Terdakwa Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo) Sampaikan Pembelaan Dengan Mengutip Arahan Presiden

<p></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjzV_ZICaTIPlIsqvHr8rQVcCBIBW5Zfv-T80d_FpcrxRQzIOH61BeLIIvz72l8rcqpp2JFpIvzS4c6wDPGCacZefycxslmmwouc9krzgorVOQXR1DYaokkSJ90G-a16LKJ3UAYNchj5U/s766/bupati.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="766" data-original-width="597" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjzV_ZICaTIPlIsqvHr8rQVcCBIBW5Zfv-T80d_FpcrxRQzIOH61BeLIIvz72l8rcqpp2JFpIvzS4c6wDPGCacZefycxslmmwouc9krzgorVOQXR1DYaokkSJ90G-a16LKJ3UAYNchj5U/w498-h640/bupati.png" width="498" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto kanan, terdakwa Saiful Ilah. Foto kiri dari atas, terdakwa Sunarti Setyaningsih, Sanadjitu Sangadji dan terdakwa Judi Tetrahastoto</td></tr></tbody></table><p><span style="font-size: large;">#Selain terdakwa Saiful Ilah, Tiga terdakwa lain yaitu Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji juga membacakan pembelaannya#</span><br /></p><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Senin, 21 September 2020, Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo;, Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo;, Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo dan Sanadjitu Sangadji selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (perkara masing-masing terpisah) adalah terdakwa kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020, membacakan pembelaan atau Pledoinya dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor atas tuntan pidana dari JPU KPK<br /><br />Pada persidangan Dua pekan lalu, JPU KPK menuntut dengan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp600 juta subsidair 6 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp600 juta subsidair dipidana penjara selama 1 (satu) tahun<br /><br />Sedangkan terdakwa Sunarti Setyaningsih, dituntut pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp225 juta dan sudah disita KPK yang diperhitungkan sebagai uang pengganti<br /><br />Sementara untuk terdakwa Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji, dituntut pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, denda masing-masing sebesar Rp150 juta subsidair 6 bulan kurungan. Dan membayar sisa uang pengganti sejumlah Rp230 juta dari total Rp450 juta yang diterima terdakwa Judi Tetrahastoto. Sedangkan uang Rp220 juta sudah disita KPK dan diperhitungkan sebagai uang pengganti. Dan bila terdakwa Judi Tetrahastoto tidak dibayar uang pengganti tersebuut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.  <br /></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFbSFNajDUJuk-VN4mSMI1zPFRNVG_qcJ1tImMcvYJKSL4NPmLdWKqBaUmw00b38qUYqkH4X6c3rFbfDLE1AdFbks7qnR2wn1TsRTC95UpE9F1IvzS6sOV7wAc_dydEsFNwFFd712NZDY/s768/sunarti1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFbSFNajDUJuk-VN4mSMI1zPFRNVG_qcJ1tImMcvYJKSL4NPmLdWKqBaUmw00b38qUYqkH4X6c3rFbfDLE1AdFbks7qnR2wn1TsRTC95UpE9F1IvzS6sOV7wAc_dydEsFNwFFd712NZDY/w640-h360/sunarti1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kepada Majelis Hakim, Ketiga terdakwa (Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji) mengatakan, bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan memhono kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya. Selain itu, terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya sebagai JC (Justice Collaborator) karena sudah mengunkap siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini.<br /><br />Berbeda dengan terdakwa Saifil Ilah yang tidak sama sekali mengakui perbuatannya. Tetapi dalam pembelaannya, terdakwa Saiful Ilah justru mengutip arahan Prseiden RI Ir. JokoWidodo dalam acara, Rakornas Indonesia Maju Pemerintahan Pusat dan Daerah di Sentul-Bogor, pada tanggal 13 November 2019<br /><br />“Perlu diketahui, pada undangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, acara Rakornas Indonesia Maju Pemerintahan Pusat dan Daerah di Sentul-Bogor pada tanggal 13 November 2019, yang diikuti oleh Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, Kapolda, Pangdam, Kajati, Danrem, dan semua Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Kapolres/Kapolresta, Kajari, Dandim serta Ketua Pengadilan Negeri,” ucap terdakwa Saiful Ilah saat membacakan sebahagian dari pembelaannya.<br /><br />Terdakwa Saiful Ilah melanjutkan, “pada arahan tersebut Bapak Presiden menyampaikan,  bahwa kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal agar dilakukan tindakan preventif dulu, atau diingatkan dulu, jangan ditunggu, kemudian peristiwa terjadi baru di tangkap, yang mana pada saat itu seluruh peserta yang hadir menyetujui arahan dari Bapak Presiden tersebut tidak ada target, kalau bisa dicegah kenapa diperkarakan?,” ucap terdakwa<br /><br />Dari apa yang disampikan terdakwa, sepertinya menyindir KPK karena telah menyeretnya ke Pengadilan TipikorSurabaya yang terletak di wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk diadili dihadapan Majelis Hakim setelah tertangkap oleh tim penyidik KPK pada tanggal 7 Januari 2020.<br /><br />Andai saja KPK tidak melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap terdakwa pada tanggal 7 Januari 2020, Saiful Ilah pun tidak akan mungkin diadili sebagai terdakwa. Dan tidak Saiful Ilah, bisa jadi hal yang sama akan dialami oleh 14 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur termasuk di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia</div><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3_OzYYAzFX0vsf04H71p_qDUXEK6zKzcXXyuM-q6RMYVcQYmOqaXQPQEasetHABTO1TUtsp_M3wsw2f_A2QlBVwJhyphenhyphenaMC6A94BgQZ5w_QW_VjkuZODmOjdwLLzXco2PYr6nOF6K8OTNk/s640/2..jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3_OzYYAzFX0vsf04H71p_qDUXEK6zKzcXXyuM-q6RMYVcQYmOqaXQPQEasetHABTO1TUtsp_M3wsw2f_A2QlBVwJhyphenhyphenaMC6A94BgQZ5w_QW_VjkuZODmOjdwLLzXco2PYr6nOF6K8OTNk/w640-h360/2..jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya. Apakah diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa KPK harus menghubungi Kepala Daerah yang akan menerima suap atau gratifikasi terlebih dahulu agar tidak menerimya? Bukankah Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara sudah mengaturnya denga jelas? Lalu salahkah KPK melakukan kegiatan tangkap tangan kepada para Kepala Daerah karena menerima suap ?<br /><br />Selain itu, dalam pembelaanya, terdakwa juga menyampaikan 8 poin terkait kasus yang menjeratnya, yang pertama menegenai permintaan uang kepada OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah) atau para Kepala Dinas<br /><br />“Mengenai saya dituduh tukang minta-minta uang kepada OPD-OPD. Ketika mendengar pernyataan itu, didalam pikiran saya yang muncul pertama kali adalah dari mana Jaksa tahu jika saya tukang minta-minta kepada OPD? Apakah Jaksa punya bukti? itu suatu bentuk pembelaan saya dari dalam diri saya pertama kali. Setelah saya ikuti persidangan, saksi-saksi yang datang tidak ada satupun yang menyatakan jika saya tukang minta-minta, kecuali saksi Sunarti dan Sangadji yang dia juga menjadi Terdakwa dalam kasus yang sama. Padahal saya tidak pernah menerima uang dari OPD-OPD kecuali uang honor. OPD selain 3 orang tersebut menyatakan bahwa Bupati Sidoarjo tidak pernah minta-minta uang baik kepada OPD, pengusaha, dan organisasi masyarakat  dengan bukti terlampir,” kata terdakwa<br /><br />Ada yang menggelitik dari pengakuan terdakwa Saiful Ilah yang dibacakan dalam pembelaannya. Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada saksi-saksi yang mengakui kalai terdakwa meminta-meminta uang ke OPD-OPD. Tapi disi lain, terdakwa mengakui kalau Sunarti selaku Kepala Dinas PU Kab. Sidoarjo dan  Sangadji (Kabid Dinas PU) yang mengakuinya<br /><br />Memang di dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, Sunarti mengatakan kalu dirinya masih punya hutang di Koperasi Dinas PU sebesar Rp200 juta, uang itu dipinjam Sunari untuk diberikan kepada Bupati Saiful Ilah.<br /><br />Tidak hanya itu. Terdakwa tidak mengakui terkait pengakuan Sekda A. Zaini dihadapan Majelis Hakim terkait pemberian Emas seberat 50 Gram dari hasil patungan para Kepala Dinas pada tahun 2018 saat terdakwa Saiful Ilah merayakan Ulang Tahun.<br /><br />Justru pertanyaannya adalah, apakah KPK akan menyeret para Kepala Dinas dilingkungan Kabupaten Sioarjo termasuk Sekda A.Zaini yang sekarang mejabat Plh.Bupati sebagi tersangka dalam pemberian Emas kepada terdakwa, dimana terdakwa juga masih terjerat perkara lain?<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVOqg7agxPqschZA_yfDqm9euE_4P5aMH1kjOy1WL4fuN_w6vP7uYTgqXmtgUvAAoyJ3RNRG31Ied0KUfr_DE3Y9xm_4-NrPN8uorjOEOIkcXOC9Ad-bZzta2SjQ9mlFKHWgGfCwd5qEY/s639/IMG20200708135936.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVOqg7agxPqschZA_yfDqm9euE_4P5aMH1kjOy1WL4fuN_w6vP7uYTgqXmtgUvAAoyJ3RNRG31Ied0KUfr_DE3Y9xm_4-NrPN8uorjOEOIkcXOC9Ad-bZzta2SjQ9mlFKHWgGfCwd5qEY/w640-h360/IMG20200708135936.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sekda (Plh. Bupati) Kab. Sidoarjo A. Zaini</td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;">Hal Kedua yang disampaikan terdakwa Saiful Ilah adalah, bahwa dirinya tak menyangka akan tertangkap KPK pada tanggal 7 Januari 2020.<br />“Mengenai OTT pada tanggal 7 Januari 2020. Saya tidak pernah menyangka jika akhirnya akan seperti ini. Pada saat itu saya tidak tahu jika KPK akan menangkap dan membawa saya sampai ke persidangan ini. KPK datang tiba-tiba dengan menunjukkan kartu dan mengatakan “saya KPK, mana uangnya?”,” ucap terdakwa dengan menirukan perkataan penyidik KPK<br /><br />Terdakwapun melanjutkan, “Saya bingung mau ngomong apa, siapa yang tidak kaget datang-datang ditanya masalah uang?. Yang mulia bisa anda bayangkan, saya tidak pernah terima uang dan ditanya masalah uang, diinterogasi masalah uang yang pada saat itu banyak tamu dan staf saya. Banyak saksi yang ada di dalam ruangan saya pada saat itu, ada 3 orang manajemen media (memorandum) dan OPD lainnya,”<br /><br />Masih lanjut terdakwa, “Pada saat itu yang ada hanya kebingungan, malu sambil berusaha menenangkan diri, padahal Pak Ghopur hanya bicara menyampaikan bahwa saya dapat rejeki dari 3 proyek (Jalan Candi Prasung, Pasar Porong dan Wisma Atlet), dia bilang saya mau bayar hutang hadiah umroh  2 tiket sejumlah Rp50.000.000. Dan saya menolak, jangan, saya sudah membayar dengan uang saya sendiri. Kemudian Pak Ghofur bilang, uangnya  saya titipkan Budiman dan ada tambahan Rp300.000.000 (tiga ratus juta)”.  <br /><br />Trdakwa melanjutkan kejadian tanggal 7 Januri 2020. “Saya Tanya kepada Pak Gofur, lho kok banyak tambahannya, untuk apa? Dijawab Pak Gofur, Deltras kan banyak butuh biaya pak. Kemudian saya jawab, ya serahkan langsung ke Deltras saja, setelah itu Pak Ghofur langsung pulang. Dan saya tidak tahu-menahu  atau tidak pernah melihat atau tidak menerima atas uang sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan saya tidak mengucapankan terima kasih kepada Pak Ghofur. Setelah saya dibawa ke Polda sekitar jam 2 malam tanggal 8 Januari 2020, saya ditanya oleh penyelidik rincian uangnya berapaan? Saya jawab tidak tahu karena saya tidak menerima uangnya, kemudian baru ditunjukan uang tersebut di dalam tas hitam, di dalamnya terisi uang tersebut”.<br /><br />Dari apa yang disampaikan terdakwa Saiful Ilah, Ibnu Goful dan M. Totok Sumedi (keduanya terpidana kasus yang sama) dalam persidangan mengatakan, bahwa uang sebesar Rp350 juta itu adalah untuk terdakwa. <br /><br />Selain itu, Ibnu Gofur, A. Zaini dan Sanadjitu Sangadji selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (terdakwa dalam kasus yang sama) mengakui dihadapan Majelis Hakim mengakui, bahwa proyek pekerjaan Jalan Candi Prasung yang didapat dan dikejarjakan oleh Ibnu Gofur adalah karena ada peran terdakwa Saiful Ilah termasuk A. Zaini.<br /></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhROLRqNFEnmyVZ9_pPcbX-jI3wtsEBbwFlaNM4qclRw9V5BpTipB5U_7gQl-gS5mvHV_hSDwXTF6hocH7JDRYBIlw3wLHd84yIwtSQd1kzMHEJXVaBXPNH8aNckFVBeJqHmOyPhIahojY/s639/IMG20200708141304.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhROLRqNFEnmyVZ9_pPcbX-jI3wtsEBbwFlaNM4qclRw9V5BpTipB5U_7gQl-gS5mvHV_hSDwXTF6hocH7JDRYBIlw3wLHd84yIwtSQd1kzMHEJXVaBXPNH8aNckFVBeJqHmOyPhIahojY/w640-h360/IMG20200708141304.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Emas murni pemberian para Kepala Dinas di lingkungan Pemda Kab. Sidoarjo terhadap terdakwa pada tahun 2018 saat terdakwa marayakan ulang tahun</td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;">Yang Ketiga, lanjut terdakwa. “JPU mengatakan saya telah mengecewakan masyarakat Sidoarjo. Mendengar perkataan itu saya hanya bisa senyum dan berfikir, masak iya saya mengecewakan masyarakat sidoarjo? apa KPK punya data orang yang menangis karena perbuatan saya? itu semua imajinasi saya. Tapi yang jelas terhadap perkataan KPK, bahwa saya mengecewakan masyarakat Sidoarjo, saya sudah punya data yang akan saya lampirkan dalam pembelaan ini. Bahwa saya tidak mengecewakan masyarakat Sidoarjo. Terbukti saya terpilih dan dipilih oleh masyarakat sidoarjo sebagai Bakil Bupati 2 Periode dan Bupati 2 Periode, dan juga terbukti dengan prestasi selama saya menjabat Bupati dari 2010 sampai 2019”.<br /><br />Terdakwa juga menyingung Club Deltras. Menurt terdakwa, bahwa dirinya rela mengeluarkan uang pribadinya hanya untuk masyarakat Sidoarjo agar tetap mempunyai Club Deltras kebanggaannya. Bagaimana tidak, lanjut terdakwa, saya bantu itu club deltras, “orang sidoarjo ngertinya Deltras itu milik Pemda”. Lalu Demo ke Pendopo minta untuk Deltras tidak dijual. Apakah itu yang disebut mengecewakan? Masyarakat menolak dijual, saya mencoba carikan solusi sampai uang pribadi juga keluar untuk kepentingan masyarkat Sidoarjo. Menurut saya itu tugasnya pemimpin.<br /><br />Dari isi pembelaan terdakwa, tak satu katapun yang terucap permohonan maaf maupun pengakuan salah. Yang ada adalah meminta Kepada Majelis Hakim agar membebaskannya dari tuntutan Jaksa KPK. Alasannya, bahwa tuntutan Jaksa dianggap sangat berat dan tidak kuat menjalani tuntutan pidana selama 4 tahun<br /><br />“Akhir kata, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar supaya membebaskan saya dari tuntutan Jaksa yang sangat berat buat saya. Karena saya tidak kuat harus menjalani tuntutan selama 4 tahun itu. Umur saya sudah 71 tahun, bukan 70 tahun seperti yang dikatakan jaksa.  Saya ingin bersama keluarga, anak dan cucu saya dimasa tua ini,” kata terdakwa<br /><br />Pertanyaanya. Apakah Majelis Hakim Pemgadilan Tipikor Surabaya akan kembali memvonis bebas terdakwa Korupsi, setelah mendengarkan pembelaan yang dibacakan lasung oleh terdakwa Saiful Ilah?. (Jen)<br /></p>

News Tipikor Terdakwa Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo) Sampaikan Pembelaan Dengan Mengutip Arahan Presiden

Foto kanan, terdakwa Saiful Ilah. Foto kiri dari atas, terdakwa Sunarti Setyaningsih, Sanadjitu Sangadji dan terdakwa Judi Tetrahastoto #Sel...

»

Ketua PN Denpasar, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H : Besok, Sidang Terdakwa Jerinx Dilaksanakan Secara Teleconfrence

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieE7PUTRAFtvO9O9Xz2KtCqUIWf6YGUdWRfam3ohcDsi4Rcn-eztXXxqU1p0KTcmmz6cGEhkO_OrCWwm31n1MuAJoTVpedFBWiH0OK6fDFvpnnWCy3_aftcb0DxCGaay1QmPJuoJnaRf8/s1588/PN+Denpasar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1588" data-original-width="1252" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieE7PUTRAFtvO9O9Xz2KtCqUIWf6YGUdWRfam3ohcDsi4Rcn-eztXXxqU1p0KTcmmz6cGEhkO_OrCWwm31n1MuAJoTVpedFBWiH0OK6fDFvpnnWCy3_aftcb0DxCGaay1QmPJuoJnaRf8/w504-h640/PN+Denpasar.jpg" width="504" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ketua PN Denpasar, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H <br /></td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ee; font-size: large;"><u>#Pengamanan sidang Jerinx didukung Kepolisian, Tentara dan Satpol PP, dan pendukung terdakwa juga melakukan aksi demo berjalan tertib#</u></span><br /></div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCxpT0vzvg9BB7hX37YpJbZtjDz0pTvRALezzXFzIDCw2ls6n_2euSuLKHfONKNzWBNGP5tzLZvY0VMsNuYq5jVmKUMv0qOdY-szKAd2v7orc7zYzJ1YqUF-OdfIo7qB_olqr_qABV-A4/s1275/Ka+PN+Denpasar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></a></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Selasa, 22 September 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar akan kembali menggelar sidang kedua perkara Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps, atas nama terdakwa I Gede Aryastina Alias Jrinx  dalam kasus Tindak Pidana ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dugaan penecemaaran nama baik ‘IDI’ melalui Media Sosial (Medsos) Instagram pada Juni 2020.<br /><br />Sidang akan dilaksanakan secara Teleconfrence (Online), yang dimulai sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan selesai, adn disiarkan secara Live streaming (langsung) di Channel YouTube resmi PN Denpasar.<br /><br />Hal itu disampaikan oleh Ketua PN Denpasar Dr. H. Sobandi, S.H., M.H melalui telepon kepada beritakorupsi.co, Senin, 21 September 2020<br /><br />“Persidangan perkara dengan terdakwa Jerinx, akan dilaksanakan secara Teleconfrence (Online) besok Selasa, tanggal 22 September 2020 Jam 10.00 Wita dengan live streaming di Channel YouTube https://youtu.be/-XJRY9XxdOg dan mohon diinformasikan kepada masyarakat,” kata Dr. H. Sobandi, S.H., M.H<br /><br />Saat beritakorupsi.co menanyakan lebih lanjut terkait informasi yang berder, adanya pergantian Majelis Hakim dan jadawal persidangan, Dr. H. Sobandi membantahnya dengan tegas. Sedangkan jadwal sidang yang semula dilaksanakan pada hari Kamis dan kemudian menjadi Selasa, karena bertepatan hari libur Galungan dan Kuningan<br /><br />“Tidak ada pergantian Majelis, meski diminta oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa. Sidang semula Kamis, dan digeser ke hari Selasa karena minggu kemaren libur Galungan dan Kuningan,” ujar Dr. H. Sobandi<br /><br />Sedangkan pelaksanaan Sidang secara Teleconference (Online) adalah suatu upaya PN Denpasar maupun Pengadilan Negeri lainnya untuk mencegah dan memutus penyebaran wabah Covid-19 dengan dasar hukum Sema Nomor 1 Tahun 2020 dan SK Dirjen Nomor 379 Tahun 2020<br /><br />Lebih lanjut Ketua PN Denpasar, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H menjelaskan kepada beritakorupsi terkait pengamanan, bahwa pihak Kepolisian, Tentara dan Satpol PP mendukungnya. <br /><br />“Alhamdulillah pengamanan sejauh ini berjalan baik, didukung pihak kepolisian ,tentara dan Satpol PP juga. Pendukung terdakwa juga melakukan aksi demo nya berjalan tertib,” ucapnya<br /><br />Terdakwa I Gede Aryastina Alias Jrinx , terseret kasus Pidana dugaan pencemaran nama baik IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Bali, bermula dari postingannya di Media Sosial Instagram pada tanggal 13 Juni 2020 yang isinya, "Gara-gara bangga jadi kacung WHO IDI dan rumah sakit mewajibkan semua orang yang melahirkan dites Covid-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi/ibu, siapa yang tanggung jawab?"<br /><br />Akibatnya, Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali tak terima, dan melaporkannya ke Polda Bali pada tanggal 16 Juni 2020<br /><br />Kemudian, penyidik Polda Bali melakuan penyelidikan dan penyidikan serta menetapkan musisi ini sebagai tersangka, dan menjeratnya dengan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Subsidair)  pasal 28 ayat (2) Jounckto Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor  11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jounckto Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau (Primair) pasal pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*/Jen)</div></div><p></p>

News Pidana Ketua PN Denpasar, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H : Besok, Sidang Terdakwa Jerinx Dilaksanakan Secara Teleconfrence

Ketua PN Denpasar, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H #Pengamanan sidang Jerinx didukung Kepolisian, Tentara dan Satpol PP, dan pendukung terdakwa ju...

»

Terdakwa Menunggu Tuntutan JPU, Adakah “Tekanan” Dalam Kasus Ini?

<p></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0NYEWVjKCkBRITe3HyUn0ZDmENt9R9u6lmoel_L1o2e7n_N2s3OTCNYx9w73ZSYSAidDcrpUbFPcSyw40mWhCLfqUH1DHgvfCeef2Iz44XDvdHZgcW-7xaqNXk3cDFPepVE9nSXeHopg/s2048/IMG20200908115243.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1152" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0NYEWVjKCkBRITe3HyUn0ZDmENt9R9u6lmoel_L1o2e7n_N2s3OTCNYx9w73ZSYSAidDcrpUbFPcSyw40mWhCLfqUH1DHgvfCeef2Iz44XDvdHZgcW-7xaqNXk3cDFPepVE9nSXeHopg/w640-h360/IMG20200908115243.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Linda (baju coklat) dan korban Simone saat diminta Majelis Hakim untuk saling memaafkan dan sama-sama membuat postingan di FB yang isinya "sudah tidak ada masalah..." Selasa, 8-9-2020</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr></tbody></table><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>JPU Eddy Arta Wijaya, SH dari Kejati Bali :</b></u> “Maaf, saya tidak berani menjawab, takut salah. Silahkan ke Kasi Penkum. Saya takut salah</span>”<br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0CXaz4hGkk-9Nwl4ROwt0xV3r75dMlFdFp2FlGvVV7jhssEUpjhO9H1BytU5F7Ekp1vqzx-v3X6uA_-h68Mvsvo2CmW5PJWYTo-t9VdcJsEMtWkegQQTYQx7M6sdJglrDaJaoeVwEPc0/s993/Linda+dan+Simon.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="523" data-original-width="993" height="338" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0CXaz4hGkk-9Nwl4ROwt0xV3r75dMlFdFp2FlGvVV7jhssEUpjhO9H1BytU5F7Ekp1vqzx-v3X6uA_-h68Mvsvo2CmW5PJWYTo-t9VdcJsEMtWkegQQTYQx7M6sdJglrDaJaoeVwEPc0/w640-h338/Linda+dan+Simon.png" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Isi postingan yang dibuat <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">terdakwa Linda (atas) yang bertujuan untuk  mengkalirifikasi postingan </span></span>Simone Christine Polhutri (korban) hingga berujung ke Pengadilan Negeri Denpasar<br /></td></tr></tbody></table><br /></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;">Denpasar,</span> Bali, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Besok lusa (Selasa, 22 September 2020), JPU Kejati Bali akan membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Linda, dalam perkara pidana “Penghinaan atau Pencemaran nama baik” melalui Media Sosia (Medsos) Facebook, Simone Christine Polhutri (sebagai pelapor) di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar Jalan P.B. Sudirman No.1 Denpasar, Bali setelah Dua minggu waktu yang diminta JPU Eddy Arta Wijaya, SH dari Kejati Bali kepada Majelis Hakim pada Pesidangan yang berlangsung Dua pekan lalu (8 September 2020)<br /><br />Namun ada yang menjadi pertanyaan dari berbagai pihak dalam kasus ini. Apakah murni ada perbuatan pidana dalam kalimat yang dibuat terdakwa Linda di Facebook pada tanggal 14 Mei 2019 atau karena “tekanan” dari pihak lain????<br /><br />Sebab, apa yang dibuat terdakwa Linda di Facebooknya pada tanggal 14 Mei 2019 dengan menandai (tag) nama Simone Christi Polhutri (istri seorang perwira TNI AU), adalah semata-mata untuk mengklarifikasi isi kalimat yang posting Simone di Facebooknya pada tanggal 14 Mei 2019<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVBoM7yYCiTE-zchIaPtM-QXhGtimhk9qtD0fsvFmknHLQzZ4ZKGX13T_6WCL7sSkUAzSIwnU1bC8wy5uCgB3mzOJ0_MCKBTAcMxAwVMpaYra49A9wnlZ7SKrZ0H6sOzS4lAAwt0Jx_vQ/s2048/IMG20200908115654.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1152" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVBoM7yYCiTE-zchIaPtM-QXhGtimhk9qtD0fsvFmknHLQzZ4ZKGX13T_6WCL7sSkUAzSIwnU1bC8wy5uCgB3mzOJ0_MCKBTAcMxAwVMpaYra49A9wnlZ7SKrZ0H6sOzS4lAAwt0Jx_vQ/w640-h360/IMG20200908115654.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Linda (baju coklat) dan korban Simone saat diminta Majelis Hakim untuk saling memaafkan dan sama-sama membuat postingan di FB yang isinya "sudah tidak ada masalah..." Selasa, 8-9-2020</td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;">Kalimat yang diposting Simone Christi Polhutri di akun Facebooknya pada tanggal 14 Mei 2019 adalah, “Orang kalo kayanya nanggung kasian ya norak maksimal...casing doang kliatanya orkay taunya kartu kredit banyak, utang smua... diburger king belanja ga sbrapa mau bayar pake kartu kredit ternyata decline semua....terpaksa SOS talipun suaminya minta pertolongan..ngakak guling2, ribut protes sana protes sini ujung-ujung2nya duit kalo ga bisa bayar ngaku aja....gaya selangit maksa ternyata... hare gene masih ada model kamseupay”<br /><br />Beberapa jam kemudian, Linda membagikan Postingan Simon dan menandai (tag) nama Simone sendiri serta membuat kalimat, “Hati2 omongin orang dibelakang bu... Simone Christine Lahunditan monggo buktikan sini jangan omongin orang dibelakangg...kartu kredit dipake utk promo2 bukan utk dipakai bambah uang dapu....kyknya perlu tunjukin <b>Mana orang kaya monyet dan mana orang kaya benaran</b> kenyataannya yaa siriik tanda tak mampu Mana laporannyaa sya tungguy jangan omong doangg manaa pengacara manaa manaa? Sya berani tag anda biar ngk fitnah dimna2 bukann berani bicara dibelakang”<br /><br />Anehnya, bukannya mendapat tanggapan, tetapi justru Linda dilaporkan ke Polda Bali pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan Nomor Laporan : LP/413/X/2019/Bali/SPK, atas tuduhan dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan JPU, yaitu pasal 27 ayat (3) junkto pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undanng Hukum Pidana (KUHP)</p><p style="text-align: justify;"></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheM4qZ9q0kHJkPyeaTysrYD8unqdgSQGSic58XOl9BFtzhTKF4L5u2pFl5t05maxxV7JQYZqb_ekieVD5-Uv8xN-Y82n9AvTGOO9pvoR5hxM_q6_y8xdrIurWom2JYhH01BTrUtvd55Kw/s2048/IMG20200908115233+%25281%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1152" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheM4qZ9q0kHJkPyeaTysrYD8unqdgSQGSic58XOl9BFtzhTKF4L5u2pFl5t05maxxV7JQYZqb_ekieVD5-Uv8xN-Y82n9AvTGOO9pvoR5hxM_q6_y8xdrIurWom2JYhH01BTrUtvd55Kw/w640-h360/IMG20200908115233+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr align="justify"><td class="tr-caption">Terdakwa Linda (baju coklat) dan korban Simone saat diminta Majelis Hakim untuk saling memaafkan dan sama-sama membuat postingan di FB yang isinya "sudah tidak ada masalah..." Selasa, 8-9-2020</td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Menurut Linda, kalimat yang diposting Simone di akun Facebooknya pada tanggal 14 Mei 2019, berkaitan dengan perdebatannya di WhastApp Group orang tua siswa Kls VI SD Kristen Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2029, sehinga terdakwa Linda mengklarifikasi kalimat yang diposting Simone.<br /><br />Saat itu (12 Mei 2019), beberapa orang tua siswa Kls VI SDK Tunas Kasih termasuk terdakwa Linda dan suaminya, mengklarifikasi Panitia perpisahan Siswa Kls VI SDK Tunas Kasih, terkait adanya kejadian terhadap anak-anak yang hampir tenggelam saat bermain di Water Park dengan menggunakan Kano di Pantai Nusa Penida dalam acara Perpisahan pada tanggal 11 Mei 2019<br /><br />Awalnya, saat suami terdakwa Linda memberi komentar terhadap Panitia melalui WA Group orang tua Siswa Kls VI SDK Tunas Kasih yang isinya, “Ini papahnya Laura, mengenai kejadiaan di outing. Water sport di bali kalau dipikir  memaang biasanya ada unsur bahayany....  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">kalimat yang dibuat suami terdakwa inilah yang dianggap Simone sebagai tuduhan, dan mengatakan akan melaporkan ke Polisi (““Ini sudah tuduhan ada false dan misleading....saya akan urusa.... Saya tersinggung berat dengan tuduhan ini... saya akan lapor polisi”)<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, tanggapan Simone yang mengatakan "tersinggung berat dan akan melaporkan ke Polisi" atas kalimat yang dibuat oleh suami terdakwa terkait kejadian di Pantai Nusa Pendia.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, apakah ada tuduhan yang dilontarkan oleh suami terdakwa Linda kepada Simone atau menyebut nama seseorang ? Apakah salah jika orang tua siswa bertanya kepada pihak Panitia atau pihak lain yang dianggap bertanggungjawab dalam kegiatan perpisahan siswa Kls VI SDK Tunas Kasih ke Pantai Nusa Penida, karena ada kejadian yang tidak disampaikan kepada para orang tua siswa? Haruskah atau wajibkah orang tua siswa diam saja ketika mengetahui anak-anak mereka mengalami "musibah?"</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang mengherankan adalah, beberapa orang tua siswa Kls VI SDK Tunas Kasih yang ada dalam WA Group tidak ada yang menjadi saksi bahwa adanya perdebatan antara terdakwa Linda dan Sumainya dengan Simone. Ada Apa ?</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Apakah ada "tekanan" dari pihak lain kepada guru-guru SDK Tunas Kasih atau orang tua siswa yang ada masuk dalam WA Group orang tua siswa Kls VI SDK Tunas Kasih? <i>Bukankah ajaran kasih untuk mengatakan kebenaran? </i><br /></div><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2T_64YSFrtaGTkqeGaHfWqUbZ4uylgp__dinCWDjnCkIQs5ix7DGv5EJNPmTdDals3KQKzr1FXT7FLHTbZ0mvQ6Rs1Kzeb6m-Yg2X0-qHpkhN9RXMyUjpEkBuBgHX2bnW_TS1s2fs_x4/s1072/IMG_20200908_140224.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="715" data-original-width="1072" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2T_64YSFrtaGTkqeGaHfWqUbZ4uylgp__dinCWDjnCkIQs5ix7DGv5EJNPmTdDals3KQKzr1FXT7FLHTbZ0mvQ6Rs1Kzeb6m-Yg2X0-qHpkhN9RXMyUjpEkBuBgHX2bnW_TS1s2fs_x4/w640-h426/IMG_20200908_140224.jpg" width="640" /></a>Beberapa kutipan percakan antara terdakwa dan suaminya dengan Simon melalui WhastApp Group orang tua siswa Kelas VI SDK Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019 yang dipertanyakan Tim Penasehat Hukum terdakwa pada persidangan tanggal 8 September 2020, maupun yang disampaikan terdakwa kepada beritakorupsi.co adalah; <br /></div><p><b>Suami terdakwa  :</b> “Ini papahnya Laura, mengenai kejadiaan di outing. Water sport di bali kalau dipikir  memaang biasanya ada unsur bahayany....                                <br /><br /><b>Simone, Pukul 08.41</b>    : “Ini sudah tuduhan ada false dan misleading....saya akan urusa....<br /><b>Simone, Pukul 08.42</b>    : Saya tersinggung berat dengan tuduhan ini... saya akan lapor polisi<br /><br /><b>Suami terdakwa, Pukul 09.14  :</b> Silahkan lapor kalau keberatan dengan komentar saya, saya tunggu. Yg saya complain adalah tidak adanya peringatan resiko yang memang sudah terjai dan mempertanyakan apa motivasinya<br /><br /><b>Simone, Pukul 09.16   :</b> Keteledoran u hadir dirrapat hanya krn tidur dgn enteng jawab ketiduran skrg mau nyalahin panitia? Hehehe mau ngadep mana lo komplein???? Ini aja dah bukti Parah<br /><br /><b>Terdakwa, Pukul 09.58 :</b> Bu kamu tuh parah, itu urusan aku hadir ngk mau hadir, krna sya sdh percayakan k skolah dn panitia utk keputusannya, dgn syarat amann tentram dan nyaman, kenyataannya sperti ini, sya di kasih  tau amann kok vilannyaa baguss bangeett ternyata kamar anak2 yang kasian kamarnya hotel anak laki2 hehehehe maaf standart sya ngk sperti standart loe Bu<br /><br /><b>Simone, Pukul 10.09   :</b> Simone, Pukul 10.09 : Hehehe kalo mau jd orkay beneran <br />rubah deh sikap parahnya...fada Alasan<br /><br /><b>Terdakwa, Pukul 10.09  :</b> Yg rubah anda bukan saya<br /><b>Terdakwa, Pukul 10.09  </b>: Apa hubungannya sma orkay? Anda sirik y<br /><br /><b>Simone, Pukul 10.09  :</b> Sudah percayakan kog komplen? Katanya komplen ke panitia? WHO D HELL ARE YOU?<br /><b>Simone, Pukul 10.10   :</b> Haha sirik? Hahaha kesian<br /><b>Simone, Pukul 10.10 :</b> Lo blm lagir gue dah main dimonaco <br /><br /><b>Terdakwa, Pukul 10.10 :</b> Aneh baca baik2diatas sya komplain krna terjadi sesuatu yg dijaminkan ke qta baca dgn teliti<br /><br /><b>Terdakwa, Pukul 10.16 :</b> yg saya sampaikan adalah concem dan pertanyaan bukan pendapat akhir, yang harusnya dijawab dgn penjelasan. Tapi kalau dijawab balik dgn ancaman ya jadi lucu dan ngga ada komen lagi mengenai jati diri anda yg sudah dibuka sendiri.<br /><br /><b>Simone, Pukul 10.16   :</b> Komplen tidak adanya peringatan?????? Emang semuanya dukun????? Kenapa ga ikut waktu inspeksi? Mempertanyakan Motovasi????  Sementara dengan entengnya bilang LUPA, TELAT BANGUN??? mempertanyakan motivasi pada panitia yg kerja dipikir kita mau main uang ya hahahahaha sernentara anda GA hadir rapat karen LUIPA DAN TELAT BANGUN? Rapatnya bukan cuma SEKALI....mempercayakan pada skolah dan panitia? Trus komplen??? Hahahahahahahaha diatas ngomong apa dibawah ngomong apa bolak balik kaya strikaan... yg ada Panitia yg harusnya rnempertanyakan motivasi anda bertanya.... <br /><br /><b>Simone, Pukul 10.18  :</b> Siapa kamu Suruh2 saya baca baik2??????? Nanti itu tugas lawyer dan petugas yg akan baca baik2 pasal2 apa yg cuco</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3wNyMwnXwbQgwUCLBNmA4SzeHvRqUT1a0Ngr34Y-9JbQ39wYXXQ05vgYMQUUR_lyf7fIoXd1Em66Psk2NHtstgSlhpsxTE3pxppaBmJaY-moC5KJPBpxRvVlIa57GHDuHK8kR_ZQZTi8/s2048/IMG20200908110434.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1152" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3wNyMwnXwbQgwUCLBNmA4SzeHvRqUT1a0Ngr34Y-9JbQ39wYXXQ05vgYMQUUR_lyf7fIoXd1Em66Psk2NHtstgSlhpsxTE3pxppaBmJaY-moC5KJPBpxRvVlIa57GHDuHK8kR_ZQZTi8/w640-h360/IMG20200908110434.jpg" width="640" /></a></div><p style="text-align: justify;"><b>Pada tanggal 14 Mei 2019</b>, Simone membuat kalimat di akun Facebooknya dan memostingnya yang isinya, “Orang kalo kayanya nanggung kasian ya norak maksimal...casing doang kliatanya orkay taunya kartu kredit banyak, utang smua... diburger king belanja ga sbrapa mau bayar pake kartu kredit ternyata decline semua....terpaksa SOS talipun suaminya minta pertolongan..ngakak guling2, ribut protes sana protes sini ujung-ujung2nya duit kalo ga bisa bayar ngaku aja....gaya selangit maksa ternyata... hare gene masih ada model kamseupay”<br /><br />Beberapa jam kemudian, Linda membaca postingan Simone lalu membagikannya denga menandai (tag) nama Simone serta menulis, “Hati2 omongin orang dibelakang bu... Simone Christine Lahunditan monggo buktikan sini jangan omongin orang dibelakangg...kartu kredit dipake utk promo2 bukan utk dipakai bambah uang dapu....kyknya perlu tunjukin <b>Mana orang kaya monyet dan mana orang kaya benaran</b> kenyataannya yaa siriik tanda tak mampu Mana laporannyaa sya tungguy jangan omong doangg manaa pengacara manaa manaa? Sya berani tag anda biar ngk fitnah dimna2 bukann berani bicara dibelakang”<br /><br />Dan menurut Ahli Bahasa Indonesia yang juga Guru Besar Fakultas Bahasa dan Seni dari Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Bali, Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd, kepada Majelis Hakim dalam persidangan Selasa, 8 September 2020 menjelaskan, bahwa kalimat yang dibuat oleh terdakwa Linda bukanlah penghinaan melainkan klarifikasi.<br /><br />“Itu klarifikasi bukan penghinaan,” kata Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd menjelaskan kepada Majelis Hakim atas pertanyaan Penasehat Hukum terdakwa saat itu (Selasa, 8 September 2020)<br /><br />Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd menjelaskan, terdakwa Linda meminta kepada Simone untuk menunjukan “Mana orang kaya monyet dan mana orang kaya beneran”. Kata “monyet” pada kalimat “Mana orang kaya monyet dan mana orang kaya beneran” adalah kiasan<br /><br />“Terdakwa Linda meminta kepada Simone untuk menunjukan. Jadi kata “monyet” adalah kiasan.” Kata Guru Besar Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7yPHC9cNHgdfRYSiXFUyRFXoVDCuq69wOEmd2DhmMDckOJjHN6bQxUAP3eSeyv0Z2znOj6frbz0uFmYTVQUStmMBq50WUjs5wiVoOaC6d2hJg7zsABQag4lBL_2o7Afa6BBg97mlPC1k/s2048/IMG20200908115949.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1152" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7yPHC9cNHgdfRYSiXFUyRFXoVDCuq69wOEmd2DhmMDckOJjHN6bQxUAP3eSeyv0Z2znOj6frbz0uFmYTVQUStmMBq50WUjs5wiVoOaC6d2hJg7zsABQag4lBL_2o7Afa6BBg97mlPC1k/w640-h360/IMG20200908115949.jpg" width="640" /></a></div><p style="text-align: justify;">Menurut Ahli Bahasa Indonesia Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd, bahwa penullisan kata “kaya” yang diartikan sama “seperti” adalah menggunakan huruf “K’<br /></p><div style="text-align: justify;"><br />Apa yang disampaikan oleh Ahli Bahasa Indoesia ini, terdapat juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang diartikan kata “seperti adalah kata “kayak (k-a-y-a-k)<br /><br />Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd juga menjelaskan, bahwa kalimat atau kata-kata di Group WhastApp orang tua siswa Kelas VI SDK Tunas Kasih dan Facebook yang dibuat Simone adalah berkaitan.<br /><br />Hal itu dijelaskan Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd atas pertanyaan Tim Penasehata Hukum terdakwa, terkait kalimat atau kata-kata yang dibuat Simone di Group WhastApp orang tua siswa Kelas VI SDK Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019 dengan membacakan dan menunjukan kepada Majelis Hakim (Selasa, 8 September 2020)<br /><br />Bahkan, Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd juga mengatakan, bahwa kalimat yang dibuat oleh Simone di Group WhastApp orang tua siswa Kelas VI SDK Tunas Kasih ada “Ancaman”.<br /><br />“Berkaitan. Dan disitu ada ancaman,” kata Guru Besar Undiksha ini.<br /><br />Tak hanya itu. Ahli Hukum Pidana yang juga Dosen Fakultas Hukum Pascasarjasa Universitas Jayabaya Jakarta, Billy Matindas yang dihadirkan Tim Penasehat Hukm terdakwa ke persidangan saat dihubungi beritakorupsi.co melalui Telepon Selulernya mengatakan, bahwa apa yang dibuat oleh terdakwa adalah mengklarifikasi karena ada reaksi ada aksi. Tidak mungkin ada reaksi kalau tidak ada aksi.<br /><br />“Tidak ada unsur pidana dari kalimat yang dibuat oleh terdakwa. Terdakwa mau mengklarifikasi atau bertanya, “mana orang kaya monyet dan mana orang kaya benaran”. Itu adalah reaksi karena ada aksi, dan tidak mungkin ada reaksi kalau tidak ada aksi,” kata Billy melalui sambungan teleponnya<br /><br />Namun sayang, saat beritakorupsi.co hendak mewawancarai atau meminta tanggapan terkait penjelasan Ahli Pidanna maupun Ahli Bahasa Indonesia termasuk keterangan terdakwa dalam persidangan, justru JPU Eddy Arta Wijaya, SH tak mau memberikan tanggapan dengan alasan, takut salah.<br /><br />“Maaf, saya tidak berani menjawab, takut salah. Silahkan ke Kasi Penkum. Saya takut salah,” jawab JPU Eddy diruang sidang. (*/Jen)</div>

News Pidana Terdakwa Menunggu Tuntutan JPU, Adakah “Tekanan” Dalam Kasus Ini?

Terdakwa Linda (baju coklat) dan korban Simone saat diminta Majelis Hakim untuk saling memaafkan dan sama-sama membuat postingan di FB yang ...

»

Terdakwa Korupsi Kembali Divonis Bebas Di Pengadilan Tipikor Surabaya

<p></p><p></p><div style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"> “Semula, Panitra Pengganti untuk Perkara Tedakwa Abdulrrachman (mantan Kadinkes Kab. Malang yang menjabat Dirut RSUD Kab. Malang) adalah Erna istri Ma’ruf selaku Penasehat Hukum terdakwa yang kemudian diganti ke Sjahrizal”</span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> </span><br /></span></div><div style="text-align: left;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXctwQ3hgRSQ1JY8PSLu1Vb2Fve0Du_Is8Pz-eFY8m1Wk97FRK4JHkxzwMDvLhvdfpWfeM7q3zhUMT5Gcjo4eak44SYdB9jLTdgrhiF4ntIvsomSpS_2dDlOWAEklQm0ztJ5NqPjOcGdE/s1040/2.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXctwQ3hgRSQ1JY8PSLu1Vb2Fve0Du_Is8Pz-eFY8m1Wk97FRK4JHkxzwMDvLhvdfpWfeM7q3zhUMT5Gcjo4eak44SYdB9jLTdgrhiF4ntIvsomSpS_2dDlOWAEklQm0ztJ5NqPjOcGdE/w640-h362/2.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> <span>Terdakwa Abdulrrachman sujud syukur setelah divonis bebas</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: large;"></span><div style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: left;"><br /></td><td style="text-align: left;"><br /></td><td style="text-align: left;"><br /></td><td style="text-align: left;"><br /></td><td style="text-align: left;"><br /></td><td style="text-align: left;"><br /></td><td style="text-align: left;"><br /></td><td style="text-align: left;"><br /></td><td style="text-align: left;"><br /></td><td style="text-align: left;"><br /></td><td style="text-align: left;"><br /></td></tr></tbody></table></span></div></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Dalam Dua hari berturut-turut (Selas dan Rabu), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis bebas terdakwa Korupsi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertama, pada Selasa, 15 September 2020. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai H. Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota (Ad Hock) Emma Ellyani, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH dan dibantu Panitra Pengganti (PP) Sutris, SH., MH, memvonis bebas Satu dari Empat terdakwa, yaitu Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT Maksi Solusi Enjinering (PT MSE) dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby Kasus Korupsi pembanungan Pasar Manggisan Kabupaten Jember Tahun 2018 yang menelan anggaran sebesar Rp80.014.300.000 (delapan puluh milliar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Jember TA 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.322.825.475,71 (satu milian tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh Lima ribu empat ratus tujuh puluh Lima rupiah koma tujuh puluh satu sen) berdasarkan Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020<br /></div><br />Dalam sidang perkara ini, Dua Hakim anggota, yaitu Emma Ellyani, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH sependapat membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kanupaten Jember. Sedangkan Ketua Majelis Hakim H. Hisbullah Idris, SH., MH meminta agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Namun pada Putusan akhir, Ketua Majelis Hakim H. Hisbullah Idris, SH., MH menjatuhkan hukuman bebas dan memerintahkan kepada Jaksa untuk membebaskan tedakwa dari Rumah Tahanan Negara, dan biaya perkara dibebankan kepada negara.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEise7f-HO_WZwvxg7m03ukvyIP8pcyfs7oFgSstdcOkjjFFd9L0CfrTjuKPeZJDWXAJbReBxtsjRmmGy4KsGMN8xjmIXj-ztxpf5N4BC4GtVLe5W3FKt9XhH6xy4XhUuY5lmhhAITjtgYE/s1040/4.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEise7f-HO_WZwvxg7m03ukvyIP8pcyfs7oFgSstdcOkjjFFd9L0CfrTjuKPeZJDWXAJbReBxtsjRmmGy4KsGMN8xjmIXj-ztxpf5N4BC4GtVLe5W3FKt9XhH6xy4XhUuY5lmhhAITjtgYE/w640-h360/4.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kedua, pada Rabu, 16 September 2020. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Samhadi, SH dan M. Mahin, SH., MH serta dibantu Panitra Pengganti (PP) Sjahrizal, SH., MH, menjatuhkan hukuman bebas terhadap terdakwa dr. Abdulrrachman., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang (yang menjabat Direktur Utama RSUD Kab. Malang) dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby kasus Korupsi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat BPJS) Kesehatan Cabang Malang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.595.017.000 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) berdasarkan laporan hasil audit BPKP (Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan) Provinsi Jawa Timur<br /><br />Ada yang menggelitik diawal perkara ini disidangkan, sekaligus menjadi perbincangan kasak kusuk dikalangan awak media, yaitu mengenai Panitra Pengganti (PP). Pada saat perkara ini disidangkan, yaitu pembacaan surat dakwaan  oleh JPU secara Vicon (Vidio Confenrence) pada Rabu, 27 Mei 2020), PP-nya adalah Erna Puji L, SH., MH, istri Ma’ruf salah satu Tim Penasehat Hukum terdakwa dan kemudian digantikan oleh Sjahrizal, SH., MH<br /><br />Pada saat itu (Rabu, 27 Mei 2020), Tim Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan JPU, namun mengajukan permohonan pengalihan penahanan terdakwa. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixaX56q7WiAyX0YcxOa_SUqt7-_mcg6BGa9QkN-JNlABAvjwCTYrUmhzGKDDgvGRQ97nUb4ih4RUV4tFqEIKFYBU4khddru9aYfCA3WixoSC_qBJ1Pzxhp85vP_u5uMW_Mp63MGoORqQo/s1280/1.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixaX56q7WiAyX0YcxOa_SUqt7-_mcg6BGa9QkN-JNlABAvjwCTYrUmhzGKDDgvGRQ97nUb4ih4RUV4tFqEIKFYBU4khddru9aYfCA3WixoSC_qBJ1Pzxhp85vP_u5uMW_Mp63MGoORqQo/w640-h360/1.jpeg" width="640" /></a>Berdasarkan data yang ada, bahwa terdakwa ditahan oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Malang sejak tanggal 30 Maret - 18 April 2020. Kemudian diperpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang sejak tanggal 09 April - 18 Mei 2020. Perpanjangan Kedua oleh JPU Kejari Kabupaten Malang sejak tanggal 23 April - 12 Mei 2020. Dan penahanan dari Majelis Hakim hingga tanggal 28 juli 2020<br /><br />Permohonan Tim Penasehat Hukum terdakwa membuahkan hasil, pengalihan status terdakwa Abdulrrachman dari Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kabupaten Malang menjadi tahanan “Bebas”, terlihat pada persidangan ketiga, Rabu, 10 Juni 2020, dengan agenda pemeriksaan (mendengarkan keterangan) saksi, karena terdakwa Abdulrrachman nongol di gedung pengadil para koruptor dan duduk disamping Tim Penasehat Hukumnya pada saat persidangan berlangsung. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Sementara dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu 16 September 2020 adalah pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya serta dihari Tim JPU Kejari Kab. Malang.<br /></div><p style="text-align: justify;">Dalam pembacaan petimbangan putusannya, dibacakan oleh Ketiga Majelis Hakim secara bergantian. Majelis Hakim mengatakan, bahwa dari keterangan saksi,  Kepala Puskesmas dan bendahara Puskesmas se-Kabupaten Malang yang telah menyetor 7 persen dari alokasi dana kapitasi JKN yang diputuskan terdakwa untuk kepentingan kesejahteraan pegawai Dinkes bukanlah perbuatan melawan hukum.<br /><br />Menurut Majelis Hakim, karena hal tersebut berdasarkan aturan yang tertuang dalam Perpres, Permenkes dan SK Bupati Malang Nomor 188 tentang pemanfaatan dana kapitasi sebesar 70 persen. Sehingga, masih 30 persen dana kapitasi jaspel yang terbayar merupakan batasan yang masih wajar.<br /></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoVidblEarjtn0wzSfWsZMVzIqnwAjlUJKStlA7PdkNs9QZ_QAwohtyHM4Bsv_OyxZybpDfciEMQLPJ_5Z7BnqiulCcItWMCMRT8s6Qx4l2BE1WmRznFrP5z1Laz_wzS52UcGcQm2jV5k/s2048/IMG20200916104959.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoVidblEarjtn0wzSfWsZMVzIqnwAjlUJKStlA7PdkNs9QZ_QAwohtyHM4Bsv_OyxZybpDfciEMQLPJ_5Z7BnqiulCcItWMCMRT8s6Qx4l2BE1WmRznFrP5z1Laz_wzS52UcGcQm2jV5k/w640-h360/IMG20200916104959.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Padahal, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2014, tanggal 24 April 2014 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, yakni :<br /><br />Pada Pasal 3  ayat (2) menyebutkan, Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan Dana Kapitasi;<br /><br />Pada Pasal 3 ayat (3) menyebutkan, Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).<br /><br />Atas dasar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2014, selanjutnya terdakwa membuat usulan kepada Bupati Malang untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri tersebut. Selanjutnya Bupati Malang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/95/KEP/421.013/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015, yakni :<br /><br />1. Pada diktum ketiga menyebutkan, Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua huruf a, ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen).<br /><br />2. Pada diktum keempat menyebutkan, Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf b, ditetapkan sebagai berikut: a. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai maksimal sebesar 15% (lima belas persen); dan; b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya minimal sebesar 15% (lima belas persen).<br /></div><div><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBodLtUx1PiiUux4Ym0-U6AfYj-y1sysd0JNDoEq-jwDMguDZwsOcsenSG22Jn8pRmTOzkc0tRu_pGJoZyQ9vCZJOsdvB0rDkl6qfufHkElOSMHf8G4R5zzI5JYpS-6mHjCcPGnxtiOQU/s2048/IMG20200916105041.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBodLtUx1PiiUux4Ym0-U6AfYj-y1sysd0JNDoEq-jwDMguDZwsOcsenSG22Jn8pRmTOzkc0tRu_pGJoZyQ9vCZJOsdvB0rDkl6qfufHkElOSMHf8G4R5zzI5JYpS-6mHjCcPGnxtiOQU/w640-h360/IMG20200916105041.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah (Pemda), yakni pada Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan, bahwa dana Kapitasi JKN FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan<br /><br />Namun Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdakwa tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pencairan dana kapitasi yang ditransfer ke masing-masing puskesmas. Sebab nota dinas yang dianjukan Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas adalah merupakan administrasi. Karena sudah diklarifikasi oleh kasubag keuangan Dinkes. Dan terdakwa sudah mendisposisikan sesuai aturan<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, dari fakta hukum, bahwa Kepala Puskesmas dan bendaharalah yang bertanggung jawab baik formil maupun materil atas dana kapitasi tersebut. <br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa dr. Abdulrrachman., M.Kes tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum” ucap Cokorda Gede Arthana<br /><br />Putusan bebas yang diberikan Majelis Hakim, langsung disambut oleh terdakwa dengan sujud syukur diruang sidang.<br /><br />Sementara Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Malang, Agus Hariono akan melakukan upaya hukum kasasi. Agus percaya, bahwa upaya hukum kasasi akan berpihak ke Jaksaan.<br /><br />"Seperti yang kita dengarkan tadi bersama-sama. Tetapi kami pasti akan melakukan upaya hukum kasasi, setelah kami menerima putusan dan kami pelajari,” ucap Agus<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tahun 2015, 2016 dan 2017 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas di Kabupaten Malang mendapatkan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Malang tiap bulannya yang dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, dan dukungan biaya operasional pada FKTP Puskesmas se-Kabupaten Malang.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrha5BeqCttUaplTTCkXiEyPnCSdSCRaNTTcSimb__94fOGtH5fsTuDcynl-MnLwesUD152dVXVe3jc2CgMCvhsppmfljQPC1VbRkABH5Oif-xZ2b_BOjJACBfr1Vs8gVy_gnaeWiN9Bw/s2048/IMG20200916105118.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrha5BeqCttUaplTTCkXiEyPnCSdSCRaNTTcSimb__94fOGtH5fsTuDcynl-MnLwesUD152dVXVe3jc2CgMCvhsppmfljQPC1VbRkABH5Oif-xZ2b_BOjJACBfr1Vs8gVy_gnaeWiN9Bw/w640-h360/IMG20200916105118.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Besaran alokasi Dana Kapitasi JKN yang diterima FKTP Puskesmas se-Kabupaten Malang dari BPJS Kesehatan Cabang Malang selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak tahun 2015 sebesar Rp60.106.024.000, tahun 2016 sebesar Rp66.076.121.000 dan 2017 sebesar Rp66.226.209.500 atau total seluruhnya sejumlah Rp192.408.354.500  <br /><br />berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2014, tanggal 24 April 2014 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, yakni :<br /><br />Sekitar bulan Desember 2014, bertempat di rumah makan Inggil Kota Malang, dalam suatu rapat yang mayoritas dihadiri oleh seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Malang, saksi YOHAN CHARLES I LENGKEY, SE., selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang serta beberapa Pejabat Struktural pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, terdakwa memberikan perintah lisan kepada seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Malang agar menyisihkan dana sebesar 10% (sepuluh persen) yang bersumber dari Alokasi Dana Kapitasi JKN yang dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk disetor/diberikan kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malang setiap bulannya, dengan dalih/alasan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai/non pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br /><br />Atas perintah lisan terdakwa, seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Malang keberatan dan meminta untuk dibuatkan regulasi atau peraturan sebagai dasar hukum agar pihak Puskesmas tidak salah atau peraturan sebagai payung hukum.<br /><br />Setelah diadakan rapat di rumah Inggil tersebut, selanjutnya beberapa kali diadakan rapat lagi antara lain di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, karena hasil rapat di rumah Inggil seluruh Kepala Puskemas se-Kabupaten Malang keberatan dengan adanya perintah dari terdakwa.<br /><br />Sehingga akhirnya terdakwa langsung menetapkan atau memutuskan nilai  7% dana yang harus disetorkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMjyUc_8WsaafQ3LQ0PG4XuhNFYK-9-JaGNd0Znkie-UM7deVqBnpPCwpvGBrEKS8cyQJluzBNMw2jh5BMTW2TbVbaA2nVjjvim5wFgz2DD1GEU7NdQvoSAQ1ojnlfCddohhZz5TyMS_0/s640/Malang.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="364" data-original-width="640" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMjyUc_8WsaafQ3LQ0PG4XuhNFYK-9-JaGNd0Znkie-UM7deVqBnpPCwpvGBrEKS8cyQJluzBNMw2jh5BMTW2TbVbaA2nVjjvim5wFgz2DD1GEU7NdQvoSAQ1ojnlfCddohhZz5TyMS_0/w640-h364/Malang.jpg" width="640" /></a></div>Besaran Jasa Pelayanan (Jaspel) Kesehatan Alokasi Dana Kapitasi JKN yang disisihkan oleh Kepala Puskesmas melalui Bendahara Kapitasi Puskesmas se-Kabupaten Malang, yang kemudian disetor/diberikan kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai arahan/perintah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak tahun 2015, 2016, dan 2017, yakni :     <br /><br />1. Puskesmas Ampelgading Rp191,364,000,; 2. Puskesmas Ardimulyo Rp168,875,000,; 3. Puskesmas Bantur Rp171,025,000,; 4, Puskesmas Bululawang Rp278,275,000,; 5. Puskesmas Dampt Rp264,545,000,; 6. Puskesmas Dau Rp164,617,300,; 7. Puskesmas Donomulyo Rp302,524,400,; 8. Puskesmas Gedangan Rp233,194,000,; 9. Puskesmas Gndanglegi Rp211,755,000,; 10. Puskesmas Jabung Rp253,393,000,; 11. Puskesmas Kalipare Rp228,300,000,; 12. Puskesmas Karangploso Rp268,620,000,; 13. Puskesmas Kasembon Rp178,935,000,; 14. Puskesmas Kepanjen Rp 268,629,000,; 15. Puskesmas Ketawang Rp 124,831,000,; 16. Puskesmas Kromengan Rp 113,223,000,; 17. Puskesmas Lawang Rp176,400,000,; 18. Puskesmas Ngajum Rp 222,787,200,; 19. Puskesmas Ngantang Rp97,850,000,; 21. Puskesmas Pagelaran Rp 255,753,000,; <br /><br />2. Puskesmas Pakis Rp421,165,600,;  23. Puskesmas Pakisaji Rp 310,125,000,; 24. Puskesmas Pamotan Rp 39,500,000.; 25. Puskesmas Poncokusumo Rp 305,060,000,; 26. Puskesmas Pujon Rp293,098,000,; 27. Puskesmas Singosari Rp 232,294,000,; 28. Puskesmas Sitiarjo Rp 141,923,000,; 29. Puskesmas Sumbermanjing Kulon Rp 60,226,000,; 30. Puskesmas Sumbermanjing Wetan Rp 204,400,000,; 31. Puskesmas Sumberpucung Rp154,709,000,; 32. Puskesmas Tajinan Rp 201,822,000,; 33.Puskesmas Tirtoyudo Rp 206,047,000,; 34. Puskesmas Tumpang Rp 364,343,000,; 35. Puskesmas Turen Rp 381,972,500,; 36. Puskesmas Wagir Rp212,730,000,; 37. Puskesmas Wajak Rp311,316,000,; 38. Puskesmas Wonokerto Rp132,737,000,; 39. Puskesmas Wonosari Rp170,085,000<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMpKgg5uGGk6ZwbfxcZPHPyXz-BbN-ihC61vP4uAnrs1G1y8PsqbYOsgtR42a7AUh-ue3lT269yHPIunoGX1L8NRGU0XDsvyw6KqovAHH9mvhG0v-dwEp4tjrR9lcOcp1mB0hlPXDWsGc/s2048/IMG20200916105024.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMpKgg5uGGk6ZwbfxcZPHPyXz-BbN-ihC61vP4uAnrs1G1y8PsqbYOsgtR42a7AUh-ue3lT269yHPIunoGX1L8NRGU0XDsvyw6KqovAHH9mvhG0v-dwEp4tjrR9lcOcp1mB0hlPXDWsGc/w640-h360/IMG20200916105024.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Total Jaspel Kesehatan Alokasi Dana Kapitasi JKN yang disisihkan dan disetor oleh seluruh Puskemas se-Kabupaten Malang kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten selama tenggang waktu 3 (tiga) tahun sejak tahun 2015, 2016, dan 2017 adalah sebesar Rp8.595.017.000 (delapan milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah)<br /><br />Penyerahan dana setoran oleh Puskesmas se-Kabupaten Malang yang bersumber dari Alokasi Dana Kapitasi JKN yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembayaran Jaspel Kesehatan sesuai dengan perintah lisan terdakwa dengan cara, yakni masing-masing Bendahara Kapitasi Puskesmas se-Kabupaten Malang setelah menerima dana Alokasi Dana Kapitasi JKN dari BPJS Cabang Malang, kemudian mencairkan dana tersebut dari rekening<br /><br /> setelah itu masing-masing Bendahara Kapitasi Puskesmas se Kabupaten Malang datang ke Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, kemudian menyerahkan dana tersebut kepada saksi TITIN HERAWATI selaku staf di Sub. Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang <br /><br />Setelah saksi TITIN HERAWATI menerima dana tersebut, selanjutnya saksi TITIN HERAWATI menyerahkannya kepada saksi YOHAN CHARLES I LENGKEY, SE.<br /><br />Setelah dana dari seluruh Puskesmas se Kabupaten Malang diterima oleh YOHAN CHARLES I LENGKEY, SE, kemudian saksi YOHAN CHARLES I LENGKEY, SE., mengelola dana tersebut antara lain diberikan kepada ;<br /><br />1. Pegawai maupun non pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan nilai nominal antara Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diberikan setahun sekali dan pemberian dana tersebut atas kebijakan dari terdakwa bersama dengan saksi YOHAN CHARLES  I LENGKEY, SE.<br /><br />2. kepada terdakwa sesuai dengan permintaan dan kebutuhan terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang<br /><br />Serangkaian perbuatan tersebut di atas yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang bersama dengan YOHAN CHARLES I LENGKEY, SE., menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :<br /><br />1. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah (Pemda), yakni pada Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan, bahwa dana Kapitasi JKN FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. <br /><br />2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun  2014 Tanggal 24 April 2014 Tentang penggunaan dana kapitasi kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah, yakni ;<br /><br />a. Pada Bab II Pasal 3 ayat (1) huruf a yang menyebutkan Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan ; <br /><br />b. Bab II Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60 % dari penerimaan Dana Kapitasi.<br /><br />c. Bab III pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. <br /><br />3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 20 April 2016, Tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah, yakni :<br /><br />a. Bab II Pasal 3 ayat (1) huruf a yang menyebutkan Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan <br /><br />b. Bab II Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60 % dari penerimaan Dana Kapitasi.<br /><br />c. Bab III pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEUU0LPBSSA7i4llDej5oy8zwIvczzc0OjQ-3rDamSS-xj-MhEkyteukCUuFYzB0Jlzjf5YsIouoExsrYdz1GmoGFtYbE5JfymcjUAEVe8zThWOvLgCdjFQ8MUUPJ18Bc8UzfxW4ddx3g/s2048/IMG20200916110637.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEUU0LPBSSA7i4llDej5oy8zwIvczzc0OjQ-3rDamSS-xj-MhEkyteukCUuFYzB0Jlzjf5YsIouoExsrYdz1GmoGFtYbE5JfymcjUAEVe8zThWOvLgCdjFQ8MUUPJ18Bc8UzfxW4ddx3g/w640-h360/IMG20200916110637.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni pada bagian Ketiga, Asas umum pengelolaan Keungan Daerah yakni pada :<br /><br />a. Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.  b. Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. </div><div style="text-align: justify;"><br />5. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/37/KEP/35.07.013/2017 Tanggal 26 Januari 2017 Tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada pusat Kesehatan masyarakat kabupaten Malang tahun anggaran 2017 yakni : </div><div style="text-align: justify;"><br />a. Diktum kedua huruf : a. Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan; b.Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan</div><div style="text-align: justify;">c. Diktum Ketiga yaitu Alokasi dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua huruf a ditetapkan sebesar 70 % (tujuh puluh persen). </div><div style="text-align: left;"> </div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan alokasi dana kapitasi JKN yang dimanfaatkan untuk jasa pelayanan kesehatan pada faskes tingkat pertama (FKTP) puskesmas se-kabupaten malang tahun 2015, 2016 dan 2017 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, diperoleh total kerugian Negara sebesar Rp8.595.017.000 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: left;">Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi YOHAN CHARLES I LENGKEY, SE., telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp8.595.017.000 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.</div><p style="text-align: justify;">Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diancam pidana dan diatur pada Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Kedua12 huruf e jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jen)<br /></p></div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi Kembali Divonis Bebas Di Pengadilan Tipikor Surabaya

 “Semula, Panitra Pengganti untuk Perkara Tedakwa Abdulrrachman (mantan Kadinkes Kab. Malang yang menjabat Dirut RSUD Kab. Malang) adalah Er...

»

KPK Sita Aset Milik Tersangka Mostofa Kamal Pasa (Ex. Bupati Mojokerto) Dalam Kasus TPPU

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoXBL9R2WixZgLgWa3iuELVnbZ9wd5lAWhRFuFaVnJQUSVXjtOfu8S93maG1G0-qUBgpfwqnQ7WbsTCJ56YGhz75SGUl1U2l8Gs-giroevjW_BrGcAeu_hCsxeFfqaY87nrNcxlGV5Jys/s1280/3.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoXBL9R2WixZgLgWa3iuELVnbZ9wd5lAWhRFuFaVnJQUSVXjtOfu8S93maG1G0-qUBgpfwqnQ7WbsTCJ56YGhz75SGUl1U2l8Gs-giroevjW_BrGcAeu_hCsxeFfqaY87nrNcxlGV5Jys/w640-h480/3.jpeg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;"><b>Jakarta, <span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><span style="font-size: large;"> </span>Senin, 14 September 2020, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Satgas PBB KPK (Satuan Tugas Pengelola Barang Bukti), melakukan penyitaan dan pemasangan plang tanda penyitaan BB berupa tanah dan bangunan seluas 31.815 m2 atas nama Ahmad Syamsu Wirawan di kelurahan Soak Baru, Kec. Sekayu, Kab. Muba, Provinsi Sumsel (Sumatra Selatan) dengan dihadiri dan sekaligus disaksikan oleh Lurah Soak Baru dan Ketua RW setempat serta didampingi oleh petugas BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Muba serta petugas Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) Palembang terkait dugaan perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan tersangka Mustofa Kamal Pasa selaku (mantan) Bupati Mojokerto<br /><br />Hal itu disampaikan Jubir (Juru Bicara) KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co melalui telepon pada Selasa, 15 September 2020.<br /><br />“Tanah dan bangunan tersebut merupakan Aset PT. Musi Karya Perkasa dengan SHM Nomor 00281 atas nama Ahmad Syamsu Wirawan yang masih memiliki ikatan keluarga dengan tersangka MKP (Mustofa Kamal Pasa),” kata Ali Fikri<br /><br />Ali Fikri menjelaskan, tanah itu diduga dibeli oleh tersangka MKP pada Tahun 2015, dan dilakukan pembangunan Mess, Kantor dengan pagar beserta fasilitas di dalamnya untuk  mendukung kegiatan usaha AMP-Hotmix PT. Musi Karya Perkasa yang mengerjakan Proyek pekerjaan Jalan di Dinas PUPR Kab. Musibanyuasin tahun 2015. <br /><br />“Estimasi nilai aset saat ini mencapai lebih kurang sebesar Rp3 Milliar,” ujar Ali Fikri<br /><br />Selain itu, lanjut Ali Fikri, hari ini Selasa, 15 September 2020 bertempat di kantor Polres Musi Banyuasin, Tim penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan dan penyitaan berbagai dokumen dari saksi Erdian Syahri selaku Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kab. Muba <br /><br />“Materi pemeriksaan yang dikonfirmasi kepada yang bersangkutan mengenai kronologis dan legalitas pendirian PT. Musi Karya Perkasa yang beroperasi di Kabaputen Muba, karena diduga perusahaan ini sengaja dioperasionalkan oleh tersangka MKP dengan tujuan melakukan TPPU melalui bantuan dan perantaraan kerabatnya,” kata Ali Fikri<br /><br />Kasus ini bermula pada tahun 2018, saat Mostofa Kamal Pasa (saat ini berstatus terpidana) selaku Bupati Mojokerto diseret KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dalam perkara Korupsi suap pemberian 11 Izin IPPR (Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 izin IMB (Izin Mendirikan Banguan) pembangunan Tower di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 lalu sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Onggo Wijaya<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZF1mtnDKelCj8Bazhx7t-Jz3wh5Jg1MRUAUJAQjVBEyQevKjjNN0-Fm0-OOzktiX1Pb-TtIrmXV3D0cRg72Z0k6Sa23xMpKjQpxSi3joyTfjoYe14agpPpv-2_-hdBpSX1NLRMy4xRms/s1280/4.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZF1mtnDKelCj8Bazhx7t-Jz3wh5Jg1MRUAUJAQjVBEyQevKjjNN0-Fm0-OOzktiX1Pb-TtIrmXV3D0cRg72Z0k6Sa23xMpKjQpxSi3joyTfjoYe14agpPpv-2_-hdBpSX1NLRMy4xRms/w640-h480/4.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam kasus ini, KPK tidak hanya meyeret si MPK, melainkan ada 5 tersangka/terdakwa yang saat ini sudah berstatus terpidana, yaitu Achmad Subhan (mantan Wakil Bupati Malang);, Onggo Wijaya selaku Direktur Pemasaran PT Protelindo,; Ockyanto  dari PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group,; Nabiel Titawano selaku penyedia Jasa di PT Tower Bersama Group dan Ahmad Suhawi. <br /><br />Anehnya, hingga saat ini, kasus inipun belum tuntas. Siapa tersangka baru dalam kasus Korupsi pemberian 11 ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pembangunan Tower Telekomunikasi yang sudah dibangun 1 tahun sebelum ada ijin oleh PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 selaku pemilik yang menyewakan kepada Perusahaan Telkomsel, XL dan Tree ?<br /><br />Pertanyaan ini muncul karena dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya saat membacakan surat putusan (Vonis) terhadap 5 (lima) terdakwa (terpidana), yaitu Ockyanto, Nabiel Titawano, Onggo Wiajaya, Suhawi dan Subhan mengatakan, barang bukti dikembalikan kepada Jaksa untuk perkara lain. <br /><br />Dalam fakta yang terungkap di persidangan, bahwa untuk biaya pengurusan Ijin Tower milik PT Protelindo adalah dari Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto menyampaikan ke Subhan, saat Subhan menemui Bambang Wahyudi dengan memperkenalkan diri sebagai Wakil Bupati Malang untuk membantu Suhawi, yang mengalami kesulitan untuk pengurusan Ijin dan meminta bantuan Subhan. Dan Subhan pun mengalami kesulitan untuk menemui Buapti Mojokerto.<br /><br />Penyerahan uang fee perijinan Tower milik PT Protelindo terhadap Mustofa Kamal Pasha bukan dari kelima terdakwa. Karena yang terungkap dalam fakta persidangan adalah, setelah  Onggo Wijawa berkomunikasi dengan Herman Setya Budi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk, dan Direktur Utaama PT Solu Sindo Kreasi Pratama terkait penyegelan tower, kemudian terdakwa Onggo Wijaya kepada Suhawi.<br /><br />Dari Suhawi kepada Subhan. Lalu dari Subhan kepada Nano Santoso Hudiarto alias Nono dihadapan Bambang Wahyudi. <br /><br />Dari Nano Santoso Hudiarto alias Nono kepada Lutfi Arif Mustaqin selaku ajudan Bupati. Dari Lutfi Arif Mustaqin inilah baru disampaikan ke Mustofa Kamal Pasha.<br /><br />Jadi tak salah memang, bila pada saat persidangan Mustopa Kamal Pasha mengatakan, tidak menerima duit dari Ockyanto, Nabiel Titawano, Onggo Wiajaya, Suhawi dan Subhan yang didakwa selaku pemberi suap. Lalau siapa tersangka barunya ?<br /><br />Pertanyaan inilah yang belum terjawab oleh KPK, belum lagi puluhan kasus perkara Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap 15 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur yang semakin menambah kasus perkara Korupsi yang belum tuntas. (Jen)<br /></div>

News Tipikor KPK Sita Aset Milik Tersangka Mostofa Kamal Pasa (Ex. Bupati Mojokerto) Dalam Kasus TPPU

Jakarta, BERITA KORUPSI .CO – Senin, 14 September 2020, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Satgas PBB KPK (Satuan Tuga...

»

Dissenting opinion, Satu Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Jember Divonis Bebas, Tiga Dipenjara

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIgPGtBgmCI9778EElzJCYXeBVAK3y7ykLshfNVuvhH__mWBzQMildjWrljXwaDq7aqjmoeL7UgoLLU7betBWv3dRLrsybQQCVlK_fWZuoaqVX-sOstMpiatw3Ee0YaqRCPv9kt5kNxhg/s640/IMG20200602100450+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIgPGtBgmCI9778EElzJCYXeBVAK3y7ykLshfNVuvhH__mWBzQMildjWrljXwaDq7aqjmoeL7UgoLLU7betBWv3dRLrsybQQCVlK_fWZuoaqVX-sOstMpiatw3Ee0YaqRCPv9kt5kNxhg/w640-h360/IMG20200602100450+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Kasi Pidsus Kejari Jember, Setyo Adhi Wicaksono, S.H :</b></u> Kita sudah pasti akan kasasi setelah kita menerima putusan secara lengkap<br /></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Selasa, 15 September 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya membacakan putusan (Vonis) Dissenting opinion atau pendapat yang berbeda antara 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) dengan Ketua Majelis Hakim yang membebaskan 1 (satu) dari 4 (empat) terdakwa yaitu Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT Maksi Solusi Enjinering (PT MSE) dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby Kasus Korupsi pembanungan Pasar Manggisan Kabupaten Jember Tahun 2018 yang menelan anggaran sebesar Rp80.014.300.000 (delapan puluh milliar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Jember TA 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.322.825.475,71 (satu milian tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh Lima ribu empat ratus tujuh puluh Lima rupiah koma tujuh puluh satu sen) berdasarkan Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020<br /><br />Selain terdakwa Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Majelis Hakim juga membacakan putusannya terhadap Ketiga terdakwa lainnya  dalam perkara yang sama (masing-masing berkas perkara berbeda/ (Splitsing), yaitu Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) sekaligus sebagai PA (Pengguna Anggaran) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember;, Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana pekerjaan fisik Pasar Manggisan dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan<br /><br />Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, terdapat perbedaan pendapat. Ketua Majelis Hakim H. Isbullah Idris menyatakan, bahwa terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Rl Nomor 20/ 2001 atas UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( l) ke-l KUHP <br /><br />Sementara 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Emma Ellyani,SH., MH dan M. Mahin, SH., MH menyatakan, bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair maupun Subsidair<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPzNmYfw8YA3YuM3qoz2GRsMftNNatC0yMcl3jH8Aq6YpTAL7W-tod_VYXTcHZ76oUw2iRXC9cDSKoHzOC1ZFvgljj3CA2ZcuLq8uZl-T-GJ7deOA3uOFwqQyhpvzptgiWgpl2gLOGie8/s640/IMG20200602100721.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPzNmYfw8YA3YuM3qoz2GRsMftNNatC0yMcl3jH8Aq6YpTAL7W-tod_VYXTcHZ76oUw2iRXC9cDSKoHzOC1ZFvgljj3CA2ZcuLq8uZl-T-GJ7deOA3uOFwqQyhpvzptgiWgpl2gLOGie8/w640-h360/IMG20200602100721.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Anggota Majelis Hakim M. Mahin, SH., MH saat membacakan pertimbangan putusannya menyatakan, bahwa dakwaan primer dan subsider Penuntut Umum tidak terbukti karena uang sebesar Rp70 juta yang ditransfer oleh M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan ke rekening pribadi terdakwa Irawan Sugeng Widodo alias Dodik adalah merupakan hak terdakwa sebagai hasil karya membuat gambar yang kemudian diberikan kepada M. Fariz Nurhidayat, A.Md.<br /><br />"Terdakwa Irawan Sugeng Widodo alias Dodik selaku Direktur PT Maksi Solusi Enjinering hanya membuat desain gambar atas permintaan M. Fariz Nurhidayat, A.Md yang kemudian hsail gambar itu diberikan kepada M. Fariz Nurhidayat, A.Md. dan dalam pembayaran tidak menggunakan perusahaan terdakwa," ucap Anggota Majelis Hakim M. Mahin, SH., MH<br /><br />Selain itu, lanjut anggota Majelis Hakim M. Mahin, SH., MH, dalam fakta hukum, bahwa saksi M. Fariz Nurhidayat, A.Md sebagai freelance yang paling berperan dalam pengawasan pembangunan Proyek Pasar Manggisan. <br /><br />“Yang meminjam perusahaan hingga memalsukan tanda tangan adalah M. Fariz Nurhidayat, A.Md,” ucap Anggota Majelis Hakim M. Mahin, SH., MH kemudian.<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Irawan Sugeng Widodo alias Dodik tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair dan Subsider ; 2 (dua) Membebaskan terdakwa Irawan Sugeng Widodo alias Dodik dari dakwaan Primair dan Subsider tersebut; Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan negara; Biaya perkara dibebankan kepada negara,” Ucap Ketua Majelis Hakim H. Hisbullah Idris, SH., MH<br /><br />Sementara dalam surat tuntutan JPU Kejari Jember, bahwa terdakwa Irawan Sugeng Widodo alias Dodik dituntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan dan tuntutan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp90 juta subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan.<br /><br />Christie Jacobus selaku Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, bahwa putusan Majelis Hakim sesuai fakta persidangan, dan pihaknya akan langsung berangkat ke Kabupaten Jember untuk menjeput terdakwa yang ditahan di Rutan Kabupaten Jember.<br /><br />“Itu sesuai fakta persidangan. Sekarang kami akan menjemput klien kami,” ujarnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara M. Nuril, selaku Penasehat Hukum terdakwa Anas Ma'ruf A.P, M.Simengatakan, masi pikir-pikir dan berkordinasi dulu dengan pihak terdakwa. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"terdakwa divonis 4 tahun. Kita masih pikir-pikir dan berkoordinasi dulu dengan pihak terdakwa," kata Nuril melalui sambungan telepon.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyPqBnUoWfa_T0GM_-3mdtygsBtq1M4wGAzDHeYOuImgnTk8ZjX4aPg0EaYufwPLm6BCABtOixyMYXu1lIjLSLD-rt5Xh6ZJML1CBVHGJ7EOhJJMEFaz4Ync_55nFRlyzGSjTW-PrkXbI/s2048/IMG20200915120216.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyPqBnUoWfa_T0GM_-3mdtygsBtq1M4wGAzDHeYOuImgnTk8ZjX4aPg0EaYufwPLm6BCABtOixyMYXu1lIjLSLD-rt5Xh6ZJML1CBVHGJ7EOhJJMEFaz4Ync_55nFRlyzGSjTW-PrkXbI/w640-h360/IMG20200915120216.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi putusan bebas oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jember, Setyo Adhi Wicaksono, S.H kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa pihaknya dipastikan akan melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI setelah menerima putusan secara lengkap.<br /><br />“Kita pasti akan Kasasi setelah, setelah kita menerima putusan secara lengkap. Kita pelajari dulu apa pertimbangan Majelis Hakim,” kata Setyo melaalui sambungan telepon<br /><br />Namun saat ditanya lebih lanjut, apakah ada penyidikan baru atau pengembangan kasus, mengingat putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa barang bukti (BB) tetap dalam berkas untuk perkara lain. <br /><br />Tetapi Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Jember, Setyo Adhi Wicaksono, S.H tidak dapat memastikannya. Alasannya masih menggu putusan dari Majelis Hakim<br /><br />Sementara nasib baik yang diterima terdakwa Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, tidak dialami Tiga terdakwa lainnya. Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa M. Fariz Nurhidayat, A.Md, terdakwa Edi Shandi Abdur Rahman, SE dan terdakwa Anas Ma'ruf A.P, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama<br /><br />Menurut Majelis Hakim, bahwa terdakwa M. Fariz Nurhidayat, A.Md dan terdakwa Edi Shandi Abdur Rahman, SE terbukti bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)  juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001  Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Oleh Majelis Hakim, Terdakwa M. Fariz Nurhidayat, A.Md dijatuhi hukuman (Vonis) pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebsar Rp200 juta subsidair 2 (dua0 bulan kurungan. Serta dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp90 juta subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun<br /><br />Sedangkan tuntutan JPU, dengan pidan penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Dan membayar uang pengganti sebesar Rp90 juta secara tanggung renteng dengan terdakwa Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, dengan subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan<br /><br />Untuk terdakwa Edi Shandi Abdur Rahman, SE, bernasib lebih buruk. Karena Majelis Hakim menjatuhkan hukkuman (Vonis) pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Dan dihukum juga untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1,18 milliar subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.<br /><br />Tuntutan JPU terhadap terdakwa ini adalah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Dan tuntutan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp1.181 milliar dengan subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqtJSnLR4dVtN-0ruglWHbviiMFItJl0MjeIqF9Cd9mYiHR81EY3bkHy6aQ5nbELiU_t6noi8-k1aKA_vghj7qoZPL-zffiLsurtpHhv8pQhYpeNGsIhk-qa1vLn1USxjiHEc0PrNwg4E/s2048/IMG20200915120156.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqtJSnLR4dVtN-0ruglWHbviiMFItJl0MjeIqF9Cd9mYiHR81EY3bkHy6aQ5nbELiU_t6noi8-k1aKA_vghj7qoZPL-zffiLsurtpHhv8pQhYpeNGsIhk-qa1vLn1USxjiHEc0PrNwg4E/w640-h360/IMG20200915120156.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan untuk terdakwa Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) sekaligus sebagai PA (Pengguna Anggaran) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda Rp 200 juta subsider 2 (dua) bulan kurungan <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Anas Ma'ruf A.P, M.Si sebagamana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan d1tambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001  Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Tuntutan JPU terhadap terdakwa ini adalah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp100 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan pasal yang sama dengan putusan Majelis Hakim<br /><br />Seperti yang dibertakan sebelumnya. Dalam surat tuntutan JPU Kejari Kab. Jember membeberkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember tahun 2018 yang menelan anggaran sebesar Rp80.014.300.000 yang bersumber dari DAU APBD Kab. Jember TA 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.322.825.475,71 berdasarkan audit BPKP  Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020<br /><br />Yaitu mulai dari penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Penyusunan HPS buan dilakukan oleh terdakwa selaku PPK berdasaran SK PA (Surat Keputusan Pengguna Anggaran) No. 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018, melainkan oleh Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik  dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md atas permintaan terdakwa selaku PPK dan PA (Pengguna Anggaran) yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan SK Bupati No. 188.45/51/1.12/2018 tanggal 02 Januari  2018<br /><br />Permintaan terdakwa untuk membuat HPS kepada Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik  dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md melalui Eko Wahyu Septanto selaku PPTK<br /><br />Selain itu saksi Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik bersama-sama dengan M. Fariz Nurhidayat, A.Md membuat dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Engineering Estimate (EE) dan Gambar dengan menggunakan perusahaan CV. Menara Cipta Graha dan menandatangani dokumen penawaran tersebut seolah-olah yang menandatangani adalah saksi Pudjo Santoso<br /><br />Kemudian M. Fariz Nurhidayat, A.Md menyerahkan dokumen penawaran tersebut kepada Eko Wahyu Septanto selaku PPTK. Lalu Eko Wahyu Septanto membuat dokumen kelengkapan pengadaan berupa pengadaan langsung seolah-olah ada pengadaan dengan pemenang CV. Menara ipta Graha dengan nilai penawaran Rp98.700.000<br /><br />Sedangkan untuk pengawasan, M. Fariz Nurhidayat, A.Md menggunakan perusahaan CV. Mukti Design Consultant yang prosesnya juga dilakukan sama seperti perencanaan dengan penawaran senilai Rp97.250.000<br /><br />Selanjutnya Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/SPK/62.e.DAG/331/2918 tanggal 12 Juli 2618 untuk konsultan perencana dengan masa pelaksanaan 30 hari kalender. Sedangkan untuk pengawasan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 927/SPK/62.F.DAG/331/2018 tanggal 12 Oktober 2918 dengan masa pelaksanaan 81 hari kalender.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0anFQpcnTPAX6AyWDelk9o4jZ6dza675zKSuKM2eKvxMU4-cnvP_fmYWjdnqBQoRHJDvK1QnLhT9tJMpuju9oM1abhmk0khVF-o0YqegS-ZJCkM4aGBpNnXMjuzhX2svqWhttGNxnWPQ/s640/IMG20200630121901.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0anFQpcnTPAX6AyWDelk9o4jZ6dza675zKSuKM2eKvxMU4-cnvP_fmYWjdnqBQoRHJDvK1QnLhT9tJMpuju9oM1abhmk0khVF-o0YqegS-ZJCkM4aGBpNnXMjuzhX2svqWhttGNxnWPQ/w640-h360/IMG20200630121901.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kemudian Edi Shandi Abdur Rahman, SE meminjam perusahaan PT. Ditaputri Waranawa kepada Agus Salim selaku Direktur untuk ikut tender pekerjaan Rehabilitasi Pasar di Kabupaten Jember setelah mengetahui ULP (Unit Layanan Pengadaan) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Jember membuka pendaftaran lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dan Pasar Lainnya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2618<br /><br />Sementara Edi Shandi Abdur Rahman, SE dengan Agus Salim adalah hubungan saudara. Dan Edi Shandi Abdur Rahman, SE bukan sebagai direktur yang sah ataupun sebagai orang yang ada dalam kepengurusan PT. Ditaputri Waranawa.<br /><br />Selanjutnya Edi Shandi Abdur Rahman, SE memasukkan penawaran pekerjaan pasar Manggisan dengan nilai penawaran Rp7.839.276.843,34 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen)<br /><br />Dan PT. Ditaputri Naranawa ditetapkan sebagai pemenang lelang, yang kemudian dibuat perjanjian kontrak kerja antara terdakwa selaku PPK dengan Agus Salim selaku direktur utama PT. Ditaputri Waranawa dengan Nomor : 927/SPMK/94f.PDN/35.331/2918 tanggal 12 Oktober 2918.<br /><br />Dihari yang sama, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2918, terdakwa selaku PPK mengeluarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 927/SPMK/95f.PDN/35.331/2918 pertanggal 12 Oktober 2919 dengan masa penyelesaian 81 (delapan puluh satu) hari kalender yaitu sampai tanggal 31 Desember 2018<br /><br />Setelah dikeluarkannya SPMK, kemudian terdakwa selaku PPK bersama dengan PT. Ditaputri Waranawa, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas tidak melakukan rapat persiapan sebagaimana ketentuan syarat-syarat umum kontrak (SSUK), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK, dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak<br /><br />Setelah terdakwa selaku PPK mengeluarkan SPMK, seharusnya PT. Ditaputri Waranawa langsung melaksanakan pekerjaan, namun PT. Ditaputri Waranawa tidak melakukannya. Sehingga sampai minggu kelima yaitu tanggal 12 Nopember 2918 progres pekerjaan baru mencapai 3,219%, yang seharusnya pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut sesuai dengan jadwal pekerjaan kurva S harus mencapai 13.219%.<br /><br />Dalam pelaksanaannya, Edi Shandi Abdur Rahman, SE merekrut Hadi Sakti sebagai orang yang mengerjaan pekerjaan fisik Pasar Manggisan. Lalu saksi Edi Shandi Abdur Rahman, SE meminta kepada saksi Agus Salim selaku direktur utama PT. Ditaputri Waranawa agar memberikan kuasa direktur kepada saksi Hadi Sakti untuk mengerjakan Pasar Manggisan dengan alasan, karena saksi Edi Shandi Abdur Rahman, SE yang melakukan penawaran.<br /><br />Selain itu saksi Edi Shandi Abdur Rahman, SE berjanji kepada saksi Agus Salim akan memberikan fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak. Sehingga kemudian saksi Agus Salim memberikan surat kuasa direktur kepada saksi Hadi Sakti sebagaimana surat kuasa direktur Nomor 19 tanggal 31 Oktober 2018. Selain itu karena Edi Shandi Abdur Rahman, SE tidak mempunyai modal. Kemudian Edi Shandi Abdur Rahman, SE mengajak Badrussalam alias Kebet untuk memberikan pinjaman modal dalam mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisan.<br /><br />Selanjutnya, untuk pekerjaan fisik di lapangan, Edi Shandi Abdur Rahman, SE tidak mengerjakan sendiri melainkan mensubkontrakkan pekerjaan pasar Manggisan kepada Arjali berupa pekerjaan pembongkaran pasar lama, Pembuangan material, pekerjaan 36 unit ruko (diluar kilometer listrik dan lampu), pekerjaan footplat dan sloof lapak.<br /><br />Sedaangkan untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan, M. Fariiz Nurhidayat, A.Md menyuruh Davin Adi Negoro untuk mengawasi dan membuat laporan kemajuan pekerjaan,  sedangkan tandatangan Sikam dalam laporan pengawasan dilakukan oleh Edi Shandi Abdur Rahman, SE yang seolah-olah Sikam yang menandatangani laporan tersebut.<br /><br />Pada tanggal 3 Desember 2918, saksi Hadi Sakti selaku kuasa Direktur mengajukan pencairan uang muka senilai Rp1.567.855.368,67 untuk pergunakan dengan rincian ; Pasir pasang Rp30.078.464,76; Pasir beton Rp35.296.113,15; Batu belah Rp35.556.852,15; Semen Rp153.435.119; Bata merah Rp2.289.090,90; Besi beton Rp328.266.600; Baja IWF Rp339.940.060; Penutup atap PVC Rp314.865.608,58; Atap PVC Rp227.719.138,66; Pipa PVC Rp100.418.972,43 <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghyphenhyphen2CJyiKwAGXapnec8bvpT7bFh0K5GGuA23ZYiEYPC6gTnjH1Va27xnraXlnrqlwmCjFU0rB4Gy6BuAFzld864iWWt6w7Eljy3P4tfkrt38LaL2ck9qONfzucnkM4SULfH2cwuFDLInQ/s640/IMG20200714114113.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghyphenhyphen2CJyiKwAGXapnec8bvpT7bFh0K5GGuA23ZYiEYPC6gTnjH1Va27xnraXlnrqlwmCjFU0rB4Gy6BuAFzld864iWWt6w7Eljy3P4tfkrt38LaL2ck9qONfzucnkM4SULfH2cwuFDLInQ/w640-h360/IMG20200714114113.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sehingga pada tanggal 5 Desember 2018, uang muka tersebut diterima dan masuk ke rekening saksi HadiSakti atau PT. Ditaputri Waranawa pada rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram Nomor 76.691.2799 sebagaimana SPM Nomor 60251/SPM-LS/3.06.01.01/2918 tanggal 3 Desember 2618 dan SP2D Nomor 13276/SP20-LS/3.96.91.91/2018.<br /><br />Namun faktanya, setelah uang diterima oleh PT. Ditaputri Waranawa, ternyata tidak digunakan sebagaimana pengajuannya. Sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan yang sampai minggu ke- 8 atau tanggu 2 Desember 2018, progres pekerjaan baru mencapai 12.950%, yang seharusnya sudah mencapai progres 62,120%. Sehingga ada deviasi atau keterlambatan pekerjaan sebesar -49.170% dari jadwal pelaksanaan.<br /><br />Ketika terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak, terdakwa selaku PPK tidak melakukan rapat pembuktian (Show Case Meeting/SCM) dengan pihak PT. Ditaputri Waranawa. Dan pada saat ada keterlambatan pekerjaan, terdakwa selaku PPK juga tidak melakukan atau memberikan peringatan/teguran terhadap PT. Ditaputri Waranawa.<br /><br />Sampai akhir masa pekerjaan tanggal 31 Desember 2018, PT. Ditaputri Waranawa berdasarkan laporan dari Davin Adi Negoro, hanya menyelesaikan progres pekerjaan 55.462%.<br /><br />Pada tanggal 31 Desember 2018, terdakwa selaku PPK, tanpa melakukan pemeriksaan atau opname fisik dan hanya berdasarkan laporan pengawasan yang dibuat oleh Davin Adi Negoro yang bukan konsultan pengawas, melakukan pencairan anggaran dengan membayarkan uang sejumlah Rp2.562.573.367,04 sebagaimana SPM Nomor 00349/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan SP2D Nomor 17992/SP2D-LS/3.06.91.91/2018 masuk ke rekening Hadi Sakti atau PT. Ditaputri Waranawa pada rekening BNI 46 Cabang Mataram Nomor 76.691.2799<br /><br />Padahal progres fisik tidak seperti dalam laporan pengawasan karena ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan seperti pekerjaan tapak.<br />Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli konstruksi Fakultas Teknik Universitas Jember,  ditemukan penyimpangan selisih volume pekerjaan yang sudah dibayarkan tetapi tidak dikerjakan berdasarkan selisih dari bobot hasil pemeriksaan 64,78% dan dokumen kotrak 55,48%<br /><br />Setelah uang diterima oleh Hadi Sakti, kemudian uang tersebut oleh Hadi Sakti bersama Edi Shandy Abdur Rahman, SE dan Badrussalam alias Kebet tidak dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan fisik pasar Manggisan, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Edi Shandy Abdur Rahman, SE, Hadi Sakti, saksi Agus Salim diluar pekerjaan fisik pasar Manggisan serta untuk keuntungan Badrussalam alias Kebet yang sudah memberikan pinjaman modal.<br /><br />Dan terdakwa selaku PPK juga telah membayarkan pekerjaan perencanaan dan pekerjaan pengawasan sebesar 190% sebagaimana SPM-LS Nomor : 00214 tanggal 15 Nopember 2018, SP2D Nomor: 12078 tanggal 16 Nopember 2618 senilai Rp98.700.000 untuk konsultan perencana<br /><br />Sedangkan pembayaran konsultan pengawas berdasarkan SPM-LS Nomor: 99359 tanggal 31 Desember 2918, SP2D Nomor :17819 tanggal 31 Desember 2918 senilai Rp97.250.690<br /><br />Setelah pembayaran kegiatan perencanaan dan pengawasan dilakukan dan masuk ke masing-masing, Pudjo Santoso selaku Direktur CV. Menara Cipta Graha dan Sikam selaku direktur CV. Mukti Design Consultant, kemudian Pudjo Santoso mengambil fee 8% sejumlah Rp7.000.000, sedangkan saksi Sikam mengambil sejumlah Rp6.700.000<br /><br />Lalu sisanya dari perencanaan dan pengawasan pekerjaan masing-masing sekitar Rp70.000.000 diserahkan kepada saksi M. Fariz Nurhidayat, A.Md dalam bentuk cek. Selanjutnya saksi M. Fariz Nurhidayat, A.Md mencairkan dan menampungnya dalam rekening miliknya sendiri dengan nomor 1430017048974 bank Mandiri bersama dengan pembayaran perencanaan dan pengawasan pekerjaan pasar lainnya, yaitu puskesmas, RTH dan gedung kantor kecamatan.<br /><br />Lalu saksi M. Fariz Nurhidayat, A.Md mentransfer ke rekening BNI 46 cabang Jakarta Nomor 0218429954 milik Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik secara bertahap dengan rincian : a. Slip setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 29 Nopember 2018 senilai Rp813.650.000. b. Slip setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 7 Januari 2019 senilai Rp. 923.600.000. c. Slip setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 14 Januari 2019 senilai Rp. 1.256.000.000<br /><br />Karena pekerjaan fisik pasar Manggisan tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana kontrak, kemudian dilakukan addendum perpanjangan waktu yang melewati tahun anggaran 2018 berupa pemberian kesempatan selama 50 hari sampai 19 Pebruari 2019,  namun hal tersebut dilakukan tanpa memperhatikan syarat-syarat ketentuan proses addendum pemberian kesempatan yaitu :<br />- Pihak atau orang yang mengajukan addendum adalah saksi HadiSakti yang bukan wakil sah dari PT. Ditaputri Naranawa sebagaimana yang tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).<br /><br />- Tidak adanya penelitian yang dilakukan oleh terdakwa selaku PPK terhadap pekerjaan penyedia karena sebelumnya tidak dilakukan rapat pembuktian atau show case meeting terhadap keterlambatan pekerjaan penyedia.<br /><br />- Penandatanganan addendum tidak sesuai dengan tanggal dan tempat yang tertera dalam dokumen addendum, dalam dokumen addendum dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018 dan penandatanganan di kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember<br /><br />Namun faktanya, penandatanganan addendum dilakukan terpisah, yaitu terdakwa di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, sedangkan saksi Agus Salim menandatangani addendum di Jakarta yang dilakukan pada akhir Januari 2019.<br /><br />Sehingga atas dasar addendum tersebut, Edi Shandy Abdur Rahman, SE melanjutkan pekerjaan fisik pasar Manggisan hingga akhirnya penyidik Kejaksaan Negeri Jember melakukan penyegelan sekitar bulan Juni 2019 karena tidak ada pemutusan kontrak oleh terdakwa selaku PPK. Pada saat penyegelan pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut, masih belum selesai pekerjaannya sesuai kontrak. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Dissenting opinion, Satu Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Jember Divonis Bebas, Tiga Dipenjara

Kasi Pidsus Kejari Jember, Setyo Adhi Wicaksono, S.H : Kita sudah pasti akan kasasi setelah kita menerima putusan secara lengkap BERITA KOR...

»

Penyidikan KPK Terhadap Tersangka TR (Taufiqurrahman) Dalam Kasus TPPU

<p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL652xOwRuAMtNp-_e1MzWNEqF9v14-8YCn-IscfrcxFhLavGVlA1WpbHZObRMCTdI2MfGJI_G0byjndjj9NTpYuoM2S639RXlVqciXHgKbx2IfG8Nuu7sZM8peUnSjVr40LMpm4IEPOc/s400/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL652xOwRuAMtNp-_e1MzWNEqF9v14-8YCn-IscfrcxFhLavGVlA1WpbHZObRMCTdI2MfGJI_G0byjndjj9NTpYuoM2S639RXlVqciXHgKbx2IfG8Nuu7sZM8peUnSjVr40LMpm4IEPOc/w640-h640/a.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tersangka (terpidana) Taufiqurrahman seusai menjalani sidang putusan (Vonis) pada tahun 2018 di Pengadilan Tipikor Surabaya</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr></tbody></table></p><div style="text-align: justify;"><b>Jakarta, <span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><span style="font-size: large;"> </span>Tim Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), hingga saat ini masih terus mengumpulkan alat bukti guna merampungkan berkas perkara dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan tersangka TR (Taufiqurahman) selaku (mantan) Bupati Nganjuk. Hal itu disampaikan oleh Jubir (juru bicara KPK) Ali Fikri kepada beritakorrupsi.co, Senin, 14 September 2020<br /><br />Taufiqurrahman saat ini berstatus terpidana 7 tahun penjara dalam kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK pada tanggal 24 Oktober 2017. <br /><br />Saat itu, KPK mengamankan sebanyak 20 orang dalam dua tempat, yakni di Jakarta sebanyak 12 orang  termasuk Taufiqurrahman dan ajudannya, Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk), seorang wartawan Harian, Ita Triwibawati (istri Bupati Nganjuk yang menjabat selaku Sekda Kabupaten Jombang) bersama ajudannya, Sekretaris Kecamatan Tanjung Anom, salah seorang Lurah di Nganjuk yang bakal maju bersama Ita Triwibawati dalam Pilbup Kabupaten Nganjuk tahun 2018, seorang mantan Kepala Desa, dan seorang Driver tau supir. <br /><br />Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, penyidik KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp150 juta dan beberapa Hand Phon milik terdakwa<br /><br />Di hari yang sama, KPK juga mengamankan sebanyak 8 orang di Nganjuk, antara lain Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk), Suroto (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), Kabid Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), dokter Tien Farida (Direktur RSUD Kertosono), ajudan Bupati Taufiqurrahman, Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom, Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk dan seorang supir mobil rental. KPK juga menyita beberapa bukti termasuk HP yang digunakan sebagai alat komunikasi yng berkaitan dengan uang dari berbagai pihak ke terdakwa Taufiqurrahman.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguQK2L5uJOCk-yYHRb1JgLDbs7Kv9qC0EBdp2qk3IKiQcV6gPtOluzIMFoG_y1kx0tJRl0nCxWL6vcTD1eRJTpYQb_iYXrFNn5G3w2NevpmH-LuxpEJ5I-fCc53T9SIjTM19bSTuJ7VKE/s640/Ibnu+Hajar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguQK2L5uJOCk-yYHRb1JgLDbs7Kv9qC0EBdp2qk3IKiQcV6gPtOluzIMFoG_y1kx0tJRl0nCxWL6vcTD1eRJTpYQb_iYXrFNn5G3w2NevpmH-LuxpEJ5I-fCc53T9SIjTM19bSTuJ7VKE/w640-h640/Ibnu+Hajar.jpg" width="640" /></a></div>Namun kemudian, penyidik KPK hanya menetapkan 5 tersangka/terdakwa yaitu Taufiqurrahman (Bupati), M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk), Harjanto (Kadis Dinas Lingkungan Hidup), Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot).<br /><br />Terkait kasus TPPU tersangka Taufiqurrahman, Ali Fikri menjelaskan, bahwa penyidik KPK masih melakukan tindakan, diantaranya ; <br />1. Sebelumnya, sebanyak 17 orang saksi telah diperiksa terkait dugaan kepemilikan aset Tersangka Taufiqurrahman;<br />2. Penyitaan berdasarkan izin Dewan Pengawas KPK terhadap berbagai dokumen kepemilikan aset-aset dan tanah dengan total luas sekitar 2,2 Ha yang terdiri dari 9 bidang tanah yang berlokasi di Desa Putren, Kec Sukomoro, Kab. Nganjuk dengan taksiran nilai pembelian tahun 2014 sekitar Rp4,5 Miliar (estimasi nilai aset dengan taksiran saat ini sekitar Rp 15 Miliar;)<br />3. Pemasangan plang penyitaan di lokasi aset yang diduga milik tersangka Tauqurrahman yang telah disita;<br />4. Penyidik akan terus melakukan verifikasi terkait dugan kepemilikan aset lainnya berupa tanah yang terdapat pada 1 hamparan dengan 4 bidang tanah seluas sekitar 1 ha dengan harga pembelian aset tahun 2014 sekitar Rp2,3 Miliar (estimasi taksiran saat ini sekitar Rp5 Miliar dan akan segera di sita.<br /><br />“Tersangka TR disangka melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” kata Ali Fikri. (Jen)

News Tipikor Penyidikan KPK Terhadap Tersangka TR (Taufiqurrahman) Dalam Kasus TPPU

Tersangka (terpidana) Taufiqurrahman seusai menjalani sidang putusan (Vonis) pada tahun 2018 di Pengadilan Tipikor Surabaya Jakarta, BERITA ...

»