Sekretaris MA RI Tinjau Pengadilan Tipikor, Fasilitas “Disulap”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQSMhWLzUH7HBODQf_-9Cmxvz_tGLJ4gAmr23pM960qseMply5CHTZ7YAz4m228Y9R18i5q7-vn4f54qctwJd23EACS8KnCgIWUZBEhQqxwBhwav4uqnfc4YC9Rer2QorVWjrFY0cm8Hs/s1600/IMG20171113164952.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQSMhWLzUH7HBODQf_-9Cmxvz_tGLJ4gAmr23pM960qseMply5CHTZ7YAz4m228Y9R18i5q7-vn4f54qctwJd23EACS8KnCgIWUZBEhQqxwBhwav4uqnfc4YC9Rer2QorVWjrFY0cm8Hs/s640/IMG20171113164952.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Senin, 13 Nopember 2017, monitor (TV LED) jadwal sidang yang terletak di dinding samping kiri pintu masuk ruang loby Pengadilan Tipikor Surabaya, tiba-tiba berfungsi, yang beberapa bulan terakhir mati. Apakah untuk mengirit arus listrik ?. <br /> <br /> Ternyata, berfungsinya salah satu fasilitas untuk jadwal sidang di Pengadilan Tipikor ini, terkait kehadiran  Sekretaris Mahkamah Agung (MA) RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.H datang berkunjung ke Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Arjuna No 16 – 18 Surabaya termasuk ke Pengadilan  Tipikor Surabaya, beberapa jam setelah Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur H. Abdul Kadir, SH., MH bersama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Sujatmiko, meresmikian Musollah Pengadilan Tipikor Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur.<br /> <br /> Kedatangan pejabat di Mahkamah Agung ini ke Surabaya, adalah untuk meninjau fasilitas yang dimilik PN Kelas I A Khusus Suarabaya yang membawahi Pengadilan Umum dan HAM, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengadilan Tipikor, salah satu Pengadilan Negeri terbesar di Indonesia.<br /> <br /> Tidak hanya itu, PN Surabaya yang membawahi Pengadilan Tipikor di Jawa Timur adalah salah satu Pengadilan Tipikor yang menyidangkan kasus perkara Korupsi terbanyak di Indonesia, yang setiap tahun selalu bertambah. Sementara ruang sidang yang tersedia hanya 2 yakni, ruang sidang Cakra dan Candra ditambah 1 ruang sidang berukuran kecil yang terletak di lantai II.<br /> <br /> Hal itu disampiakan Achmad Setyo Pudjoharsoyo atau yang akrab disapa Pudjo saat ditemui wartawan media ini di Pengadilan Tipikor diampingi Ketua PT Jawa Tumur, Ketua PN Surabya, Panmud Pengadilan Tipikor dan Kabag Umum PN Surabaya serta beberapa pegawai Pengadilan Tipikor.<br /> <br /> “Hari ini kunjungan ke PN Surabaya Jalan Arjuna, untuk memastikan fasilitas yang tersedia, sarana prasarana sudah memadai Khususnya PN Surabaya yang salah satu PN terbesar di Indonesia. Sekaligus saya juga mengecek Pengadilan Tipikor ini terkait dengan pengembangan selanjutnya, mengingat perkara Tipikor di Surabaya termasuk tinggi, perlu ada penambahan ruangan untuk  sidang Tipikor agar lebih cepat dan mudah,” ujar Pudjo.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCybuX-WMlhoU3G1Zxanb7iUcOMsOP6VuEWYmED1xX4iZB7UHdeDlvGz0mXI9PHxuEJ6H2eKJybLdan16d1SzUMT0X7jgkRvhFT1nVKBmviMYIM6G3DSFpXByLlRNyDgPpaxzThSkyda0/s1600/IMG20171113165030.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="753" data-original-width="585" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCybuX-WMlhoU3G1Zxanb7iUcOMsOP6VuEWYmED1xX4iZB7UHdeDlvGz0mXI9PHxuEJ6H2eKJybLdan16d1SzUMT0X7jgkRvhFT1nVKBmviMYIM6G3DSFpXByLlRNyDgPpaxzThSkyda0/s1600/IMG20171113165030.jpg" /></a></div> Saat ditanya adanya issu bahwa Pengadilan Tipikor akan kembali ke Jalan Arjuna, hal itu dibantah Pudjo. “Saya sendiri yang mengurus itu tidak tau ia,” ucapnya.<br /> <br /> Saat ditanya kemudian, terkait   fasilitas yang dimiliki Pengadilan Tipikor Surabaya, selain ruang 2 sidang, ada beberapa fasilitas diantaranya Mikrofon (pengeras suara) untuk saksi atau terdakwa yang sudah lama tidak berfungsi, monitor jadwal sidang yang hanya difungsikan bila perlu saja, Pudjo mengatakan kana menyampaikan ke Ketua Pengadilan Negeri.<br /> <br /> “Informasi ini saya terima, dan akan saya sampaikan ke Ketua PN,” tegasnya, <br /> <br /> Menginat Pengadilan Tipikor belum genap berusia 10 tahun, yang dibangun pada tahun 2012 dan mulai dipergunakan untuk sidang perkara Korupsi di Jawa Timur pada Maret 2013 lalu, namun dibeberapa sudut terdapat beberapa keramik dinding yang jatuh tiba-tiba dan tidak hanya sekali. Selain keramik dinding juga keramik lantai bagian gedung belakang serta  plafon bagian pintumasuk utama dan samping kiri maupun kanan, walau hal itu memang sudah diperbaiki.<br /> <br /> Menaggapi hal itu, Sekretaris MA RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo mengatakan harus segera diperbaiki karena ada biaya pemeliharaan.<br /> <br /> “Walau belum ada Lima tahun, harus diperbaiki. Masing-masing kan sudah punya tugas dan tanggung jawa masing-masing, Khususnya kesekretariatan ka nada uang pemeliharaan,” pungkasnya.  (Redaksi)

Regional Tipikor Sekretaris MA RI Tinjau Pengadilan Tipikor, Fasilitas “Disulap”

berita korupsi .co – Senin, 13 Nopember 2017, monitor (TV LED) jadwal sidang yang terletak di dinding samping kiri pintu masuk ruang lob...

»

DISKRIMINASI DAN KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN ADALAH BENTUK KEJAHATAN KEMANUSIAAN

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyvs55SbK8x7B6xIThMcR_Nk0hPMlIFufDMBiP3GFI7D1uCFRGNdMP_V85HgFb1t1Ub5y8UpUaX7quRzUOtU2uCNyBIq5c68ixjUMSLFdtsRqq2ztJukjMsjh-qScBuwUegraulJXuoYw/s1600/IMG-20171113-WA0026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyvs55SbK8x7B6xIThMcR_Nk0hPMlIFufDMBiP3GFI7D1uCFRGNdMP_V85HgFb1t1Ub5y8UpUaX7quRzUOtU2uCNyBIq5c68ixjUMSLFdtsRqq2ztJukjMsjh-qScBuwUegraulJXuoYw/s640/IMG-20171113-WA0026.jpg" width="640" /></a></b></div> <br /> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi<span style="color: black;">.</span></span>co –</span> </b>Dalam satu minggu, tindak kekerasan terhadap wartawan terus terjadi. Setelah Dewan Pers membelenggu fungsi jurnalis dengan berbagai bentuk selebaran pengumuman di institusi kepolisian, maupun di pemerintahan tentang ‘Media – media yang tidak masuk verifikasi dewan Pers tidak diperkenan mengikuti kegiatan’. Hal ini mendorong protes keras dari berbagai media, organisasi Pers maupun insan Pers se- Indonesia. <br /> <br /> Sekretaris Jenderal Majelis Pers (Sekjen MP) Ozzy Sulaiman S mengatakan, sedikitnya dalam minggu ini, lebih dari 5 kejadian tindak kekerasan terhadap wartawan.<br /> <br /> “Setelah di Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Papua dan hari ini di Medan. Entah besok atau lusa, kejadian apalagi yang menimpa teman – teman wartawan, dan ini harus segera disikapi dengan cepat dan harus di STOP. Tindakan kriminalisasi terhadap wartawan, karena diskriminasi dan kekerasan terhadap wartawan adalah bentuk kejahatan kemanusiaan.” Tegas Ozzy.<br /> <br /> Menurut Ozzy Sulaiman, melalui siaran pers nya dikantor Sekretariat Bersama Majelis Pers di Jalan Kebon Sirih Gedung Dewan Pers Lt.5 Jakarta, Senin (13/11), yang didampingi para ketua maupun utusan dari para organisasi pers lainnya, yakni KWRI, AWDI, FPII, KO-WAPPI, MPN, Serikat Pewarta, PERWAPI, IWARI, KEWADI, AWI, AWPI, PWRI, PKWRI, SPRI, IMOJI, AKRINDO mengatakan, berbagai kebijakan dewan Pers yang tidak sejalan dengan kemerdekaan Pers telah membawa perubahan Pers Indonesia terkatung – katung, sehingga muncul kekuatan diluar dari konteks product etika dan tidak berfungsinya UU Pers Nomor  40 Tahun 1999. Meski dikatakannya, bahwa UU Pers yang dirancang oleh Majelis Pers Independent bersama 27 organisasi pers Nasional saat itu, masih terdapat banyak kekurangan.<br /> <br /> “Itulah awal yang harus kita selesaikan dan duduk bareng bersama untuk, menyelesaikan berbagai sengketa Pers. Jangan jadikan Pers sebagai tumbal dari kebijakan – kebijakan yang ngawur.” ucap Ozzi.<br /> <br /> Dalam siaran persnya, rentetan peristiwa terjadinya kekerasan wartawan, pengancaman serta pengekangan terhadap wartawan karena adanya diskriminasi awal dari dewan pers yang dalam pernyataan tertulis maupun lisan dengan memverifikasi media-media. “Kami akan ambil langkah konkrit dan ambil sikap tegas, jika perlu kami akan meminta Kapolri, Panglima TNI dan Dewan Pers untuk membicarakan hal ini yang memang sangat krusial bagi kemerdekaan pers.” Paparnya. <br /> <br /> Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh dewan pers harus segera ditarik, karena tidak melalui kajian bersama para organisasi pers nasional, pakar etik dan para pakar hukum tentang pers. Dikatakannya, ada lebih dari 50 organisasi pers berlegalitas hukum yang SAH dan itu mutlak menjadi bagian dari penentu kebijakan.<br /> <br /> “Majelis Pers akan terus berjuang untuk kembalikan kemerdekaan pers, kami berharap teman – teman pers, para ketua organisasi pers, serta para pemilik media harus bersatu dan memperjuangkan hal yang sama.” Tutup Ozzy"  (Redaksi)<br /> <br /> <br /> Sumber : Sekjen Majelis Pers Ozzi Sulaiman S

Regional Tipikor DISKRIMINASI DAN KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN ADALAH BENTUK KEJAHATAN KEMANUSIAAN

Jakarta, berita korupsi . co – Dalam satu minggu, tindak kekerasan terhadap wartawan terus terjadi. Setelah Dewan Pers membelenggu fung...

»

“Makan Sapi” Sebesar 5,3 M, Sebanyak 16 Peternak Ditahan Kejati Jatim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl8RsOhpr78ob1KtZiObYZryPuy5Zd4eUk4c-00j5X4bqE76CwBFmRPbXUaRTfEU7XfsECQtWnTOA4-TwyPNiY9kGhHVY8LV2nFZdgVungmdJaq4b32JmN3762DcIOUEIjkZSYwzOeBzI/s1600/IMG-20171113-WA0023.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="589" data-original-width="495" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl8RsOhpr78ob1KtZiObYZryPuy5Zd4eUk4c-00j5X4bqE76CwBFmRPbXUaRTfEU7XfsECQtWnTOA4-TwyPNiY9kGhHVY8LV2nFZdgVungmdJaq4b32JmN3762DcIOUEIjkZSYwzOeBzI/s640/IMG-20171113-WA0023.jpg" width="537" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Kasus dugaan Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri spil (PNS) ataupun pejabat penyelenggara negara Kusunya di Jawa Timur, seperti Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Bupati Pamekasan, Kepala Inspektoran Pamekasan, Bupati Nganjuk, Wali Kota Batu, Wali Kota Madiun, Ketua DPRD Mojokerto, Kepala Dinas PUPR Mojokerto, Ketua Komis B DPRD Jatim dan Kepala Dinas Peternakan dan Kepala Dinas Pertanian dan yang lainnya. Tetapi juga dilakukan para petani ternak Sapi.<br /><br />Kali ini, tak tanggung-tanggung jumlahnya. Sebanyak 16 orang peternak sapi asal Pacitan Jawa Timur, ditetap menjadi tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) senilai Rp 5,3 milliyar pada tahun 2010 lalu, dan kemudian dijebloskan ke rumah tahanan negara (Rutan) Kelas I Khusus Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur oleh penyidik tindak pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi – Jatim,  pada Senin, 13 Nopember 2017.<br /><br />Ke -16 tersamgka itu terdiri dari 8 tersangka dari kelompok ternak Pacitan Agromilk,  antara lain dengan EF (Efendi/Ketua), AW (Ary Wibowo/Sekretaris), MA (Moch. Asmuni/Bendahara) dan KR (Kardoyo), ST (Sutrisno), AL (Ali Arifin), SS (Susilo Sukarfi), dan WT (Wily Taufan) masing-masing sebagai anggota.<br /><br />Sementara 8 tersangka lainnya benama Pacitan Agromilk II, yaitu SR (Suramto/Ketua), SP (Supriyadi/Sekretaris), EBS (Eko Budi Satriyo/Bendahara) serta GS (Gatot Sunyoto), BR (Basuki Rakhmat), ES (Endro Susmono), ST (Sugiyanto), SD (Setiadi), SW (Suwarno) dan SR (Sartono) masing-masing selaku anggota.<br /><br />Hal itu seperti yang diampaikan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan, kepada wartawan. Alasan penahanan menurut mantan Kejari Surabaya Didik Farkhan mengatakan, untuk memperlancara persidangan di Pengadilan Tipikor Suarabaya. Bisa jadi, agar tidak lari seperti “sapi”. <br /><br />"Mereka saat ini semua dititipkan di Rutan Medaeng. Kelompok tani ini masih baru dan tidak terdaftar di Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Kabupaten Pacitan" kata Didik.<br /><br />“Para tersangka ini tetap mengajukan kredit untuk Agromilk dengan memndapatkan anggaran sebesar Rp 3,9 miliar, dan Agromilk II mendapat Rp 1,3 miliar. Uang itu dipenggunaan untuk pembelian sapi, biaya kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip,” lanjut Didik.<br /><br />Didik menjelaskan, kasus ini bermula pada 2010. Pemerintah meluncurkan program usaha pembibitan melalui Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) yang disalurkan melalui Bank Jatim. Dengan adanya program KUPS, para tersangka  ini  membentuk kelompok ternak baru dengan nama Pacitan Agromilk dengan ketua EF, Sekretaris AW, Bendahara MA dan anggota KR, ST, AL, SS, dan WT.<br /><br />Sedangkan kelompok ternak Kedua, membentuk Pacitan Agromilk II dengan ketua SR, sekretaris SP, bendahara EB dan anggota masing-masing GT, BK, EN, ST, SD, SW dan SR. <br /><br />Kemudian para pelaku ini tetap mengajukan kredit untuk Agromilk sebesart Rp 3.995.000.000miliar, dan Agromilk II mendapat Rp 1.381.000.000miliar. Penggunaan kredit untuk pembelian sapi, biaya kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip.<br /><br />Sebagai peternak sapi baru yang tidak berpengalaman, sapi-spai itu pun banyak yang sakit dan mati. Sapi tersebut tidak ada yang diganti sesuai dengan perjanjian kredit dengan pihak Bank Jatim, kecuali hanya 2 ekor yang dikembalikan sesuai dengan harga jual.  (Redaksi)

Tipikor “Makan Sapi” Sebesar 5,3 M, Sebanyak 16 Peternak Ditahan Kejati Jatim

berita korupsi .co – Kasus dugaan Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri spil (PNS) ataupun pejabat penyelenggara negara Kusun...

»

Sidang Suap OTT DPRD Jatim, Takut jadi Tersangka Mantan Kadis Berbohong

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVUd9CZ3r6q03Z6zG7a1IKM6b-dNrfQQZXNR6znHMNwPPap809vlmMUdcpAPg68qh5WoPp3Po3rgDcoYOiWx_4-9RZGpw7mx4zath0mgkyy1ht7hnL9p8HRA9M82GiZ5Tr2e-oQLO6u-Y/s1600/Dari+Kiri%252C+Juliana+P%252C+Maskur+dan+Wemmi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVUd9CZ3r6q03Z6zG7a1IKM6b-dNrfQQZXNR6znHMNwPPap809vlmMUdcpAPg68qh5WoPp3Po3rgDcoYOiWx_4-9RZGpw7mx4zath0mgkyy1ht7hnL9p8HRA9M82GiZ5Tr2e-oQLO6u-Y/s640/Dari+Kiri%252C+Juliana+P%252C+Maskur+dan+Wemmi.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">foto atas, Juliana Poliswari, Maskur dan Wemmi. Foto bawa, Wemmi dan Siti asik main HP</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Sikap gentlemen serta berani berbuat berani bertanggungjawab”, ungkapan ini ternyata hanya hisapan jempol belaka dari seorang mantan pejabat saat duduk dikursi Pengadilan Tipikor walau hanya sebatas saksi. Seperti Maskur, yang menjabat sebagai Kapala Dinas (Kadis) Peternakan di tahun 2014 – 2016. <br /><br />Tidak hanya itu. Pegawai bahwan menjadi “tumbal” dari kebijakan pimpinan. Apakah ini hanya berlaku di Dinas peternakan dan Dinas Pertanian Jawa Timur terkait pengumpulan uang “setan” untuk diberikan ke Dewan yang terhormat itu sebagai uang komitmen fee, atau berlaku juga dilembaga/instasi lainnya ? lalu bagaimana program pemerintah bisa terlaksana terkait pemberantasan Korupsi ?<br /><br />Seperti yang terungkap dalam persidangan, pada Senin, 13 Nopember 2017, dalam perkara suap Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Kepala Dinas Pertanian Bambang Heriyanto bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat, MKetua Komis B DPRD Jatim M. Basuki bersama 2 staf Komisi B Santoso dan Rahmat Agung dan Kepala Dinas Peternakan Rohayati serta mantan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Ka’bil Mubarok, pada Juni lalu.<br /><br />Pada persidangan kali ini, JPU KPK, Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani menghadirkan 9 orang saksi kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, yang diketuai Hakim Rochmat untuk 3 terdakwa, yakni M. Basuki (Ketua Komis B DPRD Jatim) bersama 2 staf Komis B Santoso dan Agung yang diampingi para Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing diantaranya Indra Priangkasa dkk.<br /><br />Ke- 9 orang sakis itu adalah Juliana Poliswari, Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Veteriner,; Wemmy Niamawati, Kabid Kesehatan Hewan,; Maskur, Mantan Kapala Dinas (Kadis) Peternakan tahun 2014 – 2016,’ Siti Asyah, Staf Dinas Peternakan,; Kusnoto, Sekretaris Dinas Peternakan,; Rohayati, terpidana 1 tahun penjara mantan Kadis Peternakan Tanun 2017,; Ka’bil Mubarok, mantan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, Mitro dan Samsuri.<br /><br />Maskur selalu mengatakan tidak ada, saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menanyakkan terkait  komitmen fee atau triwulan terkait kinerjanya Khususnya revisi Perda No 3/2012 saat dirinya memimpin Dinas Peternakan selama 2 dengan Komis B DPRD Jatim. Pada hal, dari saksi-saksi yang dihadirkan JPU KPK termasuk dari terdakwa M. Basuki mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014/2019 mengatakan, ada dan sudah turun temurun.<br /><br />Pada hal, untuk dilakukan revisi Perda No 3/2012 tentang ternak hewan Sapi betina di Jawa Timur,  dirinyalah yang pertama kali mengajukan surat ke Gubernur Jawa Timur dengan Nomor : No. 524.3/6920/115.05/2016 tanggal 25 Juli 2016. Setelah Maskur digantikan oleh Samsul Arifin, juga mengirim surat ke Gubernur dengan 524.3/9801/115.05/2016 tanggal 26 Oktober 2016. <br /><br />Selanjutnya, setelah Samsul Arifin digantikan Rohayati pada Desember 2016, barulah mengajukan surat ke Ketua Komisi B DPRD Jatim, dengan No. 424.3/0625/155.05/2017 tanggal 19 Januari 2017, karena revisi Perda No 3/2012 diambil alih oleh Komisi B. sementara komitmen fee dan triwulan sudah dibahas tahun sebelumnya.<br /><br />Kebohongan tidak hanya diucapkan Maskur, meliainkan menular juga ke saksi Ka’bil Mubarok. Dia membantah, ada permintaan komitmen fee. Pada hal, JPU KPK sudah memutar pembicaraannya yang saat itu melalui telepon seluler. Kata Bu burung, ikan dan tani Dia katakana sebagai program. Sementara JPU megatakan bahwa itu erat kaitannya dengan Kepala Dinas Peternakan (Bu burung), Dinas Perikanan (ikan) dan Dinas Pertanian (tani).<br /><br />Majelis Hakim pun beberapakali mengingatkan Ka’bil karena keterangannya yang tidak jujur. “Jujur ajalah, saudara itu guru ngaji,” ucap Hakim Dr. Andriano. “Apakah ini sudah dijadikan sebagai tersangka ?,” tanya Hakim Andriano kemudian yang dijawab JPU KPK “sudah”.<br /><br />Selain itu, saksi yang juga tersangka ini tidak mengakui, bahwa duit sebanyak 50 juta rupiah diserahkannya ke terdakwa M. Basuki. Pada hal, dalam sidang sebelimnya, saat dirinya bersama terdakwa jadi saksi untuk terdakwa Rohayati terungkap, Ka’bil Mubarok menerima uang komitmen fee sebesar Rp 150 juta, namun yang disampaikan ke M. Basuki hanya sebesar Rp 80 juta. <br /><br />Sementara saksi Juliana Poliswari mengakui, bahwa dirinya turut serta memberikan sumbangsih berupa uang sebear Rp 20 juta yang dikumpulkan dari bawahannya,  dan 30 juta ditanggung oleh Fitri dan Mitro yang masing-maing Rp 15 juta. Sehingga diut “setan” yang terkumpul sebesar Rp 50 juta. Sebelumnya, Mitro sudah menyerahkan diut sebanyak 50 juta rupiah kepada Kadis Rohayati. Total duit yang terkumpul sejumlah Rp 100 juta rupiah itu, selanjutnya duit itu diserahkan Mitro ke Rahmat Agung.<br /><br />“Ada permintaan dari Dewan. Kita diminta bantu oleh Bu Ati (Rohayati), tidak ditarget. Saya serahkan 20 juta ke Bu Ati, yang berasal dari staf dikumpulkan,” kata Juliana menjawab pertanyaan JPU KPK.<br /><br />Saat Majelis Hakim menanyakkan, bahwa uang yang terkumpul itu bukan dari kantong pribadi melainkan dari pos anggaran ?. dijawab oleh saksi “Ya”. Tak salah, bila permintaan komitmen fee oleh Dewan dipenuhi. Bisa jadi, karena kinerja para pejabat ini bisa juga kurang “beres”. “uang siluman untuk siluman”<br /><br />Berbeda dengan mantan Kepala Dinas Perhutanan Indra Wiradana, yang diwajibkan untuk memberikan komintmen fee kepada Dewan sebesar Rp 270 juta, namun Indra Wiradana tak mau memenuhinya dan tak merasa takut bila terkait pengawasan ynag dilakukan oleh DPRD Jatim Komis B atas kinerjanya.<br /><br />Apa yang dilakukan Juliana Poliswari juga dilakukan oleh Wemmy Niamawati, selaku Kabid Kesehatan Hewan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan menggantikan terpidana Rohayati. Wemmi juga urun rembug dengan menyerahkan uang sebesar Rp 27.500.000. uang tersebut dia kumpulkan dari 2 oarang bawahannya diantaranya Iswahyudi sebear Rp 10 juta. Lalu duit itu diserakan Wemmi ke Royati.<br /><br />Sementara Kusnoto juga mengakui, bahwa duit yang terkumpul berasal dari honor pegawai. Kusnoto juga ikut memberikan bantuan untuk memenuhi komitmen fee sebesar Rp 15 juta pada Maret 2017. Menurut Kusnoto, unag komitmen fee itu, untuk memperlancar efesiensi, agar rapat pembahasan anggaran dan revisi Perda berjalan lancar. <br /><br />Apa yang dikatakan Kusnoto, tak jauh beda dengan apa yang dikatakan terpidana Bambang Heriyanto, mantan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur saat diadili sebagai terdakwa. sehingga terkesan, apakah harus ada duitnya agar para Dewan yang terhotmat itu adem ayem ?<br /><br />Menangapi keterangan para saksi termasuk keterangan Ka’bil Mubarok, terdakwa M. Basuki mengatakan bahwa, komitmen fee itu sudah turun temurun. Bahkan terdakwa mengatakan, itu dilakukan oleh anggota Dewan yang sudah menjabat dua periode.<br /><br />“Itu sudah turun temurun. Justru yang menjabat dua kali itu yang melakukannya,” kata terdakwa.<br /><br />Besarnya uang setoran sebagai komitmen fee antara  SKPD kepada Komis B DPRD Jatim tergantung besar anggaran APBD  yang diperoleh setiap SKPD. Hal  itu saat ditanyakkan  oleh Ketua Majelis Hakim kepada para saksi. <br />    <br />Dan komitmen fee akan tetap “mengalir” ke Dewan seperti “air mengalir dari hulu ke hilir untuk membasahi kantong” para anggota Dewan yang dipilih dan digaji oleh rakyat. Andai saja KPK tidak “meringkus” Anang Basuki Rahmat, Santoso dan Agung, Komis B DPRD Jatim diperikirakan akan menerima uang “siluman” dari 10 SKPD sebear Rp 3,070 milliyar, seperti yang terungkap dalam persidangan beberapa waktu lalu dengan terdakwa Bambang Heriyanto maupun Rohayati.  <br /><br />Usai persidangan, saat ditanya tekait keterangan mantan Kepala Dinas Pertanian Maskur, apakah akan diminta pertanggungjawaban hukum. JPU KPK Muhammad Ridwan Dandito  mengatakan, akan melihat perkembangan dalam persidangan dengan bukti-bukti lainnya. Ridwan mengakui, keterangan Maskur terkesan berbohong dan sama dengan dengan keterangan saksi-saksi lainnya.<br /><br />“Kita akan lihat perkembangan. Memang keterangannya berbeda dengan yang lainnya. Keterangan saksi-saksi lainnya mengakatan kalau komitmen fee ada dan sudah ada sejaak lama. Jadi kita lihat duku, kan minimal 2 alat bukti. Jangan paksa saya dong mengatakan sekarang,” katanya. (Redaksi)<br /> (Redaksi)

News Tipikor Sidang Suap OTT DPRD Jatim, Takut jadi Tersangka Mantan Kadis Berbohong

foto atas, Juliana Poliswari, Maskur dan Wemmi. Foto bawa, Wemmi dan Siti asik main HP berita korupsi .co – “Sikap gentlemen serta bera...

»

Pemerintah RI Harus Beri Perhatian Serius Terhadap Sektor Batubara

<i><b><span style="font-size: large;">#Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi kerugian negara dari sektor batubara selama 2006 – 2016 mencapai Rp 133,6 triliun#</span></b></i><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBO2QykvpWAOtdUOjLWXreU5jkCPWr2iejwHbH6ep04gCHVaZdhyOUq0ofctXeQB4YtVXlPjU02EstcCCBlAr4frVp7DL6fz4D27_sbl3pc8CEGb5Btujr1gaK-GSPv4vEpSyPEHRMwKc/s1600/Foto+ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBO2QykvpWAOtdUOjLWXreU5jkCPWr2iejwHbH6ep04gCHVaZdhyOUq0ofctXeQB4YtVXlPjU02EstcCCBlAr4frVp7DL6fz4D27_sbl3pc8CEGb5Btujr1gaK-GSPv4vEpSyPEHRMwKc/s640/Foto+ICW.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"><b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Selama periode 2006 – 2016, kajian ICW (Indonesia Corruption Watch) terhadap sektor batubara menemukan indikasi unreporting transaction sektor batubara (ekspor) sebesar US$ 27,062 atau setara dengan Rp 365,3 triliun. <br /><br />Dampaknya, terdapat indikasi kerugian negara dengan jumlah Rp. 133,6 triliun sebagaimana disebutkan di atas. Indikasi tersebut berasal dari kewajiban perusahaan batubara untuk pajak penghasilan maupun royalty / Dana Hasil Penjualan Batu Bara (DHPB). <br /><br />Selain itu, terdapat beberapa catatan yang mesti dijadikan perhatian publik. Diantaranya adalah kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari Sektor Mineral Batubara (Minerba) yang minim. Pada tahun 2015, hanya 3.580 Wajib Pajak (WP) yang melapor, sedangkan 4.523 lainnya tidak melakukan pelaporan.<br /><br />Hal lain adalah adanya perbedaan pencatatan data produksi batubara di Indonesia, antara Kementerian ESDM RI dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kementerian ESDM mencatat, total data produksi batubara Indonesia selama periode 2006 – 2015 sebanyak 3.315 juta ton, sementara BPS mencatat 3.266,2 juta ton. Dengan kata lain, terdapat selisih data produksi sebesar 49,1 juta ton.<br /><br />Perbedaan data juga ditemukan dalam data ekspor Indonesia antara data Indonesia dan data negara pembeli. Data Indonesia yang dicatat oleh Kementerian Perdagangan RI selama periode 2006 – 2016, volume ekspor batubara sebanyak 3.421 ton, sedangkan data yang dicatat negara pembeli sebanyak 3.1475 ton, sehingga terdapat selisih sebanyak 299,8 juta ton.<br /><br />Sebagai salah satu produsen batubara yag terbesar di dunia, temuan tersebut jelas tidak menggembirakan. Pada tahun 2006 – 2015, data BPS menunjukkan volume produksi batu bara di Indonesia mencapai 3.266,2 juta ton. Hal demikian membuat sektor Batubara menjadi salah satu sektor sumber daya alam (SDA) yang penting dan dapat berpengaruh signifikan dalam keuangan negara. <br /><br />Namun pada sisi lain, kendati berpotensi menghasilkan penerimaan negara dalam jumlah yang tinggi, penerimaan negara dari sektor batubara hingga saat ini belum optimal, yang diantaranya diakibatkan oleh permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas.<br /><br />Hal diatas juga mesti diberi perhatian lebih serius, mengingat kondisi penerimaan negara saat ini, baik pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sedang menghadapi berbagai persoalan. Tax Ratio nasional sejak tahun 2012 mengalami penurunan, hingga mencapai angka 10,36 persen di tahun 2016. Sementara tax ratio pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), setelah turut mengalami penurunan sejak tahun 2012, hanya mencapai angka 3,88 persen di tahun 2016.<br /><br />Dalam menghadapi fenomena seperti Panama Papers, offshore leaks, tindak lanjut yang nyata baik pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau pihak lain yang terkait belum terlihat. Sementara saat ini kita dihadapkan dengan fenomena baru Paradise Papers. <br /><br />Di sisi lain, program tax amnesty yang dicanangkan belum terlihat dampaknya. Dari jumlah 6.001 Wajib Pajak (WP) pertambangan mineral dan batubara, hanya 967 WP yang mengikuti program tersebut, dengan capaian uang tebusan mencapai total Rp. 221,71 miliar.<br /><br />Atas hal-hal tersebut, ICW meminta Pemerintah RI untuk memberi perhatian serius terhadap sektor batubara. Pemerintah RI harus membenahi celah dan indikasi kerugian negara dari batubara dan pengelolaan sumber daya alam dan energi. <br /><br />Selain itu, menghadapi fenomena Paradise Papers, Pemerintah RI sudah semestinya serius dalam menindaklanjuti temuan tersebut. Respon Pemerintah RI terhadap Paradise Papers tidak semestinya berulang sebagaimana terhadap fenomena sebelumnya yaitu Panama Papers. <br /><br />Hal ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat baik Paradise Papers maupun Panama Paper menyebut nama-nama besar elit bisnis dan politik di Indonesia, sehingga menjadi relevan untuk ditindaklanjuti lebih jauh oleh Pemerintah RI (DJP, ESDM) maupun aparat penegak hukum lainnya.  (Redaksi)<br /><br /><br />Sumber  : ICW (Indonesia Corruption Watch)</span>

Regional Pemerintah RI Harus Beri Perhatian Serius Terhadap Sektor Batubara

#Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi kerugian negara dari sektor batubara selama 2006 – 2016 mencapai Rp 133,6 triliun# ...

»