dr. Nunuk Kristiani Direktur RSUD Bangkalan Mengakui Ada Setoran Uang Setiap Bulan Ke Bupati Yaitu Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Selain pengakuan dari dr. Nunuk, hal yang sama juga diakui Roosli Soeliharjono Plt. Kepala BKD, R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda) dan Erwin Yoesoef (Kabag Protokol) Kabupaten Bangkalan juga mengakui hal yang sama sekalipun dibantah oleh Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron namun para saksi tetap pada keterangannya hingga Tedakwa diingatkan oleh Majelis Hakim#</span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirOKMt0eXFKiWsdGJwRG2XW-hA59GyIS0igLJn1DW-FgQ-pnufbn3kXc68-F9Twg_Gsa-yGB93XTkLexaru43thUE2QPhrVw8MIbmu7tj6La9uWO3REkYuvXuNrilpM7huFzZrptZtG8ER7x33PIWy2d1xsDvwCone_2hD6YU63h38raAIbadorwnx/s700/nUNUK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="341" data-original-width="700" height="312" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirOKMt0eXFKiWsdGJwRG2XW-hA59GyIS0igLJn1DW-FgQ-pnufbn3kXc68-F9Twg_Gsa-yGB93XTkLexaru43thUE2QPhrVw8MIbmu7tj6La9uWO3REkYuvXuNrilpM7huFzZrptZtG8ER7x33PIWy2d1xsDvwCone_2hD6YU63h38raAIbadorwnx/w640-h312/nUNUK.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />dr. Nunuk Kristiani, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan mengakui adanya setoran setiap bulan sebesar Rp20 juta yang diserahkan ke Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan, namun sejak Juni 2022 setoran itu tidak lag diberikan. Setoran rutin tersebut menurut dr. diambil dari uang pribadinya. Namun dalam dakwaan JPU KPK menjelaskan bahwa uang setoran ke Terdakwa adalah diambil dari Jaspel (Jasa pelayanana) rumah sakit<br /><br />“Ya, setiap bulan dua puluh juta. Kalau nggak dikasih ditagih. Pernah ngga setor dua bulan,” kata dr. Nunuk Kristiani kepada Majelis Hakim<br /><br />Selain setoran rutin, ternyata dr. Nunuk Kristiani yang saat ini menjabat sebagai Asisten II,  juga mengakui memberikan uang sebesar Rp100 juta setelah beberapa waktu dirinya dilantik oleh Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan, dimana uang itu untuk membayar hutang dana kampanye Terdakwa pada tahun 2018 ke Muhammad Fahad selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan. Pengakuan dr.Nunuk Kristiani ini tak jauh beda dengan surat dakwaan JPU KPK terhadap Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan<br /><br />“Waktu seleksi tidak ada tapi setelah pelantikan diminta,” ucap dr. Nunuk Kristiani kepada Majelis Hakim  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPzcWWfjftwY-npKigEQ2UAM8EvdIPo1uqo5YFHhc93ynUYEb766-qgMdsUGMTNhuUGcmvSrqgAVZr9JZcl00KuJDeGR-vYco23H459z9NdwF4Bau2Nqn3-FS4ljC9df3b3x_5fpesDHUwpdJLXPt8R_-vNiQtNoi6N9lbKsVY7BwGHPQEMseM_MsM/s1080/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="1080" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPzcWWfjftwY-npKigEQ2UAM8EvdIPo1uqo5YFHhc93ynUYEb766-qgMdsUGMTNhuUGcmvSrqgAVZr9JZcl00KuJDeGR-vYco23H459z9NdwF4Bau2Nqn3-FS4ljC9df3b3x_5fpesDHUwpdJLXPt8R_-vNiQtNoi6N9lbKsVY7BwGHPQEMseM_MsM/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Pejabat dilingkungan Kabupaten Bangkalan yang dilantik oleh Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan pada tahun 2020 selain dr. Nunuk Kristiani adalah Moawi Arifin (Kepala Dinas Perhubungan, memberikan uang sebesar Rp150 juta), Wibowo Suharta (Kepala Dinas Sosial, memberikan uang sebesar Rp150 juta), Anang Yulianto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup, memberikan uang sebesar Rp100 juta), Iskandar Ahadiyat (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, memberikan uang sebesar Rp100 juta), Andang Pradana (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, memberikan uang sebesar Rp50 juta), Abdul (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, memberikan uang sebesar Rp150 juta), Eko Setiawan (Kepala BPPD, memberikan uang sebesar Rp100 juta) dan Ahmad Roniyun Hamid (Sekretaris DPRD Kabupaten Bangkalan, memberikan uang sebesar Rp100 juta) <br /><br />Pengakuan dr. Nunuk Kristiani ini diungkapannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 09 Mei 2023) saat dihadirkan oleh JPU KPK dan dimita keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan Korupsi suap “jual beli” jabatan tahun 2019 2020, 2021 - 2022  dan penerimaan fee proyek yang totalnya sebesar Rp15.661.323.263 dengan Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan periode 2018 - 2023<br /><br />Selain dr. Nunuk Kristiani, JPU KPK juga menghadirkan R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda) dan Erwin Yoesoef (Kabag Protokol) Kabupaten Bangkalan karena pada persidangan Selasa, 02 Mei 2023 tidak jadi memberikan keterangan karena sidangnya ditunda, kecuali Roosli Soeliharjono Plt. Kepala BKD sudah memberikan keterangan namun kembai dihadirkan<br /><br />Persidangan berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cankra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 09 Mei 2023) dengan agenda mendengarkan keterangan keempat saksi tersebut diatas yang dihadirkan oleh JPU KPK kehadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc, dan hadirpula dalam persidangan Tim Penasehat Hukum para Terdakwa, Suryono Pane, SH., MH, dkk serta dihadiri pula oleh para Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) KPK Jakarta  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM3x3NiswgCsbs-Zbm9fcUcJr66RLgYVGMRVmxyMCwjOiZbMu-HMIN_4xBlVilQzo_sfCTgUxtxbA5t4khcli3XA7qeLYJvO2y99d0PDgba3fSgPo3ZKbhJpk-EiSHr8Pl5_A-SVDUtcI5-ViNY0vUR0dQh2SyYigOufHQP8eBZ-BM5EvCtTUoB2hH/s1080/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM3x3NiswgCsbs-Zbm9fcUcJr66RLgYVGMRVmxyMCwjOiZbMu-HMIN_4xBlVilQzo_sfCTgUxtxbA5t4khcli3XA7qeLYJvO2y99d0PDgba3fSgPo3ZKbhJpk-EiSHr8Pl5_A-SVDUtcI5-ViNY0vUR0dQh2SyYigOufHQP8eBZ-BM5EvCtTUoB2hH/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div>Pengakuan dr. Nunuk Kristiani terkait pemberian uang kepada Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan, juga dikaui oleh R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda) dan Erwin Yoesoef (Kabag Protokol) Kabupaten Bangkalan<br /><br />R. Moh. Taufan Zairinsjah atau yang akrab disapa Taufan ini kepada Majelis Hakim menjelaskan, kalau dirinya juga memberikan sejumlah uang pada saat pengangkatan dan pelatikannya sebagai Sekda<br /><br />“Sebagai Sekda sejak tahun 2020 samapi sekarang. Pada saat itu ada tiga orang sebagai calon. Saya memberikan dua ratus kepada Pak Bupati setelah pelantikan,” ucap Taufan kepada Majelis Hakim mejawab pertanyaan JPU KPK <br /><br />Calon Sekda Kabupaten Bangkalan yang dimaksud Taufan adalah Puguh Santoso yang menjabat sebagai Kepala dinas pertanian dan Ismed Efendi sebagai Asisten Pemerintah dan kesejahteraan. Namun Taufan tidak menjelaskan apakah kedua sahabatanya itu juga memberikan uang atau tidak, dan JPU KPK juga memang tidak menanyakakkan hal itu<br /><br />Pengakuan Taufan di “Ia” kan Erwin Yoesoef yang diperintah Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan untuk menerima titipan dari Taufan maupun dari yang lainnya yang kemudian uang tersebut diserahkan Erwin Yoesoef kepada Bupati<br /><br />“Saya tidak mengetahui apa isinya, saya hanya menerima dan saya serahkan ke Pak Bupati,” kata Erwin kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-Zso0pDHrUaI4Khz5EoNZ48RCOCW5p-_tbyJt37tpJFWU5Jmu14mtREBgvGMH1lN64-CI1O6YPOEziTD3PhoQyUfZswKas1JD-Vsgp0cslyZxdXOF3gQxRx2TYw-YV53CupSL2zun8oPfLpL3-qMLsNmQBvuwCQltjnNoGtGb5RP9Hh8o0bkOFDmA/s1080/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="1080" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-Zso0pDHrUaI4Khz5EoNZ48RCOCW5p-_tbyJt37tpJFWU5Jmu14mtREBgvGMH1lN64-CI1O6YPOEziTD3PhoQyUfZswKas1JD-Vsgp0cslyZxdXOF3gQxRx2TYw-YV53CupSL2zun8oPfLpL3-qMLsNmQBvuwCQltjnNoGtGb5RP9Hh8o0bkOFDmA/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Pada sidang sebelumnya (Selasa, 02 Mei 2023), Roosli Soeliharjono Plt. Kepala BKD atau yang disapa Nono ini kepada Majelis Hakim menjelaskan, bahwa setiap promosi dan mutasi jabatan harus membayar sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi<br /><br />“Eselon III tiga puluh juta, eslon IV dua puluh juta dan itu sejak 2020,” kata Nono terus terang kepada Majelis Hakim<br /><br />Nono menjelaskan, bahwa sebahagian uang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang Bupati sebelumnya yaitu Fuad Amin Imron (alm), kakak kandung Terdakwa dan sebahagian diserahkan langsung oleh Nono kepada Terdakwa selaku Bupati<br /><br />“Ada rekap, cuma Pak Bupati kadang ngambil kadang tidak karena sebagian untuk melunasi hutangnya pak Fuad, kalau yang seratus juta saya serahkan sendiri ke Pak Bupati di Pendopo,” jawab Nono terus terang<br /><br />Apa yang disampaikan Taufan, Nono dan Erwin tidak jauh beda saat memberikan keterangan untuk lima Terdakwa dalam perkara yang sama yang sudah dijatuhi hukuman (vonis) pidana penjara oleh Majelis Hakim yang sama pada, pada Senin, 08 Mei 2023<br /><br />Kelima Terdakwa itu adalah 1. Salman Hidayat selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,; 2. Achmad Mustaqim Kepala Dinas Ketahanan,; 3. Agus Eka Leandy Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur,; 4. Wildan Yulianto Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan (keempat Terdakwa di vonis pidana penjara masing-masing selama 2 tahun) dan 5. Hosin Jamili selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangkalan (di vonis pidana penjara selama 2 tahun dan 1 bulan)   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu91HB0dBRZJMgtUhQHeyVs4ooJu5X7KIlP-TU7J-T75pofNarKVwmVEWySjxcQm18BoxZLvkiTK4AJWh396JhZChdV0V0saaZg8oMFmob2c7CP6PeZ-jLmfSBpgzZ9_jPqOsn_GFLq8tjiT-3DK6_vKB7ATfw7oBzQ0fPgvJE_k6jFuwKKDODRn9Y/s640/sekda.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu91HB0dBRZJMgtUhQHeyVs4ooJu5X7KIlP-TU7J-T75pofNarKVwmVEWySjxcQm18BoxZLvkiTK4AJWh396JhZChdV0V0saaZg8oMFmob2c7CP6PeZ-jLmfSBpgzZ9_jPqOsn_GFLq8tjiT-3DK6_vKB7ATfw7oBzQ0fPgvJE_k6jFuwKKDODRn9Y/w640-h360/sekda.jpg" width="640" /></a></div>Atas keterangan keempat saksi, dengan terkesaan emosi Terdakwa membantah dan tidak mengakui menerima uang atau bahkan tidak memerintahkan para saksi. Karena Terdakwa tidak mekaui, Terdakwapun diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim dengan tegas<br /><br />“Saudara bolehlah tidak mengakui tapi ini riil dan saksi sudah disumpah. Boleh saudara tidak mengakui tapi ini beresiko pada saudara sendiri. Jadi Majelis Hakim berhak untuk mengingatkan saudara. Jadi tahan dulu emosi sahdara baru bicara,” kata Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH dengan tegas<br /><br />Sekalipun Terdakwa tidak mengakui dan membantah dengan tegas, keempat saksi tetap pada keterangannya di persidangan dihadapan Majelis Hakim. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor dr. Nunuk Kristiani Direktur RSUD Bangkalan Mengakui Ada Setoran Uang Setiap Bulan Ke Bupati Yaitu Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron

#Selain pengakuan dari dr. Nunuk, hal yang sama juga diakui Roosli Soeliharjono Plt. Kepala BKD, R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda) dan Erwin...

»

Korupsi Suap Dana BK Jatim Rp10.5 M, Budi Setiawan Selaku Kepala BPKAD / Bapeda Jatim Dituntut 7 Tahun Penjara. Siapa Tersangka Baru?

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><b><u>JPU KPK Andy Bernard Desman:</u></b> “Dalam tuntutan kami sangat jelas menyebutkan aliran itu baik melalui Toni dan Karsali, biaya perjalanan umroh, dalam tuntutan kami meminta agar barang bukti termasuk uang dolar Singapura, Amerika dan uang rupiah agar dikembalikan ke penyidik. Itu artinya apa?”</span>.   </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNybm-o6J5URGMiQ5NF2Nfqi7ebwyx97w-uXjgxf2wzyTOk6Q5YZ-tFrQLytOQ1UTiyhUCkmF3hySHoGVoZU6kA3Y55bIry7tlFaXPNlxtIGNRaEls4mZGrbKoUx7xu_gvX9YseWnzml_ogpZBpPqXq_9x0fh4iBP26Aos4dF7SjMZ22EfWimYCoup/s640/Budi%20Setiawan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNybm-o6J5URGMiQ5NF2Nfqi7ebwyx97w-uXjgxf2wzyTOk6Q5YZ-tFrQLytOQ1UTiyhUCkmF3hySHoGVoZU6kA3Y55bIry7tlFaXPNlxtIGNRaEls4mZGrbKoUx7xu_gvX9YseWnzml_ogpZBpPqXq_9x0fh4iBP26Aos4dF7SjMZ22EfWimYCoup/w640-h288/Budi%20Setiawan.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b> <br />Tim Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Moh. Helmi Syarif, Joko Hermawan, Putra Iskandar, Arin Karniasari, Achmad Husin Madya, Andy Bernard Desman, Ramaditya Virgiyansyah dan Ridho Sapputra, Rabu, 03 Mei 2023, menuntut Terdakwa Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014 - 2016 dan Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2016 - 2018 dengan pidana penjara selama tujuh (7) tahun denda sebesar Rp400 juta subsider pidana kurungan selam enam (6) bulan dan membayar uang pengganti sebaanyak Rp10.5 miliar subsider pidana kurungan selama tiga (3) tahun karena Terdakwa Budi Setiawan dianggap terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dari Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendrik Setyawan (Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung) dan Sutrisno (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung) sebagai mahar atau dengan istilah unduhan 7.5 persen untuk pencairan dana bantuan keuangan atau dana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) dari APBD Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 - 2018<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span> <br /><span style="color: red; font-size: medium;">Budi Setiawan, Mantan Kepala BPKAD dan Bapeda Jatim Diadili Karena Diduga Menerima Suap Rp10.5 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/budi-setiawan-mantan-kepala-bpkad-dan.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/budi-setiawan-mantan-kepala-bpkad-dan.html</a>    <br /><br />Sidang Korupsi Dana BK, Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK Mendalami Keterangan Mantan Sekda Jatim Sukardi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bk-ketua-majelis.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bk-ketua-majelis.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Toni Indrayanto Sekretaris Bapeda Jatim Akui Terima Sejumlah Duit - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-toni.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-toni.html</a>      <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsKoaregsHr2ZVSSY0eloqnaeNJp84p34J7y2bvxe-NsF81UEUPqhZzLDPw5fUL7qR2loikeafIw6pLWpgvnV7P710jTbYmYLmJ65r5KYNKIfJa2tJdh1UHx1OQUA61CLpZHDwjwEgZhTYUKCHZwXigDu3wzlENHv8J9mSdsYySC--Cd5zrfXPZ8ak/s640/Budi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsKoaregsHr2ZVSSY0eloqnaeNJp84p34J7y2bvxe-NsF81UEUPqhZzLDPw5fUL7qR2loikeafIw6pLWpgvnV7P710jTbYmYLmJ65r5KYNKIfJa2tJdh1UHx1OQUA61CLpZHDwjwEgZhTYUKCHZwXigDu3wzlENHv8J9mSdsYySC--Cd5zrfXPZ8ak/w640-h288/Budi.jpg" width="640" /></a></div></span>Perbuatan Terdakwa Budi Setiawan dianggap melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana<br /><br />Terseretnya Terdakwa Budi Setiawan kelingkaran hitam kasus Korupsi bermula dari kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung Sutrisno dan Agung Prayotno (teman dekat Syahri Mulyo) serta pengusaha kontraktor Susilo Prabowo alias Embun (Keemptanya sudah berstatus Terpidana) pada tanggal 6 Juni 2018 lalu  <span style="color: red; font-size: medium;"> <br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;">Baca juga berita yang sama:<br />Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Apakah Fattah Jasin Akan Terseret Sebagai Tersangka? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-apakah.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-apakah.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Fattah Jasin Sepertiya Tidak Jujur Terkait Aliran Duit Yang Diterimanya - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-fattah.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-fattah.html</a><br /><br />Adik Ipar Terdakwa Korupsi Budi Setiawan Sumpah ‘Palsu’ Di Persidangan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/adik-ipar-terdakwa-korupsi-budi.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/adik-ipar-terdakwa-korupsi-budi.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, “Ada” Aliran Uang Ke Khofifah Indar Parawansa Rp2.5 M. Apa Tanggapan Gubernur Jatim? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-ada.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-ada.html</a></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOA6jJmMA2R-KtcgmAZzxLizUZeLnYzJDxwFdaV7L2MyvwK85vxSsFq3MzFMrWpV089LdFMH_mrt91Q8EJXrge_ewer-GROs1Vk8NBbUz5opbg4zB7BmCgqBwkJn020bcT5DzpMOOh2I39NCpSs0sYWlJVkgC7mZTdFYNJ8ifzVrwZDE_QhGHjZeTt/s640/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="616" data-original-width="640" height="616" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOA6jJmMA2R-KtcgmAZzxLizUZeLnYzJDxwFdaV7L2MyvwK85vxSsFq3MzFMrWpV089LdFMH_mrt91Q8EJXrge_ewer-GROs1Vk8NBbUz5opbg4zB7BmCgqBwkJn020bcT5DzpMOOh2I39NCpSs0sYWlJVkgC7mZTdFYNJ8ifzVrwZDE_QhGHjZeTt/w640-h616/2..jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Pada tahun 2014 - 2016, Terdakwa Budi Setiawan menjabat Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur, sedangkan Kepala Bapeda Jatim dijabat oleh Fattah Jasin (sekarang menjabat Wakil Bupati Pamekasan) dan Budi Juniarto (alm) sebagai Kepala Bidang Fisik Prasarana Bapeda Jatim.<br /><br />Pada tahun 2016 - 2018, Terdakwa Budi Setiawan menggantikan jabatan Fattah Jasin selaku Kepala Bapeda karena Fatta Jasin menjabat Kepala Dinas Perhubungan Jatim, dan Toni Indrayanto (sekarang menjabat Sekretaris Bapeda) menjadi Kepala Bidang (Kabid) Fisik Prasarana Bapeda Jatim. Dan pada tahun 2019, Gubernur Jatim memberi jabatan baru kepada Budi Setiawan sebagai Komisaris di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau Bank Jatim)<br /><br />Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan saat Syahri Mulyo (Bupati) dan Sutrisno (Kadis PU) diadili, bahwa pada tahun 2014 - 2018 ada dana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur sebesar Rp179 miliar yang bersumber dari ABPD Provinsi Jatim ke Kabupaten Tulungagung dan puluhan Kabupaten / Kota yang ada di Jawa Timur<br /><br />Untuk mendapatkan dana BKK-BI tersebut ternyata tidak begitu saja karena ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu pemberian mahar atau unduhan sebesar 7.5 persen dari jumlah anggaran yang akan dicairkan. <br /><br />Hal ini diakui oleh Budi Juniarto dan Budi Setiawan dalam persidangan (Selasa, 9 Juni 2020) saat di hadirkan sebagai saksi untuk Terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung dalam perkara Korupsi suap uang ‘ketuk palu’ sebesar Rp4.5 miliar untuk pengasahan APBD dan APBD Peruhan Kabupaten Tulungangung tahun anggaran 2015<br /><br />Saat itu (Selasa, 9 Juni 2020), Budi Juniarto dan Budi Setiyawan mengakui kepada Majelis Hakim telah menerima duit, namun berapa jumlahnya keduanya sama-sama menjawab lupa. Menurut Budi Juniarto, bahwa besaran uang yang ditermima terkait Ban-Prov (Bantuan Provinsi)  adalah 7.5 persen dari jumlah anggaran yang dicairkan. Dana Ban-Prov yang dicairkan Provinsi bukan hanya ke Kabupaten Tulungagung melainkan ke 25 Kabupaten Kota di Jawa Timur <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZWnI-MF_Yl-edXaznBFMVPL5XaTxhcYYXHcFqRoZ2YeZC9MjKT5h4FKVP3agdS5uVyg1Udka93WXfcC6p7WXg3t3M1FV7Ai6eez7UeWQhFAXPlQ1TKoWqre3Nj-pidtYinBCf2ELdzrkCHWXDNdCbN66pAS0QVPSVzpzcREJXWLKOyJ-WZCx4zWhS/s639/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="626" data-original-width="639" height="626" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZWnI-MF_Yl-edXaznBFMVPL5XaTxhcYYXHcFqRoZ2YeZC9MjKT5h4FKVP3agdS5uVyg1Udka93WXfcC6p7WXg3t3M1FV7Ai6eez7UeWQhFAXPlQ1TKoWqre3Nj-pidtYinBCf2ELdzrkCHWXDNdCbN66pAS0QVPSVzpzcREJXWLKOyJ-WZCx4zWhS/w640-h626/1..jpg" width="640" /></a></div>Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan didukung beberapa alat/barang bukti lainnya, akhirnya pada tahun 2020 KPK melakukan pengembangan yang hasilnya menetapkan status Tersangk terhadap Budi Juniarto selaku Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim tahun 2014 - 2017 terkait kasus dugaan Korupsi dana bantuan keuangan APBD Provinsi Jatim ke Kabupaten Tulungagung. Namun sanyangnya Budi Juniarto telah meninggal dunia pada tahun 2021 sebelum diadili<br /><br />Sekalipun Budi Juniarto telah meninggal, bukan berarti kasus ini berhenti begitu saja. Buktinya pada tahun 2022 tepatnya pada Selasa, 2 Agustus 2022, KPK menetapkan status Tersangka terhadap Budi Setiawan selaku Kepala BPKAD Jatim tahun 2014 - 2016 dan Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur tahun 2016 - 2018 dalam kasus dugaan Korupsi Suap uang “mahar atau unduhan) dana bantuan keuangan BKK-BI APBD Provinsi Jati ke Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 - 2018 sebesar Rp10.5 miliar. <br /><br />Dari fakta yang terungkap dalam persidangan saat Terdakwa Budi Setiawan diadili, terungkap bahwa bahwa aliran uang tidak hanya ke Terdakwa Budi Setiawan melalui Supriyono selaku Sekretaris BPKAD saat Terdakwa menjabata sebagai Kepala BPKAD Jatim dan melalui Toni Indrayanto selaku Kabid Fisik Prasarana saat Terdakwa menjabat Kepala Bapeda Jatim, melainkan mengalir juga ke ke beberapa pejabat Provinsi Jawa Timur yang dipergunakan untuk biaya perjalanan umoroh sebanyak 19 Pejabat Pemprov Jatim bersama masing-masing istri termasuk Gubernur Jawa Timur Sukarwo dan Karsali (anggota TNI) sebagai pengawal pribadi Gubernur. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5obsPok0NdGDgwXdBuki-r4-Q9d-Z3CyODBTF0qvmZVNTGLGXFgHf0z6Q8znOMQno5VOeDyrBBgfs7x31pvRlZ2faMhaB7504ZvuZfSeQsNE_UCw3X8GllQumZaO-XQL05lBdTfZyGZhZPF1aYQMtSBFlnQHYgB5wXWF1huig3mABqrwmCT7s1uZ5/s640/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5obsPok0NdGDgwXdBuki-r4-Q9d-Z3CyODBTF0qvmZVNTGLGXFgHf0z6Q8znOMQno5VOeDyrBBgfs7x31pvRlZ2faMhaB7504ZvuZfSeQsNE_UCw3X8GllQumZaO-XQL05lBdTfZyGZhZPF1aYQMtSBFlnQHYgB5wXWF1huig3mABqrwmCT7s1uZ5/w640-h360/6..jpg" width="640" /></a></div>  Menurut informasi yang diterima beritakorupsi.co dari berbagai sumber, bahwa pada tahun 2019, Gubernur Jatim memberi jabatan baru kepada Karsali sebagai Komisaris disalah satu  perusahaan milik Pemprov Jatim yaitu PT BPR UMKM (Bank Perkreditan Rakya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).<br /><br />Namun kemana Karsali saat ini? Apakah Karsali“bersembunyi atau di sembunyikan? Atau kembali kesatuannya di TNI?”. Sebab beberapakali beritakorupsi.co meminta waktu untuk wawancara dengan Karsali melalui pencaranya namun tak berhasil<br /><br />Sedangkan Fattah Jasin mantan Kepala Bapeda Jatim tahun 2014 - 2016 yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Pamekasan, ada barang bukti berupa uang mata asing yaitu Dollar Singapura dan Amerika Serikat yang sita KPK pada saat melakukan penggeledahan di rumah kediamannya. <br /><br />Yang menurut JPU KPK kepada beritakorupsi.co, bahwa uang tersebut diduga berasal dari uang “mahar atau unduhan” dana BKK-BI APBD Pemrov Jatim ke Kabupaten Tulungagung maupun dari beberapa Kabupaten / Kota lainnya yang ada di Jawa Timur yang totalnya sebesar lima miliar rupiah, walau dalam persidangan Fattah Jasin membantahnya dengan mengatakan bahwa uang miliknya itu diperoleh dari beberapa usahanya.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixqujTY2_yohICxK-hxiBTxDivgwC87XVuA_L1xR_14RaCPBKxalXf5cVXFbwBSbeXd8iE4fAmboyo6oHIWJHq87zbUmUAR0f74p7QOVMFKc4QvPDIard2nChXaiKr82zdjj54M6jRZaHHXWCMeXO3ihkQRKkBSPjN4hj8-hCVmMCHBAOZmssbB2yi/s640/4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixqujTY2_yohICxK-hxiBTxDivgwC87XVuA_L1xR_14RaCPBKxalXf5cVXFbwBSbeXd8iE4fAmboyo6oHIWJHq87zbUmUAR0f74p7QOVMFKc4QvPDIard2nChXaiKr82zdjj54M6jRZaHHXWCMeXO3ihkQRKkBSPjN4hj8-hCVmMCHBAOZmssbB2yi/w640-h360/4..jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Fattah Jasin, mantan Kepala Bapeda tahun 2014 - 2016 </span><br /></td></tr></tbody></table>Tidak hanya itu, terungkap pula adanya aliran uang ke Khofifah Indar Parawansa (saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2019 - 2024) dan Gus Ipul (Drs. Saifullah Yusuf saat ini menjabat Walikota Pasuruan periode 2021-2024) pada tahun 2018 atas perintah Gubernur Jawa Timur Sukarwo untuk Pilkada Pilgub Jatim (Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Jawa Timur) tahun 2019.<br /><br />Sedangkan uang yang diduga diperoleh Terdakwa Budi Setiawan sebagian dipergunakan untuk membeli beberapa harta benda seperti tanah di Suranaya dan Mojokerto Jawa Timur serta  apartemen di Jawa Barat yang bernilai miliran rupiah dengan mengatas namakan adik ipar atau adik kandung istri terdakwa, yakni Triyasmo Sugiyantoro. <br /><br />Menanggapi tuntutan JPU KPK, Samuel Hendrik, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa, kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa tuntutan JPU KPK tidak sesuai fakta persidangan. menurut Samuel, bahwa Terdakwa Budi Setiawan tidak pernah menerima uang dari siapapun dan itu diakui oleh Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagun dan Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Tulungagung dan yang menerima adalah Toni Indrayanto dan Supriyono selaku Sekretaris BPKAD tapi Supriyono tidak pernah di periksa<br /><br />“Tidak sesuai fakta persidangan. Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saiapapun dan itu dibuktikan dengan beberapa saksi yaitu Syahri Mulyo dan Sutrisno yang mengatakan tidak mengenal Terdakwa. Yang menerima uang kan Toni Indrayanto dan Supriyono selaku Sekretaris BPKAD tapi Supriyono tidak pernah di periksa,” kata Samuel   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhI7YXP43bfgTdSCkDYy-wPH3yy9ERL8sLwSpggX45MNN532BJxbPoGLsmcB3g0ndS-zoA1AiTRh-Zv0Vkv196BuHpDIfRDbbg1V_rYAzhKyrl1Is1VOhK3sMF90MnrstN8BUCeA45DSpK-B6S2ckidDcxkbAqITOKDPao1vWE_mjBmUggUi2xaw85/s633/Sukardi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="285" data-original-width="633" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhI7YXP43bfgTdSCkDYy-wPH3yy9ERL8sLwSpggX45MNN532BJxbPoGLsmcB3g0ndS-zoA1AiTRh-Zv0Vkv196BuHpDIfRDbbg1V_rYAzhKyrl1Is1VOhK3sMF90MnrstN8BUCeA45DSpK-B6S2ckidDcxkbAqITOKDPao1vWE_mjBmUggUi2xaw85/w640-h288/Sukardi.jpg" width="640" /></a></div>Saat ditanya lebih lanjut terkait pengakuan Toni Indrayanto dalam persidangan yang mengatakan bahwa uang yang diterimanya dari Sutrisno di Tulungagun sebanyak dua kali, diserahkan kepada Terdakwa. “Lalu apakah KPK harus meneyeret Tersangka baru dalam kasus ini?”<br /><br />Menanggapi hal ini, Samuel mengatakan “harus karena yang menerima uang adalah Toni dan Toni hanya melaporkan ke Terdakwa tapi uang itu disimpan di brankas”.<br /><br />Apa yang disampaikan Samuel Hendrik, SH., MH ada benarnya juga, sebab yang mengabil uang ‘mahar atau unduhan’ dana bantuan keuangan BKK-BI APBD Provinsi Jati ke Kabupaten Tulungagung adalah Toni Indrayanto menemui Kepala Dinas PU Kabaupaten Tulungagung Sutrisno di kantornya sebanyak dua kali<br /><br />Dan pertanyaannya dari kasus ini adalah, apakah KPK akan menyeret kembali Terdakwa Budi Setiawan dalam kasus Tindak Pidana TPPU?. Lalu bagaimana nasib pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini? Apakah KPK akan menyeret Tersangka baru dan menghadirkan Kasali sebagai saksi? Lalu siapa kira-kira Tersangka baru berikutnya? Bagaimana dengan mantan Gubernur Jatim Sukarwo yang saat ini menjabat sebagai salah satu anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden)???  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXacw6XwVJ-7aUlunbRIACoKmOMw5aAk7hbbm3AOEUtfQDrlvjFv_CJFG6CBDkxI3oavgBEfKZopQqMvd-WfoSihUJADKK4SBtzla1QbsrZXdluJO-vUR_4cjgbP5DeGq9VJyvRIW8r-zhTPZ6o4UQ8lGlO4BWgMpgwdFBZ7Ie-j43PdlbcmgW7ca9/s640/Sukarwo..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXacw6XwVJ-7aUlunbRIACoKmOMw5aAk7hbbm3AOEUtfQDrlvjFv_CJFG6CBDkxI3oavgBEfKZopQqMvd-WfoSihUJADKK4SBtzla1QbsrZXdluJO-vUR_4cjgbP5DeGq9VJyvRIW8r-zhTPZ6o4UQ8lGlO4BWgMpgwdFBZ7Ie-j43PdlbcmgW7ca9/w640-h288/Sukarwo..jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Sukarwo, mantan Gubernur Jatim tahun 2009 - 2019</span><br /></td></tr></tbody></table>Menanggapi hal ini, secara tidak langsung JPU KPK Andy Bernard Desman kepada beritakorupsi.co mengatakan bahwa ada pengembangan berikutnya. Hal itu dapat juga diketahui dari penjelasan JPU KPK Andy Bernard Desman yang mengatakan bahwa dalam surat tuntutan meminta kepada Majelis Hakim agar barang bukti dikenbalikan ke penyidik.<br /><br />“Dalam tuntutan kami sangat jelas menyebutkan aliran uang itu baik melalui Toni dan Karsali termasuk yang dipergunakan untuk biaya perjalanan umroh pejabat pemprov. Dalam tuntutan,  kami meminta agar barang bukti termasuk uang dolar Singapura, Amerika dan uang rupiah agar dikembalikan ke penyidik. Itu artinya apa?,” kata JPU KPK Andy Bernard Desman kepada beritakorupsi.c seusaai persidangan<br /><br />Saat ditanya terkait nama Supriyono selaku Sekretaris BPKAD saat Terdakwa menjabat Kepala BPKAD yang menerima sejumlah uang, JPU KPK Andy Bernard Desman mengatakan bahwa nama Supriyono baru muncul dalam persidangan karena Terdakwa Budi Setiawan tidak pernah menyebutkan saat di penyidikan<br /><br />“Nama Supriyono baru muncul dalam persidangan. Terdakwa tidak pernah menyebutkan saat di penyidik padahal Terdakwa empat kali diperiksa oleh penyidik,” kata JPU KPK Andy Bernard Desman<br /><br />Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dihubungi beritakorupsi.co pada Rabu, 18 Januari 2023 mengatakan, "Ikuti sj sidangnya. Saksi yang dihadirkan, kami pastikan yang dibutuhkan untuk pembuktian”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVU-dzLgZl1KfAG6pB3MyTsmJ4bYRjwOx8O0fn_zgBjbm9WeU6F_dctcSLksYa1hDl-m6rNKGFHDVJnMpDso_j3NAuzfyfnGQ_aunkV9KurWDF0vVy3H2rRb0-yM4PVVPfVnlMFWpV8UtDn5lL_CaJluPJ_VZMI1I9BNsbzOk7AItn8Q734NSS6Ldy/s640/b...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVU-dzLgZl1KfAG6pB3MyTsmJ4bYRjwOx8O0fn_zgBjbm9WeU6F_dctcSLksYa1hDl-m6rNKGFHDVJnMpDso_j3NAuzfyfnGQ_aunkV9KurWDF0vVy3H2rRb0-yM4PVVPfVnlMFWpV8UtDn5lL_CaJluPJ_VZMI1I9BNsbzOk7AItn8Q734NSS6Ldy/w640-h288/b...jpg" width="640" /></a></div>Kemudian JPU KPK Andy Bernard Desman kepada beritakorupsi.co menjelaskan (pesidangan pada Rabu, 15 Maret 2023), untuk transaksi sejak Fattah Jasin menjabat sebagai Kepala Bappeda Jatim seperti yang sudah dijelaskan dalam persidangan ada 4 rekening yaitu Bank Mandiri, BCA, BNI dan Bank Niaga ada jumlahnya miliaran berupa transkasi uang asing kurang lebih 50 ribu US dollar, 5000 Singapura yang diamankan pada saat penggeledahan, taransaksi perhiasan 8 jenis batu mulia bernilai ratusan juta dan kalau di total kurang lebih 2 miliar rupiah<br /><br />“Dari transaksi-transaksi tersebut yang bersangkutan mengatakan bahwa itu hasil penjualan mobil, jual tanah. Berdasarkan slip setotan itu, saksi ini mengatakan bahwa Febi Dipa yang menyetorkan uang. Namun pada persidangan sebelumnya saksi (Febi Dipa) ini mengatakan tidak pernah melakukan transaksi mobil, tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanaha dan tidak pernah melakukan penyetoran sejumlah uang sebagaimana dalam slip setoran tersebut,” ungkap JPU KPK Andy Bernard Desman  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj09NEjI2aiL4TQ5-fPSEKHlGa9V4noXckYyx_mHv6Br-sQuNBeStI_URUlR5JBHwreK9jnxGh8E7D_RtkcWqZ9WU3MrqPXeNvGVE_UASf0lSoH4WuNPPMtgJgYQ1VYT5_z4n5mmAO9Ei72mN-m26DeRferz4yuFLu86bdTBj_Vfw17ggmxhP20y2Lh/s500/Adik%20ipar%20Terdakwa..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="280" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj09NEjI2aiL4TQ5-fPSEKHlGa9V4noXckYyx_mHv6Br-sQuNBeStI_URUlR5JBHwreK9jnxGh8E7D_RtkcWqZ9WU3MrqPXeNvGVE_UASf0lSoH4WuNPPMtgJgYQ1VYT5_z4n5mmAO9Ei72mN-m26DeRferz4yuFLu86bdTBj_Vfw17ggmxhP20y2Lh/w358-h640/Adik%20ipar%20Terdakwa..jpg" width="358" /></a></div>Lalu JPU KPK Ridho Saputra kepada beritakorupsi.co mengatakan (persidangan pada Rabu, 12 April 2023), bahwa KPK sudah mendalami sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan akan membuat laporan kepada pimpinan KPK<br /><br />“Kami sudah mendalami dan sesuai fakta-fakta dalam persidangan kita gali bersama-sama dan nantinya untuk berikutnya kami akan membuat laporan  hasil persidangan kepada pimpinan yang nantinya pinmpinan yang memutuskan untuk tindakan selanjutnya,” jawab JPU KPK Ridho Saputra<br />    <br /><br />Apakah KPK benar-benar akan menyeret Tersangka baru dalam kasus Korupsi dana bantuan keuangan BKK-BI APBD Provinsi Jatim ke Kabupaten Tulungagung? dan menuntaskannya seperri kasus Korupsi DPRD Kota Malang? Atau KPK sukup hingga disini saja?<br /><br />Sebab kasus Korupsi uang ‘mahar atau unduhan’ pencairan dana BKK-BI APBD Provinsi Jatim bukan hanya ke Kabupaten Tulungagung melainkan ke beberapa Kabupaten / Kota di Jawa Timur, diantaranaya Pacitan, Lamongan, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Jombang, Pacitan<br /><br />Apakah KPK akan serius dan benar-benar untuk menuntaskannya kasus Korupsi uang ‘mahar atau unduhan’ pencairan dana bantuan keuangan BKK-BI APBD Provinsi Jatim seperti KPK menuntaskan kasus Korupsi di Kota Malang dengan menyeret seluruh (42 dari 45) anggota DPRD Kota Malang termasuk Walikota dan Sekda?, atau KPK cukup sampai disini saja???. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Korupsi Suap Dana BK Jatim Rp10.5 M, Budi Setiawan Selaku Kepala BPKAD / Bapeda Jatim Dituntut 7 Tahun Penjara. Siapa Tersangka Baru?

JPU KPK Andy Bernard Desman: “Dalam tuntutan kami sangat jelas menyebutkan aliran itu baik melalui Toni dan Karsali, biaya perjalanan umroh...

»

Terbukti Korupsi Dana PKH Rp4.2 M, Lima Pendamping Penerima PKH Kec. Galis Kab. Bangkalan Di Vonis Berbeda

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">“Kemana sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp3.656.858.769 (jumlah kerugian keuangan negara dalam dakwaan JPU sebesar Rp4.254.165.769 - jumlah uang pengganti yang dihukum untuk dibayar oleh tiga Terdaka sebesar Rp597.307.000), lalu siapa yang menikmatinya dan siapa pula yang harus bertanggung jawab? Mengapa JPU Kejari Bangkalan tidak menjelaskan secara terang benderang sejak awal kasus ini? Atau memang sengaja “di cicil” untuk perkara tahun berikutnya???”</span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvGn_hME58xHwX1wKtkpM9sAEvNYJb8mwAWuMKdr7L9gsN07D672gF1FT7Y2Yq6DaeohKqt4DE1fThXkb3UV6kdatKgtWjBe6QEDVg9Ka-eJ6AQX_6jx6nxxeQbJN-beUibk3VDIEaSBWkIcHEPTf6FlP3AIt3KDt7f9AQssosjOW6nXdbkuqEzckq/s640/CC.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvGn_hME58xHwX1wKtkpM9sAEvNYJb8mwAWuMKdr7L9gsN07D672gF1FT7Y2Yq6DaeohKqt4DE1fThXkb3UV6kdatKgtWjBe6QEDVg9Ka-eJ6AQX_6jx6nxxeQbJN-beUibk3VDIEaSBWkIcHEPTf6FlP3AIt3KDt7f9AQssosjOW6nXdbkuqEzckq/w640-h288/CC.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> <br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa, 02 Mei 2023,  menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara yang berbeda terhadap lima Terdakwa selaku Pendamping Sosial penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Galis dan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur dan dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan penyaluran dana Program Keluarga Harapan Desa Kelbung, Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun tahun 2017 - 2020 sebesar Rp4.267.141.769 yang merugikan keuangan/perekonomian negara sejumlah Rp4.254.165.769 berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor: X.700/109/TT/433.206/2022 Tanggal 12 Oktober 2022<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Baca juga: Lima Pendamping Penerima PKH Kec. Galis Kab. Bangkalan Di Adili Karena Dugaan Korupsi Rp4.2 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/12/lima-pendamping-penerima-pkh-kec-galis.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/12/lima-pendamping-penerima-pkh-kec-galis.html</a></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBOGdjwEw0jRGB3mXma3IZ8MLqscfj0Ex4hTEvyt8M5dqqrvUhiPAsX_eqN6XaK4JeXU6WmgYyM5YvFUdYdAYwJ13R2cOjfM_UhwkXXCUfEo0lDbidVwYHO-kjN9Lw6unUhNVer5i3zsyp5NrGOOhhvbMQsWTCkvatyiPyNsxMyxPDiPdoZQuCdqTV/s640/DD.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBOGdjwEw0jRGB3mXma3IZ8MLqscfj0Ex4hTEvyt8M5dqqrvUhiPAsX_eqN6XaK4JeXU6WmgYyM5YvFUdYdAYwJ13R2cOjfM_UhwkXXCUfEo0lDbidVwYHO-kjN9Lw6unUhNVer5i3zsyp5NrGOOhhvbMQsWTCkvatyiPyNsxMyxPDiPdoZQuCdqTV/w640-h288/DD.jpg" width="640" /></a></div>Kelima Terdakwa (berkas perkara penuntutan masing-masing dilakukan terpisah) itu adalah; 1. Nurus Zaman di vonis pidana penjara selama dua (2) dan enam (6) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan<br /><br />2. Terdakwa Abdul Manab di vonis pidana penjara selama dua (2) dan enam (6) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp18.725.000 subsider pidana penjara selama enam (6) bulan<br /><br />3. Terdakwa Abdul Ghoffar Azis Bin Bunawi di vonis pidana penjara selama dua (2) dan enam (6) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp3.582.000 subsider pidana penjara selama enam (6) bulan<br /><br />4. Terdakwa Sulimah Irawati di vonis pidana penjara selama dua (2) dan enam (6) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan, dan <br /><br />5. Terdakwa Suliha Binti Ali di vonis pidana penjara selama tiga (3) tahun denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp575.000.000 subsider pidana penjara selama satu (1) dan enam (6) bulan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglVQtE3EWzeK8ZzD0jcogAaiLHmfNmM2LEll96QUzKXxFyROdoNeyGLdojvxn3REZKmL66MIvKStXEQqgaJiYeOh0FQ3XV9SiVLP358vHJgbBfd53Enyf38_GEbusGO2ljmNDTFgUSijMmun05eKfxUshfMW29rhduheaqS_2Q_WZGREgP49Smelsc/s640/AA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglVQtE3EWzeK8ZzD0jcogAaiLHmfNmM2LEll96QUzKXxFyROdoNeyGLdojvxn3REZKmL66MIvKStXEQqgaJiYeOh0FQ3XV9SiVLP358vHJgbBfd53Enyf38_GEbusGO2ljmNDTFgUSijMmun05eKfxUshfMW29rhduheaqS_2Q_WZGREgP49Smelsc/w640-h288/AA.jpg" width="640" /></a></div>Oleh Majelis Hakim, bahwa perbuatan kelima Terdakwa ini dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP. <br /><br />Dana PKH yang dikucurkan pemerintah pusat bagi ratusan masyarakat di Kecamatan Galis dan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp4.267.141.769 (PKH tahun 2017 Rp637.220.705. PKH tahun 2018 Rp622.233.281. PKH tahun 2019 Rp1.068.763.367. PKH tahun 2020 Rp1.250.708.838. PKH tahun 2021 Rp688.215.578).<br /><br />Dari jumlah dana PKH yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp4.267.141.769, ternyata yang disalurkan ke masyarakat penerima PKH hanyalah Rp21.976.000. sementara dana PKH sebesar Rp4.254.165.769 diduga dinikmati oleh para Terdakwa dan menjadi kerugian keuangan/perekonomian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor: X.700/109/TT/433.206/2022 Tanggal 12 Oktober 2022<br /><br />Itulah sebabnya, JPU Kejari Bangkalan dalam dakwaannya meneyer kelima Terdakwa ini ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim untuk mempertanggungkan jawabkan perbuatannya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhadhe2G1w4PDMBNQ0yksdk1xyHM2Vjusljfuf1DpzfwKhuxJcyLAu0nHPn9W2sc7PnhpUTgMyjvuMQa7HWWlmZLEi9yoj1yMWt4SudlBeoCCzGiAOv91sDs1tj_1ieDoNL6zrcjbPlDNecZOpQc7noQyZ1WWTW9KWiEdnLvplYIaY5FdUqTrt0Z364/s640/BB.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhadhe2G1w4PDMBNQ0yksdk1xyHM2Vjusljfuf1DpzfwKhuxJcyLAu0nHPn9W2sc7PnhpUTgMyjvuMQa7HWWlmZLEi9yoj1yMWt4SudlBeoCCzGiAOv91sDs1tj_1ieDoNL6zrcjbPlDNecZOpQc7noQyZ1WWTW9KWiEdnLvplYIaY5FdUqTrt0Z364/w640-h288/BB.jpg" width="640" /></a></div>Namun anehnya, antara dakwaan dan tuntutan JPU Kejari Bangkalan tidaklah sama, apalagi dengan putusan Majelis Hakim terkait jumlah kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan kelima Terdakwa<br /><br />Bila dihitung uang pengganti yang harus dikembalikan oleh para Terdakwa, sangatlah jauh dari total kerugian negara dalam dakwaan JPU, yaitu Rp4.254.165.769. Sedangkan Tedakwa yang dihukum untuk membayar uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara hanya tiga orang dengan total sebesar Rp597.307.000 dengan rinian hukuman untuk membayar uang pengganti; dari Terdakw Abdul Manab sebesar Rp18.725.000 ; dari Terdakwa Abdul Ghoffar Azis Bin Bunawi sebesar Rp3.582.000 dan dari Terdakwa Suliha Binti Ali sebesar Rp575.000.000<br /><br />Pertanyaannya, kemana sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp3.656.858.769 (Rp4.254.165.769 - Rp597.307.000) dan siapa yang menikmatinya dan siapa pula yang harus bertanggung jawab? Mengapa JPU Kejari Bangkalan tidak menjelaskan secara terang benderang sejak awal kasus ini? Atau memang sengaja “di cicil” untuk perkara tahun berikutnya???  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjelXm6WZVQOZFZ1t5N5ChA5Csb2f_hACqdCI_vv6QlkgHpueqbdDBhdgcYB5CbdtCQyTcxTWd49SGwwMBVnB5q2_vFa5bH0FTFBnt5MDdRtwWEx8xP9dcxC2Q03uuy7WvLTyNxziqCtvA1-Y7YZyII-rpkUt1i0GRSjPDO45Y3sWHiQde13qDKRA3L/s640/DD.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjelXm6WZVQOZFZ1t5N5ChA5Csb2f_hACqdCI_vv6QlkgHpueqbdDBhdgcYB5CbdtCQyTcxTWd49SGwwMBVnB5q2_vFa5bH0FTFBnt5MDdRtwWEx8xP9dcxC2Q03uuy7WvLTyNxziqCtvA1-Y7YZyII-rpkUt1i0GRSjPDO45Y3sWHiQde13qDKRA3L/w640-h288/DD.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 2 Mei 2023) adalah agenda putusan (Vonis) oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Dewa Gede Suarditha, SH., MH dengan  dibantu dua Hakim anggota yaitu Arwana, SH., MH dan Hakim Ad Hoc Darwin Panjaitan, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sjahrizal, SH., MH, Asep Priyatno, SH., MH, Makhfud, SH., MH dan Alarico De Jesus, SH., M.Hum yang dihadiri Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa, diantaranya Zamroni, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa Abdul Manab dan Nurus Zaman. Risang  Bima Wijaya mantan Wartawan Radar Surabaya, Penasehat Hukum Terdakwa Suliha Binti Nasik serta dihadiri pula oleh para Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Bangkalan<br /><br />Dari putusan Majelis Hakim tersebut, para Terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. Sehingga Ketua Majelis Hakim memberikan waktu selama 7 hari kalender untuk menentukan sikap apakah menerima atau banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur. (Jnt)</div>

News Tipikor Terbukti Korupsi Dana PKH Rp4.2 M, Lima Pendamping Penerima PKH Kec. Galis Kab. Bangkalan Di Vonis Berbeda

“Kemana sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp3.656.858.769 (jumlah kerugian keuangan negara dalam dakwaan JPU sebesar Rp4.254.165.769 - j...

»

Dua Terdakwa Korupsi Pemberi Suap Kepada Wakil Ketua DPRD Jatim Dituntut 3 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">“Dalam kasus ini, Tersangka Sahat Tua P Simanjuntak dan Rusdi (staf Sahat Tua Simanjuntak) akan segera menyusul untuk di adili. Lalu bagaimana dengan para Koordinator Pokmas di Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sumenep dan Kabupaten/Kota Lainnya? Bagaimana pula nasib Ketua dan Tiga Wakil Ketua serta ratusan anggota DPRD Jatim periode 2019 - 2024 akankah jadi Tersangka?” </span><b><span style="font-size: medium;"> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh38HzSPwfS2HgcAgK68mUNTbfW3HzmUA98X2lZxmw2eZ3C5G5iLBu8UcFXDsjp6o-02AgkcypwF2lWz_KzCCGewJlboIXp7nMoO5ohCOI6T3X4U6HKDYb59bmO1thYyLeZtrRgjmcOp2P_xRdGV2UnociOjszGwDs5-gG4TK0BZJOuEXjgXPYH0ONK/s640/c....jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="386" data-original-width="640" height="386" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh38HzSPwfS2HgcAgK68mUNTbfW3HzmUA98X2lZxmw2eZ3C5G5iLBu8UcFXDsjp6o-02AgkcypwF2lWz_KzCCGewJlboIXp7nMoO5ohCOI6T3X4U6HKDYb59bmO1thYyLeZtrRgjmcOp2P_xRdGV2UnociOjszGwDs5-gG4TK0BZJOuEXjgXPYH0ONK/w640-h386/c....jpg" width="640" /></a></div></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Tim Jaksa Penuntut Umum Arif Suhermanto dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 02 Mei 2023, menuntut dua Terdakwa Korupsi yaitu Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas (Kelompk Masyarakat) dan Terdakwa Ilham Wahyudi alias Eeng Koordinator lapangan Pokmas dengan pidana penjara masing-masing selama tiga (3) tahun denda masing-masing sebesar Rp50 juta Subsider dua (2) bulan kurungan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi memberikan uang suap terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak melalui orangkepercayaannya yaitu Mohammad Chozin (Alm) dan Rusdi sebesar Rp39.500.000.000 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) sebagai uang "ijon atau uang muka" pencairan dana hibah pokir (pokok pikiran) DPRD Jawa Timur yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk Pokmas (Kelompok Masyarakat) di Kabupaten Sampang tahun 2020 - 2023 yang sama-sama tertangkap tangan KPK  pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB <br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Baca juga:<br />Kasus Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjutak, JPU KPK Arif Suhermanto: Kemungkinan ada Pengembangan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html</a><br /><br />Dua Terdakwa Penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Di Adili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/dua-terdakwa-penyuap-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/dua-terdakwa-penyuap-wakil-ketua-dprd.html</a><br />  <br />Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Anak Terdakwa dan Ketua DPRD Jatim - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd_10.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd_10.html</a></span></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"></span></b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTOJrTdy0y7CKanHWz9Me6mbTaRLKQ1JwNvus0pyoGp1Wu21ocwh2mRqtzlOsR7V_HfxuAWf_Ebo3uKRAI3jpE4uxAXw95K-vSvD1o4PXj-IGF3WI-yGaDMLp8tG9ufHH75O2MgplBJmDy8_qfk7Pb718JNXUwq9auZgjtJDYK-d0TqY2vPneEsboy/s1600/A.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTOJrTdy0y7CKanHWz9Me6mbTaRLKQ1JwNvus0pyoGp1Wu21ocwh2mRqtzlOsR7V_HfxuAWf_Ebo3uKRAI3jpE4uxAXw95K-vSvD1o4PXj-IGF3WI-yGaDMLp8tG9ufHH75O2MgplBJmDy8_qfk7Pb718JNXUwq9auZgjtJDYK-d0TqY2vPneEsboy/w640-h288/A.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;">Berita yang sama:<br />Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Pejabat Pemprov, Anggota DPRD dan Sekwan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan 2 Pejabat Pemprov Jatim dan 13 Ketua Pokmas - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua_27.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua_27.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Kepala Bapeda Jatim Sebagai Saksi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua.html</a></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh83VXVI1dVUhmYL5VBmwABnFYkjv1-9Gh4BYFj_1UDVYB3Ef6yNBc3Jf5FqwmqhMNwoYlOhAhl_lP8F6CoBqQxxCvLXFo6dc5CpKvNxM7Ljcx5Y8a5ouVQuEwtsD4fvZyziYjz93mVOvq0PUCcae9oejhJYfOSFnrdB4m1-n-gPYtkk52SLw3TZsfF/s640/9.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh83VXVI1dVUhmYL5VBmwABnFYkjv1-9Gh4BYFj_1UDVYB3Ef6yNBc3Jf5FqwmqhMNwoYlOhAhl_lP8F6CoBqQxxCvLXFo6dc5CpKvNxM7Ljcx5Y8a5ouVQuEwtsD4fvZyziYjz93mVOvq0PUCcae9oejhJYfOSFnrdB4m1-n-gPYtkk52SLw3TZsfF/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a>Kasus yang menyeret Abdul Hamid, Ilham Wahyudi alias eeng dan Sahat Tua P Simanjuntak serta Rusdi kelingkaran hitam kasus Korupsi berawal pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB. <br /></div><br />Saat itu, penyidik lembaga anti rasuah menringkus Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi setelah menyerahkan uang sebesar 1 miliar dari 2 miliar rupiah terhadap Wakil DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak melalui Rusdi (Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak) adalah sebagai “ijon atau uang muka" pengalokasian dana hibah pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim untuk Pokmas tahun 2023 dan tahun 2024<br /><br />Nah, ternyata uang “ijon” yang diberikan Terdakwa Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi terhadap Tersangka Sahat Tua P Simanjuntak melalui Mohammad Chozin (Alm) dan Rusdi bukan hanya untuk tahun 2023 dan 2024 melainkan sejak tahun 2020 yang totalnya Rp39.5 miliar atau 25 persen dari total dana hibah pokir yang disalurkan Sahat Tua P Simanjuntak untuk Pokmas di Kabupaten Sampang</div><div style="text-align: justify;"><br />Dana hibah pokir yang disalurkan Sahat Tua P Simanjuntak adalah sebesar Rp270.479.066.000 ternyata bukan hanya ke Pokmas di Kabupaten Sampang namun ke beberapa Kabupaten Kota di Jawa Timur diantaranya Bangkalan dan Pamekasan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqjXlkDFl_Jcwv8qPe0TLpeUH1etdBG5jRuwEMJkPXVe4oKpLPgFKKGnDW06PuSe8kWGA0J672CADsW1sNHs_BiMuIak7XVx-ICAiJi82X3ksxkrqXz3Tx_lZULBfVDOgSELyJ_e9gT_2C6Y3h3nEdUZ89Zky42UiBivSZlyw8EoOSRsMrM-Oi7SDV/s593/Sahat%20Tua%20Simanjuntak.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="593" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqjXlkDFl_Jcwv8qPe0TLpeUH1etdBG5jRuwEMJkPXVe4oKpLPgFKKGnDW06PuSe8kWGA0J672CADsW1sNHs_BiMuIak7XVx-ICAiJi82X3ksxkrqXz3Tx_lZULBfVDOgSELyJ_e9gT_2C6Y3h3nEdUZ89Zky42UiBivSZlyw8EoOSRsMrM-Oi7SDV/w506-h640/Sahat%20Tua%20Simanjuntak.jpg" width="506" /></a></div>Selain itu, penyaluran dana hibah pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020 - 2022  (dan 2023 - 2024) ternyata bukan hanya Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019 - 2024, melainkan seluruh anggota DPRD Jatim periode 2019 - 2024 yang berjumlah 120 orang, dan bahkan yang kebagian untuk penyaluran dana tersebut berjumlah 132 orang<br /><br />Sementara penyidik KPK telah melakukan penggeledahan dan menyita dokumen atau barang bukti dari beberapa tempat di Jawa Timur, juga memeriksa beberapa pejabat, diantaranya Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019 - 2023 Kusnadi, S.H., M.Hum, Tiga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan Sekda Provinsi Jatim Wahid Wahyudi serta anggota DPRD Provinsi Jatim<br /><br />Dan saat ini KPK baru melakukan pencekalan terhadap Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan Tiga Wakil Ketua DPRD periode 2019 - 2024<br /><br />Dan kasus inipun sepertinya tidak berhenti sampe disini, melainkan bisa jadi akan menyeret beberapa Koordinator Pokmas di beberapa Kabupaten Kota di Jawa Timur termasuk 120 anggota DPRD Jatim periode 2019 - 2024. Hal ini seperti yang disampaikan oleh JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Selasa, 07 Maret 2023<br /><br />"Bisa jadi ada pengembangan, ikuti aja persidangan," ucap JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan, bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa Abdul Hamid kepada Sahat Simanjuntak adalah sebagai ijon atas penyaluran dana hibah setiap tahun<br /><br />"Pemberian ijon tahun 2019 untuk dana hibah tahun 2020. Pemberian ijon tahun 2020 untuk hibah tahun 2021. Pemberian ijon tahun 2021 untuk dana hibah tahun 2022. Pemberian ijon tahun 2022 untuk dana hibah tahun 2023. Jadi lebih dulu diberikan ijon. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2019 sampai tahun 2022 untuk dana hibah tahun 2023," kata JPU KPK Arif Suhermanto  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzcEZx_quoZ4MS_T8jm9LZ4-DR1EAFv98rk1I7h6FA9DamR2YJcHto33ZJUWzoIYdi1XuthTQDRCTOMQaMDOFOFIL97RJ65kONpQk5YzkIaJzZO7we4uhAmf-7FPtwazC99hkFf_EMH4pMoCBoDb00vNw_IEEoQgoy8p15ZKsKOcgBoEiG3t0QxmNX/s1600/B.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzcEZx_quoZ4MS_T8jm9LZ4-DR1EAFv98rk1I7h6FA9DamR2YJcHto33ZJUWzoIYdi1XuthTQDRCTOMQaMDOFOFIL97RJ65kONpQk5YzkIaJzZO7we4uhAmf-7FPtwazC99hkFf_EMH4pMoCBoDb00vNw_IEEoQgoy8p15ZKsKOcgBoEiG3t0QxmNX/w640-h288/B.jpg" width="640" /></a></div>Sementara persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 02 Mei 2023) adalah agenda pembacaan surat tuntutan dari Tim JPU KPK terhadap Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Ilham Wahyudi alias Eeng dihadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaituDr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Irwan Djatmiko, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri pula oleh kedua Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU KPK mengatakan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kami (JPU KPK) beranggapan bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Ilham Wahyudi alias Eeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. <br /><br />“Sampailah kami pada tuntutan pidana. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya menjatuhkan hukuman: 1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Ilham Wahyudi alias Eeng terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam pertama melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Ilham Wahyudi alias Eeng dengan pidana penjara masing-masing selama tiga (3) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan;<br /><br />Atas tuntutan JPU KPK tersebut, Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Pemberi Suap Kepada Wakil Ketua DPRD Jatim Dituntut 3 Tahun Penjara

“Dalam kasus ini, Tersangka Sahat Tua P Simanjuntak dan Rusdi (staf Sahat Tua Simanjuntak) akan segera menyusul untuk di adili. Lalu bagaima...

»

Terbukti Korupsi, Tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulugagung Di Vonis Masing-masing 4 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoZ9tORJvwfJ-TZGDXt6jaD17EWkoSbV4VT_qStvQJMmhTOkMmnKbvMsjTjTRJXRA4DrMtiPq4GbgL8Hgag9ci1jMJ0hsLRnQqc75ePJdQexLJ_4_rVs0zelOlJH4cjC_sFWG7UZk5LPdO0gTKs0XfTLi_Q7bdtj1Zd554t2j4NcVrrTGAROM0vgsd/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoZ9tORJvwfJ-TZGDXt6jaD17EWkoSbV4VT_qStvQJMmhTOkMmnKbvMsjTjTRJXRA4DrMtiPq4GbgL8Hgag9ci1jMJ0hsLRnQqc75ePJdQexLJ_4_rVs0zelOlJH4cjC_sFWG7UZk5LPdO0gTKs0XfTLi_Q7bdtj1Zd554t2j4NcVrrTGAROM0vgsd/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 - 2-19 dinyatakam terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji berupa uang “ketuk palu” pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 - 2018 masing-masing sebesar Rp140 juta atau total sejumlah Rp420 juta dari Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendry Setiawan Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung sekaligus Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, dan di vonis pidana penjara masing-masing selama empat (4) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, pada Selasa, 2 Mei 2022<br /><br />Ketiga Terdakwa tersebut (berkas perkara masing-masing terpisah) adalah Agus Budiarto dari Fraksi GERINDRA dan Adib Makarim Fraksi PKB yang juga Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2019 - 2024 serta Imam Kambali dari Fraksi HANURA yang saat ini anggota DPRD Tulungagung periode 2019 - 2024<br /><br /><b><span style="color: red; font-size: medium;">Baca juga: </span></b><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulugagung Diadili Karena Dugaan Menerima Gratifikasi Rp420 Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/12/tiga-wakil-ketua-dprd-kabupaten.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/12/tiga-wakil-ketua-dprd-kabupaten.html</a><br /><br />KPK Tahan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Terkait Dugaan Korupsi Suap - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kpk-tahan-wakil-ketua-dprd-tulungagung.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kpk-tahan-wakil-ketua-dprd-tulungagung.html<br /></a><br />KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Suap Dana BK Pemprov Jatim Ke Kab. Tulungagung - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/kpk-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/kpk-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan.html</a></span></span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeIOo_yaW2rK8pY-pIDuehVHOZT8d780XWArBnbs25_93dVebbjDB2airVSeubVDHjaJWOJWSO4OKXFcTB9mFr6Hxw62O_jmPj1b7qUnSzGdzpv8jHB4VgzFmkmJMI3niBt-1HEBrpqf3DAhzXWfMZFnCVG-C9MaVFm7JykKrmUVjffYDNt05L9yNc/s1600/1...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeIOo_yaW2rK8pY-pIDuehVHOZT8d780XWArBnbs25_93dVebbjDB2airVSeubVDHjaJWOJWSO4OKXFcTB9mFr6Hxw62O_jmPj1b7qUnSzGdzpv8jHB4VgzFmkmJMI3niBt-1HEBrpqf3DAhzXWfMZFnCVG-C9MaVFm7JykKrmUVjffYDNt05L9yNc/w640-h288/1...jpg" width="640" /></a></div>Selain hukuman pidana badan (penjara), Majelis Hakim juga menghukum Ketiga Terdakwa untuk membayar denda yang masing-masing sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan masing-masing selama enam (6) bulan, dan hukuman membayar uang pengganti untuk Terdakwa Agus Budiarto sebesar Rp349.500.000 subsider pidana penjara selama satu (1) tahun dan empat (4) bulan<br /><br />Dan untuk Terdakwa Adib Makarim di hukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp284 juta subsider pidana penjara selama satu (1) tahun dan dua (2) bulan serta Terdakwa Imam Kambali sebesar Rp497.600.000 subsider pidana penjara selama satu (1) tahun dan enam (6) bulan<br /><br />Ketia Terdakwa (Agus Budiarto, Adib Makarim dan Imam Kambali) ini dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /><br />Kasus Korupsi yang menyeret Ketiga Wakil Ketua Dewan yang terhormat di Kabupaten Tulungagung (Agus Budiarto, Adib Makarim dan Imam Kambali) ini adalah bermula dari OTT KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Kepala Dinas PU Sutrisno dan Agung Prayotno (teman dekat Syahri Mulyo) serta pengusaha kontraktor Susilo Prabowo alias Embun pada tahun 2018 lalu (Keempatnya sudah berstatus Terpidana)  <br /><br />Pada tanggal 6 Juni 2018 lalu, Syahri Mulyo (Bupati), Sutrisno (Kadis PU) dan Agung Prayotno (teman dekat Syahri Mulyo) serta pengusaha kontraktor Susilo Prabowo alias Embun tertangkap tangan KPK karena diketahui ada pemberian uang sebagai fee proyek APBD Kabupaten Tulungagung dari Susilo Prabowo alias Embun kepada Bupati melalui Kadis PU dan Agung Prayitno yang besarnya antara 10 - 15 persen dari nilai anggaran proyek  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbcqoIEDqgpGHpbChMWyrugUsQkvY18QUQ-aaCddHUr3sSv5XmlhrWNdcC6AwEFSEnCYmtTpjoo41-0CppMD6qQ_MzPtokvOLG_5ino3LG_dw5IicWmKOKXrmpst-px9_dhmbPwQnWmtuPqMyGYqa9frlob3ojVoByIHh1pzydPKEb9YVtIvMAhYH_/s640/1.2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbcqoIEDqgpGHpbChMWyrugUsQkvY18QUQ-aaCddHUr3sSv5XmlhrWNdcC6AwEFSEnCYmtTpjoo41-0CppMD6qQ_MzPtokvOLG_5ino3LG_dw5IicWmKOKXrmpst-px9_dhmbPwQnWmtuPqMyGYqa9frlob3ojVoByIHh1pzydPKEb9YVtIvMAhYH_/w640-h426/1.2.jpg" width="640" /></a></div>Total uang yang diterima Syahri Mulyo (Bupati) melalui Sutrisno (Kadis PU) adalah berjumlah Rp138 miliar yang bersumber dari Susilo Prabowo alias Embun serta beberapa Ketua Asosiasi Konstruksi, diantaranya Abror Ketua Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Anjar Handriyanto Ketua Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Santoso Ketua Apeksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Rohmat Ketua Gapeknas (Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional) Kabupaten Tulungagung, Hendro Basuki Ketua  Gapensinas Kabupaten Tulungagung, dan beberapa pengurus Asosiasi maupun Kontraktor lainnya di Kabupaten Tulungagung termasuk Ari Kusumawati selaku Ketua Gapeksindo<br /><br />Sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ternyata bukan hanya terkait penerimaan uang fee proyek dari para kontraktor melainkan adanya pemberian uang yang jumlahnya miliaran rupiah “ketuk palu” pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015 ke anggota DPRD Kabupaten Tulungagung <br /><br />Fakta hukum yang paling menarik dari persidangan saat Syahri Mulyo (Bupati) dan Sutrisno (Kadis PU) diadili adalah terkait “mahar atau unduhan” sebesar 7.5 persen untuk memperoleh/pencairan bantuan keuangan (BK) atau BKK-BI (Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur) APBD Provinsi Jawa Timur 2015 - 2018 ke Kabupaten Tulungagung. Dan yang menerim dana bantuan BKK - BI ini bukan hanya Kabupaten Tulungagung melainkan puluhan Kabupaten/Kota yang di Jawa Timur <br /><br />Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan didukung beberapa alat/barang bukti lainnya, akhirnya pada tahun 2020 KPK melakukan pengembangan yang hasilnya menetapkan status Tersangk terhadap Budi Juniarto selaku Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim tahun 2014 - 2017 terkait kasus dugaan Korupsi dana bantuan keuangan APBD Provinsi Jatim ke Kabupaten Tulungagung. Namun pada tahun 2021, Budi Juniarto meninggal dunia<br />  <br />Dan ditahun yang sama yaitu 2020, KPK menyeret Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 – 2019 dari Fraksi PDIP sebagai Tersangka kasus Korupsi penerimaan gratifikasi uang “ketuk palu” pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 sebesar Rp4.5 miliar. Dan Supriyono pun akhirnya di pidana penjara selama delapan (8) tahun   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKpmpVHpJju-t0Tph3TQ5DMj66RLVHq7QQgqGi-IqztKnIvXcOaJCOSFrZxPpXfAcNj4GlLCCOzOEa-TkqN4tDwfRE0teMgli5eD4aq1qDFzMDeKy7fIer57YVaXptRpEYdIxoXZZXBN9CeikwPY3yyPo0oUtqL-RRuXRNE_qIo8HI2OvN2yVmzni3/s640/1.1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKpmpVHpJju-t0Tph3TQ5DMj66RLVHq7QQgqGi-IqztKnIvXcOaJCOSFrZxPpXfAcNj4GlLCCOzOEa-TkqN4tDwfRE0teMgli5eD4aq1qDFzMDeKy7fIer57YVaXptRpEYdIxoXZZXBN9CeikwPY3yyPo0oUtqL-RRuXRNE_qIo8HI2OvN2yVmzni3/w640-h288/1.1.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Tigor Praoso</span><br /></td></tr></tbody></table>Tak berhenti disini. Pada tahun 2022, KPK menyeret Tigor Prakasa selaku pemilik perusahaan keluarga yaitu PT Tripel S Putra Kediri, PT Ayem Mulya Indah, PT Ayem Mulya Aspal dan PT Kediri Putra yang bergerak di bidang jasa konstruksi sebagai Tersangka Korupsi pemberi Suap kepada Bupati Syahri Mulyo sebesar Rp14 miliar. dan Tigor Prakasa pun dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya serta di jatuhi hukuman pidana penjara selama tiga (3) tahun dan enam (6) bulan <br /><br />Ditahun yang sama pula tepatnya Selasa, 2 Agustus 2022, KPK menetapkan status Tersangka terhadap Tiga Wakkil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 - 2019 yaitu Agus Budiarto, Adib Makarim dan Imam Kambali dalam perkara Korupsi uang ‘ketuk palu’ pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 - 2018 yang totalnya sebesar satu miliar rupiah<br /><br />Selain menetapkan status tersangka terhadap Ketiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 - 2019, KPK juga menetapkan status Tersangka terhadap Budi Setiawan selaku Kepala BPKAD Jatim tahun 2014 - 2016 dan Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur tahun 2016 - 2018 (yang kemudian menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim tahun 2019) dalam kasus dugaan Korupsi Suap uang “mahar atau unduhan) dana bantuan keuangan APBD Provinsi Jati ke Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 - 2018 sebesar Rp10.5 miliar. Dan saat ini Budi Setiawan pun menjalani sidang tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KP</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBpgpVhfdY4TNlD0i08F0W7WsSjd8twcTG6izKSxaAejIt457kThVqnchXyUfLQ2HAsUO5CYnUyXXTvDMurh9f7y34kebNSLUtarUYTNtgKg5utQtTrV630gswHVyTjaaedFQ1cTcPklPGpHoAbfqH-Vkx3kMmctSExgD3tsnuGy3VpBWpciuHKbOs/s1599/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBpgpVhfdY4TNlD0i08F0W7WsSjd8twcTG6izKSxaAejIt457kThVqnchXyUfLQ2HAsUO5CYnUyXXTvDMurh9f7y34kebNSLUtarUYTNtgKg5utQtTrV630gswHVyTjaaedFQ1cTcPklPGpHoAbfqH-Vkx3kMmctSExgD3tsnuGy3VpBWpciuHKbOs/w640-h360/2..jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 2 Mei 2023) adalah agenda putusan oleh Majelis Hakim terhadap Ketiga Terdakwa (Agus Budiarto, Adib Makarim dan Imam Kambali (yang berkas perkara penuntutan Ketiga Terdakwa masing-masing terpisah) dengan Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH yang dua Hakim anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Andy Setiawan, SH, Sigit Nugroho, SH dan Dhany Eko Prasetyo. SE., SH., MM., M.Hum yang dihadiri Tim JPU KPK Moh. Helmi Syarif, Joko Hermawan S, Putra Iskandar, Arin Karniasari, Achmad Husein Madya, Ahmad Hidayat Nurdin, Ramaditya Virgiyansyah, Andi Bernard Desman dan Rido Sepputra maupun Tim Penasehat Hukum para Terdakwa serta dihadiri pula oleh para Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan Terdakwa (Agus Budiarto, Adib Makarim dan Imam Kambali, berkas perkara penuntuta masing-masing terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 a dan Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJBfDFzwGiXkUnYvq2ohBNomAKHwdFEFkyU34zlfXjYwgjomK1ZYT2j6pYR-GNZf2rbzGPWLoSAIYtnAn9Nom_DunaV844RLB9_YiM8cZel0h3eX24i6JigIi78XGiFop0eF4yZE82Rwm_KdFkvMJ7WMRj3SuiE5G-6tWIxqhLAM5iYn2etAhwY7Uu/s1426/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1426" data-original-width="892" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJBfDFzwGiXkUnYvq2ohBNomAKHwdFEFkyU34zlfXjYwgjomK1ZYT2j6pYR-GNZf2rbzGPWLoSAIYtnAn9Nom_DunaV844RLB9_YiM8cZel0h3eX24i6JigIi78XGiFop0eF4yZE82Rwm_KdFkvMJ7WMRj3SuiE5G-6tWIxqhLAM5iYn2etAhwY7Uu/w400-h640/1.jpg" width="400" /></a></div>Majelis mengatakan, oleh karena Terdakwa (Agus Budiarto, Adib Makarim dan Imam Kambali) terbukti bersalah maka haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya. Dan Ketiga Terdakwa pun dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama empat (4) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsider pidana kurungan masing-masing selama tiga (3) bulan <br /><br />“MENGADILI: Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Agus Budiarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat (4) tahun denda sebesar Rp300.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersbut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam (6) bulan<br /><br />Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp349.500.000 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama satu (1) tahun dan empat (4) bulan<br /><br />Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” ucap Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH<br /><br />Usai membacakan putusan terhadap Terdakwa Agus Budiarto, Ketua Majelis Hakim melanjutkan putusannya terhadap Tedakwa Adib Makarim dan Imam Kambali. Kedua Terdakwa ini dijatuhui hukuman pidana penjara maupun dengan yang sama dengan Terdakwa Agus Budiarto kecuali yang membedakan adalah hukuman untuk membayar uang pengganti<br /><br />Majelis Hakim menghukum Terdakwa Adib Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar Rp284 juta subsider pidana penjara selama satu (1) tahun dan dua (2). sedangkan untuk Terdakwa Imam Kambali di hukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp497.600.000 subsider pidana penjara selama satu (1) tahun dan enam (6) bulan<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, Terdakwa maupun JPU KPK sama-sama mengatakan pikir-pikir. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi, Tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulugagung Di Vonis Masing-masing 4 Tahun Penjara

BERITA KORUPSI .CO - Tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 - 2-19 dinyatakam terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi men...

»

Diduga Terima Suap Rp15.6 Miliar, KH. R. Abd. Latif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan Di Adi

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><u>PH Terdakwa Suryono Pane, SH., MH:</u></b> Kalau mau penegakan</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"> hukum yang benar dan adil, harusnya ada beberapa orang yang </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">jadi Tersangka</span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmVQ3FC_kK2sCddaNIXU2wJjCQOTl0roefe_VNjqJepqYpDyzKqte9xkCo5kTmLwAmyMl02mOPkm4JnaYayJSVjZtESL3wJkeCThAphNBVP5u4yiRUiST_9IarBUK6MbBJan7JiS4XWdDYgxRNZrwfynZRrCeRlTVs7fgZidGQPGvlEFXLe0WlWU95/s1040/1.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmVQ3FC_kK2sCddaNIXU2wJjCQOTl0roefe_VNjqJepqYpDyzKqte9xkCo5kTmLwAmyMl02mOPkm4JnaYayJSVjZtESL3wJkeCThAphNBVP5u4yiRUiST_9IarBUK6MbBJan7JiS4XWdDYgxRNZrwfynZRrCeRlTVs7fgZidGQPGvlEFXLe0WlWU95/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Tim Jaksa Penuntut Umum Zainal Abidin, Rnony Yusuf, Rikhi Benindo Maghaz, Januar Dwi Nugroho dan Johan Dwi Juniarto dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 18 April 2023, menyeret R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan periode 2018 - 2022 ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk di adili sebagai Terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Suap,  menerima janji atau hadiah yang dianggap Suap dan menerima gratifikasi bberupa uang hasil jual beli jabatan, setoran para pejabat, setoran rumah sakit dan fee proyek APBD Kabupaten Bangkalan yang totalnya sebesar Rp15.661.323.263 (lima belas miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) melaui Erwin Yoesoef selaku Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pemkab Bangkalan dan Roosli Soeliharjono selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2020 - 2022 serta melaui M. Sodiq salah satu Wartawan di Madura<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK teruari, bahwa Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron dijerat empat Pasal dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 12 a dan Pasal 12 b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B<br /><br /><i>Pasal 12 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />Huruf a berbunyi: pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;<br /><br />Huruf b berbunyi: pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;<br /><br />Pasal 11 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya<br /><br />Pasal 12 B ayat (1) berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :<br /><br />Huruf a: yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;<br /><br />Huruf b: yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />Ayat (2) berbunyi: Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</i>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhspWTRw8YymLuteA2WjavVpYcGxAQHS_DKq3pESnJT-HGamV5uA7FAG2_9-uGwIkUdLSt2tPUpAn1hk5SGBQnFqvcKuvQ6XqKwo2RSSZn0iGglTcaADWZmLhFYrtEe_i5RjjprgYAOrzfiEuudw51KDSw51ddtMfyAXROvigzSrTfDX7lRxlCPt3PC/s640/a.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="444" height="607" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhspWTRw8YymLuteA2WjavVpYcGxAQHS_DKq3pESnJT-HGamV5uA7FAG2_9-uGwIkUdLSt2tPUpAn1hk5SGBQnFqvcKuvQ6XqKwo2RSSZn0iGglTcaADWZmLhFYrtEe_i5RjjprgYAOrzfiEuudw51KDSw51ddtMfyAXROvigzSrTfDX7lRxlCPt3PC/w444-h607/a.jpg" width="444" /></a></div><br />Dan dalam kasus ini, JPU KPK tidak hanya menyeret Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati yang diduga penerima uang suap, tetapi lima Terdakwa selaku selaku pemberi duit suap terkait pengangkatan dan pelantikan menjadi Kepala Dinas yang sudah di adili sebelumnya yaitu;<br /><br /><span style="color: red;">1. Salman Hidayat</span> selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan terbukti memberikan uang sebesar Rp125 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan<br /><br /><span style="color: red;">2. Achmad Mustaqim</span> selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bangkalan terbukti memberikan uang sebesar Rp150 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan<br /><br /><span style="color: red;">3. Agus Eka Leandy</span> selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kab. Bangkalan terbukti memberikan uang sebesar Rp100 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan<br /><br /><span style="color: red;">4. Wildan Yulianto</span> selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp150 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan, dan<br /><br /><span style="color: red;">5. Hosin Jamili</span> selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangkalan dituntut lebih berat yakni dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Alasan JPU KPK karena, Terdakwa Hosin Jamili tidak mengakui perbuatannya memberikan uang sebesar Rp50 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron sementara beberapa saksi dinatarnya Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi) Kabupaten Bangkalan mengakui terus terang   <br /><br />Menurut JPU KPPK, bahwa kelima Terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Sementara Suryono Pane, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron seusai persidangan kepada  beritakorupsi.co menjelasakan, bahwa Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron tidak ada menerima apapun termasuk duit dari lima Terdakwa sebelumhya<br /><br />“Tidak ada (uang) ke Bupati, sama sekali tidaak ada,” kata Pane<br /><br />Menurut Pane, bahwa yang pengumpulan para calon Kepala Dinas adalah R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekda dan Roosli Soeliharjono selaku Plt. BKPSDA. Dan yang mengumpulkan uang adalah Erwin Yoesoef selaku Kabag Protokol dan Komunikasi Pemkab Bangkalan yang harusnya dijadikan Tersangka<br /><br />“Kalau mau penegakan hukum yang benar dan adil, harusnya ada beberapa orang yang jadi Tersangka. Yang mengumpulkan calon Kepala Dinas itu ya Sekda Taufan dan Roosli Plt. BKPSDA. Dan yang mengumpulkan uang Erwin,” kata Pane<br /><br />Saat diminta tanggapannya terkait keterangan Erwin Yoesoef dalam persidangan yang mengatakan bahwa sejumlah uang yang diterimaya dari para Kepala Dinas langsung diserahkan kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron<br /><br />Menurut Pane, bahwa penyerahan uang dari Erwin Yoesoef kepada Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan tidak ada bukti dan perlu pembuktian dalam persidangan<br /><br />“Tidak ada bukti,” kata Pane. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqOwoVv93u7Utl5zMeI96KOoSCpUKwKXHDXj5oa88exgf9rEYZeUqOGo-m79Myca4jPACb3horopeKxT9vz2cVTUbVOF5qq1x9wwz7kcF6QKOh-iTyktYJpfdnhO0pw-KcL5NdqH5wsF37zLGRmiJHewlK11id1y1vf4MRPud7vAn7SekU-qR9cCYE/s1600/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqOwoVv93u7Utl5zMeI96KOoSCpUKwKXHDXj5oa88exgf9rEYZeUqOGo-m79Myca4jPACb3horopeKxT9vz2cVTUbVOF5qq1x9wwz7kcF6QKOh-iTyktYJpfdnhO0pw-KcL5NdqH5wsF37zLGRmiJHewlK11id1y1vf4MRPud7vAn7SekU-qR9cCYE/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Aneh memang kalau Penasehat Hukum Terdakwa ini menanyakan bukti penyerahan duit dari Erwin Yoesoef kepada Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan. Andaikan ada bukti penyerahan uang dari lima Terdakwa sebelumnya selaku pemberi suap kepada bupati dan dari dari Erwin Yoesoef kepada Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan, kasus perkara inipun tak akan sampai ke meja Hakim Pengadilan Tipikor untuk diadili.<br /><br />Namun apa yang dikatakan Pane terkait Tersangka terhadap pihak-pihak yang terlibat ada benar juga. Sebab duit ‘haram’ puluhan milliaran itu tidak langsung ke tangan Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan melainkan pihak lain, diantaranya Erwin Yoesoef selaku Kabag Protokol dan Komunikasi Pemkab Bangkalan dan M. Sodiq, salah satu Wartawan di Madura serta pihak lainnya<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah KPK akan menyeret Tersangka baru terkait adanya keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini seperti yang terungkap dalam persidangan diantaranya M. Sodiq, Erwin Yoesoef, Roosli Soeliharjono Plt. BKPSDA, R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekda, Mohni selaku Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, Ketua DPRD, Ketua KPU, Sekretaris DPPRD Bangkalan, dan beberapa pejabat dan para kontraktor termasui Diana Kusumawati akan terseret dalam kasus ini???<br /><br />Sementara surat dakwaan terhadap Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan dibacakan oleh Tim JPU KPK secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 18 April 2023) dengan agenda dakwaan dihadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Sigit Nugroho, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Suryono Pane, SH., MH dkk serta dihadiri pula oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) gedung merah putih KPK Jakarta<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK dijelaskan, bahwa Terdakwa R. ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Bangkalan periode Tahun 2018 sampai dengan periode Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-6073 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 14 September 2018, pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4F0pQEvBvzipc00if1mrvGredXIKJ8EaWiGB8iRddUkgcPKtFE-cpV1NnZ9eQjBZuYx9faUOFwv8jCnUh-ku79mIj1U7yPbN58_aGyIV5PmTKKfDprEzO3swY36pIjcFLoSbvSEYFjabOrpm33GOnWwQl13Q6hvEbzBOFtyRUOCmNOtnXSkxVgd9-/s698/6.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="698" data-original-width="468" height="614" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4F0pQEvBvzipc00if1mrvGredXIKJ8EaWiGB8iRddUkgcPKtFE-cpV1NnZ9eQjBZuYx9faUOFwv8jCnUh-ku79mIj1U7yPbN58_aGyIV5PmTKKfDprEzO3swY36pIjcFLoSbvSEYFjabOrpm33GOnWwQl13Q6hvEbzBOFtyRUOCmNOtnXSkxVgd9-/w412-h614/6.jpg" width="412" /></a></div>Atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Ruangan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Jalan Soekarno-Hatta No. 15 Bangkalan, Ruang Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan Jalan Soekarno-Hatta No. 35 Bangkalan, Kantor Bupati Kabupaten Bangkalan Jalan Soekarno-Hatta No. 35 Bangkalan, Pendopo Agung Bangkalan di Jalan Letnan Abdullah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Jalan Letnan Singosastro nomor 14 Bangkalan dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bangkalan di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan <br /><br />Atau setidak-tidaknya di beberapa tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima hadiah atau janji <br /><br />Yaitu Terdakwa menerima hadiah berupa uang secara bertahap sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari ACHMAD MUSTAQIM, sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari AGUS EKA LEANDY dan sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari WILDAN YULIANTO dengan total sejumlah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) , padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan<br /><br />Atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu dengan maksud supaya Terdakwa selaku Bupati Bangkalan dapat memilih, mengangkat dan melantik ACHMAD MUSTAQIM sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, AGUS EKA LEANDY sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan dan WILDAN YULIANTO sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tahun 2021/2022, <br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Bupati Bangkalan yang merupakan Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, <br /><br />Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut <br /><br />Bahwa Terdakwa selaku Bupati Bangkalan masa jabatan Tahun 2018-2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-6073 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 14 September 2018. Dengan jabatan sebagai Bupati, maka Terdakwa sekaligus juga merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bangkalan yang dapat memilih, mengangkat, melantik dan memberhentikan pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan.<br /><br />Bahwa pada bulan Mei 2021 terdapat kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Pemkab Bangkalan. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, ROOSLI SOELIHARJONO selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) beserta R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH selaku Sekretaris Daerah Pemkab Bangkalan melapor kepada Terdakwa agar dilakukan lelang jabatan atau seleksi JPT Pratama.    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb4kklqbOFT-2Mm4T3gd8LYXffzuth-oZqVhWE-qbrL8vDv1TUK-Vx8jRz0UI-L7Dcp8GyBX_VjCGPotGqcgjvLZFIFoUuGmlovEDBU1_oj7SHLGfqDoAyscKMT4EgTSp-_TZOSiEllTr7Xbq_I19wT6cAgaExUt8UXQXWu6xofuqvEn2mFGIym2iG/s1600/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb4kklqbOFT-2Mm4T3gd8LYXffzuth-oZqVhWE-qbrL8vDv1TUK-Vx8jRz0UI-L7Dcp8GyBX_VjCGPotGqcgjvLZFIFoUuGmlovEDBU1_oj7SHLGfqDoAyscKMT4EgTSp-_TZOSiEllTr7Xbq_I19wT6cAgaExUt8UXQXWu6xofuqvEn2mFGIym2iG/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian Terdakwa memerintahkan ROOSLI SOELIHARJONO dan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH untuk mempersiapkan proses pelaksanaan seleksi JPT Pratama, selain itu juga memerintahkan ROOSLI SOELIHARJONO dan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH untuk mencari “calon pengantin” sebagai istilah untuk calon peserta lelang jabatan dan untuk menyiapkan uang untuk Terdakwa, sebagaimana seleksi JPT pada tahun-tahun sebelumnya.<br /><br />Bahwa kemudian untuk melaksanakan seleksi JPT Pratama, pada tanggal 31 Mei 2021, Terdakwa membentuk Panita Seleksi JPT Pratama sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/137/Kpts/433.013/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/170/Kpts/433.013/2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dengan menetapkan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH selaku Ketua Panitia Seleksi JPT Pratama Kabupaten Bangkalan dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/138/Kpts/433.013/2021 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan menetapkan ROOSLI SOELIHARJONO sebagai Ketua Sekretariat Panitia Seleksi.<br /><br />Bahwa karena adanya wabah Covid-19, proses persiapan pelaksanaan lelang jabatan untuk seleksi JPT Pratama tertunda. Hingga kemudian pada sekitar awal Desember 2021, ROOSLI SOELIHARJONO dan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH melapor kembali kepada Terdakwa untuk melaksanakan kembali proses seleksi JPT Pratama di Pemkab Bangkalan karena pada saat itu terdapat kekosongan 6 (enam) jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemkab Bangkalan, yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA). Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa meminta agar segera dilakukan seleksi JPT Pratama.<br /><br />Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO mengumpulkan nama-nama “calon pengantin” termasuk memasukan nama ACHMAD MUSTAQIM, AGUS EKA LEANDY dan WILDAN YULIANTO. Setelah nama-nama ”calon pengantin” tersebut dikumpulkan, <br /><br />Selanjutnya R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO menghadap kepada Terdakwa di Pendopo Agung Bangkalan di Jalan Letnan Abdullah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan membahas mengenai nama-nama calon yang akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Kemudian Terdakwa mengusulkan nama SALMAN HIDAYAT untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta HOSIN JAMILI sebagai Kepala Dinas PMD. <br /><br />Lalu R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH mengusulkan nama WILDAN YULIANTO untuk mengisi jabatan Kepala Dinas PUPR sekaligus menyampaikan usulan dari MOHNI selaku Wakil Bupati Bangkalan untuk jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan diisi oleh ACHMAD MUSTAQIM, <br /><br />Sedangkan ROOSLI SOELIHARJONO mengusulkan nama AGUS EKA LEANDY untuk mengisi jabatan Kepala BKPSDA. Atas nama-nama “calon pengantin” yang diusulkan tersebut, Terdakwa menyetujuinya.<br /><br />Kemudian R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO menghubungi masing-masing “calon pengantin” tersebut untuk menyatakan kesiapannya dalam proses seleksi JPT serta kesiapan menyiapkan komitmen fee untuk diberikan kepada Terdakwa. Agar memenuhi persyaratan pendaftaran dan memudahkan para “calon pengantin” memenangkan seleksi JPT Pratama, R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO meminta kepada para “calon pengantin” untuk mencari peserta pendamping untuk didaftarkan. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIPnq5SWdfQdY50bIj8Wl6F6T25ZR7XmmQl2ZEzIaQLm8VR0cLIPklQGFqxnxlbnN7KHsufP0AVYeT0sQHLSmPNPhwdJHijUw1DqOIM-8gQkyOUPB001Kg4pDx_ZhfNT4rjZEiwLhDNe3C0PxdoBb705MwQqjpvtGzT6QIWXXASSsdjC9rdRq9Xa7I/s640/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIPnq5SWdfQdY50bIj8Wl6F6T25ZR7XmmQl2ZEzIaQLm8VR0cLIPklQGFqxnxlbnN7KHsufP0AVYeT0sQHLSmPNPhwdJHijUw1DqOIM-8gQkyOUPB001Kg4pDx_ZhfNT4rjZEiwLhDNe3C0PxdoBb705MwQqjpvtGzT6QIWXXASSsdjC9rdRq9Xa7I/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa untuk memenuhi permintaan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO tersebut, ACHMAD MUSTAQIM meminta bantuan kepada R. FELGIE SURYA PRAMANA selaku Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Bangkalan, AGUNG FIRMANSYAH selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Bangkalan dan HARI CAHYONO selaku Sekretaris di Badan Penelitan dan Pengembangan Daerah untuk menjadi peserta pendamping dalam seleksi JPT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, <br /><br />AGUS EKA LEANDY meminta bantuan DONNY DWI PUJIANTORO dan SUMRIYAH untuk menjadi peserta pendamping dalam seleksi JPT Kepala BKPSDA dan WILDAN YULIANTO meminta bantuan ALIFIN RUDIANSYAH selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan dan IKHTIARINI MASISWANTI selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan guna memenuhi syarat minimal 4 peserta dalam proses seleksi JPT Pratama.<br /><br />Bahwa untuk memenuhi uang komitmen fee untuk mengisi salah satu jabatan dalam seleksi JPT Pratama, MOHNI menghubungi ROOSLI SOELIHARJONO untuk meminta uang dari ACHMAD MUSTAQIM terkait adanya kebutuhan Terdakwa membayar survey elektabilitas. Kemudian ROOSLI SOELIHARJONO menghubungi ACHMAD MUSTAQIM agar menyiapkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya ACHMAD MUSTAQIM menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada ROOSLI SOELIHARJONO di ruang kerjanya di Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan di Jalan Soekarno-Hatta No. 15 Bangkalan. Uang tersebut kemudian oleh ROOSLI SOELIHARJONO diberikan kepada R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH di ruangan Sekda yang digunakan untuk kebutuhan Terdakwa membayar survey elektabilitas.<br /><br />Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2021, Panitia Seleksi mengumumkan pelaksanaan pendaftaran seleksi JPT Pratama sebagaimana Surat Pengumuman Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bangkalan Nomor:04/PANSEL-JPT/BKL/XII/2021. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2021, <br /><br />Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi sebagaimana Surat Pengumuman Panitia Seleksi JPT Pratama Nomor:09/JPT-BKL/XII/2021, dimana ACHMAD MUSTAQIM dinyatakan lolos untuk seleksi JPT Pratama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, AGUS EKA LEANDY dinyatakan lolos untuk seleksi JPT Pratama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan dan WILDAN YULIANTO dinyatakan lolos untuk seleksi JPT Pratama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Bahwa pada tahap seleksi kompetensi, penulisan makalah dan wawancara, Panitia Seleksi JPT Pratama menentukan 3 nama yang akan disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk direkomendasikan sebagai calon 3 (tiga) peserta terbaik.<br /><br />Kemudian pada tanggal 6 Januari 2022, WILDAN YULIANTO dihubungi oleh DIANA KUSUMAWATI selaku salah satu pengusaha/kontraktor yang biasa mengerjakan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan serta mempunyai kedekatan dengan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH.  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQp61Wqp06tLhS-P6FX-xiW72l4lmWF41wQ-3oF34O3GlCjRICfqQnxXg9856p-bE0DkBDscudwUMUH5QaehjHQb-ysb9YLpnf8Gj175s-PkpyxkwVmnYCBZtWW7ALk5mEqhNFrtxOHvS9C1Cn3xU3O3WRGkcSS38uH2VQk55k7Y9Hzo0JRcqd6TxY/s640/c.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQp61Wqp06tLhS-P6FX-xiW72l4lmWF41wQ-3oF34O3GlCjRICfqQnxXg9856p-bE0DkBDscudwUMUH5QaehjHQb-ysb9YLpnf8Gj175s-PkpyxkwVmnYCBZtWW7ALk5mEqhNFrtxOHvS9C1Cn3xU3O3WRGkcSS38uH2VQk55k7Y9Hzo0JRcqd6TxY/w640-h360/c.jpg" width="640" /></a></div>Pada saat itu DIANA KUSUMAWATI menyampaikan kepada WILDAN YULIANTO bahwa calon peserta lainnya yakni ARY SUHARJA dan MOHAMMAD HASAN FAISOL sudah siap untuk memberikan uang kepada Terdakwa agar dapat terpilih sebagai Kepala Dinas PUPR, sehingga DIANA KUSUMAWATI menyarankan kepada WILDAN YULIANTO agar segera berkoordinasi dengan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH untuk merealisasikan komitmen fee kepada Terdakwa.<br /><br />Atas penyampaian dari DIANA KUSUMAWATI tersebut, WILDAN YULIANTO mempersiapkan uang komitmen fee dengan cara memerintahkan GUNTUR SETIADI selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan untuk mengambil uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diambil dari “dana operasional” yang diperoleh dan dikelola GUNTUR SETIADI dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Kemudian pada tanggal 11 Januari 2022, WILDAN YULIANTO bersama dengan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH menemui Terdakwa di Pendopo Agung Bangkalan Jalan Letnan Abdullah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Pada pertemuan tersebut, R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH menyampaikan bahwa WILDAN YULIANTO sebagai calon Kepala Dinas PUPR dan menceritakan profil serta latar belakang WILDAN YULIANTO. <br /><br />Selanjutnya Terdakwa menanyakan kesiapan WILDAN YULIANTO untuk menjabat, termasuk kesiapan uang komitmen fee. Atas pertanyaan dari Terdakwa tersebut, WILDAN YULIANTO menjawab ”saya siap bapak”. Atas jawaban kesiapan dari WILDAN YULIANTO, lalu Terdakwa menyampaikan agar uang komitmen fee dari WILDAN YULIANTO diberikan melalui ERWIN YOESOEF selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Bangkalan.<br /><br />Setelah mendapatkan arahan dari Terdakwa, kemudian pada hari yang sama WILDAN YULIANTO langsung menghubungi ERWIN YOESOEF dan menyuruhnya untuk menemui WILDAN YULIANTO di ruang kerjanya pada Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. <br /><br />Kemudian ERWIN YOESOEF langsung menemui WILDAN YULIANTO bersama GUNTUR SETIADI. Selanjutnya WILDAN YULIANTO memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dalam paperbag kepada ERWIN YOESOEF sambil berkata “ini Mas Erwin, titipan buat bapak 150”. Setelah menerima paperbag berisikan uang tersebut, selanjutnya ERWIN YOESOEF membawanya ke Pendopo Agung Bangkalan dan diterima oleh Terdakwa.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsDo95H-w4uJm45KbYxX1jfOViwh8hfaKp5XvR3CiQG8Rt7F9lXDk6ijisb1mCooQe5vTHp63JQEzId3eXD1vUUXZc_R14W99IDTzqbk9BmfGxSKOCJ90frQTkrQPT7RCiBpCDzEN6oPS4PJ0RKvl56YioWpl6cZQQcZEfb3wmCdiMu1okcufIY2Cx/s640/sekda.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsDo95H-w4uJm45KbYxX1jfOViwh8hfaKp5XvR3CiQG8Rt7F9lXDk6ijisb1mCooQe5vTHp63JQEzId3eXD1vUUXZc_R14W99IDTzqbk9BmfGxSKOCJ90frQTkrQPT7RCiBpCDzEN6oPS4PJ0RKvl56YioWpl6cZQQcZEfb3wmCdiMu1okcufIY2Cx/w640-h360/sekda.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2022, Terdakwa dan Panitia Seleksi JPT Pratama menerima hasil rekomendasi hasil seleksi JPT Pratama dari KASN sebagaimana surat dari Ketua KASN nomor: B-131/KASN/1/2022 yang pada pokoknya menyetujui 3 (tiga) nama terbaik hasil seleksi terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemkab Bangkalan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, yaitu EDY SUHARTO W, ACHMAD MUSTAQIM dan R. FELGIE SURYA PRAMANA, <br /><br />Untuk jabatan Kepala BKPSDA, yaitu AGUS EKA LEANDY, DONNY DWI PUJIANTORO dan SUMRIYAH dan untuk jabatan Kepala Dinas PUPR, yakni ALIFIN RUDIANSYAH, WILDAN YULIANTO dan MOHAMMAD HASAN FAISOL.<br /><br />Bahwa selanjutnya R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO menghadap kembali kepada Terdakwa di Pendopo Agung Bangkalan dengan menanyakan “Pak, kapan teman teman bisa menghadap”, dan dijawab oleh Terdakwa “yaudah terserah, yang itu uangnya nanti pelan pelan saja”.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2022, AGUS EKA LEANDY bersama-sama dengan SALMAN HIDAYAT sebagai calon Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta RIZAL MORIS sebagai calon Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menemui Terdakwa di Pendopo Agung Bangkalan. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, AGUS EKA LEANDY mengatakan “mohon izin Bapak untuk pertemuan selanjutnya nanti kami bertiga akan menghadap Bapak secara pribadi” dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “ya sudah”, maksud pembicaraan tersebut adalah mereka akan menemui Terdakwa dan memberikan komitmen fee jika mereka terpilih sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil seleksi JPT Pratama yang diikuti.<br /><br />Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, ACHMAD MUSTAQIM menghadap kepada Terdakwa di Pendopo Agung Bangkalan, saat itu ACHMAD MUSTAQIM diantarkan oleh ROOSLI SOELIHARJONO yang menyampaikan kepada Terdakwa “Ada Pak Takim Pak mau menghadap”, lalu Terdakwa mengatakan “Ya toren (dipersilahkan)”, <br /><br />Kemudian ACHMAD MUSTAQIM menemui Terdakwa, namun sebelum ACHMAD MUSTAQIM menyampaikan maksudnya, Terdakwa mengatakan kepada ACHMAD MUSTAQIM ”sudah nanti komunikasi dan serahkan ke ERWIN saja”.<br /><br />Bahwa selanjutnya ACHMAD MUSTAQIM menemui ERWIN YOESOEF selaku Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Bangkalan yang juga berada di Pendopo Agung Bangkalan tersebut, dengan mengatakan “Ayo win ikut, ada buat bapak”.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUC_o_mnet3e43kxCV7v5ebk9OWWKhfty6ws7rREmqtFli-UYLQYeYoegKXKbvHl3bE3hiudKStjUOqjr8H3N9qRnvM-nns-mRyNdZrDP79BXqi_nJ0-3A27Lo7oNL0BDQuXNllqquLdyoyF_SlPlzwKQ0JG11gKjyjVYdAvdC79zdotxl7VRqUN80/s640/f.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUC_o_mnet3e43kxCV7v5ebk9OWWKhfty6ws7rREmqtFli-UYLQYeYoegKXKbvHl3bE3hiudKStjUOqjr8H3N9qRnvM-nns-mRyNdZrDP79BXqi_nJ0-3A27Lo7oNL0BDQuXNllqquLdyoyF_SlPlzwKQ0JG11gKjyjVYdAvdC79zdotxl7VRqUN80/w640-h288/f.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian ACHMAD MUSTAQIM mengajak ERWIN YOESOEF untuk mengikutinya menuju tempat parkir, setelah itu ACHMAD MUSTAQIM mengambil uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang disimpannya dalam mobil dan memberikannya kepada ERWIN YOESOEF dengan mengatakan “Win, ini nitip”. <br /><br />Selanjutnya ERWIN YOESOEF membawa uang tersebut masuk ke Pendopo dan melaporkannya kepada Terdakwa, dengan mengatakan “Pak mohon izin ini dari Pak. MUSTAQIM”, kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa.<br /><br />Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2022, AGUS EKA LEANDY membawa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dimasukkan kedalam goodie bag warna coklat menuju Pendopo Agung Bangkalan dan menemui Terdakwa di Pringgitan Pendopo Agung Bangkalan sambil mengatakan “mohon izin Pak Bupati, saya ingin menyampaikan sesuatu terkait assestmen kemarin”, kemudian Terdakwa menjawab “ya sudah langsung ke ERWIN saja”.<br /><br />Kemudian AGUS EKA LEANDY menemui ERWIN YOESOEF selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Bangkalan di sekitar Bank BRI Jalan Letnan Singosastro Nomor 14 Bangkalan. Lalu AGUS EKA LEANDY menyerahkan goodie bag berisi uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada ERWIN YOESOEF dengan mengatakan “ini mas yang tadi” dan ERWIN YOESOEF mengiyakan.<br /><br />Setelah menerima hasil rekomendasi dari KASN, kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Terdakwa selaku Bupati sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai kewenangannya memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon peserta yang telah disetujui oleh KASN untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama termasuk untuk jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala BKPSDA dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan. <br /><br />Atas dasar tersebut serta atas pemberian komitmen fee dari ACHMAD MUSTAQIM, AGUS EKA LEANDI dan WILDAN YULIANTO yang sudah diterima oleh Terdakwa, maka Terdakwa memilih dan mengangkat ACHMAD MUSTAQIM sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, AGUS EKA LEANDY sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan dan WILDAN YULIANTO sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI-lmqrqLVg6AGCOV98ilg4HyTkPRv1kU7o_axTg4B9qt5f_G_un3O0h14qJdC01xvt-L1D3xhfwVt_XOBXb2ww6cp2Sa73q3hMkaeQUtFKrEvKg9gCj7xiotzO8VUEIFU1s3SEq0RR7xq-Q3Os2aXsNHMPoDhZ2aGKDDRcvbwmysXS_CBooeJG1ma/s640/IMG20230317143758.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI-lmqrqLVg6AGCOV98ilg4HyTkPRv1kU7o_axTg4B9qt5f_G_un3O0h14qJdC01xvt-L1D3xhfwVt_XOBXb2ww6cp2Sa73q3hMkaeQUtFKrEvKg9gCj7xiotzO8VUEIFU1s3SEq0RR7xq-Q3Os2aXsNHMPoDhZ2aGKDDRcvbwmysXS_CBooeJG1ma/w640-h288/IMG20230317143758.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022, Terdakwa melantik ACHMAD MUSTAQIM sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, AGUS EKA LEANDY sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan dan WILDAN YULIANTO sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 821.2/085/433.202/2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan tanggal 22 Februari 2022.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa menerima hadiah berupa uang secara bertahap sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari ACHMAD MUSTAQIM, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari AGUS EKA LEANDY dan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari WILDAN YULIANTO <br /><br />Dengan total sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan maksud supaya Terdakwa selaku Bupati Bangkalan dapat memilih, mengangkat dan melantik ACHMAD MUSTAQIM sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, AGUS EKA LEANDY sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan dan WILDAN YULIANTO sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tahun 2021/2022, <br /><br />Hal itu bertentangan bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Bupati Bangkalan yang merupakan Penyelenggara Negara sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, <br /><br />Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.<br /><br /><b>Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a dan b  Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHAP. </b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiggvByGrr3lOFOQREmnZm0EDdq1mGWYhVT_GeuFYCN2MrmY3w0y1S5E6jC4iz74Z5mvkgNCuUkvxYIRjDtUFs8XVbOlGa1Dw9Ue_G5pgnPYrf2R-meWNVYgs9s3g_37sqN655sQ2Cg09IUiEbx5FJxRjzJ_35L8Ba6t_FFjDJLLUezKzpnTIpF40JI/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiggvByGrr3lOFOQREmnZm0EDdq1mGWYhVT_GeuFYCN2MrmY3w0y1S5E6jC4iz74Z5mvkgNCuUkvxYIRjDtUFs8XVbOlGa1Dw9Ue_G5pgnPYrf2R-meWNVYgs9s3g_37sqN655sQ2Cg09IUiEbx5FJxRjzJ_35L8Ba6t_FFjDJLLUezKzpnTIpF40JI/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="color: red; font-size: medium;">ATAU KEDUA :</span></b><br />Bahwa Terdakwa R. ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Bangkalan periode Tahun 2018 sampai dengan periode Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-6073 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 14 September 2018, pada bulan Desember 2021, bulan Februari 2022, bulan Maret 2022, pada tanggal 7 Juli 2022 dan tanggal 15 Juli 2022 <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Ruangan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Jalan Soekarno-Hatta No. 15 Bangkalan, Ruang Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan Jalan Soekarno-Hatta No. 35 Bangkalan, Kantor Bupati Kabupaten Bangkalan Jalan Soekarno-Hatta No. 35 Bangkalan, Pendopo Agung Bangkalan di Jalan Letnan Abdullah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Jalan Letnan Singosastro nomor 14 Bangkalan, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bangkalan di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan di parkiran mobil Masjid Pemkab Bangkalan di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan <br /><br />Atau setidak-tidaknya di beberapa tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, <br /><br />Yaitu menerima hadiah atau janji yaitu Terdakwa telah menerima hadiah berupa uang secara bertahap sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari ACHMAD MUSTAQIM, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) <br /><br />Dari AGUS EKA LEANDY, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari WILDAN YULIANTO, secara bertahap sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari SALMAN HIDAYAT dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari HOSIN JAMILI dengan total sejumlah Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah),   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMGSfKa-jxKca9xzC9MmnaNRGAmAx6lsEG3b6N9PO0uvGv-uo-JP00-akOHoh3kQN2-4NSO1EWD2xOZpd9_pCrvN1YmI8YxvJaXR_N4A72jPAvrETN5eSGtLq1DR6ftyd2gop8MIroyTJwL_w7FTxBBu6fg0Jn_6uIUJEIEiOR_AeeMIMurIvuD4pZ/s1600/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMGSfKa-jxKca9xzC9MmnaNRGAmAx6lsEG3b6N9PO0uvGv-uo-JP00-akOHoh3kQN2-4NSO1EWD2xOZpd9_pCrvN1YmI8YxvJaXR_N4A72jPAvrETN5eSGtLq1DR6ftyd2gop8MIroyTJwL_w7FTxBBu6fg0Jn_6uIUJEIEiOR_AeeMIMurIvuD4pZ/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan karena Terdakwa selaku Bupati Bangkalan memiliki kewenangan untuk memilih, mengangkat dan melantik;<br /><br />1. ACHMAD MUSTAQIM sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, 2. AGUS EKA LEANDY sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan, <br />3. WILDAN YULIANTO sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan, <br />4. SALMAN HIDAYAT sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan dan <br />5. HOSIN JAMILI sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tahun 2021/2022, <br /><br />Atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu menurut pikiran ACHMAD MUSTAQIM, AGUS EKA LEANDY, WILDAN YULIANTO, SALMAN HIDAYAT dan HOSIN JAMILI bahwa Terdakwa memiliki pengaruh jabatan dalam memilih, mengangkat dan melantik dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tahun 2021/2022 yang dapat memenuhi apa yang diharapkan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :<br /><br />Bahwa Terdakwa selaku Bupati Bangkalan masa jabatan Tahun 2018-2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-6073 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 14 September 2018. Dengan jabatan sebagai Bupati, maka Terdakwa sekaligus juga merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bangkalan yang dapat memilih, mengangkat, melantik dan memberhentikan pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan.<br /><br />Bahwa pada bulan Mei 2021 terdapat kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Pemkab Bangkalan. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, ROOSLI SOELIHARJONO selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) beserta R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH selaku Sekretaris Daerah Pemkab Bangkalan melapor kepada Terdakwa agar dilakukan lelang jabatan atau seleksi JPT Pratama.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwMKf_At3AaWI97u0AjMcvs-zYw7VfSwUg4VlZwhO06YrTXOz7yWP9ToYoT_s3po1LfLGWyvLgVF1TCNDUHUL2UZkHif5Jn-Jv4Ze8oxPDL-qEn7K-nFCq2tfqkl46xTYwUhKZignfOn7v3DMcKKhbAoFlpVKvZ7R5RtWh3bUD4ZyJv6Ii81Krzo0q/s710/7.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="710" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwMKf_At3AaWI97u0AjMcvs-zYw7VfSwUg4VlZwhO06YrTXOz7yWP9ToYoT_s3po1LfLGWyvLgVF1TCNDUHUL2UZkHif5Jn-Jv4Ze8oxPDL-qEn7K-nFCq2tfqkl46xTYwUhKZignfOn7v3DMcKKhbAoFlpVKvZ7R5RtWh3bUD4ZyJv6Ii81Krzo0q/w422-h640/7.jpg" width="422" /></a></div>Kemudian Terdakwa memerintahkan ROOSLI SOELIHARJONO dan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH untuk mempersiapkan proses pelaksanaan seleksi JPT Pratama, selain itu juga memerintahkan ROOSLI SOELIHARJONO dan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH untuk mencari “calon pengantin” sebagai istilah untuk calon peserta lelang jabatan dan untuk menyiapkan uang untuk Terdakwa, sebagaimana seleksi JPT pada tahun-tahun sebelumnya.<br /><br />Bahwa kemudian untuk melaksanakan seleksi JPT Pratama, pada tanggal 31 Mei 2021, Terdakwa membentuk Panita Seleksi JPT Pratama sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/137/Kpts/433.013/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/170/Kpts/433.013/2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, <br /><br />Dengan menetapkan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH selaku Ketua Panitia Seleksi JPT Pratama Kabupaten Bangkalan dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/138/Kpts/433.013/2021 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan menetapkan ROOSLI SOELIHARJONO sebagai Ketua Sekretariat Panitia Seleksi.<br /><br />Bahwa karena adanya wabah Covid-19, proses persiapan pelaksanaan lelang jabatan untuk seleksi JPT Pratama tertunda. Hingga kemudian pada sekitar awal Desember 2021, ROOSLI SOELIHARJONO dan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH melapor kembali kepada Terdakwa untuk melaksanakan kembali proses seleksi JPT Pratama di Pemkab Bangkalan <br /><br />Karena pada saat itu terdapat kekosongan 6 (enam) jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemkab Bangkalan, yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Penanaman Modal, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa meminta agar segera dilakukan seleksi JPT Pratama.<br /><br />Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO mengumpulkan nama-nama “calon pengantin” termasuk memasukan nama ACHMAD MUSTAQIM, AGUS EKA LEANDY, WILDAN YULIANTO, SALMAN HIDAYAT dan HOSIN JAMILI. Setelah nama-nama ”calon pengantin” tersebut dikumpulkan, selanjutnya R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO menghadap kepada Terdakwa di Pendopo Agung Bangkalan di Jalan Letnan Abdullah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan membahas mengenai nama-nama calon yang akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. <br /><br />Kemudian Terdakwa mengusulkan nama SALMAN HIDAYAT untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta HOSIN JAMILI sebagai Kepala Dinas PMD. Lalu R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH mengusulkan nama WILDAN YULIANTO untuk mengisi jabatan Kepala Dinas PUPR sekaligus menyampaikan usulan dari MOHNI selaku Wakil Bupati Bangkalan untuk jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan diisi oleh ACHMAD MUSTAQIM, sedangkan ROOSLI SOELIHARJONO mengusulkan nama AGUS EKA LEANDY untuk mengisi jabatan Kepala BKPSDA. Atas nama-nama “calon pengantin” yang diusulkan tersebut, Terdakwa menyetujuinya.<br />  <br />Kemudian R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO menghubungi masing-masing “calon pengantin” tersebut untuk menyatakan kesiapannya dalam proses seleksi JPT serta kesiapan menyiapkan komitmen fee untuk diberikan kepada Terdakwa. <br /><br />Agar memenuhi persyaratan pendaftaran dan memudahkan para “calon pengantin” memenangkan seleksi JPT Pratama, R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO meminta kepada para “calon pengantin” untuk mencari peserta pendamping untuk didaftarkan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtH43v2kL3qoPgNgRoTS7fLVnKRSvcI-FJEVBT6sYlM-bZuN3Aobp-v-dCf8A5gJ4fjxRzDQvXdRgUZo-hitqQ2YmiamiVtpQvScxH8dIKK2wT_4P4sAZbRTxdg2C63ofpnNUqw7Y-sMBVKzu10TJQNJnxHCviSg-MI0DvCNkv_JGO7GVSJeHeIeCW/s640/IMG20230317143758.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtH43v2kL3qoPgNgRoTS7fLVnKRSvcI-FJEVBT6sYlM-bZuN3Aobp-v-dCf8A5gJ4fjxRzDQvXdRgUZo-hitqQ2YmiamiVtpQvScxH8dIKK2wT_4P4sAZbRTxdg2C63ofpnNUqw7Y-sMBVKzu10TJQNJnxHCviSg-MI0DvCNkv_JGO7GVSJeHeIeCW/w640-h288/IMG20230317143758.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa untuk memenuhi permintaan MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO tersebut, ACHMAD MUSTAQIM meminta bantuan kepada R. FELGIE SURYA PRAMANA selaku Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Bangkalan, AGUNG FIRMANSYAH selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Bangkalan dan HARI CAHYONO selaku Sekretaris di Badan Penelitan dan Pengembangan Daerah untuk menjadi peserta pendamping dalam seleksi JPT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, <br /><br />AGUS EKA LEANDY meminta bantuan DONNY DWI PUJIANTORO dan SUMRIYAH untuk menjadi peserta pendamping dalam seleksi JPT Kepala BKPSDA dan WILDAN YULIANTO meminta bantuan ALIFIN RUDIANSYAH selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan dan IKHTIARINI MASISWANTI selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan, <br /><br />SALMAN HIDAYAT meminta bantuan kepada JEMMI TRIA SUKMANA untuk menjadi peserta pendamping dalam seleksi JPT Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan HOSIN JAMILI meminta bantuan ABDUL AZIS serta HERI ARIFIN untuk menjadi peserta pendamping dalam seleksi JPT Kepala Dinas PMD guna memenuhi syarat minimal 4 peserta dalam proses seleksi JPT Pratama.<br /><br />Bahwa untuk memenuhi uang komitmen fee untuk mengisi salah satu jabatan dalam seleksi JPT Pratama, MOHNI menghubungi ROOSLI SOELIHARJONO untuk meminta uang dari ACHMAD MUSTAQIM terkait adanya kebutuhan Terdakwa membayar survey elektabilitas. Kemudian ROOSLI SOELIHARJONO menghubungi ACHMAD MUSTAQIM agar menyiapkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). <br /><br />Selanjutnya ACHMAD MUSTAQIM menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada ROOSLI SOELIHARJONO di ruang kerjanya di Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan di Jalan Soekarno-Hatta No. 15 Bangkalan. Uang tersebut kemudian oleh ROOSLI SOELIHARJONO diberikan kepada R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH di ruangan Sekda yang digunakan untuk kebutuhan Terdakwa membayar survey elektabilitas.<br /><br />Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2021, Panitia Seleksi mengumumkan pelaksanaan pendaftaran seleksi JPT Pratama sebagaimana Surat Pengumuman Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bangkalan Nomor:04/PANSEL-JPT/BKL/XII/2021. <br /><br />Kemudian pada tanggal 16 Desember 2021, Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi sebagaimana Surat Pengumuman Panitia Seleksi JPT Pratama Nomor:09/JPT-BKL/XII/2021, dimana ACHMAD MUSTAQIM dinyatakan lolos untuk seleksi JPT Pratama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, AGUS EKA LEANDY dinyatakan lolos untuk seleksi JPT Pratama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan dan <br /><br />WILZAN YULIANTO dinyatakan lolos untuk seleksi JPT Pratama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan, SALMAN HIDAYAT dinyatakan lolos untuk seleksi JPT Pratama Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan dan HOSIN JAMILI dinyatakan lolos untuk seleksi JPT Pratama Kepala Dinas PMD Kabupaten Bangkalan. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2AECT_Q034pY0OQf3IrgkmPUwvJV8urMadc3zQc1qTG1MaU0K_VBHaPHsDbEMgCWS3-76NY-0XXiFfIzh84YvW4EWKUC6gne16Sv1aa70ybGg5bKaoo7yy9toE9cyEzEbDR8hv9-sVwusr-bY5ki53pIw0EfaN32qdc_1desKQYKA7rY_mtp_aCBi/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2AECT_Q034pY0OQf3IrgkmPUwvJV8urMadc3zQc1qTG1MaU0K_VBHaPHsDbEMgCWS3-76NY-0XXiFfIzh84YvW4EWKUC6gne16Sv1aa70ybGg5bKaoo7yy9toE9cyEzEbDR8hv9-sVwusr-bY5ki53pIw0EfaN32qdc_1desKQYKA7rY_mtp_aCBi/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada tahap seleksi kompetensi, penulisan makalah dan wawancara, Panitia Seleksi JPT Pratama menentukan 3 nama yang akan disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk direkomendasikan sebagai calon 3 (tiga) peserta terbaik.<br /><br />Kemudian pada tanggal 6 Januari 2022, WILDAN YULIANTO dihubungi oleh DIANA KUSUMAWATI selaku salah satu pengusaha/kontraktor yang biasa mengerjakan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan serta mempunyai kedekatan dengan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH. Pada saat itu DIANA KUSUMAWATI menyampaikan kepada WILDAN YULIANTO bahwa calon peserta lainnya yakni ARY SUHARJA dan MOHAMMAD HASAN FAISOL sudah siap untuk memberikan uang kepada Terdakwa agar dapat terpilih sebagai Kepala Dinas PUPR, <br /><br />Sehingga DIANA KUSUMAWATI menyarankan kepada WILDAN YULIANTO agar segera berkoordinasi dengan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH untuk merealisasikan komitmen fee kepada Terdakwa.<br /><br />Atas penyampaian dari DIANA KUSUMAWATI tersebut, WILDAN YULIANTO mempersiapkan uang komitmen fee dengan cara memerintahkan GUNTUR SETIADI selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan untuk mengambil uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diambil dari “dana operasional” yang diperoleh dan dikelola GUNTUR SETIADI dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Kemudian pada tanggal 11 Januari 2022, WILDAN YULIANTO bersama dengan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH menemui Terdakwa di Pendopo Agung Bangkalan Jalan Letnan Abdullah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Pada pertemuan tersebut, R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH menyampaikan bahwa WILDAN YULIANTO sebagai calon Kepala Dinas PUPR dan menceritakan profil serta latar belakang WILDAN YULIANTO. <br /><br />Selanjutnya Terdakwa menanyakan kesiapan WILDAN YULIANTO untuk menjabat, termasuk kesiapan uang komitmen fee. Atas pertanyaan dari Terdakwa tersebut, WILDAN YULIANTO menjawab ”saya siap bapak”. Atas jawaban kesiapan dari WILDAN YULIANTO, lalu Terdakwa menyampaikan agar uang komitmen fee dari WILDAN YULIANTO diberikan melalui ERWIN YOESOEF selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Bangkalan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2gdn6nY41cYZILmx5GbDl8pCpwFIS1jszRe_fWpis5kLTDacUN2gIjGKp8s4oVNOsHdVScjgVFi3Qg2jIruBc2SuHFKD03ZG9cZOX7cu8YBGYhFhpqXKdQiO-U3KjfiivEedI9xrdO-36wSlOmZBGzvOCt02v0s4niyE1ajOxyHhTg9nn-9BbmB6T/s1600/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2gdn6nY41cYZILmx5GbDl8pCpwFIS1jszRe_fWpis5kLTDacUN2gIjGKp8s4oVNOsHdVScjgVFi3Qg2jIruBc2SuHFKD03ZG9cZOX7cu8YBGYhFhpqXKdQiO-U3KjfiivEedI9xrdO-36wSlOmZBGzvOCt02v0s4niyE1ajOxyHhTg9nn-9BbmB6T/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Setelah mendapatkan arahan dari Terdakwa, kemudian pada hari yang sama WILDAN YULIANTO langsung menghubungi ERWIN YOESOEF dan menyuruhnya untuk menemui WILDAN YULIANTO di ruang kerjanya pada Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. <br /><br />Kemudian ERWIN YOESOEF langsung menemui WILDAN YULIANTO bersama GUNTUR SETIADI. Selanjutnya WILDAN YULIANTO memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dalam paperbag kepada ERWIN YOESOEF sambil berkata “ini Mas Erwin, titipan buat bapak 150”. Setelah menerima paperbag berisikan uang tersebut, selanjutnya ERWIN YOESOEF membawanya ke Pendopo Agung Bangkalan dan memberikannya kepada Terdakwa.<br /><br />Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2022, Terdakwa dan Panitia Seleksi JPT Pratama menerima hasil rekomendasi hasil seleksi JPT Pratama dari KASN sebagaimana surat dari Ketua KASN nomor: B-131/KASN/1/2022 yang pada pokoknya menyetujui 3 (tiga) nama terbaik hasil seleksi terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemkab Bangkalan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, yaitu ;<br /><br />EDY SUHARTO W, ACHMAD MUSTAQIM dan R. FELGIE SURYA PRAMANA, untuk jabatan Kepala BKPSDA, yaitu AGUS EKA LEANDY, DONNY DWI PUJIANTORO dan SUMRIYAH dan untuk jabatan Kepala Dinas PUPR, yakni ALIFIN RUDIANSYAH, WILDAN YULIANTO dan MOHAMMAD HASAN FAISOL, untuk jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yaitu SALMAN HIDAYAT, MASYHUDUNNURY dan JEMMI TRIA SUKMANA dan untuk jabatan Kepala Dinas PMD, yaitu HOSIN JAMILI, ABDUL AZIS dan HERI ARIFIN.<br /><br />Bahwa selanjutnya R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO menghadap kembali kepada Terdakwa di Pendopo Agung Bangkalan dengan menanyakan “Pak, kapan teman teman bisa menghadap”, dan dijawab oleh Terdakwa “yaudah terserah, yang itu uangnya nanti pelan pelan saja”.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2022, AGUS EKA LEANDY bersama-sama dengan SALMAN HIDAYAT sebagai calon Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta RIZAL MORIS sebagai calon Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menemui Terdakwa di Pendopo Agung Bangkalan. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGYzgc6fahi92e0L7_2_k3somioUkQznut48BkSkl7u0I4IuS5J0VV83AsP4_wZnxQ_SBDzjAJwg-oeXRYcAJGEb3h_APDb9fvFOPhZmVJvZxoFPYlNbGjqNqPH6BZ5aHTItp0ClTGAc84rTwMPpmBxPkLuUSD4-lqsGXLu0kcPat9vLPKvpgotOnW/s640/sekda.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGYzgc6fahi92e0L7_2_k3somioUkQznut48BkSkl7u0I4IuS5J0VV83AsP4_wZnxQ_SBDzjAJwg-oeXRYcAJGEb3h_APDb9fvFOPhZmVJvZxoFPYlNbGjqNqPH6BZ5aHTItp0ClTGAc84rTwMPpmBxPkLuUSD4-lqsGXLu0kcPat9vLPKvpgotOnW/w640-h360/sekda.jpg" width="640" /></a></div>Dalam pertemuan tersebut, AGUS EKA LEANDY mengatakan “mohon izin Bapak untuk pertemuan selanjutnya nanti kami bertiga akan menghadap Bapak secara pribadi” dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “ya sudah”, maksud pembicaraan tersebut adalah mereka akan menemui Terdakwa dan memberikan komitmen fee jika mereka terpilih sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil seleksi JPT Pratama yang diikuti.<br /><br />Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, ACHMAD MUSTAQIM menghadap kepada Terdakwa di Pendopo Agung Bangkalan, saat itu ACHMAD MUSTAQIM diantarkan oleh ROOSLI SOELIHARJONO yang menyampaikan kepada Terdakwa “Ada Pak Takim Pak mau menghadap”, lalu Terdakwa mengatakan “Ya toren (dipersilahkan)”, k<br /><br />Kemudian ACHMAD MUSTAQIM menemui Terdakwa, namun sebelum ACHMAD MUSTAQIM menyampaikan maksudnya, Terdakwa mengatakan kepada ACHMAD MUSTAQIM ”sudah nanti komunikasi dan serahkan ke ERWIN saja”.<br /><br />Bahwa selanjutnya ACHMAD MUSTAQIM menemui ERWIN YOESOEF selaku Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Bangkalan yang juga berada di Pendopo Agung Bangkalan tersebut, dengan mengatakan “Ayo win ikut ada buat bapak”. <br /><br />Kemudian ACHMAD MUSTAQIM mengajak ERWIN YOESOEF untuk mengikutinya menuju tempat parkir, setelah itu ACHMAD MUSTAQIM mengambil uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang disimpannya dalam mobil dan memberikannya kepada ERWIN YOESOEF dengan mengatakan “Win, ini nitip”. <br /><br />Selanjutnya ERWIN YOESOEF membawa uang tersebut masuk ke Pendopo dan melaporkannya kepada Terdakwa, dengan mengatakan “Pak mohon izin ini dari Pak. MUSTAQIM”, kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa.<br /><br />Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2022, AGUS EKA LEANDY membawa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dimasukkan kedalam goodie bag warna coklat menuju Pendopo Agung Bangkalan dan menemui Terdakwa di Pringgitan Pendopo Agung Bangkalan sambal mengatakan “mohon izin Pak Bupati, saya ingin menyampaikan sesuatu terkait assestmen kemarin”, kemudian Terdakwa menjawab “ya sudah langsung ke ERWIN saja”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuxvZrkERdFWWDjTsQn3vQ7lkETpJECg1iFQzEo3h63s_evPz0bD4RqGjfasCnQZf7EuAArPTtAkVHeXOgTBpNhGtCTH_lZeI5rUR2oAzVqnkWHI8Wzw6pjp5Wft7_qk4O7rfIpqvc7VLXBc0kFtQ9NEcdW9E_HTpWSXSUgU3xEPTXQrtT6taGNTee/s640/c.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuxvZrkERdFWWDjTsQn3vQ7lkETpJECg1iFQzEo3h63s_evPz0bD4RqGjfasCnQZf7EuAArPTtAkVHeXOgTBpNhGtCTH_lZeI5rUR2oAzVqnkWHI8Wzw6pjp5Wft7_qk4O7rfIpqvc7VLXBc0kFtQ9NEcdW9E_HTpWSXSUgU3xEPTXQrtT6taGNTee/w640-h360/c.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian AGUS EKA LEANDY menemui ERWIN YOESOEF selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Bangkalan di sekitar Bank BRI Jalan Letnan Singosastro Nomor 14 Bangkalan. Lalu AGUS EKA LEANDY menyerahkan goodie bag berisi uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada ERWIN YOESOEF dengan mengatakan “ini mas yang tadi” dan ERWIN YOESOEF mengiyakan.<br /><br />Setelah menerima hasil rekomendasi dari KASN, kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Terdakwa selaku Bupati sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai kewenangannya memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon peserta yang telah disetujui oleh KASN untuk diangkat sebagai Pimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama termasuk untuk jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala BKPSDA, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Bangkalan. <br /><br />Atas dasar tersebut serta atas pemberian komitmen fee dari ACHMAD MUSTAQIM, AGUS EKA LEANDI dan WILDAN YULIANTO yang sudah diterima oleh Terdakwa, maka Terdakwa memilih dan mengangkat ACHMAD MUSTAQIM sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, AGUS EKA LEANDY sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan dan WILDAN YULIANTO sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan, SALMAN HIDAYAT sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan HOSIN JAMILI sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Bahwa setelah SALMAN HIDAYAT mendapatkan kepastian menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yakni dengan telah diterimanya surat undangan pelantikan, kemudian SALMAN HIDAYAT menemui Terdakwa di Pendopo Agung Bangkalan. Pada pertemuan tersebut, SALMAN HIDAYAT menyampaikan bahwa belum bisa memenuhi komitmen fee kepada Terdakwa dan akan dipenuhi nantinya. Atas penyampaian tersebut, Terdakwa menyetujuinya<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022, Terdakwa melantik ACHMAD MUSTAQIM sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, AGUS EKA LEANDY sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan, WILDAN YULIANTO sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan, SALMAN HIDAYAT sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan dan HOSIN JAMILI sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten Bangkalan.sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 821.2/085/433.202/2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan tanggal 22 Februari 2022. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQvGeBEQZFm4_yL2itr0aHraK_Vgj_8Qcr_fJ49XPIa4jUyaT1YawvKueAjGjx64hDNXJSk_DxH-vDVCef7AFfEdWCbvW8lO87W1h5LdbZCacc7HOOwJIIwD3aZKIOxy_Us7xfcgQQMslS8IWAJBoqm3HnmtfuEF1JhspcLT1GuGgh2d8gH1EoRvGZ/s640/f.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQvGeBEQZFm4_yL2itr0aHraK_Vgj_8Qcr_fJ49XPIa4jUyaT1YawvKueAjGjx64hDNXJSk_DxH-vDVCef7AFfEdWCbvW8lO87W1h5LdbZCacc7HOOwJIIwD3aZKIOxy_Us7xfcgQQMslS8IWAJBoqm3HnmtfuEF1JhspcLT1GuGgh2d8gH1EoRvGZ/w640-h288/f.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa setelah dilantik, SALMAN HIDAYAT dan HOSIN JAMILI mulai mengumpulkan uang untuk pemberian komitmen fee tersebut, dengan cara SALMAN HIDAYAT mengajukan pinjaman ke Bank Jawa Barat (BJB) Kantor Cabang Perak Surabaya untuk mendapatkan uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan pinjaman tunai dari ISMET EFFENDI selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan HOSIN JAMILI meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada JAYUS SALAM selaku Kepala Desa Aeng Taber dan sisanya dari uang tabungan milik HOSIN JAMILI.<br /><br />Setelah uang tersebut terkumpul, selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2022, HOSIN JAMILI menemui Terdakwa di Pendopo Agung Bangkalan di Jalan Letnan Abdullah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. <br /><br />Pada pertemuan tersebut, HOSIN JAMILI menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa ia hanya memliki uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa dengan berkata “iya gak apa-apa, kasih ke ERWIN”.<br /><br />Selanjutnya pada hari itu juga, HOSIN JAMILI yang didampingi oleh HERY LIANTO PUTRA selaku staf Terdakwa di Dinas PMD, menemui ERWIN YOESOEF di parkiran mobil Masjid Pemkab Bangkalan di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Pada pertemuan tersebut HOSIN JAMILI memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibungkus kantong kresek warna hitam kepada ERWIN YOESOEF dengan berkata “Ini Win, titipan buat Bapak, tadi sudah konfirmasi ke Bapak”. <br /><br />Kemudian ERWIN YOESOEF membawa kantong kresek warna hitam berisi uang tersebut kepada Terdakwa di Pendopo Agung Bangkalan dengan mengatakan “Pak ini titipan dari HOSIN” dan diterima oleh Terdakwa.<br /><br />Selanjutnya SALMAN HIDAYAT memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dalam dua tahap, yang pertama pada tanggal 7 Juli 2022 SALMAN HIDAYAT menemui Terdakwa di Pendopo Agung Bangkalan sambil membawa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibungkus dalam kantong kertas kecil. Pada pertemuan tersebut, SALMAN HIDAYAT berkata kepada Terdakwa “Pak ini ada komitmen dari saya, ini kami titip melalui Pak ERWIN” dan dijawab oleh Terdakwa dengan berkata “iya”. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaa27_6pVf_ap2yTszycV62tN3RzwmqSlNqpc10OBQiin9ZsAk34XrG1HWW3LlEoKOloD1hjSus_8Kvj5rrK_hbTzCRygOwjbvhdGQ842jXFjGRXi3mgAXVJ2_MFTvPXWwIHxy820YkGPIb8u3qSWtcWDjAP_wiyEeW5tNrccv8KJ6Lzx8qMYTKMk0/s698/6.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="698" data-original-width="468" height="609" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaa27_6pVf_ap2yTszycV62tN3RzwmqSlNqpc10OBQiin9ZsAk34XrG1HWW3LlEoKOloD1hjSus_8Kvj5rrK_hbTzCRygOwjbvhdGQ842jXFjGRXi3mgAXVJ2_MFTvPXWwIHxy820YkGPIb8u3qSWtcWDjAP_wiyEeW5tNrccv8KJ6Lzx8qMYTKMk0/w430-h609/6.jpg" width="430" /></a></div><br />Selanjutnya SALMAN HIDAYAT menyerahkan uang yang dibungkus dalam kantong kertas kecil tersebut kepada ERWIN YOESOEF selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Bangkalan di parkiran Pendopo Agung Bangkalan dengan berkata “WIN, ini ya 75”. Setelah menerima uang dari SALMAN HIDAYAT, <br /><br />Kemudian ERWIN YOESOEF memberikan uang tersebut kepada Terdakwa di Pringgittan Pendopo dengan berkata “Pak, Ini dari Pak SALMAN”, lalu dijawab oleh Terdakwa, “berapa itu WIN?”, kemudian ERWIN YOESOEF menjawab “75 pak informasinya” dan ditanggapi Terdakwa dengan mengatakan “saya ambil 55 WIN, sisanya tolong buat bayar credit card”.<br /><br />Kemudian pada tanggal 15 Juli 2022, SALMAN HIDAYAT menemui Terdakwa di Pendopo Agung Bangkalan sambil membawa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dalam kantong kresek warna hitam. <br /><br />Pada pertemuan tersebut, SALMAN HIDAYAT berkata kepada Terdakwa “Pak ini ada komitmen dari saya, ini kami titip melalui Pak ERWIN” dan dijawab oleh Terdakwa dengan berkata “iya”. Selanjutnya SALMAN HIDAYAT menyerahkan uang yang dibungkus dalam kantong kresek warna hitam tersebut kepada ERWIN YOESOEF di parkiran Pendopo Agung Bangkalan dengan berkata “ini titip untuk Bapak, 50”. <br /><br />Setelah menerima uang dari SALMAN HIDAYAT, kemudian ERWIN YOESOEF memberikan uang tersebut kepada Terdakwa di Pringgittan Pendopo dengan berkata “Pak ini titipan dari Pak SALMAN”. Kemudian Terdakwa menyuruh ERWIN YOESOEF mengambil sebagian uang tersebut untuk membayar tagihan kartu kreditnya.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa menerima hadiah berupa uang secara bertahap sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp75.000.000,00 <br /><br />Dari ACHMAD MUSTAQIM, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari AGUS EKA LEANDY, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari WILDAN YULIANTO, secara bertahap sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) <br /><br />Dari SALMAN HIDAYAT dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari HOSIN JAMILI dengan total sejumlah Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa selaku Bupati Bangkalan memiliki kewenangan untuk memilih, mengangkat dan melantik ACHMAD MUSTAQIM sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, <br /><br />AGUS EKA LEANDY sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan, WILDAN YULIANTO sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan, SALMAN HIDAYAT sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan <br /><br />Dan HOSIN JAMILI sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tahun 2021/2022 atau menurut pikiran ACHMAD MUSTAQIM, AGUS EKA LEANDY, WILDAN YULIANTO, SALMAN HIDAYAT dan HOSIN JAMILI bahwa Terdakwa memiliki pengaruh jabatan dalam memilih, mengangkat dan melantik dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tahun 2021/2022 yang dapat memenuhi apa yang diharapkan.<br /><br /><b>Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP </b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxXOHpv7PNgDWw6JL97bynohj9JRou17FLP3301olTig7JNmiIQeXSdnb_OGlHfj4qjRZCJCoyqOl7Uwyv_5K5mivg_gJsPX1lGFmj3zw01py_sxIefQi8MK9czL8jriV_bqkLNmuSk4Uw5vTssP80OvrfG2am6JiO-sWBr73WZlGwMu7Sh7ELSFle/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxXOHpv7PNgDWw6JL97bynohj9JRou17FLP3301olTig7JNmiIQeXSdnb_OGlHfj4qjRZCJCoyqOl7Uwyv_5K5mivg_gJsPX1lGFmj3zw01py_sxIefQi8MK9czL8jriV_bqkLNmuSk4Uw5vTssP80OvrfG2am6JiO-sWBr73WZlGwMu7Sh7ELSFle/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: medium;">DAN KETIGA</span><br />Bahwa Terdakwa R. ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni selaku Bupati Bangkalan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan berdasarkan Keputusan Mendagri No 131.35-6073 Tahun 2018 tanggal 14 September 2018, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara 2020 sampai dengan bulan Agustus 2022 <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Pendopo Agung Bangkalan di Jalan Letnan Abdullah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan di Rumah Dinas Wakil Bupati Bangkalan di Jalan Veteran Nomor 3 Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, <br /><br />Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp15.661.323.263,00 (lima belas miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu;<br /><br />Berhubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Bupati Bangkalan dan berlawanan dengan kewajiban serta tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQx0iVi_0OJkEY8bcMlp69Km1tKMIM3RhoX39L4OZP_NuHX9Gkac8MlZcrVsr_Ahp1GkNwaJaH3dGHhSuOb-GGtyOhg5B-aKU8OXq57thhbPkPQMpsZ_d-uGDU2roAu8IFx1E-f6x4PXrXL1QiAC4jc6RGqdnJtoeFSF97gZP20j1hphrI4a1ATq69/s710/7.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="710" data-original-width="468" height="614" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQx0iVi_0OJkEY8bcMlp69Km1tKMIM3RhoX39L4OZP_NuHX9Gkac8MlZcrVsr_Ahp1GkNwaJaH3dGHhSuOb-GGtyOhg5B-aKU8OXq57thhbPkPQMpsZ_d-uGDU2roAu8IFx1E-f6x4PXrXL1QiAC4jc6RGqdnJtoeFSF97gZP20j1hphrI4a1ATq69/w422-h614/7.jpg" width="422" /></a></div><br />Bahwa Terdakwa R. ABDUL LATIF AMIN IMRON merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni selaku Bupati Bangkalan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-6073 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 14 September 2018. Sebagaimana Pasal 25 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan kabupaten berdasarkan kebijakan yang telah disepakati bersama dengan DPRD.<br /><br />Bahwa sebagaimana Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Terdakwa selaku kepala daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.<br /><br />Bahwa dengan jabatannya selaku Bupati, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Terdakwa juga menjabat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.<br /><br />Bahwa dangan tugas dan kewenangannya dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta dengan kewenangan Terdakwa sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Terdakwa telah memanfaatkan tugas dan kewenangannya tersebut untuk menerima gratifikasi berupa uang, dengan uraian sebagai berikut:<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">1. DARI SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI, PROMOSI DAN MUTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGKALAN.</span><br /><br />Bahwa dengan kewenangannya dalam sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, Terdakwa memerintahkan ROOSLI SOELIHARJONO selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) untuk melakukan pengaturan dan mengumpulkan uang komitmen jabatan dari para "calon pengantin" sebagai istilah bagi calon peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kabupaten Bangkalan, yang dipilih, diangkat dan dilantik Terdakwa sebagai pejabat pimpinan tinggi serta dari pejabat yang mendapat promosi dan mutasi di Pemkab Bangkalan. <br /><br />Kemudian dari hasil pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi di Pemkab Bangkalan serta dari pelaksanaan promosi dan mutasi pejabat tersebut, sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa telah menerima uang komitmen jabatan, dengan uraian sebagai berikut:<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">A. Terkait Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya tahun 2019/2020.</span><br />Bahwa pada tahun 2019-2020 Pemkab Bangkalan melaksanakan proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan. Pada seleksi jabatan ini, Terdakwa memilih, mengangkat dan melantik R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Bahwa dari seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya tersebut, Terdakwa menerima uang komitmen jabatan dari R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui ERWIN YOESOEF di Pendopo Agung Bangkalan di Jalan Letnan Abdullah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGK6I_7NM0Fepy8P51IPE3ncRPJWmohXBeTNPTb5nItBh-_aRgrnj9esk8BPdos5L7XT306-vX2X9oGoJqKxBn6m9ebEMf-eh-TOGHoFke_h_YlA75iKlOCfE6JGNPGDIa3qs5D_lJeq0cg1cZm2YzKYhqSuD_JMzoLTg24CCe3MasuFfblqRIeAlR/s1600/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGK6I_7NM0Fepy8P51IPE3ncRPJWmohXBeTNPTb5nItBh-_aRgrnj9esk8BPdos5L7XT306-vX2X9oGoJqKxBn6m9ebEMf-eh-TOGHoFke_h_YlA75iKlOCfE6JGNPGDIa3qs5D_lJeq0cg1cZm2YzKYhqSuD_JMzoLTg24CCe3MasuFfblqRIeAlR/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: medium;">B. Terkait Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2019/2020</span><br />Bahwa pada tahun 2019-2020 Pemkab Bangkalan melaksanakan proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk 9 (sembilan) jabatan yakni Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Pelnelitian dan Pengembangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Bahwa dari hasil pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebut, Terdakwa menerima uang komitmen jabatan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari para pejabat yang dipilh dan dilantik Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:<br />1) Menerima uang dari MOAWI ARIFIN yang dipilih dan dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />2) Menerima uang dari WIBAGIO SUHARTA yang dipilih dan dilantik<br />sebagai Kepala Dinas Sosial, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />3) Menerima uang dari ANANG YULIANTO yang dipilih dan dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<br /><br />4) Menerima uang dari ISKANDAR AHADIYAT yang dipilih dan dilantik sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<br /><br />5) Menerima uang dari ANDANG PRADANA yang dipilih dan dilantik sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />6) Menerima uang dari ABDUL AZIS yang dipilih dan dilantik sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />7) Menerima uang dari EKO SETIAWAN yang dipilih dan dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<br /><br />8) Menerima uang dari NUNUK KRISTIANI yang dipilih dan dilantik sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<br /><br />9) Menerima uang dari AHMAD RONIYUN HAMID yang dipilih dan dilantik sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Bangkalan, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<br />  <br />Bahwa uang dari pejabat yang terpilih dan dilantik dari hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut, diterima Terdakwa melalui ROOSLI SOELIHARJONO di Rumah Dinas Wakil Bupati Bangkalan di Jalan Veteran No 3 Bangkalan. <br /><br />Kemudian uang tersebut diberikan kepada MUHAMMAD FAHAD selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan sebagai pembayaran hutang kampanye Terdakwa sewaktu Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2018.<br /><br />Bahwa pada sekitar bulan Desember 2021, Terdakwa menerima uang dari JUPRIANTO calon peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Uang tersebut digunakan untuk keperluan membiayai survey elektabilitas Terdakwa.<br />  <br /><span style="color: red; font-size: medium;">C. Terkait Promosi dan Mutasi Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 Tahun 2020</span><br />Bahwa pada tahun 2020, Pemkab Bangkalan melaksanakan proses promosi/mutasi jabatan untuk eselon 3 dan eselon 4 sebanyak 48 kali.<br /><br />Dari pelaksanaan promosi/mutasi jabatan tersebut, Terdakwa menerima uang komitmen jabatan dari para pejabat yang mendapatkan promosi dan mutasi jabatan sejumlah Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah), yakni sebagai berikut: </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs4_zJ2ydXN_xEiMrp1n89AAqFVTdMXcERjMeCk_ObWBOWvPJ5e7CuYv2Hzyz0OGn6GILH-uBYMKh5jpYOvoFYqBi9BLABHxwhAIeD_GxQui1QqkSFlVnipXwrFGk6rGHOz98fekLITUC_UEPgXCecsJarM4d5_aAjoi4ADhWOp178TuTckLHX0XvN/s640/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs4_zJ2ydXN_xEiMrp1n89AAqFVTdMXcERjMeCk_ObWBOWvPJ5e7CuYv2Hzyz0OGn6GILH-uBYMKh5jpYOvoFYqBi9BLABHxwhAIeD_GxQui1QqkSFlVnipXwrFGk6rGHOz98fekLITUC_UEPgXCecsJarM4d5_aAjoi4ADhWOp178TuTckLHX0XvN/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0bIUkIFkS4E9lrjpvGNXei77nRyt0gumO4W48R9iIxIQHtg_Ox9J2Fe-KKtOR7cVLEpUqY6GViUZMuZAt8hGx0o2d-q8PWS5s_ip87KwNPWKpiwrmwEPnW9VDFWul2wElc9xXvWYZ1ndwryqSvsRMmQeSMLrFUZZtkNRozQrrF8zuP3Mw-w-n5mCk/s3170/A%20-%20Bangkalan_1.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="3170" data-original-width="2480" height="319" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0bIUkIFkS4E9lrjpvGNXei77nRyt0gumO4W48R9iIxIQHtg_Ox9J2Fe-KKtOR7cVLEpUqY6GViUZMuZAt8hGx0o2d-q8PWS5s_ip87KwNPWKpiwrmwEPnW9VDFWul2wElc9xXvWYZ1ndwryqSvsRMmQeSMLrFUZZtkNRozQrrF8zuP3Mw-w-n5mCk/w320-h319/A%20-%20Bangkalan_1.jpg" width="320" /></a></div><br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjktJCKyinYi3Pu9CwKRjtqYF3aZNKrtY0h5KPUD-S-T2-QYcs0tdAOXoGnf7PM-g72tidPVUu4nAcqsTkQq6P9V0l6kjqe3NAXmvP4gCNx9g7QBbvddI63T4jE2oqOelcK8R69JwgX6QeKsBjq7SKigdgyizw6I7I_7gbHJogVhDI9C21f8OVY0xxs/s698/6.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="698" data-original-width="468" height="506" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjktJCKyinYi3Pu9CwKRjtqYF3aZNKrtY0h5KPUD-S-T2-QYcs0tdAOXoGnf7PM-g72tidPVUu4nAcqsTkQq6P9V0l6kjqe3NAXmvP4gCNx9g7QBbvddI63T4jE2oqOelcK8R69JwgX6QeKsBjq7SKigdgyizw6I7I_7gbHJogVhDI9C21f8OVY0xxs/w430-h506/6.jpg" width="430" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa untuk penerimaan uang komitmen jabatan tersebut, Terdakwa memerintahkan ROOSLI SOELIHARJONO untuk menerima dan mengumpulkannya. Selanjutnya, ROOSLI SEOLIHARJONO menyerahkan uang itu secara bertahap kepada Terdakwa, baik secara langsung maupun melalui ERWIN YOESOEF di Pendopo AgungBangkalan.<br /><br />D. Terkait Promosi dan Mutasi Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 Tahun 2021<br />Bahwa pada tahun 2021, Pemkab Bangkalan melaksanakan proses promosi/mutasi jabatan untuk eselon 3 dan eselon 4 sebanyak 45 kali. Dari pelaksanaan mutasi jabatan tersebut, Terdakwa menerima uang komitmen jabatan dari para pejabat yang mendapatkan promosi dan mutasi jabatan sejumlah Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), yakni sebagai berikut:</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbIAYfKgae9v5B3gzAL0dZoBjp2-RHEtIy45nWlMhqgatm8I9nvC2FFcFAXxaLz6kIQ5dGbLLiNIN2bt-j9XJ03JYHpXiswWOOg7MuELJM4BuMo-DO4ohExoCdJXiU9hBoQI8G3KS4m-DFOceQ_y5CTOkZk3lcNIT3jmW4UZXSYXeZ1Kd29piXORin/s3130/B%20-%20Bangkalan_1.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="3130" data-original-width="2480" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbIAYfKgae9v5B3gzAL0dZoBjp2-RHEtIy45nWlMhqgatm8I9nvC2FFcFAXxaLz6kIQ5dGbLLiNIN2bt-j9XJ03JYHpXiswWOOg7MuELJM4BuMo-DO4ohExoCdJXiU9hBoQI8G3KS4m-DFOceQ_y5CTOkZk3lcNIT3jmW4UZXSYXeZ1Kd29piXORin/w635-h640/B%20-%20Bangkalan_1.jpg" width="635" /></a></div><br /><br /><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-nFJuTn-qdlpGEWj7UExmdD7wAwvwduHb3TvYMtOJQoqUF7kk3sBl_2DiaYbJQVcuN8id_-kbGin7nt1Ulzh7rKdd0ANezUm82DlKazX26-IxJKvWSCC-bgU-kmtGxeoobYP1zLBEwMRyawP2CHaVCFjGBiBUAXDemiNUUPIAs43MGdK641BZ3HVR/s3180/B%20-%20Bangkalan_2..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3180" data-original-width="2464" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-nFJuTn-qdlpGEWj7UExmdD7wAwvwduHb3TvYMtOJQoqUF7kk3sBl_2DiaYbJQVcuN8id_-kbGin7nt1Ulzh7rKdd0ANezUm82DlKazX26-IxJKvWSCC-bgU-kmtGxeoobYP1zLBEwMRyawP2CHaVCFjGBiBUAXDemiNUUPIAs43MGdK641BZ3HVR/w635-h640/B%20-%20Bangkalan_2..jpg" width="635" /></a><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-xnxzCujHGJGBvkawNgNwQ9OrTAjapYp-cvZDXmvmhW7JxGK-hAkBPGx76EoORJ7cL9ccVTLIcZM5HAZtBQIHOjEpRpfGPsR4r_MDn3MUthWquR_8-5__YbttmjPh_huewfkezeGiBRcWDZr74dRr5Npp3apz5u_fCIA8ZDXJkZxyDI04iBofrWJ8/s2480/B%20-%20Bangkalan_3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="970" data-original-width="2480" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-xnxzCujHGJGBvkawNgNwQ9OrTAjapYp-cvZDXmvmhW7JxGK-hAkBPGx76EoORJ7cL9ccVTLIcZM5HAZtBQIHOjEpRpfGPsR4r_MDn3MUthWquR_8-5__YbttmjPh_huewfkezeGiBRcWDZr74dRr5Npp3apz5u_fCIA8ZDXJkZxyDI04iBofrWJ8/w638-h250/B%20-%20Bangkalan_3.jpg" width="638" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsmwZHTAARbgvNDS5ICsVWKMtuSbveGN8X3VT0NgAU3SADdZD3lmi7SrgQOfQaCt3cYA3LvV61HcJo4GDNO1GVmpqkelqOdknT9fdgx0FBefwZsOr8HQmqWap22U_LxGpcZh3d_8d06wFvRhih-yrNmu66WGkAgHrkFQXj5-YaJAkD54z0eg8bHb3e/s710/7.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="710" data-original-width="468" height="462" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsmwZHTAARbgvNDS5ICsVWKMtuSbveGN8X3VT0NgAU3SADdZD3lmi7SrgQOfQaCt3cYA3LvV61HcJo4GDNO1GVmpqkelqOdknT9fdgx0FBefwZsOr8HQmqWap22U_LxGpcZh3d_8d06wFvRhih-yrNmu66WGkAgHrkFQXj5-YaJAkD54z0eg8bHb3e/w395-h462/7.jpg" width="395" /></a></div> Bahwa untuk penerimaan uang komitmen jabatan tersebut, Terdakwa memerintahkan ROOSLI SOELIHARJONO untuk menerima dan mengumpulkannya. Selanjutnya, ROOSLI SEOLIHARJONO menyerahkan uang itu secara bertahap kepada Terdakwa, baik secara langsung maupun melalui ERWIN YOESOEF di Pendopo Agung Bangkalan.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">2. DARI UANG SETORAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN.</span><br />Bahwa dengan tugas Terdakwa dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 Terdakwa telah menerima uang setoran dari jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, dengan uraian sebagai berikut:<br /><br />Bahwa setelah Terdakwa mengangkat dan melantik NUNUK KRISTIANI sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, pada sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa memanggil NUNUK KRISTIANI ke ruangan kerja Bupati Bangkalan. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa menyuruh NUNUK KRISTIANI untuk memberikan setoran rutin setiap bulan kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).<br /><br />Bahwa kemudian dari Mei 2020 hingga tahun 2022, Terdakwa telah menerima setoran rutin tiap bulan dari NUNUK KRISTIANI sejumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), dengan cara memerintahkan ERWIN YOESOEF untuk mengambil uang tersebut dari NUNUK KRISTIANI setiap bulannya, kemudian ERWIN YOESOEF membawa uang tersebut ke Pendopo Agung Bangkalan dan kemudian diterima oleh Terdakwa.<br /><br />Bahwa uang setoran rutin yang diterima Terdakwa dari NUNUK KRISTIANI tersebut, diambil NUNUK KRISTIANI dari uang pribadi hasil jasa pelayanan rumah sakit yang diperoleh NUNUK KRISTIANI dan para Wakil Direktur RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan setiap bulannya.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">3. DARI SETORAN FEE PARA KONTRAKTOR/REKANAN YANG MELAKSANAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PEMKAB BANGKALAN.</span><br />Bahwa dengan tugas Terdakwa dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Terdakwa juga menerima fee dari para kontraktor/rekanan yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Bangkalan, dengan uraian sebagai berikut:<br /><br />Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa menyuruh M. SODIQ yang merupakan wartawan di Bangkalan untuk menjadi orang kepercayaan Terdakwa dalam mengatur pelaksanaan lelang Pengadaan Barang dan Jasa pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Bangkalan, diluar paket pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan. <br /><br />Dari lelang pengadaan barang dan jasa paket konstruksi, Terdakwa menyuruh M. SODIQ untuk menerima jatah fee dari para kontraktor/rekanan pemenang lelang dengan nilai 5% hingga 10% dari nilai kontrak, dengan rincian anggaran proyek sebagai berikut </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOiL8w8QmrQFnUn16JF2E2Rz2zmwx6qiFtWwkmZXd3m8T7Us_Ow6T803grXwa0Lr5oxwJV1GWoJGVhShjKLn2hrZ2vEuvTs9vAu78OwB8rkGBrck_OjlmmGZh7CqbF6QXz67Oqqi9L7bnaCyDd3T6i-Qczh41FQ1YkN7owc_bZfvrTiVI0BD3SNQaU/s2480/C%20-%20Bangkalan_1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="896" data-original-width="2480" height="280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOiL8w8QmrQFnUn16JF2E2Rz2zmwx6qiFtWwkmZXd3m8T7Us_Ow6T803grXwa0Lr5oxwJV1GWoJGVhShjKLn2hrZ2vEuvTs9vAu78OwB8rkGBrck_OjlmmGZh7CqbF6QXz67Oqqi9L7bnaCyDd3T6i-Qczh41FQ1YkN7owc_bZfvrTiVI0BD3SNQaU/w639-h280/C%20-%20Bangkalan_1.jpg" width="639" /></a> <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZT1pVHghr6Iml5fOXO1e6JlhbfDFlEAY7TdrGrx5XlGpade0kLDKaVk4vnprgpYqEmarX7Y7n3HXrk7t9zbyKI1oeM_q9oF9d1P48fj6rX-49kUNjDM8w9mr6z3XVXmo7WtaqdrlTJvdOL2sb0U67_eVjVwlU_YRww9YROiBUD14XHVLQL0vosa7x/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZT1pVHghr6Iml5fOXO1e6JlhbfDFlEAY7TdrGrx5XlGpade0kLDKaVk4vnprgpYqEmarX7Y7n3HXrk7t9zbyKI1oeM_q9oF9d1P48fj6rX-49kUNjDM8w9mr6z3XVXmo7WtaqdrlTJvdOL2sb0U67_eVjVwlU_YRww9YROiBUD14XHVLQL0vosa7x/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Dari nilai anggaran 12 dinas tersebut, Terdakwa mendapatkan jatah fee sebesar 5% dari seluruh nilai kontrak proyek, sehingga total penerimaan Terdakwa dari anggaran proyek Pengadaan Barang dan Jasa pada 12 dinas tersebut adalah sejumlah Rp11.514.323.263,00 (sebelas miliar lima ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">4. DARI SETORAN PARA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMKAB BANGKALAN.</span><br />Bahwa selama menjabat sebagai Bupati Bangkalan, Terdakwa juga menerima setoran dari para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan uraian sebagai berikut:<br /><br />1. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021, Terdakwa menerima uang setoran dari AHMAD RONIYUN HAMID selaku Sekretaris DPRD Kabupaen Bangkalan yang bersumber dari alokasi anggaran pada Sekretariat DPRD sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa di Pendopo Agung Bangkalan.<br /><br />2.Pada tahun 2020 sampai dengan 2022, Terdakwa menerima uang setoran dari ISKANDAR AHADIYAT selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan, yang bersumber dari uang operasional dinas yang tidak terdapat Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa melalui ERWIN YOESOEF.<br /><br />3. Pada tahun 2020, Terdakwa menerima setoran dari MOAWI ARIFIN selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui ERWIN YOESOEF di Pendopo Agung Bangkalan, yang bersumber dari fee proyek yang dikerjakan H. MUNIF dan dari setoran fee kontraktor/rekanan paket pekerjaan Pengadaan Langsung di Dinas Perhubungan.<br /><br />Bahwa dengan demikian total penerimaan gratifikasi Terdakwa berupa uang yang berasal dari Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi, Promosi dan Mutasi Pejabat di Lingkungan Pemkab Bangkalan, dari uang setoran jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, <br /><br />Dari setoran para kontraktor/rekanan yang mendapatkan paket proyek dari lelang pengadaan barang dan jasa, serta dari setoran para Kepala SKPD di Pemkab Bangkalan, adalah sejumlah Rp15.661.323.263,00 (lima belas miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah). Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut diatas, Terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa R. ABDUL LATIF AMIN IMRON menerima gratifikasi tersebut, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa sebagai Bupati Bangkalan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; serta Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.<br /><br /><b>Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.</b> (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Diduga Terima Suap Rp15.6 Miliar, KH. R. Abd. Latif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan Di Adi

PH Terdakwa Suryono Pane, SH., MH: Kalau mau penegakan  hukum yang benar dan adil, harusnya ada beberapa orang yang  jadi Tersangka BERITA ...

»