BERITAKORUPSI.CO

OTT Suap, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Segera Diadili

#Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, biasanya menyeret seseorang karena dugaan Korupsi, kali ini Dia yang akan diadili karena Korupsi “Suap”# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv9GoBRU282PWJNTNV9kE1_PNhIIBY7_7MZB3UMpHfUoFJs5XiyuXn1dcQowzBeeEZvjXfYRyo4frDUB7OkWZW3i1oxyUWRkRBXSj9P8VwlYYZb4JZacMr5mVC7J8FKVrWTZ3AF2_x2RM/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv9GoBRU282PWJNTNV9kE1_PNhIIBY7_7MZB3UMpHfUoFJs5XiyuXn1dcQowzBeeEZvjXfYRyo4frDUB7OkWZW3i1oxyUWRkRBXSj9P8VwlYYZb4JZacMr5mVC7J8FKVrWTZ3AF2_x2RM/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
 
beritakorupsi.co – Bagaikan roda berputar ! Perumpaan ini sering terucap dan terdengar di masyarakat, dan kali ini sepertinya menjadi salah satu kenyataan dalam kasus yang menyeret tersangka Rudi Indra Prasetya selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Jawa Timur. 
 
Sebab Rudi Indra Prasetya, sebagai Jaksa senior apalagi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negari Pamekasan, sudah terbiasa menandatangani atau memerintahkan anak buanya untuk membuat surat dakwaan terhadap seseorang tersangka yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukumnya. 
 
Namun kali ini, “roda itu pun kini sudah berputar”. Ia harus duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai terdakwa, mendengarkan Jaksa  yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakaan terhadap dirinya. 
 
Karena tak lama lagi, tersangka Rudi Indra Prasetya bersama 3 tersangka lainnya akan diadili setelah KPK melimpahkan berkas perkaranaya ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Seperti yang disampaikan Humas dan Panmud Pengadilan Tipikor, pada Selasa, 10 Oktober 2017. 
 
“Berkas peranya sudah masuk. Ada empat tersangka/terdakwa dengan 2 berkas perkara, Berkasnya sudah di bawa ke Arjuna (ke PN Surabaya.red),” kata Humas  Pengadilan Tipikor, DR. Lufsiana. 
 
“Ia benar, tapi masih menunggu penunjukan  Majelis Hakim dan jadwal sidang dari KPN (Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.red),” ucap Panmud Pengadilan Tipikor, Akhmmat Nur. 
 
Rudi Indra Prasetya, “diringkus” KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di rumah dinasnya bersama Sutjipto Utomo (Kepala Inspektorat Pamekasan), Noer Solehhoddin (Kabag Administrasi Inspektur Pamekasan), dan seorang sopir pribadinya, pada Rabu, 2 Agustus 2017 sekira pukul 07.14 sehari setelah kedatangan Kepala Kejaksaan Agung Ke Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur. 
 
OTT yang dilakukan KPK terhadap orang Nomor 1 (satu) di Kejari Pamekasan ini, terkait dugaan menerima uang suap dari Agus Mulyadi selaku Kepala Desa Dassok dan Noer Solehhodin melalui Sutjipto Utomo kepada Rudy Indra Prasetya di rumah dinasnyat. Dari lokasi, tim KPK mengamankan barang bukti (BB) berupa uang pecahan Rp 100 ribu yang dibungkus dalam kantong plastik. 
 
Pemberian uang suap oleh Kades Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan ke Kajari Pamekasan, terkait penanganan kasus dugaan penyimpangan dana desa dalam proyek senilai Rp 100 juta atas laporan salah satu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ke Kejari Pamekasan yang sedang melakukan pengumpulan bukti serta keterangan (Pulbaket). 
 
Karena takut dijadikan sebagai tersangka, Kades Dassok pun berkoodinasi dengan Sutjipto Utomo selaku Kepala Inspektorat Pamekasan dan Noer Solehhoddin (Kabag Administrasi Inspoktorat). Sekaligus menjadi perantara suap antara Kades Dassok ke Kajari Pamekasan atas anjuran Bupati Pamekasan, Achmad Syafii. 
 
Dari Operasi Tangkap Tangan ini, berdasar informasi KPK mengamankan 10 orang, diantaranya Sutjipto Utomo, Rudy Indra Prasetya, Noer Solehhoddin, dan seorang sopir di rumah dinas Kajari (tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 07.14 WIB), Sugeng (Kasi Intel Kejari Pamekasan), dan Eka Hermawan, selaku Kasipidsus Kejari Pamekasan (jam 7.49 WIB), Agus Mulyadi di rumahnya di Desa Dassok (Pukul 08.55 WIB), M Ridwan, selaku Ketua Persatuan Kepala Desa (jam 8.55 WIB), Indra Permana, selaku staf Kejari (jam 9.00 WIB) dan Achmad Syafii di Pendopo Kabupaten Pamekasan (jam 11.30 WIB).  (Redaksi)

News Tipikor OTT Suap, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Segera Diadili

#Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, biasanya menyeret seseorang karena dugaan Korupsi, kali ini Dia yang akan diadili karena Korupsi “Sua...

Permohonan PK Dikabulkan, Terpidana Kasus Korupsi Dana ODC RSUD Malang Bebas

05.23 beritakorupsi 0

#Siapa Aktor Utama Dibalik Kasus Korupsi Dana ODC RSSA Malang ? Apakah Kasus ini “pesana” untuk memenjarakan dr. Refa ?# 
 <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIiJkYlTgz0lCL_zzIWOsszqflqByMywRU8QgcJ93yo-uq0jZyhazSdTOryxwrwvjVQV5IuE7yZZKSZbaviNGYQWYB7PP5omnf0eKCeMQlqfM5fsVj6GZJuAh1KzZTj6sXoguy141PK6c/s1600/IMG20170412113821+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="906" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIiJkYlTgz0lCL_zzIWOsszqflqByMywRU8QgcJ93yo-uq0jZyhazSdTOryxwrwvjVQV5IuE7yZZKSZbaviNGYQWYB7PP5omnf0eKCeMQlqfM5fsVj6GZJuAh1KzZTj6sXoguy141PK6c/s1600/IMG20170412113821+-+Copy.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">dr. Safaruddin Refa., Sp.M</td></tr>
</tbody></table>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
beritakorupsi.co – Ketika keyakinan Jaksa “menuduh” serta menyeret seseorang ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk diadili oleh Majelis Hakim, maka saat itu pula nama baik keluarga tersangka/terdakwa akan tercoreng dimata masyarakat Indonesia sebagai keluarga Koruptor. Namun, bila putusan Hakim Agung Mahkamah Agung RI (tingkat Kasasi) yang menghukum terdakwa terbukti melakukan Korupsi seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang kemudian dibatalkan oleh Hakim Agung Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI (tingkat PK), lalu bagaimana nama baik keluarga si terdakwa yang sudah “tercap” sebagai keluarga Koruptor ? Apakah Jaksa berhenti disitu saja, atau akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) karena “usahanya” gagal untuk memenjarakan si terdakwa, dan tidak akan mencari siapa dalang dibalik kasus Korupsi yang merugikan keuangan negara karena memang dari awal “ada pesanan ?” Inilah yang terjadi dalam kasus Korupsi dana ODC (One Day Care) atau biaya retribusi jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RSU. Dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang tahun 2005 hingga 2008 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 60.800.000 Pada tanggal 23 Januari 2009, berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (HPKN) oleh BPKP (Badan Pemeriksan Keuangan daan Pembangunan) Perwkilan Provinsi Jawa Timur, ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 60.800.000 oleh 10 dokter Spesialis mata di RSSA antaralain, dr. Maksum Efendi sebesar Rp 11.600.000, dr. Budi Sulistia (Rp 11.600.000), dr. Hariwati (Rp 9.600.000), dr. Hariyah (Rp 8.800.000), dr. Safaruddin Refa   (Rp 8.400.000), dr. Sonny  Agung (Rp 5.200.000), dr. Elfina (Rp   2.000.000), dr. Seskoati (Rp 1.600.000), dr. Anny S (Rp 1.200.000) dan dr.  Debby sebesar Rp 800.000. Menurut JPU dalam dakwaannya, korupsi yang dilakukan dr. Safaruddin Refa yang menjabat sebagai ketua staf medik fungsional (SMF) mata RSSA Malang adalah, dengan cara memberikan pelayanan Khusus ODC, yaitu pelayanan kesehatan operasi mata dalam sehari selesai tanpa nginap. Dalam pelayanan tersebut, dr. Refa memungut sendiri biaya pengobatan sebesar Rp 400.000 per pasien yang berjumlah sebanyak 21 orang pasien di RSSA Malang selama 3 tahun, dan menciptakan sendiri alur pembayaran biaya jasa sarana rumah sakit dengan mempekerjakan kembali Sunaryo, sebagai tenaga Administrasi yang sudah pensiun selama 3 tahun. Dan menurut Jaksa, bahwa uang tersebut tidak disetorkan ke bagian mobilisasi dana RSSA, Malang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 8.400.000. akibatnya, dr. Refa pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada tanggal 19 Oktober 2009, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Negeri Malang Nomor. 419/Pid.B/2009/ PN. Mlg akhirnya menyatakan, bahwa dr. Safaruddin Refa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan maupun tuntutan JPU. Tak puas dengan putusan Majelis Hakim tersebut, Kejaksaan Negeri Malang kemudian mengajukan kasasi kea Mahkamah Agung RI. Hasilnya, Jaksa “puas” karena dakwaannya dikabulkan oleh Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) RI dengan Ketua Hakim Agung, Artidjo Alkostar, dalam surat putusannya No. 2410/k/PID.SUS/2014 tanggal 7 September 2015 menyatakan, bahwa dr. Refa terbukti melakukan Korupsi dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 1 tahun. Yang lebih anehnya, saat Kejari Malang menerima petikan putusan Mahkamah Agung RI tahun 2016, Kejari Malang justru tidak melaksanakan putusan tersebut, karena tidak mengeksekusi terpidana. Kali ini, justru dr. Refa yang tak terima atas putusan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, yang menyatakan dirinya melakukan Korupsi sebesar Rp 8.400.000 selama 3 tahun. Dr. Refa tidak merasa “memakan” uang pasien sebanyak 21 orang yang totalnya Rp 8,4 juta dalam kurun waktu 3 tahun.. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZbQ8N9_Rhqmmap3c5xIzmQXHYKtj_uQVRS5_UDB3jS5PNqZmnv_QlUwCRHglurYrUPwwS5Rkw6JmHWdEFQWCgtYdqeSRMuTij3xHDzrO2ZhStwcRwdJzutFN41MPT1Yt9TKWyUEoGWT8/s1600/IMG20170412144242.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZbQ8N9_Rhqmmap3c5xIzmQXHYKtj_uQVRS5_UDB3jS5PNqZmnv_QlUwCRHglurYrUPwwS5Rkw6JmHWdEFQWCgtYdqeSRMuTij3xHDzrO2ZhStwcRwdJzutFN41MPT1Yt9TKWyUEoGWT8/s640/IMG20170412144242.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Seuasi sidang PK di PN Malang (foto BK, 12 April 2017, Dok)</td></tr>
</tbody></table>
Dalam proses putusan di MA RI inilah, dr. Refa menemukan 10 bukti baru (Novum) untuk diajukan dalam sidang PK, bilamana putusan MA RI, berbeda dengan putusan Majelis Hakim PN Malang. Apa yang dibayangkan dr. Refa dalam kasus yang menyeret dirinya menjadi nyata. Sebab, Hakim Agung menyatakan dirinya bersalah. Bukti baru yang diajukan dr. Refa, diantaranaya Kwitansi pembayaran oleh pasien kepada RSSA, Keputusan Derektur RSU Dr. Saiful Anwar No. 440/2472/308/2004 tentang penyelenggaraan pelayanan Khusus, Perda Provinsi Jatim No.10 tahun 2002 tentang retribusi pelayanan kesehatan di RS Provinsi, surat dari PT Askes cabang Malang No. 1165/13-08/0908 dan HPKN oleh BPKP  Perwkilan Provinsi Jawa Timur pada 23 Januari 2009. Yang pada halam 7 poin 3 berbunyi, pasien ODC diajukan Klaim biaya pelayanan ke PT Askes oleh RSUD Dr. Saiful Anwar pada Agustus 2005 hingga Mei 2008 sebesar Rp 1.300.000 per pasien. Dan halaman 11 HPKN tersebut, atas selisih kekurangan pembayaran jasa sarana pelayanan Khusus/ODC SMF Mata RSSA Malang, telah ditindak lanjuti oleh para dokter dengan membayar/menyetorkan ke kasir moblisasi dana RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebesar Rp 58.800.000 dan ada titipan melalui PN Malang yang belum disetor ke kasir moblisasi dana RSSA sebesar Rp 2 juta hingga tanggal 23 Januari 2009. Yang lebih “tragis” lagi, bukti surat dari PT Askes cabang Malang No. 1165/13-08/0908 perihal, data pasien Askes kamar operasi ruang mata, yang ditandatangani oleh Roni Kurnia, selaku Kepala PT Askes, tertanggal 3 September 2008, yang ditujukan kepada Direktur RSU. Dr. Saiful Anwar Malang, “raib” entah kemana, yang akhirnya didaptnya. Dan surat keterangan dari Drs. Abd. Manan Msi, selaku Kepala Penerimaan dan Pendapatan Keuangan RSUD. Dr. Saiful Anwar yang menyatakan, bahwa pasien katarak yang di operasi oleh dr. Safarudin Refa, Sp,M di RSUD. Dr. Saful Anwar sebagai pasien Askes, bukan pasien pelayanan Khusus ODC Mata, dan telah diklaim kepada PT Askes Cabang Malang dan telah dibayarkan ke RSUD Dr. Saiful Anwar. Selain itu, terungkap pula, bahwa yang mengangkat atau mempekerjakan kembali Sunaryo, yang telah pensiun selama 3 tahun di SMF mata RSSA Malang ialah ketua SMS mata sebelumnya yaitu dokter Retnaniadi, istri Direktur RSU. Dr. Saiful Anwar Malang saat itu. Dan pasien dr. Refa, yang dinyatakan belum membayar biaya jasa sarana rumah sakit, ternyata telah membayar sendiri dan langsung ke bagian mobilisasi dana RSSA Malang sebanyak 13 orang diantara pasien tersebut adalah peserta Askes, yang biayanya telah diklaim oleh pihak RSSA Malang kepada PT Askes setelah operasi mata dilakukan. Dr. Refa tidak mencari bebas atas putusan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, tapi Ia ingin mencari keadilan walau menurutnya tidak semudah, ibarat mencari mutiara di dasar laut, namun tetap berupaya dengan mengajukan memori Peninjauan Kembali (PK) memalui Majelis Hakim PN Malang, yang diketuai Hakim Rekman, pada Rabu 12 April 2017. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDCMkyErbZvr2WDoG6rJMWNXUXF-UIuAwP9_sRVG1OGq0HnRoxBLkRFXA_ig2vTMBO8Llm48IxDSfu4dW6PTEA9qolTC0lILEYqdzaTFwHW-UIUo9TC9IXwGj8OiDbWHYrLl4d720As9o/s1600/IMG20170412113821.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDCMkyErbZvr2WDoG6rJMWNXUXF-UIuAwP9_sRVG1OGq0HnRoxBLkRFXA_ig2vTMBO8Llm48IxDSfu4dW6PTEA9qolTC0lILEYqdzaTFwHW-UIUo9TC9IXwGj8OiDbWHYrLl4d720As9o/s640/IMG20170412113821.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saat sidang PK di PN Malang (Foto BK, 26 April 2017, Dok)</td></tr>
</tbody></table>
Pada tanggal 26 April 2017, dalam sidang lanjutan perkara PK yang di Ketuai Majelis Hakim Rekman, dengan agenda tanggapan JPU. Dalam tanggapannya, JPU Irawan menyatakan, bahwa alasan PK yang dibenarkan oleh Undang-Undang adalah alasan-alasan sebagaimana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yakni; a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa, jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segalatuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terdapat perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b. Apabila dalam keadaan putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan dengan satu dengan yang lain dan c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. JPU juga menolak 1 dari 10 bukti PK yang diajukan dr. Refa. Alasan JPU dalam tanggapannya, bahwa bukti yang diajukan oleh pemohon PK sudah pernah diajukan dalam persidangan tahun 2009 lalu. Lalu, bagaimana dengan 9 bukti (Novum) lainnya termasuk surat dari PT Askes dan surat dari Kepala Penerimaan dan Pendapatan Keuangan RSUD. Dr. Saiful Anwar Malang yang menyatakan, bahwa pasien yang dioperasi dr. Refa adalah peserta Askes bukan Khusus. Dari fakta persidangan dan data yang ada, diduga terjadi kelebihan bayar yang diterima oleh pihak RSUD. Dr. Saiful Anwar dari sebahagian pasein dan dokter yang dituduh tidak membayar dana retrubusi pelayanan pasien. Lalu kemana dana tersebut ? kenapa Kejari Malang sejak 2009 hingga sekarang, tidak menyeret 9 dokter lainnya ? lalu apa hasil pemeriksaan penyidik Kejari Malang terhadap beberapa pejabat RSUD. Dr. Saiful Anwar pada tahun 2016 lalu ? “Saya bukan mencari putusan bebas atas tuduhan Korupsi yang dituduhkan ke saya. Tetapi saya hanya mencari keadilan dan Hak Azasi Manusi (HAM) serta nama baik kelaurga saya.Tujuh tahun saya mencari keadilan, belum aya temukan hingga hari ini. Pengakuan Abd. Manan yang jujur, polos dan berani, merupakan semangat buat saya, bahwa saya tak bersalah, tak melakukan korupsi, saya hanya sebagian dari rakyat Indonesia yang dizolimi dan dikriminalisasi  serta dipenjarakan karena tak salah,” ujar dr. Refa kemada media ini seusai persidangan saat itu “Bayangkan, ada 49 berkas alat Bukti dan saksi dipersidangan, tak satupun bukti tersebut  menyebut nama saya tersangkut sebagai pelakunya. Malahan, separoh dari alat bukti itu, tidak berhubungan dengan saya,” lanjut dr. Refa saa itu. “Kasi Pidsus Kajari Malang yang saat itu dijabat oleh Abdul Muid SH, mengatakan bahwa saya sudah dipesan dan di jadikan target oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malang Hermut Achmadi SH dan di lanjutkan oleh Witono SH,MH,” ungkap dr. Refa. Dr. Refa pun telah melaoporkan kasus ini ke Presiden, dan telah mendapat jawaban surat dari Presiden RI Joko Widodo, melalui Mensekneg No.B-170/Kemensetneg/D-1/Hkm/HK.04.02/04/2016. Yang isinya, meminta agar Jaksa Muda Agung Pidsus, menindak lanjuti laporan, bahwa dr. Refa di korbankan dan di kriminalisasi. dr. Refa juga melaporkan kasus uang Askes yang di “peti es kan” oleh kajari Malang sampai saat ini, dan surat tersebut tembusannya  ke Kajagung RI. Usaha dr. Refa untuk mencari keadilan menuai hasil. Sebab, Hakim Agung Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI mengabulkan PK-nya. Dalam petikan putusan Hakim Agung Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 123 PK/PID.SUS/2017 tanggal 14 Agustus 2017 membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2410/k/PID.SUS/2014 tanggal 7 September 2015 yang membatalkan putusan PN Malang No. 419/PID.B/2009/PN. Mlg tanggal 19 Oktober 2009. Dalam putusan Hakim Agung Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI menyatakan, bahwa dr. Safaruddin Refa Sp.M tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu, kedua maupun ketiga. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Bagaimana Jaksa memulihkan hak dr. Refa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, sementara ratusan bahkan jutaan masyarakat Indonesai telah “mem-Vonis”-nya sebagai Koruptor ? “Hakim Agung Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, yang terdiri dari Timur P. Manurung. SH., MH sebagai Ketua Majelis, Profesor. Dr. Surya Jaya. SH., M.Hum dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung. SH., MH sebagai Hakim anggota, pada tanggal 14 Agustus 2017 telah memutus perkara Peninjauan Kembali Nomor 123 PK/PID.SUS/2017 yang saya ajukan,” Ucap dr. Refa Berbunyi dari petikan putusan ini, lanjut dr. Refa, antara lain mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali terpidana dokter Safaruddin Refa Sp.M tersebut. 2, membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2410/Pid.SUS/2014 tanggal 7 September 2016 yang mengabulkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Malang Nomor. 419/PID.B/2009/PN. Mlg tanggal 19 Oktober 2009. Menyatakan terdakwa dokter Safaruddin Refa Sp.M tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan satu atau kedua atau ketiga. Membebaskan dr. Safaruddin Refa Sp.M, oleh karena itu dari dakwaan satu atau kedua atau ketiga memberikan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya,. “Petikan putusan ini saya terima tanggal 9 Oktober 2017,” ucap dr. Refa membacakan isi petikan putusan, pada Senin, 9 Oktober 2017 Saat ditanya, upaya apa yang akan dilakukan oleh dr. refa pasca putusan PK-nya, dr. refa mengatakan, akan menikmatinya dengan bersyukur setelah terkuras upaya, tenaga dan pikirannya dan berharap, tidak ada lagi “dr. Safaruddin Refa” lainnya. “Saya akan menikmati dulu putusan bebas ini, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'allah. Semoga tetap diberi ketenangan hidup dalam usia yang terus bertambah, Amin Ya Rabbil Alamin,” ucapnya dengan senyum. “Saya senang, bahagia dan bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'allah. Perkara ini telah menyita waktu, menguras tenaga dan pikiran, mengorbankan nama baik, harga diri dan keluarga. Tidak menyangka, ternyata keadilan masih ada di negeri ini. Semoga di masa yang akan dating, tidak ada lagi korban-korban lain seperti yang saya alami. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'allah memberikan petunjuk untuk berbuat baik kepada orang-orang yang telah memfitnah, mendzolimi dan mengkriminalisasi saya,” pungkasnya.  (Redaksi)

Tipikor Permohonan PK Dikabulkan, Terpidana Kasus Korupsi Dana ODC RSUD Malang Bebas

#Siapa Aktor Utama Dibalik Kasus Korupsi Dana ODC RSSA Malang ? Apakah Kasus ini “pesana” untuk memenjarakan dr. Refa ?# dr. Safaruddin...

Tertangkap OTT, Ketua DPRD Kota Mojokerti Diadili

08.37 beritakorupsi 0

#Seluruh anggota DPRD Kota Mojokerto menerima dan menikmati uang “Haram”# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRdJ0G8UYzLWkXMGZxoNrTJ8NPMi9nS_7jY-ZDYUH5JerWjs_YX47a5ttRUaSB5awpv0s7tqtmdfKEdIkWXYzp_hsKxQG6nh7sAxZ87Y_5gXY4MKEEY6I0u20zWitBattxgoMDuuiZ4FM/s1600/Mojokerto.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="775" data-original-width="603" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRdJ0G8UYzLWkXMGZxoNrTJ8NPMi9nS_7jY-ZDYUH5JerWjs_YX47a5ttRUaSB5awpv0s7tqtmdfKEdIkWXYzp_hsKxQG6nh7sAxZ87Y_5gXY4MKEEY6I0u20zWitBattxgoMDuuiZ4FM/s1600/Mojokerto.jpg" /></a></div>
 
 
beritakorupsi.co – Tak heran, bila janji “manis” selalu “berkumandang” dari seseorang yang mencalonkan diri pada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) maupun calon legislatif (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) disaat kampanye berlangsung. Tak hanya janji “manis”, waktunyapun mudah ditemui atau menemui, karena butuh suara rakyat, karena 1 orang saja bisa menentukannya terpilih atau tidak. Anehnya, janji kampanye ternyata ibarat syair lagu “…tapi janji tinggal janji di bibirmu..” yang dinyanyikan artis Ibu Kota Hetty Hetty Koes Endang, dari beberapa Kepala Daerah, seperti Gubernur, Bupati/Wali Kota maupun anggota Legis Latif. Karena, sudah banyak Kepala Daerah maupun anggota DPR, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota masuk penjara sebelum dan sesudah masa jabatannya berakhir, disebabkan kasus Korupsi. Seperti kasus yang menyeret Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, yang ditangkap KPK bersama Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dalam Operasi Tangan Tangan (OTT), pada Jumat, 16 Juni 2017. Pada Jumat, 6 Oktober 2017, dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim H.R Unggul Warso Mukti, JPU KPK Lie Putra Setiawan, Heradian Salipi membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), terdakwa Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan terdakwa Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dengan perkara masing-masing terpisah, dengan didampingi Penasehat Hukum (PH) para terdakwa, diantanya Setiyono dari LBH Trisakti Jakarta. Dalam surat dakwaannya, JPU KPK membeberkan kronoligis terjadinya “penyuapan” antara para terdakwa selaku pimpinan DPRD dengan terdakwa Wiwiet Febriyanto (sudah disidangkan terlebih dahulu). JPU KPK mnyatakan bahwa, terdakwa terdakwa telah menerima sejumlah uang Rp 450 juta yang diperuntukkan bagi para Pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto periode 2014-2019, dari Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto dan Wiwid Febrianto,  Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto.   
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-KmdzU6Kq7DaOiGKNg2ZQ8DvWrHeHXOfzDXjcG3NOasanEGQmcF1GFzYOHfZqdQneAbJL158FepcO83cVQxWdJhE9NBuqdOihokciy6gvK_Mz5M3xDFi-OkYIb-eKoohUmB6geCxH1Eg/s1600/IMG20171006100819.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-KmdzU6Kq7DaOiGKNg2ZQ8DvWrHeHXOfzDXjcG3NOasanEGQmcF1GFzYOHfZqdQneAbJL158FepcO83cVQxWdJhE9NBuqdOihokciy6gvK_Mz5M3xDFi-OkYIb-eKoohUmB6geCxH1Eg/s640/IMG20171006100819.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
Pemberian uang tersebut, agar Ketua, wakil Ketua serta Ketua Fraksi maupun anggota DPRD Mojokerto lainnya, tidak mempersulit pembahasan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBDP) tahun 2017 maupun RAPBD Tahun Anggaran 2018. Perbuatan para terdakwa, lanjut JPU KPK, bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagamaina telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 17 tahun 2014 dan UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib Dewan. JPU KPK memeberkan pula, Pada sekitar akhir tahun 2016,  dibuat kesepakatan antara Mas’ud Yunus dengan pimpinan DPRD Kota Mojokerto, dimana Mas’ud Yunus akan memberikan komitmen kepada para Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, yang bersumber dari persentase atas pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan atau Penling, atau yang dikenal dengan istilah program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp 26 millyar, serta tambahan fee sebesar Rp 65 juta pertahun untuk masing-masing anggota DPRD kota Mojokerto, sebagai uang lelah dalam membahas anggaran yang rencananya diberikan per triwulan di tahun 2017. Pada sekitar bulan Februari 2017, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Mojokerto, terdakwa Purnoma, Umar Farooq dan Abdullah Fanani serta beberapa Ketua Fraksi mengadakan pertemuan dengan Wiwid Febrianto membahas pekerjaan terkait Jasmas, serta tidak lanjut komitmen fee. “Pada kesempatan tersebut, Wiwiet Febrianto menyanggupi untuk memenuhi komitmen fee sebesar 8% dari nilai anggaran Jasmas,” ,” ucap JPU KPK. Ternyata, hingga bulan Mei 2017, komitmen fee kepada para Pimpinan dan anggota DPRD belum dilakukan. Pada hal ada permasalahan, terkait pelaksanaan anggaran Dinas PUPR pada APBD Tahun Anggaran 2017, yang mungkin akan dipermasalahkan oleh DPRD yang bisa jadi akan berpengaruh terhadap pengajuan perubahan APBD tahun 2017 dan APBD tahun 2018, diantaranya Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan Mas’ud Yunus telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari Kas Daerah (Kasda) untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan yang bersumber dari DAK fisik bidang transportasi daerah sejumlah Rp 13.284.905.600 dan fisik bidang infrastruktur perumahan air minum dan sanitasi sejumlah Rp 67.359.000, yang total keseluruhan sejumlah Rp 13.352.264.600 sebagai akibat tidak terealisasinya transfer DAK tahun 2016 dari Kementerian Keuangan Kepada Pemerintah Kota Mojokerto, karena keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh dinas PUPR. JPU KPK mengungkapkan, pada Selasa, 5 Juni 2017, terdakwa Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani menemui Mas’ud Yunus di rumah dinasnya, guna menanyakan tindak lanjut pemberian komitmen fee. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Mas’ud Yunus kemudian meminta Wiwid Febrianto untuk merealisasikan komitmen fee dan menyampaikan kepada para pimpinan DPRD, agar tidak mempersulit pembahasan APBD perubahan tahun 2017 maupun APBD tahun 2018.  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqnK58CnzQOqVQ_qX8uDDX-Ll415EInQ1FoYBdCT9sles1BwftTFg1KU9wxRYZIy7qQ4YdIOZWjXEq5KCh4wxpdSmGPcVeXDz1lbpAdKchHndIwDMyIpNbtNPtfmRk7qQUI63ij5Sz_WE/s1600/IMG20171003113607.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqnK58CnzQOqVQ_qX8uDDX-Ll415EInQ1FoYBdCT9sles1BwftTFg1KU9wxRYZIy7qQ4YdIOZWjXEq5KCh4wxpdSmGPcVeXDz1lbpAdKchHndIwDMyIpNbtNPtfmRk7qQUI63ij5Sz_WE/s640/IMG20171003113607.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus (foto BK, Dok)</td></tr>
</tbody></table>
 
Setelah pertemuan di rumah dinas Wali Kota, kemudian dilanjutkan pertemuan di Kantor DPRD Kota Mojokerto keesokan harinya. Terdakwa Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta Wiwid Febrianto agar segera merealisasikan komitmen fee sejumlah Rp 395 juta per triwulan, dan tahap pertama dari 8% dana program Jasmas sebesar Rp 500 juta, dan Wiwid Febrianto pun menyanggupinya. Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) PUPR yakni, Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan, di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Wiwiet Febriyanto meminta uang sejumlah Rp 930 juta, dengan imbalan, pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017. Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sebesar Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 juta, yang akan diberikan dalam 2 tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000. Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima uang sebesar Rp 380 juta, yang berasal dari Ipang 150 juta rupiah dan dari Dodi sebesar Rp 230 juta, diserahkan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017. Kemudan, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta. 
 
JPU KPK dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yakni, Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp 5 juta, yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel. Sekitar pukul 1730 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Kemudian, Abdullah Fanani menyerahkan uang Rp 10 juta kepada Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyah, sebagai bagiannya. Dan Rp 15 juta untuk Sony Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Hardi Ashanty dan Anang Wahyudi. Sedangkan sisanya, dibagikan kepada anggota Fraksi PDIP masing-masing  Rp 5 juta yakni, Darwanto, Yunus Suprayitno, Febriana Meldiyawati, Suliat dan Gusti Fatmawati. Selain itu, Purnomo juga menyerahkan uang sejumlah Rp 15 juta kepada Dwi Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra), Moh. Harun dan Ita Primaria Lestari, masing-masing Rp 5 juta. Sementara sisa uang sebesar Rp 280 juta yang diterima terdakwa Wiwiet Febriyanto dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 di Komplek Ruko Citra Harmoni Sidoarjo, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sebesar Rp 180 juta, dan yang Rp 100 juta, sebagai cicilan pertama atas temuan audit BPK RI dalam proyek Graha Mojokerto Service City (GMSC). Pada tanggal 16 juni 2017 sekitar 15.00 14.00 WIB, terdakwa Wiiwet Febriyanto menghubungi Umar Faruq, membicarakan rencana penyerahan uang komitmen tahap kedua sejumlah Rp 300 juta, yang kemudian disepakati uang tersebut akan diserahkan melalui Hanif Mashudi, selaku orang kepercayaan Umar Faruq. Sekita pkl 15.40 WIB, terdakwa bertemu dengan Hanif Mashudi di kantor PUPR dan mengatakan, agar nanti malam, Hanif Mashudi menemui Taufik Fajar guna menerima uang komitmen tahap kedua sebesar Rp 300 juta dari terdakwa, untuk diserahkan kepada anggota DPRD kota Mojokerto melalui Umar Faruq. <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgziS0ySBW8Qey4WH03djmgs9WzQ1ORTa5EmGaRfU_gWTaMdVNmFZ3LX-TsUWErQ_W72Gb_G67pfTfazNP0F7bxtwlk56114xYnQwCkAqS4vS0YatcvGBLXbc7KRt6WAjjTxBMpAvg-qDU/s1600/Ipang+dkk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgziS0ySBW8Qey4WH03djmgs9WzQ1ORTa5EmGaRfU_gWTaMdVNmFZ3LX-TsUWErQ_W72Gb_G67pfTfazNP0F7bxtwlk56114xYnQwCkAqS4vS0YatcvGBLXbc7KRt6WAjjTxBMpAvg-qDU/s640/Ipang+dkk.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, Agung Hariyanto dan 
Dodi Setiawan</td></tr>
</tbody></table>
 
Sekitar pukul 23.00 pagi, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan, di kantor Dinas PUPR Mojokerto, yang akan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000. Uang tersebut adalah kekurangan dari kesepakatan sebesar Rp 930 juta, yang berasal dari patungan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang Rp 100 juta dan Dodi Setiawan Rp 400.000.000. Namun terdakwa meminta, agar uang tersebut diserahkan melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, memerintahkan Agung Hariyanto untuk mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian terdakwa menghubungi Taufik Fajar untuk menerima penyerahan uang dari Agung Hariyanto dan melaporkan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Taufik Fajar alias Kaji, agar menyisihkan uang sejumlah Rp 300 juta, untuk diserahkan kepada Hanif Mashudi, dan Rp 30 juta diminta untuk disimpan. Sisa sebsar Rp 170 juta, diminta untuk diserahkan kepada terdakwa. Sekitar pukul 21.00 WIB, Taufik Fajar menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada Hanif Mashudi di depan ruahnya. Sementara terdakwa Wiwiet Febriyanto, sekitar pukul 20.00 WIb,  menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan, dilakukannya pembahasan rencana perubahan APBD tahun 2017, terkait permasalahan penganggaran PENS yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. RDP tersebut, juga dihadiri oleh Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani beserta anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan, Novi Raharjo, Subektiarso (Kepala Bidang Anggaran BPPKA), Ani Wijaya (Kepala Bidang Aset DPPKA) juga Helmi (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi BAPEKO). Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq menerima telepon dari Hanif Mashudi, yang menyampaikan bahwa, telah menerima uang Rp 300 juta dari terdakwa Wiwiet Febriyanto melalui Taufik Fajar alais Kaji. Dari telepon tersebut, Umar Faruq menemui Hanif Mashudi di kantornya di Jalan Surodinawan Mojokerto, untuk memastikan uang yang diberikan oleh terdakwa yang diterima Hanif Masudi.  Sekitar pukul 23.00 WIB setelah selesai RDP, terdakwa menemui Purnomo diruang kerjanya, dan menyampaikan bahwa uang komitmen tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 300.000.000 dan telah diserahkan melalui Umar Faruq. Sedangkan sisanya, akan direalisasikan kemudian hari. Terdakwa Wiwiet Febriyanto lalu mengambil uang Rp 170 juta dari Taufik Fajar untuk dipergunakan membayar cicilan rumah sejumlah Rp 30 juta, dan sisanya Rp 140 juta sebahai tambahan uang triwulan anggota DPRD Kota Mojokerto. Pada dini hari, 16 Juni 2017, setelah selesai RDP, Purnomo menemui Umar Faruq di rumah PAN. Tidak lama kemudian, Umar Faruq menghubungi Hanif Mshudi, supaya datang ke rumah PAN membawa uang Rp 300 juta dari terdakwa, yang disimpan dalam tas ransel berwarna hitam merk ECCE. Tak lama kemudian, merekapun di tangkap KPK.   
“Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 18 UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU diakhir dakwaannya. Usai persidangan, salah seorang PH terdakwa Purnomo, Setiyono menyatakan tidak akan menyampaikan Pledoi. “Kita tidak akan mengajukan Pledoi atau keberatan. Sidang rencananya akan berlangsung 2 kali seminggu,” kata Setiyono.  (Redaksi)

News Tipikor Tertangkap OTT, Ketua DPRD Kota Mojokerti Diadili

#Seluruh anggota DPRD Kota Mojokerto menerima dan menikmati uang “Haram”# berita korupsi .co – Tak heran, bila janji “manis” s...

Terdakwa Tunggal Kasus Korupsi OTT Dituntut 1,6 Tahun Penjara

08.07 beritakorupsi 0

#Terdakwa mengaku merasa dijebak, karena terdakwa dianggap menggalkan modus oknum Polisi yang akan meminta uang 10% dari sangsi UU No. 32/2009, terhadap Perusahaan yang dianggap tidak mengolah Limbah B3 di Sidoarjo# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg076Ky8-ahFjgv6MskisOFSnfX_tvfjVCGpEVWP0XcnB1ZRRfefB1lfmsvFyUJWzP3vD6m_FkAmVJ5x-MQQ4zrsooZRAeWo7bOk64ezisYtKHwWDJhWgcwT3Al2dLaxZT2Vz_JPTCs63E/s1600/IMG2017100610403.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg076Ky8-ahFjgv6MskisOFSnfX_tvfjVCGpEVWP0XcnB1ZRRfefB1lfmsvFyUJWzP3vD6m_FkAmVJ5x-MQQ4zrsooZRAeWo7bOk64ezisYtKHwWDJhWgcwT3Al2dLaxZT2Vz_JPTCs63E/s1600/IMG2017100610403.jpg" /></a></div>
 
beritakorupsi.co – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), pada 20 Oktober 2016, sepertinya “bisa dijadikan permainan hukum”, seperti yang terjadi di Surabaya apada Maret lalu. Sebab, bila Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Tim Satgas Saber Pungli hanya terhadap 1 (Satu) orang saja, yang diduga sebagai penerima uang “suap” atau sebagai uang pungutan liar, karena si penerima adalah pegawai negeri spil (PNS). Ini tak ubahnya, kasus narkoba (Narkotik dan Obat-batan, UU RI No. 35/2009) jenis Sabu-sabu atau pelaku judi togel (toto gelap) maupun judi online. Seperti yang dilakukan Tim Satgas Saber Pungli Polrestabes Surabaya dalam Operasi Tangkap Tangan terhadap Dina Karandina, staf pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemkab Sidoarjo, Jawa Timur di Hotel JW Mariot, Jalan Embongmalang Surabaya, pada Kamis, 23 Maret 2017. Saat itu, petugs Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya hanya menangkap Dina Karandin dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 25 juta. Ia pun dijerat dengan pasal 12 huruf e Undang-Undang RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun. Pasal 12; Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Huruf e; pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan  maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Masyarakat pun bertanya-tanya ingin tahu, dari siapa Dina Karandina menerima uang tersebut ? Mengapa petugas Saber Pungli Polrestabes Surabaya tidak turut menangkap oknum sipemberi uang ? Apakah pertemuan Dina Karandina dengan si pemberi uang di Hotel bintang 5 itu hanya sekedar pertemuan biasa untuk penyerahan uang ?. Atau, mengapa hingga hari ini, petugas Satgas Saber Pungli Polrestabes Surabaya dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Surabaya, tidak dapat mengadirkan oknum sipemberi uang sebagai saksi di persidangan, agar kasus yang menjerat wanita berkerudung ini jelas serta terang benderang. Anehnya, oknum si pemberi uang pun hingga saat ini menjadi “misterius”. Ironisnya, media pun sepertinya turut “terhipnotis” saat kasus OTT ini mencuat kepublik. Sebab, “tak satu pun media” yang mempublikasikan siapa nama pemberi uang dan bagaimana statusnya ?. Pemberitaan yang ada, bahwa uang yang diterima terdakwa adalah untuk biaya pengurusan ijin UKL, UPL dan IMB dari sipemohon. Namun entah siapa dan perushaan mana yang memohon ijin dimaksud, juga “tak jelas”. Tak heran memang, sebelum kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya oleh JPU, Kajari Surabaya sempat mengembalikan berkas perkaranya sebanyak Dua kali kepada penyidik Polrestabes Surabaya. Yang lebih anehnya, “ibarat ucapan, malu-malu tapi mau”. Sebab Kejari Surabaya akhirnya menerima juga pelimpahan perkara kasus OTT ini dari penyidik Polrestabes Surabaya dengan tersangka TUNGGAL, yakni Dina Karandina. Saat ini, setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, terdakwa tunggal kasus OTT Dina Karandina, dituntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. JPU menjeratnya dengan pasal 11 Undang-Undang RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun Pasal 11; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Usai persidanagan, terdakwa Dina Karandina pun bercerita kepada wartawan media ini dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor Surabaya, terkait tuntutan Jaksa atas kasus yang menimpa dirinya. Menurut terdakwa, dirinya merasa dijebak jauh sebelum terjadi penangkapan. Dina Karandina  pun heran, sebab hingga saat ini “Andi Pramono”, sipemberi uang tak pernah dihadirkan dipersidangan. Pada hal, saat petugas Satgas Saber Pungli Polrestabes Surabaya menangkap dirinya, pada Kamis, 23 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, 5 menit setelah menerima uang dari “Andi Pramono” sebesar Rp 25 juta di Hotel JW Mariot Suarabaya. “Saya dituntut satu tahun enam bulan. Tapi Andi Pramono tidak pernah dihadirkan kepersidangan,” ucap Dina Karandina atau yang akrab disapa Dina. Kecurigaan terdakwa, adalah sejak dirinya menerima disposisi dari atasannya selaku Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Lingkungan Hidup. Yang menurut terdakwa selama menjadi PNS, belum pernah seorang bawahan menerima disposisi langsung jauh sebelum jadwal waktu pelatihan, mengingat erat kaitannya dengan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). “Saya juga sudah merasa curiga dan heran sebelumnya. Saya merasa dijebak. Saya ke Hotel JW Mariot tanggal 23 (23 Maret 2017) mengikuti pelatihan. Tapi saya heran, karena sebelum mengikuti kegaiatan, saya sudah menerima disposisi jauh-jauh hari, yaitu tanggal 3 Maret. Saya sejak awal jadi PNS sudah di Dinas Lingkungan Hidup. Menurut hemat saya, bawahan itu belum pernah di disposisi jauh-jauh hari sama pimpinan yaitu Bu Endang, selaku Kepala Bidang. Kalu yang dulu sudah pindah,” beber Dina dengan rasa takut. “Yang lucunya lagi, siapapun atasan, kalau SPPD biasanya kalau untuk staf seperti saya bawahan misalnya mau keluar kota atau ke Jakarta, itu akan diturunkan didetik-detik terakhir, nggak mungkin langsung pertama karena erat kaitannya ada SPPD. Sampai saya tanya tiga kali Kabid saya. “Bu, benar ta saya yang berangkat”. Karena saya pernah dapat info dari Sucofindo, tentang kita mau ada program untuk tanggap darurat Limbah B3, saya yang mengidekan waktu itu. Perkiraan Sucofindo itu saya yang hadir. Tapi karena atasan itu ngerti dengan perjalanan dinas, dibudali (berangkat) sama mereka. Mereka kaya curiga. Saya ditanya, “Dek, kog nggak mudun nang aku, pingin budal dewe ta (Dek..kenapa nggak diturunkan ke saya, mau berangkat sendiri ya), ya saya jawab nggak Bu, monggo kalau Bu Endang mau berangkat (nggak Bu, silahkan kalau Bu Enang mau brerangkat). Kog bisa seperti itu, tapi ini nggak. Nah disitu saya mulai curiganya,” lanjut Dina. Dina pun merasa kalau kasus yang menimpanya erat kaitannya dengan kegagalan oknum polisi yang hendak meminta uang dari perushaan yang dianggap tidak mengolah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan PP (Peraturan Pemerintah) RI No. 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang sangsi dendanya paling banyak sebesar Rp 3 millyar. “Saya merasa ini dendam, karena saya sering menggalkan oknum polisi yang akan meminta uang dari perusahaan yang dianggap melanggar PP tentang limbah B3. Saya sering melakukan pengawasan dan memberikan penyuluhan terhadap perusahaan. Dan mereka pernah menyampaikan," ujar Dina   
"Kalau mereka ditarik sepuluh persen dari sanksi PP tentang B3. Sangsi dalam PP tentang limbah B3 kan tiga miliyar, kalau sepuluh persennya tigaratus juta. Saya dianggap menggagalkan aksi mereka. Saya kan orang teknis, saya hanya benar-benar bekerja memberikan penyuluhan. Saya memang staf tapi pengawas. Disana itu ada perusahaan yang kena modus polisi, kalau ada perusahaan yag tidak mengolah limbah B3. Bukan mereka melalaikan tetapi karena mereka tidak mengerti. Sebagai pengawasan, saya memberikan penyuluhan agar mereka mau mengurus tetapi lewat teman, saya hanya murni untuk memberikan masukan, tapi bukan saya yang mengerjakan tapi saya kasih ke orang lain. Ada satu oknum polisi dari Polres Sidoarjo, yang sering menemui perusahaan yang dianggap tidak mengolah limbah B3, kalau nggak benar biasanya dimintai sepuluh persen dari Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Kalau ada perusahaan yang tidak mengolah limba B3 dendanya kan tiga miliyar, sepuluh persennya berapa, tiga ratus juta kan,” kata Dina mengungkapkan. Saat ditanya nama oknum dan perusahaan tersebut, Dina tak menjawab. Dengan raut wajah ketakutan, tidak bersedia menyebut nama perusahaan yang dimaksud.  
 
”Ndak…. Perusahannya nggak ngomong, tapi banyak perusahaan yang gitu,” ucap Dina dengan rasa takut. Saat ditanya, apakah pejabat Dinas Lingkungan Hidup pernah menerima sesuatu dari perusahaan yang diduga tidak mengelolah limba B3 ?. Menurut terdakwa pernah. “Filling saya pernah, saya staff tapi pengawas, waktu itu kabitnya yang lama sudah pindah ke dinas kelautan, saya takut kena karma,” kata terdakwa dengan rasa takut untuk menyebutkan nama-nama yang diduga bermain dibelakangnya, terkait perusahaan yang tidak mengolah limbah B3, hingga dirinya terjerat dalam operasi tangkap tangan. Terkait nama “Andi Pramono”, menurut terdakwa tidak dikenalnya sama sekali. Terdakwa mengaku mendapat telefon dari Andi Pramono. Menurut “Andi Pramono”, Nomer handphone terdakwa diperoleh dari seorang customer service di Sidoarjo, untuk mencari pelanggan. Padahal menurut terdakwa, dirinya tidak pernah memberikan Nomor HP=nya ke orang yang tidak dienalnya apalgai bercerita. “Saya tidak kenal sama sekali. Saya ditelefon Andi Pramono, katanya Nomor saya dia dapat dari cutomer service di Sidoarjo. Padahal saya tidak pernah ngomong dengan siapapun. Andi Pramono menghubungi saya untuk memberikan pekerjaan. Pernah bertemu di Sutos tapi saya menolak karena data yang diberikannya tidak lengkap. Saya pernah dipaksa diberikan uang, tapi saya menolak karena itu, karena datanya kurang lengkap. Terus, dia kembali menelefon saya  dan bertemu di MC. Donals Surya Purya Jaya di sidoarjo saat malam hari, untuk memberikan pekerjaan di daerah Gersik, tapi bukan saya yang akan mengerjakan tapi akan saya kasih ke teman, saya hanya memberikan masukan. Karena untuk industry atau sebuah gudang, sehingga saya mau. Nah, pada hari seninnya (27 Maret 2-17) mau saya surve. Kamisnya (23 Maret 2017) Dia (Andi Pramono) memaksa saya, dia beriakn uang DP, saya gak mau tapi saya dipaksa. Pas jam istirahat, dia menemui saya di Hotel JW. Mariot, dengan memaksa diberikan uang sebesar Rp 25 juta. Lima menit setelah Andi Pramono memberikan uang itu, saat saya naik untu mengikuti pelatihan lagi, saya dipepet oleh petugas terus ditangkap,” kenag Dina. Dari apa yang diceritakan terdakwa, apakah “Andi Pramono” adalah seorang oknum atau suruhan ? Sehingga, sosok Andi Pramono menjadi misterius, ibarat sebuah “Film Horror”. Menurut Penasehat Hukum terdakwa Yuliana, nama Andi Pramono tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) apalagi tidak dihadirkan sebagai saksi si pemberi uang di Persidangan, seperti kasus-kasus OTT yang saat ini sedang di sidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, diantaranya OTT Dinas Disperindag Kabupatena Jember, OTT BPN Kota Batu, Malang, OTT PT PAL, OTT Dnias Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan Jatim dengan Ketua Komisi B DPRD Jatim, OTT Dinas PUPR Kota Mojokerto dengan Ketua DPRD Kota Mojokerto, OTT BPN Surabaya II. Dimana si penerima maupun sipemberi, sangat jelas “tubuhnya” duduk di kursi panas Pengadilan Tipikor Surabaya.   
 
"Pembelaan minggu depan. Tidak masuk dalam daftar DPO," ucap Yuli. (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Tunggal Kasus Korupsi OTT Dituntut 1,6 Tahun Penjara

#Terdakwa mengaku merasa dijebak, karena terdakwa dianggap menggalkan modus oknum Polisi yang akan meminta uang 10% dari sangsi UU No. 32/20...

2 Terdakwa Suap OTT DPRD Jatim Dituntut Berbeda

07.54 beritakorupsi 0

#Permohonan terdakwa menjadi JC dikabulkan KPK, karena terdakwa membeberkan para tersangka lain dan memberikan bukti signifiakan termasuk mengungkap dalam persidangan terkait pemberian uang Rp 600 juta terhadap oknum untuk biaya pemeriksaaan di Surabaya# 
 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCTPLQHY6Z80FGH0cCJsUMMM2mgDxD6mkBjhEIoZ6rhjEIYQzhLiMjr0LgBqAnzmiHfY_tjj_kOeEWdiqwMvz3TqxAm3aAUh83M3VaIg8xIhge48vebW_9FWrQKiIRvbg3_fv8php-vWE/s1600/2017-08-28.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="231" data-original-width="640" height="231" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCTPLQHY6Z80FGH0cCJsUMMM2mgDxD6mkBjhEIoZ6rhjEIYQzhLiMjr0LgBqAnzmiHfY_tjj_kOeEWdiqwMvz3TqxAm3aAUh83M3VaIg8xIhge48vebW_9FWrQKiIRvbg3_fv8php-vWE/s640/2017-08-28.png" width="640" /></a> 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
beritakorupsi.co – Pada Jumat, 6 Oktober 2017, Sidang perkara Korupsi suap terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim, yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap terdakwa I Bambang Heriyanto, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat selaku terdakwa II, kembali digelar dengan agenda pembacaan suart tuntutan oleh JPU KPK. Dalam surat tuntutannya, JPU KPK menyatakan Dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Rochmat, bahwa terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Keduanya pun dituntut berbeda. Pertimbangan JPU KPK, karena permohonan terdakwa sejak ditangkap KPK telah mengajukan menjadi JC (Justice Collabolator). Menurut JPU KPK, terdakwa II bukan sebagai pelaku utama, sementara terdakwa I telah membuka atau membeberkan peran tersangka lain dengan memberikan bukti-bukti serta mengakui perbuatnnya. Memang dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, terdakwa mengakui telah memberikan uang sebesar Rp 600 juta terhadap “Agus” oknum yang menagku dari “ICW” disalah satu Hotel. Pemberian uang itu menurut terdakwa, bila terdakwa diperiksa di Surabaya. Sementara bila diperiksa di Jakrta tidak ada biaya alias gratis. Dan saat pemeriksaan dirinya pun, oknum yang menerima uang tersebut ada sekitarnya. Dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim Rochmat, JPU KPK Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani dalam surat tuntutannya,  meminta kepada Majelis untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun terhadap terdakwa I Bambang Heriyanto dan 1 tahun 6 bulan terhadap terdakwa II. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Bambang Heriyanto berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan terdakwa II Anang Basuki Rahmat, berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta pdana denda sebesar Rp 50 juta subsiadair 3 bulan kurungan dikuranagi sleama masa tahanan yang dijalani terdakwa I dan II,” ucap JPU KP Dalam tuntutan JPU KPK ada yang menggelitik, yakni mengenai denda. Dalam surat tuntutan, JPU KPK tidak mencantumkan pasal 18 UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai denda. Anehnya, Kedua terdakwa dipidana denda sebesar Rp 50 juta atau dikurung selama 3 bulan bila tidak dibayar. 
Usai persidangan, Suryono Pane selaku Penasehat Hukum Kedua terdakwa mengatakan, pertimbangan JPU karena permohonan terdakwa jadi JC dikabulkan. “Permohonan jadi JC diakabulkan. Tuntutannya 2 tahun untuk Bambang dan 1 tahun 6 bulan untuk Anang,” ucap Pane. Kedua terdakwa ini ditangkap KPK pada Juni lalu, seusai memberikan uang suap terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim Mohammat Basuki (mantan terpidana 1 tahun penjara dalam kasus Koruspi), atas pengawasan anggaran dan revisi Perda yang dilakukan oleh DPRD Komisi B terhadap 10 SKPD (Dinas) Provinis Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) anggaran tahun 2017, dengan memberikan sejumlah uang “haram” sebagai pelicin agar kinerja para Kepala Dinas dianggap beres. Pemberian uang “haram” untuk Dewan yang terhormat ini ternyaa sudah berlangsung bertahun-tahun. Untuk tahun 2017, Komisi B DPRD Jatim diperkirakan akan menerima uang “haram” sebesar Rp 3,07 milliar dari 10 SKPD andaikan tidak tertangkap KPK. Tetapi, ibarat Peribahasa berbunyi, “sepandai-panadainya orang menyembunyikan yang busuk, akan tercium juga” Andaikan hal ini tidak terungkap atau tertangkap oleh KPK, 2 terdakwa dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Jatim ini pun tidak akan duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa untuk diadili di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dan pemberian uang “haram” alias komitmen fee dan triwulan, yang tidak ada aturannya pun akan tetap berjalan mulus sebagai tambahan “pindi-pundi” bagi Komis B DPRD Jatim. Pada hal, pengasilan setiap anggota Dewan Rp 50 juta per bulan termasuk untuk sewa rumah sebesar Rp 25 juta perbulan. Sementara Gubernur Jatim Sukarwo, dengan keras dan tegas membantah kasus yang menimpa 2 anak buahnya (Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Peternakan) dengan Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim ditangkap KPK terkait, pengawasan anggaran dan revisi Perda. Lalu, saiapakah yang benar ? apakah pernyataan Gubernur Jatim kepada media ini pada 23 Juni 2017, atau surat dakwaan JPU KPK serta pengakuan para terdakwa ???? Dalam surat dakwaan JPU KPK memberkan, kronoligis terjadinya “penyuapan” antara terdakwa dengan Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim. JPU KPK mnyatakan, bahwa terdakwa 1 Bambang Heriyanto, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, sebelumnya sudah mengetahui, adanya kesepakatan antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, mengenai adanya iuran sebagai kewajiban, yang harus dipenuhi selama 1 tahun anggaran, oleh Dinas-Dinas yang bekerja sama dengan komisi B DPRD Jatim, yang salah satunya adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. JPU KPK menyebutkan, pada sekitar bulan Pebruari 2017, bertempat di Kantor DPRD Jatim, diadakan rapat dengar pendapat (Hearing) antara terdakwa Bambang Heriyanto dengan komisi B DPRD. Setelah selesai, terdakwa Bambang Heriyanto, bertemu dengan  Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam pertemuan tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok menyampaikan kepada terdakwa Bambang Heriyanto, mengenai pemberian uang yang bersumber dari iuran Dinas-Dinas yang bermitra dengan komisi B Provinsi Jatim akan berubah menjadi Triwulan, sehingga pemberiannya dilakukan 3 bulan sekali. Pemberian uang Triwulan kepada komisi B DPRD Jatim tersebut, agar komisi B DPRD Jatim dalam rangka melakukan evaluasi Triwulan, tidak mempersulit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, terhadap pelaksanaan anggaran APBD 2017 dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak berdampak pada alokasi anggaran Dinas tahun berikutnya Terdakwa Bambang Heriyanto, menyetujui perubahan yang disampaikan oleh Moh. Ka’bil Mubarok tersebut, dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim yaitu, 1 tahun anggaran sebesar Rp 600.000.000, sehingga dibagi Triwulan menjadi Rp 150 juta. Sekitar bulan Maret 2017, terdakwa 2 yakni, Anang Basuki Rahmat, sebagai ajudan dari terdakwa 1, menerima telepon dari Moh. Ka’bil Mubarok, untuk bertemu di ruas jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya, kemudian dilakukan pertemuan dan pembicaraan di dalam mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, yang membicarakan agar terdakwa 2 menyampaikan kepada terdakwa 1 untuk segera menyetorkan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama pada Moh. Ka’bil Mubarok. Setelah pertemuan tersebut, terdakwa 2 melaporkan kepada terdakwa 1, mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama. Kemudian, terdakwa 2, menawarkan bantuan dengan cara meminjamkan uangnya kepada terdakwa 1, dan terdakwa 1 pun menyetujuinya, lalu terdakwa 1, menyiapkan uangnya sebesar Rp 150 juta. Masih pada bulan yang sama, terdakwa 2, menghubungimu Moh. Ka’bil Mubarok melalui telepon menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp 150 juta telah siap untuk diserahkan. Kemudian Moh. Ka’bil Mubarok, mengajak terdakwa 2 untuk bertemu kembali di ruas Jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya. Setelah disepakati tempat pertemuan, terdakwa 2 pun langsung menghampiri mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta dan menyerahkannya kepada Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam perjalanan pulang, terdakwa 2, melaporkan kepada terdakwa 1 melalui SMS yang berisi, “proposal” sudah diterima oleh komisi B, yang dijawab oleh terdakwa satu “Oh ya terima kasih”. Setelah menerima uang komitmen Triwulan pertama tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok, membagikan kepada pimpinan, anggota dan staf dari komisi B DPRD Jatim. Sekitar Mei 2017, terjadi pergantian wakil ketua komisi B DPRD Jatim, dari Moh. Ka’bil Mubarok kepada Anis Maslachah.  Sedangkan untuk ketua komisi B, Masih dijabat oleh Muhammad Basuki, sebagaimana keputusan pimpinan DPRD. Masih bulan yang sama, dilakukan hearing kembali antara terdakwa 1 Ahmad Nurfalaki, yang mewakili Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B, untuk membahas kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. Sebelum dilakukan hearing, terdakwa 1 dipanggil oleh Muhammad Basuki keruangannya, dan menanyakan perihal, komitmen Triwulan 2 sebesar Rp 150 juta, yang belum dipenuhi terdakwa 1, sambil mengatakan “iuran sekarang saya yang pegang, karena Pak Ka’bil pindah ke Komisi E, nanti untuk evaluasi Triwulan ke II ditiadakan”. Dan terdakwa 1 menjawab akan mengusahakan secepatnya. Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap bahwa, atas permintaan Mochammad Basuki, terdakwa 1 mengumpulkan pejabat Eselon III berjumlah 13 orang yang terdiri dari, Kabid dan kepala UPTD. Pada pertemuan tersebut, terdakwa 1 menyampaikan, adanya kebutuhan uang sebesar Rp 150 juta, terkait komitmen Triwulan ke II kepada komisi B DPRD Jatim, untuk evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dan kemudian hal itu disepakati oleh masing-masing Eslon III, akan mendapat tanggung jawab sebesar Rp 17. 500.000, yang nantinya uang tersebut dikumpulkan melalui Sri Wilujeng, selaku staf keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim. Pada tanggal 2 Juni 2017, Mochammad Basuki melalui telepon, terkait belum adanya kepastian mengenai pemberian komitmen Triwulan ke II, diterima sebelum tanggal 15 Juli 2017. Terdakwa 1 menyatakan kesiapannya, untuk menyerahkan komitmen perubahan kedua Paling lambat hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, yang akan diserahkan terdakwa 1 kepada staf Mochammad Basuki di kantor DPRD Provinsi Jatim Beberapa hari kemudian, terdakwa 1 memanggil Sri Wilujeng dan menanyakan mengenai pengumpulan uang pemenuhan komitmen Triwulan ke II kepada komisi B. Saat itu, Sri Wilujeng mengatakan, uangnya sudah terkumpul sebesar Rp 150 juta. Dan kemudian, uang tersebut diserahkan kepada terdakwa 1. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa 1 mendatangi terdakwa 2 di ruangannya, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, untuk diserahkan kepada Mochammad Dasuki sambil mengatakan, disampaikan ke komisi B. Uang sebesar Rp 150 juta diamasukkan ke dalam Paper Bag motif batik, dan terdakwa 2 menghubungi Rahmat Agung, staf komisi B DPRD Jatim melalui telepon dan meminta nomor handphone Mochammad Basuki, lalu Rahman Agung,  mengirimkan nomor handphone Mochammad Basuki kepada terdakwa melalui pesan pendek (SMS). Terdakwa 2 kemudian menghubungi Mochammad Basuki melalui telepon, minta arahan mengenai penyerahan uang Triwulan ke II dari terdakwa 1, dengan istilah “proposal” akan diserahkan langsung kepada Mochammad Basuki, atau melalui Rahman Agung, dan dijawab oleh Mochammad Basuki, agar diserahkan kepada Rahman Agung. Selanjutnya, terdakwa 2 menghubungi Rahman Agung melalui telepon, terdakwa 2 akan berangkat menuju kantor DPRD, untuk menyerahkan uang Triwulan ke II dengan didampingi oleh supir kantor yaitu, Mulyono. Sesampainya dikantor DPRD Provinsi Jawa Timur, terdakwa 2 langsung menuju ruang komisi B sambil membawa Paper Bag motif batik yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, dan bertemu dengan Santoso yang juga staf komisi B. Kemudian terdakwa 2 menanyakan kepada Santoso, mengenai keberadaan Rahmat Agung, namun ternyata Rahman Agung tidak berada ditempat, sehingga terdakwa 2 menyerahkan Paper Bag motif batik yang berisi uang tersebut kepada Santoso, dan mengatakan, untuk “Pak Basuki”. Setelah itu, terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 sebagai tanda pertemanan antara terdakwa 2 dengan Santoso. Tak lama kemudian, setelah uang tersebut diserahkan terdakwa 2 kepada Santoso, keduanya pun langsung diringkus Tim KPK untuk dip roses hokum.  Perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban Moh. Ka’bil Mubarok dan Mochammad Basuki selaku penyelenggara negara yaitu sebagai, anggota DPRD Provinsi Jatim yang juga menjabat sebagai pimpinan komisi B DPRD. Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  (Redasksi).

News Tipikor 2 Terdakwa Suap OTT DPRD Jatim Dituntut Berbeda

#Permohonan terdakwa menjadi JC dikabulkan KPK, karena terdakwa membeberkan para tersangka lain dan memberikan bukti signifiakan termasuk me...

Eksepsi Terpidana Ditolak, Jaksa “Siperantara Suap Aman"

01.00 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLVIXkkILqj9F7_Lo9Egl1Ey5F1ZtxqvzeIldRDxXUl0FCBAshEq7yvY8CZPZ_PGKrcO2B6Fq5SneLuOwl3wJNfac4NT3rMG6cWbSxon0wQr-Gr4dsBGGPha8gl5-9I-8qsgMKtSqpDjU/s1600/Abdul+Manaf.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="479" data-original-width="850" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLVIXkkILqj9F7_Lo9Egl1Ey5F1ZtxqvzeIldRDxXUl0FCBAshEq7yvY8CZPZ_PGKrcO2B6Fq5SneLuOwl3wJNfac4NT3rMG6cWbSxon0wQr-Gr4dsBGGPha8gl5-9I-8qsgMKtSqpDjU/s640/Abdul+Manaf.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa/terpidana Abdul Manaf (kiri) saat diruang tahanan Pengadilan Tipikor </td></tr>
</tbody></table>
 
beritakorupsi.co – “Mungkin karena saya menyebut Abdulla. Apa yang disampaikan Ahmad Fauzi ke saya, melalui Abdullah. (….Abdulla selalu menjadi perantara anda dengan Ahmad Fauzi ?, tanya wartaan media ini…). Ia, apa yang saya sampaikan ke Ahmad Fauzi, melalui Abdulla. Gampangnya ya. Uang saya nggak dikembalikan, dirampas untuk negara.,”. Kalimat diatas, diucapkan terdakwa yang juga terpidana 3 tahuan Abdul Manaf, dengan rasa kecewa dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor Surabaya, usai disidangkan dalam perkara Korupsi “suap” jilid II, pada Kamis, 5 Oktober 2017. Sidang yang berlangsung, adalah pembacaan putusan Sela oleh Majelis Hakim, terhadap Eksepesi (keberatan) terdakwa, melalui Penasehat Hukum (PH)-nya Totok Prastowo dkk, atas surat dakwaan JPU, yang menjerat terdakwa dengan pasal 5 ayat (2) atau pasal 5 ayat (1) huruf a jo pasal 18 UU Korupsi. Dakwaan ini, hamper sama dengan dengan dakwaan pada jilid I, yakni pasal 5 ayat (2) atau pasal 5 ayat (1) huruf a jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Rasa kecewa Abdul manaf bukan tidak beralasan. Sebab Abdulla, salah satu staf tata usaha bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), adalah sebagai perantara suap antara dirinya dengan salah seorang penyik Kejati Jatim, Ahmad Fazi (sudah divonis 4 tahun dari tuntutan JPU 2 tahnun penjara), hingga tercapai nilai sebesar Rp 1,5 milliar, yang kemudian diserahkan langsung oleh Abdul Manaf ke Ahmad Fazi, sebelum Ahmad Faizi mengikuti persidangan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Rabu, 23 November 2017, pagi. Anehnya, Abdullah yang menjadi perantara suap seperti yang disampaikan Abdul Manaf, hingga saat ini “menikmati udara segar dan cahaya mata hari serta tidur nyenyak, serta dapat melaksanakan tugas sehari-harinya di Kejati Jatim”. “Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana” Dalam putusan Sela, Majelis Hakim menolak Eksepsi PH terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim, karena locus deliktnya berbeda, dia ditangkap di Surabaya dan penyuapan terhadap pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yaitu Wahyu Sudjoko (sudah divonis). “Eksepsi ditolak. Pertimbangannya, locus deliktinya berbeda dan penyuapan terhadap oknum BPN,” kata Totok singkat. 
Pada hal, dalam fakta persidangan, Abdul Manaf “bukan” ditangkap di Surabaya, melainkan “dipanggil/dijemput” ke Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, setelah terlebih dahulu Tim Saber Pungli Kejati Jatim menangkap Ahmad Fauzi, pada Rabu 23 November 2016 sekitar pukul 15.00 WIB, seuai mengikuti sidang Praperadilan yang dimohonkan Dahlan Iskan dalam kasus dugaan Korupsi penjualan asset daerah PT PWU, mewakili Kejaksaan. Kasus ini bermula, pada saat Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep dan Kejati Jatim melakukan penyidikan atas kasus dugaan Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep, dengan tersangka, Kepala Desa (Kades) Kalimook Kabupaten Sumenep, Murhaimin dan Wahyu Sudjoko (Keduanya sudah divonis), kepala seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep. Dalam penyidikan, penyidik memiliki bukti berupa transfer uang kurang lebih Rp 100 juta, dari Abdul Manaf ke kerekening oknum BPN. Dalam fakta persidangan, tanah itu dijual oleh Kades Kalimook ke Abdul Manaf, saat proses pengurusan sertifikat berlangsung, dan biaya pengurusannya ditanggung oleh Abdul Manaf. Perkenalan Abdul Manaf ke oknum BPN melalui Kades Kalimook. Sementara, Kades Kalimook meminjam 14 KTP milik warga yang “menguasai” tanah tersebut yang kemudian dijadikan untuk mengurus sertifikat hak milik (SHM) dan kemuidan menawarkan ke Abdul Manaf.  Karena takut dijadikan tersangka, Abdul Manaf kemudian meminta bantuan kepada Abdullah, salah satu staf tata usaha bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) sebagai perantara ke Ahmad Fauzi, selaku penyidik. Abdul Manaf menyatakan kepada Abdullah, siap memberikan uang Rp 750 juta. Tapi  yang diminta Jakasa Nakal itu justru senilai Rp 2 milliar yang disampaikannya melalui Abdullah. Namun Abdul Manaf hanya mampu memenuhi setengahnya sebesar Rp 1,5 miliar. Lalu uang itu pun diantarkan Ambul Manaf ke Kejati dan menaruhnya di mobil Ahmad Fauzi. Keterangan tersebut diucapkan Abdul Manaf di persidangan saat pemeriksaan dirinya sebagai terdakwa, pada Selasa, 11 Januari 2017. Terkait ucapan Abdul Manaf tentang Abdullah, Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur Maruli Hutagalung, tak memberikan komentar saat dihubungi media ini dengan mengirim pesan singakat (SMS) ke nomor Handphonnya, Kamis, 5 Oktober 2017.  (Redaksi).

Tipikor Eksepsi Terpidana Ditolak, Jaksa “Siperantara Suap Aman"

Terdakwa/terpidana Abdul Manaf (kiri) saat diruang tahanan Pengadilan Tipikor berita korupsi .co – “Mungkin karena saya menyebut Abdul...

Si Terpidana Korupsi Dana Hibah Kadin, Menghadapi Vonis Kembali

02.10 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5A89T4zuC6_KfNjM_w7dLsXcy0stZ2AN7Nl3_jOrYv3jdoeEe1YBA7wJLahWKMyRrcDagb-5dJteYsOnkEWwzZUi2nj74poyHb7ZOFjc0sUlXj0ntT-jbiApBOX1KbU-gAXSlrm28xHw/s1600/IMG20171003155930.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5A89T4zuC6_KfNjM_w7dLsXcy0stZ2AN7Nl3_jOrYv3jdoeEe1YBA7wJLahWKMyRrcDagb-5dJteYsOnkEWwzZUi2nj74poyHb7ZOFjc0sUlXj0ntT-jbiApBOX1KbU-gAXSlrm28xHw/s640/IMG20171003155930.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – “Bisa 2 kali mengapa harus sekali ?”. Barangkali inilah yang dilakukan penyidik Kejati Jatim dalam kasus Korupsi dana hibah Kadin tahun 2011 hingga 2014 lalu sebesar Rp 48 milliar, yang merugikan negara senilai Rp 26 milliar. 
 
Sebab, dalam kasus Korupsi dana hibah Kadin yang dikucurkan Pemprov Jatim sejak 2011 hingga 2103 lalu yang totalnya Rp 48 milliar, dengan kerugian negara termasuk diantaranya untuk pembelian saham IPO (Initial Public Offering) Bank Jatim tahun 2012 oleh Ketua Kadin Lanyyala Mattalitti, sebesar Rp 5,3 milliar dan sebahagian dana ke Persebaya, sudah diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada tahun 2015. 
 
Dalam kasus ini, di tahun 2015, Kejati Jatim sudah menyeret 2 pejabat Kadin (Kamar Dagang dan Indistri) Jatim, yaitu Nelson Sembiring, mantan Wakil Ketua Bidang SDM (Sumber Daya Miniral, pertambangan dan Logam) dan Wakil Ketua, Diar Kusuma Putra untuk diadili dan dijatuhui hukuman pidana penjara di Pengadilan Tipikor Surabaya oleh Majelis Hakim yang di Ketuai Martua Rambe, pada 18 Desember 2015. 
 
Dari total kerugian negara sebesar Rp 26 M, berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jatim, Rp 9 milliar dibebankan terhadap Diar Kusuma Putra, dan pidana penjara selama 1,2 tahun (saat ini sudah berstatus manatan terpidana). 
 
Sementara untuk Nelson Sembiring, dihukum pidana penjara selama 5 tahun dan 8 bulan, serta pidana tambahan dengan mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp 17 M. Sehingga, total kerugian negara dalam Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap keduanya, sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Vonis itu pun sudah berkekuatan hukum (Incrah). 
 
Anehnya, seiring pergantian orang Nomor 1 di lembaga Adiyaksa Jawa Timur pada akhir Desember 2015, beberapa bulan setelah La Nyalla Mattalitti terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, kasus dana hibah Kadin pun kembali "diusik". 
 
Kali ini, yang disoal bukan lagi kasus Korupsi berdasarkan UU Korupsi, melainkan Tindak Pidana Pencucuian Uang (TPPU) sesuai UU No. 8 tahun 2010. Kejati berusaha menyeret La Nyalla Mattalitti menjadi tersangka dan diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan, namun dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Agung, Mahkamah Agung RI. 
 
Ibarat Peribahasa, “sudah jatuh, tertimpa tangga, terinjak pula”, itulah yang dialami Nelson Sembiring, pemilik hak paten pemanfaatan air laut untuk pembuatan tahu tanpa cuka, pemutih dan pengawet dan penemu air laut yang menghasilkan sari laut. Selain itu, Nelson Sembiring juga sebagai Ketua single Windows Servisce bagi 65 perusahaan Jepang yang berpotensi di Jatim, yang tergabung dalam East Java Japan Club, sebagai tim ahli JICA, JETRO dan lembaga asing, tim ahli dalam kerja sama pemerintah Belanda (Plan), sebagai peneliti Balitbang pengembangan energy alternative seperti Biogas dari kotoran sapi, pembangkit listrik tenaga Mikrohydro dan pembangkit tenaga Surya, Wakil Ketua Umum Aklindo (Asosaisi Kelistrikan Indonesai, Dewan Investasi Daerah Jawa Timur dan mantan juri dalam penelitian Investement Award Badan Penanaman Modal Jawa Timur serta lainnya. 
 
Sebab, beberapa bulan lalu, Kejati Jatim menetapkan Nelson Sembiring, menjadi tersangka tunggal dan saat ini diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya (menunggu Vonis), dalam kasus Tindak Pidana Pencucuaian Uang dana hibah Kadin tahun 2011 hingga 2013 sebesar Rp 48 milliar, yang merugikan negara sejumlah Rp 26 M berdasarkan hasil audit BPKP Jatim. 
 
Dalam TPPU ini, berdasarkan hasil audit BPKP Jatim, ditemukan adanya penyimpangan sejumlah Rp 4 milliar lebih dari dana hibah Kadin tersebut. 
 
Timbul pertanyaan, mengapa setelah kasus perkara Korupsi dana hibah Kadin divonis dan telah berkekuatan hukum tetap (Inckrah), penyidik Kejati Jatim kembali melakukan penyidikan dan adanya temuan BPKP terkait adanya penyimpangan sejumlah Rp 14 M ? 
 
Mengapa Kejati Jatim tidak menerapkan 2 UU, yakni  UU Korupsi dan UU TPPU sekaligus untuk menjerat terdakwa dalam perkara Koruspi dana hibah Kadin, seperti kasus Korupsi MERR II C Surabaya tahun 2014 dan kasus gratifikasi BIR alias Bambang Irianto, selaku Wali Kota Madiun, yang dijerat oleh JPU KPK. 
 
Ironisnya, Nelson Sembiring dijerat dengan pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencuian Uang dan dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp 200 juta, oleh JPU dalam persidangan yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti, minggu lalu. 
 
Dari pengamatan wartawan media ini dalam persidangan sebelumnya, dengan agenda pemeriksaan terdakwa, apapun yang disampaikan oleh Nelson Sembiring, sepertinya dianggap megada-ada. Hal itu terlihat dari “senyum tipis” oleh JPU maupun Majelis Hakim. 
 
Saat itu Nelson Sembiring menjelaskan, bahwa sebelum dana hibah Kadin turun, dirinya telah memiliki harta berupa uang deposito maupun tabungan biasa sejumlah Rp 5.979.713.173 yang diperoleh dari hasil penjualan Nigarin Sari Air Laut (Rp 155 juta), Penelitian untuk Peneliti Balitbang (Rp 70,285 juta), Penelitian Nagarin bersama ITS (Rp 260 juta), Penelitian Nagarin untuk Suplemen (Rp 53,086 juta), hasil sewa rumah di Rungkut sejak 2005 (Rp 270 juta), gaji bulanan sebagai PNS (Rp 945.543.455), peneliti bersama Dinas?Instansi lain (Rp 1.975.000.000),  penjualan Nigarin Sari Air Laut ke PT Kanematsu, Jepang (Rp 86,2 juta), penjualan Sari Air Laut untuk kosmetik BIOSEA (Rp 29,3 juta), rekapitulasi dari Bank BNI sejak 2004 – 2011 (Rp 1.850.780.309), penerimaan intensive PLAN - LSM Belanda tahun 2013  (Rp 72.485.000), kerjasama penelitian LPPM – ITATS –  Widya Mandala dan penjualan Nigarin (Rp 208.980.909) 
 
“Senyum tipis” JPU sangat terlihat jelas, saat Nelson Sembiring membeberkan dihadapan Majelis Hakim terkait 10 kios di Pasar Turi Bari Lt III, yang diperolehnya dari La Nyalla Mattaliti melalui Diar Kusuma Putra, untuk membantu Nelson dalam hal pengembalian kerugian negara sebesar Rp 17 M namun ditolak dalam persidangan. 
 
Yang lebih sialnya lagi, ternyata 10 kios tersebut tak laku dijual bahkan disewakan. Hingga saat ini, ke 10 kios tersebut hanya “dilewati lalat dan persinggahan debu”. 
 
Dalam pembelaannya, Selasa, 3 Oktober 2017, terdakwa yang juga terpidana kasus dana hibah Kadin ini juga memberkan hal itu dihadapan Majelis Hakim. 
 
“Saya masih mempunyai niat baik untuk mengganti kerugian negara yang ditetapkan, dan aya sudah membayar uang awal Rp 3,750 milliar yang berasal dari La Nyalla Mattalitti, yang diambil dari kantor Kadin Jatim ketika itu dan penyitaan satu buah SHM tanah di Gresik, yang saya peroleh sebelum dana hibah Kadin. Sisa uang ganti kerugian sedang diupayakan dengan menjual Kios di Pasar Turi Baru yang diberikan oleh Bapak La Nyalla Mattalitti, sebanyak 10 buah. Majelis Hakim menolak pembayaran ganti rugi dalam bentuk kios pada saat persidangan tahun 2015. Saya disuruh untu menjual sendiri,” ucap Nelson dalam pembelaannya yang didampingi Penasehat Hukumnya, Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk.  
 
Nelson Sembiring juga mengungkapkan fakta persidangan, yang dianggap tidak sesuai dengan surat dakwaan maupun tuntutan JPU dalam kassu Koruspsi dana hibah Kadin, terkait aliran dana yang diterimanya. Dalam surat dakwaan JPU menyatakan, bahwa jumlah dana yang diterima Nelson sebesar Rp 25,5 milliar. 
 
Sementar dalam fakta persidangan sesuai keterangan 2 orang saksi yaitu Edy, pegawai Bank BTPN dan Ajeng Putri Wijayanti dari Bank Jatim. 
 
“Dari fakta persidangan ditemukan, bahwa jumlah penerimaan dana hibah sebesar Rp 8.130.000.000. sementara berdasarkan audit BPKP Jatim tahun 2015, jumlah penggunaan dana hibah Kadin sebesar Rp 8.483.422.606. sehingga terlihat jelas, bahwa ada pemakaian dana pribadi sebesar Rp 353.422.606. analisa berdasarkan penerimaan dana hibah adalah paling cepat bulan Juli 2012, April 2013, April 2014. Pada hal, waktu pelaksanaan sudah diumulai pada bulan Januari setiap tahunnya. Dana yang yang dipergunakan sejak Januari hingga pencairan dana hibah adalah, berasal dari dana pribadi. Sehingga, pada saat pencairan dana hibah adalah merupakan pembayaran/penggantian dana dari pelaksanaan kegiatan sebelumnya,” beber Nelson. 
 
Namun, apapun yang disampiakan Nelson Sembiring dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim, sepertinya tak ada gunanya !?. (Redaksi)</div>

Tipikor Si Terpidana Korupsi Dana Hibah Kadin, Menghadapi Vonis Kembali

berita korupsi .co – “Bisa 2 kali mengapa harus sekali ?”. Barangkali inilah yang dilakukan penyidik Kejati Jatim dalam kasus Korupsi d...

BERITAKORUPSI.CO

OTT Suap, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Segera Diadili

Permohonan PK Dikabulkan, Terpidana Kasus Korupsi Dana ODC RSUD Malang Bebas

Tertangkap OTT, Ketua DPRD Kota Mojokerti Diadili

Terdakwa Tunggal Kasus Korupsi OTT Dituntut 1,6 Tahun Penjara

2 Terdakwa Suap OTT DPRD Jatim Dituntut Berbeda

Eksepsi Terpidana Ditolak, Jaksa “Siperantara Suap Aman"

Si Terpidana Korupsi Dana Hibah Kadin, Menghadapi Vonis Kembali

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI