Hakim dan PP PN Surabaya Tertangkap Tangan KPK, Gagalkah Ka PN Cup?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Tahun 2021, PN Surabaya menerima penghargaan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dari  Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), namun gagal meraih WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Benarkah PN Surabaya bebas Korupsi?#</span></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiROMeaXTdtDZlE6JPcg_tOMrkB-CRuSd941Vlelo5m_HziRrYGjDGsKZKdjAXTVS-Y8XVxrrOJOGfszBvQOsxUVyjwhuOTmrfzInGmKjWG8WqCLtRQmPPbvVGgC-KvmpT_yMZVNPdqxblvtnPlSAuyogmjrEIKlEbNYOyqgtOSnTZRrHzhWXImbsH4=s986" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="709" data-original-width="986" height="460" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiROMeaXTdtDZlE6JPcg_tOMrkB-CRuSd941Vlelo5m_HziRrYGjDGsKZKdjAXTVS-Y8XVxrrOJOGfszBvQOsxUVyjwhuOTmrfzInGmKjWG8WqCLtRQmPPbvVGgC-KvmpT_yMZVNPdqxblvtnPlSAuyogmjrEIKlEbNYOyqgtOSnTZRrHzhWXImbsH4=w640-h460" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto. Dok PN Surabaya (Google)</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Tahun 2021, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya menerima penghargaan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dari  Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), namun gagal meraih WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). <br /><br />Anehnya, menerima penghargaan WBK (Wilayah Bebas Korupsi), tetapi salah satu Majelis Hakim dan Panitra Pengganti (PP) serta salah satu Pengacara bersama seorang pihak swasta Tertangkap Tangan Tim Satgas (Satuan Tugas) Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis, 20 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Anehnya lagi adalah, beberapa hari lalu, selruh Hakim, PP, pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta staf dan tenaga Honorer PN Surabaya menandatangani Pakta Integritas, dan penandatanganan Pakta Integritas dilakukan diawal tahun setiap tahunnya. <i>Lalu apakah tadatangan itu hanya semboyan?</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Tangkap Tangan KPK terhadap salah satu Hakim dan PP di PN Surabaya ini menjelang <i>‘Loma Tenis Piala Ka PN Cup yang rencanayanya berlangsung di Unesa Surabaya pada tanggal 5 – 6 Pebruari 2022</i>’, dimana  Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Dr. Joni, SH., MH yang tak lama lagi akan pindah tugas sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar Bali. Lalu gagalkah Piala Ka PN Cup tersebut?<br /><br />“Belum ada informasi dari pimpinan,” kata Humas PN Subaya Martin Ginting saat dihubungi beritakorupsi.o melalui pesan WhastApp, Kamis, 20 Januari 2022<br /><br />Tagkap tangan yang dilakukan Tim Satgas KPK terhadap salah satu Hakim dan Panitra Pengganti (PP) di PN Surabaya disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co pada Kamis pagi, 20 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB<br /><br />“KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Surabaya Jawa Timur. Dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan tersebut, sejauh ini KPK mengamankan 3 orang (informasi kemudian ternyata sebanyak 5 orang). Diantaranya Hakim, Panitera dan pengacara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait penanganan perkara di PN Surabaya. KPK masih memeriksa pihak-pihak yang diamankan tersebut dan dalam waktu 1x24 jam KPK segera menentukan sikap atas hasil tangkap tangan dimaksud. Perkembangannya akan disampaikan kembali,” kata Ali Fikri kepada beritakorupsi.co melalui telepon<br /><br />Informasi yang dihimpun beritakorupsi.co dari berbagai sumber, bahwa Hakim yang dimaksud adalah Saudara Itong Isnaeni Hidayat, SH., MH yang juga sebagai Humas di PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) pada PN Surabaya, dan Panitra Pengganti (PP) tersebut adalah “Hamdan, SH”. Sedangkan Pengacara yang dimaksud, berdasar informasi, pernah bergabung di salah satu LBH (Lembaga Bntuan Hukum) yang berkantor didaerah Gubeng Surabaya. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Hakim dan PP PN Surabaya Tertangkap Tangan KPK, Gagalkah Ka PN Cup?

#Tahun 2021, PN Surabaya menerima penghargaan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dari  Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan R...

»

2 Camat di Kab. Probolinggo Tertangkap Tangan KPK Diadili

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Selain Kedua Camat, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddi selaku anggota DPR RI akan segera menyusul diadili. Sementara 18 orang lainnya yang sama-sama Tertangkap Tangan KPK sudah diadili terlebih dahulu#  </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgUgVkNTHWIUQiv_a2O1tyRTKbw5bpXMkIDQEKL9C4f8KSTKq9gN-0tcP9OUJ4jO5mAmTMyyRZ2SiYT9z5NHUSEAZ7SW_et-Gjgd6KK7QfkJPlzUkFm3PUngLJ-xj5qRy3aGqL-hpiUvs_rHRYht_fizMklxeeF0kOlb7G5qZK6mWb22f4bPCNgYcy_=s1508" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="634" data-original-width="1508" height="270" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgUgVkNTHWIUQiv_a2O1tyRTKbw5bpXMkIDQEKL9C4f8KSTKq9gN-0tcP9OUJ4jO5mAmTMyyRZ2SiYT9z5NHUSEAZ7SW_et-Gjgd6KK7QfkJPlzUkFm3PUngLJ-xj5qRy3aGqL-hpiUvs_rHRYht_fizMklxeeF0kOlb7G5qZK6mWb22f4bPCNgYcy_=w640-h270" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –   </span></b><br /><i>“Mimpi indah menjadi derita karena ambisi jabatan dan duit. Akhlak dan moral tak lagi dgunakan”</i>. Kalimat inilah yang mungkin meninpa 22 Terdakwa/Tersangka yang Tertangkap Tangan KPK di Kabupaten Probolinggo maupun para Koruptor lainnya<br /><br />Doddy Kurniawan adalah Camat Krenjengan dan Muhamad Ridwan Camat Paiton Kabupaten Probolinggo yang Tertangkap Tangan oleh penyidik Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) dalam operasi senyak di Kabupaten Probolinggo pada Minggu, tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIBB (waktu Indonesia bagian barat) karena diduga terlibat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Suap ‘jual beli jabatan’ yang hari ini Rabu, 19 Januari 2022 Keduanya diseret ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili di hadapan Majelis Hakim. <br /><br />Saat itu (Minggu, 29 Agustus 2021), penyidik KPK tidak hanya meringkus Kedua Camat meliankan 18 ASN (aparatur negeri spil) yang terdiri dari 13 ASN di Kecamatan Krenjengan dan 5 ASN di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinngo (18 ASN sudah diadili terlebih dahulu)<br /><br />Ke 18 ASN itu adalah 1. Sumarto yang baru 4 hari dilantik sebagai Pj (Pejabat Kepala Desa Kepala Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo (diadili terlebih dahulu); 2. Ali Wafa, 3. Mawardi, 4. Mashudi, 5. Maliha, 6. Mohammad Bambang, 7. Masruhen, 8. Abdul Wafi, 9. Kho’im, 10. Ahkmad Saifullah, 11. Jaelani, 12. Uhar, 13. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan, diadili dalam satu berkas perkaara), 14. Nuruh Huda, 15. Hasan, 16. Sahir, 17. Sugito dan 18. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton, diadili dalam satu berkas perkara)</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjhR2b78sdnrlpB3cf6BkuS_-4kRG7srvj3XeAP9qfW-OYwxV6xe4ztwrfuonjcMx87MQfo-fDO204Ud1KiMWIEKvO8JxzNyKk-n3lWWfN2W9Mt2kYlP6sQy6viHdZu0LlEzMVV9TS9yX4LLXwQ6JORXh6ufXaVKXBPQatZE31swO0OwHMhdFB4xug3=s2938" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2938" data-original-width="2480" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjhR2b78sdnrlpB3cf6BkuS_-4kRG7srvj3XeAP9qfW-OYwxV6xe4ztwrfuonjcMx87MQfo-fDO204Ud1KiMWIEKvO8JxzNyKk-n3lWWfN2W9Mt2kYlP6sQy6viHdZu0LlEzMVV9TS9yX4LLXwQ6JORXh6ufXaVKXBPQatZE31swO0OwHMhdFB4xug3=w540-h640" width="540" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selain Kedua Camat dan 18 ASN, KPK juga meringkus Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI (Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi Partai Nasdem) yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003-2008 dan 2008-2013. Sehingga total yang diringkus KPK saat itu adalah sebanyak 22 orang<br /><br />Doddy Kurniawan diduga menerima duit sebanyak Rp260 juta dari 13 ASN yang masing-masing sebesaar Rp20 juta untuk diserahkan ke Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminuddin. Pemberian uang oleh masing-masing ASN itu adalah agar diangkat dan dilantik menjadi Pj Kepala Desa di beberapa Desa di 2 Kecamatan Kab. Probolingo. Peraan Hasan Aminuddin untuk menentukan ASN di Kabupaten Probolinngo sangatlah penting sekalipun tidak lagi menjabat<br /><br />Dari dakwaan JPU KPK diketahui, bahwa alur aliran duit suap ‘jual beli’ jabatan di Kab. Probolinggo adalah, dari 12 ASN  dikoordinir oleh Sumarto yang diangkat dan dilantik terlebih dahulu sebagai Pj, atas perintah Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan. Dan kemudian duit yang terkumpul ditaangan Sumarto akan diserahkan ke Camat Krenjengan Doddy Kurniawan<br /><br />Sedangkan 5 ASN di Kecamatan Paiton dikoordinir langsung oleh Camat Paiton Muhamad Ridwan. Setelah uang terkumpul ke Kedua Camat, kemudian akan disetorkan ke Hasan Aminuddin dan dari Hasan Aminuddin ke Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. <br /><br />Dari 22 orang yang di taangkap KPK, 18 diantaranya diadili sebagai Terdakwa pemberi Suap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau Kedua Pasal 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhw08PfNiyjSeqfkReiUqeu7yV-hBLfxm_gdhtWWZv5ITPc4qFS0nQ6xkpsOYfuAeFuhza5u2wBz5a17gUoKglACRYsMDTyKqJPueTfwo9lrkzeQI_tiHHuBgD0Yq2bOq7RrGgVxJRHyUJ26b73xd0gX2iINSwkVuphjmyIpGi1BIv_SsA7ONnekIXv=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhw08PfNiyjSeqfkReiUqeu7yV-hBLfxm_gdhtWWZv5ITPc4qFS0nQ6xkpsOYfuAeFuhza5u2wBz5a17gUoKglACRYsMDTyKqJPueTfwo9lrkzeQI_tiHHuBgD0Yq2bOq7RrGgVxJRHyUJ26b73xd0gX2iINSwkVuphjmyIpGi1BIv_SsA7ONnekIXv=w640-h288" width="640" /></a></div>Untuk saat yang diadili adalah Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Muhamad Ridwan Camat Paiton Kabupaten Probolinggo. Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminudin tak lama lagi akan segera diadili <br /><br />Doddy Kurniawan dan Muhamad Ridwan, didakwa selaku penerima suap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf b (atau Kedua Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Hari ini, Rabu, 19 Januari 2022, Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Arif Suhermanto, Meyer Volmar Simanjuntak, Yoga Pratomo Ihsan dan Hendry Sulistiawan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaannya terhadap Terdakwa Doddy Kurniawan dan Muhamad Ridwan (perkara terpisaha) secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH dan Yanid Indra, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa serta dihadiri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negra) Surabaya, karena masih  kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam dakwaannya JPU KPK menjelaskan, bahwa Terdakwa MUHAMAD RIDWAN selaku Camat Paiton berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 821.29/180/426.202/2020 tanggal 10 Agustus 2020, bersama-sama dengan PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo dan HASAN AMINUDDIN, pada bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Kecamatan Paiton Jalan Raya Paiton No.147 Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, di Jalan Ahmad Yani Nomor 9 Mayangan Kota Probolinggo, di Gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani, Mayangan Kota Probolinggo  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhPt-zTiHa3ko325hTyLA3FnSHltrva1Mc7w_7itueXh6jBpbQcuBtoDea97uqCq8sJuWTez3tbdN_5HN9CoNIftshp_RydbxDIb8cF9rx79CAAA1wal0pDjz7i_RK2G02ZQfsYeZEhytKB7H8Jp7C5H_V4K9QuouZRjL1Tawc32p3k9F6BNtT21_bO=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhPt-zTiHa3ko325hTyLA3FnSHltrva1Mc7w_7itueXh6jBpbQcuBtoDea97uqCq8sJuWTez3tbdN_5HN9CoNIftshp_RydbxDIb8cF9rx79CAAA1wal0pDjz7i_RK2G02ZQfsYeZEhytKB7H8Jp7C5H_V4K9QuouZRjL1Tawc32p3k9F6BNtT21_bO=w640-h288" width="640" /></a></div>Atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari NURUL HUDA, HASAN, SAHIR, SUGITO dan SAMSUDIN, <br /><br />Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwa bersama-sama dengan PUPUT TANTRIANA SARI dan HASAN AMINUDDIN mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan untuk menggerakkan PUPUT TANTRIANA SARI agar menyetujui dan mengangkat NURUL HUDA, HASAN, SAHIR, SUGITO dan SAMSUDIN menjadi Penjabat Kepala Desa (Pj. Kades) di wilayah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, yang bertentangan dengan kewajibannya, <br /><br />Yaitu bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku Penyelengara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  <br /><br />Serta bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan sebagaimana Pasal 67 dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa PUPUT TANTRIANA SARI diangkat sebagai Bupati Probolinggo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5858 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2023, yang mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya mengangkat Pj. Kades di wilayah Kabupaten Probolinggo berdasarkan usulan camat.<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjKVqAJGTBN_ws0JFVJm6hbKaFDUzIkxnyDxz19hoqgrL-c_Dtup5w3UnboTbOyE2TjEKVlGv1us0O5aFv9i1s4QMbX-lRfVucp68xgIP-hvdgxlg04t9poLup4ZElw4anf1RhVv3OW7eIfzQgUbX10QRsMvndr0IJ8Y3MsffbOrfzJlAQ8FcJsRY9j=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjKVqAJGTBN_ws0JFVJm6hbKaFDUzIkxnyDxz19hoqgrL-c_Dtup5w3UnboTbOyE2TjEKVlGv1us0O5aFv9i1s4QMbX-lRfVucp68xgIP-hvdgxlg04t9poLup4ZElw4anf1RhVv3OW7eIfzQgUbX10QRsMvndr0IJ8Y3MsffbOrfzJlAQ8FcJsRY9j=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Sumarto<br /></span></span></td></tr></tbody></table>Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, Terdakwa MUHAMAD RIDWAN diangkat sebagai Camat Paiton dengan kewenangan diantaranya mengusulkan calon Pj. Kades kepada bupati apabila terjadi kekosongan kepala desa sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).<br /><br />Bahwa terdapat 253 (dua ratus lima puluh tiga) kepala desa di Kabupaten Probolinggo yang akan berakhir masa jabatannya terhitung tanggal 09 September 2021, termasuk di dalamnya 12 (dua belas) kepala desa di Kecamatan Paiton<br /><br />Bahwa atas berakhirnya masa jabatan kepala desa tersebut, PUPUT TANTRIANA SARI mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan Pilkades secara serentak pada bulan Februari 2022 yang berakibat terjadinya kekosongan jabatan kepala desa kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa, camat berwenang mengusulkan nama-nama calon Pj. Kades kepada bupati yang diambil dari pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Probolinggo yang memenuhi syarat dan berkeinginan diangkat menjadi Pj. Kades sampai dengan terpilihnya kepala desa definitif.  <br /><br />Bahwa meskipun kebijakan penundaan Pilkades ini belum dituangkan secara resmi dalam bentuk peraturan bupati maupun surat keputusan bupati, namun pada tanggal 02 Agustus 2021 PUPUT TANTRIANA SARI melalui SUPARWIYONO selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo meminta kepada EDY SURYANTO selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk mengamankan kebijakan bupati tersebut. <br /><br />Selain itu, PUPUT TANTRIANA SARI juga menyampaikan agar usulan Pj. Kades diseleksi dan mendapat persetujuan (ACC) dari HASAN AMINUDDIN yang merupakan mantan Bupati Probolinggo sekaligus suami dari PUPUT TANTRIANA SARI meskipun HASAN AMINUDDIN tidak memiliki kewenangan dan kapasitas memberi persetujuan. <br /><br />Adapun untuk dapat diusulkan menduduki jabatan sebagai Pj. Kades harus memenuhi persyaratan antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menduduki jabatan struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga kependidikan (guru) serta memberikan imbalan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEigeH8HtYSoWCVD58G28VHuQVhenlJn_fbqetnIq_pcX7i8qCwlMFKTJu4_SI3en_R0p4X3nd7Aw2Q-1XqICetx92f9susmw2hCsPxZ24afA53CyhH-5klqbXhUHtSchpwscTKr4nD15eUxRLeqhSGtMyrmLdAykVdt6y0-KWMnIqqLFEef7kviSHmV=s639" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="639" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEigeH8HtYSoWCVD58G28VHuQVhenlJn_fbqetnIq_pcX7i8qCwlMFKTJu4_SI3en_R0p4X3nd7Aw2Q-1XqICetx92f9susmw2hCsPxZ24afA53CyhH-5klqbXhUHtSchpwscTKr4nD15eUxRLeqhSGtMyrmLdAykVdt6y0-KWMnIqqLFEef7kviSHmV=w640-h362" width="640" /></a></div>Menindaklanjuti hal tersebut, EDY SURYANTO menyampaikan kepada Terdakwa dan para camat lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo bahwa usulan Pj. Kades terlebih dahulu harus mendapat persetujuan (ACC) HASAN AMINUDDIN. <br /><br />Apabila tidak ada persetujuan dari HASAN AMINUDDIN  maka Dinas PMD tidak akan memproses usulan tersebut, dan calon Pj. Kades juga harus menyiapkan uang untuk diberikan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN yang pelaksanaannya dikumpulkan kepada masing-masing camat sebagai kepanjangan tangan dari bupati.<br /><br />Menindaklanjuti penyampaian EDY SURYANTO, pada tanggal 04 Agustus 2021, Terdakwa menyampaikan kepada PONIRIN selaku koordinator camat di Kabupaten Probolinggo untuk menemui HASAN AMINUDDIN guna mendapatkan kejelasan mengenai usulan Pj. Kades ini. Selanjutnya bertempat di Gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani, Mayangan Kota Probolinggo, dilakukan pertemuan antara PONIRIN, GHOFUR dan RACHMAD HIDAYANTO dengan HASAN AMINUDDIN. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN memberikan petunjuk bahwa syarat Pj. Kades yang dapat diusulkan yaitu bukan dari pejabat struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga pengajar (guru). Selain itu, HASAN AMINUDDIN juga menyampaikan agar Pj. Kades yang terpilih memberikan uang kepada HASAN AMINUDDIN atas hasil pengelolaan tanah bengkok desa sebagai imbalan. Kemudian pada tanggal 05 Agustus 2021 PONIRIN menyampaikan hasil pertemuan dengan HASAN AMINUDDIN kepada Terdakwa. <br /><br />Selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan camat-camat yang lain memastikan besaran uang yang akan diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN terkait pengusulan Pj. Kades agar mendapat persetujuan dari PUPUT TANTRIANA SARI. Dalam koordinasi tersebut, DODDY KURNIAWAN menyampaikan kepada para camat bahwa untuk pengusulan Pj. Kades Karangren SUMARTO telah menyerahkan kepada HASAN AMINUDDIN melalui DODDY KURNIAWAN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan para camat sependapat dengan besaran tersebut yang akan diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEheXTLfklMRhyNQArKw85lWvBryOKYewcai2j5OeoGaK3nyXBwc-nl03z1HmCXEP4CgjUHKKPSo1OcOFoWuWp6QItN15bDRakQ19RV06lL6VgWFIaSC7bcfX2M-DaQbulL9gmhbNPyj0wGyfk_8e6dXqMU8wa0cqPmF03AAcWsOi0lcJENlzFADxEmL=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="330" data-original-width="640" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEheXTLfklMRhyNQArKw85lWvBryOKYewcai2j5OeoGaK3nyXBwc-nl03z1HmCXEP4CgjUHKKPSo1OcOFoWuWp6QItN15bDRakQ19RV06lL6VgWFIaSC7bcfX2M-DaQbulL9gmhbNPyj0wGyfk_8e6dXqMU8wa0cqPmF03AAcWsOi0lcJENlzFADxEmL=w640-h330" width="640" /></a></div>Pada tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di rumah pribadi HASAN AMINUDDIN di Jalan A Yani Probolinggo, Terdakwa bersama  PONIRIN, dan GHOFUR menemui HASAN AMINUDDIN. Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN kembali menyampaikan syarat Pj. Kades yang dapat diusulkan yaitu bukan dari pejabat struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga pengajar (guru). Selain itu, HASAN AMINUDDIN juga menyampaikan agar Pj. Kades yang terpilih memberikan uang kepada HASAN AMINUDDIN atas hasil pengelolaan tanah bengkok desa sebagai imbalan.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan dengan HASAN AMINUDDIN, pada tanggal 23 Agustus 2021 saat apel pagi di Kantor Kecamatan Paiton, Terdakwa menyampaikan kepada pegawai Kecamatan Paiton adanya 12 (dua belas) kepala desa di wilayah Kecamatan Paiton yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 09 September 2021, Pj. Kades yang dapat diusulkan harus memenuhi syarat yaitu berstatus PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo dan sebelum diangkat oleh PUPUT TANTRIANA SARI harus mendapat persetujuan dari HASAN AMINUDDIN serta memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada HASAN AMINUDDIN sebagai imbalan atas diangkatnya sebagai Pj. Kades. <br /><br />Atas penyampaian Terdakwa tersebut, SAHIR dan SAMSUDIN yang merupakan staf pada Kecamatan Paiton menyanggupinya sehingga Terdakwa memasukkannya kedalam list / daftar usulan calon Pj. Kades. Untuk mempercepat proses pengusulan Pj. Kades pada Kecamatan Paiton, Terdakwa memerintahkan ABDUL HAMID, ABDUL BARI dan ABSYR WAHYUDI untuk menyampaikan kepada NURUL HUDA, HASAN, SAHIR, SUGITO dan SAMSUDIN guna menyiapkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)-nya serta menyiapkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan Kepada HASAN AMINUDDIN.<br /><br />Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di Kantor Kecamatan Kraksaan, atas inisiatif PONIRIN selaku Camat Kraksaan mengadakan pertemuan seluruh camat di wilayah Kabupaten Probolinggo dalam rangka persiapan Pilkades. Dalam pertemuan tersebut, PONIRIN sebagai koordinator camat menyampaikan arahan HASAN AMINUDDIN kepada para camat bahwa Pj. Kades yang nantinya diangkat harus memberikan uang hasil pengelolaan tanah bengkok desa kepada HASAN AMINUDDIN sebagai imbalan. Dan untuk pengajuan persetujuan usulan Pj.  Kades, HASAN AMINUDDIN menyediakan waktu sebelum tanggal 30 Agustus 2021.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhs5R9ME0ZK3LrBkslcrHlp0O5HAqWnupI6PQDJgAC4V-Ss3OfpfMzS32gVNoFe9S9PVEA23UBwg9aDlFOWx2PtYHlKza4ybIG33TDcEtw02O4t7Zbf0Eozd4wM5OgaViut0tdEtyH0ttybvE6YJcC7-Az20TLb1GrQUeU4dAARSCpDAByJfzq635my=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhs5R9ME0ZK3LrBkslcrHlp0O5HAqWnupI6PQDJgAC4V-Ss3OfpfMzS32gVNoFe9S9PVEA23UBwg9aDlFOWx2PtYHlKza4ybIG33TDcEtw02O4t7Zbf0Eozd4wM5OgaViut0tdEtyH0ttybvE6YJcC7-Az20TLb1GrQUeU4dAARSCpDAByJfzq635my=w640-h360" width="640" /></a></div>Bahwa untuk menindaklanjutinya, pada tanggal 26 Agustus 2021, ABDUL BARI menemui NURUL HUDA dan menyampaikan bahwa NURUL HUDA akan diusulkan menjadi Pj. Kades serta meminta NURUL HUDA untuk menyiapkan kelengkapan pengusulan tersebut diantaranya SK PNS dan uang untuk diberikan kepada HASAN AMINUDDIN, atas penyampaian tersebut NURUL HUDA menyatakan bersedia.<br /><br />Bahwa Terdakwa memerintahkan salah seorang stafnya untuk meminta HASAN yang merupakan pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo untuk menemui Terdakwa. Selanjutnya bertempat di Kantor Kecamatan Paiton, HASAN menemui Terdakwa dan Terdakwa menawarkan HASAN untuk diusulkan sebagai Pj. Kades. Oleh karena itu, Terdakwa meminta HASAN menyiapkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada HASAN AMINUDDIN sebagai imbalan. Atas penyampaian dari Terdakwa tersebut HASAN menyanggupinya. <br /><br />Pada sekira tanggal 27 Agustus 2021 atas perintah Terdakwa, ABDUL HAMID menghubungi SUGITO dan menyampaikan bahwa SUGITO akan diusulkan sebagai Pj. Kades. Untuk itu, SUGITO diminta menyiapkan SK PNS dan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada HASAN AMINUDDIN sebagai imbalan dan SUGITO menyanggupinya. Di hari yang sama SUGITO menyerahkan SK PNS dan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada ABDUL HAMID guna diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN melalui Terdakwa.<br /><br />Pada tanggal 27 Agustus 2021, Terdakwa menandatangani Nota Dinas Nomor 141/264/426.412/2021, tertanggal 30 Agustus 2021 perihal Usulan Pj. Kades Kecamatan Paiton, diantaranya sebagai berikut :<br />- NURUL HUDA  diusulkan menjadi Pj. Kades Kalikajar Wetan, <br />- HASAN diusulkan menjadi Pj. Kades Randu Tatah, <br />- SAHIR diusulkan menjadi Pj. Kades Pondok Kelor, <br />- SUGITO diusulkan menjadi Pj. Kades Sumberanyar, dan <br />- SAMSUDIN diusulkan menjadi Pj. Kades Binor <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjMUNN23FhMOis67-Jau0O249lbyOsx9dOT9NJnHf9G1dMGet__cuOdcdPO7dMHUOQ_IshvTnVE46XU0GI8ge3LiTOTV4VenWo7sLdwPseZ5j-aga742KH1z-IvTmbVuFAes2W4SlvDXzdw9vpVsSzRpktTC4_Kf-wxaot0NOcib47mGw3Cx6VVNe-Z=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjMUNN23FhMOis67-Jau0O249lbyOsx9dOT9NJnHf9G1dMGet__cuOdcdPO7dMHUOQ_IshvTnVE46XU0GI8ge3LiTOTV4VenWo7sLdwPseZ5j-aga742KH1z-IvTmbVuFAes2W4SlvDXzdw9vpVsSzRpktTC4_Kf-wxaot0NOcib47mGw3Cx6VVNe-Z=w640-h288" width="640" /></a></div>Bahwa terkait uang yang akan diberikan kepada HASAN AMINUDDIN untuk mendapatkan persetujuan usulan sebagai Pj. Kades, Terdakwa telah menerima dan mengumpulkan uang dari para calon Pj. Kades seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan perincian penerimaan dari SUGITO sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari NURUL HUDA, HASAN, SAHIR dan SAMSUDIN yang telah menyanggupi dan atas kesepakatan ditalangi terlebih dahulu oleh Terdakwa.<br /><br />Pada tanggal 28 Agustus 2021 HASAN AMINUDDIN menyampaikan kepada Terdakwa melalui PITRA JAYA KUSUMA, bahwa yang diberi ijin untuk bertemu dengan HASAN AMINUDDIN hanya 3 orang camat dan membawa dokumen nota dinas usulan Pj. Kades, sedangkan uang agar diserahkan di lain waktu. Atas penyampaian tersebut Terdakwa menyimpan uang yang telah diterima dari para calon Pj. Kades di rumahnya.<br /><br />Pada tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani, Mayangan Kota Probolinggo, Terdakwa bersama HARI PRIBADI (Camat Krucil) dan PONIRIN (Camat Kraksaan) menemui HASAN AMINUDDIN dengan membawa nota dinas usulan Pj. Kades untuk mendapatkan persetujuan HASAN AMINUDDIN. Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN menyampaikan bahwa Pj. Kades yang diusulkan tidak boleh menduduki jabatan struktural. <br /><br />Selain itu, HASAN AMINUDDIN juga menyampaikan untuk Pj. Kades yang disetujui dapat mengelola tanah kas desa dan memberikan uang untuk HASAN AMINUDDIN sebagai ucapan terimakasih atas diangkatnya sebagai Pj. Kades. Terdakwa sudah menerima uang imbalan yang dimaksudkan oleh HASAN AMINUDDIN tersebut yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari 5 orang calon Pj. Kades di Kecamatan Paiton yang diusulkan <br /><br />Bahwa setelah pengarahan dari HASAN AMINUDDIN, Terdakwa menyerahkan Nota Dinas usulan Pj. Kades kepada HASAN AMINUDDIN, kemudian HASAN AMINUDDIN memberikan paraf dan ACC pada nota dinas yang diajukan oleh Terdakwa dengan menuliskan “Yth. PMD ACC” dan menyerahkan kembali kepada Terdakwa untuk diteruskan ke Kadis PMD.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa bersama PUPUT TANTRIANA SARI dan HASAN AMINUDDIN menerima uang seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari calon Pj. Kades Kecamatan Paiton dimaksudkan agar PUPUT TANTRIANA SARI sebagai Bupati Probolinggo mengangkat NURUL HUDA, HASAN, SAHIR, SUGITO dan SAMSUDIN menjadi Pj. Kades pada Kecamatan Paiton sebagaimana usulan yang diajukan oleh Terdakwa.  Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme <br /><br />Serta bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku Kepala Daerah untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan sebagaimana Pasal 67 dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />Perbuatan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a (atau Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1). (Jnt) <br /></div></div>

News Tipikor 2 Camat di Kab. Probolinggo Tertangkap Tangan KPK Diadili

#Selain Kedua Camat, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddi selaku anggota DPR RI akan segera menyusul diadili...

»

Tertangkap Tangan KPK, Camat Camat Krenjengan dan Camat Paiton Kab. Probolinggo Diadili

<div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddi selaku anggota DPR RI akan segera menyusul diadili. Sementara 18 orang lainnya yang sama-sama Tertangkap Tangan KPK sudah diadili terlebih dahulu#      </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhULp8kjVynHO09fJroBnzTTBV8Gp_-4siPKdxKrOpjU4OufzMmMzOlPj4FVJLycIWj3Q02iU8GiYkSMDbewMFlrPwxnQotwdcF2W7RHJ1J-j1iTCZr_W2MYUnuF_5sF9cGPpL9A0MA07-QyaEWlz3jeCStF5mqRjF_o-kljd71WfywL7GBK2mdAQny=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhULp8kjVynHO09fJroBnzTTBV8Gp_-4siPKdxKrOpjU4OufzMmMzOlPj4FVJLycIWj3Q02iU8GiYkSMDbewMFlrPwxnQotwdcF2W7RHJ1J-j1iTCZr_W2MYUnuF_5sF9cGPpL9A0MA07-QyaEWlz3jeCStF5mqRjF_o-kljd71WfywL7GBK2mdAQny=w640-h288" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br /><i>“Air mengalir dari atas ke bawah, uang (korupsi) mengalir dari bawah ke atas dan tak turun lagi karena ambisi jabatan dan duit. Akhlak dan moral tak lagi dgunakan”. Kalimat inilah yang mungkin meninpa 22 Terdakwa/Tersangka yang Tertangkap Tangan KPK di Kabupaten Probolinggo maupun para Koruptor lainnya</i><br /><br />Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo bersama 20 orang lainnya termasuk Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013-2018 dan 2019-2024 dan suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem) yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003-2008 dan 2008-2013, Tertangkap Tangan KPK pada Minggu, tanggal 29 Agustus 2021 sekita pukul 10.100 Wib karena diduga terlibat kasus Korupsi ‘jual beli’ jabatan Pj (Pejabat) Kepala Desa di 2 Kecamatan (Kecamatan Krenjengan dan Paiton) Kab. Probolinggo<br /><br />Saat itu (Minggu, tanggal 29 Agustus 2021), KPK mengamankan sebanyak 22 orang termasuk kedua Camat, yang terdiri dari 18 ASN, yaitu 1. Sumarto yang baru 4 hari dilantik sebagai Pj (Pejabat Kepala Desa Kepala Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo (diadili terlebih dahulu); 2. Ali Wafa, 3. Mawardi, 4. Mashudi, 5. Maliha, 6. Mohammad Bambang, 7. Masruhen, 8. Abdul Wafi, 9. Kho’im, 10. Ahkmad Saifullah, 11. Jaelani, 12. Uhar, 13. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan, diadili dalam satu berkas perkaara), 14. Nuruh Huda, 15. Hasan, 16. Sahir, 17. Sugito dan 18. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton, diadili dalam satu berkas perkara) serta Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003-2008 dan 2008-2013</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhMBV1hQ7-YlHH3S3IVlxwi4J-rrBtWaB3X_IKvHZddrnGc1AAT9Bq2a3Q1Nc_XkQxFM34iFGKKsooNgDpvClrtqeYBp4IaAfsi81Q2ikOKPDImd-X0XreCJzO5IQqnJraK6h6Na__jFFiIHDmD-Jm_nnSVneDj4BPYRn1JnuKDo5cZ7EVDCusY8Dns=s2938" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2938" data-original-width="2480" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhMBV1hQ7-YlHH3S3IVlxwi4J-rrBtWaB3X_IKvHZddrnGc1AAT9Bq2a3Q1Nc_XkQxFM34iFGKKsooNgDpvClrtqeYBp4IaAfsi81Q2ikOKPDImd-X0XreCJzO5IQqnJraK6h6Na__jFFiIHDmD-Jm_nnSVneDj4BPYRn1JnuKDo5cZ7EVDCusY8Dns=w540-h640" width="540" /></a></div>Doddy Kurniawan diduga menerima duit sebanyak Rp260 juta dari 13 ASN di Kecamatan Krenjengan yang akan diangkat dan dilantik menjadi Pj di beberapa Desa Kecamatan Krenjengan yang masing-masing sebesar Rp20 juta melalui Sumarto atas perintah Doddy Kurniawan. Sedangkan Camat Paiton Muhamad Ridwan diduga menerima duit sebesar Rp100 juta dari 5 ASN di Kecamatan Paiton yang akan diangkat dan dilantik menjadi Pj di beberapa Desa Kecamatan Paiton. Setelah uang terkumpul ditangan kedua Camat kemudian akan diserahkan ke Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminuddin<br /><br />Dimana Doddy Kurniawan dan Muhamad Ridwan, sebelumnya mendapat tugas dari Hasan Aminuddin, suami Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari yang dianggap bahwa Hasan Aminuddin punya peran penting untuk mengusulkan seseorang ASN yang akan diangkat menjadi Pejabat Desa oleh istrinya sebagai Bupati Probolinggo <br /><br />Dari dakwaan JPU KPK diketahui, bahwa alur aliran duit suap ‘jual beli’ jabatan di Kab. Probolinggo adalah, dari 12 ASN  dikoordinir oleh Sumarto yang diangkat dan dilantik terlebih dahulu sebagai Pj, atas perintah Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan. Sedangkan 5 ASN di Kcamatan Paiton dikoordinir langsung oleh Camat Paiton Muhamad Ridwan. Setelah uang terkumpul ditangan ke Kedua Camat, kemudian akan diseraahkan ke Hasan Aminuddin dan dari Hasan Aminuddin ke Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhmIN3bBXnGCHFnDI1wqF0iTAadHI2mtqbTWL6beMQCTJYNarmys8JsAis9bBVyJ1BLEhKNEFG1f_q-zYxSzdCLtf2gmcGMUk8io3vk_vg3637zorbpxiy9n7vnnWELwIcMTkrg-rJwbJQsn_n9AKORDYXxcFg6K22UmaN-K8zbOhdIHYt8zczdq96r=s1508" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="634" data-original-width="1508" height="270" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhmIN3bBXnGCHFnDI1wqF0iTAadHI2mtqbTWL6beMQCTJYNarmys8JsAis9bBVyJ1BLEhKNEFG1f_q-zYxSzdCLtf2gmcGMUk8io3vk_vg3637zorbpxiy9n7vnnWELwIcMTkrg-rJwbJQsn_n9AKORDYXxcFg6K22UmaN-K8zbOhdIHYt8zczdq96r=w640-h270" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Itulah sebabnya, ke 18 ASN tersebut diatas diadili sebagai Terdakwa pemberi Suap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau Kedua Pasal 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Sedangkan Kedua Camat (Doddy Kurniawan dan Muhamad Ridwan) dan Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin dijerat selaku penerima suap sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b (atau Kedua Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Saat ini yang diadili adalah Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Muhamad Ridwan Camat Paiton Kabupaten Probolinggo (berkas perkara terpisah). Sedangkan Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminudin tak lama lagi akan segera diadili <br /><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Hari ini, Rabu, 19 Januari 2022, Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Arif Suhermanto, Meyer Volmar Simanjuntak, Yoga Pratomo Ihsan dan Hendry Sulistiawan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaannya terhadap Terdakwa Doddy Kurniawan dan Muhamad Ridwan (perkara terpisaha) secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Yanid Indra, SH., MH dan Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa serta dihadiri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negra) Surabaya, karena masih  kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) </div></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi-V0T0N_HdaM570hQq1JtTM9YbamlppzJcmRQUvOEB4FtmEsvXh3RBNkQgBO__vWTuGc7OmjjahNF488lnWrXHrD5NPWhs4ryzvmOpe7Cu_yAEcng7otI_NvMbOQcW7GVL4qYY7siy2avE2qpTYK_7NNUl2HIZ-9It2wZ0A18fI5ocRyJQhkrQn1LX=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi-V0T0N_HdaM570hQq1JtTM9YbamlppzJcmRQUvOEB4FtmEsvXh3RBNkQgBO__vWTuGc7OmjjahNF488lnWrXHrD5NPWhs4ryzvmOpe7Cu_yAEcng7otI_NvMbOQcW7GVL4qYY7siy2avE2qpTYK_7NNUl2HIZ-9It2wZ0A18fI5ocRyJQhkrQn1LX=w640-h288" width="640" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam dakwaannya JPU KPK menjelaskan, bahwa Terdakwa DODDY KURNIAWAN selaku Camat Krejengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 821.29/180/426.202/2020 tanggal 10 Agustus 2020, bersama-sama dengan PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo dan HASAN AMINUDDIN, pada bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Kecamatan Krejengan Jl. Raya Karangren Nomor 5 Kabupaten Probolinggo, di Pendopo Bupati Jalan Ahmad Yani Kota Probolinggo, di Jalan Ahmad Yani Nomor 9 Mayangan Kota Probolinggo, di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani, Mayangan Kota Probolinggo, di Perum Kalirejo C-9, RT 3 RW 4, Dringu Kabupaten Probolinggo, di Kantor Kecamatan Kraksaan Jl. Raya Panglima Sudirman No.160, Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji  yaitu menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari SUMARTO, ALI WAFA, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO’IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR, dan NURUL HADI,</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwa bersama-sama dengan PUPUT TANTRIANA SARI dan HASAN AMINUDDIN mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan untuk menggerakkan PUPUT TANTRIANA SARI agar menyetujui dan mengangkat SUMARTO, ALI WAFA, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO’IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR, dan NURUL HADI menjadi Penjabat Kepala Desa (Pj. Kades) di wilayah Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, yang bertentangan dengan kewajibannya,  </div><div style="text-align: justify;"> </div>Yaitu bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  serta bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku Kepala Daerah untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZFFQEOt6WoE7TVkprBMh546fdJBa_zwc6FXk9fgPJ9GgiRCazzvCTiMDjZX4KXlECQnCA2D8lW5K4y4KGuCfTU81cNuLMddQX7gtE9CJyL0QwuSZhtVCblKf4mCiPPmXl5TYyk6BOkwejXZ_5nG_VwbwkfMuriZ8xcThzXIHxseqLzHqWEtShvEW3=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZFFQEOt6WoE7TVkprBMh546fdJBa_zwc6FXk9fgPJ9GgiRCazzvCTiMDjZX4KXlECQnCA2D8lW5K4y4KGuCfTU81cNuLMddQX7gtE9CJyL0QwuSZhtVCblKf4mCiPPmXl5TYyk6BOkwejXZ_5nG_VwbwkfMuriZ8xcThzXIHxseqLzHqWEtShvEW3=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Terdakwa Sumarto</span></span><br /></td></tr></tbody></table></div><div><div style="text-align: justify;">Atau tindakan yang akan dilakukan sebagaimana Pasal 67 dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Bahwa PUPUT TANTRIANA SARI diangkat sebagai Bupati Probolinggo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5858 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2023, yang mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya mengangkat Pj. Kades di wilayah Kabupaten Probolinggo berdasarkan usulan camat.<br /><br />Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa DODDY KURNIAWAN diangkat sebagai Camat Krejengan dengan kewenangan diantaranya mengusulkan calon Pj. Kades kepada bupati apabila terjadi kekosongan kepala desa sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).<br /><br />Bahwa terdapat 253 (dua ratus lima puluh tiga) kepala desa di Kabupaten Probolinggo yang akan berakhir masa jabatannya terhitung tanggal 09 September 2021, termasuk di dalamnya 13 (tiga belas) kepala desa di Kecamatan Krejengan.<br /><br />Bahwa atas berakhirnya masa jabatan kepala desa tersebut, PUPUT TANTRIANA SARI mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan Pilkades secara serentak pada bulan Februari 2022 yang berakibat terjadinya kekosongan jabatan kepala desa kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa, camat berwenang mengusulkan nama-nama calon Pj. Kades kepada bupati yang diambil dari pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Probolinggo yang memenuhi syarat dan berkeinginan diangkat menjadi Pj. Kades sampai dengan terpilihnya kepala desa definitif.  <br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjiP-B75lfgZzDgs4pWfy6kbpJbLHFS5YgctUY3c40RjfQmGO21US8ug8phFD7o3Eil3bJabKnZZXONNU5wDwwtgrkapXYGX0AAglk3P6vk1spkEV51_mJ4tpzri6SV81coGokNG9NwRuBMSeU-MtV7PpyRPJFu80Bg7VLSzYQfjuBvFImMw9xWp95w=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="330" data-original-width="640" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjiP-B75lfgZzDgs4pWfy6kbpJbLHFS5YgctUY3c40RjfQmGO21US8ug8phFD7o3Eil3bJabKnZZXONNU5wDwwtgrkapXYGX0AAglk3P6vk1spkEV51_mJ4tpzri6SV81coGokNG9NwRuBMSeU-MtV7PpyRPJFu80Bg7VLSzYQfjuBvFImMw9xWp95w=w640-h330" width="640" /></a></div></div><div>Bahwa meskipun kebijakan penundaan Pilkades ini belum dituangkan secara resmi dalam bentuk peraturan bupati maupun surat keputusan bupati, namun pada tanggal 02 Agustus 2021 PUPUT TANTRIANA SARI melalui SUPARWIYONO selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo meminta kepada EDY SURYANTO selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk mengamankan kebijakan bupati tersebut. <div style="text-align: justify;"> </div>Selain itu, PUPUT TANTRIANA SARI juga menyampaikan agar usulan Pj. Kades diseleksi dan mendapat persetujuan (ACC) dari HASAN AMINUDDIN yang merupakan mantan Bupati Probolinggo sekaligus suami dari PUPUT TANTRIANA SARI meskipun HASAN AMINUDDIN tidak memiliki kewenangan dan kapasitas memberi persetujuan. Adapun untuk dapat diusulkan menduduki jabatan sebagai Pj. Kades harus memenuhi persyaratan antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menduduki jabatan struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga kependidikan (guru) serta memberikan imbalan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN.<br /><div style="text-align: justify;"><br />Menindaklanjuti hal tersebut, EDY SURYANTO menyampaikan kepada Terdakwa dan para camat lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo bahwa usulan Pj. Kades terlebih dahulu harus mendapat persetujuan (ACC) HASAN AMINUDDIN. Apabila tidak ada persetujuan dari HASAN AMINUDDIN  maka Dinas PMD tidak akan memproses usulan tersebut, disamping itu, calon Pj. Kades juga harus menyiapkan uang untuk diberikan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN yang pelaksanaannya dikumpulkan kepada masing-masing camat sebagai kepanjangan tangan dari bupati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa kebijakan PUPUT TANTRIANA SARI yang disampaikan melalui EDY SURYANTO tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan usulan Pj. Kades dalam wilayah Kecamatan Krejengan yaitu: Usulan SUMARTO selaku Pj. Kades Karangren<br /><br />Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021, Terdakwa dihubungi oleh HASAN AMINUDDIN dan diminta untuk mengganti MOCH GUSAERI selaku Pj. Kades Karangren karena melakukan pelanggaran asusila. Pada hari yang sama EDY SURYANTO juga menghubungi Terdakwa dan menyampaikan pesan HASAN AMINUDDIN untuk penggantian Pj. Kades harus atas persetujuan HASAN AMINUDDIN dan menyiapkan uang imbalan untuk HASAN AMINUDDIN.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgy8dCGduz4QFF4xxQbXIJqWMQsrKInDuI7JcM9ALxpaIsUW9B3CYKO5_3UFLmsO3v95dUqOLxqVLRCyvTHrT0v6R7cAhbgKHo7Q2eOLNwV5xIN1-Lk3FBTNDU7-fYDjQH5US099JNwPK8wVjNYUoME-ZOy30Se_JmXK0VRmQURMxXK3bVuk3-6s9aB=s639" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="639" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgy8dCGduz4QFF4xxQbXIJqWMQsrKInDuI7JcM9ALxpaIsUW9B3CYKO5_3UFLmsO3v95dUqOLxqVLRCyvTHrT0v6R7cAhbgKHo7Q2eOLNwV5xIN1-Lk3FBTNDU7-fYDjQH5US099JNwPK8wVjNYUoME-ZOy30Se_JmXK0VRmQURMxXK3bVuk3-6s9aB=w640-h362" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atas permintaan dari HASAN AMINUDDIN tersebut, Terdakwa menawarkan kepada SUMARTO untuk diusulkan sebagai Pj. Kades Karangren, dan menyampaikan agar usulannya sebagai Pj. Kades disetujui oleh PUPUT TANTRIANA SARI, SUMARTO harus memberikan uang kepada HASAN AMINUDDIN yang besarannya senilai pengelolaan tanah kas Desa Karangren seluas kurang lebih 2,5 Hektar yaitu antara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan SUMARTO menyetujui untuk memberikan uang kepada HASAN AMINUDDIN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang penyerahannya melalui Terdakwa.<br /><br />Pada tanggal 13 Agustus 2021, Terdakwa mengusulkan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor : 903/172/426.415/2021 tanggal 13 Agustus 2021, pada hari dan tanggal yang sama, Terdakwa menyampaikan kepada SUMARTO bahwa Terdakwa akan segera bertemu dengan HASAN AMINUDDIN untuk meminta persetujuan dari HASAN AMINUDDIN atas pengusulan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren sehingga Terdakwa meminta SUMARTO menyiapkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada HASAN AMINUDDIN. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Terdakwa menghubungi FAISAL RAHMAN selaku ajudan HASAN AMINUDDIN untuk meminta waktu bertemu dengan HASAN AMINUDDIN guna meminta persetujuan pengusulan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren dan FAISAL RAHMAN menyampaikan bahwa HASAN AMINUDDIN ada waktu bertemu dengan Terdakwa pada pukul 21.00 WIB bertempat di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo.<br /><br />Pada tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perum Kalirejo C-9, RT 3 RW 4, Dringu Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari SUMARTO yang dimasukkan dalam amplop warna coklat. Selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa dijadikan satu dengan map warna biru yang berisi Nota Dinas usulan Pj. Kades Karangren atas nama SUMARTO dan dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj-wrX060pVeIgRvpg9rwr_Q0td613DNtaQM8EYVm3hbvEkiKESnmoN7z6Mjphr5oY-IkXmj4ZH-un-EuC3YU6ydPP2z9bmiDEQDrB1I7D8DTLUfiz1XNCE5ulw0y_-C6euJ1wFt6CWNzKYY02Nh-J8gfxq7H330F0dGWajMGnZiIp-vyqtW3U4U2I2=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj-wrX060pVeIgRvpg9rwr_Q0td613DNtaQM8EYVm3hbvEkiKESnmoN7z6Mjphr5oY-IkXmj4ZH-un-EuC3YU6ydPP2z9bmiDEQDrB1I7D8DTLUfiz1XNCE5ulw0y_-C6euJ1wFt6CWNzKYY02Nh-J8gfxq7H330F0dGWajMGnZiIp-vyqtW3U4U2I2=w640-h288" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 WIB bertempat di gazebo gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menemui HASAN AMINUDDIN untuk menyerahkan map berisi Nota Dinas usulan Pj. Kades Karangren atas nama SUMARTO dengan lampiran SK Pengangkatan PNS atas nama SUMARTO serta surat permohonan Pencopotan MOCH GUSAERI dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangren. Selanjutnya HASAN AMINUDDIN memberikan paraf persetujuan (ACC) pada Nota Dinas mengenai usulan Pj. Kades atas nama SUMARTO, dengan menuliskan ”Yth PMD Proses” dan diberikan tanggal 12/8.<br /><br />Setelah mendapatkan paraf dari HASAN AMINUDDIN, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari SUMARTO kepada HASAN AMINUDDIN, dimana HASAN AMINUDDIN meminta uang diserahkan kepada ajudannya yaitu FAISAL RAHMAN. Setelah menerima uang tersebut, FAISAL RAHMAN menyerahkannya kepada HASAN AMINUDDIN.<br /><br />Pada tanggal 14 Agustus 2021 Terdakwa melalui PERMANA HERMANI JOEDHIANTO selaku Kasie Pembangunan Kecamatan Krejengan menyerahkan Nota Dinas yang sudah diparaf oleh HASAN AMINUDDIN ke Dinas PMD untuk diproses surat keputusan pengangkatan Pj. Kades atas nama SUMARTO. Terdakwa juga menghubungi Bagian Hukum Pemda Kabupaten Probolinggo dan mendapatkan kepastian bahwa usulan tersebut sudah diproses.<br /><br />Pada tanggal 18 Agustus 2021 PUPUT TANTRIANA SARI menandatangani Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/528/426.32/2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang memutuskan mengangkat SUMARTO, SH sebagai Penjabat Kepala Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dengan masa jabatan sampai ditetapkannya kepala desa definitif dengan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di kantor Kecamatan Krejengan, Terdakwa melantik SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren. Usulan ALI WAFA, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO’IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR, NURUL HADI<br /><br />Pada tanggal 07 Agustus 2021 bertempat di Pendopo Kabupaten Probolinggo, atas permintaan HASAN AMINUDDIN, Terdakwa bersama dengan 13 kades yang akan berakhir masa jabatannya menemui HASAN AMINUDDIN. Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN menyampaikan ucapan terimakasih atas pengabdian para kades tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk segera mengusulkan Pj. Kades agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhY0h1qfEPas8puhsD5UsrBlzgK-jIVRVSed9M3kWpMIh-Lvb11CEZtbzlMyBAwXvEYoC9Oz-qTS1ZRf-ysF_v7mgpGzpxTrUPTIA5Tph_BHtqQLSKI76jNx0YrAKMmc46cmFNySZ6_amkFt7XPYjpgcf0SbF7FidyVNJNIJ6SE14MomG8qOFdyPAdW=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhY0h1qfEPas8puhsD5UsrBlzgK-jIVRVSed9M3kWpMIh-Lvb11CEZtbzlMyBAwXvEYoC9Oz-qTS1ZRf-ysF_v7mgpGzpxTrUPTIA5Tph_BHtqQLSKI76jNx0YrAKMmc46cmFNySZ6_amkFt7XPYjpgcf0SbF7FidyVNJNIJ6SE14MomG8qOFdyPAdW=w640-h288" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atas penyampaian HASAN AMINUDDIN tersebut, Terdakwa berkoordinasi dengan camat-camat yang lain memastikan besaran uang yang akan diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN terkait pengusulan Pj. Kades agar mendapat persetujuan dari PUPUT TANTRIANA SARI. Terdakwa menyampaikan kepada para camat bahwa untuk pengusulan Pj. Kades Karangren SUMARTO, Terdakwa telah menyerahkan uang dari SUMARTO kepada HASAN AMINUDDIN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan para camat sependapat dengan besaran tersebut yang akan diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN. <br /><br />Pada tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di rumah pribadi HASAN AMINUDDIN di Jalan A Yani Probolinggo, PONIRIN, MUHAMAD RIDWAN dan GHOFUR menemui HASAN AMINUDDIN. Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN kembali menyampaikan syarat Pj. Kades yang dapat diusulkan yaitu bukan dari pejabat struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga pengajar (guru), disamping itu HASAN AMINUDDIN juga menyampaikan agar Pj. Kades yang terpilih memberikan uang kepada HASAN AMINUDDIN atas hasil pengelolaan tanah bengkok desa sebagai imbalan. <br /><br />Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di Kantor Kecamatan Kraksaan, atas inisiatif PONIRIN selaku Camat Kraksaan mengadakan pertemuan seluruh camat di wilayah Kabupaten Probolinggo dalam rangka persiapan Pilkades. Dalam pertemuan tersebut, PONIRIN sebagai koordinator camat menyampaikan arahan HASAN AMINUDDIN kepada para camat bahwa Pj. Kades yang nantinya diangkat harus memberikan uang hasil pengelolaan tanah bengkok desa kepada HASAN AMINUDDIN sebagai imbalan. Dan untuk pengajuan persetujuan usulan Pj.  Kades, HASAN AMINUDDIN menyediakan waktu sebelum tanggal 30 Agustus 2021.<br /><br />Bahwa untuk menindaklanjutinya, Terdakwa meminta PERMANA HERMANI JOEDHIANTO membuat konsep usulan staf Kecamatan Krejengan untuk menduduki jabatan sebagai Pj. Kades pada 13 (tiga belas) desa yaitu Desa Petemon, Desa Jatiurip, Desa Opo-Opo, Desa Kamal Kuning, Desa Tanjungsari, Desa Krejengan, Desa Sentong, Desa Gebangan, Desa Seboro, Desa Kedung Caluk, Desa Wedoro, Desa Sumber Katimoho dan Desa Dawuhan. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di ruang kerja Terdakwa di Kantor Kecamatan Krejengan, Terdakwa mengumpulkan para staf Kecamatan Krejengan. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh PERMANA HERMANI JOEDHIANTO, ALI WAFA, MAWARDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, KHO’IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, MUSLIH dan UHAR, yang mana Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mengusulkan 12 orang staf Kecamatan Krejengan untuk menduduki jabatan sebagai Pj. Kades pada 12 desa dan Terdakwa meminta kepada masing-masing Pj. Kades menyiapkan uang untuk HASAN AMINUDDIN yang akan disampaikan pada tanggal 29 Agustus 2021 bersamaan dengan Terdakwa mengajukan Nota Dinas usulan Pj. Kades. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, para calon Pj. Kades menyetujuinya kecuali MUSLIH. <br /></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhVkzi6-6OJOc3UlkVJKuDtYm9odJLZu72bQYJ7tPOLLWb-1EPoxYbAPC2L_nV7KzzsecnPjathMe3TRPaAUhTbxfqhyax4jveqUPKaW2BRJzztEL1IjmFsA89CH04__2pTn5OLpZVjQ3WhOduE5FSoP9nCCp1P-QFjrYH5T4Z8w82yJhq1xz_WCseB=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhVkzi6-6OJOc3UlkVJKuDtYm9odJLZu72bQYJ7tPOLLWb-1EPoxYbAPC2L_nV7KzzsecnPjathMe3TRPaAUhTbxfqhyax4jveqUPKaW2BRJzztEL1IjmFsA89CH04__2pTn5OLpZVjQ3WhOduE5FSoP9nCCp1P-QFjrYH5T4Z8w82yJhq1xz_WCseB=w640-h640" width="640" /></a></div>Sedangkan untuk besaran uang yang akan diberikan kepada HASAN AMINUDDIN melalui Terdakwa, para calon Pj. Kades menyamakan dengan pemberian SUMARTO yang telah diusulkan sebagai Pj. Kades Karangren yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). <br /><br />Bahwa untuk calon Pj. Kades yang lain yaitu MASHUDI, ABDUL WAFI dan NURUL HADI tidak menghadiri pertemuan maka informasi mengenai pengusulan sebagai Pj. Kades disampaikan langsung oleh Terdakwa pada saat mereka menghadap termasuk besaran uang yang harus diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN melalui Terdakwa. Atas penyampaian Terdakwa tersebut para calon Pj. Kades menyetujuinya.<br /><br />Pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa menandatangani Nota Dinas Nomor 420/181/426.415/2021 Perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Probolinggo dengan melampirkan daftar usulan calon Pj. Kades yang berisi 13 nama calon Pj. Kades yang diusulkan, yaitu sebagai berikut :<br />1. ALI WAFA, SH Staf Pelaksana diusulkan menjadi Pejabat Desa Patemon<br />2. MAWARDI, SH Staf Pelaksana diusulkan menjadi Pejabat Desa Jatiurip<br />3. HAIRUL ANWAR.SH Staf Pelaksana diusulkan menjadi Pejabat Desa Opo Opo<br />4. MASHUDI Staf Pelaksana diusulkan menjadi Pejabat Desa Kuning Kamal<br />5. MALIHA Staf Pelaksana diusulkan menjadi Pejabat Desa Tanjung Sari<br />6. MOHAMMAD BAMBANG, SH Staf Pelaksana diusulkan menjadi Pejabat Desa Krejengan  <br />7. MASRUHEN Staf Pelaksana diusulkan menjadi Pejabat Desa Sentong<br />8. ABDUL WAFI Anggota Satpol PP diusulkan menjadi Pejabat Desa Gebangan<br />9. KHO’IM Staf Pelaksana diusulkan menjadi Pejabat Desa Seboro<br />10. AKHMAD SAIFULLAH Staf Pelaksana diusulkan menjadi Pejabat Desa Kedung Caluk<br />11. JAELANI, SH Staf Pelaksana diusulkan menjadi Pejabat Desa Widoro<br />12. UHAR, SH Staf Pelaksana diusulkan menjadi Pejabat Desa Sumber Katimoho<br />13. NURUL HADI Staf Pelaksana diusulkan menjadi Pejabat Desa Dawuhan<br /> <br />Khusus untuk calon Pj. Kades Opo Opo atas nama HAIRUL ANWAR, oleh karena yang bersangkutan menyampaikan kepada Terdakwa akan menghadap langsung kepada HASAN AMINUDDIN sehingga Terdakwa tidak meminta HAIRUL ANWAR untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa.<br /><br />Pada tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa menerima laporan dari SUMARTO bahwa uang yang akan diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN untuk pengurusan usulan Pj. Kades di Kecamatan Krejengan telah diterima dari 12 orang calon Pj. Kades yang diusulkan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhwJV_taO9Uo72zE49AuSEDkGw8uuXVFZ4ZwKxTp8UONI31gdaR4Tbdalm5zoMwH0_-C5BDQL5KIqQsnb65lnkTkxOkKGk_VL4wgrvlPs7ExY4cHSJTOPLkmnmz9XTsXQC3VK8DTseHRzi05KWGDFDeTHydFKTuwE9Ujr5gvdcnTRr0ToZNBbi2YLad=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhwJV_taO9Uo72zE49AuSEDkGw8uuXVFZ4ZwKxTp8UONI31gdaR4Tbdalm5zoMwH0_-C5BDQL5KIqQsnb65lnkTkxOkKGk_VL4wgrvlPs7ExY4cHSJTOPLkmnmz9XTsXQC3VK8DTseHRzi05KWGDFDeTHydFKTuwE9Ujr5gvdcnTRr0ToZNBbi2YLad=w640-h360" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perum Kalirejo C-9, RT 3, RW. 4, kec. Dringu Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari SUMARTO dan uang tersebut ditaruh di mobil dinas Terdakwa yang biasa digunakan oleh SUMARTO bersamaan dengan Nota Dinas usulan 13 orang Pj. Kades Kecamatan Krejengan.<br /><br />Pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menggunakan mobil dinas Terdakwa yang dikemudikan oleh SUMARTO menuju rumah HASAN AMINUDDIN di Jalan Ahmad Yani Mayangan Kota Probolinggo dengan membawa uang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan Nota Dinas usulan Pj. Kades Kecamatan Krejengan, namun sebelumnya HASAN AMINUDDIN melalui ajudannya yaitu PITRA JAYA KUSUMA menyampaikan kepada perwakilan camat yaitu MUHAMAD RIDWAN agar para camat hanya membawa Nota Dinas usulan Pj. Kades, <br /><br />Sedangkan uang untuk HASAN AMINUDDIN diserahkan pada lain waktu. Oleh karenanya, pada saat Terdakwa akan bertemu dengan HASAN AMINUDDIN hanya membawa Nota Dinas No. 420/181/426.415/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Krejengan sedangkan uang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) disimpan didalam mobil dinas Terdakwa. <br /><br />Pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, 11 (sebelas) orang camat termasuk Terdakwa melakukan pertemuan dengan HASAN AMINUDDIN. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN menyampaikan bahwa Pj. Kades yang diusulkan tidak boleh menduduki jabatan struktural. Selain itu, HASAN AMINUDDIN juga menyampaikan untuk Pj. Kades yang disetujui dapat mengelola tanah kas desa dan memberikan uang untuk HASAN AMINUDDIN sebagai ucapan terimakasih atas diangkatnya sebagai Pj. Kades. <br /><br />Terdakwa sudah menerima uang imbalan yang dimaksudkan oleh HASAN AMINUDDIN tersebut yaitu sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari 12 orang calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan yang diusulkan. <br /><br />Bahwa setelah pengarahan dari HASAN AMINUDDIN, Terdakwa menyerahkan Nota Dinas usulan Pj. Kades kepada HASAN AMINUDDIN, namun dari 11 (sebelas) orang camat yang hadir hanya 9 (sembilan) Nota Dinas Usulan Pj. Kades yang diterima, selebihnya dikembalikan.  Kemudian HASAN AMINUDDIN memberikan paraf dan ACC pada masing-masing nota dinas dengan menuliskan “Yth. PMD ACC” dan menyerahkannya kepada PITRA JAYA KUSUMA agar nota dinas tersebut segera diserahkan kepada Kadis PMD untuk diproses SK pengangkatannya. <br /><br />Pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama SUMARTO meninggalkan tempat pertemuan di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa bersama SUMARTO diamankan oleh petugas KPK dan ditemukan uang sebesar Rp239.900.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima dari para calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan untuk PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN.<br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhnblBlpzrc0Dc1uDcy4B9LKenWq6epxhXYBXZ8xrrf_F8UsIaHoxeiBqUruYiMBRcCjC81VOeQrWY9DpbPndwRlG99yRaXrZr0Tgd7gCH6zVhXYApMMUt7v_1M4kaYwAV3G5Qb_8eMlD9ZWdRM72ZvDwqcz2KcfqS-lMQtf2u0ADGip2jT6fk8jyS8=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhnblBlpzrc0Dc1uDcy4B9LKenWq6epxhXYBXZ8xrrf_F8UsIaHoxeiBqUruYiMBRcCjC81VOeQrWY9DpbPndwRlG99yRaXrZr0Tgd7gCH6zVhXYApMMUt7v_1M4kaYwAV3G5Qb_8eMlD9ZWdRM72ZvDwqcz2KcfqS-lMQtf2u0ADGip2jT6fk8jyS8=w640-h288" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa perbuatan Terdakwa bersama PUPUT TANTRIANA SARI dan HASAN AMINUDDIN menerima uang seluruhnya sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari calon Pj. Kades Kecamatan Krejengan dimaksudkan agar PUPUT TANTRIANA SARI sebagai Bupati Probolinggo mengangkat SUMARTO, ALI WAFA, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO’IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR, dan NURUL HADI menjadi Pj. Kades pada Kecamatan Krejengan sebagaimana usulan yang diajukan oleh Terdakwa.  <br /><br />Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme <br /><br />Serta bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku Kepala Daerah untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan sebagaimana Pasal 67 dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />Perbuatan Terdakwa DODDY KURNIAWAN merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a (atau Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Jnt)</div>

News Tipikor Tertangkap Tangan KPK, Camat Camat Krenjengan dan Camat Paiton Kab. Probolinggo Diadili

#Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddi selaku anggota DPR RI akan segera menyusul diadili. Sementara 18 orang...

»

MKP (Ex. Bupati Mojokerto), Hari Ini Di Vonis Besok Kemali Diadili Lagi

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Mustofa Kamal Pasa (MKP) selaku Bupati Mojokerto, hari ini di Vonis 1.4 tahun penjara karena terbukti Korupsi ‘Normalisasi Sungai’ dan besok kembali diadili dalam perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU yang saat ini berstatus Terpidana 8 tahun penjara dalam perkara Korupsi Suap pemberian 11 Ijin Tower#   </span></span><br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh9EVcpMNMuHSX5_BShmMqzpVspOU-Bxp_7UeNq9enYr5dnrrJucEV-yvUP22CYd--UJt5dF9miwSU4DaSVcCs6njJkip3Ceef5khYp1_46GSBHrtEw9vTtEc_15H3jtUk6kT4kLISvKgNcsLQ0rBsAYxfm-IesIVcy0b3YKMvOMsTM-jkLfqooXud4=s500" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh9EVcpMNMuHSX5_BShmMqzpVspOU-Bxp_7UeNq9enYr5dnrrJucEV-yvUP22CYd--UJt5dF9miwSU4DaSVcCs6njJkip3Ceef5khYp1_46GSBHrtEw9vTtEc_15H3jtUk6kT4kLISvKgNcsLQ0rBsAYxfm-IesIVcy0b3YKMvOMsTM-jkLfqooXud4=s16000" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">“Mengapa ini harus terulang kembali - Terluka lagi, tersiksa lagi - Haruskah derita yang s'lalu ku alami - Di dalam hati, tiada akhir”. Ini adalah sebahagian dari penggalan lirik lagu yang berjudul Derita Tiada Akhir<br /><br />Dan mungkin seperti lirik lagu inipulalah yang saat ini dirasakan oleh Mustofa Kamal Pasa atau yang akrab disapa MKP selaku Bupati Mojokerto di periode 2010 – 2015 dan 2015 – 2020 yang juga suami Bupati Mojokerto (periode 2021-2026) dr. Ikfina Fahmawati, M.Si, yang hari ini (Rabu, 19 Januari 2020) di Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN Surabaya karena terbukti melakukan Tindak Pidana Koruspi Penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 - 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995 bedasarkan hasil audit PBKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor. SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019 <br /><br />Tetapi besok (Kamis, 20 Januari 2022) MKP selaku Bupati Mojokerto periode 2010 – 2015 dan 2015 – 2020 akan kembali diadili sebagai Terdakwa dalam perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU sebesar Rp48 miliar, dimana MKP saat ini berstatus Terpidana 8 tahun pejara dalam perkara Korupsi Suap sebesar Rp2.2 miliar terkait pemberian 11 ijin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 11 Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015.<br />Derita yang dialami Si MKP ini ternyata lebih lama dari kenikmatan yang dirasakan saat duduk dikursi singgah sana sebagai Bupati Mojokerto periode tahun 2010 – 2015 dan 2015 – 2020. <br /><br /><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Baca juga:</span> <span style="color: #2b00fe;">Mustofa Kamal Pasa, SE (Ex. Buapti Mojokerto) Kembali Diadili Dalam Perkara Dugaan Korupsi Normalisasi SungaiRp1.030 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/mustofa-kamal-pasa-se-ex-buapti.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/mustofa-kamal-pasa-se-ex-buapti.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;">Baca juga: </span><span style="color: #2b00fe;">Terpidana Mustofa Kamal Pasa (Ex. Bupati Mojokerto) Dituntut 2 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi Normalisasi Sungai - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/12/dalam-perkara-yang-sama-ir.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/12/dalam-perkara-yang-sama-ir.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;">Berita yang sama:</span> <span style="color: #2b00fe;">Korupsi Rp1.030 M, Kadis PU Pengairan Kab. Mojokerto di Vonis 1 Thn Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2020/12/korupsi-rp1030-m-kadis-pu-pengairan-kab.html">http://www.beritakorupsi.co/2020/12/korupsi-rp1030-m-kadis-pu-pengairan-kab.html</a></span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEio_n_Gtfjw55CL27nr6vF6x3KOVAgtLrHe6QC7aqto5GfX-MKsGDh7Lvvk3S47tjTWz2TmVaWZDB4hpL0iY8FmJNqvje5Jy3qtfnmt9-sW6TJs9suJw9PZ8210fKigmx68ZPR2CyZmVrxn29BGL1hpmvh7zsup4dL6J2jZlYZb1b0NSkfD80NyNjX6=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEio_n_Gtfjw55CL27nr6vF6x3KOVAgtLrHe6QC7aqto5GfX-MKsGDh7Lvvk3S47tjTWz2TmVaWZDB4hpL0iY8FmJNqvje5Jy3qtfnmt9-sW6TJs9suJw9PZ8210fKigmx68ZPR2CyZmVrxn29BGL1hpmvh7zsup4dL6J2jZlYZb1b0NSkfD80NyNjX6=w640-h288" width="640" /></a></div>Bayangkan, Si MKP yang seharusnya duduk dikursi Bupati Mojokerto selama 10 tahun (2 periode) ternyata hanya 8 tahun (2010 – 2015 dan 2015 sampai 2018). Karena tahun 2018, Si MKP ‘tergelicir sendiri’ alias masuk penjara. Sementara hukuman penjara yang saat ini dijalaninya selama 9 tahun dan 4 bulan (8 tahun + 1.4 tahun) belum lagi ditambah hukuman dalam perkara yang ketiga (Gratifikasi dan TPPU) <br /><br />Sehingga apa yang dialami Si MKP ini ibarat judul lagu “Derita Tiada Akhir”. Derita yang datang silih berganti. Belum selesai menjalani hukuman yang pertama sebagai Terpidana 8 tahun, sudah dihukum (Vonis) lagi 1 tahun dan 4 bulan penjara dalam perkara kedua. Baru sehari setelah di Vonis, diadili lagi dalam perkara ke Tiga. Lalu masih adakah keempat dan seterusnya?<br /><br />Sebagai informasi. Yang diadili dan dihukum dalam perkara Korupsi ‘Normalisasi Sungai’,  bukan hanya Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto melainkan Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto yang sudah di Vonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.030.135.995 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada tahun lalu (Kamis, 10 Desember 2020). Sehingga kerugian negara tidak lagi dibebankan terhadap Si MKP.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara hukuman pidana penjara terhadap TerdakwaMustofa Kamal Pasa dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Raabu, 19 Januari 2022) dengan agenda putusan yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Asep Priyatno, SH., MH JPU Kejari Kabupaten Mojkerto mauppun Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri Terdakwa Mustofa Kamal Pasa  secara Teleconference (Zoom) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Surabaya, Prong, Sidoarjo karena sedang menjalani hukuman dan juga dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhfCw5kVfWqBAMCaKdSktQA90Ypwzf1cntwp4YMzyxxoetM7F-jaKJAIHHbXt4e-SJ93P2R0IokQUWmCJo8eZbGPBq-vlmNx-svN6j3prq63R9-PaLkRFM_xCmpEcGimruJgVeHrFUClVmLEr6yLss_FbZ62bEBUeoW7zL-_W6qMWSFQLYaTP6YuB0x=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="503" data-original-width="640" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhfCw5kVfWqBAMCaKdSktQA90Ypwzf1cntwp4YMzyxxoetM7F-jaKJAIHHbXt4e-SJ93P2R0IokQUWmCJo8eZbGPBq-vlmNx-svN6j3prq63R9-PaLkRFM_xCmpEcGimruJgVeHrFUClVmLEr6yLss_FbZ62bEBUeoW7zL-_W6qMWSFQLYaTP6YuB0x=w640-h504" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto kiri, Terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si dan terpidana Mustofa Kamal Pasa (mantan Bupati Mojokerto)</span></span></td></tr></tbody></table>Dalam surat putsannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Mustofa Kamal Pasa  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 3 juncto 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 dan 2017 belum mendapat kajian teknis, gambar rencana dan tidak melalui bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk diproses berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2016<br /><br />Kegiatan normalisasi/restorasi Sungai yang menghasilkan matrial batu, diangkut dengan menggunakan Damp Truck dari Sungai Landaian dan Jurang Cetot ke lahan milik CV Musika atas seijin Mustofa Kamal Pasa, oleh Faizal Arif dan Suripto Afandi. Dengan alasan karena di pinggir sungai tidak memiliki tempat atau Stompel penampungan.<br /><br />Dari hasil normalisasi/restorasi Sungai berupa batu matrial, dilakukan penagihan oleh Faizal Arif dan Suripto Afandi keada Akhmad Chusaini Direktur CV Musika dengan membawa bukti penimbangan setelah dilakukan pengecekan antara bukti penimbangan di arsip CV Musika. Kemudian Akhmad Chusaini membayar secara tunai, dan kedua pihak menandatangani bukti pembayaran operasional</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgcMtlC9te_o0vPlCfO9vg5S3-A28GpMO1vQ9eS993oA9mJKSP4C60pNFnIbxaQiiaAWuEh9erz7P0j1JjQh965-uY-ln7_3_0zMEi9IFS_tkP_A1-bwSoNYBDkHWHrAVgtltOlN9YV1uCUm0sEVJGHktvJmsB34Phaw0mK3-VwJIA4hjUE06kPthd_=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgcMtlC9te_o0vPlCfO9vg5S3-A28GpMO1vQ9eS993oA9mJKSP4C60pNFnIbxaQiiaAWuEh9erz7P0j1JjQh965-uY-ln7_3_0zMEi9IFS_tkP_A1-bwSoNYBDkHWHrAVgtltOlN9YV1uCUm0sEVJGHktvJmsB34Phaw0mK3-VwJIA4hjUE06kPthd_=w640-h288" width="640" /></a></div>Berdasarkan catatan slip pembayaran operasional dan penerimaan uang oleh saksi Faizal Arif dan Soeripto Afandi, saksi Akhmad Chusaini membayar batu seberat 302.702,73 ton dengan nilai per ton sebesar Rp31.500. Sehingga nilai total pembayaran sebesar Rp1.030.135.995<br /><br />“Sehingga terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya,” ucap Majelis Hakim<br /><br />“Mengdili : 1 (satu). Menyatakan Terdakwa Mustofa Kamal Pasa  terbukti  secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsider Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; <br /><br />2 (dua). Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Mustofa Kamal Pasa  oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama satu (1) tahun an empat (4) bulan; 3 (tiga). Menghukum Terdakwa Mustofa Kamal Pasa  untuk membayar denda sebesar Lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu (1) bulan,” ucap Ketua Majelis Marper Pandeangan, SH., MH diakhir putusannya<br /><br />Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa lebih ringan dari tuntutan JPU, yaitu pidana penjara selama dau (2) tahun denda sebesar Rp100 juta subsider tiga (tiga) bulan kurungan. <br /><br />Dan atas putusan dari Majelis Hakim, Terdakwa Mustofa Kamal Pasa  lengsung mengatakan “menerima”. Sedangkan JPU Gio, pikir-pikir.<br /><br />“Kita masih pikir-pikir. Tuntutan kan dua tahun, denda seratus juta subsider tiga bulan. Jadi kita masih pikir-pikir,” kata Gio kepada beritakorupsi.co seusai persidangan. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor MKP (Ex. Bupati Mojokerto), Hari Ini Di Vonis Besok Kemali Diadili Lagi

#Mustofa Kamal Pasa (MKP) selaku Bupati Mojokerto, hari ini di Vonis 1.4 tahun penjara karena terbukti Korupsi ‘Normalisasi Sungai’ dan beso...

»

Sidang Terdakwa Eddy Rumpoko (Ex Wali Kota Batu), JPU KPK Hadirkan Sejumlah Saksi Pemberi Duit Keterangannya “Seirama”

<div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Sebanyak 14 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK termasuk Paul Sastro Sendjojo selaku Founder Jatim Theme Park (Jatim Park) dan Arief Setioadi Pemilik CV. Kalifa Muda yang juga adik ipar Terdakwa Eddy Rumpoko#</span></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEha_jo_nYPOBNPCIKf7FtJR5MsZ22MZx01y_wKeXYC3GJdbdRvD77mhWJvDvky4DPAr5FWhYloA0lbKlwFhawWnhklrszzrsa6TYLDXyoXoeHulFMGYbQhp9DFr2iVF1WFDimthxk6XJl5UsKQsBKu73Fu88Hi4qSLHXGe9D31mRYJsf2FvHNAik3qx=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEha_jo_nYPOBNPCIKf7FtJR5MsZ22MZx01y_wKeXYC3GJdbdRvD77mhWJvDvky4DPAr5FWhYloA0lbKlwFhawWnhklrszzrsa6TYLDXyoXoeHulFMGYbQhp9DFr2iVF1WFDimthxk6XJl5UsKQsBKu73Fu88Hi4qSLHXGe9D31mRYJsf2FvHNAik3qx=w640-h288" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br /><i>“Adakala hatiku rasa curiga- Melihatkan tingkahmu - Ooo benarkah apa ku rasa”</i>. Ini adalah sebahagian dari penggalan lirik lagu yang berjudul Jangan Pernah Berdusta.<br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Dan mungkin seperti lirik lagu inilah yang dirasakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terutama Majelis Hakim saat mendengarkan keterangan saksi di persidangan yang ‘terkesan tidak jujur’, baik dalam perkara Perdata, perkara Pidana Khususnya perkara Tindak Pidana Korupsi seperti terjadi dalam sidang perkara Korupsi Gratifikasi dengan Terdakwa yang juga Terpidana Korupsi Eddy Rumpoko selaku (mantan) Wali Kota Batu periode 2007 - 2012 dan 2012 – 2017, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 18 Januari 2022<br /></div><div><br /><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;"><b>Baca juga:</b></span> <span style="color: #2b00fe;"><b>Terpidana Eddy Rumpoko, Mantan Wali Kota Batu Kembali Diadili Dalam Perkara Korupsi Gratifikasi Sebesar Rp46.8 M</b> - </span><a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/11/terpidana-eddy-rumpoko-mantan-wali-kota.html " target="_blank">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/terpidana-eddy-rumpoko-mantan-wali-kota.html</a></span><a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/11/terpidana-eddy-rumpoko-mantan-wali-kota.html " target="_blank"><br /></a><div style="text-align: justify;"><a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/11/terpidana-eddy-rumpoko-mantan-wali-kota.html " target="_blank"> </a></div><div style="text-align: justify;">Dalam sidang yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya , Selasa, 18 Januari 2022 adalah agenda mendengarkan keterangan saksi sebanyak 14 orang yang dihadirkan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ronald Worotikan, Budi Nugraha, Andri Lesmana, Titto Jaelani, Arif Usman dan Muhammad Riduan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang yang dianggap suap dengan Terdakwa Eddy Rumpoko selaku (mantan) Wali Kota Batu periode 2007 - 2012 dan 2012 – 2017 yang diketuai Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MG dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Agus Widodo, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri pula oleh secara Teleconference (Zoom) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Semarang, Jawa Tengah dimana Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan juga karena kondisi pendemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjqdjiGoxZfG0cOcJwz_8x6IB0ADODHneLqUGPF6KfqnHPlkC_f3JRVuf5E9TapXEBWhhLXT59g4NDCypE5UiK-tM0iXEX7rIgOwFqfPU29MOlMuwKnQxcVCLQK5lp_K9-l0Va4wVTnyJCs-Mphn2vpaRED5Z2ZxDGVWTADY1ouajngIbdWZ83CV6Xf=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjqdjiGoxZfG0cOcJwz_8x6IB0ADODHneLqUGPF6KfqnHPlkC_f3JRVuf5E9TapXEBWhhLXT59g4NDCypE5UiK-tM0iXEX7rIgOwFqfPU29MOlMuwKnQxcVCLQK5lp_K9-l0Va4wVTnyJCs-Mphn2vpaRED5Z2ZxDGVWTADY1ouajngIbdWZ83CV6Xf=w640-h288" width="640" /></a></div>Ke- 14 saksi itu adalah; 1. Paul Sastro Sendjojo selaku Founder Jatim Theme Park; 2. Dodock Credenda Handogo selaku Direktur PT. Bogor Raya Ecopark dan juga mantan Direktur Operasional PT Batu Night Spectacular (BNS); 3. Yusuf, ST selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu; 4. Arief Setioadi (Pemilik CV. Kalifa Muda); 5. Ferryanto Tjokro; 6. Roy pudjo (Notaris/PPAT); 7. Aprilia (Notaris/PPAT); 8. Hogge Ismunandar selaku pemilik/penjual tanah; 9. Surijanto Marhiono selaku Sekretaris Pribadi Terdakwa; 10. Harianto<br />11. Ronny dan 12. Edi Setiawan (mantan terpidana kasus Korupsi Suap bersama Terdakwa/Terpidana Eddy Rumpoko) selaku Kepala Bagian (Kabag) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu<br /><br />Eddy Rumpoko, suami Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko ini terseret kembali untuk yang kdua kalinya diadili dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi sebesar Rp46.873.231.400 yang diduga diterima Terdakwa Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2017<br /><br />Kasus yang menyeret Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu adalah berawal pada tanggal 16 September 2017 lalu. Saat itu, Eddy Rumpoko, Edi Setiawan selaku Kepala Bagian  Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Kota Batu dan Filipus Djab seorang pengusaha Kontraktor di Kota Batu diringkus Tim penyidik KPK dalam operasi senyap karena Eddy Rumpoko diketahui menerima sejumlah uang  yang dianggap suap dan 1 unit mobil mewah merek Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam Rp 1,6 milliar Filipus Djab<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhHJPs3veJTye9yB-24W8nF83zfkeZwWvBVXWH2EI7rC9kbSXFgR-Xfdp5L_NeE2qvmILahbnL13rZgAAIglPuuFq2pWrXZQ5SJz3q7bD8I67qhA2BzA3j0jhZXuyFr2CknE_-TBSEmmB0wJ_W8zDfGVSRRUwvQZa5Ig5tggNPgSzNySs8mJmAJEL9d=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="640" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhHJPs3veJTye9yB-24W8nF83zfkeZwWvBVXWH2EI7rC9kbSXFgR-Xfdp5L_NeE2qvmILahbnL13rZgAAIglPuuFq2pWrXZQ5SJz3q7bD8I67qhA2BzA3j0jhZXuyFr2CknE_-TBSEmmB0wJ_W8zDfGVSRRUwvQZa5Ig5tggNPgSzNySs8mJmAJEL9d=w640-h400" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Eddy Rumpoko pada saat sidang pekara Korupsi suap tahun 2017 (Dok. BK)<br /></span></span></td></tr></tbody></table> Dalam fakta yang terungkap di persidangan, duit yang diterima Terpidana Eddy Rumpoko ternyata bukan hanya dari Filipus Djab (terpidana) melainkan berasal dari beberapa pihak. Namun saat itu Eddy Rumpoko hanya didakwa sebagai Terdakwa penerima suap dari  Filipus Djab. Sehingga saat itu beritakorupsi.co menanyakan ke KPK terkait perkembangan perkara untuk terangka baru kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi<br /><br />Dalam perkara Kasus Korupsi Suap, Eddy Rompoko di Vonis pidana penjara selama 3 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 27 April 2018. Vonis ini sangat jauh lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yaitu dengan pidana penjara selama 8 tahun.<br /><br />Namun kemudian, Eddy Rompoko di Vonis pidana penjara selama 5 tahun oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI setelah KPK melakukan upaya hukum Kasasi ke MA, dan dikuatkan dengan putusan PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan oleh Terpidana Eddy Rompoko ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2020 yang hasilnya kandas alias ditolak<br /><br />Sementara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi, Terdakwa yang juga Terpidana Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu diduga menerima duit ‘haram’ sejak tahun 2012 hingga 2017 yang totalnya sebesar Rp46.873.231.400 yang bersumber dari beberapa pihak, diantaranya dari Paul Sastro Sendjojo selaku Founder Jatim Theme Park (Jatim Park) sebesar Rp3.109.050.000. Dari H. Moh. Zaini Ilyas sebesar Rp8.100.000.000 terkait dengan paket-paket pekerjaan. Dari Yusuf, ST selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu sebesar Rp2.280.000.000 terkait dengan paket-paket pekerjaan</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi31WENmW6TMK0S5gUtnpGeH0KP7HvRs10zFQgmsmosTKkvYIb8bXLjYbLa6v4B7VbsrI3m53qukUb62aSqZOgc2WnarMbb-aIXSzF6cw-ODIm7USOWf0LTBqQxXq13J5y8S6LQWHin5k5ViWiOQ_ebT_CcMINjOicfRrpDMGCB4os4vNLLSO9C2DPq=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi31WENmW6TMK0S5gUtnpGeH0KP7HvRs10zFQgmsmosTKkvYIb8bXLjYbLa6v4B7VbsrI3m53qukUb62aSqZOgc2WnarMbb-aIXSzF6cw-ODIm7USOWf0LTBqQxXq13J5y8S6LQWHin5k5ViWiOQ_ebT_CcMINjOicfRrpDMGCB4os4vNLLSO9C2DPq=w640-h362" width="640" /></a></div>Kemudian dari Ferryanto Tjokro sebesar Rp3.520.000.000 terkait dengan paket pekerjaan. Dari Arif Setiodi pemilik CV. Kalifa Muda yang juga adik ipar Terdakwa sebesar Rp2.380.000.000. Dari Iwan Budianto selaku Direktur PT Agit Perkasa, , PT Arema Aremania, PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti sebesar Rp4.750.000.000<br /><br /> Lalu dari PT. Lembu Nusantara Jaya sebesar Rp600.000.000. Dari Dodock Credenda Handogo selaku Direktur PT. Bogor Raya Ecopark dan juga mantan Direktur Operasional PT Batu Night Spectacular (BNS) Batu yang masih dibawah Group Jatim Park sebesar Rp150.000.000. Dari Haries Purwoko sebesar Rp100.000.000 melalui Ir. Himpun Siregar selaku Kepala Dinas PUPR Kota Batu<br /><br />Dan dari Iwan Gunawan (Pengusaha Hotel) sebesar Rp200.000.000. Dari Eddy Antoro selaku Dirut PT. Kusuma Satria Dinasastri Wisatajaya sebesar Rp100.000.000. Dari Arief AS Siddiq, mantan Kepala Dinas Pengairan Binamarga Kota Batu sebesar Rp100.000.000 serta penerimaan-penerimaan uang oleh Terdakwa selaku Wali Kota Batu dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 sejumlah Rp18.284.181.400. <br /><br />Itulah sebabnya, JPU KPK menghadirkan ke- 14 saksi tersebut diatas. Dalam dakwaan JPU KPK dijelaskan, bahwa saksi Paul Sastro Sendjojo selaku Founder Jatim Theme Park memberikan uang sebesar Rp3.109.050.000 kepada Terdakwa terkait pengajuan izin untuk pembangunan kawasan Predator Fun Park yang pemiliknya masih masuk kedalam Group Jatim Park, sekitar tahun 2015<br /><br />Arief Setioadi (Pemilik CV. Kalifa Muda) yang juga adik ipar Terdakwa, memberikan uang  sebesar Rp2.380.000.000 terkait perijinan. Saksi Yusuf, ST selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu memberikan uang sebesar Rp2.280.000.000 terkait dengan paket-paket pekerjaan. <br /><br />Saksi Dodock Credenda Handogo selaku Direktur PT. Bogor Raya Ecopark dan juga mantan Direktur Operasional PT Batu Night Spectacular (BNS) Batu yang masih dibawah Group Jatim Park memberikan uang sebesar sebesar Rp150.000.000. Saksi Arief Setioadi (Pemilik CV. Kalifa Muda) memberikan uang sebesar Rp700.000.000. Saksi Ferryanto Tjokro menerima duit sejumlah Rp700.000.000 dari Arief Setiodi untuk Terdakwa</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjXeqg2yJqR8iCa-ERz2qGppid5nyM_hPYAHLRIj0KjtBEGPGzZI7X9Da9Lpym63FXipmpU9oHlzmEocf-V8E4hil37Oc0hjfgNOWefIB9dgMelA1A72THgK8_7Ymc6HRoe919WG6XeGAhRym0aYLzt0tgCvvgV-YvZeq0cpE6A50jlDSna0E1Dq3QO=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjXeqg2yJqR8iCa-ERz2qGppid5nyM_hPYAHLRIj0KjtBEGPGzZI7X9Da9Lpym63FXipmpU9oHlzmEocf-V8E4hil37Oc0hjfgNOWefIB9dgMelA1A72THgK8_7Ymc6HRoe919WG6XeGAhRym0aYLzt0tgCvvgV-YvZeq0cpE6A50jlDSna0E1Dq3QO=w640-h288" width="640" /></a></div>Saksi Surijanto Marhiono selaku Sekretaris Pribadi Terdakwa menerima duit untuk Terdakwa terkait perijinan yang totalnya sebesar Rp1.4 miliar yang bersumber dari pihak manajemen MRC Batu Condote & Villa sejumlah kurang lebih Rp300.000.000, dari Dje Vicky Sastrawan (Pemilik Alpines Condotel) sebesar Rp1.000.000.000, dari Hendro Wibowo  (selaku Direktur Hotel Alamanda/ Hanoman Hotel Batu) sebesar Rp400.000.000, dari Anugroho Fajar Islami (selaku Direktur / pemilik Contena Hotel Batu) atau OWI (pihak yang mengurus perizinan) yaitu sebesar Rp500.000.000 dan dari Dion Kharisma Gunawan  sebesar Rp1.000.000.000<br /><br />Saksi Ferryanto Tjokro memberikan duit sebesar Rp3.520.000.000 terkait dengan paket pekerjaan. Saksi Hogge Ismunandar selaku pemilik/penjual tanah SHM No. 1698 seluas 400 M2 dan HM No. 1774 seluas 632 M2 yang dibayar oleh Paul Sastro Sendjojo sebesar Rp4.024.800.000 yang kemudian tanah tersebut dibalik atas nama Terdakwa <br /><br />Sementara saksi Edi Setiawan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu menerima duit secara bertahap yang totalnya sebesar Rp2.280.000.000 dari Yusuf, ST selaku Kepala ULP Kota Batu untuk Terdakwa terkait dengan paket-paket pekerjaan<br /><br />Namun keterangan para saksi khususnya Paul Sastro Sendjojo selaku Founder Jatim Theme Park dan saksi Arief Setioadi selaku Pemilik CV. Kalifa Muda sepertinya ‘tak’ jujur saat menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH terkait pemberian uang melalui transfer ke rekening Terdakwa maupun melalui orang lain. Sehingga Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH<br /><br />Saksi mengatakan, bahwa yang diiberikan kepada Terdakwa adalah pinjaman tanpa ada bukti apapun termasuk kwitansi dengan alasan saling percaya. Tak hanya sekali atau dua kali saksi menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH terkait aliran duit, melainkan berkali kali yang mengatakan bahwa itu adalah pinjaman.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg4Nr-oMbaoq8Ipg_GmgIOXvuq2uUR-tTIib4GNCmwsGojAe66jLwI2aWDerTHCiWg6FPn9muIjHhCBTkgM_tBERmBrCTJN8PBat1q9qKATqwPYmdItaBJcofgOktAZdZFUx_yqzXW9U7XEW5zj9qtmk3-YvvcUtEIbguVSNh4oO0wZolSh8V0GfO2_=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg4Nr-oMbaoq8Ipg_GmgIOXvuq2uUR-tTIib4GNCmwsGojAe66jLwI2aWDerTHCiWg6FPn9muIjHhCBTkgM_tBERmBrCTJN8PBat1q9qKATqwPYmdItaBJcofgOktAZdZFUx_yqzXW9U7XEW5zj9qtmk3-YvvcUtEIbguVSNh4oO0wZolSh8V0GfO2_=w640-h288" width="640" /></a></div>Para saksi khususnya Arief Setioadi, berkali kali diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH agar berkata jujur dan tidak berbohong karena ada ancaman hukuman bagi saksi yang disumpah namun tak jujur.<br /><br /> Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH pun mengingatkan saksi Arief Setioadi untuk hadir pada persidangan berikutnya dengan membawa bukti. Karena saksi menjawab bahwa ada bukti terkait pinjam meminjam antara saksi dengan Terdakwa<br /><br />“Itu pijaman. Saya pinjam untuk gaji pegawai ada buktinya,” kata saksi kepada Ketua Majelis Hakim<br /><br />“Silahkan saudara hadir pada persidangan berikutnya dengan membawa bukti (sudah nggak ada lagi... kata saksi memotong perkataan Ketua Majelis Hakim), saya tidak mau tau, suadara bawa pada sidang berikutnya,” kata Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH<br /><br />Keterangan saksi Arief Setioadi sama dengan keterangan saksi Paul Sastro Sendjojo yang mengatakan bahwa itu adalah pinjaman tetapi tidak ada bukti apapun. Alasan saksi karena saksi sudah kenal dengan orang tua Terdakwa selama 50 tahun sehingga sungkan untuk menangih<br /><br />Ada yang menggelitik dan juga menjadi pertanyaan terkait pinjam meminjam antara saksi dan Terdakwa yang nilainya miliaran tanpa bukti apapun. Berlebihan duitkah para saksi sehingga meminjamkan duit miliaran tanpa bukti? Jujurkah para saksi yang mengatakan bahwa duit itu adalah pinjaman atau karena ada sesuatu hingga saksi yang satu dengan lainnya jawabannya sama yang menjelasakan bahwa itu adalah pinjaman<br /><br />Keterangan para saksi kepada Majelis Hakim dimuka persidangan yang terkesan ‘tidak’ jujur, sudah hal biasa, justru yang luar biasa adalah bila saki memberikan keteranga yang sesungguhnya (Jnt)</div></div>

News Tipikor Sidang Terdakwa Eddy Rumpoko (Ex Wali Kota Batu), JPU KPK Hadirkan Sejumlah Saksi Pemberi Duit Keterangannya “Seirama”

#Sebanyak 14 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK termasuk Paul Sastro Sendjojo selaku Founder Jatim Theme Park (Jatim Park) dan Arief Setioa...

»