Terdakwa Ari Kusumawati Di Vonis 2 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Proyek Rp2.4 M

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Apakah penyedik Kejari Tulungagung akan ‘menyeret’Adiono Suswanto Permadi (Direktur CV. Wahana Nugraha yang juga Ketua Asosiasi Askumindo), Hendro Basuki (Direktur CV. Glogor Mas sekaligus Ketua Asosiasi Gapensinas) dan Dwi Basuki (Direktur CV. Nindya Krida) sebagai ‘Tersangka’ setelah Majelis Hakim menyebutnya dalam putusan? Lalu siapa yang dilaporan oleh Terdakwa ke Polres Tulungagung terkait dugaan pemalsuan dokumen dalam perkaranya?#</span></h3><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip3AHYhZgzo9fN_fgfJXunWavVaPRdJTfSYecYFfWEeKLWLjdSy-9Y5y4NEqx0gv_GDUeeArwiBZl1IgiPGaVJmgXgUkMfdl2fWlPOB-pQNRwg1R3mSqBNdcZt2CCmmqtFIdZ9nbEAf_g8x8P8_WyTYudHvLEUZjbnBI3j5BvrXMsK4LErC_jz11VQ/s640/Ari%20Kusumawati.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="360" height="671" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip3AHYhZgzo9fN_fgfJXunWavVaPRdJTfSYecYFfWEeKLWLjdSy-9Y5y4NEqx0gv_GDUeeArwiBZl1IgiPGaVJmgXgUkMfdl2fWlPOB-pQNRwg1R3mSqBNdcZt2CCmmqtFIdZ9nbEAf_g8x8P8_WyTYudHvLEUZjbnBI3j5BvrXMsK4LErC_jz11VQ/w378-h671/Ari%20Kusumawati.jpg" width="378" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Ari Kusumawati (Foto Dok. BK)</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat, 24 Pebruari 2023, menghukum Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktris PT Kya Graha dengan pidana penjara selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50 juta subsider dua (2) bulan kurungan tanpa dihukum untuk membayar uang pengganti karena Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penyimpangan pekerjaan proyek pelebaran jalan ruas Boyolangu - Campurdarat yang didanai dari APBD Kabupaten Tulungung pada tahun 2018 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.437.434.202,65 (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua koma enam lima rupiah) sesuai Hasil Laporan Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-996/PW13/5/2021 tanggal 31 Desember 2021<br /><br />Sebelaumnya, JPU menuntut Terdakwa Ari Kusumawati dengan pidana penjara selama empat (4) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp300 juta Subsider enam (6) bulan kurungan. Terdakwa dianggap terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentng pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Terdakwa Ari Kusumawati tidak dituntut maupun tidak dihukum (Vonis) untuk mengembalikan atau membayar uang pengganti sebesar Rp2.437.434.202,65 karena Terdaka Ari Kusumawati bersama Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha yang juga Ketua Asosiasi Askumindo dan Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas sekaligus Ketua Asosiasi Gapensinas serta Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida sudah mengemabalikannya ke kas negara melalui Kejaksaan Negeri Tulungagung sebesar Rp2,5 miliar, sehingga Majelis Hakim menyebutkan dalam putusannya bahwa ada kelebihan sebesar Rp94 juta yang harus dikembalikan oleh JPU terhadap Terdakwa<br /><br /><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;"><span style="color: red;">Baca juga: Ari Kusumawati, Mantan DPO Kasus Dugaan Korupsi Proyek ABPD Kab. Tulunganung Sebesar Rp2.4 Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/ari-kusumawati-mantan-dpo-kasus-dugaan.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/ari-kusumawati-mantan-dpo-kasus-dugaan.html</a><br /><br />Baca juga:</span> Terdakwa Ari Kusumawati Dituntut 4 Tahun Penjara Karena Perkara Korupsi Proyek Rp2.4 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/terdakwa-ari-kusumawati-dituntut-4.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/terdakwa-ari-kusumawati-dituntut-4.html</a></span><br /><br />Hal itu disampaikan juga oleh Terdakwa Ari Kusumawati kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu. Menurut Terdakwa, bahwa total uang pengembalian melalui Kejari Tulungagung  sebesar Rp2.5 miliar itu adalah dari Terdakwa sendiri sebesar Rp760 juta yang harusnya Rp327 juta, namun karena Hendro Basuki hanya membayar Rp907 juta yang harusnya Rp1.3 miliar, sehingga 433 juta rupiah dibayar oleh Terdakwa dan pengemabalian dari Dwi Basuki  sebesar Rp196 juta serta dari Adiono Suswanto Permadi sebesar Rp572 juta<br /><br />“Totalnya 2.5 miliar. Dari saya 760 juta yang harusnya hanya 327 juta karena Hendro Basuki hanya membayar Rp907 juta yang harusnya Rp1.3 miliar jadi yang 433 juta itu saya bayar. Terus dari Dwi Basuki  sebesar 196 juta dan dari Adiono Suswanto Permadi sebesar 572 juta. Tapi bukti pengembaliannya tidak dilampirkan dalam barang bukti oleh JPU,” kata Terdakwa Ari   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiexMbboLZtjZNOIuSBXyTWZnSvNDOx0fP2gabNjdHB-vn5_RcOwiQRP5ddRIJ89l6dY7DbkQfIDtQCf1Rpj36mB3vz8GsnF_fyI11ytyJ_m1E8UgAamabz17XCo2vJylWf6vzB789TZU1KRrer_cVG5FCxTPvZpUBzVRROozb_nHhL1Oost6O7MsF2/s640/Ari.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiexMbboLZtjZNOIuSBXyTWZnSvNDOx0fP2gabNjdHB-vn5_RcOwiQRP5ddRIJ89l6dY7DbkQfIDtQCf1Rpj36mB3vz8GsnF_fyI11ytyJ_m1E8UgAamabz17XCo2vJylWf6vzB789TZU1KRrer_cVG5FCxTPvZpUBzVRROozb_nHhL1Oost6O7MsF2/w640-h480/Ari.jpg" width="640" /></a></div>Terkait statusnya yang sempat masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh pihak Kejaksaan, Terdakwa mengatakan karena hanya dirinya yang dijadikan Tersangka oleh Kejari Tulungagung padahal ada pihak lain yang mengerjakan fisik proyet itu<br /><br />“Saya bingung, kenapa hanya saya yang dijadikan Tersangka. Padahal ada pihak lain yang mengerjakan langsung proyek itu. Makanya saya lari karena saya bingung tidak tau harus giman,” kata terdakwa<br /><br />Saat disingung terkait laporannya (Terdakwa) ke ke Polres Tulungagung dengan Nomor Laporan, Nomor : STTLP/B/14/I/2023/SPKT /Polres Tulungagung/Polda Jawa Timur tanggal 28 Januari 2023, Terdakwa belum bersedia menyebutkan nama-nama yang dimaksud. Namun menurt terdakwa, bahwa ada dugaan pemalsuan tandatangan dalam dukomen perkara yang menyeret dirinya sebagai Terdakwa Korupsi<br /><br />“Jangan dulu nanti saja. Ada dugaan pemalsuan tandatangan saya dalam dukomen perkara saya yang tidak pernah ditunjukan saat penyidikan maupaun dalam persidangan. Yang di duga dipalsu adalah surat keterangan tanggungjawab mutlak dari 4 paket pekerjaan itu yaang di tandtangani di depan Notaris Stya Yuwono karena saya tidak pernah tandatangan surat tersebut karena saya saat ada di Jakarta. Ini saya tau setelah tuntuntan,” kata Terdakwa Ari<br /><br />Terseretnya Terdakwa Ari Kusumawati dalam “lingkaran hitam” ini adalah berawal pada tahun 2018 lalu. Saat itu (tahun 2018), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tulungagung mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat yang di transfer langsung ke APBD Kabupaten Tulungagung sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor : 1.01.03.1.01.03.01. 16.117.5.2 dengan formulir DPA-SKPD 2.2.1 Tahun Anggaran 2018, <br /><br />Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tulungagung menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp422.576.115.173,39 untuk 4 (empat) paket pekerjaan yaitu;<br />1. Pelebaran jalan ruas jalan Boyolangu–Campurdarat dengan nilai kontrak Rp3.665.000.000<br />2. Pelebaran jalan ruas jalan Sendang-Penampean dengan nilai kontrak Rp2.940.000.000<br />3. Pelebaran jalan ruas jalan Tenggong-Puwodadi dengan nilai kontrak Rp3.710.000.000<br />4. Peningkatan jalan ruas jalan Jeli-Picisan dengan nilai kontrak Rp3.670.700.000<br /><br />Namun menurut penyidik dan JPU Kejari Tulungagung, bahwa 4 paket pekerjaan yang dimenangkan dan dikerjakan oleh PT. Kya Graha yaitu pekerjaan peningkatan jalan Tenggong – Purwodadi, Pelebaran Jalan ruas Boyolangu – Campurdarat, Pelebaran jalan ruas Jeli – Picisan dan pekerjaan pelebaran jalan ruas jalan Sendang – Penampean tidak sesuai dengan Spesifikasi teknis yang ditentukan dalam RAB yang mengakibatkan kekurangan volome pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEADgRyDUg3bzq7bpgIItDDZhsHRX_Yi9BCbgyZ5-xC09bKuX_3ElPwqjvXUgyqba1snaqBYDLLNXukUNYpLE909dZy4vfi23RNH8iBBaxa_YoMF4YIsvLooCktiay5WVeJ5UlIFcvhtPwguRumhdRl9PqqAz2xTwdc_48JPXJBldbjmJXMkJh2p2J/s640/JPU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEADgRyDUg3bzq7bpgIItDDZhsHRX_Yi9BCbgyZ5-xC09bKuX_3ElPwqjvXUgyqba1snaqBYDLLNXukUNYpLE909dZy4vfi23RNH8iBBaxa_YoMF4YIsvLooCktiay5WVeJ5UlIFcvhtPwguRumhdRl9PqqAz2xTwdc_48JPXJBldbjmJXMkJh2p2J/w640-h480/JPU.jpg" width="640" /></a></div>Namun yang menggelitik dan juga menjadi pertanyaan adalah terkait dakwaan JPU yang menjelaskan, bahwa sekitar pertengahan bulan November 2017, empat (4) Direktur perusahaan yang berkeinginan untuk mengerjakan pekerjaan pelebaran jalan ruas Jeli-Picisan, Sendang-Penampean, Tenggong-Purwodadi dan Boyolangu-Campurdarat pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2018 memberikan uang succes fee sebesar 10 % (sepuluh persen) kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Tulungagung melalui Kabid (Kepala Bidang) DPUPR yaitu saksi Sukarji selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam 4 (empat) pekerjaan tersebut dimana penyerahannya dilakukan di ruangan saksi Sukarji  <span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Keempat pemilik perusahaan yang dimaksud adalah ;</b></span><br />1. Terdakwa Ari Kusumawati, ST selaku Direktur PT. Kya Graha sekaligus Ketua Asosiasi Aspekindo (Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi Indonesia) Cabang Tulungagung memberikan uang sebesar Rp360.000.000<br /><br />2. Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha sekaligus Ketua Asosiasi Askumindo (Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia) Cabang Tulungagung memberikan uang fee sebesar Rp294.000.000 untuk mendapatkan proyek pekerjaan pelebaran jalan ruas Sendang-Penampean. Dan Adiono Suswanto Permadi juga ada memberikan fee kepada Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktur PT. Kya Graha kurang lebih sebesar Rp58 juta karena Terdakwa Ari Kusumawati meminjamkan benderanya (PT. Kya Graha) kepada Adiono Suswanto Permadi<br /><br />3. Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas sekaligus Ketua Asosiasi Gapensinas Cabang Tulungagung memberikan uang fee sebesar Rp367.070.000 untuk mendapatkan pekerjaan pelebaran jalan ruas Jeli-Picisan. Dan Hendro Basuki juga ada memberikan fee kepada terdakwa Ari Kusumawati, ST selaku Direktur PT. Kya Graha dikarenakan Hendro Basuki telah meminjam bendera dengan nilai kurang lebih sebesar Rp47.800.000<br /><br />4. Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida memberikan uang fee sebesar Rp370.000.000 untuk mendapatkan pekerjaan pelebaran jalan ruas Tenggong-Purwodadi, namun Dwi Basuki tidak ada memberikan uang fee kepada Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktur PT. Kya Graha karena Terdakwa Ari Kusumawati masih mempunyai hutang tagihan sebesar Rp764.250.000 kepada Dwi Basuki.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Selain itu, yang menarik lagi dama perkara ini sesuai dakwaan JPU yang menjelaskan; </b></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkQ_mNwfGti1GzsFwyuW-UWb_K_eWEMvwmoHA-eh8dD7Lesp1hJE1WJFexiZISUZcj92zlTaN2ZdvmZCyF9sVEfHg24dkROxavTtFvibZjazQScyeugYcd0BGg2RQ5oMAneOEQDAvmO-Mp_bM75O6uBjYUXJAh8G_o7J_TcH4fb1NBPPlEurJjxF6P/s640/JPU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkQ_mNwfGti1GzsFwyuW-UWb_K_eWEMvwmoHA-eh8dD7Lesp1hJE1WJFexiZISUZcj92zlTaN2ZdvmZCyF9sVEfHg24dkROxavTtFvibZjazQScyeugYcd0BGg2RQ5oMAneOEQDAvmO-Mp_bM75O6uBjYUXJAh8G_o7J_TcH4fb1NBPPlEurJjxF6P/w640-h480/JPU.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>Pertama.</b></span><br />Sekitar awal bulan November 2017, Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktur PT. Kya Graha telah menyerahkan uang succes fee sebesar 10 % dari nilai pagu anggaran setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 kepada Asosiasi dan memberikan uang succes fee lagi sebesar 5 % setelah pekerjaan dibayarkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, sebelum pelaksanaan pekerjaan pelebaran jalan ruas Boyolangu-Campurdarat pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2018, <br /><br />Kemudian sekitar pertengahan bulan November 2017, Terdakwa Ari Kusumawati memberikan uang succes fee sebesar 10 % kepada Asosiasi pekerja konstruksi Kabupaten Tulungagung, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Tulungagung melalui Kabid. Bina Marga yaitu saksi Sukarji selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dimana penyerahannya dilakukan di ruangan saksi Sukarji.  Namun untuk uang succes fee sebesar 5 % belum jadi diserahkan.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Kedua</b></span><br />Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktur PT. Kya Graha sekaligus Ketua Asosiasi Aspekindo Kabupaten Tulugagung melakukan persekongkolan dengan pihak lain atau perusahaan penyedia lain sebelum pelaksanaan pelelangan pekerjaan ruas Jeli-Picisan, Sendang - Penampean, Tenggong - Purwodadi dan Boyolangu - Campurdarat di Dinas PUPR Kab. Tulungagung tahun anggaran 2018,<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Ketiga</b></span><br />Dari 4 paket pekerjaan yang dimenangkan oleh PT. Kya Graha, ternyata PT. Kya Graha hanya melaksanakan 1 pekerjaan yaitu pelebaran jalan ruas Boyolangu - Campurdarat dengan anggaran DAK (dana alokasi khusus) sebesar Rp3.665.000.0000. <br /><br /><b>Sedangkan 3 pekerjaan lainnya dilaksanakan pihak lain dengan (meminjam) bendera   PT. Kya Graha milik Terdakwa yaitu;</b><br /><br />1. Pelebaran Jalan ruas Tenggong – Purwodadi yang seharusnya di kerjakan oleh PT. Kya Graha dengan anggaran DAK sebesar Rp3.710.000.000 namun fakta dilapangan dikerjakan oleh CV. Nindya Krida atau Dwi Basuki selaku Direktur <br /><br />2. Pelebaran jalan ruas Jeli – Picisan yang seharusnya dikerjakan oleh PT. Kya Graha dengan anggaran DAK sebesar Rp3.670.700.000 namun fakta dilapangan dikerjakan oleh CV. Glogor Emas atau Hendro Basuki selaku Direktur sekaligus Ketua Asosiasi Gapensinas Cabang Tulungagung<br /><br />3. Pelaksanaan Pekerjaan pelebaran jalan ruas Sendang – Penampean yang seharusnya di kerjakan oleh PT. Kya Graha dengan anggaran DAK sebesar Rp2.940.000.000 namun fakta dilapangan dikerjakan oleh CV. Wahana Nugraha atau Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur sekaligus Ketua Asosiasi Askumindo Cabang  Tulungagung <br /><br /><b>Dan JPU juga menjelaskan dalam surat dakwaan yaitu;</b><br />Berdasarkan temuan dari konsultan pengawas yang menyatakan, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak serta sesuai laporan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang terhadap 4 pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Kya Graha dengan Direktur Terdakwa Ari Kusumawati, ST terdapat kekurangan mutu ataupun volume pekerjaan yang mengakibatkan hal tersebut tidak sesuai dengan kontrak perjanjian kerja<br /><br />Terhadap 4 paket pekerjaan yang sesuai kontrak, seharusnya dilaksanakan oleh PT. Kya Graha dengan Direktur Terdakwa Ari Kusumawati. Ternyata sesuai temuan dari konsultan pengawas dan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak<br /><br />Dan atas permohonan dari terdakwa Ari Kusumawati, ST selaku Direktur PT. Kya Graha terhadap ke 4 (empat) paket pekerjaan tersebut, meminta pembayaran pelunasan 100 % bukan atas pertimbangan dari konsultan Pengawas melainkan dari hasil Uji Lab yang dilakukan pada Laboratorium yang dimiliki oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung sendiri, sehingga diragukan independensinya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNI06opp7eUjN4XTjF1zE51c7W7RhQYW_yuVdsFvaqjNSoyR111sPcOWg_EVUiqXOhlcgwBJ4dv2BYFwc42rVNLc8i-9_EPtkOr2LfsWIXZpuxWDHMBaOEuRCyOmCt8n8bS3upS1edOaNPtFBsn62kYrjUQ7FPUmtOKLRFIj7bqeHiOShd6ZjdPFCg/s640/Ari.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNI06opp7eUjN4XTjF1zE51c7W7RhQYW_yuVdsFvaqjNSoyR111sPcOWg_EVUiqXOhlcgwBJ4dv2BYFwc42rVNLc8i-9_EPtkOr2LfsWIXZpuxWDHMBaOEuRCyOmCt8n8bS3upS1edOaNPtFBsn62kYrjUQ7FPUmtOKLRFIj7bqeHiOShd6ZjdPFCg/w640-h480/Ari.jpg" width="640" /></a></div>Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Ari Kusumawati, ST selaku Direktur PT. Kya Graha tersebut sangatlah jelas bertentangan dengan Pasal 87 ayat 3 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya, yaitu : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.<br /><br />Pertanyaannya adalah, kalau penyidik dan JPU Kejari Tulungagung mengatakan, bahwa ke 4 paket pekerjaan sesuai kontrak, seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktur  PT. Kya Graha, ternyata 3 paket pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan dalam RAB yang mengakibatkan kekurangan volome sesuai temuan dari konsultan pengawas dan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang dikerjakan oleh CV. Nindya Krida atau Dwi Basuki selaku Direktur dan CV. Glogor Emas atau Hendro Basuki selaku Direktur serta CV. Wahana Nugraha atau Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur, apakah hanya Terdakwa Ari Kusumawati sendiri yang bertanggung jawab dan diadili?<br /><br />Kalau penyidik dan JPU Kejari Tulungagung mengatakan, bahwa ke 4 paket pekerjaan (satu dikerjakan oleh Terdakwa dan 3 pekert pekerjaan dikerjakan oleh pihak lain) tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan dalam RAB yang mengakibatkan kekurangan volome sesuai temuan dari konsultan pengawas dan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, kemana PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan), PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) dan Konsultan Pengawas ? Apakah tugas dan tanggung jawab PPK, PPTK, PPHP dan Konsultan Pengawas menjadi tanggung jawab hukum oleh Terdakwa Ari Kusumawati?<br /><br />Kalau penyidik dan JPU Kejari Tulungagung mengatakan, bahwa ke 4 paket pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan dalam RAB yang mengakibatkan kekurangan volome sesuai temuan dari konsultan pengawas dan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang termasuk 3 pekert pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Nindya Krida atau Dwi Basuki selaku Direktur dan CV. Glogor Emas atau Hendro Basuki selaku Direktur serta CV. Wahana Nugraha atau Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur hanya menjadi tanggung jawab hukum oleh Terdakwa Ari Kusumawati untuk diadili?<br /><br />Apakah CV. Nindya Krida atau Dwi Basuki selaku Direktur dan CV. Glogor Emas atau Hendro Basuki selaku Direktur serta CV. Wahana Nugraha atau Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur yang mengerjakan 3 paket pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan dalam RAB yang mengakibatkan kekurangan volome sesuai temuan dari konsultan pengawas dan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang tidak ikut diminta pertanggung jawaban hukum dan diadili?<br /><br />Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah penyidik dan JPU Kejari Tulungagung akan menyeret Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha dan Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas serta Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida sebagai Tersangka dalam perkara ini ?<br /><br />Sebab Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung melalui Kepala Seksi Intlejen Kejari Tulungagung Agung Tri Radityo, SH., MH kepada beritakorupsi.co mengatakan, akan menunggu putusan dari Majelis Hakim apakah ada pihak lain<br /><br />“Nanti kami pelajari jika sudah putusan apakah ada pihak lain yg dipertanggungjawabkan,” ucap Agung melalui pesan WastApp, Jumat, 20 Januari 2023    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivUxlBes3f0XqHDBb1iVOqs2JV55VO5RC0UFQQg7ZaPeGZaCMEcP7tSDDBYDa2_-wf_0wBUrjBkGEz0VfL9FMV2cO5Ll4kd7PsdNnSA0EA2bhqa888lPVuBATsGIWnmew_qBg5L4af1g3KT0zJWI4LOdPKFeSTIiUaqvLjRefkwUffl5XeRh7SJj7J/s640/Hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="436" data-original-width="640" height="436" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivUxlBes3f0XqHDBb1iVOqs2JV55VO5RC0UFQQg7ZaPeGZaCMEcP7tSDDBYDa2_-wf_0wBUrjBkGEz0VfL9FMV2cO5Ll4kd7PsdNnSA0EA2bhqa888lPVuBATsGIWnmew_qBg5L4af1g3KT0zJWI4LOdPKFeSTIiUaqvLjRefkwUffl5XeRh7SJj7J/w640-h436/Hakim.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam putusannya saat Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Ari Kusumawati (Jumat, 24 Pebruari 2023) menyatakan, bahwa yang terlibat dalam perkara ini bukan hanya Terdakwa Ari Kusumawati melainkan menyebut nama Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha, Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas dan Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida sebagai Tersangka<br /><br />Majelis Hakim juga menyatakan, bahwa kerugian negara sebesar Rp2.437.434.202,65 bukan hanya tanggung jawab Terdakwa Ari Kusumawati melainkan bersama-sama dengan Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha, Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas dan Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida<br /><br />Lalu apakah penyidik Kejari Tulungagung menyeret Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha, Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas dan Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida termasuk PPK, PPTK, PPHP dan Konsultan sebagai Tersangka?<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Ari Kusumawati dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya, Jumat, 24 Pebruari 2023 yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yakni Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Erlyn Suzana Rahmawati, SH., M.Hum  yang dihadiri JPU Kejari Tulungagung maupun Penasehat Hukum Terdakwa, dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinngi Jawa Timur di Jalan Ahamd Yani Surabaya<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Ari Kusumawati tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana (Primer) dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Namun Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Ari Kusumawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana (Subsider) dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Ari Kusumawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Ari Kusumawati oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersbut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan<br /><br />3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” ucap Ketua Majelis Hakim Hakim Tongani, SH., MH<br /><br />Atas putusan tersebut, Terdakwa Ari Kusumawati mengatakan “menerima” sedangan JPU masih pikir-pikir. <br /><br /><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;"><span style="color: red;">Baca juga: <span style="color: #2b00fe;">Ari Kusumawati, Mantan DPO Kasus Dugaan Korupsi Proyek ABPD Kab. Tulunganung Sebesar Rp2.4 Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/ari-kusumawati-mantan-dpo-kasus-dugaan.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/ari-kusumawati-mantan-dpo-kasus-dugaan.html</a></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;"><span style="color: red;"><span style="color: #2b00fe;"></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;"><span style="color: red;"><span style="color: #2b00fe;"><br /></span></span></span><span style="color: red; font-size: medium;">Baca juga: <span style="color: #2b00fe;">Terdakwa Ari Kusumawati Dituntut 4 Tahun Penjara Karena Perkara Korupsi Proyek Rp2.4 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/terdakwa-ari-kusumawati-dituntut-4.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/terdakwa-ari-kusumawati-dituntut-4.html</a></span></span><br /><br />(Jnt) <br /></div>

News Tipikor Terdakwa Ari Kusumawati Di Vonis 2 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Proyek Rp2.4 M

#Apakah penyedik Kejari Tulungagung akan ‘menyeret’Adiono Suswanto Permadi (Direktur CV. Wahana Nugraha yang juga Ketua Asosiasi Askumindo),...

»

Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan PPT Kab.Pacitan Rp2.6 M Dituntut Berbeda

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Pacitan untuk memeriksa Ir. Miftahol Arifin selaku PPK, sebab dalam persidangan terungkap bahwa ada aliran duit dan progres pekerjaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan Tahun 2021 belum selesai hingga batas akhir Perjanjian Kerja tanggal 14 Desember 2021 dengan progres pekerjaan hanya 46 % tetapi dibuat menjadi 52,293 Persen serta dilakukan pemutusan kontrak tanggal 14 Desember 2021 tetapi pekerjaan proyek tetap dilaksanakan sampai akhir tahun 2021. Apakah Ir. Miftahol Arifin selaku PPK akan terseret sebagai ‘Tersangka’ atau “sudah terselamatkan” dengan berpindahnya Kasi Pidsus Kejari Pacitan Ke Kejari Mamuju, Sulbar???#.  </span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiXeXge3q2ihtHdJxutRrj9owtKxP2TwQ3z4mb4LW3DviSTNrO9KrquESHn09NEdVeTMJM4SZQf1m3rVBt65CXNd3kkAJhAzD9nB_vNBPF3DZ1VVTvrLinGlpuZKWjlQPg6r9xKmhjjhQSN7dhbRkhQOB4iuRFkDKvNvMTt8ZrGZy9Cw4X2PcDogrU/s640/4..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiXeXge3q2ihtHdJxutRrj9owtKxP2TwQ3z4mb4LW3DviSTNrO9KrquESHn09NEdVeTMJM4SZQf1m3rVBt65CXNd3kkAJhAzD9nB_vNBPF3DZ1VVTvrLinGlpuZKWjlQPg6r9xKmhjjhQSN7dhbRkhQOB4iuRFkDKvNvMTt8ZrGZy9Cw4X2PcDogrU/w640-h360/4..jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Dua (2) Terdakwa kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembangunan proyek pekerjaan  Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 yang menelan anggaran dari ABPD Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.544.367.000 dan anggaran untuk pekerjaan Pengawasan sebesar Rp760.000.000 yang merugikan keuangan/perekonomian negara sebesar Rp2.647.750.393,50 sesuai hasil audit Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor : X.760/80/408.49/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dituntut berbeda<br /><br />Kedua Terdakwa itu adalah Mohammad Jasuli selaku Direktur CV. Liga Utama sebagai pemenaang lelang atau Penyedia Barang/Jasa dituntut dengan pidana penjara selama enam (6) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp300 juta subsider enam (6) bulan kurungan dan membayar uang pengganti (up) sejumlah Rp2.501.322.431,60 dengan subsidder pidana penjara selama tiga (3) tahun dan enam (6) bulan, dan Terdakwa Drs. Warji, ST (berkas perkara penuntutan terpisah) selaku Direktur CV. Dinamika Raya sebagai Konsultan Pengawas pada pekerjaan tesebut dituntut dengan pidana penjara selama lima (5) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp300 juta subsider enam (6) bulan kurungan dan membayar uang pengganti (up) sejumlah Rp146.427.962 (sudah dititipkan ke Kejaksaan Negeri Pacitan)<br /><br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Baca juga:</span> Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Pacitan Untuk Memeriksa Ir. Miftahol Arifin selaku PPK - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/majelis-hakim-perintahkan-jpu-kejari.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/majelis-hakim-perintahkan-jpu-kejari.html</a><br /><br /><span style="color: red;">Baca juga:</span> Bagaiamana Nasib Ir. Miftahol Arifin selaku PPK Dalam Perkara Korupsi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Pacitan? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/bagaiamana-nasib-ir-miftahol-arifin.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/bagaiamana-nasib-ir-miftahol-arifin.html</a></span></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPBEMJvdQS7rbKd5nBgM7Hnb5Rr69EUF5iBo08PYpMpXv0IyEm9oS-wTtlCP6JvXfbCb-2SNRms-nmfIV3fAHI5eeW8pE95Rvslwc8Z7__ivuAPaqueVmwDrJOHopwaEmANTKx5pzSN8iqyviH00xECdWhST-DN_72pqjv93HqfVYczwuajasGVLVa/s640/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPBEMJvdQS7rbKd5nBgM7Hnb5Rr69EUF5iBo08PYpMpXv0IyEm9oS-wTtlCP6JvXfbCb-2SNRms-nmfIV3fAHI5eeW8pE95Rvslwc8Z7__ivuAPaqueVmwDrJOHopwaEmANTKx5pzSN8iqyviH00xECdWhST-DN_72pqjv93HqfVYczwuajasGVLVa/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Oleh JPU, bahwa Kedua Terdakwa (Mohammad Jasuli dan Drs. Warji, ST) dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembangunan proyek pekerjaan  Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 yang menelan anggaran dari ABPD Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.544.367.000 dan anggaran untuk pekerjaan Pengawasan sebesar Rp760.000.000 yang merugikan keuangan/perekonomian negara sebesar Rp2.647.750.393,50 sesuai hasil audit Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor : X.760/80/408.49/2022 tanggal 10 Oktober 2022<br /><br />Kedua Terdakwa (Mohammad Jasuli dan Drs. Warji, ST) ini terseret dalam “lingkaran hitam” kasus Tindak Pidana Korupsi bermula pada tahun 2021 lalu. <br /><br />Pada tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur mendapatkan Dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 untuk proyek pekerjaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan dengan pagu anggaran sebesar Rp8.544.367.000 (delapan milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dan untuk Kegiatan Pengawasan sebesar Rp760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Nomor: 914/341/203.2/2020 tanggal 30 Desember 2020<br /><br />Pada tanggal 4 Juni 2021, Ir. Mifrahol Arifin, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan Perjanjian kerja dengan Terdakwa Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas untuk pengawasan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp671.636.900 sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 10201/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 4 Juni 2021 dengan jenis Kontrak Waktu Penugasan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUlJ0cfO9vSe0ctfIIpK32uaXUeBJiwvjI3Xoleg6ypofe9kZWHKfXWBGs1AYwMJNGy6X6_MS5E5wyuApgpN8qw2Q_fP9fvn4xN_GJw68KX2h40LibYhun7ePQGyElRJSemz5v2hbhtNHtQpwg5M5KOj4NI-oZnwQEGYLKyVoBgReBJT8clbaHVyWd/s640/Saksi%20Ir.%20Miftahol%20Arifin,%20MM%20selaku%20Pejabat%20Pembuat%20Komitmen%20(PPK)%20mengenakan%20kemeja%20putih.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUlJ0cfO9vSe0ctfIIpK32uaXUeBJiwvjI3Xoleg6ypofe9kZWHKfXWBGs1AYwMJNGy6X6_MS5E5wyuApgpN8qw2Q_fP9fvn4xN_GJw68KX2h40LibYhun7ePQGyElRJSemz5v2hbhtNHtQpwg5M5KOj4NI-oZnwQEGYLKyVoBgReBJT8clbaHVyWd/w640-h288/Saksi%20Ir.%20Miftahol%20Arifin,%20MM%20selaku%20Pejabat%20Pembuat%20Komitmen%20(PPK)%20mengenakan%20kemeja%20putih.jpg" width="640" /></a></div>Dan pada tanggal 16 September 2021, Ir. Mifrahol Arifin, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan Perjanjian kerja untuk pekerjaan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan dengan pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp7.965.137.000 yaitu Terdakwa Mohammad Jasuli selaku Direktur CV. Liga Utama berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 16 September sampai 14 Desember 2021 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 16603/SPMK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021<br /><br />Namun fakta yang terungkap dalam persidangan adalah, bahwa pekerjaan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 belum selesai hingga batas akhir Perjanjian Kerja tanggal 14 Desember 2021 sesuai SPK No.16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021, dan telah dilakukan Pemutusan Kontrak dengan progres pekerjaan 46 Persen sesuai SK Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021, tetapi oleh PPK dibuat menjadi 52,293 Persen dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp4.165.209.091 (sesuai progres 52,293 Persen) dari nilai anggaran Rp8.544.367.000, dan pembayaran sebesar Rp200 juta lebih untuk pangawasan pekerjaan dari nilai anggaran sebesar Rp671.636.900 serta Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK tetap memerintahkan Kedua Terdakwa (Mohammad Jasuli dan Drs. Warji, ST) untuk melanjutkan pekerjaan sampai akhir tahun 2021.<br /><br />Selain progres pekerjaan, terungkap pula dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim terkait penyerahan sejumlah uang oleh M. Faraihan Febrianto alias Rere dari CV. Liga Utama kepada Ir. Miftahol Arifin selaku PPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu di parkiran kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan di Banyuwangi yang diletakan Rere di jok tengah mobil milik Ir. Miftahol Arifin, pada September 2021<br /><br />Itulah sebabnya, Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Kejari Pacitan dalam persidangan yang berlangsung pada Selasa, 17 Januari 2023 untuk memeriksa Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK, Very Purwo Nugroho selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Arif Widodo selaku Team Leader Konsultan Pengawas dari CV. Dinamika Raya, Yulianto selaku Asisten Pelaksana dari Staff CV. Liga Utama dan M. Faraihan Febrianto alias Rere dari CV. Liga Utama  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX2CjiMUySh9covlxBtQcopDgyMdPu2F6-speWpZFFINXAT43y3eqbXL5BJ0OXVfXnJEYEmRD2CvzDeKlxvfNwbkYAojE4z9GuM9IXcxFTvVjdhjYtwDjh8oa4Uqw-2eMQ3S9gKCOMpysjeSx-nIEX8R9s5G4rOHLbCnL5vcUFOhtT9uGliDnMIygX/s640/5..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX2CjiMUySh9covlxBtQcopDgyMdPu2F6-speWpZFFINXAT43y3eqbXL5BJ0OXVfXnJEYEmRD2CvzDeKlxvfNwbkYAojE4z9GuM9IXcxFTvVjdhjYtwDjh8oa4Uqw-2eMQ3S9gKCOMpysjeSx-nIEX8R9s5G4rOHLbCnL5vcUFOhtT9uGliDnMIygX/w640-h288/5..jpg" width="640" /></a></div>“Periksa semua saksi ini,” ucap anggota Majelis Hakim Manambus Pasaribu, SH., MH maupun Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., HM kepada JPU yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pacitan Didit Agung Nugroho, SH dkk setelah mendengar keterangan kelima orang tersebut pada saat dilakukan saksi kronfrontir dalam persidangan, Selasa, 17 Januari 2023<br /><br />Tidak hanya itu. Kedua Terdakwa inipun tidak pernah sama sekali ke lapangan dan hana menerima laporan dari anak buahnya. Sedangkan Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK juga tidak dapat menjelasakan kepada Majelis Hakim dalam persidangan (Selasa, 10 Januari 2023), kapan dan dari siapa menerima laporan hasil pekerjaan?<br /><br />“Kapan HPS dibuat? Apakah saudara dipakasa untuk menandatagani? Atau ada persekongkolan kalian?,” tanya JPU maupun anggota Majelis Hakim Manambus Pasaribu, SH., MH. Namun Ir. Miftahol Arifin, MM tak dapat mejelaskannya secara rinci. Bahkan lebih sering menjawab lupa <br /><br />Selain itu. JPU juga menyebutkan dalam dakwaannya, bahwa perjanjian sewa peralatan utama dalam dokumen penawaran yang menjadi satu kesatuan dengan surat perjanjian kerja (SPK) Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021, Peralatan Utama berupa Excavator dan Dumptruck disewa dari PT. Haka Utama Sejahtera yang berada di Kabupaten Sampang dan Kapal Cutter Suction Dredger disewa dari PT. Mari Bangun Nusantara yang berada di Kabupaten Sidoarjo,<br /><br />Namun faktanya, pada saat pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan, CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa justru menyewa Excavator dan Dumptruck dari Eko Khusyairi Nur Wahyudi yang berada di Kabupaten Pacitan, dan Peralatan Utama berupa Kapal Cutter Suction Dredger disewa dari PT. Bangun Makmur Utama yang berada di Kota Semarang, walaupun Perubahan Peralatan Utama tersebut tidak tertuang dalam Perjanjian Addendum.<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 Bagian B.4 Addendum Poin 40. Perubahan Personel   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXf9Ys8-zqY0o1cMLxrtZHZ5dwtn3G2OyXs4icoY3OsVosL-TacbE0HGlRqx3sUZguFdWt49xf4OG8BAE1JdG1ephHpr_HwAkXBSTwoV8tjUEjTJj3FGJgfawKNKafxaV9pKaLoc1LMRYFQZUyAy4xCJNVvvGaCISKX39OW-hM6qAsnlw6cZ9q3APZ/s640/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXf9Ys8-zqY0o1cMLxrtZHZ5dwtn3G2OyXs4icoY3OsVosL-TacbE0HGlRqx3sUZguFdWt49xf4OG8BAE1JdG1ephHpr_HwAkXBSTwoV8tjUEjTJj3FGJgfawKNKafxaV9pKaLoc1LMRYFQZUyAy4xCJNVvvGaCISKX39OW-hM6qAsnlw6cZ9q3APZ/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>JPU juga menyebutkan, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 menentukan nilai hasil pengujian abrasi Los Angeles terhadap batu isian bronjong harus kurang dari 20%<br /><br />Namun kenyataannya, spesifikasi batu isian bronjong yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak, karena berdasarkan Pemeriksaan Abrasi dengan Mesin Los Angeles sebagaimana Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Nomor 621.28/664/408.34/2022 tanggal 22 April 2022 didapatkan hasil pemeriksaan terhadap sampel batu warna hitam mempunyai nilai abrasi sebesar 26,38% dan terhadap sampel batu warna putih mempunyai nilai abrasi sebesar 26,14%.   <br /><br />Kasus inipun ibarat peribahasa, “tidak ada asap kalau tidak ada api”. Perkara ini tidak akan terjadi andai saja Ir. Miftahol Arifin selaku PPK tidak membuat progres pekerjaan sebanyak 52,293 Persen padahal fakta dilapangan yang dilaporkan konsultan pengawas adalah 46 persen. <br /><br />Perkara inipun tidak akan terjadi andai saja Ir. Miftahol Arifin selaku PPK tidak  memerintahkan Kedua Terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan hingga akhir tahun karena Ir. Miftahol Arifin selaku PPK telah melakukan pemutusan kontrak pekerjaan dengan kedua Terdakwa<br /><br />Pertanyaannya adalah, kalau hasil pekerjaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan  Kabupaten Pacitan tahun 2021 tidak sesuai dengan spseifikasi, progres pekerjaan dibuat oleh PPK menjadi 52,293 padahal sebenarnya hanya 46 persen dan telah dilakukan pembayaran sesuai progres pekerjaan yang dibuat, PPK tetap memerintahkan Kedua Terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan hingga akhir tahun 2021 sementara PPK sendiri sudah melakukan pemutusan kontrak kerja dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan/perekonomian  negara sebesar Rp2.647.750.393,50  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv1G5a5NNMpZD9nTXYB4PoaFuwJFIxL-uhqbeeLt0Ry38-uflSYT45mPwGOcwhMrE0DztJ9zm1TQ6BtnKuSAYHhXsD2aIYr-kiflymzZ_ENXAAj9X0TcPlHnGXmMgVJsCCt5ySC71G8Je9LABGjY0iGkfjiA6Vo2SdzqqEZzXS0vvOW8TQuut8S0j2/s640/7..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv1G5a5NNMpZD9nTXYB4PoaFuwJFIxL-uhqbeeLt0Ry38-uflSYT45mPwGOcwhMrE0DztJ9zm1TQ6BtnKuSAYHhXsD2aIYr-kiflymzZ_ENXAAj9X0TcPlHnGXmMgVJsCCt5ySC71G8Je9LABGjY0iGkfjiA6Vo2SdzqqEZzXS0vvOW8TQuut8S0j2/w640-h288/7..jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah, mengapa penyidik Kejari Paitan hanya menyeret Terdakwa M. Jasuli selaku Direktur CV Liga Utama dan Terdakwa Wariji selaku Direktur CV Dinamika Raya yang diadili?<br /><br />Apakah penyidik Kejari Paitan akan memeriksa Ir. Miftahol Arifin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Very Purwo Nugroho selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan menyeretnya sebagai Tersangka?<br /><br />Apakah nama Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK yang saat ini dikabarkan menjabat sebagai Sekretaris di Dispora (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata) Jawa Timur akan masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai orang yang ikut bertanggung jawab dalam kasus ini saat menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap ke Kedua Terdakwa atau Majelis Hakim hanya sekedar memerintahkan JPU dalam persidangan untuk memeriksanya?<br /><br />Atau “begitu kuatkah” sosok Ir. Miftahol Arifin selaku PPK hingga Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan Andi Panca Sakti dan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pacitan Didit Agung Nugroho, SH tidak “berani” untuk meneyeret Ir. Miftahol Arifin?<br /><br />Atau kasus inipun tak lagi ada yang terseret untuk diminta pertanggung jawaban hukum karena Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pacitan Didit Agung Nugroho, SH dipindah menjadi Kasubag BIN Kejari Mamuju, Sulbar???.<br /><br />Terkait pertanyaan-pertanyaan ditas, Didit Agung Nugroho, SH selaku JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Pacitan tak berkomentar apapun saat ditemui beritakorupsi.co seudai persidangan, Selasa, 21 Pebruari 2023   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAo9TjZhjP500G-w4eAWhhfCZ_YmPLI-3QfZbfYTcr0UqWmvlrIQIwg7IYk0C1hoPtNpVh5Fjh2KPgizGtjE9XN9He8cro0prnE6oWe0m3oXivYVP_daNBwFW1keRl1Ct51MqbCXjQ1YzMe3v6NMGMkC5U2fjiBfIuzUtYMEkGESkeeHAt2PlfZqdF/s640/4..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAo9TjZhjP500G-w4eAWhhfCZ_YmPLI-3QfZbfYTcr0UqWmvlrIQIwg7IYk0C1hoPtNpVh5Fjh2KPgizGtjE9XN9He8cro0prnE6oWe0m3oXivYVP_daNBwFW1keRl1Ct51MqbCXjQ1YzMe3v6NMGMkC5U2fjiBfIuzUtYMEkGESkeeHAt2PlfZqdF/w640-h360/4..jpg" width="640" /></a></div>Sementara surat tuntutan pidana penjara terhadap Kedua Terdakwa (Mohammad Jasuli dan Drs. Warji, ST, berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dibacakan oleh JPU yang juga Kasi BP3R  Kejari Pacitan Budi, SH dkk dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 21  Pebruari 2023) dihadapan Majelis Hakim yang di ketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) IrawanDjatmiko, SH., MH dan Romauli Ritonga, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, Zamroni, SH., MH serta dihadiri pula oleh Kedua Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinngi Jawa Timur di Jalan Ahamd Yani Surabaya<br /><br />Dalam tuntutannya, JPU menyatakan bahwa Terdakwa Mohammad Jasuli (dan Terdakwa Drs. Warji, ST) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya menjatuhkan hukuman: 1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Jasuli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Mohammad Jasuli dengan pidana penjara selama enam (6) tahun dan enam (6) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar tiga ratus juta rupiah (Rp300.000.000) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama enam (6) bulan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa Mohammad Jasuli untuk membayar uang pengganti sebesar dua milyar lima ratus satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu koma enam puluh rupiah (Rp2.501.322.431,60) dikurangkan dengan uang yang sudah dititipkan ke Kejaksaan sebesar Rp681.367.271,60 dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam wakti 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun dan enam (6) bulan,” ucap JPU Budi, SH  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirYHuiQU7ZptA_ymCk7Jcwv__c2DZP_nyNLep1NMuPi8f2xM2zquZa7F-ZTZ1W0jylnapV13NYeqhI3bbZmpJoGkO20K239NqGZQYkrH2Xcj5kzjDhH_7QE0D6rcz5oIf67PeuYMRv3lfI-o4bBZ8oRclk-w1yQkRXM2sMA09dGoC-2Rgge2bfmjoz/s640/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirYHuiQU7ZptA_ymCk7Jcwv__c2DZP_nyNLep1NMuPi8f2xM2zquZa7F-ZTZ1W0jylnapV13NYeqhI3bbZmpJoGkO20K239NqGZQYkrH2Xcj5kzjDhH_7QE0D6rcz5oIf67PeuYMRv3lfI-o4bBZ8oRclk-w1yQkRXM2sMA09dGoC-2Rgge2bfmjoz/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Setelah JPU selesai membacakan tuntutannya terhadap Terdakwa Mohammad Jasuli, selanjutnya JPU membacakan tuntutannya terhadap Terdakwa Drs. Warji, ST dengan pidana penjara selama lima (5) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp300 juta subsider enam (6) bulan kurungan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Drs. Warji, ST tidak dituntut untuk membayar uang pengganti kerena Terdakwa sudah menitipkannya ke Kejari )acita </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH memberikan kesempatan terhadap Kedua Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya, Zamroni, SH., MH untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan pekan depan. <br /><br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Baca juga:</span> Dua Terdakwa Korupsi Ungkap Keterlibatan PPK Dalam Proyek PPT Kabupaten Pacitan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/02/dua-terdakwa-korupsi-ungkap.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/02/dua-terdakwa-korupsi-ungkap.html</a><br /><br /><span style="color: red;">Berita yang sama:</span> Dua Terdakwa Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Pacitan Di Adili Karena Dugaan Korupsi Rp2.6 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/11/dua-terdakwa-pembangunan-pelabuhan.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/11/dua-terdakwa-pembangunan-pelabuhan.html</a></span></span><br />(Jnt) <br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan PPT Kab.Pacitan Rp2.6 M Dituntut Berbeda

“Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Pacitan untuk memeriksa Ir. Miftahol Arifin selaku PPK, sebab dalam persidangan terungkap bahwa ada al...

»

Mantan Sekda Kab. Pacitan Ir. Mulyono, MM Di Vonis 1.6 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Dana Hibah

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">“Siapa Pejabat Kab. Pacitan yang akan menjadi Tersangka baru lalam perkara Korupsi dana hibah ABPD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran (TA) 2010 dan 2011 untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Perusda AU) Kabupaten Pacitan?”</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibBsjT47JPEpNeEz5VWGJbHL9XgTnm4DKRN8RV7IIce_qEswU0uC3E1K0q-3kyCxoMpHaFiDwj7IclOv56Oe7dY8VTtGKGLNpRSJwCFMjTDxoZY6Nss9Fhn1SvCiTQ3rK12E4r-6UYBYroobx6d6kSrz5JTH1FFHQmm50eZMvZdESXU2GnPR-By0ho/s640/Pacitan.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibBsjT47JPEpNeEz5VWGJbHL9XgTnm4DKRN8RV7IIce_qEswU0uC3E1K0q-3kyCxoMpHaFiDwj7IclOv56Oe7dY8VTtGKGLNpRSJwCFMjTDxoZY6Nss9Fhn1SvCiTQ3rK12E4r-6UYBYroobx6d6kSrz5JTH1FFHQmm50eZMvZdESXU2GnPR-By0ho/w640-h288/Pacitan.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BEITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama satu (1) tahun dan enam (6) bulan terhadap Terdakwa Ir. Mulyono, MM selaku Sekda (Sekretaris Daerah) sekaligus Ketua TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pacitan tahun 2009 - 2014 karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dana hibah ABPD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran (TA) 2010 dan 2011 untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Perusda AU) Kabupaten Pactan tanpa ada proposal usulan untuk dibahas dalam  pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) namun disahkan menjadi APBD dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1 miliar rupah<br /><br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> Siapa Pejabat Kab. Pacitan Yang Akan Menjadi Tersangka Baru Dalam Perkara Korupsi Perusda AU? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/11/siapa-pejabat-kab-pacitan-yang-akan.htm">http://www.beritakorupsi.co/2022/11/siapa-pejabat-kab-pacitan-yang-akan.htm</a>l<br /><br /><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Berita yang sama: </span></span>Terbukti Korupsi Bersama-Sama, Direktur Perusda Pacitan Di Vonis 1.6 Thn Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/03/terbukti-korupsi-bersama-sama-direktur.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/03/terbukti-korupsi-bersama-sama-direktur.html</a></span><br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Mulyono, MM dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 14 Pebruari 2023) dengan agenda putusan yang di Ketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Romauli Ritonga, SH., MH yang dihadiri oleh Tim JPU Didit Agung Nugrooho, SH dkk dari Kejaksaan Negeri Pacitan maupun Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvl_SCabH0RpXnmRCkjAOrQOH07Y4VhQ4ognsOxAjWLBSC69EWcL8AMWxQJRIi51Qo0r4cx-Hr6_JMcZM_SFbwCjWqHO2UmvLfqlrYsWIyl64LI3vNq3LrKuc8G4PpsJmrrCrobcXgjDaLK6l7dq2mmbRm22L-WQ94zbYO9kfTxmyfHUUjiPlHlG4Q/s640/Pacitan..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvl_SCabH0RpXnmRCkjAOrQOH07Y4VhQ4ognsOxAjWLBSC69EWcL8AMWxQJRIi51Qo0r4cx-Hr6_JMcZM_SFbwCjWqHO2UmvLfqlrYsWIyl64LI3vNq3LrKuc8G4PpsJmrrCrobcXgjDaLK6l7dq2mmbRm22L-WQ94zbYO9kfTxmyfHUUjiPlHlG4Q/w640-h288/Pacitan..jpg" width="640" /></a></div>Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Ir. Mulyono, MM terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Mulyono, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Ir. Mulyono, MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu (1) tahun dan enam (6) bulan;<br /><br />3. Menetapkan masa penahanan yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan,” ucap Ketuai Majeis Hakim Tongani, SH., MH<br /><br />Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa lebih ringan enam (6) bulan dari tuntutan JPU yaitu dengan pidana penjara selama dua (2) tahun<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah pembahasan RAPBD menjadi APBD Pemda Kab. Pacitan TA 2010 - 2011 haya Terdakwa Ir. Mulyono, MM selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD Pemda Kab. Pacitaan yang terlibat? <br /><br />Lalu kemana dengan Sekretaris, Bendahara dan anggota TAPD lainnya? Kemana pula Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Pacitan? Apakah tidak terlibat?. Sayangnya, Bupati yang menjabat saat itu sudah meninggal sehingga selamat dari kasus ini dan tidak lagi dihadirkan sebagai saksi.<br /><br />Lalu bagaimana dengan Suko Wiyono, mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang juga mantan Sekretaris Daerah (Sekda), Haryo Jumanto (mantan Kepala Bagian Hukum), Soetopo (mantan Ketua DPRD sekaligus selaku Ketua Banggar DPRD Kab. Pacitan periode 2009-2014 dan Tardi (mantan Kepala Bagian Keuangan dan anggota TAPD).<br /><br />Lalu bagaiman dengan Dra. Mariatun selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 900/851/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pemberian Hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagai dasar pemberian hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha?<br /><br />Terkait hal ini, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pacitan Didit Agung Nugrooho, SH tak bersedia memberi komentar entah karna takut pimpinan atau hal lain. <br /><br /><span style="font-size: medium;"><span style="color: #2b00fe;"><span style="color: red;">Baca juga:</span> Siapa Pejabat Kab. Pacitan Yang Akan Menjadi Tersangka Baru Dalam Perkara Korupsi Perusda AU? - http://www.beritakorupsi.co/2022/11/siapa-pejabat-kab-pacitan-yang-akan.html<br /><br /><span style="color: red;">Berita yang sama:</span> Mantan Sekda Kabupaten Pacitan Ir. Mulyono, MM Dituntut Pidana Penjara Selama Dua Tahun Dalam Perkara Korupsi Dana Hibah - http://www.beritakorupsi.co/2023/01/mantan-sekda-kabupaten-pacitan-ir.html</span></span><br /><br />(Jnt)<br /></div>

News Tipikor Mantan Sekda Kab. Pacitan Ir. Mulyono, MM Di Vonis 1.6 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Dana Hibah

“Siapa Pejabat Kab. Pacitan yang akan menjadi Tersangka baru lalam perkara Korupsi dana hibah ABPD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran (TA) 201...

»

Dua Terdakwa Korupsi Ungkap Keterlibatan PPK Dalam Proyek PPT Kabupaten Pacitan

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;">#Proyek pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPPT) Kabupaten Pacitan Tahun 2021 belum selesai hingga batas akhir Perjanjian Kerja tanggal 14 Desember 2021, dan telah dilakukan Pemutusan Kontrak dengan progres pekerjaan 46 Persen, tetapi oleh PPK dibuat menjadi 52,293 Persen dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp4.165.209.091 dari nilai anggaran Rp8.544.367.000, dan Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK tetap memerintahkan Kedua Terdakwa melanjutkan pekerjaan sampai akhir tahun 2021. Apakah PPK akan terseret sebagai ‘Tersangka’? Lalu adakah kaitannya kasus perkara ini dengan dipindahnya Kasi Pidsus Kejari Pacitan Ke Mamuju, Sulbar????#.</span>  </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyI0PMe_G2w0P3TzIbcUveEgO6ZdHBpivBXKC5gT-gdAF59hytfZeuWov0YB7a-dUNpr5MsdkJ52A2LZcQiepFe84NwlaLelpxsGAkLRou374W_I3glK1eJFNxGnjMtB14-5s3Yzzg04jelSBaXxyakFqXguipLlUXOOe-Ma5uXi2AZYwj_OCuRJiW/s1280/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyI0PMe_G2w0P3TzIbcUveEgO6ZdHBpivBXKC5gT-gdAF59hytfZeuWov0YB7a-dUNpr5MsdkJ52A2LZcQiepFe84NwlaLelpxsGAkLRou374W_I3glK1eJFNxGnjMtB14-5s3Yzzg04jelSBaXxyakFqXguipLlUXOOe-Ma5uXi2AZYwj_OCuRJiW/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Dua Terdakwa kasus perkara Tindak Pidana Korupsi pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan tahun 2021 yang menelan anggaran dari ABPD Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.544.367.000 dan untuk pekerjaan Pengawasan senilai Rp760.000.000 yang merugikan keuangan/perekonomian negara sejumlah Rp2.647.750.393,50 sesuai hasil audit Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor : X.760/80/408.49/2022 tanggal 10 Oktober 2022 mengungkap keterlibatan Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dihadapam Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 14 Pebruari 2023<br /><br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Baca juga:</span> Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Pacitan Untuk Memeriksa Ir. Miftahol Arifin selaku PPK - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/majelis-hakim-perintahkan-jpu-kejari.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/majelis-hakim-perintahkan-jpu-kejari.html</a><br /><br /><span style="color: red;">Berita yang sama:</span> Bagaiamana Nasib Ir. Miftahol Arifin selaku PPK Dalam Perkara Korupsi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Pacitan? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/bagaiamana-nasib-ir-miftahol-arifin.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/bagaiamana-nasib-ir-miftahol-arifin.html</a></span></span><br /><br />Kedua Terdakwa itu adalah Mohammad Jasuli selaku Direktur CV. Liga Utama sebagai pemenaang lelang atau Penyedia Barang/Jasa, dan Drs. Warji, ST selaku Direktur CV. Dinamika Raya sebagai Konsultan Pengawas pada pekerjaan tesebut   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVzawPKfxKsQyKoyIkBrAABXMfDXgTBQTXDVCv6MCYEPXFjoTt7OVvnBOGapDpChivDo0chjH9bGggmk-m-w4r3wiOgUCRVuZ_pIP7GwU8DNVI1W5WSJKHKNac3NLL_eBGNQLli3eb7_9QjUHFUKw2KRNXyf4NiXJqZZPScd99wSb_4VoQwFL1i36i/s640/6.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="524" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVzawPKfxKsQyKoyIkBrAABXMfDXgTBQTXDVCv6MCYEPXFjoTt7OVvnBOGapDpChivDo0chjH9bGggmk-m-w4r3wiOgUCRVuZ_pIP7GwU8DNVI1W5WSJKHKNac3NLL_eBGNQLli3eb7_9QjUHFUKw2KRNXyf4NiXJqZZPScd99wSb_4VoQwFL1i36i/w524-h640/6.jpg" width="524" /></a></div>Kedua Terdakwa (Mohammad Jasuli dan Drs. Warji, ST) ini dihadirkan langsung ke persidangan di hadapan Majelis Hakim oleh Tim JPU Didit Agung Nugroho, SH yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pacitan dkk <br /><br />Persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 14 Pebruari 2023) adalah agenda mendengarkan keterangan saksi mahkota atau Drs. Warji, ST menjadi saksi untuk Mohammad Jasuli maupun sebalikya dihadapan Majelis Hakim yang di ketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) IrawanDjatmiko, SH., MH dan Romauli Ritonga, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, Zamroni, SH., MH <br /><br />Keterlibatan Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK yang dimaksud Kedua Terdakwa kepada Majelis Hakim adalah membuat progres pekerjaan menjadi 52,293 Persen dan pembayaran sebesar Rp4.165.209.091 dari nilai anggaran Rp8.544.367.000, padahal progres pekerjaan yang sebenarnya sesuai laporan Konsultan Pengawas dilapangan selaku anak buah Terdakwa Drs. Warji, ST adalah 46 persen<br /><br />“Empat puluh enam persen. Lima puluh dua koma dua sembilan tiga persen itu oleh Dinas. Saya dapat laporan dari anak buah saya Arif Widodo,” jawab saksi (Terdakwa) Drs. Warji, ST atas pertanyaan JPU maupun Majelis Hakim<br /><br />Saksi Drs. Warji, ST yang juga Terdakwa ini juga mengakui mengatakan tidak pernah sama sekali ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan atau pengawasan pekerjaan, alasannya karena semuanya sudah dipercayakan kepada Arif Widodo selaku Team Leader Konsultan Pengawas dari CV. Dinamika Raya. Dan dokumen hasil progres pekerjaan ditandatanganinya di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang sudah disiapkan<br /><br />“Saya sama sekali tidak pernah kelapangan. Semua saya percayakan ke Team Leader saya. Dokumen saya tanda tangani di Dinas, sudah disiapkan semua tanda tangan,” jawab saksi (Terdakwa) Drs. Warji, ST atas pertanyaan JPU maupun Majelis Hakim   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCoqcl_7RPmVhLx7HMxKhBI9JR9DJYhXxYfFshy8_Gf2mU_7C17IDkUUSJz3d7JnnE3pCTNoasoZ4X8bnU0tzuQ2wTmgTG1ZxrlXvSAnHI63ky3yL4XLnSY7LJWNICdSzojrSBJ08E6UH_1OXLUwj75py89JO5tDz63RO2LbF01g0lj8JWnf1BqE7v/s640/Saksi%20Ir.%20Miftahol%20Arifin,%20MM%20selaku%20Pejabat%20Pembuat%20Komitmen%20(PPK)%20mengenakan%20kemeja%20putih.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCoqcl_7RPmVhLx7HMxKhBI9JR9DJYhXxYfFshy8_Gf2mU_7C17IDkUUSJz3d7JnnE3pCTNoasoZ4X8bnU0tzuQ2wTmgTG1ZxrlXvSAnHI63ky3yL4XLnSY7LJWNICdSzojrSBJ08E6UH_1OXLUwj75py89JO5tDz63RO2LbF01g0lj8JWnf1BqE7v/w640-h288/Saksi%20Ir.%20Miftahol%20Arifin,%20MM%20selaku%20Pejabat%20Pembuat%20Komitmen%20(PPK)%20mengenakan%20kemeja%20putih.jpg" width="640" /></a></div>“Apakah saudara tidak keberatan progres pekerjaan empat puluh enam persen dibuat lima puluh dua koma dua sembilan tiga persen?,” tanya JPU dan Majelis Hakim<br /><br />“Tidak,” jawab Drs. Warji, ST enteng<br /><br />Saksi Drs. Warji, ST yang juga Terdakwa ini mengakui bahwa yang memerintkannya untuk melanjutkan pekerjaan hingga akhir tahun adalah Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK. Sementara pembayaran progres pekerjaan masuk ke rekening perusahaan miliknya bukan 46 persen melainkan 52,293 Persen yaitu sekitar 275 juta rupiah dan duit yang dinikmatinya adalah sebesar 75 juta rupiah<br /><br />“Atas perintah PPK sampai akhir tahun,” jawab saksi yang juga Terdakwa <br /><br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Baca juga: </span>Dua Terdakwa Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Pacitan Di Adili Karena Dugaan Korupsi Rp2.6 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/11/dua-terdakwa-pembangunan-pelabuhan.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/11/dua-terdakwa-pembangunan-pelabuhan.html</a></span></span><br /><br />Pengakuan saksi yang juga Terdakwa Drs. Warji, ST terkait ketelibatan Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK terkait progres pekerjaan, pembayaran dan perintah melanjutkan pekerjaan hingga akhir tahun juga di ungkapkan saksi yang juga Terdakwa Mohammad Jasuli<br /><br />“Oleh (52,293 Persen) PKK, saya ikut aturan dinas aja. Yang dibayar lima puluh dua koma dua sembilan tiga persen sekitar empat miliar seratus sekian setelah dikurangi pajak,” jawab saksi (Terdakwa) Mohammad Jasuli atas pertanyaan JPU maupun Majelis Hakim  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitIPOdGV_PghdpGxdFlnCULZL_TDJM5UPpC0LDxR3LK6MqGFdyLwNfAIZ-mWZmCXzwXZ4hqJPMk5U6FBquCs8BOYSw0gWx3XycD9luI0LxCUlt-_U1GEzTFvXpJIPGxyGgT-FF7S7pqE-fz2jybrbS5XPFKv85ZFaeMlaKPXEqQY_9A2s_lnUonQTt/s1280/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitIPOdGV_PghdpGxdFlnCULZL_TDJM5UPpC0LDxR3LK6MqGFdyLwNfAIZ-mWZmCXzwXZ4hqJPMk5U6FBquCs8BOYSw0gWx3XycD9luI0LxCUlt-_U1GEzTFvXpJIPGxyGgT-FF7S7pqE-fz2jybrbS5XPFKv85ZFaeMlaKPXEqQY_9A2s_lnUonQTt/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Saksi yang juga Terdakwa Mohammad Jasuli juga mengakui bahwa PPK memerintahkannya untuk melanjutkan pekerjaan hingga akhir tahun padahal PPK telah melakukan Pemutusan Kontrak sesuai SK Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021 karena pekerjaan belum selesai hingga batas akhir Perjanjian Kerja tanggal 14 Desember 2021 sesuai SPK (surat Perintah Kerja) No.16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021<br /><br />“Perintah PP,” jawab saksi (Terdakwa) Mohammad Jasuli<br /><br />Selain dari pengakuan dari Kedua Terdakwa (Mohammad Jasuli dan Drs. Warji, ST) ini, pada persidangan sebelumnya (Selasa, 17 Januari 2023) dihadapan Majelis Hakim juga sudah terungkap dari saksi yang di kronfrontir antara Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK, Very Purwo Nugroho selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Arif Widodo selaku Team Leader Konsultan Pengawas dari CV. Dinamika Raya, Yulianto selaku Asisten Pelaksana dari Staff CV. Liga Utama dan M. Faraihan Febrianto alias Rere dari CV. Liga Utama -saksi yang dihadirkan JPU<br /><br />Keterangan saksi kronfrontir dilakukan atas perintah Ketua Majelis Hakim Tonagi, SH., MH setelah mendengar keterangan Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK pada persidangan (Selasa, 10 Januari 2023) yang tidak dapat menjawab pertanyaan JPU maupun Majelis Hakim terkait kapan dan bagaimana penyusunan HPS serta kapan Perencanaan dibuat<br /><br />Tidak hanya itu. Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK juga tidak dapat menjelasakan kapan dan dari siapa menerima laporan hasil pekerjaan?<br /><br />“Kapan HPS dibuat? Apakah saudara dipakasa untuk menandatagani? Atau ada persekongkolan kalian?,” tanya JPU maupun anggota Majelis Hakim Manambus Pasaribu. Namun Ir. Miftahol Arifin, MM tak dapat mejelaskannya secara rinci. Bahkan lebih sering menjawab lupa  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4Giohuqk5edSkPM64nrqqro1GFNVHght-8s8Pqp4zFtTHBN-0aQ7UF-cj3A01LpvbSlLysTY2NgSbHlgBgqrlTnYD2bXFTX3nPPUv2mVC5B6-ASzY2ncHg-j6JvcWYmizdUsC6IX_keVm3H5xqA3WMOwrmCukiO2-3RM_yv1NG4dAjtXBlgIcFKzs/s640/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4Giohuqk5edSkPM64nrqqro1GFNVHght-8s8Pqp4zFtTHBN-0aQ7UF-cj3A01LpvbSlLysTY2NgSbHlgBgqrlTnYD2bXFTX3nPPUv2mVC5B6-ASzY2ncHg-j6JvcWYmizdUsC6IX_keVm3H5xqA3WMOwrmCukiO2-3RM_yv1NG4dAjtXBlgIcFKzs/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Selain itu. JPU juga menyebutkan dalam dakwaannya, bahwa perjanjian sewa peralatan utama dalam dokumen penawaran yang menjadi satu kesatuan dengan surat perjanjian kerja (SPK) Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021, Peralatan Utama berupa Excavator dan Dumptruck disewa dari PT. Haka Utama Sejahtera yang berada di Kabupaten Sampang dan Kapal Cutter Suction Dredger disewa dari PT. Mari Bangun Nusantara yang berada di Kabupaten Sidoarjo,<br /><br />Namun faktanya, pada saat pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan, CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa justru menyewa Excavator dan Dumptruck dari Eko Khusyairi Nur Wahyudi yang berada di Kabupaten Pacitan, dan Peralatan Utama berupa Kapal Cutter Suction Dredger disewa dari PT. Bangun Makmur Utama yang berada di Kota Semarang, walaupun Perubahan Peralatan Utama tersebut tidak tertuang dalam Perjanjian Addendum.<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 Bagian B.4 Addendum Poin 40. Perubahan Personel  <br /><br />JPU juga menyebutkan, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 menentukan nilai hasil pengujian abrasi Los Angeles terhadap batu isian bronjong harus kurang dari 20%<br /><br />Namun kenyataannya, spesifikasi batu isian bronjong yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak, karena berdasarkan Pemeriksaan Abrasi dengan Mesin Los Angeles sebagaimana Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Nomor 621.28/664/408.34/2022 tanggal 22 April 2022 didapatkan hasil pemeriksaan terhadap sampel batu warna hitam mempunyai nilai abrasi sebesar 26,38% dan terhadap sampel batu warna putih mempunyai nilai abrasi sebesar 26,14%.    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixiofQoEMg9crdV51Y8hGGTiFG5h9qHTZYmyDHDSN-xPb-RYGvvQo9yK_4nCeuhEJnb0aoNgRMFs66FxSpnKK329jreVmyhxwSUpGy3GxLwF69nEPMEe2tuBNiKzok0QzTiOiQnv7cT8rHYfZ_At_5vFyW1ntPTmlTSdqjEhyXVaEsi4XKws_9w-Qd/s640/7.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixiofQoEMg9crdV51Y8hGGTiFG5h9qHTZYmyDHDSN-xPb-RYGvvQo9yK_4nCeuhEJnb0aoNgRMFs66FxSpnKK329jreVmyhxwSUpGy3GxLwF69nEPMEe2tuBNiKzok0QzTiOiQnv7cT8rHYfZ_At_5vFyW1ntPTmlTSdqjEhyXVaEsi4XKws_9w-Qd/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Kasus inipun ibarat peribahasa, “tidak ada asap kalau tidak ada api”. Perkara ini tidak akan terjadi andai saja Ir. Miftahol Arifin selaku PPK tidak membuat progres pekerjaan sebanyak 52,293 Persen dan tetap memerintahkan Kedua Terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan hingga akhir tahun sementara Ir. Miftahol Arifin selaku PPK telah melakukan pemutusan kontrak pekerjaan dengan kedua Terdakwa<br /><br />Pertanyaannya adalah, kalau hasil pekerjaan pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan  Kabupaten Pacitan tahun 2021 tidak sesuai dengan spseifikasi, progres pekerjaan dibuat menjadi 52,293 padahal sebenarnya hanya 46 persen, memerintahkan Kedua Terdakwa untuk tetap melanjutkan pekerjaan sementara sudah dilakukan pemutusan kontrak serta dilakukan  pembayaran hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp2.6 miliar lebih, mengapa hanya Terdakwa M. Jasuli selaku Direktur CV Liga Utama dan Terdakwa Wariji selaku Direktur CV Dinamika Raya yang diadili?<br /><br />Apakah Ir. Miftahol Arifin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Very Purwo Nugroho selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) akan terseret sebagai Tersangka karena Majelis Hakim telah memerintahkan JPU untuk memeriksanya?<br /><br />“Periksa semua saksi ini,” ucap anggota Majelis Hakim Manambus Pasaribu, SH., MH maupun Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., HM kepada Tim JPU Didit Agung Nugroho, SH yang juga Kasi Pidsus Kejari Pacitan dkk dalam persidangan, Selasa, 17 Januari 2023  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Apakah nama Ir. Miftahol Arifin selaku PPK akan masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai orang yang ikut bertanggung jawab dalam kasus ini saat menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap ke Kedua Terdakwa atau sekedar yang memerintahkan JPU dalam persidangan untuk memeriksanya?<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /><br />Atau “begitu kuatkah” Ir. Miftahol Arifin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan Andi Panca Sakti tidak “berani” untuk meneyeret Ir. Miftahol Arifin?<br /><br />Atau adakah kaitannya perkara ini di bawa ke persidangan dengan mutasinya Didit Agung Nugroho, SH Kasi Pidsus Kejari Pacitan menjadi Kasubag BIN Kejari Mamuju, Sulbar???. Terkait hal ini, Didit Agung Nugroho, SH tak berkomentar saat bertakorupsi.co meminta tanggapannya. <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: <span style="color: #2b00fe;">Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Pacitan Untuk Memeriksa Ir. Miftahol Arifin selaku PPK -</span> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/majelis-hakim-perintahkan-jpu-kejari.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/majelis-hakim-perintahkan-jpu-kejari.html</a><br /><br />Berita yang sama: <span style="color: black;"><span style="color: #2b00fe;">Bagaiamana Nasib Ir. Miftahol Arifin selaku PPK Dalam Perkara Korupsi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Pacitan? -</span> </span><a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/bagaiamana-nasib-ir-miftahol-arifin.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/bagaiamana-nasib-ir-miftahol-arifin.html</a></span></span><br /><br />(Jnt) <br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Ungkap Keterlibatan PPK Dalam Proyek PPT Kabupaten Pacitan

#Proyek pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPPT) Kabupaten Pacitan Tahun 2021 belum selesai hingga batas akhir Perjanjian K...

»

Dua Terdakwa Korupsi “JLU” Sebesar Rp118 Juta Di Vonis Lepas

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Majelis Hakim mengatakan, Dua Terdakwa (dan Empat Terdakwa sebelumnnya) terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan JPU tetapi bukan merupakan tindak pidana# </span></span>     </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP7dbaE8jfppSal8cIRWLMoK3ys2rZBdFq9hPkaZJeKroGZporPvNY4UeYio4d9IksEgKNlwoKx1-27rErWoTbNik9EV4yckOmxX_ntryHBEldE6NO-dgpqOVetjah-c3n9gW1Mbf6ZoQB-SxLl2a_2w0h2ylzyEgDi-IFU8SvUfI3VaaInxjxkAwk/s640/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP7dbaE8jfppSal8cIRWLMoK3ys2rZBdFq9hPkaZJeKroGZporPvNY4UeYio4d9IksEgKNlwoKx1-27rErWoTbNik9EV4yckOmxX_ntryHBEldE6NO-dgpqOVetjah-c3n9gW1Mbf6ZoQB-SxLl2a_2w0h2ylzyEgDi-IFU8SvUfI3VaaInxjxkAwk/w640-h288/b.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />“Idem dg (dengan) Terdakwa I s/d (sampai dengan) IV "Lepas dari Tuntutan" u/ Christiana dan Woe Chandra,” kata Dr. John Sumarna dari Kantor Advokat / Pengacara, Penasihat Hukum pada Kantor Konsultan Manajemen, Bisnis dan Hukum “OMPA Consulting” beralamat di Jl. Raya Trawas 22 - 24, Trawas 61375, Mojokerto, Jawa Timur melalui pesan WhastApp ke nomor beritakorupsi.co, kAMIS, 2 Pebruari 2023<br /><br />Dr. John Sumarna mengatakan, “banyak oknum yg membalikkan fakta kebenaran dan keadilan demi prestasi dan kenaikan pangkat dg korbankan orang lain..jadi selalu waspada dalam berurusan hukum..itu fakta dilapangan yg saya temukan pada perkara2 yg saya tangani..dunia hukum adalah dunia persilatan siapa yg sakti dan berilmu akan "menang"..beruntung saya menjadi bagian pendekar yg sakti”.<br /><br />Hal itu dikatakan Dr. John Sumarna menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap 2 (dua) Terdakwa Korupsi menerima uang ganti rugi dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar utara (JLU) Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 - 2019 sebesar Rp118.853.000 dengan menggunakan dokumen palsu, yaitu Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya, SE selaku pemilik tanah<br /><br />Oleh JPU Kejari Kota Pasuruan, Kedua Terdakwa (Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya) ini dianggap bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk0JIz2A7Vvyr6QBlhJ4m0QJqovRmxh4Kl2j1EZIGBdIybdLIbRptj_jEGfKq8TbVpHLtBiBoUevEaXHCo2LrztFFZhiXF9ubswA7S_SA6J7MMSO96ZJcXOpXwtsrm1p2yMo3gk3u8uL3x5zYw4RB1cth97F7u_rocWiJ0wg-aM1RWnZNb1mU1vuGg/s640/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk0JIz2A7Vvyr6QBlhJ4m0QJqovRmxh4Kl2j1EZIGBdIybdLIbRptj_jEGfKq8TbVpHLtBiBoUevEaXHCo2LrztFFZhiXF9ubswA7S_SA6J7MMSO96ZJcXOpXwtsrm1p2yMo3gk3u8uL3x5zYw4RB1cth97F7u_rocWiJ0wg-aM1RWnZNb1mU1vuGg/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya, SE dituntut pidana penjara masing-masing selama empat (4) tahun denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsider tiga (3) bulan kurungan dan membayar uang pengganti untuk Terdako Christina sebesar Rp118.853.000 subsider pidana penjara selama dua (2) tahun <br /><br />Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengatakan, bahwa Terdakwa Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya, SE terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana<br /><br />Oleh karen perbutan Terdakwa bukan Tindak Pidana, sehingga Kedua Terdakwa pun di Vonis lepas oleh Majelis Hakim.<br /><br />Pada sidang sebelumnya (6 Januari 2023), Empat  (4) Terdakwa dalam kasus yang sama (perkara terpisah) juga di Vonis lepas oleh Majelis Hakim<br /><br />Keempat Terdakwa itu adalah, Drs. H. Sugiarto, MM mantan Camat Gadingrejo Kota Pasuruan selaku PPAS (Pejabat Pembuat Akta Sementara) yang juga selaku anggota DPRD Kota Pasuruan periode 2019 - 2024; Terdakwa II Eko Wahyudi (PNS Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan) ; Terdakwa III Budi Priyanto, SP selaku Lurah Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa IV Hilmy Yuliardi. S (Staf Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan)<br /><br />Diberitakan sebelumnya.  Kasus ini berawal pada tahun 2011, dimana pemerintah Kota Pasuruan telah membentuk Dana Cadangan melalui Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 yang digunakan untuk membiayai program pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan pembebasan tanah jalan lingkar utara Kota Pasuruan yang pelaksanaannya ditetapkan pada tahun 2014 dalam rangka mengurangi kemacetan dalam Kota Pasuruan serta mengangkat potensi kelautan Kota Pasuruan;  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfClN4sQh8isFWypqFNffM6pOW2RwGsZO1apTPoP1wjv9V9ioIM93jbp5P9Uh28A3f85uMlS9y3OWqdPa8aScxSb1F-9_Pi43lgWMMNziCLu__HrIzGvrIxRx81DpestaVB2XnEzkEplmZtfUItRsigoHnybu3QTbC-7EzwBTyKk1JTckVFWx6NDnV/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfClN4sQh8isFWypqFNffM6pOW2RwGsZO1apTPoP1wjv9V9ioIM93jbp5P9Uh28A3f85uMlS9y3OWqdPa8aScxSb1F-9_Pi43lgWMMNziCLu__HrIzGvrIxRx81DpestaVB2XnEzkEplmZtfUItRsigoHnybu3QTbC-7EzwBTyKk1JTckVFWx6NDnV/w640-h480/4.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Empat Terdakwa juga di Vonis lepas pada sidang sebelumnya<br /></span></span></td></tr></tbody></table>Besaran dana cadangan untuk program/kegiatan dimaksud ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) yang bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah yang dilakukan setiap tahun anggaran yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />a. Tahun Anggaran 2011 :    Rp. 10.000.000.000,-  <br />b. Tahun Anggaran 2012 :    Rp. 15.000.000.000,-<br />c. Tahun Anggaran 2013 :    Rp. 17.500.000.000,-<br />d. Tahun Anggaran 2014 :    Rp. 17.500.000.000,-<br />Total    : Rp. 60.000.000.000. Terbilang: Enam Puluh Miliar Rupiah.<br /><br />Untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan yang ditunjuk selaku instansi yang memerlukan tanah (pemohon) telah membuat rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Surat Walikota Pasuruan Nomor: 590/3017/423.108/2013 tanggal 26 September 2013 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Jalan Lingkar Utara;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfsj1DOERS6kcbV-QqgrHhOPKJRzxzNN__RnU85lv6xC5YlEhWSlbB_b3eJCaw7Tzez0hUJoyUkk6hmzD0xEveMg7nQKYKb8Q2HgAMsdlNgvj7toom9IBjlynIDuiVGxzT919b7MsWTYHNZf4WsjJJwA0snVeLtvs2Q1yVl-zFDxuJkefAZt7zlOb6/s640/jpu%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfsj1DOERS6kcbV-QqgrHhOPKJRzxzNN__RnU85lv6xC5YlEhWSlbB_b3eJCaw7Tzez0hUJoyUkk6hmzD0xEveMg7nQKYKb8Q2HgAMsdlNgvj7toom9IBjlynIDuiVGxzT919b7MsWTYHNZf4WsjJJwA0snVeLtvs2Q1yVl-zFDxuJkefAZt7zlOb6/w640-h288/jpu%201.jpg" width="640" /></a></div>Menindaklanjuti surat dari Walikota Pasuruan tersebut, Gubernur Jawa Timur telah membentuk Tim Persiapan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/117/KPTS/013/2014 Tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur dan telah melaksanakan tugas-tugas hingga kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor: 188/501/KPTS/013/2014 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur tertanggal 28 Agustus 2014 yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur seluas 160.000 M² yang terdiri dari:<br /><br />a. Wilayah Kecamatan Bugul Kidul, seluas      :    82.384 M²;<br />b. Wilayah Kecamatan Panggungrejo, seluas  :    37.888 M²;<br />c. Wilayah Kecamatan Gadingrejo, seluas      :    39.728 M² +<br />        Total    :    160.000 M² <br /><br />Berdasarkan Penetapan Lokasi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan selaku Instansi yang memerlukan tanah telah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Timur selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Walikota Pasuruan Nomor: 600/2142/423.108/2014 tertanggal ..  September 2014, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 246/KEP-35.10/X/2014 Tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan seluas + 160.000 M² tertanggal 2 Oktober 2014;   <br />  <br />Selanjutnya, Saksi Drs. AGUS SUGIANTO, S.H. M.Hum. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan telah membentuk susunan keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Keputusan Nomor: 99/Kep-35.75/X/2014 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Seluas + 160.000 M², Terletak Di Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Tamba’an, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Tapa’an, Kelurahan Kepel, Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Dan Sekretariat tertanggal 24 Oktober 2014, dengan susunan sebagai berikut:  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAxNjAJ3SenorILaHXTICRxP4vNMc5Y1-ElOcgtXvj5y0F1coBq5jsX9rqXY5Uq_rIlitx9onnfQ-YjpIS1k94tRB5iwAsaWwS_7rv0UWpkRXc6iTVKQd7G0gs9NBCM0t91Mib5HzxeCxC_MBh8iwGlqx_VtUCZuiG3VNGlaGHjEgIq8PdzYrD_eUO/s640/hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAxNjAJ3SenorILaHXTICRxP4vNMc5Y1-ElOcgtXvj5y0F1coBq5jsX9rqXY5Uq_rIlitx9onnfQ-YjpIS1k94tRB5iwAsaWwS_7rv0UWpkRXc6iTVKQd7G0gs9NBCM0t91Mib5HzxeCxC_MBh8iwGlqx_VtUCZuiG3VNGlaGHjEgIq8PdzYrD_eUO/w640-h288/hakim.jpg" width="640" /></a></div>a. Pelaksana Pengadaan Tanah:<br />1) Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua;<br />2) Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagai Anggota;<br />3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan sebagai Anggota;<br />4) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Pasuruan sebagai Anggota;<br />5) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemkot Pasuruan sebagai Anggota;<br />6) Camat Gadingrejo sebagai Anggota;<br />7) Camat Panggungrejo sebagai Anggota;<br />8) Camat Bugulkidul sebagai Anggota;<br />9) Lurah Gadingrejo sebagai Anggota;<br />10) Lurah Karangketug sebagai Anggota;<br />11) Lurah Tamba’an sebagai Anggota;<br />12) Lurah Ngemplakrejo sebagai Anggota;<br />13) Lurah Mandaranrejo sebagai Anggota;<br />14) Lurah Panggungrejo sebagai Anggota;<br />15) Lurah Tapa’an sebagai Anggota;<br />16) Lurah Kepel sebagai Anggota;<br />17) Lurah Blandongan sebagai Anggota;<br />18) Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah sebagai Sekretaris merangkap Anggota.<br /> <br />b. Sekretariat:<br />1) DWI RETNANINGSIH, S.H.<br />2) MUJIYANTO, S.S.T.<br />Berdasarkan penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah, kemudian Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pasuruan telah menerbitkan Validasi Nomor: 026/PPT/XI/2015 tertanggal 11 November 2015 yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan yang dijadikan sebagai dasar pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang kepada Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan di wilayah Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo,  <br /><br />Dalam kenyataannya, penentuan salah satu Pihak yang Berhak, yaitu atas nama Saksi CHRISTIANA, SE dalam penerimaan Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 01391 sebagaimana tertuang dalam Nomor Urut: 14 Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Nomor: 009/PPT/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 dan Nomor Urut: 14 Validasi Nomor: 026/PPT/XI/2015 tertanggal 11 November 2015 tidak menggunakan Surat Tanda Bukti/Alas Hak/bukti penguasaan Saksi CHRISTIANA, SE atas bidang tanah berupa Persil 5 Blok S.IV Kohir Nomor 709 (Letter C),  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhIIdl9pKAZynN4gcUyXNwBMa-y7b4fNIYUh1020BXE2NnFi-BtyMSLGemiyRg4MyGvcs-RhgbAk-gGhDww1CofNkGdep3JkUw08HbekiliOZmnvytph3qQbRtvr_S6kQ1CSNiobP3Map1NyjDEiEA0t7E5PXxog_B6VHX-tJbh7oZ0Lzrb1hxtYHf/s640/jpu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhIIdl9pKAZynN4gcUyXNwBMa-y7b4fNIYUh1020BXE2NnFi-BtyMSLGemiyRg4MyGvcs-RhgbAk-gGhDww1CofNkGdep3JkUw08HbekiliOZmnvytph3qQbRtvr_S6kQ1CSNiobP3Map1NyjDEiEA0t7E5PXxog_B6VHX-tJbh7oZ0Lzrb1hxtYHf/w640-h288/jpu.jpg" width="640" /></a></div>Melainkan telah menggunakan dokumen Letter C. 773 Persil 5 Klas. S.IV atas nama JAOSIN yang telah dinyatakan beralih kepemilikkannya kepada Saksi CHRISTIANA, SE melalui penerbitan Akta Jual Beli Nomor: 56.B/PPAT-GR/2012 tertanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat oleh Terdakwa I yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATs) Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;<br /><br />Atas perbuatan Drs. H. Sugiarto, MM selaku Camat Gadingrejo Kota Pasuruan selaku PPAS (Pejabat Pembuat Akta Sementara) bersama-sama dengan Budi Priyanto mengakibatkan Terdakwa CHRISTIANA, SE telah ditetapkan sebagai Pihak yang Berhak atas Objek Pengadaan Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 01391 dalam pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan, sehingga yang bersangkutan telah menerima keuntungan berupa uang Ganti Kerugian sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);<br /><br />Terdakwa CHRISTIANA, SE tidak berhak atas penerimaan uang Ganti Kerugian sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), karena Akta Jual Beli Nomor: 56.B/PPAT-GR/2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang telah dijadikan sebagai dokumen tanah yang terkena dampak rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan ternyata letak bidang tanahnya sebagian dari luas 8.770 M² tidak ada yang terkena trase pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan.<br /><br />Hal ini sebagaimana hasil kegiatan Sidang Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A yang telah dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 36/2019 tertanggal 27 Pebruari 2019;<br /><br />Terdakwa CHRISTIANA, SE seharusnya mengembalikan uang sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) kepada Negara ketika sejak diketahui bahwa sebagian tanah seluas 470 M² yang terkena proyek Jalan Lingkar Utara (JLU) ternyata bidang tanah milik orang lain, yaitu MATIM berdasarkan Surat Tanda Bukti/Alas Hak berupa Letter C. 709 Persil 5 Klas. S.IV sebagian dari luas 2.360 M².      <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgclHmWpXmhgv96CLyUEbry8OfAYKWbtpGaWg6UGTX-4eSaBomB4mI4tQNZZzvhBM0WEj79yZkzXPZYqTB2VUkNLOCbJ9poGQmNUluNFFsEIQbCLWOYHM3Y6DqKstdzuAnSZGfUVs3vHThGivsqY29RXoBrAXPFRyKRFMfAzqkKnTuYrM-vlAsyWqyt/s640/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgclHmWpXmhgv96CLyUEbry8OfAYKWbtpGaWg6UGTX-4eSaBomB4mI4tQNZZzvhBM0WEj79yZkzXPZYqTB2VUkNLOCbJ9poGQmNUluNFFsEIQbCLWOYHM3Y6DqKstdzuAnSZGfUVs3vHThGivsqY29RXoBrAXPFRyKRFMfAzqkKnTuYrM-vlAsyWqyt/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>Namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa CHRISTIANA, SE, melainkan bersama dengan Terdakwa WOE CHANDRA XENNEDY WIRYA, S.E telah melakukan perbuatan memproses peralihan hak atas bidang tanah milik MATIM tersebut agar dipaksakan dapat beralih menjadi milik Saksi CHRISTIANA, SE dengan menggunakan bukti transaksi fiktif yang dibuat seolah-olah telah terjadi peralihan hak pada tanggal 10 Pebruari 1996 melalui peran Drs. H. Sugiarto, MM, Eko Wahyudi (PNS Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan), Budi Priyanto, SP selaku Lurah Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Hilmy Yuliardi. S (Staf Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan)<br /><br />Atas serangkaian perbuatan tersebut telah menguntungkan Terdakwa CHRISTIANA, SE atas penerimaan uang Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sebesar Rp118.853.000 (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang sudah diterimanya sejak tanggal 23 Desember 2015,<br /><br />Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp118.853.000 (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 s.d 2019 tertanggal 11 Agustus 2022. (Jnt)</div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi “JLU” Sebesar Rp118 Juta Di Vonis Lepas

#Majelis Hakim mengatakan, Dua Terdakwa (dan Empat Terdakwa sebelumnnya) terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan JPU tetapi bukan merup...

»

Sidang Korupsi Dana BK, Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK Mendalami Keterangan Mantan Sekda Jatim Sukardi

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Sukardi selaku Sekda (Sekretaris Daerah) sekaligus Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Provinsi Jawa Timur tahun 2013 - 2018 mengatakan ‘tidak tau’ siapa yang menentukan jumlah dana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) dalam APBD dan APBD-Perubahan Pemprov Jatim untuk Kabupaten Kota di Jawa Timur”</span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2cpveaFMA3DY1i2mq1ylHNdW9Q4QE7UOIo-AXPsyjWnjeJmbvMq4psHtmjdBuv5hoUUhKORziG9grHdVviL589v1VGeER9oASZq82pB3dYTjhp8gTeiQh3fqJU3UKzV6ThTjQbIj5WwrD_8f3fl7Lba9J0MrpjuX0dHvuHZWwI4zuMTypLMivfuXC/s1600/Sukardi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="285" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2cpveaFMA3DY1i2mq1ylHNdW9Q4QE7UOIo-AXPsyjWnjeJmbvMq4psHtmjdBuv5hoUUhKORziG9grHdVviL589v1VGeER9oASZq82pB3dYTjhp8gTeiQh3fqJU3UKzV6ThTjQbIj5WwrD_8f3fl7Lba9J0MrpjuX0dHvuHZWwI4zuMTypLMivfuXC/w633-h285/Sukardi.jpg" width="633" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, Rabu, 1 Pebruari 2023, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami keterangan saksi Sukardi selaku Sekda (Sekretaris Daerah) sekaligus Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tahun 2013 - 2018 dalam perkara dugaan Korupsi Suap dengan Terdakwa  Budi Setiawan selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014  dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur 2016 yang diduga menerima uang sebanyak Rp10.5 miliar dari Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendrik Setyawan (Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung) dan Sutrisno (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung) sebagai mahar atau dengan istilah unduhan sebesar 7.5 persen dari jumlah anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) APBD Provinsi Jawa Timur TA (tahun anggaran) 2015, 2017 dan 2018<br /><br />“Bagaimana keterangan saksi. Apakah Terdakwa pernah menghadap ke Gubernur melalui saksi? Saksi ini kan atasan saudara,” tanya Ketua Majelis Hakim Marper Pandiangan, SH., MH kepada Terdakwa Budi Setiawan atas keterangan saksi Sukardi selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD Pemprov Jatim tahun 2013 - 2018 yang mengatakan tidak tau siapa yang menentukan besaran dana BKK-BI dalam APBD Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Kota  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQV1w3adUwJbfVlAaRe2hqVOHrLmA4VMVoIWR_eg76dUq1Bzaej3cFr9YTVHrp-0IgQVFKoJr2pZfyWneRwFXhILcMWNWTqd1twSZJeqkXVw7p9LEHOD2W1PoOvPYshftFVlBCAtvWpw231PUyXkSA5Tr9-rWGM7YapjIEb3rNc10z7P3BzWqefMOI/s1600/Sukardi%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="665" data-original-width="1600" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQV1w3adUwJbfVlAaRe2hqVOHrLmA4VMVoIWR_eg76dUq1Bzaej3cFr9YTVHrp-0IgQVFKoJr2pZfyWneRwFXhILcMWNWTqd1twSZJeqkXVw7p9LEHOD2W1PoOvPYshftFVlBCAtvWpw231PUyXkSA5Tr9-rWGM7YapjIEb3rNc10z7P3BzWqefMOI/w640-h266/Sukardi%202.jpg" width="640" /></a></div>“Penah,” jawab Terdakwa Budi Setiawan. Lalu Terdakwa Budi Setiawan pun menjelaskan kalau besaran dana BKK-BI dalam APBD Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Kota adalah keputusan bersama atau Kolektif kolegial (sistem kepemimpinan dimana pengambilan keputusannya dilakukan melalui musyawarah atau bersama-sama)<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Budi Setiawan, Mantan Kepala BPKAD dan Bapeda Jatim Diadili Karena Diduga Menerima Suap Rp10.5 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/budi-setiawan-mantan-kepala-bpkad-dan.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/budi-setiawan-mantan-kepala-bpkad-dan.html</a></span></span><br />    <br />Mendengar jawaban Terdakwa Budi Setiawan maupun keterangan saksi Sukardi selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD Pemprov Jatim, Ketua Majelis Hakim Marper Pandiangan, SH., MH pun memerintahkan JPU KPK untuk mendalaminya<br /><br />“Saudara Jaksa, silahkan dalami ini. Ini di kembangkan nggak, ada pengembangan ini, masih ada pengembangan. Ini ada penyidikan baru?,’ kata Ketua Majelis Hakim Marper Pandiangan, SH., MH sambil bertanya kepada JPU KPK <br /><br />“Masih, ini diperiksa, masih dikembangkan,” jawab JPU KPK   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj2g57JMP1mwPCETeqaUVLkQSezwjz2rYzO8dXZ00YDsJ0yerMtMIkczzaHPtARdDSK0Qr1kkG_c8_pRJsCwnMdeENtq0fGeIDnSqSmGhZ3WlpvlJfv5q0Lir_J6AfIA7_M6QdwqNoP1h-WF72O5f6sY5SzQ0pBWLm-bRjGdB2LZl6_lNjoH59EBkK/s1600/Jatim..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="798" data-original-width="1600" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj2g57JMP1mwPCETeqaUVLkQSezwjz2rYzO8dXZ00YDsJ0yerMtMIkczzaHPtARdDSK0Qr1kkG_c8_pRJsCwnMdeENtq0fGeIDnSqSmGhZ3WlpvlJfv5q0Lir_J6AfIA7_M6QdwqNoP1h-WF72O5f6sY5SzQ0pBWLm-bRjGdB2LZl6_lNjoH59EBkK/w640-h320/Jatim..jpg" width="640" /></a></div>Apa yang diperintahkan Ketua Majelis Hakim kepada JPU KPK bukan tidak masuk akal. Melainkan Majelis Hakim sepertinya tidak meyakini keterangan Sukardi selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tahun 2013 - 2018<br /><br />Justru dari keterangan Sukardi selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD yang tidak mengetahui siapa yang menentukan besaran dana BKK-BI dalam APBD Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Kota menggelitik dan menjadi pertanyaan<br /><br />Benarkah Sukardi selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD tidak mengetahui siapa yang menentukan besaran dana BKK-BI dalam APBD Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Kota atau Sukardi pura-pura tidak mengetahui karena takut terjerat dalam kasus ini???<br /><br />Lalu apa arti ‘menghadap’ oleh bawahan dalam hal ini Terdakwa Budi Setiawan kepada kepada atasannya yaitu Sukardi selaku Sekda? Sebab jabatan Sekda adalah jabatan tertinggi secara struktural. Apakah hanya sekedar menghadap atau sekalian ada ‘buah’ tangan?<br /><br />Ada bunyi ungkapan, <i>“kalau air mengalir dari atas ke bawah sedangkan uang mengalir dari bawah ke atas dan tidak akan pernah turun".  </i> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioBs1p9PXByD40fZKD-J2ZQqgcvZT2mJolDZWEQL4LPPh4uJgVwffQs0FHDZVs6l0wsxR1waMJbW57TdGzFLQqb3YSGVqOSpo80Et2FAgL4oTzQ7efbcBYdi3YTP_8oHLgzORf1M1C4JeMNmpK7WZmVRgT9kZc8R8oWIRoUcsVphnugfUe-_dJxWFs/s1600/Sukardi..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioBs1p9PXByD40fZKD-J2ZQqgcvZT2mJolDZWEQL4LPPh4uJgVwffQs0FHDZVs6l0wsxR1waMJbW57TdGzFLQqb3YSGVqOSpo80Et2FAgL4oTzQ7efbcBYdi3YTP_8oHLgzORf1M1C4JeMNmpK7WZmVRgT9kZc8R8oWIRoUcsVphnugfUe-_dJxWFs/w640-h288/Sukardi..jpg" width="640" /></a></div>Lalu apakah uang sebesar Rp10.500.000.000 yang diterima Terdakwa Budi Setiawan dari Syahrli Mulyo selaku Bupati Tulungagung sebagai mahar atau dengan istilah unduah sebesar 7.5 persen agar dana BKK-BI dari APBD Provinsi Jawa Timur dicairkan hanya dinikmati oleh Terdakwa sendiri atau mengalir keatasannya?. Apakah ada kaitanya pertanyaan Ketua Majelis Hakim Marper Pandiangan, SH., MH “pernah menghadap ke saksi?” terhadap Terdakwa Budi Setiawan yang di jawab Terdakwa “pernah”.<br /><br />“Keteranga saksi tidak masuk akal. APBD da APBD-P adalah keputusan bersama Kolektif kolegial seperti yang dikatakan Terdakwa tadi,” kata  Samuel Hendrik, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa kepada beritakorupsi.co seusai persidangan.<br /><br />Sukardi selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD Pemprov Jatim tahun 2013 - 218, dihadirkan oleh JPU KPK pada Rabu, 1 Pebruari 2023 dalam persidangan sebagai saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi suap menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) sebagai mahar atau dengan istilah unduhan sebesar 7.5 persen dari jumlah anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur TA (tahun anggaran) 2015, 2017 dan 2018 dari Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendrik Setyawan (Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung) dan Sutrisno (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung)   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigtMdJUyjeOwM9dXL8RZp1ctzgIN8d0TsWPDi1IzUMtvfoAdpbcFCN_z2eYRI_DubPRlPr26lZ05S6LO_qDFIK2SMFLO-ZI4o7m5OPmjRfQB8j1_UQyuvXLCNYt7y5gE-q05-L7XaZxxrUefx5eBY_QtBmNQJXmTg3NbJRL9qfnH2aE0mKTOLREc8q/s1600/Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigtMdJUyjeOwM9dXL8RZp1ctzgIN8d0TsWPDi1IzUMtvfoAdpbcFCN_z2eYRI_DubPRlPr26lZ05S6LO_qDFIK2SMFLO-ZI4o7m5OPmjRfQB8j1_UQyuvXLCNYt7y5gE-q05-L7XaZxxrUefx5eBY_QtBmNQJXmTg3NbJRL9qfnH2aE0mKTOLREc8q/w640-h288/Jatim.jpg" width="640" /></a></div>Selain Sukardi, JPU KPK juga menghadirkan 2 (dua) saksi lainnya yaitu Hari Purwanto Kasubbid (Kepala Sub Bidang) Bapeda yang sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Infrastruktur dan Wilayah Bappeda Pemprov Jatim menggantikan Toni Indrayanto dan Mohamad Yasin Kepala Bapeda tahun 2021 - sekarang <br /><br />Persidangan berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Rabu, 1 Pebruari 2023) dengan agenda mendengarkan untuk Terdakwa Budi Setiawan dihadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandiangan, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa yakni Samuel Hendrik, SH., MH dkk serta dihadiri pula oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK<br /><br />Kepada Majelis Hakim, ketiga saksi (Sukardi, Hari Purwanto dan Mohamad Yasin) ini saling ‘melempar’ jawaban atas pertanyaan JPU KPK maupun Majelis Hakim sendiri terkait siapa yang menentukan besaran dana BKK-BI dalam APBD Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Kota<br /><br />“Bapeda. Saya hanya mengkordinir,” jawab saksi Sukardi. Majelis Hakim pun menanyakkan saksi Mohamad Yasin Kepala Bapeda<br /><br />“TAPD,” jawab Mohamad Yasin   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjfOlQQzwtUNaiN_rPjoUrlvWyp8gls9VMkfxLRx-ZrHBZTuiFFCNi0f4_OnBTSqBflyFXelrJ4whbPz2zRoc4f1tAVujRXMJEbvC6B1MUDogOi6CrgLka38DtFUXqcKmsiKUvaWWqWQBQ_E7IoexFCpBplXdxF5gfepBhxyepTABo96pfGEXhYUlD/s1600/Sukardi%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="665" data-original-width="1600" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjfOlQQzwtUNaiN_rPjoUrlvWyp8gls9VMkfxLRx-ZrHBZTuiFFCNi0f4_OnBTSqBflyFXelrJ4whbPz2zRoc4f1tAVujRXMJEbvC6B1MUDogOi6CrgLka38DtFUXqcKmsiKUvaWWqWQBQ_E7IoexFCpBplXdxF5gfepBhxyepTABo96pfGEXhYUlD/w640-h266/Sukardi%202.jpg" width="640" /></a></div>Mendengar jawaban saksi Mohamad Yasin, Majelis Hakim kembali menanyakkan Sukardi. Namun Sukardi mengelak dan menjelaskan sesuai Permendagri tahun 2011, sedangkan Mohamad Yasin menjelaskan sesuai Permendagri tahun 2019<br /><br />Fakta yang terungkap di persidangan sebelumnya dari beberapa Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) yang diadili di Pengadilan Tipikor terkait penyusunan ABPD adalah anggaran dari semua OPD atau Kepala Dinas di serahkan ke Sekda selaku Ketua TAPD, dan dari TAPD diserahkan ke Banggar (Badan Anggaran) DPRD kemudian di kembalikan ke Sekda/Ketua TAPD setelah dibahas dan selanjutnya di disahkan dalam sidang Paripurna DPRD. <br /><br />Sementara dalam kasus ini JPU KPK menjelaskan, bahwa pemberian BKK-BI dilakukan berdasarkan usulan/proposal dari Bupati/Walikota yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur yang ditembuskan ke Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur. <br /><br />Kemudian proposal tersebut dibahas dalam pembahasan Rencana Definitif Kegiatan (RDK) BKK-BI Pemprov Jatim yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi dengan unsur Kepala BPKAD Provinsi, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi.<br /><br />Dalam pembahasan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala BKAD Provinsi melakukan kajian berdasarkan kemampuan fiskal, karakteristik wilayah dan teknis untuk menetapkan daerah serta besaran alokasi BKK-BI yang diberikan kepada Kabupaten/Kota, <br /><br />Setelah itu dilaporkan kepada Ketua TAPD dan dimasukkan dalam APBD/APBD-P Provinsi Jawa Timur. Kemudian Sekda atas nama Gubernur mengirimkan surat pemberitahuan kepada Bupati/Walikota tentang alokasi dan besaran BKK – BI untuk Kabupaten/Kota.<br /><br />Namun fakta yang terrungkap dalam persidangan kali ini, ternyata TAPD Provinsi Jatim tidak melakukan kajian terhadap proposal dari Kabupaten Kota sebeluam mengucurkan dana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) karena sudah ada mahar atau istilah undahan sebesar 7.5 persen dari anggaran dana BKK-BI yang di cairkan.<br /><br />“Keteranga saksi tidak masuk akal. APBD da APBD-P adalah keputusan bersama Kolektif kolegial seperti yang dikatakan Terdakwa tadi,” kata  Samuel Hendrik, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Sidang Korupsi Dana BK, Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK Mendalami Keterangan Mantan Sekda Jatim Sukardi

“Sukardi selaku Sekda (Sekretaris Daerah) sekaligus Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Provinsi Jawa Timur tahun 2013 - 2018 mengat...

»