BERITAKORUPSI.CO

AKAMSI : Putusan MK Terkait Remisi Napi Korupsi Harus Diapresiasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
#Remisi Bukan HAM, Pengetatan Syarat Remisi, Tidak Melanggar HAM & Tidak Diskriminatif# 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuyhYlS2bx3RvSWwdRw5a-G7Sh2drbXQO0ccyqj9aCSJj-CAQNdv7q8LPaAM-dV44k2JZgsM2WII2Jc4LUW6FAGNlWoixOlCl0yLrubnaxV0uNxBV-HHRcNWM7Kv59FApS21EwO2NjBso/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="553" data-original-width="781" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuyhYlS2bx3RvSWwdRw5a-G7Sh2drbXQO0ccyqj9aCSJj-CAQNdv7q8LPaAM-dV44k2JZgsM2WII2Jc4LUW6FAGNlWoixOlCl0yLrubnaxV0uNxBV-HHRcNWM7Kv59FApS21EwO2NjBso/s1600/ICW+-+Copy.jpg" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co – Harapan para terpidana untuk memperoleh keringnan hukuman berupa remisi kandas, setelah Mahkamah Konsitusi (MK) menolak dalam putusannya yang dikeluarkan. Pada Selasa 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak seluruh permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU 12/ 1995) yang diajukan oleh 3 (tiga) terpidana perkara korupsi, yaitu Otto Cornelis Kaligis OC Kaligis), Irman Gusman dan Surya Dharma Ali. Ketiga terpidana korupsi terebut mengajukan permohonan uji materil pada 9 Agustus 2017, dan diputus oleh MK setelah melalui 2 (dua) kali sidang pemeriksaan pendahuluan. Ketiga narapidana perkara korupsi tersebut mengajukan uji materil terhadap UU Pemasyarakatan, karena merasa hak konstitusionalnya terlanggar dalam menerima pengurangan masa pidana (remisi). Pemohon menganggap, bahwa UU Pemasyarakatan diterapakan secara diskriminatif, karena syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para napi korupsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan (PP 99/ 2012) menjadi sangat ketat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hak narapidana untuk memeroleh remisi atau pengurangan masa pidana bukan merupakan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa hak narapidana memeroleh remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I UU 12/ 1995 adalah hak hukum yang diberikan oleh pemerintah sepanjang narapidana tersebut memenuhi syarat. Putusan MK ini pun diapresiasi oleh Aliansi Masyarakat Sipil Pro-Pembatasan Remisi Koruptor (AKAMSI), karena putusan ini secara tidak langsung menguatkan argumentasi, bahwa hak narapidana untuk memeroleh remisi bukanlah hak konstitusional, melainkan hak hukum yang hanya dapat diberikan jika narapidana memenuhi syarat yang terdapat dalam UU 12/ 1995. Namun demikian, ada satu catatan kritis yang dapat diangkat dari pertimbangan putusan MK ini yaitu, Mahkamah tidak memeriksa apakah syarat dasar dari pemohon berupa berkelakuan baik telah terpenuhi atau tidak, sehingga pemohon dapat mendalilkan dirugikan karena tidak dapat remisi.  (Redaksi) Sumber  : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Regional AKAMSI : Putusan MK Terkait Remisi Napi Korupsi Harus Diapresiasi

#Remisi Bukan HAM, Pengetatan Syarat Remisi, Tidak Melanggar HAM & Tidak Diskriminatif# Jakarta, berita korupsi .co – Harapan par...

Kasus Suap OTT, Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK Memeriksa 8 Saksi

17.11 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7D5nCQAANfc_8_krI8HhMQ1VIti2XHuWzBjbPToXsPHVkQDPUZ-RdNfoJ6ETrnDWf-Gn3WArcLYrtrF7f390cVfxnQ3HAzybuC1fAbcq2L2r6nVT0GJ2xjvpHO0FyWX5gZFNkfjUvKfY/s1600/IMG20171107112815.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="499" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7D5nCQAANfc_8_krI8HhMQ1VIti2XHuWzBjbPToXsPHVkQDPUZ-RdNfoJ6ETrnDWf-Gn3WArcLYrtrF7f390cVfxnQ3HAzybuC1fAbcq2L2r6nVT0GJ2xjvpHO0FyWX5gZFNkfjUvKfY/s640/IMG20171107112815.jpg" width="442" /></a></div>
beritakorupsi.co – Selasa, 7 Nopember 2017, Sidang kasus suap Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto yang ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberpa bulan lalu bersama Kepala Dinas PUPR Wiwiet Febriyanto, kembali digelar dengan menghadirkan saksi dari anggota Dewan. Pada persidangan yang diketuai Majelis Hakim H.R Unggul Warso Mukti, JPU KPK Lie Putra Setiawan, Heradian Salipi menghadirkan 8 orang anggota DPRD Mojokerto sebagai saksi untuk terdakwa Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), terdakwa Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan terdakwa Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dengan didampingi Penasehat Hukum (PH) para terdakwa, diantanya Setiyono dari LBH Trisakti Jakarta. Ke- 8 orang anggota Dewan yang terhormat itu adalah Gunawan (PPP), Aris Satrio Budi (PAN), Suryono (PAN), Sonny Basoeki Rahardjo (Golkar), Yunus Supryanto (PDIP), Sulyat (PDIP), Febriana Meldawati (PDIP, saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD) dan Gusti Patmawati (PDIP) Para anggota Dewan yang terhormat ini dicerca pertanyaan oleh JPU KPK, PH terdakwa maupun Majelis Hakim, seputar duit yang diterimanya masing-masing sebesar Rp 5 juta dari terdakwa, tanpa bertanya darai mana asal usul duit yang diterimanya tersebut. Para saksi hanya mnegatakan menerima. “Saudara saksi terima uang Lima juta dari terdakwa ? saudara tau nggak dari mana uang itu ?,” tanya Setiyono kepada Febriana Meldawati, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Mojokerto menggantkan Purnomo. “Terima. Nggak tanya,” jawab wanita cantik berkerudung hitam ini enteng. Pertanyaan yang sama juga dilontarkan Setiyono kepada saksi lainnya. Jawabannya pun sama. Menerima uang dari terdakwa tanpa bertanya, uang apa dan dari mana uang tersebut. Mungkin bisa jadi tidak menanyakkan asal usul duit yang diterima para saksi ini, mengingat komitmen fee dibahasa di Dewan bersama Kepala Dinas PUPR atau dengan Wali Kota Mojokerto saat pembahasan anggaran 2017. “Saudara saksi, saudara (Aris.red) bersama Sonny menemui Wiwiet, dalam rangka apa ? Apakah saudara sebagai probadi atau sebagai Ketua Fraksi ? apakah kegiatan anda menemui Wiwiet anda laporkan ke Pimpinan ? Uang apa yang anda terima sebesar Tiga puluh juta,” tanya Setiyono. “Hanya silahturahmi sekalian menanyakkan program. Sebagai Ketua Faraksi, tidak melapor,” jawab Aris. “Kenapa anda tidak memanggail Wiwiet, lalu dimana funsi pengawasan anda sebagai Dewan,” tanya Setiyono kemudian namun saksi hanya terdiam. 
 
Anehnya, jawaban para saksi ini terkesan berbelit-belit, sehingga Ketua Majelis Hakim H. R. Unggul Warso Mukti memerintahkan kepada JPU KPK untuk memeriksa para saksi terutama Sonny, Aris dan Sulyat “Silahkan Jaksa memeriksa saksi ini,” kata Ketua Majelis Hakim Dalam surat dakwaan pun, JPU KPK membeberkan kronoligis terjadinya “penyuapan” antara para terdakwa selaku pimpinan DPRD dengan terdakwa Wiwiet Febriyanto (saat menunggu Vonis). 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGbjtDxEF8FBpUDzn8ckmj3MqeAzNUxM_KKKMnP_DrXnFmNwSOkwiJiQTKoWEbLmus-uHXNPF6vviwrD0-Nd2u8qT12Mh3tALIHP0Xkf14oVMEXTsT4l5-uisM60NWJyFSotxDa9L2OPw/s1600/IMG20171107112311_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGbjtDxEF8FBpUDzn8ckmj3MqeAzNUxM_KKKMnP_DrXnFmNwSOkwiJiQTKoWEbLmus-uHXNPF6vviwrD0-Nd2u8qT12Mh3tALIHP0Xkf14oVMEXTsT4l5-uisM60NWJyFSotxDa9L2OPw/s640/IMG20171107112311_1.jpg" width="640" /></a></div>
Terdakwa telah menerima sejumlah uang Rp 450 juta yang diperuntukkan bagi para Pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto periode 2014-2019, dari Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto dan Wiwid Febrianto,  Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto. Pemberian uang tersebut, agar Ketua, wakil Ketua serta Ketua Fraksi maupun anggota DPRD Mojokerto lainnya, tidak mempersulit pembahasan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBDP) tahun 2017 maupun RAPBD Tahun Anggaran 2018. Pada sekitar akhir tahun 2016,  dibuat kesepakatan antara Mas’ud Yunus dengan pimpinan DPRD Kota Mojokerto, dimana Mas’ud Yunus akan memberikan komitmen kepada para Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, yang bersumber dari persentase atas pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan atau Penling, atau yang dikenal dengan istilah program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp 26 millyar, serta tambahan fee sebesar Rp 65 juta pertahun untuk masing-masing anggota DPRD kota Mojokerto, sebagai uang lelah dalam membahas anggaran yang rencananya diberikan per triwulan di tahun 2017. Pada sekitar bulan Februari 2017, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Mojokerto, terdakwa Purnoma, Umar Farooq dan Abdullah Fanani serta beberapa Ketua Fraksi mengadakan pertemuan dengan Wiwid Febrianto membahas pekerjaan terkait Jasmas, serta tidak lanjut komitmen fee. 
 
Ternyata, hingga bulan Mei 2017, komitmen fee kepada para Pimpinan dan anggota DPRD belum dilakukan. Pada hal ada permasalahan, terkait pelaksanaan anggaran Dinas PUPR pada APBD Tahun Anggaran 2017, yang mungkin akan dipermasalahkan oleh DPRD yang bisa jadi akan berpengaruh terhadap pengajuan perubahan APBD tahun 2017 dan APBD tahun 2018, diantaranya Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan Mas’ud Yunus telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari Kas Daerah (Kasda) untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan yang bersumber dari DAK fisik bidang transportasi daerah sejumlah Rp 13.284.905.600 dan fisik bidang infrastruktur perumahan air minum dan sanitasi sejumlah Rp 67.359.000, yang total keseluruhan sejumlah Rp 13.352.264.600 sebagai akibat tidak terealisasinya transfer DAK tahun 2016 dari Kementerian Keuangan Kepada Pemerintah Kota Mojokerto, karena keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh dinas PUPR. Pada Selasa, 5 Juni 2017, terdakwa Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani menemui Mas’ud Yunus di rumah dinasnya, guna menanyakan tindak lanjut pemberian komitmen fee. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Mas’ud Yunus kemudian meminta Wiwid Febrianto untuk merealisasikan komitmen fee dan menyampaikan kepada para pimpinan DPRD, agar tidak mempersulit pembahasan APBD perubahan tahun 2017 maupun APBD tahun 2018.  Setelah pertemuan di rumah dinas Wali Kota, kemudian dilanjutkan pertemuan di Kantor DPRD Kota Mojokerto keesokan harinya. Terdakwa Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta Wiwid Febrianto agar segera merealisasikan komitmen fee sejumlah Rp 395 juta per triwulan, dan tahap pertama dari 8% dana program Jasmas sebesar Rp 500 juta, dan Wiwid Febrianto pun menyanggupinya. Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) PUPR yakni, Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan, di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Wiwiet Febriyanto meminta uang sejumlah Rp 930 juta, dengan imbalan, pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017. Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sebesar Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 juta, yang akan diberikan dalam 2 tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000. Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima uang sebesar Rp 380 juta, yang berasal dari Ipang 150 juta rupiah dan dari Dodi sebesar Rp 230 juta, diserahkan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017. Kemudan, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta. JPU KPK dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yakni, Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp 5 juta, yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel. Sekitar pukul 1730 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Kemudian, Abdullah Fanani menyerahkan uang Rp 10 juta kepada Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyah, sebagai bagiannya. Dan Rp 15 juta untuk Sony Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Hardi Ashanty dan Anang Wahyudi. Sedangkan sisanya, dibagikan kepada anggota Fraksi PDIP masing-masing  Rp 5 juta yakni, Darwanto, Yunus Suprayitno, Febriana Meldiyawati, Suliat dan Gusti Fatmawati. Selain itu, Purnomo juga menyerahkan uang sejumlah Rp 15 juta kepada Dwi Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra), Moh. Harun dan Ita Primaria Lestari, masing-masing Rp 5 juta. Sementara sisa uang sebesar Rp 280 juta yang diterima terdakwa Wiwiet Febriyanto dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 di Komplek Ruko Citra Harmoni Sidoarjo, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sebesar Rp 180 juta, dan yang Rp 100 juta, sebagai cicilan pertama atas temuan audit BPK RI dalam proyek Graha Mojokerto Service City (GMSC). Pada tanggal 16 juni 2017 sekitar 15.00 14.00 WIB, terdakwa Wiiwet Febriyanto menghubungi Umar Faruq, membicarakan rencana penyerahan uang komitmen tahap kedua sejumlah Rp 300 juta, yang kemudian disepakati uang tersebut akan diserahkan melalui Hanif Mashudi, selaku orang kepercayaan Umar Faruq. Sekita pkl 15.40 WIB, terdakwa bertemu dengan Hanif Mashudi di kantor PUPR dan mengatakan, agar nanti malam, Hanif Mashudi menemui Taufik Fajar guna menerima uang komitmen tahap kedua sebesar Rp 300 juta dari terdakwa, untuk diserahkan kepada anggota DPRD kota Mojokerto melalui Umar Faruq. Sekitar pukul 23.00 pagi, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan, di kantor Dinas PUPR Mojokerto, yang akan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000. Uang tersebut adalah kekurangan dari kesepakatan sebesar Rp 930 juta, yang berasal dari patungan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang Rp 100 juta dan Dodi Setiawan Rp 400.000.000. Namun terdakwa meminta, agar uang tersebut diserahkan melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, memerintahkan Agung Hariyanto untuk mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian terdakwa menghubungi Taufik Fajar untuk menerima penyerahan uang dari Agung Hariyanto dan melaporkan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Taufik Fajar alias Kaji, agar menyisihkan uang sejumlah Rp 300 juta, untuk diserahkan kepada Hanif Mashudi, dan Rp 30 juta diminta untuk disimpan. Sisa sebsar Rp 170 juta, diminta untuk diserahkan kepada terdakwa. Sekitar pukul 21.00 WIB, Taufik Fajar menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada Hanif Mashudi di depan ruahnya. Sementara terdakwa Wiwiet Febriyanto, sekitar pukul 20.00 WIb,  menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan, dilakukannya pembahasan rencana perubahan APBD tahun 2017, terkait permasalahan penganggaran PENS yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. RDP tersebut, juga dihadiri oleh Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani beserta anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan, Novi Raharjo, Subektiarso (Kepala Bidang Anggaran BPPKA), Ani Wijaya (Kepala Bidang Aset DPPKA) juga Helmi (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi BAPEKO). Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq menerima telepon dari Hanif Mashudi, yang menyampaikan bahwa, telah menerima uang Rp 300 juta dari terdakwa Wiwiet Febriyanto melalui Taufik Fajar alais Kaji. Dari telepon tersebut, Umar Faruq menemui Hanif Mashudi di kantornya di Jalan Surodinawan Mojokerto, untuk memastikan uang yang diberikan oleh terdakwa yang diterima Hanif Masudi.  Sekitar pukul 23.00 WIB setelah selesai RDP, terdakwa menemui Purnomo diruang kerjanya, dan menyampaikan bahwa uang komitmen tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 300.000.000 dan telah diserahkan melalui Umar Faruq. Sedangkan sisanya, akan direalisasikan kemudian hari. Terdakwa Wiwiet Febriyanto lalu mengambil uang Rp 170 juta dari Taufik Fajar untuk dipergunakan membayar cicilan rumah sejumlah Rp 30 juta, dan sisanya Rp 140 juta sebahai tambahan uang triwulan anggota DPRD Kota Mojokerto. Pada dini hari, 16 Juni 2017, setelah selesai RDP, Purnomo menemui Umar Faruq di rumah PAN. Tidak lama kemudian, Umar Faruq menghubungi Hanif Mshudi, supaya datang ke rumah PAN membawa uang Rp 300 juta dari terdakwa, yang disimpan dalam tas ransel berwarna hitam merk ECCE. Tak lama kemudian, merekapun di tangkap KPK. “Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 18 UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU diakhir dakwaannya. Usai persidangan, salah seorang PH terdakwa Purnomo, Setiyono menyatakan tidak akan menyampaikan Pledoi. “Kita tidak akan mengajukan Pledoi atau keberatan. Sidang rencananya akan berlangsung 2 kali seminggu,” kata Setiyono.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap OTT, Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK Memeriksa 8 Saksi

berita korupsi .co – Selasa, 7 Nopember 2017, Sidang kasus suap Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto yang ditangkap KPK dalam Oper...

Sidang Kasus Suap DPRD Jatim Terungkap, Mantan Kadis Perhutanan Tak Menyetor Komitmen Fee

16.56 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbAJc1sBBBTWH-QjGoYuKtBSf3B6L3Z35FLRzygBdQiGZQ53erlO-H9GJ_4ooLo-2r5qeQRqBVXH-FNwuQVkPWI0byqslh8a_eWgDH-GswGE49xwZRYDuXqZcGlbDy8YuDQg96TimftPs/s1600/IMG20171106112702_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbAJc1sBBBTWH-QjGoYuKtBSf3B6L3Z35FLRzygBdQiGZQ53erlO-H9GJ_4ooLo-2r5qeQRqBVXH-FNwuQVkPWI0byqslh8a_eWgDH-GswGE49xwZRYDuXqZcGlbDy8YuDQg96TimftPs/s1600/IMG20171106112702_1.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co – Keberanian Indra Wiradana yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhutanan Provinsi Jatim, yang tidak mau menyetor uang “siluman” alias komitmen fee sebesar Rp 270 juta untuk tahun 2017 kepada Komis B DPRD Jatim patut ditiru oleh Kepala Dinas lainnya.  Hal itu terungkap dalam persidangan (Senin, 6 Nopember 2017) dengan agenda mendengarkan keterangan 4 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK JPU KPK antara lain, Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabay yang diketuai Hakim Rochmat, untuk 3 terdakwa yakni M. Basuki (Ketua Komis B DPRD Jatim) bersama 2 staf Komis B Santoso dan Agung yang diampingi para Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing diantaranya Indra Priangkasa dkk. Ke- 4 saksi tersebut adalah Bambang Heriyanto (mantan Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim), Anang Basuki Rahmat (ajudan Bambang Heriyanto dan keduanya sudah divonis), Indra Wiradana (mantan Kepala Dinas Perhutanan) dan Sekretaris Dinas Pertananian Jatim Istijab. Kepada Majelis Hakim saksi Indra Wiradana mengatakan, bahwa Dinas Perhutanan dikenai uang komitmen fee sebesar Rp 270 juta, namun dirinya tak mau menyetor. Indra menjelaskan, tidak mau meneyetor bukan karena Dia akan pension. “Saat Hering (dengar pendapat), biasanya Ketua Komisi menyampaikan saran atau masukan terlebih dahulu, setelah itu baru ada tanya jawab dengan anggota (para Kepala Dinas). Saat tanya jawab itulah disampaikan usulan-usulan. Ada yang menanyakkan tentang Dapil (Daerah Pemilihan)-nya yang belum ada program terlaksana. Biasanya usulan dan saran itulah yang dilaksanakan. Dua ratus Tujuh puluh juta, tapi saya tidak mau menyetor, bukan karena mau pension,” kata Indra menjawab pertanyaan Majelis Hakim. “Kenapa ada perbedaan, saudara hanya Dua Dua ratus Tujuh puluh juta, tapi yang lainnya ada yang Enam ratus dan Lima ratus juta,” tanya Ketua Majelis Hakim. “Saya tidak tahu Yang Mulia. Saya kenal dengan terdakwa Pebruari 2017, Komitmen fee saya sudah tau saat saya menjabat Kabid,” kata Indra kemudian. Keberanian Indra untuk tidak mengikuti permintaan terdakwa terkait komitmen fee bisa jadi karena penggunaan anggaran di Dinas yang dipimpinnya tidak ada masalah. Andaikan ada yang tidak beres, bisa jadi dia pun seperti Kepala Dinas lainnya, diantaranaya terpidana Bambang Heriyanto dan terpidana Rohayati (Kadis Peternakan). Adanya uang setoran antara 10 SKPD kepada Komis B DPRD Jatim sekaligus sebagai mitra kerja, bisa jadi terjadi di SKPD atau di Instansi/lembaga lainnya di negeri ini, namun tak terungkap. Andai saja KPK tidak “meringkus” dalam Operasi Tangkap Tangan terhadap Anang Basuki Rahmat, Santoso dan Agung, Komis B DPRD Jatim diperikirakan akan menerima uang “haram” dari 10 SKPD sebear Rp 3,070 milliyar, seperti yang terungkap dalam persidangan beberapa waktu lalu dengan terdakwa Bambang Heriyanto maupun Rohayati. Dalam surat dakwaan, JPU KPK pun sudah memberkan kronoligis terjadinya “penyuapan” antara Bambang Heriyanto maupun Rohayati dengan Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim. JPU KPK mnyatakan bahwa, Bambang Heriyanto, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, mapun Rohayati selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan, sebelumnya sudah mengetahui, adanya kesepakatan antara Dinas yang dipimpinnya dengan komisi B DPRD Jatim, mengenai adanya iuran sebagai kewajiban, yang harus dipenuhi selama 1 tahun anggaran, oleh Dinas-Dinas yang bekerja sama dengan komisi B DPRD Jatim terkait pengawasan anggaran tahun 2017 dan revisi Perda di Dinas Peternakan. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxobzPBwUD7DFd14hCcMx7YLmgszjdksnMNIfCFv8YiP3r11aAvocb2vzQo8V2DTWDtTonuQ0pBZlegfCGlNrSrvYCikBSRicXEM0zFYJ87FHnabPKay2H44LtNaXFNwN7TGZ5QdyIlRQ/s1600/IMG20171106101630.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="752" data-original-width="544" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxobzPBwUD7DFd14hCcMx7YLmgszjdksnMNIfCFv8YiP3r11aAvocb2vzQo8V2DTWDtTonuQ0pBZlegfCGlNrSrvYCikBSRicXEM0zFYJ87FHnabPKay2H44LtNaXFNwN7TGZ5QdyIlRQ/s640/IMG20171106101630.jpg" width="462" /></a></div>
Pada sekitar bulan Pebruari 2017, bertempat di Kantor DPRD Jatim, diadakan rapat dengar pendapat (Hearing) antara terdakwa Bambang Heriyanto dengan komisi B DPRD. Setelah selesai acara Hearing, Bambang Heriyanto, bertemu dengan  Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam pertemuan tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok menyampaikan kepada Bambang Heriyanto, mengenai pemberian uang yang bersumber dari iuran Dinas-Dinas yang bermitra dengan komisi B Provinsi Jatim akan berubah menjadi Triwulan, sehingga pemberiannya dilakukan 3 bulan sekali. Pemberian uang Triwulan kepada komisi B DPRD Jatim tersebut, agar komisi B DPRD Jatim dalam rangka melakukan evaluasi Triwulan, tidak mempersulit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, terhadap pelaksanaan anggaran APBD 2017 dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak berdampak pada alokasi anggaran tahun berikutnya, termasuk Dinas Peternakan Bambang Heriyanto menyetujui perubahan yang disampaikan oleh Moh. Ka’bil Mubarok tersebut, dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim yaitu, 1 tahun anggaran sebesar Rp 600.000.000, sehingga dibagi Triwulan menjadi Rp 150 juta. Sekitar bulan Maret 2017, terdakwa 2 yakni, Anang Basuki Rahmat, sebagai ajudan dari Bambang Heriyanto, menerima telepon dari Moh. Ka’bil Mubarok, untuk bertemu di ruas jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya, kemudian dilakukan pertemuan dan pembicaraan di dalam mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, yang membicarakan agar terdakwa 2 menyampaikan kepada terdakwa 1 untuk segera menyetorkan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama pada Moh. Ka’bil Mubarok. Setelah pertemuan tersebut, Anang Basuki Rahmat melaporkan kepada Bambang Heriyanto, mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama. Kemudian, Anang Basuki Rahmat menawarkan bantuan dengan cara meminjamkan uangnya kepada Bambang Heriyanto dan menyetujuinya, lalu Bambang Heriyanto, menyiapkan uangnya sebesar Rp 150 juta. Masih pada bulan yang sama, Anang Basuki Rahmat, menghubungimu Moh. Ka’bil Mubarok melalui telepon menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp 150 juta telah siap untuk diserahkan. Kemudian Moh. Ka’bil Mubarok, mengajak Anang Basuki Rahmat untuk bertemu kembali di ruas Jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya. Setelah disepakati tempat pertemuan, terdakwa 2 pun langsung menghampiri mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta dan menyerahkannya kepada Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam perjalanan pulang, Anang Basuki Rahmat, melaporkan kepada Bambang Heriyanto melalui SMS yang berisi, “proposal” sudah diterima oleh komisi B, yang dijawab oleh Bambang Heriyanto “Oh ya terima kasih”. Setelah menerima uang komitmen Triwulan pertama tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok, membagikan kepada pimpinan, anggota dan staf dari komisi B DPRD Jatim. Sekitar Mei 2017, terjadi pergantian wakil ketua komisi B DPRD Jatim, dari Moh. Ka’bil Mubarok kepada Anis Maslachah.  Sedangkan untuk ketua komisi B, Masih dijabat oleh Muhammad Basuki, sebagaimana keputusan pimpinan DPRD. Masih bulan yang sama, dilakukan hearing kembali antara Bambang Heriyanto yang diwakili oleh Ahmad Nurfalaki dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B, untuk membahas kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMBgAbnYN5GzN_cVihjpYH4EIw8-qGvBLcU_6xRj6aFmVpDQN4L2mJq8cgAQSiRb-dFkft7F5IrqyKMeDau-5gAhAIRNQ-RToVsJuFVZSmfPqpeyWCEkbw3Eoj3VgTsCO0nuPYuB2eiEo/s1600/Anang+Basuki+Rahmat+dan+Bambang+Heriyanto+%2528Kanan%2529.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="600" height="373" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMBgAbnYN5GzN_cVihjpYH4EIw8-qGvBLcU_6xRj6aFmVpDQN4L2mJq8cgAQSiRb-dFkft7F5IrqyKMeDau-5gAhAIRNQ-RToVsJuFVZSmfPqpeyWCEkbw3Eoj3VgTsCO0nuPYuB2eiEo/s640/Anang+Basuki+Rahmat+dan+Bambang+Heriyanto+%2528Kanan%2529.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Anang Basuki Rahmat (kiri) dan Bambang Heriyanto</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzm64_F5Fq2B5nUF2HE2Zeb8eZyR2XWkEAfEAq-Kxfdp0LC-Na-9fic8uxqEjf9njaand1PxFe_5BcZCYU51M7C3erZ81OWeN9IeWeiHdr7w870M3n3veTBxF1Fz9mrGQqx8mPpRbIPnM/s1600/Rohayati.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="753" height="367" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzm64_F5Fq2B5nUF2HE2Zeb8eZyR2XWkEAfEAq-Kxfdp0LC-Na-9fic8uxqEjf9njaand1PxFe_5BcZCYU51M7C3erZ81OWeN9IeWeiHdr7w870M3n3veTBxF1Fz9mrGQqx8mPpRbIPnM/s640/Rohayati.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rohayati</td></tr>
</tbody></table>
Sebelum dilakukan hearing, Bambang Heriyanto dipanggil oleh Muhammad Basuki keruangannya, dan menanyakan perihal, komitmen Triwulan 2 sebesar Rp 150 juta, yang belum dipenuhi terdakwa 1, sambil mengatakan “iuran sekarang saya yang pegang, karena Pak Ka’bil pindah ke Komisi E, nanti untuk evaluasi Triwulan ke II ditiadakan”. Dan Bambang Heriyanto menjawab akan mengusahakan secepatnya. Atas permintaan Mochammad Basuki, Bambang Heriyanto mengumpulkan pejabat Eselon III berjumlah 13 orang yang terdiri dari, Kabid dan kepala UPTD. Pada pertemuan tersebut, Bambang Heriyanto menyampaikan, adanya kebutuhan uang sebesar Rp 150 juta, terkait komitmen Triwulan ke II kepada komisi B DPRD Jatim, untuk evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dan kemudian hal itu disepakati oleh masing-masing Eslon III, akan mendapat tanggung jawab sebesar Rp 17. 500.000, yang nantinya uang tersebut dikumpulkan melalui Sri Wilujeng, selaku staf keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim. Pada tanggal 2 Juni 2017, Mochammad Basuki melalui telepon, terkait belum adanya kepastian mengenai pemberian komitmen Triwulan ke II, diterima sebelum tanggal 15 Juli 2017. Bambang Heriyanto menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan komitmen perubahan kedua paling lambat hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, yang akan diserahkan Bambang Heriyanto kepada staf Mochammad Basuki di kantor DPRD Provinsi Jatim. Beberapa hari kemudian, Bambang Heriyanto memanggil Sri Wilujeng dan menanyakan mengenai pengumpulan uang pemenuhan komitmen Triwulan ke II kepada komisi B. Saat itu, Sri Wilujeng mengatakan, uangnya sudah terkumpul sebesar Rp 150 juta. Dan kemudian, uang tersebut diserahkan kepada Bambang Heriyanto. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa 1 mendatangi terdakwa 2 di ruangannya, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, untuk diserahkan kepada Mochammad Dasuki sambil mengatakan, disampaikan ke komisi B. Uang sebesar Rp 150 juta diamasukkan ke dalam Paper Bag motif batik, dan terdakwa 2 menghubungi Rahmat Agung, staf komisi B DPRD Jatim melalui telepon dan meminta nomor handphone Mochammad Basuki, lalu Rahman Agung,  mengirimkan nomor handphone Mochammad Basuki kepada terdakwa melalui pesan pendek (SMS). Anang Basuki Rahmat kemudian menghubungi Mochammad Basuki melalui telepon, minta arahan mengenai penyerahan uang Triwulan ke II dari Bambang Heriyanto, dengan istilah “proposal” akan diserahkan langsung kepada Mochammad Basuki, atau melalui Rahman Agung, dan dijawab oleh Mochammad Basuki, agar diserahkan kepada Rahman Agung. Selanjutnya, Anang Basuki Rahmat menghubungi Rahman Agung melalui telepon, yang akan berangkat menuju kantor DPRD, untuk menyerahkan uang Triwulan ke II dengan didampingi oleh supir kantor yaitu, Mulyono. Sesampainya dikantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Anang Basuki Rahmat langsung menuju ruang komisi B sambil membawa Paper Bag motif batik yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, dan bertemu dengan Santoso yang juga staf komisi B. Kemudian Anang Basuki Rahmat menanyakan kepada Santoso, mengenai keberadaan Rahmat Agung, namun ternyata Rahman Agung tidak berada ditempat, sehingga Anang Basuki Rahmat menyerahkan Paper Bag motif batik yang berisi uang tersebut kepada Santoso, dan mengatakan, untuk “Pak Basuki”. Setelah itu, terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 sebagai tanda pertemanan antara Anang Basuki Rahmat dengan Santoso. Dan tak lama kemudian, setelah uang tersebut diserahkan Anang Basuki Rahmat kepada Santoso, keduanya pun langsung diringkus Tim KPK dan menyusul tim KPK mengamankan M. Basuki, Rohayati dan Ka’bil Mubarok lalu digelandang ke Jakarta untuk diproses hukum.  (Redaksi)

News Tipikor Sidang Kasus Suap DPRD Jatim Terungkap, Mantan Kadis Perhutanan Tak Menyetor Komitmen Fee

berita korupsi .co – Keberanian Indra Wiradana yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhutanan Provinsi Jatim, yang tidak mau menyetor uang...

Srikandi KPK Sidangkan Kajari Pamekasan

16.49 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIKepBoF1MJ0nwRcXGF0ic2g7Je4jXGsUhydGhPH8OrzS706fwMBMtR6G25O65JCev7B-NKfPXlX4r0eae4tiBFtbaODPywqg53-GA8yHCGm5t1AwJGGIhatXFjW72i_Fro2HOAmu4FD4/s1600/IMG2017102716124.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="452" height="611" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIKepBoF1MJ0nwRcXGF0ic2g7Je4jXGsUhydGhPH8OrzS706fwMBMtR6G25O65JCev7B-NKfPXlX4r0eae4tiBFtbaODPywqg53-GA8yHCGm5t1AwJGGIhatXFjW72i_Fro2HOAmu4FD4/s640/IMG2017102716124.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Indra Prasetya memasuki kendaraan dinas tahanan menuju "Hotel" di Medaeng</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co - Bagaikan roda berputar ! Kalimat ini sering terdengar diklangan masyarakat, dan kali ini sepertinya menjadi kenyataan dalam kasus yang menyeret terdakwa Rudi Indra Prasetya selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Jawa Timur. Sebab Rudi Indra Prasetya, sebagai Jaksa senior apalagi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negari Pamekasan, harusnya mendukung program pemerintah untuk penegakan hukum Khususnya dalm pemberantasan Korupsi. Namun sebaliknya, justru “masuk kelingkaran hitam” kasus Tindak Pidana Korupsi menerima uang suap. Dan kali ini, “roda itu pun kini sudah berputar”. Ia kini duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai terdakwa, mendengarkan Jaksa  yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakaan terhadap dirinya. Pada Senin, 6 Nopember 2017, Srikandi KPK N.N. Gina Saraswati sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK bersama Fitroh Rohcahyanto, Herry B.S. Ratna Putra dan Joko Hermawan membacakan surat dakwaan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim M. Tahsin dan dibantu 2 Hakim Ad Hoch yakni Dr. Andriano serta DR. Lufsiana untuk terdakwa Rudi Indra Prasetya yang dimpingi Penasehat Hukum (PH)-nya Ade Yuliawan. 
 
Dalam surat dakwaanya, JPU KPK menyebutkan, pada tanggal 2 Agustus 2017,  terdakwa Rudi Indra Prasetya menerima uang sebesar Rp 250 juta dirumah dinasnya untuk menghentikan kegiatan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan keterangan (Pulbaket) terkait dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 di Desa Dasok. Terdakwa Rudi Indra Prasetya pun terancam pidana penjara paling singkat 4 tahun. Sebab, JPU KPK menjeratnya dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. “Perbuatan terdakwa Rudi Indra Prasetya sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap JPU KPK. Atas surat dakwaan, PH terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi). Sehingga Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadoirkan saksi-saksi. Kasus ini pun berawal pada tahun 2016, dimana Desa Dasok mendapat DD  sebesar Rp 645.155.378 yang bersumber dari APBN, dan ADD sebesar Rp 499.332.000 yang bersumber dari APBD, sehingga totalnya Rp1.144.487.378. 
 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqb8b-5W2iWFkLMxiCvm12_hJH1YhdtWKoouAqnXf54FochNrWl8_QjnG5JlyqzjXoD9uoZaIZoUxoM71RQk-K8ZvPNa-pw5S-e4EXEGMNYTVjrHpHJG05mY-mw7_yNgztv5NogeU0N9I/s1600/IMG20171027113534.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqb8b-5W2iWFkLMxiCvm12_hJH1YhdtWKoouAqnXf54FochNrWl8_QjnG5JlyqzjXoD9uoZaIZoUxoM71RQk-K8ZvPNa-pw5S-e4EXEGMNYTVjrHpHJG05mY-mw7_yNgztv5NogeU0N9I/s640/IMG20171027113534.jpg" width="640" /></a> 
Pada tanggal 17 November 2016, Sucipto Utomo menerbitkan surat perintah tugas Nomor. 700/009/432.401/2016 untuk melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD pada Desa se-Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2016, dengan waktu pelaksanaan pemeriksaan, sejak tanggal 21 November sampai dengan 20 Desember 2016 termasuk didalamnya melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok. Pada tanggal 14 Desember 2016, Inspektorat melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok dan menemukan penyimpangan, antara lain kekurangan bukti pendukung realisasi belanja penggunaan DD yang telah diambil dari kas Desa sebesar Rp 645.155.378. Selain itu, Inspektorat juga menemukan realisasi pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar rencana pekerjaan saluran air (Drainase) di Dusun Brigeh dengan anggaran sebesar Rp 441.000.000, dengan volume pekerjaan sesuai dengan RAB 800 meter, sedangkan realisasi pekerjaan 434,4 M atau 54% dimana saluran Sisi kiri belum dikerjakan. Tidak hanya itu. Pekerjaan tebing penahan tanah di Desa Lubuk, dengan anggaran sebesar Rp 35.155.378, volume pekerjaan sesuai RAB 125 meter,  sedangkan realisasi progres pekerjaan fisik 81,3 M atau 65%, pekerjaan pembangunan pagar kantor Desa di Dusun Barat dengan anggaran Rp 100 juta,  progres pekerjaan fisik 0%, pekerjaan pembangunan pavingisasi di Dusun Barat Rp 60 juta, progres pekerjaan fisik 0% dan pekerjaan prasasti yang ternyata belum dipasang. Pada tanggal 23 mei 2017, terdakwa menerima hasil pemeriksaan tersebut dari Sucipto Utomo melalui surat Nomor X-900/13.1/432.20/2017 tertanggal 8 April 2017 perihal, Laporan hasil pemeriksaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 pada Desa Dasok, Kecamatan Pademawu. Pada Juni 2017, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Pamekasan Sugeng Prakoso, memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyelewengan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, yang dilakukan oleh Kepala Desa Dasok yaitu Agus Mulyadi. Kemudian, pada tanggal 17 Juni 2017, Sugeng Prakoso melakukan Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan dan data serta melakukan pengecekan fisik di lapangan secara Informal. Hailnya, ternyata tidak ada pembangunan pavingisasi dan pembangunan pagar di Kantor Desa Dasok, yang selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Rudi Indraprasetya agar ditingkatkan ke tahap penyelidikan karena tidak sulit membuktikannya. Pada tanggal 18 Juli 2017, terdakwa Achmad Syafii melakukan pertemuan dengan Rudi Indraprasetya di Pendopo Bupati. Pada pertemuan tersebut, Rudi Indraprasetya menyampaikan, bahwa Kejari Pamekasan sedang melakukan Pulbaket dan data, atas dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016. Informasi yang disampaikan Rudi Indraprasetya kepada Achmad Syafii, ternyata bersesuaian dengan laporan Inspektorat. Selanjutnya, terdakwa Achmad Syafii meminta Rudi Indraprasetya agar tidak melanjutkan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Agus Mulyadi yang merupakan orang dekat terdakwa. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9SasniQbTx7NMC1MepGP6tCfYjuNPjqsQdJlYNsujsxTR0CA3vs2bjnH7U2kZGr0biNGutP1TqJ2B9lcgQLSDmqv1penNgIh5Fy1IDRG_jeuOvMK1mKwWCyhX30OdibKAZvZxWA4BztU/s1600/IMG2017102710413.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="676" data-original-width="504" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9SasniQbTx7NMC1MepGP6tCfYjuNPjqsQdJlYNsujsxTR0CA3vs2bjnH7U2kZGr0biNGutP1TqJ2B9lcgQLSDmqv1penNgIh5Fy1IDRG_jeuOvMK1mKwWCyhX30OdibKAZvZxWA4BztU/s640/IMG2017102710413.jpg" width="477" /></a></div>
Permintaan terdakwa Achmad Syafii sanggupi Rudi Indraprasetya. Achmad Syafii menyampaikan, “Nanti yang mengutus penyelesaiannya adalah Sucipto Utomo”. Pada tanggal 19 Juli 2017, Rudi Indraprasetya mengeluarkan surat perintah tugas Nomor SP.TUG-/05.18/Dek.3/07/2017 yang dibuat tanggal mundur, yaitu tanggal 3 Juli 2017 untuk melakukan Pulbaket dan pengumpulan data, karena dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 akan menjadi produk pidana Khusus, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja oleh Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur. Pada tanggal 20 Juli 2017, Sucipto Utomo atas perintah terdakwa Achmad Syafii, menemui Rudi Indraprasetya di Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan. Dalam pertemuan tersebut, Rudi Indraprasetya menyampaikan, bahwa Kejari telah melakukan Pulbaket dan data serta pengecekan fisik di lapangan atas dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016. Sehingga kasus dimaksud sudah dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Kemudian Sucipto Utomo menanyakan kepada Rudi Indraprasetya, apakah kasus tersebut dapat dihentikan dengan imbalan uang sebesar Rp 200 juta. Permintaan itu kembali disetuji Rudi Indraprasetya dengan meminta tambahan Rp 50 juta dengan target setor, tanggal 24 Juli 2017, dan Sucipto Utomo pun menyanggupinya. Pada tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, Rudi Indraprasetya memanggil Sugeng Prakoso dan Hermawan selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Pamekasan, dan menyampaikan agar kegiatan Pulbaket dan pengumpulan data, terkait dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok tahun anggaran 2016 ditunda terlebih dahulu, karena ada permintaan dari Bupati Achmad Syafii dengan mengatakan "Mas, yang ada di itu mau saya pending, karena Bupati mau minta tolong, ini ada ratusan duitnya". Pada tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 2030 WIB, Sucipto Utomo menghubungi Noer Salahuddin alias Margono, agar mengajak Agus Mulyadi yang merupakan saudara dari Noer Salahudin untuk datang ke Kantor Inspektorat. Pada pertemuan tersebut, Sucipto Utomo mengatakan, untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, Rudi Indraprasetya meminta imbalan uang sebesar Rp 250 juta,  dengan target setor tanggal 24 juli 2017. Setelah Agus Mulyadi menyanggupi, Sucipto Utomo menyampaikan, bahwa komunikasi selanjutnya dapat dilakukan melalui Noer Salahuddin. Pada tanggal 21 Juli 2017, atas perintah Sucipto Utomo, Noer Salahudin menghadap Rudi Indraprasetya di kantor Kejari Pamekasan. Rudi Indraprasetya menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Agus Mulyadi yang isinya, bukan masalah nilai kekurangan volume, melainkan terkait masalah hukum selanjutnya. Norr Salahudin datang ke rumah Agus Mulyadi untuk menyampaikan pesan dari Rudi Indraprasetya terkait permintaan uang sebesar Rp 250 juta. Agus Mulyadi meminta untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu. Pada tanggal 21 Juli 2017, Soetjipto Utomo menghadap terdakwa Achmad Syafii di Rumah Makan Agis Surabaya. Pada pertemuan tersebut, Sutjipto Utomo melaporkan, bahwa untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, Rudi Indra Prasetya meminta imbalan sebesar Rp 250 juta. Permintaan tersebut telah disampaikan oleh Sucipto Utomo kepada Agus Mulyadi, dan disanggupi oleh Agus Mulyadi. Laporan Sutjipto Utomo direspon oleh terdakwa Achmad Syafii, dengan mengatakan, "Ya, sudah selesaikan".  Menindaklanjuti permintaan Rudi Indraprasetya, kemudian Agus Mulyadi mentransfer uang ke rekening BCA Nomor 1920559162 atas nama Noer Solahudin dengan rincian, tanggal 24 Juni 2017, Agus Mulyadi mentransfer sebanyak dua kali masing-masing Rp 50 juta, dan tanggal 25 Juli 2017, juga mentransfer dua kali yang jumlahnya masing-masing Rp 50 juta, serta tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp 45 juta. Sehingga total seluruhnya yang sudah ditransfer sebesar Rp 245 juta. Uang tersebut oleh Noer Solahuddin, dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam dan menunjukkan kepada Sutjipto Utomo., yang kemudian uang tersebut disimpan ke brankas di ruang auditor kantor Inspektorat atas perintah Sutjipto Utomo. Pada tanggal 26 Juli 2017 sore hari, Agus Mulyadi memerintahkan kurir untuk mengantar uang sebesar Rp 5 Juta ke rumah Noer Solahuddin. Kemudian pada tanggal 27 juli 2017, Noer Solahuddin menyatukan uang yang 5 juta rupiah dengan uang yang sebelumnya ke dalam plastik kresek warna hitam. Sehingga total seluruhnya Rp 250 juta. Setelah itu, Noer Solahudin menemui Sutjipto Utomo untuk menyerahkan uang tersebut. Namun Sutjipto Utomo meminta kepada Noer Salahuddin untuk menyimpan uang tersebut, karena Rudi Indraprasetya sedang tidak ada di Pamekasan. Pada tanggal 31 Juli 2017, bertempat di Pendopo Bupati Pamekasan, Agus Mulyadi melaporkan kepada terdakwa Achmad Syafii, bahwa dirinya telah telah menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta kepada Noer Solahuddin, agar diberikan kepada Rudi Indraprasetya, untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran. Sehingga, apa yang dilaksanakan Sutjip Utomo telah diketahui oleh terdakwa Achmad Syafii, yang sebelumnya terdakwa telah meminta kepada Rudi Indraprasetya, untuk tidak melanjutkan penanganan kasus dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok. Permintaan terdakwa kepada Rudi Indraprasetya telah ditindaklanjuti oleh Sucipto. Pada tanggal 1 Agustus 2017, Sutjipto Utomo menyampaikan kepada Rudi Indraprasetya, bahwa uang sebesar Rp 250 juta sudah siap diserahkan. Namun, karna Rudi Indra Prasetya sedang berada di Kejati Jatim, Jalan A. Yani Surabaya, bertepatan kunjungan Kepala Kejaksaan Agung RI ke Jawa Timur, pemyerhana uang itu pun tertunda. Rudi Indraprasetya menyampaikan, Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sudah berada di Pamekasan. Selanjtnya, Sucipto Utomo menyampaikan, akan datang pada tanggal 2 Agustus 2017 ke rumah dinas Kajari. Pada Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, Sutjipto Utomo dan Noer Salahuddin menepati janjinya untuk datang ke rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan. Kemudian Noer Salahudin menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta yang dibungkus plastik warna hitam kepada Sucipto Utomo. Selanjutnya, Sutjipto Utomo menyerahkan uang tersebut kepada Rudi Indraprasetya dengan mengatakan, "Pak, ini 250". Dan Rudi Indraprasetya menjawab, "Terima kasih" Tak lama kemudian. tim KPK mengamankan Rudi Indraprasetya, Sutjipto Utomo, Noer Salahuddin alias Margono, berikut uang sebesar Rp 250 juta, dan selanjutnya tim KPK juga mengamankan Agus Mulyadi serta terdakwa Achmad Syafii.  (Redaksi)

News Tipikor Srikandi KPK Sidangkan Kajari Pamekasan

Terdakwa Indra Prasetya memasuki kendaraan dinas tahanan menuju "Hotel" di Medaeng berita korupsi .co - Bagaikan roda berputa...

6 Nopember 2017, Kajari Pamekasan Diadili

12.47 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: right;">
</div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0B_lsJRJaUIyBfr_FxUltKzNzlgEsSnPvfVt4OLYNWBy7JAyPWOQQDKOydtQQNWpz9wU_gcFODdcMcA78q4gVZr0k9aZNempdqXWeAPMmoEYkrrFYuhpZfGirGj-JctotdASzhDpbhIo/s1600/IMG2017102710413.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="676" data-original-width="504" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0B_lsJRJaUIyBfr_FxUltKzNzlgEsSnPvfVt4OLYNWBy7JAyPWOQQDKOydtQQNWpz9wU_gcFODdcMcA78q4gVZr0k9aZNempdqXWeAPMmoEYkrrFYuhpZfGirGj-JctotdASzhDpbhIo/s400/IMG2017102710413.jpg" width="298" /></a>beritakorupsi.co – “Kasih Uang Habis Perkara”. Kalimat ini seringkali terdengar di kalangan masyarakat, dan kali ini sepertinya menjadi kenyataan dalam kasus yang menyeret tersangka Rudi Indra Prasetya selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Jawa Timur. 
 
Sebab Rudi Indra Prasetya menerima uang “haram” dari Agus Mulyadi selaku Kepala Desa Dasok sebesar Rp 250 juta pada tanggal 2 Agustus 2017, melalui Sutjipto Utomo (Kepala Inspektorat Kab. Pamekasan) dan Noer Solehhoddin (Kabag Administrasi Inspektorat Kab. Pamekasan) untuk menghentikan penanganan kasus dugaan Korupsi penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 di Desa Dasok atas sepengetahuan Bupati Pamekasan Achmad Syafii, yang sebelumnya sudah komunikasi dengan Rudi Indra Prasetya saat ke- 2 pejabat itu bertemu di Pendopo Bupati. 
 
Ibarat Peribahasa, kehendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Uang sebesar Rp 250 juta yang diterima Rudi Indra Prasetya di rumah dinasnya  belum “dinikamti”, sudah di tangkap tim KPK bersama Sutjipto Utomo dan Noer Solehhoddin dan kemudian Agus Mulyadi serta Achmad Syafii (Ke- 4 nya sudah diadili terlebih dahulu), pada tanggal 2 Agustus 2017. 
 
Rudi Indra Prasetya adalah orang ke 2 wilayah hukum Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur sejak dipimpin oleh Maruli Hutagalung sejak akhir 2015, yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan karena kasus yang sama, yakni menerima uang “haram” terkait kasus dugaan Korupsi yang ditanganinya, yakni Ahmad Fauzi (sudah divonis 4 tahun dari tuntutan Jaksa 2 tahun). 
 
Namun, “nilai jual” Ahmad Fauzi lebih tinggi dari Rudi Indra Prasetya. Sebab Ahmad Fauzi yang ditangkap Satgas Saber Pungli Kejati Jatim dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 milliyar. 
 
Sebagai orang nomor 1 di Lembaga Adiyaksa Pamekasan ini, yang harusnya berdiri didepan dalam penegakan hukum Khususnya pemberantasan Korupsi, namun kali ini Rudi Indra Prasetya harus duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya dengan menyandang status terdakwa. 
 
Senin, 6 Nopember 2017, sebagai hari bersejarah bagi Rudi Indra Prasetya. Sebab, Ia duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai terdakwa, sambil mendengarkan JPU KPK membacakan surat dakwaan terhadap dirinya. 
 
Kepastian jadwal sidang untuk Rudi Indra Prasetya dikatakan Panmud Pengadilan Tipikor Achmad Nur, saat ditemui diruang kerjanya, pada Jumat, 3 Nopember 2017. 
 
“Ia, besok Senin tanggal Enam sidangnya. Ketua Majelisnya sama dengan terdakwa lainnya (Achmad Syafii, Sutjipto Utomo, Noer Solahuddin dan Agus Mulyadi),” kata A. Nur. 
 
Hal itu disampaikan oleh Penasehat Hukum (PH) tersangka Rudi Indra Prasetya, Ade Yuliawan saat dihubungi melalui pesan WhatsApp. “Ia Senin pagi,” kata Ade (1 Nopember 2017). (Redaksi)

News Tipikor 6 Nopember 2017, Kajari Pamekasan Diadili

berita korupsi .co – “Kasih Uang Habis Perkara”. Kalimat ini seringkali terdengar di kalangan masyarakat, dan kali ini sepertinya menja...

Tergugat Tak Mampu Menyerahkan Bukti Dipersidangan

23.27 beritakorupsi 0

#Kuasa Hukum para Tergugat “dihinggapi penyakit bisu”, sementara Laporan di Polda Metro Jaya 3 Tahun tak kunjung tuntas# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZNX2HDh8be9xlj2yqzPwUrkIagLDIBJLfKU24fqOE1sw_147Vu2zyHJzSMVDENpDEoH9NYVBAmvDWcrwIbgNwlq4E37FlNydvdKNDes1eOyGW1pKPPfJvUEbnZZ2JySMjB_YgaEbgOeg/s1600/Gugatan.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZNX2HDh8be9xlj2yqzPwUrkIagLDIBJLfKU24fqOE1sw_147Vu2zyHJzSMVDENpDEoH9NYVBAmvDWcrwIbgNwlq4E37FlNydvdKNDes1eOyGW1pKPPfJvUEbnZZ2JySMjB_YgaEbgOeg/s640/Gugatan.png" width="640" /></a></div>
  beritakorupsi.co – Tergugat sepertinya tak menghargai waktu selama 2 minggu  yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk menyerahkan bukti-bukti dalam persidangan yang berlangsung dengan agenda pembuktian, pada Selasa, 31 Oktober 2017 Pada sidang sebelumnya (17 Oktober 2017), Majelis Hakim yang diketuai Isworo dan dibantu Panitra pengganti (PP) Suswanti memberikan waktu selama 2 minggu terhadap Tergugat I PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi, di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, tergugat II Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah,  Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No 10 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tergugat III Lusi Lusmiati (Kepala Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran), warga Komplek Walikota, Jalan Nuri Blok. A2/19 RT 001/RW 006 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing Jakarta Utara, tergugat III Elvira Emilia Salam, warga Jl. Asem Baris Raya No. 124 RT 002 RW 007 Kel. Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan turut tergugat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk menyerahkan bukti-bukti gugtan. Ternyata, kehadiaran para Kuasa Hukum tergugat I, II, III dan tergugat IV hanya sekedardar menghadiri persidangan yang berlangsung di ruang sidang R. Soerbekti 2, sementara bukti-bukti terkait gugatan prinsip ketidak hati-hatian Bank yang mengikabatkan kerugian materi dan inmaterial dialami tergugat tak dapat ditunjukkan. Majelis Hakim pun akhirnya menunda persidangan dengan agenda yang sama, yakni memberikan waktu terhadap para tergugat untuk kembali menyerahkan bukti-bukti yang dimilikinya terkait gugatan yang dilayangkan Sri Dewi Sartika selaku penggugat melalui Kuasa Hukumnya Edy Wijaya, Lauren dkk dari kantor RBS dan Fatnrs. “Kalau begini, sidang kita tunda minggu depan, supaya para tergugat menyerahkan bukti-buktinya,” ucap Ketua Majelis Hakim setelah para tergugat terlihat bingung dan sibuk sendiri karena tak bisa menyerahkan bukti-bukti yang dimiliki terkait dengan gugatan penggugat. Dan untuk yang Keduakalinya, Kuasa Hukum para tergugat kembali “dihinggapi penyakit bisu” alias tak mau memberikan komentarnya saat ditanya wartawan media ini seusai persidangan. bahkan terkesan mengindar agar dari wartawan. “Saya tidak bisa berkomentar, karena saya bukan layer utama. Dari tergugat Empat, Elvira,”  ucap salah seorang Kuasa Hukum Elvira Emilia Salim. Sementara Kuasa Hukum tergugat lainnya mencari jalan lain untuk mengindari wartawan. Sementara menurut Edy Wijaya selaku Kuasa Hukum penggugat Sri Dewi Sartika mengatakan, bahwa tergugat I, II dan tergugat III yang diwakili 1 orang, ternyata belum siap. Dan bahkan bukti-bukti yang diserahkan salah. Sementar bukti yang diserahkan tergugat IV (Elvira Emilia Salim), baru sebahagian yakni surat keterangan waris. “Yang tidak ada buktinya tadi dari Bank Kesejahteraan Ekonomi, T1, T2 dan T3 atau Bank Kesejahteraan Ekonomi pusat,  Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang,  dan Kepala Cabang si Anisa. Bukan nggak ada tapi belum siaplah mereka, salah-salahan buktinya berantakanlah,” ucap Edy “Kalau tergugat Emapat baru sebahagian yang diajukan terkait surat keterangan waris copy dari copy dan surat pernyataan. Hanya Tiga dokumen aja yang diserahkan ke Majelis tadi,” ujar Edy Edy menambahkan, turut tergugat yakni OJK telah memberikan beberapa bukti diantaranya, Undang-Undang, peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia dan E-mail ke Bank Kesejahteraan Ekonom. “Kalau dari turut tergugat yaitu OJK, memberikan terkait dengan Undang-Undang, peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, E-mail ke Bank Kesejahteraan Ekonomi, surat yang yang pernah kita kirimkan ke OJK surat konformasi dan surat yang pernah dikirim ke Bu Dewi. Intinya kan yang digugat adalah tergugst Satu, Dua dan tergugat Tiga,” pungkasnya. Kasus ini pun tidak hanya digugat melalui PN Jakarta Pusat, melainkan adanya laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya sejak Desember 2015 lalu, dengan Nomor Laporan  LP/5543/XII/2015 Dit Reskrimum tanggal 24 Desember 2015. Namun entah mengapa, kasus ini hingga Tiga tahun penyidik Polda Metro Jaya belum dapat menuntaskan. Pelapor hanya menerima surat SP2HP (Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyidikan) yang ke- V tanggal 26 Oktober 2017. Namun samapai kapan pelapor menerima surat SP2HP, belum diketahui juga. Apakah kasus yang dilaporkan Sri Dewi Sartika ke Polda Metro jaya tak berarti ? Kasus ini bermula pada tahun 2013 lalu, seperti yang diceritakan Sri Dewi Sartika atau Dewi. Saat suami penggugat sebagai ahli waris dari alm. Rahman Rahim Salam, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2013. Semasa hidup alm Rahman yang berprofesi sebagai konsultan perusahaan Jepang, alm. Rahman mempekerjakan 2 adik kandungnya di kantornya yaitu Edwin Salim dan Elvira Emilia Salim yang baru lulus dari salah satu Unifersitas. Karena keduanya adik kandung, alm. Rahman tak pernah merasa curiga apa bila suatu saat terjadi sesuatu terhadap dirinya. Dan istri alm pun tak pernah mencampuri urusan kantor suaminya. Namun petaka yang tak pernah diduga sebelumnya dating juga. Berawal setelah Rahman Rahim Salam meninggalkan istri dan kedua anaknya pada tanggal 23 Januari 2013. Belum genap 40 hari setelah Rahman Rahim Salam meninggal, Elvira menghubungi Dewi untuk bertemu dimakam suaminya. Mengira sang adik ipar akan mengajak jiarah bersama, Dewi pun menemui sangk adik ipar dengan menajak anaknya, walau awalnya merasa berat hati. Dimakam sang suaminya, sangk adik ipar menyodorkan surat kuasa mengurus harta peninggalan alm. Termasuk rekeningnya di Bank Kesejahteraan Ekonomi berupa tabungan dan doposito yang tidak diketahui Dewi, berapa jumlah uang sang alm. Suaminya itu. Karena merasa ditekan dengan berbagai alasan, diantaranya bahwa Lurah telah menunggu Elvira. Dengan terpaksa dan tidak mau rebut serta tidak merasa curiga, Dewi akhirnya menandatangani surat yang telah disiapkan oleh Elfira. Dan surat kuasa yang ditandatangani Dewi, tidak menyebutkan untuk menutup buku tabungan atau rekening alm. Beberapa bulan setelah sang adik kandung alm. Memperoleh yang “diinginkan”, sejak itupula tak ada kabar, tak ada laporan sama sekali. Berulang-ulang Dewi menghubungi Elvira, Elfira terkesan menghindar dengan berbagai alasan. Beberapa bulan kemudian, Elvira mengajak Dewi berkumpul di rumah orang tua alm. Rahman. Dalam pertemuan tersebut, Elvira memberitahukan, ada uang sebanyak 3 milliyar rupiah. Namun 2 milliar telah dibuat untuk membayar pengobatan alm Rahman selama di Rumah Sakit tanpa menunjukkan bukti kwitansi, Janji tinggal janji, bukti kwitansi pembayaran hutang alm. Sebesar Rp 2 milliyar tak kunjung ada. Benarkah alm. Meninggalkan hutang di Rumah Sakit sebesar Rp 2 milliyar tanpa sepengetahuan istri alm Rahman ? Adaikan benar, mengapa pihak Rumah Sakit tidak memberitahukannya kepada Dewi selaku istri alm. Rahman dan justru memberitahkannya kepada pihak lain (Elvira) ?. Tak tinggal diam. Dewi pun menemui pihak Rumah Sakit dan ternyata diketahui bahwa biaya pengobatan alm selama beberapa hari di rumah sakit hanya sebesar 95 juta dan selama 3 tahun sekitar Rp 700 juta. Tragis ! Usaha Dewi untuk mengetahu jumlah tabungan dan deposito sang alm. Suaminya ke Bank Kesejahteraan Ekonomi tak diperolehnya seperti memperoleh informasi dari pihak rumah sakit. Kepala Cabang Bank Kesejahteraan Ekonomi hanya mengatakan, kalau uang alm. Tak banyak. Anehnya, untuk memberikan keterangan terkait jumlah tabungan alm. Rahman ke Sistrinya, harus mendapat persetujuan dari Elvira. Ada apa antara Kepala Cabang Bank Kesejahteraan Ekonomi dengan Elvira terkait jumlah tabungan alm. Rahman ?. berbagai cara telah dilakukan. Termasuk mengirim surat melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan menyurati Bank Indonesia selaku induk perbankan di Indonesia, juga tak berhasil. Untuk mencari kepastian dan keadilan hokum, Dewi pun akhirnya melaporkannya ke Polda Metro Jaya dengan memberikan kuasa agar penyidik Polda dapat memperoleh informasi dari pihak Bank. Alhasil, ternyata uang alm. Rahman yang dicairkan Elvira sekaligus menutup rekening sekitar Rp 6 milliar. sementara yang diberitahukan Elvira adalah sebesar Rp 3 milliyar dikuarangi hutang alm. Rahman sebanyak Rp 2 milliyar. Dari kejadian inilah, Dewi menempuh jalur hokum dengan melayangkan gugatan dan laporan ke Polisi. Gugatan di PN Jakarta Pusat sudah mulai disidangkan, sementara laporan di Polda Metro Jaya, 3 tahun tak kunjung tuntas. Pelapor hanya menerima surat SP2HP sebanyak 5 kali. Dan sampai kapan pelapor akan menerima surat SP2HP juga belum diketahuinya hingga saat ini. (Redaksi)

Perdata Tipikor Tergugat Tak Mampu Menyerahkan Bukti Dipersidangan

#Kuasa Hukum para Tergugat “dihinggapi penyakit bisu”, sementara Laporan di Polda Metro Jaya 3 Tahun tak kunjung tuntas# berita korups...

Sidang OTT PT PAL, Saksi : Dana Komando Untuk Mempelancar Termin Pembayaran Dari Angkatan Laut ke PT PAL

09.27 beritakorupsi 1

<div style="text-align: left;">
- Terdakwa Firmansyah Arifin : Untuk Dana Komando            USD250 ribu dalam pembangunan kapal perang Philipina, diambil dari pembayaran uang muka </div>
 - Untuk Pertama Kali Dalam Kasus OTT, JPU KPK  Hadirkan    Ahli Hukum Pidana 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioAvFkQUZNbkLVHoDnsydcAlA1IikO53tjdpvepk_FA8jnqJx01tCfm2bIwjVSqaaQHKXp13fm8TkLTKcVhd8DaL4Two7yQ0YPaa72hIsmzPRCDvZQ8YK6hU0srzv81nXQO1O4Qif9qOQ/s1600/IMG2017102716451.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="801" height="345" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioAvFkQUZNbkLVHoDnsydcAlA1IikO53tjdpvepk_FA8jnqJx01tCfm2bIwjVSqaaQHKXp13fm8TkLTKcVhd8DaL4Two7yQ0YPaa72hIsmzPRCDvZQ8YK6hU0srzv81nXQO1O4Qif9qOQ/s640/IMG2017102716451.jpg" width="640" /></a></div>
 beritakorupsi.co – “Sama tapi tak serupa”. Ungkapan ini barangkali tepat dalam beberap kasus “suap” Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK tehadap beberapa pejabat. Diantaranya kasus suap OTT DPRD Jatim dengan 2 Kepala Dinas Provinsi Jatim, terkait uang komitmen fee dan triwulan. Kasus suap OTT DPRD Kota Mojokerto dengan Kepala Dinas PUPR, juga terkait komitmen fee. Dan  kasus suap OTT Kajari Pamekasan dengan Kepala Desa Dasok, untuk “penghentian” Pulbaket” penanganan dugaan penyimpangan DD dan ADD. Dan uang “suap” itu untuk sipenerima sendiri, bukan untuk disetorkan kembali ke Instansi/lembaga lainnya. Sementara dalam kasus suap OTT Direktur Utama, Direktur Keuangan dan GM Keuangan PT PAL Indonesia (Persero), terkait penerimaan uang Chas Back  dari Ashanty Sales di Philipina  melalui perwakilannya PT Perusa Sejati di Jakarta, dalam proyek pembangunan kapal perang milik negara Philipina. Istilah komitmen fee dengan Chas Back dalam kasus OTT ini sama-sama menerima uang yang tidak sesuai prosedurnya, serta bertentangan dengan aturan maupun Undang-undang. Namun yang membedakan dari kasus suap OTT  DPRD Jatim, DPRD Kota Mojokerto dan OTT Kajari Pamekasan dengan kasus suap OTT PT PAL ternyata bukan untuk Direksi PT PAL apalagi untuk ke- 3 terdakwa, melainkan keperluan  membayar Dana Komando ke Mabes TNI AL di Cilangkap yang sudah berlangsung puluhan tahun. Hal itu terungkap dalam persidangan. Menurut terdakwa saat menjadi saksi dipersidangan untuk terdakwa Agus Nugroho selaku Direktur Umum PT Perusa Sejati sebagai perantara suap, pada Juli lalu mengatakan bahwa Dana Komando yang harus dibayar oleh PT PAL ke Mabes TNI AL sebesar Rp 18,12 milliar yang sudah ada sebelum terdakwa Firmansyah Arifin menjabat sebagai Dirut PT PAL tahun 2012, dan yang sudah disetornya sebesar Rp 5,3 M. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_QeYA-bT2qN-eoWY0dEQUpYo90gJI915k9dACaWijC3vCJNxhfuO0XoOpnFDw-vi4pPXX58lo_LtPZYUUKHHXFdh632wFS_d0vFSS67pUTwr1er3r7-KdDNQ7kfawerfyPlups2RkqaE/s1600/IMG2017102716483.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_QeYA-bT2qN-eoWY0dEQUpYo90gJI915k9dACaWijC3vCJNxhfuO0XoOpnFDw-vi4pPXX58lo_LtPZYUUKHHXFdh632wFS_d0vFSS67pUTwr1er3r7-KdDNQ7kfawerfyPlups2RkqaE/s640/IMG2017102716483.jpg" width="640" /></a></div>
 Dana Komando sebesar Rp Rp 5,3 milliyara yang sudah dibayar itu, diambil dari uang muka pembangunan kapal perang milik pemerintah Philipina sebesar USD250 ribu yang sudah disetorkan terlebih dahulu, dan USD163 ribu sebagai termin I dari Chas Back 1,25 persen dari nilai kontrak 2 kapal perang Philipina sejumlah USD86 juta yang disetorkan ke Mabes TNI AL di Cilangkap oleh Imam dan Arif Cahyana pada Januari 2015, namun tak ada bukti penyetoran. “USD250 ribu ditambah USD163 ribu dikali nilai kurs Rp 13 ribu per dollar, jumlahya sekitar Rp 5,3 milliyar,” kata saksi pada Juli lalu. Andai saja PT PAL tidak mendapatkan kontrak pembangunan kapal perang Philipina, bisa jadi kasus ini tidak akan terungkap serta tidak akan terjadi OTT. Dana Komando akan tetap “subur ?” Tragisnya, Ketiga terdakwa ini pun diadili karena kasus suap yang bukan untuk dinikmatinya.lalu bagaimana sipenerima Dana Komando ? Keterangan beberapa saksi yang dihadirkan JPU KPK dari Direksi PT PAL dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan mengatakan, bahwa Dana Komando untuk biaya tagihan dari Angkatan Laut (AL). Yang menurut saksi maupun terdakwa sendiri, bahwa Dana Komando tidak dibayar, maka tagihan dari TNI AL tidak akan dicairkan.  “Saya pernah dipanggil Pak Saiful Anwar sama Bu Etty Soewardani mengenai penagihan kapal perang. Saya hanya lihat di price list. Saya katakana, laporannya sudah ada, dokumennya lengkap. Namun permasalahannya, kita belum siap karena Dana Komando belum ada,” kata saksi M. Arifin mejelaskan, pada minggu lalu. “Dana Komando pernah dibahas. Saya pernah dipanggil Pak Saiful Anwar sama Bu Etty Soewardani di ruang rapat, untuk menagih masalah Dana Komando. Yang dibahas pertama masalah untuk penagihan kapal-kapal. Katakan di situ tertera proyeknya berapa, angkanya berapa, yang sudah ditagihkan berapa, permasalahannya apa, di situ tertera sehingga saya rasa, semua yang hadir di situ tahu. Permasalahannya adalah ada di Dana Komando,” ungkap saksi M. Arifin terus terang Hal senada juga diungkapkan saksi Heri Susanto pada sidang tanggal 29 September 2017. “Saya jelaskan. Saat saya mengerjakan kapal KCR, saat mengerjakan progress 50 persen, saya terkendala karena belum dibayar, alasannya belum lunas (karena belum lunas Dana Komando ?, tanya JPU KPK). Itu saya tau dari keuangan, Direktur Keuangannya Pak Imam. Pak Imam pasti tau itu. Proyek saya terkendala karena itu,” kata saksi. “Tahun 2010, itu sudah ada. 1,25 persen tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan. Itu dipergunakan untuk operasional perusahaan dan Dana Komando,” kata saksi Heri Suanto. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJr6eiNDDlzIo2cmL2ezCr-So10D2cYfQVI8x9G_HjfSHMhzhveYvY2fpLEjxYEe-RzBFHfcqQ6hq59v9kOoIo-qrwGLWWoWyHtZuc91n0svKd9YWMrCdo-j-jDT11yHHmKDeyYtmyC5I/s1600/IMG2017102719242.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJr6eiNDDlzIo2cmL2ezCr-So10D2cYfQVI8x9G_HjfSHMhzhveYvY2fpLEjxYEe-RzBFHfcqQ6hq59v9kOoIo-qrwGLWWoWyHtZuc91n0svKd9YWMrCdo-j-jDT11yHHmKDeyYtmyC5I/s640/IMG2017102719242.jpg" width="640" /></a></div>
 Sementara menurut Edi Widarto dan Firmansyah Arifin, bahwa Dana Komando sudah dibahas oleh Dirut sebelumnya. Namun Ia mengakui menjadi “korban” untuk membayar. Selain Dana Komando, Firmansyah Arifin juga membeberkan beberapa masalah yang ditinggakan Heri Susanto, diantaranya kasus tenggelamnya kapal, ada kontrak Pertamina 2 tahun selesai 4 tahun, kasus hukum Arbitrase 7 kapal kontrak internasional, hutang PT PAL tahun 2012 ke Bank sebesar 1,4 Rp Trilun dan Kapal LDP (landing platform Dock) pesanan TNI AL. Arifin melanjutkan, “Kapal tenggelam, kapal Pertamina kontrak 2 tahun selesai 4 tahun, saya yang beresin. Selama periode 5 tahun, saya tidak bisa menyelesaikan kontrak yang 7 kapal. Kalau kapal tenggelam, kapal Pertamina, hutang ke Bank, saya selesaikan. Ketika saya masuk taun 2012, saya tau dari hasil audit Kantor Akuntan Publik, bahwa hutang PT PAL ada 4 T ke Bank, dan eksibilitasnya 5. Jangankan bayar bunga, bayar modalnya aja nggak sanggup,” beber Arifin. “MPN itu ngurusnya dijamannya Pak Harsusanto tapi cairnya dijaman saya. Alasan untuk mencairkan itu katanya tadi kan, karena Pak Sby (mantan Presiden RI DR. Susilo Bambang Yudoyono) bukan itu, paling karena sudah nyungsep makanya dikasihlah waktu itu. Peruntukannya adalah modal kerja karena sudah nggak mungkin bisa pinjam ke Bank. Yang Kedua, untuk faslitas. Fasilitas itu sudah nggak bisa. Kalau ke PT PAL, ada tertulis disitu 300 ton tertulis gede’ (besar) tapi kapasitasnya hanya bisa 100 ton. Kalau Dana Komando sudah dibahas dijamannya tetapi saya yang bayar walaupun saya nggak lunas,” bebernya. “Mengenai Arbitrase kapal yang 7, ada kapal LDP pesanan TNI AL, ini nggak karu-karuan, warisannya ke saya, itu jamannya beliau. Kalau LDP kan, masalah kita  jadi nggak sampai ke Arbitrase Internasional, tetapi yang namanya hukum, hancurnya perusahaan karena Angkatan Laut harus jadi itu kapal. Dengan berbagai cara, nggak tau dari mana Pak Harsuanto, kapal itu dijadikan. Tapi kapal yang 7 tadi nggak jadi. Jadi saya mau blak-blakan aja (buka-bukaan), karena Arbitrase ini ada asset PT PAL mau di sita. Ini kan perusahaan strategis negara, jadi kita disuntik denga dana PMN, peruntukannya ada 3, yaitu modal kerja. Saya mendanai untuk KCR (Kapal Cepat Rudal), Fasilitasnya diperbaiki, naik ia dari PMN, SDM nya saya rekrut, ia PMN. Karena yang 3 ini diperbaiki, kita ikut tender di Philipina lulus, kalau nggak diperbaiki dari mana lulus. Kan ada pos qualification (tim penilai) dari Philipina datang kesini, diperiksa,” ucapnya. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXJXrwMPQjBLz4ZQ4w6RgBF2ysd00pvzMHuChYsRVv5tfGZQpIyjetluJ-RHmEsWO9luh7c8Nw6P2PIXKerriiouE81QVJ-5DkssBMPtOw7srT5A0p2dDoSdA4NopHbhKs6Q_0t7DvBdo/s1600/Direksi+PT+PAL.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXJXrwMPQjBLz4ZQ4w6RgBF2ysd00pvzMHuChYsRVv5tfGZQpIyjetluJ-RHmEsWO9luh7c8Nw6P2PIXKerriiouE81QVJ-5DkssBMPtOw7srT5A0p2dDoSdA4NopHbhKs6Q_0t7DvBdo/s640/Direksi+PT+PAL.jpg" width="640" /></a></div>
 
Pada Jumat, 27 Oktober 2017, hal yang sama juga terungkap dari keteranagan 5 orang saksi yang dihadirkan oleh JPU “Dana Komando sudah dibahas dijamannya Pak Heri Susanto tetapi saya yang harus membayar. Ada 27 kapal kontrak internasional dan 7 dibawa ke Arbitrase. Kalau tidak mau hukumnya ia bayar dendanya. Masalahnya, karena tidak ada uang kapal tidak delivery (pengiriman) tepat waktu, pemesan memutuskan kontrak. Kita didenda karena tidak delivery, 7 kapal tidak jadi, itu semua lari kesaya,” ungkap Firmansyah Arifin.. 
 
KPK Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri, kehadapan Majelis Hakim dalam persidangan yang diketua Hakim M. Tahsin, untuk 3 terdakwa, yakni Arif Cahyana (GM Keuangan), terdakwa Saiful Anwar ((Direktur Desain dan Teknologi yang merangkap Direktur Keuangan) dan terdakwa M. Firmansyah Arifin (Direktur Utama). 
 
Ke- 5  saksi antara lain Didi Prayogo (Kepala PMO/Pemasaran PT PAL), Sutrisno (Direktur Pemeliharaan PT PAL), Alya (Staf data keuangan PT PAL), Satrio Bintoro (Kepala Divisi kapal niaga PT PAL) dan Aditya Ananta (Lembaga Setifikasi Profesi PT PAL). 
 
Dihadapan Majelis Hakim, saksi Aditya Ananta mengatakan, bahwa Dana Komando untuk memperlancar tagihan pembayaran di Angkatan Laut ke PT PAL. 
 
“Dana Komando memperlancar termin pembayaran dari Angkatan Laut ke PT PAL,” kata saksi kepada Majelis. Saat ditanya JPU KPK terkait sumber dana untuk Dana Komado, menurut saksi Aditya tidak mengetahuinya. 
 
“Kalau itu saya nggak tahu. Kalau sekarang Dana Komando saya nggak tahu karena saya sudah pidah tapi tetap di PT PAL 
 
Sementara Satrio Bintoro mengatakan, mengetahui adanya Dana Komando, namun Ia tidak mengetahui bagaimana mekanismenya. Hal yang sama juga dikatakan saksi lainnya. 
 
“Saya hanya sebatas tahu saat ngobrol-ngobrol, ttapi bagaimana mekanismenya saya nggak tau. Saya dibagian produksi, dikejar dengan waktu proyek harus selesai,” kata saksi. 
 
Anehnya, Sutrisno selaku Direktur Pemeliharaan PT PAL atau salah satu Direksi diperusahaan milik negara ini tidak mengetahui adanya Dana Komando. Keterangan Direktur pemeliharaan ini sama dengan keterangan Direktur SDM PT PAL Etty Soewardani, SH pada sidang beberapa waktu lalu. Menurutnya, Dana Komando itu diketahu dari pegawai PT PAL. 
 
Sutrsino pun sempat diingatkan JPU KPK, karena keterangannya terkesan berbelit-belit, terutama saat JPU KPK menanyakkan, apakah kebijan dalam perusahaan seperti dalam proyek pembangunan kapal SSV milik Philipina diketahui BOD (seluruh Direksi PT PAL ?. 
 
Apa yang ditanya JPU KPK terhadap Sutrisno seakan sengaja dialihkan, walau akhirnya diakui juga. Bisa jadi Sutrisno “ketakutan” karena turut bertanggung jawab sebagai Direksi bila dijawab “ya”. Penentuan fee agen dari semula 3,5 persen atas permintaan Ashanty Sales, namun oleh Direksi dibuat menjadi 4,75 persen termasuk adanya Dana Komando menjadi tanggung jawab Direksi PT PAL. 
 
Dari kasus ini ada yang menggelitik, mengapa hal ini tidak pernah disampaiakan oleh Direksi PT PAL pada saat diadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), atau disampaikan ke Menteri BUMN ???? 
 
Yang sempat membuat heran Majelis Hakim adalah, adanya Dana Komando dalam dokumen pembangunan kapal perang Philipina sebesar USD250 ribu. Saat Ketua Majelis Hakim menayakkan hal tersebut terhadap saksi Alya, tak bisa dijelaskan. Karena menurutnya, Ia hanya bertugas dibagian data, sehingga tidak mengetahui. 
 
Terkait Dana Komando sebesar USD250 ribu yang tercantum dalam dokumen pembangunan kapal perang Philipina, dijelaskan terdakwa M. Firmansyah Arifin. Menurutnya, dana itu diambilnya dari uang muka kontrak pembangunan kapal SSV Philipina. 
 
Beberapa saat seusai persidan, terkait Dana Komando dalam pembangunan kapal SSV Philipinan, terdakwa Firmansyah Arifin mengatakan, bahwa Dana Komando dalam kapal SSV itu sengaja dibuat tetapi danaya diambil dari uang muka kontrak 2 kapal milik Philipina. 
 
“Yang disetorkan kan ke Mabes TNI kan 5,3 milliar. jadi yang 250 ribu dollar ditambah yang USD163 ribu dikali 13 ribu per Dollar, sekitar 5,3 milliyar. Yang USD250 ribu itu sudah dibayar dulu. Kalau yang USD163 ribu Dollar adalah termin pertama dari 1,25 persen. Kalau yang USD25 ribu Dollar kan yangketangkap ini,” kata terdakwa 
 
Dari beberapa kasus OTT yang disidangkan JPU KPK di Pengadilan Tipikor Surabaya, baru kali ini akan menghadirkan pakar hukum pidana. Apakah JPU KPK “bingung” setelah mengetahui fakta persidangan ? mengapa KPK tidak menghadirkan pihak-pihak lain terkait Dana Komando ? Mengapa KPK tidak dapat menhgadirkan Kirana Kotama dan Ashaty Sales kepersidangan ? 
 
“Mungkin KPK bingung makanya menghadirkan saksi ahli minggu depan,” kata terdakwa sambil meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor sekitar pukul 20.00 WIB.  (Redaksi)

News Tipikor Sidang OTT PT PAL, Saksi : Dana Komando Untuk Mempelancar Termin Pembayaran Dari Angkatan Laut ke PT PAL

- Terdakwa Firmansyah Arifin : Untuk Dana Komando USD250 ribu dalam pembangunan kapal perang Philipina, diambil dari pembayaran ...

BERITAKORUPSI.CO

AKAMSI : Putusan MK Terkait Remisi Napi Korupsi Harus Diapresiasi

Kasus Suap OTT, Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK Memeriksa 8 Saksi

Sidang Kasus Suap DPRD Jatim Terungkap, Mantan Kadis Perhutanan Tak Menyetor Komitmen Fee

Srikandi KPK Sidangkan Kajari Pamekasan

6 Nopember 2017, Kajari Pamekasan Diadili

Tergugat Tak Mampu Menyerahkan Bukti Dipersidangan

Sidang OTT PT PAL, Saksi : Dana Komando Untuk Mempelancar Termin Pembayaran Dari Angkatan Laut ke PT PAL

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI