BERITAKORUPSI.CO

Sidang Korupsi OTT, Kepala Sekolah “Terlibat” Pemungutan Dana Dari Orang Tua Calon Siswa

#Penerimaan Siswa SMPN 2 Tulungagung TA 2017/2018  melebihi Kuota dari 360 menjadi 406 Siswa, Sebahagian Rekomondasi dari Kadispendikbud, Kejaksaan dan Pejabat lainnya # 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4PI0iqXRHWCM_7aS4lNw-SToAFVjV17X_2DhaOpqE6_lNVLymXlnan1XaiMuNSEUA35-flB3a7jP1TuIe2By468qzTs5cDSDx14h8T7fEzNUbWw7bBM_smYQ5vRXVHVN0ic3EF95WTZQ/s1600/OTT+Tulungagung.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4PI0iqXRHWCM_7aS4lNw-SToAFVjV17X_2DhaOpqE6_lNVLymXlnan1XaiMuNSEUA35-flB3a7jP1TuIe2By468qzTs5cDSDx14h8T7fEzNUbWw7bBM_smYQ5vRXVHVN0ic3EF95WTZQ/s640/OTT+Tulungagung.gif" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Bila guru telah terlibat dalam praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme, bisa jadi anak didiknya (siswa/i) akan mengikuti jejak sang guru, seperti yang terjadi saat ini, dimana ratusan pejabat mulai dari petani, Lurah/Kepala Desa, Kepala Dinas, anggota DPR, Jaksa, Polisi Hakim, Pengacara dan tak menutup kemungkinan oknum wartawan sendiri. Kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polres Tulungagung terhadap 2 guru SMPN 2 Tulungagung pada tanggal 16 Juni 2017 lalu menambah jumlah guru yang diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya. Kedua guru SMPN 2 Tulungagung yang saat ini diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya adalah Rudy Bastomi (44) selaku Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan SMPN 2 Tulungagung sekaligus Ketua Panitia PPDB tahun ajaran 2017/2018, dan Supratiningsih (56) selaku Kepala Sarana dan Prasarana (Sarpras) SMPN 2 Tulungagung merangkap sebagai  panitia PPDB Tahun ajaran 2017/2018. Kedua tersangka/terdakwa ini dijerat dengan pasal penerima dan pemberi yakni pasal 5 ayat 1 dan 2 serta pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anehnya, dalam kasus ini tak ada sipemberi yang diamankan oleh tim Saber Pungli Polres Tulungagung. Yang ditangkap hayan sipenerima, sama halnya dengan kasus OTT yang dilakuan oleh Polres lainnya. Lalu apakah pelaku dalam Perpres Nomor 86 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau UU Korupsi pasal 5 dn pasal 11 hanya sipenerima ? Bagaimana dengan sipemberi ? Pasal 5 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.  (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 11; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Pada tanggal 17 Juni 2017, Kedua pahlawan tanpa jasa ini diringkus oleh tim Saber Pungli Polres Tulungagung dengan barang bukti berupa uang sekitar Rp 35.500.000,  yang terbungkus dalam beberapa amlop berlogo SMPN 2 Tulungagung daftar orang tua calon siswa/i. Selain itu, Tim Saber Pungli juga menyita barang bukti lainnya, berupa satu bendel daftar hadir orang tua, satu bendel daftar hadir siswa, satu bendel daftar rekapan peserta uji kompetisi, satu buku PPDB jalur tes uji kompetensi 2017/2018, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, satu bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan satu tas warna hitam. Uang itu terkumpul dari beberapa orang tua calon sisa/i SMPN 2 Tulungagung yang mendaftar dan sedang mengikuti tes jalur kompotensi yang diadakan oleh panitia PPDB. Uang itu akan dipergunakan untuk membeli meja dan bangku di 4 kelas tambahan. Pemungutan uang dari orang tua calon siswa ini tak ada aturan yang memperbolehkannya. Selain itu, penerimaan siswa/i di SMPN 2 Tulungagung tahun ajaran 2017/2018 juga menyalahi aturan. Sebab jumlah sisawa/i yang harusnya diterima sesuai kuota sebanyak 360 namun faktanya menjadi 406 siswa. Anehnya, yang dilaporkan ke Dinas pendidiakan hanya penambahan 1 kelas baru. Penerimaan siswa/i diluar kuota juga pernah terjadi pada tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 417 siswa. Ada dugaan, bahwa pemungutan dana “siluman” dari orang tua siswa/i bisa jadi dilakukan, hanya saja tak terungkap. Terjadinya penerimaan siswa/i “siluman” diluar kuota karena adanya rekomndasi dari beberapa pejabat di Kabupaten Tulungagung, diantaranya dari Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung sebanyak 32 orang siswa dan sisanya dari Kejaksaan dan pejabat lainnya. Sebab, pada April 2017, petugas Inspektorak Kabupaten Tulungagung melakukan Sidak (Inpfeksi mendadak), namun saat itu petugas Inspektorat tak menemukan adanya “kenakalan” guru. Sebelum terjadi OTT, pada 19 Mei 2017 diadakan rapat antara pihak sekolah dengan Komite sekolah yang dipimpin oleh Eko selaku Kepala Sekolah. Dalam rapat itu dibahas mengenai pemungutan dana dari orang tua calon siswa yang besarnya 600 ribu per siswa (orang tua). 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF_tlreu9AKjt5N22MjoPw_ZcP0849b0vdwJfRSzRewgUYKF8W8RASkUm4XcnP8ByxQShJ0glNCNCPNh8xCEWXWNU-STfiJGGUVb1JGQX6J-e5wb3SUgOlXp-sQZTvPP6fMr7Zs6WWDRg/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF_tlreu9AKjt5N22MjoPw_ZcP0849b0vdwJfRSzRewgUYKF8W8RASkUm4XcnP8ByxQShJ0glNCNCPNh8xCEWXWNU-STfiJGGUVb1JGQX6J-e5wb3SUgOlXp-sQZTvPP6fMr7Zs6WWDRg/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tanggal 16 Juni 2017, Kedua guru SMPN 2 Tulungagung yang terjaring OTT terkait “pungutan liar” saat pelaksanaan ujian kompetensi bagi calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung. Pada saat tes uji  kompetensi bagi calon siswa/i  juga didampingi orang tua masing-masing dan diadakan di ruang Ketua PPDB Rudy Bastomi yang satu ruangan dengan tim penguji, yang juga guru di SMPN 2 Tukungagung. Setiap orang tua calon siswa/i menyerahkan amplop berisi uang kepada Rudy Bastomi dan ada juga yang langsung melalui Eko, Kepala Sekolah lalu dikumpulkan ke Rudy Bastomi, yang nantinya setelah terkumpul seluruhnya, uang tersebut akan diserahkan ke Kepala Sekolah.  