Empat Terdakwa Kasus Korupsi Bank Mandiri Sebesar Rp3.5 M Dituntut Ringan

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Apakah Sales Officer Mortgage atau Sales Retail Generalis atau Sales Marketing Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya punya kewenangan penuh untuk meloloskan Debitur mulai dari Penandatanganan Akta PK hingga pencairan duit? Lalu dimana tanggung jawab Pimpinan Bank? Apakah Pimpinan hanya sebagai  ‘penonton’ bila terjadi kasus Korupsi?#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNKpl8vxlbZ4F7hN8yguSid0TF6MgkoFdVbP3JKGtJgGFnia9WSzHnlUDe4AhgJqER_A0Q-e_XS-1APQqwcHfjoix1BPkyHANRY1qnAHPm9qunkQX-diGpYrBPtzOBbRcUYLoCECMLOFnSNB7VPcwQY-0cKMWX7Snwtym84TetZ8NpPFlsD-3FHVAx/s1600/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNKpl8vxlbZ4F7hN8yguSid0TF6MgkoFdVbP3JKGtJgGFnia9WSzHnlUDe4AhgJqER_A0Q-e_XS-1APQqwcHfjoix1BPkyHANRY1qnAHPm9qunkQX-diGpYrBPtzOBbRcUYLoCECMLOFnSNB7VPcwQY-0cKMWX7Snwtym84TetZ8NpPFlsD-3FHVAx/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Tak banyak Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi bernasib baik seperti yang dialami oleh Muhammad Abdul Rouf selaku Sales Officer Mortgage atau Sales Retail Generalis atau Sales Marketing Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya bersama 3 Terdakwa lainnya dalam kasus yang sama yaitu Nur Hidayat selaku Karyawan Kantor Jasa Penilai Publik Agus, Firdaus & Rekan dan Muhammad Ibnu Sobirin selaku penilai atau surveyor Kantor Jasa Penilai Publik Ayon Suherman & Rekan serta Erik Kurniawan Bin Sugianto Als Erik Kurniawan selaku Debitur yang menjabat selaku  penanggung jawab UD PO. Lumbung Rejeki Makmur <br /><br /><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;"><b>Baca juga:</b></span> <span style="color: red;">Kasus Dugaan Korupsi Bank Mandiri Sebesar Rp3.5 M, Empat Terdakwa Diadili - <span style="font-size: small;"><a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/03/kasus-dugaan-korupsi-bank-mandiri.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/03/kasus-dugaan-korupsi-bank-mandiri.html</a></span></span></span><span style="font-size: small;"><br /></span><br />Ke 4 Terdakwa ini terjerat Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit KPR (Kredit Pemilikan Rumah) oleh Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya kepada Erik Kurniawan pada tahun 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp3.5 miliar berdasarkan Laporan Hasil Investigasi dari Specialist Investigator di Senior Investigator PT Bank Mandiri (Persero) Nomor IAU.SIV/ST.73/2021 tanggal 19 November 2021 dan dituntut pidana ringan<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXt7mgWpRfFErqAKUbuV2lYBQJgvWlzub2vuSTpHFi0pYmcyE7nWyVHUMhy1xKndqeQ8YlpBagZSHL3ebrruIdmGPzG_8KdF0IqKwpHcyYjYl4Plm0NlfxR2fbuafHFn-aA_xpfhUiIeOT4W08LunWnjbP9AWnDwRcA_RWqv4bBz1yI301IpA_VkTS/s902/1.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="902" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXt7mgWpRfFErqAKUbuV2lYBQJgvWlzub2vuSTpHFi0pYmcyE7nWyVHUMhy1xKndqeQ8YlpBagZSHL3ebrruIdmGPzG_8KdF0IqKwpHcyYjYl4Plm0NlfxR2fbuafHFn-aA_xpfhUiIeOT4W08LunWnjbP9AWnDwRcA_RWqv4bBz1yI301IpA_VkTS/w510-h640/1.jpg" width="510" /></a></div>Tiga Terdakwa yaitu Muhammad Ibnu Sobirin, Nur Hidayat dan Muhammad Abdul Rouf dituntut pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp100 juta subsider piadana kurungan masing-masing selama 2 bulan. Ke 3 Terakdawa juga dituntut  pidana untuk mengembalikan duit yang dinikmatinya yakini, untuk Terdakwa Ibnu Sobirin dan Terdakwa Nur Hidayat masing-masing sebesar Rp30 juta, dan Muhammad Abdul Rouf sejumlah Rp40 juta subsider pidana penjara masing-masing selama 1 tahun<br />    <br />Ketiga Terdakwa dijerat karena jabatan dan kewenangan yang melekat pada diri ke 3 Terdakwa sebagaimana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP<br /><br /><i>Pasal 3 berbunyi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)<br /><br />Pasal 55 Ayat (1) KUHP berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan</i><br /><br />Sedangkan Terdakwa Erik Kurniawan dituntut pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa mengembalikan duit sebanyak Rp3.4 miliar subsider pidana penjara selaam 2 tahun dan 6 bulan.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDHnb72VYA7TZwXosMIgevjnK0ISx3SCxJZZ6a3ajz0bEyG217zNVaKAROJ7o8WTzYjN7JO8CoIJUh5evt15WPmQuSAssb0TAWgGqdIAackcbn3XPGQVPgfJFtJYwI3Nc0ZEgp55wrNy8D37nJiHq_9AfnPgppfsAbEwCkZPa2SNlO6JwpiosC3G1O/s1600/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDHnb72VYA7TZwXosMIgevjnK0ISx3SCxJZZ6a3ajz0bEyG217zNVaKAROJ7o8WTzYjN7JO8CoIJUh5evt15WPmQuSAssb0TAWgGqdIAackcbn3XPGQVPgfJFtJYwI3Nc0ZEgp55wrNy8D37nJiHq_9AfnPgppfsAbEwCkZPa2SNlO6JwpiosC3G1O/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa ini dijerat karena secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP<br /><br /><i>Pasal 2 ayat (1) berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</i><br /><br />Walaupun Muhammad Abdul Rouf selaku Sales Officer Mortgage atau Sales Retail Generalis atau Sales Marketing Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya dianggap sebagai pegawai yang paling bertanggung jawab dari pada pipinannya terkait pemberian Kredit KPR (Kredit Pemilikan Rumah) hingga menimbulkan kerugian keuangan negara, Terdakwa Muhammad Abdul Rouf dan Terdakwa lainnya boleh  dibilang bernasib baik karena dituntut ringan <br /><br />Nasib baik yang diterima ke 4 Terdakwa ini, karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya boleh dibilang ringan bila dibandingkan dengan Terdakwa (sudah Vonis) kasus Korupsi Kredit Fiktif Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Sidoarjo pada tahun 2013 kepada PT. Hasta Mulya Putra (PT HMP) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp14.004.287.140,03 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 70/LHP/XXV12/2019 tanggal 31 Desember 2019.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHuIxL6Gb5pFxdo7cUylTWU5FeLTJHtR6XnB7bkVmE8a-JhtsfHDbfv8it6LbZegGoeI_KuzVDPR9P-1fHGtCdp0fqmX3wepjhZTEFU91XCttfTDj8iwxalVeWrSGTrc3QEoFhjSYuA7DxcDEOlEIGyhLemGE2B-kC2eWpN0Hc7vVMFgppA7Z07cqr/s1600/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHuIxL6Gb5pFxdo7cUylTWU5FeLTJHtR6XnB7bkVmE8a-JhtsfHDbfv8it6LbZegGoeI_KuzVDPR9P-1fHGtCdp0fqmX3wepjhZTEFU91XCttfTDj8iwxalVeWrSGTrc3QEoFhjSYuA7DxcDEOlEIGyhLemGE2B-kC2eWpN0Hc7vVMFgppA7Z07cqr/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung Repubil Indonesia menyeret 3 Tersangka/Terdakwa, yaitu yaitu Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Sidoarjo dan Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant BSM Kantor Cabang Sidoarjo serta Debitur Ernawan Rachman Oktavianto selaku Direktur PT. Hasta Mulya Putra<br /><br />Prima Zulio Rosa yang menikmati duit sebesar Rp15 juta dituntut pidana penjara selama 7 tahun denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp15 juta subsider pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Kemudian oleh Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selam 5 tahun denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp15 juta subsider 1 tahun penjara<br /><br />Bandingkan tuntutan JPU Kejari Tanjung Perak, Surabaya terhadap Terdakwa Muhammad Abdul Rouf selaku Sales Officer Mortgage atau Sales Retail Generalis atau Sales Marketing Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya yang menikmati duit sebesar Rp40 juta dengan tuntutan JPU Kejaksaan Agung RI terhadap Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Sidoarjo yang menikmati duit sebesar Rp15 juta<br /><br />Alasan JPU Kejari Tanjung Perak, Surabaya, karena ada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGBGuLc_hpzZlLBkzgtbxtwUGRIDuK4NIJNrDCOaI0xCnOEX1r8ZCLnCD8oqRQ-7eA_47h-SNcUYPC5ZkwWVH0thPPCQn3rht7OCBq8K9SuMWQQ7VYPA_sJGq44-pg4WrhzrtayHsvhCRTzZhB8zYfslX6_7NrUr2n1ZuvB9hVk011SWY_i2q5HoBz/s911/8.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="911" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGBGuLc_hpzZlLBkzgtbxtwUGRIDuK4NIJNrDCOaI0xCnOEX1r8ZCLnCD8oqRQ-7eA_47h-SNcUYPC5ZkwWVH0thPPCQn3rht7OCBq8K9SuMWQQ7VYPA_sJGq44-pg4WrhzrtayHsvhCRTzZhB8zYfslX6_7NrUr2n1ZuvB9hVk011SWY_i2q5HoBz/w506-h640/8.jpg" width="506" /></a></div>Memang dalam Perma (Peraturan Mahkamah Agung) ini daitur mengenai pemidanaan dan hal mengadili Pasal 2 UU Tentan Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi dengan 4 kategori, yaitu; a. Paling berat lebih dari Rp100 miliar, b. Kategori berat lebih dari Rp25 miliar, c. Kategori sedang lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan Rp25 milar, d. Kategori ringan lebih dari Rp200 juta sampai dengan 1 miliar rupiah.<br /><br />Sedangkan Pasal 3 adalah 5 Kategori. Kategori yang ke 5 (e) adalah Kategori paling ringan sampai dengan Rp200 juta. Dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terbagi 3 Kategori yaitu Tinggi, Sedang dan Rendah.<br /><br />Lalu pertanyaannya adalah, apakah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku bagi Jaksa Penuntut Umum dalam hal penuntutan terhada Terdakwa atau Perma itu hanya berlaku bagi Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi?<br /><br />Mungkin sama halnya dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (Perja RI) yang hanya berlaku dilingkungan Kejaksaan (Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi) di seluruh Indonesia atau bisa diterapkan oleh Majelis Hakim?<br /><br />Anehnya dalam kasus perkara ini adalah, Terdakwa yang ‘diseret’ oleh penyidik dan JPU Kejari Tanjung Perak ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri untuk diadili dari pihak Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya hanyalah pegawai biasa dengan jabatan Sales Officer Mortgage atau Sales Retail Generalis atau Sales Marketing Bank Mandiri Cabang Merr yaitu Muhammad Abdul Rouf<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah pegawai Bank sebagai Sales Officer Mortgage atau Sales Retail Generalis atau Sales Marketing di Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya punya kewenangan penuh untuk meloloskan Debitur mulai dari Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit (PK)  hingga pencairan duit? Lalu dimana tanggung jawab Pimpinan Bank? Apakah Pimpinan memberikan surat pendelegasian jabatan sehingga pimpinan hanya sebagai  ‘penonton’ bila terjadi kasus Korupsi???????<br /><br />Kasus perkara Korupsi sepertinya tidak lebih berat atau bukan suatu kejahatan yang luar biasa bila dibandingkan dengan kasus perkara pidana pencurian barang seperti sebuah Hand Phon (HP). Walau dalam Resolusi Perserikatan Bangsan-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa Korupsi adalah sutau kajahatan yang luar biasa.<br /><br />Sebab selain si pencuri, si pembeli HP juga dapat dijerat sebagai penadah atau pembeli barang curian. Padahal, si pembeli HP tersebut tidak mengetahui kalau yang dibelinya adalah hasil curian walaupun si pembeli mungkin sudah meminta bukti kepemilikan seperti kwitansi namun tidak dapat ditunjukan oleh sipenjual karena tidak setiap orang selalu menyimpan kwitansi bertahun-tahun atas pembelian sebuah HP    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit6LQl6SN9WstRrCLmjSk83IKCWhgbIDBKHARKZxgZUzftAF6CGDuhScRW1jBW860NgZNsZzQeVM5BBSkjeP-zkckNj46qHk8YzbJtfTnXX4EABoorljhJLoccfrSIsCBX3_cXbG0SQDqZPquEtR26OiYbGDnuP0m1oKEe4cpE2m2imRg6FGmemsUw/s1600/10.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit6LQl6SN9WstRrCLmjSk83IKCWhgbIDBKHARKZxgZUzftAF6CGDuhScRW1jBW860NgZNsZzQeVM5BBSkjeP-zkckNj46qHk8YzbJtfTnXX4EABoorljhJLoccfrSIsCBX3_cXbG0SQDqZPquEtR26OiYbGDnuP0m1oKEe4cpE2m2imRg6FGmemsUw/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya lagi, dalam perkara Korupsi kredit, tak jarang bahwa pimpinan Bank hanya sebagai penonton saja alias saksi di persidangan karena yang lebih bertanggung jawab atas pemberian kredit mulai dari proses penandatanganan akta perjanjian kredit, pemeriksaan dokumen termasuk agunan hingga pencairan duit adalah pegawai bawahan<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, kasus perkara Korupsi Kredit Bank khususnya di Jawa Timur “ibarat kuis menjacari jawaban siapa yang terseret dan siapa yang selamat?”<br /><br />Sebab, kasus perkara Korupsi kredit KPR Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya ini bukanlah yang pertamakali hanya melibatkan seorang pegawai bawahan diseret ke Pengadian Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili karena dianggap lebih bertanggung jawab atas terjadinya kredit bermasalah hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sementara pimpinan Bank tersebut cukuplah sebagai penonton alias saksi<br /><br />Padahal, saat JPU menghadirkan pimpinan Terdakwa Muhammad Abdul Rouf selaku Sales Officer Mortgage atau Sales Retail Generalis atau Sales Marketing Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya sebagai saksi dalam persidangan, ada pertanyaan dari anggota Majelis Hakim Fiktor Panjaitan, SH , MH saat itu tentang siapa yang bertanggung jawab bila terjadi masalah seperti ini (Korupsi Pemberian Kredit KPR (Kredit Pemilikan Rumah) oleh Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya kepada Erik Kurniawan), yang dijawab adalah Pemrakarsa dan pemutus. <br /><br />Lalu siapa Pemrakarsa dan Pemutus dalam Pemberian Kredit KPR (Kredit Pemilikan Rumah) oleh Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya kepada Erik Kurniawan pada tahun 2013? Apakah jabatan Pemrakarsa dan Pemutus juga dijabat oleh Terdakwa Muhammad Abdul Rouf???<br /><br />Sementara tuntutan pidana penjara terhadap ke 4 Terdakwa yaitu Muhammad Abdul Rouf, Nur Hidayat, Muhammad Ibnu Sobirin dan Erik Kurniawan Bin Sugianto Als Erik Kurniawan (perkara penuntutan masing-masing terpisah/tersendiri) dibacakan oleh JPU Kejari Tanjung Perak, Surabaya dalam persidangan yang berlangsung secara virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Rabu, 27 April 2022) dengan agenda tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim A. A. GD. Agung Pranata, SH., CN dengan dibantu dua Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH , MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Agus Widodo, SH., MH (dan I Wayan Soedarsana Wibawa, SH., MH, Haryono, SH., M.Hum serta Muliani Buraera, SH) yang dihadiri oleh masing-masing Penasehat Hukum Terdakwa daintaranya yaitu dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) serta dihadiri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAYlFMJxBVQCwgw_k8m27rUCRW4eIMSOD2Y7MYneqv06_tezE_wgh_0LP1jLwQyGukiS95kca52e2e1mtkkVdR2yWSgQza-xvjN6doR9sy46Q4voPZcCBaQZElkiMmX8D15OCnKUjHbiB6YM485q2HMQRF0apBMJR7guBufXuArxmDCZOQjTEou6UA/s1600/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAYlFMJxBVQCwgw_k8m27rUCRW4eIMSOD2Y7MYneqv06_tezE_wgh_0LP1jLwQyGukiS95kca52e2e1mtkkVdR2yWSgQza-xvjN6doR9sy46Q4voPZcCBaQZElkiMmX8D15OCnKUjHbiB6YM485q2HMQRF0apBMJR7guBufXuArxmDCZOQjTEou6UA/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat tuntutan JPU yang dibacakan secara singkat untuk masing-masing Terdakwa yang pada intinya mengatakan, bahwa Terdakwa (secara berurutan) Muhammad Abdul Rouf,  (Nur Hidayat, Muhammad Ibnu Sobirin) terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ibnu Sobirin telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pidana sebagaimana Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Muhammad Ibnu Sobirin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersbut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan<br /><br />3. Menetapakan Terdakwa Muhammad Ibnu Sobirin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp30 juta dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap JPU M. Fadil<br /><br />Selanjutnya JPU melanjutkan surat tuntutannya terhadap Terdakwa Nur Hidayat dan Terdakwa Muhammad Abdul Rouf. Tuntutan JPU terhadap ke 2 Terdakwa ini sama persis dengan tuntutan JPU terhadap Terdakwa Muhammad Ibnu Sobirin. Yang membedakan hanyalah besaran uang pengganti <br /><br />Uang pengganti untuk Terdakwa Nur Hidayat adalah sebesar Rp30 juta dan Terdakwa Muhammad Abdul Rouf sebesar Rp40 juta dengan subsider pidana penjara masing-masing selama 1 tahun<br /><br />Sedangkan Tuntutan JPU terhadap Terdakwa Erik Kurniawan Bin Sugianto Als Erik Kurniawan adalah dengan pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp200 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan. Membayar uang pengganti sebesar Rp3.4 miliar subsider 2 tahun dan 6 bulan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut JPU, kesalahan Terdakwa Erik Kurniawan dengan Tiga Terdakwa lainnya berbeda. Perbedaannya, perbuatan Tiga Terdakwa karena jabatan dan kewenangan sebagaimana Pasal 3 UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">melainkan karena melakukan karena Jabatan dan Kewenangan. Sehingga dijerat Pasal 2 UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan perbuatan Terdakwa Erik Kurniawan bukan karena jabatannya melainkan perbuatan melawan hukum malakukan, turut melakukan yang menyuruh meelakukan, sehingga Pasal yang dibuktikan JPU adalah Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP</div><div style="text-align: justify;"><br />Atas tuntutan dari JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar ‘sebulan’ kemudian yaitu tanggal 12 Mei 2022. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Empat Terdakwa Kasus Korupsi Bank Mandiri Sebesar Rp3.5 M Dituntut Ringan

#Apakah Sales Officer Mortgage atau Sales Retail Generalis atau Sales Marketing Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya punya kewenangan penuh unt...

»

Korupsi Dana Covid-19, Ketua FKPQ Kabupaten Bojonegoro di Vonis 4 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Penasehat Hukum Terdakwa, Pinto Utomo: </b>Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan. Tetapi kami tetap menghormati putusan Hakim</span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJoJulh4s0yXUoTUy-AaORC1mHaKbV_NrKBZn6xBkKca4bhRpoNLBcgcIh64vqeunWV-pwErVS6K3rCqBHtrNKxwZeQsya-7PvHnWhQkw9yUdpCtpP1psSGOIyppGDIiSzdE4BFzDneArTdIpToovuIkSX7DXw3ptaoVHK_jpqafwnyI07SBBwqx8R/s1330/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="447" data-original-width="1330" height="216" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJoJulh4s0yXUoTUy-AaORC1mHaKbV_NrKBZn6xBkKca4bhRpoNLBcgcIh64vqeunWV-pwErVS6K3rCqBHtrNKxwZeQsya-7PvHnWhQkw9yUdpCtpP1psSGOIyppGDIiSzdE4BFzDneArTdIpToovuIkSX7DXw3ptaoVHK_jpqafwnyI07SBBwqx8R/w640-h216/2.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span> <br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya, Selasa, 26 April 2022, menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Sodikin (45) Warga Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro selaku Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Quran (FKPQ) Kabupaten Bojonegoro dengan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp250 juta Subsider 3 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp572.200.000 Subsidair pidana penjara selama 1 tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikucurkan oleh pemerintah melalui anggaran Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Direktorat Jenderal Kemenag) sejumlah Rp14,2 miliar untuk operasional lembaga Taman Pendidikan Alquran (TPQ) Kabupaten Bojonegoro yang terdampak pandemi COVID-19 tahun 2020 dan merugikan keuangan negara sebesar Rp1.007.000.000<br /><br />Terdakwa Sodikin selaku Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Quran (FKPQ) Kabupaten Bojonegoro terseret dalam kasus perkara Korupsi pemotongan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang dikucurkan oleh pemerintah melalui anggaran Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Direktorat Jenderal Kemenag) RI<br /><br />Dana BOP yang dikucurkan pemerintah untuk Kabupaten sebesar Rp14.260 miliar yang akan dibagikan untuk 1.426 TPQ sesuai usulan FKPQ di 27 Kecamatan se- Kabupaten Bojonegoro yang masing-masing TPQ menerima sebesar Rp10 juta.    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgtLc7VjBm3tPTkCFi-GsOKpD_XH3U8jFRdZdh3je7FtnzxyRLkmc6CPjD6UQoQoZmaM6kh0QW1HXN7Vj4kTMpFhIgWeui0BSpOpW1xHJNV0BZ-8XXfPG-mNOYypBGTaUFhz42Uc1gr-V73hxgdROI0Tl1OAVHenWBLj0OKYLOMbuJqKkK7agIZsUu/s1040/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgtLc7VjBm3tPTkCFi-GsOKpD_XH3U8jFRdZdh3je7FtnzxyRLkmc6CPjD6UQoQoZmaM6kh0QW1HXN7Vj4kTMpFhIgWeui0BSpOpW1xHJNV0BZ-8XXfPG-mNOYypBGTaUFhz42Uc1gr-V73hxgdROI0Tl1OAVHenWBLj0OKYLOMbuJqKkK7agIZsUu/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa telah melakukan pemotongan sebesar 1 juta rupiah dari masing-masing penerima. Duit hasil pemotongan tersebut lalu dibagi, yaitu sebesar Rp 600 ribu untuk FKPQ Kabupaten Bojonegor dan Rp 400 ribu untuk FKPQ Kecamatan<br /><br />Namun fakta yang terungkap dalam persidangan terjadi pro dan kontra dari keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan JPU maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa. Sebab ada saksi yang mengatakan tidak ada pemotongan dan murni diterima sebesar Rp10 juta per lembaga penerima. Tetapi ada juga saksi yang mengatakan kalau ada pemotongan <br /><br />Beberapa saksi mengakatan kepada Majelis Hakim, mengalami ‘intimidasi’ dari penyidik Kejari Kabupaten Bojonegoro, bahkan mengaku trauma tiap kali melihat orang berpakaian Jaksa dan juga merasa ketakutan bila melewati kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro<br /><br />Salah satu saksi yang dihadirkan JPU adalah Andik Fajar yang mengungkapkan kepada Majelis Hakim mengalami “intimidasi” dari penyidik Kejari Bojonegoro. Bahkan saksi Andik Fajar mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP)<br /><br />Lalu ada lagi Sucipto dari Lembaga Darul Mukmin dan M. Kasbalih selaku Kortam (Koordinator Kecamatan) Kapas Kab. Bojonegoro serta Faturrochman dari Lembaga Arrosid Kecamatan Kapas  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpA9HLXMQ4iHqiwo5S1s7LD6cl_3TTt9skBiYD0CK7BrCKBZ3kW8L1yRxrx3GoFpSfDFsYBhpHQbmqxHBfozjVYLWUl2TpTwSqTifGN21N-cabE9UMZtROIUXSOEB-lav3JZG2EtCxCjAP0v63kxLk8q-rDSqtO7Z7Ls8SB9lwRSkV8GRSfeJa6f7E/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpA9HLXMQ4iHqiwo5S1s7LD6cl_3TTt9skBiYD0CK7BrCKBZ3kW8L1yRxrx3GoFpSfDFsYBhpHQbmqxHBfozjVYLWUl2TpTwSqTifGN21N-cabE9UMZtROIUXSOEB-lav3JZG2EtCxCjAP0v63kxLk8q-rDSqtO7Z7Ls8SB9lwRSkV8GRSfeJa6f7E/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Kepada Majelis Hakim, saksi Sucipto mengatakan bahwa dirinya merasa ketakutan dan trauma tiap kali melihat Jaksa termasuk saat melewati Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro di Jl. Rajekwesi No.31 Bojonegoro sejak dirinya diperiksa sebagai saksi pada tahun lalu<br /><br />Selain itu, beberapa saksi megaku, bahwa para saksi ‘dipaksa’ untuk menandatangani surat pernyataan yang konsepnya sudah disiapkan oleh penyidik dan diminta untuk mengembalikan uang. Dan ada yang bersedia dan ada pula yang tidak bersedia mengembalikan.<br /><br />Menurut sumber beritakorupsi.co, yang tak bersedia disebutkan namanya juga menceritakan, bahwa ada salah seorang saksi yaitu (Alm) H. Safi’i yang telah meninggal dunia tak lama setelah didatangi ke kediamannya oleh salah seorang Jaksa dari Kejari Bojonegoro <br /><br />“Semua saksi merasa ketakutan. Ada saksi yang meninggal namanya H. Safi’i dari Kecamatan Kepoh Baru. Dia struk setelah tak lama didatangi ke rumahnya oleh Jaksa Edward. Beberapa bulan setelah Jaksa Edward mendatangi rumah H. Safi’i, H. Safi’i lalu di bawa ke ruma sakit. Pada saat di rumah sakit, Jaksa Edward juga datang ke rumah sakit,” kata sumber<br /><br />Namun saat ditanya apa tujuan Jaksa Edward ke rumah sakit, sumber tidak mengetahui persis. Namun menurut sumber, tak lama H. Safi’i di rawat di rumah sakit lalu meninggal dunia<br /><br />“Tidak tahu, tapi tak lama di rawan di ruma sakit, H. Safi’i meninggal,” kata sumber<br /><br />Suber juga menjelaskan, bahwa di Kabupaten Bojonegoro ada sebanyak 28 Kecamatan. Dari 28 Kecamatan tersebut, hanya 1 Kecamatan yang tidak menerima bantuan dana BOP-TPQ. dan dari 28 Kecamatan, 5 Kecamatan yang sejatinya saksi dari JPU, menurut sumber menjadi saksi dari Terdakwa, yaitu Kecamatan Margomulyo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Gayam, Kecamatan Male dan Kecamatan Kapas    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVrLSeifJm0NGWLLmzlF1W8eNlB_s0cFZsT-qYnoWlc6yDvGbiSi8LWzPwnBhANZ118waYIQ8meDCNuul3NwEMPr-7N0_auHQ1dt6K2inBFMltUDHbquEJ3KgyyGfNW4RM0dk2yLKNVcQ0FjZ3-eLTmYbtLE5kF9tKXs-BsP7Qg7gry0s51vgnanYT/s1040/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVrLSeifJm0NGWLLmzlF1W8eNlB_s0cFZsT-qYnoWlc6yDvGbiSi8LWzPwnBhANZ118waYIQ8meDCNuul3NwEMPr-7N0_auHQ1dt6K2inBFMltUDHbquEJ3KgyyGfNW4RM0dk2yLKNVcQ0FjZ3-eLTmYbtLE5kF9tKXs-BsP7Qg7gry0s51vgnanYT/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>“Kecamatan Kota ini tidak menerima dana. Yang dihadirkan oleh JPU 15 saksi dari Kecamatan dan 8 Kecamatan tidak dihadirkan, yaitu dari Kecamatan Purwosari, Kecamatan Ngambon, Kecamatan Sugiwaras, Kecamatan Kepoh Baru, Kecamatan Sukosewu, Kecamatan Sumber Rejo, Kecamatan Sekar dan Kecamatan Kota,”<br /><br />Terkait nama H. Safi’i, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bojonegoro Adi Wibowo membantahnya bahwa H. Safi’i tidak ada namanya masuk dalam daftarnya sebagai saksi. <br /><br />“Tidak ada nama H. Safi’i masuk daftarnya sebagai saksi. Kalau mengenai Jaksa Edwar, lebih baik tanyakan langsung aja,” kata Kasi Pidsus Kejari Bojonegoro Adi Wibowo melalui sambungan telepon WhastApp<br /><br />Namun apapun cerita atau keterangan para saksi yang dihadirkan oleh JPU maupun Penasehat Hukum Terdakwa, nyatanya Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penunt Umum yaitu melanggar Pasal2 ayat (1)  jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Sodikin dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 26 April 2022) dengan agenda Putusan dengan Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH yang dibantu dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisman, S.Kom., SH., MH dengan dihadiri Tim JPU Marindra dkk dari Kejari Kabupaten Bojonegoro maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Johanes Dipa Widjaja dkk dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Bojonegoro karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRIsRps1VZkC2Yanz7VlX6rHqF7iksyvrPdpm54jX9lWW1UcnWidADkLxENa1fN41s4NJA9pnWyWsrJcxJXItXwfTAGKp0UqRLqzJQIgrDohMXHgzbWWa3NmuaW0ZOIdalVYhSXT9XKUkuIXmVorrjE3rSiRjxtSOFTGrojw2JzbHOfhQJ5xXS9pzn/s1040/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRIsRps1VZkC2Yanz7VlX6rHqF7iksyvrPdpm54jX9lWW1UcnWidADkLxENa1fN41s4NJA9pnWyWsrJcxJXItXwfTAGKp0UqRLqzJQIgrDohMXHgzbWWa3NmuaW0ZOIdalVYhSXT9XKUkuIXmVorrjE3rSiRjxtSOFTGrojw2JzbHOfhQJ5xXS9pzn/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, sesuai fakta persidangan, saksi dan bukti-bukti, bahwa perbuatan Terdakwa Sodikin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)  jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Sodikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primer;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Sodikin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;<br /><br />3. Menetapkan hukuman yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan<br /><br />4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan<br /><br />3. Menyatakan uang sebesar Rp434.080.000 yang disetorkan kepada Jaksa dirampas untuk negara dan menghukum Terdakwa Sodikin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp572.200.000 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim    </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU yaitu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp572.200.000 subsider 4 tahun penjara <br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Dan atas putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengatakan pikir-pikir sedaangkan JPU langsung mengatakan banding<br /><br />“Kami banding,” kata JPU <br /><br />Seusai persidangan, salah satu Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yakni Pinto Utomo merasa kecewa atas putusan Majelis Hakim karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan<br /><br />“Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan. Tetapi kami tetap menghormati putusan Hakim,” kata Pinto. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Korupsi Dana Covid-19, Ketua FKPQ Kabupaten Bojonegoro di Vonis 4 Thn Penjara

Penasehat Hukum Terdakwa, Pinto Utomo: Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan. Tetapi kami tetap menghormati put...

»

Diretur PT PDAU Trenggalek di Vonis 4 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp750 juta,

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Dalam kasus yang sama, Terpidana Korupsi 4.6 Thun penjara Tatang atau DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT. Bangkit Grafika Sejahtera (PT. BGS) yang juga Bos  Koran Harian Surabaya Sore hingga kini belum di eksekusi oleh Kejari Trenggalek. Sementara mantan Bupati Trenggalek H. Soeharto, ST Bin Yakoen sudah mendekan di penjara. Apakah Kajari Trenggalek Takut????#    </b></span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ9z0yiIeyF_sBTpejdKCiuTAZPZffTy9B_KSftG3hJqZfddeaUBEjQgQ1KJNX7FKTkiz1znQ6OWqSQVJ86naW84G66NA0_5czHjDJmylg2IrJ1cCmScFL5jdbYwvnhg2yZjP5ebMy0BN0D5VBzrfCRP9mYPU5UJQ_h5k_sMybyYLbw602fzCh4Iy6/s640/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="293" data-original-width="640" height="294" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ9z0yiIeyF_sBTpejdKCiuTAZPZffTy9B_KSftG3hJqZfddeaUBEjQgQ1KJNX7FKTkiz1znQ6OWqSQVJ86naW84G66NA0_5czHjDJmylg2IrJ1cCmScFL5jdbYwvnhg2yZjP5ebMy0BN0D5VBzrfCRP9mYPU5UJQ_h5k_sMybyYLbw602fzCh4Iy6/w640-h294/a.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />“Derita tiada akhir’. Mungkin kalimat inilah yang dialami oleh Terdakwa Gathot Purwanto selaku Plt Direktur PDAU (Perusahaan Daerah Aneka Usaha) Kabupaten Trenggalek yang hidup dipenjara selama 20 tahun karena terjerat dalam 5 Kasus Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Kasus Korupsi yang menjerat Gathot Purwanto hingga berstatus Terpidana, diantaranya adalah korupsi Pembangunan Pabrik Es Tirta Rahayu di Pelabuhan Prigi, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Trenggalek tahun 2013. <br /><br />Yang kedua, kasus Korupsi Proyek Akuisisi BPR Prima Durenan Kabupaten Trenggalek dan kasus Korupsi Penyertaan Modal Pada Unit Pengelola Usaha Daerah (UPUD) di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek<br /><br />Belum selesai menjalani hukuman dari perkara sebelumnya, Gathot Purwanto kembali dihukum pidana penjara selama 4 tahun dalam perkara Korupsi Penyimpangan dana Penyertaan Modal Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).<br /><br />“Ini kasus yang ke 5. Total hukuman selruhnya kurang lebih 20 tahun,” kata JPU Rendy dari Kejari Trenggalek seusai persidangan, Selasa, 26 April 2022<br /><br />“Tadi hukumannya 4 tahun denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp750 juta subsider 1 tahun. Kalau tuntutan, 5 tahun penjara senda Rp250 juta subsider 3 bulan dan UP (uang pengganti) Rp750 juta subsider 2 tahun penjara. Terdakwa terima, kita juga terima,” lanjuta JPU Rendy kemudian<br /><br />Dalam kasus ini, tidak hanya Gathot Purwanto selaku Plt Direktur PDAU (Perusahaan Daerah Aneka Usaha) Kabupaten Trenggalek yang diadili, melainkan bersama H. Soeharto, ST Bin Yakoen selaku Bupati (mantan) Trenggalek dan Bos Koran Harian Surabaya Pagi yaitu Tatang atau DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT. Bangkit Grafika Sejahtera (PT. BGS)<br /><br />Senin, 16 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dari 8 tahun tuntutan JPU terhadap H. Soeharto, ST Bin Yakoen selaku Bupati (mantan) Trenggalek. Namun kemudian karena H. Soeharto, ST Bin Yakoen banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur, hukumannya menadi 5 tahun. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8J3CQx_ROy5bJOSEsNp0yL-0p8npU6AOdFABBr-FjatqozDHod1YxsNCKkm9buQxiV2Hh25tt0USZQQ-6B80on3SnGrxa1FX9QZDmr3j3E7k0j7D4WAwXs1iIQ7TT5cJhvnpk3SQJfQbIc6l3dJFt715JwmX_7itQayrKdmOTfPMdfGCsm4sZptbt/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8J3CQx_ROy5bJOSEsNp0yL-0p8npU6AOdFABBr-FjatqozDHod1YxsNCKkm9buQxiV2Hh25tt0USZQQ-6B80on3SnGrxa1FX9QZDmr3j3E7k0j7D4WAwXs1iIQ7TT5cJhvnpk3SQJfQbIc6l3dJFt715JwmX_7itQayrKdmOTfPMdfGCsm4sZptbt/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan Tatang bernasib baik di tangan 2 Hakim Ad Hoc selaku anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Dr. Lufsiana. SH., MH. Kedua Hakim Ad Hoc ini mengatakan kalau Tatang tidak melakukan Korupsi. Sementara Ketua Majelis Hakim I Wayan mengatakan kalau Tatang terbukti Korupsi. Jadi karena 2 berbanding 1, maka Tatang pun dinyatakan lepas tetapi bukan bebas<br /><br />JPU Kejari Trenggalek percaya akan dakwaannya, sehingga melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI atas putusan Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Upaya JPU melakukan upaya hukum Kasasi membuahkan hasil karena pada tanggal 21 Juli 2021 MA mengabulkannya. Oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI, menjatuhkan hukuman terhadap Tatang dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta menghukum Tatang untuk mengembalikan kerugian negara atau uang pengganti sebesar Rp4.5 miliar<br /><br />Namun hingga saat ini, Kajari Trenggalek ‘takut’ untuk mengeksekusi Bos Koran Harian Surabaya Pagi ini, sekalipun Petikan Putusan Kasasi sudah dikirimkan oleh Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya ke Kejari Trenggalek.<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Gathot Purwanto dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 26 April 2022) dengan agenda Putusan yang di Ketuai Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH yang dibantu dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Dicky Aditya. H., SH., MH dengan dihadiri JPU Rendy dari Kejari Trenggalek maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa, dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Trenggalek karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)    <br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Gathot Purwanto bersama-sama dengan DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm)) dan Soeharto Bin Yakoen (Penuntutan dalam perkara terpisah) terbukti melakuan Tindak pidana Korupsi Penyimpangan dana Penyertaan Modal Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp750 juta <br />    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-Aef-RlAbnBKmQ4pTuNZE9s4DyHIgXPsyYQKWqZrU3kXH9NrLAC7qpi8ZncTYiFpWv41mg_mqZf3IGYIa3qhHN5k4GxlQum4ur-VrG9KEmeHd4-Q8eRhyFH35Us5KIr2Gd4Hp3ABJR8J40oJsNr3ruXtmIQc0K9OAV5v47C8skARDLhkUmDYohAMo/s697/0.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="697" data-original-width="585" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-Aef-RlAbnBKmQ4pTuNZE9s4DyHIgXPsyYQKWqZrU3kXH9NrLAC7qpi8ZncTYiFpWv41mg_mqZf3IGYIa3qhHN5k4GxlQum4ur-VrG9KEmeHd4-Q8eRhyFH35Us5KIr2Gd4Hp3ABJR8J40oJsNr3ruXtmIQc0K9OAV5v47C8skARDLhkUmDYohAMo/w538-h640/0.jpg" width="538" /></a></div>Perbuatan Terdakwa Gathot Purwanto, lanjut Majelis Hakim, sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggal 2 ayat (1) jo Pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Gathot Purwanto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primer;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Gathot Purwanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan<br /><br />3. Menghukum Terdakwa Gathot Purwanto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim    <br /><br />Kasus ini bermula pada tanggal 29 Desember 2006, dimana Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek didirikan berdasarkan Perda Nomor : 14 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek dengan tujuan,  untuk mengembangkan perekonomian daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan meningkatkan usaha-usaha lainnya<br /><br />Usaha yang akan dikembangkan pada saat akan dilakukan pendirian PDAU Kab. Trenggalek adalah Industri dan perdagangan, Perhotelan dan usaha jasa wisata lainnya, Persewaan, Percetakan, Perbengkelan, SPBU dan Usaha-usaha lain yang sah<br /><br />Pada tanggal 21 Manet 2007, berdasarkan Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/544/406.073/2007, memerintahkan Drs. Gathot Purwanto, M.Si disamping jabatannya sebagai Kasubag Otonomi Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda (Sekretaris Daaerah) Kabupaten Trenggalek juga ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Diektur Utama PDAU Kab. Trenggalek<br /><br />Pada tanggal 26 Juli 2007, setelah Perda Nomor : 14 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek diterbitkan, Soeharto ditemui oleh Gathot Purwanto dan Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (alm), dengan membawa Proposal terkait investasi usaha percetakan di Kab. Trenggalek, selanjutnya DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) menyampaikan, apabila usaha percetakan tersebut didirikan maka untuk koran Surabaya Pagi akan dicetak di Trenggalek dan dipasarkan diwilayah Kediri, Madiun dan sekitarnya.<br /><br />Setelah melakukan pertemuan dengan Soeharto, selanjutnya Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm), diminta untuk melakukan pemaparan tentang pendirian usaha percetakan tersebut. Kemudian Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) melakukan pemaparan di Gedung DPRD Kab. Trenggalek diikuti oleh Soeharto beserta Gathot PurwantoJahari (almarhum), Jausi, Samsul Anam dan Anggota DPRD Kab.TrenggaIek lainnya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaay-sxl-RqvjlV6h-BSY6bhPv3sC1kPAbeXW44V5I3G_oeG--CTE-NXsdQbDQAVPfgtUEBfh4H6gE4tyPra7rg6Xjz9HtTKbyvgaQ4xxxeP6mWIWguGllmIRn5QeXRkQU2rXKvveCL9sxgSFoow7roD_jaNCgxiaNoFEwy8AF-uHXEXR47bfvH90D/s307/Soeharto%20dan%20Tatang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="236" data-original-width="307" height="492" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaay-sxl-RqvjlV6h-BSY6bhPv3sC1kPAbeXW44V5I3G_oeG--CTE-NXsdQbDQAVPfgtUEBfh4H6gE4tyPra7rg6Xjz9HtTKbyvgaQ4xxxeP6mWIWguGllmIRn5QeXRkQU2rXKvveCL9sxgSFoow7roD_jaNCgxiaNoFEwy8AF-uHXEXR47bfvH90D/w640-h492/Soeharto%20dan%20Tatang.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 30 Juli 2007, dibuat Peraturan Bupati (Perbup) Trenggalek Nomor : 29 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek, kemudian dibentuk kepengurusan PDAU yang terdiri dari : 1. Direktur Utama, Drs. Gathot Purwanto,: 2. Direktur Teknis, Kosong,; 3. Ka. Biro Umum dan   Personalia,  Nugraheni Rahayu Setyaningsih,; 4. Ka. Biro Keuangan, Sri Winarti,; 5. Ka. Biro Pengembangan Usaha, Sambas Rudi Winotjo; 6. Ka. Biro Promosi dan Pemasaran, Ririk Damayanti,; 7. Badan Pengawas : 1. Subro Muhsi Syamsuri, 2. Sunarko dan 3. Warino<br /><br />Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha PDAU Kab. Trenggalek, diberikan penyertaan modal. Kemudian ditetapkan Peraturan Daerah Kab. Trenggalek Nomor : 4 Tahun 2007 pada tanggal 15 Nopember 2007 tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Trenggalek Tahun Anggaran 2007, dengan anggaran sebesar Rp15.300.000.000 (lima belas milyar tiga ratus Juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut : 1. Penyertaan Modal kepada PDAU sebesar Rp10.800.000.000,; 2. Penyertaan Modal Kepada PDAM sebesar Rp4.500.000.000.<br /><br />Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 4 Perda Nomor 2007 tersebut, Dana Penyertaan Modal sebesar Rp10.800.000.000, untuk PDAU digunakan untuk usaha pabrik pupuk, pabrik es, SPBU dan usaha lainnya setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD, namun dalam Perda tersebut tidak mencantumkan usaha percetakan;<br /><br />Pada tanggal 26 Nopember 2007, Plt. Direktur PDAU Gathot Purwanto mengajukan Rencana Biaya Usaha PDAU Tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pernyertaan Modal/Usaha Rp10.200.000.000,; Pabrik Es Rp5.450.000.000,; Peretakan Casava (produksi) Rp1.800.000.000,; Apotek Rp550.000.000,; Rado Jwalita Rp100.000.000,; SPBU Rp2.300.000.000. 2. Belanja pegawai Rp68.069.145,; 3. Honorium pegawai Rp88.414.586.400,; 4. Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; 5. Belanja Inventaris Rp269.532.000,; 6. Biaya Litbang Rp8.750.000,; 7. Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000, sehingga total sejumlah Rp10.800.000.000<br /><br />Setelah Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan melakukan pemaparan, dalam rentang yang tidak terlalu lama, Soeharto ditelepon oleh orang yang tidak dikenal menanyakan kelanjutan usaha percetakan yang telah dipaparkan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan tersebut, dan sipenelpon mengancam terdakwa, apabila usaha percetakan tersebut tidak segera di tindak lanjuti, akan menyebarkan skandal Soeharto selaku Bupati Kab.Trenggalek untuk dipublikasikan.<br /><br />Setelah mendapat telepon tersebut, Soeharto menindak ianjutinya. Karena kalau tidak, akan menjadi masalah buat Soeharto terlepas benar atau tidaknya ancaman skandal dimaksud, sehingga akhirnya Soeharto menyetujui penambahan usaha percetakan.<br /><br />Kemudian Soeharto memerintahkan Gathot Purwanto selaku Plt. Direktur PDAU untuk membuat konsep Surat Keputusan Bupati sebagai tindak lanjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007 yang isinya, semula Pabrik Es, Pabrik Pupuk Granul, Radio Jwalita, SPBU dengan merubahnya yaitu menambah 2 (dua) unit usaha diluar Perda Nomor : 4 Tahun 2007 antara lain Percetakan dan Apotik Dharmada dan menghilangkan usaha pabrik pupuk.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhop8wT0sakYurXEVS7MHhtR1TfyufgtDApv5Iz_taVq6lNN9jjnf12NzpLNmkzYeo2jsqhyF4966yQ4a2I65wtsLD8tnBjDYAHAx2WGFgDzWtcCGusHGttVxlqZcM47xXA-vhIEPRascYTRSw5mjb0EgsdC2bPt3LM5Aw5N785VIqZKRieLSO8FtUg/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhop8wT0sakYurXEVS7MHhtR1TfyufgtDApv5Iz_taVq6lNN9jjnf12NzpLNmkzYeo2jsqhyF4966yQ4a2I65wtsLD8tnBjDYAHAx2WGFgDzWtcCGusHGttVxlqZcM47xXA-vhIEPRascYTRSw5mjb0EgsdC2bPt3LM5Aw5N785VIqZKRieLSO8FtUg/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Pencairan dana penyertaan modal tahun anggaran 2007 sebesar Rp10.800.000.000 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dari kas daerah kepada PDAU dengan kronologis sebagai berikut :<br /><br />a. Plt. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Gathot Purwanto mengajukan Nota Dinas kepada Bupati Trenggalek dalam hal ini sesuai surat Plt. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek tanggal 12 Desember 2007 Nomor : 900/029/406.081/2007 perihal permohonan persetujuan pemindahbukuan rekening penyertaan modal Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan disertai rencana peruntukannya sebagaimana dokumen pelaksanaan anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek<br /><br />b. Selanjutnya Soeharto selaku Bupati Trenggalek memberikan petunjuk dalam disposisinya atas Surat Plt. Direktur PDAU tersebut tertanggal 13 Desember 2007 yang pada prinsipnya,  memerintahkan kepada Warino selaku Sekda (sebagai pengguna Anggaran) untuk di Proses sesuai ketentuan dan melaksanakan pengawasan yang ketat<br /><br />c. Selanjutnya Warino selaku Sekda Kab. Trenggalek memerintahkan Herusanto selaku Kabag (Kepala Bagian) Perekonomian dan Penanaman Modal untuk menindaklanjuti sesuai protap tertanggal 18 Desember 2007<br /><br />d. Kemudian Bagian Perekonomian meneliti dokumen pendukung tagihan dari Plt. Direktur PDAU dan mengajukan permintaan pembayaran kepada pengguna anggaran yaitu Sekretaris Daerah (Warino) sesuai surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 900/005/406.023/BL-LS-PDAU/2007 tanggal 24 Desember 2007, lalu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : OOS/BY-LS/406.023/2007 tanggal 27 Desember 2007 oleh Sekretaris Daerah<br /><br />e. Atas dasar Surat Kabag Perekonomian Nomor : 900/247/406.023/2007 tanggal 27 Desember 2007 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Trenggalek, selanjutnya Ali Mustofa selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Trenggalek meneliti dokumen kelengkapan ada tidaknya surat pengantar SPP-LS, ringkasan SPP-LS, surat penyediaan dana, kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga (Plt. Direktur PDAU) disiapkan oleh bendahara pembantu di bidang perekonomian<br /><br />f. Selanjutnya Kepala BPKAD Kab. Trenggalek (Ali Mustofa) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : OOS/BY-LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Trenggalek yakni Ali Mustofa. Selanjutnya SP2D diserahkan kepada Plt. Direktur PDAU (Gathot Purwanto) untuk pemindahbukuan melalui Kas Daerah ke GIRO BRI Nomor Reg : 1/BY/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007.<br /><br />Pada tanggai 28 Desember 2007, dibuatkan Berita Acara Penyerahan Penyertaan gaham/Modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007 Nomor : 900/315/426.023/2007 antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab.Trenggalek antara saksi Drs. Warino (selaku Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek) dengan saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si (selaku Plt. Direktur PDAU Kab. Trenggalek) <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhynUtLlu8FrWUc59n-elGWJT5xc5A6XZP6sLVOlEQ5vvidsXRkXASuiq2x2kCm7zS-XvSTXdOuercXREzVs9pFHxdorzvpQhX5YkLDd0etngvVSvVK-JUSy30dWs-6UjIQoLUQboP-0MniFm9hmaqf_Q23WzkTERn2h-UVbatw0f1_rKXw9JbcJyL4/s640/IMG20200217101007.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="370" data-original-width="640" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhynUtLlu8FrWUc59n-elGWJT5xc5A6XZP6sLVOlEQ5vvidsXRkXASuiq2x2kCm7zS-XvSTXdOuercXREzVs9pFHxdorzvpQhX5YkLDd0etngvVSvVK-JUSy30dWs-6UjIQoLUQboP-0MniFm9hmaqf_Q23WzkTERn2h-UVbatw0f1_rKXw9JbcJyL4/w640-h370/IMG20200217101007.jpg" width="640" /></a></div>Dengan rincian kekayaan Pemda yang dipisahkan antara lain : Penyertaan Modal/Usaha ; Pabrik Es Rp2.270.000.000; Feasebility Study Rp50.000.000; DED Rp100.000.000; Induk (40% Konstruksi dan Operasional) Rp2.120.000.000; Apotik Dharmada Rp500.000.000; Radio Jwalita Rp100.000.000; SPBU (Pengurusan Ijin) Rp150.000.000; Percetakan Rp7.139.000.000; Pondasi dan Partisi Gedung Rp41.000.000; Belanja Pegawai Rp156.483.543; Biaya Umum dan Operasional Rp145.586.455; Pengadaan Inventaris Rp269.532.000. Biaya Penelitian dan Pengembangan Rp8.750.000 dan Biaya Pemeliharaan Gedung Rp19.648.000. Jumlah Rp10.800.000.000<br /><br />Bahwa kemudian Drs. Gathot Purwanto, M.Si membuat konsep Surat Keputusan Bupati sesuai perintah saksi H. Soeharto, ST Bin Yakoen sebagai tindak ianjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007, ditandatangani oieh H. Soeharto, ST Bin Yakoen, sehingga terbitlah Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada PDAU Kab. Trenggalek, dengan rincian sebagai berikut : Pabrik Es sebesar Rp2.270.000.000; Feasebility study Rp50.000.000; DED Rp100.000.000; Induk (40% konstruksi dan operasional) Rp2.120.000.000; Apotik Dharmada Rp500.000.000; Radio Jwaiita Rp100.000.000; SPBU (pengurusan ijin) R150.000.000; Percetakan Rp7.139.000.000; Pondasi dan Partisi Gedung Rp41.000.000; Belanja Pegawai Rp156.483.54S; Biaya Umum dan Operasional Rp145.586.455;  Pengadaan inventaris Rp269.532.000; Biaya Penelitian dan Pengembangan Rp8.750.000; Biaya Pemeliharaan Gedung Rp19.648.000<br /><br />Bahwa Proses pembuatan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal PDAU Kab. Trenggalek tidak sesuai dengan Prosedur yang ada, karena tanpa melalui Bagian Hukum untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu<br /><br />Bahwa sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang penyertaan Modal Pemda kepada PDAU dan PDAM Kab. Trenggalek Tahun 2007 pada penjelasan Pasal 4 disebutkan, “Penggunaan Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) digunakan untuk pendirian pabrik Pupuk, pabrik Es, SPBU dan usaha lainnya setelah mandapatkan pertimbangan dari DPRD"<br /><br />Kenyataannya, pendirian usaha percetakan dan usaha lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan penyertaan Modal PDAU Kabupaten Trenggalek, usaha percetakan tidak ada pertimbangan dari DPRD Kab. Trenggalek<br /><br />Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal PDA, kemudian pada tanggal yang sama dibuatkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek antara PDAU (diwakili oleh Drs. Gathot Purwanto, M.Si) dan PT. Surabaya Sore (diwakili oleh DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin) Nomor: 539/08/406.081/2008, Nomor. 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhs9rNcAr-W0-5EH-kgD76R_fxMgwiCYMnBQhACbiEo757E9PrB0ahmIz11_pmOB3vWpYkOhMssh0bhAAdzDgc8y3G-eDY4-5PBXFFCaa87tBLi26ahHBgV5ktDkrfTmeZa8mscBrE_ciDqtMJdIKlagxiu-DaTFZrJkdMu0jQAyiGtXDduMJwIfkpi/s1600/index.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhs9rNcAr-W0-5EH-kgD76R_fxMgwiCYMnBQhACbiEo757E9PrB0ahmIz11_pmOB3vWpYkOhMssh0bhAAdzDgc8y3G-eDY4-5PBXFFCaa87tBLi26ahHBgV5ktDkrfTmeZa8mscBrE_ciDqtMJdIKlagxiu-DaTFZrJkdMu0jQAyiGtXDduMJwIfkpi/w640-h288/index.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dan PT. Surabaya Sore Surabaya Tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek Nomor : 539/08/406.081/2008, Nomor : 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008. Dalam Nota Kesepahaman tersebut disebutkan ; Pasal 1 : Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan usaha industri Grafika di Kabupaten dan sekitarnya. Pasal 2 huruf a : Pihak kedua akan menyiapkan sistim, menejemen, SDM hingga operasional Industri Grafika Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pihak pertama akan menyiapkan dana pembelian mesin-mesin dan dana pendukungnya.<br /><br />huruf b : Dalam hal ini Pihak Kedua sepakat memposisikan penyertaan Pihak Pertama sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% (delapan puluh persen) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah ( Rp7.139.000.000), dan pihak kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh persen ) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000)<br /><br />pada tanggal 9 Januarl 2008, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama pengelolaan Usaha Grafika Nomor : 539/09/406.081/2008 - Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2oos antara PDAU (diwakili oleh Drs. Purwanto, M.Si) dan PT. SUrabaya Sore (diwakili oleh DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin) yang akan melakukan kerjasama dalam bidang usaha Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek, antara lain memuat sebagai berikut :<br /><br />1. Dalam ikatan kerjasama Ini, kedua belah pihak membentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) ; 2. Perusahaan ini dinamakan PT. Bangkit Grafika Sejahtera, atau yang disingkat BGS, dan selanjutnya akan mendirikan percetakan di Kabupaten Trenggalek ; 3. PDAU Kabupaten Trenggalek sepakat memposisikan sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% (delapan puluh persen) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah (Rp7.139.000.000), dan pihak kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh persen ) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000) ; 4. PT Surabaya Sore akan menginvestasikan uang sejumlah Rp1.784.750.000 dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan sistem, manajemen hingga operaslonal ; 5. PDAU Kabupaten Trenggalek menyetorkan uang sejumlah Rp7.139.000.000 untuk pembelian mesin Offset, Mesin Web, Mesin Digital, peralatan pra cetak, Mesin Sablon, Perlengakapan Cetak dan Mesin Genset<br /><br />Namun faktanya menunjukan : a. Investasi modal usaha DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk persiapan (pra  operasional), survey pasar, pembuatan sistem dan SDM tidak didasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 34;<br /><br />b. Pendirian Usaha Percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang  percetakan yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak senegaimana diatur dalam Permendagri Nomor : 4 Tahun 1990, sehingga tidak dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi objek kerjasama<br /><br />c. Perusahaan daerah yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga harus mempunyai proposal dan study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu, ditunjuk dan disepakati kedua pihak sehingga dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, ternyata tidak dilakukan;<br /><br />d. Tidak mengajukan persetujuan Kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam peraturan Permendagri Nomor 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 dimana nilai investasi lebih dari Rp1.000.006.000, dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negen<br /><br />e. Tidak ada modal yang disetor oleh terakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 33   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4vSBSBBopU4W6xswriWmIWesxP2CZSRW_93pERr9uDBFcx_oJsOk83cUUvWt26Ru96IB5xkpwRezEjJI78tIHq9AifrtOiIKsXf_G-whs03Jfg30unVvSOQ1A9baGFScc381cFd5uV2j6WmKxdC4bmNrTewX8KZHd3xMkApzYaJnwzT_VlslO66UA/s640/IMG20200217105308.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4vSBSBBopU4W6xswriWmIWesxP2CZSRW_93pERr9uDBFcx_oJsOk83cUUvWt26Ru96IB5xkpwRezEjJI78tIHq9AifrtOiIKsXf_G-whs03Jfg30unVvSOQ1A9baGFScc381cFd5uV2j6WmKxdC4bmNrTewX8KZHd3xMkApzYaJnwzT_VlslO66UA/w640-h360/IMG20200217105308.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Investasi modal usaha DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 tidak berbentuk uang tetapi dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan sistem, tim penerbitan serta mesin-mesin yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangannya oleh DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin tidak didasarkan harga pasar atau ahli yang tidak terafilias dengan Perseroan, <br /><br />Hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Pasal 34 yang bemunyi : “Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya; ayat (2), Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan”<br /><br />Bahwa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Grafika Nomor 539/09/406.081/2008-Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU dan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang percetakan yang ditunjuk dan disepakati ke dua belah pihak, sehingga dapat mengetahui prospek Usaha yang akan menjadi obyek kerjasama. Hal ini telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disebutkan : c. Mempunyai proposal atau study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati kedua pihak"<br /><br />Nilai investasi usaha percetakan "PT. BGS" berjumlah Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) seharusnya memerlukan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disebutkan : "(1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut : huruf c. Nilai investasi lebih dari Rp.1.000.000.000,dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri"<br /><br />Pada tanggal 16 Januari 2008, kerjasama antara PDAU Kab. Trenggalek dengan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan, selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris No. 11 di Notaris Kayun Widiharsono, SH. MKn tentang Pendirian usaha percetakan "PT. Bangkit Graflka Sejahtera";<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9f3EVMYK-_ZS_iuum6OoOS2947niQjTvVpJKbyy_beG2UWp9QGTaNf_mr9Iq30tPQx3g_LcnQEyvPqUfvxrab0pN-n_0xAZeRauRohRlewct430fG7y0eO133XMXGH2osOf0gnw8kNFOE4L8Yr3qoRkXroHMeUod6ZTJEtbOovGVw1GHjiXgWwjQV/s640/IMG20200217100945.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="313" data-original-width="640" height="314" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9f3EVMYK-_ZS_iuum6OoOS2947niQjTvVpJKbyy_beG2UWp9QGTaNf_mr9Iq30tPQx3g_LcnQEyvPqUfvxrab0pN-n_0xAZeRauRohRlewct430fG7y0eO133XMXGH2osOf0gnw8kNFOE4L8Yr3qoRkXroHMeUod6ZTJEtbOovGVw1GHjiXgWwjQV/w640-h314/IMG20200217100945.jpg" width="640" /></a></div>Dalam Akta Notaris No. 11 tentang Pendirian usaha percetakan "'PT. Bangkit Grahka Sejahtera" dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 Sub a dan b disebutkan : Modal Dasar perseroan berjumlah Rp8.923.750.000 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terbagi atas 892.375 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10.000,; Ayat (2). Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 33,6% atau sejumlah 300.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.<br /><br />Pasal 20 Ayat (1) sub a : PDAU berkedudukan di Trenggalek tersebut sejumlah 240.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,(dua milyar empat ratus juta rupiah),; Sub b : PT. Surabaya Sore berkedudukan di Surabaya tersebut, sejumlah 60.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena tidak ada modal yang disetor oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sampai sekarang sebagaimana diwajibkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang berbunyi ; Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Ayat (2). Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.<br /><br />Bahwa dalam salinan akta Notaris Kayun Widiharsono,SH, M.Kn tersebut susunan organisasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) adalah : Direktur Utama : Tuan Tatang Istiawan Witjaksono; Direktur : Gathot Purwanto; Komisaris Utama : Soeharto Bin Yakoen; Komisaris : Andrizal<br /><br />Dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) tidak tepat Soeharto Bin Yakoen selaku Bupati Trenggalek menjabat sebagai Komisaris Utama PT.Bangkit Granka Sejahtera selaku Pemilik Modal, karena merangkap jabatan dan berpotensi terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan atas hal-hal yang strategis bagi PT.BGS<br /><br />Pengangkatan Soeharto Bin Yakoen sebagai Komisaris Utama PT. Bangkit Granka Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28 huruf b yang berbunyi : "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang : Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau daiam yayasan bidang apapun".<br /><br />Pada tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan 11 Februari 2008, Penyertaan Modal PDAU Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ditransfer dari rekening PDAU BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000530-30-9 ke rekening PT. BGS pada BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000532-301 dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 Rp3 miliyar, 2. Tanggal 25 Januari 2008 Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesaar Rp2.639.000.000, Jumlah Rp7.139.000.000.<br /><br />Kemudian Gathot Purwanto sebagai Plt Direktur PDAU dan Direktur PT Bangkit Grahka Sejahtera, memerintahkan Kepala Biro Keuangan PDAU yakni Sri Winarti untuk mentransfer ke rekening terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan Nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun dengan Realtime Time Gross Seattlement (RTGS) dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, 2. Tangggal 29 Januari 2008 sebesaar Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, total sebesar Rp5.9900.000.000<br /><br />Selain itu, dari data slip pengambilan giro tanggal 10 April 2008, terdapat Pengambilan tunai dari rekening PT. BGS di BRI Cabang Trenggalek Nomor 0177-01000532-301 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2008 sebesar Rp100.000.000 yang diterima oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan melalui Giro<br /><br />Namun sebelum PDAU mentransfer ke PT BGS, menurut keterangan Sri Winarti, terdapat uang muka yang ditalangi PDAU untuk diserahkan kepada terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai. Dari data rekening Koran PT. BGS terdapat transaksi pemindahbukuan ke rekening lain tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4QolonG03g2OOOc3RIdd13EygF9SM5DxRDJN6TOD22tF0IWPW_Wiw4-4NfWiByQ872mln79OvzfLsTTadhXyiHzlMOZWxHIa9D0YaxAT3jFtPlhKSyP-7uDrLjadpIsyG5CdXUtg80NaTxMwSXKnsBMfVbdBAohYteRAMYh0j3kl-qhfoFDOFlmuG/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4QolonG03g2OOOc3RIdd13EygF9SM5DxRDJN6TOD22tF0IWPW_Wiw4-4NfWiByQ872mln79OvzfLsTTadhXyiHzlMOZWxHIa9D0YaxAT3jFtPlhKSyP-7uDrLjadpIsyG5CdXUtg80NaTxMwSXKnsBMfVbdBAohYteRAMYh0j3kl-qhfoFDOFlmuG/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Hal ini sesuai dengan salinan rekening Koran PT Surabaya Sore di BCA Cabang Kayun Nomor rekening 7880818303 dengan setoran tunai tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan sisanya diambil tunai oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp106.975.000 (seratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga total uang PT.BGS yang diterima oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp6.656.975.000 (enam milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /><br />Dari data Rekening Koran, Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun terdapat penarikan tunai yang kemudian ditransfer ke rekening Gathot Purwanto tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp769.000.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah).<br /><br />Uang sebesar tersebut adalah berasal dari Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan yang dijanjikan untuk anggaran anggota Pansus DPRD Kab.Trenggalek sebesar Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), namun ternyata realisasinya yang ditransfer ke saksi Gathot Purwanto sebesar Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah<br /><br />Dari nominal Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) yang diterima oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan untuk penggunaannya antara lain, sebagian diberikan Gathot Purwanto kepada anggota-anggota pansus penyertaan modal DPRD Kab.Trenggalek yang sudah tidak diingat satu persatu oleh Gathot Purwanto, dan salah satunya untuk Sukaji diberikan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />Selain itu juga, dipergunakan untuk mengganti uang pribadi Gathot Purwanto yang digunakan untuk anggota pansus penyertaan modal melalui Sukaji (Ketua Komisi B DPRD Kab.Trenggalek) sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Fathkur Rahman sebelum anggaran penyertaan modal PDAU Tahun 2007 disahkan dan juga untuk keperluan lain<br /><br />Pada tanggal 21 Januari 2008, Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin selaku Direktur Utama PT. BGS telah membeli mesin percetakan sesuai dengan Perjanjian jual beli mesin antara terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan Vicky Handoko seIaku Pemilik UD. Kencana Sari sebesar Rp2.669.000.000 (dua mlyar enam ratus enam Duluh sembilan juta rupiah) antara lain :<br /><br />1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm, Eks. Malaysia (Recondition) dengan harga Rp1.800.000.000 (termasuk Instal) garansl service 3 bulan,; 2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990, 1 warna harga Rp270.000.000 termasuk install dan garansi service 3 (tiga) bulan.<br /><br />3. Mesin Potong kertas Polar 115 Program Digital Ukuran max lebar 115 cm tahun 2002 Eks Jerman (recondition) harga Rp241.000.000 (termasuk install) garansi service 3 (tiga) bulan.,; 4. Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa ukuran max lebar 85, ada gum section (plat keluar sudah di gum dan kering tahun 2002 program digital garansi termasuk garansi spare part 3 bulan + service 1 bulan harga Rp110.000.000,; 5. Plat Maker made in China type SBK-C. Ukuran 1150 x 950 mm Shutter lodinegallium lamp printing frame 380 V/2 kw digital program garansi sparepart 3 bulan (tidak termasuk lampu halogen) harga Rp78.000.000 (baru)   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2N9x2MEpjkc8S-xBGTgHpkO90Xu4SEG2oYugkTlJiXJ55xV0cYd_gx_uXVjENuXJhFHbs7b4TIrnordOce0kLR1OQ-T0-uZ5lw5xL2Lhq9aTMyrMHR5R586mK9EVeMc2mFI_xEmztu1F8JqDUpXlTxF4AP8vxJQPbrPAElt5azbP7OXz1HBUfJGT3/s640/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="293" data-original-width="640" height="294" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2N9x2MEpjkc8S-xBGTgHpkO90Xu4SEG2oYugkTlJiXJ55xV0cYd_gx_uXVjENuXJhFHbs7b4TIrnordOce0kLR1OQ-T0-uZ5lw5xL2Lhq9aTMyrMHR5R586mK9EVeMc2mFI_xEmztu1F8JqDUpXlTxF4AP8vxJQPbrPAElt5azbP7OXz1HBUfJGT3/w640-h294/a.jpg" width="640" /></a></div>6. Mesin Toko 820 Eks Jepang. Ukuran folio tahun 2000 (recondition) garansi service 4 bulan,, harga Rp.50.000.000,; 7. Mesin Bending (Lem Buku) Made ln Cina tahun 2000 tipe JBB 335 garansi 6 bulan harga Rp70.000.000, dan 8. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007, tipe Purlux., garansi 6 bulan dengan harga Rp50.000.000<br /><br />Berdasarkan Kuitansi tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh UD.Kencana Sari atas pembelian mesin-mesin oleh PT.Bangkit Grafika Sejahtera sebesar R2.135.200.000 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan 80% dari total harga mesin atau Rp2.669.000.000, didalam kuitansi tersebut menyebutkan dibayar dengan cek 2 lembar yaitu cek BCA No CA 446055 JT dan cek BCA no CA 4460052 JT.<br /><br />Namun dari salinan rekening Koran rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan terdapat 2 kali transaksi pengambilan tunai melalui cek BCA No CA 446052 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan cek BCA no CA 446055 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp682.500.000 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total cek yang keluar dari rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp782.500.000, bukan sebesar Rp2.669.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah);<br /><br />Mesin-mesin percetakan dari Vicky Handoko selaku pemilik UD. Kencana Sari, dipesan Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan pada tahun 2007, kemudian mesin-mesin tersebut di rekondisi oleh Vicky Handoko selama 6 (enam) bulan yang selanjutnya dikirimkan ke PT. BGS sesuai dengan Perjanjian Jual Beli yang dibuat tertanggal 21 Januari 2008<br /><br />Sehingga pemesanan mesin-mesin cetak tersebut waktunya adalah sebelum ditetapkan pendirian usaha percetakan oleh terdakwa Soeharto Bin Yakoen sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek.<br /><br />Bahwa pembelian mesin percetakan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan tidak berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor : 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : "Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku"<br /><br />Pembelian mesin-mesln percetakan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, harus berpedoman dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Pperubahan Kenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun hal tersebut tidak dilakukan, dimana pengadaan mesin-mesin percetakan dilakukan dengan terburu-buru, prosedur pengadaan tidak jelas, pengadaan secara penunjukan langsung dengan nilai di atas Rp5.000.000.000 tanpa penawaran dan negosiasi<br /><br />Pada Tanggal 22 Januari 2008 Bupati Trenggalek Soeharto Bin Yakoen memberikan ijin kepada Gathot Purwanto selaku Plt Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek untuk menjadi Direktur PT.Bangkit Graflka Sejahtera di Kabupaten Trenggalek melalui surat ijin Nomor 821/23/406.081/2008 tanggal 22 Januari 2008;<br /><br />Pada tanggal 28 Januari 2008, telah dilakukan pembelian mesin oleh PT Bangkit Grafika Sejahtera kepada PT. Nadi Raga Bina sebesar 80% dari Rp3.085.000.000 atau dibayar sebesar Rp2468.000.000 sesuai dengan kuitansi. Mesin-mesin percetakan yang dibeli dari PT. Nadi Raga Bina, stelah dilakukan pengecekan ternyata tidak diterdaftar di Direktorat Administrasi Hukum dan Umum Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Nomor W15.AH.01.01-2247 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Keterangan Perseroan.<br /><br />Dalam Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Mesin Cetak Web Offset dan Image Setter antara PT Bangkit Graflka Sejahtera dengan PT. Nadi Raga Bina No : 006/NRB/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 menyebutkan, bahwa mengadakan perjanjian 3 (tiga) item mesin dengan syarat sebagai berikut :<br /><br />1. (satu) line mesin web offset merk Gass Community, cut off 578 mm, Max Mdth : 915 mm, max Speed : + 15. 000 cph, yang terdiri dari  1 x UOP 3 Colors SC (whtage 1983) eks Eropa 2 x Mono unit SC with integral reelstaands.<br /><br /> 2. 1 x folder 1/2 and 1/4 fold (vintage +/1975’s) Drive and moto 40 HP 1 x Platebender, harga R2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 25 Februari 2008, Instalasi mesin selama 2 (dua) minggu.<br /><br />3. Unit Image Setter merk Agfa Avantra 30 OLP 1975 bekas pakai Eropa, dengan Spesifikasi Image size :63,5x76,2 cm, Light Source : WS/b/e Red Diode Laser Max Resolut/bn : 1.200 ; I . 800 dan 2. 4000 dpi Imaging speed :4.032 cm2/minGDl200 dpi manufacture tahun 1997 berikut agfa Software RIP (tidak termasuk PC Platform) agfa On-line Processor, harga Rp450 juta, Garansi 30 hari setelah serah terima perangkat. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 12 Februari 2008 dan Instalasi mesin selama 2 (dua) hari.<br /><br />4. Mesin Digital Printing type My JET 3216/2516/1816 Print head : XAAR 128 +(360 DPI) Printhead quantity Maximum 16 heads Printing width ? 3,2 M/2.5M/1.8 M Kondisi Baru, Speed (16 heads 128+/720 dpi printing model) 3 PASS 60 M2/h 4 PASS 42 m/h 6 PASS 34 m2/h 8 PASS 23 m2/h Color : 18 million CMYK/CMYK Le Lm, Media handing : roll to roll banding single media, Media types : Paper advertising banner PVC, Mesh fabrics adhesive vinyloand artist media PP paper, Ink : Solvent-base pigments, 2 years out door life, Image data format : TIFF, JPG, PDF, PSD, EPS, PS, Bitmap, Contral Software : DPCS software developed by chitting tech independently, RIP : windows 2000, windows XP Operation environment : Power ac 50 HZ/60 Hz 220-230 v, Power Supply single phase 5o HZ/60 HZ, distortion : < 0554, temperature : 20-30 derajat, Humadity : 40 %-70%, Net weight/ Gross weigtt :650 KG/750 kg (My Jet 3216), harga Rp.235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), Garansi satu tahun. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada tanggal 16 Februari 2008 dan instalasi sekitar 3 (tiga) hari.<br /><br />Setelah mesin-mesin percetakan di PT. BGS di install, kemudian dibuatkan serah terima penyerahan dari supplier kepada Operator PT. BGS (Chandra) sekitar tahun 2008. Namun yang Chandra tandatangani hanya dari mesin webb goss community, dan untuk yang lainnya tidak bersedia menandatangani karena kondisinya tidak normal/tidak bagus. Dan selama Chandra menjadi operator/maintenance di PT. BGS yang menghasilkan pemasukan bagi PT. BGS adalah hasil dari mesin digital printing saja, yang lainnya tidak ada karena mesinnya rusak.<br /><br />Kondisi mesin percetakan yang dibeli oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT. BGS setelah dioperasionalkan, mengalami kendala antara lain : 1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm. Eks Malaysia (Recondition) kondisinya rusak parah sering   trobel dan hasil cetakan tidak presisi, banyak sensor yang mati dan tidak berfungsi, kondisi spare part sudah tambal sulam ,;<br /><br />2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990 kondisi mesin di cat ulang, sering trobel di kompresor, olinya bocor,; 3. Mesin Plat Maker made in China type SBK-C ukuran 1150 x 950 mm kondisinya lampu bawaan orisinil mati masih bisa dipakai dengan dua lampu merkuri sehingga memakan waktu penyinaran lebih lama,; 4. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007 tipe Purlux kondisinya tidak bisa dipakai /tidak presisi karena kondisi mesin sudah aus,;<br /><br />5. Mesin Bending (Lem Buku) Made in Cina tahun 2000 tipe 388 335 kondisinya tidak bisa rapi,; 6. Line mesin web merk Goss Comunity kondisinya roll air bocor atau menetes sehingga kertas basah dan sering sobek/putus dan kondisi spare part roll blanket sudah aus karena bekas baut yang terlepas,; 7. Image Setter Agfa Avantra 30 OLP kondisinya sering overhead/ panas,; 8. Mesin Digital Printing type My Jet 3216/2516/1816 kondisinya bagus namun pompa tinta sering rusak,; 9. Mesin Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa kondisi motor penggerak roll pencucian trobel (mati) dan 10. Mesin toko Eks Jepang ukuran folio tahun 2000 kondisinya rusak parah.<br /><br />Pada tanggal 22 Febuari 2008, diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-08682.AH.01.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang memutuskan, mengesahkan badan hukum PT. Bangkit Grafika Sejahtera berkedudukan di Trenggalek karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 11, tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Kayun Widiharsono, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Trenggalek.<br /><br />Pada tanggal 15 April 2008, Izin berupa Surat Izin Tempat Usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) baru dikeluarkan oleh Kepala Kantor perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek melalui surat nomor 503/792/406.082/2008;<br /><br />Pada Tanggal 16 April 2008, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Daerah Aneka Usaha baru terbit dengan nomor : 96/13-30/SIUPB/IV/2008;<br /><br />Pada tanggal 8 Mei 2008 Pemkab Trenggalek cq Kantor Perizinan dan Penanaman Modal mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 139/13--29/SIUP-B/V/2008 untuk PT. Bangkit Grafika Sejahtera;<br /><br />Pada tanggal 24 Desember 2008, Gathot Purwanto mengusulkan Penambahan penyertaan modal PDAU melalui surat No. 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008,  karena  masih ada kekurangan kebutuhan modal usaha percetakan dan kontrak pabrik es sebesar Rp5.553.700.000 khusus untuk percetakan sebesar Rp1.000.000.000. dari usul tersebut terdapat disposisi Bupati Trenggalek kepada Sekda Kabupaten Trenggalek agar mempertimbangkan usulan tersebut dibahas dalam RAPBD 2009<br /><br />Rincian Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Dan Proyeksi Pendapatan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dalam Daftar Lampiran Surat No 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008 adalah : 1. Kekurangan Biaya Pembangunan Pabrik es Rp4.353.700.000,; 2. Operasional Percetakan Rp1.000.000.000,; 3. Operasional PDAU Rp. 200.000.000, dengan total Rp5.553.700.000<br /><br />Namun yang terealisasi hanya pembangunan pabrik es dan biaya operasional percetakan PT. BGS saja. PDAU Trenggalek mengajukan penambahan penyertaan modal sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2009, padahal PDAU belum pernah menerima Laporan Keuangan dari PT. BGS<br /><br />Selanjutnya Raperda penambahan penyertaan modal untuk PDAU diusulkan untuk dibahas di DPRD Kab. Trenggalek untuk dijadikan Perda, hasilnya disetujui dan diterbitkanlah Perda Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek sebesar Rp8.553.700.000 (delapan milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk : 1. Penambahan modal untuk menutup kekurangan biaya pembangunan pabrik es; 2. untuk penambahan modal biaya percetakan 3. pengembangan usaha sapi perah di Kecamatan Bendungan<br /><br />Pada tanggal 5 Oktober 2009, Gathot Purwanto mengirimkan surat Nomor : 900/55/406.081/2009 Kepada Bupati Trenggalek (Soeharto Bin Yakoen) perihal : Permohonan Persetujuan Realisasi Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU yang Dada pokoknya, mohon persetujuan Bupati Trenggalek agar penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAU sebesar Rp5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dapat direalisasi dan dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening PDAU Kab. Trenggalek di BRI Cabang Trenggalek<br /><br />Permohonan Gathot Purwanto selaku Direktur PDAU tersebut, selanjutnya Soeharto Bin Yakoen mendisposisi Surat tersebut antara lain : 1. ACC Proses tindak lanjuti; 2. Kecuali untuk operasional, pencairan pembayaran sisa belanja modaI/investasi, dan 3 dapat dicairkan bila benar-benar berkas yang berkaitan telah lengkap dan benar; 3. Segera.<br /><br />Pada tanggal 29 Oktober 2009, dibuatkan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2009 tentang Rincian Penggunaan Penambahan Penyertaan Modal pemerintah daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha, dengan rincian sebesar Rp5.600.000.000 yang salah satunya digunakan untuk operasional pada percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dengan rincian ; a. Penagdaan bahan baku Mesin Webb Offset dan Digital Printing besar Rp504.000.000,; b. Pengadaan bahan potong Mesin Plat Maker,  Plat Processot dari Image Centre Rp184.000.000,; c. Pembiayaan Umum anOperasional Rp2400.000.000, dan d. Pemeliharaan mesin Rp72.000.000.<br /><br />Pada tanggal 6 Nopember 2009, sebelum di lakukan persetujuan pencairan penambahan penyertaan modal untuk usaha percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dari DPPKAD ke rekening PDAU sesuai dengan Perda No.3 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU Kab. Trenggalek, tidak pernah dilakukan survei sebagai dasar pertimbangan laik atau tidaknya perusahaan percetakan tersebut memperoleh tambahan penyertaan modal. Dan dalam Perda tersebut tercantum, harus dilakukan audit terlebih dahulu namun hal tersebut tidak dilakukan serta tetap dicairkan ke rekening PDAU.<br /><br />Pada tanggal 6 November 2009, PT Bangkit Grafika sejahtera melalui Gathot Purwanto  mengajukan permohonan pencairan Dana Operasional Percetakan melalui surat tanggal 06 November 2009 dengan nomor . 046/BGS/XI/2009, namun tanggal 5 November 2009 PDAU sudah mentransfer ke PT. BGS melalui RTGS pada Bank Jatim Trenggalek no rekening 0221.016.009 dari Rekening PDAU PT Bank Rakyat Indonesia dengan rekening Nomor 0177.01.000530.30.9 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)<br /><br />Realisasi penggunaan dana tambahan penyertaan modal tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) digunakan untuk kebutuhan gaji karyawan, biaya listrik, perbaikan mesin serta sebagian besar digunakan untuk ikut lelang beberapa penerbit buku, namun PT. BGS tidak mencetak buku sendiri hanya menerima fee/komisi dari bendera yang dipinjam ikut lelang. Sedangkan untuk yang mencetak bukunya dari penerbit lain.<br /><br />Selain itu, pendapatan dan biaya operasional dari mutasi Buku Kas PT BGS Tahun 2009 dan tahun 2010 menunjukkan, bahwa kebutuhan biaya operasional perusahaan selama dua tahun,   jauh lebih besar dari pendapatannya dengan rincian sebagai berikut: 1. Tahun 2009, nilai pendapatan sebesar Rp401.784.700. Biaya Rp1.507.077.860. Selesih Rp1.105.293.160.; 2. Tahun 2010, pendapatan sebesar Rp54.351.355. Biaya Rp338.515.221. Selesih Rp284.163.866. Total pendapatan selama 2 tahun (2009 dan 2010) sebesar Rp456.136.055, dan total biaya Rp1.845.593.081. Jumlah selisih Rp1.389.457.026.<br /><br />Hal ini membuktikan PT. BGS dalam tahun 2009 dan 2010 tidak menghasilkan keuntungan dalam usahanya. Selain itu, dalam tahun 2009 dan 2010 juga terdapat pembelian hasil cetakan (cetak spanduk digital printing, stiker, kartu nama, sablon kalender, bendera dan umbul umbul) dari perusahaan percetakan lain senilai Rp40.092.132.500, terinci : 1. Tahun 2009 sebesar Rp30.866.775, dan 2. Tahun 2010 sebesar Rp9.226.050. Jumlah Rp40.092.82<br /><br />Pada Tahun 2011, PT.BGS tidak beroperasi dan selama 3 tahun (2008-2010) tidak ada laporan keuangan dan catatan Buku Kas, selain itu juga tidak pernah ada rapat RUPS di PT. Bangkit Grafika Sejahtera dan sudah tidak beroperasi mulai tahun 2010<br /><br />Pada tanggal 26 Januari 2011, PT GBS melakukan pemindah bukuan rekening Bank Jatim No 0221016099 oleh Gathot Purwanto yaitu menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp707.743.750  (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);<br /><br />Akibat perbuatan DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) bersama-sama dengan Soeharto Bin Yakoen dan Gathot Purwanto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa dianggap melanggar sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen).<br /></div>

News Tipikor Diretur PT PDAU Trenggalek di Vonis 4 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp750 juta,

#Dalam kasus yang sama, Terpidana Korupsi 4.6 Thun penjara Tatang atau DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utam...

»

Kurator Alfred Hutagaol Diduga Terlibat Rekayasa Dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Bolehkah yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit? Mengapa Pengacara Pemohon dan yang bukan Kurator yang mentransfer uang hasil penjualan asek kepada Termohon?#    </span></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEWXOZtsFu981Um8EfQtI9iJ3vJR-exQDXP2veJ3dNBaJO5RPGXp54Km_RCP6ZHIBihs-VSE_xm4ftjjBKswx2gRtTSLs1GWdPC5TL5KJr7tDxmStlFpuJw1zwSS4-vWrnNfMblM6ccwd5V2zC99Y4NnCGfcrek7yFCbq3LLC65LDlasv--wum5Exo/s1080/Foto%20'Goggle'.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="675" data-original-width="1080" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEWXOZtsFu981Um8EfQtI9iJ3vJR-exQDXP2veJ3dNBaJO5RPGXp54Km_RCP6ZHIBihs-VSE_xm4ftjjBKswx2gRtTSLs1GWdPC5TL5KJr7tDxmStlFpuJw1zwSS4-vWrnNfMblM6ccwd5V2zC99Y4NnCGfcrek7yFCbq3LLC65LDlasv--wum5Exo/w640-h400/Foto%20'Goggle'.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto Ilustrasi. Sumber footo Goggle</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />“Hitam putih” sidang kasus perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah Surabaya yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu mulai terungkap<br /><br />Bahwa Kurator yang juga Advokat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH atau Alfred Hutagaol yang menurut berbagai sumber adalah salah seorang Majelis salah satu Gereja di Jalan Kedondong Surabaya diduga terlibat dalam “Rekayasa” Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono<br /><br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <b><span style="color: black;">Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? -</span></b> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/benarkah-ada-rekayasa-dalam-perkara.html?m=1">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/benarkah-ada-rekayasa-dalam-perkara.html?m=1</a><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <b><span style="color: black;">Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? -</span></b> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html</a></span><br /><br />Adanya ‘rekayasa’ dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono yaitu, bahwa Rudy (Kok Djiang) yang beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya selaku Pemohon II dan Rizal Kurniawan beralamat di Jln Simpang Darmo Permai Surabaya selaku Pemohon III bukan sebagai Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis atau Santoso Setiono tidak punya hutang sama sekali kepada dua nama tersebut<br /><br />Sementara pemohon I adalah Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT.00 RW.001 Desa/Kel. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya yang punya piutang (duit) di tangan Santosos Setiono sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) sesuai putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Sedangkan pemohon IV yang juga menjadi pertanyaan adalah adalah mantan karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono 10 orang yang sudah tidak bekerja lagi sejak taahun 2016 dan belum pernah dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Surabaya terkait belum dibayarkannya hak karyawan berupa gaji dan THR.<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Awal mula perkara PKPU dan Pailit </span></b></span><br />Santoso Setiono pemilik CV Artha Abadi memiliki hutang atau pinjaman kepada Eddy Prajitno yang totalnya sebesar 5,6 miliar (belum termasuk bunga) dengan rincian; pinjaman pertama pada tanggal 10 Mel 2012 Rp2.200.000.000 dengan bunga 10 persen dan akan dibayar/dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan surat perjanjian dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. Dan sisa pinjaman kedua pada tanggal 10 Mel 2012<br /><br />Dan kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Haryanto Tjang selaku Notaris di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019 PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Pada tahun 2019, Eddy Prajitno melalui Kuasa Hukumnya menggugat Santoso Setiono ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219. Dalam putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengabulkan gugatan Eddy Prajitno.<br /><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> Sebagai Apa ‘Pengacara Ivan Wijaya’ Dalam Perkara PKPU Santoso Setiono di PN Surabaya? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/03/sebagai-apa-pengacara-ivan-wijaya-dalam.html?m=1">http://www.beritakorupsi.co/2022/03/sebagai-apa-pengacara-ivan-wijaya-dalam.html?m=1</a><br /></b><br />Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan; berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestatie; Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000 (Lima Miiyar Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)<br /><br />Lalu pada tahun 2020, Santoso Setiono selaku pemilik CV Artha Abadi mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor. 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Pada putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan PKPU Santoso Setiono dan menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alferd Hutagaol) selaku Kurator yang pengurus dalam perkara PKPU   </div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Adanya dugaan Rekayasa</span></b></span><br />Pada tahun 2020, Kuasa Hukum Eddy Prajitno, yaitu Erwin Sibarani, SH., MH dan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH memberikan perkara tersebut kepada Kurator ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Apri panggilan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu.<br /><br />Namun menurut Apri, setelah disampaikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator, Apriady tidak pernah mengetahui kelanjutan bahkan selama proses mediasi dan/atau sidang perkara Pailit tersebut diatas, Apriady tidak pernah dilibatkan<br /><br />“Ya, tapi setelah itu saya tidak tau. Bahkan sidangnyapun saya tidak pernah ikut. Pernah sekali Kuratornya mengajak saya sidang karena Erwin tidak hadir. Saya bilang ‘saya tidak bawa berkas’, tapi Alfred bilang ‘nggak apa-apa,. Saya masuk, tapi karena saya tidak bawa berkas, saya sampaikan kepada Majelis Hakim, ‘saya tidak membawa berkas dan mohon agar sidang ditunda’, dan sidangpun ditunda,” kata Apri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Diduga, bahwa untuk memenuhi syara seorang Debitor memiliki Dua atau lebih Kreditor, muncullah nama Rudy (Kok Djiang) dan Rizal Kurniawan yang diajukan oleh Santoso Setiono kepada Kurator ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol)<br /><br />Santoso Setiono sebenarnya tidak punya hutang kepada Rudy (Kok Djiang) dan Rizal Kurniawan. Hal itu diakui oleh Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co. Dan menurut Santoso Setiono, hal itupun diketahui oleh Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol)<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah boleh atau sah menurut hukum yang berlaku, dimana seseorang yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit?. Bila memang Kurator mengetahui bahwa Kreditur yang diajukan oleh Termohon kepada Kurator tidak memiliki hutang piutang, mengapa Kurator meyeretakannya sebagai Pemohon? Apakah ini yang disebut sebagai ‘mafia’ peradilan???<br /><br />Terkait hal tersebut, beritakorupsi.co pun menanyakannya kepada Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) dengan mengirim pesan melalui WhastApp pada tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 19.25 WIB, namun Alfred Hutagaol hanya membaca pesan tersebut dan tidak bersedia menanggapinya. <br /><br />Bahkan sebelumnya, beberapa kali beritakorupsi.co menanyakan kasus perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono terkait pengiriman (transfer) uang dari hasil penjualan 2 aset Santoso Setiono  ke rekening Santoso Setiono oleh pihak lain yaitu Ivan Widjaja dan Kuasa Hukum Pemohon II, III dan IV, Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) maupun Ivan Widjaja tidak bersedia menanggapinya<br /><br />Informasi yang didapat beritakorupsi.co adalah terkait aset milik Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya yang masuk dalam perkara pailit telah laku terjual kepada Leoni Natalia Kusumadjaya senilai Rp1.3 miliar termasuk aset Santoso Setiono di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya<br /><br />Dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Eddy Prajitno tidak menerima sepeserpun. Dari data berupa pembagian yang dibuat oleh Kurator tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangai oleh Hakim Pengawas Imam Supriyadi, SH., MH, Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH adalah Bank BNI sebesar Rp600 juta dari total 28.127.842.510,;  karyawan sebesar Rp277 juta ari total Rp498.600.000,; biaya PKPU Rp20 juta dari total Rp20 juta,; imbalan jasa pengurus Santoso Setiono pada saat penundaan kewajiban PKPU sebesar Rp300 juta dari total Rp1.059.000.000,; imbalan jasa Kurator Rp99.750.000 dan biaya lain-lain (PPH) Rp33.250.000. Mengapa tidak dijelaskan secara rinci biaya lain-lain yang dimaksud???<br /><br />Berdasar informasi dari sumber beritakorupsi.co, bahwa yang mentrasfer uang sebesar Rp80 juta dari Rp277 sebagai hak karyawan ke rekening Santoso Setiono adalah Ivan Widjaja. <br /><br />Sedangkan yang mentrasfer uang sebesar Rp40 juta dari Rp220 juta bagian karyawan dari hasil penjualan aset Santoso Setiono di Jalan  Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya ke rekening Santoso Setiono adalah Kuasa Hukum Pemohon Pemohon II, III dan IV<br /><br />Pertanyaannya adalah, siapa Ivan Widjaja dalam perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono? Dan ada dengan Kuasa Hukum Pemohon II, III dan IV yang mentrasfer uang ke rekening Santos Setiono?<br /><br />Menurut Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co, bahwa Eddy Prajitno tidak mendapat bagian dari hasil penjualan asetnya yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br />“Ya Dia tidak dapat. Yang di Kertajaya pun sudah dijual, yang jual Kurator. Eddy Prajitno mendapat 80 juta dari 18 M. BNI Pangeran, berapa gitu loh dari 20 M, lupa. Saya juga bingung kog hutang saya di BNI dari 12 M atau 14 M jadi 28 M. Kalau ke Pak Eddy (Eddy Prajitno) kan dari 5,6 M menjadi 18 M termasuk bunga,” kata Santoso Setiono<br /><br />Saat ditanya sejak kapan pinjaman itu di Bank BNI dan berapa totalnya. Santoso Setiono mejelaskan, kurang lebih sekitar 8 tahun dengan cara bertahap. Namun Santoso Setiono tetap merasa bingung dengan jumlah hutangnya di Bank.<br /><br />Namun sanstoso Setiono mengatakan kepada beritakorupsi.co bahwa dirinya “diremot” oleh Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH.<br /><br />“Maksudnya diremot itu artinya disuruh, artinya disuruh datang kalau ini nggak usah datang, ini silahkan datang nanti kalu ditanya biar segera diputus bilang aja Pak Santoso tidak mampu,” kata Santoso melalui sambungan telepon WhastApp, pada Rabu, 9 Pebruari 2020<br /><br />Apakah anda diarahkan oleh Kurator? Tanya beritakorupsi.co lebih lanjut, yang dijawab oleh Santoso Setiono “Ya kurang lebih seperti itulah”. Dan Santoso Setiono juga mengakui kalau setiap sidang perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selalu hadir<br /><br />Anehnya, saat beritakorupsi.co menghubungi Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH melalui telepon WhastApp pada tanggal 2 Pebruari 2022 mengatakan, tidak selalu hadir dalam sidang perkara pailit.  Bahkan terkait bukti-bukti dalam perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH mengatakan tidak tahu.<br /><br />“Saya tidak tau. Yang jelasnya ada di Hakim. Saya tidak selalu hadir dalam sidang,” kata Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br />Terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menjelaskan, masih ada aset lain<br /><br />“Masih ada aset lain. Yang kecil dulu,” ujarnya.<br /><br />Ketidak tahuan Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH terkait bukti-bukti berupa kwitansi, Cek Kosong dan surat keterangan penghasilan dalam perkara pailit, juga disampaikan oleh Erwin Sibarani, SH., MH<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Tanggapan Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya dan Hakim Pengawas <br /></span></b></span><br />Sementara menurut Hakim Khusaini, SH., MH selaku Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya yang juga salah satu hakim anggota dalam perkara pailit Santoso Setiono, mengatakan, sudah diklarifikasi pada saat sidang/rapat mediasi. Hal itu dijelaskan Hakim Khusaini, SH., MH bersama Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di PN Surabaya, Rabu, 2 Pebruai 2022<br /><br />Sentara tanggapan Hakim Imam Supriyadi, SH., MH selaku Hakim Pengawas yang menggantikan Hakim Masrul SH., MH mengatakan, saat itu perkara PKPU termasuk perkara Pailit sudah berjalan<br /><br />“Saya tidak tahu karena saya bukan Hakim pengawas sejak awal, saya hanya menggantikan,” kata Hakim Imam Supriyadi, SH., MH, Jumat, 22 April 2022<br /><br />Saat ditanya terkait pembagian uang hasil penjualan aset Termohon, Hakim Imam Supriyadi, SH., MH mengatakan, bahwa itu adalah Kurator dan Hakim pengawas hanya menerima laporan.<br /><br />“Menerima laporan dari Kurator,” ujar Imam Supriyadi, SH., MH<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut terkait pihak lain yang bukan Kurator sendiri dan bahkan Kuasa Hukum Pemohon ikut mentransfer uang dari hasil penjualan aset Termohon, Imam Supriyadi, SH., MH mengatakan kalau ada yang keberatan bisa dipanggil<br /><br />“Berhak memanggil kalau ada yang keberatan,” jelasnya. (Jnt)<br /></div>

News Perdata Pidana Kurator Alfred Hutagaol Diduga Terlibat Rekayasa Dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono?

#Bolehkah yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit? Mengapa Pengacara Pemohon da...

»