BERITAKORUPSI.CO

Hari Ini, Tersangka Henry J Gunawan Akan Diadili.

#Sidang Pra Peradilan Yang Diajukan Hendry J Gunawan Terhadap Kejari Surabaya Ke PN Surabaya Terancam Sepertinya “Sia-sia”# 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQyOcm1dqkksrUi5UaCdfoOKYpge76m5vnMhO-dB3ymf9oHPyKp2eE9pTmj7mYZQapPvUrmKl7QlYAnxDmn92NhlxXNlWSRFD-8NCMnXHV1hw0GZu_yqlmEM6yc_dc3wyC917oqJDGtjQ/s1600/IMG-20170906-WA0012.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQyOcm1dqkksrUi5UaCdfoOKYpge76m5vnMhO-dB3ymf9oHPyKp2eE9pTmj7mYZQapPvUrmKl7QlYAnxDmn92NhlxXNlWSRFD-8NCMnXHV1hw0GZu_yqlmEM6yc_dc3wyC917oqJDGtjQ/s640/IMG-20170906-WA0012.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Humas PN Surabaya, Sigit Sutriono</td></tr>
</tbody></table>
 
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Usaha tersangka Hendry J Gunawan untuk bebas dari penjara, setelah JPU Kejari Surabaya menjebloskannya ke Rutan Medaeng, sepertinay sia-sia. Sebab, hari ini, Kamis, 7 September 2017, tersangka Henry J Gunawan, Bos PT Gala Bumi Perkasa, yang terseret dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan, akan diadili di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pada hal, sidang gugatan Pra Peradilan yang di ajukan oleh tersangka Hendri J Gunawan melalui Kuasa Hukumnya selaku pemohon, terhadap Kepala Kejakasaan Negeri Surabaya selaku termohon, terkait penahanan dirinya sedang dalam proses Hukum di PN Surabaya dan belum diputus oleh Hakim yang mengadilinya. Kepastian jadwal sidang perkara pidana dengan tersangka, Hendry J Gunawan, disampaikan oleh Hakim Sigit Sutriono, SH, MH selaku Humas PN Surabaya. Hakim Sigit mengatakan, perkara kasus dugaan penipuan dan penggelapan, akan disidangkan oleh 3 Majelis Hakim, dengan Ketua Majelis, Hakim H.R. Unggul Warso Mukdi "Sesuai data di SIPP PN Surabaya, persidangan perkaranya akan digelar besok (hari ini) dan akan disidangkan oleh Tiga Majelis Hakim yakni, Pak Unggul selaku Ketua Majelis, Pak Ari Jiwantara dan Pak Rifandaru ,selaku Hakim anggota,” katanya, Rabu, 6 September 2017. Seperti diketahui, Bos PT Gala Bumi Perkasa ini, berawal dari laporan dilaporkan Notaris Caroline C Kalampung ke Polrestabes Surabaya. Saat itu,  Notaris Caroline mempunyai seorang klien, yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB). Namun, Saat korban ingin mengambil haknya, Henry J Gunawan mengaku bahwa SHGB tersebut di tangan notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Kabarnya, SHGB itu ternyata dijual lagi ke orang lain oleh Bos PT Gala Bumi Perkasa itu dengan harga Rp 10 miliar.  (Redaksi)</div>

Pidana Hari Ini, Tersangka Henry J Gunawan Akan Diadili.

#Sidang Pra Peradilan Yang Diajukan Hendry J Gunawan Terhadap Kejari Surabaya Ke PN Surabaya Terancam Sepertinya “Sia-sia”# Humas PN Sur...

Sidang Koruspsi “Suap” DPRD Jatim, 2 Mantan Kadis “Menyelamatkan” Orang Lain

11.37 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;">
#Sekretaris Dinas Peternakan, Perintahkan Yang Lain Untuk Menghilangkan Bukti Setelah Kadis Peternakan Ditangkap KPK# </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQhr89W31Gpv8wX-sJA7j_BGdmsrqqNtEV-aqPSAKEYb89xprL3Q_9FThvqChTvHXRg4uElrr5-_-pxc5XGlnzPYoMhBjXUXc5p8uQsj9T8fh5fDNR6wgwvtzBfKTnAhWapBaHWIwpsPo/s1600/IMG20170904144313_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQhr89W31Gpv8wX-sJA7j_BGdmsrqqNtEV-aqPSAKEYb89xprL3Q_9FThvqChTvHXRg4uElrr5-_-pxc5XGlnzPYoMhBjXUXc5p8uQsj9T8fh5fDNR6wgwvtzBfKTnAhWapBaHWIwpsPo/s640/IMG20170904144313_1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Kusnoto (Sekretaris Dinas Peternakan), Maskur (mantan Kadis Peternakan) dan Samsul Arifin (Kadis Peternakan)</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Pelan tapi pasti, “kebusukan” yang terjadi dalam kasus “Suap” DPRD Jatim dengan Dinas Peternakan Jawa Timur mulai terungkap dari keterangan saksi dalam persidangan yang digelar, pada Senin, 4 September 2017. Tiga saksi yang dihadirkan JPU Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani dari KPK untuk terdakwa Rohayati yakni, dr. Kusnoto (Sekretaris Dinas Peternakan), Maskur (mantan Kadis Peternakan tahun 2012) dan Samsul Arifin, mantan Kadis Peternakan yang digantikan Rohayati yang saat ini menjabat Kadis Perkebunan. Terdakwa Rohayati, selaku Pj. Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur yang dilantik Gubernur pada Deseber 2016, ditangkap KPK pada Juni lalu, setelah memberi uang “suap” sebesar Rp 75 juta dari total Rp 500 juta per tahun kepada Ketua dan wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim yakni, Moh. Basuki dan Moh. Ka’bil Mubarok, terkait revisi Perda No 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina di Jatim, yang diajukan oleh Dinas Peternakan. Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Rochmat, dengan Panitra Pengganti (PP) Yanid Indra Harjono, terungkap bahwa, Kusnoto memerintahkan pejabat lain yang ada di Dinas Peternakan untuk menghilangkan bukti berupa percakapan (SMS) dan telepon, setelah mengetahui, Rohayati telah ditangkap KPK. Dan kemudian, berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim. Hal itu terungkap dari buku catatan Kusnoto yang disita KPK, yang ditunjukkan dalam persidangan. Semula, Kusnoto tak menjawab pertanyaan JPU KPK, sehingga JPU KPK membuka buku catatan Kunsoto dalam persidangan yang disita sebelumnya.  Dalam catatan Kusnoto tersebut mengatakan antara lain, rekaman suara dibuang, bertahan strategi, berkonsultasi dengan Biro Hukum. Sementar dari Biro Hukum dalam catatan Kusnoto mengatakan, jagan menyebutkan nama orang, harus hati-hati, jagan takut. Terkait uang komitmen iuran triwuan Dinas Peternakan kepada Komis B DPRD Jatim, Kusnoto menjelaskan, mengetahuinya dari Samsul Arifin dan menyampaikannya kepada terdakwa Rohayati. Sementara pengajuan revisi Perda No 3 Tahun 2012 diakunya, bahwa dirinyalah yang mengusulkan, saat menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pensi. “Dari Pak Samsul, saya hanya menyampaikan ke Kadis (Rohayati), kalau tahun depan ada kewajiban ke Dewan Komisi B. Kewajiban secara detail saya tidak tahu dari mana uangnya (JPU KPK memotong dan bertanya, tidak tahu apa diminta tidak tahu). Saya hanya berpartisipasi sebesar Rp 15 juta. Pernah mengumpulkan dari Kabid masing-masing 15 juta dan menyerahkan ke Kadis,” kata Kusnoto. Keterangan Kusnoto langsung di kronfrontir JPU KPK kepada Samsul, namun pernyataan Kusnoto dibantah Samsul Arifin. Menurut Kusnoto, anggaran di Dinas Peternakan tahun 2017 sebesar Rp 99 milliar dan yang terserap sebesar 22 persen. Apa yang dijelaskan Kusnoto, terkait pengumpulan sejumlah uang dari pejabat Dinas Peternakan untuk disetorkan ke Ketua Komisi B, bertolak belakang dengan keterangan terdakwa saat menjadi saksi untuk terdakwa Bambang Heriyanto (Kadis Pertanian) pada sidang sebelumnya. Saat itu Rohayati mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa, uang yang disetorkan ke Ketua Komis B DPRD Jatim adalah uang pribadinya. Sementara saksi Maskur dan Samsul mengakui bahwa, revisi Perda No 3 Tahun 2012 diperlukan karena dianggap mempersulit masuknya sapi ke Jawa Timur. Namun anehnya, saat terdakwa Rahayati menanyakkan terhadap ke- 2 mantan Kadis itu terkait uang komitmen iuran triwulan kepada Ketua Komisi B, saksi tak mengakuinya.  </div>
<div style="text-align: justify;">
”Apakah mengalami seperti apa yang saya alami (pemberian uang komitmen) saat ini ?,” tanya terdakwa Rohayati. “Tidak” jawab saksi singkat namun penuh arti.</div>
<div style="text-align: justify;">
 Apa yang disampaikan saksi ini, sepertinya untuk "menyelamatkan" orang lain, sehingga keterangannya dihadapan Majelis Hakim terkesan tidak jujur dan tidak terbuka.  </div>
<div style="text-align: justify;">
Usai persidangan, Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, saat ditanya wartawan media ini terkait adanya revisi Perda No 3 Tahun 2012 mengatakan, tidak mengetahuinya, karena belum sapai ke Biro Hukum. Kasus yang menjerat terdakwa Rohayati hingga “diringkus” KPK terkait, pemberian uang sebesar Rp 175.000.000 melalui Rahman Agung, kepada Moh. Ka’bil Mubarok (Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim) sebesar Rp 75 juta dan Moh. Basuki (Ketua Komis B DPRD Jatim) sebesar Rp100. Pemberian sejumlah uang terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim oleh terdakwa, terakit Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan Perda No 3 Tahun 2012. Hingga “melahirkan” adanya kesepakatan antara, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan komisi B DPRD Jatim mengenai, adanya iuran sebagai kewajiban yang harus dipenuhi selama satu tahun anggaran sebesar Rp 500.000.000. Pemberian uang tersebut dilakukan setiap 3 bulan sekali, atau triwulan kepada komisi B DPRD Jatim melalui Moh. Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua dengan maksud, agar komisi B DPRD Jatim dalam melakukan evaluasi triwulan, tidak mempersulit Dinas Peternakan Provinsi Jatim terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 tidak berdampak kepada alokasi anggaran dinas tahun 2018. Pada sekitar bulan Februari 2017 terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ka’bil Mubarok melalui pesan pendek SMS memperkenalkan diri sebagai wakil ketua wakil ketua komisi B DPRD Provinsi Jatim kemudian terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ka’bil Mubarok melalui telepon adanya komitmen iuran triwulan pertama dari dinas peternakan untuk komisi B DPRD Jatim Pada akhir bulan Maret 2017, terdakwa memanggil sekretaris Dinas Peternakan, dan beberapa Kepala Bidang diantaranya, Juliani Poliswari, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner,; Diana Devi, selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan,; Muhammad Cahyono, selaku Kepala Bidang Pembibitan Pakan dan Produksi Peternakan, serta Kusdiarto, selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPTD) Inseminasi Buatan. Dalam rapat tersebut, terdakwa Rohayati meminta, agar para Kabid dan kepala UPTD, mengumpulkan uang iuran triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, yang akan diberikan kepada komisi B DPRD Jatim, yang terkumpul sebesar Rp 75 juta. Pada tanggal 20 Maret 2017, sebelum dilaksanakan rapat dengar pendapat antara Dinas Peternakan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama APBD Tahun Anggaran 2017 Dinas Peternakan Provinsi Jatim, terdakwa memerintahkan Siti Aisyah, selaku staf terdakwa untuk memberikan amplop berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp 75 juta Kepada Rahman Agung, selaku staf komisi B DPRD Jatim sebagaimana permintaan Moh. Ka’bil Mubarok Setelah pemberian uang tersebut, dilakukan hearing antara Dinas Peternakan dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jatim dan dalam pelaksanaannya, hearing tersebut berjalan lancar, dikarenakan komisi B DPRD Jatim tidak mempermasalahkan pelaksanaan kegiatan triwulan pertama di Dinas Peternakan Provinsi Jatim. Pemberian uang oleh terdakwa Rahayati terhadap Ketua Koamis B DPRD Jatim terkait pula, penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Terdakwa Rohayati selaku kepala Dinas Peternakan, juga mengetahui adanya rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, yang diajukan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, atas inisiatif DPRD Timur dengan tujuan, agar tidak menghambat Birokrasi dan perizinan investasi ternak sapi dan kerbau betina di Jawa Timur Untuk Menindaklanjuti rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim, sebagai tindak lanjut surat yang pernah dibuat oleh Kepala Dinas Peternakan sebelumnya yaitu, Maskur kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 25 Juli 2016 dan surat yang dibuat oleh Plt Kepala Dinas Peternakan, Mohamad Samsul kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 26 Oktober 2016 yang intinya, meminta dilaksanakannya revisi terhadap pasal 20 ayat (30), pasal 27 dan pasal 34 sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina. Pada Pebruari 2017, sebagai tindak lanjut dari rencana penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 Dinas Peternakan Jatim. Terdakwa Rohayati, Juliani Poliswari, Wemmi Niwamawati, Mitro Nurcahyo dan Fitri Istiana, membuat kajian akademis terkait pembahasan revisi Perda tersebut guna pembahasan dengan pihak komisi B DPRD Jatim. Pada tanggal 6 - 8 Pebruari 2017, diadakan kunjungan kerja komisi B DPRD Jatim dengan Dinas Peternakan ke Komisi VI DPR RI dan Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian (Kemenpan) RI di Jakarta, yang salah satu agendanya adalah, melakukan konsultasi dengan DPR RI dan Dirjen Peternakan Kementan RI terkait, Peraturan Menteri Peternakan Republik Indonesia Nomor 16/Permenpan/PKTJ/440/5/2016 dan Permentan Nomor 49/Permenpan/3.440/10/ 2016 tentang pemasukan ternak Ruminansia besar, dan ke wilayah negara RI. Pada bulan Maret 2017, Juliani Poliswari, melaporkan kepada terdakwa Rohayati, terkait adanya permintaan sejumlah uang oleh komisi B DPRD Timur, untuk pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012. Ternyata, Tidak hanya Juliani Poliswari yang dihubungi oleh Ketua Komis B Moh. Basuki, meliankan terdakwa sendiri, yang menyatakan kepada terdakwa bahwa, “pembahasan revisi Perda harus ada dananya, masa cuma bahas-bahas thok”, dan terdakwa diminta oleh Moh. Basuki, untuk menghubungi dan berkonsultasi dengan Pranaya Yudha, terkait besaran uang yang harus disediakan oleh Dinas Peternakan, agar dilakukan pembahasan revisi Perda tersebut. Pada Tanggal 18 Mei 2017, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dengan mengatakan, bahwa Moh. Basuki beberapa kali menelepon yang  menanyakan, tentang realisasi pemberian uang dari pihak Dinas Peternakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tersebut, kemudian Juliani Poliswari  menjawab, akan mencoba menanyakan terkait besaran jumlah uang yang harus direalisasikan kepada Santoso, salah satu staf Komisi B DPRD Jatim, dan terdakwa akan mendiskusikannya pada saat rapat dengar pendapat atau herring lanjutan dengan pihak komisi B DPRD Jatim. Pada tanggal 22 hingga 23 mei 2017, melakukan kunjungan kerja lanjutkan Ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian di Jakarta, sekaligus diadakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Provinsi Jawa Timur tersebut, di Hotel Grandeur, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta yang dihadiri oleh, seluruh anggota komisi B DPRD Jatim, tenaga ahli dan beberapa orang dari Dinas Peternakan. Sebelum rapat dimulai, terdakwa dipanggil oleh Moh. Basuki dan Pranaya Yudha Mahardika dan menyampaikan kepada terdakwa, “revisi Perda nantinya akan disetujui, namun ini tidak bahas-bahas saja harus ada dananya”, dan Pranaya Yuda  Mahardika menambahkan kepada terdakwa, “Kalau saya nggak apa-apa, ini kan 19 orang beda-beda, mosok membahas thoh gak ono opo-opo ne (Kalau saya nggak apa-apa, ini ka nada 19 orang berda-beda, masa’ membahas aja tidak ada apa-apanaya). Untuk itu, Pranaya Yuda Mahardika, meminta agar terdakwa menyediakan uang sejumlah Rp 200 juta, namun terdakwa hanya menyanggupi dan menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 23 mei 2017, setelah terdakwa mengikuti hearing dengan komisi B DPRD Jatim, perihal revisi Perda Nomor 3 tahun 2012, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dan menyampaikan hasil pembicaraan terdakwa dengan Moh. Basuki dan Pranaya Yuda Mahardika. Pada tanggal 26 Mei 2017, Nurcahyo menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta dengan mengatakan, ini ada uang Rp 50 juta, kurang Rp 50 juta,  serta memerintahkan kepada Nurcahyo, agar meminta sisa kekurangan uang tersebut kepada Juliani Poliswari. Nurcahyo mendapat telepon dari Juliani Poliswari, yang sedang mengikuti Diklat PIM III di Malang mengatakan bahwa, dirinya sudah menitipkan uang Rp 20 juta Kepada Fitri Istiana, sedangkan kekurangan sisanya sebesar Rp 30 juta, ditanggung oleh Nurcahyo dan Fitri Istiana masing-masing sebesar Rp 15 juta. Kemudaian, uang tersebut diserahkan kepada Rahman Agung, sebagaimana petunjuk dari Moh. Basuki kepada terdakwa. Uang sebesar Rp 100.000.000 dimasukan ke dalam amplop coklat dan dengan ditemani oleh Fitri Istiana, menemui Rahman Agung di DPRD, dan menyerahkan uang yang terbungkus dalam amplop warna coklat tersebut kepada Rahman Agung, setelah itu Rahman Agung meletakkan uang tersebut di ruang kerja Moh. Basuki. Kemudain, uang tersebut diserahkan kepada Ninik Sulistyaningsih, untuk dibagikan kepada seluruh anggota komisi B DPRD Jatim. Terdakwa pun dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAP.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Sidang Koruspsi “Suap” DPRD Jatim, 2 Mantan Kadis “Menyelamatkan” Orang Lain

#Sekretaris Dinas Peternakan, Perintahkan Yang Lain Untuk Menghilangkan Bukti Setelah Kadis Peternakan Ditangkap KPK# Foto dari kiri, ...

Sidang Korupsi OTT DRPD Jatim, Saksi Sebut Uang Pribadinya Yang Disetorkan

11.28 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp7RW9488zJfeyY_levuDM5u3H-PKqeT_vg_rJ3gYYgv7KRI01mvOf-MScoJB7DZNRVi7x75Md1xQtw5hpQwtCKR68jLtub9_Gj2E61PbqCaBwTlmBtcWAXu2B5E5IvHXOmGA6wzP4crE/s1600/Terdakwa+Bambang+Heriyanto+dan+Anang+Basuki.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp7RW9488zJfeyY_levuDM5u3H-PKqeT_vg_rJ3gYYgv7KRI01mvOf-MScoJB7DZNRVi7x75Md1xQtw5hpQwtCKR68jLtub9_Gj2E61PbqCaBwTlmBtcWAXu2B5E5IvHXOmGA6wzP4crE/s1600/Terdakwa+Bambang+Heriyanto+dan+Anang+Basuki.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rohayati (juga terdakwa, Selaku Kadis Peternakan) saat menjadi saksi untuk terdakwa Bambang (Kadis Pertanian) dan ajudannya Anang Basuki Rahmat</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya merasa heran dan tak percaya, saat mendengar keterangan saksi dalam sidang lanjutan perkara Korupsi Operasi Tangkap Tangan pada Juni lalu, yang dilakukan oleh KPK terhadap pajabat Pemprov dan Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. 
 
Sebab, Rohayati, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan Pemrov. Jatim (juga terdakwa dalam perkara terpisah), dihadirkan JPU Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani dari KPK, menjadi saksi untuk terdakwa I, Bambang Heriyanto, selaku Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim bersama terdakwa 2 Anang Basuki Rahmat, terdakwa 2 (selaku ajudan terdakwa 1), yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Suryono Pane dkk, dalam persidangan, dengan Ketuai Majelis Hakim Rochmat, digelar pada Senin, 4 September 2017. 
 
Kepada Majelis Hakim, Rohayati menjelaskan bahwa, uang sebesar Rp 75 juta yang sudah diseterorkan kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim Moh. Basuki dan Moh. Ka’bil Mubarok (Keduanya tersangka setelah ditangkap KPK), adalah sebahagian dari setoran sebesar Rp 500 juta per tahun, terkait pengawasan anggaran tahun 2017 dan 2018 serta, revisi Perda No 3 Tahun 2012, yang dilakukan oleh DPRD Jatim berjalan lancar, dan sekaligus menghantarkannya ke penjara, adalah uang pribadinya. 
 
“Baru Tujuh puluh Lima juta bulan Maret, itu uang pribadi,” jawab saksi Rohayati atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim. Namun, jawaban Rahayati, justru membuat Ketua majelis Hakim tak percaya begitu saja. 
 
“Nggak mungkin uang sendiri, jujur ajalah,” kata Hakim Rochmat. 
Namun, saat Ketua Majelis Hakim menanyakan kembali, “apakah saksi tahu berapa setotan terdakwa kepada Dewan ?,”. Saksi Rohayati menjawab tidak tahu. 
 
Apa yang disampaikan Rohayati ini memang tak masuk akal sehat. Seorang pejabat setingkat Kepala Dinas, meyetorkan uang pribadi atau gajinya kepada Dewan sebesar Rp 75 juta atau sebesar Rp 500 juta per tahun. Lalu, berapa puluh juta per bulan gaji seorang pejabat golongan IV/A ? 
 
Timbul pertanyaan, apakah pejabat Kepala Dinas ini hanya menyetorkan uang “Suap” kepada Dewana atau ada juga kepada pejabat lain, agar kinerjanya dianggapa beres ? Apakah revisi Perda menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD ? 
 
Apah tugas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap penggunaan anggaran dan revisi Perda (Peraturan Daerah) di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dimana Perda dan Anggaran, dibahas dan disahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jatim, harus ada “uang pelican” agar semuanya dianggap beres ? 
 
Sementara kasus yang menjerat terdakwa Bambang Heriyanto dan terdakwa Anang Basuki Rahmat selaku ajudan terdakwa Bambang Heriyanto, bermula pada sekitar bulan Pebruari 2017, saat diadakan rapat dengar pendapat (Hearing) antara terdakwa Bambang Heriyanto dengan komisi B DPRD. 
 
Setelah selesai, terdakwa Bambang Heriyanto, bertemu dengan  Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam pertemuan tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok menyampaikan kepada terdakwa Bambang Heriyanto, mengenai pemberian uang yang bersumber dari iuran Dinas-Dinas yang bermitra dengan komisi B Provinsi Jatim akan berubah menjadi Triwulan, sehingga pemberiannya dilakukan 3 bulan sekali. Pemberian uang Triwulan kepada komisi B DPRD Jatim tersebut, agar komisi B DPRD Jatim, dalam rangka melakukan evaluasi Triwulan, tidak mempersulit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, terhadap pelaksanaan anggaran APBD 2017, sehingga tidak berdampak pada alokasi anggaran tahun berikutnya. 
 
Terdakwa Bambang Heriyanto, menyetujui perubahan yang disampaikan oleh Moh. Ka’bil Mubarok tersebut, dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa dengan komisi B DPRD Jatim yaitu, 1 tahun anggaran sebesar Rp 600.000.000, sehingga dibagi Triwulan menjadi Rp 150 juta per bulan. 
 
Sekitar bulan Maret 2017, terdakwa 2 yakni, Anang Basuki Rahmat, sebagai ajudan dari terdakwa 1, menerima telepon dari Moh. Ka’bil Mubarok, untuk bertemu di ruas jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya, kemudian dilakukan pertemuan dan pembicaraan di dalam mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, yang membicarakan agar terdakwa 2 menyampaikan kepada terdakwa 1 untuk segera menyetorkan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama. 
 
Setelah pertemuan tersebut, terdakwa 2 melaporkan kepada terdakwa 1, sambil menawarkan bantuan dengan cara meminjamkan uangnya kepada terdakwa 1, dan terdakwa 1 pun menyetujuinya, lalu terdakwa 1, menyiapkan uangnya sebesar Rp 150 juta. 
 
Masih pada bulan yang sama, terdakwa 2, menghubungimu Moh. Ka’bil Mubarok melalui telepon menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp 150 juta telah siap untuk diserahkan. Moh. Ka’bil Mubarok, mengajak terdakwa 2 untuk bertemu kembali di ruas Jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya. Setelah disepakati tempat pertemuan, terdakwa 2 pun langsung menghampiri mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta dan menyerahkannya kepada Moh. Ka’bil Mubarok. 
 
Dalam perjalanan pulang, terdakwa 2, melaporkan kepada terdakwa 1 melalui SMS yang berisi, “proposal” sudah diterima oleh komisi B, yang dijawab oleh terdakwa satu “Oh ya terima kasih”. Setelah menerima uang komitmen Triwulan pertama tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok, membagikan kepada pimpinan, anggota dan staf dari komisi B DPRD Jatim. 
 
Sekitar Mei 2017, terjadi pergantian wakil ketua komisi B DPRD Jatim, dari Moh. Ka’bil Mubarok kepada Anis Maslachah.  Sedangkan untuk ketua komisi B, tetap dijabat oleh Muhammad Basuki. Masih bulan yang sama, dilakukan hearing kembali antara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim yang diwail Ahmad Nurfalaki dengan komisi B, untuk membahas kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. Sebelum dilakukan hearing, terdakwa 1 dipanggil oleh Muhammad Basuki keruangannya, dan menanyakan komitmen Triwulan 2 sebesar Rp 150 juta, yang belum dipenuhi terdakwa 1, sambil mengatakan “iuran sekarang saya yang pegang, karena Pak Ka’bil pindah ke Komisi E, nanti untuk evaluasi Triwulan ke II ditiadakan”. Dan terdakwa 1 menjawab akan mengusahakan secepatnya. 
 
Atas permintaan Mochammad Basuki, terdakwa 1 mengumpulkan pejabat Eselon III berjumlah 13 orang yang terdiri dari, Kabid dan kepala UPTD. Pada pertemuan tersebut, terdakwa 1 menyampaikan, adanya kebutuhan uang sebesar Rp 150 juta, terkait komitmen Triwulan ke II kepada komisi B DPRD Jatim, untuk evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dan kemudian hal itu disepakati oleh masing-masing Eslon III, akan mendapat tanggung jawab sebesar Rp 17. 500.000, yang nantinya uang tersebut dikumpulkan melalui Sri Wilujeng, selaku staf keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim. 
 
Pada tanggal 2 Juni 2017, Mochammad Basuki melalui telepon, terkait belum adanya kepastian mengenai pemberian komitmen Triwulan ke II, sebelum tanggal 15 Juli 2017. Terdakwa 1 menyatakan kesiapannya, untuk menyerahkan komitmen perubahan kedua, paling lambat hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, yang akan diserahkan terdakwa 1 kepada staf Mochammad Basuki di kantor DPRD Provinsi Jatim 
 
Beberapa hari kemudian, Sri Wilujeng menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta yang sudah terkumpul kepada terdakwa 1. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa 1 mendatangi terdakwa 2 di ruangannya, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, untuk diserahkan kepada Mochammad Basuki sambil mengatakan, disampaikan ke komisi B. 
 
Uang sebesar Rp 150 juta diamasukkan ke dalam Paper Bag motif batik, dan terdakwa 2 menghubungi Rahmat Agung, staf komisi B DPRD Jatim melalui telepon, dan meminta nomor Hand Phone (HP) Mochammad Basuki, lalu Rahman Agung,  mengirimkan nomor HP Mochammad Basuki kepada terdakwa melalui pesan pendek (SMS). 
 
Terdakwa 2 kemudian menghubungi Mochammad Basuki melalui telepon, minta arahan mengenai penyerahan uang Triwulan ke II dari terdakwa 1, dengan istilah “proposal”. Kemudian, Mochammad Basuki menyarankan, agar uang diserahkan kepada Rahman Agung. Selanjutnya, terdakwa 2 pun menghubungi Rahman Agung melalui telepon yang mengatakan, akan menuju kantor DPRD untuk menyerahkan uang Triwulan ke II dengan didampingi oleh supir kantor yaitu, Mulyono. 
 
Sesampainya dikantor DPRD Provinsi Jawa Timur, terdakwa 2 langsung menuju ruang komisi B sambil membawa Paper Bag motif batik yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, dan bertemu dengan Santoso yang juga staf komisi B. Kemudian terdakwa 2 menanyakan kepada Santoso, mengenai keberadaan Rahmat Agung, namun ternyata Rahman Agung tidak berada ditempat, sehingga terdakwa 2 menyerahkan Paper Bag motif batik yang berisi uang tersebut kepada Santoso, dan mengatakan, untuk “Pak Basuki”. 
 
Setelah itu, terdakwa 2 memberikan uang sebesar Rp 500.000 sebagai tanda pertemanan antara terdakwa 2 dengan Santoso. Tak lama kemudian, setelah uang tersebut diserahkan terdakwa 2 kepada Santoso, keduanya pun langsung diringkus Tim KPK untuk diproses hukum. 
 
Dari pengakapan Keduanya, KPK melakukan penangkapan terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim, Moh. Basuki dan Rohayati, serta beberapa hari kemudian, KPK menetapkan Moh. Ka’bil Mubarok menjadi tersangka. 
 
Kedua terdakwa pun dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana junto pasal 64 ayat 1 KUHAP.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Sidang Korupsi OTT DRPD Jatim, Saksi Sebut Uang Pribadinya Yang Disetorkan

Rohayati (juga terdakwa, Selaku Kadis Peternakan) saat menjadi saksi untuk terdakwa Bambang (Kadis Pertanian) dan ajudannya Anang Basuki R...

Polrestabes Menetapkan Jadi Tersangka, Yang Di Praperadilakan Kejari

03.20 beritakorupsi 0

#Hendry J Gunawan Ditetapkan Jadi Tersangka oleh Polrestabes Surabaya, Mengapa Yang Di Praperadilakan Kejari Surabaya ?# 
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ6Uj8h1kaVEb2hPteP7Z5D4t4Ce9e2SSKMOKWCDQVgebhVALktQJWKa2DxkNIONkKs4RRumJavjzs5ya-Zy-85G94MK60ntIgG1Z_f51ftLyON3VyvWSOSspzeJBmmki83ePzIwvN3C4/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ6Uj8h1kaVEb2hPteP7Z5D4t4Ce9e2SSKMOKWCDQVgebhVALktQJWKa2DxkNIONkKs4RRumJavjzs5ya-Zy-85G94MK60ntIgG1Z_f51ftLyON3VyvWSOSspzeJBmmki83ePzIwvN3C4/s640/page.jpg" width="640" /></a> beritakorupsi.co – Aneh tapi nyata ! Itulah yang terjadi dalam perkara gugatan Praperadilan yang diajukan oleh Henry J Gunawan, melalui Pengadilan Negeri Surabaya, atas penetapan dirinya menajdi tersangka. Henry J Gunawan, ditetapkan menjadi tersangka oleh Polrestabes Surabaya, dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan beberapa waktu lalu. Kemudian, Penyidik Polrestabes Surabaya melimpahkan kasus tersebut ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Surabaya, pada Kamis, 10 Agustus 2017. Anehnya, beberapa hari kemudian, setelah tersangka Hendry J Gunawan dijebloskan ke Rutan Medaeng oleh JPU Kejari Surabaya, tersangaka melakukan upaya hukum untuk bebas, dengan cara mempraperadilakan Kejaksaan Negeri Surabaya ke Pengadilan Negeri Surabaya. Yang lebih anehnya lagi, tersangka Hendry J Gunawan, justru tidak mempraperadilkan Polrestabes Surabaya yang menetapkan dirinya menjadi tersangka. Megapa ? Pada Kamis, 31 Agustus 2017, pembacaan permohonan Pra Peradilan Nomor 35/Pid.Pra/2017/PN tertanggal 21 Agustus 2017 itu, gagal dibacakan, lantaran termohon yakni Kejaksaan Negeri Surabaya tidak hadir. Majelis Hakim Pujo Saksono, SH,MH, selaku Hakim tunggal yang mengadili perkara Pra Peradilan tersebut, memutuskan untuk menunda persidangan. Alasannya,  karena belum ada konfirmasi dari pihak termohon. "Karena belum ada konfirmasi dari pihak termohon, sidang ditunda hingga Rabu, tanggal 6 September 2017," ucap Hakim Pujo dan langsung mengetukkan palu sebagai tanda berahkirnya persidangan. Tim Kuasa Hukum Hendry J Gunawan juga menganggap bahwa, Kejaksaan dianggap telah melakukan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) KUHAP. Usai persidangan. Tim Kuasa Hukum Henry J Gunawan,  M. Sidik Latuconsina mengatakan bahwa, perbuatan kliennya bukan pidana melainkan perdata. "Ini adalah kasus perdata," ucap M Sidik Selain menyoal penetapan tersangka, mereka juga menyoal masalah penahanan Henry. Alasannya, karena tembusan tidak dikirimkan oleh Kejari Surabaya kepada keluarga Hendry J Gunawan. Hal itu dianggap bertentangan dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) KUHAP. Sehingga penahanan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah karena cacat hukum. Dari data yang dihimpun, dalam perkara ini, Hendry J Gunawan menunjuk 3 pengacara asal Jakarta sebagai Kuasa Hukunya antara lain, M. Sidik Latuconsina SH, S. Troy Latuconsina, SH., dan M. Halil Latuconsina SH. Sementara Penasehat Hukumnya dalam kasus dugaan pidana penipuan dan penggelapan tidak dilibatkan yakni, Lilik Djariyah, SH dan Ahmad Riyadh UB, SH. Terpisah. Terkait ketidak hadiran Kejari Surabaya sebagai termohon pada sidang perdana Pra Peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya itu,  dikarenakan tim yang dibentuk untuk meladeni gugatan Henry belum siap. Alasannya, karena harus mempelajari gugatannya terlebih dahulu. "Yang menangani bukan Jaksanya, tapi tim yang sudah dibentuk. Dan tim kami masih mempelajari gugatannya. Karena itu kami belum bisa hadir pada persidangan tadi" kata Didik Farkhan. Ada informasi bahwa, kasus ini pun dalam pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bisa jadi, karena kasus ini dianggap menarik perhatian publik Seperti diketahui, pada 10 Agustus 2016 lalu, Kejari Surabaya telah menahan Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) itu ke Rutan Medaeng. Henry ditahan usai menjalani proses pelimpahan tahap II dari penyidik Polrestabes Surabaya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penahanan itu sempat ditolak Henry J Gunawan,  dengan cara tidak mau menandatangani berita acara penahanan. Henry J Gunawan dilaporkan oleh Notaris Caroline. Saat itu,  Caroline mempunyai seorang klien yang sedang melakukan jual beli tanah senilai Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB). Namun, Saat korban ingin mengambil haknya, Henry J Gunawan mengaku bahwa, SHGB tersebut di tangan notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Kabarnya, SHGB itu ternyata “dijual lagi ke orang lain oleh Bos PT Gala Bumi Perkasa itu dengan harga Rp 10 miliar”.  (Redaksi/*)</div>

Perdata Polrestabes Menetapkan Jadi Tersangka, Yang Di Praperadilakan Kejari

#Hendry J Gunawan Ditetapkan Jadi Tersangka oleh Polrestabes Surabaya, Mengapa Yang Di Praperadilakan Kejari Surabaya ?# berita korupsi ....

Hakim Vonis Ringan Terdakwa Korupsi TKD, JPU Langsung Banding

03.12 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpaiQPCyRGKDCuLjI9jY3mPVUFz_fJYPq_qHmwJV0l_JtJDb9atCz7h_MKrtToY01ChLI9mXpDdb8BK7xZploeepv1gQ54dHxLUIi4_LzTUrt4MoVAjD1rCR6DKtfT4sJU70hqbaWzhA8/s1600/IMG20170810161824.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpaiQPCyRGKDCuLjI9jY3mPVUFz_fJYPq_qHmwJV0l_JtJDb9atCz7h_MKrtToY01ChLI9mXpDdb8BK7xZploeepv1gQ54dHxLUIi4_LzTUrt4MoVAjD1rCR6DKtfT4sJU70hqbaWzhA8/s640/IMG20170810161824.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Surabaya, yang juga Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, Judi Prasetiya, memvonis ringan terdakwa kasus korupsi tukar guling Tanah Kas Desa (TKD), Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Rabu, 30 Agustus 2017. Oleh JPU Wahid dan Wahyu, dari Kejari Sidoarjo, menuntut terdakwa Rosidah, dan terdakwa Sunarto, dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta. Selain itu, Terdakwa Sunarto juga dituntut pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 5 Milliar lebih berupa tanah yang sudah disita sebagai barang bukti oleh penyidik maupun JPU. Dalam tuntutan JPU, terdakwa Rosidah dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP  </div>
<div style="text-align: justify;">
Anehnya, Ketua majelis Hakim, Judi Prasetya, justru menjatuhkan hukuman pidana ringan terhadap terdakwa Rosidah yakni, pidana penjara 2 tahun 6 bulan. Hukuman ringan juga diberikan kepada terdakwa Sunarto (di Vonis seminggu sebelumnya). Dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa dijerat dengan pasal yang berbeda dengan pasal dalam surat tututan JPU yakni, pasal 3 UU Korupsi. “Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana Korupsi. Menghukum terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya, mengatakan piker-pikir. Sementara JPU Wahyu dan Wahid, langsung menyatakan banding. “Kami banding,” jawab JPU atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim. Usai persidangan, kepada media ini, JPU Wahid mengatakan bahwa, putusan Majelis Hakim jauh dari tuntutan dan rasa keadilan. “Tuntutan kami jelas yaitu, 6 tahun 6 bulan. Tapi putusan Majelis Hakim jauh dari rasa keadilan. Kalau fakta persidangan kan sudah jelas, makanya kami langsung menyatakan banding,” ucap JPU Wahid. Kasus ini mencuat setelah10 tahun, masyarakat yang membeli tanah kavlingan dengan ukuran 8 X 14 meter persegi dengan harga yang berfariasi antara 16 hingga 17 juta rupiah, di Perumahan Renojoyo yang kemudian membangun rumah. Namun, tak kunjung mengantongi sertifikat. Karena kasus ini mencuat, kemudian penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo pun, lalu melakukan penyelidikan. Dari hasil penyidikan tersebut, dinaikkan menjadi penyidikan. Sebab, bangunan rumah yang dibangun diatas lahan 10 hektar itu, ternyata ada tanah kas desa (TKD) seluas 2,8 Hekatare, yang diduga tidak sesuai prosedur. Penyedik Kejari Sidoarjo pun akhirnya menetapakan Sunarto, selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan Perumahan Renojoyo, dan Rosidah, selaku Notaris yang membuat Akte Jual Beli dan Ikanatan Jual Beli menjadi tersangka. Kedaunya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi) </div>

Tipikor Hakim Vonis Ringan Terdakwa Korupsi TKD, JPU Langsung Banding

berita korupsi .co – Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Surabaya, yang juga Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, Judi Prasetiya, me...

Kapolri Menitipkan Jemaah Haji Indonesia Kepada Kepala Kepolisian Arab Saudi

09.31 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2raNaL7XtyZmrzjQ_cW-GpDXFGTVbqLXOh0eZmyJW38T74qM6UrdLSxUGLdS7-dGS4T56sAp7XgI28pcqpz1OONCv1Q29piQYTLBmZQSbSy7iegTpmSI9eug2og6V8VoMn6CTjBr8LtE/s1600/IMG-20170831-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2raNaL7XtyZmrzjQ_cW-GpDXFGTVbqLXOh0eZmyJW38T74qM6UrdLSxUGLdS7-dGS4T56sAp7XgI28pcqpz1OONCv1Q29piQYTLBmZQSbSy7iegTpmSI9eug2og6V8VoMn6CTjBr8LtE/s640/IMG-20170831-WA0000.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
Mekah, Saudi Arabia, beritakorupsi.co – Pada Rabu, 30 Agustus 2017, di sela-sela kesibukannya Melaksanakan ibadah haji, Kapolri Jenderal H Muhammad Tito Karnavian masih meluangkan waktunya berkunjung ke Command Control Center  Arab Saudi, dan disambut oleh Asisten Operasi Mendagri Jenderal Said bin Abdullah Al Qahtani, yang saat ini merangkap sebagai PLT Dirjen Public Security (Kepala Kepolisian Arab Saudi).  Kapolri  pada kesempatan itu, menitipkan warga negara indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji kepada Kepala Kepolisian Arab Saudi, Jendral Said bin Abdullah Alqahtani, yang merupakan pejabat yang bertanggung jawab terhadap keamanan nasional. Dan  dalam kunjungan tersebut, juga di hadiri seluruh pejabat utama Kepolisian Arab, yang bertanggungjawab terhadap keamanan Arab Saudi, termasuk pelaksanaan haji tahun ini. Kapolri menyampaikan, rasa gembira dan terimakasih setelah melihat sistim keamanan yang maksimal dan didukung IT Canggih, dalam pengamanannya haji dengan melibatkan 70.000 pers, untuk memantau semua kegiatan haji di pantau dari CCC dengan dukung camera CCTV, Khusus di Masjidil Harom 5000 CCTV dan Arofah 550 CCTV, maupun semua wilayah yang dilewati jamaah haji. Sumber : Kabag Mitra Biro Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol. Awi Setiyono

Regional Kapolri Menitipkan Jemaah Haji Indonesia Kepada Kepala Kepolisian Arab Saudi

Mekah, Saudi Arabia, berita korupsi .co – Pada Rabu, 30 Agustus 2017, di sela-sela kesibukannya Melaksanakan ibadah haji, Kapolri Jen...

Penanganan Kasus OTT Kota Batu, Ada Apa ?

02.17 beritakorupsi 0

#Akankah Kasus OTT Kota Batu, Mengikuti Kasus OTT Pelindo III Surabaya ?# 
 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhueR6QUntvgh-p2lYL-HECfaktp4h-A6DhB3hkgEMtZjGBXtz07g4QWyUZee8VK5-OK5dtSxhCL6dSstztAqR1DLKg3q0YJ7yzriXbeztVeu2h_UIaIIbYyymfDiHQ1ZAjtQXDYR8_hfE/s1600/lawoffice-262x201.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1001" height="491" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhueR6QUntvgh-p2lYL-HECfaktp4h-A6DhB3hkgEMtZjGBXtz07g4QWyUZee8VK5-OK5dtSxhCL6dSstztAqR1DLKg3q0YJ7yzriXbeztVeu2h_UIaIIbYyymfDiHQ1ZAjtQXDYR8_hfE/s640/lawoffice-262x201.jpg" width="640" /></a>beritakorupsi.co – Penanganan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli pusat Kemenko Polhukam (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan) pada Kamis, 24 Agustus 2017 malam, mengundang pertanyaan. 
 
Sebab, hingga saat ini, belum “ada tersangka” yang ditetapkan 
dalam kasus OTT tersebut. Dan bahkan, kasus ini pun saat ini ditangani 
oleh Polda Jatim. Alasan ditariknya kasus ini oleh Polda Jatim pun hanya
 supaya tidak ada resistensi (habatan). 
 
Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, saat ditanya wartawan media ini pada Rabu, 30 Agustus 2017. “Polda, agar tidak ada resistensi. Ia, muali Selasa (29 Agustus 2017). Hari ini penyerahan Adminnya. Besok mulai ren kita panggil,” kata Kombes Pol Frans Barung Mangera, melalui WhatsApp. Pada hal, Tim Saber Pungli Kemenko Polhukam, pada Kamis, 24 Agustus 2017
 malam,  melakukan OTT terhadap 3 pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Batu 
diantaranya, Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya, Nugroho Widiyanto (NW) 
alias Yayan, Kasi (Kepala Seksi) Bidang Perumahan, Fafan Firmansyah (FF)
 dan Kasi Cipta Karya pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan, M Hafid (MF). 
 
Kasus OTT yang dilakukan oleh Kepolisian dan KPK sepertinya berbeda. Sebab, begitu KPK melakukan OTT terhadap pejabat, sudah dipastikan ada tersangkanya dan disidangkan di Pengadilan Tipikor. Sementara, kasus OTT yang dilakukan oleh Kepolisian, seperti kasus OTT Pelindo III Surabaya pada tahun lalu, dianggap bukan kategori Korupsi, melainkan pida umum. Sehingga, disidangkan di Peradilan Umum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tuduhan kasus pemerasan. Sementara  kasus OTT Kota Batu, belum ada tersangkanya. Apakah kasus OTT Kota Batu ini,  mengikuti kasus OTT Pelindo III Surabaya ?  (Redaksi)

Tipikor Penanganan Kasus OTT Kota Batu, Ada Apa ?

#Akankah Kasus OTT Kota Batu, Mengikuti Kasus OTT Pelindo III Surabaya ?# berita korupsi .co – Penanganan kasus Operasi Tangkap Tangan (O...

2 Saksi Ahli Dihadirkan Dalam Sidang Perkara Korupsi RSUD Sayidiman Magetan

05.35 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW6lpdUpKXfbqystJaVJ-oxgrExHONfYIAs4WU2RDVnxM3UJMfyoHdoGdak-DPutsiUVSIz1H2Kqaa9OcMskDfW70UyMaby1QK2DBHqoVS_8qhiS4p1XuJkUJodbOIMRFhUZ_PckZtdo8/s1600/IMG-20170829-WA0015.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW6lpdUpKXfbqystJaVJ-oxgrExHONfYIAs4WU2RDVnxM3UJMfyoHdoGdak-DPutsiUVSIz1H2Kqaa9OcMskDfW70UyMaby1QK2DBHqoVS_8qhiS4p1XuJkUJodbOIMRFhUZ_PckZtdo8/s640/IMG-20170829-WA0015.jpg" width="640" /></a></div>
 
 beritakorupsi.co – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi pembangunan Instalasi Rawat Inap (Irna) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan pada tahun 2010 lalu, yang menelan anggaran senilai Rp 1,5 M dan merugikan keuangannegara berdasarkan hitungan BPKP Perwakilan Jawa Timur sebesar Rp 139 juta, kembali digelar, pada Selasa, 29 Agustus 2017. JPU dari Kejari Magetan, menghadirkan 2 orang Ahli dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, untuk 5 orang terdakwa dainataranya, Rohmad (Pejabat Pengadaan barang/jasa), Ningrum Palupi Widiasari (PPTK), Cahyo Renggo Putro (Direktur Utama CV Enggal Daya Prima, selaku konsultan perencana proyek), Suharti (Direktur Utama CV Jaya, sebagai pengawas proyek) dan Titik Mulyatin (“kontraktor perantara”) dengan didampingi Penasehat Hukumnya, Solichin dkk. Kali ini, kehadiran para terdakwa, ada yang menarik perhatiandari sebelumnya. Sebab, para terdakwa dikenakan pakaian rompi bertuliskan Tahanan Kejaksaan Negeri Magetan. Selain itu, dikawal petugas kelpolisian Polres Magetan lengkap dengan senjata apinya. Yang sebelumnya, Dalam persidangan, Saksi Ahli dari BPKP, Desi dan Torik, Ahli Teknik Spil mengatakan bahwa, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan, tidak sesuai dengan Spesifikasinya. Anehnya, saksi Ahli dibidang Teknik Spil ini mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak turun kepalapangan, melainkan menerima data dari anak buahnya. “Saya tidak turun kelapangan, saya menerima data,” Dalam menentukan kerugian negara dan hasil pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya penyelewengan anggaran negaran, para Ahli ini harusnya benar-benar turun kelapangan untuk melalukan investigasi yang akurat, menyangkut nasib terdakwa, bukan hanya meneriam “pesanan” dari penyidik. Ke 5 terdakwa ini diseret ke Pengadilan Tipikor oleh JPU Kejari Magetan, setelah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Magetan beberapa bulan lalu. Kasus ini pun sempat menarik perhatian, karena pengannya sejak 2012, hingga KPK ikut pengawasinya. Ke 5 terdakwa ini pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.  (Redaksi)

Tipikor 2 Saksi Ahli Dihadirkan Dalam Sidang Perkara Korupsi RSUD Sayidiman Magetan

berita korupsi .co – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi pembangunan Instalasi Rawat Inap (Irna) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman...

Kepala Dinas PUPR “Sipenyuap” Ketua DPRD Mojokerto Diadili

05.33 beritakorupsi 0

#Kasus Suap Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Mojokerto, Terkait Pembahasan ABPD Perubahan 2017, Akan Menyeret Wali Kota Mojokerto Dan 2 Rekanan Jadi Tersangka ?# 
 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL6gRAu4Zve-tNHRJYPxJEJcmCP5e1ahhtN6tak-CZRy6_rdu8r2fQEqb4l47mzlriReKUjgVz-wZ_nVaeobYyNPdBlqPLSC7aGCVcCI-X5CiAVSKjxUFgt7MhE8btiwINmH3AyPmRP0M/s1600/IMG20170829095459.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL6gRAu4Zve-tNHRJYPxJEJcmCP5e1ahhtN6tak-CZRy6_rdu8r2fQEqb4l47mzlriReKUjgVz-wZ_nVaeobYyNPdBlqPLSC7aGCVcCI-X5CiAVSKjxUFgt7MhE8btiwINmH3AyPmRP0M/s640/IMG20170829095459.jpg" width="640" /></a> beritakorupsi.co – Wiwiet Febriyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, yang ditangkap Tim KPK bersama Ketua dan 2 Wakil Ketua  DPRD Mojokerto pada Juni 2017 karena kasus suap pengalihan anggaran, saat ini diadili di Pengadilan Tipikor, pada Selasa, 29 Agustus 2017. JPU KPK Iskandar Marwanto, Subari Kurniawan dan Tri Anggoro Mukti, membacakan surat dakwaannya dalam persidangan, dengan Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, terhadap terdakwa Wiwit Febrianto (Kadis PUPR), yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Suryono Pane dkk. Atas perbuatan terdakwa, ucap JPU KPK dalam surat dakwaannya, merupakan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAP. Dalam surat dakwaannya, JPU KPK memberkan kronoligis terjadinya “penyuapan”, antara terdakwa Wiwit Febrianto, selaku Kepala Dinas PUPR dengan Ketua DPRD (Purnomo) Mojokerto dan 2 Wakil Ketua DPRD Mojokerto (Umar Faruq dan Abdullah Fanani). JPU KPK mnyatakan dalam surat dakwaannya bahwa, terdakwa Wiwit Febrianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum bersama-sama dengan Mas’ud Yunus, selaku Wali Kota Mojokerto, pada sekitar bulan Desember 2016, Sabtu 10 juni 2017, Jumat 16 Juni 2017, bertempat di rumah dinas Wali Kota Mojokerto, Jalan Hayam Wuruk No 51 Mojokerto, di rumah Partai Amanat Nasional (PAN) di Jalan Kyai Haji Mansyur No 13, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Magersari, Mojokerto telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu, pemberian uang sejumlah Rp 475 juta sebagai bagian dari realisasi pemberian janji tambahan “pundi-pundi” bagi Pimpinan dan anggota DPRD Mojokerto dengan maksud, agar pimpinan DPRD Mojokerto yakni Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani serta anggota DPRD Mojokerto lainnya, memperlancar pembahasan APBD Tahun Anggaran 2017 maupun APBD tahun 2018. JPU KPK menyebutkan, pada sekitar tahun 2016, terdakwa Wiwiet Febriyanto, selaku Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, mengetahui adanya kesepakatan, pemberian janji antara Mas’ud Yunus, Wali Kota Mojokerto dengan pimpinan dan anggota DPRD, untuk memberikan sejumlah uang, sebagai tambahan “pundi-pundi” diluar penghasilan tetap, berupa uang komitmen yang bersumber dari jumlah persentase pelaksanaan anggaran Dinas PUPR, pada Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dengan nama kegiatan, Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan (PENLING), yang berasal dari usulan para anggota DPRD, yang dikenal dengan istilah program Jasmas (jaringan aspirasi masyarakat) sebesar Rp 26 miliar, serta tambahan pertahun sejumlah Rp 65 juta, untuk masing-masing anggota DPRD Mojokerto, atau yang dikenal dengan istilah 7 umur yakni, uang lelah 7 kali persidangan dalam rangka pembahasan anggaran yang rencananya, diberikan per triwulan di tahun 2017. Pada sekitar bulan Februari 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq serta beberapa  Ketua Fraksi, membahas pekerjaan terkait Jasmas serta permintaan uang Komitment fee sebesar 8 persen untuk anggota DPRD, 10 persen untuk Wakil Ketua DPRD dan 12 persen untuk Ketua DPRD, dan permintaan para anggota Dewan yang terhormat itupun di sanggupi terdakwa. Pada Mei 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto dan Mas’ud Yunus, ternyata belum merealisasikan janji pemberian uang tambahan pundi-pundi yang bersumber dari komitmen program Jasmas maupun uang triwulan kepada pimpinan dan anggota DPRD Mojokerto. Pada hal di sisi lain, terdakwa mengetahui adanya permasalahan dalam pelaksanaan anggaran dinas PUPR pada APBD tahun 2017 yang kemungkinan besar akan dipersoalkan oleh anggota DPRD, sehingga berpengaruh terhadap pengajuan perubahan APBD tahun 2017 dan RAPBD tahun 2018 diantaranya. Dalam surat dakwaan JPU KPK ini pun dijelaskan bahwa, Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan Mas’ud Yunus, telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari Kas Daerah (Kasda), untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan, terkait DAK fisik bidang transportasi daerah sebesar Rp 13.284.905.600 dan DAK fisik bidang infrastruktur perumahan norma air minum dan sanitasi senilai Rp 67.359.000. Sehingga, total kekurangannya seluruhnya sejumlah Rp 13.352.264.600, akibat tidak direalisasikannya transfer DAK TA 2015 dari Kementerian Keuangan, kepada pemerintah Kota Mojokerto karena, keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh Dinas PUPR. Terdakwa Wiwiet Febriyanto, lanjut JPU KPK dalm dakwaannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdakwa menyetujui penundaan sebagian kegiatan Dinas PUPR 2017, pada kegiatan penting yang nilainya sekitar Rp13 M. Sehingga mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan penting dari Rp 38.568.000.000 menjadi Rp  25.568.000.000, yang berakibat berkurangnya jatah program Jasmas anggota DPRD Kota Mojokerto. Selain itu, Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, memprioritaskan pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Mojokerto, yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR tahun 2017 sejumlah Rp 13.096.913.000. Namun, penganggaran Dinas PUPR tersebut, ternyata terdapat kekeliruan, karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Padahal, supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa.  Untuk menyelesaikan maslah tersbut, terdakwa Wiwiet dan Mas’ud Yunus, ingin menyelesaikannya dengan mengerjakannya dalam rencana perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yaitu, mengusulkan penambahan anggaran PENLING, apabila upaya menagih kekurangan DAK Tahun Anggaran 2016, tidak dibayarkan oleh Kementerian Keuangan, dan merencanakan perubahan penganggaran PENS, dari mata anggaran belanja modal menjadi belanja barang dan jasa dalam APBD perubahan tahun 2017, APBD tahun 2018 atau kemungkinan mengalihkan anggaran PENS dalam APBD perubahan tahun 2017 untuk mengganti kekurangan anggaran PENLING. Dihadapan Majelis Hakim, dalam surat dakwaan JPU KPK mengungkapkan bahwa,  pada Selasa, 5 Juni 2017, dirumah dinasnya, Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, bertemu dengan Ketua DPRD (Purnomo) dan 2 wakil Ketua DPRD Mojokerto (Abdullah Fanani dan Umar Faruq), bermaksud menanyakan tentang realisasi uang komitmen fee program Jasmas sejumlah 12 persen dan uang triwulan. Setelah pertemuan tersebut, Mas;ud Yunus memanggil terdakwa Wiwiet Febriyanto, untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen program Jasmas dan triwulan, serta meminta terdakwa Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal tersebut dengan pimpinan DPRD, agar Pimpinan dan anggota DPRD memperlancar pembahasan APBD-P 2017 maupun APBD tahun 2018.  Kemudian, pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto, menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD, untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang triwulan serta uang komite program Jasmas. Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta agar terdakwa Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan komitmen fee  triwulan sebesar Rp 395.000.000 per triwulan, dan tahap pertama dari 8 persen uang komitmen fee program Jasmas sejumlah Rp 500.000.000, yang disanggupi oleh terdakwa Wiwiet Febriyanto. Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, Pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) PUPR yakni, Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan, di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Wiwiet Febriyanto meminta uang sejumlah Rp 930 juta, dengan imbalan, pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017. Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sejumlah Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 juta, yang akan diberikan dalam dua tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000. Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima sejumlah uang sebesar Rp 380 juta dari dari Irfan Dwi Cahyanto alias IPA dan Dodi Setiawan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017. Kemudan, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta. JPU KPK dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yakni, Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp 5 juta, yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel, Sekitar pukul 1730 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Kemudian, Abdullah Fanani menyerahkan uang Rp 10 juta kepada Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyah, sebagai bagiannya. Dan Rp 15 juta untuk Sony Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Hardi Ashanty dan Anang Wahyudi. Sedangkan sisanya, dibagikan kepada anggota Fraksi PDIP masing-masing  Rp 5 juta yakni, Darwanto, Yunus Suprayitno, Febriana Meldiyawati, Suliat dan Gusti Fatmawati. Selain itu, Purnomo juga menyerahkan uang sejumlah Rp 15 juta kepada Dwi Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra), Moh. Harun dan Ita Primaria Lestari, masing-masing Rp 5 juta. Sementara sisa uang sebesar Rp 280 juta yang diterima terdakwa Wiwiet Febriyanto dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 di Komplek Ruko Citra Harmoni Sidoarjo, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sebesar Rp 180 juta, dan yang Rp 100 juta, sebagai cicilan pertama atas temuan audit BPK RI dalam proyek Graha Mojokerto Service City (GMSC). JPU KPK membacakan dakwaannya secara bergantian yang memaparkan, pada tanggal 16 juni 2017 sekitar 15.00 14.00 WIB, terdakwa Wiiwet Febriyanto menghubungi Umar Faruq, membicarakan rencana penyerahan uang komitmen tahap kedua sejumlah Rp 300 juta, yang kemudian disepakati uang tersebut akan diserahkan melalui Hanif Mashudi, selaku orang kepercayaan Umar Faruq. Sekita pkl 15.40 WIB, terdakwa bertemu dengan Hanif Mashudi di kantor PUPR dan mengatakan, agar nanti malam, Hanif Mashudi menemui Taufik Fajar guna menerima uang komitmen tahap kedua sebesar Rp 300 juta dari terdakwa, untuk diserahkan kepada anggota DPRD kota Mojokerto melalui Umar Faruq. Sekitar pukul 23.00 pagi, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan, di kantor Dinas PUPR Mojokerto, yang akan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000. uang tersebut adalah kekurangan dari kesepakatan sebesar Rp 930 juta, yang berasal dari patungan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang Rp 100 juta dan Dodi Setiawan Rp 400.000.000. Namun terdakwa meminta, agar uang tersebut diserahkan melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, memerintahkan Agung Hariyanto untuk mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian terdakwa menghubungi Taufik Fajar untuk menerima penyerahan uang dari Agung Hariyanto dan melaporkan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Taufik Fajar alias Kaji, agar menyisihkan uang sejumlah Rp 300 juta, untuk diserahkan kepada Hanif Mashudi, dan Rp 30 juta diminta untuk disimpan. Sisa sebsar Rp 170 juta, diminta untuk diserahkan kepada terdakwa. Sekitar pukul 21.00 WIB, Taufik Fajar menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada Hanif Mashudi di depan ruahnya. Sementara terdakwa Wiwiet Febriyanto, sekitar pukul 20.00 WIb,  menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan, dilakukannya pembahasan rencana perubahan APBD tahun 2017, terkait permasalahan penganggaran PENS yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. RDP tersebut, juga dihadiri oleh Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani beserta anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan, Novi Raharjo, Subektiarso (Kepala Bidang Anggaran BPPKA), Ani Wijaya (Kepala Bidang Aset DPPKA) juga Helmi (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi BAPEKO).  Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq menerima telepon dari Hanif Mashudi, yang menyampaikan bahwa, telah menerima uang Rp 300 juta dari terdakwa Wiwiet Febriyanto melalui Taufik Fajar alais Kaji. Dari telepon tersebut, Umar Faruq menemui Hanif Mashudi di kantornya di Jalan Surodinawan Mojokerto, untuk memastikan uang yang diberikan oleh terdakwa yang diterima Hanif Masudi.  Sekitar pukul 23.00 WIB setelah selesai RDP, terdakwa menemui Purnomo diruang kerjanya, dan menyampaikan bahwa uang komitmen tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 300.000.000 dan telah diserahkan melalui Umar Faruq. Sedangkan sisanya, akan direalisasikan kemudian hari. Terdakwa Wiwiet Febriyanto lalu mengambil uang Rp 170 juta dari Taufik Fajar untuk dipergunakan membayar cicilan rumah sejumlah Rp 30 juta, dan sisanya Rp 140 juta sebahai tambahan uang triwulan anggota DPRD Kota Mojokerto. Pada dini hari, 16 Juni 2017, setelah selesai RDP, Purnomo menemui Umar Faruq di rumah PAN. Tidak lama kemudian, Umar Faruq menghubungi Hanif Mshudi, supaya datang ke rumah PAN membawa uang Rp 300 juta dari terdakwa, yang disimpan dalam tas ransel berwarna hitam merk ECCE. Tak lama kemudian, Umar Faruq dan  Abdullah Fanani tertangkap oleh petugas KPK. Usai persidangan, saat wartawan media ini menanyakan terkait, keterlibatan Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, dalam kasus yang menyeret Wiwiet Febriyanto dan 2 Kontraktor, apakah akan dijadikan sebagai tersangka. JPU KPK Iskandar menjelaskan bahwa, dalam pasal 55 KUHP bisa jadi. “Kalau asal usul uangnya, nanti akan kita pisahkan dengan perbuatan terdakwa, barangkali dari pengembangan. Kalau motif terdakwa memberikan uang ke Dewan kan terkait APBD agar lancar. Kalau ke rekanan, terkait dengan proyek. Kalau Wali Kota akan jadi saksi. Kalau dari dakwaan pasal 55, berarti kan ada namanya mensarea ada kerja sama,” ucap JPU KPK Iskandar. Sementara Suryono Pane, selaku PH terdakwa mengatakan bahwa, pertemuan dirumah terdakwa tidak pernah ada dan harus bisa dibuktikan. Namun Pane mengakui, terkait antara terdakwa dengan 2 rekanan tersebut, “Pertemuan dirumah terdakwa tidak pernah ada, dan itu tidak ada harus dibuktikan. Kalau mengenai rekanan itu, ya bisa jadi,” kata Pane.  (Redaksi)

News Tipikor Kepala Dinas PUPR “Sipenyuap” Ketua DPRD Mojokerto Diadili

#Kasus Suap Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Mojokerto, Terkait Pembahasan ABPD Perubahan 2017, Akan Menyeret Wali Kota Mojokerto Dan 2 Rekanan ...

Hari Ini, Tersangka Korupsi OTT DPRD Kota Mojokerti Diadili

05.43 beritakorupsi 1

#Kasus OTT DPRD Kota Mojokerto "Bisa" Meneyeret Orang Banyak Termasuk Pejabat Daerah ?# 
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1Z3fYTQCdJZctOIvRnjOd3oVVPQq8_JMade7a5fmKBS5OwJstQlnpYbshtae8YNn73d7eJc_Ks7-zmu2SPjvT6RoCKjFrCPth1ovQd0nzGyJVqZyluXJiJgqOr7gk8tO8Bxt6aaA_9sA/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1097" height="448" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1Z3fYTQCdJZctOIvRnjOd3oVVPQq8_JMade7a5fmKBS5OwJstQlnpYbshtae8YNn73d7eJc_Ks7-zmu2SPjvT6RoCKjFrCPth1ovQd0nzGyJVqZyluXJiJgqOr7gk8tO8Bxt6aaA_9sA/s640/page.jpg" width="640" /></a> beritakorupsi.co - Tersangka Wiwit Febrianto, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Rumah (PUPR) Kota Mojokerto, yang diringkus Tim KPK pada Juni lalu, dalam Operasi Tangkap Tangan, akan diadili hari ini, Selasa, 29 Agustus 2017. Tiga dari 6 tersangka suap ini, akan diadili oleh Majelis Hakim di Pegadilan Tindak Pidana Korupsi, pada 28 Agustus 2017. Sementara 3 tersangka Korupsi OTT lainnya yakni, Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama 2 Staf DPRD yaitu, Rahman Agung dan Santoso, belum dilimpahkan. Kepastian jadwal persidangan terhadap tersangka ini, disampaikan oleh Panmud Pengadilan Tipikor M. Nur, saat ditemui diruang kerjanya, pada Senin, 28 Agustus 2017. “Sidangnya tanggal 29 Agustus 2017, dengan Ketua Majelis Hakim, H.R. Unggul Warso Mukti,” kata M. Nur. Hal itu juga di ia kan oleh Suryono Pane, selaku Penasehat Hukum (PH) tersangka, seusai persidangan kasus OTT DPRD Jatim, dengan terdakwa Kepala Diansa Pertanian Jatim. “Ia, sidangnya besok (hari ini) tanggal 29,” ucap Pane Dalam kasus ini, selain Wiwiet Febryanto, KPK juga menetapkan 3 tersangka lainnya yakni, Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq dan  Abdullah Fanani, Kedaunya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto. Tersangka Purnomo, selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto bersama-sama dengan Umar Faruq dan Abdullah Fanani, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, diduga menerima “uang suap” dari Wiwiet Febryanto, selaku Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, agar Anggota DPRD Kota Mojokerto, menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) menjadi Anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto, Tahun 2017 sekitar Rp 13 miliar. Dari data yang ada, Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan M. Yunus, selaku Wali Kota Mojokerto, telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari kas daerah untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan terkait, dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang transportasi daerah sejumlah Rp 13.284.905.600 dan DAK fisik bidang infrastruktur perumahan norma air minum dan sanitasi sejumlah Rp 67.359.000. Sehingga seluruh kekurangan dana menjadi Rp 13.352.264.600 sebagai akibat dari tidak direalisasikannya transfer DAK Tahun Anggaran 2015 dari Kementerian Keuangan, kepada Pemerintah Kota Mojokerto, karena keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh dinas PUPR. Wali Kota Mojokerto M. Yunus, memprioritaskan pembangunan gedung Politeknik elektronika Negeri Surabaya di Mojokerto, yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR tahun 2017 sebesar Rp 13.969.130.000, namun penganggaran Dinas PUPR tersebut, terdapat kekeliruan karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Padahal, supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa.  </div>
<div style="text-align: justify;">
Uang yang disetorkan tersangka kepada Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, diduga sebahagian berasal dari rekanan (Kontraktor) yakni IDC alias I (Derektur CV BP) dan DS (Direktur operasional PT AJS) yang besarnya sekitar Rp 930 juta. Dengan “imbalan” kedau rekanan itu akan diberiak proyek.  Namun sial, apa daya tangan tak sampai. Karena sebelum rencana tersebut berjalan, KPK telah “meringkus”  Hanif Budi dan Umar Faruq, pada 17 Juni 2017, sekira pkl. 23.00 WIB.   (Redaksi)</div>

News Tipikor Hari Ini, Tersangka Korupsi OTT DPRD Kota Mojokerti Diadili

#Kasus OTT DPRD Kota Mojokerto "Bisa" Meneyeret Orang Banyak Termasuk Pejabat Daerah ?# berita korupsi .co - Tersangka Wiwit F...

Terdakwa Rohati, Kepala Dinas Peternakan Pemprov. Jatim, Diadili Di Pengadilan Tipikor

05.38 beritakorupsi 1

#Terdakwa Rohayati, “Menyuap” Ketua Dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, Agar Anggaran Tahun 2017 dan Perda No 3 Tanun 2012 Tidak Depermasalahkan# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7VDdlBDzXxuZpbtehiqrVjxxhpZFJrM6TaY0UGouK1kcPOjWVcAo845tsqm7_sDAh2k8DZpJPt4Fm9Vpv9x7MjvSa_T4Y1pN4lubj4tfb1dYqGUj8Un-nUhCt5lXWwm58-t9V5qXYZT4/s1600/Screenshot_2017-08-28-10-56-17-11.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7VDdlBDzXxuZpbtehiqrVjxxhpZFJrM6TaY0UGouK1kcPOjWVcAo845tsqm7_sDAh2k8DZpJPt4Fm9Vpv9x7MjvSa_T4Y1pN4lubj4tfb1dYqGUj8Un-nUhCt5lXWwm58-t9V5qXYZT4/s640/Screenshot_2017-08-28-10-56-17-11.png" width="640" /></a></div>
 beritakorupsi.co – Apah tugas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan Perda (Peraturan Daerah) di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang sebelumnya, hal itu disahkan oleh Pemprov dan DPRD, harus ada “uang pelicin agar semuanya dianggap beres ?” Andaikan hal itu tidak ada, bisa jadi Rohayati, selaku pejabat Pemprov Jatim ini, tidak akan duduk sebagai pesakitan untuk diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dimana tanggung jawab pembuat Perda dan anggaran di Pemerintah Provinsi Jawa Timur ? apakah Perda dan anggaran di SKPD menjadi tanggung jawab mutlak oleh masing-masing Kepala SKPD ? Pada Senin, 28 Agustus 2017, Rohayati pun, yang menjabat selaku Kepala Dinas Peternakan Pemprov. Jatim, diseret oleh JPU KPK antara lain, Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani, kehadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Rochmat untuk diadili, setelah terlebih dahulu dijadikan tersangka, atas “penyuapan” yang dilakukannya terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, pada Juni lalu, agar anggaran tahun 2017 dan Perda No 3 tahun 2012 tidak dipersoalkan oleh wakil rakyat itu. Dalam persidangan, JPU KPK membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Rohayati, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, Solichin dkk dari Jakarta. Dalam surat dakwaannya, JPU KPK memberkan kronoligis terjadinya “penuapan” antara terdakwa Rohayati dengan Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim. JPU KPK mnyatakan bahwa, terdakwa Rohayati, sebelumnya sudah mengetahui, adanya kesepakatan antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, mengenai adanya iuran sebagai kewajiban, yang harus dipenuhi selama 1 tahun anggaran, oleh Dinas-Dinas yang bekerja sama dengan komisi B DPRD Jatim, yang salah satunya adalah Dinas Peternakan. Dalam surat dakwaan JPU KPK menyatakan bahwa, Rohayati, selaku kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, diangkat berdasarkan SK Gubernur 20 16 tanggal 26 Desember 2016, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan kejahatan, memberikan uang sebesar Rp 175.000.000 melalui Rahman Agung, kepada penyelenggara negara yaitu, Moh. Ka’bil Mubarok (Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim) sebesar Rp 75 juta dan Moh. Basuki (Ketua Komis B DPRD Jatim) sebesar Rp100, dalam melakukan evaluasi Triwulan, agar tidak mempersulit Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur terhadap pelaksanaan APBD tahun 2017 pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, dan dalam penyusunan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina antara Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Menurut JPU KPK, hal itu bertentangan dengan kewajiban Moh. Ka’bil Mubarok dan Moh. Basuki, sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (3) peraturan DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Jawa Timur, pasal 12 huruf c dan peraturan DPRD Jatim nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik DPRD Jatim pasal 30 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR DPR Daerah Tk I dan DPR Daerah Tk II, serta bertentangan pula dengan pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. JPU KPK membeberkan dalam surat dakwaannya bahwa, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu dinas di antara 10 dinas yang bermitra kerja dengan komisi B DPRD Jawa Timur yang membawahi bidang perekonomian sebagaimana keputusan pimpinan DPRD Jawa Timur Nomor 188 garing satu Romawi dari kpts garis datar pimpinan garing 059 garing 2017 tanggal 6 Januari 2017 garing satu romawi garing ka pts garis datar pimpinan garing kosong 59 garing 2017 tanggal 6 januari 2017 kemitraan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan dprd provinsi jawa timur terhadap pelaksanaan apbd tahun anggaran 2011 dinas peternakan provinsi jawa timur. Pemberian sejumlah uang terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim oleh terdakwa, terakit, Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Terdakwa Rohayati, diangkat sebagai PJ Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tanggal 26 Desember 2016, sebelumnya telah mengetahui tentang adanya kesepakatan antara, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan komisi B DPRD Jatim mengenai, adanya iuran sebagai kewajiban yang harus dipenuhi selama satu tahun anggaran oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 500.000.000. Pemberian uang tersebut, lanjut JPU KPK dalam surat dakwaannya, dilakukan setiap 3 bulan sekali, atau triwulan untuk diberikan kepada komisi B DPRD Jatim melalui Moh. Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua dengan maksud, agar komisi B DPRD Jatim dalam melakukan evaluasi triwulan, tidak mempersulit Dinas Peternakan Provinsi Jatim terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 tidak berdampak kepada alokasi anggaran dinas tahun berikutnya JPU KPK membeberkan dalam surat dakwaanya. Pada sekitar bulan Februari 2017 terdakwa dihubungi oleh Muhammad Kabil Mubarok melalui pesan pendek SMS memperkenalkan diri sebagai wakil ketua wakil ketua komisi B DPRD Provinsi Jatim kemudian terdakwa dihubungi oleh Muhammad Kabil Mubarok melalui telepon adanya komitmen Quran triwulan pertama dari dinas peternakan untuk komisi B DPRD Jatim Pada akhir bulan Maret 2017 memanggil sekretaris Dinas Peternakan, dan beberapa Kepala Bidang diantaranya, Juliani Poliswari, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner,; Diana Devi, selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan,; Muhammad Cahyono, selaku Kepala Bidang Pembibitan Pakan dan Produksi Peternakan, serta Kusdiarto, selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPTD) Inseminasi Buatan. Dalam rapat tersebut, terdakwa Rohayati meminta, agar para Kabid dan kepala UPTD, mengumpulkan uang iuran triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, yang akan diberikan kepada komisi B DPRD Jatim, yang terkumpul sebesar Rp 75 juta. JPU KPK menjelaskan dalam surat dakwaannya bahwa, pada tanggal 20 Maret 2017, sebelum dilaksanakan rapat dengar pendapat antara Dinas Peternakan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama APBD Tahun Anggaran 2017 Dinas Peternakan Provinsi Jatim, terdakwa memerintahkan Siti Aisyah, selaku staf terdakwa untuk memberikan amplop berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp 75 juta Kepada Rahman Agung, selaku staf komisi B DPRD Jatim sebagaimana permintaan Moh. Ka’bil Mubarok Setelah pemberian uang tersebut, dilakukan hearing antara Dinas Peternakan dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jatim dan dalam pelaksanaannya, hearing tersebut berjalan lancar, dikarenakan komisi B DPRD Jatim tidak mempermasalahkan pelaksanaan kegiatan triwulan pertama di Dinas Peternakan Provinsi Jatim. Pemberian uang oleh terdakwa Rahayati terhadap Ketua Koamis B DPRD Jatim terkait pula, penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Terdakwa Rohayati selaku kepala Dinas Peternakan, juga mengetahui adanya rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, yang diajukan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, atas inisiatif DPRD Timur dengan tujuan, agar tidak menghambat Birokrasi dan perizinan investasi ternak sapi dan kerbau betina di Jawa Timur Menurut JPU KPK dalam surat dakwaannya, untuk Menindaklanjuti rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim, sebagai tindak lanjut surat yang pernah dibuat oleh Kepala Dinas Peternakan sebelumnya yaitu, Maskur kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 25 Juli 2016 dan surat yang dibuat oleh Plt Kepala Dinas Peternakan, Mohamad Samsul kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 26 Oktober 2016 yang intinya, meminta dilaksanakannya revisi terhadap pasal 20 ayat (30), pasal 27 dan pasal 34 sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina. Pada Pebruari 2017, sebagai tindak lanjut dari rencana penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 Dinas Peternakan Jatim. Terdakwa Rohayati, Juliani Poliswari, Wemmi Niwamawati, Mitro Nurcahyo dan Fitri Istiana, membuat kajian akademis terkait pembahasan revisi Perda tersebut guna pembahasan dengan pihak komisi B DPRD Jatim. Pada tanggal 6 - 8 Pebruari 2017, diadakan kunjungan kerja komisi B DPRD Jatim dengan Dinas Peternakan ke Komisi VI DPR RI dan Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian (Kemenpan) RI di Jakarta, yang salah satu agendanya adalah, melakukan konsultasi dengan DPR RI dan Dirjen Peternakan Kementan RI terkait, Peraturan Menteri Peternakan Republik Indonesia Nomor 16/Permenpan/PKTJ/440/5/2016 dan Permentan Nomor 49/Permenpan/3.440/10/ 2016 tentang pemasukan ternak Ruminansia besar, dan ke wilayah negara RI. Pada bulan Maret 2017, Juliani Poliswari, melaporkan kepada terdakwa Rohayati, terkait adanya permintaan sejumlah uang oleh komisi B DPRD Timur, untuk pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012. Ternyata, Tidak hanya Juliani Poliswari yang dihubungi oleh Ketua Komis B Moh. Basuki, meliankan terdakwa sendiri, yang menyatakan kepada terdakwa bahwa, “pembahasan revisi Perda harus ada dananya, masa cuma bahas-bahas thok”, dan terdakwa diminta oleh Moh. Basuki, untuk menghubungi dan berkonsultasi dengan Pranaya Yudha, terkait besaran uang yang harus disediakan oleh Dinas Peternakan, agar dilakukan pembahasan revisi Perda tersebut. JPU KPK menyatakan, pada Tanggal 18 Mei 2017, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dengan mengatakan, bahwa Moh. Basuki beberapa kali menelepon yang  menanyakan, tentang realisasi pemberian uang dari pihak Dinas Peternakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tersebut, kemudian Juliani Poliswari  menjawab, akan mencoba menanyakan terkait besaran jumlah uang yang harus direalisasikan kepada Santoso, salah satu staf Komisi B DPRD Jatim, dan terdakwa akan mendiskusikannya pada saat rapat dengar pendapat atau herring lanjutan dengan pihak komisi B DPRD Jatim.  Pada tanggal 22 hingga 23 mei 2017, melakukan kunjungan kerja lanjutkan Ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian di Jakarta, sekaligus diadakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Provinsi Jawa Timur tersebut, di Hotel Grandeur, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta yang dihadiri oleh, seluruh anggota komisi B DPRD Jatim, tenaga ahli dan beberapa orang dari Dinas Peternakan. Sebelum rapat dimulai, terdakwa dipanggil oleh Moh. Basuki dan Pranaya Yudha Mahardika dan menyampaikan kepada terdakwa, “revisi Perda nantinya akan disetujui, namun ini tidak bahas-bahas saja harus ada dananya”, dan Pranaya Yuda  Mahardika menambahkan kepada terdakwa, “Kalau saya nggak apa-apa, ini kan 19 orang beda-beda, mosok membahas thoh gak ono opo-opo ne (Kalau saya nggak apa-apa, ini ka nada 19 orang berda-beda, masa’ membahas aja tidak ada apa-apanaya). Untuk itu, Pranaya Yuda Mahardika, meminta agar terdakwa menyediakan uang sejumlah Rp 200 juta, namun terdakwa hanya menyanggupi dan menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 23 mei 2017, setelah terdakwa mengikuti hearing dengan komisi B DPRD Jatim, perihal revisi Perda Nomor 3 tahun 2012, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dan menyampaikan hasil pembicaraan terdakwa dengan Moh. Basuki dan Pranaya Yuda Mahardika. Pada tanggal 26 Mei 2017, Nurcahyo menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta dengan mengatakan, ini ada uang Rp 50 juta, kurang Rp 50 juta,  serta memerintahkan kepada Nurcahyo, agar meminta sisa kekurangan uang tersebut kepada Juliani Poliswari. Nurcahyo mendapat telepon dari Juliani Poliswari, yang sedang mengikuti Diklat PIM III di Malang mengatakan bahwa, dirinya sudah menitipkan uang Rp 20 juta Kepada Fitri Istiana, sedangkan kekurangan sisanya sebesar Rp 30 juta, ditanggung oleh Nurcahyo dan Fitri Istiana masing-masing sebesar Rp 15 juta. Kemudaian, uang tersebut diserahkan kepada Rahman Agung, sebagaimana petunjuk dari Moh. Basuki kepada terdakwa. Uang sebesar Rp 100.000.000 dimasukan ke dalam amplop coklat dan dengan ditemani oleh Fitri Istiana, menemui Rahman Agung di DPRD, dan menyerahkan uang yang terbungkus dalam amplop warna coklat tersebut kepada Rahman Agung, setelah itu Rahman Agung meletakkan uang tersebut di ruang kerja Moh. Basuki. Kemudain, uang tersebut diserahkan kepada Ninik Sulistyaningsih, untuk dibagikan kepada seluruh anggota komisi B DPRD Jatim. Perbuatan tersebut, ucap JPU KPK dalam surat dakwaannya, merupakan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAP. Atas surat dakwaan JPU KPK tersebut, terdakwa Rohayati, melaui PH-nya tidak keberatan. Sehingga, Ketuaa Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang berikutnya 
 
usai persidangan, PH terdakwa Rohayati, Solichin mengatakan, tidak mengajukan Eksepsi karena surat dakaan Jaksa sudah jelas. "Kita tidak mengajukan Eksepsi karena sudah jelas," ucapnya singkat.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Rohati, Kepala Dinas Peternakan Pemprov. Jatim, Diadili Di Pengadilan Tipikor

#Terdakwa Rohayati, “Menyuap” Ketua Dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, Agar Anggaran Tahun 2017 dan Perda No 3 Tanun 2012 Tidak Depermasala...

Terdakwan Korupsi OTT DPRD Jatim, Diadili Di Pengadilan Tipikor

05.32 beritakorupsi 0

#Kepala Dinas Pertanian, “Menyuap” Ketua Dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, Agar Anggaran Tahun 2017 Dan Tahun Anggaran 2018 Tidak Dipermasalahkan# 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWObrUyzVUQF9nKcbH1dADUX3TsTPL4o4foHYiAogCr_PiXqtmlkeMmCSGeRa_QsdgFdPVa43MNcvtCTc3Y1Q_bHBmcbT44RTJy26zvGuaKSVwBeeUV_mRcDCIWDj6nCWZtS4dSFTJkkc/s1600/Screenshot_2017-08-28-10-58-10-10.png" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="297" data-original-width="768" height="247" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWObrUyzVUQF9nKcbH1dADUX3TsTPL4o4foHYiAogCr_PiXqtmlkeMmCSGeRa_QsdgFdPVa43MNcvtCTc3Y1Q_bHBmcbT44RTJy26zvGuaKSVwBeeUV_mRcDCIWDj6nCWZtS4dSFTJkkc/s640/Screenshot_2017-08-28-10-58-10-10.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kanan, Terdakwa 1 dan terdakwa 2</td></tr>
</tbody></table>
 beritakorupsi.co – Apah tugas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan Perda (Peraturan Daerah) di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang sebelumnya, hal itu disahkan oleh Pemprov dan DPRD, harus ada “uang pelicin agar semuanya dianggap beres ?” Andaikan hal itu tidak ada, bisa jadi 2 pejabat Pemprov Jatim dan 1 stafnya, tidak akan duduk sebagai pesakitan untuk diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lalu bagaimana tanggung jawab pembuat Perda dan anggaran di Pemerintah Provinsi Jawa Timur ? apakah Perda dan anggaran di SKPD menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD ? Seperti Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim bersama 1 orang stafnya yang “diringkus” Tim KPK, dan Kepala Dinas Peternakan Pemrov Jatim (perkara terpisah), yang “menyuap” Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, dan saat ini diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 28 Agustus 2017. Dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Haki Rochmat, JPU KPK antara lain, Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani, membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Bambang Heriyanto (Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan) selaku terdakwa 1, bersama Anang Basuki Rahmat, terdakwa 2 (selaku staf terdakwa 1), yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Suryno Pane dkk. Dalam surat dakwaannya, JPU KPK memberkan kronoligis terjadinya “penuapan” antara terdakwa dengan Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim. JPU KPK mnyatakan bahwa, terdakwa 1, Bambang Heriyanto, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, sebelumnya sudah mengetahui, adanya kesepakatan antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, mengenai adanya iuran sebagai kewajiban, yang harus dipenuhi selama 1 tahun anggaran, oleh Dinas-Dinas yang bekerja sama dengan komisi B DPRD Jatim, yang salah satunya adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. JPU KPK menyebutkan, pada sekitar bulan Pebruari 2017, bertempat di Kantor DPRD Jatim, diadakan rapat dengar pendapat (Hearing) antara terdakwa Bambang Heriyanto dengan komisi B DPRD. Setelah selesai, terdakwa Bambang Heriyanto, bertemu dengan  Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam pertemuan tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok menyampaikan kepada terdakwa Bambang Heriyanto, mengenai pemberian uang yang bersumber dari iuran Dinas-Dinas yang bermitra dengan komisi B Provinsi Jatim akan berubah menjadi Triwulan, sehingga pemberiannya dilakukan 3 bulan sekali. Pemberian uang Triwulan kepada komisi B DPRD Jatim tersebut, agar komisi B DPRD Jatim dalam rangka melakukan evaluasi Triwulan, tidak mempersulit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, terhadap pelaksanaan anggaran APBD 2017 dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak berdampak pada alokasi anggaran Dinas tahun berikutnya Terdakwa Bambang Heriyanto, menyetujui perubahan yang disampaikan oleh Moh. Ka’bil Mubarok tersebut, dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim yaitu, 1 tahun anggaran sebesar Rp 600.000.000, sehingga dibagi Triwulan menjadi Rp 150 juta. Sekitar bulan Maret 2017, terdakwa 2 yakni, Anang Basuki Rahmat, sebagai ajudan dari terdakwa 1, menerima telepon dari Moh. Ka’bil Mubarok, untuk bertemu di ruas jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya, kemudian dilakukan pertemuan dan pembicaraan di dalam mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, yang membicarakan agar terdakwa 2 menyampaikan kepada terdakwa 1 untuk segera menyetorkan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama pada Moh. Ka’bil Mubarok. Setelah pertemuan tersebut, terdakwa 2 melaporkan kepada terdakwa 1, mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama. Kemudian, terdakwa 2, menawarkan bantuan dengan cara meminjamkan uangnya kepada terdakwa 1, dan terdakwa 1 pun menyetujuinya, lalu terdakwa 1, menyiapkan uangnya sebesar Rp 150 juta. Masih pada bulan yang sama, terdakwa 2, menghubungimu Moh. Ka’bil Mubarok melalui telepon menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp 150 juta telah siap untuk diserahkan. Kemudian Moh. Ka’bil Mubarok, mengajak terdakwa 2 untuk bertemu kembali di ruas Jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya. Setelah disepakati tempat pertemuan, terdakwa 2 pun langsung menghampiri mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta dan menyerahkannya kepada Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam perjalanan pulang, terdakwa 2, melaporkan kepada terdakwa 1 melalui SMS yang berisi, “proposal” sudah diterima oleh komisi B, yang dijawab oleh terdakwa satu “Oh ya terima kasih”. Setelah menerima uang komitmen Triwulan pertama tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok, membagikan kepada pimpinan, anggota dan staf dari komisi B DPRD Jatim. Sekitar Mei 2017, terjadi pergantian wakil ketua komisi B DPRD Jatim, dari Moh. Ka’bil Mubarok kepada Anis Maslachah.  Sedangkan untuk ketua komisi B, Masih dijabat oleh Muhammad Basuki, sebagaimana keputusan pimpinan DPRD. Masih bulan yang sama, dilakukan hearing kembali antara terdakwa 1 Ahmad Nurfalaki, yang mewakili Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B, untuk membahas kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. Sebelum dilakukan hearing, terdakwa 1 dipanggil oleh Muhammad Basuki keruangannya, dan menanyakan perihal, komitmen Triwulan 2 sebesar Rp 150 juta, yang belum dipenuhi terdakwa 1, sambil mengatakan “iuran sekarang saya yang pegang, karena Pak Ka’bil pindah ke Komisi E, nanti untuk evaluasi Triwulan ke II ditiadakan”. Dan terdakwa 1 menjawab akan mengusahakan secepatnya. Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap bahwa, atas permintaan Mochammad Basuki, terdakwa 1 mengumpulkan pejabat Eselon III berjumlah 13 orang yang terdiri dari, Kabid dan kepala UPTD. Pada pertemuan tersebut, terdakwa 1 menyampaikan, adanya kebutuhan uang sebesar Rp 150 juta, terkait komitmen Triwulan ke II kepada komisi B DPRD Jatim, untuk evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dan kemudian hal itu disepakati oleh masing-masing Eslon III, akan mendapat tanggung jawab sebesar Rp 17. 500.000, yang nantinya uang tersebut dikumpulkan melalui Sri Wilujeng, selaku staf keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim. Pada tanggal 2 Juni 2017, Mochammad Basuki melalui telepon, terkait belum adanya kepastian mengenai pemberian komitmen Triwulan ke II, diterima sebelum tanggal 15 Juli 2017. Terdakwa 1 menyatakan kesiapannya, untuk menyerahkan komitmen perubahan kedua Paling lambat hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, yang akan diserahkan terdakwa 1 kepada staf Mochammad Basuki di kantor DPRD Provinsi Jatim Beberapa hari kemudian, terdakwa 1 memanggil Sri Wilujeng dan menanyakan mengenai pengumpulan uang pemenuhan komitmen Triwulan ke II kepada komisi B. Saat itu, Sri Wilujeng mengatakan, uangnya sudah terkumpul sebesar Rp 150 juta. Dan kemudian, uang tersebut diserahkan kepada terdakwa 1. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa 1 mendatangi terdakwa 2 di ruangannya, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, untuk diserahkan kepada Mochammad Dasuki sambil mengatakan, disampaikan ke komisi B. Uang sebesar Rp 150 juta diamasukkan ke dalam Paper Bag motif batik, dan terdakwa 2 menghubungi Rahmat Agung, staf komisi B DPRD Jatim melalui telepon dan meminta nomor handphone Mochammad Basuki, lalu Rahman Agung,  mengirimkan nomor handphone Mochammad Basuki kepada terdakwa melalui pesan pendek (SMS). Terdakwa 2 kemudian menghubungi Mochammad Basuki melalui telepon, minta arahan mengenai penyerahan uang Triwulan ke II dari terdakwa 1, dengan istilah “proposal” akan diserahkan langsung kepada Mochammad Basuki, atau melalui Rahman Agung, dan dijawab oleh Mochammad Basuki, agar diserahkan kepada Rahman Agung. Selanjutnya, terdakwa 2 menghubungi Rahman Agung melalui telepon, terdakwa 2 akan berangkat menuju kantor DPRD, untuk menyerahkan uang Triwulan ke II dengan didampingi oleh supir kantor yaitu, Mulyono. Sesampainya dikantor DPRD Provinsi Jawa Timur, terdakwa 2 langsung menuju ruang komisi B sambil membawa Paper Bag motif batik yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, dan bertemu dengan Santoso yang juga staf komisi B. Kemudian terdakwa 2 menanyakan kepada Santoso, mengenai keberadaan Rahmat Agung, namun ternyata Rahman Agung tidak berada ditempat, sehingga terdakwa 2 menyerahkan Paper Bag motif batik yang berisi uang tersebut kepada Santoso, dan mengatakan, untuk “Pak Basuki”. Setelah itu, terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 sebagai tanda pertemanan antara terdakwa 2 dengan Santoso. Tak lama kemudian, setelah uang tersebut diserahkan terdakwa 2 kepada Santoso, keduanya pun langsung diringkus Tim KPK untuk dip roses hokum.  Perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban Moh. Ka’bil Mubarok dan Mochammad Basuki selaku penyelenggara negara yaitu sebagai, anggota DPRD Provinsi Jatim yang juga menjabat sebagai pimpinan komisi B DPRD. Perbuatan tersebut lanjut JPU KPK, merupakan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana junto pasal 64 ayat 1 KUHAP. Atas surat dakwaan JPU KPK tersebut, terdakwa 1 maupun terdakwa 2 melaui PH-nya tidak keberatan. Sehingga, Ketuaa Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang berikutnya. Usai persidangan, saat ditanya wartawan media ini, terkait ikut tidaknya Gubernur atau Sekda Pemprov Jatim menajdi saksi, JPU KPK menjelaskan, akan dilihat dalam persidangan. “Kita lihat dalam persidangan aja iya,” kata JPU KPK, singkat.  Sementera Suryono Pane, selaku PH terdakwa mengatakan bahwa, apa yang dilakukan terdakwa adalah bentuk pemerasan yang dilakukan oleh Dewan. Namun menurutnya, terdakwa tidak melaporkannya ke pihak berwajib karena tidak mengerti hokum. “Kasus ini lebih pas kalau dikatakan sebagai pemerasan oleh Dewan. Mmemang tidak dilaporkannya, karena terdakwa kan pegawai kurang mengerti hukumm,” ujar Pane. Benarkah terdakwa yang berpendidikan S2 (Starata Dua) dan selaku pejabat tidak mengerti Hukum ? sementara JPU KPK menyebutkan dalam dakwaannya bahwa, sebelumnya terdakwa sudah mengetahui, adanya uang “silumana” dari Dinas Pertanian ke Komisi B DPRD Jatim.  (Redasksi)

News Tipikor Terdakwan Korupsi OTT DPRD Jatim, Diadili Di Pengadilan Tipikor

#Kepala Dinas Pertanian, “Menyuap” Ketua Dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, Agar Anggaran Tahun 2017 Dan Tahun Anggaran 2018 Tidak Dipermas...

Kepala Bapeda Magetan Diadili Karena Dugaan Korupsi “Sepatu”

22.08 beritakorupsi 0

#Kejari Magetan Terkesan Menyicil Kasus Korupsi Pengadaan Sepatu PNS Pemkab. Magetan# 
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc_6u-uHtTdAdffvBdcYXu3mSDMMzD6WOU8BW_4-RQ-KIK_KkhS4IyrnCIXpUwRAesHKjjoDAbH1Q5XPwvx_FW2VjXbynq9jzf2PkVI4d6H_9cLoQ_sOFyTUO_9wdYOniPuVko7e3Ha7o/s1600/IMG2017082514193.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc_6u-uHtTdAdffvBdcYXu3mSDMMzD6WOU8BW_4-RQ-KIK_KkhS4IyrnCIXpUwRAesHKjjoDAbH1Q5XPwvx_FW2VjXbynq9jzf2PkVI4d6H_9cLoQ_sOFyTUO_9wdYOniPuVko7e3Ha7o/s640/IMG2017082514193.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri. Kasi Pidsus Kejari Magetan, Achmad Taufik Rahman dan terdakwa Sumarjoko </td></tr>
</tbody></table>
 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Sidang perkara Korupsi pengadaan Sepatu (Jilid II) untuk pegawai Pemkab Magetan tahun 2014 lalu, yang menelan anggaran APBD sebesar Rp 1,2 milliar dengan terdakwa, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Magetan, digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 25 Agustus 2017. Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan terkesan “menyicil” kasus ini. sebab, pada Jilid I (tahun 2016), Kejari Magetan sudah menetapkan Ketua Asosiasi Perajin Kulit (Aspek) Magetan, Yusuf Ashari, sebagai tersangka, karena diduga melakukan "mark up" atau penggelembungan harga, atas pengadaan proyek sepatu untuk seluruh pegawai di lingkungan Pemda Magetan. Pada Januari 2017,  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menjatuhkan hukuman pidana penajara selama 4 tahun terhadap Yusuf  Hashari. Ketua Aspek itu dinyatakan terbuktiu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain hukuman badan, Majelis Hakim juga sepakat dengan JPU Kejari Magetan, untuk menghukum Ketua Asosiasi Perajin Kulit itu, untuk membayar denda sebesar Rp 200 juta, atau kurangan 4 bulan bila tidak dibayar. Selain pidana badan dan denda, ada juga pidana tambahan berupa, mengembalikan kerugian negara sebesar Rp101 juta, atau harta bendanya akan disita oleh Kejari Magetan dan dilelang. Anehnya, Ketua Aspek itu hanya menerima dana sebesar Rp 319.690.000. Mengapa Ketua Aspek Magetan itu yang dihukum untuk membayar selisih uang kerugian negara sebesar Rp 101.590.203 ? Karena merasa tidak bersalah, Yusuf Hashari, melalui Penasehat Hukumnya, Berlian Lukitasar pun melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi, dan hasilnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, membebaskan ketua Asosiasi Perajin Kulit itu, pada April 2017. Dalam jilid II ini, JPU yang juga menjabat Kepala Seksi Pidana Khusu (Kasi Pidsus) Kejari Magetan, menyeret Sumarjoko (terdakwa ditahan di Rutan Magetan dan tanpa ada pengawalan dari kepolisian Ke Pengadilan Tipikior), selaku Kepala Bappeda Litbang Pemkab Magetan, kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, untuk diadili, dalam kasus Tindak Pidana Korupsi pengadaan sepatu yang tidak sesuai dengan Specknya, hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 101 juta, berdasarkan hitungan BPKP Perwakilan Jawa Timur. Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU Achmad Taufik Rahman, dalam persidangan dengan Ketau Majelis Hakim I Wayan S, menyatakan bahwa, terdakwa Sumarjoko (di damping Penasehat Hukumnya, Berlian Lukitasar) melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam surat dakwaan, JPU menyatakan bahwa, Pengadaan sepatu untuk pegawai Pemkab Magetan tahun 2014, tidak sesuai dengan Spek, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor. 54 Tahun 2014 Tentang Pakaian Dinas PNS, tentang himbauan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup PemKab Magetan menggunakan sepatu asli buatan perajin kulit Magetan, Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, Surat Menteri Perdagangan RI No. 456/M-DAG/SD/3/2011 tertanggal 23 Maret 2011 perihal Program “Aku Cinta Produk Indonesia”, dan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 jo Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Atas surat dakwaan JPU, terdakwa melalui PH-nya, akan mengajukan Eksepesi (Keberatan) pada sidang berikutnya. “Kita akan mengajukan Eksepsi minggu depan,” kata Feby saat ditanya wartawan. Terkait beberapa terdakwa kasus Koruspsi yang berstatus tahanan di Rutan, dan kemudain tanpa adanya pengawalan dari Kepolisian saat menjalani persidangan, Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Maruli Hutagalung mengatakan, wajib ada pengawalan. “Harusnya ada pengawalan dari Kepolisian, itu wajib,” jawab Maruli singkat.  (Redaksi)</div>

Tipikor Kepala Bapeda Magetan Diadili Karena Dugaan Korupsi “Sepatu”

#Kejari Magetan Terkesan Menyicil Kasus Korupsi Pengadaan Sepatu PNS Pemkab. Magetan# Foto dari kiri. Kasi Pidsus Kejari Magetan, Achmad ...