Orang tua calon siswa/i yang menyerahkan sejumlah uang, sudah dipasytikan akan diterima sekalipun gagal dalam tes kompetensi. Hal inilah yang terungkap dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan 6 orang saksi yang diahdirkan oleh JPU Anik dkk dari Kejari Tulungangung dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketua Hakim I Wayan Sosisawan, pada Jumat, 19 Januari 2018. Ke- 6 saksi tersebut diantaranya Suharno (Kepala Dinas Pendidikan) Kabupaten Tulungagung, Eko (Kepala SMPN 2 Tulungangung), Sulam (Ex. Lurah yang menjabat sebagai Komite Sekolah),  Edi, Suratno, Purmono masing-masing sebagai guru SMPN 2 Tulungangung yang merangkap sebagai panitia PPDB bagian penguji. Kepada Majelis Hakim, saksi Eko selaku Kepala SMPN 2 Tulungangung dan Sulam mantan Lurah yang menjadi Sekretaris II Komite Sekolah “melakukan pembohongan”. Karena keterangan yang diucapkan para pejabat ini tak sesuai dengan fakta. Saksi Sulam menjawab tidak ada, atas pertanyaan Majelis Hakim terkait hasil rapat mengenai penambahan ruang kelas dan besaran pungutan dari orang tua calon siswa yang ditentukan oleh Kepala Sekolah. Pada hal, Ketua Komite Sekolah mengakui bahwa Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung menentukan besaran pungutan yakni Rp 600 ribu per orang tua calon siswa. “Rapat tanggal 19 Mei 2017 belum ada membahas besar tarikan,” kata saksi Sulam. Anggota Majelis Hakim pun menyarankan agar saksi berkata jujur. Namun saksi yang mantan pejabat ini tetap tak mau jujur. “Saudara juju raja, karena pada minggu lalu, Ketua Komite Sekolah mengakui besar pungutan 600 ribu per calon siswa,” kata Hakim Mahin. Anehnya, mantan lurah yang kemudian menjadi Komite Sekolah ini tidak tau kalau dirinya menjabat sebagai Sekertaris II Komte Sekolah. Ketidak tahuannya itu dikatakan saat Penasehat Hukum terdakwa menanyakkan tentang jabatannya di Komite Sekolah. Bahkan Majelis Hakim pun menganjurkan agar saki Sulam berobat Saksi Eko tak mau kalah dengan saksi Sulam, malah keterangan orang nomor satu di sekolah milik pemerintah ini bisa jadi akan “menyeret”-nya ke penjara. Karena ternyata ada 12 amplop berisis uang yang disita dan dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan. Uang itu adalah uang pungutan dari orang tua calon siswa SMPN 2 Tulungagung. Namun dengan PD (Percaya Diri) sambil tertawa, Eko tak mengakui. Bahkan pejabat yang satu ini tak mengakui sejak kapan terdakwa melakukan pemungutan dana. Dan pada saat OTT dilakukan oleh tim Saber Pungli Polres Tulungagung, Eko mengakui sedang rapat di Dinas. “Saya tidak tau. Penarikan dana diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Meneteri,” kata Eko. Saat Majelis Hakim menanyakkan Permen (Peraturan Meneteri) dan tahun berapa, Eko menjawab lupa. Atas keterangan Eko, Hakim Mahin maupun Ketua Majelis Hakim I Wayan langsung menanyakkan JPU Anik terkait barang bukti. JPU Anik pun menjelaskan bahwa ada 12 amplop berisi uang yang berasal dari saksi. “Ada 12 amplop,” jawab JPU Anik kepada Ketua Majelis sambil menunjukkan amplop dimaksud yang dijadikan sebagai barang bukti. Majelis Hakim juga menanyakkan anggaran untuk pembelian meubler terhadap saksi. Menurut saksi, bahwa untuk pembelian meubler di 4 ruang kelas itu berasal dari Dinas Pendidikan karena proposal yang diajukannya pada Juni sudah terealisasi pada oktober 2017. “Dari Dinas Pendidikan, proposalnya sudah diterima,” kata Kepala Sekolah ini. Sementara Majelis Hakim menanyakkan perbedaan antara pungutan dan sumbangan terhadap Kepala Dinas Pendidikan. Pejabat nomor satu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung ini menjelaskan, bahwa sumbangan adanya kesepakatan, sementara kalau pungutan tidak. “Kalau sumbangan karena ada kesepakatan dan tidak dipaksa, dan ada Permenya” kata Kepal Dinas ini. Namun Suharno menjawab lupa Permen nomor berapa saat ditanya Majelis Hakim. Majelis Hakim juga menanyakkan terkait APBD-Perubahan atun anggaran 2018 untuk SMPN 2 Tulungagung. Suharno menjelaskan, bahwa terpaksa dia lakukan karena melihat kondisi. “Apaka karena terjadi OTT atau karena kondisi ?,” tanya anggota Majelis Hakim Hahin. “Karena kondisi,” jawab saksi. Dari keterangan pejat di Dinas Pendidikan Tulungangung ini mengingatkan atas keterangan terpidana kasus Korupsi suap OTT yang dilakukan KPK terhadap Ketua DPDR Kota Mojokerto Purnomo. Purnomo mengatakan, bahwa uang suap itu adalah rejeki dari “Tuhan”. Pada hal, dua kata itu tak jauh beda pengertiannya. sama dengan padi, beras dan nasi bila diterjemahkan ke dalam bahas inggris sama dengan raice. Lalu apakah sumbangan diperbolehkan dilakukan oleh sekolah-sekolah walau tidak ada aturan perundang-undangan sebagai paying hukum ? Bisa jadi orang tua Aneh memang! Mengapa penyidik Polres Talungagung tidak “menyeret” Eko dalam kasus ini ? Sementara sebagai perbandingannya, saat KPK melakukan OTT suap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya, KPK juga menyeret Bupati Pamekasan A. Syafi’i sebagai tersangka (saat ini menjadi terpidana). Pada hal dalam kasus OTT tersebut, tak ada bukti tetapi dari pengakuan Rudi Indra Prasetya dan Soetjipto Utomo selaku Kepala Inspektorat (juga saat ini sebagai terpidana) mengakui, bahwa kasus yang menimpa para pejabat di Kabupaten Pamekasan itu karena Bupati. Lalu ada apa dengan saksi Eko selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung, yang terlibat dalam pemungutan dana dari orang tua calon siswa, apalagi barang bukti ada yang disita, namun hingga saat ini masih aman dan nyaman menjalankan tugsanya ? Usai persidangan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungangung Suharno kepada wartawan media ini mengatakan, bahwa sekolah diperbolehkan untuk menerima sumbangan berdasarkan Permen. Saat ditanya Permen nomor berapa dan tahun berapa, Suharno menjawab lupa, tapi tahunnya diingatnya yakni  2017 “Saya lupa tapa, tahun 2017 awal,” jawabnya Saat ditanya lebih lanjut terkait jumlah siswa diluar kuota dan pengawasan secara langsung setelah dimulainya belajar mengajar tahun ajaran 2017/2018 termasuk jumlah anggaran dalam APBD-P, Kepala Dinas Pendidikan ini menjawab tidak tau. Suharno menjelaskan, bahwa Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung hanya memberitahukannya adanya penambahan kuota 1 kelas, dan Ia juga mengatakan telah dilakukan pengawasan secara langsung. “Saya tidak tau, saya hanya dilapori kalau ada penambahan ruang kelas. Ada pengawasan secara langsung. Kalau anggaran dalam APBD-P sebesar Rp 80 juta untuk pembelian meja dan bangku, setelah meliha kondisi sekolah. Kan kasihan anak-anak, sudah terlanjur diumumkan diteriam,” jawabnya. Pada hal, terjadinya jumlah kuoata karena adanya rokomondasi dari pejabat di Kabupaten Tulungagung termasuk dari Suharno selaku Kepala Dinas Pendidikan sebayak 32 orang siswa. Terkait Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dimaksud adalah Permendikbud No 11 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam Permendikbud Nomor 11 tahun 2017 ini adalah tentang penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukan tentang penerimaan bantuan dari orang tua siswa atau orang tua calon siswa.  (Redaksi)

Regional Tipikor Sidang Korupsi OTT, Kepala Sekolah “Terlibat” Pemungutan Dana Dari Orang Tua Calon Siswa

#Penerimaan Siswa SMPN 2 Tulungagung TA 2017/2018 melebihi Kuota dari 360 menjadi 406 Siswa, Sebahagian Rekomondasi dari Kadispendikbud, Ke...

Sudah Dua Kali Terpidana, Direktur CV Global Inc. Dituntut 10,6 Thn Penjara

03.13 beritakorupsi 0

#Terkait kasus dugaan Korupsi pengadaan Alat Laboratorium SMKN 2 Kota Mojokerto tahun 2013 dengan kerugian negara senilai Rp 1 milliar lebih#  
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8NrRZGs6OfSFi7_xG4nMmp1GTSK29MarIYQ3T9Eh0sNJcUCOHFRTzNVSLHnnxs-LE1Ucg7P26Vz1xcfYPdJ14EJyZIIRajmErG7QUxugohdyf7H7pzNHzaSRDRj8uAfwoilxV6Tdc0as/s1600/Nur+Sasongko.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8NrRZGs6OfSFi7_xG4nMmp1GTSK29MarIYQ3T9Eh0sNJcUCOHFRTzNVSLHnnxs-LE1Ucg7P26Vz1xcfYPdJ14EJyZIIRajmErG7QUxugohdyf7H7pzNHzaSRDRj8uAfwoilxV6Tdc0as/s640/Nur+Sasongko.jpg" width="640" /></a></div>
 beritakorupsi.co – “Hanya Keledai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali.” Peribahasa ini sepertinya tak berlaku bagi Direktur CV Global Inc, yang saat ini berstatus terpidana 5 tahun penjara di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II A Jambi, Sumatra Selatan. Pasalnya, Nur Sasongko selaku Direktur CV Global Inc ini berstatus terpidana kasus Korupsi pembangunan pabrik sawit mini di SMKN 1 Sarolangun Jambi pada tahun 2009 lalu. Dalam kasus ini, pada tanggal 18 April 2016,  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi menghukum pengusaha kontraktor ini dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta susider 3 bulan kurungan. Selain itu, pengusaha yang memiliki istri 3 di Surabaya ini juga dihukum untuk membayar kerugian negara sebesar Rp 1,6 M atau hartanya disita kalau tidak dibayar subside 2 tahun penjara bila tidak dibayar. Vonis itu memang lebih ringan dari tuntutan JPU, yang menuntut Nur Sasongko dengan pidana penjara selama 7,5 tahun dan denda Rp 200 juta subside 6 bulan kurungan, serta menuntutnya untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp1,6 milyar subsider 3,8 tahun penjara. Kasus ke- 2. Nur Sasongo yang masih menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Jambi, terseret lagi dalam kasus Korupsi DAK Pendidikan proyek pengadaan alat peraga untuk 164 Sekolah Dasar di Kabupaten Ponorogo tahun 2012 dan tahun 2013 lalu, yang menelan anggaran dari APBD sebesar Rp 8,1 M dan merugikan keuangan negara sejumlah Rp 4,5 M bersama  Anang Prasetyo (Staf Marketing CV Global Inc), Keke Aji Novalin (Staf Administrasi CV Global Inc), dan Hartoyo salah satu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Madiun, yang menajdi “calo” CV Global untuk mendaptkan  proyek. Kasus ini juga menyeret Wakil Bupati Ponorogo, Yuni Widyaningsih Dalam kasus ini, terpidana/terdakwa Nur Sasongko yang didampingi Suryono Pane, mantan Ketua Panwaslu Pasuruan ini sebagai Penasehat Hukumnya, dituntut ringan bersama 3 terdakwa lainnya, dengan pidana penjara selama 1,6 tahun oleh JPU Beni Nugroho dari Kejari Ponorogo, dan kemudian divonis ringan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan hukuman pidana penjara selama 1,3 tahaun dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan, pada 4 Agustus 2015. Hukuman ringan juga dijatuhkan terhadap 3 terdakwa lain, yakni Anang Prasetyo, Keke Aji Novalin, dan Hartoyo masing-masing 1 tahun penjara. Sementara terdakwa Yuni Widyaningsih divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dari tuntutan 5 tahun, denda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan, serta dihukum pidana membayar uang penganti sebesar Rp Rp 600 juta subside 1 tahun penjara. Tak terima dihukum “ringan”, terdakwa Yuni Widyaningsih banding. Dan hukuman pun diperberat oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur menjadi 3 tahun penjara. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGCu5qfENuUxSbCAAiblMd7AC6SnFcIQipV5e4aFo3Wf942aF-_4kC9H6BLFN34hXeIIFsCKc183v9OgKYAjDlGlNJeKH3NDSeJ0jTCUFQ-GN0YUSRf9-Mu_lxLOzUMklxRzm8EtOx2M8/s1600/IMG20180119152604.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGCu5qfENuUxSbCAAiblMd7AC6SnFcIQipV5e4aFo3Wf942aF-_4kC9H6BLFN34hXeIIFsCKc183v9OgKYAjDlGlNJeKH3NDSeJ0jTCUFQ-GN0YUSRf9-Mu_lxLOzUMklxRzm8EtOx2M8/s640/IMG20180119152604.jpg" width="640" /></a></div>
 Kasus yang ke- 3. Nur Sasasongko terseret lagi dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan Alat Laboratorium SMKN 2 Kota Mojokerto tahun 2013 lalu, yang  menelan anggaran sebesar Rp 3.353.000.000 yang merugikan keuangan negara senilai Rp 1.202.705.668.000 bersama dengan Hartoyo (broker proyek), Moch Armanu (Direktur PT Integritas Pilar Utama), Nurhayati (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Moch Hadi Wiyono (Ketua Panitia Pengadaan Barang). Kali ini, Nur Sasongko akan menghuni Hotel Prodeo alias penjara setelah JPU Agustri Hartono dkk dari Kejari Kota Mojokerto menuntut pidana penjara selama 6 tahun dan 2 bulan, denda sebesar Rp 250 juta subside 4 bulan kurungan. Selain itu, Direktur CV Global yang selalu dikunjungi istri ke duanya disetiap persidangan dituntut untuk mengembalikan uang yang “dinikmatinya” sejumlah Rp 500 juta subsider 4 tahun penjara. Sehingga total hukuman yang dituntut JPU terhadap terpidana, mantan terpidana kasus Korupsi sekaligus terdakwa Nur Sasongko selama 10 tahun dan 6 bulan. Jumat, 19 Januari 2018, JPU Agustri Hartono dkk dari Kejari Kota Mojokerto, membacakan surat tuntutannya di dihadapan Majelis Pengadilan Tipikor pada  Negeri Surabaya yang diketuai Hakim I Wayan Sosisawan dalam 2 session, yang pertama dengan terdakwa Nur Sasongko dan Moch Hadi Wiyono (satu perkara) dan session Kedua dalam Satu perkara dengan terdakwa Moch. Armanu (Direktur PT Integritas Pilar Utama berinisial), Hartoyo (broker proyek) dan Nurhayati selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Para terdakwa ini didampingi Penasehat Hukum (PH), diantaranya M. Harjono, Ucuk Agiyanto dkk. Dalam surat tuntutan JPU menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa (Nur Sasongko, Moch Hadi Wiyono, Moch. Armanu, Hartoyo, Nurhayati) diancam pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Negeri Surabaya untuk menyatakan, bahwa terdakwa Nur Sasongko terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana dakwaan primer.  Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 tahun dan 2 bulan, denda sebesar Rp 250 juta. Apabila terdakwa tidak dibayar, maka diganti kurungan selama 4 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar kerugian negara sebesar Rp 500 juta satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Incrah). Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti hukuman 4 tahun penjara,” ucap JPU. Sementara terdakwa Moch. Hadi Wiyono dituntut penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 250 juta subside 4 bulan kurungan. Terdakwa M. Hadi Wiyono juga dituntut pidana mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 5 juta atau dipenjara selama 2 tahun dan 4 bulan. Tuntutan yang sama juga diberikan terhadap terdakwa Nur Hayati. Bedanya, Nur Hayati tidak dihukum pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara. Dan untuk terdakwa Armanu, dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 250 juta subside 4 bulan kurungan. Terdakwa Armanu juga dituntut untuk membayar kerugian negara sebesar Rp 500 juta subside 4 tahun penjara. Sementara untuk terdakwa Hartoyo, dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan 2 bulan, denda sebesar Rp 250 juta subside 4 bulan kurungan serta membayar kerugian negara senilai Rp 500 juta subsider 4 tahun penjara. Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan memberikan kesempatan terhadap masing-masing terdakwa ataupun melalui PH-nya untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan) pada persidangan berikatnya. “Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan atau melalui Penasehat Hukum saudara,” ucap Hakim I Wayan. Usai persidangan, kepada wartawan media ini, istri kedua terdakwa mengatakan keinginannya agar suaminya lekas keluar dari balik jeruji besi alias penjara dengan membayar denda dan uang pengganti yang harus dibayar dalam kasus ini maupun dalam kasus Korupsi di Jambi. “Kalau dibayar semua bisa nggak mengurus PB atau bebas bersyarat. Ia menjual hartanya (Nur Sasongko),” ucap istri terpidana/terdakwa. Terpisah. PH terdakwa Nur Sasongko kepada wartawan media ini, terkait denda yang dituntut JPU terhadap terdakwa mengatakan, bahwa itu termasuk ringan bila dibandingkan dengan denda sebear Rp 250 juta, “Ia entenglah, lebih baik dijalani dari pada dibayar,” kata PH terdakwa. Kasus ini berawal pada tahun 2013 lalu. Pemerintah Kota Mojokerto mengucurkan dana melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkot Mojokerto untuk pengadaan alat-alat laboratorium dan alat praktikum di SMKN 2 Kota Mojokerto dengan anggaran sebesar Rp 3.353.000.000. Berdasarkan fakta persidangan, dari pengakuan Gaguk Tri Prasetyo dihadapan Majelis Hakim mengatakan, bahwa penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sudah dibuat pada bulan Maret 2013, namun pelaksanaan lelang dilaksanakan pada Oktober 2103 setelah Gaguk Tri Prasetyo pindah jabatan menjadi Sekda Kabupaten Blitar Untuk proyek pengadaan alat-alat laboratorium dan alat praktik SMKN 2 Kota Mojokerto tahun 2013,  dilaksanakan di bawah tanggung jawab Gaguk Tri Prasetyo selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCNSjT1shu5kig64HW2UyPsgxn60mCPsOk-1hoAam51mIdLsR-DUNZ3UpGlU3lcx94hkyM7OhHbNSPWPf5RzI848HvTWpfAbKhtWKkvQvhRojLJXQqyr4b9rTXu5RFLCR_YSsDfJg-PYo/s1600/Nurhayati%252C+Moch+Armanu+dan+Hartoyo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCNSjT1shu5kig64HW2UyPsgxn60mCPsOk-1hoAam51mIdLsR-DUNZ3UpGlU3lcx94hkyM7OhHbNSPWPf5RzI848HvTWpfAbKhtWKkvQvhRojLJXQqyr4b9rTXu5RFLCR_YSsDfJg-PYo/s640/Nurhayati%252C+Moch+Armanu+dan+Hartoyo.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 Pengadaan alat laboratorium dan praktek, diadakan secara lelang terbuka dengan harga HPS sebesar Rp 3.353.000.000 yang dimenangkan PT Integritas Pilar Utama (IPU) dengan nilai penawaran Rp Rp 3.284.390.900. Namun dalam pelaksanaannya, diduga terjadi mark up atau penggelembungan harga barang dari 1 juta rupiah menjadi Rp 6 juta. Selain itu, ada beberapa pengadaan alat yang tidak dibutuhkan di SMKN 2 Mojokerto seperti alat praktik IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) Selain itu, terungkap pula dalam persidangan, adanya pertemuan antara Hartoyo, dan Nur Sasongko dengan Kepala Dinas sebelum pelaksanaan lelang. Pertemuan itu diduga kuat agar proyek tersebut dikerjakan oleh pihak Hartoyo. Dari pengakuan Hartoyo, bahwa dia telah memberikan sejumlah uang terkait proyek tersbut. Tak hanya disitu. Pengakuan  Gaguk Tri Prasetyo dihadapan Majelis Hakim, bahwa HPS untuk pengadaan anggaran tahun 2012, diserahkan ke Konsultan. Alasannya, karena Gaguk Tri Prasetyo tidak mengerti tentang HPS dan belum mengantongi sertifikasi pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Perpres No 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Prepres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, mantan orang nomor Satu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkot Mojokerto itu tidak diminta pertanggung jawabannya dihadapan hukum. Pada hal, Gaguk Tri Prasetyo sempat “pucat” saat Majelis Hakim menanyakkannya terkait pengakuan terdakwa Hartoyo dan juga proses pembuatan HPS. Akibat dari ulah para terdakwa maupun pejabat lainnya di Dinas pendidikan Pemkot Mojokerto terkait proyek pengadaan alat Laboratorium dan alat praktek SMKN 2 Mojokerto yang didanai dari uang rakyat ini, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.202.705.668.000 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim BPKP perwakilan Jawa Timur. Apakah Ke- 5 terdakwa ini akan divonis sesuai dengan tunutan JPU atau akan diovonis dibahwa tuntutan JPU ? lalu, apakah dalam putusan Majelis Hakim akan menyebutkan pihak-pihak lain yang turut bertanggung jawab atas kerugian negara ? (Redaksi).

Regional Tipikor Sudah Dua Kali Terpidana, Direktur CV Global Inc. Dituntut 10,6 Thn Penjara

#Terkait kasus dugaan Korupsi pengadaan Alat Laboratorium SMKN 2 Kota Mojokerto tahun 2013 dengan kerugian negara senilai Rp 1 milliar lebih...

Dua Tersangka Lagi Kasus OTT Bupati Nganjuk Menunggu Sidang

02.39 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfBfJY6IqffmKUsNnzKWC0MNaKn54jC9OZGlDgDw55s-FxAXfBS-FrUSdmjXi7_txCIqCMrMoi8Es7utMXHetU1REvV_ErM9F8i6sWQ7wjCFfZRlTHh72KeBNl8u-JYnK4RP05lnetVts/s1600/IMG_20171107_142902.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1230" height="399" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfBfJY6IqffmKUsNnzKWC0MNaKn54jC9OZGlDgDw55s-FxAXfBS-FrUSdmjXi7_txCIqCMrMoi8Es7utMXHetU1REvV_ErM9F8i6sWQ7wjCFfZRlTHh72KeBNl8u-JYnK4RP05lnetVts/s640/IMG_20171107_142902.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Setelah Dua tersangka kasus suap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, yakni M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk) dan Harjanto (Kadis DLH Nganjuk) yang terjaring OTT oleh KPK pada Oktober tahun lalu disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, kini Dua tersangka lagi sedang menunggu jadwal sidang. Kedua tersangka itu adalah Ibnu Hajar, yang menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, dan Suwandi selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Sebab JPU KPK telah melimpahkan 2 berkas perkara atas nama tersangka/terdakwa Swandi, dengan Nomor surat dakwaan 08.Tut.01.04/24/01/2018 dan Ibnu Hajar, dengan Nomor surat dakwaan 09.Tut.01.04/24/01/2018. Hal itu disampaikan oleh Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya. Akhmad Nur, pada Kamis, 18 Januari 2018. “Yang kasus OTT Nganjuk, KPK melimpahkan lagi 2 berkas perkara atas nama Swandi dan Ibnu Hajar. Untuk jadwal sidang dan Majelis Hakimnya, masih menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya,” kata A. Nur. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw2CQgm_OmlmMZo6Qwvxq4CC0mzKE8vQCtm4xvY1MG6ayZMzUmpY3RiDOWAIrQLmQMiGEFpsr7OIJzvIm6g8HjM7xcK47YgZoyxYfqxt5fTmZqXTlPJMwal1vvQhC4FwS_cCdIM1owhVs/s1600/OTT+Nganjuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw2CQgm_OmlmMZo6Qwvxq4CC0mzKE8vQCtm4xvY1MG6ayZMzUmpY3RiDOWAIrQLmQMiGEFpsr7OIJzvIm6g8HjM7xcK47YgZoyxYfqxt5fTmZqXTlPJMwal1vvQhC4FwS_cCdIM1owhVs/s640/OTT+Nganjuk.jpg" width="640" /></a></div>
Dalam kasus suap Buapati Nganjuk Taufiqurrahman pada Oktober tahun lalu, KPK awalnya mengamankan sebanyak 20 orang dalam dua tempat, yakni di Jakarta sebanyak 12 orang  terdiri dari Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot), B (seorang wartawan media siber di Nganjuk), IT (istri Bupati Nganjuk yang menjabat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang), D ( ajudan IT) , R (ajudan Bupati Nganjuk), J (SekCam Tanjung Anom), SA (salah seorang Lurah di Nganjuk yang bakal maju dalam Pilbup sebagai Wakil Bupati Nganjuk, S (mantan Kepala Desa berinisial), dan BS (supir). Sementara 8 orang yang diamankan KPK di Nganjuk, antara lain Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk), SUR (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk), CSE (Kabid Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), TFY (Direktur RSUD Kertosono), OHP (ajudan Bupati Taufiqurrahman), T (Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom), SUT (Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk) dan SUM (supir mobil rental). Namun kemudaian, penyidik KPK menetapkan 5 tersangka yakni M. Bisri (Kabag Umum RSUD), Harjanto (Kadis Dinas Lingkungan Hidup), kedua orang ini sudah diadili di sebagai pemberi uamg suap dan dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP. Kemudian Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), Suandi (Kepala Sekolah SMPN 3 Ngronggot), yang saat ini sedang menunggu jadwa sidang. Kedua tersangka ini dijerat dengan pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP. Sementara tersangka Taufiqurraham selaku “otak” penerima uang haram dari M.Bisri dan Harjanto, belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Pemberian uang oleh M. Bisri dan Harjanto kepada Bupati Nganjuk Taufiqurrahman melalui Ibnu Hajar dan Suwandi selaku orang dekat Taufiqurrahman, terkait pelantikan Harjanto menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, dan pengangkatan jabatan M. Bisri dari Kepala Bidang (Kabid) menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD sekaligus sebagai kordiantor para pejabat eslon III dan IV yang akan dipromosikan naik jabatan maupun mutasi dilingkungan Kabupaten Nganjuk dengan memberikan uang suap yang diistilakan uang syukuran. Para pejabat eslon III dan IV yang masuk dalam daftar mutasi maupun naik jabatan yang dikordinator M. Bisri, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi. Total uang “setan” yang terkumpul sebesar Rp 400 juta, dimana Rp 100 juta  adalah uang M. Bisri sendiri, sementara yang Rp 300 juta lagi adalah dari orang-orang yang dipromosikan M. Bisri. Uang itu kemudian diserahkan M. Bisri ke Taufiqurrahman melalui Ibnu Hajar dan Suwandi. Selanjutnya, Ibu Hajar dan Suwandi menyerahkan uang tersebut ke Taufikqurrahkan di Jogjakarta dan Jakarta. Sementara uang “haram” yang diminta Bupati Nganjuk Taufiqurrahman terhadap Ibnu Hajar, terkait pelantikannya sebagai orang nomor Satu di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk adalah sebesar Rp 500 juta. (Redaksi)

Regional Tipikor Dua Tersangka Lagi Kasus OTT Bupati Nganjuk Menunggu Sidang

berita korupsi .co – Setelah Dua tersangka kasus suap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, yakni M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk) dan Harjant...

26 Januri 2018, Mantan Kepsek SD NI Tersangka Korupsi Dana Hibah Diadili

02.35 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOlTyojUARZaT4HtJBY-qrh3ZRrtO_s_DLsHFv4dkor6BDr5ztt1OOfKFf8Jx-z8vi_1-mTfTVdppoOwrHHEi_uEXoMxl232HD4mUDHvjMkrsMt3DD8ICmgnVq7iPqxjlwG2gAUREslXs/s1600/Kejari+Sby.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="298" data-original-width="600" height="317" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOlTyojUARZaT4HtJBY-qrh3ZRrtO_s_DLsHFv4dkor6BDr5ztt1OOfKFf8Jx-z8vi_1-mTfTVdppoOwrHHEi_uEXoMxl232HD4mUDHvjMkrsMt3DD8ICmgnVq7iPqxjlwG2gAUREslXs/s640/Kejari+Sby.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Salah seorang tersangka (tanda panah) saat berada di Kejari Surabaya sesaat setelah ditangkap (Dok. BK)</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Jumat, 26 Januari 2018 mendatang, Iskandar Zulkarnaen akan diadli dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, untuk mempertanggung jawabkan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara senilai Rp 270 juta dari dana hibah Pemkot Surabaya sebesar Rp 320 juta pada tahun 2014 lalu, untuk pembangunan gedung sekolah SD Nurul Iman yang berlokasi dikawasan Sememi, Kecamatan Benowo Surabaya. Kepastian jadwal sidang dalam kasus perkara Korupsi dana hibah Pemkot Surabaya ini, berdasar catatan dibagian Administrasi Pengadilan Tipikor Surabaya dan juga disampaikan oleh Panmud Pengadilan Tipikor Ahkmad Nur, saat ditemui diruang kerjanya, Kamis, 18 Januari 12018. “Jadwal sidangnya tanggal 26 bulan ini,” kata Herry, bagian Administrasi. Hal itu, juga disampiakan oleh Ahkmad Nur saat ditemui diruang kerjanya. “Sidangnya hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018. Terdakwanya ada Dua yaitu Iskandar Zulkarnaen dan Asmadi, dari pihak swasta. Ketua Majelisnya Pak Rochmat,” kata A. Nur. Dalam kasus ini, penyidik Pidana Khusus Kejari Surabaya menetapkan dua tersangka, yaitu  Iskandar Zulkarnaen selaku Kepala Sekolah SD Nurul Iman yang berlokasi dikawasan Sememi, Kecamatan Benowo Surabaya dan Asmadi, selaku pelaksana proyek pembangunan  rehab gedung SD NI yang menggunakan dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2014 sebesar Rp 320 juta. Berdasar laporan dari masyarakat dan dukungan dari pihak Yayasan Nurul Imam, penyidik Kejari Surabaya pun melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melibatkan tim BPKP Perwakilan Jawa Timur untuk menghitung ada tidaknya kerugian keuangan negara. Ternyata, dari hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) oleh tim BPKP Perwakilan Jawa Timur, ditemukan selisih uang sebesar Rp 270 juta yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian penyidi Kejari Surabaya memanggil Iskandar Zulkarnaen selaku Kepala Sekolah dan Ismadi, selaku pihak penyedia barang jasa (kontraktor). Namun hingga Dua kali pemanggilan, Kedau orang itu pun tak menghindahkannya tanpa adanya alasan. Akibatnya, tim penyidi Pidana Khusus yang dipimpin langsung oleh Kasi Pidsus Heru Kamarullah, melakukan penangkapan terhadap Iskandar Zulkarnaen saat sedang mengajar, pada Selasa, 26 September 2917 lalu. Kedua tersangka ini pun (Iskandar Zulkarnaen dan Ismadi) langsung dijebloskan ke penjara beberapa saat setelah penangkapan dilakukan. Tersngka Iskandar Zulkarnaen dan Ismadi dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHAP.  (Redaksi).

Regional Tipikor 26 Januri 2018, Mantan Kepsek SD NI Tersangka Korupsi Dana Hibah Diadili

Salah seorang tersangka (tanda panah) saat berada di Kejari Surabaya sesaat setelah ditangkap (Dok. BK) berita korupsi .co – Jumat, 26 ...

Kejari Surabaya Jebloskan Dua Pengusaha ke Penjara

22.08 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDPRl0zI7brKKhDvdOaZOa1xT-04byLk1marHQRNwhb82Bd460913yl369KOAkPoEkn2AeLzmItJQqH6AR9E4Vs73JznQGniKE9JwibntJ_mUX8vv6A2ZhoFH6J2_RJ4EKhCV56IKiugk/s1600/IMG-20171228-WA0022.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="898" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDPRl0zI7brKKhDvdOaZOa1xT-04byLk1marHQRNwhb82Bd460913yl369KOAkPoEkn2AeLzmItJQqH6AR9E4Vs73JznQGniKE9JwibntJ_mUX8vv6A2ZhoFH6J2_RJ4EKhCV56IKiugk/s1600/IMG-20171228-WA0022.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kasi Pidsus Kejari Surabaya Heru Kamarullah</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menjebloskan Dua pengusaha nakal asal Gresik dan Surabaya, ke Hotel Prodeo alias penjara di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas IA Khusus Surabaya, Medaeng, Sidoarjo Jawa Timur. Kedua pengusaha itu adalah Zaenal Fatah selaku Direktur CV Mitra Kusuma Jaya yang tinggal di Perumahan Bukit Cemara Wangi, Menganti Gresik Jawa Timur dan Bambang Soemitro, Direktur CV Puri Merta Sari, warga Dukuh Setro Surabaya. Kedua pengusaha nakal itu langsung dijebloskan Kejari Surabaya ke penjara setelah menerima pelimpahan dari PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Spil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim), Selasa, 16 Januari 2018. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khsusu (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya Heru Kamarullah, saat dihubungi wartawan media ini, pada Rabu, 17 Januari 2018. “Ada Dua tersangka kasus pajak, hasil penyidikan dan pelimpahan dari PPNS Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur,. Ini perkara yang ditangani Kejati. Kejari Surabaya hanya sebagai Administrasi saja karena locus delicty dan tempus delicty (tempat kejadian dan waktu kejadian) berada diwilayah hukum Kejari Surabaya,” kata Heru. “Tersangka atas nama Zaenal Fatah, Direktur CV Mitra Kusuma Jaya alamat di Perumahan Bukit Cemara Wangi, Menganti Gresik dan tersangka Bambang Soemitro, Direktur CV Puri Merta Sari, warga Dukuh Setro Surabaya. Keduanya langsung kita tahan 20 hari ke depan guna mempermudah proses perkaranya,” lanjut Heru. Lebih lanjut Heru menjelaskan, modus yang dilakukan Kedua tersangka ini adalah dengan cara menerbitkan faktur yang tidak sesuai dengan transaksi yang dilakukannya sejak Januari 2014 hingga Januari 2016 lalu. Akibat ulah Kedua pengusaha ini, negara pun dirugikan dari pajak yang harusnya dibayar sebesar Rp 20 milliar. “Kedua tersangka ini melakukan dengan cara menerbitkan faktur yang tidak sesuai dengan transaksi selama 3 tahun. Total kerugian pajak yang menjadi kerugian negara sebesar Rp 20 milliar,” Jelas Heru. Heru menambahka, kedua tersangka ini akan disidangkan di Pengadilan Negeri Suarabaya di Jalan Raya Arjuna, Surabaya. Alasannya, kasus ini bukan Tindak Pidana Korupsi melainkan pidana umum dengan melanggar Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009. “Kasus ini aka disidangkan di pengadilan umum, karena bukan kasus TPK (Tindak Pidana Korupsi) melainkan melanggar Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009. Pasal yang dikenaka adalah pasal pasal 39 huruf A juncto pasal 43 ayat (1) dengan acnaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 6 tahun,” pungkas Heru.  (Redaksi)

Pidana Regional Kejari Surabaya Jebloskan Dua Pengusaha ke Penjara

Kasi Pidsus Kejari Surabaya Heru Kamarullah berita korupsi .co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menjebloskan Dua pengusaha nakal as...

Basuki dan Ka’bil Dituntut 9 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik 5 Thn

09.07 beritakorupsi 0

#Terkait penerimaan “uang suap” alias seniali ratusan juta rupiah dari Kepala Dinas di Lingkungan Pemprov Jatim# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRpshb1iJ8qRCeDQJPdOFzmPqIPSJXv_Ro-zQG507lSVnN6Ea5f4EtRDKlVqjsQoDz26wqR1lEVL0w9Lnu38wMgYALMp0702D_74CwUb02-JdjULz7Mo85HQGsCsV_iZlS1vgId9lH1eo/s1600/IMG20180115151421.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRpshb1iJ8qRCeDQJPdOFzmPqIPSJXv_Ro-zQG507lSVnN6Ea5f4EtRDKlVqjsQoDz26wqR1lEVL0w9Lnu38wMgYALMp0702D_74CwUb02-JdjULz7Mo85HQGsCsV_iZlS1vgId9lH1eo/s640/IMG20180115151421.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Jangan masuk ke dalam jurang yang sama untuk yang Kedua kalinya. Ungkapan ini sepertinya tidak berlaku bagi M. Basuki yang menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 – 2019. Sebab anggota Dewan Jawa Timur ini, sebelumnya pernah tersandung kasus Tindak Pidana Korupsi dana Kesehatan dan biaya Operasional sebesar Rp 2,7 milliyar pada tahun 2003 lalu, pada saat menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya bersama Wakil Ketua DPRD Surabaya, Ali Burhan. M. Basuki dan Ali Burhan, divonis pidana penjara masing-masing 1 tahun dan 6 bulan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Arjuna Surabaya, serta pidana tabahan berupa pengembalian uang pengganti kurungan negra sebesar Rp 200 juta, pada tanggal 19 Juli 2003 lalu. Kasus korupsi di DPRD Surabaya yang menyeret M. Basuki dan Ali Burhan, terkait terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 3 Tahun 2002 serta 2 SK lain, yaitu SK Nomor 5 Tahun 2002 tentang tunjangan kesehatan dan SK Nomor 9 tentang biaya operasional. Dan pada Oktober 2003, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Jalan Sumatra Surabaya, memberikan “bonus” hukuman menjadi 1 tahun penjara bagi Basuki. Setelah menjalani hukuman sebagai terpidana kasus Korupsi, M. Basuki keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo pada Pebruari 2004. Pengalaman tidur dibalik jeruji besi selama 1 tahun, tak membuat Basuki jera. Buktinya, setelah bebas dari Hotel Prodeo, mantan narapidana kasus Korupsi itu terpilih menjadi anggota DPRD Jatim periode 2014 – 2019 dengan menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi B. Disaat menduduki jabatan itu, Basuki kembali terjerat dalam kasus yang sama namun lebih tragis. Sebab, mantan penghuni Hotel Prodeo itu terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada Juni tahun lalu, karena menerima uang suap ratusan juta rupiah dari Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama koleganya di Komis B DPRD Jatim yakni Ka'bil Mubarok selaku Wakil Ketua Komis B. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigHSWZb7N507Rr8p0xSAU67GXfblTmMuAEa9q5Xe6nXHziDdNXWoRrhvyUZjX0QEJWSF8pjjTDKqfUJNAtxypjGr7DGiwCvnmvtVrr45eqeFlMp7ynPqNC-d8TkIKvslHP3MmO5o4YS9o/s1600/Kabil.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigHSWZb7N507Rr8p0xSAU67GXfblTmMuAEa9q5Xe6nXHziDdNXWoRrhvyUZjX0QEJWSF8pjjTDKqfUJNAtxypjGr7DGiwCvnmvtVrr45eqeFlMp7ynPqNC-d8TkIKvslHP3MmO5o4YS9o/s640/Kabil.jpg" width="640" /></a></div>
Dalam kasus OTT ini, KPK menyeret 7 tersangka/terdakwa ke Pengadilan Tipikor untuk diadili. Ke- 7 terdakwa itu adalah Bambang Heriyanto (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim) bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat dan Rohayati, selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan Pemprov. Jatim. Ketiga terdakwa ini sudah terlebih dahulu divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan sudah berkekuatan hukum tetap atau Incrah. Sementara M. Basuki selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama 2 Staf Komis B yakni Rahman Agung dan Santoso serta M. Ka’bil Mubarok selaku mantan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim saat ini masih menjalani proses persidangan. Penerimaaan uang suap itu, terkait dengan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran di 10 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Dinas) termasuk revisi Perda No 3 Thn 2012 tentang ternak sapid an kerbau betian di Dinas Perternakan oleh Komisi B DPRD Jatim. Dalam kasus ini, terdakwa Basuki dan Ka’bil Mubarok dituntut pidana penjara masing-masing selama 9 tahun serta pencabutan hak jabatan public selama 5 tahun. Tuntutan kali ini akan membuat Basuki lebih lama menghuni Hotel Prodeo yang pernah dihuninya. Permohonan sebagai JC ditolak oleh KPK. Sementara Rahman Agung dan Santoso, dituntut pidana penjara masing-masing 4 tahun dan 6 bulan. Kedua terdakwa ini diberi penghargaan sebagai JC (justice collaborator) oleh KPK yang dibacakan dalam surat tuntutan JPU KPK dalam persidangan, pada Senin, 15 Januari 2018. Senin, 15 Januari 2018, JPU Fitroh Rohcahyanto, Wawan W dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat tuntutannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim Rochmat, terhadap Ke- 4 terdakwa yang digelar dalam 2 sesion, yakni dalam sidang pertama dengan terdakwa Ka’bil Mubarok dan sidang kedua dengan terdakwa Basuki, Rahman Agung dan Santoso (Satu perkara), para terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya masing-masing diantaranya Indra Priangkasa, Setiyo Busono dkk. Dalam surat tuntutan JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa Basuki, Agung dan Santoso terbukti melakukan tindak pidana Korupsi yang berkelanjutan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 ayat (1) huruf a jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 KUHP. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_tzUFMwQz8-eRFdP19bCAup9hD5UVOrdaU11BYfZZ_K861HmhYzYc_GlPqATDiKD9tjjforOjcRLMZI5gQLZbCCHuD76Yo1Pcv-q7ES1POddi-L3hPnaFHqTlJmGI_y1kiOoacLrnp3Y/s1600/IMG2018011515212.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="768" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_tzUFMwQz8-eRFdP19bCAup9hD5UVOrdaU11BYfZZ_K861HmhYzYc_GlPqATDiKD9tjjforOjcRLMZI5gQLZbCCHuD76Yo1Pcv-q7ES1POddi-L3hPnaFHqTlJmGI_y1kiOoacLrnp3Y/s640/IMG2018011515212.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Basuki (kiri) dan terdakwa Rahmat Agung serta terdakwa Santoso (kanan) sedang berdiskusi diruang sidang sesaat setelah Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Mohammat Basuki selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp 225 juta susider 2 tahun penjara. Serta pencabutan hak jabatan public selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pidana badan,” ucap JPU Wawan. Sementara tuntutan JPU KPK terhadap Rahman Agung dan Santoso, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan kurangan. Kedua terdakwa ini juga dituntut untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 15 juta, subside 1 tahun penjara. Pada sidang sebelumnya dengan terdakwa Mohammat Ka’bil Mubarok dalam kasus yang sama, JPU KPK menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun, denda sebesar Rp 650 juta subsiser 6 bulan kurungan. Serta pencabutan hak jabatan Publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pidana badan. Bedanya, terdakwa ini tak dibebani untuk membayar uang pengganti. Usai persidangan. saat wartawan media ini menanyakkan JPU KPK terkait tersangka lain dalam kasus suap yang diterima terdakwa Basuki dan Ka’bil Mubarok dari Kepala Dinas yang menjadi mitra kerja Komis B DPRD Jarim mengatakan, akan melihat nanti dari putusan Majelis Hakim. JPU KPK Wawan menjelaskan, bahwa semua fakta persidangan sudah diungkapkan dalam surat tuntutannya “Kita lihat nanti. Tapi dalam tuntan tadi sudah kita sampaikan sesuai fakta persidangan, bahwa ada beberapa Kadis (Kepala Dinas) yang tidak mengakui adanya pemberian, salah satunya Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) yang dalam persidangan tidak mengakui. Kemudian ada dua janji, janji ini memang tidak kita munculkan dalam surat dakwaan tetapi dalam fakta persidangan muncul. Janji itu dari Dinas Koperasi dan Dinas Kelautan, ada rekaman percakapan yang diputar dipersidangan. Untuk selanjutnya, apakah nanti kemudian akan ditindaklanjuti, kita belum bisa ngomong sekarang dan kita lihat bagaimana Hakim memutuskan, apakah fakta-fakta itu akan sependapat dengan kita,” kata JPU KPK Wawan. JPU KPK Wawan menambahkan, terkait terdakwa Santoso dan Rahmat Agung yang diakulkan sebagai JC, karena selam perisidangan mengakui terus terang tentang adanya pemberian berupa uang dari Dinas-Dinas kepada Komisi B. “Kalau Pak Santoso dan Rahmat Agung, memang selama persidangan membenarkan bahwa pemberian itu berupa uang. Sementara terdakwa lain mengatakan bahwa itu adalah bukti audit BPK, bahan trises dan berbagai macam, tapi keterangan Pak Santoso dan Rahkat Agung mengatakan kalau itu adalah uang, dan itu terkonformasi dengan rekaman percakapan,” lanjutnya. Saat ditanya lebih lanjut, apakah penyidik KPK akan melakukan pengembangan penyidikan dalam kasus ini seandainya dalam putusan Majelis Hakim tidak sependapat dengan JPU KPK ? Menurut JPU KPK Wawan mengatakan, akan melihat terlebih dahulu bagaimana putusan Majelis Hakim. “Saya belum bisa ngomong sekarang, kita lihat nanti, tapi fakta itu sudah kita ungkapkan. Apakah Hakim sependapat dnegan kita, itu masing-masing punya kewenangan,” ucapnya. Sementara PH terdakwa Basuki, Indra Priangakasa terkait tuntutan JPU KPK mengatakan, bahwa tuntutan tersebut sangat fantastis. “Tuntutannya sangat fantastis. Nanti dalam pembelaan akan kita jelaskan,” kata Indra.  (Redaksi) Dalam surat dakwaan JPU KPK dalam persidangan sebelumnya memberkan, kronoligis terjadinya “penyuapan” antara Bambang Heriyanto dengan Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim. JPU KPK mnyatakan, bahwa terdakwa 1 Bambang Heriyanto, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, sebelumnya sudah mengetahui, adanya kesepakatan antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, mengenai adanya iuran sebagai kewajiban, yang harus dipenuhi selama 1 tahun anggaran, oleh Dinas-Dinas yang bekerja sama dengan komisi B DPRD Jatim, yang salah satunya adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kasus ini bermula pada pada sekitar bulan Pebruari 2017, bertempat di Kantor DPRD Jatim, diadakan rapat dengar pendapat (Hearing) antara Bambang Heriyanto selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jtim. Setelah selesai acara Hearing, Bambang Heriyanto, bertemu dengan  Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam pertemuan tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok menyampaikan kepada Bambang Heriyanto, mengenai pemberian uang yang bersumber dari iuran Dinas-Dinas yang bermitra dengan komisi B Provinsi Jatim, akan berubah menjadi Triwulan, sehingga pemberiannya dilakukan 3 bulan sekali. Pemberian uang Triwulan kepada komisi B DPRD Jatim tersebut, agar komisi B DPRD Jatim dalam rangka melakukan evaluasi Triwulan, tidak mempersulit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, terhadap pelaksanaan anggaran APBD 2017 dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak berdampak pada alokasi anggaran Dinas tahun berikutnya. Bambang Heriyanto menyetujui perubahan yang disampaikan oleh Moh. Ka’bil Mubarok dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, yaitu 1 tahun anggaran sebesar Rp 600.000.000, sehingga dibagi Triwulan menjadi Rp 150 juta. Pemberian komitmen fee dan triwulan termasuk dari Dinas Peternkana terkait revisi Perda No 3 Thn 2012 tentang ternak sapid an kerbau di Jawa Timur serta dari Dinas-Dinas lainnya yang ada di lingkungan Pemprov Jatim, agar tidak dipersulit oleh Komisi B. Sekitar bulan Maret 2017, Anang Basuki Rahmat selaku ajudan dari Bambang Heriyanto, menerima telepon dari Moh. Ka’bil Mubarok, untuk bertemu di ruas jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya, kemudian dilakukan pertemuan dan pembicaraan di dalam mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, yang membicarakan agar Anang Basuki Rahmat menyampaikan kepada Bambang Heriyanto  untuk segera menyetorkan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama pada Moh. Ka’bil Mubarok. Setelah pertemuan tersebut, Anang Basuki Rahmat melaporkan Bambang Heriyanto, mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama. Kemudian, Anang Basuki Rahmat menawarkan bantuan dengan cara meminjamkan uangnya kepada Bambang Heiyanto, dan Bambang Heiyanto pun menyetujuinya. Masih pada bulan yang sama, Anang Basuki Rahmat, menghubungimu Moh. Ka’bil Mubarok melalui telepon menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp 150 juta telah siap untuk diserahkan. Kemudian Moh. Ka’bil Mubarok, mengajak Anang Basuki Rahmat untuk bertemu kembali di ruas Jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya. Setelah disepakati tempat pertemuan, Anang Basuki Rahmat pun langsung menghampiri mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta dan menyerahkannya kepada Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam perjalanan pulang, Anang Basuki Rahmat melaporkan kepada Bambang Heriyanto melalui SMS yang berisi, “proposal” sudah diterima oleh komisi B, yang dijawab oleh Bambang Heriyanto “Oh ya terima kasih”. Setelah menerima uang komitmen Triwulan pertama tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok membagikan kepada pimpinan, anggota dan staf dari komisi B DPRD Jatim. Sekitar Mei 2017, terjadi pergantian wakil ketua komisi B DPRD Jatim, dari Moh. Ka’bil Mubarok kepada Anis Maslachah.  Sedangkan untuk ketua komisi B, Masih dijabat oleh Muhammad Basuki, sebagaimana keputusan pimpinan DPRD. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSjustiGFUUpplp_cvdfcU5a-2gihYJlGxRwXE3HG4N_IYAIyqYTyi_XMkzqSstrbUBVBj52j-_V_HGC5_3urqBpvz_vFK1yWquQUlQg4tys3V0Mrr38onax8Vd9Q_Yg4jWTEkC3P_6oQ/s1600/IMG20180115135421.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSjustiGFUUpplp_cvdfcU5a-2gihYJlGxRwXE3HG4N_IYAIyqYTyi_XMkzqSstrbUBVBj52j-_V_HGC5_3urqBpvz_vFK1yWquQUlQg4tys3V0Mrr38onax8Vd9Q_Yg4jWTEkC3P_6oQ/s640/IMG20180115135421.jpg" width="640" /></a></div>
Masih bulan yang sama, dilakukan hearing kembali antara Bambnag Heriyanto yang diwakili Ahmad Nurfalaki dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B, untuk membahas kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. Sebelum dilakukan hearing, Bambang Heriyanto dipanggil oleh Muhammad Basuki keruangannya, dan menanyakan perihal, komitmen Triwulan 2 sebesar Rp 150 juta, yang belum dipenuhinya, sambil mengatakan “iuran sekarang saya yang pegang, karena Pak Ka’bil pindah ke Komisi E, nanti untuk evaluasi Triwulan ke II ditiadakan”. Dan Bambang Heriyanto menjawab akan mengusahakan secepatnya. Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap pula, bahwa atas permintaan Mochammad Basuki, Bambang Heriyanto mengumpulkan pejabat Eselon III berjumlah 13 orang yang terdiri dari, Kabid dan kepala UPTD. Pada pertemuan tersebut, Bambang Heriyanto menyampaikan, adanya kebutuhan uang sebesar Rp 150 juta, terkait komitmen Triwulan ke II kepada komisi B DPRD Jatim, untuk evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dan kemudian hal itu disepakati oleh masing-masing Eslon III, akan mendapat tanggung jawab sebesar Rp 17. 500.000, yang nantinya uang tersebut dikumpulkan melalui Sri Wilujeng, selaku staf keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim. Pada tanggal 2 Juni 2017, Mochammad Basuki melalui telepon, terkait belum adanya kepastian mengenai pemberian komitmen Triwulan ke II, diterima sebelum tanggal 15 Juli 2017. Bambang Heriyanto menyatakan kesiapannya, untuk menyerahkan komitmen perubahan kedua Paling lambat hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, yang akan diserahkan Bambang Heriyanto kepada staf Mochammad Basuki di kantor DPRD Provinsi Jatim Beberapa hari kemudian, Bambang Heriyanto memanggil Sri Wilujeng dan menanyakan mengenai pengumpulan uang pemenuhan komitmen Triwulan ke II kepada komisi B. Saat itu, Sri Wilujeng mengatakan, uangnya sudah terkumpul sebesar Rp 150 juta. Dan kemudian, uang tersebut diserahkan Bambang Heriyanto. Setelah menerima uang tersebut, Bambang Heriyanto mendatangi Anang Basuki Rahmat di ruangannya, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, untuk diserahkan kepada Mochammad Basuki sambil mengatakan, disampaikan ke komisi B. Uang sebesar Rp 150 juta diamasukkan ke dalam Paper Bag motif batik, dan Anang Basuki Rahmat  menghubungi Rahmat Agung, staf komisi B DPRD Jatim melalui telepon dan meminta nomor handphone Mochammad Basuki, lalu Rahman Agung,  mengirimkan nomor handphone Mochammad Basuki kepada Anang Basuki Rahmat melalui pesan pendek (SMS). Anang Basuki Rahmat kemudian menghubungi Mochammad Basuki melalui telepon, minta arahan mengenai penyerahan uang Triwulan ke II dari Bambang Heriyanto, dengan istilah “proposal” akan diserahkan langsung kepada Mochammad Basuki, atau melalui Rahman Agung, dan dijawab oleh Mochammad Basuki, agar diserahkan kepada Rahman Agung. Selanjutnya, Anang Basuki Rahmat menghubungi Rahman Agung melalui telepon, Anang Basuki Rahmat akan berangkat menuju kantor DPRD untuk menyerahkan uang Triwulan ke II dengan didampingi oleh supir kantor yaitu, Mulyono. Sesampainya dikantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Anang Basuki Rahmat langsung menuju ruang komisi B sambil membawa Paper Bag motif batik yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, dan bertemu dengan Santoso yang juga staf komisi B. Kemudian Anang Basuk Rahmat menanyakan kepada Santoso, mengenai keberadaan Rahmat Agung, namun ternyata Rahman Agung tidak berada ditempat, sehingga Anang Basuki Rahmat menyerahkan Paper Bag motif batik yang berisi uang tersebut kepada Santoso, dan mengatakan, untuk “Pak Basuki”. Setelah itu, Anang Basuki Rahmat memberikan uang sebesar Rp 500.000 sebagai tanda pertemanan antara Anang Basuki Rahmat dengan Santoso. Tak lama kemudian, setelah uang tersebut diserahkan Anang Basuki Rahmat kepada Santoso, keduanya pun langsung diringkus Tim KPK untuk diproses hukum. (Redaksi).

News Regional Tipikor Basuki dan Ka’bil Dituntut 9 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik 5 Thn

#Terkait penerimaan “uang suap” alias seniali ratusan juta rupiah dari Kepala Dinas di Lingkungan Pemprov Jatim# berita korupsi .co – J...

Kepala Dinas, Tersangka Baru Dalam Kasus Suap OTT DPRD Jatim ?

08.48 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP1rKX6biAq0ujF4IcF7BUZQHULa_xrQhtCp0c6Fnpi-vCF4gwww9Mx-ATs1W6JSjrQfP0ornpHFpyNYqFsfT_LGik9fGGxImGXVlmVEDqBB8JxGyAMw0pYRrjhePkVdY2rT4PCNKEzxU/s1600/IMG2017042111135.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="903" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP1rKX6biAq0ujF4IcF7BUZQHULa_xrQhtCp0c6Fnpi-vCF4gwww9Mx-ATs1W6JSjrQfP0ornpHFpyNYqFsfT_LGik9fGGxImGXVlmVEDqBB8JxGyAMw0pYRrjhePkVdY2rT4PCNKEzxU/s640/IMG2017042111135.jpg" width="360" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Kasus Korupsi suap oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Kepala Dinas Peteranakan Provinsi Jatim terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada Juni tahun lalu, sepertinya akan bertambah. Hal itu berdasarkan fakta persidangan yang diungkap JPU KPK dalam surat tuntutannya terhadap terdakwa Mohammat Basuki selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 – 2019 pada persidangan yang digelar di ruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 15 Januari 2018. Hal itu juga dikatakan langsung oleh JPU KPK Wawan W kepada wartawan seusai membacakan surat tuntutannya terhadap 3 terdakwa (Satu berkas perkara), yakni Basuki, Rahman Agung dan Santoso (Satu perkara). Sementara Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim disidangkan tersendiri dalam perkara yang sama. Kepada wartawan, JPU KPK mengatakan, terkait tersangka lain dalam kasus suap yang diterima terdakwa Basuki dan Ka’bil Mubarok dari Kepala Dinas yang menjadi mitra kerja Komis B DPRD Jatim, akan melihat nanti dari putusan Majelis Hakim, apakah sependapat dengan JPU KPK terkait fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. JPU KPK Wawan menjelaskan, bahwa semua fakta persidangan sudah diungkapkan dalam surat tuntutannya, diantaranya adanya Kepala Dinas yang tidak mengakui terkait pemberian uang kepada Komisi B DPRD Jatim dan pemberian janji, sementara ada bukti rekaman percakapan. “Kita lihat nanti. Tapi dalam tuntan tadi sudah kita sampaikan sesuai fakta persidangan, bahwa ada beberapa Kadis (Kepala Dinas) yang tidak mengakui adanya pemberian, salah satunya Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) yang dalam persidangan tidak mengakui. Kemudian ada dua janji, janji ini memang tidak kita munculkan dalam surat dakwaan tetapi dalam fakta persidangan muncul. Janji itu dari Dinas Koperasi dan Dinas Kelautan, ada rekaman percakapan yang diputar dipersidangan. Untuk selanjutnya, apakah nanti kemudian akan ditindaklanjuti, kita belum bisa ngomong sekarang dan kita lihat bagaimana Hakim memutuskan, apakah fakta-fakta itu akan sependapat dengan kita,” kata JPU KPK Wawan. JPU KPK Wawan menambahkan, terkait terdakwa Santoso dan Rahmat Agung yang diakulkan sebagai JC, karena selam perisidangan mengakui terus terang tentang adanya pemberian berupa uang dari Dinas-Dinas kepada Komisi B. “Kalau Pak Santoso dan Rahmat Agung, memang selama persidangan membenarkan bahwa pemberian itu berupa uang. Sementara terdakwa lain mengatakan bahwa itu adalah bukti audit BPK, bahan trises dan berbagai macam, tapi keterangan Pak Santoso dan Rahkat Agung mengatakan kalau itu adalah uang, dan itu terkonformasi dengan rekaman percakapan,” lanjutnya. Saat ditanya lebih lanjut, apakah penyidik KPK akan melakukan pengembangan penyidikan dalam kasus ini seandainya dalam putusan Majelis Hakim tidak sependapat dengan JPU KPK ? Menurut JPU KPK Wawan mengatakan, akan melihat terlebih dahulu bagaimana putusan Majelis Hakim. “Saya belum bisa ngomong sekarang, kita lihat nanti, tapi fakta itu sudah kita ungkapkan. Apakah Hakim sependapat dnegan kita, itu masing-masing punya kewenangan,” ucapnya. Sementara pengakuan terdakwa Basuki dalam persidangan mengatakan, bahwa pemberian uang komtmen fee dari setiap Kepala Dinas, sudah menjadi tradisi jauh sebelum terdakwa menjadi anggota DPRD Jatim. Basuki juga mengatakan, hal itu terjadi juga di Komisi lain. Memang “tak ada maling yang mengakui perbuatannya kalau tidak tertangkap tangan langsung”. Hal itu pula yang sering terdengar dari keterangan saksi-saksi bahkan terdakwa sendiri, saat dimintai keterangannya didalam persidangan oleh JPU, Penasehat Hukum terdakwa terlebih dari Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut. Saksi maupun terdakwa, terkesan mengorbankan dirimya sendirinya dan menyelmatkan pihak lain yang terlibat dalam kasus Korupsi tersebut. Hal ini pula yang terjadi dalam kasus Suap DPRD Jatim yang terjaring dalam OTT oleh KPK. Sebab, beberapa saksi tak mengakui adanya pemberian janji atau pemberian uang, agar anggaran yang ada di Dinas tersebut tidak dipermasalahkan oleh Dewan yang terhormat. Namun apakah penyidik KPK akan benar-benar menyeret pihak-pihak lain yang terlibat dalam pemebrian uang suap kepada DPRD Jatim seperti yang terubgkap dalam fakta persidangan dan bukti rekaman percakapan yang dimiliki KPK, atau hanya cukup pada Ke- 7 terdakwa ini ? 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWrUDiT3zAX3iPaRVzb2Po-8A-V14QEEBsfTm2uJEdYAzU8_VGhO9CNmxK-wf-dJEYd3epEebH1TogpHh7fvJQofiSy5UfkQ34XOkhLfEMLhlE5yK52rypd6xYB6IXuWr4UAurKTlUkM8/s1600/IMG20180115152054.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWrUDiT3zAX3iPaRVzb2Po-8A-V14QEEBsfTm2uJEdYAzU8_VGhO9CNmxK-wf-dJEYd3epEebH1TogpHh7fvJQofiSy5UfkQ34XOkhLfEMLhlE5yK52rypd6xYB6IXuWr4UAurKTlUkM8/s640/IMG20180115152054.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Basuki bersama Penasehat Hukimnya sedang "berdiskusi" dengan JPU KPK seusai sidangan</td></tr>
</tbody></table>
Dalam kasus OTT ini, KPK menyeret 7 tersangka/terdakwa ke Pengadilan Tipikor untuk diadili. Ke- 7 terdakwa itu adalah Bambang Heriyanto (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim) bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat dan Rohayati, selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan Pemprov. Jatim. Ketiga terdakwa ini sudah terlebih dahulu divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan sudah berkekuatan hukum tetap atau Incrah. Sementara M. Basuki selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama 2 Staf Komis B yakni Rahman Agung dan Santoso serta M. Ka’bil Mubarok selaku mantan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim saat ini masih menjalani proses persidangan. Penerimaaan uang suap itu, terkait dengan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran di 10 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Dinas) termasuk revisi Perda No 3 Thn 2012 tentang ternak sapid an kerbau betian di Dinas Perternakan oleh Komisi B DPRD Jatim. Dalam kasus ini, terdakwa Basuki dan Ka’bil Mubarok dituntut pidana penjara masing-masing selama 9 tahun serta pencabutan hak jabatan public selama 5 tahun. Tuntutan kali ini akan membuat Basuki lebih lama menghuni Hotel Prodeo yang pernah dihuninya. Permohonan sebagai JC ditolak oleh KPK. Sementara Rahman Agung dan Santoso, dituntut pidana penjara masing-masing 4 tahun dan 6 bulan. Kedua terdakwa ini diberi penghargaan sebagai JC (justice collaborator) oleh KPK yang dibacakan dalam surat tuntutan JPU KPK dalam persidangan, pada Senin, 15 Januari 2018. Senin, 15 Januari 2018, JPU Fitroh Rohcahyanto, Wawan W dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat tuntutannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim Rochmat, terhadap Ke- 4 terdakwa yang digelar dalam 2 sesion, yakni dalam sidang pertama dengan terdakwa Ka’bil Mubarok dan sidang kedua dengan terdakwa Basuki, Rahman Agung dan Santoso (Satu perkara), para terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya masing-masing diantaranya Indra Priangkasa, Setiyo Busono dkk. Dalam surat tuntutan JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa Basuki, Agung dan Santoso terbukti melakukan tindak pidana Korupsi yang berkelanjutan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 ayat (1) huruf a jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 KUHP. “Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Mohammat Basuki selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp 225 juta susider 2 tahun penjara. Serta pencabutan hak jabatan public selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pidana badan,” ucap JPU Wawan. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD6_9mZq9hHu9NwL3cgqnn33q9rrQmS9JyfO0o1dDQa0CY12LM3KNHfJ6D1GWA3tHAP2NUDONDg1zkFTzPJtU0hA7Bs-mdybuWKzmQPr1vskzMI7PQGqz7PS37HYbt3uodsGCnR_R7HJo/s1600/IMG20180115135420.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="773" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD6_9mZq9hHu9NwL3cgqnn33q9rrQmS9JyfO0o1dDQa0CY12LM3KNHfJ6D1GWA3tHAP2NUDONDg1zkFTzPJtU0hA7Bs-mdybuWKzmQPr1vskzMI7PQGqz7PS37HYbt3uodsGCnR_R7HJo/s1600/IMG20180115135420.jpg" width="640" /></a></div>
Sementara tuntutan JPU KPK terhadap Rahman Agung dan Santoso, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan kurangan. Kedua terdakwa ini juga dituntut untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 15 juta, subside 1 tahun penjara. Pada sidang sebelumnya dengan terdakwa Mohammat Ka’bil Mubarok dalam kasus yang sama, JPU KPK menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun, denda sebesar Rp 650 juta subsiser 6 bulan kurungan. Serta pencabutan hak jabatan Publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pidana badan. Bedanya, terdakwa ini tak dibebani untuk membayar uang pengganti.  (Redaksi)

News Regional Tipikor Kepala Dinas, Tersangka Baru Dalam Kasus Suap OTT DPRD Jatim ?

berita korupsi .co – Kasus Korupsi suap oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Kepala Dinas Peteranakan Provinsi Jatim ...

BERITAKORUPSI.CO

Sidang Korupsi OTT, Kepala Sekolah “Terlibat” Pemungutan Dana Dari Orang Tua Calon Siswa

Sudah Dua Kali Terpidana, Direktur CV Global Inc. Dituntut 10,6 Thn Penjara

Dua Tersangka Lagi Kasus OTT Bupati Nganjuk Menunggu Sidang

26 Januri 2018, Mantan Kepsek SD NI Tersangka Korupsi Dana Hibah Diadili

Kejari Surabaya Jebloskan Dua Pengusaha ke Penjara

Basuki dan Ka’bil Dituntut 9 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik 5 Thn

Kepala Dinas, Tersangka Baru Dalam Kasus Suap OTT DPRD Jatim ?

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI