Tiga Terdakwa Korupsi Divonis Penjara, Bagaimana “Nasib” Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan?

<p></p><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b></b></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikdiZKZtZJV6F6FeVpebwakhlHOhfI-zjkGLIOlm6bkcug7efW-NdXjeDGQkoPJX5Q5Ncc_ZBwfKUsMGkPH6gcA_7nznDX71gaeobQaLVPxKuOt9_0UTXg9eiU6mpno1Has95LQufpCNo/s900/sidang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="349" data-original-width="900" height="248" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikdiZKZtZJV6F6FeVpebwakhlHOhfI-zjkGLIOlm6bkcug7efW-NdXjeDGQkoPJX5Q5Ncc_ZBwfKUsMGkPH6gcA_7nznDX71gaeobQaLVPxKuOt9_0UTXg9eiU6mpno1Has95LQufpCNo/w640-h248/sidang.jpg" width="640" /></a></b></span></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Rabu, 26 Agustus 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan Hukuman (Vonis) pidana penjara antara 1 hingga 1.6 tahun terhadap Tiga (3) terdakwa Korupsi proyek Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan pada tahun 2018 yang menelan anggaran APBD Kab. Pacitan TA (tahun anggaran) 2018 sebesar Rp893.000.000 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp192.803.585,45<br /><br />Ketiga terdakwa tersebut terdiri dari 2 (dua) swasta selaaku kontraktor (satu perkara) yaitu  Bayu Damayanto (terdakwa I) selaku Direktur CV. Bukit Tinggi dan terdakwa II Fajar Sidiq R selaku Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi. Sedangkan Satu terdakwa adalah pejabat Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Sarno Utomo, S.Sos., MM<br /><br />Namun bagaimana dengan “nasib” Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaaan dan Olah Raga  Kabupaten Pacitan Endang Surjasri, S.Sos., M.Si ?. Sebab, Endang Surjasri, S.Sos., M.Si, ikut mengetahui perjanjian Tambah Kurang berdasarkan Addendum 281 Nomor: 640/15/PPK/PPWU-P.PK/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sarno Utomo, S.Sos., MM. Selaku PPK dengan terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa, terkait anggaran semula dari Rp813 juta menjadi Rp893 juta<br /><br />Sementara dalam proyek tersebut, terdapat selisih volume pekerjaan antara volume yang termuat dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 640/05/PPK/PPWU-P.PK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018, Jo Addendum Surat Perjanjian Nomor: 640/15/PPK/PPWU-P.PK/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018, Jo CCO Nomor: 640/17/PPK/PPWU-PPK/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan volume yang terpasang<br /><br />Anehnya dalam kasus ini dalah, bahwa penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pacitan sepertinya “tak berani menyeret” Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaaan dan Olah Raga  Kabupaten Pacitan Endang Surjasri, S.Sos., M.Si<br /><p></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVKrvBo_efhGU2uHHZvq2G5zwOmIORkPgIUh1sTozmYxZO8XUqdOOZa3iewk-fEN2YjQI2equQPMaqVhnScj_70tyCCBIxrsthD_w9v2TQIGiZEy6I6N0Mm9QMxYdCor1-UNL7ucH02ZU/s1280/A.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVKrvBo_efhGU2uHHZvq2G5zwOmIORkPgIUh1sTozmYxZO8XUqdOOZa3iewk-fEN2YjQI2equQPMaqVhnScj_70tyCCBIxrsthD_w9v2TQIGiZEy6I6N0Mm9QMxYdCor1-UNL7ucH02ZU/s640/A.jpg" width="640" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;">Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidusus) Kejari Kab. Pacitan Didit Agung Nugrooho, SH kepada beritakorupsi.co sebelum persidangan mengatakan, masih menunggu putusan Majelis Hakim<br /><br />“Hari ini putusan. Jadi kita masih menggu putusan dari Majelis Hakim, dan setelah itu kita pelajari setelah putusan itu kita terima,” kata Didit, Rabu, 26 Agustus 2020<br /><br />Sementara sidang yang berlangsung di ruaang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jl. Raya Juanda Sidoarjo – Jawa Timur adalah agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim melalui Vidio Confrence (Vicon), dimana Ketiga terdakwa berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kabupaten Pacitan, dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dan dibantu 2 (dua) hakim anggota (Ad Hock) yaitu Samhadi, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH yang diahdiri oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang juga sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pacitan Didit Agung Nugrooho, SH dkk sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dari Firma Hukum S.A.Pa'alevi And Partner's dari Jogjakarta (Jawa Tengah) <br /></p><p style="text-align: justify;">Persidangan dibagi dalam Dua session, yang pertama adalah putusan (Vonis) terhadap Dua terdakwa, yaitu Bayu Damayanto (terdakwa I) selaku Direktur CV. Bukit Tinggi dan terdakwa II Fajar Sidiq R selaku Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi. Dan session kedua adalah putusan terhadap terdakwa Sarnno Utomo, S.Sos., MM selaku PPK.<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim menayatakan, bahwa terdakwa I Bayu Damayanto dan terdakwa II Fajar Sidiq R (serta terdakwa Sarnno Utomo, S.Sos., MM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana</p><p style="text-align: justify;">“Menghukum terdakwa I Bayu Damayanto dan terdakwa II Fajar Sidiq R oleh karena itu dengan pidana penjara (masing-masing) selama Satu (1) tahun dan Enam (6) bulan denda sebesar Rp seratus juta rupiah (Rp100 juta). Dengan ketentuan, bilama denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga (3) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWYfIbzTUIfQjeWT-wVLNiewhEutImewhsd21KgNvHgNjokNv6z2joXSvTEdTBol2ZcAQ7h5b0SkZITVwOZhRG42sqDw0I7F_vL1Ob1Jh3RbMQC06mdUiXMo-6eVx7LwTMABZGprXHxsY/s1280/C..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWYfIbzTUIfQjeWT-wVLNiewhEutImewhsd21KgNvHgNjokNv6z2joXSvTEdTBol2ZcAQ7h5b0SkZITVwOZhRG42sqDw0I7F_vL1Ob1Jh3RbMQC06mdUiXMo-6eVx7LwTMABZGprXHxsY/s640/C..jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH membacakan putusan (Vonis) terhadap terdakwa Sarnno Utomo, S.Sos., MM. Olehtu) Majelis Hakim, terdakwa Sarno Utomo dihukum penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. <br /><br />Ketiga terdakwa tidak lagi dihukum untuk membayar uang pengganti, karena terdakwa Sarno Utomo telah mengembalikan uang yang totalnya sebesar Rp192.803.585,45 dalam dua tahap<br /><br />Namun putusan Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan JPU, yaitu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun denda sebesar Rp300 juta subsidair selama 6 bulan terhadap terdakwa I Bayu Damayanto dan terdakwa II Fajar Sidiq R. Dan Kedua terdakwa pun dijerat pasal Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana<br /><br />Sedangkan terdakwa Sarnno Utomo, S.Sos., MM dituntut pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan. Terdakwa Sarno Utomo dijerat pasal pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana<br /><br />Atas putusan tersebut, Ketiga terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya maupun Tim JPU Kejari Kab. Pacitan sama-sama mengatakan pikir-pikir<br /><br />“Kami pikir-pikir,” kata Akbar<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini berawal pada tahun 2018. Dimana Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, mendapatkan Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 untuk Kegiatan Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar dengan pagu anggaran  sebesar Rp1.000..000.000 (satu milyar rupiah).<br /><br />Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku PPK berdasarkan Keputusan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Nomor: 600/84/408.35/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Lingkup Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018, membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp999.750.000 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai acuan untuk menilai kewajaran harga penawaran dengan cara:  Mengambil alih dari Engineering Estimate (EE) yang merupakan dokumen perencanaan dari Konsultan Perencana, Menyesuaikan harga bahan, tenaga dan harga pasar berdasarkan peraturan pemerintah daerah dan Mendasarkan pada kontrak sejenis. <br /><br />Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Endang Surjasri, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan membuat Surat Permohonan Pelelangan Nomor: 556/350/408.35/2018 tanggal 27 Februari kepada Kepala Bagian ULP Setda Kabupaten Pacitan <br /></div><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZkY0fJOHSOZe6AP0IXNIyWpQ9ELENoqEnLEtXXnmR1F6tofNBXK5J4AO6wZrMKo_lbn9_IxK_JyO8qFU6odiUlPQV4pKN_Jn2O234ANtSe-e4-bvPGvYXWwKOqOKVVvsurYkB4DBWMRM/s1280/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZkY0fJOHSOZe6AP0IXNIyWpQ9ELENoqEnLEtXXnmR1F6tofNBXK5J4AO6wZrMKo_lbn9_IxK_JyO8qFU6odiUlPQV4pKN_Jn2O234ANtSe-e4-bvPGvYXWwKOqOKVVvsurYkB4DBWMRM/s640/4.jpg" width="640" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;">Kemudian Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018, yang diketuai oleh Turmudi, S.Sos., M.Si berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 090/07/408.18/2018 tanggal 06 Maret 2018, melakukan pelelangan yang dilakukan dengan cara: Mengupload Pengumuman lelang; Mengupload Dokumen Lelang yang berisikan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang akan mengikuti lelang; <br /><br />Upload Pengumuman Lelang dilakukan pada tanggal 16 April 2018 pukul 17.46 WIB menggunakan akun Turmydi, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Pokja IV Pengadaan Barang dan Jasa, dan LPSE Kabupaten Pacitan baru mengumumkan pada tanggal 17 April 2018 pukul 09.24 WIB lewat portal LPSE Kabupaten Pacitan, yakni terdapat 27 (dua puluh tujuh) calon Rekanan yang mendaftar, namun perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran hanya 1 (satu) yakni CV. Dewangga. <br /><br />Kemudian Pokja IV Pengadaan Barang dan Jasa melakukan evaluasi dengan hasil Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018, CV. Dewangga dinyatakan tidak lulus karena tidak menyampaikan File Scan Dokumen Asli Surat Kerjasama Distributor/Pabrikan diatas materai untuk pekerjaan Paving Stone. <br /><br />Kemudian Pokja IV Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018, mengumumkan bahwa Lelang terhadap pekerjaan ini adalah Gagal. <br /><br />Karena gagal dalam lelang pertama, kemudian Pokja IV Pengadaan Barang dan Jasa kembali melakukan upload Pengumuman Lelang Kedua pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 15.38 WIB menggunakan akun Turmudi, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Pokja IV Pengadaan Barang dan Jasa dan LPSE Kabupaten Pacitan mengumumkan pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 23.26 WIB lewat portal LPSE Kabupaten Pacitan yakni terdapat 56 (lima puluh enam) Calon Rekanan yang mendaftar, namun perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran hanya ada 10 (sepuluh) <br /><br />Untuk mengikuti lelang kedua tersebut, terdakwa Fajar Sidiq R membuat Dokumen Penawaran beserta kelengkapan penawaran, kemudian terdakwa Bayu Damayanto menandatangani Dokumen Penawaran tersebut di Bengkel K2M Jalan Yos Sudarso Kabupaten Pacitan. <br /><br />Walaupun CV. Bukit Tinggi tidak mengikuti Lelang Pertama (17 April 2018), namun pada Lelang Kedua (27 Mei 2018) CV. Bukit Tinggi dapat melampirkan persyaratan yang diminta berupa Surat Dukungan dari Perusahaan Ketersediaan Bahan (Surat Pernyataan Ketersediaan Bahan Nomor: 002-23B/Dir.GM/IV/2018 tanggal 23 April 2018), sedangkan persyaratan tersebut hanya dapat dilihat oleh peserta lelang pertama<br /><br />Terdakwa Fajar Sidiq R selaku Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi melakukan pengurusan Surat Dukungan dari Perusahaan Ketersediaan Bahan Perusahaan Genteng Mutiara Industri Genteng Beton Berwarna dan Conblock Yogyakarta, sehingga CV. Bukit Tinggi dapat melampirkan Surat Pernyataan Ketersediaan Bahan sebagai persyaratan mengikuti Lelang mendahului pelaksanaan Lelang Kedua (27 Mei 2018), yakni Surat Pernyataan Ketersediaan Bahan Nomor: 002-23B/Dir.GM/IV/2018 tanggal 23 April 2018 dari Perusahaan Genteng Mutiara Industri Genteng Beton Berwarna dan Conblock. <br /><br />Untuk keperluan Dokumen Penawaran, terdakwa Fajar Sidiq R selaku selaku Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi membuatkan Sertifikat Katerampilan Kerja yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Propinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang tanggal 24 Aprii 2018 atas nama terdakwa Bayu Daayanto alamat Bieber RT 001 RW 001 Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Jenis Keterampilan Teknisi Penghitung Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan Kualifikasi Kelas 1 masa berlaku 3 (tiga) tahun.<br /><br />Sedangkan terdakwa Fajar Sidiq R mengetahui pekerjaan dan keterampilan terdakwa Bayu Damayanto adalah sebagai mekanik Bengkel K2M di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Pacitan, dan terdakwa Bayu Damayanto tidak pernah pergi mengikuti pelatihan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tersebut. <br /><br />Pokja IV Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) perusahaan dengan nilai penawaran terendah yakni : CV. Giri Sampoerna senilai Rp772.709.000 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah),; CV. Segitiga Karya Utama senilai Rp809.400.000 (delapan ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan CV. Bukit Tinggi senilai Rp813.000.000 (delapan ratus tiga belas juta rupiah). <br /><br />Kemudian setelah dilakukan tahapan evaluasi dengan sistem gugur, didapatkan hasil evaluasi pada tanggal 04 Juli 2018, CV. Giri Sampoerna dan CV. Segitiga Karya Utama dinyatakan GUGUR karena tidak hadir dalam klarifikasi/pembuktian faktual dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran pada evaluasi administrasi. </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJHGtEnuQn-1S0msDwkCWGDQSDbLKY7TcI3X4BRI-LJP-JGhjXKyBr4p5ZJoHAlFpJk8Gh4THHeihHKUOXc78ERG4ie4RQsPjKRhHU7MQEgDjprAj3QMn9DY3hVmFhIC2G4hHUdRW6Ni4/s1280/D.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJHGtEnuQn-1S0msDwkCWGDQSDbLKY7TcI3X4BRI-LJP-JGhjXKyBr4p5ZJoHAlFpJk8Gh4THHeihHKUOXc78ERG4ie4RQsPjKRhHU7MQEgDjprAj3QMn9DY3hVmFhIC2G4hHUdRW6Ni4/s640/D.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan CV. Bukit Tinggi dihadiri oleh Bima Aditya Pamungkas (Staf Administrasi CV. Bukit Tinggi) selaku Kuasa dari Direktur CV. Bukit Tinggi, yang dibuktikan dengan Surat Kuasa tanggal 04 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Bukit Tinggi yakni terdakwa Bayu Damayanto<br /><br />Sehingga Pokja IV Pengadaan Barang dan Jasa menerbitkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: ULP-O4/2.2.18/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 dan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: ULP-04/2.2.17/VII/2018 tanggal 07 Juli 2018, dimana dalam masa sanggah terhadap Pengumuman Pemenang Lelang sampai dengan tanggal 13 Juli 2018 tidak terdapat pihak yang melakukan sanggahan. <br /><br />Kemudian CV. Bukit Tinggi dengan Direktur terdakwa Bayu Damayanto ditunjuk Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: 640/02/PPK/PPWU-P.PK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 untuk Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar Rp813.000.000 (delapan ratus tiga belas juta rupiah). <br /><br />*** Selanjutnya Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan Perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 640/05/PPK/PPWU-P.PK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan terdakwa Bayu Damayanto selaku Direktur CV. Bukit Tinggi sebagai Penyedia Jasa, dan diketahui oleh Endang Surjasri, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan yang isinya, Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp813.000.000 (delapan ratus tiga belas juta rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018. <br /><br />Terdakwa Bayu Utomo selaku Direktur CV. Bukit Tinggi sebagai Penyedia Jasa  berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 640/05/PPK/PPWUP.PK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 untuk melaksanakan Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar, angka 5 huruf b mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut ; <br /><br />1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; <br />2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pemtbuzt Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; <br />3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen, <br />4. MeIaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, <br />5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak, <br />6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen, <br />7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak <br />8. Mengambil Iangkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia. <br /><br />Sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 640/07/PPK/PPWUP.PK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang pada pokoknya, memerintahkan terdakwa Bayu Utomo Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa untuk memulai Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018 dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya<br /><br />Bahwa pagu anggaran kegiatan Pengawasan Pekerjaan Penataan Parklr Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp27.000.000,(dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga sebagai Pengadaan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan dilakukan Penunjukan Langsung berdasarkan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 040/Parklr.PK-PGWS.PJPWU/PPBJ/VII/2O18 tanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Samsul Muhammad, S.Sos., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ditetapkanlah sebagai Pemenang (Penyedia Barang/Jasa) adalah CV. Duta Indah. <br /><br />Bahwa Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komltmen (PPK) menunjuk CV. Duta Indah sebagai Penyedia Jasa Pengawasan Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa Nomor: 010/Parkir.PK-PGWS.PJPWU/PPK/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHbUm__ULlTDxcal8FCYueoD0cjKjBS_1Q-zkFELVG73BXugZJ1zS2vPc6B6wzWoPioZnWMPxeXszqTxmqkonMQmigzsN8DpsI8wANwwL_h-FxiBgRsKpcgZIlTIyXXgMZqpK-m77Mgps/s1280/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHbUm__ULlTDxcal8FCYueoD0cjKjBS_1Q-zkFELVG73BXugZJ1zS2vPc6B6wzWoPioZnWMPxeXszqTxmqkonMQmigzsN8DpsI8wANwwL_h-FxiBgRsKpcgZIlTIyXXgMZqpK-m77Mgps/s640/6.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan Perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 012/PARKIR.PK-PGWS.PJPWU/PPK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Sarno Utomo, S.Sos., MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nevi Elindawati selaku Kuasa Direktur CV. Duta Indah sebagai Penyedia Jasa Pengawasan dan diketahui oleh Endang Surjasri, S.Sos., M.Si. selaku Kepala DInas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, yang isinya, pada pokoknya menyatakan Pekerjaan Pengawasan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp27.000.000,(dua puluh tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018. <br /><br />Selanjutnya sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pengawasan sebagaimana tersebut di atas, Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 012.1/Parkir.PK-PGWS.PJPWU/PPK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang pada pokoknya memerintahkan Nevi Elindawati selaku Kuasa Direktur CV. Duta Indah untuk memulai Pekerjaan Pengawasan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018. <br /><br />Atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2018 dilakukan Pembayaran Uang Muka sebesar 30% Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar senilai Rp243.900.000,(dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk Pajak sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut: <br /><br />1. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar 30% dari terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi Nomor: 23.1/CV.BT/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka kepada Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilengkapi dengan Jaminan Uang Muka dari Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor: G1793715 tanggal 24 Juli 2018; <br /><br />2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00198/SPP/LS/3.02.0l/III/2018 tanggal 03 Agustus 2018; <br />3. Surat Perintah Membayar Nomor: 00198/SPM/LS/3.02.01/III/2018 tanggal 03 Agustus 2018; <br /><br />4. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 08339/SP2D/LS/2018 tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Surono, S.Sos., MM. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk keperluan Pembayaran Uang Muka sebesar 30% Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar senilai Rp243.900.000 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk Pajak kepada terdakwa Bayu Damayanto / CV. Bukit Tinggi Nomor Rekening 0211012781 Bank Jatim Cabang Pacitan. <br /><br />Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, dilaksanakan Rapat Lapangan (Situ Meeting) pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar berdasarkan Berita Acara Rapat Lapangan Pra Kontrak Nomor: 640/add.2/PPK/PPWU-P.PK/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, yang dihadiri dan ditandatangani oleh Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Pamuji, S.Sos selaku Kasi Tata Kelola DTW, Suparman, S.Sos. MM. selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Rakhmad Adi Mandego, S.IP., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa, Mahdi Wiyanto, ST. Kuasa Direktur CV. Matriks selaku Konsultan Perencana, Nevi Elindawati Kuasa Direktur CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas dan Supriyadi selaku Pengawas Lapangan CV. Duta Indah, dengan kesimpulan sebagai  berikut : <br /><br />1. Lokasi Pekerjaan : Lokasi Pekerjaan perlu penyelesaian lebih lanjut sesuai keadaan lapangan. Konsultan Perencana dan konsultan pengawas menyesuaikan gambar lapangan berdasarkan hasil rapat lapangan,; <br />2. Volume Pekarjaan : Pekedaan Pavingan, Rabat beton untuk jalan tembus perlu ditambah menyesuaikan dengan volume pekerjaan dilapancan,; <br />3. Waktu Dimulainya : Mengingat pada hari Sabtu dan hari Minggu, material Pekerjaan tidak bisa masuk dan pelaksanaan pekerjaan dapat ditambah maksimal 20 hari kerja <br />4. Spesifikasi Teknis : Spesifikasi Teknis Sesuai Kontrak dan Lapangan Model/ bentuk Paving dan Rabat Jalan dapat berubah sepanjang spesifikasi teknis dapat diprertanggungjawabkan <br />5. Kesimpulan : Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar dapat dilakukan Addendum Kontrak dan atau perubahan tambah kurang disesuaikan keadaan lapangan dan sekala prioritas kebutuhan lapangan sesuai ketentuan yang berlaku. <br /><br />Tetapi faktanya, Rakhmad Adi Mandego, S.IP., M.SI. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak hadir dalam Rapat Lapangan (Site Meeting) tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Rapat Lapangan Pra Kontrak di kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa juga tidak hadir dalam Rapat Lapangan (Site Meeting) tersebut dan terdakwa Bayu Damayanto baru menandatangani Berita Acara Rapat Lapangan Pra Kontrak di tempat kerjanya di bengkel K2M. <br /><br />Namun CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa justru dihadiri oleh terdakwa Fajar Sidiq R selaku Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi. Begitu juga dengan Nevi Elindawati selaku Kuasa Direktur CV. Duta Indah sebagai Konsultan Pengawas tidak hadir dalam Rapat Lapangan (Site Meeting) tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Rapat Lapangan Pra Kontrak di kantor CV. Duta Indah. <br /><br />Untuk menindaklanjuti Rapat Lapangan (Site Meeting) dan melengkapi proses Tambah Kurang Pekerjaan atau Addendum pekerjaan tersebut, kemudian dibuat surat-surat sebagai berikut : <br /><br />1. Surat Konsultan Pengawas CV. Duta Indah Nomor: 39/DI.PGWS.KLY/VII/2018 tanggal 30 Jun 2018 perihal Tanggapan Surat Perintah Re-desain kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada pokoknya menyatakan, setelah dilakukan pengecekan kondisi lapangan sudah berubah dari perencanaan awal, harus ada perubahan desain dan hitungan volume pekerjaan ulang; <br /><br />2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 640/add.4/PPK/PPWUP.PK/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Perubahan Volume Pekerjaan kepada Kontraktor Pelaksana, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang pada pokoknya, meminta kepada Kontraktor Pelaksana, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk mengadakan penghitungan tambah kurang volume pekerjaan (Addendum) sesuai keadaan di lapangan, dikarenakan adanya perubahan kondisi di lapangan yang sudah tidak sesuai dengan kondsi perencanaan awal <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2N1nEC8wBylllIEQlBKv-v4P0DZlUBnW0KdE2-8Brf376bG7CPO9kiXLlzaZFVQY6vyPYycn4iSfYsRE6pC1TWRmXvi2GPhwNWNXDzfvdgGXIBba3xoBiDYHCLcuLe7canaQLz_KZ1Kg/s400/terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="625" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2N1nEC8wBylllIEQlBKv-v4P0DZlUBnW0KdE2-8Brf376bG7CPO9kiXLlzaZFVQY6vyPYycn4iSfYsRE6pC1TWRmXvi2GPhwNWNXDzfvdgGXIBba3xoBiDYHCLcuLe7canaQLz_KZ1Kg/w625-h625/terdakwa.jpg" width="625" /></a></div><div style="text-align: justify;">3. Surat CV. Bukit Tinggi Nomor: 25.01/CV.BT/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komltmen (PPK) yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan Pekerjaan Penataan Parklr Kawasan Pantai Klayar mengalami keterlambatan waktu dari progres yang dikerjakan karena hari kerja terganggu oleh kunjungan pengunjung sehingga pada hari jumat, sabtu dan minggu tidak dapat bekerja dengan maksimal, untuk itu Penyedia Jasa meminta diadakan penambahan waktu pekerjaan dengan mengusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sebanyak 20 hari kalender dari akhir waktu Kontrak sebelumnya. <br /><br />Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018, dilaksanakan pemeriksaan bersama (Mutual Check) terhadap Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantal Klayar Kabupaten Pacitan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama (MCO) Nomor: 640/add.2/PPK/PPWU-P.PK/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Sarno Utomo, S.Sos., MM. Selaku Pejabat Pembuat Komltmen, Suparman, S.Sos. MM. Selaku Panitia Penerima Hasi Pekerjaan, Rakhmad Adi Mandego, S.IP., M.SI. selaku Pejabat Pelaksana Teknis  Kegiatan, terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Buklt Tinggi selaku Penyedia Jasa, Mahdi Wiyanto, ST. Kuasa Direktur CV. Matriks selaku Konsultan Perencana, Nevi Elndawati Kuasa Direktur CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas dan Supriyadi selaku Pengawas Lapangan CV. Duta Indah, dengan kesimpulan sebagai berikut : <br /><br />1. Pekerjaan tersebut diatas perlu perhitungan kemball volume pekerjaan tersebut oleh Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas sebagal dasar untuk melakukan Tambah Kurang Pekerjaan atau Addendum pekerjaan. <br /><br />2. Bahwa setelah diadakan Tlnjauan dilapangan benar terdapat adanya kekurangan Item Pekerjaan dan rapat telah disepakati bersama diadakannya Tambah Kurang Pekerjaan dan Waktu pelaksanaan tersebut. <br /><br />3. Dari yang hadir dalam rapat, menyetujui apa yang menjadi kesepakatan bersama. Tetapi faktanya Rakhmad Adi Mandego, S.IP., M.SI. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak hadir dalam pemeriksaan bersama (Mutual Check) tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Bersama (MCO) di kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa juga tidak hadir dalam pemeriksaan bersama (Mutual Check) tersebut <br /><br />Dan terdakwa Bayu Damayanto baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Bersama (MCO) di tempat kerjanya di bengkel K2M. Namun CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa justru dihadiri oleh terdakwa Fajar Sidiq R selaku Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi. Begitu juga dengan Nevi Elindawati Kuasa Direktur CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas tidak hadir dalam pemeriksaan bersama (Mutual Check) tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Bersama (MCO) di kantor CV. Duta Indah. <br /><br />Untuk menindaklanjuti pemeriksaan bersama (Mutual Check) dan melengkapi proses Tambah Kurang Pekerjaan atau Addendum pekerjaan tersebut kemudian dibuat surat-surat sebagai berikut ; <br /><br />1. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 640/add.3/PPK/PPWUP.PK/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 perihal Perubahan Volume Pekerjaan kepada Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Penyedia Barang/ Jasa yang pada pokoknya meminta kepada Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Penyedia Barang/ Jasa untuk melakukan analisis pengecekan ulang keseluruhan item pekerjaan dan perhitungannya sesuai dengan hasll pemeriksaan bersama (mutual check). <br /><br />2. Surat CV. Buklt Tinggi Nomor: 07/BT/PWS.PPWU-P.PK/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 perihal Analisis Perhltungan T eknls MC-O kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada pokoknya menyatakan telah mengadakan analisa dan kajian terhadap adanya pekerjaan tambah/kurang sehingga terdapat perubahan volume pekerjaan. <br /> </div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Sarno Utomo, S.Sos., MM selaku PPK mengadakan Perjanjian Tambah Kurang berdasarkan Addendum 281, Perjanjian Nomor: 640/15/PPK/PPWU-P.PK/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sarno Utomo, S.Sos., MM. Selaku PPK, terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa dan dikotahui oleh Endang Surjasri, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya ;<br /> </div><div style="text-align: justify;">Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar dilaksanakan dengan total harga/nilai  kontrak menjadi sebesar Rp893.000.000 (delapan ratus sembllan puluh tiga juta rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian menjadi selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018. <br /><br />Sebagai tindak lanjut Addendum Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku PPK menerbitkan Addendum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 640/16/PPK/PPWU-P.PK/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 yang pada pokoknya ;<br /><br />Menyatakan memerintahkan terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa untuk memulai Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018, dan Masa Pemeliharaan berakhir pada tanggal 04 Juni 2019 atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dengan Nilai Kontrak menjadi Rp893.000.000 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Ancaran Biaya RAB   (Awal Rp813.000.000)<br /><br />Pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 dilaksanakan Rapat Lapangan (Set Meeting) untuk paket kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan berdasarkan Berita Acara Addendum Pekerjaan yang dihadiri dan ditandatangani oleh Sarno Utomo. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa, Suparman, S.Sos. MM. Dadang Sudrajat, A.Md dan Eko Budi Satriyo selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Rakhmad Muhammad, S.IP., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Nevi Elindawati Kuasa Direktur CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas dan Supriyadi selaku Pengawas Lapangan CV. Duta Indah, yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut : <br /><br />1. Pekerjaan Tambah Kurang (ADDENDUM) dapat segera dilaksanakan; <br />2. Penyedia Jasa CV. Bukit Tinggi menyatakan sanggup untuk melaksanakan perubahan volume pekerjaan di lapangan dengan mengerahkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kesanggupan tersebut di atas dengan penambahan nilai Kontrak sebesar Rp.893.000.000,(delapan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah); <br /><br />3. Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Pengawas (CV. Duta Indah), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Penyedia Jasa (CV. Bukit Tinggi) telah membahas dan menyepakati perubahan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dalam periode waktu 140 (seratus empat puluh) hari kalender; <br /><br />Tetapi faktanya, bahwa Dadang Sudrajat, A.Md dan Eko Budi Satriyo selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak hadir dalam Rapat Lapangan (Set Meeting) tersebut,  dan baru menandatangani Berita Acara Addendum Pekerjaan di kantornya masing-masing di Dinas PUPR Kabupaten Pacitan dan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan<br />Rakhmad Adi Mandego<br /><br />Rakhmad Adi Mandego, S.IP., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak hadir dalam Rapat Lapangan (Set Meeting) tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Addendum Pekerjaan di kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, <br /><br />Terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa juga tidak hadir dalam Rapat Lapangan (Set Meeting) tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Addendum Pekerjaan di bengkel K2M, Namun CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa justru dihadiri oleh terdakwa Fajar Sidiq R Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi, dan Nevi Elindawati Kuasa Direktur CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas tidak hadir dalam Rapat Lapangan (Set Meeting) tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Addendum Pekerjaan di kantor CV. Duta Indah. <br /><br />Bahwa terdakwa Fajar Sidiq R Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa membuat dan mengajukan Surat Nomor: 08/BT/PWS.PPWU-P.PK/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan (CCO) yang pada pokoknya menyatakan ;<br /><br />Permintaan untuk perubahan item pekerjaan. Hal ini lah yang menjadi dasar Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku PPK melakukan Change Contract Order (CCO) terhadap Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghtaJw5Wpxy9ZtEVW9O6x1-hw04FO_oSO9E1QL0jF_oSUoRkMrisXqnygfM0-ZGN0pADxR36uS1DKBLXxLx8ty5bpF634ictt5l2kSkX4vQILyT_lEZc6pCasssVWdtYeXOhmY8Jat2_Y/s1280/A.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghtaJw5Wpxy9ZtEVW9O6x1-hw04FO_oSO9E1QL0jF_oSUoRkMrisXqnygfM0-ZGN0pADxR36uS1DKBLXxLx8ty5bpF634ictt5l2kSkX4vQILyT_lEZc6pCasssVWdtYeXOhmY8Jat2_Y/s640/A.jpg" width="640" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;">Kemudian Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku PPK bersurat kepada CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Nomor: 16/PPK/CCO.PPWU-P.PK/IX/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Perubahan Volume Pekerjaan yang pada pokoknya, memerintahkan kepada CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas untuk mengadakan peninjauan lapangan. <br /><br />Nevi Elindawati Kuasa Direktur CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas menindaklanjuti surat Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku PPK tersebut dengan Surat Nomor: 24/DI.PGWS.KY/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Tanggapan Surat Perintah Re-desain yang pada pokoknya menyatakan, ada volume pekerjaan yang harus dirubah dan dikerjakan. <br /><br />Atas usulan dari terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa,  dan Surat tanggapan dari Nevi Elindawati Kuasa Direktur CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas tersebut, kemudian Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku PPK  berdasarkan Surat Nomor: 17/PPK/CCO.PPWU-P.PK/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Undangan Pemeriksaan Lapangan, mengundang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Konsultan Perencana dan Penyedia Jasa untuk menghadiri rapat yang dilanjutkan Pemeriksaan Lapangan pada tanggal 20 September 2018. <br /><br />Pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, dilaksanakan Rapat Lapangan (Set Meeting) untuk paket kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan berdasarkan Berita Acara Rapat Lapangan (Set Meeting) Nomor: 18/PPK/CCO.PPWU-P.PK/IX/2018 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku PKK, terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa, Suparman, S.Sos. MM. Dadang Sudrajat, A.Md dan Eko Budi Satriyo selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Rakhamd Adi Mandego, S.IP., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Nevi Elindawati Kuasa Direktur CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas danSupriyadi selaku Pengawas Lapangan CV. Duta Indah, yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut : <br /><br />1.  Pekerjaan tambah kurang (CCO) dapat segera dilaksanakan; <br />2. Penyedia Jasa dalam hal ini adalah CV. Bukit Tinggi menyatakan sanggup untuk melaksanakan perubahan volume pekerjaan di lapangan, dengan mengerahkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kesanggupan tersebut di atas; <br />3. Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Teknis Kegiatan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Konsultan Pengawas Pekerjaan dan Penyedia Jasa telah membahas dan menyepakati penambahan dan perubahan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dalam periode waktu sesuai dengan kontrak awal. <br /><br />Tetapi faktanya, DANANG SUDRAJAD, A.Md dan EKO BUDI SATRIYO selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak hadir dalam Rapat Lapangan (Set Meeting) tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Rapat Lapangan (Set Meeting) di kantornya masing-masing di Dinas PUPR Kabupaten Pacitan dan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, RAKHMAD ADI MANDEGO, S.IP., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak hadir dalam Rapat Lapangan (Set Meeting) tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Rapat Lapangan (Set Meeting) di kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan.<br /><br />Terdakwa BAYU DAMAYANTO Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa tidak hadir dalam Rapat Lapangan (Set Meeting) tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Rapat Lapangan (Set Meeting) di bengkel K2M. Namun CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa justru dihadiri oleh terdakwa FAJAR SIDIQ R selaku Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi, dan NEVI ELINDAWATI Kuasa Direktur CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas tidak hadir dalam Rapat Lapangan (Set Meeting) tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Rapat Lapangan (Set Meeting) di kantor CV. Duta Indah. <br /><br />Sebagai tindak lanjut Rapat Lapangan (Set Meeting CCO) untuk melaksanakan Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya SARNO UTOMO, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Addendum Surat Perintah Mulai Kerja (CCO) Nomor: 640/17/PPK/PPWU-P.PK/IX/2018 tanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya memerintahkan terdakwa BAYU DAMAYANTO Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa untuk segera memulai Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 selama 140 hari kalender  sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 dan pekerjaan harus dilaksanakan dengan bbaik dan memuaskan sesuai ketentuan dala dokumen kontrak, dengan item-item pekerrjaan sesuai Rencana Anggaran  Biaya (RAB) CCO <br /><br />Pada hari Jumat tanggal 28 September 2018, SUPARMAN, S.Sos., MM sebagai Ketua, DANANG SUDRAJAD, A.Md dan EKO BUDI SATRIYO, SE., MM. sebagai Anggota selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Nomor: 900/104/408.35/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Pembentukan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018, NEVI ELINDAWATI dan SUPRIYADI selaku Konsultan Pengawas dan RAKHMAD ADI MANDEGO, SIP., M.Si telah melakukan pemeriksaan dan penerimaan untuk Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 16/PPWU-P.PK/PPHP/IX/2018 yang dihadiri dan ditandatangani oleh SARNO UTOMO, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa BAYU DAMAYANTO Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa, SUPARMAN, S.Sos. MM. DANANG SUDRAJAD, A.Md dan EKO BUDI SATRIYO selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, RAKHMAD ADI MANDEGO, S.IP., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, NEVI ELINDAWATI Kuasa Direktur CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas dan SUPRIYADI selaku Pengawas Lapangan CV. Duta Indah, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : <br /><br />1. Penyedia jasa CV. Bukit Tinggi telah menyelesaikan Pekerjaan Penataan Parkir Kawanan Pantai Klnyar telah mencapei prosentase fisik pekerjaan 56,18% dar seluruh pekerjaan; <br />2. Penyedia Jasa berhak menerima pembayaran 50% dari Jumlah nilai Kontrak sebesarr Rp440.500.000 (empat ratua empat puluh enam juta Iima ratus ribu rupiah). <br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtDdtlJ3HqcZqIFTJL9TEhOdffIn8YZH0_4g_8gxXMIAF1e4OyD7onVfHAdJu3bBlA5Tmes_h0Zt7XxRpMxgRb6gWVIBrkKv7gkxglc3QqEgx7xf74XcAJ8GnLaJEADISDjejlPRRhLFU/s1280/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtDdtlJ3HqcZqIFTJL9TEhOdffIn8YZH0_4g_8gxXMIAF1e4OyD7onVfHAdJu3bBlA5Tmes_h0Zt7XxRpMxgRb6gWVIBrkKv7gkxglc3QqEgx7xf74XcAJ8GnLaJEADISDjejlPRRhLFU/s640/6.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Tetapi faktanya, bahwa SUPARMAN, S.Sos., MM. DANANG SUDRAJAD, A.Md dan EKO BUDI SATRIO selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah hadir dan tidak melakukan pemerikaaan dan penerimaan husil pekerjaan sebagaimana tertuang dalam berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekauman teraebut, dan baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan di kantornya masing-masing yang disodorkan oleh Karyawan CV. Bukit Tinggi, RAKHMAD ADI MANDEGO, S.IP., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana tEKNIIS Kegiatan tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan dan Penerimaan Hsil Pekerjaan tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hsil Pekerjaan di kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan<br /><br />Terdakwa BAYU DAMAYANTO Direktur CV. Bukit Tinggi sealaku Penyedia Jasa tidak pernah hadir dalam Pemerikaaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Pemerikaaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan di bengkel K2M, Namun CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jala justru dihadiri oleh terdakwa FAJAR SIDIQ R. salaku Panero Komanditer atau Peaero Diam CV. Bukit Tinggi, begitu juga NEVI  ELINDAWATI Kuasa Direktur CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan dan Penerimaan Haan Pekerjaan tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Pemerikaaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan di kantor CV. Duta Indah. <br /><br />Selanjutnya terdakwa BAYU DAMAYANTO Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa mengajukan Permohonan Pembayaran Termyim I sebesar 50% kepada SARNO UTOMO, S.Soo., MM. selaku PPK, yang kemudian dlakukan proses pencairan dana Pembayaran Termyn I (50%) sebagai berikut : <br /><br />1. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: 640/19/PPK/PPWU-P.PK/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang menyatakan terhadap penyelesaian pekerjaan fisik sebesar 56,18% (Iima puluh enam koma delapan belas persen) CV. Bukit Tinggi mendapatkan pembayaran Termyn I (50%) Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar senilai Rp324.550.000 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk Pajak; <br /><br />2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00269/SPP/LS/3.02.01/IV/2018 tanggal 08 Oktober 2018 berisikan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan untuk pembayaran Termyn I (50%) Pekerjaan Penataan parkir Kawasan Pantai Klayar senilai Rp324.550.000 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk Pajak; <br /><br />3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 002698/SPM/LS/3.02.01/IV/2018 tanggal 08 Oktober 2018 berisikan agar Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan menerbitkan SP2D untuk pembayaran Termyn I (50%) Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar senilai Rp324.550.000 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk Pajak; <br /><br />4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 11840/SP2D/LS/2018 tanggal 10 Oktober 2018 berisikan pembayaran Termyn I (50%) Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Kiayar senilai Rp324.550.000 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus uma puluh ribu rupiah) termasuk Pajak kepada terdakwa BAYU DAMAYANTO CV. Bukit TInggi Nomor Rekening 0211012781 Bank Jatim Cabang Pacitan. <br /><br />Pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, SUPARMAN, S.Sos., MM. sebagai Ketua, DANANG SUDRAJAD, A.Md dan EKO BUDI SATRIYO, SE., MM. sebagai Anggota selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, NEVI ELINDAWATI dan Supriyadi selaku konsultan pengawas dan Ahmad Adi ego telah melakukan pemeriksaan dan penerimaan untuk pekerjaan penataan parkir kawasan pantai pelayar berdasarkan berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan nomor 20/PPWU-P.PK/PPHP/XII2018 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Sarno Utomo selaku PKK<br /><br />Terdakwa BAYU DAMAYANTO Direktur CV Bukit Tinggi selaku penyedia barang jasa, Suparman, Danang Sudrajat dan Eko Budi Satrio selaku panitia penerima hasil pekerjaan,  Rahmat Adi Mandego selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan, NEVI LINDAWATI kuasa Direktur CV Duta Indah selaku konsultan pengawas dan Supriyadi selaku pengawas lapangan CV Duta Indah yang pada pokoknya menyatakan : 1. Penyedia jasa CV Bukittinggi telah menyelesaikan bagian-bagian pekerjaan seperti yang tercantum pada kontrak dan telah mencapai fisik sebesar 100% dari seluruh pekerjaan,; 2. Penyedia jasa berhak menerima pembayaran 100% dari jumlah nilai kontrak sebesar 893 juta <br /><br />Tetapi faktanya, bahwa Suparman, Danang Sudrajat dan Eko Budi Satrio selaku panitia penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut dengan cara memeriksa kesesuaian dokumen dengan pekerjaan diukur volume pekerjaannya saja secara sampling berupa pengukuran dimensi pekerjaan/volume berdasarkan kualitasnya, sedangkan kualitasnya tidak melakukan pemeriksaan. <br /><br />Dan baru menandatangani berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan di kantor nya masing-masing yang disodrkan oleh karyawan CV Bukit Tinggi, terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV Bukit Tinggi selaku penyedia barang dan jasa tidak pernah hadir dalam pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan tersebut, dan baru menandatangani berita acara pemeriksaan dan hasil pekerjaan tersebut di bengkel K2M.<br /><br />Namun CV Bukit Tinggi selaku penyedia jasa justru dihadiri oleh terdakwa Fajar Siddiq R selaku Persero komanditer atau Persero Diam CV Bukit Tinggi dan Nevi Elindawati kuasa Direktur CV Duta Indah selaku konsultan pengawas tidak hadir dalam pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan tersebut,  dan baru menandatangani berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan di kantor CV Duta Indah<br /><br />Sejak pembuatan dokumen penawaran sampai dengan tahap pelaksanaan pekerjaan dan seluruh persyaratan serta dokumen untuk dan atas nama CV Bukit Tinggi pada pekerjaan penataan kawasan parkir pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018, di lapangan ditentukan dan dilaksanakan oleh terdakwa Fajar Siddiq R selaku Pasero Komanditer atau Pasero Diam CV Bukit Tinggi<br /><br />Selanjutnya terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV Bukit Tinggi selaku penyedia jasa mengajukan permohonan pembayaran termin kedua sebesar 100% pekerjaan kepada Sarno Utomo selaku PPK, yang kemudian dilakukan proses pencairan pada pembayaran termin kedua 100% senilai Rp324.450.000 sebagai berikut; <br /><br />1. Berita acara pembayaran pekerjaan nomor 640/24PPK/PPWU.PK/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang menyatakan terhadap penyelesaian pekerjaan fisik sebesar 100% maka pengguna jasa atau sarno Utomo selaku pejabat pembuat komitmen pekerjaan penataan parkir kawasan pantai kelayar pada Dinas Pariwisata kepemudaan dan olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 telah melakukan pembayaran termin kedua sebesar 100% pekerjaan penataan parkir kawasan Pantai Klayar dan penyerahan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak yang dikeluarkan oleh Bank Jatim cabang Pacitan nomor G6844738057/684/4738/01 tanggal 17 Desember 2018 senilai Rp44.650.000 dengan total sebesar Rp324.550.000 termasuk pajak kepada penyedia jasa atau terdakwa Bayu Damayanto selaku Direktur CV Bukit Tinggi pada Bank Jatim cabang Pacitan Nomor rekening 0211012781 atas nama CV Bukit Tinggi<br /><br />2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00450/SPP/LS/3.02.01/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang berisikan Permintaan Pembayaran Termyn II sebesar 100% Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Kiayar senilai Rp324.550.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk Pajak; <br /><br />3. Surat Perintah Membayar Nomor: 00450/SPM/LS/3.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang meminta Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan agar menerbitkan SP2D kepada terdakwa BAYU DAMAYANTO CV. Bukit Tinggi Nomor Rekening 0211012781 Bank Jatim Cabang Pacitan untuk pembayaran Termin II sebesar 100% Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Kiayar senilai Rp324.550.000 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk Pajak; <br /><br />4. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 18632/SP2D/LS/2018 tanggal 19 Desember 2018 untuk pembayaran Termyn II sebesar 100% Pekerjaan Penataan parkir Kawasan Pantai Klayar senilai Rp.324.550.000, (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk Pajak kepada kepada terdakwa BAYU DAMAYANTO CV. Bukit Tinggi Nomor Rekening 0211012781 Bank Jatim Cabang Pacitan. <br /><br />Bahwa Rekening Giro sebagai penerima Pembayaran Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Kiayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 640/05/PPK/PPWU-P.PK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 adalah atas nama terdakwa BAYU DAMAYANTO/CV. Bukit Tinggi pada Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 0211012781. <br /><br />Sedangkan berdasarkan Signature Verification System (Sistem Kontrol Verifikasi) internal Bank Jatim Cabang Pacitan, sejak tahun 2005 sampai dengan 26 September 2019 Rekening Giro CV. Bukit Tinggi pada Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 0211012781 adalah atas nama SUSANTO (Direktur CV. Bukit Tinggi berdasarkan pendirian CV. Bukit Tinggi sesuai Akta Notaris Ny. Soetarti, SH. Nomor 21 tanggal 28 April 1997). <br /><br />Terdakwa BAYU DAMAYANTO baru menjadi Direktur CV. Bukit Tinggi sejak 22 Januari 2018 berdasarkan Akta Notaris Yanti Komalasari Nomor 89 Tanggal 22 Januari 2018 tentang Pemasukan dan Pengunduran Diri serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bukit Tinggi<br /><br />Namun terdakwa BAYU DAMAYANTO baru melakukan perubahan data nasabah CV. Bukit Tinggi kepada Bank Jatim Cabang Pacitan berupa specimen tandatangan dan data nasabah pada tanggal 26 September 2019 (pada saat dilakukan Penyelidikan) dari awalnya Direktur CV. Bukit Tinggi atas nama SUSANTO menjadi Direktur CV. Bukit Tinggi atas nama terdakwa BAYU DAMAYANTO. <br /><br />Sehingga sejak SUSANTO meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 (berdasarkan Surat Kematian Kepala Desa Cangkring Nomor: 474.2/45/408.71.03/2018 tanggal 20 Nopember 2018) sampai dengan 26 September 2019, Rekening Giro CV. Bukit Tinggi pada Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 0211012781 masih atas nama SUSANTO<br /><br />Untuk kelengkapan persyaratan Dokumen Penawaran, terdakwa FAJAR SIDIQ R selaku Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi mengajukan Surat Keterangan Dukungan Keuangan melalui Kepala Bagian Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Pacitan menggunakan data nasabah pada Rekening Giro Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor 0211012781 atas nama CV. Bukit Tinggi NPWP 01.649.871.9-647.000 Direktur, terdakwa BAYU DAMAYANTO <br /><br />Sehingga Bank Jatim Cabang Pacitan menerbitkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Nomor: 057/021/522/DK/Krd tanggal 31 Mei 2018. Sedangkan Bagian Penyelia Nasabah Bank Jatim Cabang Pacitan baru menerima permohonan perubahan data nasabah Rekening Giro Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor 0211012781 atas nama CV. Bukit Tinggl NPWP 01.649.871.9-647.000 Direktur SUSANTO menjadi Direktur terdakwa BAYU DAMAYANTO pada tanggal 26 September 2019 (pada saat dilakukan Penyelidikan). <br /><br />Sehingga sejak SUSANTO meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 (berdasarkan Surat Kematian Kepala Desa Cangkring Nomor: 474.2/45/408.71.03/2018 tanggai 20 Nopember 2018) sampai dengan 26 September 2019, Rekening Giro CV. Bukit Tinggi pada Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 0211012781 masih atas nama SUSANTO. Segala urusan berkaitan dengan pencairan dana (specimen tandatangan) adalah menggunakan data SUSANTO. <br /><br />Terdakwa BAYU DAMAYANTO tidak pernah menandatangani buku warkat cek Rekening Bank Jatim Cabang Pacitan. Nama terdakwa BAYU DAMAYANTO / CV. Bukit Tlnggi  NPWP 01.649.871.9-647.000 Nomor Rekening 0211012781, sebagai satu-satunya mekanisme untuk penarikan dana dari Rekening Giro CV. Bukit Tinggi tersebut, karena data yang tercatat pada Signature Verification System Bank Jatim Cabang Pacitan adalah data nasabah lama yakni specimen dan identitas milik SUSANTO (meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 berdasarkan Surat Kematian Kepala Desa Cangkring Nomor: 474.2/45/408.71.03/2018 tanggal 20 Nopember 2018). <br /><br />Berdasarkan Rekening Koran Bank Jatim Cabang Pacitan, terdakwa FAJAR SIDIQ R selaku Pesero Komanditer atau Komanditer Diam CV. Bukit Tinggi mengambil dana pada Rekening Bank Jatim Cabang Pacitan. Nama terdakwa BAYU DAMAYANTO/CV. Bukit Tinggi, NPWP 01.649.871.9-647.000 Nomor Rekening 0211012781 yakni pada 3 (tiga) periode yakni ; bulan Agustus 2018, Oktober 2018 dan Desember 2018 <br /><br />Seluruh dana yang masuk ke Rekening Bank Jatim Cabang Pacitan, nama terdakwa BAYU DAMAYANTO/CV. Bukit Tinggi NPWP 01.649.871.9-647.000 Nomor Rekening 0211012781 berupa pembayaran dari Kas Umum Daerah Kabupaten Pacitan. Berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur ditemukan kelebihan bayar dan telah dipenuhi oleh Penyedia Barang Jasa <br /><br />Setelah dilakukan Uji Teknis oleh Ahli Tim Teknis Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tanggal 31 Oktober 2019 meliputi pengukuran 2 (dua) kategori pekerjaan, yakni pekerjaan struktur dan pekerjaan pondasi. <br /><br />Pekerjaan struktur berupa badan jalan diukur dengan menarik meter ukur secara manual untuk mengetahui ukuran penampang (lebar dan ketebalan) serta panjang badan jalan, sedangkan bahu jalan diukur lebar dan panjangnya. <br /><br />Pengukuran obyek pekerjaan pondasi dilakukan dengan mengukur penampang jalan penamppang pondasi. Setelah dilakukan Analisa dan perhitungan volume real pekerjaan, maka berdasarkan Laporan Hasil Uji Teknis (Ukur Volume) Tim Teknis Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta tanggal 15 Nopember 2019, didapatkan hasil perhitungan voiume/kuantitas terpasang pada Pekerjaan Penataan Parkir Kawanan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 dengan kesimpulan perhitungan volume sebagai berikut : <br /><br />a. Volume pekerjaan struktur meliputi badan jalan sebesar 203,5 m3, dan bahu jalan sebesar 345,98 m3,; b. Volume pekerjaan pondasi sebesar 194,76 m3 <br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan dari Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor: X.760/39/408.49/2020 tanggal 14 Januari 2020 terdapat selisih volume pada Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp119.216.893,181<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa BAYU DAMAYANTO selaku Direktur CV. Bukit T Tnggi dan terdakwa FAJAR SIDIQ R selaku Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Barang/Jasa bersama-sama dengan SARNO UTOMO, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertentangan dengan : <br /><br />1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu: a. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud,; b. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. <br /><br />2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan ; belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. <br /><br />3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu: <br /><br />a. Pasal 6 huruf f yang pada pokoknya menyatakan ; para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; b. Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan ; Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. <br /><br />4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: <br /><br />a. Pasal 4 ayat (1) menyatakan ; keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. <br /><br />b. Pasal 4 ayat (2) menyatakan ; secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti  administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. <br /><br />c. Pasal 184 ayat (2) menyatakan ; bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertangggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari  penggunaan surat bukti dimaksud. <br /><br />d. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKS) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 640/05/PPK/PPWU-P.PKIVII/2018 tanggal 20 Juli 2018 Huruf <br />f. Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang menyatakan Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan cara Termin. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: <br /><br />1. Pembayaran Termin I sebesar 50% (Iima puluh perseratus) dari nilai kontrak apabila Penyedia telah melaksanakan prestasi pekerjaan fisik mencapai 55% (lima puluh lima perseratus). 2. Pembayaran Termin II sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak apabila Penyedia telah melaksanakan prestasi pekerjaan fisik mencapai 100% (seratus perseratus). 3. Pembayaran Retensi Pekerjaan Pembayaran Retensl sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak apabila Penyedia telah melaksanakan prestasi pekerjaan fisik mencapai 100% (seratus perseratus) dan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku. <br /><br />Bahwa terdapat selisih volume pekerjaan antara volume yang termuat dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 640/05/PPK/PPWU-P.PK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018, Jo Addendum Surat Perjanjian Nomor: 640/15/PPK/PPWU-P.PK/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018, Jo CCO Nomor: 640/17/PPK/PPWU-PPK/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan volume yang terpasang<br /><br />Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp192.803.585,45 (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh lima koma empat lima rupiah), atau setidak-tidaknya sebesar Rp119.216.893,181 (seratus sembilan belas juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma satu delapan satu rupiah). <br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) atau Subsidair pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi Divonis Penjara, Bagaimana “Nasib” Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan?

BERITA KORUPSI .CO – Rabu, 26 Agustus 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan Hukuman (Vonis) pidana penjara antara 1 h...

»

Terdakwa Linda Fitria Paruntu : Salahkah bertanya, ‘Mana Orang Kaya Monyet Dan Mana Orang Kaya Benaran?’

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh3VuFBaICSDDyPa3aA1bU-LR0DXD9cM3UoXnu9ny4YK3nbJkHfniLlnF94t-4bo1xPRVmBVoEiy_eMUxGO6USmfQW7pxxf0N5WYyFJFKKp2KHb9iIGu_FFDNDlKjpx46THMtX1NR3A4o/s2048/Linda_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1999" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh3VuFBaICSDDyPa3aA1bU-LR0DXD9cM3UoXnu9ny4YK3nbJkHfniLlnF94t-4bo1xPRVmBVoEiy_eMUxGO6USmfQW7pxxf0N5WYyFJFKKp2KHb9iIGu_FFDNDlKjpx46THMtX1NR3A4o/s640/Linda_1.jpg" /></a><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: x-large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Masyarakat haruslah lebih berhati-hati untuk menggunakan Media Sosisal (Medosos) kalau tidak mau bernasib tragis sebagai tersangka/terdakwa, misalnya saat membuat tulisan yang menceritakan suatu kejadian, maupun yang sifatnya bertanya atau menanyakan kepada seseorang dengan kalimat yang dapat diartikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik.</span> </div><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Dan tak sedikit masyarakat pengguna Medsos yang masuk penjara karena postingannya dianggap melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang, apalagi menyangkut nama baik pengusa, pejabat negara termasuk keluarganya. </span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Walaupun dalam UUD 1945 dan Panca Sila sebagai dasar hukum yang tertinggi telah mengatur tentang musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan. Dalam Sila ke- 4 Panca Sila berbunyi, ‘Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan’. Pengamalan Sila ke- 4 Panca Sila pada butir ke- 4 berbunyi, ‘Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan’.</span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Tetapi yang terjadi di masyarakat pengguna Medsos yang dianggap melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang</span> <span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">terlebih adanya perbedaan status sosial, harkat dan martabat si penulis dengan yang dimaksud, maka bisa jadi, jalur hukum sebagai jalan penyelesaian terakhir. Dimana si pengguna Medsos yang dianggap melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik, akan dijerat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)</span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Nasib tragis itu kini dialami oleh Linda Fitria Paruntu (37) warga Jimbaran, Badung, Denpasar, Bali yang saat ini berstatus terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali dalam kasus perkara Tindak Pidana Penghinaan atau pencemaran nama baik Simone Christine Polhutri (sebagai pelapor) istri anggota TNI AU berpangkat Klonel.</span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Antara Linda dan Simone sudah sama-sama kenal, walau tidak begitu akrab. Karena keduaanya (Linda dan Simone) mempunyai anak yang sekolah di sekolah yang sama, yakni Sekolah Dasar (SD) Tunas Kasih</span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggfyiHYF_phVf0daxKHwrOCoKPi-WqHapZPVTeOmtBzoRelzJbojOn3Nb_1YeuuvwWyhKfNghWhwuedvjPd2gd7Wl0S97xhbEwAG403NzlKZU6wt9omZxLf4P4ShKvXUWlX5FTEzRn504/s1779/linda.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1525" data-original-width="1779" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggfyiHYF_phVf0daxKHwrOCoKPi-WqHapZPVTeOmtBzoRelzJbojOn3Nb_1YeuuvwWyhKfNghWhwuedvjPd2gd7Wl0S97xhbEwAG403NzlKZU6wt9omZxLf4P4ShKvXUWlX5FTEzRn504/s640/linda.jpg" width="640" /></a><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Hal ini disampaikan Linda Fitria Paruntu bersama suaminya kepada beritakorupsi.co melalui App Zoom Meeting beberapa waktu lalu.</span> </div><p style="text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">“Kasus saya Undang-Undang ITE. Saya dilaporkan Bu Simone Christine Polhutri. Dia istri anggota TNI Angkatan Udara, Klonel. Sudah sidang di Pengadilan Denpasar. Tapi saya merasa takut dan tertekan karena banyak anggota TNI di dalam sidang. Empat kali sidang selalu ada anggota TNI. Kemaren (Selasa, 18 Agustus 2020) sidang ke empat, ada tiga anggota TNI. Saya merasa tertekan,” kata Linda mengawali ceritanya dengan didampingi suami tercintanya.</span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Kasus yang menjerat Linda Fitria Paruntu juga berbuntut ke suaminya yang saat ini berstatus tersangka di Polda Bali atas laporan Simone Christine Polhutri, dengan Nomor Laporan : LP/292/VIII/2019/BALI/SPKT. Hanya saja yang membedakan adalah, suami Linda tidak dijerat UU ITE, melainkan pasal 310 ayat (1) atau 315 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) </span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">“Suami saya juga jadi tersangka karena laporan Bu Simone. Suami saya dituduh memaki Bu Simone saat bertemu di sekolah, dengan kata an**ng, mo****et dan lo***te. Padahal tidak ada sama sekali kata seperti itu. Suami saya hanya menanyakan, ‘mengapa melaporkan istri saya Bu’. Dan kebetulan percakapan itu direkam suami saya di Iphonnya,” kata Linda</span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">“Saya menyerahkan rekamannya yang di simpan dalam Flash Disk ke penyidik setelah mengcopy data dari HP Iphone lewat laptop saya. Tetapi enam bulan kemudian saya di tetapkan sebagai tersangka dengan alasan dari penyidik, ‘yang saya serahkan bukanlah HP yang merekam tetapi hanya Flash Disknya saja. Di pemeriksaan sebagai tersangka saya menyerahkan HP saya yang dipakai untuk merekam untuk disita,” lanjut Romi, suami Linda</span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Linda pun menceritakan, bahwa apa yang ditulisanya di media sosial facebook miliknya pada tanggal 14 Mei 2019, bukanlah bermaksud “menghina atau mencemarkan nama baik” Simone Christine Polhutri, melainkan untuk mengklarifikasi tulisan Simone Christine Polhutri di facebooknya. </span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Namun niat Linda untuk mengklarifikasi justru berujung ke proses hukum karena Simone Christine Polhutri melaporkan Linda ke Polda Bali atas tuduhan penghinaan atau pencemaran nama baiknya </span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Akibatnya, Simone Christine Polhutri melaporkan Linda ke Polda Bali dengan Nomor Laporan <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>: LP/413/X/2019/Bali/SPK, tanggal 24 Oktober 2019, dengan pasal yang dikenakan adalah pasal 27 ayat (3) junkto pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undanng Hukum Pidana (KUHP)</span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">“Saya mau mengklarifikasi ke Bu Simone, karena status Bu Simone di facebooknya menjelek-jelekan saya. Sebelumnya Bu Simone menyerang pribadi saya lewat chat Gruop WA (WhastApp) orang tua Kelas VI SD Tunas Kasih. Bu Simone mengatakan, “kalau mau jadi orakay benaran rubah deh sikap parahnya, fada alasan. Who D Hell Are you dan lo belum lagi lahir gue sudah main di Monaco”. Kata Linda dengan menirukan isi chatingan Simone Christine Polhutri yang ditujukan ke Linda lewat Gruop WA orang tua Kelas VI SD Tunas Kasih</span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Dalam tulisan Simone</span> <span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Christine Polhutri di facebook miliknya seperti yang disampaikan Linda ke beritakorupsi.co, berbunyi ; “Orang kalo kanyanya nanggung kasian ya norak maksimal...casing doang kliatanya orkay taunya kartu kredit banyak, utang smua... diburger king belanja ga sbrapa mau bayar pake kaertu kredit ternyata deline semua....terpaksa SOS talipun suaminya minta pertolongan..ngakak guling2, ribut protes sini ujung-ujung2nya duit kalo ga bisa bayar ngaku aja....gaya selangit maksa ternyata... hare gene masih ada model kamseupay”</span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Sementara tulisan Linda dalam facebook miliknya untuk mengklarifikasi tulisan Simone, yaitu, “Hati2 omongin orang dibelakang bu... Simone Christine Lahunditan monggo buktikan sini jangan omongin orang dibelakangg...kartu kredit dipake utk promo2 bukan utk dipakai bambah uang dapu....kyknya perlu tunjukin Mana orang kaya monyet dan mana orang kaya benaran kenyataannya yaa siriik tanda tak mampu Mana laporannyaa sya tungguy jangan omong doangg manaa pengacara manaa manaa? Sya berani tag anda biar ngk fitnah dimna2 bukann berani bicara dibelakang”</span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Yang menjadi permasalahan dan proses hukum yang menjerat Linda dalam UU ITE oleh penyidik Polda Bali, dan surat dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali adalah kata “kaya” yang ditulis Linda di facebook miliknya, diartikan “kaya” sama dengan “seperti”. </span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">JPU Kejati Bali dalam surat dakwaannya Nomor Reg.Perk.PDM-445/DENPA.KTB/06/2020 menyatkan, bahwa dengan hal tersebut sehingga menyebabkan saksi korban Simone Christine Polhutri dan keluarganya merasa malu dan terhina karena apa yang dituduhkan terdakwa tidak benar, apalagi menyamakan dengan “monyet”</span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Ada yang menggelitik dari kalimat yang ditulis terdakwa Linda di facebooknya, yaitu kata awalan “mana” pada kalimat “mana orang kaya monyet dan mana orang kaya benaran” yang tidak diartikan “mana” sebagai kata tanya.</span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Sedangkan tulisan Linda yang berbunyi, ‘......mana orang kaya monyet dan mana orang kaya benaran.....’ bukan ditujukan terhadap Simone Christine Polhutri. Melainkan mengkonfirmasi chat Simone Christine Polhutri yang ditujukan ke Linda lewat Group WA orang tua siswa Kelas VI SD Tunas Kasih yang mengatakan, ‘kalau mau jadi orakay benaran rubah deh sikap parahnya, fada alasan. Who D Hell Are you dan lo belum lagi lahir gue sudah main di Monaco” dan tulisan Simone di facebook yang berbunyi, ‘Orang kalo kanyanya nanggung kasian ya norak maksimal’.</span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Anehnya, dari kalimat yang ditulis terdakwa Linda dengan Simone selaku pelapor melalui medsos facebook masing-masing, siapa yang sebenarnya merasa dilecehkan?</span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Sementara </span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia ((KBBI) seperti yang dikutip dari https://kbbi.web.id/kaya), arti kata “kaya” (ka - ya) adalah mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya). Sedangkan arti kata “mana” (ma – na) adalah kata tanya untuk menanyakan salah seorang atau salah satu benda atau hal dari suatu kelompok (kumpulan)</span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Menurut Linda, </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">sebelum Simone Christine Polhutri menuis status di facebook, Simone Christine Polhutri mengirim chatingan lewat Group WA orang tua Kelas VI SD Tunas Kasih yang dianggap menyerang dirinya (Linda) yang tidak ada kaitannya antara pribadi masing-masing, melainkan adanya komplain dari beberapa orang tua Kelas VI SD Tunas Kasih dalam kegiatan Outing kesalah satu wisata di Bali.</span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">“Ini kan tidak ada kaitannya dengan pribadi-pribadi. Tapi Bu Simone justru menyerang pribadi saya lewat chat Group orang tua siswa. Di Group WA itu ada beberapa orang tua siswa yang komplain atas kejadian saat Outing tanggal 11 Mei 2019, karena ada anak-anak yang hampir tenggelam menggunakan Kano, tapi Bu Simone malah menyerang probadi saya dan memosting chat pribadi saya dengan Bu Nana di Group WA orang tua siswa. Salahkah saya bertanya atau mengkonfirmasi?,” kata Linda dengan nada bertanya. (*)</span><br /><span style="color: red; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"></span> </p>

News Pidana Terdakwa Linda Fitria Paruntu : Salahkah bertanya, ‘Mana Orang Kaya Monyet Dan Mana Orang Kaya Benaran?’

BERITA KORUPSI .CO – Masyarakat haruslah lebih berhati-hati untuk menggunakan Media Sosisal (Medosos) kalau tidak mau bernasib tragis sebaga...

»

Thie Butje Sutedja "Tertipu" Puluhan Milliar Utuk Perkara PK Oleh “ZR” Yang Mangaku Advokat

<p style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEumv14QnIdjsQIEnN61JDkNssi-uWZqroKJn0_Snvz-aMBftTRgk9yI6c6uvBikKME56fOrXsVQpbru-6b5tbMAgzML3hUX2-3z0z8JNlrmW35mULfj5foqFi9uw078Vt8xFbwBvTk6g/s1057/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="985" data-original-width="1057" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEumv14QnIdjsQIEnN61JDkNssi-uWZqroKJn0_Snvz-aMBftTRgk9yI6c6uvBikKME56fOrXsVQpbru-6b5tbMAgzML3hUX2-3z0z8JNlrmW35mULfj5foqFi9uw078Vt8xFbwBvTk6g/s640/1.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tugianto, SH, Kuasa Hukum Thie Butje Sutedja   <br /></td></tr></tbody></table></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Thie Butje Sutedja, warga Surabaya, baru menyadari kalau dirinya merasa tertipu milliaran rupiah oleh ZR alias SD alias Gatot pada tahun 2017, karena ZR mengaku mengenal banyak pejabat termasuk di Mahkamah Agung (MA) RI.<br /><br />Pada tahun 2017, ZR alias SD alias Gatot yang mengaku dan bertindak sebagai Advokat, membuat surat kuasa dari Thie Butje Sutedja (pemberi kuasa) terhadap “ZR” alias “SD” alias Gatot (penerima kuasa) untuk mengurus perkara PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam Perkara PK No. 629/Pdt.G/ PK /2017 .<br /><br />Hal itu disampaikan Tugianto, SH selaku Kuasa Hukum dari Thie Butje Sutedja saat mengadakan Press Rilise dengan sejumlah Wartawan di Depot Nasi Kuning Jln Raya Mulyosari No 280 Surabaya, pada Rabu, 19 Agustus 2020<br /><br />“Klien kami sudah ditipu oleh ZR alias SD alias Gatot, karena saat itu ZR belumlah menjadi seorang advokat, namun sudah bertindak seolah Advokat dengan memberikan janji manis, bahwa perkara Thie Butje Sutedja bisa dimenangkan di tingkat PK,” kata Tugianto, SH di hadapan sejumlah Wartawan,  pada Rabu, 19 Agustus 2020<br /><br />Tugianto mengatakan, bahwa perkara PK milik kliennya (Thie Butje Sutedja) malah kandas. Padahal, ZR menjanjanjikan akan memuuskan jalan di MA<br /><br />“Kalau memang memuluskan jalan seperti yang dijanjikan ZR, nggak mungkin akan kandas. Jangan-jangan uang itu hanya untuk kepentingan pribadinya,” ucap Tugianto.<br /><br />Tugianto menambahkan, apa yang dilakukan oleh ZR adalah pidana penggelapan karena mengaku sebagai Advokat dan membuat surat kuasa sebagai Advokat pada tahun 2017. Padahal ZR baru lulus ujian Advokat pada tahun 2019 melalui Peradi<br /><br />“ZR baru lulus Advocat Peradi di tahun 2019, inilah yang saya maksud penipuannya, yaitu memakai martabat palsu menjadi seorang Advocat pada saat pengurusan perkara itu, dan ini merupakan suatu pidana penggelapan, karena tidak mengembalikan uang milik klien kami,” tegasnya <br /><br />Akibatnya, Thie Butje Sutedja melalui Tim Penasehat Hukumnya akan membuat laporan Polisi ke Polrestabes Surabaya untuk proses hukum.<br /><br />“Besok Kamis (20 Agustus 2020), akan membuat laporan polisi terkait tipu gelap di kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Besar Surabaya. Buat para awak media, silahkan untuk datang ke Polrestabes Surabaya. Klien kami hanya ingin minta keadilan dan kebenaran,” pungkasnya <br /><br />Sementara menurut Thie Butje Sutedja, perkenalannya dengan ZR karena dikenalkan oleh S,  yang menyewa tanah miliknya di daerah Jemur Sari Surabaya. <br /><br />“Saya dikenalkan oleh S dengan ZR. Si S menyewa tanah saya di daerah Jemur Sari,” ujar Thie Butje Sutedja <br /><br />Dalam pertemuan itu, lanjut Thie Butje Sutedja, ZR mengaku mengenal banyak pejabat-pejabat Khusunya di Mahkamah Agung<br /><br />“Saya banyak kenal pejabat seperti Luhut Panjaitan, bahkan saya juga sering mengurus  pajak milik Pak Jusuf Kalla, dan kenal hakim MA yaitu Pak Ginting,” kata Thie Butje Sutedja menirukan ucapan ZR<br /><br />Thie Butje Sutedja mengaku, telah mengeluarkan uang sebanyak puluhan milliaran rupiah karena ZR menjanjikan akan memuluskan perkara PK-nya di Mahakamah Agung<br /><br />“Saya sudah mengeluarkan uang sebesar sepuluh milliar untuk pengurusan perkara PK. Awalnya ZR minta 5 milliar untuk memuluskan di Hakim tingkat MA, yaitu terdiri dari lima Hakim. Setelah itu, ZR minta kembali secara bertahap dan saya menurutinya,” ucap Thie Butje Sutedja<br /><br />Reporter : Apri<br />Editor : Jen<br /></p>

News Perdata Pidana Thie Butje Sutedja "Tertipu" Puluhan Milliar Utuk Perkara PK Oleh “ZR” Yang Mangaku Advokat

  Tugianto, SH, Kuasa Hukum Thie Butje Sutedja   BERITA KORUPSI .CO – Thie Butje Sutedja, warga Surabaya, baru menyadari kalau dirinya mera...

»

Sunarti Setyaningsih Mengaku Memberikan Sejumlah Uang Ke Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Sidoarjo

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoR92hynNnBLx07VHMxi4gZr1dhKDIOPAkreEFYIORM61bv8_KmwcI71gJq6lBzIVHj3KU0I045hCgDsCF7CBH2RwVXIcxXn1g09tveOWvwjFTF7oHVJB-0jlk6WhysggDUV9j9qpmDt8/s1165/IMG20200812145928_1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1165" height="451" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoR92hynNnBLx07VHMxi4gZr1dhKDIOPAkreEFYIORM61bv8_KmwcI71gJq6lBzIVHj3KU0I045hCgDsCF7CBH2RwVXIcxXn1g09tveOWvwjFTF7oHVJB-0jlk6WhysggDUV9j9qpmDt8/w800-h451/IMG20200812145928_1.jpg" width="800" /></a></div><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;">#JPU KPK menghadirkan Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Sidoarjo sebagai saksi (juga terdakwa) di Persidangan untuk terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo# -</span></span><br /><br /><span style="font-size: x-large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Loyalitas bawahan terhadap pimpinan ternyata tidak hanya dalam bentuk kerja nyata, tetapi juga dengan pemberian sesuatu seperti sejumlah uang. Sehimgga ada ungkapan, kalau air mengalir dari atas ke bahwa, sedangkan uang mengalir dari bawah ke atas”<br /><br />Pemberian sejumlah uang oleh bawahan ke pimpinan sebagai bentuk loyalitas, sudah tak asing lagi terdengar dari keterangan saksi di Persidangan dalam kasus Perkara Korupsi Khususnya perkara yang ditangani oleh KPK<br /><br />Keterangan saksi atau terdakwa dalam persidangan terkait pemberian uang ke pimpinan sebagai bentuk loyalitas, mungkin menjadi “aib” bagi si pimpinan yang disebutkan. Sedangkan bagi yang tidak terseret bisa jadi dianggap sebagai “rejeki”<br /><br />Pemberian sejumlah uang oleh bawahan terhadap pimpinan sebagai bentu loyalitas, terungkap pula dalam sidang Perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK, dengan terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo dari keterangan saksi, pada Rabu, 12 Agustus 2020<br /><br />Rabu, 12 Agustus 2020, Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, mengkui dalam perdidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, telah memberikan sejumlah uang “haram” ke Bupati Saiful Ilah, Wakil Bupati Nur Achmad Syaifuddin dan Sekda Ahmad Zaini<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXz5mCPzoYcJo1jwwBQ6SnRA0TgGqIHY00lwudP0E9hocLO2NXv44-yHn5HrYa-nRFzBKVQez13T0YO0JumQy4i6HJTQWFa6NtewM_H0_-P9PgsL_od1DqX_ZVLCujv9GvdpKIxwm5aBI/s1079/IMG20200812145835.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXz5mCPzoYcJo1jwwBQ6SnRA0TgGqIHY00lwudP0E9hocLO2NXv44-yHn5HrYa-nRFzBKVQez13T0YO0JumQy4i6HJTQWFa6NtewM_H0_-P9PgsL_od1DqX_ZVLCujv9GvdpKIxwm5aBI/s640/IMG20200812145835.jpg" width="640" /></a></div><p style="text-align: justify;">Persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo adalah agenda pemeriksaan (mendegarkan keterangan) saksi yang dihadrikan Tim JPU KPK untuk terdakwa Saiful Ilah yang diketuai Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP), sementaraterdakwa Saiful Ilah didampingi dua Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Herber Sihombing dkk dari Jakarta serta Akhmad Ryath dkk dari Surabaya.<br /><br />Saksi yang dihadirkan Tim JPU Arif Suhermanto, Dodi Sukmono, Andhi Kurniawan dan Handry Sulistiawan dari KPK sebanyak 6 orang yang juga lanjutan dari persidangan pekan lalu, yaitu pengusaha kontraktor Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi, Iwan Setiawan, Priyanto Pratikno alias Entuk dan Sunarti Setyaningsih selaku Kadis PUBMSDA serta Suryorejo selaku Bendahara Koperasi Dinas PUBMSDA<br /><br />Namun pada sidang pekan lalu hanya mendengarkan keterangan saksi Ibnu Gofur. Sehingga persidangan kali ini mendengarkan keterangan 5 orang saksi, yaitu M. Totok Sumedi, Iwan Setiawan, Priyanto Pratikno alias Entuk dan Sunarti Setyaningsih selaku Kadis PUBMSDA serta Sarirejo selaku Bendahara Koperasi Dinas PUBMSDA<br /><br />Ke- 6 orang saksi ini (Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi, Iwan Setiawan, Priyanto Pratikno alias Entuk, Sunarti Setyaningsih dan Suryo Rejo) dihadirkan Tim JPU KPK sebagai saksi di Persidangan untuk terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo dalam kasus perkara Korupsi suap sebesar Rp550 juta dari Ibu Gofur dan M. Totok Sumedi (Keduanya sudah di vonis terlebih dahulu) pada tahun 2019 – 2020<br /><br />Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi selaku pengusaha kontraktor sudah di Vonis terlebih dahulu sebagai terdakwa pemberi suap dan Keduanya sudah berstatus terpidana penjara<br /><br />Sementara Sunarti Setyaningsih dan Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo) serta Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo) juga berstatus terdakwa dalam perkara yang sama dengan terdakwa Siful Ilah (Bupati Sidoarjo)<br /><br />Karena terdakwa Saiful Ilah, Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi dan Setyaningsih, Judi Tetrahastoto serta Sanadjitu Sangadji sama-sama tertangakap tangan Tim penyidik KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari 2020 pukul 17.00 WIB<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG-Mmhfl7O3jv-vKRc4JdSFD2NJBVcdUucDd7QEWCMHFgVqLXl853u9PN4PxV1Nv4TS-9BVG_C-6BvwUQ_HuOQYNv2jzVH89c1G6OBP56QdchnnOEdtfl0OsOUBJPb1iQ41ZcFAucjOR4/s640/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Sekada Ahmad Zaini" border="0" data-original-height="492" data-original-width="640" height="492" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG-Mmhfl7O3jv-vKRc4JdSFD2NJBVcdUucDd7QEWCMHFgVqLXl853u9PN4PxV1Nv4TS-9BVG_C-6BvwUQ_HuOQYNv2jzVH89c1G6OBP56QdchnnOEdtfl0OsOUBJPb1iQ41ZcFAucjOR4/w640-h492/1.jpg" width="640" /></a></div><p style="text-align: justify;">Dihadapan Majelis Hakim, Sunarti Setyaningsih menjelaskan, bahwa diriya telah memberikan uang kepada terdakwa Saiful Ilah (Bupati) sebesar Rp20 juta, Wakil Bupati Nur Achmad Syaifuddin sebesar Rp15 juta dan Sekda Ahmad Zaini sebesar Rp10 juta. Namun Sekda Ahmad Zaini mengembalikan dan diminta lagi untuk memberikan kepada Panti Asuhan.<br /><br />Menurut saksi yang juga terdakwa Sunarti Setyaningsih yang biasa dipanggil Naning ini menjelaskan, bahwa pemberian sejumlah uang kepada pimpinannya itu adalah sebagai THR (Tunjangan Hari Raya)<br /><br />“Sebagai THR, ke Bupati dua puluh juta, Wakil Bupati lima belas juta. Seka sepuluh juta tapi dikembalikan dan diminta untuk memberikan ke Panti Asuhan,” kata Sunarti menjawab pertanyaan JPU KPK<br /><br />Sunarti Setyaningsih juga menjelaskan, memberikan uang sebesar Rp36 juta untuk pembelian burung Merak yang di taruh di Pendopo atas permintaan Budiman (almarhum) selaku  Kasubag (Kepala Sub Bagian) Protokol Bupati dan pemberian Cinderamata serta pesta kembang api<br /><br />“Pemberian cinderamata dan pesta kembang api. Semua sudah saya kordinasikan dengan Pak Judi,” kata Sunarti kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK tanpa menyebut jumlah uang yang diberikannya <br /><br />Yang menarik dari pengaakuan saksi yang juga terdakwa Sunarti Setyaningsih ini adalah terkait permintaan Bupati Saiful Ilah (terdakwa) terhadap Sunarti Setyaningsih untuk mencarikan uang sebesar Rp500 juta<br /><br />Sunarti Setyaningsih mengatakan, permintaan itu disampaikan terdakwa Saiful Ilah saat di Pendopo Kabupaten. Dari permintaan itu, Sunarti hanya mampu memerikan sebesar Rp100 juta<br /><br />“Waktu itu (disampaikan) kalau gak hari Sabtu, ya Minggu. Saat itu saya ajak Pak Bambang Catur, Kabid saya. Saya hanya mampu memberikan seratus juta,” kata Sunarti <br /><br />Sunarti Setyaningsih menjelaskan kepada Majelis Hakim, sebelum memberikan uang tersebut, dirinya ditelepom oleh Ari Suryono selaku Kepala Perizinan yang mengatakan kalau dirinya (Sunarti Setyaningsih) kebagian sebesar Rp200 juta<br /><br />“Sebelum memberikan uang itu saya ditelepon Pak Ari Suryono, Kepala Perizinan. Mengatakan kalau saya kebagian dua ratus juta. Saya sampai dua kali ditagih sama Pak Ari,” ungkap Sunarti kepada Majelis Hakim<br /><br />Sunarti Setyaningsih mengatakan, Bupati sering mengeluh ketika rapat dengan Kepala Dinas, membutuhkan banyak biaya operasional. Sunarti Setyaningsih mengaku memberikan uang sebesaar Rp200 juta yang dipinjamnya dari Koperasi Dinas PUBMSDA<br /><br />“Saya akhirnya memberikan uang sebesar Rp 200 juta. Saya pinjam dari Koperasi pegawai sebagai loyalitas kepada pimpinan,” Jawab Suanarti <br /><br />Apa yang dijelaskan Sunarti Setyaningsih, tak dibantah oleh Sarirejo selaku Bendahara Koperasi Dinas PUBMSDA<br /><br />“Ia, tapi tidak menyebutkan untuk apa dan belum diangsur,” kata Sarirejo<br /><br />Menjawab pertanyaan JPU KPK terkait penerimaan sesuatu dari Ibnu Gofur, Sunarti Setyaningsih berterus terang mengakui permah menerima bingkisan berupa uang dari Ibnu Gopur saat pertemuan di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur (IBC), namun Ia tidak tau berpa jumlahnya. <br /><br />Sunarti Setyaningsih mengakui, baru mengetahui jumlah uang yang diterimanya dari Ibnu Gofur sebesar Rp225 juta di Polda setelah diamankan KPK<br /><br />“Saya baru tau jumlahnya Rp 225 juta setelah saya diamankan di Polda oleh KPK,” akunya.<br /><br />Anehnya, pengakuan Sunarti Setyaningsih kali ini justru bertolak belakang ketika dirinya dihadirkan sebagai saksu untuk terdakwa (terpidana) Ibnu Gopur dan Totok Sumedi. Saat itu, Sunarti Setyaningsih mengakui jumlah uang yang diterimanya sebesaar Rp225 juta<br /><br />Keterangan Sunarti Setyaningsih terkait pemberian sejumlah uang kepada terdakwa Saiful Ilah, dibantah oleh terdakwa. Menurut terdakwa, bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan maupun meminta uang dari Sunarti Setyaningsih<br /><br />“Tidak benar itu, saya tidak pernah minta uang. Wallohi, Demi Tuhan saya tidak pernah meminta-minta uang kepada Kepala Dinas,” ucap terdakwa Saiful Ilah membantah dengan menyebut “demi Tuhan”<br /><br />Selain terdakwa membantah, Tim Penasehat Hukum terdakwapun meminta kepada Majelis Hakim agar Ari Suryono dan Bambang Catur dihadirkan.<br /><br />“Kami memohon kepada Majelis untuk mengabulkan agar keduanya itu dikonforntir dengan saksi Sunarti,” kata Samsul Huda selau Ketua Tim Penasehat Hukum terdakwa Saiful Ilah. <br /><br />Sekalipun keterangan Sunarti dibantah oleh terdakwa Saiful Ilah, Sunarti tetap bersikukuh dengan apa yang diucapannya di hadapan Majelis Hakim. <br /><br />“Tetap pada keterangan saya,” kata Sunarti kepada Majelis Hakim.<br /><br />(Jen)</p><p></p>

News Tipikor Sunarti Setyaningsih Mengaku Memberikan Sejumlah Uang Ke Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Sidoarjo

#JPU KPK menghadirkan Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Sidoarjo sebagai saksi (juga terdakwa) di Persidangan untuk terd...

»

Guru dan Lurah Dari Pamekasan Diadili Karena Pemindahtanganan TKD

<p style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpgEC8ZGclEdSy3MSkXb1c8pRoLzZH_EX65OpHnjkS0lWgLxhbzpaNYRzsfEVJ-FJ77TjnQZO6mKx-8OZIYlrKS8hzfZj-SRcD_U67qt5-xqv960uXlINbW8guNAVVvpUnEXOVvuKZkUo/s1079/IMG20200811145019.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpgEC8ZGclEdSy3MSkXb1c8pRoLzZH_EX65OpHnjkS0lWgLxhbzpaNYRzsfEVJ-FJ77TjnQZO6mKx-8OZIYlrKS8hzfZj-SRcD_U67qt5-xqv960uXlINbW8guNAVVvpUnEXOVvuKZkUo/s640/IMG20200811145019.jpg" width="640" /></a></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Mahmud, SPd.I adalah seorang guru di SDN Tambak 1 Omben Sampang, bersama Abdul Azis selaku Lurah di Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur saat ini diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur sebagai terdakwa dalam kasus Korupsi pemindahtanganan  Eks. Tanah Kas Desa (TKD) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.014.165.000<br /><br />Selasa, 11 Agustus 2020, Keduanyan (Mahmud dan Abdul Azis) diseret Tim JPU yang terdiri Ginung Pratidina, Nur Halifah, Agus Samsul, Rahmad Hidayat dan Yurike Andriana Arif dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Kabupaten Pamekasan ke hadapan Majelis Hakim untuk diadili <br /><br />Sidang yang berlangsung melalui Vidio Confrence (Vicon) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah agenda pembacaan surat dakwaan terhadap terdakwa Mahmud dan Abdul Azis (perkara terrpisah) yang berda di Rutan Pamekasan oleh JPU dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni John Desta, SH., MH dan Sangadi, SH. Sementara Kedua terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya yaitu Rizal Haliman, SH., MH., Cil, Nisan Radian, SH, Arifin Sahibu, SH., M.Hum, Puput Oktavia Susanti, SH dan Rizka Sonnia Haliman, SH<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, pada tahun 2000, terdakwa Mahmud menyewa tanah Eks Tanah Kas Desa (TKD) /Percaton seluas 2.181 M2 saat Muhari menjabat sebagai Kepala Desa Kolpajung<br /><br />Namun kemudian tanah seluas 2.181 M2 yang disewa oleh terdakwa beralih menjadi Hak Miliknya sesuai SHM Nomor 01736 yang dikeluarkan BPN Kab. Pamekasan saat Abdul Azis menjabat sebagai Lurah<br /><br />Menurut JPU, akibat dari pemindahtanganan TKD tersebut, mengakibatkan terjadinya kerigian keuangan negara sebesar satu milliar empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah (Rp1.014.165.000)</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTibcv0LmPXipme4KdrMDR4HO0PqlF-YIu1o-s2scNyjQfNyjuetFLY-kz2RfmB1rA5F_3ieX7juGM0TzHmfi3Lu42PBF0GdmMhlsEJp0WftAq8SvKs0wNHiu9mx7o1MHmspefyZitO2w/s1079/IMG20200811153518.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTibcv0LmPXipme4KdrMDR4HO0PqlF-YIu1o-s2scNyjQfNyjuetFLY-kz2RfmB1rA5F_3ieX7juGM0TzHmfi3Lu42PBF0GdmMhlsEJp0WftAq8SvKs0wNHiu9mx7o1MHmspefyZitO2w/s640/IMG20200811153518.jpg" width="640" /></a> <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Sehingga perbuatan kedua terdakwa (Mahmud dan Abdul Azis) dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 (Subsidair) atau pasal 9 (lebih subsidair) junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Namun menurut Penasehat Hukum terdakwa, bahwa kasus ini terkesan dipaksakan hingga ke pengadilan Tiipikor untuk diadili sebagai terdakwa Korupsi pemindahtanganan Eks TKD menjadi Hak Milik.<br /><br />Alasannya, karena pada saat penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian, terdakwa sudah pasrah menyerahkan tanah tersebut berikut Sertifikat kalau memang itu adalah tanah milik pemerintah.<br /><br />“Ini penyidikan Polisi. Sejak awal pada saat penyelidikan, terdakwa sudah menyerahkannya  tapi tetap di proses,” kata Nisan Radian, SH sebelum persidangan.<br /><br />Nisan Radian menjelaskan, TKD yang dimaksud adalah tahan Percaton atau kerajaan. Tanah itu sudah dikuasi oleh orang tua terdakwa sejak tahun 1948 dan kemudian ke kakak terdakwa. Pada tahun 1985, Bupati Pamekasan berkirim surat memanggil kakak terdakwa untuk segera datang dalam peresmian tanah Percaton dan meminta untuk segera membayar bagi yang belum bersertifikat<br /><br />“Percaton itu sama dengan tanah Kerajaan. Awalnya tanah itu dikuasi oleh orang tua terdakwa. Dan kemudian ke kakak terdakwa,” kata Nisan sambil menunjukan dokumen.<br /><br />Namun ada yang menjadi pertanyaan dari Penasehat Hukum terdakwa, terkait sisa tanah dari 5.750 m2 bagian dari yang dimilik terdakwa 2.181 m2. Sebab menurut Penasehat Hukum terdakwa, penyidik maupun dalam dakwaan Jaksa tidak menyebutkan batas-bata. <br /><br />“Kalau tanah seluas 2.181 m2 adalah bagian dari luas 5.750 m2. Kemana sisanya. Sedangkan peta lokasi dari BPN yang tercantum dalam SHM No 01736 juga sudah hak milik,” kata Nisan.<br /><br />Sementara lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Mahmud bersama-sama dengan Abdul Aziz selaku Lurah Kolpajung telah melakuknn, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukun perbuatan memporkaya diri sendiri atau onng lain atau suatu korponsi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Pemkonamian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai benkut ;<br /><br />Bahwa sejak sekita tahun 2000 terdakwa tercatat sebagai penyewa tanah Eks Tanah Kas Desa (TKD) /Percaton Desa Kalpajung seluas 2.181 m2 yang terletak di Kamp. Bata bata Kel.  Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, dan tanah tersebut oleh Terdakwa di garap untuk pertanian dimana akad Terdakwa dengan pahak Kelurahan Kolpajung adalah sebagai akad Sewa. <br /><br />Sedangkan kewajiban Terdakwa kepada pihak Kelurahan adalah membayar uang sewa yang telah ditetapkan oleh pihaak Kelurahan, dan Terdakwa sesuai dengan Laporan Inventaris tanah Eks. Tanah Kas Desa (TKD) Kel. Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan tahun 2007 terdakwa sudah 4 (empat) tahun tidak membayar uang sewa tanah yang digarap tersebut.  <br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGa21oTVRlT5C_BrC4NCUin54phK2Z1OmGuaCNxSZVJzZZDD_mY065VTCN1K52PIh_C7Rqpycf-OM1DFm1uRYa6vehW5bkxrhrb-blZsypaPe3uvYOGcBL6twoI0ik1igK56cdFV_XdOU/s1079/IMG20200811153504.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGa21oTVRlT5C_BrC4NCUin54phK2Z1OmGuaCNxSZVJzZZDD_mY065VTCN1K52PIh_C7Rqpycf-OM1DFm1uRYa6vehW5bkxrhrb-blZsypaPe3uvYOGcBL6twoI0ik1igK56cdFV_XdOU/s640/IMG20200811153504.jpg" width="640" /></a></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Bahwa tanah tersebut awalnya adalah Tanah Kas Desa dan tanah tersebut adalah Aset Desa / Percaton Ds Kolpajung namun karena sekitar tahun 1980, Desa tersebut beralih ke Kelurahan maka semua tanah Aset Desa di katakan Eks TKD dan menjadi Aset atau tanah Percaton Kel. Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan<br /><br />Bahwa tanah Eks Tanah Kas Desa/Percaton Desa Kolpajung seluas 2.181 M2 yang terletak di lingkungan Bata-bata Kelurahan Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tepatnya di Rt 01 Rw 05 atau Jalan Raya nyalaran Gang III dan digarap oleh terdakwa untuk pertanian,  di mana akad terdakwa dengan pihak Kelurahan Kolpajung adalah akad sewa, merupakan sebagian dari tanah Percaton/Eks TKD Kolpajung seluas 5.750 M2 berdasarkan data pengambilan dari server SIMIOP<br /><br />Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1995 Sampai dengan saat sekarang ini adalah tanah Percaton yang awalnya atas nama P.Muari/Percakapan dan juga peta Blok kantor BKD Kabupaten Pamekasan <br /><br />Bawah tanah tersebut adalah tanah percaton serta dibuktikan dengan letter C Desa Kohir nomor 3 persil 46 dan buku induk pajak bumi dan bangunan tahun 1992 peta desa dengan kode P (persil) 46, SPPT sejak tahun 1995 dan terakhir tahun 2013 dengan NOP nomor 35.28.050.016.04-0032.0 atas nama P. Muari/percaton tahun 2013<br /><br />Bahwa sekitar tahun 2013 terdakwa pernah mendatangi Muari meminta izin untuk memohon tanah Percaton untuk dimiliki, namun tidak diperbolehkan oleh saksi Muari karena tanah tersebut adalah tanah Percaton. <br /><br />Dan saksi Muari menerangkan bahwa terdakwa dua kali meminta izin kepada saksi Muari pada saat menjabat selaku Lurah, untuk memohon tanah Percaton yang telah digarap agar bisa diajukan sertifikat hak milik, namun saksi Muari tidak pernah mengijinkan <br /><br />enjualan barang milik negara/daerah berupa tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh ; a. Pengelola barang untuk barang milik negara ; b. Pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah<br /><br />Pasal 39 peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah disebutkan bahwa ;<br /><br />1. Penilaian barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh pengelola barang:<br /><br />2. Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati walikota dan dapat melibatkan penilai eksternal yang diterapkan oleh gubernur/bupati/walikota. <br /><br />3. Penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan NJOP. <br /><br />4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi penjualan barang milik negara berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana. <br /><br />5. Nilai jual barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum <br /><br />6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian barang milik negara diatur dengan peraturan Menteri Keuangan<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimmPMTwcWks7jJuQOtGUDJNUJSPcdn_ynOMIBSAsEN_OCNlFMr4bpwsHWIjfJ1jd2Q3rx94pUfrvQe8pXMaWxXDKfJ2FZVdfnfN3Idr5qqB3wR2suaZ9jcE6_cYzv-JOsY_SR1Ug0_Mgc/s1079/IMG20200811153636.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimmPMTwcWks7jJuQOtGUDJNUJSPcdn_ynOMIBSAsEN_OCNlFMr4bpwsHWIjfJ1jd2Q3rx94pUfrvQe8pXMaWxXDKfJ2FZVdfnfN3Idr5qqB3wR2suaZ9jcE6_cYzv-JOsY_SR1Ug0_Mgc/s640/IMG20200811153636.jpg" width="640" /></a></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Pasal 70 peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah menyebutkan: 1. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah: <br /><br />2. Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai jual objek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh panitia kecil yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah atau dapat dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset ; 3. Proses pelepasan hak tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan pelelangan/tender<br /><br />Pasal 45 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara disebutkan bahwa: 1. Badan milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan; 2. Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan dihibahkan, atau diserahkan    sebagai modal pemerintah telah mendapatkan persetujuan DPR / DPRD<br /><br />Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Abdul Aziz yang mengalihkan kepemilikan tanah eks tanah kas desa kolpajung dari percaton Desa kolpajung seluas 2.181 m2 dan merupakan sebagian dari tanah Percaton Eks TKD Kolpajung seluas 5.750 M2 yang terletak di lingkungan Bata-bata Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tepatnya di RT 01 RW 05 atau jalan raya nyalaran dan III  yang digarap dan di sewa oleh terdakwa untuk pertanian dari pihak kelurahan Kolpajung menjadi hak milik terdakwa dengan terbitnya sertifikat hak milik nomor 01736 atas nama Mahmud seluas 2.181 M2 telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp1.014.165.000<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Aziz mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.014.165.000 (satu milliar empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) karena beralihnya tanah eks tanah kas desa kolpajung seluas 2.181 m2 dan merupakan sebagian dari tanah Percaton/TKD Kolpajung seluas 5.750 M2 yang terletak di lingkungan Bata-bata Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tepatnya di RT 01 RW 05 atau Jalan Raya nyalaran Gang III yang digarap dan di sewa oleh terdakwa untuk pertanian dari pihak kelurahan Kolpajung menjadi hak milik terdakwa dengan terbitnya sertifikat hak milik nomor 01736 atas nama Mahmud seluas 2.181 M2<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 (Subsidair) atau pasal 9 (lebih subsidair) junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">(Jen)<br /></div><p></p>

News Tipikor Guru dan Lurah Dari Pamekasan Diadili Karena Pemindahtanganan TKD

  BERITA KORUPSI .CO – Mahmud, SPd.I adalah seorang guru di SDN Tambak 1 Omben Sampang, bersama Abdul Azis selaku Lurah di Kelurahan Kolpaj...

»

Jubir KPK Ali Fikri : Terpidana Ibnu Gofur Telah Di Eksekusi Ke Lapas Porong

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBpXCqTCRvTTJx9sdHke4WHOyxCjcEJw9pKh4cPfeMQRbbPkrjGzzpWu4gvMib9O4dTHbD2SXV7OxnmqA03peSCnrFf1_UCsUaLW5bt4RYodtCtoUd7fV9tHrr_XZYz8KAMJylaR4v7CQ/s653/Ibnu+Gofur.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="653" data-original-width="500" height="801" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBpXCqTCRvTTJx9sdHke4WHOyxCjcEJw9pKh4cPfeMQRbbPkrjGzzpWu4gvMib9O4dTHbD2SXV7OxnmqA03peSCnrFf1_UCsUaLW5bt4RYodtCtoUd7fV9tHrr_XZYz8KAMJylaR4v7CQ/w614-h801/Ibnu+Gofur.jpg" width="614" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Selasa, 11 Agustus 2020, Jaksa Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Josep Wisnu Sigit dan Dormian, telah melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 15/PID.SUS/TPK/2020/PN. SBY tanggal 29 Mei 2020 atas nama Terdakwa Ibnu Gofur dengan cara memasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong untuk menjalani pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.<br /><br />Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co melalui pesan pada Selasa, 11 Agustus 2020<br /><br />“Terpidana Ibnu Gofur telah terbukti dan diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena memberikan suap kepada Bupati Sidoarjo Saiful Ilah agar dimenangkan dalam tender empat proyek Infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo. Selain itu terpidana juga dibebani pidana denda sebesar Rp100.000.000 subsidair 3 bulan kurungan,” kata Ali Fikri<br /><br />Pada Jumat, 29 Mei 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan (Vonis) hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan dan denda masing-masing sebesar Rp100 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan terhadap Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi sebagai terdakwa Korupsi pemberi uang suap sebesar Rp1.675.000.000 (satu milliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sejak tahun 2019 – 2020 <br /><br />Terpidana Ibnu Gofur menjadi penghuni Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) bermula pada Selasa, tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB.<br /><br />Saat  itu (Selasa, tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB), Tim penyidik anti Rasuah  melakukan Tangkap Tangan terhadap Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi (keuduanya pengusaha  kontraktor) dan Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo pada saat berda di  di Pendopo Kabupaten Sidoarjo dengan barang bukti (BB) berupa uang sebanyak Rp350 juta<br /><br />Uang sebesar Rp350 juta itu adalah dari Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi untuk diberikan ke Bupati Saiful Ilah sebagai “imbalan” proyek APBD yang didapat dan dikerjakan kedua pengusaha kontraktor itu<br /><br />Selain ketiganya (Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi dan Saiful Ilah), saat itu juga KPK meringkus Tiga pejabat lainnya, yaitu Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Untuk sementara jumlah terdakwa dalam kasus ini sebanyak 6 orang, dan 2 diataranya sudah divonis yaitu Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi. Sedangkan terdakwa Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya<br /><br />Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi divonis sebagai terdakwa pemberi suap terhadap Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji<br /><br />Dari fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata yang memberi uang suap tidak hanya terpidana Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi, melainkan Iwan Setiawan yang juga pengusaha Kontraktor juga terlibat dalam pemberian uang suap ke Kepala Dinas PUPPR<br /><br />Selain itu terungkap pula dalam persidangan, bahwa uang suap dari terpadana Ibnu Gofur dan M. Totoko Sumedi ternyata mengalir juga ke 6 (enam) anggota Pokja ULP (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan), diantaranya Muhammad Bayu Sitokharisma dan Muhammad Yugo Adhi Prabowo dan Yanuar Santosa selaku PPK P2CKTR<br /><br />Sedangkan A. Zaini selaku Sekda Kabupaten Sidoajo juga juga terlibat dalam skandal proyek ABPD. Selain keterlibatan A. Zaini dalam skandal proyek APBD, A. Zaini bersama para Kepala Dinas juga terlibat dalam pemberian Emas batangan bersertifikat kepada Bupati Saiful Ilah pada tahun 2018.<br /><br />Yang menurut A. Zaini dalam persidangan, bahwa pemberian Emas itu adalah sebagai hadiah Ulang Tahun dari para Kepala Dinas terhadap Saiful Ilah. Dan Emas itupun sudah disita oleh penyidik KPK. <br /><br />Lalau apakah KPK akan menyeret para Kepala Dinas di Kabupaten Sidoarjo sebagai pejabat atau sebagai pihak yang memberikan “gratifikasi” kepada pejabat penyelenggara negara? Bagaimana dengan para anggota Pokja ULP yang turut menikmati uang haram dari Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi termasuk pihak lain yang telibat dalam kasus ini? </p><p style="text-align: justify;">(Jen)</p>

News Tipikor Jubir KPK Ali Fikri : Terpidana Ibnu Gofur Telah Di Eksekusi Ke Lapas Porong

BERITA KORUPSI .CO – Selasa, 11 Agustus 2020, Jaksa Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Josep Wisnu Sigit dan Dormian, telah melaks...

»

Perkara Korupsi Ketuk Palu APBD Tulungagung, Jubir KPK Ali Fikri : KPK Akan Menetapkan Pihak Lain Sebagai Tersangka

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7OBe5ekadGHg8HpCbSnxe8GHnRkrLjoPqTnhylI1X-K1TZ9PS8bRecDoZXP1VRyOvXRl_IFAbVP95yw-ThpsEyTaVsrVaWeMhjRy1Y657sdsEF6uLs49Y7c7kdiagYH4JaICJB87rOLE/s640/Dewan.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="599" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7OBe5ekadGHg8HpCbSnxe8GHnRkrLjoPqTnhylI1X-K1TZ9PS8bRecDoZXP1VRyOvXRl_IFAbVP95yw-ThpsEyTaVsrVaWeMhjRy1Y657sdsEF6uLs49Y7c7kdiagYH4JaICJB87rOLE/s0/Dewan.jpg" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(Foto Dok. beritakoorupsi.co)<br /></td></tr></tbody></table><h1 style="text-align: left;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;">#Sejumlah anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 termasuk Tiga Wakil, yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto juga menerima aliran uang Ketuk Palu pembahasan/pengesahan APBD#<span style="color: black;"> -</span></span></span><br /></h1><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><span style="color: red;"><b>B<span style="color: black;">ERITA</span>KORUPS<span style="color: black;">.CO –</span></b></span></span> Kasus perkara Korupsi uang Ketuk Palu Pembahasan/Pengesahan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018, memang telah berakhir dengan di Vonisnya terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD sekaligus sebagai Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 – 2019 dari Fraksi PDIP oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 4 Agusutus 2020<br /><br />Selasa, 4 Agustus 2020, Majelis Hakim pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp4.8 milliar subsidair pidana penjara selama 1 (satu)  tahun dan 6 (enam) bulan, serta pencabutan hak Politik (melih dan dipilih dalam jabatan publik) selama 4 (empat) setelah terdakwa Supriyono selesai menjalani hukuman pidana pokok atau pidana penjara<br /><br />Terdakwa Supriyono dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruh a dan pasal 12 huruf B  Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1m_oWwhhwPepZfynbP4s_Qfov5A-yBLc8z-Qp7KxvCeGPCBwXj81mEEGBo0J6ziLMWpFT3XnrZ28iSJ622AMNOgPf3zUItCvg_ab2CybL-cIr22q18699vawUqtNvbP67PykFW0PrxjQ/s680/IMG20200623105228.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="545" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1m_oWwhhwPepZfynbP4s_Qfov5A-yBLc8z-Qp7KxvCeGPCBwXj81mEEGBo0J6ziLMWpFT3XnrZ28iSJ622AMNOgPf3zUItCvg_ab2CybL-cIr22q18699vawUqtNvbP67PykFW0PrxjQ/s640/IMG20200623105228.jpg" width="640" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;"> Tindak pidana kejahatan atau Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Supriyono adalah menerima uang suap ketuk palu Pembahasan/Pengesahan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 dan menerima gratifikasi berupa uang fee Pokir (pokok-pokok pikiran) serta penerimaan sejumlah uang dari para Kepala Sekolah SMPN Kab. Tulungagung</p><p style="text-align: justify;">Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, “lahirnya” asal muasal uang ketuk palu Pembahasan/Pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung adalah bermula pada tahun 2014, saat Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemda Kab. Tulungagung bersama Tim Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Tulungagun mengadakan rapat di Hotel Safana, Kota Malang yang dihadiri sebanyak 21 orang untuk membahas APBD Kab. Tulungagun TA 2015<br /><br />Tim TAPD Kab. Tulungagung yang hadir dalam rapat di Hotel Safana Kota Malang, diantaranya Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD) sekaligus Ketua TAPD, Indra Fauzi dan Kepala BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Hendry Setiawan dan Sudigdo selaku Kepala Bapeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) serta beberapa Kepala SKPD serta Wakil Bupati Maryoto Birowo<br /><br />Kehadihadiran Maryoto Birowo selaku Wakil Bupati Tulungagung di Hotel Safana Kota Malang tersebut bukan sebagi TAPD, melainkan karena dianggap sebagai orang (pejabat) yang dituakan dan dianggap pula sebagai penasehat. Padahal dalam TAPD tidak ada istilah penasehat. <br /><br />Sementara Tim Banggar yang hadir dalam rapat tesebut adalah diantaranya, terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD sekaligus sebagai Ketua Banggar DPRD Kab. Tulungagung, Wakil Ketua DPRD sekaligus Wakil Ketua Banggar DPRD serta sejumlah anggota DPRD lainnya.<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxVcGVHOEU_0Xp6vNJ27CoCjJVZBeHb-APgQK8h6WZ6HzPk2niwHWOQ0yvp2ZfgGwWqd2cw0JoUti_hpbzhBkotwSicpXxgph0R9chnAmg4k7igJatk34TEGsOAC2zYQoSQ5S0wTTm0I8/s907/Supriyono+6.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="907" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxVcGVHOEU_0Xp6vNJ27CoCjJVZBeHb-APgQK8h6WZ6HzPk2niwHWOQ0yvp2ZfgGwWqd2cw0JoUti_hpbzhBkotwSicpXxgph0R9chnAmg4k7igJatk34TEGsOAC2zYQoSQ5S0wTTm0I8/s640/Supriyono+6.jpeg" width="640" /></a></div><p style="text-align: justify;">Dalam rapat tersebut tidak ada kesepakatan alias deadlock, sehingga rapat dilanjutkan di Tulunggaung. Menurut Hendry Setiawan selaku Kepala BPPKAD dan Yamani selaku Kabid di BPPKAD saat dihadirkan sebagi saksi dipersidangan untuk terdakwa Supriyono pada tanggal 14 April 2020 mengatakan, bahwa yang mengendalikan APBD Tulungagung adalah terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD dan meminta sejumlah uang kepada Bupati<br /><br />“Pertemuan di Hotel Safana Malang, dihadiri 21 orang dalam pembahasan anggaran. Terdakwa meminta (uang) ke Bupati. Penyerahan uang biasanya 3 kali setahun, yang pertama antara bulan Maret atau April, hari raya dan akhir tahun. Tahun 2014 sebesar 500 juta, 2015 sebesar 1 milliar, tahun 2016 1 milliar, tahun 2017 1 milliar, tahun 2018 sebesar 500 juta untuk pembahaasan PBD, yang menyerahkan Yamni. Uang itu dari Dinas PU,” kata Hendrik saat itu (14 April 2020)<br /><br />Apa yang disampaikan oleh Hendry Setyawan, juga dibenarkan oleh Yamani. Yamani menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang itu diterima dari Dinas PU melalui Sukarji (Kabid Dinas PU). Hal itupun tidak dibantah oleh Sukarji selaku Kabid di Dinas PU.<br /><br />Sukarji membeberkan asal usul sejumlah uang yang diserahkan ke BPPKAD, yaitu sebagai fee proyek APBD Kab. Tulungagung sebesar 15 persen (5 persen dibayar di awal dan 10 persen dibayar setelah pekerjaan selesai).<br /><br />“Itu sebagai fee proyek APBD sebesar 15 persen, yang dibayar didepan sebesaar 5 persen dan sisanya di akhir setelah dikurangi pajak,” kata Sukarji pada persidangan yang sama (14 April 2020)</p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGkEyiVe5qgtSLudv9xYKx68kcrEr2onsyB5M4S9tMLSWN-HLMQS3B9-cKTKO3hGyifrufS18ywf8hCx1ZW-6Rqe0fFi82BJHxKLAj3Q7hEGviYfxq0ENc8DWF3k3bx1dh1AcvaD3X4PM/s640/IMG20200421123437+-.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGkEyiVe5qgtSLudv9xYKx68kcrEr2onsyB5M4S9tMLSWN-HLMQS3B9-cKTKO3hGyifrufS18ywf8hCx1ZW-6Rqe0fFi82BJHxKLAj3Q7hEGviYfxq0ENc8DWF3k3bx1dh1AcvaD3X4PM/s0/IMG20200421123437+-.jpg" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;">Apakah uang ketuk palu Pembahasan/Pengesahan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung dan fee Pokir hanya dinikmati oleh terdakwa Supriyono ? “Tidak”. <br /><br />Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa uang ketuk palu Pembahasan/Pengesahan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung dan Fee Pokir ternyata mengalir juga ke sejumlah anggota DPRD Tulungagung peride 2014 – 2019<br /><br />Para anggota Legisator Kab. Tulungagung yang kecipratan aliran uang haram ketok palu dan fee Pokir adalah, diantaranya ;<br />1.    Imam Sapingi (Rp 67.5 juta)           20. Basroni (Rp 95 juta)<br />2.   Adib Makarim (Rp 230 juta)            21. Leman Dwi Prasetyo (Rp 85 juta)<br />3.    Agus Budiarto (Rp 270 juta)           22. Susilowati (Rp 34 juta)<br />4.    Nurhamim (Rp 46 juta)                   23. Sutomo (Rp 55 juta)   <br />5.    Choirurrohim (Rp 135 juta)            24. Imam Kembali (Rp 130 juta)   <br />6.    Muti'iin (Rp 55 juta)                       25. Heru Santoso (Rp 75 juta)<br />7.    Mashud (Rp 14.5 juta)                    26. Ahmad Baharudin (Rp 100 juta)   <br />8.    Subani Sirab (Rp70.5 juta)             27. Joko Tri Asmoro (Rp 60 juta) <br />9.    Sunarko (Rp 35 juta)                      28. Wiwik Triasmoro (Rp 5 juta)   <br />10.  Riyanah menerima (Rp 60 juta)     29. Amag Armanto Anggito (Rp 20 juta)<br />11.  Asrori (Rp 60 juta)                         30. Suprapto (Rp 117 juta)<br />12.  Adrianto (Rp 25 juta)                     31. Imam Ngakoib (Rp 57 juta)<br />13.  Gunawan (Rp 25 juta)                    32. Makin (Rp 35 juta)<br />14.  Faruq TriFauzi (Rp 30 juta)           33. Marikan Al Gatot Susanto (Rp 20 juta)<br />15.  Widodo Prasetyo (Rp 150 juta)     34. SamsuI Huda (Rp 110 juta)<br />16.  Fendy Yuniar (Rp 85 juta)             35. Sumarno (Rp 80 juta)<br />17.  Imam Koirodin (Rp 80 juta)          36. Agung Darmanto (Rp 40 juta)<br />18.  Sofyan Heryanto (Rp 55 juta)       37. Michael Utomo (Rp 5 juta)<br />19.  SaifulAnwar (Rp 50 juta)              38. Indra Fauzi (Sekda) menerima Rp 97 juta<br /><br />Dan uang haram itupun sudah dikembalikan (“diganti karena uang yang diterima saat itu sudah habis”) oleh para anggota Dewan yang terhormat pada saat penyidikan maupun saat proses persidangan berlangsung. <br /></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyfoDGbjKGtI9Op6MvqnX1bVmu9iX6ZGUu6E9D9ESJhWk1qXtwqKYDpDYCWNQ_9DIbROxjc3SNj29WlH2vo-zwVokopmJPYFZq_SQtn5ALQ4GtGAFcmxWZRELq3belPAgJQmqXGA8d2z0/s640/Sidang+12+Juni.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyfoDGbjKGtI9Op6MvqnX1bVmu9iX6ZGUu6E9D9ESJhWk1qXtwqKYDpDYCWNQ_9DIbROxjc3SNj29WlH2vo-zwVokopmJPYFZq_SQtn5ALQ4GtGAFcmxWZRELq3belPAgJQmqXGA8d2z0/s0/Sidang+12+Juni.jpg" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;">Walaupun uang yang dinikmati oleh para anggota Dewan yang terhrmat ini sudah dikembalikan, bukan berarti menghilangkan sangsi pidana seperti yang diatur dalam pasal 4 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan<br /><br />Lalu apakah perkara ini sudah berakhir atau telah selesai sampai disini? Ternyata tidak. Karena berakhir bukan berarti berhenti disini saja <br /><br />Majelis Hakim mengatakan saat membacakan putusannya terhadap terdakwa Supriyono (4 Agustus 2020), bahwa barang bukti (BB) tetap dalam berkas untuk pembuktian dalam perkara lain. Ini artinya, berakhir bukan berarti berhenti disini saja<br /><br />Mengapa? Karena bisa jadi akan ada pihak-pihak lain yang terseret sebagai tersangka. Karena KPK memastikan, akan menetapkan pihak lain sebagai tersangka. Hal itu dikatakan oleh juru bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri kepada beritakorupsi.co saat dihubungi melalui telepon selulernya, pada Jumat, 07 Agustus 2020<br /><br />Ali Fikri mengatakan, JPU sudah melakukan analisa mendalam terkait fakta-fakta hukum, keterangan para saksi dan alat bukti yang dimiliki. Semuanya telah tertuang di dalam surat tuntutan. <br /><br />“Berikutnya kami akan pelajari lebih lanjut pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusan ini. Dalam penanganan kasus oleh KPK, UU mengharuskan minimal adanya dua alat bukti permulaan yang cukup,” kata Ali Fikri<br /><br />Bila alat bukti yang dimaksud minimal 2 (dua) untuk dapat menyeret pihak lain dalam perkara ini, dalam fakta yang terungkap dalam persidangan sudah sangat jelas, yaitu adanya barang bukti yang ditunjukan JPU KPK kehadapan Majelis Hakim, keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling berkaitan dan pengakuan serta pengembalian uang.<br /><br />Dan itulah alasa Majelis Hakim dalam putusannya yang mengatakan, bahwa barang bukti tetap dalam berkas untuk pembuktian dalam perkara lain.<br /><br />Ali Fikri mengatakan, pengembangan perkara ini masih dapat dimungkinkan untuk menetapkan pihak lain sebagai tersangka sesuai fakta-fakta hukum<br /><br />“Oleh karena itu, pengembangan perkara ini tetap dapat dimungkinkan, dan tentu KPK akan menetapkan pihak lain sebagi tersangka, sejauh dalam pertimbangan dan fakta-fakta hukum dalam putusan ini setelah kami pelajari secara menyeluruh dan lengkap. Ternyata berdasarkan bukti permulaan yang cukup ada keterlibatan pihak lain,” kata Ali Fikri <br /></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9R-nRRyPabvR016AEXkv3DEjQ5psQxsrmYvqNy1BBWQKc8HgN66mFDo1Td5APm5ZCLMcZcfbSkZIqZDyCPXEI-x7cYCChSswerWYrMETyMF-VzaFRcm3XswwWRMSoqrIsdUudWVJTIP8/s640/g.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9R-nRRyPabvR016AEXkv3DEjQ5psQxsrmYvqNy1BBWQKc8HgN66mFDo1Td5APm5ZCLMcZcfbSkZIqZDyCPXEI-x7cYCChSswerWYrMETyMF-VzaFRcm3XswwWRMSoqrIsdUudWVJTIP8/s0/g.jpeg" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b>Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari pantauan beritakorupsi.co, dinataranya ;</b></span><br /><br /><b><span style="font-size: x-large;">1. Pada persidangan pada tanggal 14 April 2020</span></b><br />Keterangan Hendrik Setiawan menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa yang mengendalikan APBD Tulungagung adalah terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD. Hendrikpun membeberkan penyerahan uang ke terdakwa, yang sebelumnya ada permintaan dari terdakwa ke Bupati Syahri Mulyo (terpidana)<br /><br />“Pertemuan di Hotel Safana Malang, dihadiri 21 orang dalam pembahasan anggaran. Terdakwa meminta ke Bupati. Penyerahan uang biasanya 3 kali setahun, yang pertama antara bulan Maret atau April, hari raya dan akhir tahun. Tahun 2014 sebesar 500 juta, 2015 sebesar 1 milliar, tahun 2016 1 milliar, tahun 2017 1 milliar, tahun 2018 sebesar 500 juta untuk pembahaasan PBD, yang menyerahkan Yamni. Uang itu dari Dinas PU,” kata Hendrik saat itu<br /><br />Dan apa yang disampaikan oleh Hendry Setyawan, juga dibenarkan oleh Yamani selaku Kabid di BPPKAD. Yamani menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang itu diterima dari Dinas PU melalui Sukarji. Hal itupun tidak dibantah oleh Sukarji selaku Kabid di Dinas PU.<br />Sukarji membeberkan asal usul sejumlah uang yang diserahkan ke BPPKAD, yaitu berasal sebagai fee proyek APBD Kab. Tulungagung sebesar 15 persen (5 persen dibayar di awal dan 10 persen dibayar setelah pekerjaan selesai).<br /><br />“Itu sebagai fee proyek APBD sebesar 15 persen, yang dibayar didepan sebesaar 5 persen dan sisanya di akhir setelah dikurangi pajak,” kata Sukarji pada persidangan yang sama (14 April 2020)<br /><br /><b><span style="font-size: x-large;">2. Persidangan pada tanggal 21 April 2020</span></b><br />JPU KPK menghadirkan 5 orang saksi, yaitu Imam Kambali, Adib Makarim (Keduanya selaku Wakil Ketua DPRD), Budi Fatahilah Mansyur (Sekwan), Sudigdo (Kepala Bapeda) dan Wiyono (Staf Sekwan)<br /><br />Kepada Majelis Hakim saat itu, Imam Kambali mengakui telah menerima uang terkait pembahasan APBD. Uang yang diterimanya sebesar Rp190 juta setiap tahun untuk 25 orang anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Tulunagung periode 2014 – 2019.<br /><br />“Saya kenal. Saya lupa Bu, tapi terima. Kalau saya tidak salah sebesar seraatus sembilan puluh juta (Rp190 juta) untuk dua puluh lima (25 orag) Badan Anggaran,” kata si Imam.<br /><br />Apa yang dijelaskan si Imam, tak jauh beda dengan keterangan si Adib Makarim. Si Imam dan di Adib sama-sama menerima uang “suap”.<br /><br />“Uang pokir juga tapi saya lupa berapa. Saya sudah kembalikan 230 juta,” jawab si Adib.<br /><br />Si Adib juga mengakui menerima uang dari Yamani pada tahun 2014 sebesar Rp190 juta untuk anggota Banggar sebagai uang ketok palu APBD tahun 2015. Sementara tahun 2016, diterima melalui stafnya di Dewan, yaitu dari si Wiyono<br /><br />“Saya dikasih oleh Pak Yamani, katanya untuk Banggar. Uang itu dikasih sebelum sidang paripurna,” kata si Adib mengakui.<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0njBm30GmTb9nK1HeUVEvh2KMXv291WreHvi7k7Yn7Ue9aEJ7yf2zlSQo_tT6I7IqvDrKNuP4bCRkGGbZKgvJGCj5B2nczqvgS2O9qzfmvu7XEkeM1CatiTZ7c99TFR_kFPVffP1TTWQ/s640/IMG20200414130522+14+April+2020.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="513" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0njBm30GmTb9nK1HeUVEvh2KMXv291WreHvi7k7Yn7Ue9aEJ7yf2zlSQo_tT6I7IqvDrKNuP4bCRkGGbZKgvJGCj5B2nczqvgS2O9qzfmvu7XEkeM1CatiTZ7c99TFR_kFPVffP1TTWQ/s0/IMG20200414130522+14+April+2020.jpg" /></a></div><p></p><p></p><p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: x-large;"> 3. Sidang pada tanggal 2 Juni 2020</span></b><br />Keterangan si Budi Fatahila Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kab. Tulungagung kepada Majelis Hakim mengakui, bahwa dirinya pernah menerima uang di kantor BPPKAD pada tahun 2017 sebesar Rp200 juta dari Yamani, Staf BPPKAD. Uang itu diberikan kepada terdakwa<br /><br />Dan pada tahun 2018 sehari setelah KPK meringkus si Syahri Mulyo, si Budi Fatahilah Mansyur kembali menerima uang di kantor BPPKAD sbesar Rp500 juta dari Hendry Setiawan selaku Kepala BPPKAD. Dan uang tersebut diserahkan ke ajudan terdakwa, yaitu si Pendi Kristian atas persetujuan terdakwa<br /><b><span style="font-size: x-large;"><br />4. Pada persidangan pada Selasa, 5 Mei 2020</span></b><br />Tim JPU KPK Indra Fauzi selaku Sekda (Sekretaris Daerah) sekaligus Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Tulungagung, Imam Sopingi (anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Komis D dari Fraksi Hanura)<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Imam Sopingi selaku anggota Dewan yang terhormat ini mengakui menerima uang, tapi tidak tau sumbernya dari mana, walau awalnya si Imam Sopingi “pura-pura pikun” namu akhirnya tak dapat mengelak setelah JPU KPK membacakan keterangannya dalam BAP Nomor 15.<br /><br />Tak hanya itu. Anggota Banggar DPRD Kab. Tulungagung ini juga tak mengakui aliran uang dari Dinas PU maupun uang Pokir, yang masing-masing anggota Dewan menerima uang pokir sebesaar Rp150 juta.<br /><br />“Ya betul sekali, tapi tidak tau sumbernya dari mana,” jawab si Imam Sopingi.<br /><br /><span style="font-size: x-large;"><b>5. Persidangan pada Selasa, 12 Mei 2020</b></span><br />JPU KPK menghadirkan si Pendi Kristian selaku ajudan terdakwa, si Kardiyanto (Kepala SMPN Tulungagung), si Mat Yani (Kabid di Dispendikbud Kab. Tulungagung) dan si Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung (sidang pada 12 Mei 2020)<br /><br />Kepada Majelis Hakim, si Pendi mengakui pernah menerima uang sebesar Rp500 juta. Uang itu diambilnya dari rumah Budi Fatahila Mansyur selaku Sekwan atas perintah Sekwan. Dan atas perintah Big Bos pula, si Pendi pun menyimpan uang “panas” itu hingga saat ini (maksudnya hingga persidangan, Selasa, 12 Mei 2020)<br /><br />“Pernah, lima ratus juta. Saya ambil ke rumah Pak Budi karena diminta untuk mengambilnya. Saya diminta untuk menyimpan. Uang itu sehari setelah OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Tulungagung. Masih saya simpan sampai sekarang. Apakah saya kembalikan dari mana uang itu saya terima atau saya kembalikan ke KPK?,” tanya si Pendi “pura-pura bego”.<br /><br />Giliran si Mat Yani dan si Kardiyanto memberikan keterangan justru “memalukan”. Bayangkan saja, sebagai Pendidik Akhlak, moral dan Budi Pekerti bagi ratusan anak-anak sekolah di Kabupaten Tulungagung, ternyata “Hobby berindehoi” bersama terdakwa di Kafe Dinasti yang ada di Tulungagung<br /><br />“Saya sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa. Saya kenal dari Mat Yani yang menunjukan saat di Kafe. Uang yang saya berikan lima puluh tiga juta ke Mat Yani,” kata Kardiyanto.<br /><br />Terkait jumlah uang untuk “membeli” jabatan Kepala Sekolah, Kardianto mengakui telah menyerahkan uang sebanyak Rp53 juta, salah satunya melalui Mat Yani. Dan apa yang katakan si Kardiyanto, diakui si Mat Yani.<br />Mat Yani adalah kawan dekatnya si terdakwa. Melalui Mat Yani yang merekomondasikan almarhum Suharno ke terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD untuk diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung.<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA9VqDKzl-lWfZp_hy_DLWuwqGan1BdqGEXVv4pENN7daQ2tuDU7W7un5ww3c-LNdG5rUjH7AAdubtKO2O3fxqTuNye8b7vGPIOCs_H-beolPqkwI_RDU2WU2j91pOYN96va1-dEmoyhk/s640/Sidang+tanggal+12+Juni+2020.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="629" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA9VqDKzl-lWfZp_hy_DLWuwqGan1BdqGEXVv4pENN7daQ2tuDU7W7un5ww3c-LNdG5rUjH7AAdubtKO2O3fxqTuNye8b7vGPIOCs_H-beolPqkwI_RDU2WU2j91pOYN96va1-dEmoyhk/s0/Sidang+tanggal+12+Juni+2020.jpeg" /></a></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b>6. Persidangan Selasa, 2 Juni 2020</b></span><br />JPU KPK menghadirkan 9 orang saksi, yaitu 1. Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia),; 2. Nanang Supriyanto (Pengusaha Kontraktor),; 3. Ari Kusumawati selaku pengurus Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia),; 4. Haryo Dewanto (Kepala Seksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung),;  5. Susilo Prabowo alias Embun (pengsaha Kontraktor),; 6. Suparlan (Kepala Sekolah SMPN Tulungagung),; 7. Sri wahyuni (Kepala Sekolah SMPN Tulungagung),; 8. Syaipudin Jufri (Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung),; 9. Hj. Susilowati (anggota DPRD Kabu. Tulungagung dari Fraksi PDIP).<br /><br />Keterangan saksi Anjar Handriyanto, Nanang, Ari Kusumawati dan Susilo Prabowo alias Embun pada  persidangan saat itu, tak jauh beda dengan keterangannya pada saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Anjar Handriyanto, Nanang, Ari Kusumawati dan Susilo Prabowo alias Embun menjelaskan, bahwa fee proyek yang mereka berikan ke Bupati melalui Kepala Dinas PU maupun Sukarji selaku Kabid Dinas PU adalah sebesar 15% dari besaran anggarann proyek yang dibayarkan sebayak dua kali, yaitu 10% diawal dan 5 persen setelah proyek selesai dikerjakan.<br /><br />“Besarnya lima belas persen. Sepuluh persen dibayar di awal dan lima persen diakhir,” kata para saksi.<br /><br />Sedangkan keterangan Ari Kusumawati juga demikian. Namun Ari Kusumawati tidak memberikan fee proyek ke Dinas PU melainkan ke Supriyono dan Suharminto<br /><br />Sementara si Suparlan dan Sri wahyuni yang Keduanya selaku Kepala Sekolah SMPN Tulungagung ini tak membantah telah memberikan sejumlah uang ke terdakwa Supriyono melalui Mat Yani. Mat Yani adalah orang kepercayaan Si Supriyono. Terdakwa Supriyono dan Suharminto alia Bedud adalah kakak beradik yang sama-sama dijuluki sebagai Powerfulnya Kabupaten Tulungung.<br /><br />Sementara Hj. Susilowati mengakui menerima uang sebesar Rp34 juta dari Yuono selaku staf Sekawan, yang menurutnya bahwa uang tersebut sudah dikembalikan ke kas negara melalui KPK<br /><br /><b><span style="font-size: x-large;">7. Persidangan tanggal 9 Juni 2020</span></b><br />JPU KPK menghadirkan 11 orang anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019, yiatu Sofian Heryant, Wiwik Tri Asmoro, Widodo Prasetyo, Imam N, Ansoro, Samsul Huda, Suprajito, Subani Sirat, Agung Darmanto, Marikan dan Sumarno,<br /><br />Kepada Majelis Hakim, ke- 11 anggota Dewan yang terhormat ini juga mengakui menerima uang ketok palu Pembahasan/pengesahan APBD Kabupatena Tulungagung dan uang POKIR (Pokok Pokok Pikiran)<br /><br /><b><span style="font-size: x-large;">8. Persidangan pada Selasa, 16 Juni 2020</span></b><br />JPU KPK menghadirkan 18 orang anggota DPRD Kab. Tulungagung periode 2014 – 2019, yaitu ; 1. Sutomo, 2. Sunarko, 3. Maicel Utomo, 4. Mashut, 5. A. Baharudin, 6. Ferdi Yuniar, 7. Gunawan, 8. Farouk , 9. Khoirul Rohim, 10. Basroni, 11. Saiful Anwar, 12. Heru Santoso, 13. Rianah, 14. Nurhamim, 15. Muti’in, 16. Leman Dwi Prasetyo (Wakil Ketu Komisi C), 17. Joko tri asmoro, 18. Imam Choirudin<br /><br />Ke- 18 anggota Dewan yang terhormat ini juga mengakui kepada Majelis Hakim, menerima uang ketok palu dan fee Pokir, uang tersebut sudah dikembalikan oleh para anggota dewan yang terhormat ini ke kas negara melalui KPK. <br /></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOFqttut5TMSsEGkII2GFrMplXdwn_5QYzLJf592gaWX9W9GcV_f1d39tvR2Pygyt5H1y5ISwGw0QIZV-1TVNRn404Pysom-fsEbyprSfrP8zkj-9-2FIjuaR7HLKfmRsJENfvkZhUF4c/s640/IMG20200616152816+Sidang+tanggal+16+Juni+2020.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOFqttut5TMSsEGkII2GFrMplXdwn_5QYzLJf592gaWX9W9GcV_f1d39tvR2Pygyt5H1y5ISwGw0QIZV-1TVNRn404Pysom-fsEbyprSfrP8zkj-9-2FIjuaR7HLKfmRsJENfvkZhUF4c/s0/IMG20200616152816+Sidang+tanggal+16+Juni+2020.jpg" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b> 9. Kemudian persidangan pada tanggal 7 Juli 2020.</b></span><br />Sesuai fakta dalam persidangan, akhirnya Tim JPU KPK membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa Supriyono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 (enam) bulan kuraungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp4.8 mlliar subsidair pidana penjara selama  2 (dua) tahun serta pencabutan hak politik terdakwa selama 5 (lima) tahun setelah terpidana selesai menjalani hukuman.<br /><br />Supriyono dijerat sebagai terdakwa penerima suap sebagaimana dalam pasal  12 huruf a (Dakwaan Kesatu alternatif Pertama ) dan sebagai terdakwa penerima gratifikasi sebagaimana dalam pasal  12 huruf B (Dakwaan Kumulatif Kedua) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /><span style="font-size: x-large;"><b><br />10. Kemudian persidangan pada tanggal 4 Agustus 2020.</b></span><br />Sesuai fakta dalam persidangan pula, Majelis Hakim pun menjerat terdakwa Supriyono sama dengan dakwaan JPU KPK, dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 (enam) bulan kuraungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp4.8 mlliar subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pencabutan hak politik terdakwa selama 4 (empat) tahun setelah terpidana selesai menjalani hukuman. (Jen)</p>

News Tipikor Perkara Korupsi Ketuk Palu APBD Tulungagung, Jubir KPK Ali Fikri : KPK Akan Menetapkan Pihak Lain Sebagai Tersangka

(Foto Dok. beritakoorupsi.co) #Sejumlah anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 termasuk Tiga Wakil, yakni Imam Kambali, Adib Makarim d...

»