BERITAKORUPSI.CO

8 Terdakwa Korupsi Pronona di Vonis 1 Thn

Tipikor 8 Terdakwa Korupsi Pronona di Vonis 1 Thn

8 terdakwa dengan serius mendengarkan Majleis Hakim membacakan surat putusan/Foto : BK berita korupsi .co – Masyarakat ibarat “Sapi per...

Sidang Suap OTT Kajari Pamekasan, Terdakwa Ternyata Pandai Berbohong

22.11 beritakorupsi 0

News Tipikor Sidang Suap OTT Kajari Pamekasan, Terdakwa Ternyata Pandai Berbohong

Terdakwa Agus Mulyadi/Foto : BK berita korupsi .co – “Tak ada maling yang mengaku”. Ungkapan ini yang barangkali tepat bagi terdakwa A...

Terpidana Sipenyuap Jaksa 1,5 M, Dituntut Lagi 4 Tahun Penjara

05.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
-  Oknum Staf Intel Kejati Jatim Siperantara Suap “Aman” -  Menyuap Jaksa Rp 1,5 M, Dituntut 2 Tahun Penjara, </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
   Menyuap Pegawai BPN Rp 175 juta, Dituntut 4 Tahun </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwYz04vuRjyeBFOUrYO7-b38KICIuv2X6fyeWrDqHkSy0fF_C0eYBt9PEowMyQ5l3lYf2gpoSB7e3tRqIp6pm5_EFFsVPPmQh66QigQnwHXDzMRc3rJwMTcNnUIkEyp6FbHaZOj-jjMDc/s1600/Abdul+Manaf.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1362" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwYz04vuRjyeBFOUrYO7-b38KICIuv2X6fyeWrDqHkSy0fF_C0eYBt9PEowMyQ5l3lYf2gpoSB7e3tRqIp6pm5_EFFsVPPmQh66QigQnwHXDzMRc3rJwMTcNnUIkEyp6FbHaZOj-jjMDc/s640/Abdul+Manaf.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – “Sama tapi tak serupa”. Ungkapan inilah yang barangkali tepat dalam kasus perakara Korupsi yang menjerat terpidana 3 tahun penjara untuk yang Kedua kalinya, yakni Abdul Manaf. 
 
Kasus yang pertama menjerat Abdul Manaf, bermula pada saat Operasi Tangan Tangan (OTT) Tim Saber Pungli Kejati Jatim terhadap Ahmad Fauzi (sudah divonis 4 tahun penjara dari tuntutan 2 tahun) salah seorang Jaksa penyidik Kejati Jatim dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 milliyar, pada Rabu, 23 Nopember 2016 lalu. 
 
Uang sebanyak itu adalah pemberian Abdul Manaf ke Ahmad Fauzi, agar tidak dijadikan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas Tanah Kas Desa (TKD), Desa Kalimook Kabupaten Sumenep di BPN Sumenep, dimana Ahmad Fauzi adalah salah satu Jaksa penyidik dari Kejati Jatim. Sebab penyidk penyidik memiliki bukti transfer uang sebesar Rp 100 juta dari Abdul Manaf ke rekening Wahyu Sudjoko selaku kepala seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep. 
 
Dalam kasus dugaan Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas Tanah Kas Desa (TKD), Desa Kalimook Kabupaten Sumenep, sebelumnya penyidik sudah menetapkan Wahyu Sudjoko, kepala seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep dan Kepala Desa (Kades) Kalimook Kabupaten Sumenep, Murhaimin menjadi tersangka. 
 
Murhaimin dianggap berperan membantu Wahyu Sudjoko dalam proses pengalihan hak atas TKD tersebut, dengan cara meminjam KTP  milik warga sebanayak 14 Kepala Keluarga (KK) selaku pemegang hak atas tanah tersebut, dengan alasan akan mendapatkan bantuan berupa mesin traktor. Namun ternyata dipakai untuk mengurus  Sertifikat Hak Milik (SHM) ke BPN. 
 
Pada saat pengajuan proses SHM di BPN, Murhaimin menawarkan tanah tersebut ke Abdul Manaf dan Hans, pengusaha asal Surabaya. Biaya pengurusan ditanggung Abdul Manaf dengan diperhitungkan ke harga jual tanah tersebut. Kemudian, Abdul Manaf pun menyerahkan uang sebesar Rp 75 juta, dan setelah proses SHM selesai, Abdul Manaf kemudian mentrasfer uang sejumlah Rp 100 juta ke rekening Wahyu Sudjoko. 
 
Karena takut dijadikan tersangka, Abdul Manaf kemudian meminta bantuan kepada Abdullah, salah satu staf di bidang Intelijen Kejati Jatim sebagai perantara ke Ahmad Fauzi. 
 
Abdul Manaf menyatakan kepada Abdullah, siap memberikan uang Rp 750 juta. Tapi  yang diminta Jakasa Nakal itu justru senilai 2 milliar, yang disampaikannya melalui Abdullah. Namun Abdul Manaf hanya mampu memenuhi senilai Rp 1,5 miliyar. Lalu uang itu pun diantarkan Ambul Manaf ke Kejati Jatim dengan menaruhnya di mobil si Ahmad Fauzi, sebelum Ahmad Faiuzi berangkat ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk bersidang menghadapi gugatan Praperadilan yang diajukan Dahlan Iskan dalam kasus Korupsi PT Panca Wira Usaha, pada Rabu 23 Nopember 2016. 
 
Dalam kasus OTT tersebut, sipenyuap (Abdul Manaf) dan yang menerima suap (Ahmad Fauzi) diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), menuntut ringan rekan seprofesinya bersama Abdul Manaf, dengan tuntutan pidana 2 tahun penjara. 
 
Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menghukum Ahmad Fauzi selaku aparat pengak hukum dengan pidana penjara selama 4 tahun, sementara Abdul Manaf selaku si penyuap, divonis 3 tahun penjara. Itulah kasus yang pertama menghantarkan Abdul Manaf ke penjara. 
 
Dalam kasus yang kasus yang kedua ini sama dengan kasus yang pertama tetapi berbeda. Karena yang pertama menyuap si Jaksa “nakal” lalu terjaring OTT. Untuk kasus yang kedua ini, terkait penyuapan terhadap pegawai BPN Sumenep yang  “nakal”, yakni si Wahyu Sudjoko, sebesar Rp 175 juta, tetapi bukan karena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Namun, kasus yang pertama bermula dari kasus yang kedua. 
 
Abdul Manaf diadili karena menyuap si Jaksa “nakal” dan pegawai BPN “nakal” dengan perkara yang dipisahkan. Sementara si Wahyu Sudjoko diadili bersama Murhaimin selaku Kepala Desa (Kades) Kalimook Kabupaten Sumenep, bukan karena menerima suap, melainkan karena kasus TKD, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. 
 
Kasus ini pun mengundang pertanyaan. Mengapa si Wahyu Sudjoko selaku PNS, penyelenggara negara, yang menerima hadiah alias uang suap sebesar Rp 175 juta dari Abdul Manaf tidak diadili ? lalu bagaimana pula dengan si Abdulla yang dikatakan Abdul Manaf sebagai perantara, dalam kasus suap sebesar Rp 1,5 milliyar ? 
 
Untuk kasus suap yang kedua, Abdul Manaf dituntut pidana penjara selama 4 tahun oleh JPU Sahroli, dari Kejati Jatim dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Judi Prasetya, sementara terdakwa kasus suap yang juga terpidana kasus suap itu didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Totok Pranoto dkk, pada Kamis, 23 Nopember 2017. 
 
Dihadapan Majelis Hakim, JPU Sahroli menyatakan, bahwa terdakwa Abdul Manaf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak idana Korupsi sebagai mana diancam dan diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a jo pasal 18 UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, dengan tuntutan 4 tahun penjara. 
 
“Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan,” ucap JPU Sahroli. 
 
Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui PH-nya, untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan) pada persidangan berikutnya. 
 
Terkait 13 bidang tanah yang menjadi “biang kerok” dalam kasus ini, dimana 10 bidang tanah dibeli oleh Hans seorang pengusaha asal Surabaya dari Murhaimin yang hanya dijadikan saksi, menurut JPU Sahroli, dirinya tidak tahu. Menurutnya, Hans hanya dijadikan sebagai saksi. pada hal, tanah yang dibeli Abdul Manaf dan Hans dari Murhaimin dianggap tidak sesuai dengan prosedur. 
 
“Saya tidak tahu, Hans hanya sebagai saksi,” jawab JPU Sahroli, yang juga Jaksa dalam kasus Korupsi pembangunan gedung DPRD Madiun bersama Jaksa Adung. Dimana Jaksa Adung mendatangi rumah terdakwa, 3 hari sebelum putusan. Yang kabarnya, “menerima sesuatu” dari terdakwa pada saat penyidikan. (Redaksi)

Tipikor Terpidana Sipenyuap Jaksa 1,5 M, Dituntut Lagi 4 Tahun Penjara

- Oknum Staf Intel Kejati Jatim Siperantara Suap “Aman” - Menyuap Jaksa Rp 1,5 M, Dituntut 2 Tahun Penjara, Menyuap Pegawai BPN R...

Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH : UU Nomor 2 Tahun 2017 Adalah Payung Hukum Terhadap Kontraktor

22.18 beritakorupsi 0

Pemerintahan Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH : UU Nomor 2 Tahun 2017 Adalah Payung Hukum Terhadap Kontraktor

Dari Kanan, Dr. Herry Sinurat., ST., MMT., SH., MH berita korupsi .co - Pemerintah kini telah memberikan jaminan payung hukum terhadap ...

Setelah “Papa” Ditahan, Bagaimana dengan Kursi Ketua DPR dan Ketum Golkar?

08.02 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiae3crF_8GcC-lSsIZy3FdQfDdkQQAaaio6xwPCN-Skq8nGSpjnZ4ajsEnSEH6VEj2Iu4JePVeONPEwHS783kaqJZY2LV7DgUyIUk-5pSPsQwujmHvWwDJ-M_MVDh2vHhNy2INAFS3nFE/s1600/2.+ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1080" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiae3crF_8GcC-lSsIZy3FdQfDdkQQAaaio6xwPCN-Skq8nGSpjnZ4ajsEnSEH6VEj2Iu4JePVeONPEwHS783kaqJZY2LV7DgUyIUk-5pSPsQwujmHvWwDJ-M_MVDh2vHhNy2INAFS3nFE/s640/2.+ICW.jpg" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi KTP Elektronik, Setya Novanto. Penahanan akan dilakukan setidaknya selama 20 hari kedepan dan dapat diperpanjang dalam rangka melakukan penyidikan. 
 
Mengacu pada KUHAP, penyidik KPK cukup beralasan (syarat subjektif dan syarat objektif) untuk melakukan penahanan. Hal ini dilakukan KPK terhadap seluruh tersangka kasus korupsi yang pernah ditangani sebelumnya. Penahanan ini juga merupakan langkah akselerasi penyidikan. Sebab, KPK tengah berkejaran waktu dengan gugatan praperadilan yang dilayangkan Setya Novanto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 
 
Dalam fase yang singkat ini, sebaiknya penyidik KPK juga memburu asset-aset tidak wajar yang diduga dimiliki oleh Setya Novanto dengan menjerat Setya dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Langkah ini merupakan sebuah keniscaayaan yang harus dilakukan KPK, sebagaimana dilakukan KPK terhadap para tersangka kasus korupsi lainnya. 
 
Mengacu pada LHKPN yang pernah disetorkan pada KPK pada 2015 lalu, tercatat kekayaan Setya Novanto sebesar Rp 114 Milyar. Jumlah ini patut dicurigai kebenarannya mengingat banyaknya asset mewah yang diduga dimiliki Setya. Diantaranya adalah dugaan kepemilikan Jet Pribadi, seperti yang pernah disampaikan Ketua DPD Golkar Bali I Ketut Sudikerta saat melakukan upacara adat di Bali dan kepemilikan rumah di sejumlah tempat dengan harga yang fantastis. Oleh Karena itu, penting bagi KPK untuk menggunakan UU TPPU untuk melakukan pelacakan terhadap asal usul aset yang dimiliki Setya. Terlebih lagi fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam perkara Andi Narogong menunjukkan transaksi dilakukan berlapis-lapis (layering) untuk menyamarkan asal usul uang sebelum diterima oleh penerima manfaat sesungguhnya. 
 
