BERITAKORUPSI.CO: Pendidikan

Ketua LPPM UNISMA Tegaskan Posisi Hukum: Bantah Terlibat Rekayasa Seleksi Perangkat Desa Kediri

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNmSsFULqKs1q33Kqr4Fhj5-tSLXfvb2GKGNX0Cl4zh4Zmk5W_stcendQ-mz4hlyIrkU6nyyipS8BHYP-KEDoNdnmmAFRMii07CfzDXj5sAwaJiWpRDT247I5iwpC5QYJCnDlpybO3m3tk8AXcjkO641IC4OO9QzuhAdFZylZyi-3C2sJ3TMhK1ciKBGE/s358/UNISMA.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="357" data-original-width="358" height="319" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNmSsFULqKs1q33Kqr4Fhj5-tSLXfvb2GKGNX0Cl4zh4Zmk5W_stcendQ-mz4hlyIrkU6nyyipS8BHYP-KEDoNdnmmAFRMii07CfzDXj5sAwaJiWpRDT247I5iwpC5QYJCnDlpybO3m3tk8AXcjkO641IC4OO9QzuhAdFZylZyi-3C2sJ3TMhK1ciKBGE/s320/UNISMA.jpg" width="320" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Malang (UNISMA), Prof. Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari, M.P menyampaikan klarifikasi resmi terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Kediri.<br /><br />Ia menegaskan bahwa keterlibatan LPPM UNISMA dalam proses tersebut sah secara hukum karena didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Menurutnya, peran LPPM UNISMA bersifat administratif dan kontraktual, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum sejak awal.<br /><br />Terkait istilah “pengondisian” yang muncul dalam persidangan, Mahayu Woro Lestari menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah pengondisian teknis dan administratif, seperti penyediaan tempat ujian, perangkat komputer, fasilitas peserta, serta koordinasi kelistrikan. Ia menegaskan tidak pernah ada pengondisian terhadap hasil seleksi ataupun penentuan peserta yang lulus.<br /><br />Lebih lanjut, Prof. Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari, M.P membantah tudingan bahwa LPPM UNISMA tidak kompeten. Penunjukan lembaga tersebut merupakan kewenangan pihak pengguna jasa, dan tidak ada aturan hukum yang melarang keterlibatan LPPM. Meski demikian, ia mengakui adanya kekurangan dalam aspek kehati-hatian dan pengawasan sebagai bentuk kelalaian administratif.<br /><br />Dalam keterangannya, Ia juga mengungkap bahwa LPPM UNISMA sempat merekomendasikan pelaksanaan ujian ulang. Namun, rekomendasi tersebut tidak diindahkan oleh panitia lokal di Kediri, yang menunjukkan adanya upaya perbaikan yang tidak ditindaklanjuti.<br /><br />Terkait dugaan rekayasa hasil seleksi, Mahayu Woro Lestari menegaskan bahwa hal tersebut merupakan tindakan pihak lain, yakni Wachid dan Mahatir, yang telah mengakui perbuatannya dalam persidangan Pengadilan Tipikor pada 10 Maret 2026, termasuk pengaturan sistem server untuk menentukan kelulusan peserta.<br /><br />Mengenai aliran dana yang beredar, Mahayu menjelaskan bahwa nominal tersebut merupakan nilai kontrak resmi berdasarkan MoU dan PKS. Bahkan, dana sebesar Rp1,284 miliar telah dikembalikan kepada penyidik Polda Jawa Timur sebagai bentuk itikad baik LPPM UNISMA.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sebagai penutup, Prof. Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari, M.P menegaskan bahwa LPPM UNISMA menghormati proses hukum yang berjalan, bersikap kooperatif, serta berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola ke depan. Namun, ia dengan tegas menolak tuduhan bahwa LPPM UNISMA terlibat dalam rekayasa nilai, pengondisian pemenang, maupun menerima aliran suap di luar kontrak resmi. (*) <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Ketua LPPM UNISMA Tegaskan Posisi Hukum: Bantah Terlibat Rekayasa Seleksi Perangkat Desa Kediri

BERITA KORUPSI .CO – Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Malang (UNISMA), Prof. Dr. Ir. Mahay...

Kasus korupsi Kredit KUR Fiktif di BRI Unit Mulyosari Surabaya Rp5,054 M : Mantri dan Tiga Calo Dihukum Antara 4 - 4,6 Tahun Penjara, Kepala Unit Tak Tersentuh Hukum ?

22.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8g3rCDfZktIQShrBFsLilewxisjWEa2SlgzlJC5VYbJFC4B5FwttZfTZ3emu1yhjdgWqxKmK34W_WIa9bFxYpbq0jPOv8dBaYGL0XyZYpn3zNmBYZ2paJ_dXdM7BTORkTJGal_Mm7Yrx-U8kdTXJq_PggVa9HUzDZREJRAbB9ANHsVsOW2hPyl9SiKo8/s4160/IMG20260316120859.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8g3rCDfZktIQShrBFsLilewxisjWEa2SlgzlJC5VYbJFC4B5FwttZfTZ3emu1yhjdgWqxKmK34W_WIa9bFxYpbq0jPOv8dBaYGL0XyZYpn3zNmBYZ2paJ_dXdM7BTORkTJGal_Mm7Yrx-U8kdTXJq_PggVa9HUzDZREJRAbB9ANHsVsOW2hPyl9SiKo8/w640-h288/IMG20260316120859.jpg" width="640" /></a><span style="color: #f02c1f; font-size: x-large;">Kerugian Negara Rp5.046.601.369 Tak Sepenuhnya Dibebankan Kepada Terdakwa, lalu kemana selisihnya? Publik Pertanyakan Peran Kepala Unit dalam Dugaan Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Perbankan. Apakah Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Mantri?</span></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">BERITA</span></b><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></span></b><b><span style="font-size: 18px;">.CO</span></b> -</div><div style="text-align: justify;">Kasus korupsi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif pada tahun 2021-2023 di BRI Unit Mulyosari Surabaya yang merugikan keuangan negara senilai Rp5,046 miliar, akhirnya memasuki babak akhir setelah Majelis Hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada Empat Terdakwa dengan hukuman  penjara antara 4 hingga 4,6 tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam sidang putusan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, pada Senin, 16 Maret 2026.</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Empat Terdakwa yang divonis yakni Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri BRI Unit Mulyosari Surabaya, serta tiga pihak swasta yang berperan sebagai pencari nasabah atau calo: Maria Liana, Leni Astuti Nurhidayati Aswadun Hasanah, dan Haswatun dengan didampingi Advokat atau Tim Penasehat Hukum-nya, Rateh dan Habbibullah dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) Surabaya </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam <span style="color: #001c31;">Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS1JTy-P-eOvH2yD2KLw4cjQXBlnWbVbdsM2z_bkr61gtSgOHQj4_dc7RUKijOWDkK74HW3HrHq73KWMoF-Y7DVrt7yyowD4ZzoYD8jGs12JxJmy93JOnzoiWR6VHe0RBBTK_tkZ4CQ0aVvr5LMuwxqW2YrErLd1_MOrrIfJW1-AUcemDTSZcHF4t3aK4/s1920/IMG_20260318_21100358.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS1JTy-P-eOvH2yD2KLw4cjQXBlnWbVbdsM2z_bkr61gtSgOHQj4_dc7RUKijOWDkK74HW3HrHq73KWMoF-Y7DVrt7yyowD4ZzoYD8jGs12JxJmy93JOnzoiWR6VHe0RBBTK_tkZ4CQ0aVvr5LMuwxqW2YrErLd1_MOrrIfJW1-AUcemDTSZcHF4t3aK4/w640-h360/IMG_20260318_21100358.jpg" width="640" /></a><b><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 18px;">Keempat Terdakwa Yang di Vonis:</span></span></b></p><p dir="ltr">
<span style="font-size: 18px;"></span></p><div style="text-align: justify;"><span>•</span><span> </span><b>Leni Astuti </b><span style="font-size: 16px;"><b>Nurhidayati Aswadun Hasanah</b></span><span style="font-size: 16px;"> divonis 4 tahun 6 bulan penjara</span>, denda Rp200 juta subsider 80 hari, serta uang pengganti Rp885 juta subsider 2 tahun penjara.</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">• <b>Haswatun</b> divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari, serta uang pengganti Rp396 juta subsider 1 tahun penjara.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">• <b>Ratih Dwi Kemalasari</b> divonis 4 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari, serta uang pengganti Rp374 juta lebih subsider 1 tahun penjara.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">• <b>Maria Liana</b> divonis 4 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari, serta uang pengganti Rp860 juta subsider 2 tahun penjara.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun, di balik putusan tersebut, muncul sejumlah pertanyaan krusial yang belum terjawab terkait selisih Kerugian Keuangan Negara, Siapa Bertanggung Jawab?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Total kerugian negara mencapai <span><span style="color: #f02c1f;">Rp5.046.601.369</span></span>, tetapi beban uang pengganti yang dijatuhkan kepada para Terdakwa hanya sekitar Rp3 miliar. Artinya, terdapat selisih lebih dari Rp2 miliar yang belum jelas alurnya. Hal ini menimbulkan dugaan adanya pihak lain yang turut menikmati aliran dana, namun belum tersentuh proses hukum.</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Peran Kepala Unit </span></span></b><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Dipertanyakan</span></span></b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">;</span></span></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxTrkYho_ZjlLWCvSGKsDgbqZkqOA3ECxC5lPgsdJkAq5u4E15yiShgji8pvSTRPkcq7B__1JbbZRbmi7pBTZdf00rkq850pGI6FY6VysoP8YV2vMa_G7S5Hq_hW1TLS8seGZ_5PZXC4YkG3fBezRiYSZD6nAEdr0wgXhOMQbKUadLx-yjs2JkZeeiX9M/s640/BRI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxTrkYho_ZjlLWCvSGKsDgbqZkqOA3ECxC5lPgsdJkAq5u4E15yiShgji8pvSTRPkcq7B__1JbbZRbmi7pBTZdf00rkq850pGI6FY6VysoP8YV2vMa_G7S5Hq_hW1TLS8seGZ_5PZXC4YkG3fBezRiYSZD6nAEdr0wgXhOMQbKUadLx-yjs2JkZeeiX9M/w640-h360/BRI.jpg" width="640" /></a><br /></div><div style="text-align: justify;">Sorotan tajam juga mengarah pada Kepala Unit BRI Mulyosari. Dalam praktik perbankan, khususnya penyaluran kredit KUR, terdapat mekanisme On The Spot (OTS) atau survei lapangan yang umumnya dilakukan oleh Mantri bersama atasan yakni Kepala Unit.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Jika benar OTS dilakukan bersama, maka muncul pertanyaan mendasar: apakah mungkin Kepala Unit tidak mengetahui adanya kredit fiktif terhadap 90 nasabah?</div><div style="text-align: justify;">Secara normatif, prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana diatur dalam:</div><div style="text-align: justify;">Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa setiap pemberian kredit wajib melalui analisis yang cermat, independen, dan akuntabel.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dengan demikian, apakah tanggung jawab atas kredit bermasalah tidak menjadi tanggung jawab mutlak seorang Mantri?</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Potensi Pelanggaran Hukum </span><span style="color: red;">Perbankan</span></span></b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: red;">;</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: red;"><br /></span></span></div><div style="text-align: justify;">Jika terbukti terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian, maka Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan membuka kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pihak bank yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam konteks ini, peran struktural Kepala Unit menjadi sangat relevan untuk diuji, baik dari aspek administratif, pengawasan, maupun tanggung jawab hukum. </p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 18px;">Apakah Ada Perlindungan Kekuasaan?</span></span></b></div><div style="text-align: justify;">Fakta bahwa hanya Mantri dan pihak eksternal yang dijerat, sementara posisi Kepala Unit tidak tersentuh, memunculkan spekulasi di tengah publik: apakah ada faktor kekuasaan atau perlindungan tertentu yang membuat aktor kunci luput dari jerat hukum?</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus ini menyisakan pekerjaan rumah besar bagi aparat penegak hukum yakni Kejaksaan Negeri Surabaya untuk menelusuri aliran dana secara komprehensif serta memastikan bahwa seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses secara adil tanpa tebang pilih.</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 18px;">Pertanyaan Kritis:</span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCVfQYzsh4g6fEv_z1aa2rUKhaEbuofSkxVVHSkJnAP-Num9r-gYHqIofgEo7hIT7lOaqty9MKHXrqhwHbrlyOUw_tyiaQu7TjWucoTZdwC99dk-bhn70-7ATi55jGaap0H31TlvVDPxfurHcyrP246DtYXxf3_KnE_qh6KBT4U4bLU2gwNZFpbPqich8/s1920/IMG20260316123352_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCVfQYzsh4g6fEv_z1aa2rUKhaEbuofSkxVVHSkJnAP-Num9r-gYHqIofgEo7hIT7lOaqty9MKHXrqhwHbrlyOUw_tyiaQu7TjWucoTZdwC99dk-bhn70-7ATi55jGaap0H31TlvVDPxfurHcyrP246DtYXxf3_KnE_qh6KBT4U4bLU2gwNZFpbPqich8/w640-h360/IMG20260316123352_01.jpg" width="640" /></a></div>Jika kerugian keuangan negara sebesar Rp5.046.601.369, sementara uang pengganti yang dibebankan kepada para terdakwa hanya sekitar Rp3 miliar, kemana selisih dana tersebut mengalir? Siapa yang menikmati dan siapa yang harus bertanggung jawab?</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Jika Mantri dinyatakan bersalah karena dokumen nasabah dianggap fiktif, sementara proses OTS dilakukan bersama dengan Kepala Unit, apakah Kepala Unit tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukan verifikasi dan pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Apakah dalam sistem perbankan terdapat aturan yang menyatakan bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada pada Mantri, atau justru melekat secara kolektif termasuk kepada Kepala Unit?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Apakah kasus kredit KUR fiktif terhadap 90 nasabah di BRI Unit Mulyosari Surabaya ini merupakan bentuk nyata pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana diatur dalam UU Perbankan?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Jika terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian, apakah pertanggungjawaban pidana hanya berhenti pada pelaksana lapangan, atau seharusnya menjangkau pejabat struktural sesuai Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus ini bukan sekadar soal vonis, tetapi tentang konsistensi penegakan hukum dalam membongkar rantai tanggung jawab. Tanpa keberanian menyentuh aktor struktural, pemberantasan korupsi berisiko berhenti pada pelaku lapangan semata. (*)</p>

Kasus korupsi Kredit KUR Fiktif di BRI Unit Mulyosari Surabaya Rp5,054 M : Mantri dan Tiga Calo Dihukum Antara 4 - 4,6 Tahun Penjara, Kepala Unit Tak Tersentuh Hukum ?

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Kasus korupsi Kredit KUR Fiktif di BRI Unit Mulyosari Surabaya Rp5,054 M : Mantri dan Tiga Calo Dihukum Antara 4 - 4,6 Tahun Penjara, Kepala Unit Tak Tersentuh Hukum ?

Kerugian Negara Rp5.046.601.369 Tak Sepenuhnya Dibebankan Kepada Terdakwa, lalu kemana selisihnya? Publik Pertanyakan Peran Kepala Unit dala...

Skandal Suap Rp13,165 Miliar Rekrutmen Perangkat Desa Kediri: Sidang Tipikor Bongkar “Kerjasama Formalitas” Kampus, Regulasi Diduga Jadi Alat Legitimasi

15.22 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3oK6cVHDTxZpgry1Xv7LZ1urSBYdQgsANya4ngCiL7PTnolX0leBlmUCVrPTWXImaV75YlEWR5St91PKZarqbnqCLiHMXqmf5D6DicJ3GTbDkTA9-8wOWmfHaWK2qmVxwEIwcANKsQDSLLHP_818vEQ_z7LKqxVPmz-jKDUSlsksR0bcSyvoFgxnGoJk/s1536/IMG_20260313_162917.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3oK6cVHDTxZpgry1Xv7LZ1urSBYdQgsANya4ngCiL7PTnolX0leBlmUCVrPTWXImaV75YlEWR5St91PKZarqbnqCLiHMXqmf5D6DicJ3GTbDkTA9-8wOWmfHaWK2qmVxwEIwcANKsQDSLLHP_818vEQ_z7LKqxVPmz-jKDUSlsksR0bcSyvoFgxnGoJk/w640-h426/IMG_20260313_162917.png" width="640" /></a><br /><span style="color: red; font-size: x-large;">#Kesaksian Rektor UNISMA Ungkap Kerjasama Cacat Prosedur, Seleksi Diduga Sudah Diatur. Majelis Hakim Perintahkan Pengembangan Peran Camat – Publik Menunggu Keberanian Penegak Hukum Menyentuh Aktor Intelektual# </span><b>Ditulis oleh: Jentar S</b></div><div style="text-align: justify;">
<p dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />
Sidang perkara dugaan korupsi suap “jual beli jabatan” perangkat desa di Kabupaten Kediri dengan nilai fantastis Rp13,165 miliar semakin membuka fakta yang mengarah pada dugaan praktik korupsi yang terstruktur.</p>
<p dir="ltr">Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa, 10 Maret 2026, justru mengungkap hal yang lebih serius dari sekadar suap pengisian perangkat desa: dugaan rekayasa sistem seleksi melalui regulasi dan kerjasama formalitas dengan perguruan tinggi.</p>
<p dir="ltr">Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri yang terdiri dari Puro Rasmoyo, Adisti Pratama Ferevaldy, Maherdika Daru Putra, dan Mayang Ratnasari menghadirkan 18 Saksi dari berbagai unsur, mulai akademisi, pejabat pemerintah hingga kepala desa.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH_U-6OqU0t4wBHY_mUGzBtO8KWTjTSt_eDYovynrlwL4_l_3lqGAeqhI5YwuzJolSjHWUHpa9ak5cZVYqOCcKd6rBsuk-KB9QsAIR1ev4WoW0z975ZxOV_MtFD6Eb05IdH1-R_MFSeMA85QUcmEabf4PThhRSatPJ4BhAItZ5wH8dxonvLHmA50BgKM8/s1280/IMG20260310153305_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH_U-6OqU0t4wBHY_mUGzBtO8KWTjTSt_eDYovynrlwL4_l_3lqGAeqhI5YwuzJolSjHWUHpa9ak5cZVYqOCcKd6rBsuk-KB9QsAIR1ev4WoW0z975ZxOV_MtFD6Eb05IdH1-R_MFSeMA85QUcmEabf4PThhRSatPJ4BhAItZ5wH8dxonvLHmA50BgKM8/w640-h360/IMG20260310153305_01.jpg" width="640" /></a>Tiga Terdakwa dalam perkara ini adalah:</p><p dir="ltr"></p><ol><li>Terdakwa Sutrisno, S.Pd., M.M. Bin Jinal selaku Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih yang juga Bendahara Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri,</li><li>Terdakwa Imam Jamiin Bin Kalil selaku Kepala Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan yang juga menjabat sebagai Ketua PKD Kabupaten Kediri, dan  </li><li>Terdakwa Darwanto selaku Kepala Desa Pojok, Kecamatan Wates merangkap Humas 1 PKD Kabupaten Kediri (Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah). Ketiganya diduga berperan dalam skema pengisian perangkat desa di 163 desa pada 25 kecamatan di Kabupaten Kediri pada tahun 2023.</li></ol><p></p>

<p dir="ltr">Dana suap berasal dari 320 perangkat desa terpilih yang menyetor uang mulai Rp42 juta hingga Rp1,5 miliar untuk mendapatkan jabatan.</p>
<p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f;">Kerjasama Kampus Diduga Hanya “Topeng Legalitas”</span></b></p>
<p dir="ltr">Salah satu fakta paling mencolok dalam persidangan adalah terungkapnya kerjasama formalitas antara para kepala desa dengan Universitas Islam Malang (UNISMA) untuk pelaksanaan seleksi perangkat desa.</p>
<p dir="ltr">Dalam sidang, Rektor UNISMA, Prof. Dr. H. Maskuri, dan Ketua LPPM UNISMA, Prof. Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari, serta beberapa Doden lainnya dihadirkan sebagai saksi.</p>
<p dir="ltr">Dalam dakwaan jaksa dijelaskan bahwa komunikasi intens dilakukan antara para kepala desa dengan pihak LPPM UNISMA, termasuk melalui Slamet Muchsin, hingga akhirnya disepakati biaya kerjasama sebesar Rp4 juta per formasi jabatan perangkat desa.</p>
<p dir="ltr">Biaya tersebut dibebankan kepada APBDes masing-masing desa. Namun dalam persidangan terungkap fakta yang mengejutkan: kerjasama tersebut diduga cacat prosedur.</p>
<p dir="ltr">Majelis hakim secara tajam mempertanyakan tanggung jawab Rektor UNISMA terkait penandatanganan kerjasama yang menjadi dasar pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa di 163 desa tersebut.</p>
<p dir="ltr">Dari keterangan saksi terungkap bahwa pihak rektorat tidak mencabut kerjasama tersebut, meskipun penyidik Polda Jawa Timur sudah melakukan penyelidikan.</p>
<p dir="ltr">Alih-alih mencabut perjanjian, pihak kampus hanya mengembalikan uang yang telah diterima dari para kepala desa. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius:<br />
apakah kerjasama akademik tersebut sejak awal hanya dijadikan “topeng legalitas” untuk proses seleksi yang sudah dikondisikan? <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6eNeOVI35lSQvwmaMdz-Z06w8uhY37JZxHLZCkr6Gf5gJiSGqXhb0EWjHxgbedNXqkLtYGAQNRk0nWMuJogr81sbr2jbRY9HtsyeEbAssISlDlL9w_GmoUCP8ZThQ9EzJeQI9ROOWSn6W3gQfSC_LMJeOc9RScRA4kBaBJKL5YlUvYKrGOVkU8YKrgFs/s1280/IMG20260310132217_01.jpg" imageanchor="1" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6eNeOVI35lSQvwmaMdz-Z06w8uhY37JZxHLZCkr6Gf5gJiSGqXhb0EWjHxgbedNXqkLtYGAQNRk0nWMuJogr81sbr2jbRY9HtsyeEbAssISlDlL9w_GmoUCP8ZThQ9EzJeQI9ROOWSn6W3gQfSC_LMJeOc9RScRA4kBaBJKL5YlUvYKrGOVkU8YKrgFs/w640-h360/IMG20260310132217_01.jpg" width="640" /></a><b><span style="color: #f02c1f;">Pengakuan Dosen: Soal Ujian Bahkan Tidak Dibuat</span></b></p>
<p dir="ltr">Fakta persidangan semakin menguatkan dugaan bahwa seleksi perangkat desa tidak berjalan secara objektif. Beberapa saksi dari kalangan dosen UNISMA justru mengakui tidak menjalankan tugas yang semestinya, termasuk dalam pembuatan soal ujian.</p>
<p dir="ltr">Bahkan salah satu dosen yang menjabat wakil ketua panitia seleksi secara terbuka menyatakan bahwa proses seleksi perangkat desa telah diatur sebelumnya.<br />
Jika pengakuan ini benar, maka kerjasama dengan perguruan tinggi bukan sekadar cacat prosedur, tetapi berpotensi menjadi alat legitimasi akademik bagi proses seleksi yang telah dikondisikan.</p>
<p dir="ltr"><span style="color: #f02c1f;"><b>Pengakuan Camat Banyakan Memicu Kecurigaan Hakim</b></span></p>
<p dir="ltr">Persidangan juga menyoroti kesaksian Hadi Utomo, Camat Banyakan. Dalam keterangannya, ia mengaku tidak menerima uang terkait pengisian perangkat desa.<br />
Namun di saat yang sama, ia justru mengembalikan uang sebesar Rp130 juta melalui jaksa, dengan alasan sebagai bentuk tanggung jawab dan desakan keluarga.</p>
<p dir="ltr">Pernyataan tersebut langsung memicu pertanyaan tajam dari majelis hakim.<br />
Jika tidak menerima uang, mengapa harus mengembalikannya?</p>
<p dir="ltr">Ketika dikonfrontir dengan kepala desa yang mengaku menyerahkan uang tersebut, Hadi Utomo tetap membantah. Karena dinilai tidak jujur, Ketua Majelis Hakim bahkan memerintahkan jaksa untuk mengembangkan perkara ini terhadap Camat Banyakan tersebut.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPuyWNPNXWPzOQgPrk7zS7glnO3t8K1xR9ngahHQ2cL09vYQ3N7bqkLhjKU_waTGdedf8nOKcq69pWOi0ZnumdgpcwxJbeGqTPVpgoCddZLtb4qrdd34orSqiT0bW19rJUOudMKCXXec_I8hB9SbbcqQsx33ynHGSr2V-jUx8wDxrNOIj4p8GC6ooy9fQ/s1280/IMG20260310132152_01.jpg" imageanchor="1" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPuyWNPNXWPzOQgPrk7zS7glnO3t8K1xR9ngahHQ2cL09vYQ3N7bqkLhjKU_waTGdedf8nOKcq69pWOi0ZnumdgpcwxJbeGqTPVpgoCddZLtb4qrdd34orSqiT0bW19rJUOudMKCXXec_I8hB9SbbcqQsx33ynHGSr2V-jUx8wDxrNOIj4p8GC6ooy9fQ/w640-h360/IMG20260310132152_01.jpg" width="640" /></a><b><span style="color: #f02c1f;">Regulasi Diduga Jadi Pintu Masuk Skandal</span></b></p>
<p dir="ltr">Persidangan juga menyinggung tiga kebijakan yang diduga menjadi pintu masuk terjadinya skandal ini, yaitu:<br /></p><ol><li>Perda Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 tentang Pemerintahan Desa </li><li>Perbup Kediri Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 7 November 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan </li><li>Kerjasama formalitas dengan UNISMA Malang</li></ol><p></p>

<p dir="ltr">Fakta persidangan mengungkap bahwa sebelum kedua regulasi tersebut terbit, para terdakwa menemui Kepala Dinas PMD Kabupaten Kediri, Agus Cahyono, untuk meminta agar Bupati Kediri segera menerbitkan Perda dan Perbup sebagai dasar pelaksanaan seleksi perangkat desa.</p>
<p dir="ltr">Situasi ini memunculkan dugaan serius bahwa regulasi tersebut tidak lahir secara natural dalam proses legislasi, tetapi justru dipacu oleh kepentingan pelaksanaan seleksi perangkat desa.</p>
<p dir="ltr">Seorang mantan kepala daerah yang dimintai pendapat oleh beritakorupsi.co menyebut bahwa proses pembahasan Perda umumnya memakan waktu enam bulan hingga satu tahun karena harus melalui berbagai tahapan, termasuk pembahasan dengan DPRD dan persetujuan gubernur.</p>
<p dir="ltr">Jika Perda tersebut disahkan pada 2023, maka rancangannya seharusnya sudah diajukan sejak 2022. Pertanyaannya: kapan sebenarnya rancangan Perda tersebut mulai diproses?</p>
<p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f;">Nasib 320 Perangkat Desa Kini Dipertanyakan</span></b></p>
<p dir="ltr">Fakta persidangan juga membuka persoalan hukum baru. Sebanyak 320 perangkat desa telah dilantik oleh Bupati Kediri berdasarkan hasil seleksi tersebut.</p>
<p dir="ltr">Namun jika kerjasama dengan pihak universitas terbukti cacat prosedur, bahkan seleksi diduga telah diatur, maka muncul pertanyaan serius mengenai keabsahan SK pengangkatan ratusan perangkat desa tersebut. Apakah pengangkatan itu tetap sah? Atau justru berpotensi batal demi hukum.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpofGTVGMQdFGxyuSPOlMTh5-iJI9Rqogt75zee76RtuXEj_QAUxujDU2Db3IU2auU1w48fq6faDiLNwhq-8ihCMyyFOlUdZoyJLJxXLVRa6sT2pju4Zw_HMEcpH3XiC3BS_T4M_nKHoImLBRFb7I_rCrzZMOGMCKEtnTXRUsybidhWGEP-fIk5Fsjmpc/s1280/IMG20260310153255_01.jpg" imageanchor="1" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpofGTVGMQdFGxyuSPOlMTh5-iJI9Rqogt75zee76RtuXEj_QAUxujDU2Db3IU2auU1w48fq6faDiLNwhq-8ihCMyyFOlUdZoyJLJxXLVRa6sT2pju4Zw_HMEcpH3XiC3BS_T4M_nKHoImLBRFb7I_rCrzZMOGMCKEtnTXRUsybidhWGEP-fIk5Fsjmpc/w640-h360/IMG20260310153255_01.jpg" width="640" /></a><b><span style="color: #f02c1f;">Pertanyaan Tajam yang Menunggu Jawaban</span></b></p>
<p dir="ltr">Fakta-fakta di persidangan kini melahirkan sejumlah pertanyaan serius yang harus dijawab oleh aparat penegak hukum.<br /><b>
1. Terkait UNISMA Malang</b><br />
Mengapa kerjasama yang diketahui cacat prosedur tetap dipertahankan? Mengapa perjanjian tidak dicabut ketika penyelidikan polisi sudah dimulai?</p>
<p dir="ltr"><b>2. Terkait pimpinan dan dosen UNISMA</b><br />
Apakah pimpinan universitas mengetahui secara penuh mekanisme seleksi tersebut?<br />
Apakah keterlibatan akademisi hanya dijadikan legitimasi formal?</p>
<p dir="ltr"><b>3. Terkait Perda Kediri Nomor 4 Tahun 2023</b><br />
Kapan sebenarnya rancangan Perda tersebut mulai diajukan ke DPRD? Apakah proses legislasi berjalan sesuai prosedur? </p>
<p dir="ltr"><b>4. Terkait Perbup Kediri Nomor 49 Tahun 2023</b><br />
Mengapa regulasi tersebut terbit setelah adanya permintaan dari pihak kepala desa? Apakah ada aliran uang sebesar Rp13,165 miliar untuk membiayai pembahasan Perda dan Perbub ? </p>
<p dir="ltr"><b>5. Terkait APBDes Untuk Kerjasama Formalitas Dengan UNISMA Malang </b><br />
Apakah para Kepala Desa sudah menganggarkan sebelumnya untuk anggaran Kerjasama sebesar Rp4 juta per formasi perangkat desa? Atau hal ini menjadi permasalahan baru dalam kerugian keuangan negara dalam hal ini Desa ?</p>
<p dir="ltr">5. Terkait penyidik Polda Jawa Timur<br />
Apakah penyidikan akan berhenti pada ketiga Terdakwa selaku kepala desa yang juga pengurus Paguyuban Kepala Desa, atau berani menelusuri aktor intelektual di balik skema ini?</p>
<p dir="ltr"><b>6. Terkait Kejaksaan Tinggi Jawa Timur</b><br />
Apakah fakta persidangan ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan baru terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat sesuai fakta persidangan tanpa menunggu penyidikan polda jatim atau tetap kewenangan di Polda Jatim?</p>
<p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f;">Tanggapan JPU dan Penasehat Hukum Terdakwa </span></b></p>
<p dir="ltr">Sesuai Perbub, pihak yang diajak kerjasama itu harusnya melaksanakan tugas itu tetapi pihak universitas juga mengakui tidak menbuat soal dan tidak melaksanakan tes dan menyatakan menerima uang untuk kerjasama itu. Walaupun uang itu sudah dikembalikan tapi dari sisi pidana punya tanggung jawab </p>
<p dir="ltr">Sementara Dr. Solikhin Rusli, SH , MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa Sutrisno menjelaskan bahwa LPPM memenuhi syarat menjadi tersangka, madalah uang dikembalikan bukan berarti menghilangkan delik pidana karena bukan melakukan penbiaran tetapi pelaku</p>
<p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f;">Publik Menunggu Keberanian Penegak Hukum</span></b></p>
<p dir="ltr">Kasus ini tidak lagi sekadar perkara suap jabatan perangkat desa. Persidangan mulai memperlihatkan kemungkinan adanya relasi antara kekuasaan desa, regulasi pemerintah daerah, dan legitimasi akademik dalam satu skema yang sama.</p>
<p dir="ltr">Jika benar demikian, maka perkara ini tidak cukup berhenti pada tiga terdakwa. Publik kini menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk membuka seluruh jaringan di balik skandal rekrutmen perangkat desa terbesar di Kabupaten Kediri tersebut. </p>
<p dir="ltr">Sebab dalam perkara korupsi seperti ini, yang paling penting bukan hanya menghukum pelaku di lapangan. Tetapi menemukan siapa sebenarnya aktor intelektual yang mengendalikan permainan dari balik layar?</p></div>

Skandal Suap Rp13,165 Miliar Rekrutmen Perangkat Desa Kediri: Sidang Tipikor Bongkar “Kerjasama Formalitas” Kampus, Regulasi Diduga Jadi Alat Legitimasi

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Skandal Suap Rp13,165 Miliar Rekrutmen Perangkat Desa Kediri: Sidang Tipikor Bongkar “Kerjasama Formalitas” Kampus, Regulasi Diduga Jadi Alat Legitimasi

#Kesaksian Rektor UNISMA Ungkap Kerjasama Cacat Prosedur, Seleksi Diduga Sudah Diatur. Majelis Hakim Perintahkan Pengembangan Peran Camat – ...

Terbukti Terima Gratifikasi dan TPPU Rp2,6 Miliar, Ganjar Siswo Pranowo Divonis Selaku Kabud Dinas OU Surabaya Divonis 6 Tahun Penjara—Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

14.20 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3M4v8PZw3QdFeZoGkgMaCIe_8tqqkfGG1GQ_Z1UmoLpr1aG3n_De7oIUXW3acHWMXpFvTNTz1_9iZlELHuh3d7tAgx1NNhwEhKwSR2Pn-NmdXaiOuL8LrAG9jjt0MyeZ8T3hDftcOhau5ENet-gAsKsOdM6sxj0v5lLIIXWf_VNXejUISjShl3BYFQtk/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3M4v8PZw3QdFeZoGkgMaCIe_8tqqkfGG1GQ_Z1UmoLpr1aG3n_De7oIUXW3acHWMXpFvTNTz1_9iZlELHuh3d7tAgx1NNhwEhKwSR2Pn-NmdXaiOuL8LrAG9jjt0MyeZ8T3hDftcOhau5ENet-gAsKsOdM6sxj0v5lLIIXWf_VNXejUISjShl3BYFQtk/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a><span style="color: red; font-size: x-large; text-align: left;">Majelis Hakim Menilai Unsur Gratifikasi dan Pencucian Uang Terpenuhi; Putusan Di Atas Tuntutan JPU, dan Memerintahkan JPU Untuk Mengembalikan Susa Uang Rp931 Juta keoada Terdakwa. Atas Putusan, Terdakwa dan Jaksa Sama-sama Pikir-Pikir</span></div></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><b><span style="font-size: 18px;">BERITA</span></b></span><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">KORUPSI</span></b></span><span style="color: #001c31;"><b><span style="font-size: 18px;">.CO</span></b></span><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;"> –</span></span></div>
<span style="color: #001c31;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat, 13 Maret 2026, menjatuhkan vonis 6 tahun penjara lebih berat dari tuntutan JPU terhadap Terdakwa Ganjar Siswo Pranowo selaku Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Surabaya, karena terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sejak tahun 2017-2022 senilai Rp2,6 miliar.</span></div></span><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Jumat, 13 Maret 2026, oleh Ketua Majelis Hakim I Made Yuliada, SH., MH. Vonis tersebut bahkan lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Surabaya yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan penjara.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun, serta denda sebesar Rp500 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 140 hari,” ujar Ketua Majelis Hakim saat membacakan amar putusan di ruang sidang.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Terbukti Terima Uang dari Kontraktor Proyek APBD</span></b></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi  sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 607 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti menerima uang gratifikasi dari sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek infrastruktur bersumber dari APBD Pemerintah Kota Surabaya selama kurun waktu 2017 hingga 2022.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Uang tersebut kemudian diolah dan disamarkan melalui berbagai transaksi sehingga masuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang (TPPU).</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Namun dalam putusannya, Majelis Hakim juga memerintahkan agar sisa uang sebesar Rp931.142.706,72 dikembalikan kepada terdakwa, melalui Jaksa Penuntut Umum.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Terdakwa dan Jaksa Sama-sama Pikir-Pikir</span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtYlQXeaeqSUogG3OIjJF4mzycdaLb9BaMsa2VDkZZdju5ISFBPuDIMShZKa1PG2I7HsR_l2eINva5apFsrdS555pB5LCwIMK0QvlPbCANhSbmxmEFjEIc2u1orALP9tFpoe9kKpDT9_gXy7qNHUXr1VqG0b_jt4SwhQ3WYPIUdo8tqcVywlhrEwWw3PU/s1920/IMG20260313113229_01.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 16px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtYlQXeaeqSUogG3OIjJF4mzycdaLb9BaMsa2VDkZZdju5ISFBPuDIMShZKa1PG2I7HsR_l2eINva5apFsrdS555pB5LCwIMK0QvlPbCANhSbmxmEFjEIc2u1orALP9tFpoe9kKpDT9_gXy7qNHUXr1VqG0b_jt4SwhQ3WYPIUdo8tqcVywlhrEwWw3PU/w640-h360/IMG20260313113229_01.jpg" width="640" /></a><span style="color: #001c31; font-size: 16px;">Menanggapi putusan tersebut, pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya Adhiguna Abdhipradhana Herwindha, SH., LL.M menyatakan pihaknya terkejut karena vonis yang dijatuhkan lebih tinggi dari tuntutan jaksa.</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">“Kami cukup terkejut mendengar putusan Majelis Hakim tadi. Putusannya lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Padahal kejujuran, pengakuan, serta sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan tidak menjadi pertimbangan hakim,” ujar Adhiguna kepada wartawan.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Ia menegaskan pihaknya masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">“Kami masih pikir-pikir untuk menentukan apakah akan mengajukan upaya hukum banding atau tidak,” ujarnya.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Sikap serupa juga disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan masih mempelajari putusan majelis hakim.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Benarkah Terdakwa Bekerja Sendiri?</span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW8VaoXQ23fhoAueQ2Svhp2qjKVBT8fQq9yQVK5QVHrjgKNZsuXvFJg1sOUty4kOY3nNB73HPXt3A4cK50dUSjy7H78heu6UR4Et6lHWqEWCOzmJ1ZxNnkB5oUn2g7fUq3P3aPdqM_iJP-Ox78Xk12qB7q1SxcX5B6C2bKQc88Igu5Kj5iR97_occEi5s/s640/9.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 16px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW8VaoXQ23fhoAueQ2Svhp2qjKVBT8fQq9yQVK5QVHrjgKNZsuXvFJg1sOUty4kOY3nNB73HPXt3A4cK50dUSjy7H78heu6UR4Et6lHWqEWCOzmJ1ZxNnkB5oUn2g7fUq3P3aPdqM_iJP-Ox78Xk12qB7q1SxcX5B6C2bKQc88Igu5Kj5iR97_occEi5s/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a><span style="color: #001c31; font-size: 16px;">Meski perkara ini telah berujung pada vonis, sejumlah pertanyaan publik justru semakin menguat. Salah satunya mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati aliran dana gratifikasi tersebut.</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Pasalnya, uang yang diterima terdakwa berasal dari sejumlah kontraktor yang mendapatkan proyek pekerjaan dari anggaran pemerintah Kota Surabaya.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Pertanyaannya kemudian, apakah seluruh uang tersebut benar-benar hanya dinikmati oleh terdakwa seorang diri? Atau justru terdakwa hanya menjadi pihak yang menanggung seluruh risiko hukum untuk menyelamatkan pihak-pihak lain yang lebih besar dalam struktur kekuasaan proyek?</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Pertanyaan ini menjadi penting karena praktik gratifikasi dalam proyek pemerintah umumnya melibatkan rantai kepentingan yang tidak sederhana, mulai dari proses penganggaran hingga pelaksanaan proyek.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Kontraktor Justru “Lega”?</span></b></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Di sisi lain, putusan terhadap Ganjar Siswo Pranowo justru dinilai membawa “angin segar” bagi sejumlah kontraktor yang sebelumnya disebut memberikan uang kepada terdakwa.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Dengan berhentinya perkara pada satu terdakwa, para pemberi uang tidak lagi terseret lebih jauh dalam proses hukum, setidaknya untuk saat ini.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Padahal dalam banyak perkara korupsi, praktik pemberian uang oleh kontraktor kepada pejabat pemerintah sering kali menjadi bagian dari sistem yang lebih luas dalam pengaturan proyek.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Publik pun kini menanti, apakah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hanya berhenti pada satu terdakwa, atau berani membuka kemungkinan adanya aktor lain yang terlibat dalam skema gratifikasi proyek di lingkungan Dinas PU Kota Surabaya.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Kasus ini menjadi pengingat bahwa praktik gratifikasi dalam proyek pembangunan masih menjadi penyakit kronis dalam pengelolaan anggaran publik, yang kerap baru terungkap setelah kerugian dan praktik koruptif terjadi selama bertahun-tahun.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">(Jentar S | </span></span><span style="color: #001c31;"><b><span style="font-size: 16px;">BERITA</span></b></span><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 16px;">KORUPSI</span></b></span><span style="color: #001c31;"><b><span style="font-size: 16px;">.CO</span></b></span><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">)</span></span><br />
</p>

Terbukti Terima Gratifikasi dan TPPU Rp2,6 Miliar, Ganjar Siswo Pranowo Divonis Selaku Kabud Dinas OU Surabaya Divonis 6 Tahun Penjara—Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Terbukti Terima Gratifikasi dan TPPU Rp2,6 Miliar, Ganjar Siswo Pranowo Divonis Selaku Kabud Dinas OU Surabaya Divonis 6 Tahun Penjara—Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

Majelis Hakim Menilai Unsur Gratifikasi dan Pencucian Uang Terpenuhi; Putusan Di Atas Tuntutan JPU, dan Memerintahkan JPU Untuk Mengembalika...

Vonis Ringan Korupsi Rusunawa Rp9,7 M Sidoarjo: Empat Mantan Kadis Perkim Dihukum 1–2 Tahun, Lalu Bagaimana Nasib Para Mantan Bupati?

22.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLc0itFJrRQ3Tqs3g59OnrD0XgBGT3Or9S0pb-uhBkMqGm0Mz8htfRhf6ivyagpXIsrR_quRTnsrKkEMlQbPzgiPiE4OHUz2GPd-y7uDuYVPhKIr13EX8Vv1YlT6DFxz8K_O6jMomX5aqTCOT2LTEb0W5mcNzFUp4pjt8QOck3NZBVquXba2wIzitRwfU/s4160/IMG20251201151230.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLc0itFJrRQ3Tqs3g59OnrD0XgBGT3Or9S0pb-uhBkMqGm0Mz8htfRhf6ivyagpXIsrR_quRTnsrKkEMlQbPzgiPiE4OHUz2GPd-y7uDuYVPhKIr13EX8Vv1YlT6DFxz8K_O6jMomX5aqTCOT2LTEb0W5mcNzFUp4pjt8QOck3NZBVquXba2wIzitRwfU/w640-h288/IMG20251201151230.jpg" width="640" /></a><br /><h3><span style="color: red; font-size: large;">Kerugian negara miliaran rupiah dari pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak 2008 menyeret delapan terdakwa. Publik kini menunggu keberanian Kejari mengungkap peran aktor kekuasaan di balik proyek APBD tersebut. </span></h3></div><div style="text-align: justify;">
<p dir="ltr"><span style="font-size: 18px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 18px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 18px;"><b>.CO</b></span> - <br />
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis terhadap empat terdakwa dalam perkara korupsi pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang merugikan keuangan negara sebesar Rp9.751.244.222,20.</p>
<p dir="ltr">Dalam sidang putusan yang digelar Senin, 9 Maret 2026, majelis hakim yang diketuai Ni Putu Sri Indayani, SH., MH menyatakan keempat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun hukuman yang dijatuhkan dinilai jauh lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo.</p><p dir="ltr"><br />
Empat terdakwa tersebut adalah para mantan pejabat di lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Kabupaten Sidoarjo, yaitu:<br /></p><ol><li><b>Sulaksono</b>, Kadis Perkim CKTR periode 2007–2012 dan 2017–2021</li><li><b>Dwijo Prawito</b>, Kadis Perkim CKTR periode 2012–2014</li><li><b>Agoes Boedi Tjahjono</b>, Kadis Perkim CKTR periode 2015–2017</li><li><b>Heri Soesanto</b>, Plt Kadis Perkim CKTR tahun 2022</li></ol><p></p>
<p dir="ltr">Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun terhadap Terdakwa Sulaksono, Dwijo Prawito, dan Terdakwa Agoes Boedi Tjahjono, dan denda masing-masing Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Menariknya, ketiga terdakwa tersebut tidak dibebani membayar uang pengganti.</p>
<p dir="ltr">Sementara itu, nasib Heri Soesanto terbilang lebih baik. Ia divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Bahkan uang yang sebelumnya telah disetorkan dalam perkara ini diperintahkan untuk dikembalikan kepada terdakwa.</p>
<p dir="ltr">Vonis tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan JPU Kejari Sidoarjo. Sebelumnya jaksa menuntut:<br /></p><ol><li><b>Terdakwa Sulaksono</b>: 6 tahun penjara, denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp1,3 miliar subsider 3 tahun penjara.</li><li><b>Terdakwa Dwijo Prawito:</b> 6 tahun penjara, denda Rp400 juta subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp800 juta subsider 3 tahun penjara.</li><li><b>Terdakwa Agoes Boedi Tjahjono:</b> 6 tahun penjara, denda Rp400 juta subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp766 juta subsider 3 tahun penjara.</li><li><b>Terdakwa Heri Soesanto:</b> 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.</li></ol><p></p>

<p dir="ltr"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Delapan Terdakwa Dalam Satu Perkara</span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTvx29c_eiRXPUvY-axS-0-deRR2_9_RnNoqBO8tdQ8jueUXL1pgqYijoTUeA4HybY7XiyS44Gp6P3oIUC0cw8fTzZLrKtVOKhdcUbPbwoqoV4OKuaLd3yexz1ZcAbf_8zxvHzQQXWd6a0Im0PXGrSKCuC-9QWC84erQA0OblcMc1082UbKinzcwuXQr8/s1280/IMG20260309153211_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTvx29c_eiRXPUvY-axS-0-deRR2_9_RnNoqBO8tdQ8jueUXL1pgqYijoTUeA4HybY7XiyS44Gp6P3oIUC0cw8fTzZLrKtVOKhdcUbPbwoqoV4OKuaLd3yexz1ZcAbf_8zxvHzQQXWd6a0Im0PXGrSKCuC-9QWC84erQA0OblcMc1082UbKinzcwuXQr8/w640-h360/IMG20260309153211_01.jpg" width="640" /></a>Kasus korupsi Rusunawa Tambaksawah ini sejatinya telah menyeret delapan orang terdakwa. Empat terdakwa lainnya telah lebih dulu divonis bersalah pada September 2025, yaitu:</p><ol><li>Imam Fauzi, Kepala Desa Tambaksawah, divonis 1 tahun 8 bulan penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.</li><li>Bambang Soemarsono, Ketua Pengelola Rusunawa 2008–2013, dihukum 4 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan serta uang pengganti Rp767,8 juta subsider 1,6 tahun penjara.</li><li>Sentot Subagyo, Ketua Pengelola Rusunawa 2013–2022, dihukum 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan serta uang pengganti Rp2,4 miliar subsider 2 tahun penjara.</li><li>Muhammad Rozikin, anggota tim penyelesaian aset 2012–2013, divonis 1 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.</li></ol><p></p>

<p dir="ltr">Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak 2008 hingga 2022 yang diduga penuh penyimpangan hingga menyebabkan kerugian negara hampir Rp9,7 miliar.</p>
<p dir="ltr"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Rusunawa Dibangun APBD/APBN, Tapi Dikelola Pihak Ketiga</span></b></span></p>
<p dir="ltr">Fakta yang terungkap di persidangan menimbulkan banyak tanda tanya. Rusunawa Tambaksawah dibangun pada 2008 menggunakan dana APBD Kabupaten Sidoarjo, namun berdiri di atas tanah kas desa dan pengelolaannya justru diserahkan kepada pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah desa.</p>
<p dir="ltr">Dalam praktiknya, pengelolaan Rusunawa diduga berlangsung tanpa pengawasan yang memadai dari pemerintah daerah.</p><p dir="ltr">
Sejumlah saksi di persidangan mengungkap berbagai kejanggalan, di antaranya:<br />
Penetapan tarif sewa Rp400 ribu per kamar/unit dilakukan sepihak oleh pengelola.</p><p dir="ltr">
Tarif tersebut tidak melalui mekanisme atau persetujuan resmi dari Pemkab Sidoarjo.<br />
Tidak ada sistem pengawasan yang jelas dari dinas terkait.</p>
<p dir="ltr">Pendapatan sewa yang seharusnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga tidak tercatat secara transparan.</p><p dir="ltr">
Akibatnya, potensi pendapatan miliaran rupiah dari Rusunawa tersebut diduga hilang tanpa jejak yang jelas, yang kemudian oleh jaksa dihitung sebagai kerugian negara.</p>
<p dir="ltr"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Bayang-bayang Tanggung Jawab Para Mantan Bupati</span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF_DxQJeDPUwkl_WS7wayTgQw5uw7D1bMN5BIgcOwgwy7C6ctCoGTDprWzSiP39aoXoPAg55dRdMONyInzmQkKmxEaIqBsUc3R2pVg4edNO7q1dLHFB4kFF_Ol360vOuF_GT8KRaDGNth442FY1f_ssdkTAjkoRDmmwyOgUR6K5Xr-mts2CcuJX06E1W0/s4160/IMG20260309152708.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF_DxQJeDPUwkl_WS7wayTgQw5uw7D1bMN5BIgcOwgwy7C6ctCoGTDprWzSiP39aoXoPAg55dRdMONyInzmQkKmxEaIqBsUc3R2pVg4edNO7q1dLHFB4kFF_Ol360vOuF_GT8KRaDGNth442FY1f_ssdkTAjkoRDmmwyOgUR6K5Xr-mts2CcuJX06E1W0/w640-h288/IMG20260309152708.jpg" width="640" /></a>Putusan terhadap delapan terdakwa ini belum menjawab satu pertanyaan besar: siapa sebenarnya pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan pembangunan dan pengelolaan Rusunawa tersebut?</p>
<p dir="ltr">Pasalnya, proyek pembangunan Rusunawa Tambaksawah dimulai pada 2008, ketika Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Win Hendarso sebagai Bupati dengan Saiful Ilah sebagai Wakil Bupati.</p>
<p dir="ltr">Dalam perkembangan berikutnya, kursi Bupati Sidoarjo berganti kepada Saiful Ilah sebagai Bupati periode 2010–2015 dan 2016–2021.</p>
<p dir="ltr">Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) sebagai Bupati periode 2021–2024. Hudiono sebagai Penjabat Bupati periode 2020–2021.</p>
<p dir="ltr">Diketahui, penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebelumnya telah memintai keterangan tiga mantan Bupati dan satu Pj Bupati terkait perkara ini.</p>
<p dir="ltr">Ironisnya, dua di antara nama tersebut kini juga tengah berstatus terpidana dalam perkara korupsi lain, yakni Saiful Ilah dan Ahmad Muhdlor Ali dalam kasus operasi tangkap tangan KPK.</p>
<p dir="ltr"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Program Kabupaten atau Program Desa?</span></b></span></p>
<p dir="ltr">Pertanyaan paling mendasar dalam kasus ini adalah: Apakah pembangunan Rusunawa Tambaksawah merupakan program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atau justru program desa?</p>
<p dir="ltr">Jika proyek tersebut menggunakan anggaran APBD/APBN, maka secara administratif mestinya berada dalam kendali pemerintah daerah, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.</p>
<p dir="ltr">Namun fakta di lapangan menunjukkan pengelolaannya justru dilakukan oleh pihak yang ditunjuk pemerintah desa tanpa mekanisme pengawasan yang jelas dari pemerintah kabupaten.</p>
<p dir="ltr">Hal inilah yang kemudian menimbulkan dugaan bahwa kebijakan pembangunan hingga pengelolaan Rusunawa tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.</p>
<p dir="ltr"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Menunggu Keberanian Penegak Hukum</span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZJyA7G7CqhqsvyrjDzpP9bFxvnhg7r3FwX7FJqRiG1y8PQGKp7pcFasH0sPWm4JCytSra731ed6-DgUn5h3RhXHF9LpAMTZrs0Avo_NegxkxycneGc8WsY_qcsRANOb07AVpPyxR3yX7iKuIbCp5D2gxEfLJQtZ1VsMeGjF7zN8hg-2bYeo0uiJqk9rQ/s4160/IMG20260309151131.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZJyA7G7CqhqsvyrjDzpP9bFxvnhg7r3FwX7FJqRiG1y8PQGKp7pcFasH0sPWm4JCytSra731ed6-DgUn5h3RhXHF9LpAMTZrs0Avo_NegxkxycneGc8WsY_qcsRANOb07AVpPyxR3yX7iKuIbCp5D2gxEfLJQtZ1VsMeGjF7zN8hg-2bYeo0uiJqk9rQ/w640-h288/IMG20260309151131.jpg" width="640" /></a>Vonis ringan terhadap para Terdakwa selaku Kepala Dinas dalam perkara ini memunculkan pertanyaan baru di tengah publik: apakah penegakan hukum akan berhenti pada level pelaksana teknis Ataukah Kejaksaan Negeri Sidoarjo akan berani menelusuri lebih jauh hingga ke level pengambil kebijakan tertinggi yang memiliki kewenangan dalam penggunaan APBD/APBN dan pengawasan program pembangunan daerah.</p><p></p>
<p dir="ltr">Dengan kerugian negara mencapai hampir Rp10 miliar dan rentang waktu pengelolaan hingga 14 tahun, publik kini menanti langkah lanjutan aparat penegak hukum ditangan Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo </p>
<p dir="ltr">Sebab tanpa pengungkapan aktor di balik kebijakan tersebut, perkara korupsi Rusunawa Tambaksawah berpotensi hanya berhenti pada “korban lapangan”, sementara pihak yang diduga memiliki kewenangan strategis tetap berada di luar jerat hukum.</p><p dir="ltr"><br />
(Jentar S | <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b>)</p></div>

Vonis Ringan Korupsi Rusunawa Rp9,7 M Sidoarjo: Empat Mantan Kadis Perkim Dihukum 1–2 Tahun, Lalu Bagaimana Nasib Para Mantan Bupati?

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Vonis Ringan Korupsi Rusunawa Rp9,7 M Sidoarjo: Empat Mantan Kadis Perkim Dihukum 1–2 Tahun, Lalu Bagaimana Nasib Para Mantan Bupati?

Kerugian negara miliaran rupiah dari pengelolaan Rusunawa Tambaksawah sejak 2008 menyeret delapan terdakwa. Publik kini menunggu keberanian ...

Suap Rp950 Juta ke Bupati Ponorogo Terbongkar di Sidang Tipikor Surabaya: Sucipto Direktur CV Cipto Makmur Jaya Dituntut 2,5 Tahun Penjara

20.47 beritakorupsi 0

<h3 style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizeb-KIDnsdCcEJwXbEN746hG9D2YuzVcdPeaT2Nt-L8jt-YZeAWV_wlebJfUJ44nfaSvcGsMD6tLZpOQ1oZ1PJjxhm4p_5tcAtEQTSSOWLXNYBtjoYwZCsnFsiKsWUDs_y0EjJ6Z432t-yzHdZe3NsE8ystdhcGE0wfHFmAy5zD0t0ZL16u8jE9TtrFI/s1536/IMG_20260307_203113.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizeb-KIDnsdCcEJwXbEN746hG9D2YuzVcdPeaT2Nt-L8jt-YZeAWV_wlebJfUJ44nfaSvcGsMD6tLZpOQ1oZ1PJjxhm4p_5tcAtEQTSSOWLXNYBtjoYwZCsnFsiKsWUDs_y0EjJ6Z432t-yzHdZe3NsE8ystdhcGE0wfHFmAy5zD0t0ZL16u8jE9TtrFI/w640-h426/IMG_20260307_203113.png" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Jaksa KPK Ungkap Aliran Fee Proyek RSUD Rp14 Miliar, Nama <a data-preview="" href="https://www.google.com/search?ved=1t:260882&q=Sugiri+Heru+Sangoko&bbid=913015724643309072&bpid=1373926839502486580" target="_blank">Sugiri Heru Sangoko</a> dan kekasihnya, Lely anggota DPRD Ponorogo sebagai Orang Kepercayaan Bupati Ikut Disebut di Persidangan. Akankah terseret untuk berikutnya?. </span><b>Ditulis oleh: Jentar S</b> </h3><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span></div><div style="text-align: justify;">Sidang tuntutan perkara Korupsi suap tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap <a data-preview="" href="https://www.google.com/search?ved=1t:260882&q=Bupati+Ponorogo&bbid=913015724643309072&bpid=1373926839502486580" target="_blank">Bupati Ponorogo</a> Sugiri Sancoko kembali mengungkap fakta-fakta penting di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat 6 Maret 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan tersebut, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan surat tuntutan terhadap Terdakwa Sucipto, Direktur CV Cipto Makmur Jaya, yang didakwa sebagai pemberi suap kepada Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebesar Rp950 juta </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jaksa menuntut Terdakwa Sucipto dengan pidana 2 tahun dan 5 bulan penjara, serta denda Rp250 juta subsider 90 hari penjara, karena dinilai terbukti memberikan uang Rp950 juta kepada Bupati Ponorogo <a data-preview="" href="https://www.google.com/search?ved=1t:260882&q=Sugiri+Sancoko&bbid=913015724643309072&bpid=1373926839502486580" target="_blank">Sugiri Sancoko</a> atas permintaan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Ponorogo </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-g1TXzwRRRBV33m7WKJMlgnI_KUytKvpudtrA2ZHLDvguZ20xke9-PhdWPGZPFWJMLjX332QdPPCfk7JfRVM_Iy0elc2uDPIX_uJpJVcDUsqIl_YTfWtwqnAs3v34T6jy2Ax5nqGIumzpWFhsPu6aXp14i-a3GQMT7g5rqOOMvzvvstX8RWGQNWYuK-U/s1280/IMG20260127135226_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-g1TXzwRRRBV33m7WKJMlgnI_KUytKvpudtrA2ZHLDvguZ20xke9-PhdWPGZPFWJMLjX332QdPPCfk7JfRVM_Iy0elc2uDPIX_uJpJVcDUsqIl_YTfWtwqnAs3v34T6jy2Ax5nqGIumzpWFhsPu6aXp14i-a3GQMT7g5rqOOMvzvvstX8RWGQNWYuK-U/w640-h360/IMG20260127135226_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Jaksa menyebut, uang tersebut merupakan fee proyek pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Paviliun <a data-preview="" href="https://www.google.com/search?ved=1t:260882&q=RSUD+dr.+Harjono+S+Ponorogo&bbid=913015724643309072&bpid=1373926839502486580" target="_blank">RSUD dr. Harjono S Ponorogo</a> tahun 2024 dengan nilai anggaran Rp14.030.930.030,81.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>OTT KPK Menjerat Empat Orang</b></span></div><div style="text-align: justify;">Perkara ini bermula dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada 7 November 2025.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam OTT tersebut, penyidik KPK mengamankan beberapa pihak, yakni:</div><div style="text-align: justify;">Sucipto, Direktur CV Cipto Makmur Jaya,  Yunus Mahatma, Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo, Agus Pramono, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo dan Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketiga pejabat Kabupaten Ponorogo itu kini berstatus tersangka dan masih menjalani penahanan di Rutan Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Alur Uang Suap Rp950 Juta</span></b></div><div style="text-align: justify;">Dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa terungkap, uang Rp950 juta yang diberikan Sucipto merupakan fee proyek untuk Bupati Ponorogo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Permintaan fee tersebut, menurut Jaksa, disampaikan Bupati kepada Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD untuk melunasi hutang "politik". Lalu Yunus Mahatma menyampaikannya kepada Sucipto </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtIBLkEj5NjE_BiFAmkljDSsnhKmz_A5Ux1Ya57lp4St4B7s_du_Z9GbEavsAP-OktRb7kKnf5eoR8OHNK59uErN1KZCCptnSntWItp1HW12nUf2R0D7ud65ihfM4k5iITTCg5a7rgr4KTbpoLwWFeGQEBj6MfVWqPqirJiu0vW9SsoI-F7v3MLIK2R6A/s640/Sugiri%20Heru%20Sangoko%20(1).png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="285" data-original-width="640" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtIBLkEj5NjE_BiFAmkljDSsnhKmz_A5Ux1Ya57lp4St4B7s_du_Z9GbEavsAP-OktRb7kKnf5eoR8OHNK59uErN1KZCCptnSntWItp1HW12nUf2R0D7ud65ihfM4k5iITTCg5a7rgr4KTbpoLwWFeGQEBj6MfVWqPqirJiu0vW9SsoI-F7v3MLIK2R6A/w640-h286/Sugiri%20Heru%20Sangoko%20(1).png" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Adapun mekanisme penyerahan uangnya dilakukan melalui perantara keluarga Bupati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Sucipto menyerahkan uang tersebut kepada Yunus Mahatma, yang kemudian diteruskan kepada Sugiri Sancoko melalui adik kandungnya, Ely Widodo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta persidangan juga mengungkap bahwa pengaturan proyek-proyek di RSUD Ponorogo tidak berdiri sendiri, melainkan disebut berada dalam pengaruh orang kepercayaan Bupati, yaitu Sugiri Heru Sangoko </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nama Sugiri Heru Sangoko disebut sebagai pihak yang memiliki peran dalam pengaturan proyek sekaligus dikenal sebagai pendana biaya kampanye politik Sugiri Sancoko saat pemilihan kepala daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Peran Pejabat RSUD dalam Proses Proyek</span></b></div><div style="text-align: justify;">Dalam proses administrasi proyek, Direktur RSUD Yunus Mahatma disebut meminta Terdakwa Sucipto untuk berkoordinasi dengan Mujib Ridwan, Wakil Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mujib juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam proyek pembangunan gedung paviliun tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Peran ini menjadi penting karena berkaitan dengan kelengkapan dokumen persyaratan proyek melalui <a data-preview="" href="https://www.google.com/search?ved=1t:260882&q=define+sistem+e-catalog&bbid=913015724643309072&bpid=1373926839502486580" target="_blank">sistem e-catalog</a>, yang menjadi pintu awal bagi kontraktor untuk memperoleh pekerjaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Nama Anggota DPRD Ikut Disebut</b></span></div><div style="text-align: justify;">Fakta lain yang mencuat di persidangan adalah adanya dugaan keterkaitan antara jaringan proyek dengan pembiayaan politik.</div><div style="text-align: justify;">Nama <a data-preview="" href="https://www.google.com/search?ved=1t:260882&q=Relelyanda+Solekha+Wijayanti+alias+Lely&bbid=913015724643309072&bpid=1373926839502486580" target="_blank">Relelyanda Solekha Wijayanti alias Lely</a>, seorang anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, disebut-sebut memiliki kedekatan khusus dengan Sugiri Heru Sangoko.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keduanya bahkan disebut sebagai pihak yang diduga menjadi pendana kampanye Pilkada Sugiri Sancoko dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dana kampanye tersebut, menurut informasi yang berkembang dalam proses persidangan, diduga tidak tercatat atau dilaporkan secara resmi kepada Bawaslu maupun KPU.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Fee Proyek Diduga Sistemik</span></b></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdPhcopHiONRhInqOdjQm5xx3AIlWHVkznWC_vp6YqUpx0WjZ9oCq1i_Gbtp7PM1ptviMjeu2HGy0rpSvY7vUMOOczl7VyoXiCQ02Po2_R3M6TyV4Hv4mUYhK_BsfGjfXN8dT6e8-PSLufLPWLAw6_O-uAzHX3MALxbh54LHDVRoaLO42hfppaI7CAnH4/s4160/IMG20260206134902.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdPhcopHiONRhInqOdjQm5xx3AIlWHVkznWC_vp6YqUpx0WjZ9oCq1i_Gbtp7PM1ptviMjeu2HGy0rpSvY7vUMOOczl7VyoXiCQ02Po2_R3M6TyV4Hv4mUYhK_BsfGjfXN8dT6e8-PSLufLPWLAw6_O-uAzHX3MALxbh54LHDVRoaLO42hfppaI7CAnH4/w640-h288/IMG20260206134902.jpg" width="640" /></a></div><div>Fakta yang terungkap di ruang sidang juga mengindikasikan bahwa pemberian fee proyek tidak hanya terjadi pada proyek pembangunan Gedung Paviliun RSUD.</div><div><br /></div><div>Jaksa menyebut praktik serupa diduga juga terjadi pada sejumlah proyek lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yang membuka kemungkinan pengembangan perkara oleh penyidik KPK.</div><div><br /></div><div>Sidang perkara ini masih akan berlanjut dengan agenda pembelaan dari terdakwa maupun melalui Tim Advokat Budiarjo Setiawan, SH., MH dkk selaku Penasehat Hukum-nya </div><div><br /></div><div>Publik kini menanti, apakah perkara suap Rp950 juta ini hanya berhenti pada pemberi suap, atau justru akan mengungkap lebih jauh jaringan kekuasaan dan pendanaan politik di balik proyek-proyek pemerintah daerah di Ponorogo?</div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9xhoGEo10qjxE9J6aRIyuf9MSQJi1z4bQAzlV36VR2o6otAxWlMRaQVLvL9cymSC0mNiabPghEwBfy8XjNTKgvJ8YT3UkexifhVofRnm0nyG2IEz7okV1G90zgCHb2ZuhBVnPO2ylgifzgVUHKGBz_UU-ZQDGzr2SAYS98xXZR68XsH4NKWdznkFmhps/s4160/IMG20260206140316.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="144" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9xhoGEo10qjxE9J6aRIyuf9MSQJi1z4bQAzlV36VR2o6otAxWlMRaQVLvL9cymSC0mNiabPghEwBfy8XjNTKgvJ8YT3UkexifhVofRnm0nyG2IEz7okV1G90zgCHb2ZuhBVnPO2ylgifzgVUHKGBz_UU-ZQDGzr2SAYS98xXZR68XsH4NKWdznkFmhps/s320/IMG20260206140316.jpg" width="320" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Tim Advokat Budiarjo Setiawan, SH., MH dkk</span></td></tr></tbody></table><b style="color: red; font-size: large;">Pertanyaan Kritis yang Muncul dari Fakta Persidangan:</b></div><div style="text-align: justify;"><b>1. Sugiri Heru Sangoko;</b></div><div style="text-align: justify;">Apa peran sebenarnya Sugiri Heru Sangoko dalam pengaturan proyek-proyek di RSUD Ponorogo?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Benarkah Ia menjadi pihak yang mengendalikan distribusi proyek di lingkungan Pemkab Ponorogo?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah statusnya sebagai pendana kampanye Bupati berkorelasi dengan kemudahan akses terhadap proyek pemerintah?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Relelyanda Solekha Wijayanti alias Lely</b></div><div style="text-align: justify;">Apakah benar anggota DPRD Ponorogo ini turut menjadi bagian dari jaringan pendanaan kampanye Pilkada Sugiri Sancoko?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika benar, apakah dana kampanye puluhan miliar tersebut tercatat dalam laporan resmi kepada penyelenggara pemilu?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah ada hubungan antara posisi politiknya di DPRD dengan proyek-proyek yang beredar di lingkungan Pemkab Ponorogo?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">3.Mujib Ridwan</span></b></div><div style="text-align: justify;">Sejauh mana peran Mujib Ridwan sebagai PPKom dalam proses pengadaan proyek pembangunan Gedung Paviliun RSUD Ponorogo?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah Ia mengetahui atau bahkan memfasilitasi mekanisme pengkondisian proyek melalui sistem e-catalog?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah proses administrasi proyek telah dilakukan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau pura-pura tidak mengetahui?</div>

Suap Rp950 Juta ke Bupati Ponorogo Terbongkar di Sidang Tipikor Surabaya: Sucipto Direktur CV Cipto Makmur Jaya Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Suap Rp950 Juta ke Bupati Ponorogo Terbongkar di Sidang Tipikor Surabaya: Sucipto Direktur CV Cipto Makmur Jaya Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Jaksa KPK Ungkap Aliran Fee Proyek RSUD Rp14 Miliar, Nama Sugiri Heru Sangoko dan kekasihnya, Lely anggota DPRD Ponorogo sebagai Orang Kepe...

“Batal Demi Hukum! Ahli Unair Bongkar Dugaan Cacat Kewenangan Pembebasan Lahan Tol Bandara Dhoho, Sidang Penipuan Rp183 Miliar Kian Panas”

19.09 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlr9FcoSF22dXBqT4WF6vaDv7YUBVhMbaX26zSW-9NBmIimvVfxsFIy36D8LMCEznTdw0WhGx82Nc3dhGATjkMj_wGufhgR9HubOaZO24frmfJd30JTzvvG9KdCET9q9LCOaYzEhp09U3kD8M5Gt4VEMDXm9tVrX1dtd9izU1baG7BMB2fmeOQYOEBOCM/s4160/IMG20260302165539.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlr9FcoSF22dXBqT4WF6vaDv7YUBVhMbaX26zSW-9NBmIimvVfxsFIy36D8LMCEznTdw0WhGx82Nc3dhGATjkMj_wGufhgR9HubOaZO24frmfJd30JTzvvG9KdCET9q9LCOaYzEhp09U3kD8M5Gt4VEMDXm9tVrX1dtd9izU1baG7BMB2fmeOQYOEBOCM/w640-h288/IMG20260302165539.jpg" width="640" /></a></div><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Tanpa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Pemerintah, PT Surya Kerta Agung Dinilai Tak Berhak Lakukan Pengadaan Tanah – Lalu, Layakkah Perkara Ini Murni Dipidana?</span> Ditulis oleh: Jentar S</h3><div style="text-align: justify;">
<p dir="ltr"><span style="font-size: 18px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 18px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 18px;"><b>.CO - </b></span><br />
Sidang perkara dugaan penipuan dan penggelapan pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri kembali memantik perdebatan serius. Persidangan yang digelar di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Kediri pada Senin, 2 Maret 2026 dengan agenda menghadirkan pendapat Ahli Hukum Administrasi Negara yang justru membuka babak baru: proyek pembebasan tanah tersebut dinilai batal demi hukum.</p>
<p dir="ltr">Perkara dengan nilai fantastis Rp183.450.000.000 yang terjadi pada 2019–2020 di tujuh desa dan dua Kecamatan di Kabupaten Kediri ini menyeret dua terdakwa, yakni Suratman bagian Manager Keuangan dan Kebun PT Bukit Dhoho Indah yang bergerak dibidang perkebunan, anak perusahaan PT Gudang Garam, T bk, dan Satya Andi Lala karyawan kontrak PT BDI. Keduanya disebut ditunjuk secara lisan oleh Suwardi karyawan PT Gudang Garam sebagai Leader/PIC Tim Pembebasan Lahan, sementara Suwardi selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri yang ditunjuk langsung oleh Istata Taswin SIddharta sekaku Direktur PT Surya Kerta Agung (PT SKA) bergerak di bidang konstruksi dan jalan tol </p>
<p dir="ltr">Namun, yang menjadi sorotan bukan sekadar soal dugaan penipuan atau penggelapan uang perusahaan PT SKA, melainkan legalitas kewenangan pengusahaan jalan tol itu sendiri </p>
<p dir="ltr"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: medium;">Ahli Administrasi Negara: Tanpa Perjanjian, Pengusahaan Tol Tak Sah</span> ;</b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifQD_-bMTrnwlPFFWMInKaBjgyDsswCxQVrl56e016N8bXaFB7s3_pRA01xej0769b7tG5mi3q9E6DBz-h9JF-H9l2DiBf317Vj9RKLaXR4x65ZeN3O5MOA5ayQe2pcLJkSoFgncd0MqsZw7nDkYmH74EOVCGT175UojXvAnSRYKfSzsG6HNW1-0-2wtI/s4160/IMG20260302165544.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifQD_-bMTrnwlPFFWMInKaBjgyDsswCxQVrl56e016N8bXaFB7s3_pRA01xej0769b7tG5mi3q9E6DBz-h9JF-H9l2DiBf317Vj9RKLaXR4x65ZeN3O5MOA5ayQe2pcLJkSoFgncd0MqsZw7nDkYmH74EOVCGT175UojXvAnSRYKfSzsG6HNW1-0-2wtI/w640-h288/IMG20260302165544.jpg" width="640" /></a>Tim Advokat Terdakwa I Suratman menghadirkan Ahli Hukum Administrasi Negara, Dr. Emanuel Sujatmoko, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Meski tidak hadir langsung, pendapat hukumnya (Legal Opinion/LO) dibacakan secara bergantian oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Budiarjo Setiawan, SH., MH, Prastiyo Silowidodo, SH, Suryanto, SH., MH, Dipa Kurniyantoro, SH., MH, Rekha Tustarama, SH., MH, Isom Nur Salim, SH. MH, Moh. Rofi’an, SH., MH, Al Hayu Muthoharoh, SH, Adhimas Satria Pamungkas, SH dan Andik Sukaca, SH secara bergantian di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Khairul, S.H., M.H.</p><p></p>
<p dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Dalam LO tersebut, Dr. Emanuel</b></span> :</span> menegaskan bahwa PT Surya Kerta Agung (PT SKA) merupakan anak perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk yang berdiri berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 26 Juli 2019 dan disahkan Kementerian Hukum dan HAM. Bidang usahanya mencakup pembangunan dan perbaikan jalan.<br />
Namun, di sinilah titik krusialnya.<br />
Menurutnya, PT SKA tidak memiliki kewenangan atau hak melakukan pengusahaan jalan tol tanpa adanya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan Pemerintah melalui Menteri yang membidangi jalan. </p>
<p dir="ltr">Jika pengusahaan dilakukan tanpa dasar tersebut, maka: “Tindakan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai akibat hukum sejak awal, karena dianggap tidak pernah ada.”</p>
<p dir="ltr">Artinya, secara hukum administrasi, pengadaan tanah yang dilakukan untuk proyek tol tersebut dapat dinyatakan cacat prosedur dan kewenangan. Tidak ada perencanaan resmi dan tidak ada penetapan lokasi sebagaimana disyaratkan regulasi.</p>
<p dir="ltr">Dr. Emanuel mendasarkan pendapatnya pada sejumlah regulasi strategis, mulai dari UU Jalan, UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, hingga berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tentang jalan tol dan pengadaan tanah.</p>
<p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f; font-size: medium;">Jika Administrasinya Batal, Bagaimana Pidananya?</span></b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb9pgb_jBK8H5tXjVxSKvoyS7e87iw7HKN2UoH04ptMYAsLR1BqhkCjG-BwOX0FAQL0LJbwJjWwoZD-khQzi59M9zd3GJWI0m1sbcHHRi2Ra5n4ggMcAk3ahq5fN9BTzV4XIplHhiJacy0Y5E77R5ih7tyhHO_0ZOkVpibLmuVhEom2ZG8WDyiyTS4UDU/s4160/IMG20260302165543.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb9pgb_jBK8H5tXjVxSKvoyS7e87iw7HKN2UoH04ptMYAsLR1BqhkCjG-BwOX0FAQL0LJbwJjWwoZD-khQzi59M9zd3GJWI0m1sbcHHRi2Ra5n4ggMcAk3ahq5fN9BTzV4XIplHhiJacy0Y5E77R5ih7tyhHO_0ZOkVpibLmuVhEom2ZG8WDyiyTS4UDU/w640-h288/IMG20260302165543.jpg" width="640" /></a></p><div><span style="color: red;"><b>Pertanyaan besar kemudian muncul:</b></span></div>
Jika pengusahaan jalan tol itu sendiri tidak sah dan batal demi hukum, apakah pembebasan lahan yang menjadi objek perkara pidana ini masih dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan?<p></p>
<p dir="ltr">Pertanyaan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan keterangan ahli pidana sebelumnya, Dr. Sholahuddin, dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.</p>
<p dir="ltr">Ia menjelaskan bahwa dalam Pasal 372 KUHP lama (WvS), unsur kesengajaan harus diarahkan pada sifat melawan hukum dari perbuatan memiliki barang yang bukan miliknya.</p>
<p dir="ltr">Artinya, untuk menyatakan seseorang bersalah atas penggelapan, harus dibuktikan: Ada penguasaan atas barang atau uang; Ada kesengajaan untuk memiliki;<br />
Ada unsur melawan hukum; Ada hubungan langsung dengan perbuatan inti yang didakwakan.</p>
<p dir="ltr">Lebih jauh, ia menegaskan konsep penyertaan (deelneming) dalam hukum pidana: Tidak semua pihak yang terlibat dalam aktivitas administratif, koordinatif, atau teknis otomatis dapat dipidana. Harus diuji hubungan langsungnya dengan delik inti.</p>
<div><b><span style="color: #f02c1f; font-size: medium;">Apakah Ini Sengketa Administratif yang Dipidana?</span></b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0t_GMHrbF1FMmFDPDTD1On2dCOrwVVaQIUPQCSCwDbgRnOp7cflFfc3hSMKEspPfrWIQScw-JUjKwGOrGb7ZjjxSzq7-dUUl_7TJ3xyysxe1IDgQikM_EWKpvI5G8HiLS3D4gkqYfcx1_FH_BKXFmSyzPTozVzU1BJMWEbXSneck0SeNs9IT8E6DUXzY/s4160/IMG20260302172434.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0t_GMHrbF1FMmFDPDTD1On2dCOrwVVaQIUPQCSCwDbgRnOp7cflFfc3hSMKEspPfrWIQScw-JUjKwGOrGb7ZjjxSzq7-dUUl_7TJ3xyysxe1IDgQikM_EWKpvI5G8HiLS3D4gkqYfcx1_FH_BKXFmSyzPTozVzU1BJMWEbXSneck0SeNs9IT8E6DUXzY/w640-h288/IMG20260302172434.jpg" width="640" /></a></div>Di sinilah letak keganjilan yang kini menjadi bahan perdebatan tajam. Jika benar PT SKA tidak memiliki kewenangan melakukan pengusahaan jalan tol karena tidak ada PPJT dengan pemerintah, maka: Apakah pembebasan lahan tersebut sejak awal merupakan tindakan administratif yang cacat?<p></p>
<p dir="ltr">Jika cacat, apakah konsekuensinya ranah hukum administrasi dan perdata? Atau tetap dapat ditarik menjadi pertanggungjawaban pidana individual? Sebab, hukum pidana adalah ultimum remedium — upaya terakhir. Ia tidak boleh digunakan untuk menyelesaikan kekeliruan administratif atau konflik kewenangan korporasi yang belum jelas dasar legalitasnya.</p>
<div><b><span style="color: #f02c1f; font-size: medium;">Majelis hakim bahkan menyoroti status karyawan dalam konteks penggelapan:</span></b> </div><div>Apakah seseorang dapat dianggap memiliki tanggung jawab pidana hanya karena menerima gaji, meskipun tidak ada pengangkatan tertulis?</div>
<p dir="ltr">Ahli pidana menjawab, bisa saja, tetapi tetap harus dibuktikan adanya penguasaan uang dan unsur pidananya secara konkret.<br />
Benang Kusut Korporasi dan Tanggung Jawab</p>
<p dir="ltr">Fakta bahwa proyek ini melibatkan anak perusahaan dari korporasi besar yaitu PT Gudang Garam, memunculkan pertanyaan lebih luas: Siapa sebenarnya yang memegang kendali kebijakan? Apakah keputusan pembebasan lahan lahir dari struktur korporasi resmi? Mengapa tidak ada perjanjian pengusahaan jalan tol lebih dahulu? Apakah para terdakwa hanya pelaksana teknis di lapangan? Ataukah mereka memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan dana ratusan miliar tersebut?</p>
<p dir="ltr">Jika proyeknya sendiri dinilai tidak sah secara administrasi, maka konstruksi pertanggungjawaban pidana menjadi tidak sederhana.</p>
<p dir="ltr">Publik Menunggu Ketegasan Hakim<br />
Sidang yang semula dijadwalkan pukul 09.00 WIB namun baru dimulai pukul 16.55 WIB itu berlangsung hingga sore dengan atmosfer tegang. Pendapat ahli administrasi negara yang menyebut tindakan tersebut “batal demi hukum” jelas bukan hal ringan.</p>
<p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f; font-size: medium;">Kini publik menunggu:</span></b><br />
Akankah Majelis Hakim melihat perkara ini semata sebagai dugaan penggelapan dana perusahaan? Atau mempertimbangkan aspek legalitas dasar proyek yang justru dinilai tidak memiliki kewenangan hukum sejak awal?</p>
<p dir="ltr">Satu hal yang pasti, perkara ini bukan sekadar soal Rp183 miliar. Ia menyentuh prinsip mendasar dalam negara hukum: tidak ada kewenangan tanpa dasar hukum.<br />
Dan jika benar sejak awal kewenangan itu tidak pernah ada, maka pertanyaannya menjadi sangat tajam: Apakah yang batal demi hukum dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana?</p>
<p dir="ltr">Pertanyaannya kemudian, mengapa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri tidak berupaya mencari aktor intelektual dibalik kasus perkara pidana penipuan atau penggelapan pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju bandara Dhoho Kediri?</p>
<p dir="ltr">Mengapa JPU tidak menghadirkan Istata  Taswin Siddharta selaku Direktur PT SKA sebagai saksi dalam persidangan untuk dikonfrontir dengan Suwardi selaku Ketua Tim pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju Bandara Kediri, atau memang ada yang ditutupi agar perkara ini tidak terang benderang?</p></div>

“Batal Demi Hukum! Ahli Unair Bongkar Dugaan Cacat Kewenangan Pembebasan Lahan Tol Bandara Dhoho, Sidang Penipuan Rp183 Miliar Kian Panas”

News Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor “Batal Demi Hukum! Ahli Unair Bongkar Dugaan Cacat Kewenangan Pembebasan Lahan Tol Bandara Dhoho, Sidang Penipuan Rp183 Miliar Kian Panas”

Tanpa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Pemerintah, PT Surya Kerta Agung Dinilai Tak Berhak Lakukan Pengadaan Tanah – Lalu, Layakkah P...

Terbukti Terima Gratifikasi dan TPPU Rp2,6 Miliar, Ganjar Siswo Pranowo Divonis Selaku Kabud Dinas OU Surabaya Divonis 6 Tahun Penjara—Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

22.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqlgHssztmfmyXlixYlaH9zEl_T-ARQ0w1oXqi2oN2_70y1H68Y4zjEE5rJwAfxq9Ufnj8MDdpJ8XIGbMwD-1zfB7DGaffeBL3OBcmZN-5ayo71EVbuJg73xCwSWYgcbQIOW23N74rTuJVypXjlUkewT3RWxLplBUagYd181ZVU3br0dvu_ET08EHquF4/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqlgHssztmfmyXlixYlaH9zEl_T-ARQ0w1oXqi2oN2_70y1H68Y4zjEE5rJwAfxq9Ufnj8MDdpJ8XIGbMwD-1zfB7DGaffeBL3OBcmZN-5ayo71EVbuJg73xCwSWYgcbQIOW23N74rTuJVypXjlUkewT3RWxLplBUagYd181ZVU3br0dvu_ET08EHquF4/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a><br /><h3><span style="color: red; font-size: large;">Majelis Hakim Menilai Unsur Gratifikasi dan Pencucian Uang Terpenuhi; Putusan Di Atas Tuntutan JPU, dan Memerintahkan JPU Untuk Mengembalikan Susa Uang Rp931 Juta keoada Terdakwa. Atas Putusan, Terdakwa dan Jaksa Sama-sama Pikir-Pikir</span></h3></div><div style="text-align: justify;">
<p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><b><span style="font-size: 18px;">BERITA</span></b></span><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">KORUPSI</span></b></span><span style="color: #001c31;"><b><span style="font-size: 18px;">.CO</span></b></span><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;"> – </span></span><br />
<span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat, 13 Maret 2026, menjatuhkan vonis 6 tahun penjara lebih berat dari tuntutan JPU terhadap Terdakwa Ganjar Siswo Pranowo selaku Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Surabaya, karena terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sejak tahun 2017-2022 senilai Rp2,6 miliar.</span></span></p>
<p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Jumat, 13 Maret 2026, oleh Ketua Majelis Hakim I Made Yuliada, SH., MH. Vonis tersebut bahkan lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Surabaya yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan penjara.</span></span></p>
<p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun, serta denda sebesar Rp500 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 140 hari,” ujar Ketua Majelis Hakim saat membacakan amar putusan di ruang sidang.</span></span></p>
<p dir="ltr"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Terbukti Terima Uang dari Kontraktor Proyek APBD</span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBLz2FKgAn7t3dnJt5w4mMj8AbLy3GG2CA2ECOA5fBZU0lvGzURFl7UTEx8CoKVIgRW6Ej_s5stRiVJ-JciNtDyWdMn6FplKzRrxxu3V_DwsnBW9R1hX0Ulji6ad6XT90u__CC5uyHuEzENENUfnL0zmGM7-zMAac7hozivwUJEKbboL9Wf0496-PMG-U/s640/9.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 16px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBLz2FKgAn7t3dnJt5w4mMj8AbLy3GG2CA2ECOA5fBZU0lvGzURFl7UTEx8CoKVIgRW6Ej_s5stRiVJ-JciNtDyWdMn6FplKzRrxxu3V_DwsnBW9R1hX0Ulji6ad6XT90u__CC5uyHuEzENENUfnL0zmGM7-zMAac7hozivwUJEKbboL9Wf0496-PMG-U/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a><span style="color: #001c31; font-size: 16px;">Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi  sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 607 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</span></p>
<p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti menerima uang gratifikasi dari sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek infrastruktur bersumber dari APBD Pemerintah Kota Surabaya selama kurun waktu 2017 hingga 2022.</span></span></p>
<p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Uang tersebut kemudian diolah dan disamarkan melalui berbagai transaksi sehingga masuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang (TPPU).</span></span></p>
<p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Namun dalam putusannya, Majelis Hakim juga memerintahkan agar sisa uang sebesar Rp931.142.706,72 dikembalikan kepada terdakwa, melalui Jaksa Penuntut Umum.</span></span></p>
<p dir="ltr"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Terdakwa dan Jaksa Sama-sama Pikir-Pikir</span></b></span></p>
<p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Menanggapi putusan tersebut, pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya Adhiguna Abdhipradhana Herwindha, SH., LL.M menyatakan pihaknya terkejut karena vonis yang dijatuhkan lebih tinggi dari tuntutan jaksa.</span></span></p>
<p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">“Kami cukup terkejut mendengar putusan Majelis Hakim tadi. Putusannya lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Padahal kejujuran, pengakuan, serta sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan tidak menjadi pertimbangan hakim,” ujar Adhiguna kepada wartawan.</span></span></p>
<p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Ia menegaskan pihaknya masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.</span></span></p>
<p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">“Kami masih pikir-pikir untuk menentukan apakah akan mengajukan upaya hukum banding atau tidak,” ujarnya.</span></span></p>
<p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Sikap serupa juga disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan masih mempelajari putusan majelis hakim.</span></span></p>
<p dir="ltr"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Benarkah Terdakwa Bekerja Sendiri?</span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKaIndKfo2a8Mtz_E1bKp36EdCj0jYkVGFXX4tSgOShEYh0fFoad5iys2YZCngKy6tBsVqN0jCXeVmspqUles68HWWJZ3yDm-6oCUH2byv6rza244y9JSbkOCgjutWplIs1OiJ6xNtyNZlDA9Aw8lE1emTLWg8e180340_Sv87JqX8qPcMBuhxhVgZ30E/s1920/IMG20260313113229_01.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 16px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKaIndKfo2a8Mtz_E1bKp36EdCj0jYkVGFXX4tSgOShEYh0fFoad5iys2YZCngKy6tBsVqN0jCXeVmspqUles68HWWJZ3yDm-6oCUH2byv6rza244y9JSbkOCgjutWplIs1OiJ6xNtyNZlDA9Aw8lE1emTLWg8e180340_Sv87JqX8qPcMBuhxhVgZ30E/w640-h360/IMG20260313113229_01.jpg" width="640" /></a><span style="color: #001c31; font-size: 16px;">Meski perkara ini telah berujung pada vonis, sejumlah pertanyaan publik justru semakin menguat. Salah satunya mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati aliran dana gratifikasi tersebut.</span></p>
<p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Pasalnya, uang yang diterima terdakwa berasal dari sejumlah kontraktor yang mendapatkan proyek pekerjaan dari anggaran pemerintah Kota Surabaya.</span></span></p>
<p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Pertanyaannya kemudian, apakah seluruh uang tersebut benar-benar hanya dinikmati oleh terdakwa seorang diri? Atau justru terdakwa hanya menjadi pihak yang menanggung seluruh risiko hukum untuk menyelamatkan pihak-pihak lain yang lebih besar dalam struktur kekuasaan proyek?</span></span></p>
<p dir="ltr"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Pertanyaan ini menjadi penting karena praktik gratifikasi dalam proyek pemerintah umumnya melibatkan rantai kepentingan yang tidak sederhana, mulai dari proses penganggaran hingga pelaksanaan proyek.</span></span></p>
<p dir="ltr"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Kontraktor Justru “Lega”?</span></b></span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #001c31;">Di sisi lain, putusan terhadap Ganjar Siswo Pranowo justru dinilai membawa “angin segar” bagi sejumlah kontraktor yang sebelumnya disebut memberikan uang kepada terdakwa.</span></span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #001c31;">Dengan berhentinya perkara pada satu terdakwa, para pemberi uang tidak lagi terseret lebih jauh dalam proses hukum, setidaknya untuk saat ini.</span></span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #001c31;">Padahal dalam banyak perkara korupsi, praktik pemberian uang oleh kontraktor kepada pejabat pemerintah sering kali menjadi bagian dari sistem yang lebih luas dalam pengaturan proyek.</span></span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #001c31;">Publik pun kini menanti, apakah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hanya berhenti pada satu terdakwa, atau berani membuka kemungkinan adanya aktor lain yang terlibat dalam skema gratifikasi proyek di lingkungan Dinas PU Kota Surabaya.</span></span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #001c31;">Kasus ini menjadi pengingat bahwa praktik gratifikasi dalam proyek pembangunan masih menjadi penyakit kronis dalam pengelolaan anggaran publik, yang kerap baru terungkap setelah kerugian dan praktik koruptif terjadi selama bertahun-tahun.</span></span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #001c31;">(Jentar S | </span></span><span style="font-size: 16px;"><b><span style="color: #001c31;">BERITA</span></b></span><span style="font-size: 16px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 16px;"><b><span style="color: #001c31;">.CO</span></b></span><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #001c31;">)</span></span></p></div>

Majelis Hakim Menilai Unsur Gratifikasi dan Pencucian Uang Terpenuhi; Putusan Di Atas Tuntutan JPU, dan Memerintahkan JPU Untuk Mengembalika...

Kuasa Hukum Tegaskan Gubernur Jatim Tidak Terima Fee 30 Persen Hibah Pokir, Sebut Tidak Ada Bukti dan Saksi Pendukung

17.38 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKznumWi1i_t_TBlG-0JA_LRrHDYNCna6fGxicbjKqsupO_lmpHNBva1jMXJnNVn6OD5qQOP1qFj0073lwcDde7h7Zt-4B28bvKDfJkH32T6C-h3i4HpPUDvhofICXXPna1nxgVsCz5oWUqcDK2mP5QeQUPUlzijSO7bCRgRWRvgeFlXvISVhRylUqVm0/s1920/IMG_20260212_172948.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKznumWi1i_t_TBlG-0JA_LRrHDYNCna6fGxicbjKqsupO_lmpHNBva1jMXJnNVn6OD5qQOP1qFj0073lwcDde7h7Zt-4B28bvKDfJkH32T6C-h3i4HpPUDvhofICXXPna1nxgVsCz5oWUqcDK2mP5QeQUPUlzijSO7bCRgRWRvgeFlXvISVhRylUqVm0/w640-h360/IMG_20260212_172948.jpg" width="640" /></a></div><span style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</span></b>, Surabaya – </div></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;">Polemik dugaan penerimaan uang sebesar 30 persen dari dana hibah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2024 yang dikaitkan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapat bantahan tegas dari pihak kuasa hukum.</span></div><p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dr.H.Syaiful Ma’arif,S.H.,CN.,M.H.,CLA selaku kuasa hukum Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Kusnadi yang menyebut adanya penerimaan uang/fee/ijon sebesar 30 persen kepada Gubernur adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum.</div>

<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“<i>Kami menyatakan dengan tegas bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Tidak pernah ada penerimaan uang sebesar 30 persen, baik secara tunai maupun melalui transfer, kepada Gubernur Jawa Timur sebagaimana disebutkan dalam BAP tersebut,</i>” ujar Syaiful dalam keterangannya, Kamis, 12 Pebruari 2026</div>

<div style="text-align: justify;"><br /></div>
<b><div style="text-align: justify;"><b>Tidak Didukung Barang Bukti dan Fakta Hukum</b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div>

<div style="text-align: justify;">Syaiful menjelaskan, dalam konstruksi hukum acara pidana, setiap tuduhan harus didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun hingga saat ini, menurutnya, tidak terdapat satu pun alat bukti yang menunjukkan adanya aliran dana kepada Gubernur.</div>

<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“<i>Tidak ada dokumen transaksi, tidak ada bukti transfer, tidak ada catatan aliran dana, serta tidak ada saksi lain yang menguatkan pernyataan tersebut. Dalam proses persidangan terhadap empat terdakwa yang sedang berjalan pun tidak muncul fakta hukum yang menunjukan adanya hubungan transaksional kepada Gubernur,”</i> jelasnya.</div>

<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menilai bahwa pernyataan sepihak tanpa dukungan alat bukti tidak dapat serta-merta  dijadikan dasar untuk membangun opini publik maupun konstruksi hukum.</div>

<div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>“Dalam hukum pidana berlaku prinsip bahwa pembuktian tidak cukup hanya dengan asumsi atau pernyataan sepihak. Harus ada alat bukti yang sah dan saling bersesuaian,” </i>tegasnya.</div></i><div style="text-align: justify;"><br /></div>

<b><div style="text-align: justify;"><b>Pokir Merupakan Domain DPRD</b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div>

<div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Syaiful menekankan bahwa pokok persoalan yang sedang diproses aparat penegak hukum berkaitan dengan mekanisme dan pelaksanaan Pokir DPRD Provinsi Jawa Timur.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Secara kelembagaan, Pokir merupakan bagian dari fungsi penganggaran DPRD yang diusulkan melalui mekanisme resmi dalam pembahasan APBD.</div>

<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“<i>Persoalan ini adalah persoalan DPRD Provinsi Jawa Timur terkait Pokir. Secara struktur kewenangan, hal tersebut berada dalam domain DPRD. Tidak ada kaitannya dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur,”</i> katanya.</div><p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Ia menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, pembahasan dan penetapan anggaran merupakan hasil pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, namun usulan Pokir berasal dari anggota DPRD sebagai representasi konstituen.</div>

<i><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>“Karena itu, tidak tepat apabila persoalan yang timbul dalam pelaksanaan Pokir kemudian dikonstruksikan seolah-olah berkaitan dengan penerimaan dana oleh Gubernur tanpa bukti</i></div><div style="text-align: justify;"><i>yang sah,</i>” tambahnya.</div></i><div style="text-align: justify;"><br /></div>

<div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Syaiful menyampaikan bahwa dana yang disebut sebagai “ijon” dalam perkara tersebut justru diduga telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Tersangka Kusnadi.</div>

<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan informasi yang berkembang dalam proses hukum, dana tersebut diduga dinikmati oleh yang bersangkutan, termasuk oleh istri sirinya yang bernama Fujika, serta sebagian pihak terdekat istri siri yang bekerja di perusahaan PT KUS.</div><div style="text-align: justify;">Selain itu,</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan penyitaan sejumlah barang dan aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. </p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Adapun aset yang disita antara lain satu unit rumah senilai sekitar Rp 1,3 miliar di Surabaya, tiga bidang tanah dengan total luas mencapai 10.566 meter persegi di Kabupaten Tuban yang rencananya dijadikan area penambangan pasir, dua bidang tanah beserta bangunan dengan total luas 2.166 meter persegi di Kabupaten Sidoarjo, satu unit apartemen yang bertempat di Kota Malang, serta satu</div><div style="text-align: justify;">unit kendaraan roda empat bermerek Mitsubishi Pajero.</div>

<div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Minta Publik Junjung Asas Praduga Tak Bersalah </b></div></b><p></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kuasa hukum juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagaimana dijamin dalam sistem peradilan pidana Indonesia.</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Ia meminta agar publik tidak terpengaruh oleh narasi yang belum terbukti secara hukum.</div>

<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“<i>Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun kami juga mengingatkan agar setiap pihak menjunjung asas praduga tak bersalah dan tidak membangun opini yang dapat merugikan nama baik seseorang tanpa dasar pembuktian yang jelas</i>,” ujarnya.</div>

<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, penyampaian informasi yang belum terverifikasi secara hukum berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat dan dapat mencederai prinsip keadilan.</div>

<div style="text-align: justify;"><br /></div>
<b><div style="text-align: justify;"><b>Siap Kooperatif Jika Diperlukan</b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div>

<div style="text-align: justify;">Syaiful memastikan bahwa Gubernur Jawa Timur tetap fokus menjalankan tugas</div><div style="text-align: justify;">pemerintahan dan pelayanan publik di tengah dinamika hukum yang berkembang. Ia juga menyatakan kesiapan untuk bersikap kooperatif apabila dibutuhkan dalam rangka klarifikasi oleh aparat penegak hukum.</div>

<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami siap memberikan keterangan apabila diperlukan dalam rangka membuat terang</div><div style="text-align: justify;">perkara. Kami percaya aparat penegak hukum akan bekerja secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum,” pungkasnya.</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang sekaligus memastikan bahwa publik mendapatkan penjelasan yang utuh dan proporsional terkait dugaan tersebut. (*)<br /></p>

Kuasa Hukum Tegaskan Gubernur Jatim Tidak Terima Fee 30 Persen Hibah Pokir, Sebut Tidak Ada Bukti dan Saksi Pendukung

Korupsi News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regiona Regional Tipikor Kuasa Hukum Tegaskan Gubernur Jatim Tidak Terima Fee 30 Persen Hibah Pokir, Sebut Tidak Ada Bukti dan Saksi Pendukung

BERITA KORUPSI .CO , Surabaya – Polemik dugaan penerimaan uang sebesar 30 persen dari dana hibah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi ...

Dipanggil Jadi Saksi Korupsi “Uang Ijon” Pokir, Gubernur Jatim Minta Ruang Transit: Protokol atau Privilege?

18.05 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwOAA2C4Z_c4DcGcqTB1oGS32P2bCEtY03oTSlkxQETLWLq6g7Nx0bSxllSdIAWUJlTGTQzrUEkZTykFmMP5jw33TriovGz_gI-9zxDaVWodt1dXNjP6CmE303kpTF8LObPoAWZ3NwLzEUBSeRc3nD7rCINAdifi7seLTD81wvjcDMJEO6oDw7r12A-yE/s1536/IMG-20260211-WA0030.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwOAA2C4Z_c4DcGcqTB1oGS32P2bCEtY03oTSlkxQETLWLq6g7Nx0bSxllSdIAWUJlTGTQzrUEkZTykFmMP5jw33TriovGz_gI-9zxDaVWodt1dXNjP6CmE303kpTF8LObPoAWZ3NwLzEUBSeRc3nD7rCINAdifi7seLTD81wvjcDMJEO6oDw7r12A-yE/w640-h426/IMG-20260211-WA0030.jpg" width="640" /></a><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: large;">"Sidang  Perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim di Pengadilan Tipikor Surabaya Besok Soroti Bukan Hanya sekedar Perkara, Tapi Juga Etika Persamaan seorang Saksi di Muka Hukum" </span><span style="font-size: medium;">Ditulis oleh : Jentar S</span><span style="color: red; font-size: large;"> </span></b></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO —</span></b></div><div style="text-align: justify;">Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur periode 2019–2024 dan 2025–2030, dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi “uang ijon” hibah Pokir DPRD Jatim 2019–2024 yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 12 Februari 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yakni Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Agenda kehadiran orang nomor satu di Jawa Timur tersebut dibenarkan oleh Sekretaris PN Surabaya maupun Panitera Muda (Panmud) Tipikor saat dikonfirmasi beritakorupsi.co, Rabu,11 Pebruari 2026..l</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun kehadiran Gubernur Jawa Timur bukan sekedar sebagai saksi yang akan menarik perhatian masyarakat Jawa Timur, tetapi menjelang persidangan muncul fakta adanya permintaan penyediaan ruang transit bagi Gubernur Jawa Timur di lingkungan Pengadilan Tipikor.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kemarin kita persiapan ruang transitnya. Kita bersihkan secara umum, berjalan biasa,” ujar Djitu Nove Wardoyo, S.H.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Secara administratif, pengadilan menegaskan tidak ada perlakuan khusus. Panmud Tipikor menyampaikan hal serupa.</div><div style="text-align: justify;">“Tidak ada persiapan khusus. Mereka hanya menanyakan agenda sidang, jam berapa, di ruang apa,” jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski demikian, permintaan fasilitas transit dari pejabat publik yang hadir sebagai saksi dalam perkara korupsi memantik diskursus sensitif: Apakah ini murni kebutuhan protokoler dan pengamanan pejabat aktif? Ataukah berpotensi menciptakan kesan adanya jarak simbolik antara saksi pejabat dan saksi biasa?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam praktik persidangan di Pengadilan Tipikor, saksi pada prinsipnya memiliki kedudukan hukum yang sama. Mereka hadir untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, bukan sebagai tamu kehormatan negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law) tidak sekadar norma konstitusional, tetapi juga menjadi ukuran integritas lembaga peradilan. Ketika seorang kepala daerah aktif hadir sebagai saksi, publik tidak hanya menilai isi keterangannya, tetapi juga bagaimana proses itu dijalankan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan yang muncul di ruang publik pun tak terhindarkan: Mengapa saksi dengan jabatan tertentu memerlukan ruang transit khusus? Apakah fasilitas tersebut merupakan standar pengamanan pejabat negara atau pengecualian situasional Apakah saksi lain dalam perkara serupa pernah memperoleh perlakuan yang sama?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari pantauan beritakorupsi.co pada Rabu siang, 11 Pebruari 2026, dua perwakilan Pemprov Jatim terlihat mendatangi Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jwa Timur. Didampingi Panmud Tipikor, keduanya memperhatikan akses masuk Ruang Sidang Cakra, bahkan masuk ke dalam saat sidang perkara dugaan korupsi pengembangan yang menjerat Bupati Situbondo berlangsung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Itu tadi orang pemprov tadi didalam nanya pintu masuk gitu," ujar salah seorang Staf KPK kepada beritakorupsi.co</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kunjungan tersebut menambah spektrum pertanyaan:</div><div style="text-align: justify;">Apakah ini bagian dari koordinasi teknis kehadiran saksi? Ataukah persiapan pengamanan kepala daerah aktif?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemprov Jatim mengenai alasan spesifik permintaan ruang transit tersebut dan bahkan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Adi Sarono juga enggan menanggapi </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sidang Kamis besok (12 Pebruari 2026)dipastikan menjadi magnet perhatian. Bukan semata karena kehadiran Gubernur Jawa Timur di ruang Tipikor, melainkan karena perkara yang disidangkan menyangkut dugaan praktik “uang ijon” hibah Pokir—isu yang sejak awal mengguncang kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perlu ditegaskan, kehadiran Khofifah Indar Parawansa dalam kapasitas sebagai saksi merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dihormati seluruh pihak, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun di saat yang sama, publik berhak mengajukan pertanyaan kritis:</div><div style="text-align: justify;">Dalam ruang peradilan yang menjunjung kesetaraan, di manakah batas antara protokol negara dan persepsi privilege kekuasaan?. </div></div>

Dipanggil Jadi Saksi Korupsi “Uang Ijon” Pokir, Gubernur Jatim Minta Ruang Transit: Protokol atau Privilege?

Korupsi News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Pidmil Regiona Regional Tipikor Dipanggil Jadi Saksi Korupsi “Uang Ijon” Pokir, Gubernur Jatim Minta Ruang Transit: Protokol atau Privilege?

"Sidang Perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim di Pengadilan Tipikor Surabaya Besok Soroti Bukan Hanya sekedar Perkara, Tapi...

BERITAKORUPSI.CO

Ketua LPPM UNISMA Tegaskan Posisi Hukum: Bantah Terlibat Rekayasa Seleksi Perangkat Desa Kediri

Kasus korupsi Kredit KUR Fiktif di BRI Unit Mulyosari Surabaya Rp5,054 M : Mantri dan Tiga Calo Dihukum Antara 4 - 4,6 Tahun Penjara, Kepala Unit Tak Tersentuh Hukum ?

Skandal Suap Rp13,165 Miliar Rekrutmen Perangkat Desa Kediri: Sidang Tipikor Bongkar “Kerjasama Formalitas” Kampus, Regulasi Diduga Jadi Alat Legitimasi

Terbukti Terima Gratifikasi dan TPPU Rp2,6 Miliar, Ganjar Siswo Pranowo Divonis Selaku Kabud Dinas OU Surabaya Divonis 6 Tahun Penjara—Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

Vonis Ringan Korupsi Rusunawa Rp9,7 M Sidoarjo: Empat Mantan Kadis Perkim Dihukum 1–2 Tahun, Lalu Bagaimana Nasib Para Mantan Bupati?

Suap Rp950 Juta ke Bupati Ponorogo Terbongkar di Sidang Tipikor Surabaya: Sucipto Direktur CV Cipto Makmur Jaya Dituntut 2,5 Tahun Penjara

“Batal Demi Hukum! Ahli Unair Bongkar Dugaan Cacat Kewenangan Pembebasan Lahan Tol Bandara Dhoho, Sidang Penipuan Rp183 Miliar Kian Panas”

Terbukti Terima Gratifikasi dan TPPU Rp2,6 Miliar, Ganjar Siswo Pranowo Divonis Selaku Kabud Dinas OU Surabaya Divonis 6 Tahun Penjara—Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

Kuasa Hukum Tegaskan Gubernur Jatim Tidak Terima Fee 30 Persen Hibah Pokir, Sebut Tidak Ada Bukti dan Saksi Pendukung

Dipanggil Jadi Saksi Korupsi “Uang Ijon” Pokir, Gubernur Jatim Minta Ruang Transit: Protokol atau Privilege?

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI