Korupsi Prona, Lurah Dan Ketua BKM Dituntut 5 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCcj-g3l9ML2ZJoDltkrGEw68C4RGB6qciK2EVUKaGZa-ssx9iVR3jYb28JViJZr98PcnhRKFlCv1vizf5P4RPu_Bc3abPg_DLmDSgEGpi4f3CzKhyxd_cbhKNf7qntILj2QmPDUEVrbs/s1600/IMG_20170526_093206.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1003" data-original-width="1173" height="547" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCcj-g3l9ML2ZJoDltkrGEw68C4RGB6qciK2EVUKaGZa-ssx9iVR3jYb28JViJZr98PcnhRKFlCv1vizf5P4RPu_Bc3abPg_DLmDSgEGpi4f3CzKhyxd_cbhKNf7qntILj2QmPDUEVrbs/s640/IMG_20170526_093206.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mudjianto (kanan) dan terdakwa Jonathan Suwandono (Batik Putih)</td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Pada Jumat, 21 Agsutus 2017, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya, menuntut pidana penjara terhadap terdakwa Lurah Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Pemkot Surabaya, Jawa Timur dan Ketua BKM (Badan Kesejahteraan Masyarakat) di kelurahan yang sama, masing-masing 5 tahun penjara<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU dalam persidangan yang yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin., SH., MH, pada Senin, 21 Agustus 2017. <br /><br />Terdakwa Mudjianto (Lurah) dan terdakwa Jonathan Suwandono (Ketua BKM) diseret oleh JPU Kejari Tanjung Perak, Surabaya, ke Pengadilan Tipikor untuk diadili, karena ke-2 terdakwa ini dituduh telah melakukan pungutan liar (Pungli), terhadap 150 pemohon dalam pelaksanaan Proyek Prona, pada tahun 2014 lalu.<br /><br />Dalam persidangan, JPU Andhi Ardhani dkk menyatakan bahwa, terdakwa Mudjianto (didampingi Penasehat Hukumnya Belly, Rina, Eko dan Hartono) dan terdakwa Jonathan Suwandono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam  pasal 12 huruf e Undang-Undang Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />“Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perjkara ini untuk; Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi. Menjatuhkan pida penjara terhadap terdakwa masing-masing selama 5 tahun,” ucap JPU.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU tersebut, terdakwa melaui Penasehat Hukumnya masing-masing, akan menyampaikan Pledoi (Pembelaan).<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU menyatakan bahwa, pelaksanaan program Prona untuk sertifikat gratis bagai 150 bidang tanah bagi masyarakat di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dibiayai dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Suarabaya II tahun 2014 Nomor DIPA-056.01.02673758/2014 tanggal 8 Desember 2013, sebesar Rp 298 ribu per bidang, tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dipergunakan untuk biaya panitia hingga penyerahan Sertifikat kepada peserta Prona. Namun ada bebrapa biaya yang harus ditanggung oleh peserta prona sendiri yaitu antara lain, untuk pembelian patok batas tanah, foto copy dan pembelian beberapa materai. <br /><br />JPU membeberkan bahwa, terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua sekaligus Kordinator BKM, justru menarik biaya sebesar Rp 3.750.000 untuk petok D di bawah tahun 1997 dan Rp 4,1 juta untuk petok D diatas tahun 1997 dengan rincian, untuk petok D di bawah tahun 1997 uang muka pendaftaran sebesar Rp 750.000 dan biaya pengurusan sertifikat 3 juta rupiah. Sementara untuk petok D diatas tahun 1997 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 1,1 juta dan biaya sertifikat sebesar Rp 3 juta.<br /><br />JPU menyebutkan, terdakwa Jonathan Suwandono tidak punya dasar hukum untuk melakukan penarikan biaya pembuatan sertifikat bagi peserta prona. Dan terdakwa Mudjianto selaku lurah, mengetahui adanya penarikan biaya tersebut dan kemudian meminta biaya pembuatan Sprodik kepada terdakwa Jonathan Suwandono sebesar 350 ribu rupiah untuk per bidang tanah.<br /><br />Terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua BKM, memerintahkan Chusnul Chotimah selaku Bendahara BKM untuk menyerahkan uang kepada Mudjianto sebesar Rp 53.650.000 dengan rincian, tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 18.900.000, tanggal 30 Desember 2013, 3 juta; tanggal 7 Januari 2014, Rp 15.400.000; tanggal 10 Januari 2014, Rp 4.450.000, tanggal 24 Januari 2014, Rp 2.800.000 dan tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 9.100.000. <br /><br />Uasi persidangan, Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, akan menyampaikan pembelaan dalam persidangan yang akan dating. “Tuntutannya Lima tahun. Kita akan sampaikan Pledoi pada sidang minggu depan,” ucap PH terdakwa. (Redaksi)</div>

Tipikor Korupsi Prona, Lurah Dan Ketua BKM Dituntut 5 Tahun Penjara

Mudjianto (kanan) dan terdakwa Jonathan Suwandono (Batik Putih) berita korupsi .co – Pada Jumat, 21 Agsutus 2017, Tim Jaksa Penuntut ...

»

Polwan Berpangkat AIPTU, Waqafkan Tanahnya Seluas 5000 M Ke Yayasan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6qS-mZ4rbhn7RIUiW0WSOfutE3va8Y3bRlfV3deMRo3gtifvPNYJEvv4e4vWjD5khX3bcOzeMxG2_ZFIZEzpA-MZfmqBiIKXTmR1y8llJnPNZcjpY7_A5Dquz6pkN8yIQFqabFRQvUP8/s1600/AIPTU+Darmiati+Tansilong.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1036" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6qS-mZ4rbhn7RIUiW0WSOfutE3va8Y3bRlfV3deMRo3gtifvPNYJEvv4e4vWjD5khX3bcOzeMxG2_ZFIZEzpA-MZfmqBiIKXTmR1y8llJnPNZcjpY7_A5Dquz6pkN8yIQFqabFRQvUP8/s640/AIPTU+Darmiati+Tansilong.jpg" width="474" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Darmiati Tansilong (56), adalah seorang wanita biasa, yang lahir 56 tahun silam (5 Agustus 1962), di Desa Desa Patampanu, Kabupaten Pindrang, Makassar, Sulawesi Selatan.<br /> <br /> Memang, Darmiati Tansilong adalah seorang anggota Polisi Wanita (Polwan) Republik Indonesia, sejak tahun 1981, angkatan ke-V Polwan, yang masuk dari Polda Sulawesi Selatan, dan saat ini bertugas di Pos Polisi (Pos Pos) Pondok Candra Indah (PCI), Polsek Waru, Polresta Sidoarjo, Polda – Jawa Timur.<br /> <br /> Namanya tidak begitu terkenal, apalagi jabatannya hanya sebagai Kepala Pos Polisi, pangkatnya pun hanya AIPTU (Ajun Inspekstur Polisi Satu), yang melekat dipundaknya selama 18 tahun sejak, pangkat yang tak setinggi teman seangkatannya yang sudah ada berpangkat Kombes (Komisiaris Besar).<br /> <br /> Namun, tak banyak pejabat atau Perwira yang bisa meniru apa yang dilakukannya untuk orang banyak, yang sangat membutuhkan tempat.<br /> <br /> Darmiati tak memiliki rekening “gendut”, apalagi harta lainnya. Namun, dia iklas mewaqafkan tanah miliknya seluas 5000 meter persegi, yang terletak di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ke Yayasan Khusnul Yaqin, salah Satu Yayasan Yatim Piatu di Sidoarjo yang terletak di Jalan Taruna Kav. 207 Wage, Kecamatan Taman.<br /> <br /> Tanah seluas 5000 meter persegi itu diwakafkan AIPTU Darmiati, bermula pada saat Ketua Yayasan Khusnul Yaqin, sedang mencari tanah yang dijual murah. Mendengar kata untuk Yayasan Yatim Piatu, hati AIPTU Darmiati tergerak.<br /> <br /> “Uwaduh…sebenarnya nggak perlu dech di ekspos, kan bukan hal yang luar biasa,” jawab AIPTU Darmiati dengan ramah, kepada <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co </b>saat ditemui di Pos Polisi Pondok Candra Indah.<br /> <br /> Namun akhirnya AIPTU Darmiati Tansilong atau lebih akrab disapa Darmiati, bersedia menceritakan kepada beriatkorupsi.co<br /> <br /> “Ceritanya itu begini… tahun 2015, ada seseorang yang datang ke Jabon, sedang mencari tanah. Saat itu saya tanya, untuk apa. Dikatakan untuk Yayasan Yatim Piatu, dan dia Pengurus Yayasan itu. Mendengar kata Yayasan Yatim Piatu, hati saya bergerak. Dan saya pun menawarkan tanah saya di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon. Dia bilang, tidak sanggup membayar. Kemudian saya bilang nggak usah bayar,” kata Darmiati menceritakan.<br /> <br /> Kemudian, apakah tanah seluas 5000 M diberiakan begitu saja tanpa ada gantinya atau menjadi pengurus Yayasan sebagai imbalannya ?<br /> <br /> “Ia, saya memberikannya secara Cuma-Cuma, untuk tiket saya diakhirat nanti mungkin, tetapi realisasinya baru tahun 2016. Lokasinya di Jabon dekat Lapindo, yang saya waqafkan 5000 meter masih petok D tetapi sudah diserahkan. Kalau yang satunya sudah sertifikat, mungkin untuk masa pensiun saya nanti. Saya ditawari menjadi salah atu pengurus Yayasan tetapi saya tidak mau,” akunya sambil senyum.<br /> <br /> “Sementara sudah peletakan batu pertama, yang saat itu Yayasan mengundang Bapak Kapolda, yang direncanakan pada tanggal 28 Desember 2016. Karena Bapak Kapolda tidak bisa menghadiri, jadi diwakili oleh Bapak Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol M.Anwar Nasir,” lanjut Darmiati.<br /> <br /> Saat ditanya lebih dalam, terkai pemberian (mewaqafkan) tanah selaus 5000 meter secara cuma-cuma kepada Yayasan bukannya memberikannya kepada keluarga. Mewaqafkan sebahagian tanahnya bukan karena banyaknya harta atau tingginya pangkat, apalgi jabatannya, bila dibandingkan dengan beberapa pejabat atau perwira berpangkat AKBP, KOMBES bahkan Jenderal, yang justru sebaliknya, mengumpulkan harta.<br /> <br /> Menurut Darmiati, kalau harta hanya sementara dan itu adalah tipan dan tidak akan dibawa mati. “Semua itu kan hanya titipan dari Allah subahanawata Allah, itu hanya titipan. Paling kalau kita mati hanya butuh tanah 3 meter dan kain kafan paling banyak 5 meter. Sedngkan ini ribuan, apa sih salahnya kalau kita menyumbangkan sedikit saja ke Yayasan yang mengurusi anak-anak Yatim Piatu,” ucapnya dengan merendah.<br /> <br /> Saat ditanya kemudian, bagaimana seorang Polisi berpangkat AIPTU bisa memperoleh tanah ribuan meter. Wanita asal Makassar ini mengakui, kalau uang untuk membeli tanah tersebut adalah, sebahagian bantuan dari orang tuanya dan sebahagian lagi, Dia kumpulkan dari sisa gajinya.<br /> <br /> “Disini (Jawa Timur, maksudnya.red) kan sendirian merantau tidak ada keluarga. Dulu kan harga tanah masih murah. Kebetulan saya dibantu orang tua, dan sibahgian lagi dari sisa gaji yang saya kumpulkan. Awalnya nggak langsung beli segitu tetapi sedikit demi sedikit, kalau tahunnya sudah lupa, pokoknya pulihan tahun silam dech,” jawabnya sambil senyum.<br /> <br /> “Tanah itu kan saya beli karena bantuan orang tua, jadi saya berikan lagi kepada yang sangat membutuhkannya. Saya tahun depan sudah pensiun,” tambahnya.<br /> <br /> AIPTU Darmiati Tansilong berharap, agar tanah tersebut dapat dipergunakan bagi kepentingan orang banyak, Khususnya anak Yatim Piatu, melalui Yayasan Khusnul Yaqin.  Dari data yang ada, tanah seluas 5000 meter persegi, diserahkan oleh Darmiati Tansilong, pada tanggal 1 Desember 2016 kepada Drs. Agus Arifin, selaku Ketua Yayasan Khusnul Yaqin, yang disaksikan oleh Kaplosek Jabon, Soebandri. S.Sos dan Supari, dalam surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa Kalisongo.<br /> <br /> Apa yang dilakukan oleh AIPTU Darmiati Tansilong, menjelang purnatugasnya sebagai anggota Polwan Kepolisian Republik Indonesia, yang justru memikirkan nasib anak-anak Yatim Piatu melalui Yayasan, patut dicontoh, dan perlu mendapat perhatian Khusus dari Pimpinannya baik Kapolsek, Kapolres, Kapolda, terutama Kapolri.  (Redaksi)<br /> <br /> <b><br />Bio Data <br /><br />Nama Lengakap  : AIPTU Darmiati Tansilong<br />Tempat Lahir       : Desa Patampanu, Kabupaten Pindrang, <br />                                Makassar, Sulawesi Selatan, 5 Agustus 1962<br />Anak                     : 3 orang<br />Cucu                     : 1 orang<br /><br />Pendidikan     : SMAN 2 Makasaar<br />                          S1- Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Makasar <br /><br />Masuk Kepolisian/Polwan : <br />            - Tahun 1981/1982 Dari Polda Sulawsi Selatan<br />               Angkatan ke-V Polwan, dengan Pangkat SERDA (Sersan Dua)<br />            - Tahun 1987 di Pindah tugas Ke Polwiltabes,<br />               (sekarang menjadi Polrestabes) Surabaya, Polda - Jawa Timur<br />            - Tahun 1988 hingga 2004 di pindah tugas ke Polresta Sidoarjo<br />            - Tahun 1999 hingga 2017 berpangkat AIPTU<br />            - Tahun 2004 – 2016 di pindah tugas ke Polsek Sedati, Polresta Sidoarjo<br />            - Tahun 2016 – sekarang di pindah tugas ke Polsek Waru, <br />               Polresta Sidoarjo, dan ditempatkan di Pos Polisi <br />               (Pos Pol) Pondok Candra Indah, hamper 10 bulan.</b>

Regional Polwan Berpangkat AIPTU, Waqafkan Tanahnya Seluas 5000 M Ke Yayasan

berita korupsi .co – Darmiati Tansilong (56), adalah seorang wanita biasa, yang lahir 56 tahun silam (5 Agustus 1962), di Desa Desa Pata...

»

Polisi Menolak Suap Dari Pelanggar Lalu-lintas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8ESOJupOgAVLzulwipEdH0qGHvz1mUj75xUWaCpuh5hopU-mH65tOc5aEJ2s8ViQDkaX3ZoQBHIJWNX0x_6bonVHkIccsmxk7HzFqfvkSyPQGxZ-hkljPRnedd6vj943o_MdsoLPFSIk/s1600/AIPTU+Darmiati+Tansilong...jpg..png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8ESOJupOgAVLzulwipEdH0qGHvz1mUj75xUWaCpuh5hopU-mH65tOc5aEJ2s8ViQDkaX3ZoQBHIJWNX0x_6bonVHkIccsmxk7HzFqfvkSyPQGxZ-hkljPRnedd6vj943o_MdsoLPFSIk/s640/AIPTU+Darmiati+Tansilong...jpg..png" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Uang bukan untuk segalanya, tetapi uang memang untuk segalanya, karena tidak ada yang gratis di negeri ini, namun hal itu tidak tidak berlaku bagi DarmiatiTansilong (57).<br /> <br /> Darmiati Tansilong, adalah anggota Kepolisian wanita (Polwan) yang bertugas di Pos Pol (Pos Polisi) Pondok Candra Indah (PCI), Polsek Waru, Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur, denga pangkat AIPTU (Ajun Inspektur Polisi Satu) selama 18 tahun.<br /> <br /> AIPTU Darmiati Tansilong, seringkali mendapat tugas dari pimpinanya untuk mengawal terdakwa kasus Korupsi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jalan Raya Juanda.<br /> <br /> Baru-baru ini, naman AIPTU Darmiati Tansilong viral di media sosial Youtobe, dan menjadi bahan perbincangan dikalangan masyarakat Khususnya di wilayah hukum PCI, karena ketegasannya menindak para pengendara yang melanggar lalulintas tanpa pandangbulu, dan menolak pemberian uang atau suap dari para pelanggar agar tidak ditilang.<br /> <br /> Bukan tidak butuh uang, tetapi alasannya untuk menolak, karena Darmiati sudah dibayar oleh negara, yang Ia terima berupa gaji setiap bulannya. <br /> <br /> AIPTU Darmiati Tasilong tak mau mengotori Korpsnya, tangan dan apalagi hati serta pikirannya. Ia hanya berfikir, melaksanakan tugas sebagai aparat penegak hukum sebaik-baiknya, tanpa berfikir untuk menerima sesuatu dari orang lain, yang dianggap bertentangan dengan aturan hukum<br /> <br /> Hal itu disampaikan AIPTU Darmiati Tansilong, saat ditemui <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co </b>di kantornya di Pos Pol Pondok Candra Indah, Jalan Jeruk Barat, seuasi melaksanakan Patroli, pada Jumat, 18 Agustus 2017, sore.<br /> <br /> “Saya kan selalu patrol di wilayah Pondok Candra pada jam-jam rawan, seperti yang barusan anda ikuti. Di Jalan Gunung Anyar itu, seringkali para pengendara tidak mematuhui rambu-rambu lalulintas, ada yang melanggar arus jalan, ada yang nggak mengggunakan helm dan ada juga yang berboncengan Tiga,” ujar AIPTU Darmiati Tansilong<br /> <br /> Menurut AIPTU Darmiati Tansilong, dirinya seringkali diberikan uang puluhan bahkan ratusan ribu rupiah, dari pengendara yang melanggar lalulintas agar tidak ditilang. Namun tak sekalipun Ia terima. Ia pun menceritakan kejadian beberapa hari lalu, dimana seorang pengendara yang mencoba menyuapnya dengan memberiakan uang sebesar Rp 150 ribu agar tidak ditilang, sekaligus yang menjadilanj dirinya viral di media sosial Youtobe.<br /> <br /> “Beberapa hari lalu, ada pengendara sepeda motor yang mencoba menyuap saya. Saat saya menghentikannya karena melanggar arus lalu lintas. Lalu dia mengambil uang Seratus Lima puluh ribu dan menyodorkan ke saya dengan mengatakan, damai aja Bu, saya sedang buru-buru karena ada keluarga yang sakit di Rumah Sakit. Saya marah, hampir saya tempeleng tapi saya sadar, karena akan menimbulkan masalah baru. Saya peringatkan agar tidak mencoba untuk menyuap petugas Kepolisian,” kata AIPTU Darmiati, menceritakannya.<br /> <br /> “Seringkali, tapi tidak pernah saya terima sekalipun. Saya butuh uang, tetapi ingat, saya sudah dibayar oleh negara, buat apa saya harus terima. Saya tidak mau mengotori Korps saya, maupun mengotori tangan terutama hati dan pikiran saya. Saya hanya berpikir, melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Saat kita mati, hanya butuh tanah 3 meter dan tidak membawa harta. Makanya saya selalu berusaha untuk tidak menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan,” tegasnya.<br /> <br /> Namun, menurut AIPTU Darmiati, tantangan yang paling sering dihadapinya bersama 6 anak buahnya adalah, seringnya balapan liar di wilayah Pondok Candra. Namuntak membuatnya lelah untuk selalu memberikan rasa aman terhadap masyarakat Khususnya warga perumahan Poncak Candra.<br /> <br /> “Tantangan yang sering kami hadapi adalah balapan liar. Di sini ada 6 petugas termasuk saya. Karena ada yang sakit, jadi untuk sementara ada 4 dan dibagi 3 sif,” ujarnya.<br /> <br /> Tak heran memang,  bila beberapa oknum Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara pun ada yang sudah dipenjarakan karena kasus suap atau Korupsi.<br /> <br /> Seperti baru-baru ini, dimana KPK telah “meringkus” Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena diduga menerima suap sebesar Rp 250 juta terkait penggunaa Anggaran Dana Desa. </div> Sebelumnya, salah Satu oknum Jaksa penyidik di Kejati Jatim yakni, Ahmat Fazi (dituntut 2 thn dan divonis 4 thn) juga “diringkus” dalam Operasi Tangkap Tangan, terkait kasus dugaan Korupsi penjualan Tanah Kas Desa di Kabupaten Sumenep, Madura dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 milliar. Bedanya, yang menangkap Tim Saber Pungli Kejati Jatim. Andaikan yang menagkap itu KPK ?<br /> <br /> Apa yang dilakukan oleh APTU Darmiati Tansilong, menjadi contoh bagi aparat penegak hukum maupun pejabat dinegeri ini, agar tidak memanfaatkan jabatan, kedudukannya untuk menerima sesuatu atau suap dari siapapun. Dan Darmiati juga kiranya mendapat perhatian dari pimpinanya. (Redaksi).<br /> <br /> <br /> <b><br />Bio Data <br /><br />Nama Lengakap       : AIPTU Darmiati Tansilong<br />Tempat Lahir            : Desa Patampanu, Kabupaten Pindrang, <br />                                     Makassar, Sulawesi Selatan, 5 Agustus 1962<br />Anak                         : 3 orang<br />Cucu                          : 1 orang<br /><br />Pendidikan      : SMAN 2 Makasaar<br />                           S1- Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Makasar <br /><br />Masuk Kepolisian/Polwan : <br />                            - Tahun 1981/1982 Dari Polda Sulawsi Selatan<br />                               Angkatan ke-V Polwan, dengan Pangkat SERDA (Sersan Dua)<br />                            - Tahun 1987 di Pindah tugas Ke Polwiltabes,<br />                               (sekarang menjadi Polrestabes) Surabaya, Polda - Jawa Timur.<br />                            - Tahun 1988 hingga 2004 di pindah tugas ke Polresta Sidoarjo<br />                            - Tahun 1999 hingga 2017 berpangkat AIPTU<br />                            - Tahun 2004 – 2016 di pindah tugas ke Polsek Sedati, Polresta Sidoarjo<br />                            - Tahun 2016 – sekarang di pindah tugas ke Polsek Waru, <br />                               Polresta Sidoarjo, dan ditempatkan di Pos Polisi <br />                               (Pos Pol) Pondok Candra Indah, hamper 10 bulan.</b>

Regional Polisi Menolak Suap Dari Pelanggar Lalu-lintas

berita korupsi .co – Uang bukan untuk segalanya, tetapi uang memang untuk segalanya, karena tidak ada yang gratis di negeri ini, namun...

»

JPU Kejari Surabaya Diprotes Saksi karena Pemanggilan “Tidak” Resmi

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvLVMPSgz4tV7HEYF19rVityR4Z7_Y6D-SJrWzRuJFR0YmtWyYbYZbQFe2-y-J4rWikV66HbKENfRmnpAA4LWQSCBoWoF-U5fc1ALv8V4ft7sfGxta919uqmR-z06bwuCqRR0UqKXTTx4/s1600/IMG-20170817-WA0016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="373" data-original-width="498" height="479" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvLVMPSgz4tV7HEYF19rVityR4Z7_Y6D-SJrWzRuJFR0YmtWyYbYZbQFe2-y-J4rWikV66HbKENfRmnpAA4LWQSCBoWoF-U5fc1ALv8V4ft7sfGxta919uqmR-z06bwuCqRR0UqKXTTx4/s640/IMG-20170817-WA0016.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: blue;"><span></span></span><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Sidang perkara pidana penipuan dan penggelapan, dengan terdakwa Law Chandra Gunawan (54), Direktur PT. Soeria Persada Sakti, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Senin, 14 Agustus 2014.<br /><br />Sidang yang diketuai Majelis Hakim Anne, dengkan agenda, pemeriksaan dua orang saksi yang dihadirkan oleh JPU Darwis dari Kejari Surabaya. Kedua saksi dimaksud yakni, Wahab Hidayat, komisaris PT Bakal Makmur Sejahtera (BMS) perusahaan pertambangan biji besi di Batu Licin Kalimantan Selatan dan Tony Chandra Gunawan, Mahasiswa Management Keuangan Universitas Kristen Petra, Surabaya, yang juga putra terdakwa. <br /><br />Sebelum dimulai persidangan, Saksi Wahab Hidayat, sempat memprotes JPU Darwis, karena pemanggilan dirinya dianggap tidak resmi. Sebab, amplop surat tanpa kop dan stempel resmi Kejaksaan.<br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, saksi menjelaskan atas pertanyaan JPU bahwa,  dirinya sudah menjadi pengusaha tambang batubara sebelum tahun 2012, dan mulai bekerja sama pertambangan biji besi dengan Chandra Gunawan sejak 2012. Dalam kerjaama tersebut, kewajiban Saksi adalah menyediakan lahan tambang dan hasil eksplorasi, teknis penambangan dan melaksanakan penggalian/tambang biji besinya. Sedangkan Chandra Gunawan, menurut saksi, berkewajiban melengkapi seluruh perijinan tambang dan ijin ekspor biji besi, serta membiayai seluruh kebutuhan bahan bakar, gaji karyawan termasuk biaya operasional lainnya sampai terlaksana Export ke China. <br /><br />“Pengusaha batubara sebelum 2012, dan bekerja sama dengan Chandra Gunawan sejak 2012 dibidang pertambangan biji besi. Saya hanya menyediakan lahan tambang dan hasil eksplorasi, teknis penambangan dan melaksanakan penggalian/tambang biji besinya. Sedangkan Chandra Gunawan, semua biaya operasional,” kata Wahab.<br /><br />PT BMS memberi Kuasa Jual kepada Chandra Gunawan dan dari setiap ton biji besi  yang terjual, Saksi berhak mendapat 5 US dolar. Awal kerja sama, Chandra Gunawan berkewajiban menyetorkan 1 milyar rupiah kepada Saksi dan belum direalisasikan, namun Saksi tidak mempermasalahkan bahkan menyadari karena paham biaya perijinan dan seluruh biaya operasional yang ditanggung Chandra Gunawan sangat besar, namun tidak disebutkan terperinci. <br /><br />Saksi Wahab menjelaskan, PT BMS memberi Kuasa Jual kepada Chandra Gunawan, dan dari setiap ton biji besi  yang terjual, Saksi berhak mendapat US 5 Dolar. Diawal kerja sama, lanjut saksi, Chandra Gunawan berkewajiban menyetorkan sebesar Rp 1 milyar, namun belum terealisasikan, namun tidak dippermasalahkan saksi. bahkan saksi menyadiri, bahwa biaya operasional yang ditanggung Chandra Gunawan sangat besar.<br /><br />“Esplorasi mulai dilakukan sekitar bulan April 2013, dan belum pernah dilakukan penjualan. Saya tahu sudah ada permintaan/pembeli dari China, namun ekspor terganjal perubahan mendadak dari pemerintah, yang melarang penjualan biji besi mentah dan turunnya harga biji besi dunia,” kata saksi. <br /><br />Menjawab pertanyaan Penasehat Hukum terdakwa, terkait keterangan saksi tentang kesediaannya bekerja sama dengan Chandra Gunawan mengatakan bahwa, Gunawan  dianggap serius dan benar-benar ahli serta mengerti kualitas biji besi serta dapat menentukan lokasi yang tepat, jadi tidak asal gali.<br /><br />“Sampai sekarang, stok biji besi di Km 26 masih utuh, sebanyak 10 juta metrik ton, sebagai milik bersama. Setiap pengeluaran barang (biji besi, Red) pasti sepengetahuan saya. Chandra Gunawan punya stock biji besi di KM 9,” ungkap saksi Wahab.</div> <div style="text-align: justify;"> <br />Sementara saksi kedua yakni, Tony Chandra Gunawan, Mahasiswa Management Keuangan Universitas Kristen Petra Surabaya, yang juga putra terdakwa.  <br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi ini menjelaskan bahwa, sekitar tahun 2012, dia diajak terdakwa untuk menemui teman bisnisnya pengusaha alat berat di daerah Tanjung Perak Surabaya. Menurut saksi, saat itu ia diminta untuk menghitung biaya ekspor sebanyak 30.000 metrik ton biji besi ke China. <br /><br />“Saya pernah diajak sekitar Juli 2013 untuk menemui Aziz Wijaya, di daerah Tanjung Perak. Saya diminta menghitung biaya yang diperlukan untuk Export sebanyak 30.000 metrik ton biji besi ke China. Dan biaya yang diperluksn drkitsr 17 millisr rupiah, nggak besar,” kata saksi kepada Majelis.<br /><br />Dua hari kemudian, lanjut saksi Tony, atas permintaan Azis Wijaya, Chandra Gunawan datang ke kantor Azis dengan bersama saksi, saat itu ada kesepakatan kerja sama.<br /><br />“Azis sebagai pemodal mengeluarkan investasi 17 milyar rupiah, dengan pembagian keuntungan 60 persen untuk Chandra Gunawan dan 40 persen untuk Azis. Setelah itu Azis mentransfer 100 juta rupiah dalam 2 kali termin,” ungkap saksi.<br /><br />Lebih lanjut saksi menjelaskan, sekitar pertengahan tahun 2013, Azis mengatur pertemuan di Ciputra World Mayjen Sungkono Surabaya, yang dihadiri Chandra Gunawan, Azis Wijaya, saksi sendiri dan seseorang diperkenalkan Azis sebagai ahli konsultasi partner Azis bernama Idris Chandra. <br /><br />“Dalam pertemuan itu tidak ada hal serius yang dibicarakan, hanya ngobrol-ngobrol biasa,: ucap saksi Tnoy.<br /><br />Menjawab pertanyaan JPU, saksi mengatakan bahwa, Kasmin tidak ikut. Padahal Kasmin mengatakan sebelumnya, kalau Ia (Kasmin) ikut. Namun anehnya, Kasmin mengaku tidak ingat siapa saja yang hadir dalam pertemuan itu. <br /><br />“Setelah pertemuan di Ciputra World, Chandra Gunawan, Azis Wijaya dan Idris Chandra datang ke lokasi stok biji besi di Batu Licin Kalimantan Selatan, dan Azis mulai mentransfer uang sejak 2 September 2013 sampai 16 Desember 2013, secara bertahap sebanyak 10 kali, yang jumlahnya  sebesar Rp.6.950.000.000, dari rekening orang lain yang menurut Azis, kalau itu adaalah  rekening grup usahanya,” kata terdakwa menjelaskan.<br /><br />Saksi menjelakan lebih lanjut, bahwa harga biji besi anjlok, dari harga sekitar US 186 Dollar Amerika, ke US 40 dolar dan US 14 Dollar, pada Januari 2014. Tetapi karena pemerintah menerbitkan peraturan tentang, tidak diperbolehkan mengekspor biji besi mentah. Sehingga diupayakan menjual di grup Krakatau Steel, namun harganya terlalu rendah. <br /><br />Menurut saksi, pada awal 2014, Idris Chandra minta bertemu dengan Chandra Gunawan tanpa Azis Wijaya. Keudian, baru memberitatahukan bahwa, yang mentransfer uang sejak 2 September 2013 adalah dirinya. <br /><br />Untuk kelanjutan biaya produksi dan operasional sambil menunggu harga bagus, mulai 25 Februari hingga 10 Maret 2014, Idris mentransfer lagi secara bertahap sebanyak 4 kali, yang jumlahnya sekitar, 1.350.000.000. <br /><br />Dan pada Juli 2016, Idris Chandra mengirim lagi uang sebesar Rp 190 juta, melalui Rekening Kasmin, untuk honor penjaga areal stockpile. Namun Kasmin membuat pengakuan bahwa, uang 190 juta itu miliknya. Padahal bukti pengiriman tercantum bahwa uang yang ditipikan tersebut adalah titipan dari Indris Chandra.<br /><br />“Biaya yang telah dikeluarkan Chandra Gunawan sejak Agustus 2013 yang tercatat dan ada kuitansinya sebesar Rp16.600.000.000, “ ujarnya.  (Redaksi/*)</div>

Pidana JPU Kejari Surabaya Diprotes Saksi karena Pemanggilan “Tidak” Resmi

berita korupsi .co – Sidang perkara pidana penipuan dan penggelapan, dengan terdakwa Law Chandra Gunawan (54), Direktur PT. Soeria Pers...

»

Kasus OTT Pelindo III Surabaya, Terdakwa Augusto Hutapea Dituntut Ringan

<span style="font-size: x-large;"><b>#Polisi Dan Jaksa “Sepakat” </b></span><br /> <span style="font-size: x-large;"><b>Kalau Kasus Operasi Tangkap Tangan Pelindo III Surabaya Bukan Korupsi ?#</b></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvdWgmSi6tXO3aAVcfxAKMbp7chhJX-RNhSbaEFXXsVr01jMIOKMP0GgHymJYkNbfhJujbIseYHj-vw5pcrWDS6CDVgfoDUbmjYQ_PtLxVr8WS3V8RuEj2E5CpQtuwrPG7VGblXKaT-tI/s1600/IMG-20170817-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvdWgmSi6tXO3aAVcfxAKMbp7chhJX-RNhSbaEFXXsVr01jMIOKMP0GgHymJYkNbfhJujbIseYHj-vw5pcrWDS6CDVgfoDUbmjYQ_PtLxVr8WS3V8RuEj2E5CpQtuwrPG7VGblXKaT-tI/s640/IMG-20170817-WA0000.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: large;"><b> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Pungli atau pungutan liar, tidak ada yang tau pasti sejak kapan ada. Yang jelas, Pungli sudah merajalela di negeri ini, ibarat pepatah, mati satu tumbuh seribu.<br /> <br /> Bisa jadi, hal ini yang menjadi pertimbangan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, saat mengeluarkan Kepres (Keputusan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Dengan harapan, agar para pelaku dapat dihukum berat, dan tidak ada lagi pejabat atau siapapun yang berkaitan dengan adanya biaya tak resmi yang dikenal dengan istilah Pungli saat berurusan dengan Instansi/Lembaga pemerintah.<br /> <br /> Namun sayang, tak semua pelaku atau tersangka yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli, masuk kategori Korupsi atau suap, seperti yang diatur dalam UU Korupsi, melainkan dianggap sebagai pemerasan atau Pidana Umum, sehingga diadili di Pengadilan Umum bukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipokor.<br /> <br /> Seperti kasus OTT Pelindo III Surabaya pada November 2016 lalu. Dalam kasus ini, Tim Satgas Saber Pungli Bareskrim Mabes Polri bersama Polda Jawa Timur dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, berhasil menagkap 5 pelaku, dan Dua diantaranya adalah pejabat Pelindo (Pelabuhan Indonesia) III Surabaya dengan barang bukti (BB) uang ratusan juta rupiah.<br /> <br /> Ke- 5 tersangka yakni, Djarwo Surjanto (mantan Direktur Utama Pelindo III) Surabaya dan istrinya, Mieke Yolanda. Rahmat Satria (Direktur Operasional PT Pelindo III), Firdiat Firman (Direktur PT Angkara Multi Karya) dan Augusto Hutapea (Direktur PT Akara Multi Jaya).<br /> <br /> Kepolisian dan Kejaksaan “sepakat”, kalau kasus OTT PT Pelindo III itu bukan Korupsi, melainkan pemerasan dan Undang-Undang yang dikenakan pun sudah pasti berbeda. Kalau Korupsi, pelakunya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara, kalau kasus “peras memeras”, pelakunya dijerat dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang tren dikalangan masyrakat disebut “kasih uang habis perkara”<br /> <br /> Dan hal itu pun menjadi kenyataan. JPU dari Kejaksaan Agung RI dan Kejari Tanjung Perak, menyeret para tersangka ini untuk diadili di Peradilan Umum Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan tuduhan, melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 368 KUHP ayat (1) Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /> <br /> Salah satu terdakwa yaitu, Augusto Hutapea (Direktur PT Akara Multi Jaya), telah dituntut hukuman pidana ringan. Memang, JPU menjerat terdakwa Augusto Hutapea dengan pasal 3 UU No 8 tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /> <br /> Sekalipun JPU menjerat terdakwa dengan UU Pencucian uang, terdakwa Augusto Hutapea hanya dituntut pidana penjara selama 2 tahun. Tuntutan itu dibacakan oleh IPU Katrin Sunita, dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Majelis Hakim Zaenuri, pada Rabu  16 Agustus 2017.<br /> <br /> "Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman pidana dengan pidana penjara selamaa Dua tahun,” ucap JPU Katrin Sunita.<br /> <br /> Dalam surat tuntutannya, JPU menyatakan, tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus perbuatan pidana terdakwa Augusto Hutapea. Namun, pertimbangan JPU untuk menuntut ringan, karena terdakwa Augusto Hutapea, belaku sopan dipersidangan. Apakah perilaku sopan terdakwa mengalahkan perbuatan suap terhadap pejabat ????<br /> <br /> Menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim atas tuntutan JPU, terdakwa Augusto Hutapea, melalui Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, Robert Simangunsong, akan mengajukan Pledoi (Pembelaan) pada persidangan. <br /> <br /> Usai persidangan, Robert Simangunsong mengaku, menyesalkan tuntutan Jaksa. Dia menyebut, tuntutan Jaksa bertentangan dengan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. <br /> <br /> "Dari fakta persidangan, perbuatan  pemerasannya saja tidak mampu dibuktikan, apalagi pencucian uangnya, ini ngawur," ucap Robet.<br /> <br /> Untuk diketahui. Augusto Hutapea diringkus Tim Satgas Saber Pungli Bareskrim Mabes Polri, pada Novemper tahun lalu. Augusto Hutapea, yang menjadi rekanan PT Pelindo III, ditangkap saat diduga mengambil uang pungli dari Importir.<br /> <br /> Dari pemeriksaan Augusto Hutapea, akhirnya terungkap bahwa, uang pungli itu dirasakan oleh pejabat Pelindo III Surabaya. Atas pengakuan itu, penyidik akhirnya bergerak dan menggeledah ruang kerja Direktur Operasional Pelindo III, Rahmat Satria.<br /> <br /> Selain menyeret Direktur Operasional Pelindo III, Rahmat Satria, juga menyeret Pasangan suami istri yaitu, Djarwo Surjanto, mantan Direktur Utama PT Pelindo III bersama sang istri tercinta, Mieke Yolanda.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Kasus OTT Pelindo III Surabaya, Terdakwa Augusto Hutapea Dituntut Ringan

#Polisi Dan Jaksa “Sepakat”  Kalau Kasus Operasi Tangkap Tangan Pelindo III Surabaya Bukan Korupsi ?# berita korupsi .co – Pungli atau ...

»

Suryono Pane : Kasus OTT Kadis Pertanian Jatim Bambang Heryanto Tak Lama Lagi Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJJuRrcHxm7OSRhhCXNYqxM5Q2Y4UsrwisDRFzS4iZ5ajWjK-yXjak_xz-YLW9RDTANDfMbBblHf1rujBJuZwZI18kcKsfuIOyWFzoMn3Q4qUbdvBf7y-t3QzgJPZiMKOYGQa7RItBAKY/s1600/Pane.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1014" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJJuRrcHxm7OSRhhCXNYqxM5Q2Y4UsrwisDRFzS4iZ5ajWjK-yXjak_xz-YLW9RDTANDfMbBblHf1rujBJuZwZI18kcKsfuIOyWFzoMn3Q4qUbdvBf7y-t3QzgJPZiMKOYGQa7RItBAKY/s1600/Pane.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Suryono Pane. SH</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Tak lama lagi, kasus perkara Korupsi Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK terhadap Bambang Heriyanto, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur bersama satfnya Anang Basuki Rahmat, pada 5 Juni 2017 lalu, tak lama lagi akan diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Sebab, berkas perkara Korupsi OTT pejabat Pemprov Jatim ini sudah dilimpahkan oleh JPU KPK ke Pengadilan Tipikor, pada Rabu, 16 Agustus 2017.<br /><br />Pelimpahan berkas perkara pejabat yang melakukan “suap” terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim, disampaikan oleh Penasehat Hukum (PH) tersangka Bambang Heryanto, Suryono Pane kepada <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b>, pada Rabu, 16 Agustus 2017, malam.<br /><br />“Hari ini perkara atas nama tersangka Bambang Heriyanto, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jatim, dan Anang Basuki Rahmat,  dilimpahkan ke Tipikor, dan hari ini kami juga telah menerima dakwaan dan berkas perkara,” ucapnya, melalui telepon seluler (HP)-nya<br /><br />“Semakin cepat disidangkan semakin baik,” tambahnya.<br /><br />Saat ditanya, kasus yang disangkakan oleh JPU KPK terhadap tersangka Bambang Heriyanto, pengacara yang akrab dengan awak media ini menjelaskan bahwa, kasus yang menjerat kliennya itu terkait pengawasan anggaran dan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jawa Timur terhadap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Jawa Timur, namun sebenarnya lebih tepat adalah pemerasan dan pungli Dewan.<br /><br />“Sangkaan ya itu, terkait pengawasan anggrana dan Perda. Sebenarnya paling pas pemerasan atau pungli Dewan. Uangnya hasil pinjaman,” pungkasnya.<br /><br />Sementara, juru bicara KPK, Febridiansya, saat dihubungi melalui pesan whastApp, belum menanggapinya, hingga berita ini ditulis, 17 Agustus 2017.<br /><br />Dalam kasus OTT ini, KPK tidak hanya menangkap Bambang Heriyanto dan stafnya Anang Basuki Rahmat, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada, 5 Juni 2017.<br /><br />Selain Bambang dan Anang Basuki Rahmat, KPK juga menagkap  mantan terpidana 1 tahun penjara dalam kasus Korupsi yakni, Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama Dua Staf DPRD yaitu, Rahman Agung dan Santoso serta Rohayati, Kepala Dinas Peternakan, Pemprov Jatim.<br /><br />Menyoroti kasus Korupsi di Jawa Timur tahun 2017 ini, ibarat musim panen bagi Komis Pemberantasan Korupsi, untuk membuktikan bahwa, Jawa Timur salah Satu Provinsi yang terbanyak pejabatnya tidak bersih.<br /><br />Terbukti. Pada tanggal 30 Maret 2017, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pajabat BUMN (PT PAL) yakni, Arif Cahyana (General Keuangan PT PAL) bersama Agus Nurogo (Direktur Umum PT Perusa Sejati selaku pemberi suap, sudah Vonis), dengan barang bukti berupa uang sebesar US25.000 Dollar terkait Chas Back penjualan kapal perang SSV Fhilipina, dan menyeret Direktur Utama PT PAL, M. Firmansyah Arifin, Direktur Keuangan PT PAL, Saiful Anwar serta Pemilik PT Perusa Sejati, Kirana Kotama (saat ini dikabarkan di AS) menajdi tersangka. Ketiga pejabat PT PAL ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam kasus ini ada 5 tersangka.<br /><br />Kemudian, pada tanggal 5 Juni 2017, KPK kembali melakukan OTT terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim,  Mochamad Basuki yang juga mantan terpidana kasus korupsi, bersama Dua Stafnya, Rahman Agung dan Santoso; Kepala Dinas Pertanian Jatim, Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat serta Rohayati, Kadis Peternakan Jatim, terkait pengawasan anggaran dan Perda. Dalam kasus ini, ada 6 tersangka.<br /><br />Dua minggu kemudian, yaitu tanggal 17 Juni 2017, KPK kembali melakukan aksinya dengan menangkap Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo,; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Umar Faruq,; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani dan Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang) Kota Mojokerto, Wiwid Widiantono dalam Operasi Tangkap Tangan, terkait komitmen pengalihan anggaran di Dinas PUPR. Dalam kasus ini, ada 4 tersangka<br /><br />Yang lebih tragisnya, pada tanggal 2 Agustus 2017, saat Lembaga Antirasuah ini menangkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudy Indra Prasetya,; Bupati Pamekasan, Achmad Syafii,; Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan, Sutjipto Utomo,; Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Agus Mulyadi dan Kabag Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin. Dalam kasus ini, ada 4 tersangka.<br /><br />Jumlah pejabat “kotor” yang berhasil ditangkap Lembaga Antirasuah ini di Jawa Timur, sejak Maret hingga Agustus 2017, sebanyak 19 orang tersangka, belum termasuk Ketua DPRD Malang karena bukan kasus OTT, dan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto.<br /><br />Aneh. Ada juga kasus OTT di Jawa Timur ini, bukan dianggap Korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Yaitu kasus OTT terhadap pejabat PT Pelindo III Surabaya, yang ditangkap Tim Saber Pungli Mabes Polri, pada akhir tahun lalu. <br /><br />Kepolisian dan Kejaksaan “sepakat”, kalau pejabat PT Pelindo III yang terkena OTT itu bukan Korupsi, melainkan pemerasan dan hukumannya pun sudah pasti berbeda. Kalau Korupsi, pelakunya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau “peras memeras”, pelakunya dijerat dengan KUHP, yang tren dikalangan masyrakat disebut “kasih uang habis perkara”<br /><br />Hukumannya pun iabarat “kapas” alias ringan. Termasuk salah satu Jaksa penyidik di Kejaksaan Jawa Timur, yaitu terdakwa Ahmat Fauzi, yang ditangkap Tim Saber Pungli Kejati Jatim, dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 milliar, hanya dituntut pidana 2 tahun penjara dan divonislah 4 tahun oleh Majelis Hakim. <br /><br />Menyoroti kasus Korupsi yang dilakukan oleh pejabat di Jawa Timur, semakin tahun semakin bertambah. Sementara penghargaan yang diraih oleh Bupati/Wali Kota maupun Gubernur, selaku Kepala Daerah yang dipilih rakyat, semakin banyak. Dua hal ini, “ibarat peserta loma lari marathon”.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Suryono Pane : Kasus OTT Kadis Pertanian Jatim Bambang Heryanto Tak Lama Lagi Diadili

Suryono Pane. SH berita korupsi .co – Tak lama lagi, kasus perkara Korupsi Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK terhadap Bambang ...

»

Kasus Henry J Gunawan Disorot Dua LSM

<span style="font-size: x-large;"><b><span style="font-size: medium;">#Ancam Geruduk Pengadilan, Bila Keluarkan Penangguhan Penahanan#</span></b></span><br /> <br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWgHalGW1BLn_dGm7e27NN8XCFbu17wKH70HG-kApFNkLDLKRpDJMhPi_TWWU6o17-vABglYtPcnK1jg_-tlbY5WZtfrA8zV77cOiU8AL5EK_3LWTDSPghNR6_3OJdGIB8PDITmLmjPh0/s1600/IMG-20170815-WA0006.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1055" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWgHalGW1BLn_dGm7e27NN8XCFbu17wKH70HG-kApFNkLDLKRpDJMhPi_TWWU6o17-vABglYtPcnK1jg_-tlbY5WZtfrA8zV77cOiU8AL5EK_3LWTDSPghNR6_3OJdGIB8PDITmLmjPh0/s1600/IMG-20170815-WA0006.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>tersangka Henry J Gunawan (kanan)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;"> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co </span></b>- </span>Penanganan kasus penipuan dan penggelapan yang menjerat Henry J Gunawan sebagai tersangka, ternyata mendapat sorotan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Surabaya. <br /> <br /> Kendati proses perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh Jaksa, namun sejumlah pergerakan telah disiapkan, apabila  Pengadilan menangguhkan penahanan Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) itu<br /> <br /> Hal itu diungkapkan Drs E.C Amiruddin, Sekretaris Gerakan Putra Daerah (GPD). "Kita terus monitor kasus itu," katanya pada wartawan di PN Surabaya, Selasa, 15 Agustus 2017<br /> <br /> Tak hanya itu, GPD mengancam akan menggerakan massa ke jalan, apabila nantinya pihak Hakim PN Surabaya mengeluarkan penetapan pengalihan penahanan, ataupun penangguhan penahanan terhadap  Henry J Gunawan.  <br /> <br /> "Kami tidak gertak sambal, agar penegakan hukum dalam kasus ini benar-benar ditegakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya," tegasnya. <br /> <br /> Hal senada juga dilontarkan Nasirudin. SIP., MSi, selaku Ketua Komunitas Anti Korupsi (KAKU). Menurutnya, pihak Pengadilan jangan dijadikan ajang transaksi hukum.<br /> <br /> "Dimata hukum, si kaya dan si miskin itu sama dan perlu dicatat, Pengadilan itu tempat mencari keadilan, bukan tempat untuk bertransaksi, kalau salah ya disalahkan sesuai perbuatannya," ujar Nasirudin.<br /> <br /> Nasirudin mengaku, akan mengambil sikap tegas, terkait adanya desas desus,  Henry J Gunawan akan dilepas oleh PN Surabaya. <br /> <br /> "Jangan sampai kejadian yang sudah-sudah terjadi lagi, karena raport Pengadilan sudah merah dan  kalau itu terulang lagi, hukumnya wajib, Ketua Pengadilan dicopot dari jabatannya," pungkas Nasirudin. <br /> <br /> Nasirudin pun meminta Komisi Yudisial (KY), selaku lembaga pengawasan peradilan untuk memantau proses penanganan perkara kasus Henry J Gunawan. <br /> <br /> "Pemberitaan kan sudah santer, terlebih sudah ditahan Kejaksaan, tapi pengacaranya ngotot tetap minta penangguhan penahanan. KY harus memantaunya, apalagi Henry sendiri memiliki track record yang kurang bagus," pungkas Nasirudin. <br /> <br /> Untuk diketahui. Henry J Gunawan dijebloskan ke penjara oleh Kejari Surabaya, usai menjalani pelimpahan tahap II, pada Kamis, 10 Agustus 2017. <br /> <br /> Kasus yang menjerat Henry J Gunawan ini bermula, saat notaris Caroline mempunyai seorang klien, yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).  (Redaksi)

Pidana Kasus Henry J Gunawan Disorot Dua LSM

#Ancam Geruduk Pengadilan, Bila Keluarkan Penangguhan Penahanan# tersangka Henry J Gunawan (kanan) berita korupsi .co - Penanganan ka...

»