BERITAKORUPSI.CO: Regional

Putus Mata Rantai Korupsi, KPK Ajak Civitas Trunojoyo Jadi Insan Berintegritas Madura

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiWZOUnldk40cuz4HwKmZ7gdp73YHe-VcXHj_6rms-6sVUsRPdy9KQ6YMtRWd2TA59-Il25yetZa76psGmt2lHTU_FXat3HM3CxOeOIk3zU5nn9tb43nv9g_sHOkBVmo2dY35r-PdTXQevEtEUhznvxuMMgv0jbMnpoA8jrTM56WO2ahxSnk8DL5a2/s1868/KPPK..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="522" data-original-width="1868" height="285" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiWZOUnldk40cuz4HwKmZ7gdp73YHe-VcXHj_6rms-6sVUsRPdy9KQ6YMtRWd2TA59-Il25yetZa76psGmt2lHTU_FXat3HM3CxOeOIk3zU5nn9tb43nv9g_sHOkBVmo2dY35r-PdTXQevEtEUhznvxuMMgv0jbMnpoA8jrTM56WO2ahxSnk8DL5a2/w844-h285/KPPK..jpg" width="844" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengajak sivitas akademika Universitas Trunojoyo Madura menjadi insan berintegritas dan antikorupsi. Sebab, korupsi tidak bisa diberantas hanya oleh aparat penegak hukum saja, namun harus melibatkan para generasi muda yang akan memimpin bangsa Indonesia pada masa mendatang. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Trunojoyo, pada Selasa (2/8).<br /><br />“Korupsi tidak bisa diberantas hanya oleh KPK, Kepolisian, atau Kejaksaan saja, kita harus bergandengan, anda semua harus menjadi insan antikorupsi, karena Anda adalah pemilik masa depan,” kata Ghufron.<br /><br />Ghufron menyebut, sebagai mahasiswa ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjadi insan antikorupsi. Mulai dari menjalani pendidikan dan penelitian di bangku kuliah secara jujur.<br /><br />“Jika mahasiswa untuk mendapat nilai A prosesnya tidak mau belajar, malah mencontek atau memberi bingkisan kepada dosen. Maka kalau sudah tidak jujur sejak masa pendidikan seperti itu, saat bekerja dan menjabat pun pasti tidak jujur,” ujar Ghufron.<br /><br />Ghufron juga meminta agar para mahasiswa selama menjalani pendidikan memiliki 3 tujuan, yaitu untuk meningkatkan ilmu, meningkatkan keterampilan, dan kemanfaatan pada orang lain. Sebab, jika orientasinya untuk bermanfaat bagi orang lain, pasti akan jujur, amanah, dan bertanggung jawab.<br /><br />Selain itu, menurutnya, penanaman nilai antikorupsi sejak usia dini adalah hal yang penting dalam pemberantasan korupsi. Sebab, sekalipun sudah ada 3 lembaga penegak hukum yang memberantas korupsi, praktik itu masih saja terus terjadi.<br /><br />“Sampai saat ini, dalam memberantas korupsi Indonesia memiliki 3 lembaga penegak hukum. Yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Tapi, masalah korupsi masih saja terjadi. Oleh sebab itu, selain penindakan, salah satu strategi KPK memberantas korupsi ialah pendidikan antikorupsi sejak usia dini,” ujar Ghufron.<br /><br />Upaya pendidikan antikorupsi dilakukan karena korupsi terjadi dari niat pelaku melakukan kejahatan dan sistem yang korup. “Kenapa pendidikan antikorupsi ini dilakukan? karena salah satu sebab munculnya kejahatan korupsi dari niat orang berbuat jahat. Sehingga niatan dan orientasi korupsi itu yang berusaha kita hindari,” ujar Ghufron.<br /><br />Ghufron menjelaskan bahwa praktik korupsi mengakibatkan kerugian negara, sehingga perwujudan tujuan Negara menjadi tidak tercapai. “Negara dibuat oleh pendiri bangsa untuk adil dan makmur, namun karena praktik korupsi menggagalkan tercapainya tujuan negara,” ujar Ghufron. <br /><br />Oleh karena itu, sambungnya, KPK mengajak seluruh kalangan hingga perguruan tinggi untuk sama-sama melakukan pencegahan korupsi. Kehadiran KPK di kampus bukanlah kali pertama, KPK rutin hadir memberikan edukasi antikorupsi di kalangan perguruan tinggi di berbagai wilayah. <br /><br />“KPK selalu mengedepankan fungsi pencegahan, salah satunya melalui edukasi antikorupsi untuk memutus mata rantai korupsi di negeri Indonesia,” tutup Ghufron. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Putus Mata Rantai Korupsi, KPK Ajak Civitas Trunojoyo Jadi Insan Berintegritas Madura

BERITA KORUPSI .CO - Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengajak sivitas akademika Universitas Trunojoyo Madura menjadi insan berintegritas dan a...

Permohonan Bantuan Sarpras Masjid Oleh Kepala SMPN 9 Ke Alumni Jadi Polemik?

03.25 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd</b>: <i>“Sudah di proses di Surabaya dan sudah dinyatakan selesai”</i>. Benarkah?    </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinMwAUfTyfHIV4abeT8O0LRytt56Ya8BcQH_4RpT_u488AL4198oXVtjcN8UJyDxOYJVbcZEChgRiuOtkP40ZDHbwRLltmPKrC1bpYRQfcyBqoP5X03TJzHkxyW1eqeUQCK5NkINXAY5HdF8-IJs_FDtr5jHESJvO12dUnXchlRw9fPqZU8ZDs9ZiW/s896/Surat%201.jpeg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="896" data-original-width="540" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinMwAUfTyfHIV4abeT8O0LRytt56Ya8BcQH_4RpT_u488AL4198oXVtjcN8UJyDxOYJVbcZEChgRiuOtkP40ZDHbwRLltmPKrC1bpYRQfcyBqoP5X03TJzHkxyW1eqeUQCK5NkINXAY5HdF8-IJs_FDtr5jHESJvO12dUnXchlRw9fPqZU8ZDs9ZiW/w386-h640/Surat%201.jpeg" width="386" /></a></div><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br /><i>Ada Peribahasa yang berbunyi, “ada asap ada api”. Tidak mungkin ada asap jika tidak ada api.". Sebab hubungan antara asap dan api adalah hubungan sebab akibat. </i><br /><br />Mungkin seperti bunyi peribahasa inilah yang terjadi terkait Surat Pemohonan Bantuan Sarana Prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya yang dibuat oleh Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd kepada Alumni SMPN 9 Surabaya, pada tanggal 11 November 2020 lalu sekaligus sebaagai awal ‘terjadinya’ polemik<br /><br />Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh beritakorupsi.co dari narasumber menyebutkan, bahwa pada tanggal 11 November 2020 Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd membuat Surat Pemohonan Bantuan Sarana Prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya <br /><br />Surat tersebut menggunakan Kop Surat ‘Pemerintah Kota Surabaya - Dinas Pendidikan -Sekolah Menengah Pertama Negeri 9’ dengan Nomor: P9/2020 yang ditujukan kepada Alumni SMPN 9 Surabaya di Jalan Taman Potroagung No 1 Surabaya atau sama dengan alamat sekolah SMPN 9 Surabaya; <br /><br />Isi surat tersebut berbunyi, “Pada akhir tahun 2020 pembangunan Nur Jannah SMPN 9 Surabaya dua lantai sudah selesai pembangunannya dan membutuhkan sarana sebagai berikut; Al Qur’an sejumlah 100 buah ukuran A5, 8 buah AC 1.5 PK, Amlpy - Speker Set + Stonding Mic dan Mic KRA, Lampu Kristal Masjid 1 buah, CCTV 1 buah (yang mengarah ke Imam), TV LCD (50 inc) dan podium”<br /><br />Lalu mengapa jadi polimik? Dimana titik permasalahannya?. Karena Surat Pemohonan Bantuan Sarana Prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya tersebut, selain ditandatangani oleh Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd yang mengetahui, juga ditandatangani oleh H.M. Choesnoel Farid, S.P.si (berdasar informasi bahwa H.M. Choesnoel Farid, S.P.si sudah sudah meninggal tahun 2021) yang tertulis sebagai Pengurus Alumni SMPN 9 Surabaya tanpa menyebut dengan jelas apakah sebagai Ketua, atau Sekretaris apalagi tanpa ada stempel<br /><br />Nah, beberapa hari kemudian setelah surat permohonan itu dibuat barulah timbul polemik. Sebab Ketua Umum Ikatan Alumni SMPN 9 atau yang disingkat dengan “Ikaspenix”, Mochamad Mahin, S.H., M.H yang juga salah satu Hakim Ad Hock di Pengadilan Tipikor Subaya merasa keberatan dan mengirim surat Klarifikasi No : 016/ Ikaspenix/XI/2020, Tanggal 16 November 2020 kepada Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd<br /><br />Empat hari kemudian setelah Ketua Umum Ikatan Alumni SMPN 9 (Ikaspenix) mengirimkan surat klarifikasi, tepatnya pada tanggal 20 November 2020, Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd membuat Sura Penghentian Permohonan Batuan Sarana Prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya No. 422/352./436.7.1.P9/2020 yang ditujukan kepada Alumni SMPN 9 Surabaya di Jalan Taman Potroagung No 1 Surabaya<br /><br />Namun pada tanggal 24 November 2020, H.M. Choesnoel Farid, S.P.si yang tertulis sebagai Ketua Panitia melanjutkan “program” surat permohonan bantuan sarana prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya yang ditujukan kepada Alumni tanpa alamat tujuan dan juga tanpa Kop Surat <br /><br />Dalam surat tersebut tertera jumlah dan nama barang serta harganya, yaitu Al Qur’an sejumlah 100 buah ukuran A5 (Rp7.5 juta), 8 buah AC 1.5 PK (Rp40 juta), Amlpy + Speker Set + Standing Mic + Mic KRA (Rp25 juta), Lampu Kristal (Rp2.5 juta), TV LCD 50” + Kamera CCTV (Rp7 juta) dan podium Imam sebesar Rp3 juta, atau dengan total sejumlah Rp85 juta. <br /><br />Surat yang dibuat oleh H.M. Choesnoel Farid, S.P.si tersebut juga menjelaskan uang atau Donasi dari Alumni tahun 2019 sebesar Rp16 juta. Sehingga yang dibutuhkan adalah sebesar Rp69 juta<br /><br />Selain itu, data maupun informasi yang diperoleh beritakorupsi.co mneyebutkan bahwa beberapa Alumni yang sudah memberikan bantuan uang yaitu: 1. Alumni 83 sebesar Rp4.000.000; 2. DM/94 sebesar Rp7.500.000; 3. N.N/83 sebesar Rp350.000; 4. Alumni 87 sebesar Rp1.000.000; 5. Alumni 87 sebesar Rp500.000; 6. A- B77 sebesar Rp500.000 dan 8. NN 81 sebesar Rp1.000.000<br /><br />Hal ini juga terungkap dari wawancara langsung beritakorupsi.co dengan Ketua Umum Ikaspenix, Mochamad Mahin, S.H., M.H yang sebelunya telah berkomunikasi untuk mengadakan pertemuan   <br /><br />Kepada beritakorupsi.co, Ketua Umum Ikaspenix, Mochamad Mahin, S.H., M.H menjelaskan bahwa Organisasi dan Pengurus Ikaspenix sesuai Akta Notaris Nomor 92 tanggal 24 Oktober 2020 dan alamatnya bukan di Jalan Taman Potroagung No 1 Surabaya melainkan di Jln. Karah Tama 38 Surabaya<br /><br /><i>“Choesnoel Farid ini bukan sebagai pengurus apalagi Ketua Ikaspenix, dan alamat Sekretariat bukan di Jalan Taman Potroagung No 1 Surabaya itu alamt sekolah. Alamat Sekretariat Ikaspenix alamat Ikaspenix di Jln. Karah Tama 38 Surabaya,”</i> kata M. Mahin<br /><br />Lebih lanjut Mochamad Mahin, S.H., M.H menjelaskan atas pertanyaan beritakorupsi.co terkait surat yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMPN 9 Surabaya bersama H.M. Choesnoel Farid, S.P.si selaku pengurus Alumni SMPN 9 Surabaya, bahwa hal ini sudah sampai di Infektorat</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><i>"Sudah, sudah pernah dipanggil Inspektorat," </i>ujar M. Mahin <br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Dari wawancara tersebut terungkap pula bahwa hingga saat ini, belum ada pertemuan antara Ketua Umum Ikaspenix, Mochamad Mahin, S.H., M.H dengan Kepala Sekolah SMPN 9 bersama H.M. Choesnoel Farid, S.Psi<br /><br /><i>“Kami undang dalam suatu acara Alumni tidak datang. Tapi ada yang baru organisasi Alumni SMPN 9 namanya Perkumpulan Keluarga Alumni SMPN 9,”</i> kata M. Mahin<br /><br />Terkait hal tersebut diatas, menurut Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd kepada beritaakorupsi.co saat dihubungi melalui Telepon WhastApp (Selasa, 31 Mei 2022) mengataakan, bahwa hal tersebut sudah diselesaikan di Surabaya.<br /><br />Namun entah diselesaikan siapa dengan siapa dan di Surabaya mana. Sedangkan alamat sekolah SMPN 9 maupun Sekretariat Ikaspenix termasuk Dinas-Dinas di bawah Pemerintah Kota Surabaya juga berada di Surabaya. <br /><br /><i>“Cerintanya gini. Karena saya waktu itu memang ada kegiatan yang lain, kami kemudian ada staf yang membuat itu (...tetapi Ibu tandatangani surat tersebut....tanya beritakorupsi.co), Ia karena memang waktu itu mendesak saya harus berangkat saya tanpa cek. Dan itu sudah di proses di Surabaya dan sudah dinyatakan selesai,”</i> kata Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd menjelaskan<br /><br />Ketika dintanya tentang jumlah uang yang terkumpul, Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd mengatakan tidak menerima uang melainkan barang. Alasannya tidak mau menerima uang<br /><br /><i>“Uang apa itu. Kami menerima barang saya tidak mau menerima uang,”</i> ucapnya<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut terkait nama H.M. Choesnoel Farid, S.Psi apakah sebagai pengurus atau Ketua Alumni SMPN 9 Surabaya. Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd menjelaskan bahwa Alumni SMPN 9 sudah terpecah belah, namun menyebukan nama-nama Ketua Alumni yaitu M. Mahin dan Budi<br /><br /><i>“Alumni SMPN 9 itu terpecah belah sepertinya ketua alumni yang saya tau sampai sekarang ini ada Pak Mahin yang Sarjana Hukum itu kemudian yang saya tau ada Pak Budi tapi ada Alumni-alumni per angkatan,”</i> ujarnya<br /><br />Sementara Wakil Ketua DPRD Surabaya Drs. A. Hermas Thony, M.Si (Selasa, 31 Mei 2022) kepada beritakorupsi.co melalui pesan WhastApp mengatakan, <i>“Kop Suratnya mestinya pengurus Alumni”</i>.<br />    <br />Namun yang menjadi pertanyaan dari hal tersebut diatas adalah, apakah sah secara hukum atau peraturan perundang-peruangan yang berlaku Kepala Sekoleh SMP Negeri diperbolehkan dan atau diperkenankan membuat surat permohonan bantuan dana ataupun barang kepada pihak lain untuk keperluan yang ada di SMPN tersebut SMPN adalah milik Pemkot Surabaya?<br /><br />Apakah pembangunan Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya dibangun dengan menggunanakan uang milik Pemkot Surabaya tanpa fasilitas seperti yang diajukan oleh Kepala SMPN 9 atau menggunakan uang pribadi atau sumbangan pihak lain?<br /><br />Yang anehnya adalah penjelasan Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd yang mengatakan bahwa surat permohanan bantuan sarana prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya ditandatangani tanpa mengecek dengan alasan karena ada kegiatan<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, alamat Alumni SMPN 9 Surabaya yang sama persis dengan alamat Sekolah SMPN 9 Surabaya di Potroagung No 1 Surabaya pada hal alamat faktanya adalah berbeda alias tidak sama.<br /><br />Apakah memang Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd tidak mengetahui tentang pembentukan dan pengurus serta alamat organisasi Almuni SMPN 9 ?. <br /><br />Dan yang lebih menarik adalah terkait Nomor surat permohonan bantuan sarana prasana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya yang dibuat oleh Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd, yaitu Nomor; P9/2020. <br /><br />Sementara, <i>sesuai Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, P-9 adalah kode administrasi perkara pidana yaitu Surat Panggilan Saksi / Tersangka.</i> (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Pendidikan Regional Permohonan Bantuan Sarpras Masjid Oleh Kepala SMPN 9 Ke Alumni Jadi Polemik?

Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd : “Sudah di proses di Surabaya dan sudah dinyatakan selesai” . Benarkah? B...

Perjakum Jatim Gelar Acara Halalbihalal

02.07 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj28RtJgux1VnR7YvcIf4ElRy-RAJVjO3ByxBRd29Qgcnj-OX6wxKGP0wqd3Cz1MtSEgEdxlkZ6KO55_elGfwlprQSs_6Y-wgYzgHbV2noO04NLUL6hDcTNvqYhQlRjAyDZ_K3aeJQUSICTydiSYELkbfdI-Gg_eaPAJXMiG-xsZS6rcz3NfKYhBR7G/s825/jentar.jpg" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="825" data-original-width="699" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj28RtJgux1VnR7YvcIf4ElRy-RAJVjO3ByxBRd29Qgcnj-OX6wxKGP0wqd3Cz1MtSEgEdxlkZ6KO55_elGfwlprQSs_6Y-wgYzgHbV2noO04NLUL6hDcTNvqYhQlRjAyDZ_K3aeJQUSICTydiSYELkbfdI-Gg_eaPAJXMiG-xsZS6rcz3NfKYhBR7G/w339-h400/jentar.jpg" width="339" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Ketua Perjakum Jatim Jentar Sitinjak       </span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur (Perjakum Jatim) mengadakan acara Halalbihalal pada Minggu, 22 Mei 2022 di D'selera family Jl. Dinoyo 92 Surabaya yang dihadiri anggota, Ketua Jentar Sitinjak dan Biro Hukum Perjakum Jatim Apriadi E Sitinjak, SH <br /><br />Dalam sambutannya Jentar menyampaikan bahwa diadakannya acara Halalbihalal ini adalah bertujuan untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya khususnya sesama anggota Perjakum Jatim agar selalu terjalin persaudaraan <br /><br />"Saya mengucapkan maaf lahir batin bila ada kesalahan, kekilafan maupun kekurangan selama ini. Sebab manusia tidak luput dari kesalahan" ucap Jentar<br /><br />Jentar mengatakan, bahwa tujuan dari dibentuknya organisasi Perjakum Jatim ini adalah untuk bisa saling meningkatkan pengetahuan sebagai Jurnalis dengan cara saling berbagi pengalaman dan perlu pengorbanan karena apapun yang kita lakukan belum tentu dipandang baik oleh orang lain<br /><br />"Berorganisasi memang perlu pengorbanan. Meskipun kita berbuat baik berartun-tahun, tapi sekali kita berbuat salah maka yang salah itulah dilihat orang'" ujarnya  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya Jentar menyampaikan rasa kekecewaannya karena ketidak 
hadiran para anggota Perjakum Jatim. Padahal Jentar berharap bahwa acara
 Halalbihalal ini dapat dihadiri oleh seluruh anggota agar dapat saling 
bermaaf-maafan sesama anggota Perjakum Jatim <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisYFByhQZ5mF06yAra165Q33liTuSoq70Ex48_KvgQm394UjQTXiUlVIZZ_VYLqO28h7HymqNHiLTd9v8xo1hvM-HcQHX7_zqtypEbx5Kl8C97k8aKyV0exkuqEbu8EIBGPgjAttN1Pn9gRWGezBOOAFHL1NeyWJt9GjGV9bblcsp2Q_uqslRuZVSB/s1152/2...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="532" data-original-width="1152" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisYFByhQZ5mF06yAra165Q33liTuSoq70Ex48_KvgQm394UjQTXiUlVIZZ_VYLqO28h7HymqNHiLTd9v8xo1hvM-HcQHX7_zqtypEbx5Kl8C97k8aKyV0exkuqEbu8EIBGPgjAttN1Pn9gRWGezBOOAFHL1NeyWJt9GjGV9bblcsp2Q_uqslRuZVSB/w640-h296/2...jpg" width="640" /></a></div>"Sedikit rasa kecewa ada karena ternyata banyak yang tidak hadiri. Padahal acara Halalbihalal ini adalah tujuannya untuk menjalin silaturahmi antar anggota sebagai Jurnalis yang berbeda Media," ungkapnya<br /><br />"Ketidak hadiran tema -teman, lanjut Jentar, mungkin ada keperluan lain yang lebih penting" lanjut Jentar<br /><br />Jentar berharap, semoga dilain kesempatan bila ada acara, supaya dapat dihadiri oleh seluruh anggota agar kekompakan dan persaudaraan terlihat nyata sekalipun dengan sederhana<br /><br />Masih menurut Jentar, bahwa kebahagiaan dan kepuasan menikmati suatu makanan atau hidangan bukan dilihat dari kemehawahan atau jenis makanannya tetapi hati dan pikiran merasa nyaman itulah kunci kebahagiaan dan kenikmatan<br /><br />"Insyaallah, bulan depan kalau Perjakum Jatim ada rejeki, kita akan mengadakan rekreasi ke luar kota walaupun dekat yang penting berbeda susasanan dari hiruk pikuk Kota Surabaya. Yang penting kedepan lebih baik dan tidak ada dusta diantara kita," kata Jentar<br /><br />Acara Halalbihalal ditutup dengan doa dan makan bersama yang telah disiapkan pihak  d"famili Surabaya dengan menu prasmanan yang  diiringi dengan musik Elektone. (*)<br /></div>

News Regional Perjakum Jatim Gelar Acara Halalbihalal

Ketua Perjakum Jatim Jentar Sitinjak BERITA KORUPSI .CO - Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur (Perjakum Jatim) mengadakan acara Halalb...

Gedung Monumen Pers Perjuangan Surabaya Jadi Media Center DPP PJI

16.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwoMevOX7mGZnzCfxlNNP9qIpQOrELKIwiaZtgBz_sHjlblzFSlKZxzeiqgcZ9Gay3erEQVe4yctSiidb3fHxcGHMW5wk1TXzhQRC3INX8D3gwDHJuQUlkoAA2bpC9SSYMvS7eiR9oEp4m6kB2N5-mN3MDPZr-dKjFKl9oeEX4X9OrxKrs49Cg9S29/s1600/IMG-20220426-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="719" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwoMevOX7mGZnzCfxlNNP9qIpQOrELKIwiaZtgBz_sHjlblzFSlKZxzeiqgcZ9Gay3erEQVe4yctSiidb3fHxcGHMW5wk1TXzhQRC3INX8D3gwDHJuQUlkoAA2bpC9SSYMvS7eiR9oEp4m6kB2N5-mN3MDPZr-dKjFKl9oeEX4X9OrxKrs49Cg9S29/s16000/IMG-20220426-.jpg" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Gedung Monumen Pers Perjuangan Surabaya jalan Tunjungan No. 100 Surabaya menjadi Sekretariat Media Center DPP PJI (Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Jurnalis Indonesia). Saat ini ruang kantor sedang dalam proses renovasi. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ketua Umum PJI Hartanto Boechori.<br /><br />Hartanto Boechori mengatakan, Gedung Cagar Budaya yang sarat menyimpan Sejarah Perjuangan Pers ’45 itu, juga akan difungsikan sebagai virtual office sekurangnya 400-500 media Media Pers. Selain itu sebagai Sekretariat Depkumham PJI (Departemen Hukum dan HAM DPP PJI) dan Sekretariat Deppush Pers PJI (Departemen Pusat Usaha Pers DPP PJI) yang berfungsi sebagai penopang perputaran organisasi PJI.<br /><br /> “Dan untuk mengingatkan kembali peran penting Monumen Pers Perjuangan Surabaya bagi kemerdekaan Indonesia, maka sesi pertama giat berbagi 1000 paket takjil DPP PJI tahun 2022, Selasa 26/4, dilaksanakan di Monumen Pers jalan Tunjungan 100 Surabaya. Takjil yang dibagikan pada sesi pertama ini 1000 paket”, ujar Boechori<br /> <br />Tahun ini, lanjut Boechori, DPP PJI membagikan 1350 paket takjil. Pembagian dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama Selasa 26/4 di Monumen Pers Surabaya sebanyak 1000 paket dan sesi kedua 350 paket di Jalan Tambangboyo 176 Surabaya, Rabu 27/4. Berbagi takjil DPP PJI tahun ini mengusung thema, “Indahnya berbagi menjalin kerukunan dan toleransi antar agama, mendulang manfaat bulan Suci Ramadhan 2022”.   </div><div style="text-align: justify;"><br />“Kegiatan sosial berbagi takjil selama bulan Ramadhan merupakan agenda tahunan rutin DPP PJI. Seluruh paket takjil hasil urunan anggota PJI. Inilah hebatnya anggota PJI”, ujar Boechori dengan nada bangga. Kegiatan seperti ini untuk lebih mempererat tali persaudaraan PJI dengan masyarakat, khususnya umat Muslim yang sedang menjalankan Ibadah Puasa. Semoga kegiatan ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. ujarnya<br /><br />Hartanto Boechori menyampaikan, “saat ini ruang sekretariat Media Center DPP PJI di Monumen Pers sedang dibenahi. Insya Allah bulan ini tuntas. Peresmian ‘Media Center DPP PJI - Monumen Pers’ akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei mendatang. <br /><br />“Hari yang sama akan diadakan ‘Ritual Pencucian Monumen Pers’ untuk merayakan Hari Pers Dunia yang seharusnya 3 Mei 2022 sekaligus memperingati Hari Kebangkjitan Nasional dilanjutkan acara Halal Bihalal anggota PJI. Hari Pers Dunia (World Press Freedom day)  seharusnya 3 Mei, namun tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu karena berbarengan dengan Idul Fitri,” paparnya.<br /><br />Pembagian 1000 paket takjil di Monumen Pers Surabaya dilaksanakan ramai-ramai dengan sekitar 50 Anggota PJI di Surabaya dari berbagai Media turun ke jalan. Pembagian 1000 paket takjil berlangsung lancar. Pengaturan Lalu-Lintas jalan diatur personil Polisi dari Polsek Genteng. Ada penerima paket takjil yang memekikkan, “Hidup PJI. PJI Hebat’. (*/Redaksi)<br /></div>

News Regional Gedung Monumen Pers Perjuangan Surabaya Jadi Media Center DPP PJI

BERITA KORUPSI .CO - Gedung Monumen Pers Perjuangan Surabaya jalan Tunjungan No. 100 Surabaya menjadi Sekretariat Media Center DPP PJI (De...

Korupsi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng: Jerat Korporasi dan Benahi Tata Niaga Minyak Goreng!

02.46 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#3 Grup Penerima Insentif Biodiesel dari BPDPKS Terlibat Korupsi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng!#</b></span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFSuCFLE7g-3k_5Sy0up1KvChpfB5Ptvnyl8Mjmi1CmlxBTOt3TnWU-L2guhL0HxVb77cAnEubvbHyg9uG9OJuRRCaWrvKgMKHH_y-ELF_-dlqI5jeOoLktu3SJXKAQFLOwGlWDhPMpP-K9q_3xjCciy56fnONWoadHuxzjnREcLMaDIDU89FXJceM/s750/Kemendag.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="421" data-original-width="750" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFSuCFLE7g-3k_5Sy0up1KvChpfB5Ptvnyl8Mjmi1CmlxBTOt3TnWU-L2guhL0HxVb77cAnEubvbHyg9uG9OJuRRCaWrvKgMKHH_y-ELF_-dlqI5jeOoLktu3SJXKAQFLOwGlWDhPMpP-K9q_3xjCciy56fnONWoadHuxzjnREcLMaDIDU89FXJceM/w640-h360/Kemendag.jpeg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>Jakarta, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.COO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">Polemik langka dan mahalnya minyak goreng telah berlangsung berlarut-larut tanpa penanganan efektif dari pemerintah. Di tengah polemik tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) baru saja menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) sebagai tersangka korupsi pemberian Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Oil (CPO). Pejabat Kemendag tersebut ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 pihak lain dari group perusahaan penikmat insentif sawit terbesar. Hal ini disampaikan dalam siaran Pers Indonesia Corruption Watch (ICW), Kamis, 20 April 2022<br /><br />Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) sempat digaungkan menjadi senjata pamungkas Kemendag untuk menangani langka bahan baku minyak goreng. Melalui kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 tahun 2022 tersebut, pemerintah mewajibkan eksportir CPO untuk terlebih dulu memasok minimal 20% dari volume ekspornya untuk kebutuhan domestik.<br /><br /> Satu sisi, kebijakan DMO diharapkan menjadi jurus paksa pemerintah terhadap eksportir agar memasok kebutuhan dalam negeri jika ingin mendapat PE. Bersama dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), pemerintah bermaksud menjaga stok dan kestabilan harga. Namun di sisi lain, angka 20% dalam bisnis merupakan angka yang signifikan sehingga tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan tersebut membuat persetujuan ekspor rentan suap/ transaksional. Kebijakan tersebut juga tak disertai sanksi yang signifikan, misalnya dikaitkan dengan Hak Guna Usaha (HGU) sawit. Hal tersebut mengingat pelaku usaha sawit dan pengolahan CPO terbesar saling terintegrasi dengan produsen minyak goreng.<br /><br /> Pada 9 Maret 2022, Menteri Perdagangan menyebut stok minyak goreng sudah melebihi kebutuhan nasional. Telah ada 415.787 ton minyak goreng yang diperoleh dari skema DMO untuk didistribusikan ke pasar. Tak sampai 1 bulan dari klaim keamanan stok tersebut, Menteri Perdagangan melalui mencabut HET minyak goreng kemasan. HET hanya berlaku untuk minyak goreng curah dengan harga setara minyak goreng kemasan sebelum HET dicabut, yaitu Rp 14.000 per liter. Selain kritik publik, kebijakan tersebut berbuah masalah baru, yaitu dioplosnya minyak goreng curah menjadi kemasan sehingga langka di pasar.<br /><br /> Dugaan suap Dirjen Daglu Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana bersama 3 individu dari PT Wilmar Nabati Indonesia, Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas dapat dilihat menjadi salah satu sebab tidak efektifnya DMO dan HET. Namun dalam kasus ini, Kejagung perlu menelusuri dugaan keterlibatan korporasi dan aktor lain lain, khususnya pejabat di Kemendag. Korporasi adalah pihak yang akan diuntungkan apabila persetujuan ekspor dikeluarkan tanpa persyaratan dalam kebijakan DMO dan DPO.<br /><br /> Di tengah polemik minyak goreng yang mendapat sorotan tajam Presiden dan publik luas, Kemendag semestinya memperkuat pengawasan atas setiap implementasi kebijakan penanganan minyak goreng. Terlebih mengenai celah suap dari korporasi yang terdampak kebijakan DMO, DPO, dan HET. Bagaimana kebijakan tersebut diawasi dan dievaluasi oleh inspektorat kementerian dan Menteri Perdagangan?<br /><br /> Selain menjabat sebagai Dirjen Daglu Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana juga masuk dalam jajaran dewan pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sebelumnya, namanya telah beberapa kali disebut dalam sejumlah kasus korupsi, seperti pada kasus suap pengurusan kuota dan izin bawang putih di tahun 2019 dan pada kasus dugaan suap kuota impor ikan di Perum Perindo pada tahun yang sama. Melihat rekam jejaknya yang sudah bermasalah Menteri Perdagangan seharusnya tidak mempercayakan jabatan Dirjen Daglu yang sangat strategis, khususnya di tengah polemik minyak goreng kepadanya.<br /><br /> Jika dilihat dari profilnya, ketiga perusahaan yang terlibat dalam kasus penerbitan PE terkait komoditas CPO yang tidak memenuhi persyaratan ini merupakan pelaku-pelaku besar industri sawit dan produsen minyak goreng. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang juga banyak menyalurkan minyak sawit untuk biodiesel dan karenanya mendapat insentif triliunan rupiah dari dana pungutan ekspor sawit yang dikelola oleh BPDPKS di masa Indrasari Wisnu Wardhani menjadi anggota dewan pengawasnya. Sejak 2015, 9 perusahaan yang diduga terafiliasi dengan 3 grup perusahaan tersebut mendapatkan insentif BPDPKS lebih dari Rp 66,4 triliun. Nominal tersebut setara 60% dari total insentif BPDPKS untuk 27 perusahaan tahun 2015-2021.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGcT_mGuI5mIdpuSmx_CD5hOjI5L-vLmXZLkhc-9bIVObW9yc8SU1Ermee5jkyk99m77soXLLLFpXZQxlPpsAKOLtGFVx8b4XGNcwqb3yXkR50TLekRufpjl6MYIcoktZVXF7waGMoSBzYaeRd90T2Am-kaSl5G3tZLA8Vwr6_FjekrygCgzRrZhfU/s779/tabel.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="779" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGcT_mGuI5mIdpuSmx_CD5hOjI5L-vLmXZLkhc-9bIVObW9yc8SU1Ermee5jkyk99m77soXLLLFpXZQxlPpsAKOLtGFVx8b4XGNcwqb3yXkR50TLekRufpjl6MYIcoktZVXF7waGMoSBzYaeRd90T2Am-kaSl5G3tZLA8Vwr6_FjekrygCgzRrZhfU/w640-h300/tabel.png" width="640" /></a></div>Dapat dikatakan, ketiga perusahaan yang tersangkut kasus korupsi PE CPO tersebut langganan mendapat dana dari negara sejak 2015. Ironisnya, mereka tak mendukung kebijakan Kemendag dengan mengajukan permohonan PE tanpa memenuhi syarat distribusi domestik 20%. Lebih ironis lagi, korupsi Dirjen Daglu Kemendag ini dilakukan di tengah jeritan kesulitan publik dengan ekonomi menengah ke bawah yang bergantung pada minyak goreng sawit curah dan kemasan. Semestinya, penindakan dan sanksi juga menjerat perusahaan sebagai suatu korporasi, tak hanya individu yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.<br /><br />Selain menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi Dirjen Daglu Kemendag dan menjerat korporasi yang diduga terlibat, pemerintah perlu menyeriusi evaluasi dan pembenahan tata niaga minyak goreng. Kasus ini lagi-lagi perlu dijadikan sebagai momentum evaluasi kebijakan dan mengasesmen masalah dari hulu, yaitu industri sawit, hingga hilirnya. Dugaan korupsi PE CPO pada dasarnya adalah persoalan di sisi hilir akibat kebijakan yang tak matang dan komitmen serta pengawasan Kemendag yang lemah.<br /><br />Merangkum catatan di atas, kami mendesak:<br />1. Kejagung menelusuri keterlibatan korporasi dan pejabat lain yang potensial turut terlibat, khususnya di Kemendag.<br /><br />2. Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang belum tuntas menangani problem minyak goreng. <br /><br />3. Kementerian Perdagangan melakukan evaluasi atau review kebijakan terkait ekspor dan menguatkan komitmen keterbukaan informasi pemberian persetujuan impor.<br /><br />4. Pemerintah lintas kementerian, mulai dari Perdagangan hingga Pertanian mengevaluasi kebijakan tata niaga industri sawit dan minyak goreng demi menjamin ketersediaan pasokan minyak goreng atau pangan dalam negeri dengan harga stabil yang tidak mengalami kenaikan signifikan dan menyulitkan warga.<br />   <br />5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera menuntaskan penyelidikan atas dugaan kartel dan mafia minyak goreng.<br /><br />Jakarta, 20 April 2022<br /><br />Sumber : Corruption Watch (ICW)<br />Editor      : Redaksi beritakorupsi.co <br /></div>

News Regional Tipikor Korupsi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng: Jerat Korporasi dan Benahi Tata Niaga Minyak Goreng!

#3 Grup Penerima Insentif Biodiesel dari BPDPKS Terlibat Korupsi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng!# Jakarta, BERITA KORUPSI .COO - Polemik la...

Mengapa Rumah di Jalan Teuku Umar Surabaya Jadi Rebutan?

22.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwF4nLZTosJaznt0VthhM1vS0nHfPYU0eWKzcEtn5gVWO6SUzV2MrdDyi56pB0SeOoy1_SESB_UAdMrwBJXBAzcnAwbwnPVnX51AOMely_mkU4apqGWKgR0io2jEAE-eZOM9vziUu1rlVyqoFWO8Ukdn-HgjdLbvjNsfQ-vMjNLNrSmaJ1zwHZPdAT/s1599/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwF4nLZTosJaznt0VthhM1vS0nHfPYU0eWKzcEtn5gVWO6SUzV2MrdDyi56pB0SeOoy1_SESB_UAdMrwBJXBAzcnAwbwnPVnX51AOMely_mkU4apqGWKgR0io2jEAE-eZOM9vziUu1rlVyqoFWO8Ukdn-HgjdLbvjNsfQ-vMjNLNrSmaJ1zwHZPdAT/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><div style="text-align: justify;">Mengapa
 sebuah rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Surabaya jadi rebutan? 
Pertanyaan inilah yang muncul dibenak masyarakat Suarabaya yang melintas
 dan menyaksiakan puluhan dan mungkin ratusan pemuda yang berjaga di 
depan rumah tersebut</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Menurut
 Pieter Talaway, SH., MH selaku Kuasa Hukum Mandy, anak alm. Paula 
mengatakan, bahwa rumah kliennya (Mandy) di Jalan Teuku Umar Nomor 12 
Surabaya "di duduki” Pemuda Pancasila</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><i>“Klien saya rumahnya di 
Teuku Umar No 12 namnya Bu Mendy, rumahnya duduki Pemuda Pancasila. Ini 
kan belum ada proses hukum baik pidana maupun perdata. Ini eksekusi 
liar. Mandy ini anaknya Paula yang sudah menempati rumah itu selama 32 
tahun, kita ada bukti. Antara Paula dan Noerhasni adalah bersahabat. 
Kalau mau bicara baik-baik boleh aja,”</i> kata Pieter, Jumat, 18 Maret 2022</div><div><br /></div><div>Sementara
 menurut Wahyu Tri Hartanto selaku Koti (Koordinator Inti) yang juga 
salah satu dari 5 Kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah, ahli waris 
Noerhasni kepada wartawan menjelaskan, bahwa rumah di Jalan Teuku Umar 
Nomor 12 adalah milik H. Noerhasi yang dipinjamkan kepada sahatbatnya 
Paulau, ibu angkat dari Mendy</div><div><br /></div><div><i>“Haji Noerhasni ini meminjamkan 
rumah kepada Ibu Paula dan keluarga. Bu Paula menempati rumah itu 
bahasanya formalitasnya sewa tapi tidak pernah dipungut sewa hanya murni
 dipinjami. Ibu Paula ini Ibu angkatnya Bu Mendy. Setelah Bu Paula 
meninggal 5 Januari 2022 kemarin, pihak keluarga mensomasi Bu Mendy 
untuk memindahkan barang-barang Bu Paula karena rumah itu mau ditempati 
ahli waris. Kenapa selama 32 tahun di tempati tidak pernah diotak-atik, 
karena pesan neneknya. Noerhasni ngomong ‘jangan diotak-atik dipinjami 
aja gratis sampai beliau tutup usia. Nah sekarang Bu Mendy yang nota 
bene hanya anak angkatnya Bu Paula merasa pemilik disitu terus kita 
disana disebut premanisme saya suruh laporkan ke Polisi sama Polisi 
tidak diterima laporannya karena tidak ada alasan. Dia tidak bisa 
menunjukan kepemilikan apapun,”</i> kata Wahyu, Jumat, 18 Maret 2022</div><div><br /></div><div>Berdasarkan
 informasi yang diperoleh wartawan, bahwa pada Sabtu, 19 Maret 2022 
sekitar pukul 20.00 Wib, ada mediasi di Polrestabes surabaya yang 
intinya, bahwa kedua belah pihak yaitu dari Pemuda Pancasila selaku 
Kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah dan pihak Pieter Talaway, SH., MH 
selaku Kuasa dari Mandy sama-sama tidak menempati rumah tersebut</div><div><br /></div><div>Namun
 kemudian, Pieter Talaway, SH., MH mengatakan kepada Wartawan bahwa 
pihak Pemuda Pancasila selaku Kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah kembali 
berada dilokasi. Dan berdasar informasi yang diperoleh wartawan 
menyebutkan ‘terjadi rebutan kunci’ antara keudua belah pihak yang 
akhirnya ditengahi pihak Polsek Tegalsari dengan membuat surat 
kesepakatan bersama.</div><div><br /></div><div><i>“Keluarga Mandy sudah diberikan tempat untuk
 tinggal di rumah, aset milik clien kami. Jelas disini Pemuda Pancasila 
akan membantu mengembalikan hak aset yang harusnya menjadi milik ahli 
waris almarhum Noerhasni, A.mt ,S.H,”</i> tambah H. Baso Suherman selaku 
sekretaris MPC Pemuda Pancasila<br /></div><div> </div><div>Sementara isi dari surat 
kesepakatan bersama diantaranya yaitu menjaga objek Jalan Teuku Umar No 
12 Surabaya dari luar area masing-masing maksimal sebanyak 20 orang. 
Para pihak sama-sama memegang kunci pagar/gembok masing-masing.</div><div><br /></div><div>Surat
 kesepakatan bersama ditanda tangani oleh Jhony Loppies, SH selaku kuasa
 dari Mandy dan Wahyu Tri Hartanto selaku Kuasa dari Dr. Emie Junita 
Hamzah yang juga ditanda tangani AIPTU Didik selaku saksi serta beberapa
 saksi dari kedua belah pihak.</div><div><br /></div><div>Banguanan/rumah di Jalan Teuku 
Umar No 12 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari Surabaya 
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 15 April 1996 Nomor 
405/HGB/35/1996. Lama hak berlaku selama 20 tahun berakhirnya hak 
tanggal 8 Oktober 2016. <br /></div><div> </div><div>Surat ukur tanggal 31 -1- 1997 Nomor 
30/1999 luas 330M2. Surat tersebut ditanda tangani oleh Purnomo Santoso 
selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 16 -10- 1997,
 tertulis PENUNJUK D.I. 301-1-1022/II/I1997. Tanah Negara Bekas Hak Guna
 BangunanNo.77</div><div><br /></div><div>Kemudian berdasrkan Surat Keterangan Pendaftaran 
Tanah Nomor 120. 1/2010 rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kelurahan Dr.
 Soetomo, Kecamatan Tegalsari Surabaya. Surat ukur tanggal 31 -1- 1997 
Nomor 30/1997 luas tanah 330 meter berdasarkan dokumen pendaftaran tanah
 yang ada di kantor Badan pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, 
bidang tanah tersebut atas nama Nyonya Haji Noerhasni, SH. Jenis dan 
Nomor Hak, berkas HGB Nomor 913/Kelurahan Dr. Sutomo Surat Ukur tanggal 
31 -1- 1997 Nomor 30/1997 luas tanah 330 meter tanah berakhir haknya 
tanggal 8 Oktober 2015. </div><div> </div><div style="text-align: justify;">Yang menjelaskan, bahwa surat keterangan
 pendaftaran tanah diberikan atas permohonan Ali Wafi kuasa dari Dr. 
Emie Junita Hamzah berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 4/11/2014
 tanggal 07 -02- 2014 dan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 30 tanggal 09
 -10- 2015. Yang menerangkan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah bukan 
merupakan tanda bukti hak atas tanah. Dan surat tersebut ditanda tangani
 oleh Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Surabaya I pada tanggal 1 
Agustus 2019</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div>Sementara sumber dari bagian Hukum Pemkot Surabaya 
saat dihubungi wartwan mengatakan, bahwa rumah di Jalan Teuku Umar Nomor
 12 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari Surabaya kemungkinan ber 
SIP (Surat Izin Perumahan)<br /></div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">“I<i>ni kemungkinan rumah ber SIP. Aku barusan balik dari kantor, besok ya tak (saya) cek,”</i> ucapnya, Kamis, 24 Maret 2022.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><i>Berdasarkan
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 
serta peraturan pemerintah yang masih berlaku berdasarkan peraturan 
peralihan. Kedudukan Surat Izin Perumahan (SIP) tidak menunjukkan 
kepemilikan, namun menunjukkan penghunian saja</i>. (*)</div></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Mengapa Rumah di Jalan Teuku Umar Surabaya Jadi Rebutan?

BERITA KORUPSI .CO - Mengapa sebuah rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Surabaya jadi rebutan? Pertanyaan inilah yang muncul dibenak masyar...

Pelantikan Pengurus Perjakum Jatim Dihadiri Ketua PN Surabaya, Kajati dan Gubernur Jatim

01.45 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam sabutannya, Ketua PN Surabaya, Kajati maupun  Gubernur Jawa Timur berharap agar Perjakum Jatim dapat memberikan Informasi yang sehat dan berimbang kepada msyarakat, Perjakum Jatim dapat menjadi mitra Pemerintah maupun penegak hukum dalam mengawal penegakan hukum di Jawa Timur#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjtqRp2EhQIKcmw96xxyI7ROYSGtBwPWFDdf4EDG-sPWkd1d0iscbC8YlNdrvqisRgol_73H53A0J5femR4BKSwWKhp4NmbSs2AC-mD5uL6L8PcXQCsG5HVNXNbvoGAe1ryQ0u09VXjnMMVveKg3Ut0TNfHTGSYGs_ym6cABwlcui6odAzb0uXL_QD7=s1024" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="1024" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjtqRp2EhQIKcmw96xxyI7ROYSGtBwPWFDdf4EDG-sPWkd1d0iscbC8YlNdrvqisRgol_73H53A0J5femR4BKSwWKhp4NmbSs2AC-mD5uL6L8PcXQCsG5HVNXNbvoGAe1ryQ0u09VXjnMMVveKg3Ut0TNfHTGSYGs_ym6cABwlcui6odAzb0uXL_QD7=w640-h250" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Pelantikan pengurus Persatuan Jurnnalis Hukum Jawa Timur (Perjakum Jatim) periode 2022 - 2025 yang dilaksanakan di Surabaya Suites Hotel Jalan Pemuda No 31-37 Surabaya dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H mewakili Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono, S.H., M.H dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati, S.H., M.H diwakili Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H serta Gubernur Jawa Timur diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jawa Timur Dr Hudiyono, M.si berlangsung lancar, sederhana dan meriah<br /><br />Pelantikan pengurus Perjakum Jatim periode 2022 - 2025 juga dihadiri oleh Rektor Unesa, Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia) Hartanto Boechori maupun Tim Penasehat Hukum Perjakum yang terdiri dari Pieter Talaway, SH., MH, Johanes Dipa Widjaja, SH, Advent Dio Randy, SH dan Apriadi E. Sitinjak, SH serta beberapa pengurus dari organisasi Wartawan yang ada di Surabaya<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxGTNvuqANhnib06FQDcgX8oQ8FzpX3Q2RCDCCHPhgsMrdc5cjGH9uYv4P1uFNjP3Btu66nCgdf_l1Kzsv5aepCSL98wA4VLaGqCwjm-SZJpmFMIv4adWOaoPlSRnF7pARq2mnBlZ4K0yggqNbY9H15MXJYVZGmGTGHaPPHoTogVgZvwOCObybjR8S=s1070" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="941" data-original-width="1070" height="562" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxGTNvuqANhnib06FQDcgX8oQ8FzpX3Q2RCDCCHPhgsMrdc5cjGH9uYv4P1uFNjP3Btu66nCgdf_l1Kzsv5aepCSL98wA4VLaGqCwjm-SZJpmFMIv4adWOaoPlSRnF7pARq2mnBlZ4K0yggqNbY9H15MXJYVZGmGTGHaPPHoTogVgZvwOCObybjR8S=w640-h562" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H </span></span><br /></td></tr></tbody></table> Dalam sambutan Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya yang disampaikan 
langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya DJU Johnson Mira 
Mangngi, S.H., M.H menyampaikan pesan kepada pengurus maupun anggota 
Perjakum Jatim, agar Junalis  hendaknya memuat berita secara profesional
 dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan<br /><br />“Ketika hendak 
memuat berita atau menulis berita tentang segala sesuatu yang disana 
(Pengadilan), mohon supaya berimbang, dilakukan secara profesional dari 
sumber yang bisa 
dipertanggungjawabkan,” kata Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya DJU
 Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati, S.H., M.H yang diwakili Asintel (Asisten Intelijen) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H juga menyampaikan hal yang sama.<br /><br />Zulbahri, S.H., M.H meyampaikan, saat ini Pers mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan Teknologi digital. Pers harus dapat beradaptasi dengan cepat mempelajari kompotensi yang baru dengan edukatif dalam menghadapi era teknologi       </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9JObQea8FUrgbNHYY_4iTCn_HGDVZmfkQCwXtdaQN3OczeYVKf6GP6BTuB3tsXqAeT1B1s80U_LYPHEyomA7-6g3SOk_8Dxw8UVPcumG9BS5k-f-UafsYOLxRdDYAnPWEsShcD1iD-DphagvRU8ChnH5qrn2Ic9vMM4YCM7UhHBDwavH_jH0tfbd_=s1599" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1599" data-original-width="1200" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9JObQea8FUrgbNHYY_4iTCn_HGDVZmfkQCwXtdaQN3OczeYVKf6GP6BTuB3tsXqAeT1B1s80U_LYPHEyomA7-6g3SOk_8Dxw8UVPcumG9BS5k-f-UafsYOLxRdDYAnPWEsShcD1iD-DphagvRU8ChnH5qrn2Ic9vMM4YCM7UhHBDwavH_jH0tfbd_=w480-h640" width="480" /></a></div>“Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapat informasi yang sehat dan baik. Informasi yang baik memerlukan Pers atau Jurnalis yang baik. Oleh sebab itu, diperlukan indutri Pers yang sehat, yang mampu menjadilan informasi secara karurat, jujur dan berimbang,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H<br /><br />Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Zulbahri, S.H., M.H menyampaikan, bahwa media massa punya peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Media mempunyai tugas untuk menjaga masyarakt agar tetap selalu bersatu, berastu padu dengan cara memberitakan informasi atau berita yang baik dan positif</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;"> </span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto: Asisten Intelijen  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H</span></span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Sesuai dengan Undang-Undang Pers, wajib menyampaikan informasi yang baik, mendidik kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya berharap kepada Jurnalis, khususnya Jurnalis Hukum yang tergabung dalam Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur, dapat menjdai mitra pemerintah dan penegak hukum dalam mengawal penegakan hukum di Jawa Timur serta penegak hukum yang berkeadilan,” Kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Zulbahri, S.H., M.H<br /><br />Hal senada juga disampakan oleh Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si<br /><br />Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si menyampaikan, bahwa Jurnalis punya peran penting untuk menyampaikan informasi baik an akurat kepada masyarakat<br />Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si menyampaikan, agar profesionalime Jurnali tetap terjaga, karena sementara ini masyarakat bisa menjadi wartawan, bisa jadi Jurnalis melalui Medsosnya. <br /><br />“Oleh karena itu Gubernur berharap, Jurnalis dapat menadi penyeimbang antara berita hoax dan yang benar-benar berita tetapi dibuat hoax. Setiap hari di Kominfo ada 4 berita hoax dan setelah diteliti ada Tiga yang benar-benar hoax, kalau sebulan sudah 90, sebulan seribu lebih,” kata Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4aoF1kwXupuujqovGfP7aSvIfuREsuwIYKu42u49-yyww9lfSopHoSO4g97Xu2rZgR1brLGvW5f3zXWJvIy8IuUMtxbXFiB7tzGALqDGufq9uRmHu8HUu9T43SkZP_wAkDwa2RBdWT9U32U_XC2bKju_27CDO5j6MqgkyMEPyoboy-9fuCBM79Xxu=s1091" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="869" data-original-width="1091" height="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4aoF1kwXupuujqovGfP7aSvIfuREsuwIYKu42u49-yyww9lfSopHoSO4g97Xu2rZgR1brLGvW5f3zXWJvIy8IuUMtxbXFiB7tzGALqDGufq9uRmHu8HUu9T43SkZP_wAkDwa2RBdWT9U32U_XC2bKju_27CDO5j6MqgkyMEPyoboy-9fuCBM79Xxu=w640-h510" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Kadis Kominfo Jawa Timur Dr Hudiyono, M.si</span></span></td></tr></tbody></table>Apa yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur maupun Gubernur Jawa Timur ada benarnya. Sebab, tak sedikit informasi atau berita yang dibaca oleh masyarakat dianggap kurang akurat dan tidak berimbang, sehingga masyarakat membuat opini sendiri-sendiri tanpa dasr hukum yang benar<br /><br />Sebelumnya, Ketua Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur periode 2022 - 2025 Jentar Sitinjak dalam sambutannya mengatakan, bahwa tujuan dari dibentuknya Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur ini adalah untuk menjadikan Jurnalis khsusnya anggota Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur menjadi Jurnalis yang Profesional dan bermartabat. <br /><br />Menurut Jentar, yang mengantongi Sertifikat Wartawan Madya yang sehari-harinya meliput di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya ini mengatakan, Jurnalis yang profesional dan bermartabat akan menghasilan karya Jurnalis yang akurat dan berimbang<br /><br />“Tujuan dari dibentuknya Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur ini adalah untuk mnjadikan Jurnalis yang profesional dan bermartabat serta meningkatkan profesioanlisme yang dapat mengharagai dirinya sendiri agar dapat pula dihargai oleh masyarakat,” kata Jentar<br /><br />Jentar juga menjelaskan, bahwa “tangan kiri dengan posisi menulis” sebagai logo Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur adalah sebagai “lambang perlawanan” secara positif melalui pemberitaan yang benar, jujur, akurat dan berimbang<br /><br />Jentar mengatakan, bahwa menjadi Jurnalis sangatlah mudah tetapi sulit saat menjalankan profesi sebagai Jurnalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik<br /><br />“Jadi Jurnalis itu mudah tetapi yang sulit adalah saat menjalankan profesi sebagai Jurnalis. Saya berharap agar seluruh anggota Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur dapat mejalankan profesi Jurnalis yang profesional dan bermartabat bukan untuk dijadaikan sebagai ajang mencari duit tetapi memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat,” ujarnya<br /><br /><br />Sebelum mengkahiri sambutannya, Jentar juga menyampaikan bahwa dana yang diperoleh oleh Persatuan Jurnalis Jawa Timur untuk pelaksanaan acara pelantikan pengurus Persatuan Jurnalis Jawa Timur periode 2022 - 2025 adalah dari beberapa Instasi/lembaga pemerintah diantaranya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Pengacara dan beberapa Polsek dengan cara mengajukan proposal<br /><br />“Dana yang kita peroleh adalah dengan mengajukan proposal ke beberapa Instasi/lembaga pemerintah diantaranya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Pengacara dan beberapa Polsek. Itu sebabnya kita secara terbuka menjelaskan dari mana dana kita peroleh agar tidak menjadi pertanyaan orang lain,” ucap Jentar. (*)<br /><br />Susuna Pengurus Persatuan Jurnalis Jawa Timur Periode 2022 - 2025<br />Ketua              : Jentar. S (beritakorupsi.co)<br />Wakil Ketua<span>    </span>: Hengki (Informasiphatas.com)<br />Sekretaris I      : Solecha, SE (Pelopor)<br />Sekretaris II    : Sunarto (Indonesia Jaya)<br />Bendahara I    : Rudy Situmorang (Tabir Investigasi)<br />Bendahara II    :  Arif Tiasa (Lensa Nasional)<br /><br />Pembian<br />Supriyadi (PETISI.co)<br />Nurdin Longgari (Harian Nasion<br /><br />Tim Penasehat Hukum<br />Pieter Talaway, SH., MH, sebagai Ketua Koordinator<br />Johanes Dipa Widjaja, SH, Wakil Ketua Koordinator<br />Advent Dio Rendy, SH, Anggota<br />Apriady E. Sitinjak, SH, Anggota<br /></div>

Pelantikan Pengurus Perjakum Jatim Dihadiri Ketua PN Surabaya, Kajati dan Gubernur Jatim

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Pelantikan Pengurus Perjakum Jatim Dihadiri Ketua PN Surabaya, Kajati dan Gubernur Jatim

#Dalam sabutannya, Ketua PN Surabaya, Kajati maupun Gubernur Jawa Timur berharap agar Perjakum Jatim dapat memberikan Informasi yang sehat ...

Sebagai Apa ‘Pengacara Ivan Wijaya’ Dalam Perkara PKPU Santoso Setiono di PN Surabaya?

21.38 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Suber di KPK:</b></u> “Minimal 2 alat bukti, tetapi bisa dilaporkan ke KPK sebagai petunjuk apa lagi saat ini ada kasus Hakim Itong (Hakim PN Surabaya)”    </span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiiyQQtSVPE-yiMPJdO-fgw6Qy4TFAilz3aVVSIarraXt4yvHIanMUDwz0wreodf-qPsLzFCFrHS8v0rjMUjBcNwjwsIsnnWDFhJyBrI8xtxi80pwRjjZ3tzXF-2F0HYXcFS-o5VWbu8wZ7kDaxGuqpYy4-boYdMoHbqj5Bdc_Bma38EcO_lQ1j8mKm=s896" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="896" data-original-width="768" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiiyQQtSVPE-yiMPJdO-fgw6Qy4TFAilz3aVVSIarraXt4yvHIanMUDwz0wreodf-qPsLzFCFrHS8v0rjMUjBcNwjwsIsnnWDFhJyBrI8xtxi80pwRjjZ3tzXF-2F0HYXcFS-o5VWbu8wZ7kDaxGuqpYy4-boYdMoHbqj5Bdc_Bma38EcO_lQ1j8mKm=w343-h400" width="343" /></a><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br /></div>Ada apa dibalik sidang perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah Surabaya dengan Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT.00 RW.001 Desa/Kel. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya selaku Pemohon yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu?<br /><br />Sebab ada yang menggelitik sekaligus menjadi pertanyaan ibarat teka-tekai atau kuis untuk mencari jawabannya terkait adanya pihak lain dalam perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono tersebut.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? - <a href="goog_113391401">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/benarkah-ada-rekayasa-dalam-perkara.html</a></span><a href="goog_113391401"><br /></a><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html</a></span><br /><br />Pertanyaannya adalah, sebagai apa Pengacara Ivan Wijaya’ dalam Perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu?<br /><br />Sebab berdasarkan sumber beritakorupsi.co maupun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor : 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020 dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor : W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021 menyatakan: Menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selaku Kurator<br /><br />Sementara nama Ivan Wjaya, seorang pengacara muda yang sangat dikenal di Kota Pahlawan ini tidak terdapat dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor : W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021 maupun Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Sebab sumber beritakorupsi.co menyebutkan, bahwa Ivan Wijaya mentransfer sejumlah uang bagian karyawan dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br />Tidak hanya Ivan Wijaya, sumber juga menyebutkan namun masih ada seorang pengaracara “YM” yang mentransfer sejumlah uang bagian karyawan dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Kertajaya Indah Surabaya sementara “YM” adalah Kuasa Hukum Karyawan dalam Perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya<br /><br />Lalu apa hubungan antara pencara Ivan Wijaya dan “YM” dengan Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator dalam Perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? Apakah Ketiga pengacara ini satu Kantor? Lalu mengapa nama Ivan Wijaya tidak tercantum “sebagai apa” dalam putusan perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono?<br /><br />Apakah pembagian hasil penjualan aset Termohon (Pailit/Debitur) kepada pihak Pemohon (Kreditur) adalah tanggungjawab Kurator atau boleh melibatkan pihak lain yang tidak disebutkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga? <br /><br />Terkait hal tersebut, beritakorupsi.co menanyakannya ke Ivan Wijaya dengan mengirim pesan melalui Applikasi WhastApp ke Nomor 0818-0301-xxxx dan Nomor 0812-5999-xxxx pada Minngu, 27 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.23 Wib dan pukul 12.24 Wib. Namun hingga beriata ini ditanyakankan dilaman beritakorupsi.co, Pengacara Ivan Wijaya tak memberikan komentar apapun walau pertanyaan yang dikirim beritakorupsi ke Nomor WhastApp-nya telah dibaca beberapa saat setelah terkirim dengan tanda centang 2 berwarna biru<br /><br />Sebelumnya, pada Sabtu, 26 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.20 Wib, beritakorupsi.co telah menanyakannya ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator dalam Perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya. Namun Alfred Hutagaol tak memberikan komentar apapun walau Alfred Hutagaol terlihat Online di WhastApp sesaat setelah pesan masuk ke HP-nya.<br /><br />Sementara pengacara “YM”, hingga berita ini di tayangkan di laman beritakorupsi.co belum berhasil dihubungi.<br /><br />Namun pertanyaan selanjutnya adalah, sampai dimana tanggung jawab Hakim Pengawas dalam pembagian hasil penjualan aset Termohon (Pailit)? Cukupkah sebatas menandatangani dokumen atau harus benar-benar diketahui siapa dan kemana uang tersebut dibagikan? <br /><br />Terkait hal ini, beritakorupsi.co berkali-kali menghubungi Hakim Imam Supriyadi, SH., MH selaku Hakim Pengawas menggantikan Masrul SH., MH dengan mengirim pesan maupun telepon melalui Applikasi WhastApp, namun Hakim Imam Supriyadi, SH., MH hanya membaca pesan dari beritakorupsi.co. <br /><br />Sementara sumber di KPK menjelaskan, minimal 2 alat bukti, tetapi bisa dilaporkan ke KPK sebagai petunjuk apa lagi saat ini ada kasus Hakim Itong (Hakim PN Surabaya)<br /><br /><i>“Kalau mau melaporkan minimal ada 2 alat bukti. Tetapi kalau mau melaporkannya ke KPK bisa aja sebagai petunjuk apalagi saat ini ada kasus Hakim Itong di PN Surabaya,”</i> kata sumber di KPPK. (Jnt) <br /></div>

News Perdata Pidana Regional Tipikor Sebagai Apa ‘Pengacara Ivan Wijaya’ Dalam Perkara PKPU Santoso Setiono di PN Surabaya?

Suber di KPK: “Minimal 2 alat bukti, tetapi bisa dilaporkan ke KPK sebagai petunjuk apa lagi saat ini ada kasus Hakim Itong (Hakim PN Surab...

Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

21.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Termohon Pailit Santoso Setiono mengaku “diremot”  oleh Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus Pailit#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiv0cIrm7q_YHL7efS2bYcb7fmtr4adEG_IM6_pAOibXgBGkO4m5U6vCSTKRNNspRh0sYb8Oj6sE0OonAjGnCOfKjweZMvq3_oRSGEez1H3GLLXYJ6P1_me8VOJNIbEN2SeO4lPmJSkG9tHOY9Cr33wo0PLiU_Vj9MxlzQPsBGm5Qlj2En0keyKHIZm=s979" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="549" data-original-width="979" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiv0cIrm7q_YHL7efS2bYcb7fmtr4adEG_IM6_pAOibXgBGkO4m5U6vCSTKRNNspRh0sYb8Oj6sE0OonAjGnCOfKjweZMvq3_oRSGEez1H3GLLXYJ6P1_me8VOJNIbEN2SeO4lPmJSkG9tHOY9Cr33wo0PLiU_Vj9MxlzQPsBGm5Qlj2En0keyKHIZm=w640-h358" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Ada apa dibalik sidang perkara Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah Surabaya dengan Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT.00 RW.001 Desa/Kel. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya selaku Pemohon yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu?<br /><br />Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon dengan Eddy Prajitno selaku Pemohon, Rudy (Kok Djiang) beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya selaku Pemohon II, Rizal Kurniawan Simpang Darmo permai Surabaya selaku Pemohon III dan Karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono kurang lebih sebanyak 10 orang selaku Pemohon ke IV<br /><br />Termohon yaitu Santoso Setiono pemilik CV Artha Abadi memiliki hutang atau pinjaman ke Pemohon Eddy Prajitno yang totalnya sebesar 5,6 miliar (belum termasuk bunga) dengan rincian; pinjaman pertama pada tanggal 10 Mel 2012 Rp2.200.000.000 dengan buna 10 persen dan akan dibayar/dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan surat perjanjian dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak (Pemohon I dan Termohon) pada tanggal 10 Mel 2012 dan kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Haryanto Tjang selaku Notaris di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019 PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Kemudian pada tahun 2020, Santoso Setiono selaku pemilik CV Artha Abadi mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor: 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan PKPU Santoso Setiono dan menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH Alferd Hutagaol) selaku Kurator yang pengurus dalam perkara PKPU<br /><br />Sebelumnya, pada tahun 2019, Eddy Prajitno menggugat Santoso Setiono ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219. Dalam putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengabulkan gugat Penggugat (Eddy Prajitno) yang dalam putusannya menyatakan; berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestatie; Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000 (Lima Miiyar Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)<br /><br />Mungkin merasa tidak puas atas putusan perkara PKPU, atau karena sesuatu hal, Eddy Prajitno kemudian mengajukan Permohonan Pailit Santoso Setiono ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021 <br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa Santoso Setiono beralamat di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya, pailit dengan segala akibat hukumnya; menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selaku Kurator <br /><br />Dimana putuan tersbut diketuai Majelis Hakim Khusaini, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Dr. Sutarno, SH., MH dan I Ketut Tirta, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH<br /><br />Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon yang diajukan oleh Eddy Prajitno selaku Pemohon berawal dari Penasehat Hukum Eddy Prajitno, yiatu Erwin Sibarani, SH., MH dan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH memberikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Apri panggilan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu.<br /><br />Namun menurut Apri, setelah disampaikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator, Apriady tidak pernah mengetahui kelanjutan bahkan selama proses mediasi an atau sidang perkara Pailit tersebut diatas, Apriady tidak pernah dilibatkan<br /><br /><i>“Ya, tapi setelah itu saya tidak tau. Bahkan sidangnyapun saya tidak pernah ikut. Pernah sekali Kuratornya mengajak saya sidang karena Erwin tidak hadir. Saya bilan “saya tidak bawa berkas” tapi Alfred bilang “nggak apa-apa”. Saya masuk, tapi karena saya tidak bawa berkasa, sampaikan kepada Majelis Hakim “saya tidak membawa berkas dan mohon agar sidang ditunda”, dan sidangpun ditunda,”</i> kata Apri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Berdasar informasi yang didapat Tim beritakorupsi.co, bahwa Pemohon II  Rudy (Kok Djiang) dan III Rizal Kurniawan diduga tidak ada. Sementara Pemohon IV yaitu Karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono, bukan lagi karyawan CV. Harta Abadi sejak tahun 2016<br /><br />Namun belakangan ini (20022), perkara pailit yang diajukan Pemohon Eddy Prajitno menjadi polemik baru sehingga menjadi pertanyaan terkait nama-nama Pemohon II Rudy (Kok Djiang) beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya dan Pemohon III Rizal Kurniawan Simpang Darmo permai Surabaya, yang diduga tidak ada.<br /><br />Berdasarkan infomarmasi maupun data yang ada, bahwa kuasa hukum Rudy (Kok Djiang) yaitu Yakub Miradi, SH., MH yang berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Hadi Pranoto, SH., MH & Rekan beralamat di Jalan Karang Menjangan 3/23-C Surabaya membuat serta  mengirimkan surat somasi/teguran petama tanggal 1 Juli 2020 dan somasi ke dua pada tanggal 9 Juli 2020 kepada Santoso Setino namun dalam surat somasi berkop surat “HADI PRANOTO, SH., MH” tersebut hanya ditanda tangani oleh Yakub Miradi, SH., MH tanpa ada stempel sesuai logo Kop Surat<br /><br />Pertanyaannya adalah, megapa Surat Somasi/Tegutan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Santoso Setiono, Yakub Miradi, SH., MH kepada Rudy (Kok Djiang) tidak membubuhkan Stempel? Sahkah menurt hukum Surat Somasi dari Kantor Anvokat kepada seseoarang yang menggunakan logo Kop Surat tanpa Stempel? <br /><br />Pertanyaan selanjutnya, Benarkah Santoso Setiono mempunyai hutang sebesar 1 miliar rupiah kepada Rudy (Kok Djiang)? Kalau benar, mengapa dalam Kwitansi tidak mencantukan hari apa, tanggal berapa, bulan berapa dan tahun berapa?. Lalu sipa yang menandatangani Kwitansi terseut?<br /><br />Sebab dalam Kwitansi yang dijadikan sebagai bukti dalam persidangan perkara Pailit hanya bertuliskan “telah terima dari Bpk. Rudy (Kok Djiang) uang sejumlah Satu Milyar rupiah Pinjaman/Hutang” dengan membubuhkan tandatangan tanpa nama.<br /><br />Anehnya, dalam surat penyataan hutang sebesar 1 miliar rupiah kepada Rudy (Kok Djiang) yang dibuat oleh Santoso Setiono pada tanggal 10 Desember 2018, dengan sangat jelas menguraikan tanggal, bulan dan tahun serta jumlah hutang temasuk bunganya. <br /><br />Lalu mengapa dalam Kwitansi tidak mencaumtumkan sebagaimana yang diuraikan Santoso Setiono dalam surat pernyataan hutang? Sahkah bukti itu sebagai bukti dalam persidangan perkara Pailit?<br /><br />Selain itu, ada juga berupa Cek Kosong bertuliskan “Baank Jatim Capem Pogot” Bilyet Giro AB 141727 dengan dibubuhi tanda tangan tanpa nama yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara pailit. Sahkah menurut hukum Cek Kosong tersebut sebagai bukti dalam persidangan?<br /><br />Begitu juga tentang Pemohon IV yaitu Karyawan CV Harta Abadi milik Santoso Setiono yang menurut informasi sudah tidak bekerja lagi sejak 5 tahun lalu, diantaranya adalah Agung Siswanto selaku Koordinator Teknisi tanpa menjelaskan Koordinator Teknis dimana.<br /><br />Dalam surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh Agung Siswanto pada tanggal 23 Oktober 2020 setelah beberapa hari Sidang Perkara Pailit di Putus oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Oktober 2021, menjelaskan bahwa Santoso Setino belum membayar gajinya selama 3 bulan sejak Juni – Agustus 2016  sebesar Rp30 juta atau per bulan sebesar Rp10 juta, THR bulan Juli 2016 sebesar Rp10 juta dan pesangon sejumlah Rp80 juta  atau 8 x Rp10 juta<br /><br />Surat keterangan penghasilan dengan tanggal yang sama juga dibuat oleh karyawan lainnya termasuk Siswanto, alamat Manukan Tirto 21 –G /2 Surabaya. Sementara surat pernyataan yang dibuat oleh Santoso Setiono terkait belum belum dibayarnya gaji karyawan tidak mencantumkan hari, tanggal, bulan dan taahun<br /><br />Pertanyaannya adalah, benarkan pemohn IV masih berstatus karyawan CV Harta Abadi milik Santoso Setiono dan belum dibayar gaji, THR dan pesangon?. Kalau memang benar bahwa santoso belum membayar gaji, THR dan pesangon, mengapa sejak 2016 hingga akhir 2021 tidak diseslesaikan di PHI (Pengadilan Hubungan Insdustrial)?. Kalau memang ada putusan PHI, apakah dijadikan sebagai bukti dalam perkara pailit?<br /><br />Informasi lain yang didapat beritakorupsi.co adalah terkait aset milik Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya yang masuk dalam perkara pailit telah laku terjual kepada Leoni Natalia Kusumadjaya senilai Rp1.3 miliar termasuk aset Santoso Setiono di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya<br /><br />Dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Eddy Prajitno tidak menerima sepeserpun. Dari data berupa pembagian yang dibuat oleh Kurator Santoso Setiono (dalam pailit) tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangai oleh Hakim Pengawas Imam Supriyadi, SH., MH, Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH dan Kurator Santoso Setino, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menyebutkan, bahwa yang mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut adalah Bank BNI sebesar Rp600 juta dari total 28.127.842.510, karyawan sebesar Rp277 juta ari total Rp498.600.000, biaya PKPU Rp20 juta dari total Rp20 juta, imbalan jasa pengurus Santoso Setiono pada saat penundaan kewajiban PKPU sebesar Rp300 juta dari total Rp1.059.000.000, imbalan jasa Kurator Rp99.750.000 dan biaya lain-lain (PPH) Rp33.250.000<br /><br />Hal ini diakui oleh Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co. Menurut Santoso Setiono, bahwa  Eddy Prajitno tidak mendapat bagian dari hasil penjualan asetnya yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br /><i>“Ya Dia tidak dapat. Yang di Kertajaya pun sudah dijual, yang jual Kurator. Eddy Prajitno mendapat 80 juta dari 80 M. BNI Pangeran, berapa gitu loh ari 20 M, lupa. Saya juga bingung kog hutang saya di BNI dari 12 M atau 14 M jadi 28 M. Kalau ke Pak Eddy (Eddy Prajitno) kan dari 5,6 M menjadi 18 M termasuk bunga,”</i> kata Santoso Setiono<br /><br />Saat ditnya sejak kapan panjaman itu di Bank BNI dan berapa totalnya. Santoso Setiono mejelaskan, kurang lebih sekitar 8 tahun dengan cara bertahap. Namun Santoso Setiono tetap merasa bingung dengan jumlah hutang di Bank.<br /><br />Namun sanstoso Setiono mengatakan kepada beritakorupsi.co bahwa dirinya “diremot” oleh Kurator yaitu Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH. <br /><br /><i>“Maksudnya diremot itu artinya disuruh, artinya disuruh datang kalau ini nggak usah datang, ini silahkan datang nanti kalu ditanya biar segera diputus bilang aja Pak Santoso tidak mampu,”</i> kata Santoso melalui sambungan telepon WhastApp, pada Rabu, 9 Pebruari 2020<br /><br />Apakah anda diarahkan oleh Kurator? Tanya beritakorupsi.co lebih lanjut, yang dijawab oleh Santoso Setiono “Ya kurang lebih seperti itulah”. Dan Santoso Setiono juga mengakui kalau setiap sidang perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selalu hadir<br /><br />Anehnya, saat beritakorupsi.co menghubungi Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH melalui telepon WhastApp pada tanggal 2 Pebruari 2022, mengatakan tidak selalu hadir dalam sidang perkara pailit.  Bahkan terkait bukti-bukti dalam perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH tidak tahu.<br /><br /><i>“Saya tidak tau. Yang jelasnya ada di Hakim. Saya tidak selalu hadir dalam sidang,”</i> kata Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br />Terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menjelaskan, masih ada aset lain<br /><br /><i>“Masih ada aset lain. Yang kecil dulu,”</i> ujarnya.<br /><br />Ketidak tahuan Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH terkait bukti-bukti berupa kwitansi, Cek Kosong dan surat keterangan penghasilan dalam perkara pailit, juga disampaikan oleh Erwin Sibarani, SH., MH<br /><br />Sementara menurut Hakim Khusaini, SH., MH selaku Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya yang juga salah satu hakim anggota dalam perkara pailit Santoso Setiono terkait bukti-bukti terbut mengatakan, sudah diklarifikasi pada saat sidang/rapat mediasi. Hal itu dijelaskan Hakim Khusaini, SH., MH bersama Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di PN Surabaya, Rabu, 2 Pebruai 2022<br /><br />Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon yang diajukan oleh Eddy Prajitno selaku Pemohon “berbuntut panjang”, karena saat ini Eddy Prajitno kembali menggugat Santoso Setino ke Pangadilan Negeri Surabaya dalam perkara baru. Hal itu diakui oleh Edi Stven selaku Kuasa Hukum Eddy Prajitno saat dihubungi beritakorupsi.co<br /><br /><i>“Ada gugatan baru, karena aset yang di Sutubondo adalah aset bersama. Sudah muli sidang,”</i> kata Stven<br /><br />Saat ditanya terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya dimana Eddy Prajitno tidak mendapatkan bagian, Edi Stven mengatakan kecewa<br /><br /><i>“Kecewa. Saya Kuasa Hukum yang baru. Kalau perkara pailit bukan saya Kuasa Hukum-nya,”</i> kata Stven. (Jnt) <br /></div>

News Perdata Pidana Regional Tipikor Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

#Termohon Pailit Santoso Setiono mengaku “diremot” oleh Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus Pailit# BERITA KORUPSI .CO – Ada ...

Perkara Korupsi di Jatim Naik 36% Setelah Pandemi

11.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Kasus Korupsi Jembatan Brawijaya (Rp14 M), Dana Bansos Kab. Jember (Rp38 M) dan Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim (Rp179 M). Korupsi P2SM Jatim Rp277 M  “Misterius”# </span></span><br /><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZG4dq2t4Fe8Fio7But7YDd6jVZxa5ApaabAan7pqdQeAmc9mFX0WuomWDrhnCGx-bNWz7TJep3rOYT_iegJpZiOO8xtuCwbeam-RbC_giXuhupwuluKv3vFGXiQYm4bBq24uNB_3LaJjWjlLPMEXH2pj9q6Uvaa9DTNwjNaZSwHwkJbdG3zQlCEho=s1325" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1121" data-original-width="1325" height="542" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZG4dq2t4Fe8Fio7But7YDd6jVZxa5ApaabAan7pqdQeAmc9mFX0WuomWDrhnCGx-bNWz7TJep3rOYT_iegJpZiOO8xtuCwbeam-RbC_giXuhupwuluKv3vFGXiQYm4bBq24uNB_3LaJjWjlLPMEXH2pj9q6Uvaa9DTNwjNaZSwHwkJbdG3zQlCEho=w640-h542" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Kasus Korupsi di tanah air khususnya di Jawa Timur ibarat air laut yang mengalami pasang surut atau ibarat Peribahasa Mati Satu tumbuh Seribu. Para pencuri uang rakyatpun sepertinya tak kenal takut masuk penjara<br /><br />Tahun 2020, perkara Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur yang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sempat mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu 151 perkara menjadi 91 perkara di tahun 2020 atau turun sebesar 39.7%. Dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 36.26% atau 124 perkara (lihat gambar)<br /><br />“Meningkat dari tahun kemaren. Sisa perkara tahun lalu (2020) sebanyak 34 perkara. Tahun ini perkara yang masuk sebanyak 124, yang sudah putus (Vonis) 115 dan sisa 43 perkara. Jadi ada kenaikan 33 perkara dari tahun kemaren,” kata Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di ruang kerjanya, Kamis, 30 Desember 2021<br /><br />Penurunan perkara Korupsi di tahun 2020, kemungkinan karena dalam kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019), sehingga aparat penegak hukum menahan diri untuk tidak melakukan penyelidikan ataupun penyidikan karena pemerintah membatasi kegiatan atau bekerja dari Rumah (Work From Home/WFH) sebagai langkah dalam mengatasi Covid-19 yang sedang parah-parahnya melanda Indonesia bahkan dunia<br /><br />Seiring dengan meredanya Covid-19, jumlah perkara Korupsipun meningkat dan hampir setiap Kejaksaan Negeri di Jawa Timur menangani perkara Korupsi termasuk kasus Korupsi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dkk, dan kasus Korupsi tangkap tangan yang dilakukan oleh Mabes Polri bersama KPK terhadap Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk dkk<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi8y3_l-5t6Zguj4Q4vD3dVxO-_gGd-mxrulTBPNGrnep908ttDyLM4VmzW5z-Ggb648R0ASd5P_rTIMEepuf3CGEpn6a0GCD6GIX6g0ptNfpaQugk-obJAsUI_WTw58q32qmVA_94okEf56L-_exxjhbrX6etRGMcMUzcuFrCMw8UviUpYiesVueVD=s639" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi8y3_l-5t6Zguj4Q4vD3dVxO-_gGd-mxrulTBPNGrnep908ttDyLM4VmzW5z-Ggb648R0ASd5P_rTIMEepuf3CGEpn6a0GCD6GIX6g0ptNfpaQugk-obJAsUI_WTw58q32qmVA_94okEf56L-_exxjhbrX6etRGMcMUzcuFrCMw8UviUpYiesVueVD=w640-h360" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur, SH., MH</span></span></td></tr></tbody></table>Anehnya, beberapa kasus perkara Korupsi di Jawa Timur hingga saat ini belum juga tuntas, diantaranya adalah Perkara Korupsi dana Hibah Kabupaten Jember tahun 2015 sebesar Rp38 miliar, Kasus Korupsi dana PSSI Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 sebesar Rp1.7 miliar, Kasus dugaan Korupsi “Kambing Etawa” Kabupaten Bangkalan tahun 2017 sebesar Rp8.4 miliar, kasus Korupsi Suap Jual beli tanah oleh PT Tirta Investama Kabupaten Jombang tahun 2014, Kasus Korupsi dana Hibah Pemkot Surabaya, dimana 6 anggota DPRD Surabaya sudah diadili sementara pihak Pemkot Surabaya yang disebut dalam hasil Audit BPK RI turut terlibat juga belum diproses hukum<br /><br />Selain itu, masih ada kasus Korupsi Jembatan Brawijaya tahun 2011 sebesar Rp14 M, Kasus Korupsi Dana Bansos Kab. Jember tahun 2015 sebesar Rp38 M dan Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang tahun 2017 – 2019 sebesar Rp179 M dan kasus perkara Korupsi pengunaan dana fiktif kegiatan PSSI Kota Pasuruan tahun 2015 sebesar Rp3.883.480.409, yang hingga saat ini belum tuntas dimana pihak-pihak yang terlibat masih bebas berkeliaran <br /><br />Dari sekian kasus perkara Korupsi, ada yang “misterus” yaitu kasus Korupsi P2SM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,6 miliar<br /><br />Pada hal tahun 2018, penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur sudah mengantongi nama-nama calon tersangka. Namun seiring dengan bergantinya Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur dari Dr. Sunarta, SH., MH ke Dr. M. Dofir, SH., MH, dan meninggalnya (alm) dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo pada tanggal 20 Desember 2018 di Lapas Porong, calon tersangkanya pun “ikut pergi takan kembali”<br /><br />Yang mengherankan dari kasus ini adalah, dimana para Terdakwa/Terpidana yang diadili bukan dari pemberi dana P2SEM melainkan lembaga penerima termasuk alm. Fathur Rojid mantan Ketua DPRD Jatim tahun 2008, dimana Sekda Pemrov Jatim saat itu dijabat oleh Soekarwo yang kemudian menjadi Gubernur Jatim tahun 2009 hingga 2019<br /><br />Dan hingga saat ini, istri dan anak-anak dari alm. dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo masih berharap bahwa Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur mengusut tuntas pihak-pihak yang ikut menikmati “keringat” masyarakat Jawa Timur<br /><br />“Saya dan anak-anak masih berharap. Apakah hukum itu bertindak adil,” kata istri alm. dr. Bagoes saat menghubungi beritakorupsi.co, Kamis, 30 Desember 2021. (Jnt)<br /></div>

News Regional Tipikor Perkara Korupsi di Jatim Naik 36% Setelah Pandemi

#Kasus Korupsi Jembatan Brawijaya (Rp14 M), Dana Bansos Kab. Jember (Rp38 M) dan Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim (Rp179 M). Korupsi P2SM Ja...

Sebanyak 10.400 Warga Korban Erupsi Gunung Semeru Tersebar Di 406 Titik Pengusian

20.35 beritakorupsi 0

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgu14Vhqirat_Fofy0LsrCR0IvPieP1a8TnOPyzpscfJYA2GP6XwBGdKmAVpIM-BLVQyFjBMPFct4hbpZKt8eonJf3ahg2hvsgEo7s55WDNGciZ84-4Ltlx9vS6c4ku3YkZOafGKPd0Y58XkcBU7dJBTpsn81nrYi5iMPHx2orJ46yz8Ffn6qBRVoWD=s1261" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1261" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgu14Vhqirat_Fofy0LsrCR0IvPieP1a8TnOPyzpscfJYA2GP6XwBGdKmAVpIM-BLVQyFjBMPFct4hbpZKt8eonJf3ahg2hvsgEo7s55WDNGciZ84-4Ltlx9vS6c4ku3YkZOafGKPd0Y58XkcBU7dJBTpsn81nrYi5iMPHx2orJ46yz8Ffn6qBRVoWD=w366-h640" width="366" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">Jakarta, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b></div><div style="text-align: justify;">Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPBAbdul Muhari, Ph.D dalam siaran Pers-nya menyampaikan, pada hari ini (Senin, 20 Desember 2021sekitar pukul 10.00 WIB) tercatat sebanyak 10.400 warga mengungsi akibat erupsi gunung Semeru di Kabupaten Lumajang pada tanggal 4 dan 16 Desember 2021 tersebar di 406 titik pengungsian. Sebagian besar warga mengungsi di dalam wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. </div><div style="text-align: justify;">Titik pengungsian masih terpusat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Candipuro 21 titik dengan 4.645 jiwa, Pasirian 17 titik 1.732 jiwa dan Pronojiwo 4 titik 1.077 jiwa. Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru terus memutakhirkan data warga mengungsi. Selain terpusat di tiga kecamatan, sebaran titik pengungsian lainnya berada di wilayah Kabupaten Lumajang, seperti Sumbersuko, Pasrujambe, dan Lumajang. </div><p style="text-align: justify;">Titik pengungsian di luar Kabupaten Lumajang teridentifikasi di Kabupaten Malang 9 titik dengan total 341 jiwa, Blitar 1 titik 20 jiwa, Probolinggo 1 titik 11 jiwa dan Jember 3 titik 13 jiwa. Memasuki minggu ketiga, Posko masih memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar para warga di titik-titik pengungsian, di antaranya makanan, kesehatan dan pendidikan.<br /></p><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Posko secara pararel melakukan pembersihan lahan yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi relokasi. Hingga hari ini, kegiatan pembersihan area relokasi yang berada di Desa Sumber Mujur itu sudah mencapai 17 persen. Data sementara, total rumah rusak akibat awan panas guguran mencapai 1.027, dengan rincian rumah rusak berat 505 unit di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Sedangkan di Desa Supituriang, Kecamatan Pronojiwo, rumah rusak berat sebanyak 437 unit dan rusak ringan 85 unit. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada hari ini 20 Desember 2021, aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang masih terus terjadi. Pos Pengamatan Gunung api memantau adanya 1 kali awan panas guguran (APG) dengan jarak luncur 3.000 meter arah Besuk Kobokan dan 1 kali APG dengan jarak luncur 200 meter arah Curah Kobokan. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berstatus level III atau ‘siaga,’ yang dinaikkan sejak 16 Desember 2021 lalu. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dengan kenaikan aktivitas vukanik, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memberikan rekomendasi, Pertama,  tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi). Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Kedua,  tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).</div><p style="text-align: justify;">Selanjutnya, mewaspadai potensi (APG), guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan<br /></p><div style="text-align: justify;">Terkait dengan korban jiwa, Posko mencatat total jumlah warga meninggal dunia sebanyak 50 jiwa. Sebelumnya korban meninggal dunia tercatat 49 jiwa, namun pada hari ini (20/12) satu warga yang mengalami luka berat dikonfirmasi meninggal dunia. Selain itu, petugas SAR gabungan mengumpulkan 5 potongan tubuh dari lokasi terdampak. (*)<br /></div><p style="text-align: justify;">Sumber: Abdul Muhari, Ph.D, Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB</p>

News Pemerintahan Regional Sebanyak 10.400 Warga Korban Erupsi Gunung Semeru Tersebar Di 406 Titik Pengusian

Jakarta, BERITA KORUPSI .CO – Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPBAbdul Muhari, Ph.D dalam siaran Pers-nya menya...

Humas MA RI DR. Soebandi, S.H., M.H, Mantan Ketua PN Denpasar

18.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnz6hYzzGrfvxHI8wPd4QTf6Yuz3P1-JeHlwguKp9az56ybVafT0JGmqWHXsZD_6Yo3duwH3EU3VhwPu84GwQdTPmpDtdRHy_OosXxbAwm1KsWmiZrcVK0Y_sXC6T-WiEgc9uOpP3ubsw/s597/DR.+Soebandi%252C+S.H.%252C+M.H.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="265" data-original-width="597" height="284" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnz6hYzzGrfvxHI8wPd4QTf6Yuz3P1-JeHlwguKp9az56ybVafT0JGmqWHXsZD_6Yo3duwH3EU3VhwPu84GwQdTPmpDtdRHy_OosXxbAwm1KsWmiZrcVK0Y_sXC6T-WiEgc9uOpP3ubsw/w640-h284/DR.+Soebandi%252C+S.H.%252C+M.H.jpg" width="640" /></a></div>ERITAKORUPSI.CO –<br />DR. Soebandi., S.H., M.H, kini resmi menduduki jabatan baru sebagai Kepala Biro (Kabiro) Hukum dan Humas (Hubungan Masyarakat) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sejak 30 Agustus 2021<br /><br />DR. Soebandi., S.H., M.H, sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, dan kemudian pada Juli 2021 dilantik menjadi Wakil Ketua PN Jakrta Pusat. Tak sampai Tiga bulan menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua PN Jakrta Pusat, pria kelahiran Karawang ini dipercaya oleh Ketua MA RI sebagai Kabiro Hukum dan Humas MA RI dilantik oleh Sekretaris Mahkamah Agung<br /><br />“Ya, baru dua hari ini, makasih ya,” kata DR. Soebandi., S.H., M.H saat dihubungi beritakorupsi.co, Kamis, 2 September 2021<br /><br />DR. Soebandi., S.H., M.H, dikenal masyarakat luas khusunya di pulau Dewata saat PN Denpasar menyidangkan kasus perkara ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang menyeret aktifis I Gede Aryastina Alias Jrinx. (Jnt) <br /></div>

News Regional Humas MA RI DR. Soebandi, S.H., M.H, Mantan Ketua PN Denpasar

ERITAKORUPSI.CO – DR. Soebandi., S.H., M.H, kini resmi menduduki jabatan baru sebagai Kepala Biro (Kabiro) Hukum dan Humas (Hubungan Masyara...

PN Surabaya Lockdown, 31 Pegawai Positif Covid-19

16.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Humas PN Surabaya, Martin Ginting :</b></u> Untuk mempermudah pelayanan di PN Surabaya, masyarakat dapat mengakses Aplikasi SIPINTAR yang berbasis Android</span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJBulvZy50mt6JQid7OYBaHB73iNRF667C2l1pRFNOBCNpYHPB7WToTRc2q1hIqzKNQt4wISggxd6SiG14dscOaGXcR3BZYjT1dAQ7SWhM8oBcA65N4QSiet-sostrQu81zCXUXIXVzhc/s800/humas.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="800" height="560" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJBulvZy50mt6JQid7OYBaHB73iNRF667C2l1pRFNOBCNpYHPB7WToTRc2q1hIqzKNQt4wISggxd6SiG14dscOaGXcR3BZYjT1dAQ7SWhM8oBcA65N4QSiet-sostrQu81zCXUXIXVzhc/w640-h560/humas.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Arjuna No 16 – 18 Surabaya, akhirnya menerapkan Lockdown terbatas, terhitung sejak hari Jumat, tanggal 2 hingga 9 Juli 2021,  setelah diketahui sebanyak 31 pegawai PN Surabaya yang terdiri dari Hakim, ASN (Apratur Spil Negara), tenaga Honorer dan Security Positif Covid-19 (Coronavirus disease 2019) seusai menjalani Swab yang dilakukan Tim Medis yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Surabaya, pada Kamis, 01 Juli 2021<br /><br />Hal itu disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Dr. Joni melalui Humas PN Surabaya, Hakim Maertin Ginting kepada beritakorupsi.co, Kamis, 1 Juli 2021<br /><br />“Sebelum di lakukan Swab hari ini, ada sebanyak 4 orang Apratur PN Surabaya yang terdiri dari Hakim, PP dan Staf yang terpapar Covid-19 dengan gejala OTG. Mereka sedang menjalani penyembuhan dengan cara Isolasi Mandiri. Dari 275 orang yang ikut Swab hari ini, ada sebanyak 27 yang positif Covid-19. Ada Hakim, Staf dan Scurity,” kata Hakim Martin Ginting<br /><br />Hakim Martin Ginting menjelaskan, Swab dilakukan Tim Medis yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Surabaya sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB hari ini, Kamis, 1 Juli 2021<br /><br />“Untuk menekan timbulnya penyebaran Covid-19 secara meluas kepada masyarakat di lingkungan PN Surabaya, maka dipandang perlu diambil langkah-langkah pencegahan. Sementara pegawai dan security yang dinyatakan positif sesuai hasil Swab, di wajibkan menjalani isolasi mandiri (Isoman) di rumah masing-masing termasuk 4 orang Hakim, Panitra Pengganti dan Staf dengan status OTG,” ujarnya<br /><br />Lebih lanjut Hakim Martin Ginting menyampaikan, untuk menekan timbulnya penyebaran Covid-19 secara meluas kepada masyarakat di lingkungan PN Surabaya, maka dipandang perlu untuk diambil langkah-langkah pencegahan. <br /><br />Berdasarkan hasil Swab hari ini, lanjut Hakim Martin Ginting, Ketua PN Surabaya telah melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan telah mendapat arahan bahwa jajaran PN Surabaya harus mengedepankan keselamatan para ASN maupun masyarakat yang hadir di lingkungan PN Surabaya<br /><br />“Setelah di rapatkan bersama Hakim dan pejabat fungsional/struktural, diputuskan beberapa hal dengan dasar arahan dan himbauan dari Pimpinan MA RI/Ketua Pengadian Tinggi Jatim yang salah satunya adalah, supaya masyarakat dapat mengakses Aplikasi SIPINTAR yang berbasis Android,” ucap Hakim Martin Ginting<br /><br />Himbauan dari Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Ketua Pengadian Tinggi Jatim yang dimaksud oleh Humas PN Surabaya, Hakim Martin Ginting adalah ; <br /><br />1. Dilakukan Lockdown terbatas dalm hal pelayanan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Penanganan Perkara yang sedang berjalan mulai tanggal 02 s/d 09 Juli 2021. Bila terhadap perkara pidana yang tidak bisa diperpanjang penahanannya, maka tetap di sidangkan. Sedangkan perkara Perdata,  dihimbau untuk di tunda dalam waktu yang panjang.<br /><br />2. Diberlakukan sistim WFO dan  WFH (Work From Office dan Work From Home). Artinya,  bagi yang tidak ada persidangan maka dihimbau bagi masing-masing untuk bekerja dari rumah.<br /><br />3. Pembatasan sangat ketat bagi maayarakat untuk sementara waktu agar tidak berkunjung ke PN Surabay<br /><br />4. Pelayanan terhadap hal-hal yang bersifat darurat seperti perpanjangan penahanan bagi terdakwa, maka untuk sementara akan di layani di ruang di bagian depan Kantor PN Surabaya<br /><br />5. Bagi Hakim/ASN yang positif Covid-19, diperintahkan untuk Isoman (Isolasi Mandiri)  dirumah masing-masing hingga sembuh dan wajib menunjukkan hasil Swab PCR sebagai bukti sudah sembuh dari terjangkitnya Virus Corona kepada Wakil Ketua PN Surabaya KPN.<br /><br />6. Bila pada masa Lockdown terbatas tersbut dipandang perlu untuk diperpanjang atau tidak, maka tergantung dari hasil pengamatan/pemantauan selama 7 hari kedepan.<br /><br />7. Dihimbau kepada awak Media agar mempublish Kondisi Lockdown terbatas tersebut di PN Surabaya, agar masyarakan dapat memaklumi dan mengerti. <br /><br />8. Bila masyarakat membutuhkan informasi dalam berbagai hal tentang layanan yang ada di PN Surabaya, maka dapat mengakses Aplikasi SIPINTAR yang berbasis Android.<br /><br />“Itulah kebijakan dari Ketua PN Surabaya, menyikapi situasi terkini masalah Covid-19 di lingkungan PN Surabaya,” kata Hakim Martin Ginting. (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor PN Surabaya Lockdown, 31 Pegawai Positif Covid-19

Humas PN Surabaya, Martin Ginting : Untuk mempermudah pelayanan di PN Surabaya, masyarakat dapat mengakses Aplikasi SIPINTAR yang berbasis ...

Ketua PN Surabaya Ambil Sumpah Tiga Hakim Ad Hock Tipikor Surabaya

19.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCe34BcvvLc7Ltt-7_VlJDoqCeEXasxU-YLxIk8CCoulXwtLBag16jnwa9zzh_uXXqj8ZsXfPcrSS7Xqb3iCmckj0iegw-5CN0VacoW2SdNWlfkpUT7pMOGaVGpJ0SMgM1EuY_apEX7xA/s1330/IMG20210609095942.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCe34BcvvLc7Ltt-7_VlJDoqCeEXasxU-YLxIk8CCoulXwtLBag16jnwa9zzh_uXXqj8ZsXfPcrSS7Xqb3iCmckj0iegw-5CN0VacoW2SdNWlfkpUT7pMOGaVGpJ0SMgM1EuY_apEX7xA/w640-h288/IMG20210609095942.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Rabu, 09 Juni 2021, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Kelas I A Khusus yang juga Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Dr. Joni, SH., MH, mengambil supah terhadap Tiga Hakim Ad Hock Tipikor, yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Abdul Gani, SH., MH<br /><br />Upacara Pengambilan Sumpah terhadap Ketiga Hakim Ad Hock Tipikor dilaksanakan di lantai 6  ruang Aula Kantor Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuna No 16 – 18 Surabaya yang dihadiri para Hakim, pejabat struktural, pejabat Fungsional dan staf dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dalam menghadapi wabah Covid-19.<br /><br />Dalam sambutaannya, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Dr. Joni, SH., MH mengatkan, bahwa tugas sebagai Hakim Ad Hock Tipikor telah menunggu untuk menegakan keadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Jawa Tmur<br /><br />“Saya mengucapkan selamat datang di  Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Ad Hock. Banyak tugas yang telah menunggu saudara dalam penegakan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur,” ucap Dr. Joni, SH., MH <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYfNXtlbAKXaYgKUYaW1YX7-xMsmvocCZRzD9XZWW4xVazTkBVybixPtkM3FEYUY8itOIQNp30eiOWeNYhGafDG5BlRqKhATwiRwGUKusYFNzPuHIPVzbPDJ6-iocU282nXSyyED4ve-M/s1067/IMG20210609101902+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYfNXtlbAKXaYgKUYaW1YX7-xMsmvocCZRzD9XZWW4xVazTkBVybixPtkM3FEYUY8itOIQNp30eiOWeNYhGafDG5BlRqKhATwiRwGUKusYFNzPuHIPVzbPDJ6-iocU282nXSyyED4ve-M/w640-h360/IMG20210609101902+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Ket.
 Foto dari kanan. Hakim Ad Hock Manambus Pasaribu, SH., MH bersama istri
 dan Ketua PN Surabaya Dr. Joni, SH., MH serta Hakim Ad Hock Poster 
Sitorus, SH., MH bersama istri dan  serta Hakim Ad Hock Abdul Gani, SH.,
 MH (Foto BK)</span></td></tr></tbody></table>Namun ada yang menarik perhatian dari kata sambutan yang disampaikan 
oleh orang nomr Satu di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya ini, yaitu
 tentang kebersamaan agar tidak ada perbedaan baik Hakim karier maupun 
Hakim Ad Hock yang lama dan yang baru<br /><br />“Jangan ada perbedaan antara Hakim Karier maupun Hakim Ad Hock yang lama dan yang baru,” tegasnya <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pengambilan sumpah Ketiga Hakim Ad Hock Tipikor ini berjalan lancar dan sederhana tanpa ada ramah tamah seperti biasanya kecuali hanya foto bersama Ketiga Hakim Ad Hock dan istrinya bersama Ketua PN Surabaya. Hal dilakukaan karena dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)<br /><br />Ketia Hakim Ad Hock ini bukanlah yang pertama kalinya mengemban tugas sebagai Hakim Ad Hock Tipikor, melainkan sudah berpengalaman 10 tahun (2 periode) dan ini adalah periode ketiga untuk 5 tahun yang akan datang. Hal ini dikatakan Ketiga Hakim Ad Hock ini kepada beritakorupsi sehari sebelum acara pengambilan supah<br /><br />“Sebelumnya bertugas di PN Tipikor Palangkaraya,” kata Poster Sitorus, SH., MH, Selasa, 08 Juni 2021. (Jnt) <br /></div>

Opini Regional Tipikor Ketua PN Surabaya Ambil Sumpah Tiga Hakim Ad Hock Tipikor Surabaya

BERITA KORUPSI .CO – Rabu, 09 Juni 2021, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Kelas I A Khusus yang juga Ketua Pengadilan Tindak Pidana Kor...

Surat Penjelasan dan Permohonan Maaf Redaksi SRTV

22.04 beritakorupsi 0

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd0wR1OW7Z_HnDHCaORzwgc93nmYuHHQa-xIH0jNapwDPFl0R7oUlHedYyVTdNITLY7xv0822wsW4h9oajqmKzvw4RuBwEwAor_3h0pK9vA_oQjvzCxeVvxJRwXpPNiYPF3GoFBSupVaQ/s2048/SRTV.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1564" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd0wR1OW7Z_HnDHCaORzwgc93nmYuHHQa-xIH0jNapwDPFl0R7oUlHedYyVTdNITLY7xv0822wsW4h9oajqmKzvw4RuBwEwAor_3h0pK9vA_oQjvzCxeVvxJRwXpPNiYPF3GoFBSupVaQ/w488-h640/SRTV.jpg" width="488" /></a></div><p></p><div style="text-align: left;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">SRTV News <mitrakeadilanredaksi@gmail.com><br /></div><div style="text-align: justify;">Lampiran</div><div style="text-align: justify;">No.       : SRTV.NJK/09/01/21/003</div><div style="text-align: justify;">Hal       : Penjelasan dan Permohonan Maaf</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepada Yang Terhormat :</div><div style="text-align: justify;">Pimpinan Umum BERITAKORUPSI.CO</div><div style="text-align: justify;">Di Surabaya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Assalamualaikum WR, WB</div><div style="text-align: justify;">Menanggapai surat dari Redaksi BERITAKORUPSI.CO terkait dengan adanya berita yang pernah di muat di srtv.co.id yang berjudul "Sidang TPPU Bupati seret sejumlah nama pejabat" dengan cara melakukan copy paste dari artikel yang di tayangkan BERITAKORUPSI.CO Saat itu kami melihat berita tersebut menarik karena kasus tersebut yang menyeret mantan bupati Nganjuk.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun setelah medapat kabar dari salah satu teman kami wartawan di sidoarjo, dan mendapat saran kami saat itu langsung melakukan tekdon atau penghapusan atas artikel berita tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan ini saya Bagus Jati Kusumo selaku pimpinan umum dari media online srtv.co.id PT. Surya Rajawali Televisi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh para pihak yang di rugikan terutama Redaksi BERITAKORUPSI.CO atas perbuatan tidak terpuji kami melakukan copy paste artikel berita tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kami berharap banya agar media BERITAKORUPSI.CO dapat memberi maaf kepada kesalahan yang telah kami lakukan, dan kami berjanji tidak akan melakukan kesalahan tersebut kembali kami selaku media yang masih merintis, berharap agar berikutnya terjalin kerjasama dan menjalin tali persaudaraan antaramedia BERITAKORUPSI.CO dan srtv.co.id.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Demikian surat permintaan maaf ini kami buat dengan kondisi sadar dan besar harapan kami untuk di maafkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wassalamualaikum WR, WB.</div><p style="text-align: justify;"></p><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nganjuk 9 Februari 2021</div><div style="text-align: justify;">Tertanda Pimpinan Umum</div><div style="text-align: left;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Surat diatas adalah tanggapan dari Pemimpinan Umum Media Online srtv.co.id PT. Surya Rajawali Televisi atas surat dari Redaksi Media Online BERITAKORUPSO.CO, terkait Copy Paste isi berita yang dilakukan oleh Wartawan Media tersbut dari laman Media Online BERITAKORUPSI.CO tanpa ijin atau pemberitahuan serta tidak menyebutkan sumber dari mana.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dengan adanya tanggapan dari Pemimpinan Umum Media Online srtv.co.id PT. Surya Rajawali Televisi tersebut diatas, maka Pemimpin Umum Media Online BERITAKORUPSO.CO menganggap bahwa maslah terjadinya Copy Paste isi beriata dianggap telah selesai dengan harapan terjalinya Kominikasi yang baik sesama Wartawan (Jurnalis) di tanah air. (*)<br /></div><p></p>

Pendidikan Regional Surat Penjelasan dan Permohonan Maaf Redaksi SRTV

BERITA KORUPSI .CO - SRTV News <mitrakeadilanredaksi@gmail.com> Lampiran No. : SRTV.NJK/09/01/21/003 Hal : Penjelasan dan ...

BERITAKORUPSI.CO