Setelah ditahan 
 
Perkara korupsi yang menjerat Novanto menjadi rumit dalam konteks posisi yang bersangkutan bersamaan menjadi Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. Dua posisi yang strategis dan saling mengunci dalam pengambilan keputusan. 
Dua jabatan tersebut sudah sepatutnya dilepas agar tidak menjadi beban kelembagaan. Tentu tidak sepatutnya DPR dipimpin oleh seorang tersangka kasus korupsi yang sudah ditahan oleh KPK sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Point ini yang harus menjadi pehatian bagi masyarakat. 
Mengacu kepada Pasal 87 ayat 1 UU MD3 menyebutkan bahwa : 
 
(1). Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) berhenti dari jabatannya karena: 
 
a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. 
Harus diakui, memang ada sejumlah tantangan aturan untuk secara mudah menggantikan Novanto dari kursi ketua DPR. Namun bukan berarti tidak ada celah aturan. ICW menilai setidaknya ada dua jalur cepat untuk menggantikan Novanto dari kursi pimpinan DPR. 
 
1. Melalui jalur kepartaian 
Jalur kepartaian merupakan langkah yang mau tidak mau menjadi opsi utama. Sebab kursi jabatan menjadi ketua DPR juga terbentuk atas mandat partai. Sehingga Golkar tidak boleh hanya berfokus pada permasalahan internal partai mereka semata, sementara melupakan aspek jabatan publik yang justru memiliki dampak lebih luas kepada masyarakat. 
 
Golkar mempunyai alasan kuat untuk segera mengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Selain kasus hukum tindak pidana korupsi yang saat ini tengah membelit ketua umum partai tersebut, Setya Novanto selama ini dikenal tidak membawa perubahan signifikan pada citra Partai Golkar. Sebaliknya, Setya Novanto banyak membuat gaduh baik terkait hukum dan etik yang sedikit banyak berdampak pada citra Golkar. Selain itu, dalam waktu 18 bulan menjabat sebagai Ketua Umum (Mei 2016 hingga saat ini), tercatat sedikitnya 16 kader Partai Golkar di legislatif nasional/ daerah, eksekutif daerah, dan kader sayap partai menjadi tersangka kasus korupsi. 
 
Tabel 1. 
Kader Golkar Tersangka Korupsi (Mei 2016-November 2017) 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHxwTeLStmxsWPTMQLzByvNlIFGU6SjR3Oow56ZntLwd5EbVzY52t_eJjuWq_1Vb85vxlI9IDGAS_vWK5_5Yf2i0vl6qNwAJrFCtcr2Jr3OG5t9ikOK31tXsPcR7F3yvdSTOzhI7-WllA/s1600/18301896_156947071505875_54001146152540806.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="270" data-original-width="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHxwTeLStmxsWPTMQLzByvNlIFGU6SjR3Oow56ZntLwd5EbVzY52t_eJjuWq_1Vb85vxlI9IDGAS_vWK5_5Yf2i0vl6qNwAJrFCtcr2Jr3OG5t9ikOK31tXsPcR7F3yvdSTOzhI7-WllA/s1600/18301896_156947071505875_54001146152540806.png" /></a></div>
 
Hal yang harus dilakukan partai Golkar adalah sesegera mungkin mengusulkan penggantian Ketua DPR yang baru untuk menggantikan Setya Novanto. Jika cara ini ditempuh, maka prosesnya akan cederung lebih cepat. Atau bisa juga dilakukan dengan cara meminta Novanto mengundurkan diri. 
 
2. Melalui Dorongan MKD 
Jika mengacu kepada aturan, tindakan Novanto diduga melanggar sejumlah aturan dianyaranya : 
 
a. Peraturan DPR Nomor 10 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR pada bagian Integritas Pasal 3 point ke (5) disebutkan “Anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” 
b. Pasal 236 Ayat (3) UU MD3 “ Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme” 
 
Aturan ini bisa menjadi dasar bagi MKD untuk meminta kesediaan Novanto mengundurkan diri. Terlebih lagi yang bersangkutan tidak akan dapat melaksanakan tugasnya secara berturut turut. 
 
Harus dipahami, kepentingan Novanto mundur/diganti dari kursi Ketua DPR untuk kepetingan public yang lebih luas. Alangkah memalukannya jika Lembaga Tinggi Negara dipimpin oleh seorang tersangka kasus korupsi yang sedang berada dalam tahanan. Sementara lengser dari partai merupakan untuk kepentingan internal kader mereka. *** 
 
 
 
 
 
 
Sumber  : ICW

Regional Tipikor Setelah “Papa” Ditahan, Bagaimana dengan Kursi Ketua DPR dan Ketum Golkar?

Jakarta, berita korupsi .co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi KTP ...

Dua Terdakwa penerima "Suap" Dituntut 2 Tahun Penjara

07.18 beritakorupsi 0

News Tipikor Dua Terdakwa penerima "Suap" Dituntut 2 Tahun Penjara

terdakwa saat berkonsultasi dengan PH-nya atas tuntutan JPU berita korupsi .co – Setelah kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaku...

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dan Anggota DPRD, Jadi Tersangka Kasus Korupsi ?

07.15 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCb52jpYDdHNhK25pZLmMIItY7SsLTQQsYV9cocY6zQKG-SQnbrPpmbCtSRhfnoiEHVrYadn9-xZUxUGZLKsFIMtXcHHQGOCeeYai19guI1kYYh6toz_65JetNFcFj27fvTue3GkI8yQg/s1600/Wali+Kota+Mojokerto.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCb52jpYDdHNhK25pZLmMIItY7SsLTQQsYV9cocY6zQKG-SQnbrPpmbCtSRhfnoiEHVrYadn9-xZUxUGZLKsFIMtXcHHQGOCeeYai19guI1kYYh6toz_65JetNFcFj27fvTue3GkI8yQg/s640/Wali+Kota+Mojokerto.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas, JPU KPK dan foto bawah Wali Kota Mojokerto </td></tr>
</tbody></table>
beritakoruspi.co – Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dan anggota DPRD Kota Mojokerto, saat ini tak bisa tidur nyenyak lagi, setelah JPU KPK membacakan surat tuntutannya terhadap 3 terdakwa pimpinan DPRD Kota Mojokerto, yakni Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto), pada Selasa, 21 Nopember 2017. 
Pasalnya, JPU KPK mengatakan kepada wartawan media ini usai persidangan, bahwa ada tersangka baru dan penyidik KPK telah mengekspos Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) baru. 
 
“Suda ada Sprindik baru, tapi mungkin untuk jelasnya kami kordinasikan dulu dengan tim penyidik. Tapi yang jelas sudah ada ekspos Sprindik baru bahwa ada tersangka baru. Untuk namanya nanti kita konfirmasi dengan teman-teman penyidik,” ungkap JPU KPK 
 
Saat ditanya lebih lanjut terkait Sprindik baru yang dikeluarkan penyidik KPK, apakah tersangka baru itu adalah Wali Kota dan anggota DPRD Kota Mojokerto ?. JPU KPK mengakui berdasarkan fakta persidangan. 
 
“Kalau berdasarkan fakta-fakta persidangan ya,” jawabnya. 
 
Fakta persidangan terungkap, bahwa Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, memerintahkan Wiwiet Febriyanto untuk menemui pimpinan Dewan dengan menyebutkan angka 390 dan 395, namun tak menjelaskan tentanga angka tersebut. Menurutnya, Wiwiet-lah yang tahu tentang angka yang dimaksud. Justru Mas’ud Yunus ibarat “lempar batu sembunyi tangan” saat dipersidangan. 
 
Pada hal, dalam surat dakwaan JPU KPK  terkait angka 390 dan 395 disebutkan, bahwa pada Selasa, 5 Juni 2017, dirumah dinas Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, bertemu dengan Ketua DPRD (Purnomo) dan 2 wakil Ketua DPRD Mojokerto (Abdullah Fanani dan Umar Faruq), bermaksud menanyakan tentang realisasi uang komitmen fee program Jasmas sejumlah 12 persen dan uang triwulan. Setelah pertemuan tersebut, Mas;ud Yunus memanggil terdakwa Wiwiet Febriyanto, untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen program Jasmas dan triwulan, serta meminta terdakwa Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal tersebut dengan pimpinan DPRD, agar Pimpinan dan anggota DPRD memperlancar pembahasan APBD-P 2017 maupun APBD tahun 2018. 
 
Dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap terdakwa Pimpinan DPRD dan Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto dijelaskan, Pada sekitar akhir tahun 2016, seperti yang tertuang dalam surat dakwaan JPU KPK, yakni  adanya kesepakatan antara Mas’ud Yunus dengan pimpinan DPRD Kota Mojokerto, dimana Mas’ud Yunus akan memberikan komitmen kepada para Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, yang bersumber dari persentase atas pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan atau Penling, atau yang dikenal dengan istilah program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp 26 millyar, serta tambahan fee sebesar Rp 65 juta pertahun untuk masing-masing anggota DPRD kota Mojokerto, sebagai uang lelah dalam membahas anggaran yang rencananya diberikan per triwulan di tahun 2017. Pada sekitar bulan Februari 2017, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Mojokerto, terdakwa Purnoma, Umar Farooq dan Abdullah Fanani serta beberapa Ketua Fraksi mengadakan pertemuan dengan Wiwid Febrianto membahas pekerjaan terkait Jasmas, serta tidak lanjut komitmen fee. 
 
Ternyata, hingga bulan Mei 2017, komitmen fee kepada para Pimpinan dan anggota DPRD belum dilakukan. Pada hal ada permasalahan, terkait pelaksanaan anggaran Dinas PUPR pada APBD Tahun Anggaran 2017, yang mungkin akan dipermasalahkan oleh DPRD yang bisa jadi akan berpengaruh terhadap pengajuan perubahan APBD tahun 2017 dan APBD tahun 2018, diantaranya Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan Mas’ud Yunus telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari Kas Daerah (Kasda) untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan yang bersumber dari DAK fisik bidang transportasi daerah sejumlah Rp 13.284.905.600 dan fisik bidang infrastruktur perumahan air minum dan sanitasi sejumlah Rp 67.359.000, yang total keseluruhan sejumlah Rp 13.352.264.600 sebagai akibat tidak terealisasinya transfer DAK tahun 2016 dari Kementerian Keuangan Kepada Pemerintah Kota Mojokerto, karena keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh dinas PUPR. 
 
JPU KPK mengungkapkan, pada Selasa, 5 Juni 2017, terdakwa Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani menemui Mas’ud Yunus di rumah dinasnya, guna menanyakan tindak lanjut pemberian komitmen fee. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Mas’ud Yunus kemudian meminta Wiwid Febrianto untuk merealisasikan komitmen fee dan menyampaikan kepada para pimpinan DPRD, agar tidak mempersulit pembahasan APBD perubahan tahun 2017 maupun APBD tahun 2018. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlL-NAtMnAtnZuUCTm0VzvnzZ4FQW_ciKjfZ_LpqGlZv8ehECP6HPPcInBVOgkfB_zf2zJunaFJ2W6OvPf-q4tPvXfXItmFLQmkJH12gbkiisAa9d2xKVRKHL-fIb3kfsv2eZnNboVjxE/s1600/IMG20171107112311_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlL-NAtMnAtnZuUCTm0VzvnzZ4FQW_ciKjfZ_LpqGlZv8ehECP6HPPcInBVOgkfB_zf2zJunaFJ2W6OvPf-q4tPvXfXItmFLQmkJH12gbkiisAa9d2xKVRKHL-fIb3kfsv2eZnNboVjxE/s640/IMG20171107112311_1.jpg" width="640" /></a></div>
Setelah pertemuan di rumah dinas Wali Kota, kemudian dilanjutkan pertemuan di Kantor DPRD Kota Mojokerto keesokan harinya. Terdakwa Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta Wiwid Febrianto agar segera merealisasikan komitmen fee sejumlah Rp 395 juta per triwulan, dan tahap pertama dari 8% dana program Jasmas sebesar Rp 500 juta, dan Wiwid Febrianto pun menyanggupinya. 
 
Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) PUPR yakni, Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan, di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Wiwiet Febriyanto meminta uang sejumlah Rp 930 juta, dengan imbalan, pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017. 
 
 Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Dari Irfan 
Dwi Cahyanto alias Ipank sebesar Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 
juta, yang akan diberikan dalam 2 tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta
 dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000. 
 
Pada tanggal 10 Juni 
2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima uang sebesar Rp 380 
juta, yang berasal dari Ipang 150 juta rupiah dan dari Dodi sebesar Rp 
230 juta, diserahkan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya 
Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan 
uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald,
 Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi 
komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan 
diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017. 
 
Kemudan, Purnomo pun
 membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto 
yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani 
masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta. 
 
JPU KPK
 dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar 
pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 
57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang 
tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 
anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto 
(Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji 
(Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) 
dan Gunawan (PPP). 
 
 Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Dari Irfan 
Dwi Cahyanto alias Ipank sebesar Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 
juta, yang akan diberikan dalam 2 tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta
 dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000. 
 
Pada tanggal 10 Juni 
2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima uang sebesar Rp 380 
juta, yang berasal dari Ipang 150 juta rupiah dan dari Dodi sebesar Rp 
230 juta, diserahkan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya 
Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan 
uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald,
 Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi 
komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan 
diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017. 
 
Kemudian, Purnomo pun
 membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto 
yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani 
masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta. 
 
JPU KPK
 dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar 
pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 
57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang 
tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 
anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto 
(Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji 
(Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) 
dan Gunawan (PPP). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP1Dw17WQuqDlaRbiZf9sfEYWwbPQCT-GYLqrMGQrphCM2lTdqC3TbUd-WdnIPsvIHxzObCDehh_ZWXPLII2U7-eXP82WYQVcrnhviMdGsvogY7lcS9kwztmpSvOE2v6DvXwWQNTsbY4A/s1600/IMG20171107112815.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="571" data-original-width="494" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP1Dw17WQuqDlaRbiZf9sfEYWwbPQCT-GYLqrMGQrphCM2lTdqC3TbUd-WdnIPsvIHxzObCDehh_ZWXPLII2U7-eXP82WYQVcrnhviMdGsvogY7lcS9kwztmpSvOE2v6DvXwWQNTsbY4A/s320/IMG20171107112815.jpg" width="276" /></a></div>
Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Dari Irfan 
Dwi Cahyanto alias Ipank sebesar Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 
juta, yang akan diberikan dalam 2 tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta
 dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000. 
 
Pada tanggal 10 Juni 
2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima uang sebesar Rp 380 
juta, yang berasal dari Ipang 150 juta rupiah dan dari Dodi sebesar Rp 
230 juta, diserahkan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya 
Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan 
uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald,
 Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi 
komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan 
diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017. 
 
Kemudan, Purnomo pun
 membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto 
yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani 
masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta. 
 
JPU KPK
 dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar 
pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 
57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang 
tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 
anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto 
(Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji 
(Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) 
dan Gunawan (PPP). 
 
Sekitar pukul 1730 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Kemudian, Abdullah Fanani menyerahkan uang Rp 10 juta kepada Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyah, sebagai bagiannya. Dan Rp 15 juta untuk Sony Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Hardi Ashanty dan Anang Wahyudi. 
 
Sedangkan sisanya, dibagikan kepada anggota Fraksi PDIP masing-masing  Rp 5 juta yakni, Darwanto, Yunus Suprayitno, Febriana Meldiyawati, Suliat dan Gusti Fatmawati. Selain itu, Purnomo juga menyerahkan uang sejumlah Rp 15 juta kepada Dwi Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra), Moh. Harun dan Ita Primaria Lestari, masing-masing Rp 5 juta. 
 
Sementara sisa uang sebesar Rp 280 juta yang diterima terdakwa Wiwiet Febriyanto dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 di Komplek Ruko Citra Harmoni Sidoarjo, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sebesar Rp 180 juta, dan yang Rp 100 juta, sebagai cicilan pertama atas temuan audit BPK RI dalam proyek Graha Mojokerto Service City (GMSC). 
 
Pada tanggal 16 juni 2017 sekitar 15.00 14.00 WIB, terdakwa Wiiwet Febriyanto menghubungi Umar Faruq, membicarakan rencana penyerahan uang komitmen tahap kedua sejumlah Rp 300 juta, yang kemudian disepakati uang tersebut akan diserahkan melalui Hanif Mashudi, selaku orang kepercayaan Umar Faruq. 
 
Sekita pkl 15.40 WIB, terdakwa bertemu dengan Hanif Mashudi di kantor PUPR dan mengatakan, agar nanti malam, Hanif Mashudi menemui Taufik Fajar guna menerima uang komitmen tahap kedua sebesar Rp 300 juta dari terdakwa, untuk diserahkan kepada anggota DPRD kota Mojokerto melalui Umar Faruq. 
 
Sekitar pukul 23.00 pagi, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan, di kantor Dinas PUPR Mojokerto, yang akan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000. Uang tersebut adalah kekurangan dari kesepakatan sebesar Rp 930 juta, yang berasal dari patungan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang Rp 100 juta dan Dodi Setiawan Rp 400.000.000. 
 
Namun terdakwa meminta, agar uang tersebut diserahkan melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, memerintahkan Agung Hariyanto untuk mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Taufik Fajar alias Kaji. 
 
Kemudian terdakwa menghubungi Taufik Fajar untuk menerima penyerahan uang dari Agung Hariyanto dan melaporkan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Taufik Fajar alias Kaji, agar menyisihkan uang sejumlah Rp 300 juta, untuk diserahkan kepada Hanif Mashudi, dan Rp 30 juta diminta untuk disimpan. Sisa sebsar Rp 170 juta, diminta untuk diserahkan kepada terdakwa. 
 
Sekitar pukul 21.00 WIB, Taufik Fajar menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada Hanif Mashudi di depan ruahnya. Sementara terdakwa Wiwiet Febriyanto, sekitar pukul 20.00 WIb,  menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan, dilakukannya pembahasan rencana perubahan APBD tahun 2017, terkait permasalahan penganggaran PENS yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. RDP tersebut, juga dihadiri oleh Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani beserta anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan, Novi Raharjo, Subektiarso (Kepala Bidang Anggaran BPPKA), Ani Wijaya (Kepala Bidang Aset DPPKA) juga Helmi (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi BAPEKO). 
 
Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq menerima telepon dari Hanif Mashudi, yang menyampaikan bahwa, telah menerima uang Rp 300 juta dari terdakwa Wiwiet Febriyanto melalui Taufik Fajar alais Kaji. Dari telepon tersebut, Umar Faruq menemui Hanif Mashudi di kantornya di Jalan Surodinawan Mojokerto, untuk memastikan uang yang diberikan oleh terdakwa yang diterima Hanif Masudi.  
 
Sekitar pukul 23.00 WIB setelah selesai RDP, terdakwa menemui Purnomo diruang kerjanya, dan menyampaikan bahwa uang komitmen tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 300.000.000 dan telah diserahkan melalui Umar Faruq. Sedangkan sisanya, akan direalisasikan kemudian hari. Terdakwa Wiwiet Febriyanto lalu mengambil uang Rp 170 juta dari Taufik Fajar untuk dipergunakan membayar cicilan rumah sejumlah Rp 30 juta, dan sisanya Rp 140 juta sebahai tambahan uang triwulan anggota DPRD Kota Mojokerto. 
 
Pada dini hari, 16 Juni 2017, setelah selesai RDP, Purnomo menemui Umar Faruq di rumah PAN. Tidak lama kemudian, Umar Faruq menghubungi Hanif Mshudi, supaya datang ke rumah PAN membawa uang Rp 300 juta dari terdakwa, yang disimpan dalam tas ransel berwarna hitam merk ECCE. Tak lama kemudian, merekapun di tangkap KPK.  (Redaksi)

News Tipikor Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dan Anggota DPRD, Jadi Tersangka Kasus Korupsi ?

Foto atas, JPU KPK dan foto bawah Wali Kota Mojokerto berita koruspi .co – Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dan anggota DPRD Kota Mojok...

BERITAKORUPSI.CO

8 Terdakwa Korupsi Pronona di Vonis 1 Thn

Sidang Suap OTT Kajari Pamekasan, Terdakwa Ternyata Pandai Berbohong

Terpidana Sipenyuap Jaksa 1,5 M, Dituntut Lagi 4 Tahun Penjara

Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH : UU Nomor 2 Tahun 2017 Adalah Payung Hukum Terhadap Kontraktor

Setelah “Papa” Ditahan, Bagaimana dengan Kursi Ketua DPR dan Ketum Golkar?

Dua Terdakwa penerima "Suap" Dituntut 2 Tahun Penjara

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dan Anggota DPRD, Jadi Tersangka Kasus Korupsi ?

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI