Kabag Keuangan     : Fan cholik (s.d. Juli 2022).<br />                     :Bambang Satriyanto (dsri Juli 2022).<br />Wakil Direktur Pelayanan                      : dr. Zuhrotul Aini, Sp. A<br />Kabid Pengendalian Pelayana                : Sdr. Rifangi<br />Kabid Pelayanan Medis     :Sdr. Sujianto<br />Kabid Penunjang Pelayanan          :  -<br /><br />Bahwa susunan atau struktur organisasi pada Tahun 2023:<br />Direktur                                                 : dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes. (sd. Oktober 2023).<br />                                                               : dr. Kasil Rohmat (Plt. Direktur dari Oktober 2024).<br /><br />Wakil Direktur Umum dan Keuangan   : Yudi Rahmawan (sd. Februari 2023 (pensiun)) (Terdakwa sendiri)<br />                                                                : Sukiyatun (dari Juni 2023)<br />Kabag Perencanaan               : -.<br />Kabag Umum                                          : Sdr Tatag Iswara<br />Kabag Keuangan                                     : Sdr. Bambang Satriyanto<br />Wakil Direktur Pelayanan                       : dr. Zuhrotul Aini, Sp. A<br />Kabid Pengendalian Pelayanan               : Sdr. Rifangi<br />Kabid Pelayanan Medis                           : dr. Rafi<br />Kabid Penunjang Pelayanan                    : Sdr. Sujianto.<br /><br />Bahwa susunan atau struktur organisasi pada Tahun 2024:<br />Direktur                                                    : dr. Kasil Rohmat.<br />Wakil Direktur Umum dan Keuangan      : Sukiyatun<br />Kabag Perencanaan                                   : - <br />Kabag Umum                                            : Sdr. Tatag Iswara<br />Kabag Keuangan                                       : Fan cholik (s.d. Juli 2022) diganti Bambang Satriyanto<br />Wakil Direktur Pelayanan                         : dr. Zuhrotul Aini, Sp. A<br />Kabid Pengendalian Pelayanan                  : Sdr. Rifangi<br />Kabid Pelayanan Medis                              : dr. Rafi<br />Kabid Penunjang Pelayanan                       : Sdr. Sujianto. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgISbLkLSnJAHdM5skHNr04rKKmB4vAHs586k-qHCKjLCxmL19O40ykFW-OPk1fAwFk4L72yyeyLCz-rVC1STOTDInm_ugojeeSPNzk5loGXaFMd8IZV-S_WFSWZvAa_6JqaTEb05iriYyvSWi0zdn9zAWmiQ-8nAT6SDBJAbh6SDftXwl2hm1_HQmycdo/s1600/b7a5a7b4-5bd6-4c25-a2a7-9b7737db7298.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgISbLkLSnJAHdM5skHNr04rKKmB4vAHs586k-qHCKjLCxmL19O40ykFW-OPk1fAwFk4L72yyeyLCz-rVC1STOTDInm_ugojeeSPNzk5loGXaFMd8IZV-S_WFSWZvAa_6JqaTEb05iriYyvSWi0zdn9zAWmiQ-8nAT6SDBJAbh6SDftXwl2hm1_HQmycdo/w640-h288/b7a5a7b4-5bd6-4c25-a2a7-9b7737db7298.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa regulasi atau kebijakan terkait Surat KeteranganTidak Mampu (SKTM) di lingkungan RSUD Dr.Iskak Tulungagung berdasarkan:<br />1. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung tertanggal 01 Maret 2021 Pasal 30 berisi tentang:<br /><br />a. Bupati melalui Direktur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif Layanan Kesehatan terhadap pasien tidak mampu dan pasien lainnya.<br />b. Pemberian pengurangan atau keringanan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan Wajib Bayar untuk mengangsur.<br />c. Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Tarif Layanan bagi masyarakat tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah domisili Pasien yang bersangkutan.<br />d. Ketentuan mengenai pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif layanan kesehatan terhadap pasien tidak mampu dan pasien lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.<br /><br />2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan pelayanan pada RSUD Dr. Iskak Tulungagung Pasal 34 berisi tentang:<br />a. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan bagi Masyarakat miskin dan tidak mampu yang dijamin oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;<br />b. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan bagi pasien miskin. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada rekomendasi dari Kepala Desa yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.<br />c. Rumah sakit wajib memberikan informasi yang cukup kepada Masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pelayanan bagi pasien miskin.<br /><br />3. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/88/013/2021 tentang Bantuan Biaya Pengobatan Bagi Masyarakat Miskin dan Kasus-Kasus tertentu di Kabupaten Tulungagung pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak tertanggal 03 Februari 2021, dengan rincian sebagai berikut: <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivEFhwYhi382ImFEsVEYjvCugvlvsPFqsvHziH2nQZc5KFreQbtzxd4kMPElLWIeEY7mwQpqL0jzFBZKlqkFb7nbpQefCGpZI-zynCo9UHlfEr4BdxKwh_2NZcuunMGWG2fAeftBPeCaKDHAItQ4l5ZlhHKLq40At_X-55u56LOvNoCofkbuAc81TjZIQ/s1280/6d02e4c3-c362-4440-99c4-7c210134d8d5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivEFhwYhi382ImFEsVEYjvCugvlvsPFqsvHziH2nQZc5KFreQbtzxd4kMPElLWIeEY7mwQpqL0jzFBZKlqkFb7nbpQefCGpZI-zynCo9UHlfEr4BdxKwh_2NZcuunMGWG2fAeftBPeCaKDHAItQ4l5ZlhHKLq40At_X-55u56LOvNoCofkbuAc81TjZIQ/w640-h360/6d02e4c3-c362-4440-99c4-7c210134d8d5.jpg" width="640" /></a></div>Kesatu:<br />Bantuan biaya pengobatan bagi masyarakat miskin (Maskin) dan kasus-kasus tertentu di Kabupaten Tulungagung pada RSUD Dr. Iskak, yang diberikan kepada:<br />a. Maskin di Kabupaten Tulungagung yang memiliki kartu Jamkesda yang belum terintegrasikan ke Penerima Bantuan Iuran Daerah;<br />b. Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)/ Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan luran Negara (PBI-N) dan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D);<br />c. Bayi baru lahir dan anak dari peserta Jamkesda;<br />d. Peserta keluarga harapan yang berdomisili dan memiliki identitas penduduk Tulungagung;<br /><br />e. Maskin yang tidak memiliki penjamin (non kartu) yang memohon bantuan keringanan atau pembebasan biaya perawatan yang berdomisili dan memiliki identitas penduduk Tulungagung yang dilengkapi SKTM dari Desa/Kelurahan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan telah dinyatakan miskin oleh Tim verifikator RSUD Dr. Iskak.<br />f. Masyarakat yang terkena musibah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilengkapi Surat Keterangan dari Tim Pengelola Jaminan Kesehatan RSUD Dr. Iskak;<br />g. Masyarakat Korban Bencana Alam dilengkapi surat keterangan dari Tim Pengelola Jaminan Kesehatan RSUD Dr. Iskak Tulungagung,<br /><br />h. Kasus- kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Tulungagung disertai surat keterangan dari Kepolisian atau Tim Pengelola Jaminan Kesehatan RSUD Dr. Iskak; dan<br />i. Kasus masyarakat yang telah mendapatkan perawatan, dimanapun kelas perawatannya yang melarikan diri dari RSUD Dr. Iskak dan tidak diketahui keberadaannya setelah dilakukan pencarian dan verifikasi oleh Tim Verifikator RSUD Dr. Iskak.<br /><br />Kedua:<br />Bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditanggung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung dan Anggaran Fungsional BLUD RSUD Dr. Iskak dengan ketentuan:<br />a. Yang bersangkutan sakit dan dirawat di RSUD Dr. Iskak;<br />b. Menempati hak ruang perawatan Kelas III bagi masyarakat yang masuk kategori Diktum KESATU huruf a sampai dengan huruf h; dan<br />c. Menempati hak ruang perawatan kelas apapun bagi masyarakat yang masuk kategori Diktum KESATU huruf I. <br /><br />4. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/20/20.01.20.01.03 /2023 tentang Penunjukkan dan penetapan nama-nama bendahara Penerimaan dan pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023 tertanggal 02 Januari 2023: <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgonjCLQjUTJkWOg_WT5slvFH2K0SXP0uWUcJRNQ-4VyJn2xtoH9f1yxX60eJI1FMmrzNbZhFRoKU6Gk-YBohuRu_C45EvXjmu9HBWWd4iZJnpZt_-d9Y6hFIIT8WoMAf-qnSU81Xiko4SiV2M4niPgJmAQxFKejeLIlDnd-AtVt4sd1MTxdT1HRoa6ZA/s1600/9316b1bc-fd36-412e-a6f0-e0c0f0575892.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgonjCLQjUTJkWOg_WT5slvFH2K0SXP0uWUcJRNQ-4VyJn2xtoH9f1yxX60eJI1FMmrzNbZhFRoKU6Gk-YBohuRu_C45EvXjmu9HBWWd4iZJnpZt_-d9Y6hFIIT8WoMAf-qnSU81Xiko4SiV2M4niPgJmAQxFKejeLIlDnd-AtVt4sd1MTxdT1HRoa6ZA/w640-h288/9316b1bc-fd36-412e-a6f0-e0c0f0575892.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa regulasi atau kebijakan internal terkait Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di lingkungan RSUD Dr. Iskak Tulungagung, sebagai berikut:<br />1. Standar Prosedur Operasional (SPO) Direktur Rumah Sakit Daerah Dokter Iskak Tulungagung nomor : 065/390/103.03.1.2/2022 tanggal 02 Juni 2022 sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk:<br /><br />a. Memberikan pelayanan kepada pasien masyarakat miskin agar berjalan dengan lancar, tepat sasaran dan sesuai aturan; b. Tertib administrasi penatausahaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD) pada Rumah sakit umum daerah dr. ISKAK Tulungagung.<br /><br />Kebijakan:<br />Pengurangan/ pemberian keringanan dan pembebasan tarif layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung: a. Administrator di unit pelayanan memberikan usulan pemberian keringanan sampai dengan pembebasan biaya layanan Kesehatan terhadap pasien kurang/tidak mampu.<br /><br />b. Pemberian pengurangan atau keringanan biaya layanan Kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar masyarakat kurang mampu/Masyarakat Miskin melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Pasien wajib menunjukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah.<br /><br />c. Pemberian pembebasan biaya melalui proses layanan dapat diberikan kepada masyarakat miskin terlebih dahulu pasien wajib menunjukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah<br /><br />2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung Nomor: 188.4/25/Direktur/206/2019 tentang Kebijakan Bagian Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung tertanggal 2 Januari 2019 ditetapkan oleh Direktur RSUD Dr. Iskak Tulungagung dr. Supriyanto, Sp.B:<br /><br />a. Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan Kesehatan terhadap pasien kurang/tidakmampu.<br />b. Pemberian pengurangan atau keringanan tarip layanan Kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar antara lain untuk mengangsur.  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXu4BG8OqFkAhnujRYzco9fGeys3dyJQ4dK-SU_oQgVrUm4xl7Y1Mp8t1rH-6FTuM7qUJdJrCtR8o8cSMUfc8t8J7GBJhulI5FNeOtG8rca-3SbBmcm6X96c2pi_AS-r7BNzE-Jfre2APIlV3bgEsTl4jsJ8VYqj4nePqFGuogzoBNQyPMP1sftrT9xhw/s1280/49c97d0e-f005-4259-8317-3c80692687e3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXu4BG8OqFkAhnujRYzco9fGeys3dyJQ4dK-SU_oQgVrUm4xl7Y1Mp8t1rH-6FTuM7qUJdJrCtR8o8cSMUfc8t8J7GBJhulI5FNeOtG8rca-3SbBmcm6X96c2pi_AS-r7BNzE-Jfre2APIlV3bgEsTl4jsJ8VYqj4nePqFGuogzoBNQyPMP1sftrT9xhw/w640-h360/49c97d0e-f005-4259-8317-3c80692687e3.jpg" width="640" /></a></div>3. Keputusan direktur rumah sakit umum daerah dr. Iskak Tulungagung nomor : 188.4/76/Direktur/206/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang kebijakan bagian keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. ISKAK Tulungagung tertanggal 4 Januari 2021 ditetapkan oleh Direktur RSUD Dr. Iskak Tulungagung dr. Supriyanto, Sp.B., M.Kes:<br /><br />a. Pejabat yang ditunjuk/ manajemen dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan kesehatan terhadap pasien kurang/tidak mampu;<br />b. Pemberian pengurangan atau keringanan tariff layanan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar antara lain untuk mengangsur;<br />c. Pejabat yang ditunjuk/ manajemen sebagaimana dimaksud huruf aadalah pejabat keuangan/ Kepalabagian keuangan. <br /><br />Prosedur:<br />a. Petugas adminsitrasi ruangan instalasi rawat inap/ instalasi gawat darurat/instalasi rawat darurat/ instalasi rawat jalan/ instalasi Kedokteran Forensik dan instalasi pemberi pelayanan lainnya memberitahukan kemampuan bayar dan data adinistrasi pasien miskin kepada Verfikator eksternal;<br />b. Verifikator Eksternal melakukan tinjauan/verifikasi lapangan;<br />c. Verifikator Eksternal memberikan data hasil verifikasi lapangan kepada petugas verifikator internal;<br /><br />d. Petugas verifikator internal melakukan validasi seluruh data dukung yang masuk untuk selanjutnya dibuatkan surat usulan pemberian keringanan ataupun pembebasan pembiayaan atas pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Iskak Tulungagung;<br /><br />e. Petugas Verifikator Internal mengajukan pengurangan maupun pembebasan biaya pelayanan kepada Direktur melalui Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan huruf b tentang sub bagian perbendaharaan angka 9 keputusan direktur rumah sakit umum Daerah dr. ISKAK Tulungagung 188.4/76/Direktur/206/2021 tentang kebijakan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. ISKAK Tulungagung, nomer<br /><br />f. Direktur melalui Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan huruf b tentang sub bagian perbendaharaan angka 9 keputusan direktur rumah sakit umum Daerah dr. ISKAK Tulungagung nomer 188.4/76/Direktur/206/2021 tentang kebijakan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. ISKAK Tulungagung memberikan Keputusan tentang besaran pengurangan maupun pembebasan biaya pelayanan masyarakat miskin dan kalau ada pembayaran sesuai kemampuanbayar, maka dibayarkan ke bank penerima dan bukti pembayaran disetorkan kebendahara penerimaan; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-GMyg_zgEBmdX3yZT_V2GtssnoCfgunN7GEDWG2YjNkcUwjmBDWxUXpZYuSVaLO1MPA83ckxNXyjaFSt-yJOHvyL9-JpPqdvbWJMIrCt0ufvIZwwajOeRUexjWZlwd9FfOWSBYozkEw1EuF-x95a68rBQiX1YVfuCwkUY0V1PemWh15aLw7D46KzQAWo/s1600/4011a14a-9e16-472b-a7b6-fd410e5102bd.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-GMyg_zgEBmdX3yZT_V2GtssnoCfgunN7GEDWG2YjNkcUwjmBDWxUXpZYuSVaLO1MPA83ckxNXyjaFSt-yJOHvyL9-JpPqdvbWJMIrCt0ufvIZwwajOeRUexjWZlwd9FfOWSBYozkEw1EuF-x95a68rBQiX1YVfuCwkUY0V1PemWh15aLw7D46KzQAWo/w640-h288/4011a14a-9e16-472b-a7b6-fd410e5102bd.jpg" width="640" /></a></div>g. Petugas Administrasi Klaim memberikan informasi kepada pasien atas pengajuan tersebut;<br />h. Petugas Administrasi Klaim melakukan klaim pembiayaan masyarakat miskin. Terhadap pasien masyarakat miskin rujukan, pasien emergency dan Pasien TB-RO dari luar Kabupaten Tulungagung proses verifikasi dilakukan langsung oleh Verifikator Internal dan dilakukan pengajuan klaim pembayaran sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja sama tentang rujukan pasien miskin dari luar Kabupaten Tulungagung.<br /><br />4. Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung Nomor: 188.4/404/ΚΡΑ/103.03/2022 tentang Tim Pengelola Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung tertanggal 02 Juni 2022<br /><br />5. Keputusan Kuasa Penggguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung Nomor: 188.4/684/ΚΡΑ/24.09/2023 tentang Tim Pengelola Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung tertanggal 03 Juli 2023, <br /><br />6. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung Nomor: 188.4/22/Direktur/24.09/2024 tentang Kebijakan Bagian Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung tertanggal 2 Januari 2024 ditetapkan oleh Plt. Direktur RSUD Dr. Iskak Tulungagung dr. Kasil Rokhmad, MMRS: <br />a. Pejabat yang ditunjuk/manajemen dapat memberikan pengurangan, keringanan mengangsur, dan pembebasan tarif layanan kesehatan terhadap pasien kurang/tidakmampu; b. Pemberian pengurangan atau keringanan tarif layanan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar antara lain untuk; c. Pejabat yang ditunjuk/manajemen sebagaimana dimaksud huruf a adalah Pejabat Keuangan/Kepala Bagian Keuangan;<br /><br />Bahwa kategori pasien yang bisa mengajukan biaya keringanan SKTM pada RSUD Dr. Iskak Tulungagung adalah Pasien rawat jalan untuk pasien yang dipoliklinik dan Pasien rawat inap, masuk melalui UGD; Bahwa pelaksanaan atau mekanisme alur SKTM dari pengajuan pasien sampai dengan proses pencairan/ klaim pada RSUD Dr. Iskak Tulungagung, sebagai berikut:<br />1. Awalnya pasien sudah diperbolehkan pulang pasien berkoordinasi dengan admin ruangan mengatakan bahwa pasien SKTM dan biasanya juga ada pasien yang dari pendaftaran sudah mengajukan sebagai pasien SKTM; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZCwE0nn1yCm7hYRJKYOjS7eivKfZIr3D7J9szRw1PQTYRl_TquD1kh3mIAqxVsri6IAz-3mCxbs2o5G2R5V_iecLZ_cby8HHQvSJTIZuYr3vebWAvUMo1QmP9Dd7UWjbDKfbCmO1dCP0NEaMTMwZ4z3wJEzCjgz9KL2rqfLzskFW6Uf-iDyvW6RyaJCM/s1600/b7a5a7b4-5bd6-4c25-a2a7-9b7737db7298.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZCwE0nn1yCm7hYRJKYOjS7eivKfZIr3D7J9szRw1PQTYRl_TquD1kh3mIAqxVsri6IAz-3mCxbs2o5G2R5V_iecLZ_cby8HHQvSJTIZuYr3vebWAvUMo1QmP9Dd7UWjbDKfbCmO1dCP0NEaMTMwZ4z3wJEzCjgz9KL2rqfLzskFW6Uf-iDyvW6RyaJCM/w640-h288/b7a5a7b4-5bd6-4c25-a2a7-9b7737db7298.jpg" width="640" /></a></div>2. Admin ruangan mengarahkan keluarga pasien untuk menemui verifikator;<br />3. Verifikator melakukan wawancara dan screening untuk melihat apakah pasien ini perlu dibantu atau untuk menentukan berapa persen bantuan yang akan diberikan; <br /><br />4. Verifikator berkonsultasi dengan Saksi Reni Budi Kristanti untuk menentukan besaran keringanan dan yang memberikan persetujuan Kabag Keuangan. Setelah rekapan diberikan ke keluarga pasien untuk dibawa loket pembayaran;<br /><br />5. Keluarga pasien melakukan pembayaran di loket pembayaran, jika terjadi kekurangan keluarga pasien akan dilakukan penagihan kurang bayar tim maskin (verifikator), lalu verifikator akan menyampaikan surat penagihan tersebut berdasarkan surat perintah penagihan;<br /><br />6. Bahwa ketika keluarga pasien mempunyai kekurangan pembayaran dan akan melakukan pelunasan, keluarga pasien langsung melakukan pembayaran ke bagian keuangan yang diterima oleh Saksi Nyuwantika Rizky dan Bimo Wahyu Komala karena dokumen administrasi pembayaran sudah diambil oleh bagian keuangan dan uang penerimaan pelunasan tersebut diserahkan kepada Reni Budi Kristanti;<br /><br />7. Bahwa Saksi Reni Budi Kristanti, Saksi Bimo atau Saksi Nyuwantika Rizky mengambil uang setiap hari kerja uang penerimaan pembayaran SKTM pada loket pembayaran, setelah uang diambil dian kemudian uang dibawa kebagian keuangan dan melakukan perhitungan uang yang diambil adalah Saksi Reni Budi Kristanti, kemudian Saksi Reni Budi Kristanti menuliskan nominal pada Surat Tanda Setoran (STS) apabila Saksi Reni Budi Kristanti berhalangan yang menghitung dan menulis STS bisa Saksi Bimo atau Saksi Nyuwantika (atas perintah Saksi Reni Budi Kristanti) dan berkas pasien SKTM diserahkan kepada Nyuwantika untuk direkap sebagai dasar pencairan dana BLUD dan APBD, Saksi Dyah tinggal tanda tangan saja, yang seharusnya yang mengisi STS dan menghitung uang tersebut adalah Saksi Dyah, karena dari dulu yang menghitung dan menuliskan STS adalah Saksi Reni Budi Kristanti;<br /><br />8. Kemudian Saksi Bimo dan Saksi Nyuwantika atas perintah Saksi Reni Budi Kristanti melakukan penyetoran ke rekening Bank Jatim RSUD dr Iskak, setelah disetorkan ke Bank bukti STS dibawa naik lagi oleh Saksi Bimo atau Saksi Nyuwantika diserahkan ke Saksi Dyah;<br /><br />9. Rekapan dibuat oleh Tim Maskin (Saksi Reni Budi Kristanti, Saksi Nyuwantika dan Saksi Bimo) yang diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Heru Kurniawan untuk pencairan dana APBD dan untuk pencairan BLUD rekapan diberikan ke Bu Yayuk Wahyuni; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhktNW0doAx32kQTCHD6dMXvGkKBaQD2K1qSzVnSKwWMLQFQi8dMkAsOfidqTqPk60CmOuAycbKRrg-sARSh_uwr1uzX-WFxAEhxQOwZ2Xs79OiADmbV-tW3BF3vmWP9efUcCscN7AD2ZIGV2VMJjXlcSdTDFHRhICROKlX63Xn9lEzVJEYLoMzvzMzxTc/s1600/9316b1bc-fd36-412e-a6f0-e0c0f0575892.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhktNW0doAx32kQTCHD6dMXvGkKBaQD2K1qSzVnSKwWMLQFQi8dMkAsOfidqTqPk60CmOuAycbKRrg-sARSh_uwr1uzX-WFxAEhxQOwZ2Xs79OiADmbV-tW3BF3vmWP9efUcCscN7AD2ZIGV2VMJjXlcSdTDFHRhICROKlX63Xn9lEzVJEYLoMzvzMzxTc/w640-h288/9316b1bc-fd36-412e-a6f0-e0c0f0575892.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada bulan Januari s.d. bulan Juli tahun 2022 ketika Saksi Fancholiq Joko Pribadi menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan penerimaan pembayaran SKTM sama sekali tidak disetorkan ke rekening Kas RSUD dr. ISKAK sebagai penerimaan pendapatan Rumah Sakit atas perintah Terdakwa Yudi Rahmawan dan oleh Saksi Reni Budi Kristanti uang penerimaan pembayaran SKTM yang tidak disetorkan ke rekening RSUD dr. ISKAK diserahkan kepada Terdakwa Yudi Rahmawan, setelah peralihan Kepala Bagian Keuangan yang baru yaitu saksi Bambang Satriyanto pada Bulan Agustus tahun 2022, penerimaan pembayaran SKTM sebagian disetorkan ke rekening RSUD dr. ISKAK menggunakan Surat Tanda Setor (STS) dan sebagian tidak disetorkan atas perintah Terdakwa Yudi Rahmawan, <br /><br />Uang penerimaan pembayaran tersebut dibawa oleh Saksi Reni Budi Kristanti, setelah uang terkumpul lalu diserahkan kepada Terdakwa Yudi Rahmawan sampai dengan Tahun 2024; Bahwa uang penerimaan pembayaran SKTM setiap hari di hari kerja diambil oleh pegawai pada bagian keuangan yaitu Saksi Reni Budi Kristanti, Saksi Bimo Wahyu Komala atau Saksi Nyuwantika Rizky, namun yang sering mengambil uang di loket pembayaran adalah Saksi Bimo Wahyu Komala, karena pembayaran SKTM masih dilakukan secara manual, tidak seperti penerimaan pembayaran pasien umum yang menggunakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), ketika Saksi Bimo mengambil uang di loket pembayaran kemudian menghitung uang tunai yang diambil dan diteliti apakah sudah sesuai dengan jumlah nominal yang ada pada catatan buku penerimaan, <br /><br />Setelah sesuai Saksi Bimo Wahyu Komala melakukan paraf dibuku catatan kasir untuk memvalidasi kesesuaian nominal uang tunai dengan dokumen administrasi sekaligus mengambil kuitansi bukti pembayaran, kemudian oleh Saksi Bimo Wahyu Komala dokumen administrasi dan bukti pembayaran diserahkan kepada Saksi Nyuwantika untuk direkap di aplikasi rekapitulasi penerimaan dan uang penerimaam pembayaran diserahkan kepada Saksi Reni Budi Kristanti untuk dihitung kembali, setelah dihitung Saksi Reni Budi Kristanti menuliskan nominal penyetoran pada Surat Tanda Setoran (STS) <br /><br />Kemudian diserahkan kepada Saksi Dyah Yuni (bendahara penerimaan) untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani STS berikut uang tunai diserahkan kepada Saksi Bimo untuk disetorkan ke rekening Bank Jatim RSUD Dr.Iskak Tulungagung, Bahwa yang menuliskan nominal pada Surat Tanda Setoran (STS) dan yang melakukan pencocokan dan pemisahan uang yang tidak disetorkan ke Rekening RSUD Dr. Iskak oleh Saksi Bimo dan Saksi Nyuwantika adalah Saksi Reni Budi Kristanti, yang nantinya uang pasien SKTM yang tidak disetorkan tersebut disimpan oleh Saksi Reni Budi Kristanti; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGDWJLFWrzguFEXAKx2cKUbftT50dcKv18Gdn9mGYz6KPqm6Wyw2Sh-IdQJHKjzwJrqWB2xHsE0m2HYPnjiNr_UeWqyRFSvIaKGhWZlWTFi0PyuC2Bl-5iiudwzMGs8_fS3Ld1wLLlBR1jA6eUIFhUDCIt6d8YrOht_VIV9_0XJVatQVK1CPdXQsRM4vU/s1600/b5994d5d-5d70-41d6-b455-7c5500bcf476.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGDWJLFWrzguFEXAKx2cKUbftT50dcKv18Gdn9mGYz6KPqm6Wyw2Sh-IdQJHKjzwJrqWB2xHsE0m2HYPnjiNr_UeWqyRFSvIaKGhWZlWTFi0PyuC2Bl-5iiudwzMGs8_fS3Ld1wLLlBR1jA6eUIFhUDCIt6d8YrOht_VIV9_0XJVatQVK1CPdXQsRM4vU/w640-h288/b5994d5d-5d70-41d6-b455-7c5500bcf476.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, M.M. selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan di RSUD Kab. Tulungagung memerintahkan Saksi Reni Budi Kristanti, S.E. selaku Pengolah Data Penerimaan dan Jaminan untuk tidak menyetorkan uang penerimaan pembayaran SKTM dan meminta uang penerimaan pembayaran pasien SKTM yang tidak disetor yang disimpan oleh Saksi Reni Budi Kristanti untuk diberikan kepada Terdakwa Yudi Rahmawan;<br /><br />Bahwa Saksi Reni Budi Kristanti menyerahkan uang penerimaan pembayaran SKTM kepada pada Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, MM dengan cara Saksi Reni Budi Kristanti dihubungi terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, MM melalui Whats App untuk datang ke ruangan Terdakwa, setelah Saksi Reni Budi Kristanti berada di ruangan terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, MM, kemudian Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, MM menanyakan kepada Saksi Reni Budi Kristanti tentang uang penerimaan pembayaran SKTM yang tidak disetor, <br /><br />Kemudian Saksi Reni Budi Kristanti mendatangi meja Saksi Nyuwantika dan bilang "tik duite dijaluk Pak Yudi" (artinya tik uangnya diminta Pak Yudi) dan Saksi Reni Budi Kristanti memerintahkan Saksi Nyuwantika dengan berkata "dokno duite" (artinya turunkan uangnya), bahwa uang penerimaan pembayaran SKTM yang tidak disetorkan dari Bulan Januari tahun 2022 s.d. Juli 2022 disimpan di dalam kardus di Gudang Bagian Keuangan, sedangkan mulai Bulan Agustus 2022 s.d. Desember 2024 disimpan sendiri oleh Saksi Reni Budi Kristanti karena sebagian uang penerimaan sudah disetorkan ke rekening RSUD menggunakan Surat Tanda Setor,<br /><br />Bahwa Saksi Nyuwantika diminta oleh Saksi Reni Budi Kristanti untuk mengumpulkan dan menghitung uang SKTM yang tidak disetorkan ke Kas RSUD sejak peralihan dari Saksi Suprihatin kepada Saksi Reni Budi Kristanti, sampai dengan pergantian Kabag Keuangan Saksi Fan Cholik kepada Saksi Bambang Satriyanto di Bulan Agustus tahun 2022, setelah adanya peralihan tersebut uang penerimaan SKTM disetorkan ke rekening RSUD dr. ISKAK dan Saksi Nyuwantika tidak pernah mengumpulkan uang penerimaan pembayaran SKTM, setelah adanya Surat Tanda Setor uang penerimaan pembayaran SKTM semua diserahkan kepada Saksi Reni Budi Kristanti, S.E.<br /><br />Bahwa uang penerimaan pembayaran SKTM yang diterima dan tidak disetorkan yang di ambil dari kasir / loket pembayaran dicatat dan direkap pada excel kemudian ditata berdasarkan nominal uangnya yaitu uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang kertas nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibendel per 100 (seratus) lembar lalu diikat menggunakan karet gelang karet kemudian dimasukkan ke dalam kardus air mineral dan ditaruh diatas lemari dinding tanpa pintu berwarna cokelat;  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTC4f2zFV9A1kx2OkbpxY8TUY_1fNaE5HoHtTvuf7U3ke0seTObewigopSqj637bpdZGspfXz0gEEo875M3Kl4tdtqQch3cKeZ-x7kmBSEPafLZmFvEFM5k7tkjc4j5l3rxgtLBKXR43TSgf2n-eblzmK0kvxj00vCpjKVvhfJ9Ys69ydx64DImRqeMis/s1280/b527dbdc-6b33-4cdc-9e5c-a4e6c0ea1ab0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTC4f2zFV9A1kx2OkbpxY8TUY_1fNaE5HoHtTvuf7U3ke0seTObewigopSqj637bpdZGspfXz0gEEo875M3Kl4tdtqQch3cKeZ-x7kmBSEPafLZmFvEFM5k7tkjc4j5l3rxgtLBKXR43TSgf2n-eblzmK0kvxj00vCpjKVvhfJ9Ys69ydx64DImRqeMis/w640-h360/b527dbdc-6b33-4cdc-9e5c-a4e6c0ea1ab0.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan pernah meminta uang penerimaan pembayaran pasien SKTM yang tidak disetorkan kepada Saksi Reni Budi Kristanti, S.E. sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pada saat itu Saksi Reni Budi Kristanti melaporkan kepada Kepala Bagian Keuangan yaitu Saksi Fan Cholik dan oleh Saksi Fan Cholik Saksi Reni Budi Kristanti disuruh untuk membuatkan tanda terima atas uang yang diminta oleh Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan tersebut;<br /><br />Bahwa Terdakwa Drs Yudi Rahmawan, MM memerintahkan Saksi Agung Widodo untuk meminjam uang kepada Saksi Reni Budi Kristanti untuk keperluan honor narasumber dan keperluan perjalanan dinas dan memerintahkan Saksi Reni Budi Kristanti untuk meminjamkan uang penerimaan pembayaran SKTM kepada bendahara bidang untuk kegiatan. Bahwa Terdakwa mengetahui uang tersebut berasal dari uang penerimaan pembayaran pasien SKTM yang belum disetorkan ke rekening kas RSUD Dr. Iskak, sehingga uang tersebut digunakan sebagai dana operasional di luar mekanisme APBD dan BLUD ketika dana operasional RSUD Dr. Iskak tidak tersedia atau habis;<br /><br />Bahwa setelah terdakwa Drs. Yudi Rahmawan meminta uang penerimaan pembayaran SKTM yang tidak disetorkan dari Saksi Reni Budi Kristanti, Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan menyuruh Saksi Dyah Yuni untuk menyetorkan uang tersebut ke rekening Bank Jatim Nomor: 0152103999 an. Yudi Rahmawan, bahwa Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, MM. menyuruh Saksi Dyah Yuni untuk menyetorkan uang ke rekening pribadi Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, MM dengan cara memanggil Saksi Dyah Yuni keruangan Terdakwa dan di suruh untuk menulis di setoran a.n. Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan yang ditandatangani Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan sendiri sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), <br /><br />Uang tersebut di bungkus kresek warna hitam, kemudian Saksi Dyah Yuni membawa turun dan oleh pihak bank dihitung pihak bank, pada saat dihitung uang tersebut di ikat karet per 100 lembar, dan setelah dicek uang tersebut sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti setor, kemudian bukti setornya diserahkan oleh Saksi Dyah Yuni kepada Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, MM.;<br /><br />Bahwa Saksi Dyah Yuni juga pernah diperintah oleh Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, MM.untuk mentransfer uang di Bank Jatim kurang lebih 3 (tiga) kali dengan slip pengambilan yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan dengan jumlah nominal dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransferkan ke Rekening Bank BCA atas seseorang berjenis kelamin laki-laki yang Saksi Dyah Yuni tidak mengetahui Namanya; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5SuV7Kc-fftD881LO9BMykCjGJuVq_nfHV-g9zjq9KmXODFD1DQF1OAPOK2faRwhuiRXrfm8OvzKX-686O5h-SeT3D10E4bX9d6hyuI85rYFplIbsd1BZXS8xw2mw2Xllut1Ro8Jdem1j41I2blV7Z9y3bkQy-ms1J7MWXoFtVoN3LHIUPGwSCsTfESY/s1600/9316b1bc-fd36-412e-a6f0-e0c0f0575892.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5SuV7Kc-fftD881LO9BMykCjGJuVq_nfHV-g9zjq9KmXODFD1DQF1OAPOK2faRwhuiRXrfm8OvzKX-686O5h-SeT3D10E4bX9d6hyuI85rYFplIbsd1BZXS8xw2mw2Xllut1Ro8Jdem1j41I2blV7Z9y3bkQy-ms1J7MWXoFtVoN3LHIUPGwSCsTfESY/w640-h288/9316b1bc-fd36-412e-a6f0-e0c0f0575892.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa cara menyerahkan uang penerimaan pembayaran SKTM yang tidak disetorkan kepada Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, MM., menurut penuturan Saksi Reni Budi Kristanti kepada Saksi Nyuwantika yaitu Saksi Reni Budi Kristanti menunggu kantor sepi dengan cara membungkus uang yang sudah di tata dan dibendel per 100 (seratus) lembar berdasarkan nominalnya dengan tas kresek hitam lalu memasukan pada tas kertas "Batik SatrioManah" dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi Reni Budi Kristanti ke Ruangan kerja Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, MM;<br /><br />Bahwa ketika sudah ada penyetoran ke rekening RSUD pada Bulan Agustus 2022, Saksi Nyuwantika mengambil uang penerimaan SKTM di loket pembayaran terdapat perbedaan jumlah uang penerimaan pembayaran yang diambil oleh Saksi Nyuwantika diloket/kasir dengan uang disetorkan menggunakan Surat Tanda Setor ke rekening RSUD sesuai perintah Saksi Reni Budi Kristanti, dan Saksi Nyuwantika pernah menanyakan sekali kepada Saksi Reni Budi Kristanti "kenapa nilainya berbeda?" dan oleh Saksi Reni Budi Kristanti dijawab agar dicatat saja apa adanya sesuai dokumen yang Saksi Reni Budi Kristanti serahkan kepada Saksi Nyuwantika;<br /><br />Bahwa uang penerimaan pembayaran SKTM dari tahun 2022 s.d 2024 yang diterima dan tidak disetorkan oleh Saksi Reni Budi Kristanti yang diserahkan kepapada Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, MM adalah Rp3.935.000.000. bahwa setelah bulan Juni 2024, Saksi Reni Budi Kristanti persiapan Umroh dan setelah pulang Umroh sudah tidak dihubungi Terdakwa  Yudi Rahmawan terkait  permintaan uang <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_z10tG9bv67AXKTPjUj3Obys6YfpTqudYUUWhdBAQp_fQpFaVSAjQGX_ApzmP4K3HZY69L7ZF7dYMB0R2yQjSBnRV992ygyYiMy8W10rNSY8gC5Z7AERFfFcmgP1792MzR8BcsWdHHngLQEk-MrJpOyMsXub846_1AJmywvVWBeTlVA8bZzwr_LV0LSs/s1280/49c97d0e-f005-4259-8317-3c80692687e3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_z10tG9bv67AXKTPjUj3Obys6YfpTqudYUUWhdBAQp_fQpFaVSAjQGX_ApzmP4K3HZY69L7ZF7dYMB0R2yQjSBnRV992ygyYiMy8W10rNSY8gC5Z7AERFfFcmgP1792MzR8BcsWdHHngLQEk-MrJpOyMsXub846_1AJmywvVWBeTlVA8bZzwr_LV0LSs/w640-h360/49c97d0e-f005-4259-8317-3c80692687e3.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa selama kurun waktu bulan Maret 2022 sampai dengan Desember 2024 berdasarkan data file rekapitulasi pelayanan pasien yang mengajukan permohonan pengurangan/keringanan pembebasan tarif layanan kesehatan dengan menggunakan sktm pada RSUD dokter iska Tulungagung yang dibuat oleh bagian keuangan berjumlah 16.785 layanan dengan total tagihan biaya layanan kesehatan sebesar Rp76.487.055.685 yang terbagi menjadi dua pembebasan biaya itu sebesar Rp22.956.856.738 ditanggung pasien terdiri atas Rp19.964.656.738 pembayaran tunai oleh pasien dan Rp2.992.200.000 ditanggung oleh jasa Raharja. Sedangkan sebesar Rp53.530.198.947 ditanggung APBD Kabupaten Tulungagung dan anggaran fungsional RSUD Dr. Iskak<br /><br />Bahwa jumlah penerimaan pembayaran SKTM dari pasien langsung ke bagian keuangan tanpa melalui kasir sebesar 455 kejadian dengan jumlah nominal sebesar Rp 1.495.872.100 . Jumlah nominal penerimaan yang dicatat dalam file rekapitulasi sktm bagian keuangan lebih rendah daripada buku kasir/loket sebanyak 320 kejadian sebesar rp343.414.400 <br /><br />bahwa jumlah pembayaran tunai di kasir lebih kecil dari penetapan jumlah biaya yang ditanggung pasien hasil verifikasi kemudian pasien tersebut melakukan penambahan biaya di kemudian hari. Atas pembayaran cicilan atau pelunasan biaya tersebut dilakukan langsung di bagian keuangan bergantian antara Bimo atau saksi Nyuantika yang menerima pembayaran uangnya kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima uang titik terkait penerimaan di komputer yang lebih mengetahui hal tersebut adalah saksi Nyuantika <br /><br />Bahwa hal tersebut mengakibatkan jumlah penerimaan tunai Yang dilaporkan dalam file rekapitulasi sktm data rekapitulasi pelayaran pasien yang mengajukan permohonan pengurangan/keringanan dari pembebasan tarif pelayanan kesehatan dengan menggunakan sktm di bagian keuangan tidak sesuai kondisi real-nya. Nilai penerimaan kas tunai seharusnya berdasarkan hasil audit sebesar Rp19.422.227.550. Selisih kurang catat adalah perbedaan selisih antara catatan di buku kasir dengan rekapan catatan penerimaan bagian keuangan <br /><br />Bapak berdasarkan dokumen surat tanda setoran  STS , selama kurun waktu Maret 2022 sampai dengan Desember 2024 bagian keuangan RSUD dokter Iskak Tulungagung telah menyetorkan penerimaan tunai dari pembayaran pasien yang mengajukan permohonan pengurangan/keringanan dari pembebasan tarif pelayaran kesehatan dengan menggunakan sktm ke rekening RSUD dr Iskak Tulungagung sebesar Rp15.120.173.586  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-dlBtoZ8Y_pa2lraIOmhyphenhyphenkMMRA0JbZF8XFrRf8lZsQPHVPVpIE3cF9n8E6yCPlxE0TriJx7MwaQI03UhxcQkgEES5Mb5cmQckKN0A-XAlPuTWZnURi1rW8buSAKZMgvbQeydmrxM9PdETvNLbNIrgs10JgKUactr6xWdjYfJVyUTTFLtxStIR2SekoAA/s1280/b527dbdc-6b33-4cdc-9e5c-a4e6c0ea1ab0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-dlBtoZ8Y_pa2lraIOmhyphenhyphenkMMRA0JbZF8XFrRf8lZsQPHVPVpIE3cF9n8E6yCPlxE0TriJx7MwaQI03UhxcQkgEES5Mb5cmQckKN0A-XAlPuTWZnURi1rW8buSAKZMgvbQeydmrxM9PdETvNLbNIrgs10JgKUactr6xWdjYfJVyUTTFLtxStIR2SekoAA/w640-h360/b527dbdc-6b33-4cdc-9e5c-a4e6c0ea1ab0.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa doktorandus Yudi Rahmawan, mm tersebut di atas telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut ;<br />1. Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaraan Negara: Bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;<br />2. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:<br />1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:<br />a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<br /><br />2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah;<br /><br />3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. a. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; <br /><br />h . penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;<br /><br />i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; 1. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br />Bahwa pendapatan BLUD merupakan bagian dari pendapatan daerah, oleh karenanya setiap penerimaan termasuk penerimaan pendapatan termasuk pendapatan dari pasien SKTM yang dibebankan pada APBD kabupaten Tulungagung harus dicatat dan disetor pada rekening resmi BLUD; Bahwa hubungan antara pelanggaran administratif dalam pengelolaan BLUD dengan potensi tindak pidana korupsi yakni tidak dicatat dan tidak disetor pada rekening resmi BLUD dapat di implikasikan sebagai tindak pidana; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfDB2xtaeEp2LfhIHDH4uq2cId7AuwlTjjWmQtXECSVNpxaIq5l_UDWRLnD6hcnN2mPckUfDNxISMg37-UG_EcwQFLE_cuMOsAylNGc88mdiNZC8xIybnrRbklQaprsekZTwxCeLSs2CgDqt74hO06ftPDpJZI0z6ImmBLF6VwOMJFsUyjPE50C61mpzI/s1600/cdf21e5b-b458-4f3d-b5b6-b766547ce00b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfDB2xtaeEp2LfhIHDH4uq2cId7AuwlTjjWmQtXECSVNpxaIq5l_UDWRLnD6hcnN2mPckUfDNxISMg37-UG_EcwQFLE_cuMOsAylNGc88mdiNZC8xIybnrRbklQaprsekZTwxCeLSs2CgDqt74hO06ftPDpJZI0z6ImmBLF6VwOMJFsUyjPE50C61mpzI/w640-h288/cdf21e5b-b458-4f3d-b5b6-b766547ce00b.jpg" width="640" /></a></div>3. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Iskak Kabupaten Tulungagung:<br />1) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai RBA;<br />2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai<br /><br />peruntukannya;<br />3) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, di laksanakan melalui rekening kas RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan RSUD. <br /><br />4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di laporkan kepada PPKD setiap triwulan;<br />5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, M.M. selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Kab. Tulungagung bersama sama-sama dengan Saksi Reni Budi Kristanti, S.E. Binti Puguh Budiono telah merugikan keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor: PE.03.03/SR-572/PW13/5.1/2025 tanggal 28 Agustus 2025 ditemukan Kerugian Negara sebesar Rp4.302.053.964<br /><br />Perbuatan Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, M.M. Bin Alm. Said Burohmi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 603 Jo Pasal 20 huruf (a), (c) dan huruf (d) Jo Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br /><b>ATAU SUBSIDER<br /></b><br />Perbuatan Terdakwa Drs. Yudi Rahmawan, M.M. Bin Alm. Said Burohmi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 604 Jo Pasal 20 huruf (a), (c) dan huruf (d) Jo Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi “SKTM” RSUD dr. Iskak Tulungagung Rp4,3 M : Dua Terdakwa Diadili

#Kedua Terdakwa yang diadili adalah Reni Budi Kristanti selaku Staf pengelola keuangan dan data SKTM, dan Yudi Rahmawan selaku Wakil Direktu...

»

Kasus Dugaan Korupsi Suap Tiga Terdakwa Selaku Kades di Kab. Kediri Rp13,165 M :Apakah Terbitnya Perda dan Perbup Setelah Ada Rencana Pengisian Perangkat Desa?

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGrv4sB_1A9vIEECBOBmJTA8GJzEh6yaj3lPtRRuMAdeJDMivQX_X6r7ArH-23hcQaFt25iiAgsjmaVUYviNE12R05w8JpeXG-F3qQqiRVZNDGb4iNsYpm3Rz13hJcxGedjbQpT6P_jdF2nW4ow4MC6zfLQE1CfI_KEDOywxSiLzmy9lx7pu7xG1sKUrk/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGrv4sB_1A9vIEECBOBmJTA8GJzEh6yaj3lPtRRuMAdeJDMivQX_X6r7ArH-23hcQaFt25iiAgsjmaVUYviNE12R05w8JpeXG-F3qQqiRVZNDGb4iNsYpm3Rz13hJcxGedjbQpT6P_jdF2nW4ow4MC6zfLQE1CfI_KEDOywxSiLzmy9lx7pu7xG1sKUrk/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">“Selain Ke- 3 Terdakwa, kasus ini akan menyeret 161 Kepala Desa di 25 Kecamatan Kabupaten Kediri. Namun apakah penyidik dan Kejaksaan hanya berhenti di Kepala Desa atau ada pihak-pihak lain yang terlibat yang selamat? Lalu apakah ada kaitannya terbitnya Perda Nomor 4 Tahun 2023 dan Perbup Nomor 49 Tahun 2023 setelah ada rencana pengisian perangkat Desa yang akan memberikan sejumlah uang? Apakah Perda dan Perbup tersebut sudah lolos dari Gubernur Jatim?”</span></span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO —</span></b><br />Skandal dugaan korupsi suap pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri kian mengarah pada bentuk kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif. Tiga Kepala Desa (Kades) kini telah diadili di Pengadilan Tipikor sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi suap rekutmen perangkat desa di 163 Desa di 25 Kecamatan Kabupaten Kediri dengan melibatkan pengurus perkumpulan Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri pada September tahun 2023 - Januari tahun 2024 sebesar Rp13.165.000.000 yang bersumber dari 320 perangkat<br /><br />Ketiga Terdakwa itu adalah Imam Jamiin Bin Kalil selaku Kepala Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri dan Sutrisno, S.Pd., M.M. Bin Jinal selaku Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta  Darwanto selaku Kepala Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri (dilakukan penuntutan secara terpisah) <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKtAAzBdUygQxzfDlGRQIqPqSrF5bCq1OiV_m6yLqIf6WyRySB_IOOONg2e41rpZV8ZmYnTPxhPd9LZeR794nrzEkt_fklLQQAVFGidnmGOi3QI8ep4Bb_riISkOdwq8KrSYrb7L4W4hjqiFfpa6t_0KAdvz13MUymowOyXu8nhFzDrfF6JN9c5vd3SPo/s640/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKtAAzBdUygQxzfDlGRQIqPqSrF5bCq1OiV_m6yLqIf6WyRySB_IOOONg2e41rpZV8ZmYnTPxhPd9LZeR794nrzEkt_fklLQQAVFGidnmGOi3QI8ep4Bb_riISkOdwq8KrSYrb7L4W4hjqiFfpa6t_0KAdvz13MUymowOyXu8nhFzDrfF6JN9c5vd3SPo/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Selain ketiga Terdakwa, kasus inipun bisa menyeret 161 Kepala Desa lainnya di 25 Kecamatan Kabupaten Kediri yang sama-sama melaksanakan rekutmen perangkat desa dengan mematok sejumlah uang sebesar Rp42 juta dari masing-masing peserta. Dari 165 Desa di Kabupaten Kediri, hanya dua Desa yang melaksanakan sendiri pengisian, pencules dan pengangkatan perangkat desanya yakni Kepala Desa Tengger Lor, Kecamatan Kunjang dan Kepala Desa Kuwik, Kecamatan Kunjang. hal ini seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan JPU Kejari Kabupaten Kediri<br /><br />Namun publik mulai bertanya: benarkah perkara ini hanya berhenti pada tiga orang Terdakwa selaku Kepala Desa atau ada pihak-pihak lain yang terlibat namun terselamatkan? Lalu siapa yang selamat dan siapa yang menyelamatkan?<br /><br />Dalam konstruksi perkara yang terungkap di persidangan saat JPU membacakan surat dakwaannya (Selasa, 27 Januari 2026), bahwa uang terkumpul seluruhannya sejumlah Rp13.165.000.000 adalah untuk menggerakkan agar 163 Kepala Desa (termasuk Terdakwa Ima Jamiin Bin Kalil dan Saksi Darwanto) melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. <br /><br />Angka tersebut memperlihatkan bahwa perkara ini bukan sekadar penyimpangan personal, melainkan menyerupai skema kolektif yang terorganisir. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj062GXWZrk4BXsmUkhZ_0dDI0R0A6V6W-hJx2iO9FGHOyg2Tn26kzdZTNuqlx9qMMLVS_SHK69izUfzFqGRoHk1jrxefBKW4qkcy4CJV88xejaCxKFJ7rxLc9BMkU7f8agGPnFqV0l4YFouHOE7ZXDEFp77ekZMOZp2QELWL_UZsef8ig6tYlWMjkWNkM/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj062GXWZrk4BXsmUkhZ_0dDI0R0A6V6W-hJx2iO9FGHOyg2Tn26kzdZTNuqlx9qMMLVS_SHK69izUfzFqGRoHk1jrxefBKW4qkcy4CJV88xejaCxKFJ7rxLc9BMkU7f8agGPnFqV0l4YFouHOE7ZXDEFp77ekZMOZp2QELWL_UZsef8ig6tYlWMjkWNkM/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaan krusial pun mengemuka: Siapa aktor utama di balik pengumpulan dana miliaran rupiah tersebut? Ke mana aliran uang bermuara? Dan siapa saja yang menikmati hasilnya? Jika benar ratusan Kades diduga menerima uang puluhan juta dari ratusan perangkat Desa, maka mustahil tidak ada pihak yang berperan sebagai koordinator, penghubung, maupun penentu kebijakan. Publik mendesak aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada lapisan bawah, tetapi menembus ke aktor intelektual yang diduga berada di balik layar.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan besar adalah terkait dengan terbitnya Perda Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 tentang Pemerintahan Desa yang di dalamnya memuat ketentuan tentang pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa. Lalu pada tanggal 7 November 2023 diterbitkan pula Peraturan Bupati (Perbup) Kediri Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.<br /><br />Kedua peraturan ini tersebut tak lama yaitu Agustus 2023, Terdakwa Imam Jamiin, Terdakwa  Sutrisno, dan Terdakwa Darwanto menemui Agus Cahyono, S.Sos, selaku Kepala Dinas PMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk meminta agar Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengupayakan segera diterbitkan Perda dan Perbup yang materinya terkait dengan pengisian formasi jabatan perangkat desa. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrthfhHNH92tQpUZnqlYMvsTw3Cc6llXrjZbaQ1fAIpbrBOTXZTk4cXkKmcx3XgEShFTdLGX5yY1TtnaNHzoIuO7PJmiFiYfPOfYgtLQUndmSos9M4Q5FX14CgzbNVAJOx8M9MoM4F-CwMbO4lxY31pFyKkSYqeLn1iG2hyphenhyphen9fhz9RODXZ3aFDCxomO720/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrthfhHNH92tQpUZnqlYMvsTw3Cc6llXrjZbaQ1fAIpbrBOTXZTk4cXkKmcx3XgEShFTdLGX5yY1TtnaNHzoIuO7PJmiFiYfPOfYgtLQUndmSos9M4Q5FX14CgzbNVAJOx8M9MoM4F-CwMbO4lxY31pFyKkSYqeLn1iG2hyphenhyphen9fhz9RODXZ3aFDCxomO720/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Sebelum ketiga Terdakwa menemui Agus Cahyono selaku Kepala Dinas PMPD, para Kepala Desa sudah merencakan pengisian/rekutmen perangkat dengan melibatkan pengurus PKD (paguyuban Kepala Desa) Kabupaten Kediri<br /><br />Dalam dakwaan JPU diuraikan, bahwa dalam melibatkan pengurus PKD Kabupaten Kediri pada pelaksanaan pangisian pencalonan dan pengangkatan perangkat desa tersebut, mula-mula beberapa Kepala Desa menemui Saksi Sutrisno (dilakukan penuntutan dalam berkua perkara tersendiri) menyampaikan adanya keinginan sabagian besar Kepala Desa yang tergabung dalam perkumpulan PKD Kabupaten Kediri segera melaksanakan seleksi untuk mengisi formasi jabatan perangkat desanya yang kosong atau lowong dan meminta agar yang melaksanakan ujian tes seleksi perangkat desa Pengurus PKD Kabupaten Kediri yang dilakukan secara serentak pada akhir tahun 2023 dan dilakukan pengaturan atau pengkondisian yang meluluskan peserta seleksi perangkat desa tertentu yang direkomendasikan Kepala Desa yaitu peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang<br /><br />Menanggapi keinginan para Kepala Desa tersebut, Sutrisno yang menjabat sebagai Bendahara PKD Kabupaten Kediri periode tahun 2021-2024 selanjutnya menghubungi Terdakwa Imam Jamiin yang menjabat sebagai Ketua PKD Kabupaten Kediri periode tahun 2021-2024 dan Darwanto yang menjabat Humas 1 PKD Kabupaten Kediri perlode tahun 2021-2024 dan mengajak untuk secara bersama-sama memanfaatkan kesempatan yang dapat menghasilkan uang dengan mudah melibatkan diri secara aktif mengatur dan mengkondisikan pelaksanaan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa secara serentak yang meluluskan peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa sebagaimana keinginan para Kepala Desa tersebut. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeYsq9rChIWc3cd9PqAzGzDH15Op0wOpudogTX8IZtXHY1230Hlrp2xUBcyJyvyg5QlIJy1xG11BH5-rsZQ2mSh1fBbDiRwa1jHGumSL0zChAox4u6pCLGzloxrHrvfV2Rl9kE9F1ewuaf3bbUndHcIubn72bc8Is-YG09SsPIGpjKGg9roXFev97SE-8/s640/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeYsq9rChIWc3cd9PqAzGzDH15Op0wOpudogTX8IZtXHY1230Hlrp2xUBcyJyvyg5QlIJy1xG11BH5-rsZQ2mSh1fBbDiRwa1jHGumSL0zChAox4u6pCLGzloxrHrvfV2Rl9kE9F1ewuaf3bbUndHcIubn72bc8Is-YG09SsPIGpjKGg9roXFev97SE-8/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2023 tersebut, selanjutnya Terdakwa Imam Jamiin, Saksi Sutrisno , dan Saksi Darwanto kembali menemui Saksi Agus Cahyono, S.Sos selaku Kepala Dinas PMPD meminta diberikan contoh jadwal tahapan pengisian perangkat desa.<br /><br />Kemudian pada tanggal 19 November 2023, atas permintaan tersebut dipenuhi Saksi Agus Cahyono, yang selanjutnya contoh jadwal tahapan pengisian perangkat desa tersebut dijadikan acuan oleh Terdakwa IMAM JAMIIN, Saksi SUTRISNO, dan Saksi DARWANTO dalam melaksanakan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa secara serentak pada bulan November sampai dengan Desember 2023 dengan pengaturan dan pengkondisian yang meluluskan peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa.<br /><br />Pertanyaannya adalah, terkait waktu penerbitan dua Peraturan daerah di Kabupaten Kediri ini menimbulkan kecurigaan publik: Kapan para Kepala Desa mengusulkan draf Perda tentang Pemerintah desa terkait pengisian perangkat Desa atau Perda tanpa ada usuluan karena dianggap urgen? <br /><br />Apakah regulasi tersebut lahir murni demi penataan birokrasi desa, atau justru menjadi karpet hukum bagi skema yang kini tengah diproses secara pidana di Pengadilan Tipikor? <br /><br />Pertanyaan berikutnya adalah, apakah terbitnya Perda Nomor 4 Tahun 2023 dan Perbup Nomor 49 Tahun 2023 berkaitan dengan pertemuan para Terdakwa dengan Kepala Dinas PMPD, dimana sebelumnya para Terdakwa sudah membahas rencana pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa secara serentak yang meluluskan peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang? <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5c43twyPlaWslUQh0-5Td_1Aklq9tsF_absD_JI8POPsInRoHf0NjTavv01S2kfjbpFPTLiY6XwzTxB5KDHCvasoyDrJYRs8TzNomTrH8g3eISNCyGswd7n-RkKwPbJkbjDWosuHDtg-yqwx_IJx1gM-37i2TAAxLVpKeOnYd0eBmUrcxnSn62x0xHtM/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5c43twyPlaWslUQh0-5Td_1Aklq9tsF_absD_JI8POPsInRoHf0NjTavv01S2kfjbpFPTLiY6XwzTxB5KDHCvasoyDrJYRs8TzNomTrH8g3eISNCyGswd7n-RkKwPbJkbjDWosuHDtg-yqwx_IJx1gM-37i2TAAxLVpKeOnYd0eBmUrcxnSn62x0xHtM/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Apakah Perda Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 tentang Pemerintahan Desa yang di dalamnya memuat ketentuan tentang pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa dan Perbup Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 7 November 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah melalui mekanisme evaluasi gubernur?<br /><br />Apakah evaluasi tersebut telah dilakukan secara cermat? Ataukah hanya bersifat formalitas? Apakah gubernur telah memberikan persetujuan terhadap Perda tersebut? Jika iya, apakah potensi penyimpangan sudah terdeteksi sejak awal?<br /><br />Kasus ini menjadi ujian integritas bagi kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya. Jika penanganan hanya menyasar tiga terdakwa, sementara indikasi keterlibatan ratusan Kades dan kemungkinan aktor lain di atasnya dibiarkan menguap, maka keadilan berpotensi kembali dikorbankan.<br /><br />Skandal ini bukan sekadar soal tiga Kades. Ini menyangkut wajah tata kelola pemerintahan desa, kepercayaan publik, serta komitmen negara dalam membersihkan korupsi dari akar rumput hingga pucuk kekuasaan. (*) <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Kasus Dugaan Korupsi Suap Tiga Terdakwa Selaku Kades di Kab. Kediri Rp13,165 M :Apakah Terbitnya Perda dan Perbup Setelah Ada Rencana Pengisian Perangkat Desa?

“Selain Ke- 3 Terdakwa, kasus ini akan menyeret 161 Kepala Desa di 25 Kecamatan Kabupaten Kediri. Namun apakah penyidik dan Kejaksaan hanya ...

»

Menanti Kehadiran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Dalam Sidang Perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBQj6sqxJGRexmcsHGgvig3Lo1YUqQlpEMZik5Q_VhA-p4dNfhgw43QLROMnHpdqDU4Vy3J1N5m7aGPPyeMhxhvcSNYXfsUioMH7borIl7tLGQkMILZViNjh5DoQ_Mb-PgYNnNgADcVNECw6m6i6Npy9xSmMh9rQrNYTmwFL9qP6GFL6DyL6uN8KYy3-A/s640/Budi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBQj6sqxJGRexmcsHGgvig3Lo1YUqQlpEMZik5Q_VhA-p4dNfhgw43QLROMnHpdqDU4Vy3J1N5m7aGPPyeMhxhvcSNYXfsUioMH7borIl7tLGQkMILZViNjh5DoQ_Mb-PgYNnNgADcVNECw6m6i6Npy9xSmMh9rQrNYTmwFL9qP6GFL6DyL6uN8KYy3-A/w640-h362/Budi.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">#Di ruang sidang pada Kamis, 29 Januari 2026, Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai Saksi dalam perkara Korupsi Ijon dana Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. Akankah JPU KPK memanggil dan apakah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir?#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Sejak adanya pemberitaan bahwa Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai Saksi dalam perkara Korupsi Ijon dana Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024, kini publik pun menanti kehadiran orang nomor satu di Jawa Timur untuk memberikan penjelasan di ruang sidang terkait hibah pokir yang bersumber dari keringat rakyat melalui APBD<br /><br />“Kapan Gubernur Jawa Timur dihadirkan tolong supaya bisa dihadirkan agar perkara ini terang benderang dan masyarakat dapat mengetahui langsung. KPK sudah biasa kan menghadirkan menteri seperti sidang di Jakarta apalagi hanya Gubernur," ucap Ketua Majelis Hakim Marcus Leander, SH., MH, Kamis, 29 Januari 2026 sebelum sidang ditutup<br /><br />“Masih dijadawalkan ada waktu hari Senin, Kamis atau Jumat,” jawab salah seorang JPU KPK kepada Ketua Majelis Hakim<br /><br />Seusai persidangan, JPU KPK mejelaskan kepada beritakorupsi.co, bahwa pemanggilan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan di jadwalkan pekan depan. “Pekan depan antara Senin, Kamis dan Jumat. Kita kan ada sidang tiga kali seminggu jadi antara itu,” ucap JPU KPK <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_suXbFpr4bP87jyOPH8T55eBFqQT6mfgZ_wFYC5AzQ15Re-iZ9yU6cxcSBuFuRTLPfN0i6IX0r5xgrqNsHR7DPRAQP8a2qAApZlcjV3o7jdxmoHMkEC7Q8oWOpEYtcNhkOV1Vt-Uf9GOnhSamCTc56Q3XLjq9PdzmeVbVdmdYoCOhbwm1Z0_-JNFWcKU/s1280/IMG20260129224358_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_suXbFpr4bP87jyOPH8T55eBFqQT6mfgZ_wFYC5AzQ15Re-iZ9yU6cxcSBuFuRTLPfN0i6IX0r5xgrqNsHR7DPRAQP8a2qAApZlcjV3o7jdxmoHMkEC7Q8oWOpEYtcNhkOV1Vt-Uf9GOnhSamCTc56Q3XLjq9PdzmeVbVdmdYoCOhbwm1Z0_-JNFWcKU/w640-h360/IMG20260129224358_01.jpg" width="640" /></a></div>Sementara Budiarjo Setiawan, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa I Drs. Sukar dan Terdakwa II Wawan Kristiawan sangat mengapresiasi perintah majelis hakim tersebut kepada JPU KPK untuk dapat menghadirkan Gubernur Jawa Timur agar perkara Korupsi Ijon dana hibah DPRD Jawa Timur semakin terang benderang dan masyarakat dapat mendengar langsung apa yang akan disampaikan Gubernur bila hadir sebagai saksi dalam persidangan.<br /><br />"Saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya atas sikap independen Ketua Majelis Hakim dalam sidang perkara ini agar semakin terang benderang dengan memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan Gubernur Jawa Timur," ucap Budiarjo kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Kamis 29 Januari 2026 sekitar pukul 23.00 WIB.<br /><br />Penantian masyarakat akan kehadiran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam persidaangan bukan tidak beralasan. Masyarakar berhak mengetahui, agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang dikabarkan dekat dengan Presiden Prabowo dapat menjelaskan di ruang sidaang, apa alasan Gubernur Jawa Timur mengucurkan dana Hibah Pokir hampir 20% dari jumlah APBD ?<br /><br />Sebab fakta yang terungkap dalam persidangan saat salah seorang Saksi dari Kementerian Dalam Negeri diharikan oleh JPU KPK menjelaskan, bahwa Menteri Dalam Negeri menyarankan langsung kepada Gubernur Jawa Timur saat mengadakan pertemuan di Jakarta menyarankan agar dana hibah Pokir tidak lebih dari 10% dari jumlah APBD. Namun fakta yang terungkap  dalam persidangan bahwa hibah Pokir hampir 20% dari jumlah APBD.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwin2IJTHq7IX1pIzG_ierlmeunj0bbsC_GbwyMaJo9LybNwEqYA_Ej1n49CTOVoWG56u3sZAcxT4ZpsEb7-YpgHkei-n4tTFCeZ7Za0Qse6VUl2ghZB9dCZ6JrhCruM_IegbERClQ0jgpC3GEKhTrEGDgFYEE5LCWPwv3_A3zq6LPgCrpGWEHsu0Bh38/s1280/hibah-2020-2023barometer-jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="799" data-original-width="1280" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwin2IJTHq7IX1pIzG_ierlmeunj0bbsC_GbwyMaJo9LybNwEqYA_Ej1n49CTOVoWG56u3sZAcxT4ZpsEb7-YpgHkei-n4tTFCeZ7Za0Qse6VUl2ghZB9dCZ6JrhCruM_IegbERClQ0jgpC3GEKhTrEGDgFYEE5LCWPwv3_A3zq6LPgCrpGWEHsu0Bh38/w640-h400/hibah-2020-2023barometer-jatim.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat dakwaan JPU KPK menguraikan, bahwa dana hibah Pokir DPRD Jatim periode 2019 - 2024 yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim tahun anggaran 2020 - 2023 adalah sebesar Rp8.369.720.515.064 dengan rincian;<br /><span>    </span>a.    Dana hibah Pokir TA 2020 sebesar Rp2.822.936.367.500;<br /><span>    </span>b.    Dana hibah Pokir TA 2021 sebesar Rp1.993.243.057.000;<br /><span>    </span>c.    Dana hibah Pokir TA 2022 sebesar Rp2.136.928.840.564; dan<br /><span>    </span>d.    Dana hibah Pokir TA 2023 sebesar Rp1.416.612.250.000<br /><br />Bahwa setiap anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki jatah alokasi dana hibah Pokir sebagaimana telah disepakati Pimpinan dengan para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur. Penyaluran jatah alokasi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim TA 2022 - 2023 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). <br /><br />Masing-masing Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki password dan username melakukan input data program Pokir dalam masa bulan Januari - April berupa usulan-usulan Pokmas yang akan dipergunakan untuk penganggaran tahun berikutnya<br /><br />Selain itu, apakah akan terungkap siapa nama 11 orang yang ikut menyalurkan dana hibah Pokir sehingga jumlah anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 yang menyalurkan dana hibah Pokir ke Pokmas bukan hanya 120 melainkan menjadi 131 orang. Lalu apakah akan terungkap pula siapa yang menyalurkan dana hibah Pokir sebesar Rp2,4 Triliun?<br /><br />Dana hibah Pokir sebesar Rp2.4 triliun lebih yang belum terungkap siapa yang menyaluirkan adalah dengan rincian; <br />Ø    Tahun 2020 sebesar Rp1.720.170.367.500 dan<br />Ø    Tahun 2021 sebesaar Rp 751.954.12.700<br />Ø    Tahun 2022 dan tahun 2023 0 (nol) rupiah. Sedangkan data yang diperlihatkan JPU KPK pada  </div><div style="text-align: justify;">       persidangan     sebelumnya hanya tertulis “tdk (tidak) termonitor<br /><br />Sidang perkara Korupsi “uang ijon” hibah Pokir DPRD Jatim akan terus berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi berikutnya.(*) <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Menanti Kehadiran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Dalam Sidang Perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim

#Di ruang sidang pada Kamis, 29 Januari 2026, Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Inda...

»

Istri Sirih Kusnadi Bongkar Skema “Uang Ijon” Hibah Pokir DPRD Jatim: Nikmati Rp14,8 Miliar, Nama-Nama Besar Ikut Disebut

<div style="text-align: justify;"><h3><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4Rm0T1ds413FGRir6CV3C2p5qrO-RrTvn1khPJrnMJLegPS2rsrKvKjwcMcWI2vlxSIf3GWD9WFRqfam2xAsZ-IpUDcuyyaSgyeO2lkTijSTmx6XhJj2rrizNH2NH5VFhqBJ4FluHXbkRDsISwqEwZ_xe4Ha9bIsyE6qOXG6Xeh5_h1Ema6dAEhwI1xY/s980/Fujika.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="735" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4Rm0T1ds413FGRir6CV3C2p5qrO-RrTvn1khPJrnMJLegPS2rsrKvKjwcMcWI2vlxSIf3GWD9WFRqfam2xAsZ-IpUDcuyyaSgyeO2lkTijSTmx6XhJj2rrizNH2NH5VFhqBJ4FluHXbkRDsISwqEwZ_xe4Ha9bIsyE6qOXG6Xeh5_h1Ema6dAEhwI1xY/w300-h400/Fujika.jpg" width="300" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Fujika Senna Oktavia</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="color: red; font-size: large;">#Dari fakta persidangaan terungkap bahwa Fujika Senna Oktavia, istri Sirih Kusnadi, turut menyalurkan hibah Pokir puluhan miliar milik Kusnadi dan menikmati uang ijon sebesar Rp14,803 miliar lebih belum termasuk yang tidak diingat serta diduga melakukan pencucian uang. Dari Keterangan Fujika, Hibah Pokir milik Kusnadi juga mengalir ke Puspa Hanitri (istri terdakwa Jodi Pradana Putra), Wakil Bupati Bondowoso, Ketua DPC PDIP Kabupaten Sampang, Mahfud (Bangkalan), hingga Ari Wartawan Pokja DPRD Jatim. Akankah KPK menyeret Fujika Senna Oktavia dan pihak lain sebagai tersangka? Atau kasus ini akan kembali berhenti pada segelintir orang digaris bawah?#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO —</b></span><br />“Uang bukan hanya dijadikan sebagai alat transaksi resmi, tetapi juga  sebagai kunci yang bisa membuka pintu dan merubah perilaku seseorang untuk memenuhi ambisi dan gaya hidup hingga melakukan Korupsi”. Mungkin kalimat inilah yang terjadi diantara puluhan bahkan ratusan orang yang terlibat dalam kasus Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jawa Timur <br /><br />Sebab kasus Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jawa Timur sebesaar Rp8,369 Triliun yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timu TA 2019-2022 (dan 2020-2023) telah menyeret 21 orang Tersangka yang bermula pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB saat KPK melakukan tangkap tangan atau OTT  terhadap (Narapidana) Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim dari F-Golkar periode 2019-2022 lalu.  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiET5FDpSsBKUSS00uldsi8Lmr_vLYuGmY860jbcMKqtnVizd5ix6lCqpBzjjlVuewHwUSU77Gn-Hs5Rd7d9zmZHAAchjKiLjBPTGOJ3xNfUECb_q84LqP12K4jSsl2hWZLYGrXukyJK7LiQgd7-UJXVIG8mBYzGoyfe2V_mYq6A84jPRn34uG0Gv-U7_8/s1280/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiET5FDpSsBKUSS00uldsi8Lmr_vLYuGmY860jbcMKqtnVizd5ix6lCqpBzjjlVuewHwUSU77Gn-Hs5Rd7d9zmZHAAchjKiLjBPTGOJ3xNfUECb_q84LqP12K4jSsl2hWZLYGrXukyJK7LiQgd7-UJXVIG8mBYzGoyfe2V_mYq6A84jPRn34uG0Gv-U7_8/w640-h360/1..jpg" width="640" /></a></div>Dari 21 Tersangka tersebut, satu orang telah meninggal yaitu Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024. Sehingga yang tersisa adalah 20 orang atau 16 Tersangka yang belum diadili. Dari 16 Tersangka, hanya 2 dari unsur pimpinan atau Wakil Ketua Jatim periode 2019-2024 yang terseret, sedangkan satu orang Wakil Ketua “selamat dan senotasa ditangan KPK?”. <br /><br />Ironisnya, sebanyak 14 dari 16  Tersangka yang belum diadili, mereka hanyalah sebagai Korlap Pokams (Koordinator Lapangan Kelompok Masyarakat) termasuk 4 diantaranya yang saat ini diadili, bukan sebagai inisiator.<br /><br />Namun disisi lain, kasus inipun ternyata semakin menarik karena KPK bisa jadi akan menyeret pihak-pihak lain selaku Korlap Pokams di berbagai daerah di Jawa Timur termasuk seluruh anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 seperti yang terjadi di DPRD Kota Malang periode 2014-2019 yang menyeret 42 dari 45 anggota DPRD sebagai tersangka yang saat ini telah menyandang gelar non akademik yaitu mantan Narapidana Koruptor<br /><br />Menariknya adalah, pertamma, karena KPK “menggunakan jurus tangkap ular, bila kepala sudah dipegang maka ekor sudah pasti tertangkap.” Bila unsur pimpinan sudah diadili, maka bisa jadi anggota akan lebih mudah. Sebab dalam surat dakwaan KPK pada saat (Narapidana) Sahat Tua P Simanjuntak diadili disebutkan, bahwa masing-masing anggota DPRD Jawa Timur mendapat alokasi hibah Pokir sesuai keputusan Ketua Fraksi masing-masing, bukan Ketua Komisi. Walaupun dalam persidangan banyak Saksi termasuk (Narapidana) Sahat Tua P Simanjuntak tidak jujur. Karena mungkin “berbohong dianggap sebagai salah satu cabang olahraga bela diri alias bersilat lidah agar tidak menyandang gelar non akademik yaitu Tersangka” <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpDLvTQF0xM0Nnm7VzniZ0zKVk7Hjpk9HGsvORba41Y1DjQ-nttEvxsSNub4j4CR0OHLsEFj0eEL0n6Bsl2isydpjCZL7-bER_Quq5ZOIC8Qv5K1tq-5noHIy_4C4iti-iYEW2m6lAdxhKA2uFtAYkXjtF7oWfBjPqsSW8kzwcAzmSRs2ChK4EOKqZOjU/s1280/fujika%205.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpDLvTQF0xM0Nnm7VzniZ0zKVk7Hjpk9HGsvORba41Y1DjQ-nttEvxsSNub4j4CR0OHLsEFj0eEL0n6Bsl2isydpjCZL7-bER_Quq5ZOIC8Qv5K1tq-5noHIy_4C4iti-iYEW2m6lAdxhKA2uFtAYkXjtF7oWfBjPqsSW8kzwcAzmSRs2ChK4EOKqZOjU/w640-h360/fujika%205.jpg" width="640" /></a></div>Kedua adalah, KPK ibarat mengurai benang kusut untuk menemukan hingga ujung akhirnya atau menelusuri muara air dari hulu ke hilir dengan terlebih dahulu menyeret 4 Terdakwa selaku Korlap Pokmas yang muali menguak tabir tersebunyi dibalik uang ijon Hibah Pokir ada perempuan cantik dan muda, yaitu Fujika Senna Otavia, istri sirih Kusnadi selaku ketua DPRD Jatim periode 2019-2024<br /><br />Tabir besar praktik korupsi “uang ijon” dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur mulai tersingkap di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya saat Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Fujika Senna Oktavia sebagai saksi kunci yang membeberkan alur gelap penyaluran hibah pokir, pada Jumat, 30 Januari 2026.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Jumat 30 Januari 2026, JPU KPK bersama Majelis Hakim  Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya kembali menggelar sidang perkara korupsi uang Ijon hibah pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dengan agenda pemeriksaan atau mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK untuk 4 Terdakwa, yaitu Jodi Pradana Putra, Drs. Sukar dan Wawan Kristiawan serta Hasanuddin masing-masing selaku Korlap Pokmas<br /><br />Kedua Saksi itu adalah Faryel Vivaldy karyawan PT Senna milik pasangan suami istri dirih yaitu Fujika Senna Oktavia dan Kusnadi, Wakil Ketua DPRD Jatim. Sedangkan saksi kedua adalah Fujika Sena Oktavia, istri sirih Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim<br /><br />Dihadirkannya Fujika Sena Oktavia selaku istri Kusnadi karena Fujika berperan menyalurkan dan mengelola hibah Pokir milik Kusnadi serta menikmati uang ijon yang jumlahnya puluhan miliar rupiah. Sedangkan peran Faryel Vivaldy adalah bawahab Fujuka  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh82j-rxWpLnBb6utVc_VRzDlhRZJNxGX0EugSsvAl6ENbzDP0tcUdtiay-YFfjpIPQR7HbYU5mtqWlNe1A1_o4CViK2-VIadPbWaNWqBSECE9Cxsc8_DjjfG3GoAdlWLm7K3csId24-OFVabLp2ElHpdZZT3x9c1UvG-XJ1EiMArrK3MTRTmiuv4Oy_gA/s1280/fujika%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh82j-rxWpLnBb6utVc_VRzDlhRZJNxGX0EugSsvAl6ENbzDP0tcUdtiay-YFfjpIPQR7HbYU5mtqWlNe1A1_o4CViK2-VIadPbWaNWqBSECE9Cxsc8_DjjfG3GoAdlWLm7K3csId24-OFVabLp2ElHpdZZT3x9c1UvG-XJ1EiMArrK3MTRTmiuv4Oy_gA/w640-h360/fujika%201.jpg" width="640" /></a></div>Dari keterangan saksi Faryel terungkap bahwa ada dugaan penyembunyian uang Ijon hibah pokir milik Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim yang berasal dari Korlap Pokmas. Faryel mengaku bahwa dirinya bersama beberapa orang lain diperintahkan oleh Fujika menyetorkan sejumlah uang yang nilainya puluhan hingga ratusan juta bahkan miliaran ke rekening ke rekening Faryel lalu dari rekening Faryel ditransfer ke rekening Fujika<br /><br />Pertanyaannya adalah, kalau memang uang itu milik Fujika yang diperoleh secara halal, mengapa Fujika tidak menyetorkan langsung ke rekening miliknya sendiri tetapi mengapa harus terlebih dahulu ke rekening orang lain dan kemudian disetorkan atau di transfer ke rekening Fujika?<br /><br />Apa yang disampaikan Faryel tidak dibantah oleh Fujika namun Fujika berdalih, karena uang terlalu besar sehingga menggunakan rekening orang lain.<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Di hadapan majelis hakim, Fujika mengakui dirinya bukan sekadar mengetahui, tetapi turut terlibat aktif dalam menyalurkan hibah Pokir milik Kusnadi ke berbagai pihak dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Pengakuan ini mematahkan anggapan bahwa praktik korupsi tersebut dijalankan secara individual.<br /><br />Lebih mencengangkan lagi, dari pengakuan Fujika atas pertanyaan JPU KPK, yang ternyata menikmati uang ijon sebesar Rp14,803 miliar lebih yang masuk ke rekeningnya, belum termasuk duit yang sudah tidak lagi diingat secara rinci. Fakta ini menguatkan dugaan adanya skema sistematis yang tidak hanya berorientasi pada pengumpulan dana, tetapi juga pada upaya menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0mcbYud0XRYQiqxtUMO0Wt-ohcERlFyF-C9ARqDnLcERooYtbNB2HIakAODnKHlxto672Ohbo-PC2JQYtYjw36PcML3X-NNutgakQsmEaBLPRt6X-AN5zKOxYDvBwUv9pSzRHzYK8GzDfmd9YUkSodH1kxdjib8INdvXaOgqWvNsWIZDNvl9K2n4w-Xw/s1280/fujika%203.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0mcbYud0XRYQiqxtUMO0Wt-ohcERlFyF-C9ARqDnLcERooYtbNB2HIakAODnKHlxto672Ohbo-PC2JQYtYjw36PcML3X-NNutgakQsmEaBLPRt6X-AN5zKOxYDvBwUv9pSzRHzYK8GzDfmd9YUkSodH1kxdjib8INdvXaOgqWvNsWIZDNvl9K2n4w-Xw/w640-h360/fujika%203.jpg" width="640" /></a></div>Dari pertanyaan JPU KPK terhadap Fujika terungkap, adanya dugaan pencucian uang ijon dari hasil penyaluran hibah pokir, termasuk penggunaan rekening, perantara, serta alur distribusi dana yang berlapis-lapis. <br /><br />Alurnya, uang ratusan juta hingga miliran dari Korlap Pokmas sebagai Ijon yang dibayarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan hibah pokir di tahun berikutnya disetorkan ke Fujika. Dari Fujika ke orang-orang suruhannya termasuk Faryel, karyawannnya di PT Sena untuk menyetorkan ke rekening mereka. Dari rekning orang-orang suruhannya, kemudian uang di transfer ke salah satu dari delapan reking milik Fujika di Bank BCA yang digunakan sebagai rekening penampungan uang ijon hibah pokir. <br /><br />Di ruang sidang, pengaakuan Fujika membuat berbagai pertanyaan. Karena sebelum menikah sirih dengan Kusnadi tahun 2019, sejak tahun 2017-2018, Ia sudah sering kali diajak ke berbagai kota baik saat kunjugan resmi (kunjungan kerja) bersama anggota DPRD lainnya maupun hanya berduaan. Fujika sudah terbiasa melihat uang miliran berseleweran di mobil Kusnadi.<br /><br />Kehidupan Fujika dari pernikahannya yang pertama bisa dibilang sangat berubah darastis setelah menikah sirih dengan Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim 2019-2024 pada tahun 2019. Fujika mendapatkan beberapa unit rumah bernilai miliaran hingga puluhan miliar rupiah, tanah puluhan ribuh meter di bebeberapa tempat, mobil Mercy, Rubicon, Emas berharga puluhan juta, Perusahaan hingga duit dari hibah pokir yang disebut ijon sebesar kurang lebih 15 miliar rupiah belum termasuk yang tidak lagi diingat. Hal inilah yang terungkap dalam persidangan dari pengkuan Fujika atas pertanyaan JPU KPK  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV3I1MbAJ_eX8v0fOgPhCwiijUD3FthKgrjctEZwSUwtkgb_KGHN17q6EHKnzurrFiwtp6TZ_AH3WQ6dLl0auI7jUJIFP-kGHZagWLHXZ4TtGC3Ty7g-bzBdqSfnz_dra1lpQZtPaqrwSUabFEpUxWzk0axLDlTKDdUJy6IBIAk6PImTmVZ9HkhhP2NIs/s1280/fujika%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV3I1MbAJ_eX8v0fOgPhCwiijUD3FthKgrjctEZwSUwtkgb_KGHN17q6EHKnzurrFiwtp6TZ_AH3WQ6dLl0auI7jUJIFP-kGHZagWLHXZ4TtGC3Ty7g-bzBdqSfnz_dra1lpQZtPaqrwSUabFEpUxWzk0axLDlTKDdUJy6IBIAk6PImTmVZ9HkhhP2NIs/w640-h360/fujika%202.jpg" width="640" /></a></div>Dari keterangan Fujika atas pertanyaan JPU KPK, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Majelis Hakim terungkap, sebelum menikah Fujika hanya memilik satu rekening Bank, dan setelah menikah, memiliki depalan rekening Bank dan salah satunya digunakan sebagai rekening penampungan uang ijon hibah pokir. Belanja bulan Fujika? Diatas seratus juta rupiah lebih dengan parfum berharga puluhan juta<br /><br />Yang tak kalah mengherankan dari pengakuan Fujika adalah, tekait penghasilan Kusnadi selaku anggota DPRD Jatim hanya sebesar Rp50 juta sudah termasuk tunjangan. Tetapi pengeluaran setiap bulan bisa mencapai 250 juta rupiah lebih<br /><br />Dari keterangan Fujika, terungkap pula bahwa aliran hibah Pokir tidak berhenti pada lingkaran Kusnadi semata, tetapi sejumlah nama dibeberkan di ruang sidang yanng disebut ikut menerima manfaat termasuk Fujika Senna Oktavia sebesar Rp20 miliar, Puspa Hanitri selaku istri Terdakwa Jodi Pradana Putra sebesar Rp10 miliar, Mahfud sebesar Rp20 miliar, Ketua DPC PDIP Kabupaten Sampang sebesar Rp3 miliar, Wakil Bupati Bondowoso sebesar Rp3 miliar, Terdakwa Jodi Rp5 miliar, Terdakwa Hasanuddin Rp20 miliar, dan Ari Wartawan Pokja di DPRD Jawa Timur sebesar Rp3 miliar. Sehingga total hibah Pokir milik Kusnadi tahun 2020 yang terungkap di persidangan sebesar Rp120 miliar lebih belum termasuk hibah Pokir tahun 2021 dan 2022 atau tahun sebelum 2020<br /><br />Penyebutan nama-nama ini menandakan bahwa praktik korupsi hibah Pokir diduga telah menjalar ke berbagai lapisan, baik politik, birokrasi, maupun pihak swasta dan Wartawan.  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHtQqo7M8UCKoRP_0cMHmcj26hjw5Il1dmTbaM6pAEIrh-3abmP8vqg89Ekm0DiZNbEAzprscZgyB4KF48Ta2dcm5jAeeZDwrTwduh51_6Xqz2keXq1NSMJw7IA8Bs3voLt70P073ukiAd3ApUowNxvRXR3b5mA2x5uAmDZHcCYofI6FkKY3Z1UgfSxjw/s1280/fujika%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHtQqo7M8UCKoRP_0cMHmcj26hjw5Il1dmTbaM6pAEIrh-3abmP8vqg89Ekm0DiZNbEAzprscZgyB4KF48Ta2dcm5jAeeZDwrTwduh51_6Xqz2keXq1NSMJw7IA8Bs3voLt70P073ukiAd3ApUowNxvRXR3b5mA2x5uAmDZHcCYofI6FkKY3Z1UgfSxjw/w640-h360/fujika%201.jpg" width="640" /></a></div>Fakta-fakta persidangan tersebut menimbulkan pertanyaan serius di tengah publik: apakah KPK akan berani memperluas penetapan tersangka terhadap Fujika Senna Oktavia dan pihak-pihak lain yang telah disebut di bawah sumpah? Ataukah penanganan perkara ini kembali menyisakan kesan pilih tebang?<br /><br />Apakah KPK akan memegang prinsip equality before the law (semua manusia sama dan setara di hadapan hukum) sebagai pijakan utama KPK khususnya dalam penanganan proses hukum perkara Korupsi uang ijon hibah pokir, agar setiap orang yang terbukti menikmati, menguasai, atau turut serta dalam kejahatan Korupsi wajib dimintai pertanggungjawaban pidana, tanpa memandang status sosial maupun kedekatan dengan kekuasaan?<br /><br />Sidang perkara Korupsi “uang ijon” hibah Pokir DPRD Jatim akan terus berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi berikutnya. Publik kini menanti, apakah JPU KPK akan melaksanakan perintah Ketua Majelis Hakim dalam persidangan pada Kamis, 29 Januari 2026 untuk menghadirkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai Saksi dalam persidangan yang terbuka untuk umum agar masyarakat dapat mengetahui lebih jelas, atau JPU KPK akan mencari alasan lain bila Khofifah Indar Parawansa tidak hadir?. (*)<br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Istri Sirih Kusnadi Bongkar Skema “Uang Ijon” Hibah Pokir DPRD Jatim: Nikmati Rp14,8 Miliar, Nama-Nama Besar Ikut Disebut

Fujika Senna Oktavia #Dari fakta persidangaan terungkap bahwa Fujika Senna Oktavia, istri Sirih Kusnadi, turut menyalurkan hibah Pokir puluh...

»