BERITAKORUPSI.CO

Wakil Dekan III FKG Unair Surabaya “Menginap” Di Hotel Prode

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0U8jQZXBLvZ7qziXd__4cnOGyDtkGymWTuUQ1YtX2QggAT4FopdaVd03l8bJxOtTSu_v2TvEB1bWxPYWBYkbvnL-hXBZrPEQpLuiKjUcDLvhMBUJ2VaSKPXzF0h1oxAM8O-imH_9Zwr4/s1600/IMG-20170712-WA001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="684" data-original-width="1216" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0U8jQZXBLvZ7qziXd__4cnOGyDtkGymWTuUQ1YtX2QggAT4FopdaVd03l8bJxOtTSu_v2TvEB1bWxPYWBYkbvnL-hXBZrPEQpLuiKjUcDLvhMBUJ2VaSKPXzF0h1oxAM8O-imH_9Zwr4/s640/IMG-20170712-WA001.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Wakil III Dekan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya,  I Ketut Suardhika, saat  ini “menginap” di Hotel Prodeo alias penjara di Ruran (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur sejak Rabu, 12 Juli 2017 Pejabat Universitas salah satu ternama di Jawa Timur ini, di jebloskan ke penjara setelah  penyidik Polrestabes Surabaya melimpahkan kasus ini ke Kejari Surabaya dalam kasus dugaan pencabulan. Penahanan tersebut dilakukan jaksa untuk mempercepat proses persidangan dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya "Kita tahan selama 20 hari kedepan, selanjutnya berkas perkaranya  akan kita limpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan," kata Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi, Rabu 12 Juli 2017. Untuk diketahui, I Ketut Suardhika ditahan usai menjalani pemeriksaan tahap II di Kejari Surabaya. Pelimpahan tahap II ini berlangsung sekitar pukul 11.00  - 15.00 WIB. Selanjutnya, Ketut langsung digelandang petugas Kejari Surabaya menuju mobil tahanan bersama tersangka lainnya dalam kasus yang berbeda menuju Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng Sidoarjo. Istri tersangka, terlihat shock atas penahanan suaminya. Wanita berparas lencir itu terlihat sesenggukan saat suaminya dimasukkan ke mobil tahanan milik Kejari Surabaya. Kasus pencabulan (oral) yang dilakukan tersangka terhadap JSB (korban) ini dilakukan tersangka Ketut diruang Sauna Celebrity Fitness Lantai V Galaxy Mall Surabaya. Atas perlakuan tersangka terhadap korban, akhirnya dilaporkan ke resepsionis. Kedok dokter berwajah lembut ini pun akhirnya terbongkar, saat penyidik Polrestabes Surabaya melakukan penyidikan dan menetapkan I Ketut Suardhika sebagai tersangka dalam kasus ini. Atas perbuatannya, Ketut pun teramcam dijerat dengan pasal 82 UU Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun, dan paling lama 15 tahun penjara. Dia dijerat.  (Redaksi)

Pidana Wakil Dekan III FKG Unair Surabaya “Menginap” Di Hotel Prode

berita korupsi .co - Wakil III Dekan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, I Ketut Suardhika, saat in...

Terdakwa Bupati (non aktif) Sabu Raijua, Dituntut ‘17,5’ Tahun Penjara

05.51 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheQfsAgeLCpSLeZ840KCtqaRl8GXdUvq4QRpV1thbeSXvEPrie-eLSGaVtDvN1yp2PXClqSrbr24_xVWSBpZV6ajTVMzTy5XBAWsy9GeMuMZ66VdHLe3MgpJfeo3Lx3T3WkRQMmSwDv-w/s1600/IMG2017040710283.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheQfsAgeLCpSLeZ840KCtqaRl8GXdUvq4QRpV1thbeSXvEPrie-eLSGaVtDvN1yp2PXClqSrbr24_xVWSBpZV6ajTVMzTy5XBAWsy9GeMuMZ66VdHLe3MgpJfeo3Lx3T3WkRQMmSwDv-w/s1600/IMG2017040710283.jpg" /></a></div>
beritkorupsi.co – Sidang perkara dugaan Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2007 lalu, yang menelan APBD sebesar Rp 77.675.354.000 milliar, dan merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK RI senilai Rp 4.292.378.200, tak lama lagi akan berakhir. 
 
Sebab, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Dodi Sukmono dkk dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah membacakan surat tuntutanntanya terhadap terdakwa, Marthen Luter Dira Tome (52) Bupati (non aktif) Sabu-Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin, 10 Juli 2017. 
 
Dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin yang dibantu dua Hakim Ad Hock yakni, DR. Andriano dan DR Lufsiana masing-masing sebagai anggota, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Jhonannes dkk. 
 
Dalam surat tuntutannya, JPU menyatakan bahwa terdakwa selaku Kasubdin PLS dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT tahun 2007, telah menyahgunakan kewenangannya dan kesempatan telah mengalihkan sebahagian alokasi anggaran. 
 
JPU menyatakan bahwa, perbuatan terdakwa mengeluarkan anggaran yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan untuk camat, kepala cabang dinas, lurah atau Kepala Desa sebesar Rp 3.330.000.000. Karena secara substansi, camat, kepala cabang dinas, Lurah atau Kepal Desa adalah bukan penyelenggara. Dengan rincian Rp 50.000 X 6 bulan X 1100 kelompok dengan total Rp 3.330.000.000. JPU juga menyebutkan bahwa terdakwa tidak layak menerima dana sebesar Rp 405 juta. 
 
Dalam surat tuntutannya, JPU menjerat terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menuntut terdakwa Marthen Luter Dira Tome (52) Bupati (non aktif) Sabu-Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan pidana penjara selama 12 tahun, denda sebsar Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan. 
 
“Menuntut; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marthen Luter Dira Tome, dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan membayar denda sebsar Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan,” ucap JPU. 
 
Selain itu, terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa, mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 3.735.000.000. Dan apa bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. Sehingga total hukuman yang dituntut JPU KPK kepada terdakwa selama 17 tahun dan 6 bulan. 
 
Anehnya, dari tuntutan pidana tambahan berupa mengembalikan kerugian negra sebesar Rp 3.735.000.000 menjadi pertanyaan. Sebab, dalam surat tuntutan JPU dari KPK, tidak membuktikan bahwa, adanya aliran dana sebesar Rp 3.735.000.000 yang masuk kerekening pribadi terdakwa maupun tidak membuktikan adanya penyerahan sejumlah uang kepada terdakwa. 
 
Sementar uang sebesar Rp 3.330.000.000 yang dalam tuntutan JPU, diterima para camat, kepala Cabang Dinas, Lurah atau Kepala Desa bukan dari terdakwa, melainkan dari Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD). Selain itu, uang sebesar Rp 405 juta, dari penyedia barang/jasa, juga bukan masuk kerekening terdakwa melainkan ke rekening Sumon Dira Tome, adik kandung terdakwa yang juga sebagai FKTLD. Sehingga uang sebesar Rp 3.745.000.000 (Rp 3.330.000.000 + Rp 405 juta) tak sepeserpun masuk ke rekening atau diterima terdakwa. 
 
Bukankah dalam Undang-Undang Korupsi, kerugian negara yang dibebankan kepada terdakwa sebesar uang yang dinikamtinya ? Apakah total kerugian negara dibebankan selurunya kepada terdakwa ?. 
 
Usai persidangan. Menggapi tuntutan JPU dari KPK terkait adanya pengeluaran sebesar Rp 3.330.000.000 dan uang sebesar Rp 405 juta, terdakwa Marthen Luter Dira Tome menjelaskan, hal itu adalah kewenagan Jaksa Penuntut Umum untuk menyampaikan itu. Kalau saya, sah-sah saja, yang memutuskan adalah Majelis Hakim. 
 
“Ketika saya disini sebagai terdakwa dihadapan Majelis Hakim, saya telah berupaya dengan jujur dengn mata, hati dan telinga menyampaikan apa yang saya buat. Dan yang saya buat adalah menguntungkan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Khusus yang dikatakan kehilangan uang sebesar Rp 3.330.000.000, itu uang ayng diberiakan kepada Camat, Desa, Lurah dan Kela Cabang Dinas, yang hadir pada penyelenngara itu bukan sebagai penyelenggara. Tetapi mereka sebagai orang yang beroengaruh di tingkat Desa dan Keluarahan untuk memberikan motivasi kapeda masyarakat yang belajar,” kata terdakwa 
 
Menurut terdakwa, yang belajar itu adalah orang-orang yang buta huruf, yang tidak mau lagi bersekolah tetapi dipaksa untuk sekolah oleh negara ini, dalam rangka menaikkan indeks SDM manusia di Indonesia. 
 
“Ketiak itu dilakukan, maka sukses program itu. Yang kedua, tadi dikatakan revisi-revisi tadi itu, revisi RKKL yang kita lakukan. Dari pusat, dialokasikan anggaran perkelompok sebesar Rp 3 juta lebih. Kemudian saya revisi menjadi Rp 2.900.000 per kelompok. Dengan demikian terjadi efesiensi keuangan negara sebesar Rp 5.996.000.000. Terlebih lagi, masyarakat yang tidak sempat mengeyam pendidikan itu sebanyak 20.680 jiwa. Saya juga kaget kalau ada kerugian negara dalam hal itu,” lanjut terdakwa 
 
Terdakwa menambahkan, pemberian dana yang dikatakan JPU adalah, berupa biaya konsumsi atas kesepakatan penyelenggara, bukan pemberian uang secara tunai. Terdakwa justru balik bertanya. Apakahpenyidik KPK tidak ada biaya perjalanan dians ? 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwdztJjhjDmxuRcZOpzus9fXALj9BBPNTFUU-n9pWPZt8X_1O2OFVfhpGO_WXXOmmKCu3eRPzf1uarop3kDdw2ioMVk4GLK3a1KKU5cCVKXa2WmIO1d53nEO2biV2J4DIVGVhh_KnejVU/s1600/IMG20170710114701.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwdztJjhjDmxuRcZOpzus9fXALj9BBPNTFUU-n9pWPZt8X_1O2OFVfhpGO_WXXOmmKCu3eRPzf1uarop3kDdw2ioMVk4GLK3a1KKU5cCVKXa2WmIO1d53nEO2biV2J4DIVGVhh_KnejVU/s640/IMG20170710114701.jpg" width="640" /></a></div>
 
“Dasarnya adalah kesepakatan. Ini kan uang milik penyelenggara. Misalnya penyelenggara dapat uang sebesar Rp 900.000 selama 6 bulan. Tetapi penyelenggara mengerti bahwa dia tida punya kuasa untuk menekan orang-orang ini untuk proses belajar karena tidak mau lagi. Sehingga mereka berseoakat kasihlah 50.000, tetapi tidak dikasih kes. Uang itu disiapkan dicadangkan. Kalau mereka datang, dijamu minum kopi, makan ubi atau diganti uang bensinnya. Perntanyaan saya. Apakha kalau penyidik KPK datang kesini, ada nggak biaya perjalanan dinas ?. Memang saya ditangkap pas sosialisai calon Gubernur,” ungkap terdakwa. 
 
Sementara JPU Dodi Sukmono dari KPK mengatakan, bahwa dakwaan yang dibuktikan kepada terdakwa dalam persidangan adalah dakwaan kedua yakni pasal 3 UU Tipikor, menyalahgukan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara dan menguntungkan orang lain. Terkait camat, Kepala Cabang Dinas dan Lurah atau Kepala Desa yang menerima uang sebesar Rp 50.000 X 6 bulan X 1100 kelompok, menurut Dodi, akan diajukan untuk diperiksa sebagai tersangka. 
 
Namun saat disinggung penetapan Marthen Luter Dira Tome menjadi tersangka, saat dirinya mencalonkan Gubernur NTT, dan pada tahun 2016 KPK kalah disidang Praperadialn. JPU KPK Dodi mengatakan, hanya menyidangkan perkara ini. “Penuntut KPK hanya berwenang menyidangkan perkara ini,” jawabnya. 
 
Terpisah. Penasehat Hukum terdakwa  Marthen Luter Dira Tome, Johannes menanggapi tuntutan JPU KPK hanya berasumsi. Menurutnya, bahwa JPU KPK lebih banyak berasumsi memakai fakta persidangan. terkait uang pengganti yang dibebankan JPU kepada terdakwa, Johannes mengatakan bahwa, tidak ada aliran dana yang masuk ke rekening terdakwa. 
 
“Tidak ada dana yang masuk ke rekening terdakwa. Itu bukan fakta sidang tapi asumsi Jaksa sendiri bahwa itu uang terdakwa. JPU tidak bisa membuktikan apa yang didakwakan. Rekening yang dibacakan JPU dalah rekning Simon Dira Tome dari Alim Tulangga. Simon juga anggota TLD dan dia adalah fasilitator TLD,” pungkasnya,  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Bupati (non aktif) Sabu Raijua, Dituntut ‘17,5’ Tahun Penjara

berit korupsi . co – Sidang perkara dugaan Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan...

Kasus Korups OTT PT PAL, Saksi sebut Aliran Dana 8% Ke PUSKU TNI AL

05.42 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ1gXX6426o-2qpBX5fqZYeozsw7vT7mA6DS_O5xLfZgZPkDVQcx6j85dJoS-cPSWaukJDfY6VDhVTSzGvAg8woHKEMmytuTbUlnUGKuJhtybRAlAoZUE6_S1eksECCBgftg6B7PtnJ1g/s1600/PT+PAL..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ1gXX6426o-2qpBX5fqZYeozsw7vT7mA6DS_O5xLfZgZPkDVQcx6j85dJoS-cPSWaukJDfY6VDhVTSzGvAg8woHKEMmytuTbUlnUGKuJhtybRAlAoZUE6_S1eksECCBgftg6B7PtnJ1g/s640/PT+PAL..jpg" width="640" /></a></div>
  
beritakorupsi.co – Setelah KPK menyeret Wali Kota (Non Aktif) Madiun, Jawa Timur, Bambang Irianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPK), dalam kasus dugaan gratifikasi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) pada tahun 2009, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan para pejabat Forpinda (Forum Pimpinan Daerah) yang diduga turut menikmati “uang haram” dari terdakwa.  Anehnya, jangankan diminta pertanggung jawaban hukum sebagai pejabat yang mengerti hukum terutama Undag-Undang Korupsi, Undang-Undang atau peraturan tentang pejabat  penyelenggara negara yang bersih, namun “menerima” uang dari terdakwa Bambang Irianto tanpa ada aturannya, para pejabat Forpinda Kota Madiun itu pun, tak dihadirkan walau hanya sebagai saksi di Pengadilan Tipikor. Kali ini, Komisi anti rasuah ini, kembali di “uji kegarangannya”. Akankah penyidik dan Pimpinan KPK, benar-benar akan menunjukkan “taringnya”, untuk menegakkan  hukum tanpa pandang bulu dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Maret 2017, yang berkaitan dengan penjualan kapal perang SSV (Strategic sealift vessel) antara PT PAL (Penataran Angkatan Laut) Indonesia dengan pemerintah Philipina, yang menyeret Direktur Utama Dirut PT PAL sendiri yang juga  diduga melibatkan pejabat TNI AL  ? Sebab, dalam persidangan kasus Korupsi OTT dengan terdakwa Agus Nugroho, selaku Direktur Umum PT Perusa Sejati, yang menjadi perantara suap antara Ashanti Sales Inc selaku CEO (Chief Executive Officer) dari Liliosa L Saavedra dengan Firmansyah Arifin (Dirut PT PAL) melalui Saiful Anwar (Direktur Keuangan PT PAL juga tersangka), terungkap bahwa, aliran dana sebesar 2 – 8% masuk ke PUSKU (Pusat Keuangan) TNI AL yang disebut dana Komando. Dalam persidangan, saksi Siful Anwa, kepada Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin, dibantu dua Hakim Ad Hock yakni, DR. Andriano dan DR. Lufsaina mengatakan, dana sebesar USD 163.102,19 sebagian untuk dana Komando TNI AL sebesar 2 hingga 8% tergantung dari order pesanan Kapal. Kepada Majelis Hakim, saksi Saiful Anwar menjelaskan, Perusahaan agensi Ashanti Sales Inc menadapat fee 3,5 persen dari nilai kontar sebesar USD 86,987,832,5. Dan 1,25 persen dalah Cas Back  yang akan siserahkan ke pejabat PT PAL. Dana yang sudah diterima oleh Dirut PT PAL dari Kirana Kotama, selaku pemilik PT Perusa Sejati, melaui Saiful Anwar sebesar USD 163.102,19. Sebahagian dari dana tersebut sudah disetorkan ke PUSKU TNI AL melalui staf Keuangan PT PAL. “Sebahagian untuk dana Komando TNI AL, sudah disetorkan ke PUSKU TNI AL Jakarta, yang menyerahkan staf bagian keuangan PT PAL. Dana Komando TNI AL 2 hingga 8 persen, tergantung dari order pesanan Kapal. Tidak ada tanda terimanya,” ungkap saksi Saiful Anwar kepada Majelis. Namun saat ditanya Majelis Hakim, terkait siapa yang menerima di PUSKU TNI AL, saksi tak menjab. Terkait staf Keuangan PT PAL yang disebutkan saksi Saiful Anwar yang juga tersangka dalam kasus yang sama, akan dihadirkan pada persidangan berikutnya. Usai persidangan, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Agus Nugroho, Andrianus menjelaskan bahwa, berdasarkan fakta persidangan, sebahagian dari dana dipergunakan untuk  budgeting dan dana non taktist, yang setiap ada proyek yang bekerjasama dengan Angkatan Laut (AL), pasti aka nada permintaan 2 sampai 8 persen yang dijadikan dana Komando. “Dari fakta persidangan, sebahagian dari dana itu dipergunakan untuk  budgeting dan dana non taktist. Setiap ada proyek yang bekerjasama dengan Angkatan Laut (AL), pasti akan ada permintaan 2 sampai 8 persen yang dijadikan dana Komando. Untuk mengeksplor lebih dalam lagi terkait dana Komando ini, itu nanti dari saksi yang dipanggil JPU minggu depan yaitu M.Firmasyah, salah satu pejabat di PT PAL. Firmansyah inilah yang lebih mengetahui, dan bisa jadi dia yang menyetorkan langsung,” ujarnya. Terkait penyerahan uang sebesar USD 25.000 oleh terdakwa Agus Nugroho ke Dirut PT PAL melaui Saiful Anwar sekaligus mengahantakannya ke jeruji besi, menurut Andrianus, bahwa terdakwa Agus Nugroho tidak mengetahuinya. “Agus (terdakwa) tidak tahu. Yang menyerahkan uang, itu atas perintah dari Kirana. Agus diangkat menjadi Direktur bukan berdasarkan RUPS tapi atas perintah dari Ignas. Dari fakta persidangan, Ignas ini pemilik saham di PT Perusa sebesar 30 persen. Agus ini diangkat menjadi Direktur tahun 2016. Terjadinya peristiwa OTT ini, kami menduga bahwa, dia sengaja dipasang. Dia tidak tau, itu uang apa. Dalam kasus ini, klien kami betul-betul tidak punya peran dalam kasus korupsi ini. Karena 4 saksi dari PT PAL, mereka tidak mengetahui tentang terdakwa Agus Nugroho,” pungkasnya.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Korups OTT PT PAL, Saksi sebut Aliran Dana 8% Ke PUSKU TNI AL

berita korupsi .co – Setelah KPK menyeret Wali Kota (Non Aktif) Madiun, Jawa Timur, Bambang Irianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korups...

JPU “Ragu”, Dua Terdakwa Korupsi OTT Rp 3 Juta Dituntut 10 Bulan Penjara

05.36 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG0ol4bIBKY6Z1AaWi-MKGMHmPRnxLO-QyGx-SKRZVhrtONev13VRDRkZ9z3eEm0NKyhKto7LpYUX6XYh1L92dVWTgvu_ybLHE6oCbOp_-u904PQJ5Zx-VWcxiHk0MKV2Q1K2d0l2oLVg/s1600/OTT+3+juta.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG0ol4bIBKY6Z1AaWi-MKGMHmPRnxLO-QyGx-SKRZVhrtONev13VRDRkZ9z3eEm0NKyhKto7LpYUX6XYh1L92dVWTgvu_ybLHE6oCbOp_-u904PQJ5Zx-VWcxiHk0MKV2Q1K2d0l2oLVg/s640/OTT+3+juta.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co –  Pada Senin, 10 Juli 2017, Sidang perkara Korupsi kasus OTT yang di Ketuai Hakim Rochmad, dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU Rendy Indro dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, terhadap 2 terdakwa. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, sepertinya ragu untuk menuntut bebas 2 terdakwa kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 2 Pebruari 2017, sebesar Rp 3 juta. Kedua terdakwa yakni, Soetikno, Kepala Seksi Industri Argo dan Kimia Dinas Perindustrian dan Perdaganan Kabupaten Jember, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Totok Prastowo. Serta Soponyono selaku “makelar”yang dimpingi PH-nya Yuliana dari LBH YLKI Sebab, kedua terdakwa hanya dituntut pidana penjara selama 10 bulan, denda sebsar Rp 20 juta subsidair 2 bulan kurungan. Pada hal, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hukuman pidana penjara terhapat terdakwa paling rendah 1 tahun dan denda paling sedikit sebesar Rp 50 jita. Lalu, Undang-Undang mana kah yang dipergunakan JPU dari Kejari Jember ini untuk menuntut kedua terdakwa ?. Memang, dalam fakta persidangan, uang sebesar 3 juta yang diterima terdakwa Soetikno dari Suroso dan kemudian diserahkan kepada terdakwa Soponyono, tidak ada kaitannya dengan jabatan terdakwa, atau tidak ada hubungannya dengan hibah yang diterima Suroso. Melainkan uang tersebut adalah murni pinjaman Soetikno kapada Soponyono. Kasus ini bermula pada Januari 2017. Nama Suroso selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jaya Makmur dan KUB Ida Jaya yang juga milik Suroso namun dibuat atas nama keluarganya, terdaftar selaku penerima hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) pada akhir tahun 2016, berupa alat mesin untuk Industri Kecil Menengah (IKM). Namun belum bisa terealisasi karena persyaratan Administrasi yang belum lengkap. saat itu, Suroso menemui Soetikno untuk menanyakkan terkait hibah tersebut. Soetikno pun menjelaskan kepada Suroso, supaya melengkapi persyaratan administrasi dari Bupati diantaranya, Akte Notaris dan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM). Karena Suroso kurang paham, lalu Soetikno merekomondasikan kepada salah seorang rekanan yakni, Andreas. Andreas pun mengurus Akte sekaligus SK Kemenkum HAM atas nama Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jaya Makmur dan KUB Ida Jaya, kepada Notaris dengan biaya sebesar Rp 3 juta, uang itu berupa pinjaman. Dan pada tanggal 27 Januari 2017, Suroso telah menerima hibah berupa mesin, namun biaya pengurusan 2 Akte dan 2 SK Kemenkum HAM belum dibayar oleh Suroso kepada Andreas. Sehingga, dokumen tersebut berada ditangan Andreas. Beberapa hari kemudian, Soetikno menghubungi Soponyono melalui telepon untuk meminjam uang sebesar Rp 2 juta. Namun soponyono tidak punya uang. Lalu soponyono akhirnya menemui Suroso dengan beralasan, diperintah Sutikno untuk menagih baiaya pengurusan Akte yang dikeluarkan Andreas. Suroso bersedia membayar, namun tidak melaui Soponyono melaikan langsung kepada Soetikno. Suroso akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta seperti yang disampaikan Soponyono kepada Suroso. Karena Soetikno tidak merasa menyuruh Soponyono untuk menagih biaya pengurusan Akte dan SK Kemenkum HAM, sehingga uang tersebut pun diserahkan Soetikno kepada Soponyono. Pada tanggal 2 Pebruai 2017, Soetikno menemui Soponyono disebuah warung tak jauh dari kantor Disperindag Kabuopaten Jember dan menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta yang diteriamnya dari Suroso. Pada saat Soetikno menyerahkan uang tersebut, Soponyono hanya mengambil 1 juta dan yang 2 juta diserahkan kepada Soetikno yang semula hendak meminjam. Pada saat itulah keduanya langsung ditangkap oleh puluhan petugas Kepolisian dari Polres Jember dengan tuduhan melakukan pungutan liar (Pungli).  Terkait tuntutan JPU, PH masing-masing terdakwa tak bersedia memberikan komentar. Hanya mengatakan kalau pembelaan minngu depan. “Pembelaan minggu depa,” kata PH terdakwa.  sementara JPU langsung meninggalkan gedung Pengadian Tipikor.  (Redaksi) <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>

Tipikor JPU “Ragu”, Dua Terdakwa Korupsi OTT Rp 3 Juta Dituntut 10 Bulan Penjara

berita korupsi .co – Pada Senin, 10 Juli 2017, Sidang perkara Korupsi kasus OTT yang di Ketuai Hakim Rochmad, dengan agenda pembacaan su...

JPU “Terlantarkan” Tersangka” Di Pengadilan Tipikor, Kajri Dan Kajati “Diam”

12.39 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif3Z-41bxaahPB9-hJtEJvvMCZjO2bEMQHJuyeuPvCocHdOTlftT-ROQdWTb5xPsDs_O1Shf65b5STT-Mme4sqN9OLwm9J6soOd93O9hnN5X8weweLo_C4-cuC0I-hHQY_uYwQ-gIlBSA/s1600/Ruang+Sidang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="376" data-original-width="472" height="509" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif3Z-41bxaahPB9-hJtEJvvMCZjO2bEMQHJuyeuPvCocHdOTlftT-ROQdWTb5xPsDs_O1Shf65b5STT-Mme4sqN9OLwm9J6soOd93O9hnN5X8weweLo_C4-cuC0I-hHQY_uYwQ-gIlBSA/s640/Ruang+Sidang.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – JPU Rosida, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo “menelantarkan” tersangka kasus dugaan Korupsi penjualan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang tak jauh dari Kantor Kejari, pada Selasa, 7 Juli 2017. Dua tersangka yakni, Zaenal Abidin, mantan Kepala Desa (Kades) Popoh, Kecamatan Wonoayu, dan Yayuk Utaminingsih, yang diduga selaku penjual TKD tersebut, sidianya akan disidangkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU Rosida, dengan Ketua Majelis Hakim, H.R. Unggul Warso Mukti. Sementara terdakwa diampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, M Priyo Oetomo. Hingga pukul 17.00 WIB (Jam 5 sore), JPU (Jaksa Penuntut Umum) Rosida tak menampakkan “wajahnya” di gedung yang Khusus mengadili para “maling” uang rakyat. Pada hal, sejak siang (sebelum Sholat Jumat), terdakwa sudah berada di Pengadilan Tipikor yang dijemput oleh dua Staf Kejari Sidoarjo dari Rutan (Rumah Tahanan Negara) Sidoarjo dengan penjagaan sekitar 40 orang aparat Kepolisian dari Polres Sidaorjo. Tak tanggung-tanggung. Majelis Hakim pun terkesan “distraf” karena harus menunggu kehadiran JPU Rosida, untuk memastikan digelarnya persidangan pembacaan surat dakwaan. Anehnya, hingga pkl. 17.00 WIB, JPU Rosida tak menampakkan “batang hidungnya” juga tak ada kabar. Ketua Majelis Hakim tak mau ambil resiko atau disalahkan melanggar Hak Azasi Manusia (HAM), sekalipun Jaenal Abidin dan Yayuk Utaminingsih berstatus tersangka kasus dugaan Korupsi. Sehingga, persidangan ditunda tanpa kehadiran JPU. “Ini yang kedua kalinya sidang ditunda karena JPU tidak dating, ia pulang karena sidang ditunda,” kata salah seorang pendukung tersangka. Sementara menurut Priyo selaku PH tersangka Jaenal Abidin mengatakan, baru pertama kali. “Ini baru yang pertama,” ucapnya singkat sambil meninggalkan gedung Pengadilan Tipkor. Terkait tertundanya sidang perkara Korupsi karena ketidak hadiran JPU Rosida, serata tidak adanya kabar, Kepala Kejaksaan Negeri (Ka Kejari) Sidoarjo, Bambang maupun Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, Maruli Hutagalung tak memberikan tanggapan saat dihubungi wartawan media ini dengan mengirim pesan singkat (SMS) ke nomor HP milik kedua Pejabat Adiyaksa itu. (Redaksi)

News Regional Tipikor JPU “Terlantarkan” Tersangka” Di Pengadilan Tipikor, Kajri Dan Kajati “Diam”

berita korupsi . co – JPU Rosida, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo “menelantarkan” tersangka kasus dugaan Korupsi penjualan Tanah...

Terpidana Korupsi Kadin, Besok Diadili Dalam Kasus Korupsi Kadin

02.39 beritakorupsi 0

#Akankah Kasus Korupsi TPPU Dana Hibah Kadin Jatim Ini  Akan Menyeret La Nyalla dan Pejabat Daerah Jatim ?# 
 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1zjIj8p5fhn_HMR9La5X_EpX8ApPRoEAyXdShBqtzTlD5JTQReCaHxokYGtB0z748N_cL3gXpnmsXqNqAc5oj5yredr-aY6GIv0zP7Fzam6ldXu9St21Z2jPXBbcNFDsnPRiql_hjOjk/s1600/Nelson.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1360" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1zjIj8p5fhn_HMR9La5X_EpX8ApPRoEAyXdShBqtzTlD5JTQReCaHxokYGtB0z748N_cL3gXpnmsXqNqAc5oj5yredr-aY6GIv0zP7Fzam6ldXu9St21Z2jPXBbcNFDsnPRiql_hjOjk/s640/Nelson.jpg" width="543" /></a></div>
 
beritakorupsi.co – Nelson Sembiring, terpidana 5,5 tahun penjara dalam kasus Korupsi dana Hibah Pemprov. Jatim ke Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Jawa Timur (Jatim) tahun 2011 – 2014 lalu, sebesar Rp 48 Milliar, besok (hari ini, 7 Juli 2017) akan diadili dalam kasus Korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dana Hibah Pemprov. Jatim ke Kadin. Disidangkannya kasus Korupsi TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan tersangka yang juga terpidana dalam kasus yang sama yakni, Nelson Sembiring, mantan Wakil Ketua Umum Bidang SDM (Sumber Daya Miniral, pertambangan dan Logam) tanpa pernah diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Jatim. Dari pantauan wartawan media ini. Pada tahun 2015 lalu, Kejati Jatim sudah melalukan penyidikan hingga penuntutan, bahkan sudah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, terhadap Dua terdakwa/terpidana dalam kasus korupsi dana hibah dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) natara Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Mattalitti, dengan Gubernur Jatim pada tahun 2011 hingga 2013, yang totalnya sebesar Rp 48 M, dengan kerugian negara Rp 26 milliar. Dari total kerugian negara tersebut, termasuk diantaranya dana yang dikucurkan oleh Kadin ke Persebaya dan pembelian saham perdana IPO ((Initial Public Offering) Bank Jatim tahun 2012 sebesar Rp 5,3 milliar. Kasus pembelian saham perdana IPO Bank Jatim di tahun 2012 sebesar Rp 5,3 M itu pun, termasuk dalam surat dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum). Mantan terpidana Diar Kusuma Putra, dalam persidangan saat itu, telah mengakui semua bukti terkait pembelian saham IPO. Bahkan, Diar kusuma Putra mengakui juga dalam persidangan bahwa, dana hibah yang digunakan untuk pembelian IPO sudah dikembalikan/dilunasi pada 7 November 2012 sebelum adanya penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh Kejati Jatim. Dari kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim, Pada tanggal 18 Desember 2015 lalu, Majelis Hakim Pengdilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan Ketua Majelis Hakim, Martua Rambe, sudah menghukum/Vonis Diar Kusuma Putra dengan pidana penjara 1 (Satu) taun dan 2 (Dua) bulan, serta menghukumnya dengan pidana tambahan untuk mengembalikan kerugian negara senilai Rp 9 M. Sementara untuk Nelson Sembiring (saat ini berstatus terpidana), dihukum pidana penjara selama 5 tahun dan 8 bulan, serta pidana tambahan, mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 17 M. Sehingga, total kerugian negara dalam Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada mantan terpidana Diar Kusuma Putra dan terpidana Nelson Sembiring, sama dengan tuntutan JPU. Dan Vonis itu pun sudah berkekuatan hukum (Incrah). Anehnya, seiring pergantian orang Nomor 1 di lembaga Adiyaksa Jawa Timur (Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur) Desember 2015, beberapa bulan setelah La Nyalla terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, Kasus dana hibah Kadin yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di tahun 2011 hingga 2013 lalu, dalam bentuk NPHD antara Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Matalitti dengan Gubernur, kembali "diusik". Namun kali ini, yang disoal Kejati adalah, dana hibah tahun 2012 lalu, yang dipergunakan untuk pembelian saham perdana Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim sebesar Rp 5,3 milliar. Sebab, pembelian saham perdana IPO Bank milik Pemprov Jatim ini, dianggap ada keuntungan seniali Rp 1 milliar lebih yang yang “dinikmati” oleh pejabat Kadin. Yang lebih aneh aneh lagi, mengapa setelah perkara ini Incrah (berkekuatan hukum tetap), dan masuknya Maruli Hutagalung menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, kasus ini disidik kembali dengan tuduhan yang sama yakni Korupsi TPPU dana hibah yang diterima Kadin dari Pemerintah Jatim, yang dipergunakan untuk pembelian saham IPO Bank Jatim ?. Mengapa, penyidik Kejati Jatim tidak langsung melakukan penyidikan pada saat proses persidangan berjalan, bila kasus pembelian saham IPO Bank milik Pemprov Jatim ini diketahui berdasarkan fakta persidangan ? Atau, mengapa JPU tidak melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi (PT) atau Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) ? Apakah temuan baru diketahui setelah Kapala Kejaksaan Tinggi berganti ? atau adakah “Politik tingkat tinggi ” dalam kasus Kadin ? Bisa jadi, sebab terpidana Nelson Sembiring pun mengatakan demikian saat ditemui Media ini ke Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Porong Sidoarjo beberapa hari lalu. “Ini Politik tingkat tinggi,” ucap Nelson, Selasa, 26 Juni 2017. Terkait surat pernyataan La Nyalla Mattalitti mengenai pembayaran sebesar Rp 13 milliar yang berkaitan dengan kasus Kadin, hal itu dibantahnya melalui Penasehat Hukum (PH)-nya Sumarsono, saat dihubungi Wartawan Media ini. Menurut La Nyalla melalui PH-nya Sumarsono menjelaskan bahwa, Ia (La Nyalla) tidak pernah menada tangani surat pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi sebesar Rp 13 milliar. Seingatnya, yang menanda tangani adalah Santoso Tedjo. “Pak Nyalla tidak pernah tanda tangan pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi 13 M. seingatnya yg tanda tangan itu Santoso Tedjo,” kata Suamrsono, melalui pesan WhatsAppnya, Kamis, 6 Juli 2017. Namun saat ditanya kembali, terkait 10 Kios di Pasar Turi Baru lantai III, tak ada komentar hingga berita ini ditulis. Dan akankah tersangka yang juga terpidana Nelson Sembiring, akan buka-bukan dipersidangan terakit pembayaran “fiktif” senilai Rp 5 milliar dan pembuatan kwitansi pengembalian dana untuk pembelian saham IPO Bank Jatim yang dibuat tahun 2015 dan seakan-akan tahun 2012, serta adanya “penyetoran” DP (uang muka) sebesar 10% pertahun dari dana yang diterima Kadin ke pejabat Pemprov sebelum dana dicairkan ditambah 5% hingga 7% kemudian setelah dana cair ?  (Redaksi)

News Tipikor Terpidana Korupsi Kadin, Besok Diadili Dalam Kasus Korupsi Kadin

#Akankah Kasus Korupsi TPPU Dana Hibah Kadin Jatim Ini Akan Menyeret La Nyalla dan Pejabat Daerah Jatim ?# beritakorupsi.co – Nels...

Kunjungi Koruptor, Pansus Angket Bermain Sandiwara Melawan KPK

02.19 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihZD0nCw4T4eagzE5GvAUJiDKs9l6HgW9NJbyqy8U1zF-ZFO7B8aVTBThUoO_hmLZCrAjZg1qfD0DlNXz-AsduYBqgM7LXjU81ryybn9XVvBD7tghYptLBLvINI6_HNNQuw3IWtyhcXMs/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihZD0nCw4T4eagzE5GvAUJiDKs9l6HgW9NJbyqy8U1zF-ZFO7B8aVTBThUoO_hmLZCrAjZg1qfD0DlNXz-AsduYBqgM7LXjU81ryybn9XVvBD7tghYptLBLvINI6_HNNQuw3IWtyhcXMs/s1600/ICW.jpg" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co - Hari ini, sejumlah anggota Pansus Hak Angket DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI untuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), mengunjungi narapidana (Napi) kasus Korupsi (koruptor) di Sukamiskin dan Pondok Bambu. untuk diwawancari perihal kinerja penanganan perkara oleh KPK. 
 
Mewancarai Koruptor, patut diduga sebagai scenario, menciptakan kampanye negatif kepada KPK ( black campaign). Sudah dapat ditebak, sebaik apapun kinerja KPK, jika narasumbernya adalah koruptor pasti penilaiannya jelek kepada KPK. Mewawancari koruptor untuk menilai KPK adalah sebuah pemufakatan jahat untuk mendeskreditkan KPK. 
 
Secara hukum, seluruh terpidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap sudah terbukti melakukan kejahatan korupsi. Pada saat yang sama, vonis bersalah tersebut membuktikan kinerja KPK sudah benar. Jika saja proses hukum yang dilakukan KPK keliru atau menyimpang, tentu putusannya akan bebas atau lepas. Apalagi sekarang ada tahapan pra peradilan untuk menilai keabsahan proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum termasuk di dalamnya KPK. 
 
Jika setiap tahapan proses hukum yang dilakukan oleh KPK sudah diuji oleh peradilan akan dinilai oleh pansus dan koruptor, maka sudah ditebak kunjungan pansus akan bermuatan politis. Sukamiskin dan pondok bambu akan jadi panggung sandiwara pansus untuk mencari cari kesalahan KPK yang dibumbui cerita koruptor. Ini jelas adalah kolaborasi koruptor dan pansus hak angket untuk melemahkan bahkan membubarkan KPK 
 
 
Sumber : ICW (Indonesia Corruption Watch)

News Tipikor Kunjungi Koruptor, Pansus Angket Bermain Sandiwara Melawan KPK

Jakarta, beritakorupsi.co - Hari ini, sejumlah anggota Pansus Hak Angket DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI untuk KPK (Komisi Pemberantasan...

Kenaikan Tarif KA Ekonomi Bersubsidi Dibatalkan

02.17 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQmk3ln7OTxxKR4HsfSPrl1a82FxG2KMapA_jsR3jn6kIVrt9AlW8vgL1aFOb8tEpx7RKJbeis8S8qeVIj-1WOPAgOKzdIhLB0G61be4_Q0OmoWCq5Zm0Yb21NvjZ5u7Ebce9xq9aeujk/s1600/Daftar_Stasiun_Kereta_Api_Kota_Surabaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="583" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQmk3ln7OTxxKR4HsfSPrl1a82FxG2KMapA_jsR3jn6kIVrt9AlW8vgL1aFOb8tEpx7RKJbeis8S8qeVIj-1WOPAgOKzdIhLB0G61be4_Q0OmoWCq5Zm0Yb21NvjZ5u7Ebce9xq9aeujk/s1600/Daftar_Stasiun_Kereta_Api_Kota_Surabaya.jpg" /></a></div>
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwBCmwsn7ri2DBaFC4G0fM481T6yW8FEHGENli88WeRrJ3e0d2TjcEn8F7bgvplMhh_anICLw2N1oJNLIFEr3WvQmaareTmJ7j_4a6bXSvoIDQDwEFSP3ADdiPOuq_SA4UaSZV1-S15QU/s1600/lawoffice-262x201+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="177" data-original-width="262" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwBCmwsn7ri2DBaFC4G0fM481T6yW8FEHGENli88WeRrJ3e0d2TjcEn8F7bgvplMhh_anICLw2N1oJNLIFEr3WvQmaareTmJ7j_4a6bXSvoIDQDwEFSP3ADdiPOuq_SA4UaSZV1-S15QU/s1600/lawoffice-262x201+-+Copy.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co - Untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan moda transportasi massal yang ekonomis, PT KAI
 (Kereta Api Indonesia), membatalkan kebijakan penyesuaian tarif KA 
ekonomi bersubsidi yang sedianya diberlakukan mulai keberangkatan 
tanggal 7 Juli 2017. 
 
Dengan demikian, mulai per tanggal 6 Juli 
2017, tarif KA-KA bersubsidi, kembali ke tarif lama sesuai PM 35 Tahun 
2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas 
Ekonomi, untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO). 
 
Berikut adalah daftar KA bersubsidi dan tarif di Daop 8 Surabaya yang berlaku untuk pembelian per 6 Juli 2017 : 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie70-nJ-81VcHyjqFJRHKs4IM4Rj43cSJ1QPnGJZC-wfTVbR57wJ1km4nX-b_9lkzu6AuL0Q9HgZj8S6TY-kRZk8vxpUTy3CCGNz71LSK8b1gWzDAiN2FugB1zdbaDp_6WAQhOUgF0QVM/s1600/IMG_20170707_003129.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="457" data-original-width="1050" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie70-nJ-81VcHyjqFJRHKs4IM4Rj43cSJ1QPnGJZC-wfTVbR57wJ1km4nX-b_9lkzu6AuL0Q9HgZj8S6TY-kRZk8vxpUTy3CCGNz71LSK8b1gWzDAiN2FugB1zdbaDp_6WAQhOUgF0QVM/s640/IMG_20170707_003129.jpg" width="640" /></a></div>
 
Bagi masyarakat yang telah melakukan transaksi pembelian tiket KA-KA tersebut tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 di berbagai kanal resmi penjualan tiket KA, selisih biaya dapat diambil di stasiun stasiun tujuan dengan menunjukkan boarding pass di loket stasiun. 
 
Sementara bagi calon penumpang yang telah melakukan transaksi pembatalan tiket KA-KA tersebut yang telah dibeli tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017, dapat mengambil selisih bea antara tarif lama dan baru di stasiun pengembalian bea (refund), seperti Gambir, Pasarsenen, Kiaracondong, Lempuyangan, dan stasiun-stasiun di berbagai daeran lainnya dengan menunjukkan bukti pembatalan. 
 
 
Sumber : Manager Humas Daop 8 Surabaya, Gatut Sutiyatmoko

Regional Kenaikan Tarif KA Ekonomi Bersubsidi Dibatalkan

beritakorupsi.co - Untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan moda transportasi massal yang ekonomis, PT KA...

Kasus Korupsi Wali Kota (Non Aktif) Madiun, Bisa Menyeret Oarang Banyak

04.17 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwNOW7yXo4syHjqkFxcAax4GgvaXeppLv-ciVUf9b8N7exHkTf6r77DHFRglGiX66dVe8Gh3fvRHbjFGvKgu7AnFnzF0JpVkUcSKE1uimEXd9vLjDzXP9P0BrYibFN2IlRf8TCJ3SIFg8/s1600/Ahli+PPATK+dan+TPPU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwNOW7yXo4syHjqkFxcAax4GgvaXeppLv-ciVUf9b8N7exHkTf6r77DHFRglGiX66dVe8Gh3fvRHbjFGvKgu7AnFnzF0JpVkUcSKE1uimEXd9vLjDzXP9P0BrYibFN2IlRf8TCJ3SIFg8/s640/Ahli+PPATK+dan+TPPU.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ahli Hukum PPATK dan Ahli Hukum TPPU</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
 
 beritakorupsi.co – Akankah penyidik dan Pimpinan KPK, benar-benar
 menegakkan  hukum tanpa pandang bulu dalam pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (TPK) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang menyeret 
Wali Kota (non Aktif) Madiun, Bambang Irianto ? Sebab, kasus yang
 mejerat Bambang Irianto, dapat menyeret beberapa orang diantaranya, 
“wanita teman akrab” terdakwa Bambang Irianto yakni, Liana Rahmawaty, istri dan anak serta adik kandung terdakwa, termasuk 
para pejabat Kota Madiun, mulai dari seluruh SKPD (Kepala Dinas), 
Rekanan/Kontraktor, seluruh anggota DPRD dan pejabat Forpimda (Forum 
Pimpinan Daerah) Kota Madiun yang “memberi dan menerima uang suap”, 
dimana para pejabat tersebut, mengerti dan memahami tentang hukum 
terutama Undang-Undang Korupsi. 
 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrzrXgBSyU9y98E472iDpxonpdtbohWI4yNi0dNfd9KtYSHVKw0bsp-GZk9jzsf83BcVQb6O6qCny0qgzV-Prx_KH_vqYgjzV7HZ2TZSLYo1j5K-g9hkujikZ8N-Uy5fc7t_1T_mqKvJ0/s1600/Ahli+LKPP.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrzrXgBSyU9y98E472iDpxonpdtbohWI4yNi0dNfd9KtYSHVKw0bsp-GZk9jzsf83BcVQb6O6qCny0qgzV-Prx_KH_vqYgjzV7HZ2TZSLYo1j5K-g9hkujikZ8N-Uy5fc7t_1T_mqKvJ0/s640/Ahli+LKPP.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ahli Hukum LKPP</td></tr>
</tbody></table>
 Anehnya, apakah para pejabat Kota Madiun yang mengerti dan memahami tentang hukum, namun akan “terbebas” dari jeratan hukum karena adanya kebijakan hukum ?. seperti yang disampaikan JPU Fitroh Rohcahyanto dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kepada media ini seusai persidangan pada beberapa waktu lalu (Jumat, 16 Juni 2017). “Diproses atau tidak, dalam penegakan hukum kan ada kebijakan, karena ada etikat baik mengembalikan seluruhnya itu (maksudnya pengembalian uang yang diterima para pejabat),” ujar JPU Fitroh, Jumat, 16 Juni 2017. Saat ditanya lebih lanjut, terkait kebijakan dalam penegakan hukum Khususnya dalam kasus Korupsi dengan terdakwa Bambang Irianto, dimana para pejabat Kota Madiun yang mengerti hukum namun menerima ratusan juta “uang haram” yang tidak ada aturan atau istilah “menerima suap”, kemudian dikembalikan setelah ada penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Lalu para pejabat tersebut pun tak tersentuh hukum, bila dibandingkan dengan beberapa tersangka/terdakwa yang yang bukan pejabat namun melakukan hal yang sama, dan tidak mengerti hukum atau karena penyidiknya yang berbeda, lalu sangsi pidana pun harus tetap berjalan ? 
 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRBi5a5a11aA12plrAdMofP7Q-nRE0_EX5O4eBZffGcW34B4-aqm2xfye0gelmgTEXxtXXZQn5NcbvzOPNKrgdGHFqdDBLpoL-Sntvrb0q0jl4nCKlsi7LF1cUroidzhHhElpEoJrSyFc/s1600/Ahlu+Hukum+Adiministrasi+Negara.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRBi5a5a11aA12plrAdMofP7Q-nRE0_EX5O4eBZffGcW34B4-aqm2xfye0gelmgTEXxtXXZQn5NcbvzOPNKrgdGHFqdDBLpoL-Sntvrb0q0jl4nCKlsi7LF1cUroidzhHhElpEoJrSyFc/s640/Ahlu+Hukum+Adiministrasi+Negara.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ahli Hukum Administrasi Negara</td></tr>
</tbody></table>
 “Betul, penegakan ini kan Katusitik. Kalau ini kan jelas. Kalau seluruh anggota Dewan tidak tau. Barangkali yang dimaksud adalah pasal 4 (UU Korupsi.red), pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana seseorang. Kalau konteks ini kan gratifikasi. Apa yang mereka terima adalah gratifikasi. Kita ambil yang sebetulnya, pola yang paling besar. Kalau kita bicara gratifikasi oleh Wali Kota, berapa orang yang harus kita proses kalau bicara dari proses hukum. Seluruh pemberian, seluruh SKPD, seluruh Kontraktor, seluruh anggota Dewan, apakah harus diproses masuk semua,’ tutur JPU Fitroh dengan nada bertanya. Namun JPU Fitroh mengakui, apabila penegakan hukum dilakukan secara normative dalam kasus Korupsi Bambang Irianto, maka semua pejabat Kota Madiun bisa masuk penjara. “Kalau secara normative, semuanya kena (maksudnya jadi tersangka),” jawabnya kemudian. Hal senada juga disampikan JPU Feby Dwiyandospendy, kepada media ini seusai persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan 4 (Empat) orang Ahli yang dihadirkan JPU KPK diantaranya, Ahli LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah), Ahli PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Ahli TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan Ahli Administrasi Negara, pada Selasa, 4 Juli 2017. Feby menjelaskan, PPATK berpendapat bahwa transaksi-transaksi yang bukan atas nama dirinya, ketika diketahui sumbernya itu dari tindak pidana, maka patut diduga telah terjadi pencucian uang. “Tinggal terdakwa apakah dapat membuktikan, kalau itu bukan dari hasil tindak pidana. Kalau kami kan sudah menyatakan dalam dakwaan itu, sumbernya itu dari hasil tindak pidana, pasal 12 B atau gratifikasi menurut saksi di persidangan,” ujar Feby. Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Saat ditanya, apakah kasus TPPU dapat menyeret “wanita teman akrab” terdakwa Bambang Irianto, yakni Liana Rahmawaty, menjadi tersangka terkait aliran dana yang diterimanya. Feby menjelaskan, bahwa dari fakta persidangan, semua penerima TPPU yang disebut dengan istilah get hiver dalam pasal 5 (UU No 8/2010 tentang TPPU) itu bisa. “Kita belum menentukan sikap itu. Dari fakta persidangan, semua penerima TPPU yang disebut dengan istilah get kiver dalam pasal 5 (UU No 8/2010 tentang TPPU) itu bisa. Jadi ada kemungkinan menyeret yang lain,” ungkapnya. Kasus TPPU bukan saja dapat menyeret Liana Rahmawaty, melainkan beberapa orang. Namun JPU Feby menjelaskan bahwa, kualifikasinya harus dilihat dulu dari pengetahuannya get kifer itu. Saat disinggung, apakah istri, anak dan adik kandung terdakwa yang juga anggota DPRD termasuk anggota DPRD lainnya serta para pejabat Forpimda yang diduga turut menerima aliran dana dari terdakwa, yang berasal dari hasil tindak pidana, dapat diminta pertanggung jawaban hukum ?.  JPU Feby menjelaskan, tergantung dari keterangan saat diperiksa sebagai terdakwa. “Kita liha nanti dari hasil pemeriksaan terdakwa. Karena pemberian uang ke pihak-pihak lain kan hanya trdakwa yang tau. Beberapa saksi mengatakan, memang betul untuk peruntukannya untuk si A si B si C tetapi yang menyerahkan kan terdakwa. kecuali yang anggota DPR itu, akan kita urai nanti dalam tuntutan. Jadi akan jelas nanti saat dituntutan,” pungkasnya. Terpisah. Menanggapi hal itu, Penasehat Hukum terdakwa Bambang Irianto, Indra Priangkasa, menjelaskan bahwa, terkait pendapat Ahli dari LKP, seharusnya PT Lince itu harusnya digugurkan. Ini dalam ranah tanggung jawab pihak pengadaan, panitia lelang atau PPKm bukan tanggung jawab Kepala Daerah. “Ini pendapat ini nggak membumi. Dia tidak sadar bahwa ketika lelang ternyata yang dimenangkan yang terendah, tentu ada proses sengketa ditingkat pengadaan. Jadi pendapat Ahli dari LKPP itu tidak membumi. Penuntut Umum bisa nggak mebuktikan bahwa dibelakang PT Lince itu ada orang lain. Harus dibuktikan dong, jangan hanya ngomong. Ini tanggung jawab pejabat pengadaan atau PPKm ,” ucapnya. Mengenai mendapat Ahli dari TPPU, indra menjelaskan, bahwa ada pertanyaannya yang tidak dapat dijelaskan oleh Ahli. “Didalam UU TPPU harus dibuktikan. Penyelidikan TPPU harus dilakukan oleh PPATK. Tadi saya tanya. Ada nggak penyidikan terkait TPPU ini, penyidik menerima LHA atau LHB dari PPATK. Dia nggak tahu. Kata kuncinya berarti, dalam penyidikan TPPU harus diawali dengan produk dalam bentuk LHA, LHB yang dibuat oleh PPATK. Itu perintah Undang-undang.  “Kalau dari semua keterangan atau pendapat dari Ahli tadi, semua normative. Kalau dihiunungkan dengan fakta persidangan, keterangan-keterangan Ahli, selama dia ditanya berdasarkan fakta persidangan, dia akan memberikan jawab yang benar,” ucapnya.  (Redaksi

News Tipikor Kasus Korupsi Wali Kota (Non Aktif) Madiun, Bisa Menyeret Oarang Banyak

Ahli Hukum PPATK dan Ahli Hukum TPPU beritakorupsi.co – Akankah penyidik dan Pimpinan KPK, benar-benar menegakkan hukum tanpa pand...

Sidang Perkara Korupsi OTT Rp 3 Juta, Pemberi Uang “Diamankan”

03.23 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyRammU-w1-czD7ZFLkDmWqOzYggRhKhKjzKQ6RZV_6u9yCTgznNlDpTz0-NWhfuda3PiDd4JuaOQti8sSh7bnnFrIg3q7TqyS7fogJDNmJm0BSVJ9SPEaG4Ay1c_5_28oIcE3Yk02CCI/s1600/SUTIKNO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyRammU-w1-czD7ZFLkDmWqOzYggRhKhKjzKQ6RZV_6u9yCTgznNlDpTz0-NWhfuda3PiDd4JuaOQti8sSh7bnnFrIg3q7TqyS7fogJDNmJm0BSVJ9SPEaG4Ay1c_5_28oIcE3Yk02CCI/s640/SUTIKNO.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdaks Sutikno (kanan) dan terdakwa Soponyono saat persidangan</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co - Kasus Korupsi OTT (Operasi Tangkap Tangan) sebesar Rp 3 juta, dengan terdakwa Soetikno, Kepala Seksi Industri Argo dan Kimia, serta Soponyono selaku “makelar” yang terjadi pada 2 Pembruari 2017m kembali digelar pada Senin, 3 Juli 2017.  
 
Sidang yang di Ketuai Hakim Rochmad, dan diahdiri JPU Rendy Indro dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, dengan agenda pemeriksaan terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Totok Prastowo untuk terdakwa Sutrisno dan Yuliana dari LBH YLKI untuk terdakwa Soponyono. 
 
Dihadapan Majelis Hakim, terdakwa Sutikno (Kepala Seksi Industri Argo dan Kimia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember) menjelaskan bahwa, uang sebesar Rp 3 juta adalah berasal dari Suroso, Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jaya Makmur dan KUB Ida Jaya yang juga milik Suroso, namun dibuat atas nama keluarganya, yang terdaftar dan sudah  penerima hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) pada akhir tahun 2016 berupa alat mesin untuk Industri Kecil Menengah (IKM). 
 
“Uang itu uangnya Suroso diberikan ke saya untuk membayar Akte Notaris dan SK Kemenkum HAM. Saya tidak tahu, saya tidak pernah menyuruh. Uang itu saya serahkan ke Soponyono,” kata terdakwa Sutikno. 
 
Terdakwa Sutikno menjelaskan. Bahwa sebelumnya, Ia pernah menyampaikan untuk meminjam uang ke Soponyono sebesar Rp 2 juta untuk membayar cicilan mobil, namun Soponyono tidak memiliki uang. 
 
Menurut terdakwa, pada saat dirinya menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta yang berasal dari Suroso ke Soponyono, dia meminjam 2 juta rupiah yang semula dipinjami sebesar Rp 2,5 juta , sementara sisanya diserahkan ke Soponyono. 
 
“Dipikiran saya, hanya meminjam Dua juta hany sehari untuk membayar cicilan mobil. Kalau Dua juta Lima ratus, saya takutnya tidak bisa bayar. Jadi saya pinjam hanya Dua juta. Sisanaya saya serahkan ke Soponyono,” jawab terdakwa Sutikno. 
 
Pada sidang beberapa minggu lalu, dihadapan Majelis Hakim, saksi Suroso menjelaskan bahwa, pengurusan dan baiaya pembuatan 2 Akte Notaris dan 2 SK Kemenkum HAM sebesar Rp 3 juta, dari Andreas (Kontraktor) berupa pinjaman. Dan setelah dokumen tersebut selesai, dokumen tersebut pun diambil dan dipegang oleh Anderas. 
 
Untuk melengkapi dokumen milik Suroso terkait penerimaan hibah, Anderaslah yang menyerhakan ke kantor Disperindag. 
 
Usai persidangan, kepada media ini terdakwa Soponyono mengatakan bahwa, Suroso pernah berjanji kepada dirinya akan membayar biaya pembuatan Akte Notaris. Dan uang tersebut tidak ada kaitannya dengan hiba dan murni untuk membayar biaya pembuatan Akte Notaris dan SK Kemenkum HAM. 
 
“Karena sama-sama butuh. Saya memang salah, tidak memberitahukan ke Pak Andreas dan Sutikno terlebih dahulu. Karena Suroso pernah berjanji akan membayar biaya pembauatn Akte dan SK Kemenkum HAMm jadi saya tagih,” ucap terdakwa Soponyono. 
 
Saat ditanya terkait biaya pengurusan Akte dan SK Kemenkum HAM milik Suroso yang tidak dipermasalahkan oleh Andreas, Soponyono maupun Sutrisno membantah dengan tegas. Kedua terdakwa justru balik bertanya. Menurut Keduanya, kalau Andreas tidak mempermasalahkan uang 3 juta untuk biaya pengurusan Akte Notaris dan SK Kemenkum HAM, mengapa Anderas tidak menyerahkan dokumen tersebut kepada Suroso. 
 
“Itu nggak mungkin. Karena sebelumnya Suroso sudah berjanji pada saya akan membayarnya,” ucap Soponyono. 
 
“Kalau Andreas tidak mempermasalahkannya, mengapa Akte dan SK Kemenkum HAM itu dipegangnya ? mengapa ditangannya. Yang diserahkan hanya foto kopynya ke kantor untuk melengkapi dokumen terkait penerima hiba. Itu dikatakan setelah jadi masalah. Ini nggak ada kaitannya dengan hibah,” kata Sutikno menimpali. 
 
Apa yang dijelaskan kedua terdakwa ada benarnya. Sebab, uang sebesar Rp 3 juta diserahkan Suroso kepada Sutikno dikantor Disperindag, yang tidak mengetahui kalau Soponyono menemui Suroso terkait biaya pengurusan Akte Notaris dan SK Kemenkum HAM miliknya. Sehingga, uang tersebut pun diserahkan Sutikno kepada Soponyono di sebuah warung tak jauh dari kantor Disperindag. 
 
Begitu uang tersebut diserahkan Sutikno kepada Soponyono, petugas kepolisianpun langsung menagkap keduanya. Sementara Suroso si pemberi uang “diamankan”. 
 
Sementar menurut Totok, bahwa uang yang diteriam terdakwa Sutikno dari Suroso maupun dari Soponyono, tidak ada kaitannya dengan jabatan terdakwa, atau tidak ada hubungannya dengan hibah yang diterima Suroso. Melainkan uang tersebut adalah murni pinjaman Soetikno kapada Soponyono. 
 
Totok menjelaskan, kasus yang menimpa terdakwa Soetikono, bermula pada Januari 2017. Nama Suroso selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jaya Makmur dan KUB Ida Jaya yang juga milik Suroso namun dibuat atas nama keluarganya, terdaftar selaku penerima hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) pada akhir tahun 2016, berupa alat mesin untuk Industri Kecil Menengah (IKM). Namun belum bisa terealisasi karena persyaratan Administrasi yang belum lengkap. 
 
“Suroso menemui Soetikno untuk menanyakkan terkait hibah tersebut. Soetikno pun menjelaskan kepada Suroso, supaya melengkapi persyaratan administrasi dari Bupati diantaranya, Akte Notaris dan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM). Karena Suroso kurang paham, lalu Soetikno merekomondasikan kepada salah seorang rekanan yakni, Andreas. Andreas pun mengurus Akte sekaligus SK Kemenkum HAM atas nama Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jaya Makmur dan KUB Ida Jaya, kepada Notaris dengan biaya sebesar Rp 3 juta, uang itu berupa pinjaman,” ujar Totok 
 
Dan pada tanggal 27 Januari 2017, lanjut Totok, Suroso telah menerima hibah berupa mesin, namun biaya pengurusan Akte dan SK Kemenkum HAM belum dibayar oleh Suroso kepada Andreas. Beberapa hari kemudian, Soetikno menghubungi Soponyono melalui telepon untuk meminjam uang sebesar Rp 2 juta. Namun soponyono tidak punya uang. Lalu soponyono akhirnya menemui Suroso dengan beralasan, diperintah Sutikno untuk menagih baiaya pengurusan Akte yang dikeluarkan Andreas. 
 
Suroso bersedia membayar, namun tidak melaui Soponyono melaikan langsung kepada Soetikno. Suroso akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta seperti yang disampaikan Soponyono kepada Suroso. Karena Soetikno tidak merasa menyuruh Soponyono untuk menagih biaya pengurusan Akte dan SK Kemenkum HAM, sehingga uang tersebut pun diserahkan Soetikno kepada Soponyono. 
 
“Pada tanggal 2 Pebruai 2017, Soetikno menemui Soponyono disebuah warung dan menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta yang diteriamnya dari Suroso. Pada saat Soetikno menyerahkan uang tersebut, Soponyono hanya mengambil 1 juta dan yang 2 juta diserahkan kepada Soetikno yang semula hendak meminjam. Pada saat itulah keduanya langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Jember dengan tuduhan melakukan pungutan liar (Pungli),” pungkasnya. 
 
“Kalau mau trasparan kasus ini, JPU harus menunjukkan hasil pembicaraan antara terdakwa dengan Suroso dan Soponyono terkait uang tersebut. Karena mereka melalui telepon. Sementara, kartu SIM HP terdakwa maupun Soponyono sudah disita oleh penyidik,” kata Totok kemudian.  (Redaksi)

News Tipikor Sidang Perkara Korupsi OTT Rp 3 Juta, Pemberi Uang “Diamankan”

Terdaks Sutikno (kanan) dan terdakwa Soponyono saat persidangan beritakorupsi.co - Kasus Korupsi OTT (Operasi Tangkap Tangan) sebesar Rp...

Kasus OTT Pejabat Pemprov, Gubenur Jatim : Bukan Pengawasan, Ini Bagian Yang Dimasukkan Dalam Hatinya

01.54 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-jFSsBhLMWJvkwLuscS89vfB7XPhSD7pqch4x-4trT1uT7nESiFmxlLzyIaiLSWzvCBP8y8p0Yh6kuvASXtukyUkCIfKiflUb-X7AN9YZh1D8mVSD26CBNzsiQ34ye_eB7JLLyurHi4I/s1600/IMG-20170623-WA001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-jFSsBhLMWJvkwLuscS89vfB7XPhSD7pqch4x-4trT1uT7nESiFmxlLzyIaiLSWzvCBP8y8p0Yh6kuvASXtukyUkCIfKiflUb-X7AN9YZh1D8mVSD26CBNzsiQ34ye_eB7JLLyurHi4I/s640/IMG-20170623-WA001.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Jumat, 22 Juni 2017, Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, membantah terkait tugas pengawasan dan pemantauan anggaran di Dinas Provinsi Jatim yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Ekonomi, dalam kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh KPK terhadapa Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Jatim Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat, Rohayati (Kadis Peternakan Jatim), Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama Dua Staf DPRD yakni, Rahman Agung dan Santoso, pada 5 Juni 2017. Hal itu disampaikan, Gubernu Jatim, Sukarwo kepada media ini, saat ditemui disela-sela acara pemberangkatan mudik gratis melalui angkutan Kereta Api dari Stasiun Kereta Api Gubeng Surabaya. “Bukan pengawasan salah sampean (sampean artinya anda). Sampena salah sampena salah salah. Ta lurusne (saya luruskan) cara berpikir sampean. Integritas itu di dalam. Nggak sampean itu salah. Wartawan harus lebih peka. Ini bagian yang dimasukkan didalam hatinya, agar mereka tidak mau untuk diminta-minta seperti itu. Namanya Intgritas makanya dibuat fakta Integritas,” ujarnya. Namun sisi lain, Sukarwo, mendukung program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Jadi kita mendukung programnya KPK untuk clean dan governance,” tegasnya. Saat ditanya lebih lanjut, sejauh mana pengawasan yang dilakukannya selaku Gubernur terhadap pejabat dibawahnya, Sukarwo menjelaskan, Peraturan Menteri Pemberdayaan Apratur Negara (Menpan), agar jagangan ada pungli di masyarakat. “Tolong sampean (anda.red) catat. Semua aturan dari Menpan (Menteri Pemberdayaan Apratur Negara) itu adalah, aturan agar jangan ada pungli kepada masyarakat, itu semua. Jadi jangan ada pungli kepada masyarakat. Ini permasalahannya Skeepnya adalah, DPRD dan (“terdiam sejenak”), itu kemudian dibuatlah Fakta Integritas. Ngukurnya tidak seperti teknik mekanik kepada masyarakat, karena itu integritas,” ucapnya. Anehnya, apa yang dijelaskan Gubernur Jatim ini, bukan kaitannya kasus pungli yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Jatim dengan masyarakat, melainkan antara pejabat dengan pejabat. Lalu, sejauh mana clean dan governance serta Fakta Integritas dilaksanakan ? Sukarwo juga membantah, komentar Penasehat Hukum tersangka Bambang Heryanto terkait pemberian sejumlah uang kepada tersangka Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim, adalah sebagai lanjutan dari Kepala Dinas sebelumnya. “Belum tentu fakta, itu pernyataan. Karena faktanya di KPK, faktanya di KPK,” pungkasnya.  (Redaksi)

News Pemerintahan Regional Tipikor Kasus OTT Pejabat Pemprov, Gubenur Jatim : Bukan Pengawasan, Ini Bagian Yang Dimasukkan Dalam Hatinya

beritakorupsi.co – Jumat, 22 Juni 2017, Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, membantah terkait tugas pengawasan dan pemantauan anggaran di Dinas...

Sebagai Rasa Terima Kasih, Gubernur Jatim Berangkatkan 210.638 Pemudik Gratis

01.50 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT5ZpuqjAxQLxwgr_YnwHo53kypJAV0WVGO70QtvhFykO859fUfv3EwVaEnq2trjHd_f0yzwnOatmRlusxO60X9-twImeAU7_YUvLm2CqzepwfulPIEvFHW5zhX3AG_lFHBPhufAQK8MQ/s1600/IMG2017062310110.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT5ZpuqjAxQLxwgr_YnwHo53kypJAV0WVGO70QtvhFykO859fUfv3EwVaEnq2trjHd_f0yzwnOatmRlusxO60X9-twImeAU7_YUvLm2CqzepwfulPIEvFHW5zhX3AG_lFHBPhufAQK8MQ/s1600/IMG2017062310110.jpg" /></a></div>
 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_Q9M7L_kKKQ0QfR9EViie1QodbQFJ4BqRP3FUdl3NsHZhkh6DVE95qKmMMvzwm9LYFySwHgijR5R3gmj2weqNuj2OMDxMTFV3D2As6m_xVmqe1mwkfXA0JvxdGuMMs3BHYCKv1q7DRBM/s1600/IMG2017062310175.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_Q9M7L_kKKQ0QfR9EViie1QodbQFJ4BqRP3FUdl3NsHZhkh6DVE95qKmMMvzwm9LYFySwHgijR5R3gmj2weqNuj2OMDxMTFV3D2As6m_xVmqe1mwkfXA0JvxdGuMMs3BHYCKv1q7DRBM/s320/IMG2017062310175.jpg" width="180" /></a>beritakorupsi.co – Jumat, 23 Juni 2017, Stasiun Kereta Api Gubeng Daop 8 Surabaya, sedikit berbeda dari beberapa hari sebelumnya, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1438 H. 
 
Sebab, Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, memberangkat sebanyak 210.638 masyarakat yang mudik gratis di Jawa Timur termasuk diantanya, melalui angkutan Kereta Api dari Stasiun Gubeng Surabaya. 
 
“Maka kami membantu bersama-sama, 210.638 masyarakat yang pulang mudik dan balik di Jawa Timur” ujarnya 
 
Pemberangkatan mudik gratis, menurut Sukarwo, adalah untuk yang ke 9 kali dan sebagai bentuk ucapan terima kasih pemerintah Jawa Timur kepada masyarakat. 
 
“Ini rangkaian pemerintah, BUMN, perusahaan-perusahaan swasta, ini maaf, bukan membantu yang tidak mampu, tapi ini sebetulnya sekali lagi maaf, sebagai bentuk terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur yang telah hidup rukun dan prodiktif di Jawa Timur,”pungkasnya. 
 
Sehari sebelumnya, Gubernur Jatim juga memberangkatkan sebanyak 15 Bus sebagai angkutan mudik gratis masyarakat dari Surabaya dengan berbagai tujuan Kota di Jawa Timur.  (Redaksi)

Pemerintahan Sebagai Rasa Terima Kasih, Gubernur Jatim Berangkatkan 210.638 Pemudik Gratis

beritakorupsi.co – Jumat, 23 Juni 2017, Stasiun Kereta Api Gubeng Daop 8 Surabaya, sedikit berbeda dari beberapa hari sebelumnya, menjel...

Nawawi, mantan Kepala DKP Bangkalan Berlebaran Di Penjara

04.14 beritakorupsi 0

#Diduga Korupsi Pengadaan Mesin Tempel Perahu Nelayan Rp 425 Juta, Mantan Kapala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangk 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjICVmsX1uHjiq9JoOYDIi0oXGs7Rt8me4Oir-IB45DUb7jRMKxEwr3bY_8ICPEJ2VTZOzJ9CeO1WyJ42xJYOmvGYcOV6Q3oDqxESCZ2BrCsF0C_qaxQDZRe4bydGw-sxr2X3NuxN_s8n8/s1600/Nawawi%252C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjICVmsX1uHjiq9JoOYDIi0oXGs7Rt8me4Oir-IB45DUb7jRMKxEwr3bY_8ICPEJ2VTZOzJ9CeO1WyJ42xJYOmvGYcOV6Q3oDqxESCZ2BrCsF0C_qaxQDZRe4bydGw-sxr2X3NuxN_s8n8/s1600/Nawawi%252C.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Nawawi (baju batik) usai sidang dakwaan</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
beritakorupsi.co – Nawawi (52), Mantan Kapala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangkalan tahun 2013, tak bisa berkumpul bersama keluarganya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1438 H tahun ini yang  tinggal beberapa hari lagi, namun Ia harus berlebaran Penjara. 
 
Berlebaran di Penjara, karena Dia (Nawawi) saat ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan mesin tempel perahu nelayan tahun 2013 lalu, dengan anggaran sebesar Rp 994.500.000 juta, yang berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) termasuk dari Dana Aloaksi Umum (DAUM) sebesar Rp 90.000.000, yang merugikan negara senilai Rp 385 juta. 
 
Pada Kamis, 22 Juni 2017, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, menyeret Nawawi, selaku Kapala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangkalan, sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam pelaksanaan Pengadaan Mesin Tempel Perahu Nelayan tahun 2013, ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dihadapan Majelis Hakim yang di Ketua Hakim Yudi. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Baktiar Pradinata dan Warsono Kusomo. 
 
Selain terdakwa Nawawi, turut juga diadili terdakwa Suparman Rosidi selaku penyedia barang/jasa Perintah. Sementara tersangka Nurlaila yang menjabat sebagai PPKm yang juga Kabid (Kepala Bidang) Budidaya Kelautan dan Perikanan, masih menunggu giliran sehabis lebaran. 
Kasus ini pun sedikit mengundang pertanyaan. Siapa pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran tersebut. Apakah terdakwa selaku PA sekaligus sebagai KPA, atau tanpa KPA ? 
 
Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, JPU menyatakan bahwa, pengadaan Mesin tempel perahu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikana tahun 2013 yang menelan anggaran dari APBD Kabupaten Bangkalan sebesar Rp 995.500.000 juta, tidak sesuai dengan Perpres (Peraturan Presiden) No. 54 tahun 2010 tentang perubahan kedua Perpres No 54 tahun 2012 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
 
Menurut JPU dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Nawawi selaku PA, telah memberikan arahan kepada Bambang Harto Supriyadi, telah menunjuk CV Jasmindo Persada, dimana terdakwa Suparman Rosidi adalah pemiliknya, untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan nilai anggaran sebesar Rp 824.095.000. Pada hal, peserta lelang terdiri dari 4 CV diantaranya, CV Perdana Indah, CV. Dua Em, CV.Jasmindo Persada dan CV. Putra Bahari. 
 
Sehingga, pejabat Nurlaila selaku PPKm, saat menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan spesifikasi teknis pengadaan mesin temple, tidak melakukan survey harga pasaran. Hal itu dilakukan atas sepengetahuan terdakwa. 
 
Dalam kegiatan tersebut, selain PA dan PPKm juga ada panitia lainnya yang terdiri dari; Pejabat Pengelola Keuangan (Siti Nurul/Sekretaris Dinas Kelautan dan Periaknan), PPTK (Herlan Sutriusno/Kabid SK Dinas Kelautan dan Perikanan), Bendahara Pengeluaran, (Suci Lusia Wardani/Staf Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan), PPHP (Edi Siswanto/Kasubag Umum) 
 
Sementara Panitia ULP (Unit Layanan Pengadaan) terdiri dari; Ciptaning Tekat (Ketua), Hj. Rizkiyah Nuni Wahyuni (Sekreyaris) dan Isnaini Hasan AliWardana, Hadi Avianto serta Norman Satriyana, masing-masing sebagai anggota. 
 
JPU menyatakan bahwa, perbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri, orang lain dalam hal ini adalah terdakwa Suparman Rosidi. Sehingga merugikan negara berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur sebesar Rp 452.184.614 dikurang Rp 94.159.500 menjadi  Rp 358.025.114. 
 
“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU. 
 
Atas dakwaan JPU, terdakwa melalui PH-nya tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan). Sehingga, Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saski-saksi pada sidang berikutnya. 
 
Usai persidangan, PH terdakwa mengatakan bahwa kerugian negara sebesar 385 juta karena sudah ada pengembalian. “Coba aja lihat dakwaan, kerugian negara 385 juta dari 452 juta. Ada pengembalian. Terdakwanya ada tiga, yang satunya belum sidang,” kata Baktiar. (Redaksi)

News Tipikor Nawawi, mantan Kepala DKP Bangkalan Berlebaran Di Penjara

#Diduga Korupsi Pengadaan Mesin Tempel Perahu Nelayan Rp 425 Juta, Mantan Kapala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangk Terdakwa Na...

PH Terdakwa Bupati Sabu Raijua, NTT : Terdakwa Tidak Berkewajiban Memeriksa Dokumen Forum

04.28 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg79fYRRbGdI9SIoyO6APSQSH9gRvr6Yqo9bibF6-8BspbalZesRw74eNSgSIFT3p4zd_ZFvFdWCOTDka4n9WTarRnKo8J2szTFaX9J4u2RhO0Cao80g_eRNGzIGMVBHEg_YQeny8uAxaA/s1600/NTT2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg79fYRRbGdI9SIoyO6APSQSH9gRvr6Yqo9bibF6-8BspbalZesRw74eNSgSIFT3p4zd_ZFvFdWCOTDka4n9WTarRnKo8J2szTFaX9J4u2RhO0Cao80g_eRNGzIGMVBHEg_YQeny8uAxaA/s640/NTT2.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Sidang perkara dugaan Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2007 lalu, yang menelan APBD sebesar Rp 77.675.354.000 milliar, dan merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK RI senilai Rp 4.292.378.200, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 19 Juni 2017. Sidang yang berlangsung di Ketua Majelis Hakim Tahsin, dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Bupati (non aktif) Sabu-Raijua, Marthen Luter Dira Tome (52), semasa dirinya menjabat sebagai Kepala Sub Dinas (Kasubdin) PLS Dispendikbud Provinsi NTT, tahun 2007. Sidang yang berlangsung berjalan alot antara JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan terdakwa Marthen Luter Dira Tome, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, Yohanes D. Rihi dkk. JPU Yadin menanyakkan terkait kelengkapan dokumen Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) dalam pelaksanann program pendidikan berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden)   Nomor 5 tahun 2006 tentang percepatan dan penuntasan buta aksara di Indonesia. Selain itu, JPU juga mempermasalahkan SK terdakwa selaku Kasubdin, termasuk aliran dana sebesar Rp 405 juta yang dicairkan sebelum kegiatan, berdasarkan bukti transfer yang dimiliki oleh JPU KPK sebagi bukti Terkait hal tersebut, kepada Wartawan Media ini, terdakwa mengatakan bahwa, SK yang dimilikinya sebagai PPKm, sejak terdakwa menjabat Plh (Pelaksan harian) bukan sebagai Pj (pejabat). Sebeb menurut terdakwa, PJ itu adalah untuk seorang PNS yang belummemenuhi syarat forum dari segi golongan. “SK saya sebagai PPKm selisih Satu hari dengan SK Kepala Bidang. Sebelum saya resmi diangkat menjadi Kasubdin, sudah Plh, hanya melanjutkan dari Plh menjadi Kasudin. Jadi disitu, Pj itu dipikir Plh. Pj itu, karena pangkat saya belum memenuhi pangkat maksimal menjadi Kepala Bidang, maka disebut Pj, semua juga begitu,” kata terdakwa. “Plh, pelaksana harian. Kalau Pj itu, pejabat karena pangkatnya belum memenuhi syarat-syarat forum. Jadi waktu itu sudah Plh sekaligus menjadi PPKm. Sehari setelah SK PPKm, resmi menjadi Kasubdin. Kabid (Kepala Bidang.red) itu ya sama dengan Kasubdin untuk sebagahgian daerah, pejabatnya ia sama. Itu pejabat Eslon III. Jadi saat jabatan Plh, saya juga menjadi PPKm. Yang dipermasalahkan JPU tadi itu,” ujar terdakwa Saat ditanya, ada tidaknya kerja sama antara FKTLD dengan Dinas Pendidikan, termasuk surat keputusan (SK) Kemenkum HAM terkait pembentukan FKTLD Provinsi NTT, terdakwa mengatakan ada kerjasama. “Ketika Forum Pusat dibentuk, seketika Forum di Provinsi dan Kabupaten/Kota terbentuk. Ada kerjasama antara Forum dengan Dinas. Dalam AD/ART termasuk Akte pendirian, Forum adalah penyelenggara. Kalau SK Kemenkum HAM nya saya tidak melihat kesitu,” ungkap terdakwa Terdakwa menambahkan, bahwa program yang dilakanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi NTT dngan anggaran APBD adalah anggaran Blogren atau sama dengan swakelola. Progam ini, lanjut terdakwa, tidak sama dengan pendidikan Formal melainkan Non Formal, yang bertujuan untuk menuntaskan masyarakat buta aksara, berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 5 Tahun 2006 tentang percepatan dan penuntasan buta aksara di Indonesia. “Ini program tidak sama dengaan sekolah formal, ini non formal. Sementara ada modul yang harus disediakan, dan harus beli dari Jawa (Jakarta) karena tidak ada dijual selain di Jawa, karena tidak dijual bebas. Tidak ada penerbit di NTT. Yang penting adalah tujuan dari program ini bisa tercapai dengan baik. Aturannya adalah, Inpres No 5 Tahun 2006 tentang penuntasan wajib belajar 9 tahun dan penuntasan buta aksara. Karena Indonesia ini, negara yang salah Satu pendidikan yang paling rendah. Karena tiga hal yang menentukan masusia itu adalah, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Di NTT ada 350 ribu orang buta hufuf. Nah, dibuatlah Inpres ini untuk percepatan peningkatan pendidikan dengan melibatkan berbagai pihak,” pungkas terdakwa. Sementara JPU Yadin dari KPK mengatakan bahwa, JPU dapat membuktikan dalam persidangan, bahwa SK yang disampaikan oleh terdakwa adalah Akte Notaris terkait pendirian Forum. Yang menurut JPU Yadin, bahwa Forum belum memiliki legimitit formil. Selain itu, JPU juga membuktikan adanya pencairan dana sebesar Rp 405 juta melalui transfer sebelum kegiatan dilaksanakan. “Mereka berdalih tentang legimitit formil. Legimitik formil itu, kalau mereka mengatakan ini berbadana hukum harus berdasarkan surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM. Faktanya yang mereka sampaikan itu setelah kita buktikan dalam persidangan, itu bukan SK Kemenkum HAM melainkan Akte pendirian Notaris, yang berbeda dengan yang kita sampaikan. Jadi ini belum memiliki legimitit formil. Kemudian yang kedua terkait uang, kita tadi bisa membuktikan bahwa penerimaan uang itu bukan 390, tetapi 405 juta dan itu diberikan sebelum adanya kegiatan. Berdasarkan data transfer, 2 Maret 2007, artinya uang itu sudah dinerikan sebelum ada kegiatan,” ungkapnya 
Terkait kewenangan terdakwa selaku PPKm dalam pelaksanaan program pendidikan, JPU mengakui bahwa terdakwa memiliki kewenangan berdasarkan surat yang dikeuarkan Menteri. Hanya saja menurut JPU, bahwa terdakwa menyalahgunakan kewenangannya. “Prinsip dalam sebuah kewenagan itu ada tiga, atribusi, karena undang-undang dan delegasi, penyerahan kewenangan dan mandat pelimpahan. Kalau ini sifatnya mandat sebagaimana keterangan ahli sebelumnya, dia harus melaporkan kepada pejabat yang bersangkutan dan meminta persetujuan. Ada penyelahgunaan kewenagan yang menyimpang disitu. Artinya, ketika ini persoalan mandat, tetap harus dia meminta persetujuan dari atas. 2 Januari 2007 belum menjabat jadi Pj. Apapun yang dikatakannya itu, yang penting bukti. Yang jelas, dia belum pernah Plh, yang ada Pj. 3 Pebruari 2007, ada satu bulan masanya itu, dan setelah SK dari Menteri, satu hari kemudian diganti SK itu. Kalau kewenangan, dia ada surat yang diterbitkan oleh Menteri. Cuma, surat yang dibuat ini, menyimpang dari surat Menteri,” tegasnya. Terpisah. Menanggapi pernyataan JPU terkait SK milik Forum Provinsi NTT dan uang sejumlah Rp 405 juta, PH terdakwa, Yohanes D. Rihi mengatakan bahwa, JPU KPK harusnya  professional untuk menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum. Alasannya, JPU harusnya membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa dalam persidangan, bukan menetapkan tersangka, terdakwa lalu mencari bukti. “Berharap bahwa JPU itu professional untuk menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum. Hukumnya ialah, bahwa dalam ruang sidang, JPU punya tugas untuk membuktikan apa yang didakwakan. Karena, hal-hal yang terbukti tetapi tidak didakwakan kepada terdakwa, tidak bisa disalahkan kepada terdakwa. walaupun terbukti tetapi tidak didakwakan, terdakwa tidak bisa dipersalahkan, dia harus dibebaskan, karena itu diluar dakwaan. Dia tidak boleh jadi tersangka, terdakwa baru cari bukti, ini kan baru dia dapatkan sekarang. Fakta itu, yang dia omongin itu tidak ada kaitannya dengan terdakwa. itu kaitannya uang dari Alim dikirim ke Simon lewat John. Silahkan ditanyakkan kepada Alim, Simon dan John bukan kepada terdakwa. Dia (JPU) tidak boleh menyimpulkan bahwa ada aliran dana ke terdakwa. Kurang professional sekali, JPU dari KPK tetapi membuktikan hal-hal yang tidak didakwkan,” kata Yohanes. Terkait kelengkapan dokumen berupa SK Kemenkum HAM milik Forum Provinsi, PH terdakwa mengatakan dengan tegas bahwa hal itu bukan kewenangan terdakwa. Alasannya bahwa, Pembentukan Forum bukan oleh terdakwa melainkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan surat dari Forum pusat (Jakarta). “Forum itu sudah terbentuk, ada aktenya dan ada surat dari pusat untuk membentuk Forum di tingkat Provinsi. Bahwa tidak terdaftar di Kemenkum HAM, itu bukan tugas dari terdakwa, karena pembentukan Forum itu ditingkat pusat, maka itu tugas dari Forum pusat. Karena Forum itu tidak bisa dibentuk dengan Akte tersendiri. Forum itu dibentuk dengan satu Akte Notaris yaitu dipusat dan berlaku untuk semua daerah. Kalau itu tidak didaftarkan, bukan tugas kita. Tidak adanya SK Kemenkum HAM dalam dokumen tersebut, itu bukan tugas PPKm ataupun tugas dari Forum di Provinsi, karena mereka itu mendapat kiriman dari pusat. Dokumen itu kan dikirim dari Forum pusat. Yang bentuk bukan terdakwa tetapi SK Kepala Dinas. Jadi tidak ada kewajiban bagi terdakwa untuk meneliti itu,” katanya dengan tegas. (Redaksi)

News Tipikor PH Terdakwa Bupati Sabu Raijua, NTT : Terdakwa Tidak Berkewajiban Memeriksa Dokumen Forum

beritakorupsi.co – Sidang perkara dugaan Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan da...

Semester I Tahun 2017, Jumlah Perkara Korupsi Sebanyak 126

04.05 beritakorupsi 0

News Tipikor Semester I Tahun 2017, Jumlah Perkara Korupsi Sebanyak 126

Humas Pengadilan Tipikor, Dr. Lufsiana. SH., MH beritakorupsi.co – Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia Khususnya di Jawa Tim...