BERITAKORUPSI.CO

ICW Menuntut Agar DPR Segera Hentikan Pembahasan Revisi UU KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2zy05BRRKno3jaH_YIwMEnvS6IIZRPGX2Y_b3zL9nGfixAalkk7gzxgWnu7kgOfLbzslDEHfm0QWDBXXjwmbpEm72UptT44qAc3rRxE7ywXKLMSQlgn0wKM5vgICRKY5SJY3f4jUb4oA/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2zy05BRRKno3jaH_YIwMEnvS6IIZRPGX2Y_b3zL9nGfixAalkk7gzxgWnu7kgOfLbzslDEHfm0QWDBXXjwmbpEm72UptT44qAc3rRxE7ywXKLMSQlgn0wKM5vgICRKY5SJY3f4jUb4oA/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
#Revisi UU KPK sarat dugaan konflik kepentingan DPR dan Pemerintah, harus hentikan pembahasan revisi UU KPK!# 
 
 
Jakarta, beritakorupsi.co - DPR bersama pemerintah baru saja menyepakati pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Usulan perubahan ini merupakan inisiatif dari DPR. Diyakini, poin-poin perubahan tersebut akan melumpuhkan KPK dan melemahkan pemberantasan korupsi. Jika dilihat lebih jauh, DPR seakan mempercepat pengesahan UU ini dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu. Setidaknya Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat adanya dugaan konflik kepentingan dalam pembahasan dan pengesahan dalam sidang paripurna DPR. Berikut: 1. Niat Lama Melemahkan KPK. Dalam catatan ICW isu revisi UU KPK mulai bergulir sejak tahun 2010 silam. Dalam naskah perubahan yang selama ini beredar praktis tidak banyak perubahan, narasi penguatan KPK seakan hanya omong kosong saja. Mulai dari penyadapan atas izin Ketua Pengadilan, pembatasan usia KPK, kewenangan SP3, sampai pembentukan Dewan Pengawas;  2. Mayoritas Perkara yang Ditangani KPK Melibatkan Aktor Politik Dalam catatan KPK dari rentang waktu 2003-2018 setidaknya 885 orang yang telah diproses hukum. Dari jumlah itu, 60 persen lebih atau 539 orang berasal dari dimensi politik; 3. Anggota DPR Masa Periode 2014-2019 Banyak Terlibat Kasus KorupsiDalam catatan ICW sepanjang lima tahun terakhir setidaknya 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bahkan Ketua DPR RI, Setya Novanto, bersama Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniwan, pun tak luput dari jerat hukum KPK.; 4. Hampir Seluruh Partai Politik di DPR Periode 2014-2019 Sudah Pernah Terjaring KPK Dalam catatan ICW, 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Keseluruhan anggota DPR tersebut pun berasal dari ragam partai politik. Berikut rinciannya:  ⁃ Partai Golkar: 8 orang  ⁃ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 3 orang  ⁃ Partai Amanat Nasional: 3 orang  ⁃ Partai Demokrat: 3 orang  ⁃ Partai Hanura: 2 orang  ⁃ Partai Kebangkitan Bangsa: 1 orang  ⁃ Partai Persatuan Pembangunan: 1 orang  ⁃ Partai Nasdem: 1 orang  ⁃ Partai Keadilan Sejahtera: 1 orang 5. Perkara yang Sedang Ditangani oleh KPK Banyak Melibatkan Anggota DPR Publik tentu masih mengingat salah satu kasus korupsi yang secara dimensi kerugian negara besar, serta diduga melibatkan banyak pihak - eksekutif, legislatif, maupun swasta - yakni kasus KTP-Elektronik. Dalam dakwaan Jaksa untuk dua terdakwa, Irman dan Sugiharto, menyebutkan puluhan politisi DPR yang diduga turut serta menerima aliran dana dari proyek yang telah merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun. Atas narasi di atas, maka wajar jika publik sampai pada kesimpulan bahwa DPR terlihat serampangan, tergesa-gesa, dan kental nuansa dugaan konflik kepentingan. Selain dari waktu pembahasan yang tidak tepat, substansi nya pun menyisakan banyak perdebatan, dan secara kelembagaan KPK memang tidak membutuhkan perubahan UU. Untuk itu maka Indonesia Corruption Watch (ICW) menuntut agar: 1. DPR segera hentikan pembahasan revisi UU KPK. Akan jauh lebih bijaksana jika DPR memfokuskan kerja pada regulasi penguatan pemberantasan korupsi. Seperti revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rancangan UU Perampasan Aset, dan rancangan UU Pembatasan Transaksi Uang Tunai;  2. Seluruh masyarakat Indonesia untuk mengawal isu revisi UU KPK dan melawan berbagai pelemahan pemberantasan korupsi; Jakarta, 15 September 2019 Sumber : ICW

News Pemerintahan Regional Tipikor ICW Menuntut Agar DPR Segera Hentikan Pembahasan Revisi UU KPK

#Revisi UU KPK sarat dugaan konflik kepentingan DPR dan Pemerintah, harus hentikan pembahasan revisi UU KPK!# Jakarta, berita korupsi ....

Pernyataan Sikap Pusat Kajian Anti Korupsi dan Dones FH UNIB

00.44 beritakorupsi 0

News Pemerintahan Regional Tipikor Pernyataan Sikap Pusat Kajian Anti Korupsi dan Dones FH UNIB

#Pernyataan sikap Pusat Kajian Anti Korupsi (PEKARO) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu menolak dan menentang revisi UU KPK# ...

ICW : Presiden Joko Widodo Ingkar Janji Pemberantasan Korupsi

07.50 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbL10JTANf1XlYF2TttPylpDOXo2e2uL6YcnVF1JqEAn25VS_o7CsfK3cdRqPqVpjlH2AZbFO43NjEEGlKbOhCyQichQYrAw6WgqPRCsrumlvEGL0xtg46A4dzUfvIsFECupcoR2-kA4/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbL10JTANf1XlYF2TttPylpDOXo2e2uL6YcnVF1JqEAn25VS_o7CsfK3cdRqPqVpjlH2AZbFO43NjEEGlKbOhCyQichQYrAw6WgqPRCsrumlvEGL0xtg46A4dzUfvIsFECupcoR2-kA4/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Dalam rilise yang disampaikan ICW (Indonesia Corruption Watch), Kamis, 12 September 2019 menyapaikan, bahwa basa depan pemberantasan korupsi terancam. Belum lagi selesai dengan proses pemilihan Pimpinan KPK yang menyisakan banyak persoalan, kali ini lembaga anti korupsi itu mesti dihadapkan dengan ancaman legislasi oleh DPR, yakni revisi UU KPK. Hal yang patut untuk disesalkan adalah sikap dari Presiden Joko Widodo terkait revisi UU KPK. Seperti yang sudah diketahui bahwa pada Rabu 11 September 2019 Presiden telah secara resmi mengirimkan surat kepada DPR yang menyebutkan bahwa Presiden sepakat untuk membahas ketentuan revisi UU KPK bersama DPR. Tentu ini menunjukkan ketidakberpihakan Presiden pada penguatan KPK dan pemberantasan korupsi. Setidaknya ada 4 (empat) catatan penting dalam menanggapi persoalan ini. Pertama, Presiden terlihat tergesa-gesa dalam mengirimkan SurPres ke DPR tanpa adanya pertimbangan yang matang. Pasal 49 ayat (2) UU No 12 tahun 2011 secara tegas memberikan tenggat waktu 60 hari kepada Presiden sebelum menyepakati usulan UU dari DPR. Harusnya waktu itu dapat digunakan oleh Presiden untuk menimbang usulan DPR yang sebenarnya justru melemahlan KPK. Kedua, Presiden abai dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Sudah berbagai elemen masyarakat, organisasi, dan tokoh yang menentang revisi UU KPK. Bahkan lebih dari 100 guru besar dari berbagai universitas menentang pelemahan KPK dari jalur legislasi ini. Kejadian ini pun seakan mengulang langkah keliru Presiden saat proses pemilihan Pimpinan KPK yang lalu. Harus diingat bahwa Presiden bukan hanya kepala pemerintahan, namun juga kepala negara yang mesti memastikan lembaga negara seperti KPK tidak dilemahkan oleh pihak-pihak manapun. Ketiga, Presiden ingkar janji tentang penguatan KPK dan keberpihakan pada isu anti korupsi. Tegas disebutkan pada poin 4 Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Dengan Presiden menyepakati revisi UU KPK usulan dari DPR ini rasanya Nawa Cita Presiden sama sekali tidak terlihat. Keempat, Presiden mengabaikan prosedur formil dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 UU No 12 Tahun 2011 telah mensyaratkan bahwa revisi UU harus masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, dalam tata tertib Pasal 112 (1) jo Pasal 113 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa rancangan undang-undang sebagaimana disisin berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan. Jika melihat faktanya, revisi UU KPK tidak masuk dalam prolegnas prioritas. Rasanya masih jelas di ingatan publik sosok dari Presiden Joko Widodo yang sempat menerima Bung Hatta Anti Corruption Award pada tahun 2010 yang lalu. Tentu ekspektasi publik amat besar pada Presiden untuk terus menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi. Dengan kejadian seperti ini rasanya wajar jika akhirnya publik meragukan komitmen anti korupsi dari Presiden dan pemerintah. Patut untuk diingat bahwa Joko Widodo terpilih menjadi Presiden karena janji-janji yang telah diutarakan saat kampanye yang lalu sehingga masyarakat memilihnya. Lalu, jika saat ini Presiden tidak menepati janji untuk memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi maka sudah barang tentu barisan pendukung Presiden akan semakin berkurang drastis. Hal ini akan berimplikasi serius pada kepercayaan publik pada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kritik ini bukan tanpa dasar. Sebab memang keseluruhan Pasal dalam revisi UU KPK justru diprediksi akan melucuti kewenangan lembaga anti korupsi itu. Mulai dari pembentukan Dewan Pengawas yang justru menimbulkan sangkaan akan adanya intervensi dari eksekutif dan legislatif pada penindakan KPK. Lain dari itu terkait penyadapan yang harus melalui izin dari Dewan Pengawas. Sampai pada kewenangan KPK memberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang mana sebenarnya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Lagi pun harusnya Presiden memahami bahwa narasi penguatan KPK yang kerap diutarakan oleh DPR tidak pernah terbukti, dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak digulirkan revisi ini pada tahun 2010 hampir keseluruhan naskah yang beredar selalu diisi oleh pelemahan-pelemahan pada KPK. Untuk itu maka: 1. Presiden dan DPR harus membuka mata, telinga, dan menggunakan hati nurani agar dapat mendengarkan aspirasi masyarakat; 2. Masyarakat harus menyerukan penolakan dan bersama-sama merapatkan barisan untuk melawan pelemahan KPK. Sumber : Indonesia Corruption Watch Editor : Redaksi beritakorupsi.co

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor ICW : Presiden Joko Widodo Ingkar Janji Pemberantasan Korupsi

Jakarta, berita korupsi .co - Dalam rilise yang disampaikan ICW (Indonesia Corruption Watch), Kamis, 12 September 2019 menyapaikan, bahw...

Lima Catatan Proses Uji Kepatutan dan Kelayakan Capim KPK Periode 2019 – 2023

07.49 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbL10JTANf1XlYF2TttPylpDOXo2e2uL6YcnVF1JqEAn25VS_o7CsfK3cdRqPqVpjlH2AZbFO43NjEEGlKbOhCyQichQYrAw6WgqPRCsrumlvEGL0xtg46A4dzUfvIsFECupcoR2-kA4/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbL10JTANf1XlYF2TttPylpDOXo2e2uL6YcnVF1JqEAn25VS_o7CsfK3cdRqPqVpjlH2AZbFO43NjEEGlKbOhCyQichQYrAw6WgqPRCsrumlvEGL0xtg46A4dzUfvIsFECupcoR2-kA4/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Sebanyak lima orang Capim KPK telah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dari pantauan koalisi, aspek integritas dan rekam jejak setiap calon tidak banyak digali lebih jauh oleh anggota Komisi III. Justru yang terjadi hampir semua calon diberikan pertanyaan terkait keberpihakan terhadap revisi UU KPK. Rabu, 11 September 2019 (hari pertama) ada lima calon pimpinan KPK mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh Komisi III DPR RI. Mereka terdiri dari Nawawi Pomolango, Sigit Danang Joyo, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, I Nyoman Wara. Dari proses yang berlangsung sejak pukul 10.45 sampai dengan pukul 00.15 wib. Setidaknya ada 5 catatan penting terkait dengan proses fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI. Pertama, sikap terhadap revisi UU KPK. Dalam hal ini Komisi III DPR RI secara konsisten menanyakan keberpihakan setiap capim KPK terhadap revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Setiap Capim KPK dimintai sikapnya poin apa yang disetujui dan tidak terkait dengan revisi UU KPK. Koalisi mencatat bahwa anggota komisi III lebih banyak mengajukan pertanyaan yang seolah mengunci berkaitan dengan sikap setiap calon apakah setuju dengan revisi uu KPK, sementara aspek integritas tidak banyak dielaborasi lebih jauh oleh Komisi III DPR RI kepada masing-masing Capim KPK. Kedua, status kepegawaian yang dikenal di KPK sebagai wadah pegawai KPK. Masih berkaitan dengan revisi UU KPK, sejumlah anggota dewan lebih banyak menanyakan terkait konflik yang terjadi di internal KPK, salah satu yang disorot adalah Wadah Pegawai KPK yang beberapa kali diungkapkan seperti oposisi dalam sebuah pemerintahan. Ketiga, terkait pemahaman independensi lembaga KPK. Dalam hal ini, Komisi III DPR RI banyak menanyakan persoalan independensi secara kelembagaan maupun tindakan KPK. Hal ini disinyalir untuk mengarahkan lembaga KPK sebagai bagian dari lembaga eksekutif. Keempat, kinerja KPK selama ini dinilai buruk atau tidak maksimal. Sejumlah Capim KPK menyampaikan kinerja KPK saat ini biasa-biasa saja, bahkan dinilai buruk dalam konteks penindakan seperti operasi tangkap tangan dan pencegahan. Di samping itu hampir seluruh Capim KPK mengedepankan aspek pencegahan korupsi jika terpilih sebagai pimpinan KPK. Kelima, para Capim KPK minim gagasan anti korupsi. Sebagaian besar Capim KPK dalam proses penindakan dan pencegahan dinilai minim inovasi dan gagasan baru terkait dengan anti korupsi. Seharusnya aspek inilah yang perlu dielaborasi oleh Capim KPK terkait dengan visi dan misi serta trobosan mereka terpilih sebagai pimpinan KPK. Berdasarkan 5 catatan di atas, seharusnya Komisi III DPR RI; memperdalam pertanyaan terkait aspek integritas, rekam jejak, dan gagasan atau visi yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dari sejumlah pertanyaan yang dilontarkan oleh Komisi III DPR RI dinilai jauh dari semangat anti korupsi dan cenderung berusaha meloloskan kepentingan Komisi III DPR RI untuk merevisi UU KPK. Sumber : Indonesia Corruption Watch Editor : Redaksi beritakorupsi.co

News Pendidikan Regional Tipikor Lima Catatan Proses Uji Kepatutan dan Kelayakan Capim KPK Periode 2019 – 2023

Jakarta, berita korupsi .co - Sebanyak lima orang Capim KPK telah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dari pantauan ...

Apakah Sekda Kabupaten Gresik Selaku Mantan Kepala BPPKAD jadi “Tersangka?”

07.22 beritakorupsi 3

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnhNVHH9Z8QBusEBHI67dPk0PB64iXhvVCX2CYOstaoW7NhT4ot6RMr8b2SFEysQOL7Yl5nRaZ3M0TB-wnavidSJju5ilqHwPYkdPhsqBUOvObkwPC0S1jV5T8oLzsFnl5TByEB3bdjfE/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnhNVHH9Z8QBusEBHI67dPk0PB64iXhvVCX2CYOstaoW7NhT4ot6RMr8b2SFEysQOL7Yl5nRaZ3M0TB-wnavidSJju5ilqHwPYkdPhsqBUOvObkwPC0S1jV5T8oLzsFnl5TByEB3bdjfE/s640/3.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(Kiri) Sekda Kab. Gresik, Andhy Hendro Wijaya dan Kasi Pidsus Kejari Gresik, Andrie Dwi Subianto</td></tr>
</tbody></table>
Kasi Pidsus Kejari Gresik, Andrie Dwi Subianto : Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan untuk dikembangkan, kemungkinan tersangka baru ada 
 
 
beritakorupsi.co - Kamis, 12 September 2019, Sidang perkara Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik oleh BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresi tahun 2018 - 2019 sejumlah Rp2.1 miliyar, dengan terdakwa M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik yang tertangkap tangan oleh tim penyidik Kejari Gresik pada tanggal 14 Januari 2019 dengan barang buki berupa uang sebanyak Rp531.623.000 (yang disita dari tangan terdakwaR p374.186.000 dan dari brankas Bendahara BPPKAD sejumlah Rp157.437.000) telah berakir. Berakhirnya Sidang perkara ini setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryamana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsaiana dan Emma Eliana serta Panitra Pengganti (PP) Romaulia Ritonga yang membacakan putusannya menyatakan, bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, dan menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 4 tahun serta menghukum terdakwa untuk mengembalikan uang hasil pemotongan. Oleh Majelis Hakim dalam putusannya mengatakan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam piadan dalam Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Apakah Andhi Hendro Wijaya selaku mantan Kepala BPPKAD yang saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik dan Yetty Sri Suparyati yang juga pejabat sebelumnya akan jadi “tersangka” baru dalam kasus ini?. Sebab Andrie Dwi Subianto selaku Kasi Pidsus Kejari Gresik mengatakan, dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan untuk dikembangkan, dan kemungkinan ada  tersangka baru. “Kita masih pikir-pikir dulu. Dalam putusan Majelis Hakim tadi jelas disebutkan pihak-pihak lain dan untuk dikembangkan. Kemungkinan tersangka baru ada, namun kita meminta petunjuk pimpinan dulu,” kata Andrie Dwi Subianto yang tak lama lagi akan meninggalkan Kejari Gresik. Tersangka baru dalam kasus ini seperti yang disampaikan Kasi Pidsus Kejari Gresik, bisa jadi akan menyeret pihak-pihak yang terlibat melakukan pemotongan dana insentif pemungutan pajak oleh BPPKAD di Kabupaten Gresik. Sebab apa yang dilakukan oleh terdakwa M. Mukhtar ibarat tradisi turun temurun. Pemotongan dana Insentif pemungutan pajak di Kabupaten Gresik oleh BPPKAD sudah dilakukan di saat Andhi Hendro Wijaya dan Yetty Sri Suparyati menjabat Kepala Badan BPPKAD. Lalu apakah perbuatan yang dilakukan kedua pejabat ini (Andhi Hendro Wijaya dan Yetty Sri Suparyati) menjadi tanggung jawab hukum oleh terdakwa M. Mukhtar? Dalam pertimbangan Majelis Hakim juga mengatakan, bahwa potongan dana insentif di BPPKAD Kabupaten Gresik, merupakan perbuatan berlanjut sejak kepemimpinan Yetty Sri Suparyati selaku Kepala BPPKAD yang kemudian digantikan oleh Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018, di mana terdakwa menjabat selaku Plt. Sekretaris, selanjutnya Andhy Hendro Wijaya  digantikan oleh terdakwa pada Januari 2019. “Besarnya pemotongan dana instensif pada semua staff dan pejabat BPPKAD diberikan secara tunai dan disetorkan pada kepala bidang masing-masing. Setelah terkumpul uang tersebut, selanjutnya disetorkan kepada terdakwa waktu itu sebagai sekretaris dan Plt kepala BPPKAD. Uang hasil pemotongan dana Insentif pemungutan pajak kemudian di berikan kepada internal maupun eksternal, diantaranya Asisten 1,2 dan 3, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda, Asisten Sekda, Ajudan Bupati dan wakil bupati serta LSM,” kata Hakim anggota Dr. Lufsiana saat membacakan putusan. Menurut Majelis Hakim, besaran persentase hasil potongan dana insentif dan pendistribusiannya diketahui lansung oleh Kepala BPPKAD yakni Yetty Sri Suparyati maupun Andhy Hendro Wijaya yang menggantikan Yetti Sri Suprayati. Dan hal itu tertuang dalam rapat bersama antara Kepala BPPKAD dengan semua Kepala Bidang serta Kasubag. “Semua pengeluaran dari hasil pemotongan dana insentif tersebut juga atas perintah Kepala Badan (Kaban) BPPKAD,” ucap Majelis. Selain itu, Majelis Hakim juga mengatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan berlanjut, sehingga Majelis Hakim menyatakan perlu dikembangkan lebih lanjut kepada pihak yang terlibat untuk diproses  secara hukum. Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam dakwaan JPU menjelaskan, pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Selanjutnya dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2BP3vWocPHN4GOt-7RMP687ZXVzbd0v6chRLxk_HzBeps336IKVRdP41CPm4sJ7p1n679pwRp9sSWiv4hCfFTqVrEVPWomT0v1GAI5W6vFcnlsnNo2yb3M-tR-oaHsbcYLI4qByXPY9k/s1600/Gresik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2BP3vWocPHN4GOt-7RMP687ZXVzbd0v6chRLxk_HzBeps336IKVRdP41CPm4sJ7p1n679pwRp9sSWiv4hCfFTqVrEVPWomT0v1GAI5W6vFcnlsnNo2yb3M-tR-oaHsbcYLI4qByXPY9k/s640/Gresik.jpg" width="640" /></a></div>
Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan. Selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemotongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui. Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat.  Atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang. Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri. Bahwa pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan lbadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. Akan tetapi penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivWf3WWxUVFD4yVXHf5BpUjOCf7dpq19W7p4JmCgEJebsA_K_WIfK3Z9pgGb_aD5L9L_60kyR3_HTlsKbKWvlcOVWA1Y88zMcjt2jZxvX1O_xDj3iK0XCN5YmwY9RUIsXk5fLpj59WGTE/s1600/IMG20190613105148.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivWf3WWxUVFD4yVXHf5BpUjOCf7dpq19W7p4JmCgEJebsA_K_WIfK3Z9pgGb_aD5L9L_60kyR3_HTlsKbKWvlcOVWA1Y88zMcjt2jZxvX1O_xDj3iK0XCN5YmwY9RUIsXk5fLpj59WGTE/s640/IMG20190613105148.jpg" width="640" /></a></div>
Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari. Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). JPU menjelaskan, untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk Kepala Badan. Dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. Menurut JPU, total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik, akan tetapi belum sempat rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik. Pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. Bahwa para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik,” ujar JPU.  JPU menjelaskan, bahwa perbuatan terdakwa memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara  Negara/ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, telah mengabaikan tujuan penyaluran dana insenhf pemungutan pajak daerah sebagai reward atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebegaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemeritah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. JPU juga menyebutkan, perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. JPU menjelaskan tentang fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik (Pasal 7) yaitu ; a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan,; b. Pelayanan administasi umum,  ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian,; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor,; e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas,; f. Pengkoordinasian bidang dilingkup BPPKAD,; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Atas perbuatannya, terdakwapun dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Jen/Rd1)

News Tipikor Apakah Sekda Kabupaten Gresik Selaku Mantan Kepala BPPKAD jadi “Tersangka?”

(Kiri) Sekda Kab. Gresik, Andhy Hendro Wijaya dan Kasi Pidsus Kejari Gresik, Andrie Dwi Subianto Kasi Pidsus Kejari Gresik, Andrie Dwi S...

Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto : Kemungkinan Ada Tersangka Baru Kasus Korupsi Pemotongan Dana Insentif

07.14 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3hLZCPDcRYCUfLv5o4CKbwKK-GkwLXym2DNjNhXN-joplZCzbI7eQ26lbShZmNtAzLNJSf7Wz9daqLXLF18ClQY235a_h_hFtbqG3bdjXIX0mCA_N2TDR6wFBRqPpRPJKcsHVaOPKFMw/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3hLZCPDcRYCUfLv5o4CKbwKK-GkwLXym2DNjNhXN-joplZCzbI7eQ26lbShZmNtAzLNJSf7Wz9daqLXLF18ClQY235a_h_hFtbqG3bdjXIX0mCA_N2TDR6wFBRqPpRPJKcsHVaOPKFMw/s640/3.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Pemberantasan Kotupsi ? Masyarakat tak butuh janji-janji tapi bukti nyata!. Dan inipula yang akan ditunggu-tunggu  masyarakat Indonesia Khususnya di Kabupaten Gresik atas uacapan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, Andrie Dwi Subianto yang mengatakan, bahwa kemungkinan ada tersangka baru dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah di BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresi tahun 2018 - 2019 yang menyeret M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik sebagai terdakwa setelah tertangkap tangan terlebih dahulu pada tanggal 14 Jauari 2019 oleh Tim penyidik Kejari Gresik dengan barang buki berupa uang sebanyak Rp531.623.000 atau dari tangan terdakwa sebanyak RpRp374.186.000 dan dari brankas Bendahara BPPKAD sejumlah Rp157.437.000. Sebab Andrie Dwi Subianto selaku Kasi Pidsus Kejari Gresik, tak hanya sekali atau dua kali saja  mengatakan bahwa kemungkinan ada tersangka baru. Namun anehnya, hingga detik ini ucapan itu belum dibuktikannya. Alasannya, menunggu putusan dari Majelsi Hakim. “Belum ada penyidikan, tapi kemungkinan ada tersangka baru, tapi kita lihat nanti juga putusan Hakim,” kata Andrie Dwi Subianto, Selasa, 16 Juli 2019. Sementara Majelis Hakim mengatakan dalam putusannya, bahwa perbuatan terdakwa M. Mukhtar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa potongan dana insentif di BPPKAD Kabupaten Gresik, merupakan perbuatan berlanjut sejak kepemimpinan Yetty Sri Suparyati selaku Kepala BPPKAD yang kemudian digantikan oleh Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018, di mana terdakwa menjabat selaku Plt. Sekretaris, selanjutnya Andhy Hendro Wijaya  digantikan oleh terdakwa pada Januari 2019. “Besarnya pemotongan dana instensif pada semua staff dan pejabat BPPKAD diberikan secara tunai dan disetorkan pada kepala bidang masing-masing. Setelah terkumpul uang tersebut, selanjutnya disetorkan kepada terdakwa waktu itu sebagai sekretaris dan Plt kepala BPPKAD. Uang hasil pemotongan dana Insentif pemungutan pajak kemudian di berikan kepada internal maupun eksternal, diantaranya Asisten 1,2 dan 3, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda, Asisten Sekda, Ajudan Bupati dan wakil bupati serta LSM,” kata Hakim anggota Dr. Lufsiana saat membacakan putusan. Menurut Majelis Hakim, besaran persentase hasil potongan dana insentif dan pendistribusiannya diketahui lansung oleh Kepala BPPKAD yakni Yetty Sri Suparyati maupun Andhy Hendro Wijaya yang menggantikan Yetti Sri Suprayati. Dan hal itu tertuang dalam rapat bersama antara Kepala BPPKAD dengan semua Kepala Bidang serta Kasubag. “Bahwa pemotongan dan pengeluaran dari hasil pemotongan dana insentif tersebut juga atas perintah Kepala Badan (Kaban) BPPKAD,” ucap Hakim anggota Dr. Lufsiana Hari ini (Kamis, 12 Sepetember 2019), untuk yang kesekian kalinya, uacapan itupun kembali terlontar dari Andrie Dwi Subianto setelah sidang perkara ini berakhir dengan dibacakannya putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua ) Hakim Anggota (Ad Hock) yang menyatakan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi pemotongan dana Insentif pemungutan pajak oleh BPPKD di Kabupaten Gresik tahun 2018 - 2019 sebesar Rp2.1 miliyar, dan terdakwapun hukuman (Vonis) pidana penjara selama 4 tahun serta dihukum pula untuk mengembalikan uang hasil pemotongan tersebut. “Kita masih pikir-pikir dulu. Dalam putusan Majelis Hakim tadi jelas disebutkan pihak-pihak lain dan untuk dikembangkan. Kemungkinan tersangka baru ada, namun kita meminta petunjuk pimpinan dulu,” kata Andrie Dwi Subianto yang tak lama lagi akan meninggalkan Kejari Gresik,” kata Andrie Dwi Subianto kepada beritakorupsi.co, pada Kamis, 12 September 2019. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Andrie Dwi Subianto akan membutikan ucapannya sebelum meninggalkan Kejari Gresik yang akan pindah tugas ke Jawa Barat, atau akan kembali “menyelamatkan” pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini seperti “menyelamatakan” mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dr. Sugeng Widodo dalam kasus Perkara Korupsi pemotongan dana Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan di seleruh Puskesmas se-Kabupaten Gresik? Sebab dalam kasus ini,  Kejari Gresik juga tak menyeret mantan Kepala Dinas Kesehatan sebelumnya yakni dr. Sugeng yang juga melakukan pemotongan Jaspel dana Kapitasi, di mana uang sebesar Rp451 juta dari sisa pemotongan dana Kaspitasu itu diserahkam ke Pejabat yang menggantikannya dan melakukan pemotongan yang sama mengikuti apa yang dilakukan pendahulunya. Uang hasil pemotongan dana Kapitasi itu, juga mengalir ke pejabat-pejabat dan LSM di Kabupaten Gresik. Sementara kasus pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah di BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresi sudah berlangsung pada  Andhi Hendro Wijaya menjabat Kepala BPPKAD maupun pada pejabat sebelum. Tidak hanya itu. Apa yang dilakukan terdakwa M. Mukhtar, juga atas sepengetahuan dan persetujuan Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPAKD. Bahkan Andhi Hendro Wijaya ikut mmbagikan duit hasil pemotongan itu ke Pejabat Pemda Gresik. Tak salah bila masyarakat menuding bahwa Kejari Gresik diduga “bermain mata” untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perkara Korupsi di Kabupaten Gresik. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMKGXAnoGMEhDACYnPzfLGhgcDV5-wPs2C7WrmSlIhTWsrBpjPpvSvXR3I43qP00cdDkoVu2h472RV5pAUqSS7MBDM0hkjTV0aYDZ2E_2Rj4SIpNcq2np0SGVgC4J4uW_ijN7pg9KN-ls/s1600/IMG20190523120948.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMKGXAnoGMEhDACYnPzfLGhgcDV5-wPs2C7WrmSlIhTWsrBpjPpvSvXR3I43qP00cdDkoVu2h472RV5pAUqSS7MBDM0hkjTV0aYDZ2E_2Rj4SIpNcq2np0SGVgC4J4uW_ijN7pg9KN-ls/s640/IMG20190523120948.jpg" width="640" /></a></div>
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam dakwaan JPU menjelaskan, pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Selanjutnya dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik. Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran.  Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan. Selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemotongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui. Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyLOSdaEivDQGPq9KQRoa27J4q8cBcASCCGrolZdV8MzlxsAy1Rgp36HLkUnqrri1RWwGruTt5F7ZmMQXhm6leLyJh260T0Me7IsFn9Yv6YtaOacz4BzcK01_rTx1eTzV52pyNlWNP93E/s1600/IMG20190613105148.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyLOSdaEivDQGPq9KQRoa27J4q8cBcASCCGrolZdV8MzlxsAy1Rgp36HLkUnqrri1RWwGruTt5F7ZmMQXhm6leLyJh260T0Me7IsFn9Yv6YtaOacz4BzcK01_rTx1eTzV52pyNlWNP93E/s640/IMG20190613105148.jpg" width="640" /></a></div>
Atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang. Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri. Bahwa pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan lbadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. Akan tetapi penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggung jawabkan. Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari. Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHXfghcYeTRPbNGOsvaXcWFUHUP19AKuI5w6c7IBe6QrlISsofw5ISmQ0bqKWY34UupKqFAK0bFxGpMc3KCGJEzjPtOY2UTgTuEYn3eR4jxmXMSMZB0P66Kv0i5vqKvloD81r9aMZVMgA/s1600/IMG20190502120321.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHXfghcYeTRPbNGOsvaXcWFUHUP19AKuI5w6c7IBe6QrlISsofw5ISmQ0bqKWY34UupKqFAK0bFxGpMc3KCGJEzjPtOY2UTgTuEYn3eR4jxmXMSMZB0P66Kv0i5vqKvloD81r9aMZVMgA/s640/IMG20190502120321.jpg" width="640" /></a></div>
JPU menjelaskan, untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan 
insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan 
persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan 
sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan 
juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat
 rupiah). Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018, kembali 
dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak 
daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk 
mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal 
tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% 
untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk 
Kepala Badan. Dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, terdakwa
 sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif 
para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. 
Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku 
Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para
 Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, 
dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus 
untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni
 Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. Menurut
 JPU, total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah 
triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan 
disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat 
ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga 
puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar 
Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan 
internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik, akan tetapi belum sempat
 rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik 
melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin 
tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD 
Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan 
(OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang 
sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan
 puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil 
penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada 
brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat 
dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh 
juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa 
berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi 
Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa
 secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana 
insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I 
sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan 
persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD 
Kabupaten Gresik. Bahwa para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa
 melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya 
dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD 
Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” 
dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah 
pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik,” ujar JPU.  JPU menjelaskan, 
bahwa perbuatan terdakwa memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara 
 Negara/ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, memberikan sesuatu 
atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, telah mengabaikan tujuan 
penyaluran dana insenhf pemungutan pajak daerah sebagai reward atas 
tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak 
tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebegaimana diatur 
dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemeritah Nomor 69 tahun 2010 tentang 
Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. JPU juga menyebutkan, perbuatan terdakwa 
tersebut telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris 
BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 
2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja
 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, 
yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi 
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta 
pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. JPU
 menjelaskan tentang fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik (Pasal 7) 
yaitu ; a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan,; b.
 Pelayanan administasi umum,  ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi 
dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,; c. Pengelolaan 
administrasi keuangan dan urusan kepegawaian,; d. Pengelolaan urusan 
rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor,; e. Pelayanan 
administrasi perjalanan dinas,; f. Pengkoordinasian bidang dilingkup 
BPPKAD,; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan 
program dan kegiatan, dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. perbuatan
 terdakwa M. Mukhtar dijerat dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf
 f) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 
KUHPidana. (Jen)

News Tipikor Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto : Kemungkinan Ada Tersangka Baru Kasus Korupsi Pemotongan Dana Insentif

berita korupsi .co - Pemberantasan Kotupsi ? Masyarakat tak butuh janji-janji tapi bukti nyata!. Dan inipula yang akan ditunggu-tunggu ma...

Terbukti Korupsi Rp2.1 M, Plt. Sekretaris BPPKAD Gresik Divonis 4 Thn Penjara

07.07 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUc8xmxzBhX4SoCXSZDbtg8Kl259MtD5mRaByvpE49jZc8G_Y3L67cYP6wcBkdCP2Kjp3EZNzHjNY0raDW-3PgJqZsJHcg35OyGh_vFOvncYVqCE34FkpFd0CsgJS6-MT2oeWu-b6q2IE/s1600/IMG20190502123250.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="619" data-original-width="575" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUc8xmxzBhX4SoCXSZDbtg8Kl259MtD5mRaByvpE49jZc8G_Y3L67cYP6wcBkdCP2Kjp3EZNzHjNY0raDW-3PgJqZsJHcg35OyGh_vFOvncYVqCE34FkpFd0CsgJS6-MT2oeWu-b6q2IE/s640/IMG20190502123250.jpg" width="594" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">terdakwa M. Mukhtar (Foto Jen/BK)</td></tr>
</tbody></table>
Kasi Pidsus Kejari Gresik, Andrie Dwi Subianto : Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan untuk dikembangkan, kemungkinan tersangka baru ada 
 
 
beritakorupsi.co - Sidang perkara kasus Tindak Pidana Korupsi pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2018 - 2019 sebesar Rp2,1 miliyar dengan terdakwa M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik telah berakhir, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya membacakan putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, dan menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 4 tahun serta menghukum terdakwa untuk mengembalikan uang hasil pemotongan, pada Kamis, 12 September 2019. Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa M. Mukhtar, dibacakan di muka persidangan ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsaiana dan Emma Eliana serta Panitra Pengganti (PP) Romaulia Ritonga, yang dihadiri Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Andrie Dwi Subianto yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik dkk serta Tim Penasehat Hukum Terdakwa Alwi dkk. Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa M. Mukhtar selaku Plt. Sekrertaris BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi pemotongan dana Insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2018 - 2019 sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa potongan dana insentif di BPPKAD Kabupaten Gresik, merupakan perbuatan berlanjut sejak kepemimpinan Yetty Sri Suparyati selaku Kepala BPPKAD yang kemudian digantikan oleh Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018, di mana terdakwa menjabat selaku Plt. Sekretaris, selanjutnya Andhy Hendro Wijaya  digantikan oleh terdakwa pada Januari 2019. “Besarnya pemotongan dana instensif pada semua staff dan pejabat BPPKAD diberikan secara tunai dan disetorkan pada kepala bidang masing-masing. Setelah terkumpul uang tersebut, selanjutnya disetorkan kepada terdakwa waktu itu sebagai sekretaris dan Plt kepala BPPKAD. Uang hasil pemotongan dana Insentif pemungutan pajak kemudian di berikan kepada internal maupun eksternal, diantaranya Asisten 1,2 dan 3, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda, Asisten Sekda, Ajudan Bupati dan wakil bupati serta LSM,” kata Hakim anggota Dr. Lufsiana saat membacakan putusan. Menurut Majelis Hakim, besaran persentase hasil potongan dana insentif dan pendistribusiannya diketahui lansung oleh Kepala BPPKAD yakni Yetty Sri Suparyati maupun Andhy Hendro Wijaya yang menggantikan Yetti Sri Suprayati. Dan hal itu tertuang dalam rapat bersama antara Kepala BPPKAD dengan semua Kepala Bidang serta Kasubag. “Semua pengeluaran dari hasil pemotongan dana insentif tersebut juga atas perintah Kepala Badan (Kaban) BPPKAD,” ucap Hakim anggota Dr. Lufsiana “Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan berlanjut, sehingga Majelis Hakim menyatakan perlu dikembangkan lebih lanjut kepada pihak yang terlibat untuk diproses  secara hukum, dan terhadap pembelaan penasehat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan” kata Hakim anggota Dr. Lufsiana kemudian. Majelis Hakim menyataan, karena terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi pemotongan dana Insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2018 - 2019 sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, ,maka  terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. Majelis Hakim mengatakan, selain hukuman pokok, terdakwa juga haruslah di hukum untuk membayar uang pengganti yang jumlah sama dengan jumlah hasil pemotongan dana Insentif pemungutan pajak yang dilakukan oleh terdakwa. “Mengadili : 1 (satu), Menyatakan terdakwa M. Mukhtar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman dalam dakwaan Subsidair : 2 (dua), Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama empat (4)ctahun, denda sebesar dua ratus juta rupiah (Rp200 juta). Dengan ketentuan, bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama dua (2) bulan : 3 (tiga) Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,1 miliyar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan ketentuan, bilamana terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya akan dirampas oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama enam (6) bulan,” ucap Ketua Majelis Dede Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa, lebih ringan dari tuntutan JPU.  Dalam tuntutan JPU, terdakwa dituntut pidana penjara selama 5 tahun, denda sebesar Rp1 miliyar subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp2,1 miliyar subsidair 2 tahun penjara. Atas putusan Majelis Hakim ini, terdakwa yang didampingi Pensehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYSK3UV68VTHIQXP2huvA_qUV23gocQETO562ofLvR0lfPPu8svZld_sFzyi1WUnxKjkLzKbqm0vZjBqaMvNVlJgS3VFXwHXdMem2hal-YfqMycELBqXE2_9KIZ913B9XnHuIDQc2gk7g/s1600/IMG20190502122428.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYSK3UV68VTHIQXP2huvA_qUV23gocQETO562ofLvR0lfPPu8svZld_sFzyi1WUnxKjkLzKbqm0vZjBqaMvNVlJgS3VFXwHXdMem2hal-YfqMycELBqXE2_9KIZ913B9XnHuIDQc2gk7g/s640/IMG20190502122428.jpg" width="640" /></a></div>
Seusai persidangan, Kasi Pidsus Kejari Gresik, Andrie Dwi Subianto mengatakan, dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan untuk dikembangkan, dan kemungkinan ada  tersangka baru. “Kita masih pikir-pikir dulu. Dalam putusan Majelis Hakim tadi jelas disebutkan pihak-pihak lain dan untuk dikembangkan. Kemungkinan tersangka baru ada, namun kita meminta petunjuk pimpinan dulu,” kata Andrie Dwi Subianto yang tak lama lagi akan meninggalkan Kejari Gresik. Seperti diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Greasik,  telah memaksa para Pegawai Negeri / ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dan uang yang seharusnya terkumpul dari pemotongan dana intensif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp1.158.567.190,61 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh satu sen). Akan tetapi pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri  Gresik, uang yang terkumpul sebesar Rp531.623.000 (lime ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp374.186 000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam nibu rupiah) ditemukan druang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana sejumlah Rp531.623.000 tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD. Padahal patut diduga, bahwa dana tersebut sebagian dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik, prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Priotas Plafon Anggaran Sememara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresik bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, di mana dari pihak BPPKAD mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam Raperda (rencana Peraturan Daerah), serta anggaran  sampai dengan rincian obyek pendapatan RAPERBUP (Rencana Peraturan Bupati)  tersabut ada target pendapatan janis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan. reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB dan BPHTB. Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang masing-masing tercapai target pendapatannya,  maka akan dibenkan insentif pajak sebesar 5% dari total  pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase) lalu mhd dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresk untuk kemudian diajukan ke  Pemprov Jatim,  selanjutnya diberikan nomr registrasi PERDA APBD tahun  anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran. Alokasi peruntukan dana insetif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah secara Proporsional dibayarkan kepada ; a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,; b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ,; c. Sekretaris daerah selaku koordinator pongelolaan keuangan daerah,; d. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana oleh pemungut pajak, dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungutan Pajak dan retribusi. Dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan berupa praktik pemotongan sejulah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para pejabat dan pegawai BPPKAD untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada terdakwa, bermula pada sekitar awal tahun 2014 muncul ide untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan internal kantor BPPKAD Kabupamn Gresik yang tidak terakomodir oleh APBD seperti honor Tenaga Harian Lepas (THL), security, OB (Office Boy), parkir, checker, pembelian seragam batik dan rekreasi. Sehingga atas dasar tersebut, Yetty Sri Suparyatidra selaku Kepala BPPKAD dan Agus Pramono  selaku sekretaris BPPKAD saat itu mengadakan rapat yang hanya dihadiri oleh Kepala Bidang (Kabid) tanpa melibatkan para pegawai lainnya untuk membahas pola pemotongan (persentase) insentif  pemungutan pajak  daerah Kbupaten Gresik dan diputuskan untuk besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dibebankan kepada para pejabat struktural dan staf didasarkan atas persentase sebagai berikut ; 1. 30% untuk Kepala Dinas,; 2. 20 % untuk Kepala Bidang,; 3. 15 % untuk Kepala Seksi dan  4. 10 % untuk staf. Untuk mekanisme pemotongan dana insetif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf dengan besaran sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengann cara tunai, dalam hal ini para penerima dana sinsentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, menerima dana insentif tersebut sudah dalam kondisi terpotong (netto), di mana pemotongan dilakukan oleh bendahara pengeluaran diganti oleh Sulis Widriyanti , dan pemotongan itu atas perintah dari Agus Pramono dan Yetty Suparyatidra sekaligus saat itu Nurikah Handayani ditugaskan menyimpan, mengelola dan mencatatkan pemasukan pengeluaran pemotongan dana insentif tersebut. Kenyataannya, pengelolaan dana hasil potongan dana Intentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik tersebut, selain depergunakan untuk membiayai kebutuhan kantor yang tidak terakomodir oleh APBD, namun dialokasikan juga sebagai bentuk hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik antara lain ;  Bupati Gresik, Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik,  Kabag Hukum, Kasubag Hukum Kabupaten Gresik, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta pihak-pihak lainnya. Pemberian uang hasil potongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik kepada pihak-pihak lain di luar BPPKAD Kabupaten Gnasik tersebut, dilakukan rutin setiap triwulannya ketika dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dicairkan 4 (empat) kali dalam setahun, yang biasanya menyerahkan/mendistribuskan uang adalah Siti Fauziah, Agus Pramono, Yetty Sri Suparyatidra dan terdakwa sendiri pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran/Kepala Bidang PBB. Besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, konsisten setiap periodenya dan praktek pemotongan dana insemif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra berlangsung sampai dengan pensiun pada bulan Januari 2018. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjphifOGgsvLx1xH1J4vL5j1uN3KpsW2Muj0ze_zVkSlSxaJi0tHKREcXqkij6btFyMhv_2XSAaZ1yxmJ8FHHFsLfy8FJNi5DX8oZYfdERwfNOOa9giBj3oohOplkuMgs8blnOlK2e2ITg/s1600/IMG20190613105148.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjphifOGgsvLx1xH1J4vL5j1uN3KpsW2Muj0ze_zVkSlSxaJi0tHKREcXqkij6btFyMhv_2XSAaZ1yxmJ8FHHFsLfy8FJNi5DX8oZYfdERwfNOOa9giBj3oohOplkuMgs8blnOlK2e2ITg/s640/IMG20190613105148.jpg" width="640" /></a></div>
Pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku KepaIa BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Selanjutnya dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik. Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. Untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan. Selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemdongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui. Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat. Atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang. Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. Untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri,” Kata JPU 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFjJX7QO0JpgAsqN2k1iWyg7H1hyphenhypheniBBhmLSGCuFvfgKlFjba0yBHuOFwHQPhPFyz-owIoEyTCm1j4o6L9dC-4SxO63xGOeJME8k3JFfBujO9K7ND0nt1_iLRF82eaaSfPc94oIt81c_Zo/s1600/IMG20190523120948.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFjJX7QO0JpgAsqN2k1iWyg7H1hyphenhypheniBBhmLSGCuFvfgKlFjba0yBHuOFwHQPhPFyz-owIoEyTCm1j4o6L9dC-4SxO63xGOeJME8k3JFfBujO9K7ND0nt1_iLRF82eaaSfPc94oIt81c_Zo/s640/IMG20190523120948.jpg" width="640" /></a></div>
Pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan ibadah Haji, namun 
sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis 
Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak 
daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy 
Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. Akan tetapi, penggunaan sisa uang 
tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk
 periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, 
dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak 
daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena 
dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, 
terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf,
 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala 
Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan 
kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai
 dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Kemudian 
para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan 
tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan 
kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya 
kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan 
pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018)
 yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 
dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh 
APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang 
rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat 
sisa sebesar Rp79.599.000. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di
 luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II 
dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum
 dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, 
LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian 
uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan 
Heni Puspitasari. Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, 
hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada periode 
triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk 
insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 
sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta 
rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam 
miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat
 ribu seratus tujuh puluh rupiah). Sehingga total pencairan 
insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan 
dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar
 lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu 
seratus tujuh puluh rupiah). Untuk para pegawai BPPKAD Kab. 
Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh 
puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang 
dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga 
puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus 
sembilan puluh empat rupiah). Pada sekitar bulan Desember 2018, 
kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan 
pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  
untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal
 tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% 
untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk 
Kepala Badan. Kemudian basil kalkulasi tersebut, terdakwa 
sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif 
para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. 
Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku 
Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para
 Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, 
dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus 
untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni
 Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. Total
 penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 
2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada 
terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh 
delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan 
rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, 
dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal 
BPPKAD Kabupaten Gresik. Akan tetapi belum sempat rencana 
tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan 
Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 
Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten 
Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) 
tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar 
Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh 
enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil 
penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada 
brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat 
dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh 
juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa 
berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi 
Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Secara
 keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif 
pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai 
dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan 
dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. Para
 pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif 
pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak 
menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini 
dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai 
BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. 
Gresik. Atas perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan 
kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 
Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan 
Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, 
perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan 
rencana program, evaluasi dan pelaporan. Dan perbuatannya, 
terdakwa dijerat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12  
huruf f jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 
KUHPidana. (Jen/Rd/T1m)

News Tipikor Terbukti Korupsi Rp2.1 M, Plt. Sekretaris BPPKAD Gresik Divonis 4 Thn Penjara

terdakwa M. Mukhtar (Foto Jen/BK) Kasi Pidsus Kejari Gresik, Andrie Dwi Subianto : Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan untuk d...

BERITAKORUPSI.CO

ICW Menuntut Agar DPR Segera Hentikan Pembahasan Revisi UU KPK

Pernyataan Sikap Pusat Kajian Anti Korupsi dan Dones FH UNIB

ICW : Presiden Joko Widodo Ingkar Janji Pemberantasan Korupsi

Lima Catatan Proses Uji Kepatutan dan Kelayakan Capim KPK Periode 2019 – 2023

Apakah Sekda Kabupaten Gresik Selaku Mantan Kepala BPPKAD jadi “Tersangka?”

Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto : Kemungkinan Ada Tersangka Baru Kasus Korupsi Pemotongan Dana Insentif

Terbukti Korupsi Rp2.1 M, Plt. Sekretaris BPPKAD Gresik Divonis 4 Thn Penjara

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI