KPH Bondowoso Misbakhul Munir : "Kasus Ijen Bukan Dengan Perhutani Dengan PTPN"

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiTNPSyC3MwKKtFbwrrGlpMvnwrx_WdtZ09Co23suvusQKBqWUHPoFROiGbTaBGIxghSR-JKOrpkJ5YdXc4vPT9y3XHCikJVwy4Zgj7mYm4ZtvOQrjP3xdTUjgiDbcPSvUPi67AJt7BA_X6-E4hjSxc1kXc-681B0izG_azXKEKvxuX4Is2iWC8uF8DmI/s1005/2.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1005" data-original-width="574" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiTNPSyC3MwKKtFbwrrGlpMvnwrx_WdtZ09Co23suvusQKBqWUHPoFROiGbTaBGIxghSR-JKOrpkJ5YdXc4vPT9y3XHCikJVwy4Zgj7mYm4ZtvOQrjP3xdTUjgiDbcPSvUPi67AJt7BA_X6-E4hjSxc1kXc-681B0izG_azXKEKvxuX4Is2iWC8uF8DmI/w283-h504/2.jpg" width="283" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">"Kasus Alih Fungsi Lahan Hutan Di Kawasan Gunung Ijen Bondowoso Masih Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Negeri Bondowoso. Lalu Butuh Berapa Lama Lagi Kejari Bondowoso Melakukan Penyelidikan? Atau Apakah Kasus Penangan Perkara Yang Dilakukan Oleh (Terpidana) Puji Triasmoro Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso dan (Terpidana) Alexander Silaen Selaku Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Yang Di OTT KPK Pada Tahun 2023 Lalu Akan Terulang Kembali?"</span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Misbakhul Munir selaku Administratur KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Bondowoso membantah keras issu yang beredar di masyaraka bahwa puluhan bahkan ratusan ribu hektar lahan milik Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara) di Kabupaten Bondowoso bermasalah, namun sebaliknya melakukan penertiban dan pengukuran serta melakukan penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) dengan masyarakat yang sudah puluhan tahun menggarapnya. Hal itu disampaikan Misbakhul Munir saat ditemui diruang kerjanya pada Senin, 25 Agustus 2025<br /><br />“Kasus di Ijen itu bukan dengan Perhutani tapi dengan PTPN I sampai dibakar. Sebelum ada ijin kita sudah kumpulin para petani,” kata Misbakhul Munir yang menjabat sebagai KPH Bondowoso sejak Agustus 2024, sambil memperlihatkan beberapa dokumen-dokumen yang berkaitan kegiatan yang dilakukan kepada para petani<br /><br />Saat disinggung terkait penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang sudah dilakukan antara Perum Perhutani dengan beberapa masyarakat petani, namun salah seorang petani yang berhasil ditemui mengakui bahwa dokumen PKS hanya dipegang saat foto bersama dan kemudian dokumen PKS tersebut diambil kembali<br /><br />Menanggapi hal tersebut diatas, Misbakhul Munir mengakui bahwa dokumen PKS belum dibagikan kepada para petani karena belum dilakukan pengukuran lahan, dan dokumen PKS akan dibagikan ke masing-masing setelah semuanya lengkap<br /><br />“Memang kita belum bagikan karena belum dilakukan pengukuran baru PKS dan setelah dilakukan pengukuran serta tanda tangan para saksi maka masing-masing akan dibagikan. Untuk PKS kita mengundang 49 orang yang hadir 11 atau 13 orang. Undangan satu dengan lampirannya,” jelas Munir<br /><br />Saat ditanya lebib lanjut, apakah PKS lebih dahulu dilakukan sebelum pengukuran atau pengukuran lebih dahulu? Lalu apakah penandatanganan PKS dilakukan atas usulan petani melalui LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) atau atas inisiatif Perum Perhutani?<br /><br />Munir menjelaskan, “Boleh dilakukan PKS terlebih dahulu atau pengukuran dan salah satunya boleh. Kita melakukan hal ini adalahs sebagai penertiban agar lebih jelas karena lahan itu sudah bertahun-tahun digarap oleh para petani. Jadi kasus di Ijen bukan dengan Perhutani, dengan PTPN I,” jawab Munir<br /><br />Lebih lanjut Misbakhul Munir menjelaskan, bahwa pihaknya telah melakukan pengukuran dan dihadiri para petani namun yang hadir dalam PKS tidak semuanya hadir pada saat pengukuran sehingga akan dilanjutkan kemudian<br /><br />“Kamis kemarin kita sudah melakukan pengukuran ada sembilan orang yang hadir. Dan ada satu yang pulang karena alasan menjemput anaknya sedangkan dua orang lagi menitipkan KTP alasannya sakit dan kita hargai itu makanya akan kita lanjutkan pengukuran itu,” ungkapnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara pihak PTPN I tidak memberikan respon saat dihubungi ke salah seorang Manajer melalui pesan ke Nomor HP/WhatsApp pada Selasa, 26 Agustus 2025<br /><br />Sedangkan Kejaksaan Negeri Bondowoso saat ini sendang melakukan penyelidikan terkait alih fungsi lahan hutan di kawasan gunung Ijen Bondowoso menjadi lahan pertanian. Hal itu diakui Kasi Intel Kejari Bondowoso Adi Harsanto, SH., MH saat ditemui diruang kerjanya<br /><br />“Masih penyelidikan,” ucapnya<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari Bondowoso terkait lahan yang digarap para petani berdasrkan PKS antara PTPN I dengan petani, dimana petani melakukan pembayaran atau penyetoran sejumlah uang sebagai bagi hasil?. Adi Harsanto, SH., MH tidak dapat menjelaskan karena masih penyelidikan<br /><br />“Ini masih penyelidikan,” jawabnya singkat<br /><br />Pertanyaannya adalah, butuh berapa lama lagi Kejari Bondowoso melakukan penyelidikan hingga kepenyidikan? Apakah penyelidikan ini akan berhenti sendirinya seiring dengan lamanya waktu berputar? <br /><br />Atau kasus penangan perkara yang dilakukan oleh (Terpidana) Puji Triasmoro selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso dan (Terpidana) Alexander Silaen selaku Kasis Pidsus Kejari Bondowoso yang di OTT KPK pada tahun 2023 lalu akan terulang kembali?<br /><br />Kalau Kejari Bondowoso meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan, lalu siapa yang akan menjadi Tersangka? Apakah para petani karena menggarap lahan milik negara (BUMN) atau dari pihak BUMN selaku pemilim lahan yang menerima sejumlah uang dari para petani sebagai bagai hasil dari PKS yang tidak disetorkan ke kas negara melalu PTPN I sebagai PNBP (penerimaan negara bukan pajak)?. <br /><br />Penulis : Jentar <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor KPH Bondowoso Misbakhul Munir : "Kasus Ijen Bukan Dengan Perhutani Dengan PTPN"

"Kasus Alih Fungsi Lahan Hutan Di Kawasan Gunung Ijen Bondowoso Masih Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Negeri Bondowoso. Lalu Butuh Bera...

»

Apakah Penyelidikan Yang Dilakukan Kejari Bondowoso Terkait Alih fungsi Lahan Hutan Di Kawasan Gunung Ijen Akan Berlanjut?

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1I2z2ElEnA4lqmdkCGH45M7F4gp3_vxxbVZKBGeQCRDRQCO4HzAn-kfDSSCIXgKMLHO7d3uM39M7_CdRmFxQn4PJ9suDvJTRf6POOX4qQOQBEcfpSbkt-8hWia1AsvYUL5ud2p8GahyFTcF1BtIBAaZ1HN5gs1yUTTH8CIANemf_yx6BEPAADJEbgzcw/s1600/Kejari%20%20Bondowoso.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1I2z2ElEnA4lqmdkCGH45M7F4gp3_vxxbVZKBGeQCRDRQCO4HzAn-kfDSSCIXgKMLHO7d3uM39M7_CdRmFxQn4PJ9suDvJTRf6POOX4qQOQBEcfpSbkt-8hWia1AsvYUL5ud2p8GahyFTcF1BtIBAaZ1HN5gs1yUTTH8CIANemf_yx6BEPAADJEbgzcw/w640-h480/Kejari%20%20Bondowoso.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">“Sementara Lahan KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Bondowoso RPH (Resor Pengelolaan Hutan) Wringintapung Di Kecamatan Grujugan Kab. Bondowoso Milik Perum Perhutan Seluas 15 Hektar Dalam Pembinaan Kejari Bondowoso Dengan Menanami Bibit Pohon Alpukat”</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Alih fungsi lahan hutan di kawasan gunung Ijen di Kabupaten Bondowoso yang saat ini menjadi lahan pertanian sudah tahap penyelidikan di Kejaksaan Negeri Bondowoso. Hal itu, selain informasi yang diterima <i><a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a></i>, juga diakui Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bondowoso Adi Harsanto, SH., MH saat ditemui diruang kerjanya, Selasa, 19 Agustus 2025<br /><br />"Sudah penyelidikan. Jadi ada issu kalau ini ada tukar guling dalam arti supaya penyelidikan dihentikan itu tidak benar sudah penyeledikan," kata Kasi Intel Kejari Bondowoso <br /><br />Namun saat ditanya "apakah penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari Bondowoso dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau Pidana Umum (Pidum), mengingat kawasan hutan gunung Ijen Bondowoso dikuasai tiga lembaga, yaitu Kementerian Kehutanan dan Perum Perhutani serta PTPN I".  Kasi Intel Kejari Bondowoso Adi Harsanto, SH., MH belum bisa menjelaskan lebih rinci <br /><br />Saat disinggung lahan KPH Bondowoso RPH Wringintapung di Kecamatan Grujugan Kab. Bondowoso seluas 15 hektar dalam pembinaan Kejari Bondowoso yang sudah ditanami ratusan bibit pohon Alpukat. Kasi Intel Kejari Bondowoso Adi Harsanto, SH., MH belum bersedia menjelaskan karena harus mendapat ijin terlebih dahulu dari atasannya, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Zakiyul Fikri, SH., MH<br /><br />“Saya harus ijin dulu dengan Kajari apakah boleh saya menjelaskan,” kata Adi Harsanto, SH., MH sambil menawarkan atau mengajak <i><a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a></i> untuk melihat lokasi atau lahan KPH Bondowoso RPH Wringintapung di Kecamatan Grujugan seluas 15 hektar yang dalam pembinaan Kejari Bondowoso. <br /><br />Dan saat itu, Adi Harsanto, SH., MH sudah mengganti pakaian dinas dengan pakaian bebas berwarna hitam. Namun hingga pukul 15.00 Wib menurut Adi Harsanto, SH., MH yang disampaikan kepada <i><a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a></i>, bahwa belum ada kabar dan Kajari  belum ada di kantor  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXuGFLhaij-YpFHa8gBkY2QWM4QMAOIz_Bdqf6Bl9YuJXwRkmprsh_QswLncHrS9KupOwvc357x4WiroPzfu16nYJQoA4t0Hh78LPfgDHZvqWvW0dRGi1nkS2QRZGaQ1f5suAmtGSQ1o7iFRg7UnoMmY6w6TKicQzcxfAQ6e_epg9yHp7YKq3jH3Hnews/s715/a..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="335" data-original-width="715" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXuGFLhaij-YpFHa8gBkY2QWM4QMAOIz_Bdqf6Bl9YuJXwRkmprsh_QswLncHrS9KupOwvc357x4WiroPzfu16nYJQoA4t0Hh78LPfgDHZvqWvW0dRGi1nkS2QRZGaQ1f5suAmtGSQ1o7iFRg7UnoMmY6w6TKicQzcxfAQ6e_epg9yHp7YKq3jH3Hnews/w640-h300/a..jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah, apakah pembinaan yang dilakukan oleh Kejari Bondowoso terhadap lahan KPH Bondowoso RPH Wringintapung di Kecamatan Grujugan seluas 15 hektar termasuk diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan?<br /><br />Selain itu, penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso terkait alih fungsi lahan hutan di kawasan gunung Ijen, Kabupaten Bondowoso, juga dibenarkan oleh KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Bondowoso Misbakhul Munir saat dihubungi melalui telepon App. WhatsApp, Selasa, 19 Agustus 2025<br /><br />"Tau," jawabnya singkat <br /><br />Saat disinggung lahan KPH Bondowoso RPH Wringintapung di Kecamatan Grujugan Kab. Bondowoso seluas 15 hektar yang dalam pembinaan Kejari Bondowoso yang sudah ditanami ratusan bibit pohon Alpukat, KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Bondowoso Misbakhul Munir mengatakan hanya pengasan dan tidak tau kalau ditanam pohon Alpukat<br /><br />“Pengawasan aja. Kalau itu (penanaman pohon Alpukat) saya tidak tau,” ucapnya<br /><br />Saat ditanya, apakah pembinaan atau pengawasan yang dilakukan oleh Kejari Bondowoso?. Misbakhul Munir mengatakan bahwa binaan dan pengawasan sama. “Sama,” jawabnya<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah proses hukum yang dilakukan Kejari Bondowoso terkait alih fungsi lahan hutan di kawasan gunung Ijen di Kabupaten Bondowoso yang saat ini menjadi lahan pertanian hanya sebatas penyelidikan atau hingga ke penyedikan? <br /><br />Kalau Kejari Bondowoso meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan, lalu siapa yang akan menjadi Tersangka? Apakah para petani atau ada pihak lain? Atau penyelidikan akan berhenti karena dianggap sudah selesai dengan dibuatnya PKS (Perjanjian Kerja Sama) ?<br /><br />Berdasarkan informasi, masalah alih fungsi lahan hutan di Gunung Ijen Bondowoso sudah berlangsung sejak 2016 lalu namun hingga saat ini tak kunjung tuntas. <br /><br />Lalu apakah ada pihak-pihak lain yang berkepentingan "bermain" dalam kasus ini hingga penyelesaiannya berlarut-larut??<br /><br />Penulis : Jentar <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Apakah Penyelidikan Yang Dilakukan Kejari Bondowoso Terkait Alih fungsi Lahan Hutan Di Kawasan Gunung Ijen Akan Berlanjut?

“Sementara Lahan KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Bondowoso RPH (Resor Pengelolaan Hutan) Wringintapung Di Kecamatan Grujugan Kab. Bondowoso ...

»

Eksepsi Ditolak Bukan Berarti Terbukti Bersalah. Namun Benarkan Ada Intervensi Dalam Kasus Pen**bulan Agar Terdakwa Diadili Di Dilmil III-12 Surabaya?

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgltlBeAdQ3ph4EbGpzPYxyEf7svPxP4DkFTg1LlpjCOEQm1_3c-PgHF6Hv_vWKhfhOOmSYRVFMIrYToyctsC2MXHL7hbp3xXVPyl5reFIDVypJw1IGIox01uhQK7bJpxJgVDbMkI6mrvzuqqycGAg6TKmO4XIwdTnGziCNFTDWThgExH9uCwaedvVXTfs/s640/IMG20250806171333.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgltlBeAdQ3ph4EbGpzPYxyEf7svPxP4DkFTg1LlpjCOEQm1_3c-PgHF6Hv_vWKhfhOOmSYRVFMIrYToyctsC2MXHL7hbp3xXVPyl5reFIDVypJw1IGIox01uhQK7bJpxJgVDbMkI6mrvzuqqycGAg6TKmO4XIwdTnGziCNFTDWThgExH9uCwaedvVXTfs/w640-h288/IMG20250806171333.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">"Mampukah Tim PH Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra, Yaitu Brigjen TNI (Purn) S. Samsul, SH., MH dan 5 Perwira TNI (Purn) Lainnya Dari Yayasan LBH Wira Yuda Jakarta Serta 2 Dari Kesatuan Lanmar (Pangkalan Korps Marinir) Surabaya Mengungkap Fakta Dibalik Kasus Pen**bulan?"</span> </h3></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, Kamis, 14 Agustus 2025, menolak Eksepsi atau keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra, yaitu Brigjen TNI (Purn) S. Samsul, SH., MH,; Kolonel (Purn) Misdin Simarmata, SE., SH;, Kolonel (Purn) Raden Hudi Pumomo, SH. M.Hum,;  Kolonel (Purn) Bhumi A, SH., MH,; Letkol (Purn) Rudi Sangadji, SH., MH dan Letkol (Purn) Suharno, SH., MH dari Yayasan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Wira Yuda Jakarta dan Letda TNI AL Dadang dan Finistri Noor dari Lanmar (Pangkalan Korps Marinir) Surabaya atas surat dakwaan Odmil (Oditur Militer) Letkol CHK Yadi Mulyadi dari Odmil Pada Oditorat Militer III-11 Surabaya dalam kasus perkara pen**bulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak tirinya yaitu ASP (lahir 15 Mei 2003) pada tahun 2021 lalu. Benarkah Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra melakukan Pen**bulan terhadap anak tirinya (18) hingga kembali diadili di Dilmil III-12 Surabya? <br /><br />Majelis Hakim menolak Eksepsi PH Terdakwa bukan berarti Terdakwa terbukti bersalah melakukan pe**bulan, namun agar Majelis Hakim dapat mengetahi secala langsung dari keterangan korban, saksi-saksi dan ahli serta barang/alat bukti yang akan dihadirkan dan diperlihatkan Odmil III-11 Surabaya dimuka persidangan<br /><br />Ditolaknya Eksepsi atau keberatan Tim Penasehat Hukum atas surat dakwaan Odmil pada Oditorat Militer III-11 Surabaya, dibacakan oleh Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya, Kamis, 14 Agustus 2025 di ruang sidang utama Dilmil III-12 Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Kolonel Laut (H) Amriandle, SH., MH yang juga selaku Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan dibantu dua Hakim anggota yaitu Letkol CHK M. Arif Sumarsono, SH., MH dan Mayor Laut (H) Mirza Ardiyansah, SH., MH., MA serta Panitra Letnan Satu Destri Prasetyoandi, SH., MH yang dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Letkol (Purn) Suharno, SH., MH dari Yayasan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Wira Yuda Jakarta dan Letda TNI AL Dadang dan Finistri Noor dari Lanmar (Pangkalan Korps Marinir) Surabaya<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaan adalah, benarkan ada intervensi dalam kasus perkara pen**bulan agar Terdakwa diadili di Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya?. Sebab informasi yang didapat Wartawan dari sumber terpecaya pada Kamis, 14 Agustus 2025 menyebutkan demikian, yaitu adanya intervensi agar perkara ini disidangkan, walaupun sudah ada pengajuan agar perkara ini dihentikan dan tidak sampai ke Pengadilan namun ibarat peribahasa “maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai”.<br /><br />Informasi adanya intervensi bukan kali saja, namun pada saat perkara yang pertama yaitu KDRT hingga Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra diadili di Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada September 2024 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR64LVBpHSbmjg7aB9pKx8G6MtUAZNWFg-ktKdJyonOJ2U7WON_4DCU5Xp2Xm8qg8Jb6ZP_yaAqLfz-XjUdzCLmn6Shadn7RfI7j523gkC5ZudKH5HRS6bvwPIAePk10IrV64NFy-VzjJpAMU2H5iY5cgAEZ8ElZhmmpmu_QW6zgOdRS3OY6bEVwIzaE0/s640/IMG20250806170110.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR64LVBpHSbmjg7aB9pKx8G6MtUAZNWFg-ktKdJyonOJ2U7WON_4DCU5Xp2Xm8qg8Jb6ZP_yaAqLfz-XjUdzCLmn6Shadn7RfI7j523gkC5ZudKH5HRS6bvwPIAePk10IrV64NFy-VzjJpAMU2H5iY5cgAEZ8ElZhmmpmu_QW6zgOdRS3OY6bEVwIzaE0/w640-h288/IMG20250806170110.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Kasus Perkara Yang Pertama April 2024</span><br />Dalam surat dakwaan Odmil pada Oditorat Militer III-11 Surabaya terhadap Terdakwa dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dijelaskan, pada tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dimintai tolong Hidayati, ibu mertua Terdakwa (ibu kandung dr. Maedy Christiyani Bawolje, anak mantan Komandan Lantamal III Surabaya 2003 yang sekarang menjadi Lantamal V Surabaya, Alm. Laksamana TNI Ismail Bawolje) untuk mengantar kontrol ke RSPAL dr. Ramelan Surabaya.<br /><br />Karena Terdakwa dengan dr. Maedy Christiyani Bawolje sedang ada kegiatan, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada anak tirinya (anak pertama dr. Maedy Christiyani Bawolje dari suami pertamanya, AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian (saat tugas di Mabes Polri yang menikah pada tahun 2001 di Batu, Jawa Timur)). Sedangkan Terdakwa adalah suami ketiga yang menikah pada tahun 2021<br /><br />Namun anak tirinya menjawab "tidak diijinkan oleh mama (dr. Maedy Christiyani Bawolje)". Kemudian dr. Maedy Christiyani Bawolje menjelaskan kepada Terdakwa alasan tidak mengijinkan anaknya mengantar neneknya karena hubungan anak dengan neneknya tidak baik/tidak akur dan dr. Maedy Christiyani Bawolje berusaha menjaga mental anaknya<br /><br />Odmil menjelaskan dalam surat dakwaannya. Pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa kembali menyuruh anak tiri pertamanaya untuk mengantar neneknya kontrol ke RSPAL dr. Ramelan Surabaya, namun istri Terdakwa tetap tidak mengijinkannya. Kemudian Terdakwa memutuskan meminta obat dari Rumkitmar Ewa Pangalila sesuai dengan resep obat bulan sebelumnya. <br /><br />Sekira pukul 18.30 Wib (29 April 2024), Terdakwa pulang kerja lalu masuk rumah (di Semolowaru Bahari AA/2 RT/RW 007/002 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya) dan langsung menuju kekamar Terdakwa dilantai atas.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAiSLPo3EK9NuVqRbhyphenhyphen835F7vc86gbIkGSvLerU3OJt1f7vTOOqm_0IhTl35L4heoPK3cigJNQRsF3UltKEottaUgzIAUu5dzoPYjscM44mwVbnJyE13tSIBuWN0CpP8BqJaTNfvSxAQTMfuBzrkykxiHrKp8yif9D3HBsjQ_lY37BnaC0Fz3FzkezHAc/s640/IMG20250806171913_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAiSLPo3EK9NuVqRbhyphenhyphen835F7vc86gbIkGSvLerU3OJt1f7vTOOqm_0IhTl35L4heoPK3cigJNQRsF3UltKEottaUgzIAUu5dzoPYjscM44mwVbnJyE13tSIBuWN0CpP8BqJaTNfvSxAQTMfuBzrkykxiHrKp8yif9D3HBsjQ_lY37BnaC0Fz3FzkezHAc/w640-h360/IMG20250806171913_01.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya di dalam kamar, Terdakwa dengan istrinya cekcok mulut karena istrinya melarang anaknya mengantar neneknya. Lalu istri Terdakwa mengatakan dengan nada keras dan tinggi jika Terdakwa lebih memperhatikan Ibu mertua dari pada istrinya, sehingga Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa melempar guling kearah muka istrinya dan percekcokan tersebut terdengar oleh dua anak tirinya perempuan <br /><br />Kemudian anak tiri Terdakwa (atau anak kandung dr. Maedy Christiyani Bawolje dari suami pertamanya, AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian) diam-diam menghubungi temannya Risma yang menjadi Kowal meminta tolong datang kerumah karena Terdakwa marah-marah.<br /><br />Sedangkan anak tiri kedua Terdakwa (atau anak kandung dr. Maedy Christiyani Bawolje dari suami pertamanya, AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian) menghubungi ayahnya, AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian memberitahukan kejadian tersebut, lalu AKBP Pol Hendrik Aswan Aprilian berkoordinasi dengan Pom Lantamal V Surabaya. Yang dikatakan Terdakwa bahwa salah seorang Perwira di Lantamal V Surabaya adalah seangkatan dengan AKBP Pol Hendrik Aswan Aprilian<br /><br />Dan hasilnya, Pomal V Surabaya langsung menjemput Terdakwa di Semolowaru Bahari AA/2 RT/RW 007/002 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya, dan kemudian istri dan kedua anaknya juga menyusul ke Pomal V Surabaya untk membuat laporan<br /><br />Tragisnya, Terdakwa pun sempat ditahan selama 35 hari sejak tanggal 29 April hingga 4 Juni 2024. Dan keluar tanggal 4 Juni 2024 setelah ada Penasehat Hukum. <br /><br />“Jadi dari awal karena muatan pesanan rekan seangkatan akhirnya jadi tidak objektif penanganan kasus saya,” ungkap Terdakwa dr. Raditya saat itu kepada Wartawan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8lm6Yvz5kLXP3YIlTHllU2LPQ3pUZV1_qfyzunSaerg2Q9ZYB9XFUNp5a3OZre_0F9VobIWWZSGxECbTQuNa0LvCISz0cKgrc4VjaQo7MPSJ5XgZtD_rm6f0jGuv5xUUmjgFLrL9HEfi7EHVO4ap3VofVqX6vPDs81AfgSe8n1GrHFj9Vo8kWncCdkNQ/s640/IMG20250806171333.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8lm6Yvz5kLXP3YIlTHllU2LPQ3pUZV1_qfyzunSaerg2Q9ZYB9XFUNp5a3OZre_0F9VobIWWZSGxECbTQuNa0LvCISz0cKgrc4VjaQo7MPSJ5XgZtD_rm6f0jGuv5xUUmjgFLrL9HEfi7EHVO4ap3VofVqX6vPDs81AfgSe8n1GrHFj9Vo8kWncCdkNQ/w640-h288/IMG20250806171333.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya dalam kasus perkara ini adalah, penyidik Pomal V Surabaya tidak memeriksa Ibu mertua Terdakwa atau ibu kandung dr. Maedy Christiyani Bawolje, yakni Hidayati, dan mantan Suami Pertamanya, yaitu AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilian serta Kedua adik kandung Hidayati yaitu Djunaedi Abdullah dan Hoesniati sebagai saksi dalam perkara KDRT agar kasus ini lebih terang benderang apakah benar terjadi KDRT<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah. Hidayati yang semula bersdia menjadi saksi yang meringkan bagi terdakwa saat PH Terdakwa bersama adik kandung Hidayati menemui Hidayati di salah satu Panti Jompo di daerah Siwalankerto secara mendadak menolak dan tidak lagi bisa ditemui. Namun hasil rekaman wawancara PH Terdakwa dengan Hidayati diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dan dua adik kandung Hidayati tetap menjadi saksi yang meringakan Terdakwa.<br /><br />Di persidangan pun terjadi hal yang mengejutkan dan mungkin pertama kali dalam sejarah pengadilan, dimana Majelis Hakim membatalkan atau memerintahkan Odmil merevisi surat tuntutannya saat agenda Pledoi dimana surat tuntutan Odmil sudah dibacakan seminggu sebelumnya<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Perkara Kedua Kedua Pada Tahun 2021 Dilaporkan Pada Juli 2024</span><br />Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya saat ini masih mencari dan menunggu keadilan melalui upaya hukum Kasasi ke MA Ri dalam perkara KDRT yang belum ada hasilnya, namun dr. Raditya kembali diadili dalam perkara pen**bulan terhadap anak tiri perempuannya yang kedua pada tahun 2021 lalu yang dilaporkan ke Pom Lantamal V Surabaya pada  tahun 2024 setelah melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya kemudian dirujuk ke poli jiwa/psikiatri RSPAL dr. Ramelan Surabaya pada tanggal 25 Juli 2024 atau hampir bersamaan dengan kasus KDRT. Ibarat peribahasa “sudah jatuh tertimpa tangga lalu terinjak pula”.<br /><br />Pertanyaan dari kasus ini adalah, benarkah Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya melakukan pen**bulan terhadap anak tiri perempuannya pada tahun 2021? Lalu mengapa korban baru melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya dan kemudian dirujuk ke poli jiwa/psikiatri RSPAL dr. Ramelan Surabaya pada tanggal 25 Juli 2024? (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Tipikor Eksepsi Ditolak Bukan Berarti Terbukti Bersalah. Namun Benarkan Ada Intervensi Dalam Kasus Pen**bulan Agar Terdakwa Diadili Di Dilmil III-12 Surabaya?

"Mampukah Tim PH Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra, Yaitu Brigjen TNI (Purn) S. Samsul, SH., MH dan 5 Perwira ...

»

Apakah Rini Syarifah Selaku Bupati Blitar Akan Terseret Dalam Perkara Korupsi Proyek DAM Kali Bentak Senilai Rp5,1 M?

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5AZOoooCXAR7TsHMMD-QIapcPrygzs8m4ook0qlRwvG8NQ9jE2FkHDPiHqIEsCI9bf0tWF7AosSE6BIwqdBeTjF3rnaY7FqN6uyzh_qEVqzm74g8jsYul4DujraA52KGLd7s7u7is5BqYDDchwULnqQg6SrOK8ittuAR2G-1iBnM4EAxy1rPdOW1hES0/s956/5.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="956" data-original-width="611" height="413" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5AZOoooCXAR7TsHMMD-QIapcPrygzs8m4ook0qlRwvG8NQ9jE2FkHDPiHqIEsCI9bf0tWF7AosSE6BIwqdBeTjF3rnaY7FqN6uyzh_qEVqzm74g8jsYul4DujraA52KGLd7s7u7is5BqYDDchwULnqQg6SrOK8ittuAR2G-1iBnM4EAxy1rPdOW1hES0/w256-h413/5.jpg" width="256" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">“JPU Kejari Blitar Menghadirkan Beberapa Saksi Dalam Sidang Perkara Proyek Pembangunan DAM Atau Bendungan Kali Bentak Di Desa/Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar Tahun 2023, Diantaranya Rini Syarifah Selaku Bupati Blitar 2021 – 2025),; Drs. Izul Marom, M.Sc Selaku Sekda Kabupaten Blitar,; Dicky Cubandono Selaku Kepala Dinas PUPR, dan Sigit Purnomo Hadi selaku TP2ID (Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah) Kabupaten Blitar. Apakah Kejari Kabupaten Blitar Serius Mengungkap Dan Menyeret Pihak-Pihak Yang Terlibat? Lalu Bagaimana Dengan Rini Syarifah Dan Dicky Cubandono Serta Sigit Purnomo Hadi?”</span></h3></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />JPU Muslimin dkk dari Kejari Kabupaten Blitar bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 14 Agustus 2025, kembali menggelar sidang perkara Korupsi Proyek Pembangunan DAM atau Bendungan Kali Bentak di Desa/Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar tahun 2023 yang merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp5,1 milliar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU Kejari Blitar untuk 5 orang Terdakwa, yaitu Terdakwa I Heri Santosa selaku Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar dan Terdakwa II Hari Budiono selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar (dengan Nomor perkara 101/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby),; Terdakwa I Muhammad Bahweni selaku Direktur pada CV. Cipta Graha Pratama dan Terdakwa II Miftahul Iqbalud Daroini selaku Persero Komanditer pada CV. Cipta Graha Pratama (dengan Nomor perkara 100/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby), dan Terdakwa Muhammad Muchlison selaku Penanggungjawab Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID) Kabupaten Blitar yang juga kakak kandung Rini Syarifah Selaku Bupati Blitar 2021 – 2025 (dengan Nomor perkara 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby)  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtUNSzUccY8H1Js7Nmum7JdgZ0udHZWjQAnoMCD20YZ7uprAdivkTslGmNHLoV_IDmWk6nZw5CozZBJKJZIyw7smQR7U1LSnNB-O-ZHdLJSX8wZn-1oJw5gVtaV5aQW37JkNJZ3syangxGFOb3jYEN8CDXbSxzknCrNUN1-OyrFqUulB5I2aWq8gl0IzA/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtUNSzUccY8H1Js7Nmum7JdgZ0udHZWjQAnoMCD20YZ7uprAdivkTslGmNHLoV_IDmWk6nZw5CozZBJKJZIyw7smQR7U1LSnNB-O-ZHdLJSX8wZn-1oJw5gVtaV5aQW37JkNJZ3syangxGFOb3jYEN8CDXbSxzknCrNUN1-OyrFqUulB5I2aWq8gl0IzA/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Foto, Kelima Terdakwa</span><br /></td></tr></tbody></table>Sementara saksi-saksi yang dihadirkan JPU Muslimin dkk dari Kejari Kabupaten Blitar diantaranya Rini Syarifah Selaku Bupati Blitar 2021 – 2025),; Drs. Izul Marom, M.Sc Selaku Sekda Kabupaten Blitar,; Dicky Cubandono Selaku Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), dan Sigit Purnomo Hadi selaku TP2ID (Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah) Kabupaten Blitar<br /><br />Sidang pemeriksaan saksi berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 14 Agustus 2025 yang diketuai Hakim Ernawati Anwar, SH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Darwin Panjaitan, SH., MH dan Dr. Agus K, SH., MH., M.Kn serta Panitra Pengganti (PP) yaitu Moh. Tohir, SH,; Kristanto Haroan W, SH, dan Aris Andriana, SH., MH yang dihadiri para Terdakwa dengan didampingi masing-masing Tim Penasehat Hukum-nya <br /><br />Dalam persidangan terungkap beberapa hal, diantaranya adanya fee proyek 10 %, TP2ID (Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah) Kabupaten Blitar ternyata ada yang lulusan SMA atau SMU dan penunjukan CV untuk mengerjakan Proyek Pembangunan DAM atau Bendungan Kali Bentak di Desa/Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar tahun 2023 adalah atas sepengetahuan Dicky Cubandono Selaku Kepala Dinas PUPR<br /><br />Dari fakta yang terungkap dalam persidangan kali ini sedikit menggelitik dan menimbulkan pertanyaan, yaaitu kemana aliran akhir fee proyek Pembangunan DAM atau Bendungan Kali Bentak di Desa/Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar tahun 2023?.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP2n_UPd522Q39_EIBYlx65YNGYd2c5M4ORlBfoCsUG-n7QMdFWM6Mc6lfcu8Symh8g1Tfn55iMr7bpxrIqHQTpbhoP0vQNTeXPuyqrZZuVX5KkmXPkOrOlYykJhDQ_ossGoYMBVA481UuhEOoPajPqr2glCzoMNS5xnTxqjPw5w2Uz3MBAVCC-2Zg4zc/s686/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="686" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP2n_UPd522Q39_EIBYlx65YNGYd2c5M4ORlBfoCsUG-n7QMdFWM6Mc6lfcu8Symh8g1Tfn55iMr7bpxrIqHQTpbhoP0vQNTeXPuyqrZZuVX5KkmXPkOrOlYykJhDQ_ossGoYMBVA481UuhEOoPajPqr2glCzoMNS5xnTxqjPw5w2Uz3MBAVCC-2Zg4zc/w436-h640/2.jpg" width="436" /></a></div>Sebab dari puluhan perkara Korupsi yang menyeret Kepala Daerah (Bupati/Walikota) di Jawa Timur sebagai Terdakwa adalah bahwa fee proyek mengalir ke Terdakwa selaku Kepala Bupati/Walikota. Apakah hal ini juga terjadi dalam perkara Korupsi proyek Pembangunan DAM atau Bendungan Kali Bentak di Desa/Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar tahun 2023?<br /><br />Apakah Kepala Kejaksaan Negeri dan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar serius untuk engungkap dan menyeret pihak-pihak yang terlibat? Lalu bagaimana dengan Rini Syarifah selaku Bupati Blitar yang sudah diperiksa penyidik Kejari Kabupaten Blitar sebanya dua kali? Bagaiamna pula dengan Dicky Cubandono selaku Kepala Dinas PUPR dan Serta Sigit Purnomo Hadi selaku TP2ID Kabupaten Blitar? <br /><br />Seusai persidangan, salah seorang JPU saat ditanya beritakorupsi.co mengatakan, bahwa uang sebagai fee proyek diterima Sigit Purnomo Hadi selaku TP2ID dan kemudian diserahkan ke Terdakwa Muhammad Muchlison selaku Penanggungjawab TP2ID Kabupaten Blitar yang juga kakak kandung Rini Syarifah Selaku Bupati Blitar 2021 – 2025<br /><br />“Dia (Sigit Purnomo Hadi) yang menerima terus diserahkan kepada Terdakwa Muhammad Muchlison,” ujar JPU. <br /><br />Namun saat ditanya terkait nama Rini Syarifah selaku Bupati Blitar dan Dicky Cubandono selaku Kepala Dinas PUPR serta Serta Sigit Purnomo Hadi selaku TP2ID Kabupaten Blitar, JPU tidak memberi komentar kecuali hanya senyum tipis. Lalu apakah arti senyum sang JPU menandakan akan ada Tersangka baru atau cukup di lima Terdakwa yang saat ini diadili?<br /><br />Kasus ini bermula pada tahun 2023, saat pemerintah Kabupaten Blitar mengnggarkan untuk proyek pembangunan DAM Kali Bentak di Desa/Kecamatan Panggungrejo untuk mengatasi terjadinya banjir, dan proyek itupun dikerjakan oleh CV Cipta Graha Pratama pada tahun 2023. <br /><br />Proyek ini seharusnya menjadi solusi pengendalian banjir dan irigasi bagi warga sekitar. Namun fakta dilapangan diduga terjadi pnyimpangan saat pelaksanaan proyek pekerjaan yaitu bahan matrial yang tidak sesuai dengan spesifikasi, dan beberapa bagian konstruksi ditemukan ada yang sudah mengalaami kerusakan. Hal ini dari temuan penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar saat melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga Kejari Kabupaten Blitar menetapkan lima orang tersangka. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Tipikor Apakah Rini Syarifah Selaku Bupati Blitar Akan Terseret Dalam Perkara Korupsi Proyek DAM Kali Bentak Senilai Rp5,1 M?

“JPU Kejari Blitar Menghadirkan Beberapa Saksi Dalam Sidang Perkara Proyek Pembangunan DAM Atau Bendungan Kali Bentak Di Desa/Kecamatan Pang...

»

Sidang Perkara Korupsi Dana Investasi Atau Ijon Proyek Kabupaten Situbondo Semakin Menarik, Apakah Firdaus, Yossi Sandra Setiawan, Andika Imam Wijaya, dan Sugeng Setiana Akan Terseret Sebagai Tersangka Baru?

<div style="text-align: justify;"><h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyk__eeH8ujx4OvC5uYRXCwD8FW_e1sZtQcwJh4negCqx82nT1HB0EWEsd20uvxK_SEQGKPxu6sWJWS3zzFqFAg4yb3a137SFPlAyp88DLAlfXUgPWaNK84PBEVRY1V6JOFznWGNEW9WHKQoav34pqf9w1in1Lw2mGzaiAj_Na8QXhQTL1r_-DdWousC8/s1599/1.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyk__eeH8ujx4OvC5uYRXCwD8FW_e1sZtQcwJh4negCqx82nT1HB0EWEsd20uvxK_SEQGKPxu6sWJWS3zzFqFAg4yb3a137SFPlAyp88DLAlfXUgPWaNK84PBEVRY1V6JOFznWGNEW9WHKQoav34pqf9w1in1Lw2mGzaiAj_Na8QXhQTL1r_-DdWousC8/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Firdaus selaku Direktur PT Sunan Muria <br /></span></span></td></tr></tbody></table><span style="color: red; font-size: large;">“Dalam Persidangan Terungkap Bahwa Firdaus Selaku Direktur PT Sunan Muria Pemilik Perusahaan Aspal Terkemuka Di Kabupaten Jember Ternyata  Menyerahkan Uang Sebesar Rp200 Juta Kepada Eko Prionggo Jati Selaku Kadis PUPR Yang Kemudian Mendapatkan Paket Pekerjaan Di Situbondo Senilai Hampir Rp1,8, Begitu Juga Dengan Sugeng Setiana, Direktur CV. Madiun Bersama Sanusi (Alm) Menyetorkan Uang Rp220 Juta Lebih dan Rp150 Juta Saat Masa pencalonan hingga Karna Suswandi Terpilih Menjadi Bupati Situbondo. Tak Ketinggalan, Dua Kakak Beradik Yang Sama-Sama Mantan Narapidana Korupsi Tangkap Tangan KPK, Yaitu Yossi Sandra Setiawan dan Andika Imam Wijaya Juga Menyerahkan Uang Sebesar Rp960 Juta Unruk Kepentingan Pribadi Terdakwa Karna Suswandi Selaku Bupati Situbondo”.</span> <br /></h3></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Sidang perkara Korupsi Suap dan Gratifikasi dana Investasi atau Ijon Proyek di Kabupaten Situbondo yang menyeret Karna Suswandi Selaku Bupati Situbondo tahun 2021 – 2025, dan Terdakwa Eko Prionggo Jati selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sitobondo semakin menarik perhatian masyarakat khusunya di Kabupaten Situbondo setelah JPU KPK menghadirkan puluhan Saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br />Dari fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa beberapa saksi yang semula hanya sebagai pengusha Kontraktor, ternyata juga terlibat pemberian sejumlah uang kepada Bupati Situbondo Karna Siswandi baik secara langsung maupun melalui Eko Prionggo Jati selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sitobondo agar mendapatkan paket pekerjaan proyek APBD Kabupaten Situbondo<br /><br />Saksi-saksi yang terlibat pemberian sejumlah uang kepada Bupati Situbondo Karna Siswandi, diantaranya pengusaha AMP atau Aspal terkemuka di Kabupaten Jember, Bondowoso dan Situbondo yaitu Firdaus selaku Direktur PT Sunan Muria   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ_gHlkDrw_dakHOWo5i1kyaWV2VaWGctx7FesSVYEiNkgq_HZZD1B1yPvGvYUF7fICgv5_kF8j0SHmpbpDOvWpKvHHEA-Rs9G0RPllAlxcewK9zA0Reo3SJ-ILYyxvReZUlNT7gu1lPP77P8c-Y0Ag_grCw2m9QOdElHKskQgsv2_LNv7rR28iowEa4o/s1280/3.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ_gHlkDrw_dakHOWo5i1kyaWV2VaWGctx7FesSVYEiNkgq_HZZD1B1yPvGvYUF7fICgv5_kF8j0SHmpbpDOvWpKvHHEA-Rs9G0RPllAlxcewK9zA0Reo3SJ-ILYyxvReZUlNT7gu1lPP77P8c-Y0Ag_grCw2m9QOdElHKskQgsv2_LNv7rR28iowEa4o/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Sugeng Setiana selaku Direktur CV. Madiun (tengah)</span><br /></td></tr></tbody></table>Firdaus awalnya tak mengakui memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan paket pekerjaan. Namun atas pertanyaan Majelis Hakim , Firadasu akhirnya mengakui telah memberikan uang sebesar Rp200 kepada Karna Siswandi melalui Eko Prionggo Jati selaku Kepala Dinas PUPR, yang kemudian Firdaus melalui PT Sunan Muria mendapatkan paket proyek pekerjaan peningkatan jalan (aspal) di Situbondo senilai hampir Rp1,8 miliar <br /><br />Sementara Sugeng Setiana selaku Direktur CV. Madiun bersama Sanusi (Almarhum) juga menyetorkan uang lebih dari sebesar Rp 220 Juta, dan Rp150 Juta sejak masa pencalonan hingga Karna Suswandi terpilih menjadi Bupati Situbondo<br /><br />Yang menarikanya lagi adalah peran dua kakak beradik yang sama-sama mantan narapidana korupsi tangkap tangan KPK pada tahun 2023 lalu, yaitu Yossi Sandra Setiawan selaku Direktur CV.Yoko, dan Andika Imam Wijaya Direktur PT Andhika Karya Wijaya ternyata tidak hanya memberikan sejulah uang kepada (Kajari Bondowoso) Terpidana Puji Triasmoro dan Terpidana Alexander Silaen (selaku Kasi Pidsus) agar penyelidikan perkara dugaan Korupsi proyek di Bondowoso dihentikan. <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicEztJ1lDaqmksPBirispectsssp8zrHV_cvtfvfzj8YJ9sNFu0XnnXHYdO_PMofKeymSiELckKBdCmqnrg7_yXhkUfdn4JaglnkJSveh41ENFCNmjZBEHw8JQpTUBYYZKjz_FCcuQctNlP9TdThRDSqyN8sFu_Eza8sz1zzgcWBvTVRtlAXZa3TaGX8I/s1280/4.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicEztJ1lDaqmksPBirispectsssp8zrHV_cvtfvfzj8YJ9sNFu0XnnXHYdO_PMofKeymSiELckKBdCmqnrg7_yXhkUfdn4JaglnkJSveh41ENFCNmjZBEHw8JQpTUBYYZKjz_FCcuQctNlP9TdThRDSqyN8sFu_Eza8sz1zzgcWBvTVRtlAXZa3TaGX8I/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Yossi Sandra Setiawan selaku Direktur CV.Yoko (kiri, kemeja kotak-kotak)<br /></span></td></tr></tbody></table>Tetapi  Yossi Sandra Setiawan dan adiknya, Andika Imam Wijaya juga menyerahkan uang sebesar Pp960 juta untuk kepentingan pribadi Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo seperti untuk pembelian beras dan pembayaran dana politik.   </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Tak heran, kalau 13 perusahaan milik keluarga Yossi Sandra Setiawan selalu mendapat paket pekerjaan selama Karna Siswandi menjabat Kepala Dinas PUPR di Bondowosos, lalu pindah ke Lumjang sebagai Kepala Dinas PUPR dan terakhir, Karna Siswandi menjadi Bupati Situbondo hingga mengantarkan Karna Siswandi menjadi Terdakwa dalam perkara Korupsi Suap dan Gratifikasi bersama sahabatnya sekaligus anak buahnya, Eko Prionggo Jati Selaku Kabid Dinas PUPR lalu Plt Kepala Dinas PUPR dan kemudian menjadi Kepala Dinas. <br /><br />Sementara informasi yang didapat Wartawan beriakorupsi.co dari sumber terpercaya, bahwa penyidk KPK telah menetapkan 5 Tersangka selaku pemberi Suap, yaitu Tjahjo Gunawan alias Jang, Roespandi,; H. Adit Ardian Rendy Hidayat,; As'al, dan Amran.   <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEju6bTWQg3pJM9QCrwUJNsknomXHhgusznSNRtVnl1l_34rQ06ZZWJW-oPCYI-sg_KaUsDsaT8HlZ6puOo75yBrEu4PLkIW8uOlIA7b2jau397iWJE0EWupUrOL2pvWbsV0B2RmLOZ7MrRGOF2OONbgAAVr8NQb1M5catysM0FzcGQ3LEG4YqGyffCf38o/s1280/2.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEju6bTWQg3pJM9QCrwUJNsknomXHhgusznSNRtVnl1l_34rQ06ZZWJW-oPCYI-sg_KaUsDsaT8HlZ6puOo75yBrEu4PLkIW8uOlIA7b2jau397iWJE0EWupUrOL2pvWbsV0B2RmLOZ7MrRGOF2OONbgAAVr8NQb1M5catysM0FzcGQ3LEG4YqGyffCf38o/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Andika Imam Wijaya Direktur PT Andhika Karya Wijaya (kanan, belakang)<br /></span></td></tr></tbody></table>Kalau kelima nama tersebut diatas ditetapkan sebagai Tersangka pemberi Suap kepada pejabat penyelenggara negara yaitu Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan Terdakwa Eko Prionggo Jati selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbonodo, apakah Firdaus, Yossi Sandra Setiawan, Andika Imam Wijaya, dan Sugeng Setiana akan terseret sebagai Tersangka berikutnya?<br /><br />Hal itupun bukan tidak beralasan, sebab Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan Terdakwa Eko Prionggo Jati selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbonodo dijerat selaku penerima Suap dan /atau Gratifikasi berupa hadiah yang dianggap Suap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 atau Pasal 12 a dan Pasal 12 B UU Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi<br /><br />Lalu bagaimana dengan pihak pemberi Suap kepada pejabat penyelenggara negara yaitu Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan Terdakwa Eko Prionggo Jati selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbonodo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 5 atau Pasal 13 UU Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi?. (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi Dana Investasi Atau Ijon Proyek Kabupaten Situbondo Semakin Menarik, Apakah Firdaus, Yossi Sandra Setiawan, Andika Imam Wijaya, dan Sugeng Setiana Akan Terseret Sebagai Tersangka Baru?

Firdaus selaku Direktur PT Sunan Muria “Dalam Persidangan Terungkap Bahwa Firdaus Selaku Direktur PT Sunan Muria Pemilik Perusahaan Aspal T...

»

JPU Kejari Kota Kediri Menghadirkan Lima Orang Saksi Dalam Perkara Korupsi KONI Sebesar Rp2.429 M

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2BLl09JOxQbWLMQhq_kUKNWX0T6ibwXDEdQzbiMi3SGno6Q2CZ1ysHql74dy7P3TuDUE9wwKOa2oJswxxr_9vCr4fkb8_-Et-fNhnsm4OlJKPSRC0cNv8qu4MMaWuZbK-fSxSXaCRoSsClaqG2c4AjeAIIi-XLYpnhXgmMc8n0WpuiPiinWMvPIcZg7U/s1040/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2BLl09JOxQbWLMQhq_kUKNWX0T6ibwXDEdQzbiMi3SGno6Q2CZ1ysHql74dy7P3TuDUE9wwKOa2oJswxxr_9vCr4fkb8_-Et-fNhnsm4OlJKPSRC0cNv8qu4MMaWuZbK-fSxSXaCRoSsClaqG2c4AjeAIIi-XLYpnhXgmMc8n0WpuiPiinWMvPIcZg7U/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">#Majelis Hakim Merasa Jengkel Atas Keterangan Saksi Sri Wibowo, A.Md Selaku Sekretaris Umum KONI Kota Kediri Dalam Persidangan, Karena Ternyata Notulen Dibuat Oleh Saksi Sri Wibowo. Selain Itu,  Saksi Sri Wibowo, Zachrie Ahmad, S.Sos dan empat Saksi Lainnya Tidak Mengakui Atas Pertanyaan Terdakwa Terkait Penerimaan Dana Taktis.#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> <br />Tim JPU Kejari Kota Kediri, pada Kamis, 07 Agustus 2025, menghadirikan sebanyak 5 orang Saksi dalam perkara dugaan Korupsi dan hibah APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri untuk membiayai pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga atlet berprestasi tahun 2023 sebesar Rp10 miliar yang merugikan keuangan negara Cq. Pemkot Kediri sebesar Rp2.429.941.492 (dua miliar empat ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : PE.03.03/SR-1200/PW13/5.1/2024 tanggal 30 Desember 2024 untuk 3 (tiga) Terdakwa, yaitu : Sri Wibowo, SE., MM Bin Suandoko selaku Wakil Bendahara KONI Kota Kediri,; Dian Ariyani, SE., M.Si selaku Bendahara KONI Kota Kediri dan Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, MM selaku Ketua Umum KONI Kota Kediri (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)<br /><br />Kelima Saksi tersebut diantaranya Drs. Hery Purnomo (PNS), Wakil Ketua I KONI Kota Kediri, Efni Tuani Lubis (guru), Ketua Perencanaan  Anggaran KONI Kota Kediri, Sri Wibowo, A.Md (swasta EO), Sekretaris Umum KONI Kota Kediri,; Agung Yulianto (PNS), Wakil Sekretaris Umum KONI Kota Kediri, dan Andra Dwi Yulianto (karyawan swasta), Anggota Bidang Organisasi dan  Pendataan KONI Kota Kediri/Satgas Monev Kota Kediri<br /><br />Sementara persidangan berlangsung di ruang sidang Cndra Pengadilan Tipikor Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 7 Agustus 2025 dengan agenda pemeriksaan sebanyak 6 orang saksi untuk yang pertama kalinya dihadirkan ke muka persidangan yang diketuai Majelis Hakim Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) Prof (HC). DR (HC). Suparman, SH., MH untuk 3 (tiga) Terdakwa, yaitu Arif Wibowo, SE., MM dan Dian Ariyani, SE., M.Si serta Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, MM yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, salah satunya adalah Eko Budiono dari Kota Kediri  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrH1YdKxtH5KQOpNMKyjcOD5LNI1BcIIFdlj8zaaSBcT4LRvNddouGDzN-ZO8urR8oMU8VNXmlqj96HMPvRQbS07eMxu7U41CkH3KaTeeFK_IrLkBW3lq_ILU-x-ETsjFdNb4uk9j9VbkCKhCGnnhzRODKs_pQfU1qalK-3_HwIrS64xi3RnxpGAzMIVQ/s1040/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrH1YdKxtH5KQOpNMKyjcOD5LNI1BcIIFdlj8zaaSBcT4LRvNddouGDzN-ZO8urR8oMU8VNXmlqj96HMPvRQbS07eMxu7U41CkH3KaTeeFK_IrLkBW3lq_ILU-x-ETsjFdNb4uk9j9VbkCKhCGnnhzRODKs_pQfU1qalK-3_HwIrS64xi3RnxpGAzMIVQ/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Dalam persidangan, Majelis Hakim dibuat bingung atas pengakuan saksi yang tidak menerima uang (gaji) tetapi ada bukti bahwa saksi mengakui bahwa tanda tangan yang diperlihatkan JPU dihadapan Majelis Hakim diakui. Yang membuat Majelis Hakim merasa jengkel ada keterangan saksi Sri Wibowo selaku Sekretaris Umum KONI Kota Kediri, karena dalam bukti yang diperlihatkan JPU dihadapan Majelis Hakim, ternyata Saksi Sri Wibowo lah yang membuat notulen<br /><br />Selain itu. Pertanyaan salah seorang Terdakwa kepada keenam saksi terkait keuangan KONI “apakah diketahui Ketua dan Sekretaris”, tak satupun Saksi yang mengetahuinya. Padahal, para Saksi juga sebagai pengurus di KONI Kota Kediri. Pertanyaan selanjutnya dari salah seorang Terdakwa adalah terkauit “apakah Saksi (keenam saksi) menerima uang dana taktis?”. Juga tak satupun saksi mengakuinya. Ketua Majelis Hakim pun menyarankan kepada Terdakwa agar membuat dalam Pledoi atau Pembelaannya<br /><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa Terdakwa Arif Wibowo, S.E., M.M Bin Suandoko selaku Wakil Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Kediri bersama-sama Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si selaku Bendahara KONI Kota Kediri dan Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M selaku Ketua Umum KONI Kota Kediri (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Maret 2023 sampai bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2023, bertempat di Kantor KONI Kota Kediri Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Nomor 77 Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu mengelola dana hibah Komite OlahragaNasional Indonesia (KONI) Kota Kediri Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp10.000.000.000 sehingga menguntungkan Terdakwa sejumlah Rp2.210.491.492. <br /><br />Dan Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si , sejumlah Rp219.450.000 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Wakil Bendahara KONI Kota Kediri membantu tugas Bendahara yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp2.429.941.492, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah KONI Kota Kediri Tahun Anggaran 2023 Nomor : PE.03.03/SR-1200/PW13/5.1/2024 tanggal 30 Desember 2024 oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwYctRzL-OcEXB5Sy2rpcVQ3i6bSS7wfdyFTg7cjjym4YsW12PqxZMEqqYRBzF4vJJiXRWbZMKfkr4Y78gPRh0zT_WBNAXwE39bAi0bR50BdRWJcYmLs_sYQrs4Wc3-Gt1ykIt37SAirwCww7mmwbzfYyrOpN_97fL2Tp2YfVoV5YiE9hdU18eROcNQ5U/s793/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="793" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwYctRzL-OcEXB5Sy2rpcVQ3i6bSS7wfdyFTg7cjjym4YsW12PqxZMEqqYRBzF4vJJiXRWbZMKfkr4Y78gPRh0zT_WBNAXwE39bAi0bR50BdRWJcYmLs_sYQrs4Wc3-Gt1ykIt37SAirwCww7mmwbzfYyrOpN_97fL2Tp2YfVoV5YiE9hdU18eROcNQ5U/w640-h378/1..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Kediri sebagai organisasi induk dari 50 cabang olahraga di Kota Kediri dan Terdakwa sebagai Pengurus menjadi Wakil Bendahara KONI Kota Kediri sejak Tahun 2009 sampai 2019, Ketua KONI Kota Kediri saat itu Sdr. HERU MARWANTO, selanjutnya ditetapkan kembali kepengurusan KONI Kota Kediri melalui Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor : 821.2/SK.172/601.1/2019 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kota Kediri Masa Bakti 2019-2023 Tanggal 14 November 2019, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Timur Nomor : 821.2/SK.82/601.1.2022 Tanggal 07 Nopember 2022, Tentang Pergantian Pengurus Antar Waktu KONI Kota Kediri Masa Bakti 2019-2023, terlampir dalam Surat Keputusan terakhir tersebut Susunan Personalia Pergantian Waktu Ke-Dua Pengurus Koni Kediri Masa Bakti 2019-2023, huruf D Pengurus, sebagai berikut :<br /><br />Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Kediri sebagai organisasi induk dari 50 (lima puluh) cabang olahraga di Kota Kediri dan kepengurusan KONI Kota Kediri ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor : 821.2/SK.172/601.1/2019 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kota Kediri Masa Bakti 2019-2023 Tanggal 14 November 2019, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Timur Nomor : 821.2/SK.82/601.1.2022 Tanggal 07 Nopember 2022, Tentang Pergantian Pengurus Antar Waktu KONI Kota Kediri Masa Bakti 2019-2023, terlampir dalam Surat Keputusan terakhir tersebut Susunan Personalia Pergantian Waktu Ke-Dua Pengurus Koni Kediri Masa Bakti 2019- 2023, huruf D Pengurus, sebagai berikut :<br />    Ketua Umum         <span>    </span><span>    </span><span>    </span>: Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M.<br />    Wakil Ketua Umum I        : Drs. Heri Purnomo<br />    Wakil Ketua Umum II       : Dr. Nurbaedah, S.H, M.H.<br />    Sekretaris Umum        <span>    </span><span>   </span>: Sri Wibowo, A.Md.<br />    Wakil Sekretaris Umum    : Agung Yulianto, S.E.<br />    Bendahar        <span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span>: Dian Ariyani, S.E., M.Si.<br />    Wakil Bendahara        <span>    </span><span>    </span>: Arif Wibowo, S.E., M.M.<br />     </div><div style="text-align: justify;"><span>    </span> Auditor Internal<br />     Ketua         : Febri Atmaji, A. Md.<br />    Anggota      : 1.  Merza Yona Franky R, S.STP.<br />                        : 2.  Dodi<br />   </div><div style="text-align: justify;">    Bidang Organisasi& Pendataan <br />     Ketua        <span>    </span><span>    </span>: Joko Arianto, SE, ME,M.Si.<br />     Wakil Ketua      : Bambang Murtedjo, S.Sos.<br />     Anggota        <span>    </span>: 1. Heppy Firanandi<br />                                2. Andra Dwi Yulianto<br />                                3. Tri Cahyono<br /><br />     Bidang Pembinaan Prestasi, Sport Sciance & Pengembangan<br />     Ketua               : Eko Agus Koko    <br />     Wakil Ketua     : Drs. Mukono, M.Pd.<br />     Anggota           : 1. Dra. Hamidah<br />                              : 2. Gatus Setyawan<br />                              : 3. Drs. Slamet Junaedi, M.Pd.<br />                              : 4. Drs. R. Marsudi Nugroho, M.Pd.<br />                              : 5. Dr. Abdian Asgi Sukmana, M.Or.<br /> </div><div style="text-align: justify;">     Bidang Perencanaan& Anggaran <br />     Ketua         : Efni Tuani Lubis, S.Pd.<br />     Wakil Ketua     : Drs. Gandung Satriono, ST, MM.<br />     Anggota ``       :1. Drs. Abdul Rahamn Saleh<br />                              : 2. Desy Setyawan Priambodo, S.Pd.<br />                              : 3. Dra. Marwati<br /><br />     Bidang Media, Humas & Kerjasama <br />     Ketua         : Drs. Syamsul Bahri, MM.<br />     Wakil Ketua     : dr. Soewito    <br />     Anggota           : 1. Mujani, SH.<br />                              : 2. Mudji Slamet, S.Pd, MM.<br />                              : 3. Mega Wulandari<br />                              : 4. Arief Cholisudin, S.STP, MM. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga, pada tanggal 14 Februari 2022, Maria Karangora, SH, MM, selaku Ketua KONI Kota Kediri melalui surat Nomor : 11/KONI-KDR/II/2022 mengajukan Permohonan Hibah KONI Kota Kediri Tahun Anggaran 2023 yang ditujukan kepada Walikota Kediri, terlampir dalam surat tersebut Rencana Anggaran Biaya senilai Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH7Cb9tHSwMBeh-tQKi9EhMSL4_saVNp6wfyB05O6JE8R9mNOQeHDXJQFtRM01hhAOZCDRpE2nnrm8v16XXy8YuRbQ4MevPWWTxIRpIkkE72i9twaPYRGrGOiY71ltV2s7YFLoQCK7c5Ma8ebyojqYsBFB-52-5zS0vHmmcJZ2A4TpWUGt5BDTgjeoBw8/s1280/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH7Cb9tHSwMBeh-tQKi9EhMSL4_saVNp6wfyB05O6JE8R9mNOQeHDXJQFtRM01hhAOZCDRpE2nnrm8v16XXy8YuRbQ4MevPWWTxIRpIkkE72i9twaPYRGrGOiY71ltV2s7YFLoQCK7c5Ma8ebyojqYsBFB-52-5zS0vHmmcJZ2A4TpWUGt5BDTgjeoBw8/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Dan pada tanggal 16 Maret 2023, Walikota Kediri menerbitkan Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/99/419.033/2023 tanggal 16 Maret 2022 Tentang Daftar Penerima Hibah Dan Besaran Hibah Berupa Uang pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun Anggaran 2023, terlampir dalam Keputusan tersebut daftar penerima hibah Tahun Anggaran 2023 salah satunya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Kediri, alamat penerima Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Nomor 77 Kota Kediri senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<br /><br />Bahwa dengan perubahan nilai hibah, untuk pengajuan pencairan perlu dilakukan penyesuaian di Rencana Anggaran Biaya (RAB) menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), selanjutnya Terdakwa yang mengerjakan penyesuaian di Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan melakukan perubahan perincian biaya sebagai berikut :<br /></div><div style="text-align: justify;"><img alt="" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh4BkzDb1z2Spq0a3nKlkkR4PwpWzrLr81lkVdBrMX0PIvEMHeHLm1AG70tOKQh1aMfOew_Sh_-yFFUZf1vG-kVi_AWUdlbj8fYCvPBIF6Ygf9grYdrbMl8siQyCQXgEmPLhwVr5OSLONFMWeCHgvI8cLRymh2kRRX1Qya5SYB7McK71wP1oiE_xm0_n4A=w635-h296" width="635" /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Terdakwa juga menyiapkan surat permohonan pencairan dana hibah ditujukan kepada Kepala DISBUDPARPORA Kota Kediri, surat Nomor : 11/KONI-KDR/III/2023 Tanggal 20 Maret 2023, perihal Permohonan Pencairan Hibah KONI Kota Kediri TA.2023, untuk ditandatangani Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M selaku Ketua Umum KONI Kota Kediri, terlampir dalam surat tersebut Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tanggal 23 Maret 2023, dengan rincian sebagai berikut :<br /></div><div style="text-align: justify;"><img alt="" height="1024" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgzC18YzP505xNiynk-8qubOaBCNQZTpRk-fEn8t2yjzdypTX9goD9fUUFbjXDKYUKErncwWYbJW_JZKGa_1Tm2w-ulcA05G9WS_Q_gfOW-0eUI5QmLTw24hd_NrNFQ35YwsZgY_fwEuHUSAF5-kfjZ7EeMJYLsgAqBHGDH99T0hlpG0Tanc9KoffMpkLA=w664-h1024" width="664" /></div><div style="text-align: justify;"><img alt="" height="769" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgf7rWcyg3gz45e3rX73LFmd9xgSCjar0OvfIIVBP8h0o2Airoc92T0npbEoqVKt29xQnBoCeb6tnyjrXhdbmigiRbM_Tm-l9WttL-1jfOBQZuy53kPSy3vDLC-_DP1PH0UOI90yFYgKkpn6FDjlmIIiwe_ObwJLjAKm2TdDgGRHqWrwVG8qeodvJ9AL2A=w671-h769" width="671" /></div><div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR2e3iXi_DL7eAg32lm9XGkYcdJ9aSETaKeWP1wbXS7hFNLlYH6LbF5m4YAwST7bp5F751cM0lfVrzbmUjTOogrLIJ8jMZBAuHLElBN_u-bpjmFfeyDMmX4VSmFWFI6HzTjMkL_HUGs85D-BOsmRL5Qxpu7NCqWPmabja840S1wDv9cQWeVl84YSIeyIc/s1040/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR2e3iXi_DL7eAg32lm9XGkYcdJ9aSETaKeWP1wbXS7hFNLlYH6LbF5m4YAwST7bp5F751cM0lfVrzbmUjTOogrLIJ8jMZBAuHLElBN_u-bpjmFfeyDMmX4VSmFWFI6HzTjMkL_HUGs85D-BOsmRL5Qxpu7NCqWPmabja840S1wDv9cQWeVl84YSIeyIc/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M selaku Ketua Umum KONI Kota Kediri, Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si selaku Bendahara Umum KONI Kota Kediri dan telah diteliti serta disetujui oleh Saksi Suminarto, S.P.,M.M. selaku Kepala Bidang Olahraga, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri, Mengetahui Saksi Zachrie Ahmad, S.Sos selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri.<br /><br />Bahwa selain menyiapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai syarat pencairan dana hibah Terdakwa juga menyiapkan Kuitansi tanda terima bermaterai cukup, fotocopy buku rekening penerima hibah, fotocopy KTP nama yang tertera pada rekening penerima hibah, fotocopy KTP Ketua penerima hibah, Pakta Integritas ditandatangani Ketua Umum KONI Kota Kediri sebagai dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).<br /><br />Kemudian sesuai Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/42/419.033/2023 tanggal 06 Februari 2023 Tentang Pelimpahan Wewenang Walikota Kediri Untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun Anggaran 2023, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Saksi Zachrie Ahmad, S.Sos, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Kediri (bertindak untuk dan atas nama Walikota Kediri (selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu) dan Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M. bertindak untuk dan atas nama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Kediri yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) : Nomor : 180/055/419.105/2023    Tentang Pemberian Hibah Daerah Kepada KONI Nomor : 12/KONI-KDR/III/2023 Kota Kediri Tahun Anggaran 2023 Dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dana hibah yang diterima tersebut disepakati untuk membiayai pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga agar tercapai atlet berprestasi.<br /><br />Bahwa pencairan dana hibah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DISBUDPARPORA) Kota Kediri Tahun Anggaran 2023 pada kode rekening 2.19.03.2.04.02.5.1.05.05.03.0001, dan pada tanggal 28 Maret 2023 Kuasa Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan/Belanja Hibah Uang Kepada KONI Kota Kediri Tahun 2023 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05.31/04.0/000020/LS/2.22.3.25.2.10.04.000/M/2023 Tanggal 28 Maret 2023 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditransfer dari rekening Kas Daerah ke rekening Bank Jatim Cabang Kediri Nomor rekening 0062045604 atas nama KONI Kota Kediri.<br /><br />Bahwa setelah dana hibah ada direkening KONI Kota Kediri, Terdakwalah yang sepenuhnya mengelola dana hibah tersebut termasuk menerima, menyimpan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan yang mana seharusnya tugas tersebut menjadi tanggungjawab Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si selaku Bendahara.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqloadPuSdtZMBi6N8W87YUt1ogKmYQ3LcTymyA9HRimNf-RpMDhx2cKMbJDSWF2eiOgQoks7lYK5cPhF-bgT3lm8Bf1S68_ofdNw7mBDFLC6zMq-nBwQnJQ92kHgycuaijitJf_gFAOgcqyIBq-AEbN-QfZTJJ5ABOG6NVKxXrThLhZmZlNA1RbSaOro/s1280/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqloadPuSdtZMBi6N8W87YUt1ogKmYQ3LcTymyA9HRimNf-RpMDhx2cKMbJDSWF2eiOgQoks7lYK5cPhF-bgT3lm8Bf1S68_ofdNw7mBDFLC6zMq-nBwQnJQ92kHgycuaijitJf_gFAOgcqyIBq-AEbN-QfZTJJ5ABOG6NVKxXrThLhZmZlNA1RbSaOro/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa memegang buku rekening Bank Jatim Cabang Kediri atas nama KONI Kota Kediri dan setiap pengajuan pencairan/penarikan dana hibah dari KONI Kota Kediri pada Bank Jatim Cabang Kediri Terdakwalah yang menyiapkan kelengkapan pencairan berupa :<ol><li>Surat permohonan perihal Pencairan Dana KONI TA. 2023 dari Bendahara ditujukan kepada Ketua Umum KONI Kota Kediri.</li><li>Surat Tugas ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M.</li><li>Rencana Kebutuhan Belanja Kegiatan KONI tertulis nominal yang akan dicairkan.</li><li>Lembar/slip penarikan dari Bank Jatim Cabang Kediri ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si dan Terdakwa Arif Wibowo, S.E., M.M.</li></ol>Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan kelengkapan untuk pencairan, Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M dan Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si langsung menandatanganinya, kemudian Terdakwa membawa semua kelengkapan dan buku rekening untuk melakukan transaksi di Bank Jatim Cabang Kediri, setelah dana dicairkan, Terdakwa tidak menyimpan dana pencairan tersebut di brankas KONI melainkan menyimpannya di rumah Terdakwa.<br /><br />Bahwa dalam penggunaan dana hibah KONI Tahun Anggaran 2023, terdapat perubahan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanpa adanya persetujuan dari Pihak Kesatu sebagai Pemberi Hibah. Terdakwa telah melakukan perubahan kegiatan belanja dana hibah KONI Kota Kediri Tahun Anggaran 2023 tanpa didukung dokumen perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan :<ol><li>Pusat Latihan Kota (PUSLATKOT), bantuan transport untuk Atlet sebesar Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp1.080.000.- (satu juga delapan puluh ribu rupiah)/bulan, Pelatih sebesar Rp55.000.-, (lima puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp1.320.000.-/bulan selama 9 kali (Januari s/d September 2023) faktanya Atlet menerima Rp40.000.- (empat puluh ribu rupiah) jumlah Rp800.000.- (delapan ratus ribu rupiah)/bulan Pelatih menerima Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah), jumlah Rp1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah)/bulan selama 5 kali (April s/d Agustus 2023).</li><li>Honorarium Satgas Monev PUSLATKOT, sebanyak 19 orang menerima honor bulan Januari sampai September 2023 (9 kali), faktanya honorarium yang diterima hanya 5 kali yaitu bulan April s/d Agustus 2023.</li><li>Pemberian uang saku PORPROV untuk Atlet dan Pelatih masing-masing Pelatih menerima Rp175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Atlet Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) faktanya masing-masing Pelatih menerima Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) Atlet menerima Rp100.000.- (seratus ribu rupiah).</li><li>Pengadaan Atribut PORPROV Jatim, alokasi pengadaan 1 set training pack untuk Atlet, Pelatih dan Official PORPROV, faktanya terhadap atlet mandiri juga mendapat 1 set training pack sehingga melebihi alokasi dalam RAB</li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1fiaYgcqlzal-K44C2IHltl7j7I3jLt71mWuavZHCeWEt8b1sqKy4npNV7OEL-ZOniVdGRxLE6kU_FkHyDhmeamF2nlA7gt-NHAzhn34KZmPXdkaZa923FrNvQ3kWLOYuLIZeDElC6SOQ1dZMksdS4d6jvmaEQe761wS_ncnMK0DklaGMwrIux6wd3ug/s1040/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1fiaYgcqlzal-K44C2IHltl7j7I3jLt71mWuavZHCeWEt8b1sqKy4npNV7OEL-ZOniVdGRxLE6kU_FkHyDhmeamF2nlA7gt-NHAzhn34KZmPXdkaZa923FrNvQ3kWLOYuLIZeDElC6SOQ1dZMksdS4d6jvmaEQe761wS_ncnMK0DklaGMwrIux6wd3ug/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa adanya perubahan penggunaan dana hibah diluar Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah disetujui untuk kegiatan PUSLATKOT dan PORPROV diketahui oleh Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M dan Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si dan jumlah pemberian bantuan transport untuk Atlet menerima sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Pelatih menerima sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan selama 5 (lima) kali bulan April sampai dengan bulan Agustus Tahun 2023 disampaikan oleh Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M pada rapat tanggal 28 Maret 2023 dengan Ketua Cabang Olahraga dan pemberian 1 set traning pack bagi atlet mandiri disampaikan Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M pada rapat tanggal 20 Juli 2023 yang mana di Rencana Anggaran Belanja (RAB) tidak ada alokasi untuk pengadaan 1 set training pack atlet mandiri.<br /><br />Bahwa untuk penyerahan uang bantuan transport PUSLATKOT untuk Atlet dan pelatih, Terdakwa yang memasukkan uangnya ke dalam amplop lalu diserahkan kepada Atlet dan Pelatih semua cabang olahraga dibantu oleh beberapa Pengurus bertempat di Kantor KONI Kota Kediri.<br /><br />Bahwa untuk menutupi perbuatannya agar seolah-olah penggunaan dana hibah KONI Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), akan tetapi faktanya tidak seluruhnya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disetujui dan menjadi satu kesatuan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), antara pemberi hibah dengan penerima hibah, maka Terdakwa membuat bukti-bukti pengeluaran yang tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya. Terdakwa melakukan mark-up bukti pertanggungjawaban dengan cara sebagai berikut :<ol><li>Membuat 2 lembar Daftar Penerima Bantuan Transport Atlet dan Pelatih nominal yang berbeda, pertama Atlet menerima Rp40.000.- (empat puluh ribu rupiah) total penerimaan tiap bulan Rp800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) Pelatih Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah), total penerimaan tiap bulan Rp1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang kedua untuk laporan pertanggungjawaban Daftar Penerima Bantuan Trasnport Atlet dan Pelatih tertulis masing masing Atlet menerima Rp45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) total menerima Rp1.080.000.- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tiap bulan Pelatih menerima Rp55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah), total menerima Rp1.320.000.-(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tiap bulan, dengan jumlah Atlet 324 orang, Pelatih 76 orang dari 39 Cabang Olahraga.</li><li>Membuat Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Standar Pemberian Uang Transport Latihan Bagi Atlet Dan Pelatih Serta Honorarium Satgas Monitoring Dan Evaluasi Pembinaan Prestasi Pemusatan Pelatihan Kota (PUSLATKOT) KONI Kota Kediri Tahun Anggaran 2023, Tanggal 5 Januari 2023, ditandatangani Ketua Umum KONI Kota Kediri Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M.</li><li>Membuat 2 lembar Daftar Penerima Uang Saku PORPROV VIII Jatim dengan nominal yang berbeda, pertama tertulis Pelatih menerima sebesar Rp175.000.- (serratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Atlet sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua untuk pertanggungjawaban, Pelatih menerima sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), Atlet menerima sebesar Rp100.000.- (seraus ribu rupiah) dengan jumlah Atlet 326 orang, Pelatih 76 orang dari 39 Cabang Olahraga.</li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia0eeRCpU6OK093SNmrFmiFXGoDNqW2aoJtDRM4nxjqlbeUZckW1FdoamOJzfSyrU5SKJmDMfiE9AEcWI7x8_SbAQdNt4J4Ym7jhWW2C2om6KgiUjCzvEEtlokt1hgOfoTSSQpJhOfzRYGBKLwDVQAw26Dv3hbMIy-toEjACim7wlW5zRZfFaSUYY0Dj4/s1280/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia0eeRCpU6OK093SNmrFmiFXGoDNqW2aoJtDRM4nxjqlbeUZckW1FdoamOJzfSyrU5SKJmDMfiE9AEcWI7x8_SbAQdNt4J4Ym7jhWW2C2om6KgiUjCzvEEtlokt1hgOfoTSSQpJhOfzRYGBKLwDVQAw26Dv3hbMIy-toEjACim7wlW5zRZfFaSUYY0Dj4/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa bukti pertanggungjawaban yang direkayasa oleh Terdakwa tersebut telah diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M dan Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si, selain itu Terdakwa juga merekayasa penggunaan dana hibah untuk kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu tidak menguraikan secara terperinci kebutuhan transportasi dan akomod Bahwa bukti pertanggungjawaban yang direkayasa oleh Terdakwa tersebut telah diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M dan Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si, <br /><br />Selain itu, asi baik dari volume, jenis, jangka waktu pemakaian maupun tarif harga satuan sewa untuk kegiatan PORPROV Jatim VIII. Bahwa Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan pengadaan akomodasi dan transportasi PORPROV Jatim VIII yaitu menghubungi Penyedia Jasa yaitu PT. Kediri Trans Java dan PT. Audi Mecca Travel Group bertemu tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan. Selanjutnya untuk pembayarannya masing-masing sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisa tagihannya dibayarkan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (DISBUDPARPORA) Kota Kediri. Terdakwa baru meminta bantuan Pejabat Pengadaan yaitu Saksi Febri Fahrudin Widyanto , S. Sos. menyusun adminsitrasi pengadaan untuk keperluan pertangungjawaban setelah selesai pelaksanaan PORPROV Jatim VIII.<br /><br />Bahwa Terdakwa dalam setiap pengajuan pencairan dana dari rekening KONI di Bank Jatim, menyertakan dokumen yaitu Surat permohonan perihal Pencairan Dana KONI TA. 2023 ditujukan kepada Ketua Umum KONI Kota Kediri, Surat Tugas ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M Rencana Kebutuhan Belanja Kegiatan KONI tertulis nominal yang akan dicairkan dan Lembar/slip penarikan dari Bank Jatim Cabang Kediri ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M, Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si dan Terdakwa Arif Wibowo, S.E., M.M, selanjutnya Terdakwa melakukan pencairan di Bank Jatim Cabang Kediri.<br /><br />Bahwa selama periode bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 Terdakwa telah melakukan 19 kali penarikan/pencairan dana hibah dari rekening atas nama KONI Kota Kediri untuk membiayai kegiatan KONI Kota Kediri Tahun 2023, dengan jumlah penarikan/pencairan sebesar Rp10.033.010.028,00 (sepuluh miliar tiga puluh tiga juta sepuluh ribu dua puluh delapan rupiah), sesuai slip penarikan sebagai berikut :<ol><li>Slip penarikan tanggal 30 Maret sejumlah Rp1.880.542.624,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 04 April 2023 sejumlah Rp944.500.000,- (sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 06 April 2023 dengan nominal sebesar Rp245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 03 Mei 2023 sejumlah Rp163.777.057,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh tujuh rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 15 Mei 2023 dengan nominal sebesar Rp107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 23 Mei 2023 sejumlah Rp556.285.802 (lima ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 09 Juni 2023 sejumlah Rp44.901.460,- (empat puluh empat juta sembilan ratus satu ribu empat ratus enam puluh rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 27 Juni 2023 sejumlah Rp116.285.718 (seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 05 Juli 2023 sejumlah Rp461.640.000,- (empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 26 Juli 2023 dengan nominal sebesar Rp520.942.967,- (lima ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 08 Agustus 2023 ejumlah sebesar Rp280.773.800,- (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);</li><li>Slip penarikan 22 Agustus 2023 sejumlah Rp862.899.800,- (delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 30 Agustus 2023 sejumlah Rp324.646.800,- (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 04 September 2023 sejumlah Rp82.474.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 07 September 2023 sejumlah Rp472.340.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 25 September 2023 dengan nominal sebesar Rp2.528.000.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 10 Oktober 2023 sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);</li><li>Slip penarikan tanggal 07 November 2023 sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima jutaru<br />rupiah); <br /></li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihuIBk-oYnjVDJbiNyN8_CdVod94vIGeYRY-JJ7ng8BzzjL91SoAO7JKGsnwE0GD166bdkvN5ubqprVxPJscPCA3U8huHQ-JEHmKhjQRNZekOXyxUH8L60u5eEK2pKd1N6I2fCtb6gVgUUWGH1RVzPKnw3lyTlnFlUGu6clAqAwHpFLL5Ulgx8e3SNJBY/s793/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="793" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihuIBk-oYnjVDJbiNyN8_CdVod94vIGeYRY-JJ7ng8BzzjL91SoAO7JKGsnwE0GD166bdkvN5ubqprVxPJscPCA3U8huHQ-JEHmKhjQRNZekOXyxUH8L60u5eEK2pKd1N6I2fCtb6gVgUUWGH1RVzPKnw3lyTlnFlUGu6clAqAwHpFLL5Ulgx8e3SNJBY/w640-h378/1..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban penggunan dana hibah KONI Kota Kediri Tahun 2023 kepada Pemerintah Kota Kediri, yang menjadi dasar pembuatan laporan pertanggung jawaban KONI Kota Kediri adalah Buku Kas Umum (BKU) bulan Januari 2023 sampai bulan Desember 2023.<br /><br />Bahwa Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang melakukan penghitungan menemukan adanya ketidaksesuaian dalam laporan pertanggunggjawaban penggunaan dana hibah KONI Kota Kediri Tahun 2023 yang bukti-buktinya terlampir di Buku Kas Umum sebesar Rp9.885.160.480,00 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh lima juta seratud enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan nilai riil yang dibayarkan sebesar Rp7.601.068.536,00 (tujuh miliar enam ratus satu juta enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) menimbulkan selisih sebesar Rp2.284.091.944,00 (dua miliar dua ratus delapan ratus empat juta sembilan ratus empat puluh empat rupiah).<br /><br />Selain itu ditemukan adanya jumlah sisa Kas sejumlah Rp145.849.548,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dan tidak ada bukti pertanggungjawaban.<br /><br />Bahwa Terdakwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa adalah tidak benar, karena alasan untuk menutupi kegiatan KONI Kota Kediri Tahun Anggaran 2023 yang tidak ada dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan untuk biaya operasional dalam kegiatan Pekan Olahraga Provinsi VIII Jatim yang diselenggarakan di 4 (empat) Kabupaten/Kota di Jawa Timur tersebut diluar perhitungan atau melebihi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M dan Saksi Dian Ariyani, S.E., M.si.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUk8L9Es2wZTVjLXjrVSl3BBJfFUGXFUUUMH-2UYleUwe_68cPmdwpyYD25fyLVW1xuPgDUuL1lQ_TK1xOpJfI6Shq2W_Xv9tI-1lw2z-pRPBV24mBmzBr_KwwQhlYgbjJ_oEzwRuzWtEEUTGgCBTC_Ga4dtNn06Z2LBCHB-n4tDIQDtIZBsE0mV9Frog/s1040/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUk8L9Es2wZTVjLXjrVSl3BBJfFUGXFUUUMH-2UYleUwe_68cPmdwpyYD25fyLVW1xuPgDUuL1lQ_TK1xOpJfI6Shq2W_Xv9tI-1lw2z-pRPBV24mBmzBr_KwwQhlYgbjJ_oEzwRuzWtEEUTGgCBTC_Ga4dtNn06Z2LBCHB-n4tDIQDtIZBsE0mV9Frog/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dalam prakteknya anggaran KONI Kota Kediri tidak mencukupi untuk pendanaan kegiatan PUSLATKOT Tahun 2023 dan pendanaan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jatim VIII Tahun 2023 sehingga perlu tambahan anggaran dan Terdakwa menyiapkan Surat Nomor : 85.1/KONI-KDR/VIII/2023 Tanggal 8 Agustus 2023 ditandatangani Ketua Umum KONI Kota Kediri Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M ditujukan kepada Walikota Kediri Perihal Permohonan Hibah Perubahan Anggaran Kerja (PAK) Tahun Anggaran 2023. Terlampir dalam surat tersebut Proposal Permohonan Hibah Perubahan Anggaran Kerja (PAK) Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp1.392.000.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah).<br /><br />Bahwa Terdakwa selalu memberitahu Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M dan Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si setiap akan membiayai kegiatan KONI Kota dan dalam mengelola keuangan dana KONI baik penerimaan maupun pengeluaran ataupun progam-progam yang pendanaannya yang dibiayai oleh KONI tidak pernah melibatkan Auditor Internal KONI untuk melakukan pengawasan.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M dan Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si bertentangan dengan :<ol><li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf d. Belanja Daerah, 2. Ketentuan Belanja Operasi, huruf e. Belanja Hibah, angka butir 8, “ Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”.</li><li>Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja Daerah,</li></ol><ul><li>Pasal 21 Ayat (1) ” Penerima hibah dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”.Ayat (2) huruf c. “Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang”.</li><li>Pasal 23 ayat (2) “Apabila penerima hibah berupa uang dalam melaksanakan kegiatannya terdapat sisa dana maka : a. disetor ke kas umum daerah paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan”.</li></ul>   3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 180/055/419.105/2023 dan Nomor : 12/KONI-<span>    </span><span>    </span><span>  </span>KDR/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 Tentang Pemberian Hibah Kepada KONI Kota Kediri Tahun <span>    </span>   Anggaran 2023:</div><div style="text-align: justify;"><ul><li>Bab III Hak dan Kewajiban, Pasal 3 ayat (2) huruf d. “ Melaksanakan kegiatan <span>    </span>   sesuai pengajuan usulan/proposal dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan dari dana <span>    </span>   hibah yang telah disetujui PIHAK KESATU”.</li><li>Bab VI Ketentuan Lain-lain, Pasal 6 ayat (4) “Apabila terjadi perubahan Rencana Kegiatan Belanja dapat diatur dalam perubahan Rencana Kegiatan Belanja yang telah disetujui oleh para Pihak”.</li></ul>     4.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Pasal 3 :<ul><li>Ayat (3) “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”.</li><li>Ayat (6) “Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah”.</li></ul><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5D9vry8SZ684ksyJ8HVccZSxrF4Ay2bqQhQaOZ8i1t9hyphenhyphenxCpX0b3cippfG_InuHijPQIygYdcLu8Y5fOSJAqLHnk6qL47vVmlRZscRgAizJ0LAn5hbnWv9Ydk9wPoETjN2tgusAnLW6rIn3KiI2u3g5Rl9_EQqORW0tuUMw-fc8lteJqUeORim8hUtEc/s793/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="793" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5D9vry8SZ684ksyJ8HVccZSxrF4Ay2bqQhQaOZ8i1t9hyphenhyphenxCpX0b3cippfG_InuHijPQIygYdcLu8Y5fOSJAqLHnk6qL47vVmlRZscRgAizJ0LAn5hbnWv9Ydk9wPoETjN2tgusAnLW6rIn3KiI2u3g5Rl9_EQqORW0tuUMw-fc8lteJqUeORim8hUtEc/w640-h378/1..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp2.210.491.492,00 (dua miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) atau orang lain yaitu memperkaya Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si sebesar Rp219.450.000,-. (dua ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).<br /><br />Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. H. Kwin Atmoko Yuwono, M.M dan Saksi Dian Ariyani, S.E., M.Si dalam mengelola dana hibah KONI Kota Kediri Tahun Anggaran 2023 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.429.941.492,00 (dua miliar empat ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : PE.03.03/SR-1200/PW13/5.1/2024 tanggal 30 Desember 2024 dengan perincian sebagai berikut :<br /></div><div style="text-align: justify;"><img alt="" height="249" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg-RXXv9MCuG5bUJpaIvDvO2GQOyS1cClwyZTL0G9ru-dms-pYAQmICidc1ph5vVMsCFEIkf3E6VFf5q-3LCrFV8cxBA6ZFZdpyRBf6wr5t28zMLIjOGLI8OcLzBu09UZHkQj-9EpN1JhqcFeZYmUsH1RM3yPPIQY_ezGNWASIZHuZ6r-BHwtg0MEx9LeM=w658-h249" width="658" /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa ARIF WIBOWO, S.E., M.M Bin SUANDOKO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Sit) <br /></div>

News Pemerintahan Regional Tipikor JPU Kejari Kota Kediri Menghadirkan Lima Orang Saksi Dalam Perkara Korupsi KONI Sebesar Rp2.429 M

#Majelis Hakim Merasa Jengkel Atas Keterangan Saksi Sri Wibowo, A.Md Selaku Sekretaris Umum KONI Kota Kediri Dalam Persidangan, Karena Terny...

»

Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan Eko Prionggo Jati selaku Kabid yang juga Plt. Kadis PUPR Kabupaten Situbondo Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp4,555 M

<div style="text-align: justify;"><h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzQFfag0XpRYbm1gDhjbdBU6y46jTzRhIuBbrk0T44TGQZK9kVRokqiySAeOwyySTMvWI4hOEmzuhnhEW4R71ZXQcUj3jrOjAorPfrX_SmiljRSkUoTuZLA4k9wJKSBJl10WHkOCrjfHdomjBq3_HMb7p2sTIj2fOZLkh-RTVZ5AO0_XcDfE9gvL0fRXo/s1040/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzQFfag0XpRYbm1gDhjbdBU6y46jTzRhIuBbrk0T44TGQZK9kVRokqiySAeOwyySTMvWI4hOEmzuhnhEW4R71ZXQcUj3jrOjAorPfrX_SmiljRSkUoTuZLA4k9wJKSBJl10WHkOCrjfHdomjBq3_HMb7p2sTIj2fOZLkh-RTVZ5AO0_XcDfE9gvL0fRXo/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Karna Suswandi saat minta pendapat dari Tim Penasehat Hukum-nya, Dedi Rahman Hasyim terkait isi dakwaan JPU KPK</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: large;"><b>Penasehat Hukum Terdakwa Karna Suswandi, Dedi Rahman Hasyim, SH., MH :</b> “Kami tida Ekesepsi tapi kami meminta agar proses di pengadilan berjalan fair dan terbuka, dengan hak pembelaan terpenuhi, akses terhadap alat bukti, saksi, dan pemeriksaan secara transparan”.</span></h3></div><div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /></div><div style="text-align: justify;">Tim JPU Arjun Budi Satria Tambunan, Mohammad Tang dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 25 Juni 2025, menyeret Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan Eko Prionggo Jati selaku Kabid yang juga Plt. Kadis PUPR Kabupaten Situbondo ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara kasus dugaan Korupsi Suap dan Gratifiasi pada tahun 2021 – 2024 sebesar Rp4.555.000.000 yang diterima dari para Kontraktor yang menegerjakan proyek di Kabupaten Situbondo yang didanai dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disebut sebagai dana Investasi atau Ijon sebesar 7,5 - 15% dari nilai kontrak.<br /><br />Sidang yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 25 Juni 2025 adalah agenda pembacaan surat dakwaan JPU KPK terhadap Terdakwa Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati (perkara penuntutan terpisah) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dan dibantu 2 anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Arief Agus Nindito, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP).   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd9EQ-DgBKFIg4BdvUb5YX_Z6N2OyPJp6qh1AlBAU_KPgL73Lm2_v5TRXaJeOTVXZ8L9B8qo435UYXSFXjBsZ6RxnSGKuEkaN0WoyusfvyovUz0gOu-EfJQ7JOIUxljQ0Igyqr521u4HC5Fcsm8TGO2J6RTrxjkuBIb5dGYYX-uxDWQn1IrwZR2PU1LAY/s479/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="479" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd9EQ-DgBKFIg4BdvUb5YX_Z6N2OyPJp6qh1AlBAU_KPgL73Lm2_v5TRXaJeOTVXZ8L9B8qo435UYXSFXjBsZ6RxnSGKuEkaN0WoyusfvyovUz0gOu-EfJQ7JOIUxljQ0Igyqr521u4HC5Fcsm8TGO2J6RTrxjkuBIb5dGYYX-uxDWQn1IrwZR2PU1LAY/w626-h640/7.jpg" width="626" /></a></div>Sementara Terdakwa Karna Suswandi didampingi Tim Penasehat Hukum-nya yakni Dedi Rahman Hasyim dkk dari Bondowoso dan Situbondo, sedangkan Terdakwa Eko Prionggo Jati didampingi Panasehat Hukum dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) Surabaya atas penunjukan Ketua Majelis Hakim karena Terdakwa Eko Prionggo Jati berstatus melarat atau miskin yang tidak sanggup membayar Advokat<br /><br />Dalam persidangan, JPU Arjun Budi Satria Tambunan dan Mohammad Tang dari KPK yang membacakan surat dakwaannya menyebutkan, bahwa uang sebesar Rp4,555 miliar yang diterima Terdakwa Karna Suswandi dan terdakwa Eko Prionggo Jati berasal dari para Kontraktor yang ada di Situbondo dan Bondowoso yang mengerjakan proyek ABPD Kabupaten Situbondo sejak tahun 2021 – 2024 yang disebut dana investasi atau ijon sebesar 7,5 - 15% dari nilai kontrak<br /><br />Para Kontraktor yang dimaksud adalah terdapat pula orang tua atau ayah Terpidana Terpidana Korupsi OTT KPK yakni Andika Imam Wijaya dan Yossy Sandra Setiawan, yaitu Sanusi selaku Direktur CV. Dwi Karya<br /><br />Selain itu, ada juga nama Tjahjono Gunawan selaku CV. Citra Bangun Persada dan PT. Citra Pembangunan. Nama Tjahjono Gunawan hadir juga dalam sidang perkara Korupsi OTT KPK terhadap Puji Triasmoro selaku Kajari Bondowoso, Alexander Silaen selaku Kasi Pidsus Kejari Bondowoso, Andhika Imam Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang dan Yossy Sandra Setiawan selaku Direktur CV. Yoko. Dimana Tjahjono Gunawan terlibat juga dalam pemberian uang fee proyek kepada Kajari Bondowoso yaitu Puji Triasmoro<br /><br />Kemudian ada juga nama Afriadi selaku Direktur CV. Artha Griya yang juga salah satu Ketua Asosiasi Konstruksi di Situbondo, Sugeng selaku direktur CV. Madiun,; Firdaus selaku Direktur PT. Sunan Muria,; Roespandi Selaku Direktur Cv. Ronggo, dan As'al Fany Balda selaku Direktur PT. Badja Karya Nusantara  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNDTAqiBSiC-FXv6InAVhlSD2UkpSe8DkY1xNRPAeZjmffprkZUvpxL_ws_e0EGuOj6HNKSSZEQ8bFGPs-mjPtG_jg4kNKdYfJwU_EZT43-gm1Ey4kjm0Y49V7WR42Dj87shDT0xDOhbwHToSkpmUXnvvFynNoAwGM2VkAY2pWgS5PmplfhrsMDKRZEew/s1280/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNDTAqiBSiC-FXv6InAVhlSD2UkpSe8DkY1xNRPAeZjmffprkZUvpxL_ws_e0EGuOj6HNKSSZEQ8bFGPs-mjPtG_jg4kNKdYfJwU_EZT43-gm1Ey4kjm0Y49V7WR42Dj87shDT0xDOhbwHToSkpmUXnvvFynNoAwGM2VkAY2pWgS5PmplfhrsMDKRZEew/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Kedua Terdakwa (Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati) pun dijerat dalam dua Pasal, yaitu Pasal 12 huruf a (Atau Pasal 11 dan Pasal 12 B) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Pasal 12 a berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br />a.    pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau <br /><br />Pasal 11 :  Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Dan <br /><br />Pasal 12 B ayat (1) : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :<br />a.    yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;<br />b.    yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />Ayat (2) : Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw_Ba48F7XSq15lmB1WNMsPNxKLEsaErkrTIyzm1M8uOyupsXpvv3MYd_sqcIb_hux-07Opk3uDCpkHaWBZzC_kGss2yTDTpzBJKuweuIh4Ft-85u-my0M7-iWGiO0dETNM_TmfEd677sp1DLXLxnKIAEH8Js5NFakWUA2rMScmCTfpRoRcG1-NL9aHvc/s1040/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw_Ba48F7XSq15lmB1WNMsPNxKLEsaErkrTIyzm1M8uOyupsXpvv3MYd_sqcIb_hux-07Opk3uDCpkHaWBZzC_kGss2yTDTpzBJKuweuIh4Ft-85u-my0M7-iWGiO0dETNM_TmfEd677sp1DLXLxnKIAEH8Js5NFakWUA2rMScmCTfpRoRcG1-NL9aHvc/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan para Kontraktor yang memberikan uang Suap atau Gratifikasi yang dianggap suap untuk mendapatkan proyek pekerjaan yang didanai dari APBD Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Pasal 5 daan Pasal 13? Apakah Pasal ini sudah tidak berlaku lagi?. <br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK, Tim Penasehat Hukum Terdakwa Karna Suswandi, Dedi Rahman Hasyim, SH., MH kepada beritakorupsi.co seusai persidangan mengatakan, tidak mengajukan Ekesepsi, tapi meminta agar proses persidangan berjalan fair dan terbuka dengan hak pembelaan terpenuhi, akses terhadap alat bukti, saksi, dan pemeriksaan secara transparan<br /><br />“Kami tida Ekesepsi tapi kami meminta agar proses di pengadilan berjalan fair dan terbuka, dengan hak pembelaan terpenuhi, akses terhadap alat bukti, saksi, dan pemeriksaan secara transparan,” ujar Dedi<br /><br />Dedi mengatakan, ada lima poin yang diharapkan selama proses persidangan berlangsung, yaitu ;<ol><li>Persidangan atas dugaan gratifikasi dan Ijon pengadaan dana PEN (Program Pemulihan Ekonomi Nasional) dengan agenda pembacaan dakwaan telah terlaksana. Namun dalam telaah tim, kami menilai terdapat perbedaan fakta di persidangan yang penting diklarifikasi.</li><li>Kami meminta agar proses di pengadilan nantinya berjalan fair dan terbuka, dengan hak pembelaan terpenuhi: akses terhadap alat bukti, saksi, dan pemeriksaan secara transparan.</li><li>Kami menolak segala dalil spekulatif terhadap aset dan aliran dana sebelum bukti sah dan lengkap dihadirkan di pengadilan. Status hukum Karna Suswandi harus ditentukan oleh persidangan, bukan opini publik.</li><li>Tim hukum telah mempersiapkan pembuktian teknis dan hukum, termasuk telaah atas dana PEN dan prosedural yang terkait, dan jika diperlukan akan kami hadirkan saksi Ahli.</li><li>Kami menghormati marwah lembaga peradilan dan KPK yang menjunjung asas praduga tidak bersalah (Pasal 8 dan 10 KUHAP). Mohon kepada masyarakat untuk tetap mempercayakan proses kepada mekanisme hukum yang berlaku. (Jnt)</li></ol></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan Eko Prionggo Jati selaku Kabid yang juga Plt. Kadis PUPR Kabupaten Situbondo Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp4,555 M

Terdakwa Karna Suswandi saat minta pendapat dari Tim Penasehat Hukum-nya, Dedi Rahman Hasyim terkait isi dakwaan JPU KPK Penasehat Hukum Ter...

»