Kasus Korupsi TKD, Terdakwa Notaris Dituntut Pidana Penjara 6,6 Tahun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGE7LSAi9-OM4kdy48BfehWByONedQT-PIp1g3PEfDOgLiAdNumaJb476eo1-3duht4cRYSUvzfaYK_XtrzF8QBeMlEoGwNmCio77TEA3VlUvs06X0__OCXFrgexIw1ynv-nZSKnYIfxU/s1600/IMG20170810161847.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGE7LSAi9-OM4kdy48BfehWByONedQT-PIp1g3PEfDOgLiAdNumaJb476eo1-3duht4cRYSUvzfaYK_XtrzF8QBeMlEoGwNmCio77TEA3VlUvs06X0__OCXFrgexIw1ynv-nZSKnYIfxU/s640/IMG20170810161847.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co-</span></b> Sidang perkara kasus korupsi tukar guling Tanah Kas Desa (TKD), di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur tak lama lagi akan berakhir, setelah JPU membacakan tuntutannya kepada terdakwa, pada Kamis, 11 Agustus 2017.<br /><br />Dalam persidangan yang yang ketuai Majelis Hakim Judi Prasetiya, JPU Wahyu, Wahid dan Wido, dari Kajakasaan Negeri Sidoarjo membacakan surat tuntutannya kepada terdakwa Rosidah, seorang notaris, yang membuat Akte Jual Beli (AJB) dan IJB (Ikatan Jual Beli) di lahan relokasi warga korban lumpur Lapindo seluas sekitar 10 hektare yang di dalamnya terdapat lahan TKD 2,8 hektare, bersama-sama dengan Sunarto (juga terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan Perumahan Renojoyo Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Sidoarjo pada tahun 2008 lalu.<br /><br />Dalam surat tuntutannya, JPU menyatakan bahwa, terdakwa Rosidah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan terdakwa menurut JPU, membuat puluhan akte ikatan jual beli bersama Sunarto dilahan seluas 10 hektare, yang kemudian dikavling dengan ukuran 8 X 14 meter persegi dan dijual kepada warga sebanyak 640 KK (Kepala Keluarga),  termasuk di dalamnya adalah Tanah Kas Desa seluas 2,8 hektare. <br /><br />Akibat dari perbuatan terdakwa Rosidah, JPU meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara, namun tidak dipidana tambahan, karena kerugian negara sebesar Rp 5 milliar berupa tanah selaus 2,8 Ha, sudah dibebankan kepada Sunarto.<br /><br />“Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk; menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta. Apa bila terdakwa tidak embayar, maka diganti kurungan selama 2 bulan,” ucap JPU.<br /><br />Sementara pada persidangan minggu lalu, terdakwa Sunarto, juga dituntut pidana penjara yang sama. Namun bedanya, terdakwa Sunarto dipidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 5 milliar. namun oleh Majelis Hakim, terdakwa Sunarto di Vonis penjara selama 3 tahun dan JPU langsung menyatakan banding.<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa mapun melalui Penasehat Hukum (PH)-nya untuk menyampaikan Pledoi (pembelaan). “Atas tuntasn JPU, saudara tedakwa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan pada tanggal 21 (21 Agustus 2017,” ucap Ketuya Majelis Hakim.<br /><br />Usai persidangan, JPU Wahyu mengatakan bahwa, terdakwa Rosidah tidak dihukum membayar unang pengganti karena sudah dibebankan kepada terdakwa Sunarto.<br /><br />“Terdakwa tidak kita bebani membayar uang pengganti, karena tidak menikmatinya. Uang pengganti dibebankan kepada terdakwa Sunarto,” ujar JPU.<br /><br />Kasus ini mencuat setelah10 tahun masyarakat yang membeli rumah kavlingan dengan ukuran 8 X 14 meter persegi dengan harga yang berfariasi antara 16 hingga 17 juta rupiah, di Perumahan Renojoyo, tak kunjung mengantongi sertifikat. Kemudian, penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo pun, lalu melakukan penyelidikan.<br /><br />Dari hasil penyidikan tersebut dinaikkan menjadi penyidikan. Sebab, bangunan rumah yang dibangun diatas lahan 10 hektar itu, termasuk tanah kas desa (TKD) seluas 2,8 Hekatare itu diduga tidak sesuai prosedur.<br /><br /> Penyedik Kejari Sidoarjo pun akhirnya menetapakan Sunarto, selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan Perumahan Renojoyo dan Rosidah, selaku Notaris yang membuat Akte Jual Beli dan Ikanatan Jual Beli menjadi tersangka.<br /><br />Kedaunya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)

Tipikor Kasus Korupsi TKD, Terdakwa Notaris Dituntut Pidana Penjara 6,6 Tahun

berita korupsi .co- Sidang perkara kasus korupsi tukar guling Tanah Kas Desa (TKD), di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sido...

»

KPK Geledah Kantor Wali Kota Malang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf_T71O49YoU0e4ZO8xFCGSLABdWqg270HRj09pJPti1TH04CaidAR9fvmiA3AR2nQPcatYqDr8AIU7zmdlqtELGinmUye5lKYImZi2ij6Wcgren3WOQZRI5M7GVNVAspOydH_SQQ6Nyw/s1600/KPK..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="460" data-original-width="655" height="449" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf_T71O49YoU0e4ZO8xFCGSLABdWqg270HRj09pJPti1TH04CaidAR9fvmiA3AR2nQPcatYqDr8AIU7zmdlqtELGinmUye5lKYImZi2ij6Wcgren3WOQZRI5M7GVNVAspOydH_SQQ6Nyw/s640/KPK..jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jawa Timur di tahun 2017 ini, sepertinya tahun “panen” bagi  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membersihkan pejabat-pejabat yang menggerogoti uang rakyat atau pejabat yang meyalahgunakan kekuasannya.<br /> <br /> Terbukti. Pada tanggal 30 Maret 2017, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pajabat PT PAL  yakni, Arif Cahyana (Manager Keuangan PT PAL) bersama Agus Nurogo (Direktur Umum PT Perusa Sejati, sudah diadili dan menunggu Vonis) pada akhir Maret 2017 dengan barang bukti berupa uang sebesar US25.000 Dollar terkait Chas Back penjualan kapal perang ke Fhilipina, dan menetapkan Direktur Utama PT PAL, M. Firmansyah Arifin dan Direktur Keuangan PT PAL, Saiful Anwar serta Pemilik PT Perusa Sejati, Kirana Kotama (saat ini dikabarkan di AS) menajdi tersangka. Dan Ketiga pejabat PT PAL ini tak lama lagi akan diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> Kemudian, pada tanggal 5 Juni 2017, KPK kembali melakukan OTT terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim,  Mochamad Basuki yang juga mantan terpidana kasus korupsi, bersama Dua Stafnya, Rahman Agung dan Santoso; Kepala Dinas Pertanian Jatim, Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat serta Rohayati, Kadis Peternakan Jatim, terkait pengawasan anggaran dan Perda.<br /> <br /> Dua minggu kemudian, yaitu tanggal 17 Juni 2017, KPK kembali melakukan aksinya dengan menangkap Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo,; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Umar Faruq,; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani dan dan Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang) Kota Mojokerto, Wiwid Widiantono dalam Operasi Tangkap Tangan, terkait komitmen pengalihan anggaran di Dinas PUPR.<br /> <br /> Yang lebih tragisnya, pada tanggal 2 Agustus 2017, saat Lembaga Antirasuah ini melakukan penangkapan terhap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudy Indra Prasetya,; Bupati Pamekasan, Achmad Syafii,; Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan, Sutjipto Utomo,; Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Agus Mulyadi dan Kabag Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin<br /> <br /> Kali ini, Rabu, 9 Agustus 2017, KPK kembali “turun gunung”, dengan sasaran Kantor Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Sekretaris Kota (Sekkota) Malang, yang tidak jauh dari kantor Redaksi salah satu media harian.<br /> <br /> Berdasar informasi yang diperoleh berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co, bahwa Tim KPK sedang menggeledah ruang kerja Wali Kota Malang, Mochamad Anton,; Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji dan ruang Kerja Sekkota Malang, Wasto serta kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br /> <br /> “Ia, KPK sedang menggeledah kantor Wali Kota Malang. Selama ini berita di Malang Raya hanya baik-baik . Tapi hari ini ibarat petir disiang bolong,” kata sumber.<br /> <br /> Hal senada juga dibearkan salah seorang pejabat di Kejaksaan Negeri Malang, saat dihubungi berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co melalui WhatsApp. “Ya, katanya ada penggeledahan di Balkot (Balai Kota.red) Malang oleh KPK,” katanya. <br /> <br /> Adakah kasus yang lebih besar yang sedang dibidik Lembaga Antirasuah ini di Jawa Timur ? (Redaksi)

News Tipikor KPK Geledah Kantor Wali Kota Malang

berita korupsi .co – Jawa Timur di tahun 2017 ini, sepertinya tahun “panen” bagi  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membersihk...

»

Nasib “Raja” Madiun Ditentukan Tanggal 22 Agustus 2017

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqzEpFwb1Nt3AfQ6Qi4h00iKp8COe5EsvvvzD-uM_AsE_Tra6pwEsIWK1JiYfhHi1Gi2ijlfA1qq-tGj-A9SM9B0A-dh3TtZACRLbNF4c5F1kcm7IF2fzskxusQAB5-qk-K9IQuNviT0I/s1600/IMG_20170809_090909.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="708" height="497" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqzEpFwb1Nt3AfQ6Qi4h00iKp8COe5EsvvvzD-uM_AsE_Tra6pwEsIWK1JiYfhHi1Gi2ijlfA1qq-tGj-A9SM9B0A-dh3TtZACRLbNF4c5F1kcm7IF2fzskxusQAB5-qk-K9IQuNviT0I/s640/IMG_20170809_090909.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: white;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: white;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Gelisah sambil berdoa, dengan penuh harapan bagaikan menunggu hasil pengumuman ujian keluluasan, seperti itulah yang mungkin saat ini dirasakan oleh “Raja” alias Wali Kota (Non Aktif) Madiun, Bambang Irianto, yang saat ini menyandang “gelar” terdakwa kasus Korupsi Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang,  maupun Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).<br /><br />Sebab, terdakwa Bambang Irianto maupun JPU KPK, saat ini sedang menunggu hasil putusan musyawarah Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H yang akan dibacakan dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan (Vonis), pada Selasa, 22 Agustus 2017.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: white;"><br />Terdakwa “raja” Madiun maupun Penasehat Hukumnya Indra Priangkasa dkk berharap, bahwa pembelaan (Pledoi) yang disampaikan kepada Majelis Hakim dalam persidangan, akan diterima, sehingga terdakwa Bambang Irianto pun divonis bebas. <br /><br />Alasaannya, bahwa lembaran-lembaran rupiah yang terkumpul menjadi milliaran itu, bukan dari hasil gratifikasi, bukan dari pemotongan honor pegawai, bukan pula dari setoran-setoran pejabat SKPD (Kepala Dinas) serta para kontraktor, melainkan dari hasil usah terdakwa, termasuk ratusan juta rupiah yang diberikan terdakwa kepada Liana Rahmawaty, wanita “teman akrabnya”.<br /><br />Memang, Bambang Irianto, sebelum menjabat sebagai Wali Kota Madiun, Dia adalah seorang pengusaha besar, yang memiliki 10 SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak), sebagai distributor Oli pelumas, distributor LPG di 2 Kabupaten, Kontraktor dan memiliki beberapa usaha lainnya, serta menjabat Ketua DPC (Dewan Pimpian Cabang) Partai Demokrat Kota Madiun.<br /><br />Namun, JPU KPK juga demikian. Alasannya, sebelum terdakwa Bambang Irianto diadili di Pengadilan Tipikor, penyidik KPK telah melakukan penyelidikan dan penyidikan serta menyita harta benda terdakwa berdasarkan alat/barang bukti yang dikantongi penyidik KPK, serta memeriksa ratusan saksi termasuk para pejabat Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Madiun.<br /><br />JPU KPK dalam persidangan menyatakan bahwa, terdakwa Bambang Irianto, yang menjabat sebagai Wali Kota Madiun sejak 2009 hingga 2014, dan kembali terpilih untuk periode kedua kalinya, tahun 2014 – 2019, namun “putus ditengah jalan” setelah ditetpakan menjadi tersangka karena kasus Korupsi Gratifikasi Pembangunan Pasar Besar Madiun, pemotongan honor pegawai dan penerimaan setoran dari 33 SKPD (Kepala Dinas) serta setoran dari para kontraktor yang ada di Kota Madiun.<br /><br />JPU KPK juga membeberkan. Sejak Wali Kota yang berkuasa sejak 2009 hingga 2016, telah menerima uang gratifikasi yang jumlahnya sekitar Rp 55,5 miliar, yang berasal dari Proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) tahun 2009 dengan anggaran sebesar 77,6 M, setoran dari 33 SKPD (Kepala Dinas), pemotongan gaji pegawai dan setoran dari  kontraktor-kontraktor yang ada di Kota Madiun. Duit itu kemudian dialihkan menjadi kendaraan, rumah, tanah, uang tunai, emas batangan, dan saham di Bank Jatim atas nama sendiri, keluarga, atau korporasi termasuk salah seorang wanita “teman akrab” terdakwa yakni, Liana. Hingga total duit yang diperoleh terdakwa sekitar Rp 55 miliar dari hasil gratifikasi dan 48 milliar digunakan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. <br /><br />Sebagai “imbalan” dari perbuatan terdakwa, JPU KPK meminta kepada Majelis Hakim, untuk “menginapkan” terdakwa Bambang Irianto di “Hotel Prodeo” alias penjara selama 9 tahun.<br /><span></span><br />Tuntutan itu memang termasuk ringan, apa bila dibandingkan dengan perbuatan terdakwa sejak menjabat Wali Kota Madiun sejak 2009 hingga 2016, seperti dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU KPK. Andaikan saja ada 5 pejabat Kota Madiun melakukan hal yang sama, apakah perekonomian serta masyarakat Kota Madiun bisa berkembang ? <br /><br />Akankankah Majelis Hakim mengabulkan permohonan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa Bambang Irianto, Indra Priangkasa dkk, atau menolak namun dengan hukuman ringan ? Ataukah akan mengabulkan tuntutan JPU KPK ?.  (Redaksi)</span></div>

News Tipikor Nasib “Raja” Madiun Ditentukan Tanggal 22 Agustus 2017

berita korupsi .co – Gelisah sambil berdoa, dengan penuh harapan bagaikan menunggu hasil pengumuman ujian keluluasan, seperti itulah y...

»

4 Terdakwa Kasus Korupsi Dana GP3K Rp 7 M, Dihukum Berbeda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: x-large;"><b>#Terdakwa Rudiyanto : JPU Dan Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Pengembalian Uang Sebesar Rp 5 M, Dan Sisanya Rp 2,5 Milliar Masih Ada Di Perusahaan# </b></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFgM9Dl6W35y-dmDCYpg2BLPgEYW74Dmdc09rm6SlXh4fQ33E51rj_hYyOnM8ypuB-7yNo6lKvCoc9RFfKQ_Yg_Kyujs7rUozrnvE6io4oeN4STC5br4VCv1qAeVmamNvlQbXArkt7RbI/s1600/IMG2017080821460.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFgM9Dl6W35y-dmDCYpg2BLPgEYW74Dmdc09rm6SlXh4fQ33E51rj_hYyOnM8ypuB-7yNo6lKvCoc9RFfKQ_Yg_Kyujs7rUozrnvE6io4oeN4STC5br4VCv1qAeVmamNvlQbXArkt7RbI/s640/IMG2017080821460.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b>Terdakwa Rudiyanto, Kepala Cabang PT Shanghyang Seri Jember, perusahaan milik negara (BUMN) ini, akhirnya divonis pidana penjara selama 5 tahun dan 4 bulan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 8 Agustus 2017.<br /><br />Terdakwa Rudiyanto, terseret dalam kasus Korupsi dana Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Koorporasi (GP3K), yang bersumber dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pelayaran Indonesia (Pelindo) Persero Indonesia, sebagai dana bergulir untuk program pinjaman yang disalurkan kepada petani sejak 2011 hingga 2013, yang nilainya Rp 2,5 milliar per tahun atau sebesar Rp 7.506.875.000<br /><br />Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang di ketuai H.R. Unggul Warso Mukti menyatakan bahwa, terdakwa Rudiyanto (didampingi Penasehat Hukumnya, Agung Silo Widodo Basuki dan Andry Ermawan) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />“Menghukum terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 4 bulan, dan denda sebesar Dua ratus juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim. Dalam tuntutan JPU, terdakwa dituntut pidana penjara selama 8 tahun.<br /><br />Selain hukuman pidana badan, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa, mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 7.506.875.000. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa, dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Kalau tidak cukup, maka diganti pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan. <br /><br />“Menghukum terdakwa, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp Rp 7.506.875.000 dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa, dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Kalau tidak cukup, maka diganti pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan. Dalam tuntutan JPU, terdakwa dituntut pidana penjara selama 8 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim dalam surat putusannya.<br /><br />Atas Vonis Majelis Hakim tersebut, terdakwa Rudiyanto, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, Agung Silo Widodo Basuki dan Andry Ermawan maupun JPU dari Kejari Jember mengatakan pikir-pikir. <br /><br />Namun kemudian, terdakwa mengatakan akan melakukan upaya hukum banding. Alasannya, JPU maupun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya pengembalian uang sebesar Rp 5 millair, dan uang yang masih diperusahaan sebesar Rp 2,5 milliar.<br /><br />“Tuntutan dan putusan tidak mempertimbangkan adanya pengembalian uang sebesar Rp 5 milliar ke Pelindo, sebelum ada kasus ini,” ungkap terdakwa Rudiyanto kepada beritakorupsi.co<br /><br />“Ini kan dana bergulir setiap tahun sejak 2011 hingga 2013, yang pencairannya setiap tahunnya Rp 2,5 milliar, jadi bukan langsung 7 milliar. Kalau tahap I sudah lunas, baru pencairan tahap II. Tahap II sudah baya, baru tahap III. Tahap III inilah yang belum dibayar. Uangnya ada di perusahaan dalam bentuk dokumen,” lanjut terdakwa.<br /><br />Terdakwa mengakui, bahwa dana GP3K yang harusnya disalurkan ke petani, namun faktanya tidak demikian. Namun terdakwa menjelaskan bahwa, dana tahap I dan ke II sudah dibayar ke PT Pelindo (Persero) Indonesia, dan dana dalam tahap ke III yaitu tahun 2013, belum terbayar karena, dana tersebut ada di petani dan ada juga di perusahaan.<br /><br />“Memang harusnya disalurkan. Tapi tahap I dan II sudah diluansi ke Pelindo, dan itu diakui oleh Pelindo dipersidangan, ada bukti pembayaran. Yang 2,5 milliar ada diperusahaan dan Kelompok Tani sebesar Rp 166 juta, ada buktinya. Di saldo rekening Bank sebesar Rp 1.700.000 dan sisanya dalam bentuk dokumen perusahaan,” kata terdakwa memeberkan.<br /><br />Tahun 2014, lanjut terdakwa, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sudah melakukan audit atas permintaan Direksi, yang hasilnya Klear. Kemudian tahun 2016, Kejaksaan Agung RI, melakukan penyidikan. “<br /><br />“Tahun 2014, hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas permintaan Direksi, Klear. Tahun 2016, Kejagung melakukan penyidikan dan menetapkan saya sebagai tersangka, dengan kerugian negara 7 milliar. lalu yang dibayarkan ke Pelindo itu apa ?,” tanya terdakwa.<br /><br />Sementara, PH terdakwa Rudiyanto, Agung Silo Widodo Basuki dan Andri Ermawan mengatakan, harusnya terdakwa bebas, karena terdakwa tidak menikmati uang seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun dalam putusan Majelis Hakim.<br /><br />“Terakwa harusnya bebas, karena tidak menikmati uang seperti dalam tuntutan Jaksa. Uang tersebut sudah dikembalikan sebelumnya, ada bukti yang kita lampirkan dalam pembelaan tapi tidak dipertimbangkan. Itulah alasannya mengapa kita banding,” ujar Andri<br /><br />Dalam kasus ini, selain terdakwa Rudiyanto, ada 3 terdakwa lainnya, namun dalam perkara (sidang) terpisah di hari yang sama (8 Agustus 2017), dan dihukum jauh lebih ringan dari terdakwa Rudiyanto, yakni; terdakwa Subandi, Kepala Cabang PT Sang Hyang Seri (SHS) Pasuruan. Dalam tuntutan JPU, terdakwa dijerat pasal 3 UU Korupsi, dan dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 2 bulan. Oleh Ketua Majelis Hakim, Wiwin Arodawanti, terdakwa divonis 1 tahun dan 4 bulan.<br /><br />Sementara dalam sidang berikutnya, dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU dari Kajaksaan Agung RI dan JPU Kejari Nganjuk dengan Ketua Majelis H.R. Unggul Warso Mukti, dua terdakwa yaitu Anjar Wiratno, Kepala Cabang PT SHS dan Imam Pudji, Bagian Keuangan PT SHS Nganjuk, dituntut pidana penjara selama 2 tahun (untuk terdakwa Anjar Wiratno) dan 3 tahun untuk terdakwa Imam Pudji.<br /><br />Menanggapu tuntutan JPU, Agung Silo Widodo Basuki dan Andri Ermawan, selaku Penasehat Hukum Kedua terdakwa mengatakan, tuntutan Jaksa relatif.<br /><br />“Tuntutan Jaksa relatif, namun tetap tinggi. Prinsipnya, kita berharap terdakwa bebas sesuai fakta persidangan,” ujar Andry.  (Redaksi)</span></span><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b>

Tipikor 4 Terdakwa Kasus Korupsi Dana GP3K Rp 7 M, Dihukum Berbeda

#Terdakwa Rudiyanto : JPU Dan Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Pengembalian Uang Sebesar Rp 5 M, Dan Sisanya Rp 2,5 Milliar Masih A...

»

PH Terdakwa Kasus Korupsi OTT PT PAL : Kirana Kotama Agar Pulang Ke Indonesia Dan Besikap Gentlemen

<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <i><b><span style="font-size: x-large;"></span></b></i><br /> <i><b><span style="font-size: x-large;"></span></b></i><br /> <br /><i><b><span style="font-size: x-large;">#KPK Belum Berhasil Menagkap Tersangka Kirana Kotama, Pemilik PT Perusa Sejati Yang Dikabarkan Berada di Amerika Serikat# </span></b></i><br /> <i><b><span style="font-size: x-large;"><br /></span></b></i> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQNngvy8pmCg7RWLDQkn46h1o6b7MjgHpJGIVeYz1OOkitbYFVV54nFJ0_Sy4sCGGnvS950rzhxxesvHEGe3kkmw1nFCMqvuRepg3pkeE5WdTXtYsW2GYPb8vqKozb-TXx_eT2IHRdTU4/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQNngvy8pmCg7RWLDQkn46h1o6b7MjgHpJGIVeYz1OOkitbYFVV54nFJ0_Sy4sCGGnvS950rzhxxesvHEGe3kkmw1nFCMqvuRepg3pkeE5WdTXtYsW2GYPb8vqKozb-TXx_eT2IHRdTU4/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> “Dalam persidangan ini, kami ingin menyampaikan pesan moral kepada pelaku utama dalam kasus ini. Agar Kirana Kotama, selaku pelaku utama yang menjebloskan terdakwa, agar bersikap Gentlemen pulang ke Indonesia dan menghadapi proses hukum”.<br /><br />Kalimat diatas, disampaikan oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa Agus Nugroho, Andiranus Agal dan Setyono, dari LBH Trisakti Jakarta, dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim TahsinSH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock yakni, Dr. Andriano dan Dr. Lufsiana, serta JPU KPK antara lain, Afni, Hendra, pada Senin, 7 Agustus 2017.<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung dengan agenda, pembacaan Pledoi (Pembelaan) atas surat tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Agus Nugroho, Direktur Umum PT Perusa Sejati, dalam kasus perkara Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT), yang dilakukan oleh KPK, pada 30 Maret 2017.<br /><br /> Dalam persidangan sebelumnya, JPU KPK menuntut pidana penjara terhadap Agus Nugroho, selama 2 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan, karena dianggap terbukti bersalah, melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo pasla 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Sementara, PH terdakwa dalam surat pembelaannya menyatakan bahwa, terdakwa hanya melaksanakan perintah Kirama Kotama, pemilik PT Perusa Sejati. Dan terdakwa, tidak mengetahui tentang uang sebesar Rp US25.000 Dollar dan bukan uang terdakwa sendiri. pH terdakwa menyatakan, bahwa hal itu terbukti dalam fakta persidangan.<br /><br />Sebelum PH terdakwa membacakan surat pembelaannya, terdakwa Agus Nugroho sendiri juga membacakan pembelaanya dihadapan Majelis Hakim. Dalam surat pembelaannya, terdakwa Agus Nugroho, membeberkan kronologis kejadian, yang menyeret dirinya menjadi pesakitan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.<br /><br />“Majelis Hakim Yang Mulia. Kronologis kejadian ini berawal pada tanggal 9 maret 2017. Kirana Kotama, pemilik/Owner PT Perusa Sejati, meminta tolong kepada Gatot Suratno, Staf bagian Umum PT Perusahan Sejati, untuk mengambil amplop coklat berisi uang di rumahnya di Tosiga Jakarta Barat, untuk dititipkan ke Elfi Gusliana, Staff Admin PT Perusa Sejati, sesuai permintaan Kirana Kotama,” ucap terdakwa.<br /><br />Elfi Gusliana, lanjut terdakwa Agus Nugroho, “menyampaikan kepada saya, bahwa ada titipan uang dari Kirana Kotama. Kemudian saya meminta kepada Elfi Gusliana untuk melaporkan Kepada Bambang Haryanto, Direktur Utama PT Perusak Sejati, tentang uang titipan tersebut. Bambang Haryanto kemudian menanyakan kepada saya, itu uang apa. Saya jawab tidak tahu, dan Bambang Haryanto, meminta saya agar menanyakan kepada Kirana Kotama, lewat telepon. Kirana Kotama mengatakan, bahwa uang sebesar US25.000 Dolar itu jangan di kutak katik, itu uang untuk seseorang di PT PAL, yang akan menghubungi kamu. Saat itu Bambang Haryanto, masih ada di depan saya dan diam saja saat mendengar jawaban dari Kirana Kotama,” lanjut terdakwa.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim erdakwa menyatakan, bahwa  Kirana Kotama memerintahkan agar dibuatkan tanda terima, atas nama Kirana Kotama,  sebagai bukti penyerahan uang sebesar US25.000 Dolar.<br /><br />“Beberapa hari kemudian, seseorang menghubungi saya lewat WhatsApp, dan memperkenalkan diri, Arif Cahyana. Kirana Kotama pun membenarkan, saat saya mengkonfirmasikannya. Kirana Kotama mengatakan, Arif Cahyana dari PT PAL, yang akan mengambil uang titipan tersebut, dan agar diserahkan ke Arif Cahyana dengan tanda terima dari Kirana Kotama. Rencananya, uang akan diserahkan tanggal 17 Maret 2017 namun tidak jadi, dan saya melaporkan ke Kirana Kotama. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotama memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang ke Jakarta, tanggal 30 Maret 2017. Untuk penyerahan uang tersebut, saya selalu melaporkan kepada Kirana Kotama, karena uang US25.000 Dolar itu, milik Kirana Kotama. Dan uang tersebut pun  baru diserahkan pada tanggal 30 Maret 2017 sesuai jadwal kegiatan Arif Cahyana di Jakarta,” ungkap terdakwa dengan terus terang.<br /><br />Selain menjelaskan kronologis kejadian, terdakwa juga menyampaikan permohonan maaf kepada Majelis Hakim, Pimpinan KPK melalui JPU, kepada rekan-rekan terutama anak istri serta cucunya.<br /><br />“Saya menyampaikan permohonan maaf kepada Yang Mulia bahwa, apa yang telah saya kerjakan ternyata bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya lakukan di dalam perkara ini. Melalui nota pembelian ini, saya juga hendak menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan KPK RI, dalam hal ini Jaksa Eksekutor KPK, yang ditugaskan mengeksekusi saya, jika memang nantinya saya terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dan dituntut oleh JPU, agar kiranya berkenan, menerima dan mengabulkan permohonan saya untuk dapat menjalani masa pemidanaan atas diri saya di Lapas Kelas 1 Sukamiskin, dengan pertimbangan sebagai berikut ; Pertimbangan keluarga, mengalami kesulitan dalam mengunjungi, mengingat jarak yang begitu jauh dari Depok ke Surabaya dengan biaya yang sangat mahal. Pertimbangan kesehatan, saya penyandang diabetes yang tidak terkontrol dengan baik, dan pernah luka yang  penyembuhannya memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan lebih dekat keluarga, lebih terkontrol dengan baik serta Pertimbangan kemanusiaan, dengan jarak Depok – Bandung -  Depok, maka keluarga masih bisa mengunjungi dengan kunjungan keluarga, akan membuat kondisi, jiwa, mental dan pikiran saya, sehat dalam menjalani masa hukuman pemidanaan saya,” ujar terdakwa memohon.<br /><br /> Diakhir pembelaanya, terdakwa menyatakan, permohonan  maaf yang sedalam-dalamnya kepada istri, anak, cucu, keluarga besar serta semua rekan yang mengenal diri terdakwa, yang ikut menanggung beban sanksi sosial masyarakat, yang begitu hebat serta rasa terpuruk yang begitu sangat dalam, akibat perkara yang menyeret terdakwa sebagai koruptor, melalui pemberitaan.<br /> <br />  “Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada istri, anak, cucu, keluarga besar serta rekan-rekan yang mengenal diri saya, yang ikut menanggung beban sanksi sosial masyarakat, yang begitu hebat serta rasa terpuruk yang begitu sangat dalam, dikarenakan pemberitaan terus-menerus di Media elektronik, media cetak dan media sosial lainnya, saya sebagai seorang koruptor,” ucap terdakwa.<br /><br />Usai persidangan. Terkait Pledoi terdakwa yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim, kepada  wartawan berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co, JPU KPK Afni mengatakan bahwa, dalam surat dakwaan JPU KPK juga menjelaskan kalau terdakwa memang tidak mengetahui asal usul uang sebesar US25.000 Dollar tersebut.<br /><br />Saat ditanya, terkait pelaku utama selaku pemilik PT Perusa Sejati yakni, Kirana Kotam, yang hingga saat ini masih berada di Luar Negeri, dan belum pernah diperiksa sama sekali, JPU KPK Afni menjelaskan, sedang diupayakan dan sudah ditetpakan menjadi tersangka.<br /><br />“Sedang diupayakan, dan sudah ditetpakan sebagai tersangka,” ujar afni.<br /><br />Terpisah. Andrianus agal dan Setyono, selaku Penasehat Hukum terdawa Agus Nugroho menjelaskan bahwa, terdakwa adalah hanya sebagi tumbal dari pelaku utama yakni Kirana Kotama. Bahkan pengaca yang tergabung di LBH Trisakti Jakarta ini menengarai, bahwa Kirana Kotama mengikuti perkembagan perkara dalam perisdnagan dengan menyuruh orang-orangnya.<br /><br />“Terdakwa ini tidak mengetahui tentang uang itu. Dia hanya menjalankan perintah Kirana Kotama. Harusnya dia (Kirana Kotama) bersikap Gentlemen pulang ke Indonesia mengikuti proses hokum, bukan dengan melalui orang-orangnya. Saat penyidiakan, bukan kami yang mendampingi tetapi pengacara lain, yang maunya mengikuti arahan Kirana Kotama. Baru menjelang persidangan, kami yang mendampingi,” ujarnya Andrianus agal dan Setyono.<br /><br /><b><span style="font-size: x-large;">Dalam Fakta Persidangan</span></b><br /><br />Terdakwa Agus Nugroho, (Direktur Umum PT Perusa Sejati), adalah menjadi perantara suap, antara Ashanti Sales Inc selaku CEO (Chief Executive Officer) dari Liliosa L Saavedra, bersama Arif Cahyana (Manager Keuanagn PT PAL) ditangkap Tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan, pada tanggal 30 Maret 2017, sekitar pkl. 12.00 siang.<br /><br />Sebelum Agus Nugroho dan Arif Cahyana ditangkap oleh Tim KPK sekitar pukul 09.00 WIb, di hari yang sama, Agus Nugroho menerima pesan Melalui WhatsApp, yang isinya memberitahukan bahwa, Arif Cahyana sudah di Jakarta, dan akan menemui Agus Nugroho, setelah urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai. Kemudian, Agus Nugroho pun mengambil 1 buah amplop coklat berisi uang sebesar US25.000 Dolar dari Elvi Gusliana alias Dede yang dititipkan oleh Kirana Kotama.<br /><br />Sekitar pukul 12.00 siang (30 Maret 2017), Agus Nugroho kembali menerima pesan Melalui aplikasi WhatsApp dari Arif Cahyana, yang memberitahukan akan menemui Agus Nugroho di kantor PT Perusaha Sejati. Agus Nugroho pun kemudian memberikan alamat kantor PT Perusa Sejati di Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta Timur kepada Arif Cahyana.<br /><br />Setelah Keduanya bertemu di ruang rapat lantai 2 kantor PT berusaha sejati, Agus Nugroho menyerahkan amplop berwarna Coklat yang berisi uang sebesar US25000 dolar kepada Arif Cahyana. Sebelum meninggalkan lokasi, Arif Cahyana dan Agus Nugroho lagsung di “ringkus” Tim KPK.<br /><br />Dari fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Saiful Anwar, Imam Sulistiyanto (mantan Direktur Keuangan yang sekarang menjabat Dirut PT DOK), Arif Cahyana dan M. Firmansyah Arifin, dengan terdakwa Agus Nugroho, dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa uang sebesar US25.000 dollar adalah sebagai Chas Back yang diteriam PT PAL dari Ashanty Sales Inc.<br /><br />Selain itu, Saiful Anwar juga mengungkapkan dalam persidangan, adanya Dana Komando (KD) sebesar 8 persen dari nilai kontrak, apa bila ada proyek kerja sama, antara PT PAL dengan TNI AL. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Imam Sulistyanto, Arif Cahyana dan M. Firmansyah Arifin  menjelaskan bahwa, uang sebesar US163 dollar, sudah diserahkan kepada Pekas TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap.<br /><br /><br /><b><span style="font-size: x-large;">Dirut, Direktur Keuangan Dan Manager Keuanagan PT PAL, Juga Tersangka Yang Sebentara Lagi Disidangkan</span></b><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj14D8HSm-2umnELXP3XZMyReZmks1hYD-Zhy8mxV7-L86VHz_b_DZglfplbA0MsSGGBJFNqXhDfrSzJxeYb4cgcctJyHqti7z06_leY24WeDFS5Qpdt3ySq4Ge6LW7Jj1EReGmMx5UnA/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj14D8HSm-2umnELXP3XZMyReZmks1hYD-Zhy8mxV7-L86VHz_b_DZglfplbA0MsSGGBJFNqXhDfrSzJxeYb4cgcctJyHqti7z06_leY24WeDFS5Qpdt3ySq4Ge6LW7Jj1EReGmMx5UnA/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <br />Sebelumnya, pada tanggal 30 Agustus 2012 lalu, M. Firmansyah Arifin selaku Dirut PT PAL, memperbaharui perjanjian kerjasama dengan Agency Agreement No. SPER/38/10000/VIII/2012, yang ditandatangani bersama Liliosa L Saavedra selaku CEO  Ashanti Sales Inc. Dalam Agency Agreement tersebut dinyatakan bahwa, Ashanty Sales ditunjuk menjadi agen yang akan membantu PT PAL, dalam mendapatkan proyek pembangunan kapal SSV, untuk memenuhi kebutuhan kapal DND Filipina dengan besaran fee agen akan ditetapkan sebelum harga penawaran dimasukkan ke DND Filipina, Dan agen agreement tersebut, akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015.<br /><br />Kemudian, pada awal 2013, Eko Prastianto dan Agus Budianto, selaku Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran PT PAL, mendapat informasi dari Kirana Kotama, selaku perwakilan Ashanty Sales di Indonesia bahwa, DND Filipina akan memulai pengadaan proyek kapal SSV. Atas informasi tersebut,  Agus Budianto bersama Jumarma, selaku Kadep proposal proyek Kapal PT PAL dan Tim pemasaran PT PAL, segera mempersiapkan dokumen-dokumen teknis, serta perhitungan  cost stucture kapal SSV sebagai dasar harga penawaran kepada DND Fhilipina.<br /><br />Setelah perhitungan cost cost structure oleh Agus Budianto dan Jumarma selesai, harga kapal yang tercantum dalam Price Estimation SSV Fhilppines Navy, adalah sebesar USD43.262.558,  dengan perhitungan fee sebesar 2,5 persen. Besaran fee agen tersebut ditentukan berdasarkan pada proyek-proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL sebelumnya.<br /><br />Pada tanggal 5 Agustus 2015, rapat Direksi yang dihadiri M. Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Eko Prasetyanto dan Agus Budianto, menyetujui perhitungan cost structure tersebut. Dan pada tanggal 29 Agustus 2015, Agus Budianto mengajukan dokumen penawaran 2 unit kapal SSV kepada DND Filipina, dengan harga penawaran per kapal sebesar US43.262.556 dollar.<br /><br /> Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober 2013, Tim pengadaan DND Filipina, melakukan asesmen ke PT PAL di Surabaya, dalam rangka melaksanakan tahapan post qualification, untuk menilai fasilitas dan kemampuan PT PAL, sesuai dokumen penawaran yang dihadiri oleh Liliosa L. Saavedra dan Kirama Kotama sekaligus menemui Joko Sutejo, selaku Staf Ahli Direktur PT PAL, dan Eko Prastianto di kantor PT PAL di Surabaya<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, ternyata Liliosa L. Saavdra mau minta fee untuk Ashanty Sales sebesar 4% dari nilai kontrak pembangunan kapal SSV oleh PT PAL, dan meminta agar segera dituangkan dalam perjanjian. Namun oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto, merasa keberatan karena terlalu besar, dan akhirnya turun menjadi 3,5 persen. Hal itu pun disampaikan oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto pada rapar Direksi PT PAL<br /><br />Pada tanggal 7 Agustus 2014, kontrak pembangunan 2 unit kapal SSV senilai US86.987.832,5 dollar, ditandatangani oleh M. Firmansyah Arifin, selaku Dirut PT PAL dan Hon Vol Taire T. Gasmin, selaku sekretaris DND Fhilipina, setelah dinyatakan sebagai pemenang. <br /><br />Selanjutnya, Pada tanggal 18 Januari 2014, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan 2 unit kapal SSV sebesar 15 persen, melalui surat Nomor. 972/64000/VI/ 2014 yang ditandatangani oleh, Arif Cahyana. Kemudian pembayaran uang muka tersebut direalisasikan oleh DND Filipina, pada tanggal 16 Juli 2014, dalam 2 tahap masing-masing sebesar US65.228.888,7 dollar ke rekening BRI Cabang Rajawali Surabaya, Nomor 0172.0 2.00000055.3.5 atas nama PT PAL Indonesia Persero.<br /><br />Setelah PT APL menerima pembayaran uang muka dari DND Filipina, pada tanggal 31 Juli 2014, Ashanti Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin pertama melalui rekening atas nama PT Perusa, Nomor 065-00412013 pada Development Bank of Singapore.<br /><br />Pada sekitar Januari 2015, M. Firmansyah Arifin, meminta Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Jakarta, untuk mengambil uang Cash Back dari agen yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty Sales, sesuai kesepkatan.<br /><br />Kemudian, Imam Sulistyanto, menemui Kirana Kotama di lobby Eka Hospital BSD Central Business District lot IX BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan. Kemudian, Kirana Kotama menyerahkan bingkisan Goody Bag, berisi uang sebesar US163.102,19 Dollar kepada Imam Sulistyanto. Kemudian Imam Sulistiyanto menyerahkan uang tersebut kepada Eko Prasetyanto untuk diserahkan kepada M. Arifin Firmansyah.<br /><br />Selanjutnya, pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal CCV selesai, dan kapal tersebut telah diserahkan oleh PT PAL kepada DND Filipina. Pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran 85 persen, atas pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV sebesar US36.029.392,85 Dollar kepada DND Filipina melalui invoice nomor. 113 m16001, yang ditandatangani oleh m. Firmansyah Arifin. <br /><br />Pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Fhilipina merealisasikan pembayaran 85% dengan mentransfer uang sebesar US36.029.392,85 Dollar. Atas pembayaran agen kepada Ashanti Sales tersebut, M. Firmansyah Arifin, mengingatkan Arif Cahyana dan Saiful Anwar, mengenai adanya cashback sebesar 1,25% harus diserahkan oleh Ashanty sales.<br /><br />Atas arahan M. Firmansyah Arifin, pada sekitar awal Maret 2017, Arif Cahyana menemui Kirama Kotama di gedung BRI Tower Jakarta dan menanyakan Cash Back sebesar 1,25 persen. Kemudian Kirana kotama memberitahukan bahwa, Ashanty Sales di Fhilipina akan menarik uang tunai sebesar US25.000 dolar dari fee agen yang telah di diterimanya dari PT PAL.<br /><br />Kemudian Ashanty Sales, akan menyerahkan uang tersebut kepada Kirama Kotama untuk menyerahkan secara tunai kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana, dan Arif Cahyana melaporkan hasil pertemuan dengan Kirama Kotama kepada Saiful Anwar. <br /><br />Pada tanggal 8 Maret 2017, Kirana Kotama, meminta Gatot Suratno (staf bagian umum PT Perusak Sejati) untuk mengambil dua buah amplop berwarna coklat yang berisi uang masing-masing sebesar US25.000 dolar dan US13.000 dolla di Rumahnya, di Kompleks Tosiga Blok IX D No 7 Kebon Jeruk Jakarta Barat, untuk diserahkan kepada Elvi Gusliana alias Dede (staf Bagian Keungan PT Perusa Sejati) sesuai permintaan Kirama Kotama.<br /><br />Sehari kemudian, yakni, pada tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho melalui telepon, meminta agar Agus menyerahkan uang sebesar US25.000 dolar kepada Elfi Gusliana, dan uang tersebut akan diserahkan kepada Arif Cahyana.<br /><br />Untuk penyerahan uang Cash Back tersebut, pada tanggal 16 Maret 2017, Agus Nugroho meminta Elfi Gusliana membuat tanda terima, tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata pada tanggal 17 Maret 2017, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang.<br /><br />Namun sial, sebelum uang tersebut “dinikamti” oleh Direksi PT PAL, Arif Cahyana dan Agus Nungroho, sudang ditangkap KPK, pada 30 Maret 2017. (Redaksi)

News Tipikor PH Terdakwa Kasus Korupsi OTT PT PAL : Kirana Kotama Agar Pulang Ke Indonesia Dan Besikap Gentlemen

#KPK Belum Berhasil Menagkap Tersangka Kirana Kotama, Pemilik PT Perusa Sejati Yang Dikabarkan Berada di Amerika Serikat#  be...

»

Video Mengantar Dua Satpam Lotte Mart Kepenjara

<br /> <b><span style="font-size: large;"></span></b><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmv7VWjUQn7tDl0mRJswfCmNb9Lf5r4D1KwWDpFHYDEhFTe8CJ0G6Sg0_WzksJae6gppHBtXUn-DO0ZR0f8aAoyN3DBsaOr3x_46s0w-TKOfIHiiOn7uj_e-hEZGOtOH0mQNkiiu9s_MA/s1600/IMG-20170807-WA0010.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmv7VWjUQn7tDl0mRJswfCmNb9Lf5r4D1KwWDpFHYDEhFTe8CJ0G6Sg0_WzksJae6gppHBtXUn-DO0ZR0f8aAoyN3DBsaOr3x_46s0w-TKOfIHiiOn7uj_e-hEZGOtOH0mQNkiiu9s_MA/s640/IMG-20170807-WA0010.jpg" width="640" /></a></span></b></div> <b><span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.</span></b>co -</span></b> Sigit Setyawan dan Kusno, Kedua Satpam Lotte Mart ini, tersadung kasus penggugahan video mesum ABG, dan dituntut pidana penjara selama 2 tahun, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Damang Anubowo, pada Senin, 7 Agustus 2017. <br /><br />Dalam persidagan, JPU dari Kejari Surabaya ini menyatakan bahwa, kedua terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 52 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan melanggar pasal 35, pasal 37 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. <br /><br />"Menuntut terdakwa Sigit Setyawan dan terdakwa Kusno, dengan hukuman pidana penjara selama dua tahun," ucap Jaksa Damang <br /><br />Usai JPU membacakan surat tuntutannya, Majelis Hakim yang diketuai Hanung Dwi Wibowo, menanyakan sikap kedua terdakwa, apakah akan mengajukan pembelaan atau tidak. "Kami mengajukan pembelaan Pak Hakim," jawab Kedua terdakwa secara bergantian atas pertanyaan Hakim Hanung Dwi Wibowo. <br /><br />Dalam tuntutannya, JPU Damang menyatakan bahwa, Kedua terdakwa telah mengaku bersalah dan  menyesal, telah merekam dan mengunggah video mesum tersebut. Kedua terdakwa mengaku menyesal, harus mendekam di dalam penjara lantaran perbuatannya. <br /><br />"Itu yang menjadi alasan memperingan tuntutannya," ujar Jaksa Damang usai persidangan. <br /><br />Untuk diketahui, perkara ini bermula saat Dua ABG melakukan hubungan intim di kamar ganti pakaian Lotte Mart. Aksi mesum itu dilaporkan salah satu petugas ke terdakwa Sigit. Mendapati laporan tersebut, terdakwa Sigit langsung menghampiri dan membubarkan aksi mesum kedua ABG tersebut.<br /><br />Sayangnya, cara terdakwa Sigit salah. Kedua ABG tersebut, diminta oleh terdakwa Sigit untuk tidak mengenakan pakaian dalam, dan disuruh berjalan menunju ruang satpam. Terdakwa Sigit juga memerintahkan terdakwa Kusno, untuk mengambil video saat kedua pasangan mesum itu dalam kondisi bugil.<br /><br />Tak hanya itu, hasil rekaman video mesum tersebut, ternyata juga diunggah terdakwa Sigit di akun instagram bernama Lambe_turah. (Redaksi)<br />

Pidana Video Mengantar Dua Satpam Lotte Mart Kepenjara

berita korupsi . co - Sigit Setyawan dan Kusno, Kedua Satpam Lotte Mart ini, tersadung kasus penggugahan video mesum ABG, dan dituntut ...

»

3 Pejabat PT PAL Dalam Kasus Korupsi OTT, Segera Diadili

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcK97p6_PJ5OEh2B8CFMxYmneBxQvShQvyhocQyKXFVYEl65k-2h7ajhEdjIO_xfJekhVaScBiO2juMpPckSfPhPg6KkjQmWTASpQQFF-vkUQCFajXgr2v-SQj_VXvUSG_OyQ-Kxk4bHY/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcK97p6_PJ5OEh2B8CFMxYmneBxQvShQvyhocQyKXFVYEl65k-2h7ajhEdjIO_xfJekhVaScBiO2juMpPckSfPhPg6KkjQmWTASpQQFF-vkUQCFajXgr2v-SQj_VXvUSG_OyQ-Kxk4bHY/s640/page.jpg" width="640" /></a></span></b></div> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> M. Firmansyah Arifin, Direktut Utama PT PAL (Dirut PT Penataran Angkatan Laut) Indonesia, Saiful Anwar, Direktur Keuangan PT PAL dan Arif Cahyana selaku Manager Keuangan PT PAL, tak lama lagi akan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, dalam kasus dugaan Korupsi OTT (Operasi Tangkap Tangan).<br /><br />Sebab, berkas perkara Ketiga pejabat perusahaan milik negara (BUMN) yang berkantor di Surabaya ini, sudah dilimpahkan oleh JPU KPK, ke Pengadilan Tipikor, pada Jumat, 4 Agustus 2017.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ronal, salah seoarang JPU dari KPK untuk perkara M. Firmansyah Arifin, saat ditemui wartawan <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b> di Pengadilan Tipikor, pada Jumat, 4 Agustus 2017.<br /><br />“Ia Dirut PT PAL, ini kita limpahkan berkas perkaranya,” ujar Ronal. <br /><br />Yang sebelumnya, perkara atas nama tersangka Saiful Anwar dan Arif Cahyana, juga sudah dilimpahkan oleh masing-masing JPU yang menangani perkara para pejabat perusahaan ber plat merah ini.<br /><br />“Yang ini atas nama Arif Cahyana. Kalau yang 2 lagi beda Tim. Kita 2 orang, nanti ajalah kalau sudah sidang, ia,” kata JPU yang menangani perkara Arif Cahyana, sambil tersenyum.<br /><br />Dirut PT PAL, M. Firmansyah Arifin dan Saiful Anwar selaku Direktur Keuangan PT PAL, terseret “kelingkaran hitam” kasus Korupsi, terkait penjualan 2 unit kapal perang SSV (Strategic sealift vessel) antara PT PAL Indonesia dengan pemerintah Philipina, setelah Arif Cahyana bersama Agus Nugroho <br /><br />Agus Nugroho, (Direktur Umum PT Perusa Sejati) sudah disidangkan dan ditutut pidana penjara selama 2,6 tahun oleh JPU KPK. Terdakwa Agus Nugroho, adalah menjadi perantara suap, antara Ashanti Sales Inc selaku CEO (Chief Executive Officer) dari Liliosa L Saavedra, ditangkap Tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan, pada tanggal 30 Maret 2017, sekitar pkl. 12.00 siang.<br /><br />Sebelum Keduanya (Arif Cahyana dan Agus Nugroho) ditangkap oleh Tim KPK, sekitar pukul 09.00 WIb di hari yang sama, Agus Nugroho menerima pesan Melalui aplikasi WhatsApp, yang isinya memberitahukan bahwa Arif Cahyana sudah di Jakarta, dan akan menemui Agus Nugroho setelah urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai. Kemudian, Agus Nugroho pun mengambil 1 buah amplop coklat berisi uang sebesar US25000 dolar dari Elvi Gusliana alias Dede yang dititipkan oleh Kirana Kotama.<br /><br />Sekitar pukul 12.00 siang (30 Maret 2017), Agus Nugroho kembali menerima pesan Melalui aplikasi WhatsApp dari Arif Cahyana, yang memberitahukan akan menemui Agus Nugroho di kantor PT Perusaha Sejati. Agus Nugroho pun kemudian memberikan alamat kantor PT Perusa Sejati di Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta Timur kepada Arif Cahyana.<br /><br /> Setelah Keduanya bertemu di ruang rapat lantai 2 kantor PT berusaha sejati, Agus Nugroho menyerahkan amplop berwarna Coklat yang berisi uang sebesar US25000 dolar kepada Arif Cahyana. Sebelum meninggalkan lokasi, Arif Cahyana dan Agus Nugroho lagsung di “ringkus” Tim KPK.<br /><br />Dari fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Saiful Anwar, Imam Sulistiyanto (mantan Direktur Keuangan yang sekarang menjabat Dirut PT DOK), Arif Cahyana dan M. Firmansyah Arifin, dengan terdakwa Agus Nugroho, dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa uang sebesar US25.000 dollar adalah sebagai Chas Back yang diteriam PT PAL dari Ashanty Sales Inc.<br /><br />Selain itu, Saiful Anwar juga mengungkapkan dalam persidangan, adanya Dana Komando (KD) sebesar 8 persen dari nilai kontrak, apa bila ada proyek kerja sama, antara PT PAL dengan TNI AL. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Imam Sulistyanto, Arif Cahyana dan M. Firmansyah Arifin  menjelaskan bahwa, uang sebesar US163 dollar, sudah diserahkan kepada Pekas TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap.<br /><br />Sebelumnya, pada tanggal 30 Agustus 2012 lalu, M. Firmansyah Arifin selaku Dirut PT PAL, memperbaharui perjanjian kerjasama dengan Agency Agreement No. SPER/38/10000/VIII/2012, yang ditandatangani bersama Liliosa L Saavedra selaku CEO  Ashanti Sales Inc. Dalam Agency Agreement tersebut dinyatakan bahwa, Ashanty Sales ditunjuk menjadi agen yang akan membantu PT PAL, dalam mendapatkan proyek pembangunan kapal SSV, untuk memenuhi kebutuhan kapal DND Filipina dengan besaran fee agen akan ditetapkan sebelum harga penawaran dimasukkan ke DND Filipina, Dan agen agreement tersebut, akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015.<br /><br />Kemudian, pada awal 2013, Eko Prastianto dan Agus Budianto, selaku Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran PT PAL, mendapat informasi dari Kirana Kotama, selaku perwakilan Ashanty Sales di Indonesia bahwa, DND Filipina akan memulai pengadaan proyek kapal SSV. Atas informasi tersebut,  Agus Budianto bersama Jumarma, selaku Kadep proposal proyek Kapal PT PAL dan Tim pemasaran PT PAL, segera mempersiapkan dokumen-dokumen teknis, serta perhitungan  cost stucture kapal SSV sebagai dasar harga penawaran kepada DND Fhilipina.<br /><br />Setelah perhitungan cost cost structure oleh Agus Budianto dan Jumarma selesai, harga kapal yang tercantum dalam Price Estimation SSV Fhilppines Navy, adalah sebesar USD43.262.558,  dengan perhitungan fee sebesar 2,5 persen. Besaran fee agen tersebut ditentukan berdasarkan pada proyek-proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL sebelumnya.<br /><br />Pada tanggal 5 Agustus 2015, rapat Direksi yang dihadiri M. Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Eko Prasetyanto dan Agus Budianto, menyetujui perhitungan cost structure tersebut. Dan pada tanggal 29 Agustus 2015, Agus Budianto mengajukan dokumen penawaran 2 unit kapal SSV kepada DND Filipina, dengan harga penawaran per kapal sebesar US43.262.556 dollar.<br /><br /> Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober 2013, Tim pengadaan DND Filipina, melakukan asesmen ke PT PAL di Surabaya, dalam rangka melaksanakan tahapan post qualification, untuk menilai fasilitas dan kemampuan PT PAL, sesuai dokumen penawaran yang dihadiri oleh Liliosa L. Saavedra dan Kirama Kotama sekaligus menemui Joko Sutejo, selaku Staf Ahli Direktur PT PAL, dan Eko Prastianto di kantor PT PAL di Surabaya<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, ternyata Liliosa L. Saavdra mau minta fee untuk Ashanty Sales sebesar 4% dari nilai kontrak pembangunan kapal SSV oleh PT PAL, dan meminta agar segera dituangkan dalam perjanjian. Namun oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto, merasa keberatan karena terlalu besar, dan akhirnya turun menjadi 3,5 persen. Hal itu pun disampaikan oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto pada rapar Direksi PT PAL<br /><br />Pada tanggal 7 Agustus 2014, kontrak pembangunan 2 unit kapal SSV senilai US86.987.832,5 dollar, ditandatangani oleh M. Firmansyah Arifin, selaku Dirut PT PAL dan Hon Vol Taire T. Gasmin, selaku sekretaris DND Fhilipina, setelah dinyatakan sebagai pemenang. <br /><br />Selanjutnya, Pada tanggal 18 Januari 2014, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan 2 unit kapal SSV sebesar 15 persen, melalui surat Nomor. 972/64000/VI/ 2014 yang ditandatangani oleh, Arif Cahyana. Kemudian pembayaran uang muka tersebut direalisasikan oleh DND Filipina, pada tanggal 16 Juli 2014, dalam 2 tahap masing-masing sebesar US65.228.888,7 dollar ke rekening BRI Cabang Rajawali Surabaya, Nomor 0172.0 2.00000055.3.5 atas nama PT PAL Indonesia Persero.<br /><br />Setelah PT APL menerima pembayaran uang muka dari DND Filipina, pada tanggal 31 Juli 2014, Ashanti Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin pertama melalui rekening atas nama PT Perusa, Nomor 065-00412013 pada Development Bank of Singapore.<br /><br />Pada sekitar Januari 2015, M. Firmansyah Arifin, meminta Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Jakarta, untuk mengambil uang Cash Back dari agen yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty Sales, sesuai kesepkatan.<br /><br />Kemudian, Imam Sulistyanto, menemui Kirana Kotama di lobby Eka Hospital BSD Central Business District lot IX BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan. Kemudian, Kirana Kotama menyerahkan bingkisan Goody Bag, berisi uang sebesar US163.102,19 Dollar kepada Imam Sulistyanto. Kemudian Imam Sulistiyanto menyerahkan uang tersebut kepada Eko Prasetyanto untuk diserahkan kepada M. Arifin Firmansyah.<br /><br />Selanjutnya, pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal CCV selesai, dan kapal tersebut telah diserahkan oleh PT PAL kepada DND Filipina. Pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran 85 persen, atas pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV sebesar US36.029.392,85 Dollar kepada DND Filipina melalui invoice nomor. 113 m16001, yang ditandatangani oleh m. Firmansyah Arifin. <br /><br />Pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Fhilipina merealisasikan pembayaran 85% dengan mentransfer uang sebesar US36.029.392,85 Dollar. Atas pembayaran agen kepada Ashanti Sales tersebut, M. Firmansyah Arifin, mengingatkan Arif Cahyana dan Saiful Anwar, mengenai adanya cashback sebesar 1,25% harus diserahkan oleh Ashanty sales.<br /><br />Atas arahan M. Firmansyah Arifin, pada sekitar awal Maret 2017, Arif Cahyana menemui Kirama Kotama di gedung BRI Tower Jakarta dan menanyakan Cash Back sebesar 1,25 persen. Kemudian Kirana kotama memberitahukan bahwa, Ashanty Sales di Fhilipina akan menarik uang tunai sebesar US25.000 dolar dari fee agen yang telah di diterimanya dari PT PAL.<br /><br />Kemudian Ashanty Sales, akan menyerahkan uang tersebut kepada Kirama Kotama untuk menyerahkan secara tunai kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana, dan Arif Cahyana melaporkan hasil pertemuan dengan Kirama Kotama kepada Saiful Anwar. <br /><br />Pada tanggal 8 Maret 2017, Kirana Kotama, meminta Gatot Suratno (staf bagian umum PT Perusak Sejati) untuk mengambil dua buah amplop berwarna coklat yang berisi uang masing-masing sebesar US25.000 dolar dan US13.000 dolla di Rumahnya, di Kompleks Tosiga Blok IX D No 7 Kebon Jeruk Jakarta Barat, untuk diserahkan kepada Elvi Gusliana alias Dede (staf Bagian Keungan PT Perusa Sejati) sesuai permintaan Kirama Kotama.<br /><br />Sehari kemudian, yakni, pada tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho melalui telepon, meminta agar Agus menyerahkan uang sebesar US25.000 dolar kepada Elfi Gusliana, dan uang tersebut akan diserahkan kepada Arif Cahyana.<br /><br />Untuk penyerahan uang Cash Back tersebut, pada tanggal 16 Maret 2017, Agus Nugroho meminta Elfi Gusliana membuat tanda terima, tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata pada tanggal 17 Maret 2017, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang.<br /><br />Namun sial, sebelum uang tersebut “dinikamti” oleh Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana setelah menerima dari Agus Nungroho, pada 30 Maret 2017, Keduanya ditangkap Tim KPK.  (Redaksi)

News Tipikor 3 Pejabat PT PAL Dalam Kasus Korupsi OTT, Segera Diadili

berita korupsi .co – M. Firmansyah Arifin, Direktut Utama PT PAL (Dirut PT Penataran Angkatan Laut) Indonesia, Saiful Anwar, Direktur K...

»