3 Pejabat PT PAL Dalam Kasus Korupsi OTT, Segera Diadili

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcK97p6_PJ5OEh2B8CFMxYmneBxQvShQvyhocQyKXFVYEl65k-2h7ajhEdjIO_xfJekhVaScBiO2juMpPckSfPhPg6KkjQmWTASpQQFF-vkUQCFajXgr2v-SQj_VXvUSG_OyQ-Kxk4bHY/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcK97p6_PJ5OEh2B8CFMxYmneBxQvShQvyhocQyKXFVYEl65k-2h7ajhEdjIO_xfJekhVaScBiO2juMpPckSfPhPg6KkjQmWTASpQQFF-vkUQCFajXgr2v-SQj_VXvUSG_OyQ-Kxk4bHY/s640/page.jpg" width="640" /></a></span></b></div> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> M. Firmansyah Arifin, Direktut Utama PT PAL (Dirut PT Penataran Angkatan Laut) Indonesia, Saiful Anwar, Direktur Keuangan PT PAL dan Arif Cahyana selaku Manager Keuangan PT PAL, tak lama lagi akan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, dalam kasus dugaan Korupsi OTT (Operasi Tangkap Tangan).<br /><br />Sebab, berkas perkara Ketiga pejabat perusahaan milik negara (BUMN) yang berkantor di Surabaya ini, sudah dilimpahkan oleh JPU KPK, ke Pengadilan Tipikor, pada Jumat, 4 Agustus 2017.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ronal, salah seoarang JPU dari KPK untuk perkara M. Firmansyah Arifin, saat ditemui wartawan <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b> di Pengadilan Tipikor, pada Jumat, 4 Agustus 2017.<br /><br />“Ia Dirut PT PAL, ini kita limpahkan berkas perkaranya,” ujar Ronal. <br /><br />Yang sebelumnya, perkara atas nama tersangka Saiful Anwar dan Arif Cahyana, juga sudah dilimpahkan oleh masing-masing JPU yang menangani perkara para pejabat perusahaan ber plat merah ini.<br /><br />“Yang ini atas nama Arif Cahyana. Kalau yang 2 lagi beda Tim. Kita 2 orang, nanti ajalah kalau sudah sidang, ia,” kata JPU yang menangani perkara Arif Cahyana, sambil tersenyum.<br /><br />Dirut PT PAL, M. Firmansyah Arifin dan Saiful Anwar selaku Direktur Keuangan PT PAL, terseret “kelingkaran hitam” kasus Korupsi, terkait penjualan 2 unit kapal perang SSV (Strategic sealift vessel) antara PT PAL Indonesia dengan pemerintah Philipina, setelah Arif Cahyana bersama Agus Nugroho <br /><br />Agus Nugroho, (Direktur Umum PT Perusa Sejati) sudah disidangkan dan ditutut pidana penjara selama 2,6 tahun oleh JPU KPK. Terdakwa Agus Nugroho, adalah menjadi perantara suap, antara Ashanti Sales Inc selaku CEO (Chief Executive Officer) dari Liliosa L Saavedra, ditangkap Tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan, pada tanggal 30 Maret 2017, sekitar pkl. 12.00 siang.<br /><br />Sebelum Keduanya (Arif Cahyana dan Agus Nugroho) ditangkap oleh Tim KPK, sekitar pukul 09.00 WIb di hari yang sama, Agus Nugroho menerima pesan Melalui aplikasi WhatsApp, yang isinya memberitahukan bahwa Arif Cahyana sudah di Jakarta, dan akan menemui Agus Nugroho setelah urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai. Kemudian, Agus Nugroho pun mengambil 1 buah amplop coklat berisi uang sebesar US25000 dolar dari Elvi Gusliana alias Dede yang dititipkan oleh Kirana Kotama.<br /><br />Sekitar pukul 12.00 siang (30 Maret 2017), Agus Nugroho kembali menerima pesan Melalui aplikasi WhatsApp dari Arif Cahyana, yang memberitahukan akan menemui Agus Nugroho di kantor PT Perusaha Sejati. Agus Nugroho pun kemudian memberikan alamat kantor PT Perusa Sejati di Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta Timur kepada Arif Cahyana.<br /><br /> Setelah Keduanya bertemu di ruang rapat lantai 2 kantor PT berusaha sejati, Agus Nugroho menyerahkan amplop berwarna Coklat yang berisi uang sebesar US25000 dolar kepada Arif Cahyana. Sebelum meninggalkan lokasi, Arif Cahyana dan Agus Nugroho lagsung di “ringkus” Tim KPK.<br /><br />Dari fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Saiful Anwar, Imam Sulistiyanto (mantan Direktur Keuangan yang sekarang menjabat Dirut PT DOK), Arif Cahyana dan M. Firmansyah Arifin, dengan terdakwa Agus Nugroho, dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa uang sebesar US25.000 dollar adalah sebagai Chas Back yang diteriam PT PAL dari Ashanty Sales Inc.<br /><br />Selain itu, Saiful Anwar juga mengungkapkan dalam persidangan, adanya Dana Komando (KD) sebesar 8 persen dari nilai kontrak, apa bila ada proyek kerja sama, antara PT PAL dengan TNI AL. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Imam Sulistyanto, Arif Cahyana dan M. Firmansyah Arifin  menjelaskan bahwa, uang sebesar US163 dollar, sudah diserahkan kepada Pekas TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap.<br /><br />Sebelumnya, pada tanggal 30 Agustus 2012 lalu, M. Firmansyah Arifin selaku Dirut PT PAL, memperbaharui perjanjian kerjasama dengan Agency Agreement No. SPER/38/10000/VIII/2012, yang ditandatangani bersama Liliosa L Saavedra selaku CEO  Ashanti Sales Inc. Dalam Agency Agreement tersebut dinyatakan bahwa, Ashanty Sales ditunjuk menjadi agen yang akan membantu PT PAL, dalam mendapatkan proyek pembangunan kapal SSV, untuk memenuhi kebutuhan kapal DND Filipina dengan besaran fee agen akan ditetapkan sebelum harga penawaran dimasukkan ke DND Filipina, Dan agen agreement tersebut, akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015.<br /><br />Kemudian, pada awal 2013, Eko Prastianto dan Agus Budianto, selaku Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran PT PAL, mendapat informasi dari Kirana Kotama, selaku perwakilan Ashanty Sales di Indonesia bahwa, DND Filipina akan memulai pengadaan proyek kapal SSV. Atas informasi tersebut,  Agus Budianto bersama Jumarma, selaku Kadep proposal proyek Kapal PT PAL dan Tim pemasaran PT PAL, segera mempersiapkan dokumen-dokumen teknis, serta perhitungan  cost stucture kapal SSV sebagai dasar harga penawaran kepada DND Fhilipina.<br /><br />Setelah perhitungan cost cost structure oleh Agus Budianto dan Jumarma selesai, harga kapal yang tercantum dalam Price Estimation SSV Fhilppines Navy, adalah sebesar USD43.262.558,  dengan perhitungan fee sebesar 2,5 persen. Besaran fee agen tersebut ditentukan berdasarkan pada proyek-proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL sebelumnya.<br /><br />Pada tanggal 5 Agustus 2015, rapat Direksi yang dihadiri M. Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Eko Prasetyanto dan Agus Budianto, menyetujui perhitungan cost structure tersebut. Dan pada tanggal 29 Agustus 2015, Agus Budianto mengajukan dokumen penawaran 2 unit kapal SSV kepada DND Filipina, dengan harga penawaran per kapal sebesar US43.262.556 dollar.<br /><br /> Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober 2013, Tim pengadaan DND Filipina, melakukan asesmen ke PT PAL di Surabaya, dalam rangka melaksanakan tahapan post qualification, untuk menilai fasilitas dan kemampuan PT PAL, sesuai dokumen penawaran yang dihadiri oleh Liliosa L. Saavedra dan Kirama Kotama sekaligus menemui Joko Sutejo, selaku Staf Ahli Direktur PT PAL, dan Eko Prastianto di kantor PT PAL di Surabaya<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, ternyata Liliosa L. Saavdra mau minta fee untuk Ashanty Sales sebesar 4% dari nilai kontrak pembangunan kapal SSV oleh PT PAL, dan meminta agar segera dituangkan dalam perjanjian. Namun oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto, merasa keberatan karena terlalu besar, dan akhirnya turun menjadi 3,5 persen. Hal itu pun disampaikan oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto pada rapar Direksi PT PAL<br /><br />Pada tanggal 7 Agustus 2014, kontrak pembangunan 2 unit kapal SSV senilai US86.987.832,5 dollar, ditandatangani oleh M. Firmansyah Arifin, selaku Dirut PT PAL dan Hon Vol Taire T. Gasmin, selaku sekretaris DND Fhilipina, setelah dinyatakan sebagai pemenang. <br /><br />Selanjutnya, Pada tanggal 18 Januari 2014, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan 2 unit kapal SSV sebesar 15 persen, melalui surat Nomor. 972/64000/VI/ 2014 yang ditandatangani oleh, Arif Cahyana. Kemudian pembayaran uang muka tersebut direalisasikan oleh DND Filipina, pada tanggal 16 Juli 2014, dalam 2 tahap masing-masing sebesar US65.228.888,7 dollar ke rekening BRI Cabang Rajawali Surabaya, Nomor 0172.0 2.00000055.3.5 atas nama PT PAL Indonesia Persero.<br /><br />Setelah PT APL menerima pembayaran uang muka dari DND Filipina, pada tanggal 31 Juli 2014, Ashanti Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin pertama melalui rekening atas nama PT Perusa, Nomor 065-00412013 pada Development Bank of Singapore.<br /><br />Pada sekitar Januari 2015, M. Firmansyah Arifin, meminta Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Jakarta, untuk mengambil uang Cash Back dari agen yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty Sales, sesuai kesepkatan.<br /><br />Kemudian, Imam Sulistyanto, menemui Kirana Kotama di lobby Eka Hospital BSD Central Business District lot IX BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan. Kemudian, Kirana Kotama menyerahkan bingkisan Goody Bag, berisi uang sebesar US163.102,19 Dollar kepada Imam Sulistyanto. Kemudian Imam Sulistiyanto menyerahkan uang tersebut kepada Eko Prasetyanto untuk diserahkan kepada M. Arifin Firmansyah.<br /><br />Selanjutnya, pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal CCV selesai, dan kapal tersebut telah diserahkan oleh PT PAL kepada DND Filipina. Pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran 85 persen, atas pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV sebesar US36.029.392,85 Dollar kepada DND Filipina melalui invoice nomor. 113 m16001, yang ditandatangani oleh m. Firmansyah Arifin. <br /><br />Pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Fhilipina merealisasikan pembayaran 85% dengan mentransfer uang sebesar US36.029.392,85 Dollar. Atas pembayaran agen kepada Ashanti Sales tersebut, M. Firmansyah Arifin, mengingatkan Arif Cahyana dan Saiful Anwar, mengenai adanya cashback sebesar 1,25% harus diserahkan oleh Ashanty sales.<br /><br />Atas arahan M. Firmansyah Arifin, pada sekitar awal Maret 2017, Arif Cahyana menemui Kirama Kotama di gedung BRI Tower Jakarta dan menanyakan Cash Back sebesar 1,25 persen. Kemudian Kirana kotama memberitahukan bahwa, Ashanty Sales di Fhilipina akan menarik uang tunai sebesar US25.000 dolar dari fee agen yang telah di diterimanya dari PT PAL.<br /><br />Kemudian Ashanty Sales, akan menyerahkan uang tersebut kepada Kirama Kotama untuk menyerahkan secara tunai kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana, dan Arif Cahyana melaporkan hasil pertemuan dengan Kirama Kotama kepada Saiful Anwar. <br /><br />Pada tanggal 8 Maret 2017, Kirana Kotama, meminta Gatot Suratno (staf bagian umum PT Perusak Sejati) untuk mengambil dua buah amplop berwarna coklat yang berisi uang masing-masing sebesar US25.000 dolar dan US13.000 dolla di Rumahnya, di Kompleks Tosiga Blok IX D No 7 Kebon Jeruk Jakarta Barat, untuk diserahkan kepada Elvi Gusliana alias Dede (staf Bagian Keungan PT Perusa Sejati) sesuai permintaan Kirama Kotama.<br /><br />Sehari kemudian, yakni, pada tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho melalui telepon, meminta agar Agus menyerahkan uang sebesar US25.000 dolar kepada Elfi Gusliana, dan uang tersebut akan diserahkan kepada Arif Cahyana.<br /><br />Untuk penyerahan uang Cash Back tersebut, pada tanggal 16 Maret 2017, Agus Nugroho meminta Elfi Gusliana membuat tanda terima, tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata pada tanggal 17 Maret 2017, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang.<br /><br />Namun sial, sebelum uang tersebut “dinikamti” oleh Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana setelah menerima dari Agus Nungroho, pada 30 Maret 2017, Keduanya ditangkap Tim KPK.  (Redaksi)

News Tipikor 3 Pejabat PT PAL Dalam Kasus Korupsi OTT, Segera Diadili

berita korupsi .co – M. Firmansyah Arifin, Direktut Utama PT PAL (Dirut PT Penataran Angkatan Laut) Indonesia, Saiful Anwar, Direktur K...

»

Sidang Korupsi In Absentia Akan Segera Diadili

<span style="font-size: x-large;"><b>#Penyidik Kejati Jatim, Belum Berhasil Mengkap 2 Tersangka Kasus Korupsi Gedung DPRD Kota Madiun Tahun 2015#</b></span><br /><br /><b><span style="font-size: large;"> </span></b><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD8ksiCZ0Sv1SQyAchJBy4Eme5i6ilXZVheIYSps6NflUPdowteQzevrS193t2X9Cs3J65w2AiJcUi1EyKSXmR-Fr2qlbcILgdtT-Hd25gXNPnDl7NDgMCkhWbFtFi8vhsBGwHUnEYsV8/s1600/Ruang+Sidang..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="478" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD8ksiCZ0Sv1SQyAchJBy4Eme5i6ilXZVheIYSps6NflUPdowteQzevrS193t2X9Cs3J65w2AiJcUi1EyKSXmR-Fr2qlbcILgdtT-Hd25gXNPnDl7NDgMCkhWbFtFi8vhsBGwHUnEYsV8/s640/Ruang+Sidang..jpg" width="640" /></a></span></b></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Setelah hampir setahun sejak ditetpakan menjadi tersangka, yakni 30 Mei 2016 lalu, sidang perkara kasus Korupsi pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, akan segera diadili tanpa menghadirkan terdakwa atau In Absentia.<br /><br />Sebab, Dua tersangka dalam kasus Korupsi proyek pembangunan gedung Dewan Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 29 milliar itu, saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, dan belum diketahui dimana “rimbanya”.<br /><br />Kepastian Kedua tersangka yang masuk dalam DPO tersebut akan segera diadili, hal itu disampaikan Kasi Pidsus Kejari Madiun, Suwarbawa, saat ditemui wartawan media ini di Pengailan Tipikor, pada Jumat, 3 Agustus 2017.<br /><br />“Hari ini kita sudah limpah perkaranya. Lama karena ada beberapa Administrasi yang harus dilengkapi,” ujar Suwarbawa.<br /><br />Kedua tersangka tersebut yaitu, Kaiseng alias Aseng, tempat tinggal, di Dusun Dasan Ceria Selatan, Desa Dasan Ceria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan tersangka Moh. Shonhaji, S.Ag, tempat tinggal, Jalan Ubud F – 8/8 Perum Peruri Mas, Rt 004 Rw 007 Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar Surabaya.<br /><br /><br />Kedua tersangka hingga saat ini, masih dalam pencarian Tim penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur sejak Agustus 2016, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi, Jatim Nomor. Prin-515/0.5/Fd.1/05/2016 tanggal 11 Mei 2016, Surat Penetapan Tersangka, Kepala Kejaksaan Tinggi, Jatim Nomor. Kep- 61/0.5/Fd.1/05/2016 tanggal 30 Mei 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi, Jatim Nomor. Prin-626/0.5/Fd.1/05/2016 tanggal 30 Mei 2016, permintaan bantuan untuk penangkapan terhadap tersangka yang dikirimkan Kejati Jatim kepada Kejaksaan Agung RI, tanggal 31 Agustus 2016.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik)  Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, saat dihubungi media ini. Dandeni menjelaskan bahwa, Kejati Jatim telah menyebarkan surat bantuan pencarian orang ke Instansi-instansi terkait seperti Kepolisian dan Kejagung.<br /><br />“Sejak awal kasus ini dilaporkan oleh JC (Jastice Collabolator), Kedua orang ini sudah tidak ada. Makanya JC (Hedi Karnomo.red) melaporkan ini ke kami, karena kedua orang ini menghilang. Kami telah menyebarkan surat bantuan pencarian orang ke Instansi-instansi terkait seperti Kepolisian, Kejagung dan lain-lain. Sesuai rencana awal, berkas kedua tersangka yang DPO akan dilimpahkan kalau berkas yang disidangkan kemarin sudah Incraht (berkekuatan hokum tetap),” kata Dandeni.<br /><br />Lebih lanjut Dandeni mengatakan, kalau kedua tersangka belum juga ditemukan, akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dan disidangkan secara Inabsentia (tanpa diahadiri tersangka/terdakwa).<br /><br />“Berkas sudah siap dan sekarang tinggal menunggu di umumkan Media Masasa Lokal dan Nasional baru dilimpahkan dan disidangkan secara Inabsentia,” kata Dandeni yang akan menjabat Kordinator di Kejati Jateng ini. Hal ini juga di Ia-kan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Jatim, Maruli Hutagalung, saat dihubungi media ini. <br /><br />Terseretnya, kedua tersangka bersama 6 terdakwa lainnya (sudah di Vonis dan sudah inckrah), terkait pelaksanaan proyek pekerjaan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015 lalu, dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Madiun sebesar Rp 29,3 milliar.<br /> <br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgujJP4FaBy-lzfdK9-rqR75rIgDuaMWBoyvLICAkJY1QV7v2-Z5hguzkQY_tcg7TlGN0OXekvjRY-OEl66EkBjz3idTCVnfzBII2lkefM7hebceeMJ8blTX9OAk5sb-F8VufNvfAca48I/s1600/IMG_20170121_191044.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="534" data-original-width="712" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgujJP4FaBy-lzfdK9-rqR75rIgDuaMWBoyvLICAkJY1QV7v2-Z5hguzkQY_tcg7TlGN0OXekvjRY-OEl66EkBjz3idTCVnfzBII2lkefM7hebceeMJ8blTX9OAk5sb-F8VufNvfAca48I/s1600/IMG_20170121_191044.JPG" /></a><br /><br /> Kaiseng atau Aseng, selaku pelaksana pekerjaan berdasarkan surat kuasa Direktur dari Hedi Karnomo (terpidana 1 tahun penjara), selaku Direktur Utama PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP yang sebelumnya bernama Aneka Jasa Permesianan, perusahaan milik daerah), berdasarkan Akte Notaris yang dibuat setelah Hedi Karnomo, menandatangani surat perjanjian Kontrak Kerja dengan PPKm, Agus Sugijanto, yang selaku PA (Pengguna Anggaran) sekaligus, serta menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan).<br /><br />Namun dalam pelaksanaanya, Kaiseng justru tidak melaksanakan tugasnya sesuai kesepakatannya dengan Hedi Karnomo. Akibatnya, proyek pekerjaan gedung DPRD yang harusnya selesai di akhir tahun 2015, bahkan hingga penambahan waktu selama 50 hari kalender, pekerjaan tersebut baru mencapai 90%. <br /><br />Akibatnya, Hedi Karnomo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan harus bertanggung jawab. Tragisnya, PT AJP pun di Blaclist oleh Pemkot Madiun selama 2 tahun. Tak mau bertanggung sendirian, Hedi Karnomo pun melaporkan kasus ini ke Penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, setelah dirinya kalah dalam sidang gugatan di Pengadilan Negeri Madiun, dan dinyatakan membayar uang muka sebesar Rp 1,5 milliar, yang hingga saat ini belum dibayar.<br /><br /><b><span style="font-size: x-large;">6 Terdakwa Yang Sudah Di Vonis</span></b><br /><br />Pada Senis, 27 Pebruai 2017, Majelis Hakim telah membacakan putusannya terhadap 6 terdakwa, diantaranya; Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP), di Vonis 1 tahun penjara dari tuntutan JPU 1,5 tahun. Agus Sugijanto, selaku PA (Pengguna Anggaran) sekaligus PPKm, yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan), di pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan), yang menjabat selaku Kasubag Sekwan, dihukum penjara selama 1,2 tahun denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 3 kurungan.<br /><br />Sementara Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan, di vonis 1,4 tahun penjara denda 50 juta subsidair 3 bulan kurungan dan Iwan Suasana, wakil Manager PT Parigraha Konsultan, dipenjara selama 1,6 tahun denda 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.<br /><br />Serta terdakwa Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan, “diinapkan” dipenjara selama 1,2 tahun dengan denda yang sama dengan terdakwa lainnya. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya. Ke Lima terdakwa ini dituntut pidana penjara masing-masing 2 tahun.  (Redaksi)

Tipikor Sidang Korupsi In Absentia Akan Segera Diadili

#Penyidik Kejati Jatim, Belum Berhasil Mengkap 2 Tersangka Kasus Korupsi Gedung DPRD Kota Madiun Tahun 2015#   berita korupsi .co – S...

»

Kejari Surabaya Menerima Tenda Breanding Dari BRI Seharga Rp 147 Juta

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSAjJGBoGszRD8kNOMhdJw5CRgSg6tKm56CI3yg_W_evGjo528Es63TBko_HMkhkjBn8RapJmlwvBNNLtXW5xf5GGlhypaseFRdDT-BAvhDsIvVmMfUvDU7q4WzHrdEyfVa-_Kv5KdNv8/s1600/IMG-20170804-WA0083.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSAjJGBoGszRD8kNOMhdJw5CRgSg6tKm56CI3yg_W_evGjo528Es63TBko_HMkhkjBn8RapJmlwvBNNLtXW5xf5GGlhypaseFRdDT-BAvhDsIvVmMfUvDU7q4WzHrdEyfVa-_Kv5KdNv8/s640/IMG-20170804-WA0083.jpg" width="640" /></a></span></b></div> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Kejaksaan Negeri Kelas I A Surabaya, yang berkantor di Jalan Raya Sukomanunggal Nomor 1 Suarabaya, dibawah Kepemimpinan Didik Farkan Alisyahdi, menerima bantuan berupa tenda breanding, dari Kantor Cabang Bank Rakyat Inconesia, seharga Rp 147.600.000.<br /><br />Secara simbolis, bantuan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BRI Jatim, Ebeneser Girsang kepada Kajari Surabaya, Didik Farkan Alisyahdi, pada Jum'at, 4 Agustus 2017. <br /><br />Ebeneser Girsang mengatakan, bantuan tersebut untuk membantu menunjang Kejari Surabaya saat melakukan pelayanan tilang kepada masyarakat Surabaya. <br /><br />"Masyarakat sudah tidak perlu kepanasan lagi saat mengambil tilang, karena sudah ada tenda yang kami pasang dihalaman Kejari Surabaya," kata Ebeneser<br /><br />Tak hanya itu, Ebeneser juga mengucapkan terima kasih kepada Kajari Surabaya, karena telah mempercaya BRI sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembayaran denda tilang. <br /><br />"Dari sekian banyak perbangkan, tentunya kami sangat bangga, sudah dipercaya untuk membantu Kejari Surabaya dalam pelaksaan pembayaran denda tilang melalui BRI, terima kasih Pak Kajari," ucap Ebeneser dalam sambutannya. <br /><br />Sementara, Kajari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi, juga mengapresiasi bantuan tenda breanding dari BRI. <br /><br />"Tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat, saat mengambil tilang di Kejari Surabaya," kata Didik Farkhan. <br /><br />Dari data yang dihimpun dibidang Pidana Umum (Pidum) Kejari Surabaya, dalam satu semester di Tahun 2017, denda tilang yang berhasil didapat Kejari Surabaya mencapai angka miliaran rupiah.<br /><br />"Dalam satu semester ini sekitar Empat Miliar Rupiah," terang Kasipidum  Kejari Surabaya, Didik Adyotomo.  (Redaksi)

Regional Kejari Surabaya Menerima Tenda Breanding Dari BRI Seharga Rp 147 Juta

berita korupsi .co – Kejaksaan Negeri Kelas I A Surabaya, yang berkantor di Jalan Raya Sukomanunggal Nomor 1 Suarabaya, dibawah Kepemim...

»

Penyidik Kejari Surabaya, Bidik “Dalang” Penyimpangan Dana Hibah Pemkot

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh51bQ4FYIEcoFFBT3SKx3qMjCJ02HTFE93bpEUbLh2aIP7MUEHIbAYmASDgpfSZbv-Knofi3HNH0HeQaGYn6WqvcBEeROXdoomRxm31qcpvIChQciXGKSLoSUuZ7LRZHCPDUpHZa_q2dg/s1600/Screenshot_2017-06-14-22-32-15-4.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="478" data-original-width="623" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh51bQ4FYIEcoFFBT3SKx3qMjCJ02HTFE93bpEUbLh2aIP7MUEHIbAYmASDgpfSZbv-Knofi3HNH0HeQaGYn6WqvcBEeROXdoomRxm31qcpvIChQciXGKSLoSUuZ7LRZHCPDUpHZa_q2dg/s1600/Screenshot_2017-06-14-22-32-15-4.png" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Janji Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya untuk menyeret “Dalang” terjadinya penyimpangan dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2014 lalu, mulai dibuktikan.<br /><br />Sebab hari ini (4 Agustus 2017), orang nomor Satu di Korps Adhyaksa yang berkantor di Jalan Raya Sukomanunggal  Nomor 1 Surabaya ini, telah mengeluarkan Sprint Penyidikan (Sprinlid) tahap II. <br /><br />"Saya sudah tanda tangani Sprint Penyidikannya," ujar Kajari,  Didik Farkhan Alisyahdi,  diruang kerjanya, Jum'at, 4 Agustus 2017.<br /><br />Kendati demikian, mantan Wartawan ini tak mau menyebutkan identitas saiapa “dalang” dibalik terjadinya dugaan kerugian negara pada dana hibah tersebut. <br /><br />"Tunggu saja tanggal mainnya, pasti akan ada tersangka baru," janjinya sambil tertawa kecil. <br /><br />Dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2014 lalu, Kejari Surabaya telah menahan dua orang tersangka. Mereka adalah Bagus Prasetya, Warga Dukuh Paksi Surabaya dan Vicky Akbar Nista Tarafanur, Warga Wisma Tropodo Sidoarjo. <br /><br />Bagus adalah Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cahaya Abadi dibidang advertising, sedangkan Vicky adalah pihak penyedia barang dan jasa. <br /><br />Dalam kasus ini, penyidik menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 128 juta. Kerugian tersebut, merupakan selisih harga dari pencairan dana hibah Pemkot Surabaya, yang digunakan tersangkan Bagus, untuk membeli mesin Digital Printing Merk Gong Xen. <br /><br />Kasus ini bermula dari temuan penyidik Kejari Surabaya, terkait permohonan proposal yang diajukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Advertising, yang diketuai Bagus Prasetyo Wibowo. <br /><br />Pada 9 September 2013, KUB Advertising itu mengajukan proposal ke Walikota Surabaya melalui Bapemas Kota Surabaya, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.443.630.000.<br /> <br />Dalam proposal tersebut, KUB Advertising mencantumkan beberapa pengadaan barang diantaranya,  mesin Printing Digital Merk Gong Xen senilai Rp 324.000.000,   mesin Foto Copy Merk  Cannon seharga Rp 42.500.000, dan 2 unit Komputer merk Imex, masing-masing seharga Rp 26 juta. <br /><br />Pada Februari 2014, Pemkot Surabaya mengabulkan proposal tersebut dengan anggaran  sebesar Rp 370.000.000. Namun setelah diselidiki, ternyata KUB Advertising yang dibentuk pemohon, tidak ada alias fiktif. <br /><br />Anehnya, Bagus Prasetyo Wibowo selaku ketua KUB, membuat susunan pengurus yang fiktif pula. Hal itu diketahui setelah penyidik melakukan klarifikasi ke semua pengurus KUB Advertising. <br /><br />Yang lebih aneh lagi, mesin-mesin yang dibeli oleh KUB Advertising diduga, bukanlah mesin baru melainkan sudah ada sebelum pengajuan pengadaan.  (Redaksi)<br /> <br />

Tipikor Penyidik Kejari Surabaya, Bidik “Dalang” Penyimpangan Dana Hibah Pemkot

berita korupsi .co – Janji Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya untuk menyeret “Dalang” terjadinya penyimpangan dana hibah Pemkot Surabaya ta...

»

Kejari Surabaya Menduga Ada Penyimpangan Dana Jasmas 2016

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9B-iwpw0jQ0nf-fBE0fZDygi8MQj6eRer5GAx2J90K0MAd-p0F-18zwY9R95U3ZJtgLT2oAmmj7smXDt6sdgxgmuzqwmuQM_AUQxMjhZFAC8WUj6zloT-vDTcQGj7pNKYLTIqEoqVp5A/s1600/lawoffice-262x201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="201" data-original-width="262" height="489" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9B-iwpw0jQ0nf-fBE0fZDygi8MQj6eRer5GAx2J90K0MAd-p0F-18zwY9R95U3ZJtgLT2oAmmj7smXDt6sdgxgmuzqwmuQM_AUQxMjhZFAC8WUj6zloT-vDTcQGj7pNKYLTIqEoqVp5A/s640/lawoffice-262x201.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">"Ilustrasi"</td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Penyidik Kejaksaan Negeri Surabaya menemukan adanya indikasi dugaan penyimpangan dana hibah dalam bentuk Jaringan Asprirasi Masyarakat (Jasmas) Tahun 2016, setelah sebelumnya, juga mengusut adanya dugaan penyimpanagan dana hibah Pemkot SUrabya.<br /><br />Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, data penyimpangan dana jasmas tersebut didapat dari pengaduan masyarakat (Dumas), pada Jumat, 4 Agustus 2017 <br /><br />"Baru kita terima kemarin, sekarang  data tersebut masih telaah oleh bidanv Intelijen," kata Didik diruang kerjanya<br /><br />Namun, orang nomor satu di Kejari Surabaya ini mengakui, belum mempelajari secara detail, data yang diadukan oleh masyarakat pada institusinya. "Terkait pengadaan terop, kursi, meja dan sound system, yang dibeli dari dana hibah Pemkot Surabaya Tahun 2016," lanjutnya. <br /><br />Didik Farkhan menegaskan, akan melakukan penyelidikan terkait indikasi penyimpangan dana jasmas tersebut. "Kalau memang hasil telaah kami menemukan adanya indikasi potensi kerugian negara, tentu saja kami akan lakukan penyelidikan lebih dalam," teggasnya.  (Redaksi)<br /> <br />

Tipikor Kejari Surabaya Menduga Ada Penyimpangan Dana Jasmas 2016

"Ilustrasi" berita korupsi .co – Penyidik Kejaksaan Negeri Surabaya menemukan adanya indikasi dugaan penyimpangan dana hibah ...

»

Kajati Jatim "Tidak Tahu", Kajari Pamekasan Ditangkap KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPqw8yLWiDiLglik59nyd0GzXH8q6TChrdsATnWbWvlVc3dkmTaF0NvlBngBb38JuJBxFct_XNSMT4J_J3do_-jUSJOUcZWlHYn9bmKK1IP7NEPBgW7omkrziwkkMceysCg7gFMz39Spw/s1600/OTT.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="564" data-original-width="480" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPqw8yLWiDiLglik59nyd0GzXH8q6TChrdsATnWbWvlVc3dkmTaF0NvlBngBb38JuJBxFct_XNSMT4J_J3do_-jUSJOUcZWlHYn9bmKK1IP7NEPBgW7omkrziwkkMceysCg7gFMz39Spw/s640/OTT.jpg" width="544" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> “Saya belum tau, belum mendapat informasi kejari Pamekasan terkait hal itu, makanya saya belum melaporkannya ke Kajagung,”.<br /> <br /> Kalimat itulah yang dikatakan Maruli Hutagalung, Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), saat menghubungi berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co kembali, Rabu, 2 Agustus 2017, sekitar pkl. 12.30 Wib, terkait penangkapan yang dilakukan oleh Tim KPK, terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada Rabu, 2 Agustus 2017, pagi.<br /> <br /> Tertangkapnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan oleh Tim KPK, sehari setelah Kepala Kejasaan Agung (Kajagung) RI berkunjung ke Kantor Kejati Jatim di Jalan Ahamt Yani, Surabaya, sekaligus mencoreng “wajah” Kejati Jatim untuk yang kedua kalinya, sejak dipimpin Maruli Hutagalung, akhir Desember 2015 lalu. <br /> <br /> Tercorengnya “wajah” lembaga penegak hukum yang dipimpim Maru Hutagalung ini lagi, yang sebelumnya, pada 2016, salah seorang Jaksa penyidik di Kejati Jatim yakni, Ahmat Fauzi, juga ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan barang bukti, berupa uang sebesar Rp 1,5 milliar, terkait penanganan kasus dugaan Korupsi di Sumenep, Madura, Jawa Timur. Bedanya, penangkapan dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar) Kejati Jatim.<br /> <br /> Ahmat Fauzi pun hanya dituntut pidana penjara 2 tahun, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, divonis 4 tahun pidana penjara.<br /> <br /> Anehnya, Maruli Hutagalung boleh dibilang “garang” dan tegas dalam penanganan kasus Korupsi di Jawa Timur, terutama saat Maruli menetapkan mantan Ketua Umum PSSI, La Nyalla Matta Litti, sebagai tersangka, dalam kasus Korupsi dana Hibah Kadin. Dan La Nyalla pun akhirnya divonis bebas oleh Hakim Agusng di Mahkamah Agung (MA) RI.<br /> <br /> Selain menetapkan La Nyalla sebagai tersangka, Maruli Hutagalung juga menyeret mantan Menteri BUMN, Tokoh Pers Nasional yakni, Dahlan Iskan, dalam kasus Korupsi penjualan asset daerah yang dikelola oleh PT Panca Wira Usaha (PWU), dimana Dahlan Iskan adalah sebagai Direktur Utama (Dirut) di Perusahaan BUMD Provinsi Jatim ini.<br /> <br /> Anenya, justru “kegarangan” Maruli Hutagalung selaku Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur menyeret dua tokoh nasional itu ke pengadilan Tipikor, menjadi pertanyaan. Sebab, baru 2 tahun memimpin di Lemabaga Adiyaksa Jawa Timur, 2 kali pula tercoreng oleh perbuatan anak buahnya sendiri.<br /> <br /> Pada hal, hampir setiap bulan, 38 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) mauapun Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) di bawah Kejaksaan Tinggi Jatim, dikumpulkan. Lalu, apa tujuannya para Kajari maupun Kasi Pidsus itu dikumpulkan, sementara ada Kajari yang ditangkap oleh KPK ???.  (Redaksi)

News Tipikor Kajati Jatim "Tidak Tahu", Kajari Pamekasan Ditangkap KPK

berita korupsi .co - “Saya belum tau, belum mendapat informasi kejari Pamekasan terkait hal itu, makanya saya belum melaporkannya ke Ka...

»

“Wajah” Kejati Jatim Tercoreng Lagi

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgySaIHzOc-GO9T1zOJmrGfhwPv7rvvEiF2624aMOJrrAh3RWL-sxFXwtR45J9SLC3dpzVLtLmX3i8HxMwbEOPyRN8EJeFMVYVRWpJQk1rvVIcLX87oz-HE7iTAZumusbax0sWbBEbYxpI/s1600/Maruli+HUtagalung.+Kepala+Kejaksaan+Tinggi+-+Jawa+Timur.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="344" data-original-width="640" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgySaIHzOc-GO9T1zOJmrGfhwPv7rvvEiF2624aMOJrrAh3RWL-sxFXwtR45J9SLC3dpzVLtLmX3i8HxMwbEOPyRN8EJeFMVYVRWpJQk1rvVIcLX87oz-HE7iTAZumusbax0sWbBEbYxpI/s640/Maruli+HUtagalung.+Kepala+Kejaksaan+Tinggi+-+Jawa+Timur.jpg" width="640" /></a></span></b></div> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Untuk yang kedua kalinya, “wajah” Kejati Jatim (Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur) tercoreng lagi, sejak dipimpin Maruli Hutagalung, akhir Desember 2015 lalu. <br /> <br /> Tercorengnya “wajah” lembaga penegak hukum yang dipimpim Maru Hutagalung ini, setelah Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Jawa Timur Rudy Indra Prasetya, ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada Rabu, 2 Agustus 2017.<br /> <br /> Sebelumnya, pada 2016, salah seorang Jaksa penyidik di Kejati Jatim yakni, Ahmat Fauzi, juga ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan barang bukti, berupa uang sebesar Rp 1,5 milliar, terkait penanganan kasus dugaan Korupsi di Sumenep, Madura, Jawa Timur. Bedanya, yang melakukan penangkapan adalah Tim Saber Pungli Kejati Jatim.<br /> <br /> Ahmat Fauzi pun hanya dituntut pidana penjara 2 tahun, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, divonis 4 tahun pidana penjara.<br /> <br /> Pada Rabu, 2 Agustus 2017, OTT yang dilakukan oleh Tim KPK yang di-back up Tim Raimas Polres Pamekasan, diduga terkait kasus yang ditangani Kejari Pamekasan terhadap dugaan penggelapan dan penggunaan dana ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur 2015 - 2016.<br /> <br /> Selain Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Tim KPK juga menangkap Bupati Pamekasan, Achmad Syafii,; Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan, Sutjipto Utomo),; Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Agus Mulyadi dan Kabag (Kepala Bagian) Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin<br /> <br /> Anehnya, Terkait penangkapan Kajari Pamekasan oleh Tim KPK, Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Maruli Hutagalung mengatakan, belum mendapat informasi dari Kejari Pamekasan. Hal itu dikatakannya kepada berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co melalui telepon selulernya.<br /> <br /> “Saya belum tau, belum mendapat informasi terkait hal itu, makanya saya belum melaporkannya ke Kajagung,” ujarnya.  (Redaksi)

News Tipikor “Wajah” Kejati Jatim Tercoreng Lagi

berita korupsi .co – Untuk yang kedua kalinya, “wajah” Kejati Jatim (Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur) tercoreng lagi, sejak dipimpin Maru...

»