“Terima” Suap Rp30 Juta, Pejabat Dinas ESDM Provinsi Jatim Dituntut 1.6 Tahun

<b><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Terdakwa Kholiq Wicaksono selaku Kepala Seksi (Kasi) Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Jawa Timur “Sengaja Dijebak?”#</span></span></b><span style="font-size: small;"> </span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvBhLCcy6yLqAZdYsFYRgA7wvdr1eVBLTQqxUNL4x_HPdSs73yvl-8fPsXsfI3_fhlk3PS5oR6GF8m2nNBq_y7FptG1lVID0Usn1BgUEFtU8IJWvhNX1xy-Hk9GzdoKm2Eb8yELhBhJyE/s1600/IMG20190503153613.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvBhLCcy6yLqAZdYsFYRgA7wvdr1eVBLTQqxUNL4x_HPdSs73yvl-8fPsXsfI3_fhlk3PS5oR6GF8m2nNBq_y7FptG1lVID0Usn1BgUEFtU8IJWvhNX1xy-Hk9GzdoKm2Eb8yELhBhJyE/s640/IMG20190503153613.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Jumat, 3 Mei 2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ferry E. Rachman dari  Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya membacakan surat tuntutannya di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan pidan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan  terhadap terdakwa Kholiq wicaksono selaku Kepala Seksi (Kasi) Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Jawa Timur, terdakwa dalam kasus Korupsi OTT (Operasi Tangkap Tangan) pada tanggal 1 Oktober Januari 2018 lalu sekira pukul 12.40 WIB, karena meminta/menerima biaya tak resmi sebesar Rp30 juta dari Nurul Aandari yang mengajukan Permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha yang berlokasi di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tanggal 20 Juni 2017.<br /> <br /> Sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur (Jumat, 3 Mei 2019) dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Kusdawantao, SH., SE., MH dan John Dista, SH, adalah agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU terhadap terdakwa Kholiq Wicaksono yang didampingi Penasehat Hukumnya, Andika Dwi dkk.<br /> <br /> Persidangan yang berlangsung lebih kurang 10 (sepuluh) menit itu, JPU hanya membacakan Pasal dan tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa Kholiq Wicaksono.<br /> <br /> “Menuntut : Agar Majelis Hakim Penagdilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan menagili perkara ini memutuskan sebagai berikut ; <br /> <br /> 1. Menyatakan terdakwa Kholiq Wicaksono, ST, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;<br /> <br /> 2. Menjautuhkan pidana terhadap terdakwa Kholiq Wicaksono, ST dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa terdakwa Kholiq Wicaksono, ST berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp50 juta (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan,” ucap JPU Ferry.<br /> <br /> Atas surat tuntutan JPU, Tim Penasehat Hukum terdakwa diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis Hakim untuk menyampaikan pembelaan atau Pledoi.<br /> <br /> “Saudara boleh membuat pembelaan sendiri atau menyerahkan sepenuhnya kepada pengacara sauadara. Sidang kita tunda satu minggu dengan agenda Pledoi,” perintah Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan.<br /> <br /> Ada yang menjadi pertanyaan dalam surat tuntutan JPU, yaitu hukuman terhadap terdakwa Kholiq Wicaksono untuk membayar denda sebesar Rp juta atau kurungan 3 (tiga) bulan bilamana terdakwa tidak membayar. Sementara Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukuman tambahan terhadap terdakwa tidak tercantum dalam surat tuntutan JPU yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMcm47TdgIPeD-v6nHLYrSY47SCULfNfLlTsJengOcpAHOlcVZ_6V1PjXWn2FAZEswEaSZsTJyAJIKfCu_pAmpOOQ-A0zhtGpCbwLeEUK0yu2RnG3pUhqf3YP6MYH_6Oq12TSdKKUEvsQ/s1600/IMG20190315152033.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMcm47TdgIPeD-v6nHLYrSY47SCULfNfLlTsJengOcpAHOlcVZ_6V1PjXWn2FAZEswEaSZsTJyAJIKfCu_pAmpOOQ-A0zhtGpCbwLeEUK0yu2RnG3pUhqf3YP6MYH_6Oq12TSdKKUEvsQ/s640/IMG20190315152033.jpg" width="640" /></a></div> Dalam kasus ini ada yang menggelitik. Apakah Kholiq Wicaksono “korban penjebakan operasi tangkap tangkap tangan” pada tanggal 1 Oktober 2018, atau “murni” penangkapan Aparat Penegak Hukum (APH) pada saat Kholiq Wicaksono menerima diut sebesar Rp30 juta dari Nurul Aandari, yang sebelumnya, sudah membuat laporan ke Polda Jawa Timur pada tanggal 24 September 2018?<br /> <br /> Andai saja fungsi pencegahan lebih diutamakan ketimbang pemenjaraan atau penindakan sebelum terjadi, bisa jadi Kholik Wicaksono yang meminta/menerima “PUNGUTAN LIAR atau PENERIMAAN BIAYA YANG TIDAK RESMI”, dari Nurul tak bernasib buruk sebagai teedakwa Korupsi.<br /> <br /> <i>Namun sepertinya lebih mengutamakan fungsi penindakan dari pada pencegahan dalam pelaksanaan</i> Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dikeluarkan oleh Presiden RI pada Nopember 2016 lalu, dengan menjerat para pelaku telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Anehnya, dalam surat dakwaan JPU, terdakwa Kholiq Wicaksono dijerat dengan Pasal “Pemaksaan” yaitu dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal “Menerima” yakni Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> <i>Pasal 12 berbunyi :  Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):</i><br /> <i><br /></i> <i>Huruf e berbunyi :  pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;</i><br /> <i><br /></i> <i>Pasal 11 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;</i><br /> <br /> Anehnya lagi adalah, dalam surat tuntutan JPU yang menyatakan, bahwa terdakwa Kholik Wicaksono dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 (pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji).<br /> <br /> Pertanyaannya adalah, dari saiapa terdakwa Kholik menerima “hadiah atau janji” berupa uang sebesar Rp30 juta tersebut ? Lalu bagaimana dengan “Si Pemberi hadiah atau janji” tersebut, apakah “Si Pemberi hadiah atau janji” itu dianggap “benar” ? <br /> <br /> Sementara menurut pakar hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH-Unair) Surabaya Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum., kepada wartawan media ini beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa pasal 11 itu ada gandengannya yaitu pasal 13. Menurut Pakar Hukum Pidana ini, kalau ada yang menerima tapi tidak ada yang ngasih bagaimana?. Secara normatifnya ada pemberi. <br /> <br /> “Hehehe…..ini Tim Saber Pungli ia. Tidak bisa dong, pasal 11 itu ada gandengannya pasal 13. Ada yang menerima tapi tidak ada yang ngasih bagaimana?. Secara normatifnya, kalau ada penerima, berarti ada pemberi,” ujar Prof. Dr. Nur Basuki Minarno.<br /> <br /> <i>Pasal 13; Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</i><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8kDDOiwQiCy93tpRTTUGTYZ9ze8bVIdgxxCU_Gb0wsoVJot96huKsbNiLGhaw9vXXkyzWShtxAlzZ6h5MOOqxRgTZoEmdY6VKDr76KD1ujwwWmX2TkhyphenhyphenINKpU5FtrKmGoybG7RscYg1w/s1600/IMG20190503153344.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8kDDOiwQiCy93tpRTTUGTYZ9ze8bVIdgxxCU_Gb0wsoVJot96huKsbNiLGhaw9vXXkyzWShtxAlzZ6h5MOOqxRgTZoEmdY6VKDr76KD1ujwwWmX2TkhyphenhyphenINKpU5FtrKmGoybG7RscYg1w/s640/IMG20190503153344.jpg" width="640" /></a></div> Sementara dalam fakta persidangan yang berlangsung pada tanggal 15 Maret 2019, pada saat JPU menghadirkan 5 orang saksi termasuk diantanranya Nurul Aandari dan anggota Kepolisian dari Polda Jatim terungkap, bahwa Nurul Aandari “memaksa” terdakwa Kholiq Wicaksono untuk menerima sejumlah uang dari Nurul Aandari dengan mengatakan “Terima aja Pak, kala saya bawa pulang, saya takut di jalan”, kata terdakwa menirukan ucapan Nurul Aandari dalam persidangan saat itu.<br /> <br /> “Saya dipaksan untuk menerima. Katanya takut kalau bawa uang itu pulang ke Jombang. Surat (dokumen) itu sudah saya berikan sebelumnya tanpa meminta uang”, kata terdakwa kepada Majelis Hakim saat itu, saat Ketua Majelis Hakim meminta terdakwa untuk menanggapi keterangan terdawa. Sementara Nurul Aandari tidak berkomentar apapun terkait penjelasan dari terdakwa.<br /> <br /> Selain itu, Nurul Aandari menurut terdakwa, punya kakak yang bertugas di Polda Jatim, dan sebelum kejadian penangkapan oleh anggota Kepolisian Poda Jatim pada tanggal 1 Oktober 2018 lalu, terdakwa sudah pernah bertemu dengan salah seorang anggota Kepolisian. <br /> <br /> Ternyata anggota Kepolisan yang bertugas di Polda Jatim yang disebut terdakwa sebagai kakak dari Nurul Aandari adalah “Kakak-kakak’an”. Karena saat Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Nurul Aandari, apakah Kakak kandung atau bagaimana?. Namun Nurul tak menjawab.<br /> <br /> Sayangnya saat persidangan saat itu (15 Maret 2019), terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya karena sedang minum Kopi di Kantin Pengadilan Tipikor yang berada di belakang gedung Pengadilan Tipikor saat itu. Andai saja terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, bisa jadi pertanyaan-pertanyaan lain terkait kasus yang menjerat terdakwa akan mengungkap kasus yang sebenarnya.<br /> <br /> Terkait permintaan sejumlah uang dari Nurul Aandari sebagai biaya pengurusan Ijin Penambangan, bukan dilakukan oleh terdakwa Kholik Wicaksono, melainkan Ali Hendro Santoso selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM Prop. Jatim.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU pun disebutkan, pada sekitar bulan Januari 2018, saat Nurul Aandari datang ke Dinas ESDM Prov. Jatim untuk meminta panduan pengurusan izin, Nurul Aandari bertemu dengan Ali Hendro Santoso, dan pada pertemuan tersebut, Nurul Aandari minta Nomor HP Ali Hendro Santoso. Ali Hendro Santoso juga memberikan gambaran biaya pengurusan pengesahan Rekomendasi Teknis sebesar Rp10.000.000 s/d Rp15.000000, dan juga juga menyampaikan ”untuk pak Kadisnya, perhektar minta Rp50.000.000, karena punya ibu luas lahannya 1,12 Ha, kurang lebih Rp75.000.000, dan dijawab oleh Nurul Aandari ”banyak sekali Pak ya”. <br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU menyatakan, bahwa terdakwa Kholiq Wicaksono selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur sebagaimana Petikan  Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/1668/204/2017 tanggal 21 September 2017, tentang Pengangkatan dalam Jabatan, pada Hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar pukul 11.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Aula (Ruang Kristal) Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur Jalan Tidar No. 123 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Bahwa terdakwa Kholiq Wicaksono telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama sama dengan Ali Hendro Santoso selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM Prov. Jatim (yang penuntutanya dilkukan secara terpisah), dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang Iain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : <br /> <br /> Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017, Nurul Aandari mengajukan Permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha yang berlokasi di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ke kantor Pelayanan Ijin Terpadu (P2T) Prov. Jatim untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGNNTEMioVPncBP9_D_6eNAqcSOp_-z634kVoUiPSsyPEzUa3rC3iqk-4aRuD6FQVW36mbspvXPL-oJXdz6ogBr1q18LqsKTbGraKVRFVcK3xZfR_GZ74odbo6KwZ0AGkZuXysdBVrA6E/s1600/IMG20190503153437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGNNTEMioVPncBP9_D_6eNAqcSOp_-z634kVoUiPSsyPEzUa3rC3iqk-4aRuD6FQVW36mbspvXPL-oJXdz6ogBr1q18LqsKTbGraKVRFVcK3xZfR_GZ74odbo6KwZ0AGkZuXysdBVrA6E/s640/IMG20190503153437.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> Bahwa sebagai Persyaratan untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Nurul Aandari melampirkan dokumen berupa ; Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili Usaha, Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan dan atau Geologi, Salinan Persetujuan/Penetapan IUP, Dokumen Rencana Kerja Eksplorasi, Surat Pernyataan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Surat pernyataan tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan, Bukti pembayaran biaya pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah serta Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah. <br /> <br /> Setelah dokumen tersebut diatas dimasukkan ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur, selanjutnya P2T Prov. Jatim menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : P2T/ 192 / 15.01 / XI / 2017, tanggal 2 Nopember 2017 <br /> <br /> Setelah IUP Eksplorasi diterbitkan oleh Kantor P2T, Nurul Aandari selaku Pemohon wajib membuat dokumen tehnis berupa : <br />     1. Laporan Eksplorasi <br />     2. Dokumen study kelayakan tambang <br />     3. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. x <br />     4. Dokumen Rencana Reklamasi. <br />     5. Dokumen Rencana Pasca Tambang<br /> <br /> Pada sekitar bulan Januari 2018, saat Nurul Aandari datang ke Dinas ESDM Prov. Jatim untuk meminta panduan pengurusan izin, Nurul Aandari bertemu dengan Ali Hendro Santoso, dan pada pertemuan tersebut Nurul Aandari minta Nomor HP Ali Hendro Santoso. Ali Hendro Santoso juga memberikan gambaran biaya pengurusan pengesahan Rekomendasi Teknis sebesar Rp10.000.000 s/d Rp15.000000, dan saksi juga menyampaikan ”untuk pak Kadisnya, perhektar minta Rp50.000.000, karena punya ibu luas lahannya 1,12 Ha, kurang lebih Rp75.000.000, dan dijawab ”banyak sekali pak ya”. <br /> <br /> Selanjutnya dokumen tersebut diatas dimasukkan ke Kantor Dinas ESDM Prov. Jatim di Jalan Tidar No. 123 Surabaya untuk dimintakan rekomendasi tehnis Ijin Usaha Pertambangan/dimintakan pengesyahan oleh Dinas ESDM Prov. Jatim. Rekomendasi tehnis yang dimintakan Nurul Aandari pada Kantor Dinas ESDM adalah sebagai : <br /> a. Rekomendasi tekhnis Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)<br /> b. Rekomendasi tekhnis Ijin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi<br /> C. Rekomendasi tekhnis Ijin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi masih dalam <br /> proses dan sampai pada Aspek Finansial yaitu jaminan reklamasi dan Jaminan pasca tambang. <br /> <br /> Pada sekitar April 2018, dilakukan pemaparan terhadap kelima dokumen tehnis diatas yang dipimpin Kholiq Wicaksono, selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan Bidang Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim yang mana saat itu Nurul Aandari dibantu Marselius Deddy Kasih selaku konsultannya.<br /> <br /> Dari pemaparan itu terdapat beberapa revisi dan setelah diperbaiki oleh konsultan diserahkan kembali kepada Dwi Yuda Wahyu Setya Wahyudi selaku Evaluator Dokumen dan selaku staf Bidang Pertambangan. <br /> <br /> Sebelum Dinas ESDM Prov. Jatim menerbitkan Rekomendasi Teknis / dokumen tersebut, pada tanggal 2 September 2018 sore hari, Nurul Aandari pernah dihubungi oleh Ali Hendro Santoso melalui telephone dan Whats App yang menyampaikan, ”ada pergantian Kepala Dinas, berkas ibu baru bisa dimajuin setelah pergantian Kepala Dinas”. Dan Ali Hendro Santoso juga menyampaikan dana yang harus saksi siapkan Rp50.000.000 untuk biaya pengesahan.<br /> <br /> Dan Nurul Aandari bertanya, ”dulukan reng rengannya Rp10 Juta sampai 15 Juta?". Dijawab Ali Hendro Santoso, karena disini yang kerja kan empat belas orang”. dan menyuruh saksi datang hari senin tanggal 3 September 2018 menemui Sdr. Kholiq”. <br /> <br /> Sesuai arahan Ali Hendro Santoso, kemudian Nurul Aandari menemui terdakwa Kholiq Wicaksono diruang kerjanya sekitar pukul 11.00 Wib. Dan pada pertemuan itu, terdakwa bertanya kepada Nurul Aandari, "Sudah disampaikan sama Pak Ali Hendro”. Dan dijawab Nurul Aandari, ”sudah pak, kok banyak ya pak". Kemudian terdakwa Kholiq Wicaksono, menyampaikan, ”Kalau ibu maju sekarang, nanti kena dua kali. Nunggu sertijab Kepala Dinas dulu, nanti kalau sudah masa transisi dan Kepala Dinas Baru sudah ada, baru berkas ibu bisa naik”, setelah itu Nurul Aandari pulang.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbCkgR7y3-VFcR63LrM_AN0ekH6pRiFw2KU0bTX4TW-MrA77qa6YVfRJCU74-1ZF4nFoOOVykFdplckkHpOmrgYFtvKwnpfaGqkHQ2c-5Z-xpzBtUEWLH7T5mk2bHFHAZucNmqsU27Ku8/s1600/IMG20190315152113.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbCkgR7y3-VFcR63LrM_AN0ekH6pRiFw2KU0bTX4TW-MrA77qa6YVfRJCU74-1ZF4nFoOOVykFdplckkHpOmrgYFtvKwnpfaGqkHQ2c-5Z-xpzBtUEWLH7T5mk2bHFHAZucNmqsU27Ku8/s640/IMG20190315152113.jpg" width="640" /></a></div> Pada tanggal 24 September 2018, Nurul Aandari datang kembali ke kantor Dinas ESDM Prov. Jatim untuk menanyakan dokumen pengesahan Rekomendasi tehnis yang ternyata dokumen pengesahan Rekomendasi Teknis milik Nurul Aandari belum ditandatangani oleh Kepala Dinas yang baru. <br /> <br /> Pada hari Jum'at, tanggal 28 September 2018, Marselius Deddy Kasih mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa Kholiq Wicaksono untuk menanyakan ”Ijin rekomendasi pertambangan milik Nurul Aandari, apakah sudah selesai apa belum", dan dijawab ”sudah selesai dan silahkan diambil, mas Deddy juga ikut datang biar temani Bu Nurul, sekalian ngurusi Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca tambang”. <br /> <br /> Selanjutnya pada saat siang harinya sekitar pukul 14.30 Wib ditanggal yang sama (28 September 2018), Marselius Deddy Kasih menghubungi Nurul Aandari dan menyampaikan bahwa ”ijin sudah keluar, kapan mau diambil”, dijawab Nurul Aandari ”hari Senin (tanggal 1 Oktober 2018) saya ambil, mas Deddy temani saya ya nanti kita ketemuan di ESDM", dijawab oleh Deddy "baik Bu”. <br /> <br /> Selanjutnya dihari yang sama, Nurul Aandari menghubungi terdakwa Kholiq Wicaksono,  menanyakan apa benar pengesahan rekomendasi teknis miliknya sudah ditandatangani?. Lalu  dijawab terdakwa Kholiq Wicaksono,  ”Sudah”. Nurul Aandari bertanya kembali ”Apa ndak bisa kurang pak dananya pak”. Dijawab terdakwa Kholiq Wicaksono "Ndak bisa bu, soalnya yang kerja didalem banyak bu”. Dan terdakwa Kholiq Wicaksono bertanya "Kapan ibu datang kesini (ke Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral)?”. Nurul Aandari menjawab ”Senin saya siap pak Kholiq”. <br /> <br /> Pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, Nurul Aandari datang ke Dinas ESDM Prov. Jatim bersama seorang laki-laki yang mengaku adiknya, dan Marselius Deddy Kasih untuk menemui terdakwa Kholiq Wicaksono, selanjutnya terdakwa Kholiq Wicaksono menemui Nurul Aandari  dengan membawa pengesahan rekomendasi teknis antara lain : <br /> 1. Surat Pernyataan Nurul Aandani. <br /> 2. Surat Kuasa dari Nurul Aandani kepada Setiajit, SH, MM selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim. <br /> <br /> 3. Surat Nomor : 545/3345/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Surat Persetujuan  Dokumen Laporan Eksplorasi, StUdi Kelayakan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dan Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang yang ditandatangani Setiajit, Sh, MM selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim.<br /> <br /> 4. Surat Persetuiuan Dokumen Laporan Eksplorasi Nomor : S45/3346/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani Setiaiit, SH., MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumter Daya Mineral Prov. Jatim. <br /> <br /> 5. Surat Persetujuan Dokumen Stud! Kelayakan Nomor : 545/3347/124.2/2018 tanggal 26 Sep‘ember 2018 yang di‘andatangani Setiajit, SH.,MM., selaku Kepala Dlnas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim. <br /> <br /> 6. Surat Dokumen Rencana Keria dan Anggaran Biaya (RKAB) Nomor : 545/ 3348/1242/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim. <br /> <br /> 7. Surat Dokumen Rencana Reklamasl Nomor : S45/3349/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatanganl Setiallt, SH., MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mheral Prov. Jatim. <br /> <br /> 8. Surat Persetuiuan Dokumen Rencana Pasca Tambang Nomor : 545/ 3350/ 124.2/ 2018, tanggal 26 September 2018 yang ditandamngani Setiajit, 5H,, MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim. <br /> <br /> 9. Surat Nomor : 545/3351/124.2l201 tanggal 26 September 2018 perihal Penyetoran Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang, <br /> <br /> Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut ditunjukkan kepada Nurul Aandarl dan Marselius Deddy Kasih, kemudian Marselius Deddy Kasih diajak ke ruang terdakwa Kholiq Wicaksono dengan membawa dokumen tersebut diatas untuk dibuatkan tanda terima, kemudian dokumen tersebut dibawa oleh Marselius Deddy Kasih lalu Marselius Deddy Kasih menyuruh Nurul Aandari ke belakang atau ke ruangannya Terdakwa Kholiq Wicakson. <br /> <br /> Selanjutnya pada saat  Nurul Aandari bertemu terdakwa Kholiq Wicaksono, menanyakan untuk biaya pengesahannya “Ndak boleh kurang pak, karena luas Iahan kecll, kalau bisa gratis untuk biaya pengesahannya ini pak", diiawab terdakwa Kholiq “Ya sudah Rp30.000.000 saja bu”. Selanjutnya Nurul Aandari menyetujui permintaan terdakwa Kholiq Wicaksono.<br /> <br /> Selanjutnya Nurul Aandari  kembali ke ruang kristal yang disusul oleh tetdakwa Kholiq Wicaksono. Sekitar pukul 12.35 Wib menyerahkan amplop berwama coklat yang berisi uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh luta rupiah).   Setelah amplop berwarna coklat diterima oleh terdakwa Kholiq Wicaksono, kemudian dimasukkan ke dalam saku kanan celana belakang. <br /> <br /> Sekitar pukul 12.40 Wib, petugas (Penyidik Subdit III Tipikor Polda Jatim) mengamankan Nurul Aandari dan terdakwa Kholiq Wicaksono di kantor Dinas ESDM Prov. Jatim tepatnya di aula (Ruang Kristal). <br /> <br /> Setelah diamankan petugas, terdakwa Kholiq Wicaksono telah diketahui bahwa amplop berwama coklat sudah dimasukkan ke saku celana belakang dan setelah diperiksa (ternyata amplop berwama coklat tersebut berisi uang kertas seratus ribuan senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). <br /> <br /> Bahwa uang sebesar Rp30.000.000 tersebut adalah uang miik Nurul Aandari yang diminta oleh terdakwa Kholiq Wicaksono sebagai pembayaran/biaya yans tidak resmi atas persetujuan Dokumen Teknis Pertambangan untuk atas name Nurul Aandari. <br /> <br /> Bahwa uang sebesar Rp30.000000 (tiga puluh luta rupiah) tersebut merupakan biaya yang tidak resmi untuk pengesahan rekomendasi teknis yang diminta oleh terdakwa Kholiq Wicaksono, dan karena merasa keberatan, Nurul Aandari membuat Surat Pernyataan tanggal 24 September 2018 yang ditujukan kepada Penyidik Polda Jatim terkait adanya permintaan biaya Persetujuan dokumen tehnis, yang intinya saksi keberatan dengan permintaan atas biaya tidak resmi yang diminta oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim, jika tidak memberikan uang, Nurul Aandari tidak akan mendapatkan hak berupa pengesahan rekomendasi teknis dari bidang pertambangan Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim karena dokumen tersebut berada dalam kewenangan terdakwa Kholiq Wicaksono selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan Bidang Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim. <br /> <br /> Bahwa Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi hanya mengeluarkan rekomendasi tehnis setelah semua persyaratan administrasi Tehnis dipenuhi, dan terkait pelayanan semuanya melalui P2T Prov. Jatim dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim hanya memberikan rekomendasi tehnik setelah ada permintaan dari P2T Prov. Jatim. <br /> <br /> Sedangkan produk atau dokumen yang dibuat dan diterbitkan oleh Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Jatim adalah Dokumen rekomendasi tehnik yaitu antara lain ; Rekomtek WIUP, Rekomtek Eksplorasi, Rekomtek IUP-OP, Rekomtek Pemberian ljin Gudang dan Handak, Ijin Kartu meledakkan, Rekomtek pembelian dan Penggunaan bahan peledak Rekomtek IUP-Pengolahan Pemurnian, IUP Pengangkutan penjualan, IUP Penjualan dan IUJP ( Ijin Usaha Jasa Pertambangan ). Yang berwenang untuk menanda tangani Dokumen Rekomendasi Tekhnis adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Jatim. <br /> <br /> Bahwa terhadap pengurusan penerbitan persetujuan dokumen tekhnis Ijin Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim adalah Pemohon yang mengurus penerbitan persetujuan dokumen tekhnis ijln Pertambangan bisa datang sendiri, namun disarankan untuk didampingi Konsultan Usaha Pertambangan yang mana untuk rekomendasi tersebut adalah sebagai Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) yaitu : <br /> 1. Aspek Administrasl dari PZT yaitu mensurus ke Kantor UPT PZT Dinas Penanaman Modal <br /> Prov Jatlm yang kemudlan dimlntakan rekomendasl kc musing-maslng lnstansi terkait. <br /> <br /> 2. Aspek tekhnls dimlntakan ke Dinas Energl Sumber Daya Mineral Prov Jatim sesual dengan lokasl permohonan dan RTRW yang menseluarkan darl Pemerintah Kata tergantung dart satker mana yang dltunjuk o'eh Pemerintah Kata serta rekomendasi dari pemilik lahan. <br /> <br /> 3. Aspek lingkungan yaitu surat pemyataan sanggup taat UU Lingkungan,; 3. Aspek finansial,  yaitu pemohon harus membayar cetak peta dengan biaya sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke Kasda Prov Jatim dan pencadangan wilayah dengan biaya  sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang mana merupakan penerimaan negara bukan pajak dan pemohon membayar sendiri dan tanda bukti pembayaran ditunjukkan ke Dinas Energi  Sumber Daya Mineral Prov Jatim. <br /> <br /> Dasar hukum terhadap pengurusan penerbitan persetujuan dokumen tekhnis ijin Penambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov Jatim adalah UU RI No. 4 tahun 2008 tentang pertambangan mineral dan batubara,; PP No. 22 tahun 2010 tentang wilayah penambangan,; PP No. 23 tahun 20101entang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara,; Persub No. 49 tahun 2016 tentang pedoman penerbitan IJIn bldang energl dan sumber daya mineral,; Kepmen ESDM no. 1806 tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan dokumen tekhnis,; Kepmen ESDM No. 1827 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan dokumen reklamasi dan pasca tambang. <br /> <br /> Bahwa perbutan terdakwa Khaliq Wicaksono selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas ESDM Prov. Jatim yaitu meminta biaya pengesahan rekomendasi dokumen tehnis diluar ketentuan resmi bertentangan dengan ketcntuan tersebut diatas. <br /> <br /> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dianmm pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Rd1/*)

News Tipikor “Terima” Suap Rp30 Juta, Pejabat Dinas ESDM Provinsi Jatim Dituntut 1.6 Tahun

#Terdakwa Kholiq Wicaksono selaku Kepala Seksi (Kasi) Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM)...

»

Kasus Korupsi “OTT” Pemotongan Pajak Oleh Plt. Sekretaris BPPKAD Gresik

<span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><b>“”Mengungkap Misteri” dalam kasus Korupsi OTT Kejari Gresik terhadap terdakwa M. Mukhtar (Plt. Sekretaris BPPKAD Gresik) dalam pemotongan dana Insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 - 2019” </b><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">   </span></span></span></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEij60ngT_5BfZmfO3cXt-aUL3mzYFYQ-O255koO1E1y8rFTyVBWraWnVYmgVMex03AR27SlikedjaO37rv1Gc209Q1qvhDW9EMla6oSZvRCHynhHyod6XPqMp9azWsgCLN3ZDZzIeioc4A/s1600/IMG20190502123250.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="619" data-original-width="575" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEij60ngT_5BfZmfO3cXt-aUL3mzYFYQ-O255koO1E1y8rFTyVBWraWnVYmgVMex03AR27SlikedjaO37rv1Gc209Q1qvhDW9EMla6oSZvRCHynhHyod6XPqMp9azWsgCLN3ZDZzIeioc4A/s640/IMG20190502123250.jpg" width="594" /></a></div> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Kamis, 2 Mei 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andrie Dwi Subianto,  yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Gresik dkk, membacakan surat dakwaannya di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya  terhadap terdakwa M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD  (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik dalam kasus Korupsi OTT (Operasi Tangkap Tangan) pada tanggal 14 Januari 2019 lalu, terkait pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik pada tahun 2018 - 2019.<br /><br />Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur (Kamis, 2 Mei 2019) dengan Ketua Majelis Hakim Dede Surayaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsaiana dan Emma, adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU terhadap terdakwa M. Mukhtar dengan didampingi Penasehat Hukumnya Alwi dkk.<br /><br />Dalam kasus ini ada ada yang menggelitik, yaitu di mana dalam surat dakwaan JPU menyebutkan bahwa pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. <br /><br />Sementara menurut pakar hukum Tindak Pidana Korupsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH-Unair) Surabaya Prof. Nur Basuki beberapa waktu lalu mengatakan kepada wartawan media ini, bahwa dalam bahasa hukum tidak ada istilah OTT atau Operasi Tangkap Tangan, melainkan kegiatan Tangkap Tangan.<br /><br />Menurut Prof. Basuki, kalau OTT sudah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang akan dilakukan, sementara kegiatan tangkap tangan terjadi secara mendadak berdasarkan informasi tanpa ada perencanaan terlebih dahulu.<br /><br />“Dalam bahasa hukum tidak ada OTT, yang ada adalah kegiatan tangkap tangan. Kalau Operasi Tangkap Tangan, berarti sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Nama juga Operasi,” kata Prof. Nur sapaan akrabnya beberapa waktu lalu saat dihubungi melalui telepon selulernya terkait “penangkapan” yang dilakukan oleh Kejari Gresik terhadap terdakwa.<br /><br />Selain itu, dalam surat dakwaan JPU juga menyebutkan, terdakwa sebagai Plt. Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. Namun di sisi lain disebutkan bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Gresik Nomor : 821.2/64/437.73/Kep/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,  Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada tanggal 15 Mei 2018, dan tidak menjelaskan kapan dan SK Bupati Nomor berapa serta tahun berapa pengangkatan terdakwa sebagai Plt. Kepala BPPKAD Kab. Gresik.</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"></span></span></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVkmrRSo6FgqehsTC7dzH-JCPF03btAJKOgsvvEPvgYtBc6lm3S8YgJ0s6k-AyGSl7Rg5zeKqLl1Xj7O8-CAP3jVeI1-1iixwXgqRRF2WZLIF7TpMxa8jUDp1EkS4yZ-WbG3NZoCF1fno/s1600/IMG20190502115639.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="768" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVkmrRSo6FgqehsTC7dzH-JCPF03btAJKOgsvvEPvgYtBc6lm3S8YgJ0s6k-AyGSl7Rg5zeKqLl1Xj7O8-CAP3jVeI1-1iixwXgqRRF2WZLIF7TpMxa8jUDp1EkS4yZ-WbG3NZoCF1fno/s640/IMG20190502115639.jpg" width="640" /></a></span></span></div> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"> Anehnya, dalam surat dakwaan JPU yang dibacakan di muka persidangan dihadapan Majelsi Hakim menyebutkan, bahwa terdakwa melakukan pemotongan pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik pada tahun 2018 - 2019.<br /><br />JPU mengatakan, pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak Daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra selaku Kepala BPPKAD, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. <br /><br />Anehnya lagi, JPU menyatakan dalam surat dakwaannya, bahwa para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya, dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik<br /><br />Pertanyaannya, apakah Plt. Sekretaris BPPKAD lebih berwenang terkait penerimaan, pemotongan dan pengelolaan dana insetif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dan melakukan mutasi terhadap pegawai BPPKAD daripada Kepala BPPKAD ?<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, apa yang dilakukan oleh terdakwa atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala BPPKAD Andhy Hendro Wijaya. Bahkan, duit dari hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah oleh terdakwa M. Mukhtar, Andhy Hendro Wijaya dan Heny Puspitasari selaku Kepala Bidang di BPPKAD kepada Bupati Gresik, Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik,  Kabag Hukum, Kasubag Hukum Kabupaten Gresik, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /><br />Selain itu, pada saat petugas Kejari Gresik melakukan “OTT” pada tanggal 14 Januari 2019, petugas Kejari Gresik mengamankan duit dari brankas bendahara BPPKAD Kabupaten Gresik sebesar Rp157.437.000.<br /><br />Pertanyaan selanjutnya, apakah JPU Kejari Gresik akan menghadirkan pejabat Kabupaten Gresik yang dikatan dalam surat dakwaan menerima aliran duit hasil  pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah diantaranya Bupati Gresik, Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik,  Kabag Hukum, Kasubag Hukum Kabupaten Gresik, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya sebagai saksi kepersidangan ?<br /><br />Sementara dalam kasus Korupsi pemotongan dana Kapisatasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik pada tahun 2016 - 2017 dengan terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sebesar Rp.2.451.370.985, di mana JPU menyebutkan bahwa duit itu mengalir ke Bupati Sambari, Wakil Bupati Qosim dan pihak-pihak lainnya, namun orang nomor satu dan dua di Kabupaten Gresik ini tak dihadirkan sebagai saksi.<br /><br />Apalagi mantan Kepala Dinas Kesehatan dr. Sugeng yang sebelumnya telah melakukan pemotangan dana kapitasi sejak 2014, juga tak diminta pertanggungjawaban hukum. Karena mungkin apa yang dilakukan oleh penyuntik orang-orang sakit itu dianggap sah.<br /></span></span></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja95qBr9OrI48YXJ775WA8lr50dBZknMeuD0jz_4y2OigFFzlcTu7WXjvzIBsFiaq08fX4kC7kMLxa0m4ELQrpsgylLUVxCmD_xAVnGmftPcVcIYkx_0gd1ENn4ykTuQacn50DO74kagk/s1600/IMG20190502122837.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja95qBr9OrI48YXJ775WA8lr50dBZknMeuD0jz_4y2OigFFzlcTu7WXjvzIBsFiaq08fX4kC7kMLxa0m4ELQrpsgylLUVxCmD_xAVnGmftPcVcIYkx_0gd1ENn4ykTuQacn50DO74kagk/s640/IMG20190502122837.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Sementara Pasal yang dikenakan oleh JPU terhadap terdakwa adalah Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f  UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />Pasal 12 berbunyi :  Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):<br /><br />Huruf e berbunyi :  pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; <br /><br />Huruf f berbunyi : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa M. Mukhtar pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan April 2018 ampai dengan Januari 2019, sertaa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tenantu dalam tahun 2018 dan 2019,  bertempat di Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik JI. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.245 Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam kedudukannya sebagai Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/64/437.73/Kep/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,  Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada tanggal 15 Mei 2018, telah melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai Perbuatan Berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu ; <br /><br />Bahwa terdakwa pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik telah memaksa para Pegawai Negori / ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, untuk  memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dimana terdakwa telah menerima sejumlah dana tunai yang diperoleh terdakwa dari setoran para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik dan bersumber dari Potongan dana insentif pungutan pajak daerah triwulanan. <br /><br />Bahwa terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana setoran tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD, padahal kenyataannya dana tersebut sebagian juga dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /> </span></span></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic5aYMQIKY2BphVYu2G-98ksl2KU0X2WVnUK7NAeONv_oZyxFdkp4GIOvwVKywuJ8nHLw3qWM-i2CDzP0AAMaEUqw6gOaxfBA4Ak6y4Em_FGmWqRBz4NAILudTnlVwq0QenDYaGLu50VI/s1600/IMG20190502120107.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="552" data-original-width="1600" height="220" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic5aYMQIKY2BphVYu2G-98ksl2KU0X2WVnUK7NAeONv_oZyxFdkp4GIOvwVKywuJ8nHLw3qWM-i2CDzP0AAMaEUqw6gOaxfBA4Ak6y4Em_FGmWqRBz4NAILudTnlVwq0QenDYaGLu50VI/s640/IMG20190502120107.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"> Bahwa terdakwa pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Greasik,  telah memaksa para Pegawai Negeri / ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dan uang yang seharusnya terkumpul dari pemotongan dana intensif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp1.158.567.190,61 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh satu sen), akan tetapi pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri  Gresik, uang yang terkumpul sebesar Rp531.623.000 (lime ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp374.186 000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam nibu rupiah) ditemukan druang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). <br /><br />Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana sejumlah Rp531.623.000 tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD. <br /><br />Padahal patut diduga, dana tersebut sebagian dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /><br />Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <br /><br />Adapun mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik, prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Priotas Plafon Anggaran Sememara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresik bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, di mana dari pihak BPPKAD mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam Raperda (rencana Peraturan Daerah), serta anggaran  sampai dengan rincian obyek pendapatan RAPERBUP (Rencana Peraturan Bupati)  tersabut ada target pendapatan janis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan. reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB dan BPHTB.<br /><br /> Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang masing-masing tercapai target pendapatannya,  maka akan dibenkan insentif pajak sebesar 5% dari total  pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase) lalu mhd dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresk untuk kemudian diajukan ke  Pemprov Jatim,  selanjutnya diberikan nomr registrasi PERDA APBD tahun  anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran. <br /><br />Bahwa alokasi peruntukan dana insetif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah secara Proporsional dibayarkan kepada ; a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,; b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ,; c. Sekretaris daerah selaku koordinator pongelolaan keuangan daerah,; d. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana oleh pemungut pajak, dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungutan Pajak dan retribusi.</span></span></span></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh77RDdbYQ3cmE_6-VBOLSVPmA9WvsSh3nlzngTXK_ngVLn2qc3lzgMsMiHrF5g0SNSPI72EOcIfRaaC_mEXzFgEYAWKamHpQUBsCAzbubzOD5ISlgGkglyHt3jVqy4o9DJUl07VB1Qa2o/s1600/IMG20190502120321.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh77RDdbYQ3cmE_6-VBOLSVPmA9WvsSh3nlzngTXK_ngVLn2qc3lzgMsMiHrF5g0SNSPI72EOcIfRaaC_mEXzFgEYAWKamHpQUBsCAzbubzOD5ISlgGkglyHt3jVqy4o9DJUl07VB1Qa2o/s640/IMG20190502120321.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan berupa praktik pemotongan sejulah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para pejabat dan pegawai BPPKAD untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada terdakwa, bermula pada sekitar awal tahun 2014 muncul ide untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan internal kantor BPPKAD Kabupamn Gresik yang tidak terakomodir oleh APBD seperti honor Tenaga Harian Lepas (THL), security, OB (Office Boy), parkir, checker, pembelian seragam batik dan rekreasi. <br /><br />Sehingga atas dasar tersebut, Yetty Sri Suparyatidra selaku Kepala BPPKAD dan Agus Pramono  selaku sekretaris BPPKAD saat itu mengadakan rapat yang hanya dihadiri oleh Kepala Bidang (Kabid) tanpa melibatkan para pegawai lainnya untuk membahas pola pemotongan (persentase) insentif  pemungutan pajak  daerah Kbupaten Gresik dan diputuskan untuk besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dibebankan kepada para pejabat struktural dan staf didasarkan atas persentase sebagai berikut ; 1. 30% untuk Kepala Dinas,; 2. 20 % untuk Kepala Bidang,; 3. 15 % untuk Kepala Seksi dan  4. 10 % untuk staf. <br /><br />Bahwa untuk mekanisme pemotongan dana insetif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf dengan besaran sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengann cara tunai, dalam hal ini para penerima dana sinsentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, menerima dana insentif tersebut sudah dalam kondisi terpotong (netto), di mana pemotongan dilakukan oleh bendahara pengeluaran diganti oleh Sulis Widriyanti , dan pemotongan itu atas perintah dari Agus Pramono dan Yetty Suparyatidra sekaligus saat itu Nurikah Handayani ditugaskan menyimpan, mengelola dan mencatatkan pemasukan pengeluaran pemotongan dana insentif tersebut.<br /><br />Bahwa pada kenyataannya, pengelolaan dana hasil potongan dana Intentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik tersebut, selain depergunakan untuk membiayai kebutuhan kantor yang tidak terakomodir oleh APBD, namun dialokasikan juga sebagai bentuk hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik antara lain ;  Bupati Gresik, Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik,  Kabag Hukum, Kasubag Hukum Kabupaten Gresik, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta pihak-pihak lainnya. <br /><br />Bahwa pemberian uang hasil potongan dana insentif pemungutan pajak daerah  <br />Kabupaten Gresik kepada pihak-pihak lain di luar BPPKAD Kabupaten Gnasik tersebut,  <br />dilakukan rutin setiap triwulannya ketika dana insentif pemungutan pajak daerah <br />Kabupaten Gresik dicairkan 4 (empat) kali dalam setahun, yang biasanya <br />menyerahkan/mendistribuskan uang adalah Siti Fauziah, Agus Pramono, Yetty Sri Suparyatidra dan terdakwa sendiri pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran/Kepala Bidang PBB.<br /><br />Bahwa besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik,  <br />konsisten setiap periodenya dan praktek pemotongan dana insemif pemungutan pajak <br />daerah Kabupaten Gresik pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra berlangsung sampai dengan pensiun pada bulan Januari 2018.<br /><br />Bahwa pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri.<br /> <br /> Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku KepaIa BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Selanjutnya dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /><br />Bahwa untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /><br />Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. <br /><br />Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinUXwDY8Iyivk6LgxaM3cpc-44MRouwRalj7mZ8fekxHgzUt6UrYliJQwYVzsfwBxiBGt2qtb1ltDbukOIqfgaPZyfWcwmZg5OftGOPg9jxBxwCFq9ykHRAOYFzjMXNIaT5wnltX-lY9k/s1600/IMG20190502123249.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinUXwDY8Iyivk6LgxaM3cpc-44MRouwRalj7mZ8fekxHgzUt6UrYliJQwYVzsfwBxiBGt2qtb1ltDbukOIqfgaPZyfWcwmZg5OftGOPg9jxBxwCFq9ykHRAOYFzjMXNIaT5wnltX-lY9k/s640/IMG20190502123249.jpg" width="640" /></a></div> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960. <br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /><br />Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan.<br /><br />Bahwa selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemdongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui. <br /><br />Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat. <br /><br />Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. <br /><br />Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang. <br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa. <br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /><br />Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri.<br /><br />Bahwa pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan lbadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. <br /><br />“Akan tetapi penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata JPU <br /><br />Bahwa untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. <br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa. <br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000. <br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari. <br /><br />“Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap JPU kemudian <br /><br />Bahwa pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). <br /><br />“Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah),” kata JPU mengungkapkan.<br /><br />JPU menjelaskan, untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). <br /><br />Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk Kepala Badan. <br /><br />Dimana kemudian basil kalkulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. <br /><br />Menurut JPU, total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik, akan tetapi belum sempat rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. <br /><br />“Bahwa secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik,” kata JPU <br /><br />“Bahwa para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik,” ujar JPU. <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa perbuatan terdakwa memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara  Negara/ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, telah mengabaikan tujuan penyaluran dana insenhf pemungutan pajak daerah sebagai reward atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebegaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemeritah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br /><br />JPU juga menyebutkan, perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. <br /><br />JPU menjelaskan tentang fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik (Pasal 7) yaitu ; a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan,; b. Pelayanan administasi umum,  ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian,; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor,; e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas,; f. Pengkoordinasian bidang dilingkup BPPKAD,; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.<br /><br />“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana,” ucap JPU. <br /><br />Atas surat dakwaan JPU, Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menyampaikan keberatan atau Pledoi. Dan permohonan Penasehat Hukum terdakwapun dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman.<br /><br />“Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda Pledoi. Sidang akan kita gelar dua kali dalam seminggu,” perintah Ketua Majelis Hakim. <br /><br />Saat ditanya wartawan media ini terkait pihak-pihak lain yang turut dalam kasus ini, Kasi Pidsus Kejari Gresik ini mengatakan sesuai persidangan, akan melihat persidangan selanjutnya.<br /><br />“Kita lihat persidangan selanjutnya,” jawabnya singkay. (Rd1/*)

News Tipikor Kasus Korupsi “OTT” Pemotongan Pajak Oleh Plt. Sekretaris BPPKAD Gresik

“”Mengungkap Misteri” dalam kasus Korupsi OTT Kejari Gresik terhadap terdakwa M. Mukhtar (Plt. Sekretaris BPPKAD Gresik) dalam pemotongan da...

»

Plt. Sekretaris BPPKAD Gresik Diadili Karena Korupsi “OTT” Pemotongan Pajak

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2t-04EEhPwJFGOGwtiCUIE2ndiPXNMhOv1brD2oUysgiAOAwYw-kg2mxbZ9iYOKnevYMhvMHrF7PeBwkrje-l4xTucR1EpVkwirQSQMN9jVjkr3pJbc0UvqGhlRyIKlwMiKJ2gqKSEaM/s1600/IMG20190502123250.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="619" data-original-width="575" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2t-04EEhPwJFGOGwtiCUIE2ndiPXNMhOv1brD2oUysgiAOAwYw-kg2mxbZ9iYOKnevYMhvMHrF7PeBwkrje-l4xTucR1EpVkwirQSQMN9jVjkr3pJbc0UvqGhlRyIKlwMiKJ2gqKSEaM/s640/IMG20190502123250.jpg" width="594" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kamis, 2 Mei 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andrie Dwi Subianto,  yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Gresik dkk, membacakan surat dakwaannya di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya  terhadap terdakwa M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD  (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik dalam kasus Korupsi OTT (Operasi Tangkap Tangan) pada tanggal 14 Januari 2019 lalu, terkait pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik pada tahun 2018 - 2019.<br /><br />Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur (Kamis, 2 Mei 2019) dengan Ketua Majelis Hakim Dede Surayaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsaiana dan Emma, adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU terhadap terdakwa M. Mukhtar dengan didampingi Penasehat Hukumnya Alwi dkk.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa M. Mukhtar pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan April 2018 ampai dengan Januari 2019, sertaa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tenantu dalam tahun 2018 dan 2019,  bertempat di Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik JI. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.245 Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam kedudukannya sebagai Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/64/437.73/Kep/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,  Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada tanggal 15 Mei 2018, telah melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai Perbuatan Berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu ; <br /><br />Bahwa terdakwa pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik telah memaksa para Pegawai Negori / ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, untuk  memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dimana terdakwa telah menerima sejumlah dana tunai yang diperoleh terdakwa dari setoran para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik dan bersumber dari Potongan dana insentif pungutan pajak daerah triwulanan. <br /><br />Bahwa terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana setoran tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD, padahal kenyataannya dana tersebut sebagian juga dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8xvIjG8KzhLDvexlm5BC048eTweoxkdbiwLw1v9QoB04PZNm6lGd8LK-bB-EKWBsI1VOhPb55GTTA_o4QyCctaxIaXYJ3xhB5-MjEDJzYUnsec71KLHNa0sW95pK5QaHQ60pXI5ogcyU/s1600/IMG20190502115715.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="364" data-original-width="768" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8xvIjG8KzhLDvexlm5BC048eTweoxkdbiwLw1v9QoB04PZNm6lGd8LK-bB-EKWBsI1VOhPb55GTTA_o4QyCctaxIaXYJ3xhB5-MjEDJzYUnsec71KLHNa0sW95pK5QaHQ60pXI5ogcyU/s640/IMG20190502115715.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa terdakwa pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Greasik,  telah memaksa para Pegawai Negeri / ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dan uang yang seharusnya terkumpul dari pemotongan dana intensif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp1.158.567.190,61 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh satu sen), akan tetapi pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri  Gresik, uang yang terkumpul sebesar Rp531.623.000 (lime ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp374.186 000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam nibu rupiah) ditemukan druang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). <br /><br />Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana sejumlah Rp531.623.000 tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD. <br /><br />Padahal patut diduga, dana tersebut sebagian dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /><br />Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <br /><br />Adapun mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik, prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Priotas Plafon Anggaran Sememara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresik bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, di mana dari pihak BPPKAD mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam Raperda (rencana Peraturan Daerah), serta anggaran  sampai dengan rincian obyek pendapatan RAPERBUP (Rencana Peraturan Bupati)  tersabut ada target pendapatan janis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan. reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB dan BPHTB.<br /><br /> Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang masing-masing tercapai target pendapatannya,  maka akan dibenkan insentif pajak sebesar 5% dari total  pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase) lalu mhd dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresk untuk kemudian diajukan ke  Pemprov Jatim,  selanjutnya diberikan nomr registrasi PERDA APBD tahun  anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran. <br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUVCV4ECaWYRJY-DkrtTmFuT3m6dBvGboXXvxdT2Z8OGeAIgVfgyHhGhb2qJB9FI7sdZoh9FmU2Nb60FSO9rU8Ka2pLp-e6HiWnw8FWibhEkm-5inpO2OG_jirRQMDOYgQ1i_t58R0MXk/s1600/IMG20190502120321.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUVCV4ECaWYRJY-DkrtTmFuT3m6dBvGboXXvxdT2Z8OGeAIgVfgyHhGhb2qJB9FI7sdZoh9FmU2Nb60FSO9rU8Ka2pLp-e6HiWnw8FWibhEkm-5inpO2OG_jirRQMDOYgQ1i_t58R0MXk/s640/IMG20190502120321.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa alokasi peruntukan dana insetif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah secara Proporsional dibayarkan kepada ; a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,; b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ,; c. Sekretaris daerah selaku koordinator pongelolaan keuangan daerah,; d. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana oleh pemungut pajak, dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungutan Pajak dan retribusi.<br /><br />Bahwa dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan berupa praktik pemotongan sejulah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para pejabat dan pegawai BPPKAD untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada terdakwa, bermula pada sekitar awal tahun 2014 muncul ide untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan internal kantor BPPKAD Kabupamn Gresik yang tidak terakomodir oleh APBD seperti honor Tenaga Harian Lepas (THL), security, OB (Office Boy), parkir, checker, pembelian seragam batik dan rekreasi. <br /><br />Sehingga atas dasar tersebut, Yetty Sri Suparyatidra selaku Kepala BPPKAD dan Agus Pramono  selaku sekretaris BPPKAD saat itu mengadakan rapat yang hanya dihadiri oleh Kepala Bidang (Kabid) tanpa melibatkan para pegawai lainnya untuk membahas pola pemotongan (persentase) insentif  pemungutan pajak  daerah Kbupaten Gresik dan diputuskan untuk besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dibebankan kepada para pejabat struktural dan staf didasarkan atas persentase sebagai berikut ; 1. 30% untuk Kepala Dinas,; 2. 20 % untuk Kepala Bidang,; 3. 15 % untuk Kepala Seksi dan  4. 10 % untuk staf. <br /><br />Bahwa untuk mekanisme pemotongan dana insetif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf dengan besaran sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengann cara tunai, dalam hal ini para penerima dana sinsentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, menerima dana insentif tersebut sudah dalam kondisi terpotong (netto), di mana pemotongan dilakukan oleh bendahara pengeluaran diganti oleh Sulis Widriyanti , dan pemotongan itu atas perintah dari Agus Pramono dan Yetty Suparyatidra sekaligus saat itu Nurikah Handayani ditugaskan menyimpan, mengelola dan mencatatkan pemasukan pengeluaran pemotongan dana insentif tersebut.<br /><br />Bahwa pada kenyataannya, pengelolaan dana hasil potongan dana Intentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik tersebut, selain depergunakan untuk membiayai kebutuhan kantor yang tidak terakomodir oleh APBD, namun dialokasikan juga sebagai bentuk hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik antara lain ;  Bupati Gresik, Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik,  Kabag Hukum, Kasubag Hukum Kabupaten Gresik, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta pihak-pihak lainnya. <br /><br />Bahwa pemberian uang hasil potongan dana insentif pemungutan pajak daerah  <br />Kabupaten Gresik kepada pihak-pihak lain di luar BPPKAD Kabupaten Gnasik tersebut,  <br />dilakukan rutin setiap triwulannya ketika dana insentif pemungutan pajak daerah <br />Kabupaten Gresik dicairkan 4 (empat) kali dalam setahun, yang biasanya <br />menyerahkan/mendistribuskan uang adalah Siti Fauziah, Agus Pramono, Yetty Sri Suparyatidra dan terdakwa sendiri pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran/Kepala Bidang PBB.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXgtt_rHKaM2Y-a-NlQQvHNAUadtHxbS2pmXmysUmvPwJDqgFsbiJyhUugwAx79sQCx1U_N-ciO4Q_76p4LGrq-6rZQ6zEhidMRztLhBW4gXKy2p1iRHN5Vxc3A-9exqQkd-bq6Az-yHk/s1600/IMG20190502122428.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXgtt_rHKaM2Y-a-NlQQvHNAUadtHxbS2pmXmysUmvPwJDqgFsbiJyhUugwAx79sQCx1U_N-ciO4Q_76p4LGrq-6rZQ6zEhidMRztLhBW4gXKy2p1iRHN5Vxc3A-9exqQkd-bq6Az-yHk/s640/IMG20190502122428.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik,  <br />konsisten setiap periodenya dan praktek pemotongan dana insemif pemungutan pajak <br />daerah Kabupaten Gresik pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra berlangsung sampai dengan pensiun pada bulan Januari 2018.<br /><br />Bahwa pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri.<br /><br />Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku KepaIa BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Selanjutnya dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /><br />Bahwa untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /><br />Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. <br /><br />Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa. <br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960. <br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhla9TPrhTjwzQpvOqv-Lqau0cEy3by0_bb7Hq5e0BvWZydVT9PZGjXhmf3GVFG8vgkM7Fg8SBJPtb2ch6wGdsQdqW-1TMTATepTU-bZ4oR5rqqyfxtjKzjmWZMkZkwT4vJfQ559n0Go3s/s1600/IMG20190502120107.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="552" data-original-width="1600" height="220" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhla9TPrhTjwzQpvOqv-Lqau0cEy3by0_bb7Hq5e0BvWZydVT9PZGjXhmf3GVFG8vgkM7Fg8SBJPtb2ch6wGdsQdqW-1TMTATepTU-bZ4oR5rqqyfxtjKzjmWZMkZkwT4vJfQ559n0Go3s/s640/IMG20190502120107.jpg" width="640" /></a></div> Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan.<br /><br />Bahwa selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemdongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui. <br /><br />Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat. <br /><br />Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. <br /><br />Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang. <br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa. <br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /><br />Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri.<br /><br />Bahwa pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan lbadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. <br /><br />“Akan tetapi penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata JPU <br /><br />Bahwa untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. <br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa. <br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000. <br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari. <br /><br />“Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap JPU kemudian <br /><br />Bahwa pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). <br /><br />“Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah),” kata JPU mengungkapkan.<br /><br />JPU menjelaskan, untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). <br /><br />Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk Kepala Badan. <br /><br />Dimana kemudian basil kalkulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. <br /><br />Menurut JPU, total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik, akan tetapi belum sempat rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. <br /><br />“Bahwa secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik,” kata JPU <br /><br />“Bahwa para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik,” ujar JPU. <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa perbuatan terdakwa memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara  Negara/ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, telah mengabaikan tujuan penyaluran dana insenhf pemungutan pajak daerah sebagai reward atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebegaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemeritah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br /><br />JPU juga menyebutkan, perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. <br /><br />JPU menjelaskan tentang fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik (Pasal 7) yaitu ; a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan,; b. Pelayanan administasi umum,  ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian,; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor,; e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas,; f. Pengkoordinasian bidang dilingkup BPPKAD,; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.<br /><br />“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana,” ucap JPU. <br /><br />Atas surat dakwaan JPU, Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menyampaikan keberatan atau Pledoi. Dan permohonan Penasehat Hukum terdakwapun dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman.<br /><br />“Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda Pledoi. Sidang akan kita gelar dua kali dalam seminggu,” perintah Ketua Majelis Hakim. <br /><br />Saat ditanya wartawan media ini terkait pihak-pihak lain yang turut dalam kasus ini, Kasi Pidsus Kejari Gresik ini mengatakan sesuai persidangan, akan melihat persidangan selanjutnya.<br /><br />“Kita lihat persidangan selanjutnya,” jawabnya singkay. (Rd1/*)

News Tipikor Plt. Sekretaris BPPKAD Gresik Diadili Karena Korupsi “OTT” Pemotongan Pajak

berita korupsi .co - Kamis, 2 Mei 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andrie Dwi Subianto,  yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaa...

»

Peraturan Lelang Gula Bermasalah

<span style="font-size: large;"><b><span style="color: #444444;">ICW : KPK Harus Serius Telusuri Keterlibatan Menteri  </span></b></span><br /> <span style="font-size: large;"><b><span style="color: #444444;">            Enggartiasto</span></b></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv-Eo5mXO54DjDj1BSbIYv25UTRo9m5nYcXWVzsPMHEBN4fSk8qJOEj2fsMcCK0YbGGZXEnaH1X3JrydEKoiXCEWMKJF90CBXM6Zy95rUTHzC8M0moQzcuM9N8XAM8erXUQS70OiLR3Eg/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="678" data-original-width="975" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv-Eo5mXO54DjDj1BSbIYv25UTRo9m5nYcXWVzsPMHEBN4fSk8qJOEj2fsMcCK0YbGGZXEnaH1X3JrydEKoiXCEWMKJF90CBXM6Zy95rUTHzC8M0moQzcuM9N8XAM8erXUQS70OiLR3Eg/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"><b><span style="color: #444444;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Jakarta,</span> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span> </span></b><span style="color: #444444;">Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan sejumlah permasalahan dan indikasi Tindak Pidana Korupsi dalam kebijakan gula kristal rafinasi, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 16/M-DAG/Per/3/2017. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mendalami keterlibatan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita terkait kebijakan tersebut.<br /><br />Permendag No 16/M-DAG/Per/3/2017 mengatur penjualan gula kristal rafinasi melalui pasar lelang komoditas. Dalam penggeledahan di ruang kerja Enggar, sejumlah dokumen terkait Permendag no 16/M-DAG/Per/3/2017 disita. Penggeledahan ruang kerja Enggar, merupakan respon KPK atas keterangan politisi Golkar, Bowo Sidik, yang terkena operasi tangkap tangan pada akhir Maret lalu. Dalam keterangannya kepada penyidik, ia mengatakan bahwa Enggar memberikan uang senilai Rp2 miliar.<br /><br />Bowo menyebut, uang diterima dari Enggar guna mengamankan Permendag No 16/M-DAG/Per/3/2017. Bowo saat itu adalah anggota Komisi IV DPR RI. Permintaan Enggar tidak terlepas dari penolakan yang kencang para anggota dewan dalam rapat dengar pendapat mengenai kebijakan tersebut. <br /><br />Hal iini disampaikan ICW melali siaran Persnya di Jakarta, pada Rabu,1 Mei 2019 yang dikeirimkan ke email wartawan media ini, Rabu, 1 Mei 2019<br /><br />Dalam siaran Persnya dijelaskan, sejak awal dikeluarkan Permendag no 16/M-DAG/Per/3/2017, memang bermasalah dan memunculkan sejumlah polemik. Kebijakan itu ditunda-tunda berkali-kali hingga dilakukan tiga kali revisi. Kendati terdapat berbagai penolakan, pasar lelang dipaksakan digelar pada 15 Januari 2018. Namun pada bulan Maret 2018, KPK merekomendasikan agar proses lelang dihentikan. Pasca rekomendasi KPK, pasar lelang kemudian dihentikan hingga saat ini. Pada Juni 2018 Ombudsman RI juga menyatakan ada dugaan maldministrasi karena kebijakan ini dikeluarkan tanpa berpayung pada peraturan Presiden.<br /><br />Dalam kajian yang ICW lakukan, paling tidak terdapat tiga masalah besar dalam kebijakan tersebut, yaitu penunjukkan penyelenggara lelang yang tidak sesuai aturan, potensi hilangnya penerimaan negara, dan bertentangan dengan regulasi lainnya. Rinciannya adalah sebagaimana berikut:<br /><br /><b>I. Penunjukkan Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi Penunjukkan   <br />   Penyelenggara Pasar Lelang Tidak Sesuai Kewenangan</b><br /><br />Berdasarkan Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017 Pasal 4 ayat (1), Menteri Perdagangan bertanggung jawab untuk menetapkan penyelenggara pasar lelang. Tugas itu lalu diberikan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selaku entitas yang berada di bawah Kementerian Perdagangan RI.<br /><br />Namun apabila merujuk pada UU No 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi, BAPPEBTI memiliki fungsi pengawasan. Sehingga tanggungjawab dalam melaksanakan lelang untuk menunjuk penyelenggara pasar lelang komoditas berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.<br /><br />Sesuai dengan Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, proses pelaksanaan lelang penyelenggara lelang pasar gula rafinasi mestinya dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Perdagangan.<br /><br />Ketidakjelasan Proses dan Mekanisme Penunjukkan Penyelenggara Pasar Lelang.<br />Ada keganjilan dalam proses penunjukkan penyelenggara pasar lelang. Proses berjalan cepat dan terindikasi tidak transparan. Permendag no 16/M-DAG/PER/3/2017 dikeluarkan pada 15 Maret 2017 namun dalam selang waktu kurang dari dua bulan, yaitu 12 Mei 2017, penyelenggara lelang telah ditetapkan.<br /><br />Terdapat enam perusahaan yang mendaftar dan hanya PT Pasar Komoditas Jakarta (PKJ) yang berhasil lolos cek teknis. PT PKJ kemudian ditunjuk sebagai penyelenggara pasar lelang. Padahal PT PKJ adalah perusahaan yang belum genap satu tahun berdiri. Berdasarkan akta perusahaan PT PKJ, perusahaan tersebut berdiri pada 29 November 2016. Ditunjuknya PT PKJ bertentangan dengan pasal 19 ayat (I) Perpres No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres no 54 tahun 2010.<br /><br /><b>II. Penerimaan Negara Berpotensi Hilang</b><br /><br />Berdasarkan Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017, penyelenggara lelang gula kristal rafinasi diberi keleluasaan untuk mengenakan biaya transaksi. Akan tetapi jumlah biaya transaksi yang dikenakan PT PKJ saat lelang digelar pada Januari 2018 lalu tidak diketahui secara pasti. Terdapat informasi yang mengatakan besaran biaya transaksi tertera dalam Minutes of Meeting yang melibatkan pemangku kepentingan seperti penjual, pembeli, dan PT Pasar Komoditas Jakarta.<br /><br />Informasi lain di media massa menyebutkan, biaya transaksi berjumlah total Rp 200.000 per ton, dengan rincian Rp50.000 bagi pembeli, dan Rp150.000 untuk penjual. Informasi lain menyebutkan, biaya transaksi per ton yang dikenakan kepada pembeli mencapai Rp85.000.   Dalam beberapa pemberitaan media, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pernah mengatakan, untuk menutupi kebutuhan industri berupa gula rafinasi, pemerintah akan mengimpor sebanyak 3,5 – 4 juta ton. <br /><br />Dengan mengambil asumsi tengah kebutuhan gula rafinasi sebanyak 3 juta ton, maka penyelenggara lelang dapat memperoleh penerimaan sebesar Rp. 255 miliar (Rp. 85.000 x 3 juta ton). Penerimaan belum termasuk biaya lain yang meliputi biaya kepesertaan, biaya keanggotaan, dan lain-lain. Besaran biaya juga dapat dinaikkan oleh penyelenggara lelang sewaktu-waktu.<br /><br />Isu lain adalah ketidakjelasan kontrak atau perjanjian tertulis antara Kementerian Perdagangan dan PT PKJ. Dalam Perpres no 4 tahun 2015, diatur akan keharusan kontrak/perjanjian tertulis dalam hal telah ditetapkannya pemenang lelang. Keberadaan kontrak akan memberikan kejelasan mengenai penerimaan negara yang didapat melalui pasar lelang komoditas. Sehingga penerimaan tidak serta merta hilang atau berpindah sepenuhnya ke PT PKJ. Selama lelang dilaksanakan dari Januari 2018 hingga Maret 2018, besaran penerimaan tidak pernah diketahui.<br /><br /><b>III. Bertentangan dengan Regulasi lain</b><br /><br />Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017 bertentangan dengan peraturan-peraturan berikut: <br /><b>i. UU no. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.</b><br />Pasal 18 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur, bahwa ketentuan mengenai pasar lelang diatur berdasarkan Perpres. Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017 mengabaikan pasal tersebut. Oleh karenanya Ombudsman RI menyatakan terdapat maladministrasi.<br /><br /><b>ii. Perpres No. 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa</b><br /><br />Perpres No. 4 tahun 2015 pasal 19 ayat (1) mensyaratkan adanya keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis bagi penyedia barang/jasa pemerintah. Pasal 19 ayat (2) menyebut bahwa penyedia barang/jasa harus memperoleh paling kurang satu pekerjaan penyedia barang/jasa dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Penunjukkan PT PKJ bertentangan dengan Perpres No. 4 tahun 2015.<br /><br /><b>iii. UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</b><br /><br />Ditunjuknya PT PKJ sebagai penyelenggara tunggal pasar lelang komoditas membuka lebar praktik monopoli dalam pelaksanaan lelang. <br /><br /><b>Rekomendasi</b><br />Permendag no. 16/M-DAG/PER/3/2017 telah terbukti bermasalah. KPK merekomendasikan agar lelang gula rafinasi dihentikan. Ombudsman menyatakan terdapat maladministrasi dalam kebijakan tersebut. Permendag no. 16/M-DAG/PER/3/2017 mengindikasikan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagangan RI. Perbuatan-perbuatan diatas bahkan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Selain terindikasi menguntungkan pihak-pihak lain yaitu perusahaan penyelenggara lelang, ditengarai terdapat indikasi perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan sejumlah regulasi. <br /><br />Pernyataan Bowo kemudian menambah informasi lain bahwa ada pihak lain yang diuntungkan. Tidak menutup kemungkinan aktor-aktor lain yang lebih besar ikut terlibat. Jika indikasi korupsi terbukti, kebijakan ini menunjukkan jenis korupsi yang terjadi secara sistematis. Ada praktik perburuan rente dalam proses kebijakan publik. Pihak-pihak yang ditengarai diuntungkan adalah privat dan partai politik yang digunakan untuk sumberdaya pemenangan pemilu.<br /><br /><b>Atas hal-hal di atas, ICW mendesak:</b><br />1. KPK mengusut tuntas kebijakan Permendag no. 16/M-DAG/Per/3/2017<br />2. KPK mendalami peran aktor-aktor yang terlibat dalam prosesnya.<br />3. Presiden RI untuk segera memecat Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita. (*) <br /><br />Sumber : Egi Primayogha – Adnan Topan Husodo dari ICW (Indonesia Corruption Watch) </span><b><span style="color: #444444;"><br /></span></b></span>

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Peraturan Lelang Gula Bermasalah

ICW : KPK Harus Serius Telusuri Keterlibatan Menteri               Enggartiasto Jakarta, berita korupsi .co - Indonesia Corruption Wa...

»

Kepala SMPN 2 Tulungagung Diadili Dalam Kasus Korupsi Tangkap Tangan Jilid II

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgG0aI8LcI05FmEbQB-GnitrsAijS1mOCHDWG_Kvd1SS1pWFfechz-lWC9wTifdQ5WjOdJjjPlu2-vvPmPsHabwgx9mxGTubllCw_2P710YiNHerwVa2N_8bdMwmEdAJ3CtZ6GlT-hYY8Y/s1600/IMG20190429132046.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgG0aI8LcI05FmEbQB-GnitrsAijS1mOCHDWG_Kvd1SS1pWFfechz-lWC9wTifdQ5WjOdJjjPlu2-vvPmPsHabwgx9mxGTubllCw_2P710YiNHerwVa2N_8bdMwmEdAJ3CtZ6GlT-hYY8Y/s1600/IMG20190429132046.jpg" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> “Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar”. Kalimat inilah yang sepertinya tepat dalam kasus Korupsi tangkap tangan Tim Saber Pungli Polres Tulungagung pada Juni 2017 lalu dalam jilid II, dengan terdakwa Eko Purnomo selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung yang saat ini diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidaorjo Jawa Timur, terkait penarikan dana tak resmi alias Punugutan Liar (Pungli) dari orang tua calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung Tahun Jaran 2017/2018.<br /> <br /> Kasus Korupsi pungutan liar ini bermula pada saat dimulainya Tahun Ajaran Baru 2017/2018. Saat itu, kuota siswa/i SMPN 2 Tulungagung yang diperbolehkan adalah sebanyak 360 orang anak didik. Namun kenyataannya, yang diterima adalah sebanyak 406 siswa, di mana calon siswa sebanyak 32 orang adalah rekomondasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupatena Tulungagung, dari Kejaksaan, Kepolisian dan TNI serta pejabat lainnya.<br /> <br /> Karena ada kelebihan kuota, dan untuk memenuhi kebutuhan sekolah berupa Meja dan Bangku, maka orang tua calon siswa/i pun ditarik dana, di mana orang tua calon siswa/i ada yang memberikan sebesar Rp1 juta, ada juga yang 4 juta rupiah.<br /> <br /> Pada saat melakukan penarikan dana itulah, petugas Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap Rudy Bastomi dan Supratiningsih. Pada saat itu, petusag Tim Saber Pungli Polres Tulungagung menyita Barang Bukti (BB) berupa satu bendel daftar hadir orang tua, satu bendel daftar hadir siswa, satu bendel daftar rekapan peserta uji kompotensi, satu buku PPDB jalur tes uji kompetensi 2017/2018, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, satu bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan satu tas warna hitam, uang sebesar 35 juta 500 ribu rupiah.<br /> <br /> Dari fakta persidangan, uang itu terkumpul dari beberapa orang tua calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung yang mendaftar dan sedang mengikuti tes jalur kompotensi yang diadakan oleh panitia PPDB. Dan uang itu akan dipergunakan untuk membeli meja dan bangku di 4 kelas tambahan baru. Pemungutan uang dari orang tua calon siswa/i ini tak ada aturan yang memperbolehkannya.<br /> <br /> Dalam Jilid I, 2 (dua) terdakwa yang saat ini sudah berstatus mantan terpidana itu, yakni Rudy Bastomi selaku Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan sekaligus Ketua Panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun ajaran 2017/2018, dan Supratiningsih selaku Kepala Sarana dan Prasarana (Sarpras) merangkap sebagai  panitia PPDB yang juga istri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Oleh JPU Kejari Tulungagung maupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa Rudy Bastomi dan Supratiningsih pun dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan dijerat dalam Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /> <br /> Namun oleh JPU, Rudy Bastomi dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan dan denda sebesar Rp 5 juta. Dan dalam putusan Majelis Hakim, Rudy Bastomi divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan.<br /> <br />  Dan yang menggelitik adalah putusan Majelis Hakim terhadap istri Kepala Dinas Disperindag Kabupatena Tulungagung. Sebab Supratiningsih divonis pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar 5 juta rupiah.<br /> <br /> Pada hal dalam Pasal 11 UU Tipikor, hukuman pidana paling singkat 1 tahun. sehingga banyak pihak menduga, putusan ringan itu agar Supratiningsih tetap dapat mengajar setelah selesai menjalani hukuman pidana dalam kasus Korupsi.<br /> <br /> Namun kenyataannya, Supratiningsih pun dipecat oleh Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung, dan saat ini surat pemecatan itu di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Berhasilkah mantan terpidana Korupsi itu untuk kembali mengajar di SMPN Tulungagung ????.<br /> <br /> Sementara dalam sidang perkara kasus Korupsi Pungli Jilid II ini, terdakwa Eko Purnomo selaku kepala SMPN 2 Tulungagung diancama pidana sebagaimana dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 11UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana<br /> <br /> Surat dakwaan itu dibacakan Tim JPU Sutan yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tulungagung di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim, Senin, 29 April 2019.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1fAO_fgszjiFiK60os8whd0eqrlBj0iDl_4SIHqW4BJps55t30L8B4pDClJlqSbL92vD-ulb4hf5g36PgoTNiWIzl_urXmJasnXw1tlNMyD1LQqMuLhYRUzlkFJ7dwhzHw-ALEjXbhy0/s1600/IMG20180219104600.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1fAO_fgszjiFiK60os8whd0eqrlBj0iDl_4SIHqW4BJps55t30L8B4pDClJlqSbL92vD-ulb4hf5g36PgoTNiWIzl_urXmJasnXw1tlNMyD1LQqMuLhYRUzlkFJ7dwhzHw-ALEjXbhy0/s640/IMG20180219104600.jpg" width="640" /></a></div> “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 11UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana,” ucap JPU.<br /> <br /> Atas surat dakwaan JPU, Penasehat Hukum terdakwa, Dr. Eddy Suwito menyampaikan kepada Majelis Hakim akan menyampaikan Eksepsi atau keberatan. Dan Permohonan Penasehat Hukum terdakwapun dikabulkan oleh Majelis Hakim.<br /> <br /> “Sidang kita tunda satu minggu dengan agenda Eksepsi,” ucap Ketua Majelis Hakim Rochmat lalu mengatakan, “Sidang ditutup,” ucap Hakim Rochmat.<br /> <br /> “Kita keberatan dakwaan Jaksa, jadi kita Eksepsi,” kata Dr. Eddy Suwito. (Rd1/*)

News Tipikor Kepala SMPN 2 Tulungagung Diadili Dalam Kasus Korupsi Tangkap Tangan Jilid II

berita korupsi .co - “Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar”. Kalimat inilah yang sepertinya tepat dalam kasus Korupsi tangkap t...

»