Anggota Komisi III DPR RI F-Gerindra, Wihadi Wiyanto, SH., MH : Pemerintah Meremehkan Penanganan Covid-19 Dan Masih Amatiran

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaWBTDzSKfG4-_AUq7ZTLqKjLLStQ8JzV6ka_nPoy3hXWwlKc4LBNGp_zIyPkJTQ_IXB8ig6Wru0gaw3HI-uiK4cv4adpzuS2K2uiNdJtFf9YQNpU4pS9hPbNj8cRoLyozvfgKuVo8_Pw/s640/corona-virus-1024x576.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(Foto : Google)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Virus Corona Covid-19 adalah wabah yang sudah mendunia serta menjadi bencana nasional. Sementara pemerintah dianggap meremehkan Virus yang mematikan itu serta penanganannyapun dianggap amatiran. Hal itu dikatakan Anggota Komisi III DP RI dari F-Gerindra, Wihadi Wiyanto, SH., MH saat dihubungi beritakorupsi melalui telepon, Senin, 23 Maret 2020.<br /> <br /> “Saya menganggap bahwa pemerintah sejak awal bukan terlambat tetapi meremehkan, dan bahkan masyarakat kita juga meremehkan. Kalau kita baca dari komentar-komentarnya, banyak mengatakan bahwa bangsa kita kebal terhadap Corona dan segala macam. Kita menganggap bahwa pemerintah sejak awal meremehkan. Bahkan pada saat saya menanyakan Ke Menkum Ham, bahwa ada turis-turis dari Cina tidak bisa kembali, di mana tempatnya,  apakah sudah dites, itu juga tidak bisa dijawab dengan baik. Artinya apa, pemerintah meremehkan. Apalagi kalau berhubungan dengan permasalahan China, itu pemerintah sudah tidak dapat memberikan penjelasan yang baik,” kata Wihadi Wiyanto, SH., MH melalui sambungan telePhon, Senin, 23 Maret 2020.<br /> <br /> “Mengatasi situasi ini, harus menjauhkan dari permasalahan perpolitikan. Yang sekarang ini kita menghadapi adalah bencana, jangan mencemooh misalnya seperti Gubernur DKI yang istilahnya Dia sudah mengantisipasi dengan segala macam tapi dianggap lebay. Yang meremehkan itu bukan hanya masyarakat tetapi pemerintah yang penanganannya masih amatiran,” lanjut Wihadi Wiyanto, SH., MH<br /> <br /> Angota DPR RI ini mengungkapkan ketidak puasannya atas penjelasan pihak pemerintah, terkait beberapa orang WNA sebagai TKA yang berada di Kendari, Sulawesi Utara yang belum memiliki surat keterangan bebas Virus Corona. Sehingga Ia menganggap bahwa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah masih amatiran.<br /> <br /> Namun Ia juga mengakui, bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pihak pemerintah saat ini sudaah mulai membaik. Dan Ia pun berharap, peran serta dari masyarakat bersama-sama dengan pemerintah untuk mengatasinya.<br /> <br /> “Contohnya kemarin di Kendari, ada turis masuk sebanyak 49 orang TKA (tenaga kerja asing) yang belum dikarantina, belum ada surat bebas dari virus Corona. Ini salah satunya pemerintah masih amatiran menangani, dan meremehkan. Tetapi saya berharap, masyarakat juga ada kesadarannya dalam hal ini. Langkah-langkah ini sudah mulai membaik,” tuturnya<br /> <br /> Menurut Wihadi Wiyanto, SH., MH, bahwa situasi yang sudah terjadi sekarang ini, dimana pemerintah dikatakan mau tak mau harus melakukan tindakan pencegahan agar tidak semakin meluas Cocid-19, serta mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah terkait langkah-langkah pencegahan dengan melarang kegiatan yang mengundang kerumunan massa<br /> <br /> “Saya melihat, pemerintah menghadapinya dalam situasi seperti ini, mau tidak mau memang harus melakukan pencegahan dulu untuk tidak semakin meluas, kesadaran masyarakat juga  diperlukan. Jadi himbauan ini memang diperlukan supaya masyarakat tidak melakukan kegiatan atau berkumpul, tapi kan ini masih ada yang berkumpul, masih ada yang ke resepsi perkawinan, masih ada yang kumpul-kumpul di pinggir jalan, warung kopi. ,”<br /> <br /> Anggota DPR RI ini mengatakan, bahwa penangan Covid-19 masih dianggap parsial. Harusnya pemerintah melakukan semi Lockdown untuk meminimalisasi aktifitas masyarakat yang kemudian dapat melakukan rapid test, dan bila perlu melakukan Lockdown karena permasalahan Covid-19 adalah mudahnya penularan, sekalipun angka kematian masih dianggap rendah.<br /> <br /> “Parsial dalam pengertian, daerah yang wabah Coronanya tinggi, itu yang menjadi sebagai acuan untuk rapid test. Dengan kondisi seperti ini, kita harus cek siapa saja, dimana saja daerah  itu dikejar untuk dilakukan tes rapid. Tidak semuanya yang harus dilakukan test rapid karena  itu biayanya sangat mahal, anggaran kita tidak memungkinkan untuk itu, kita belum siap untuk melakukan. Kalau dengan semi Lockdown, orang yang berkeliaran itu bisa dilakukan tes rapid,  tapi kalau tidak ada kata-kata semi Lockdown, semuanya bebas seakan-akan biasa kita melakukan test rapid. Bagaimana melakukan test rapid segitu banyaknya, atau kalau nggak Lockdown sekalian lalu orang yang berkeliaran di lakukan test rapid. Selain itu juga perlu peran dari masyarakat, karena ini memang kita tidak menakut-nakuti tapi kita harus waspada. dari kematian memang kita melihat tidak terlalu tinggi tetapi permasalahannya gampang menular,” ujarnya. (Jen)</div>

News Pemerintahan Regional Anggota Komisi III DPR RI F-Gerindra, Wihadi Wiyanto, SH., MH : Pemerintah Meremehkan Penanganan Covid-19 Dan Masih Amatiran

(Foto : Google) BERITA KORUPSI .CO – Virus Corona Covid-19 adalah wabah yang sudah mendunia serta menjadi bencana nasional. Sementara...

»

Akibat Virus Corona, PN Surabaya Batasi Pengunjung Sidang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="774" data-original-width="1032" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzLhKgGJ-mvRgCi41IpzD1QieHpuFC3O3hsDNqqkVokCbMaxUXVSGPuFlSRD_SfxfYPJV_wEjAhqqA_ZpZK1PG-sK7zMkN6fwZukfJKd7YE5yjjZam7c0X7TyGbHFbVXYEskhnHWajNSg/s640/PN.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Wakli Ketua DPRD Surabaya dari F-Gerindra, Drs.A.H.Thony, M.Si :  Metode proses pencegahan maupun pun proses pengobatan harusnya dilakukan oleh pemerintaah secara menyeluruh, karena ini sudah tingkat patologis</b></span><br /> <span style="color: red;"></span><br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b>Virus Corona Covid-19, tak mengenal batas usia, negara, jabatan, profesi atau Partai Politik (Parpol) mana saja bisa terserang Virus yang mematikan itu, dimana korbannya yang semakin hari semakin menigkat, sehingga BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga memutuskan untuk memperpanjang status keadaan tertentu darurat wabah bencana (non alam)  penyakit akibat virus Corona Covid-19 di Indonesia<br /> <br /> Sementara penanganan yang dilakukan oleh pemerintah sejak awal lebih fokus memberi anjuran kepada masyarakat agar membatasi untuk bepergian, berkumpul serta melaksanakan kegiatan termasuk siswa belajar dari rumah. <br /> <br /> Selain itu, masyarakat dianjurkan menjadi tim kesehatan sendiri dengan cara melakukan tes kesehatannya melalui Applikasi Online, untuk dapat mengetahui kondisi kesehatan masing-masing, dan bila terindikasi terjangkit Covid-19 barulah ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.<br /> <br /> Untuk meminimalisasi merebaknya Covid-19 dikalangan masyarakat, pemerintah melalui masing-masing pimpinan lembaga/instasi membuat kebiijakan atau tindakan, salah satunya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebagai tempat masyarakat mencari keadilan hukum.<br /> <br /> Tindakan yang dilakukan oleh pihak PN Surabaya , selain penyemportan Disinfektan di seluruh titik bangunan juga membatasi pengunjung sidang yang diberlakukan sejak hari ini, Senin, 23 Maret 2020<br /> <br /> “Mulai besok (hari ini) dibuat larangan pengunjung sidang, kecuali pihak penggugat, tergugat, terdakwa, Jaksa, Advokat dan Wartawan serta yang berurusan dengan  PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” kata Ketua PN Surabaya, Nursyam, SH, MH<br /> <br /> Hal itu dilakukan demi penyelamatan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara yang hingga saat ini belum dapat dipastikan samapai kapan kebijan tersebut diberlakukan.<br /> <br /> Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra, Drs.A.H.Thony, M.Si mengatakan, bahwa metode proses pencegahan maupun pun proses pengobatan harusnya dilakukan oleh pemerintaah secara menyeluruh, karena ini sudah tingkat patologis.<br /> <br /> “Jadi kaitan dengan pandemi Virus Corona ini, kita sadar betul bahwa metode proses pencegahan maupun pun proses pengobatan harusnya dilakukan oleh pemerintaah secara menyeluruh, karena ini sudah tingkat patologis. Yang harus kita lakukan bersama-sama dengan perintah di Surabaya adalah dengan maksud supaya tidak menjadi komparasi. Kita meminta kepada masyarakat untuk bangkit kesadarannya, jaga kebersihan, kesehatan serta meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara mengkonsumsi suplemen tambahan seperti vitamin C, A dan E,” kata Drs.A.H.Thony, M.Si saat dihubungi beritakorupsi.co, Senin, 23 Maret 2020<br /> <br /> Yang kedua, lanjut Drs.A.H.Thony, M.Si,  masyarkat supaya melakukan tradisi bersih lingkungan. Yang ketiga, pemerintah bersama pihak-pihak yang berkompeten melakukan penyemprotan Disinfektan di berapa tempat dalam rangka untuk mengantisipasi,  dalam hal mana ada orang yang kemudian sudah terjangkit dan meninggalkan jejak virus-virus pada tempat-tempat yang terbuka sehingga menggiatkan melakukan penyemprotan<br /> <br /> “Penyemprotan ini juga perlu dipahami, jangan seolah-olah gampang yang kemudian melakukan begitu saja seperti penyemprotan biasa, padahal ini tidak. Karena ada beberapa tahapan yang harus dipahami. Yang pertama adalah, apa yang akan disemprotkan, ini harus jelas. Jangan hanya menyemprotkan sesuatu yang sebetulnya tidak memiliki korelasi terhadap upaya pemberantasan, tidak memiliki dampak terhadap pembunuhan bakteri dan virus. Dan kemudian kepatuhan terhadap penggunaan takaran. Itu perlu dikaji betul dan dipahami betul,  kadang-kadang orang sembrono di dalam membuat komposisi yang tidak sesuai, yang hasilnya berbanding ringan. Artinya, 1 liter obatnya dicampur dengan 1 liter air. Ini harus ditaati betul,  produsen sudah menghitung tingkat kadar efek dari obat tersebut.Yang kedua, jangan terlalu over kalau terlalu over dikawatirkan tidak aman bagi kesehatan masyarakat, makanan juga terhadap lingkungan karena komposisinya terlalu berat ukurannya jadi harus pas betul,” beber Wakil DPRD Surabaya ini.<br /> <br /> Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra ini juga mewanti-wanti pelaksanaan penyemprotan Disinfektan yang menggunakan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengadaan alat-alat maupun bahan obat-obatan. <br /> <br /> “Yang terjadi di lapangan kadang-kadang seperti itu. Kadang mencampur sendiri-sendiri tidak sesuai dengan takaran atau hasil dari laboratorium yang dibuat oleh produsen. Sehingga tidak banyak manfaat. Kuatirnya justru virusnya semakin kebal yang bisa menambah masalah baru. Sehingga apa yang dilaakukan itu menjadi sia-sia,” ujarnya<br /> <br /> Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini mengatakan, “bahwa yang lebih penting lagi adalah waktu karena kita berpacu dengan waktu 14 hari. Waktu adalah sebagai barometer harus betul-betul dimanfaatkan, apa dan bagaimana di hari pertama, hari kedua apa dan seterusnya. Dengan begitu, kalau kita berpikir secara komprehensif kita akan bisa menangani dan menghadapi dengan tenang”.<br /> <br /> Anehnya, Wakil Ketua DPRD Subaya ini tak dapat memberikan jaminan secara nyata saat ditanya lebih lanjut terkait anjuran dari pemerintah agar masyarakat selalu menjaga ksehatan dengan cara mengkonsumsi suplemen tambahan berupa Vit-C, A dan E dan melakukan tes kesehatan sendiri melalui Applikasi Online, sementara kejadian sekarang bukan bencana perseorangan melainkan bencana nasional bahkan Dunia.<br /> <br /> “Justru masyarakat tidak cukup hanya itu, karena ini sudah bencana nasional kemudian hanya disuruh melakukan tes, tidak cukup itu. Jadi ini sudah pandemik, artinya ini sudah menjadi wabah nasional. Kesiapan dan kesigapan kita harus lebih, jadi tidak hanya sekedar mengobati orang yang terinfeksi, yang terindikasi. Jangan sistem menunggu bola, tapi harus agresif melakukan perlawanan terhadap pandemik yang sekarang ini terjadi,” ujarnya. (Jen)</div>

News Pemerintahan Regional Tipikor Akibat Virus Corona, PN Surabaya Batasi Pengunjung Sidang

Wakli Ketua DPRD Surabaya dari F-Gerindra, Drs.A.H.Thony, M.Si :  Metode proses pencegahan maupun pun proses pengobatan harusnya dilaku...

»

Jabatan Sekda Kab. Gresik “Ibarat Kapal Selam”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="332" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_Doe1dijjssZkco_AlxyX6XGCckUx1SdmSWzroeMzeFgvUuD9-e8ywQHAQwmBk_iuXr1OhMCBq3BNGW9lnIy7ZFY-eDXCODi39PtkViizBlaMBQ8SBrgVojnwMPagIrqoK3rPPkOlka4/s640/1...jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="531" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Drs.H.Nadlif, MSi saat sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya (Foto Dok BK)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Wakil Bupati Gresik, M. Qosim : Sementara Drs H. Nadlif Merangkap Kepala BKD Gresik</b></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Ibara kapal selam yang timbul tenggelam” Barangkali itulah dialami Andhy Hendro Wijaya yang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Gresik yang saat ini telah dinonaktifkan untuk sementara dari jabatannya lantaran sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai terdakwa Jilid II (tuntutan JPU pada sidang pekan depan) dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2018, dimana Andhy Hendro Wijaya dalam kasus ini adalah sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik sebelum menjabat Sekda pada awal 2019<br /><br />Pasalnya, pada awal November 2019, jabatan Sekda Kab. Gresik sempat ditinggalkan Andhy Hendro Wijaya dengan alasan yang tidak jelas hingga beberapa pekan. Bahkan pejabat Gresik termasuk Wakil Bupati tak tau kemana sang Sekda pergi. <br /><br />Kepergian Andhy Hendro Wijaya meninggalkan kursi jabatannya di Pemda Gresik bisa jadi lantanran penydik Kejaksaan Negeri Gresik telah menetapkannya (Andhy Hendro Wijaya) sebagai tersangka kasus  dugaan Tindak Pidana Koruspi, pada Senin, 22 Oktober 2019.<br /><br />Bahkan nama Andhy Hendro Wijaya hampir sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lantaran beberapakaali tidak menghadiri suraat paanggilan penyidik Kejari Gresik. Sehingga Jabatan Sekdapun dipercayakan oleh Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto kepada Drs.  H. Nadlif selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gresik<br /><br />Dalam kasus perkara Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik Jillid I dengan terdakwa M. Muhktar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD yang kemudian pada Januari 2019 menjabat sebagai Plh. Kepala BPKAD  Kabupeaten Gresik yang tertangkap tangan (OTT) oleh penyidi Kejari Gresik pada Januari 2019, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Drs.  H. Nadlif menjadi saksi. Sebeb duit hasil pemotongan itu juga mengalir ke Kepala BKD<br /><br />Hal yang sama terulag kembali. Dimana Plh. Sekda Kabupaten Gresik dipegang oleh Drs.  H. Nadlif merangkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gresik. Bedanya, bukan karena Andhy Hendro Wijaya pergi entah kemana, namun lantaran Andhy Hendro Wijaya resmi dinonaktofkan smentara. Hal itu dikatakan angsung oleh Wakil Bupati Gresik, M. Qosim saat dihubungi beritakorupsi.co, Minggu, 01 Maret 2020.<br /><br />Saat ini, sebagai pelaksana harian jabatan Sekda dipegan oleh Drs.  H. Nadlif Merangkap Kepala BKD (Kepala Kepegawaian Daerah) Kabupaten Gresik. Hal itu dikatakan angsung oleh Wakil Bupati Gresik, M. Qosim saat dihubungi beritakorupsi.co, Minggu, 01 Maret 2020.<br /><br />“Iya sudah kemarin. Sementara PLH Drs.H.Nadlif, MSi, merangkap Ka BKD Gresik,” kata Qosim.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus yang menjerat Andhy Hendro Wijaya (Jilid II), setelah jilid I yaitu terdakwa M. Muhktar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD yang kemudian pada Januari 2019 menjabat sebagai Plh. Kepala BPKAD  Kabupeaten Gresik sudah divonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 12 September 2019<br /><br />Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa potongan dana insentif di BPPKAD Kabupaten Gresik, merupakan perbuatan berlanjut sejak kepemimpinan Yetty Sri Suparyati selaku Kepala BPPKAD yang kemudian digantikan oleh Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018, di mana terdakwa M. Muhktar menjabat selaku Plt. Sekretaris, selanjutnya Andhy Hendro Wijaya  digantikan oleh terdakwa M. Muhktar pada Januari 2019, karena Andhy Hendro Wijaya dilantik menjadi Sekda.<br /><br />Dari duit hasil pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik inipun bukan hanya dipergunakan untuk internal BPPKAD, melainkan dibagi-bagikan kesejumlah pejabat Gresik diantaranya Bupati, Wakil Bupati, Asisten 1,2 dan 3, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda, Asisten Sekda, Ajudan Bupati dan wakil bupati, Supir Bupati  serta LSM.<br /><br />Penetapan Andhi Hendro Wijaya menjdi tersangka kasus Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik oleh Kejari Gresik bukan tidak beralasan. Selain dalam surat dakwaan, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tiikor Surbaya terhadap terdakwa M. Muhktar juga disebutkan, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan berlanjut sejak kepemimpinan Yetty Sri Suparyati selaku Kepala BPPKAD yang kemudian digantikan oleh Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018, di mana terdakwa menjabat selaku Plt. Sekretaris, selanjutnya Andhy Hendro Wijaya  digantikan oleh terdakwa pada Januari 2019.<br /><br />Sehingga Majelis Hakim mengatakan dalam pertimbangannya, agar Jaksa Penuntut Umum Kejari Gresik mengembangkan kasus Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah hanya kedua terdakwa ini yang terseret dalam kasus pemotongan dana insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik, sementara pemotongan itu sudah terjadi sebelum Andhi menjabat sebagai Kepala BPPKAD ? Lalu bagaimana dengan nasib Yetty Sri Suparyati </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivqWnQeARP2wGV7zVWG4mT-ojg_nIVBr83CFRbM6ddBmmT-26d0-Vr3-ctcSscI1Dcg4yl95Mr8eanqcL9a_E6h0Bcg3HUqCv0mm5IZFTOS_1YS3mv4ZtHsG9vrLbE8MVU50HFLKkmVuo/s640/Gresik.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dalam surat dakwaan JPU terhadap terdakwa Andhy Hendro Wijaya  menjelaska, bahwa terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan februari 2018 s/d Januari 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik Jl, Dr. Wahidin Sudirohusodo N0.245 Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dalam kedudukannya sebagai Kepala BPPKAD Kab. Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor. 821.2/19/437.73/Kep/2018 tanggal 01 Februari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.<br /><br />Terdakwa sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) yang saling berhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri<br /><br />Terdakwa sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik pada saat menjalankan tugas, bersama-sama dengan saksi M. Mukhtar, S Sos, MM selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik telah memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dimana terdakwa bersama-sama saksi M. Mukhtar, S Sos, MM telah memerintahkan pemotongan insentif pajak daerah danri para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresrk.<br /><br />Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S Sos, MM atas perintah terdakwa, berperan menerima dan mengelola sejumlah dana tunai yang diperoleh danri setoran para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik, bersumber dari potongan dana insentif pungutan pajak daerah per triwulan, terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memotong, menerima dan mempergunakan dana setoran tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD.<br /><br />Padahal kenyataannya dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingabadi dan kepentingan pihak lain yang tidak dapat drpedanggungjawabkan. Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut ;<br /><br />Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br /><br />Mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya, sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik. Prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresuk bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian disetujui bersama Bupati Gresik dan Banggar DPRD Kabupaten Gresik, selanjutnya disusunlah konsep awal RAPBD oleh tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, dimana dari pihak BPPKAD Kabupaten Gresik mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam RAPERDA, serta anggaran sampai dengan rincian obyek pendapatan dan rincian obyek belanja di dalam RAPERBUP, termasuk di dalam rincian obyek pendapatan RAPERBUP tersebut ada target pendapatan jenis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB, dan BPHTB.<br /><br />Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang jika masing-masing tercapai target pendapatannya, maka akan diberikan insentif pajak sebesar 5% dari total pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase), lalu dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. <br /><br />Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresik untuk kemudian diajukan ke Pemprov Jatim, selanjutnya diberikan nomor registrasi PERDA APBD dan PERBUP, hingga akhirnya disahkan secara resmi menjadi PERDA APBD tahun anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran.<br /><br />Alokasi peruntukan dana insentif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, secara proporsional dibayarkan kepada :<br /><br />a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; b. Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.<br /><br />Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2018, telah terjadi penyimpangan berupa praktik Pemotongan sejumlah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para Pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM atas perintah terdakwa, untuk selanjutnya dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan Pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan<br /><br />Berawal pada awal bulan Februari 2018, pasca peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik yang sebelumnya dijabat oleh saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, MM., kepada terdakwa diadakan rapat yang dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, saksi Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, dan para kepala bidang antara lain saksi  Dra. Anis Nurul Aisni, MM,; Herawan Eka Kusuma,SE., MM,; Ahmad Haris Fahman, Dra. Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM<br /><br />Dalam rapat tersebut membicarakan tentang perkenalan pimpinan baru, tugas pokok masing-masing bidang, program kerja, serta disisipkan juga pembicaraan tentang tradisi pemotongan insentif pajak daerah setiap triwulan untuk keperluan taktis kantor di luar DIPA. Bermula saat saksi Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menyampaikan kepada terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten GreSik, bahwa terdapat sisa uang hasil  pemotongan dana insentrf pemungutan paiak daerah pada masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yakni sebesar Rp780.164.221 yang akan dipergunakan untuk beberapa kegiatan kantor.<br /><br />Atas penyampaian tersebut, terdakwa mengatakan agar dilaksanakan sesuai rencana, sekaligus dalam rapat itu terdakwa memerintahkan agar kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M untuk dilanjutkan.<br /><br />Pada bulan Apri 2018, menjelang pencairan insentif pajak daerah triwulan I tahun 2018,  terdakwa memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB yang merangkap sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD mengantikan saksi Drs. Agung Pramono (memasuki masa pensiun), bahwa untuk dana potongan insentif pajak daerah triwulan-triwulan berikutnya agar dipegang dan dikelola oleh saksi M.Mukhtar, S.Sos., MM. Atas perintah itu, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyanggupi.<br /><br /><br />Masih di bulan April 2018, terdakwa kembali mengadakan rapat yang dihadiri oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB merangkap Plt. Sekretaris BPPKAD, saksi Dra. Anis Nurul Aini selaku Kabid Anggaran, saksi Drs. Bambang Sutogo selaku Kabid Perbendaharaan, saksi Ahmad Haris Fahmi selaku Kabid PDL merangkap PIt. Kabid Penagihan dan Pelayanan menggantikan saksi Dra. Andriana Tecunan (pensiun) dan saksi Herawan Eka Kusuma selaku Kabid Pengelolaan Aset.<br /><br />Dalam rapat itu, dibicarakan tentang teknis pemotongan insentif pajak dimana saat itu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menyampaikan bahwa mekanisme pembayaran insentif pajak daerah sudah berubah dari tunai langsung menjadi nontunai, dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai penerima.<br /><br />Sehingga untuk teknis pemotongan insentif agar dilakukan dengan cara, yakni setelah para pegawai menerima transfer dana insentif pajak daerah, segera melakukan penarikan tunai dengan besaran prosentase yang sudah ditentukan (sesuai pangkat dan jabatan), lalu diserahkan melalui para Kabid atau bisa langsung diserahkan ke bagian sekretariat baik itu kepada saksi M. Muhtar, S.Sos.. MM., saksi Heni Puspitasari maupun saksi Anwar Utomo.<br /><br />Tugas para kabid ialah menginformasikan perihal teknis pemotongan tersebut serta mengkoordinir pembayaran potongan insentif dari masing-masing Kasubid dan stafnya untuk kemudian disetorkan kepada saksi M. Muhtar, S.Sos., MM. Atas penyampaian itu. terdakwa mengatakan “sing apik yo opo lah” (bagaimana baiknya lah), sehingga dari apa yang terdakwa sampaikan tersebut, para Kabid tidak ada yang berani membantah dan hanya bisa pasrah melaksanakan perintah pimpinan.<br /><br />Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti prosentase pemotongan pada masa kepemimpinan saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yaitu 30% untuk Kepala Badan, 20% untuk Kepala Bidang, 15% untuk Kepala Seksi dan 10 % untuk staf.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt03sd0wkol4n29gIr0oEDLI6t_q-y0H0Q0wPmRcTQDBegndLAW8-9sO3qkIhcN0ee3wVqe_WpRgmVrsyKAgFBXfehAbvtxx0hChE6Ze9fYM1mCPejy_JvtzfNgMIc5rhoVGK72Qx0mR4/s640/Andhi+1.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dimana hal tersebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan dari terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, kemudian besaran prosentase tersebut dikonversi dalam bentuk nominal angka oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. dengan menyuruh saksi Rosidin memasukkan ke dalam format Ms.Excell. Sehingga dapat diketahui secara rinci setiap pegawai dari masing-masing kelas jabatan dalam sebuah rekapitulasi, dan dengan rekapitulasi itu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menginformasikan kepada para Kepala Bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang.<br /><br />Dan setelah terkumpul diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menerima setoran dana pemotongan insentif Pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM kumpulkan sendiri untuk dikelola dan dicatatkan pemasukan dan pengeluarannya.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan I tahun 2018 yang cair pada bulan April 2018, masuk dan disetorkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM sebesar Rp613.747.950.(enam ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dipergunakan unt kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir  oleh APBD sebesar Rp208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk kebutuhan di luar BPPKAD sebesar Rp186.450.000 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), ada sisa sebesar Rp218.797.960 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/ pemberian kepada kepada pihak-pihak diluar BPPKAD Kabupaten Gresnk antara lain Asusten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresrk,; Kepala BKD Kabupaten Gresuk,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,; Ajudan dan Sekpri Bupati,; Sjudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br />Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisimbusian uang tersebut kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /><br />Sisa potongan insentif triwulan I yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp405.247.960 (empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /><br />Berdasarkan catatan Pemasukan-pengeluaran tersebut, saksi M. Mukhtar, Sos, MM kemudian membuatkan catatan taktis Upah Pungut (UP) Triwulan I, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyerahkan kepada terdakwa untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, dimana untuk triwulan I ada penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp405.247.960.(empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), terdiri dari penggunaan di luar keperluan BPPKAD Kab. Gresik sebesar Rp186.450.000, serta sisa uang sebesar Rp218,797.960, pada bulan Mei 2018 diserahkan oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM kepada terdakwa melalui saksi Lilis Sutiyowati selaku sekretaris pribadi terdakwa). Dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti kebutuhan operasional dan transportasi.<br /><br />Pada periode triwulan ke II 2018 sekitar bulan Juni 2018, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat deflnitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, menyampaikan kepada terdakwa, perihal pemotongan insentif pemungutan pajak daerah untuk triwulan II yang akan cair di bulan Juli, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM akan mengatur semuanya sebagaimana di triwulan I, dimana atas penyampaian tersebut terdakwa mempersilahkan dan ikut menyetujui.<br /><br />Tetapi terdakwa meminta kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM agar besaran prosentase dilakukan perubahan. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM membuat perhitungan ulang, setelah itu menyampaikan hasil perubahan besaran prosentase potongan insentif kepada terdakwa menjadi 31% untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kabid, 21% untuk para Kasi dan 5% untuk staf. Atas perhitungan ulang tersebut, terdakwa menyetujui dan memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM menyampaikannya ke forum rapat para Kabid.<br /><br />Bahwa terdakwa selaku Kepala BPPKAD memberikan izin kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM untuk memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II, sekaligus untuk dibuatkan catatan pemasukan dan pengeluaran.<br /><br />Saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atas sepengetahuan terdakwa, memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir penyetoran di masing-masung Bidang dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM<br /><br />Mekanisme pemotongannya, setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab.Gregk, kemudian saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan para Kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makrufm ST., MT,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman,; saksi Mustofa,; saksi Mat Yazid dan saksi Heny Puspitasari dengan menunjukan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masmg jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para Kepala Seksi dan staff pada masing-masing Bidang<br /><br />Kemudian para Kepala Bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dukumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya ke bagian Sekretariat atau kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atau saksi Heni Puspitasri atau saksi Anwar utomo.<br /><br />Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM mengusulkan kepada terdakwa agar pengumpulan uang tidak terlalu lama, masing-masing para pegawai BPPKAD sebaiknya disuruh mengisi Slip penarikan di Bank Jatim sesuai kelas jabatannya. Atas usul tersebut, teerdakwa menyetujui dan akhirnya masing-masmg pegawai BPPKAD melalui info dan perintah dari Kepala Bidangnya segera mengisi slip penarikan Bank Jatim dengan nominal yang telah ditentukan dalam rekapitulasi, lalu diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. untuk dicairkan ke Bank Jatim cabang Gresik unit Pemkab Gresik.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 yang cair pada bulan Juli 2018 berdasarkan rekapitulasi insentif pemungutan pajak PAD Triwulan II,  milik saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. adalah sejumlah Rp794.673.563 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD (tidak termasuk rekereasi) sebesar Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil, sehingga ada sisa sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyQBbvZF1Bz-tn2eenb_uVMSNqlzBGtFYkzShmOKXjunHYOO0IT8OdNp7qqHAaC0Gj5zELu3FXfYrt9M6TTnLsAB5VlDMGmod2gMgmBLM8QiCSi0pHuEWY7yOfaEn12xlmPAn5I4EcMMQ/s640/Andhi+2.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik,  antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisitribusian uang tersebut kepada pihakpihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik, antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Pada bulan Agustus 2018, sebelum berangkat menunaikan ibadah Haji, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menitipkan kepada saksi Lilis Sutiyowati sejumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwulan II untuk diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima sejumlah uang tersebut dari saksi Lilis Sutiyowati, hingga saat ini penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Pada saat saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM pulang dari tanah suci, terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM bahwa uangnya telah habis dengan mengatakan “duite wis entek cak (uangnya sudah habis mas)”.<br /><br />Sisa potongan insentif triwulan II yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)<br />Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan perubahan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. kembali membuat kalkulasi dan hasilnya disamaratakan baik Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kabid, Kasi dan staf, semuanya dipotong 25%, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, diperintahkan oleh terdakwa kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM  untuk disampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru<br /><br />Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudlan saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM atas seijin terdakwa segera memerintahkan para kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staff pada masing-masing Bidang.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada saksi M. Mukhtar, S Sos , MM.<br /><br />Bahwa total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan III tahun 2018 yang cair pada bulan Oktober 2018 yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850 juta, dipergunakan untuk kebutuhan internal BPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp153 juta, untuk kebutuhan di luar BPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp697 juta.<br /><br />Adapun penggunaan untuk kebutuhan di luar BPKAD yakni diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak diluar BPKAD Kabupaten Gresik antara lain asisten I, II dan III,; Bappeda,; Kepala BKD,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum,; Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Muchtar S.Sos., MM dan Heni Puspitasari melakukan penyerahan pendistribusian uang ke pihak diluar bpkad tersebut. Bahwa untuk penggunaan dana potongan intensif triwulan III yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp697 juta<br /><br />Periode triwulan IV tahun 2018 pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan pemotongan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh sebesar 10% untuk staf, 30% untuk para Kasi,  20% untuk Kepala Bidang dan 20% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut oleh terdakwa memerintahkan saksi M. Muchtar untuk menyampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru<br /><br />Bahwa terdakwa memberi ijin kepada saksi M. Muchtar untuk memegang kendali penuh dan memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir pemotongan di masing-masing Bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian Kesekretariatan dan Kepala UPTD, saksi M. Muchtar memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyalurkannya kepada saksi terdakwa<br /><br />Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPKAD Kabupaten Gresik, kemudian saksi M. Muchtar memerintahkan para kepala bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukkan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staf pada masing-masing bidang.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staf untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kebagian kesekretariatan baik kepada saksi M. Muchtar, saksi Heni Puspitasari ataupun saksi Anwar Utomo<br /><br />Total permintaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 cair pada bulan Januari 2019 yang masuk dan disetorkan kepada M. mukhtar, baru terkumpul sebesar Rp467.186.000 dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan Rencananya akan dipergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPKAD  Kabupaten Gresik,<br /><br />Akan tetapi, belum sampai rencana tersebut terlaksana, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada M. Muchtar pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 bertempat di ruang saksi M. Muchtar di kantor BPKAD Kabupaten Gresik,  dimana pada saat dilakukannya operasi tangkap tangan tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.166.000 di ruang kerja saksi M. Muchtar yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, terdapat selisih sebesar Rp93 juta yang sudah dipergunakan oleh M. Mochtar untuk keperluan internal kantor BPKAD Kabupaten Gresik<br /><br />Bahwa para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik terpaksa dipotong insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan takut apabila tidak menyetorkan akan dipindahkan keluar BPPKAD Kabupaten Gresik, sehingga menuruti perintah pimpinan di BPPKAD  Kabupaten Gresik<br /><br />Bahwa untuk memastikan telah dilakukan penyetoran, saksi M. Muchtar dan kepala bidang,  rutin melakukan Pemantauan dan pengecekan terhadap pembayaran pemotongan insentif para pegawai di BPPKAD Kabupaten Gresik<br /><br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan saksi Muchtar memaksa para pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan BPPKAD  Kabupaten Gresik memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa telah mengakibatkan tujuan Penyaluran dana insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana lewat atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebagaimana diatur dalam undang-undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah contoh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah<br /><br />Perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si tersebut telah bertentangan dengan  kewenangannya sebagai kepala BPPKAD yakni berdasarkan peraturan Bupati Gresik nomor 68 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Peuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, yaitu membantu Bupati melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sebagai berikut ;<br /><br />a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah,; b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD,; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah,; d. melaksanakan fungsi bendahara Umum Daerah,; e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati<br /><br />Dalam melaksanakan tugas, kepala badan penyelenggara menyelenggarakan fungsi ; a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; b. melaksanakan tugas dukungan teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah pemanfaat,; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Jen/T1m)</div>

News Pemerintahan Regional Tipikor Jabatan Sekda Kab. Gresik “Ibarat Kapal Selam”

Drs.H.Nadlif, MSi saat sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya (Foto Dok BK) Wakil Bupati Gresik, M. Qosim : Sementara Drs H. ...

»

Kajati Jatim : Sidang Teleconference Belum Ada Payung Hukumnya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="551" data-original-width="630" height="558" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRY9S3jiOgZmB4msp3r6jMnlRJ2608DtRr-x-eIBWqDag9mcwuc0otAzHlnPjbaOpBKyUKv_Kdtkcxfeyh0xDh_OOI5i7tL1VwSaeDtBZKQpwKE23cqfWwH9hA5FGSHieXsf-WO30aVeg/s640/IMG20191231085703.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">“Sidang Teleconference Sebagai Terobosan Baru Dalam Perkara Korupsi <i>Karena mungkin dapat menghemat anggaran</i>”</span></b></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span>Penegakan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan hanya memenjarakan Koruptor, tetapi bagaimana menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan oleh para maling uang rakyat itu. Bagaimana bila anggaran persidangan dari Kejaksaan ke Pengadilan Tipikor jauh lebih besar dari kasus perkara Korupsi ?<br /><br />Seperti kasus perkara korupsi penyaluran beras miskin (Raskin) di Desa Pohsangit Leres,  Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo pada tahun 2012, yang merugikan Negara sebesar 612 ribu rupiah (dalam dakwaan JPU senilai Rp2.700.000) dengan terdakwa saat itu adalah Sahri (55) selaku Pj.Kepala Desa.<br /><br />Atau kasus dugaan Korupsi penyalahgunaan ADD dan DD sebesar Rp56 juta dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2018 yang saat ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya<br /><br />Atau perkara Korupsi Pungli yang beberapa haru lalu (Rabu, 12 Februari 2020) disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya sebesar Rp33.750.00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)/Prona (Program Nasional Agraria) atau Sertifikat Gratis tahun 2017 di Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk <br /><br />Pertanyaannya kemudian, berapa anggaran yang digunakan oleh Kejaksaan untuk menyidangkan perkara Kasus Korupsi sebesar Rp33.750.000 tersebut diatas ?. Bagaimana bila kasus yang sama terjadi di Kejaksaan Negeri yang ada di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia yang jaraknya jauh dari Pengadilan Tipikor setempat seperti di Sumatra Utara, Papua, NTB dll.<br /><br />Nah, melihat fenomena ini, Sidang Teleconference adalah salah satu terobosan baru dalam proses persidangan kasus Perkara Korupsi Khusus untuk pemeriksaan atau mendengarkan keterangan saksi-saksi. Tujuannya adalah, agar persidangan lebih efesien dan yang lebih utama yaitu dapat menghemat anggaran.<br /><br />Dan mungkin itulah sebabnya, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kajati Jatim) Sunarta, dan mantan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi  mengeluarkan anggaran pembelian alat dan menempatkan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur untuk mendukung pelaksanaan sidang Teleconference di Jawa Timur yang bekerjasama dengan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khsus Surabaya, Nursyam.<br /><br />Dan mungkin itupula alasan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso mengajukan permohonan untuk sidang Teleconference dalam 4 (empat) perkara Korupsi dengan 4 orang terdakwa,  namun akhirnya gagal. Pada hal sebelum dikeluarkan Penetapan, Pihak Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan uji coba yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Bondowoso serta disaksikan pihak Pengadilan Tinggi - Jawa Timur.<br /><br />Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Dr. Muhammad Dofir melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Richart Marpaung saat ditemui beritakorupsi.co di gedung Kejati Jatim Jalan A. Yani Surabaya mengatakan, bahwa sidang Teleconference belum ada payung hukumnya.<br /><br />“Karena untuk sidang Vicon (Video Conference) itu belum ada payung hukumnya yang berupa SOP (Standar Operasional Prosedur)-nya belumpun ada,” kata Richart Marpaung<br /><br />Anehnya, saat ditanya lebih jauh tentang payung hukum berupa SOP yang dimaksud, Richart Marpaung tidak menjelaskan secara rinci, kecuali hanya mengatakan SOP (Standar Operasional Prosedur)<br /><br />“Ya payung hukumnya SOP namaya, Standar Operasional Prosedur,” ujarnya.<br /><br />Sebelumnya,  Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nursyam menjelaskan, bahwa sidang Teleconference pernah dilangsungkan beberapakali. Hal ini akan lebih efesien dan dapat menghemat anggaran dengan memanfaatkan Information and Technology (IT), karena puluhan saksi dalam perkara tersebut tidak perlu hadir ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur<br /><br />“Kalau perkaranya dari Banyuwangi, kemudian sidangnya hingga malam karena banyaknya perkara, saksi-saksi harus berhari-hari. Jadi kalau Sidang Teleconference, para saksi tidak perlu harus hadir dari Banyuwangi ke Tipikor kalau Jaksa, terdakwa dan penasehat Hukumnya tetap hadir. Saksi tetap dapat di dengar keterangannya dalam ruang sidang. Dalam persidangan itu ada Jaksa dibawah pengawasan Ketua PN setempat atas penunjukan KPT (Ketua Pengadilan Tiggi),” kata Nursyam saat ditemui beritakorupsi.co di ruang kerjanya, Senin, 3 Februari 2020. (Jen)</div>

News Pendidikan Regional Tipikor Kajati Jatim : Sidang Teleconference Belum Ada Payung Hukumnya

“Sidang Teleconference Sebagai Terobosan Baru Dalam Perkara Korupsi Karena mungkin dapat menghemat anggaran ” BERITA KORUPSI .CO ...

»

H. Darmawan Tak Tau Sebagai Pimred Majalah Aspirasi Dewan Surabaya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="433" data-original-width="640" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie5xwCP3FfbkLHP1ZhUUbMjUNKNTFFTP9g3xevDrgK2sFyhWkHzBrZqQSTajGzApOlD1yZv925mGODpjmsLBs4w2NrNTDT4Fmi2L5FtSta5GIFVEWWAP1kK0kKBIMopJOGrotOtuSVKSM/s640/DARMAWAN3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Aneh tapi nyata. Barangkali kalimat inilah yang tepat dalam struktur Redaksi Majalah Aspirasi DPRD Kota Surabaya, karena nama H. Darmawan, SH selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 tercantum sebagai Pemimpin Redaksi, namun si terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) Surabaya ini tak tahu kalau dirinya sebagai Pimred.<br /> <br /> Tidak H. Darmawan, SH sebagai Pimred,  Ratih Retnowati yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 tak tahu sebagai Redaktur. Hal itu disampaikan keduanya (H. Darmawan dan Ratih Retnowati) kepada beritakorupsi.co dari balik tahanan Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 11 Februari 2020.<br /> <br /> “Saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu bagaimana pembentukannya, pengelolaannya, pendanaannya. Pokonya saya tidak tahu,” kata H. Darmwan. Hal yang sama juga disampaikan Ratih Retnowati.<br /> <br /> Saat ditanya, apakah pernah membaca Majalah itu dan pernah diwawancarai Wartwan dari Majalah tersebut. H. Darmawan mengaakui kalau dirinya pernah membaca namun tak tau kalau dirinya sebagai Pimrednya. Menurut Darmawan, dirinya tau Majalah Aspirasi Dewan saat ada wartawan hendak melakukan wawancara dan menyebutkan dari Aspirasi Dewan.<br /> <br /> “Pernah baca tapi tidak tau siapa Pimrednya. Saya tau itu saat ada wartawan mau wawancara dan menyebutkan dari Aspirasi Dewan,” ucap Darmawan.<br /> <br /> Bahkan H. Darmawan berencana akan menggungat Majalah Aspirasi Dewan Surabaya yang mencantumkan namanya sebagai Pemimpin Redaksi tanpa ada pemberitahuan apalagi persetujuannya. Yang lebih konylnya lagi, Darmawan tak tau bagaimana pengelolaannya.<br /> <br /> "Nanti akan saya gugat," kata Darmawan <br /> <br /> Terkait pengakuan Darmawan dan Ratih Retnowati, beritakorupsi.co menghubungi Armuji, selaku penanggungjawab Aspirasi Dewaan yang menjabatKetua DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 yang saat ini anggota DPRD Jatim yang juga salah satu kandidat CaWawali (Calon Wakil Wali) Kota Surabaya dengan mengirim pesan melalui App. WhastApp untuk meminta tanggapannya<br /> <br /> Namun wakil rayakat Jawa Timur ini tak mau memberikan komentar apapun kecuali hanya membaca pesan yang dikirim beritakorupsi.co ke nomor WhastAppnya. (Jen)</div>

Pemerintahan Pendidikan Regional H. Darmawan Tak Tau Sebagai Pimred Majalah Aspirasi Dewan Surabaya

BERITA KORUPSI .CO – Aneh tapi nyata. Barangkali kalimat inilah yang tepat dalam struktur Redaksi Majalah Aspirasi DPRD Kota Surabaya, ...

»

Peserta IDFF 2019 Kecewa, Berharap Uangnya Kembali

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrX-oNUiyv5lfhiEX8GsDhSXvtJ0Pghp3yTH37sWSE_YWK182AK4Cwa4h3Nqcx9MGeGkgCIjQ6wyC8ZMJ8kKc-nPBSwblyYYQ0MxO60cmcQRI6YlAH3OUAnT6XVkX50zh4Wk5OSycf9mE/s640/IMG20170614133317.jpg" width="640" /></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><u><b>Nalin Singh, </b></u></span><span style="font-size: large;"><u><b>Penyelenggara IDFF</b></u></span><span style="font-size: large;"><u><b> dari PT Chairos  :</b></u> The investor discussions are going on. If they do not happen and we are unable to get them funded through our network we will definitely refund it at once.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Setiap orang yang memiliki usaha atau bisnis pasti menginginkan agar dapat berkembang, sehingga tak sedikit dari mereka mengajukan kredit pinjaman ke berbagai pihak termasuk Bank untuk tambahan modal, namun tak sedikit pula yang merasa kecewa bila harapannya tak tercapai alias gagal<br /><br />Dan kekecewaan inilah yang dirasakan para peserta Indosesia Fund Fest (IDFF) 2019 setelah mengikitu even bergengsi dibidang Investasi yang diselenggarakan oleh PT Chairos di Jakarta pada Agustus 2019, karena hingga saat ini setelah berakhirnya batas waktu 90 hari yang tercantum dalam Term Sheet (TS) pada tanggal 8 November 2019 sejak penandatanganan TS oleh peserta IDFF (Starup) dengan investor dan penyelenggara pada tanggal 10 Agustus 2019,  tidak ada kesepakatan yang tercapai, sementara uang sebesar Rp10 juta yang disetorkan peserta ke penyelenggara belum juga kembali.<br /><br />Hal ini seperti yang disampaikan oleh beberapa peserta IDDF kepada wartawan beritakorupsi.co baik secara langsung maupun melalui telepon/pesan, diantaranya Lucky dan Hendra, Darul, Dipo dan Theo. <br /><br />Menurut mereka, sebelum mengikuti event IDFF di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2019, para peserta terlebih dahulu mendaftarkan diri ke panitia even melalui Online (E-mail), serta mengirimkan data-data perusahaannya masing-masing. Dan bila terpilih dalam seleksi pendaftaran, selanjutnya para peserta akan memaparkan rencana bisnisnya kedepannya dihadapan para investor yang berasal dari dalam maupun luar negeri sekaligus sebagai juri yang diundang oleh penyelenggara termasuk dihadapan puluhan peserta IDFF lainnya.<br /><br />Kepada wartawan, Lukcy/Hendra yang tergabung daam suatu bisnis APPS (aplikasi digital) sebagai peserta IDFF menceritakan. Sebanyak 25 peserta yang masing-masing memiliki diberbagai bisnis mengikuti even IDFF 2019 pada tanggal 10 Agustus 2019 di Jakarta. Dari 25 peserta yang memprentasikan bisnisnya dihadapan para investor sekaligus sebagai juri, kemuidan terpilih 7 peserta yang dianggap layak untuk menerima dana investasi dari para investor.<br /><br />“Kita ini adalah peserta lomba Indonesia Fund Fest 2019. Acara ini sebenarnya yang kedua, tahun lalu sudah pernah ada tapi kita nggak tau acaranya seperti apa. Jadi ini, kalau dibuka di Google keluar Indonesia Fund Fest 2019, yang mengadakan PT Chairos, saya kurang tahu pastinya bergerak dibidang apa. Kita ikut lomba ini  melalui pendaftaran lewat Online. Kita daftar dan dianjurkan untuk ikut online . Tanggal 23, 24 Juli 2019, saya daftar secara online terus saya dapat konfirmasi dari Mas Dedi. Mas Dedy ini dari pihak panitia. Setelah tanggal 23, 24 Juli itu, kita dapat konfirmasi kalau saya masuk 25 finalis,” kata Lucky dan Hendra menjelaskan<br /><br />Untuk menjadi peserta IDFF 2019, lanjut Lucky menceritakan, peserta harus mengikuti beberapa tahapan yang dibuat oleh panitia atau penyelenggara. Pendaftaran melalui Online dengan biaya ditanggung oleh peserta untuk mengikuti tahapan selanjutnya di Jakarta. Dari beberapa peserta IDFF 2019.<br /><br />Namun Lucky tak tau pasti berapa jumlah pesrta baik dari Indonesia maupun luar negeri. Setiap peserta lanjut Lucky, harus mengerimkan surat-surat perusahaannya ke panitia atau penyelenggara<br /><br />“Ia mungkin banyak jumlahnya, cuman kalau berdasarkan dari email yang kita terima, kita salah satunya dari 25 peserta yang masuk finalis sesuai email yang kita terima tanggal 1 Agustus 2019. Setelah dikonfirmasi, kita masuk tahap karantina. Karantina itu maksudnya dalam satu minggu ke depan kita akan dikunci, dikasih cara-cara karantina seperti biasa. Semua secara online. Kita diminta untuk mengisi data kelengkapan dokumen yang diperlukan, ini kan lombanya tentang investasi jadi bisnis kita mau di invest, ini tingkat dunia,” ujarnya<br /><br />Lebih lanjut Lucky menjelaskan, “Tanggal 2 Agustus 2019, Kita diminta mengisi kelengkapan dokumentasi, misalnya surat-surat PT, surat ijin perusahaan. Kita disuruh kirimkan sama rancangan pitch decknya. Tanggal 8 Agustus, diinformasikan bahwa kita bisa masuk dalam tahap berikutnya, yaitu ke panggung final di Jakarta. Kita terima emailnya bahwa tanggal 9 Agustus 2019 kita harus ke Jakarta untuk Couching session selama satu jam. Jadi ka’ya sesi pengenalan, atau pertemuan antara investornya dengan para peserta yang 25 orang ini”.<br /><br />Masih lanjut Lucky. “Pertemuan tanggal 9 Agustus 2019 diadakan di Kolega Equity Tower Jakarta, ini yang sesi pengenalan. Finalnya tanggal 10 Agustus 2019 di Plaza Semanggi Jakarta. Penyelenggaranya PT Chairos, tapi akomondasi ditanggung peserta. Kita sebagai peserta yang tanggung biaya termasuk tiket, penyelenggaranya tidak menyiapkan. Tidak nyiapin tiket, tidak nyiapin akomondasi. Peserta yang keluar biaya. Jadi kalau kita menang, kan dapat duit, diinves. Jadi dalam acara Final, kalau mau lebih lengkapnya buka aja di Youtube keluar Indonesia Fund Fest 2019, videonya ada 3 peserta yang sudah di-upload di situ”.<br /><br />Dari 25 peserta persta IDDF 2019, masing-masing memiliki usaha yang berbeda-beda. Dimana usaha yang dimiliki Lucky bergerak dibidang APPS (Aplikasi Digital). Setiap peserta, harus menjelaskannya dihadapan Investor/juri, yang kemudian akan dipih beberapa peserta sebagai penerima dana Investasi<br /><br />“Iya. Kalau dibuka di Instragramnya itu ada semua, namanya ada, PT-nya ada, semua ada. Penyelenggaranya tadi kan PT Chairos. Penyelenggara ini mengundang beberapa Investor, Investor ini yang menilai, semacam jurinya, ada sekitar 8 samapi 12 orang, dari Indonesia dan India. Setelah final itu tanggal 10 Agustus 2019, dari 25 peserta tadi ada 7 peserta yang terpilih<br />untuk mendapat Investasi, yang sisanya tidak dapat. Total Investasi sebesar USD5.000.000 Dollar dibagi 7 peserta tadi. Nah, kalau kita sendiri dapatnya USD300.000 Dollar atau sekitar 4 (empat) miliar rupiah lebih, dari 4 orang Investor. Kalau saya sudah mendapat dana Investasi itu, saya memberikan saham sebesar 25% dari perusahaan saya yang diinvest kepada mereka (Investor) equity 25%. Yang USD300 ribu Dollar ini kan sebagai modal saya untuk mengembangkan usaha Apps ini. Jadi kalau untung, mereka dapat 25%, saya 75%. Tetapi kalau rugi, ya nggak. Kalau sistim saham kan, untung rugi ditanggung bersama. Jadi mereka ini sebagai salah satu pemegang saham di dalamnya,” ujarnya.<br /><br />Lucky pun menjelaskan, setelah Juri yang terdiri dari beberapa Investor itu menentukan beberapa peserta yang berhak memerima dana Investasi, saat itu langsung dibuat penendatanganan Term Sheet (TS).<br /><br />“Jadi begitu kita turun panggung, kita sudah tanda tangan Term Sheet, surat kontrak sementara namanya yang ditantangani oleh kita dan ke- 4 Investor serta pihak pelenggara, ini suratnya (Sambil menunjukan TS). <br /><br />Menurut Lucky, bahwa isi dari TS itu adalah tentang Investor agreement, dimana antara pihak Investor dan pesrta, diberi waktu selama 90 hari untuk saling mengenal termasuk melengkapi Investor agreementnya sejak penandatanganan Term Sheet dilakukan.<br /><br />“Kalau investor ini gini loh. Ini hannya pengikat saja Term Sheetnya. Ada waktu 90 hari untuk saling mengenal antara Investor sama yang di Invest. Dalam waktu 90 hari ini, kita mengadakan pertemuan-pertemuan, meeting termasuk buka rekening, buat PT bersama dan lainnya, dikasih waktu 90 hari untuk melengkapinya termasuk Investor agreementnya. Surat-surat legalnya untuk supaya ini bisa kawain loh. Supaya surat kawainnya bisa keluar, kita kan harus sering ketemu untuk meeting hingga satu titik berakhir di 90 hari itu sejak penandatanganan Term Sheet ini” ungkap Lucky<br /><br />Lucky mengatakan, “Kalau tidak terlaksana hingga 90 hari berakhir, ada pinaltinya. Begitu kita tandatangan Term Sheetnya, kita harus ngasih uang jaminan, kita disuruh setor 10 juta rupiah kalau ini mau lanjut. Kita sudah setor 10 juta atas rekening perusahaan. Jadi tanggal 10 Agustus 2019 kita tandatangan Term Sheetnya, tanggal 14 Agustus 2019 kita terima email minta uang. Ada buktinya, ada emailnya, ada semuanya. Jadi selama 90 hari itu, kalau tidak ada titik temu, uangnya dikembalikan. Ternyata selama 90 hari tidak ada pertemuan apapun tentang Investor agreement ini”.<br /><br />Lucky menjelaskan, bahwa ada 4 orang Investor yang akan memberikan dana Investasi untuk mengembangkan bisnisnya sebesar USD300 ribu Dollar. Dari 4 Investor itu menurut Lucky, David lah sebagai Koordinatornya. Alasannya, saham sebesar 15% dari total 25% dimiliki David, sementara sisanya 10% dibagi 3 Investor linnya. <br /><br />“Saya kan di Invest 4 orang, totalnya 300 ribu US Dollar Amerika Serikat. Dari 4 orang ini ada satu pemimpinnya atau Koordinatornya, namanya Mr. David dari PT Socentix. Mr David ini yang ditengah-tengah antara Investor dengan kita. Mr. David ini pemegang saham terbanyak. Dari 25% itu, Mr. David sebesar 15% dan yang 10% lagi dibagi 3 orang invetor lainnya. Kita taunya dengan Mr. David, kita tidak berhubungan dengan lainnya,” ucap Lucky <br /><br />Terkait dengan Term Sheet, Lucky mengatakan, bahwa bagi dirinya adalah pencairan uang untuk mengikat sabagai tanda jadi atau pengembelian uang kalau tidak lanjut. Namun hingga hari ini, tak ada hasilnya. <br /> </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">“Karena bagi kita kan pencairan uang. Pencairan uang untuk mengikat binis ini agar benar-benar jalan. Tapi hingga saat ini tidak ada uang yang di transfer ke kita sebagai pengikat tanda jadi. Atau uang kita dikembalikan kalau memang ini tidak lanjut. Ada perbincangan di Jakarta, tapi ngobrolnya yang lain. Tidak ada yang sifatnya tentang agreement,” ungkapnya<br /><br />Saat inipun Lucky merasa dibohongi dan kecewa. Alasannya, sebagai peserta IDFF sudah mengikuti beberpa tahapan yang dibuat oleh penyelenggara termasuk mengirimkan surat-surat perusahaan miliknya tapi tidak ada hasilnya. <br /><br />“Jadi hingga 90 hari ini selesai (berakhir), kita merasa dibohongi, karena kita ikut lomba. Kalau untuk masalah kelayakan perusahaan, mereka kan sudah mendapatkan semua berkas perusahaan saya sebelum lomba. Jadi kalau dia bilang mau invest, harusnya dia sudah mengecek dong kelengkapan berkasnya kalau perusahaan saya layak untuk di invest dan sudah melewati tahapan proses,” ujar Lucky<br /><br />Menurut Lucky, apa yang dialaminya juga dialami 6 pesrta lainnya termasuk 1 orang yang berasal dari negara India. Sehingga bisnis Lucky bersama peserta lainnya akan meninta konformasi ke pihak penyelenggara, yaitu PT Chairos yang mengundang beberapa Investor dalam maupun luar negeri<br /><br />“Termasuk peseta lainnya, ada satu dari India. Kita selalu berkomunikasi hingga saat ini karena kita ada group. Jadi yang akan kita lakukan adalah meminta konfirmasi ke pihak penyelenggara tentang Investor yang dikatakan Kredibel,” ucap Lucky<br /><br />Ketika ditanya tentang peran PT Chairos, menurut Lucky, ada. Sebab menurut Lucky, bahwa PT Chairos ikut tanda tangan dalam Term Sheet. Selain itu lanjut Lucky, PT Chairos sudah terima uang sebesar Rp10 juta.<br /><br />“Ia ada, ada tandatangannya. PT Chairos juga sudah dapat uang yang kita transfer,” pungkasnya<br /><br />Apa yang dijelaskan Hendra, tak jauh beda dengan apa yang disampaikan peserta lainnya. Dipo, yang juga salah satu dari 7 (tujuh) peserta IDFF, saat dihubungi wartawan melalui Telepon Aplikasi WhastApp mengakui, bahwa dirinya juga termasuk salah satu dari 7 peserta IDFF 2019 yang akan mendapat dana investasi untuk usaha yang dikelolanya, yaitu DANAdidik. Sesuai dengan informasi rekaman di youtube, Investor akan mendanai sebesar USD 1 juta Dollar. Selain itu, Dipo juga mengakui telah menandatangani TS (Term Sheet).<br /><br />“Ya betul, saya salah satu peserta IDFF 2019. Usaha saya DANAdidik, ada 2 (dua) Investor, dengan potensi dana investasi sebesar minimal USD 1 juta Dollar atau sekitar 14 miliar rupiah lebih untuk ekuitas, dan ada lagi untuk sebagai pendana di situs DANAdidik. Saat ini sudah melewati masa TS 90 hari, tapi walaupun sudah lewat belum tentu tidak closing,” ujar Dipo.<br /><br />Hal yang sama juga diakui Darul, sesama peserta IDFF. Menurut Darul, bahwa Ia akan menerima dana invest sebesar USD350 ribu Dollar dari dua investor untuk memodali usaha yang digelutinya. Darul menjelaskan, sebelum Ia mengikuti event IDFF 2019, terlebih lebih dahulu mengikuti beberapa proses termasuk mengirimkan data-data perusahaannya seperti TDP, SIUP, Akte Pendirian Perusahaan dan lain-lain ke panitia atau penyelenggara even IDFF.<br />“Ya, salah satu peserta Fund Fest, ada dua calon investor dari Indoneis dan India. Dari Indonesia Pak David. Dana inves sebesar USD350 ribu Dollar atau sekitar 4 (empat) milliyar ropiah lebih.  Sebelum acara di Jakarta, kita ada proses seleksi dulu seperti mengirim dokumen perusahaan, ada perjanjian non disclosure agreement secara tertulis. Lebih kaya kerahasiaan dokumen,” kata Darul<br /><br />Saat ditanya tentang Term Sheet, Darul mengakui telah mendatangani, dimana dalam TS tersebut juga tercantum waktu 90 hari. Yang menurut Darul, selama waktu 90 hari tersebut, sudah pernah mengadakan pertemuan sebanyak 4 (emapt) kali hingga membuka rekening di Bank Muamalat atas saran dari Investor.<br /><br />“Ya menandatangani Term Sheet, ada waktu 90 hari. Selama 90 hari itu pernah bertemu sebanyak empaat kali. Sudah buka rekening di Bank Muamalat, tapi nggak tau gimana nasibnya itu, kan belum ada setoran awal makanya belum memegang bukunya, belum megang apa-apa. Buka rekening di Bank Muamalat atas saran Pak David, Pak David sudah kenal dengan Banknya,” ungkap Darul<br /><br />Terkait uang 10 juta rupiah, Darul juga mengakui telah menyetorkannya, namun Darul mengakatan lupa, apakah itu akan dikembalikan atau tidak. Alasan Darul lupa, karena batas waktu 90 hari itu sudah lewat.<br /><br />Namun berbeda dengan Theo yang juga peserta IDFF. Theo, saat dihubungi melalui pesan Aplikasi WhastApp, tak banyak berkomentar. Theo hanya menyampaikan, kalau usahanya dibidang Technology dengan mengirimkan salah satu link pemberitaaan disalah satu websaite. Bahkan saat ditanya tentang Term Sheet, Theo juga enggan menjelaskan.<br /><br />“Bs dilihat disini bang utk detailnya (bisa dilihat disini bang untuk detailnya) https://www.wartaekonomi.co.id/read241085/dalam-sehari-indonesia-fund-festival-tarik-investasi-rp72-miliar.html dan https://swa.co.id/swa/trends/idff-hasilkan-pendanaan-rp72-miliar,”. Mohon maaf bang, itu confidential. Mungkin ada baiknya lgs ditanyakan ke pihak penyelenggaranya aja deh spy informasinya ga simpang siur krn masing2 startup jg statusnya berbeda2 (Mohon maaf bang, itu confidential. Mungkin ada baiknya langsung ditanyakan ke pihak penyelenggaranya aja deh supaya informasinya nggak simpang siur karena masing-masing startup juga statusnya berbeda-beda),” jawan Theo.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;"><span style="color: black;"> </span></span></b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;"><span style="color: black;">Tanggapan Dari Investor, Event Partner dan Penyelenggara</span></span><br />1. David Darmawan (Investor asal Indonesia)</b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b> </b></span><br /><br />Terkait Term Sheet (TS) yang dipertanyakan para peserta IDFF, saat wartawan beritakorupsi.co menanyakkan hal itu kepada David Darmawan, salah seorang Investor asal Indonesia melalui pesan Aplikasi WhastApp pada tanggal 13 November 2019, justru balik bertanya tentang apa yang ada di TS. <br /><br />Yang menurut para peserta IDFF, bahwa Term Sheet (TS) yang ditandatangani bersama antara peserta (Startup) dengan investor dan penyelenggara belum terlaksana, karena belum adanya kesepakatan yang tercapi oleh kedua belah pihak (Startup dengan investor) hingga batas waktu 90 hari yang tercantum dalam TS tersebut berakhir pada taanggal 8 November 2019 <br /><br />“saya calon investor yg paling banyak bikin deal, lagi kita selaraskan, sesuai term sheet yg kita teken aja, bisa di perpanjang, bisa back off bisa di diakusikan ulang. ente paham gak apa yg ada di TS? kok malah nanya terlaksana? ini investasi lumayan gede gak bisa di anggap maen2 makanya ada Term Sheet, yg bisa di diskusikan kembali. Startups itu perusahaan rintisan “evaluasi”nya bisa beda2. dari yg awal sampe dana mau turun atau kesepakatannya bisa di rubah atau di kombinasikan dgn kesepakatan yg laen, bisa teknis, moneter atau evaluasi bersama lagi. ente wartawan biasa ngurus urusan apa emang? startups? tipikor? hukum? atau wartawan spesialis? berita apa?,” kata pengusaha Ibu Kota ini<br /><br />Wartawan inipun kembali menyampaikan apa yang dipertanyakan para peserta IDFF terkait waktu 90 hari yang tercantum dalam Term Sheet, tapi hingga batas waktu 90 hari tersebut berakhir, tidak ada kelanjutan yang mereka terima. Namun pengusaha Jakarta ini menjelaskan, bahwa IDFF bukan masalah menang atau kalah, karena menurutnya bahwa IDFF adalah wadah.<br /><br />“bro ente gak paham yah???? IFF itu bukan masalah menang atau kalah, IFF itu “wadah” yg di mana SU di pertemukan kpd investors, makanya ente kayaknya kurang paham deh sama IDFF sendiri. gak ada pemenang di acara IDFF itu cuma wadah, wadah yg mempertemukan startups dgn investors nanti ke depannya mau gimana ya silahkan, bisa lanjut bisa gak lanjut tergantung banyak faktor chemistry dll, beda zaman gak kayak startups ephoria zaman tahun 2011-2012an....punya pengalaman ngeliput cerita startups? paham apa itu starups? wadahnya? gak ada menang atau kalah di sini brother,” kata David.<br /><br />Kalau memang even IDFF 2019 bukan masalah menang atau kalau karena dianggap hanya sebagai wadah, mengapa peserta harus mengikuti beberapa tahapan sejak pendaftaran tanggal 24 Juli 2019, pengisian data tanggal 2 Agutus 2019,  tanggal 8 Agustus 2019 informasi peserta yang terpilih untuk mengikuti ke tahap selanjuta di Jakarta, tanggal 9 Agustus 2019 acara kucingsession, dan tanggal 10 Agustus 2019 penentuan peserta yang akan menerima dana investasi sekaligus penandatanganan Term Sheet. <br /><br />Yang menurut peserta IDFF, bahwa dalam TS tersebut dijelaskan ada waktu 90 hari bagi para pihak untuk menutup investasi. Salah satu yang tercantum dalam TS yang dijelaskan peserta yaitu, “Closing Date : The parties aim to  furtther close investment within 90 days after signing of   this term sheet (Tanggal Penutupan : Para pihak bertujuan untuk menutup investasi dalam waktu 90 hari setelah  penandatanganan term sheet ini), namun hingga berakhirnya batas waktu 90 hari pada tanggal 8 November 2019, (bahkan hingga saat ini) tidak ada kepasatian.<br /><br />“saya ashar dulubyah. baca aja dulu TSnya, peserta mana yg gak dapat kepastian? aneh...ente ude baca belum TSnya? paham gak?,” katanya  dan menyertakan Screenshots dalam pesan WhastAppnya<br /><br />“terserah kedua belah pihak klo mau lanjut atau tidak, antara SU dan kami (investors) klo saya, setelah mereview dan melakukan DD, kami memutuskan untuk lanjut dengan case by case basis, pastinya akan ada perubahan dari apa yg sudah di sepakati di awal termasuk “evaluasi” dan skema kerja sama atau skema investasinya, gak gampang ngurus startups di 2019,” lanjutnya dengan menyertakan Screenshots<br /><br />“do you undestand most of the term sheet (apakah anda memahami Term Sheet), the intention of IDFF (niat IDFF) ?, there is no winner there its a PLATFORM (tidak ada pemenang, ada PLATFORM) not a competition (bukan kompetisi). jangan salah tulis abangkuh,” ujarnya dengan bertanya<br /><br />Anehnya, David mengatakan akan lanjut dengan case by case basis. Sementara para peserta IDFF (Startup) mengatakan, bahwa hingga saat ini belum menerima informasi tentang kapan akan dilanjutkan. Yang lebih anehnya lagi,  para Startp  juga tak tau nasib rekeningnya yang dibuka di Bank Muamalat atas saran dari investor karena belum ada setoran sama sekali.<br /><br />“ente wartawan madya, jangan sampe salah tulis. IFF? IDFF kaleee OMG. ya lanjutlah itu kan akan ada bbrp seri? do you understand what is the meaning of this event?. jawabannya ada di screenshot di atas yg di mana kami menginformasikan kpd peserta juga info yg sifatnya langsung juga, audah kami berikan, peserta mana yg bilang gak di kasih info nanti saya cek sama panitianya pak Kenneth Tali. atau hendra/chef hendra? punya no kontaknya? aneh gak bener itu!! peserta yg mana?,” katanya yang terkesan merendahkan profesi wartawan Madya<br /><br />“Anda  melecehkan profesi wartawan. Sementara pertanyaan saya  dari awal adalah, tentang isi TS yang 90 hari. Apakah menurut anda bahwa ke 7 (tujuh) peserta IDFF termasuk 1 dari luar negeri sudah menerima infornasi tentang kelanjutan TS tersebut,” tanya wartawan kemudian. <br /><br />Namun pengusaha Ibu Kota ini justru menuduh wartawan yang mengintimidasinya, dan mengatakan kalau banyak mengenal wartawan senior-senior, dan bahkan mengancam wartawan akan melaoprkan balik. <br /><br />“ente yg bener aje melecehkan ASTAGFiRULLaH , ente sensi atau emang mau cari sensasi tar saya lapor ke dewan pers ente punya WA justru saya tanya ente paham kaga TS dll apalagi sama penjelasan saya di atas, melecehkan????? kacau pikiran ente? tar gua lapor balik klo lo mengINTIMIDASI!! jangan minta ampela klo udah di kasih hati bro!. gua juga banyak temen wartawan senior2 lagi. kok melecehkan!!!!! lo yg intimidasi kali! saya tanya peserta mana? salah besar klo gak menerima informasi??? aneh! setelah selesai acara aja kita langsung meeting dll....ente mao nanya2 atau mao ngapain nih? kok tendensius banget kayaknya arahnya! hati2 lae! wartawan bicara tidak sesuai fakta bukan wartawan! waspada!! hati2,” katanya kemudian.<br /><br />Anhenya, siapa yang melaporkan pengusaha Ibu Kota ini sehingga mengatakan akan melaporkan balik??????????? Apakah pertanyaan wartawan dianggap sebagai intimidasi bagi  si Pegusaha Ibu Kota ini terkait Term Sheet yang dipertanyakan pesrta Indoseia Fund Fest 2019?????????<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>2. Kennet (Event Partner PT Chairos)</b></span><br /><br />Menurut Kennet, sebagai event partner dari pihak PT Chairos selaku penyelenggara IDFF 2019, saat dihubungi wartawan melalu Telepon Aplikasi WhastApp menjelaskan, bahwa tujuan dari event IDFF 2019 adalah  untuk mempertemukan startup (pengusaha/usaha rintisan) dengan investor<br /><br />“Kita disitu sebagai Patner dari organizer. Bukan dari PT Chairos tapi saya partnernya Chairos. Kita hanya membantu karena mereka belum ada connection. Mereka sudah pernah menjalanin beberapa kali event di luar.  Mereka di Indonesia mencari local partner” kata Kennet melalui Telepon<br /><br />Menurut Kennet, bahwa event IDFF 2019 baru yang pertamakalinya diselenggarakan di Indonesia, walau diakunya bahwa pada tahun 2018 juga pernah diadakan event namun menurutnya berbeda. <br /><br />“Ini yang pertama. Kalau yang itu (2018) beda skemanya. Jadi tujuannya untuk mempertemukan start-up dengan Investor.  Nalin yang dari Chairos, mengajak untuk, “Kita coba proses ini bisa untuk lebih cepat”. Tujuan dari IDFF itu, kita cari start up yang Ok, lalu kita cari investor yang punya dana investasi, kita ketemuin. Kalau cocok mereka ngeluarin Term Sheet,” ujarnya<br /><br />Ditanya tentang TS (Term Sheet), Kennet menjelaskan bahwa TS merupakan niat dari investor untuk menginvest startup. Kennet menambahkan, bahw TS dimaksud belum bisa dikatakan sah secara legal atau hukum tetapi merupakan niat dari investor.<br /><br />“Proses untuk ngeluarin Term Sheet itu biasanya 3 bulan, dari pengalaman saya. Dalam proses ini kita cari start-up yang ok, kita ketemuin dengan investor yang punya dana investasi. Term Sheet ini biasanya kayak... kalau di Indonesia mungkin sifatnya seperti MoU kale ya. Tapi secara hukum belum diwajibkan, tapi berupa niat untuk invest. Kalau biasanya sebagai star-up, TS ini bisa digunakan dalam arti, saya sudah dapay TS nih, yang bisa dibawa ke investor lain. Nah, biasanya mereka saling kenal. Tujuannya supaya tanya ke investor itu," kata Kennet mejelaskan<br /><br />Masih menurut Kennet, “bahwa tujuan dari TS ini, mereka harus dilanjutkan dengan devinitif agreementnya. Si investor ini bisa negoisasi lagi, sudah menunjukkan niatnya. Jadi untuk mengadakan pertemuan atau meeting, artinya dua-duanya  sama-sama aktif. Kalau saya sebagai startup, saya lebih aktif karena saya yang mau dapat uang. Tapi bisa juga si investornya. Jadi tidak ada kewajiban, tergantung marketnya. Jadi 90 hari ini supaya investornya ini sudah menunjukan niatnya. Investornya ingin mengecek pembukuannya bagaimana, bisnisnya berjalan bagaimana, itu harus di cek,” ujar Kennet<br /><br />Terkait uang sebesar Rp10 juta yang disetorkan oleh peserta setelah menandatangani TS (Term Sheet) pada tanggal 10 Agustus 2019, dimana uang tersebut menurut peserta sebagai uang jaminan, Kennet mengatakan ditransfer ke PT Chairos. <br /><br />“Itu disetorkan ke PT Chairos. Apabila nanti setelah melewati proses, dan investornya mundur tanpa alasan nanti akan dikembalikan, setau saya itu. Tapi konfrom lagi dengan Chairos,” kata Kennet kemudian<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah ada atau tidak “tanggungjawab” dari pihak organizer selaku partner dari PT Chairos atau dari PT Chairos sendiri selaku pihak penyelenggara event IDFF 2019 terkait waktu selama 90 hari yang tercantu dalam TS yang ditandatangani oleh peserta, investor dan penyelenggara pada tangggal 10 Agustus 2019 hingga berakhir pada tanggal 8 November 2019, yang ternyata belum ada kesepatakan yang tecapai antara startup dengan investor hingga saat ini. Sehingga para peserta ini merasa kecewa karena salah satu alasannya uangnya belum kembali.<br /><br />Menanggapi hal itu, Kennet mengatakan, bahwa pihak PT Chairos sudah mengirimkan surat ke masing-masing startup maupun ke investornya. Dima inti dari surat tersebut menurut Kennet adalah, bahwa peserta diperbolehkan untuk mencari investor lain atau bisa untuk dilanjutkan kembali tergantung dari masing-masing pihak.<br /><br />“PT Chairos sudah kirimkan surat ke startupnya maupun ke investornya. Sudah ditentuin juga untuk selanjutnya. Kalau mengenai uang jaminan nggak tau, kita nggak dapat, harus tanya ke Chairos, terus terang saya nggak tau banyak. Lingkup saya terbatas hanya mempertemukan calon investor dengan peserta IDFF. Intinya kalau mereka mau cari investor lain bisa, dan bisa dicari investor lain. Tapi kalau misalnya Startup dan investornya mau lanjut boleh juga. Kontrol setelah event, kontrolnya itu ke investor aja. Kita biasa nanya apdate aja, karena kita terbatas,” pungkasnya.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>3. Nalin Singh  (dari PT Chairos)</b></span><br /><br />Sementara menurut Nalin Singh dari PT Chairos selaku penyelenggara, saat di tanya tentang peserta IDFF mengatakan, terbuka untuk orang lain diluar dari Indoneisa yang ingin startup di Indonesia dan berbadan hukum serta memiliki mitra lokal.<br /><br />“From indonesia but open to others if they want to setup in indonesia (Dari Indonesia tetapi terbuka untuk orang lain jika mereka ingin setup di indonesia). Yes but only if you have a local legal entity and partner (Ya tetapi hanya jika memiliki badan hukum dan mitra lokal),” kata Nalin melalui pesan WhastAppnya, Rabu, 27 November 2019<br /><br />Terkait 7 (tujuh) dari 25 peserta IDFF 2019 yang ditentukan sebagai calon penerima dana investasi, Nalin menegaskan, bahwa para peserta harus tunduk pada uji tuntas (Due Diligence)<br />“Yes an in principle deal subject to due diligence (Ya dan pada prinsipnya tunduk pada uji tuntas),” tegasnya.<br /><br />Saat ditanya tentang tujuan dari Term Sheet tersebut, dan uang sebesar Rp10 juta yang di transfer oleh peserta, Nalin mengatakan, pasti akan mengembalikannya sekaligus<br /><br />“We will always do what is right and agreed. After spending 500 million to hold the event we will not hold back 10 million of companies. The investor discussions are going on. If they do not happen and we are unable to get them funded through our network we will definitely refund it at once. Please do meet me next time you are in jakarta (Kami akan selalu melakukan apa yang benar dan disepakati. Setelah menghabiskan 500 juta untuk mengadakan acara tersebut, kami tidak akan menahan 10 juta. Diskusi investor sedang berlangsung. Jika tidak terjadi dan kami tidak dapat memperoleh dana melalui jaringan kami, kami pasti akan mengembalikannya sekaligus. Tolong temui saya lain kali Anda berada di jakarta)," katanya dalam pesa WhastAppnya, Jumat, 29 November 2019. (Team/*)</span></div>

Regional Peserta IDFF 2019 Kecewa, Berharap Uangnya Kembali

Nalin Singh, Penyelenggara IDFF dari PT Chairos  : The investor discussions are going on. If they do not happen and we are unable to g...

»

Hingga Akhir Tahun 2019, Kejati Jatim “Tak Mampu” Mengungkap 2 Kasus Mega Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhzug26bOj-SecjS45NkZd0YdKqyfm2444tEV-pSRMrdv2JrPS1SmpCx5tiykSh7N1CHAndAjpQY1XU778k-X-ZtKGGm1Bydr9cG_76GlmzJYz0G3iW-LcNGhRPbBFF4yfDnPplZi_ecM/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="736" data-original-width="721" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhzug26bOj-SecjS45NkZd0YdKqyfm2444tEV-pSRMrdv2JrPS1SmpCx5tiykSh7N1CHAndAjpQY1XU778k-X-ZtKGGm1Bydr9cG_76GlmzJYz0G3iW-LcNGhRPbBFF4yfDnPplZi_ecM/s640/5.jpg" width="626" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Selain 2 kasus Mega Korupsi (Perkara Korupsi P2SEM Jatim Thn 2008 sebesar Rp277 M, dan perkara Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember Tahun 2015 sebesar Rp38 M) yang belum terungkap, beberapa kasus perkara Korupsi lama ternyata sudah dihentikan”</b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Beberapa kasus Mega Korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) hingga akhir tahun 2019, “tak ‘mampu” mengungkap siapa tersangkanya. Kasus Mega Korupsi tersebut diatanya P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,6 miliar, dan kasus perkara Korupsi dana hibah Bansos (bantuan sosial) yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp206.1 miliar yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp38.5 miliar berdasarkan hasil audit BPKP Jatim Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018.<br /> <br /> Selain kedua kasus tersebut diatas, beberapa kasus korupsi lama juga “menghilang”, diantaranya kasus perkara Korupsi Road Show (Pariwisata) Kota Batu ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur tahun 2014 lalu, yang menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp 3,7 miliar. Dalam putusan Pengadilan Tipikor Surabaya menyebutkan, bahwa Wali Kota dan beberapa lainnya ikut bertanggungjawab. Sementara 4 terdakwa/terpidana, yaitu Muhammad Syamul Bakrie selaku Kepala BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu) Kota Batu,  Uddy Syaifudin (mantan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Santonio (Direktur  CV Winner, selaku rekanan) sudah divonis. <br /> <br /> Kemudian kasus Korupsi pembebasan lahan seluas 9 hektar pada tahun 2008 lalu yang menelan anggaran sebesar Rp12 miliar dengan kerugian negara senilai Rp 4 miliar untuk pembunganan gedung kampus II UIN Malaiki di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Malang tahun tahun 2013. Dalam kasus ini, mantan Rektor “IS”, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang dengan Nomor. 31/O.5.11/FD.1/05/20014 tanggal 8 Mei 2014. Sementara 2 (dua) tersangka/terpidana yaitu Jamal Lulail Yunus dan Musleh Herry (PPK dan Ketua Panitia Lelang) sudah di Vonis bersalah pada tahun 2015 lalu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6WE5dzqVbeLdPDvLpTSCKAMMnz9j44sxJj-2tbcZngZDtq0hu_GHv3Y2Jw98OSnYoChhXIGODU2MTWDJ8pmf7J4Q6oAQ9CbK1CAsL1DPhrZew-zbycSxIm7sUMRcVgH8XlKV8IQVNiQo/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6WE5dzqVbeLdPDvLpTSCKAMMnz9j44sxJj-2tbcZngZDtq0hu_GHv3Y2Jw98OSnYoChhXIGODU2MTWDJ8pmf7J4Q6oAQ9CbK1CAsL1DPhrZew-zbycSxIm7sUMRcVgH8XlKV8IQVNiQo/s640/3.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Serta kasus korupsi pelepasan (ruislag)  tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Jawa Timur yang terletak di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar  seluas 2,8 hektar, kepada pengembang PT Bina Peri Permai Malang (BPPM) pada 2007 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 1,3 milliar. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor meneybutkan, bahwa saksi Heri Nugroho selaku Bupati Blitar turut bertanggung jawab. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun Kepala Kejati Jatim, Mohamad Dofir mengatakan, bahwa kedua kasus tersbut diatas  masih berjalan dan dalam tahap penyelidikan. Sementara kasus korupsi Road Show (Pariwisata) Kota Batu dan pembunganan gedung kampus II UIN Malaiki sudah dihentikan. Alasannya karena tidak cukup bukti. Hal itu dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Mohamad Dofir menjawab pertanyaan wartawan beritakorupsi.co dalam acara Press Release yang diadakan Kejati Jatim, pada Selasa, 31 Desember 2019.<br /> <br /> “Mengenai kasus Korupsi dana Bansos Rp38 miliar, belum dihentikan masih proses pendalaman, masih perlu mendalami benar-benar dan kita dapatkan dua alat bukti itu, jadi masih penyelidikan. Jadi ini masih pendalaman belum dihentikan,” kata Dofir dalam keteranganya.<br /> <br /> Anehnya, Kajati Jatim mengatakan masih dalam tahap penyelidikan untuk menemukan 2 alat bukti. Padahal, dalam surat dakwaan dan tuntutan JPU (Jaksa Penuntu Umum) maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya mengatakan, bahwa terdakwa/terpidana Thoif Zamroni (Ketua DPRD periode 2014 – 2019), terdakwa Sugiarto (selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD), dan terdakwa Ita Poeriandayani (Kepala BPPKAD yang juga wakil ketau TAPD) Kabupaten Jember (masing-masing perkara terpisah) bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019 dalam kedudukannya sebagal Wakil Badan Anggaran), telah menyebabkan dana hibah Tahun Anggaran 2015 bisa dikeluarkan/dicairkan yang tidak sesuai dengan prosedur, Hal ini seperti yang diakui oleh terpidana Sugiarto dalam persidangan.<br /> <br /> Anehnya lagi adalah kasus Mega Korupsi yang lebih menarik perhatian masyarakat, yaitu perkara Korupsi  P2SEM tahun 2008 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,6 miliar, saat Sukarwo menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Pemprov. Jatim dan kemudian mencalonkan dan terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur pada tahun 2009 lalu yang hingga saat ini, menurut Kajati Jatim masih tahap pendalaman (penyelidikan) untuk menemukan alat bukti, dengan menggandeng PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)<br /> <br /> “Terkait kasus P2SEM, itu masih pendalaman. Kita masih mencari alat buti itu, bekerja sama  dengan PPATK untuk mencari aliran dana,” ucap Dofir. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiBxEfYaP3lBpdE5mdLUc0WGXA3mWsBxoq3ulwu131jNIlvMyTlR6C1YT7JRISLKPdO84huG3Lt88Nh2yhyphenhyphens6zV-mZ0jBHEeN0-DPkdU-uRl_VsZZIWfWf7xeKUOtgwRfJiDCoSJm55BM/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiBxEfYaP3lBpdE5mdLUc0WGXA3mWsBxoq3ulwu131jNIlvMyTlR6C1YT7JRISLKPdO84huG3Lt88Nh2yhyphenhyphens6zV-mZ0jBHEeN0-DPkdU-uRl_VsZZIWfWf7xeKUOtgwRfJiDCoSJm55BM/s640/b.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Yang lebih anehnya adalah terkait pernyataan Kajati Jatim, M. Dofir yang mengatakan masih penyelidikan untuk mencari alat bukti dengan bekerja sama dengan PPATK. Alasannya, karena saksi kuncinya sudah meninggal yaitu almaruh dr. Bagus (Alm. dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo meninggal pada tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 05.30 di Lapas Prong).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Padahal, tahun 2018, saat Aspidsus (Asisten Pidana Khusus) Kejati Jatim dijabat Didik Farkhan Alisyahdi sudah mengatakan kepada beritakorupsi.co telah mengantongi calon tersangkanya<br /> <br /> “Sudah dikantongi (maksudnya calon tersangka). Dulu dokter Bagus dihukum karena para penerima itu ngaku, dapatnya sekian dan disetor ke dia (alm. dr. Bagus). Rekomendasi dari 100 anggota DPRD ada yang melalui Fathorrasjid, melalui Fujianto. Dokter bagus ada 15 atau 16, ini yang kita dalami sekarang,” kata Didik saat itu kepada beritakorupsi.co (Jumat, 20 Juli 2018)<br /> <br /> Ternyata, seiring dengan bergantinya Aspidsus Kejati Jatim dari Didik Farkhan Alisyahdi yang saat ini sebagai salah satu pejabat di Kejagung kepada Rudi Irmawan, dan Kajati Jatim dari Sunarta kepada M. Dofir, calon tersangka yang semula sudah dikantongi menjadi “hilang”.<br /> <br /> Padahal, sebelum alm dr. Bagus meninggal sudah memberikan keterangan kepada penyidik Kejati Jatim, terkait 17 nama anggota DPRD Jatim periode yang terlibat menikamati duit. Yang diakui oleh Aspidsus saat itu.<br /> <br /> “Memang pernah, tapi itu jawabannya, apakah dapat digunakan atau tidak,” kata Didik ((Jumat, 20 Juli 2018)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8ZStps1eObtjwB5FvLoef5DCzOr-jBCHwnXLKGbd6LMYqLx7KbVbVLMEJyDzs7ObSQubpO1bYl0XYVauyE5NayBw7cw2b2J7J-ci8DvNWduknOsfXZ7E2NKeyY2c8ZRbLXcqpndhdV5Q/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8ZStps1eObtjwB5FvLoef5DCzOr-jBCHwnXLKGbd6LMYqLx7KbVbVLMEJyDzs7ObSQubpO1bYl0XYVauyE5NayBw7cw2b2J7J-ci8DvNWduknOsfXZ7E2NKeyY2c8ZRbLXcqpndhdV5Q/s640/a.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara menurut pakar hukum Tindak Pidana Korupsi dari Fakultas Hukum (FH) Univerisitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa keterangannya (alm) dapat digunakan sebagai keterangan saksi atau petunjuk oleh penyidik untuk tersangka baru.<br /> <br /> “Kalau saksi (alm. dr. Bagus) sudah pernah diminta keterangannya oleh penyidik untuk tersangka si A, itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu adalah, keterangan saksi untuk tersangka si A tidak boleh digunakan untuk tersangka si B. Jadi kalau boleh ya boleh saja digunakan sebagai petunjuk untuk terangka baru,” kata Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum (Selasa, 21 Mei 2019) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Yang lebih anehnya lagi adalah Kasus perkara Korupsi Road Show (Pariwisata) Kota Batu dan kasus perkara Korupsi pembebasan lahan untuk pembunganan gedung kampus II UIN Malaiki Malang, yang sudah dihentikan pada tahun 2016 oleh Kejati Jatim. Alasannya tidak cukup bukti.<br /> <br /> “Kasus Korupsi Kota Batu sudah dihentikan pada tahun 2016 karena belum ditemukan alat bukti yang kuat. Namun demikian, apa bila ada bukti baru yang kuat bisa kita buka lagi. Ini bukan berarti dihentikan selesai. Untuk yang UIN, sesuai hasil penyidikan waktu itu belum cukup bukti. Sehingga pada tahun 2016 kemarin perkara ini dihentikan atas nama Samsul Huda. Yang satunya sudah inckrah kan, jadi terkait yang lain dihentikan sementara karena belum ditemukan alat bukti, kalau ada novum baru akan dibuka lagi,” ujar Dofor.<br /> <br /> Padahal dalam putusan Pengadilan Tipikor Surabaya menyebutkan, bahwa Wali Kota Batu, Edy Rumpoko (terpidana Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK) dan beberapa lainnya ikut bertanggungjawab. <br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur tidak dapat mengembagkan kasus ini atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya ? atau hasil penyidikan lebih utama dari putusan Majelis Hakim ?<br /> <br /> Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang menyebutkan pihak lain turut bertanggungjawab, juga terdadapadalam perkara Korupsi pelepasan (ruislag)  tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Jawa Timur yang terletak di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar  seluas 2,8 hektar, kepada pengembang PT Bina Peri Permai Malang (BPPM) pada 2007 lalu yang menyebutkan, bahwa saksi Heri Nugroho selaku Bupati Blitar turut bertanggung jawab. Sementara yang diadili hanya satu orang yaitu Kepala Kantor Aset Daerah.<br /> <br /> Anehnya, kasus inipun telah dihentikan beberapa tahun lalu dengan alasan, bahwa para saksi telah mencabut keterannganya dalam persidangan. “Sudah dihentikan karena para saksi telah mencabut keterangannya yang dalam persidangan,” kata Kasindik beberapa waktu lalu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="641" data-original-width="1139" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBW8_HAKbzTi3yRNkuswstsSrxwuTebG7G0uAdBwLQOEWoi0o9AW0_mAJCjaEvgjvHYptlPq9fYCCo2WWx-i9oxt4IQS6vdv0s-3e-q77Pc7mVhyphenhyphenDlcig-2wS1Cr3HlqHYN2zUQEZVjyU/s640/2..jpg" width="640" />Namu menurut Kajati Jatim, M. Dofir mengatakan, bahwa saksi yang mencabut keterangannya yang disumpah dalam persidangan dan kemudian dicabut, dapat dikenakan pidana sesuai pasal tetang keterangan palsu dalam persidangan<br /> <br /> “Saksi mencabut keterangan dalam persidangan. Mereka itu sudah disumpah, namun apa bila mereka sudah disumpah dan kemudian mengatakan tidak, ada pidananya. Memberikan keterangan yang tidak benar diatas sumpah tadi, ada pasalnya. Resikonya mereka akan terkena pasal-pasal terkait dengan keterangan palsu,” pungkas Dofir.<br /> <br /> Pertanyaannya, mengapa penyidik Kejati Jatim tidak menyeret para saksi dalam kasus perkara Korupsi pelepasan (ruislag) tanah aset milik Pemkab) Blitar sebagai tersangka dalam keterangan palsu ?<br /> <br /> Sementara kasus lain yang menarik perhatian masyasarakat Khususnya Surabaya dalah kasus penyelewengan aset YKP dan PT YEKAPE senilai 10 triliun rupiah. Yang menurut Kajati Jati Jatim telah menyelamatkan aset negara sejumlah Rp 10 triliun, namun hingga saat ini belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya adalah menunggu hasil penghitungan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jatim.<br /> <br /> "YKP saat ini masih penyidikan dan kita belum menyerah. Kita masih menungga hasil dari BPKP terkait kerugian negaranya," kata Dhofir <br /> <br /> Dhofir menjelaskan, pada Juli 2019, Kejati Jatim telah menyerahkan aset YKP senilai Rp10 triliun ke Pemkot Surabaya. Dan sebelumnya, lanjut Dofir, Kejati Jatim telah mencekal lima pengurus YKP maupun pengurus PT YEKAPE, diataranya Surjo Harjono, Mentik Budiwijono, Sartono, Chairul Huda dan Catur Hadi Nurcahyo.<br /> <br /> "Waktu itu nilai asetnya sekitar lima triliun, sekarang mencapi sepuluh triliun. Tapi ini bukan kerugian negara melainkan nilai aset. Kita masih menunggu hasil dari BPKP,” ucap Dofir. <br /> <br /> Dari beberapa kasus diatas, dapatkah Kejati Jatim dibawah kepemimpinan M. Dofir, yang dikenal sangat tegas saat menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ini untuk mengungkap kasus tersebut, atau akan samapai juga ketangan penggantinya? (Jen)</div>

News Regional Tipikor Hingga Akhir Tahun 2019, Kejati Jatim “Tak Mampu” Mengungkap 2 Kasus Mega Korupsi

“Selain 2 kasus Mega Korupsi (Perkara Korupsi P2SEM Jatim Thn 2008 sebesar Rp277 M, dan perkara Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember Tahu...

»