Calo dan Orang Dalam “Terlibat” Pemalsuan Data Paspor? (2)

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZlijjwHhRG8Y1JmnDVu0PksPgRLyCngOp_39MmmG3uj2QDb3TxQBWsBdLvXzRZFwp1LqzKnK1Oh8jdQsv3_WUhOTiUrSNQOlSoDIs6wuZItHBZFUEQoSTbKw1AhDuHaf9lNsWz3PWugU/s1600/Paspor.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZlijjwHhRG8Y1JmnDVu0PksPgRLyCngOp_39MmmG3uj2QDb3TxQBWsBdLvXzRZFwp1LqzKnK1Oh8jdQsv3_WUhOTiUrSNQOlSoDIs6wuZItHBZFUEQoSTbKw1AhDuHaf9lNsWz3PWugU/s1600/Paspor.jpg" /></a></div> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak Romi Yudianto: Kalau mengenai pemalsuan itu urusan Kepolisian, tapi saya belum atau apakah sudah dilaporkan atau belum”</b></span></span></i> <span style="font-size: xx-small;"> </span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Otak” dibalik pemalsuan data Paspor Nomor C0762815, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN terbit pada Kami, tanggal 19 Juli 2018 atas nama “NYM usia di bawah umur” warga Sampang, Jawa Timur yang dikeluarkan Kantor Unit Layanan Paspor Gresik Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak di Ruko Pasar Grosir Modern Nomer D2/14 Jalan Ambeng-Ambeng, Banjarsari Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dan kemudian ditarik oleh pihak Imigrasi Kelas I Tanjung Perak setelah diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut palsu, dan hingga saat ini belum diketahui.<br /> <br /> Dalam data Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” warga Sampang, Jawa Timur, tercantum bahwa  “NYM” lahir di Sampang 15 Mei 2000. <br /> <br /> Sementara dalam dokumen Ijazah SD (Sekolah Dasar) Tahun Ajaran 2014/2015 atas nama “NYM” terlahir di Sampang, pada Tanggal 14 Mei 2002. Lulus SDN Ketapang Barat 3 Kec. Ketapang Kabupaten Sampang pada Tahun 2015 dengan Nomor Ijazah DN-05 Dd 0499711, Nomor Induk Siswa 994 dan Nomor Induk Siswa Nasional 0027071861, Nomor Peserta Ujian Sekolah 1 - 15 - 05 - 36 - 436 - 010 -7. <br /> <br /> Anehnya, Kepala Kantor Imingrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto, justru terkesan melepaskan tanggung jawab dengan mengatakan, bahwa pemalsuan itu adalah urusan Kepolisian, dan belum mengetahui apakah sudah dilaporkan atau belum.<br /> <br /> “Saya belum tahu apakah sudah dilaporkan atau belum, kan anggota saya dinas di sana. Apakah anggota saya sudah melaporkan atau nggak saya nggak tahu, cuman saya sarankan agar dilaporkan pemalsuan itu,” kata Romi, Senin, tanggal 8 Oktober 2018<br /> <br /> Menurut Romi Yudianto selaku Kepala Kantor Imigrasi (Ka Kanim) Kelas I Tanjung Perak mengatakan, bahwa Paspor tersebut sudah ditarik dan kemudian dilakukan pengguntingan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011.<br /> <br /> “Jadi gini, Jadi itu ditarik Pspornya sesuai aturan yang ada di kita, terus dilakukan pengguntingan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. Kalau proses masalah pemalsuan itu urusan Kepolisian,” jawab Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto melalui sambungan Telepon Seluler. <br /> <br /> Terkait UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dijelaskan Kepala Kantor Imigrasi  Kelas I Tanjung Perak ini, kemudian wartawan media ini kembali menanyakan tentang Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi; <i>Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang Melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. </i><br /> <br /> Pada ayat (3) Pasal 31 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; <i>Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan.</i><br /> <br /> Begitu juga tentang sangsi pidana yang diatur dalam pasal 126 dan pasal 126 huruf c  UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.<br /> <br /> Menanggapi hal itu, Romi Yudianto selaku Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak ini mengatakan, sudah diatur dalam PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor.<br /> <br /> “Jadi gini, sudah diatur lagi dengan PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteru Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengguntingan dan tata cara pengguntingan itu. Dan apabila kita melakukan penarikan itu ada dasarnya,” ujar Romi Yudianto.<br /> <br /> Yang lebih anehnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto menjelaskan tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor berdasarkan PP dan Pemenkum HAM Nomor 8 Tahun 2014. Sementara dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 63 ayat (1) berbunyi :  <i>Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. </i><br /> <br /> Pada ayat ayat Ayat (2) Pasal 63 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi : <i>Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia; atau b. masuk dalam daftar Pencegahan.</i><br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi adalah, penarikan dan pengguntingan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” bukan karena pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana oleh instansi berwenang sesuai bunyi pasal 63 ayat  (2) PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<br /> <br /> Melainkan, penarikan dan Pengguntinga Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi seperti yang sampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perask, adalah karena diketahui, bahwa data dalam Paspor tersebut “palsu”.<br /> <br /> Lalu siapa orang dibalik pemalsuan data dalam Paspor  Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang masih di bawah umur. Pada hal proses pengajuan Paspor, melalui beberapa tahapan diantaranya wawancara, sidik jari dan foto sesuai dengan PP PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<br /> <br /> Pada pasal 62 ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; <i>Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1); b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara, </i><br /> <br /> Pada ayat (2) Pasal 62 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; <i>Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi.</i><br /> <br /> Sementara, proses keluarnya sebuah Paspor harus mendapatkan ijin dari pusat setelah petugas Imigrasi setempat mengisi formulir serta meng-upload data dokumen pemohon melalui layanan online, seperti yang disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Imgrasi, Jalan Darmo Indah No. 21 Surabaya.<br /> <br /> “Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online, dan ada pereujuan dari Pusat,” kata Romi Yudianto.<br /> <br /> Bila dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan, pengambilan foto, sidik jari, wawancara, verifikasi dan adjudikasi berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, lalau mengapa pihak Imigrasi mengeluarkan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang kemudian ditarik dan digunting karena diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut “palsu” ?<br /> <br /> Apakah ada kerjasama antara calo yang selama ini diisikan bebas keluar masuk ke Kantor Unit Pelayanan Imigrasi di Geresik dengan orang dalam, Sehingga pihak Imigrasi enggan melaporkannya ke pihak Kepolisian ?<br /> <br /> Sementara menurut Kepala Unit Pelayanaan Imigrasi Cabang Gresik, Irmansyah Fatriadi terkait laporan ke Kepolisian mengatakan, bukan kapasitasnya. Menurutnya, kapasitasnya adalah hanya menjelaskan, bahwa Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg.  1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” sudah dibatalkan seseuia dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 33 dan Permen Nomor 8 tentang Paspor Pasal 30.<br /> <br /> “Oh itu klo sudah dibatalkan sesuai dengan UU no 6 tentang keimigrasian psl 33 dan permen 8 ttd paspor psl 30,” ujar Irmansyah Fatriadi, melalui pesan WhastApp<br /> <br /> “Oh bkn kapasitas sy buat jawaban, klo sy secara teknis bs yang sy jelaskan td, coba tnya beliau (maksudnya Kepala Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto),” lanjut Irmansyah Fatriadi kemudian. <br /> <br /> Selain itu, dalam UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, ada sangsi pidana bagi pelaku  yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain.<br /> <br /> Dalam pasal 123 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; <i>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR): a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;</i><br /> <br /> Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; <i>Setiap orang yang dengan sengaja: a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga. Bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR);</i><br /> <br /> Huruf c Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi ; <i>Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR)</i>. (<i>Tim beritakorupsi.co</i>)

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Calo dan Orang Dalam “Terlibat” Pemalsuan Data Paspor? (2)

“Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak Romi Yudianto: Kalau mengenai pemalsuan itu urusan Kepolisian, tapi saya belum atau apakah sudah dil...

»

Siapa Dibalik Pemalsuan Data Paspor Yang Ditarik Imigrasi Tanjung Perak? (1)

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL1GWimmCFNcjbdzFXJyL1o3ESQnLPiqXvj_MMaRW5aRIJjnUODf5k1Ds6VC1JKWVpP28C63wfjevsai3sDO54-rXmrO0gygtyetnKDgmYJU7kqPJ2xx8vqs9vARDY2SZmVPf2W94ONhk/s1600/Paspor.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL1GWimmCFNcjbdzFXJyL1o3ESQnLPiqXvj_MMaRW5aRIJjnUODf5k1Ds6VC1JKWVpP28C63wfjevsai3sDO54-rXmrO0gygtyetnKDgmYJU7kqPJ2xx8vqs9vARDY2SZmVPf2W94ONhk/s1600/Paspor.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Romi Yudianto Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak : tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan ke Polisi atau belum. Selain itu, di UPI cabang Gresik diduga ada 6 orang Calo yang mematok harga antara Rp1.5 - Rp3.5 juta per Paspor”</b></span></span></i><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Tidak ada asap kalau tidak ada Api”. Peribahasa ini mungkin tepat dalam kasus penarikan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” warga Sampang, Jawa Timur oleh pihak Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Surabaya.<br /><br />Menurut Kepala Kantor Imigrasi (Ka Kanim) Kelas I Tanjung Perak, Romi Yudianto saat dihubungi wartawan media ini pada Senin, tanggal 8 Oktober 2018 mengatakan, bahwa Paspor tersebut sudah ditarik dan kemudian dilakukan pengguntingan sesuai aturan yang ada. <br /><br />“Jadi gini, Jadi itu ditarik Pspornya sesuai aturan yang ada di kita terus dilakukan pengguntingan. Kalau proses masalah pemalsuan itu urusan Kepolisian,” jawab Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto melalui sambungan Telepon Seluler. <br /><br />Saat ditanya, apakah sudah dilaporkan kepihak Kepolisian?. Menurut Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto mengatakan, belum mengetahuinya .<br /><br />“Saya belum tahu, kan anggota saya dinas di sana. Apakah anggota saya sudah melaporkan atau nggak saya nggak tahu, cuman saya sarankan agar dilaporkan pemalsuan itu,” jabwa Romi kemudian.<br /><br />Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto ini menambahkan, Imigrasi sudah melakukan tuganya yang benar. Artinya menarik Paspornya dan dilakukan pengguntingan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011.<br /><br />Saat ditanya kemudian tentang UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam Pasal 31 ayat (1) berbunyi; <i>Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang Melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. Ayat (3) berbunyi ; Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan.</i><br /><br />Menanggapi pertanyaan di atas, menurut Romi Yudianto selaku Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak ini mengatakan, bahwa apa yang ditanyakan wartawan media ini mengatakan, bahwa sudah diatur dalam PP dan Permenkum Ham Nomor 8 Tahun 2014 tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor.<br /><br />“Jadi gini, sudah diatur lagi dengan PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteru Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengguntingan dan tata cara pengguntingan itu. Dan apabila kita melakukan penarikan itu ada dasarnya,” ujar Romi.<br /><br />Anehnya, apa yang dijelaskan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto adalah tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor. Sementara yang ditanyakan yaitu, apakah pihak Kantor Imigrasi sudah melaporkan tentang dugaan pemalsuan data dokumen dalam Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg.  1A11CY3214FSNN atas nama “NYM”<br /><br />Sementara dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 63 ayat (1) berbunyi :  <i>Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. <br /><br />Dan pasal 63 ayat Ayat (2) berbunyi : Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia; atau b. masuk dalam daftar Pencegahan.<br /><br />Serta pasal 63 ayat (3) Dalam hal penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar Wilayah Indonesia berupa Paspor, kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti yang akan digunakan untuk proses pemulangan.</i><br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, penarikan dan pengguntingan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” bukan karena pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia atau masuk dalam daftar Pencegahan sesuai dengan bunyi pasal 63 ayat  (3) PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<br /><br />Melainkan, penarikan dan Pengguntinga Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” karena pihak Imgrasi mengetahui adanya dugaan pemalsuan data dalam Paspor tersebut.<br /><br />Lalu siapa orang dibalik pemalsuan data untuk memperoleh Paspor  Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM”, sementara proses pengajuan Paspor berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 62 ayat (1) berbunyi ; <i>Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1); b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara, ayat (2) Pasal 62 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi.</i><br /><br />Sementara keluarnya Paspor menurut Kepala Kan tor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto sebelumnya mengatakan, bahwa proses pengajuan permohonan Paspor secara Online,  dan ada persetujuan dari Pusat.<br /><br />“Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online dan ada pereujuan dari Pusat,” kata Romi.<br /><br />Lalau bagaimana pihak kantor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak bisa bobolan data “palsu” dalam Paaspor <i>Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM”</i> yang masih di bawah umur ?<br /><br />Selain itu, dalam UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, ada sangsi pidana bagi pelaku  yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain.<br /><br />Dalam pasal 123 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; <i>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR): a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;<br /><br />Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Setiap orang yang dengan sengaja: a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga. Bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR);</i><br /><br />Huruf c Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi ; <i>Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR).</i> (<i>Tim beritakorupsi.co</i>) </span>

News Pemerintahan Pidana Regional Siapa Dibalik Pemalsuan Data Paspor Yang Ditarik Imigrasi Tanjung Perak? (1)

“Romi Yudianto Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak : tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan ke Polisi atau belum. Selain itu, di UPI ...

»

Syahri Mulyo Menjabat Bupati Tulungagung Hanya 5 Menit Saja

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBL1BIwYQnb6BpaJCH7h-JcOg2gSW-m9sRNbi3sAmiiM2wwgC7LAmCifpMNU9YTprhpz4joBDjKJz9gXEkS6Wa0wKvaz03QYVBZFQZ6CBeSIVR-Zooo5Rf7NOParwEJWew5-V91KyoPAU/s1600/Syahri.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="644" data-original-width="1534" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBL1BIwYQnb6BpaJCH7h-JcOg2gSW-m9sRNbi3sAmiiM2wwgC7LAmCifpMNU9YTprhpz4joBDjKJz9gXEkS6Wa0wKvaz03QYVBZFQZ6CBeSIVR-Zooo5Rf7NOParwEJWew5-V91KyoPAU/s640/Syahri.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Foto kiri saat Syahri Mulyo berangkat ke Pelantikan dan pada saat pelantikan (kanan)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Aneh tapi nyata. Mungkin ucapan ini tepat bagi Syahri Muloyo, yang dilantik menjadi Bupati Tulungagung hanya 5 (lima) menit saja untuk periode ke 2 bukan 5 tahun, walau Ia (Syahri Mulyo) terpilih menjadi Bupati Tulungagung periode 2018 - 2023 dalam pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak yang berlangsung pada 27 Juni 2018.<br /> <br /> Pelantikan Syahri Mulyo menjadi Bupati Tulungagung selama 5 menit berlangung di kantor Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh Gubernur Jawa Timur Sukarwo, berdasarkan  Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.56.588 dan Nomor : 132.35.588 tanggal 25 Sepetember Tahun 2018 tentang pengangkatan Sahri Mulyo mnjadi Bupati dan Maryoto Birowo sebagai Wakil Bupati Tulungagung, pada Selasa, 25 September 2018.<br /> <br /> Pelantikan Syahri Mulyo menjadi Bupati Tulungagung di Jakarta, tak ada cara potong tumpeng atau pesta bersama dengan Tim suksesnya, karena hari itu juga langsung dinonaktfkan dan mengangkat Maryoto Birowo sebagai Plt Bupati.<br /> <br /> Dinonaktifkannya Syahri Mulyo sebagai Bupati Tulungagung periode 2018 - 2023, karena Syahri Mulyo berstatus tersangka yang sudah meringkuk dipenjara sebelaum berlangsungnya pemungutan suara dalam Pilkada Bupati Tulungagung pada tanggal 27 Juni lalu.<br /> <br /> Syahri Mulyo dipenjarakan KPK bersama Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupatena Tulungagung dan Susilo Prabowo alias Embun selaku Direktur PT Gala Bumi Megah (sudah diadili), yang Tertangkap Tangan (TT) KPK pada 6 Juni 2018 karena kasus suap Proyek.<br /> <br /> Sekalipun Syahri Mulyo, mantan anggota DPRD Jawa Timur periode 2004 - 2009 yang diduga terlibat dalam kasus Korupsi P2SEM Tahun 2008 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277 mlliar, ditangkap KPK karena kasus suap yang kemudian dipenjarakan, masyarakat Tulungagung tetap memilihnya menjadi Buptinya. <br /> <br /> Namun apa dikata, ibarat peribahasa “maksut hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai”. Pilihan masyarakat Tulungagung ini ternyata hanya menjabat Bupati selama 5 menit bukan 5 tahun, karena “tiket” untuk masuk penjara sudah disiapkan KPK melalui surat dkawaannya yang tak lama lagi akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya menyusul sahabatnya Susilo Prabowo yang sudah terlebih dahulu diadili untuk menentukan lamanya menjadi penghuni penjara. <br /> <br /> Aneh memang. Disatu sisi, masyarakat menuding Aparat Penegak Hukum bertindak diskriminasi dalam penegakan hukum bagi para pelaku Korupsi. Semenatara masyarakat Tulungagung Khususnya, justru tetap memilih Syahri Mulyo yang sudah meringkuk dipenjara tetap menjadi Bupati Tulungagung untuk periode ke- 2 selama 5 tahun sejak 2018 hingga 2023. (Rd1)

News Pemerintahan Tipikor Syahri Mulyo Menjabat Bupati Tulungagung Hanya 5 Menit Saja

Foto kiri saat Syahri Mulyo berangkat ke Pelantikan dan pada saat pelantikan (kanan) berita korupsi .co - Aneh tapi nyata. Mungkin ucapa...

»

KPK Harus Tuntaskan Kasus PLTU Riau-1

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDgPyr1NYwbxC8JVCPtcSl3yk0YR3NtGgmX4icRBEkchOJjh5GJzz9IZBFb1h_HxJ-FliUDEGklfGG_yc0Iz2Ljf3bZJS6yDhqkShLwB-FwDWNw52Qf5bTQmJ9ClPkslpcsmZdJZ4UZh0/s1600/ICW+..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="226" data-original-width="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDgPyr1NYwbxC8JVCPtcSl3yk0YR3NtGgmX4icRBEkchOJjh5GJzz9IZBFb1h_HxJ-FliUDEGklfGG_yc0Iz2Ljf3bZJS6yDhqkShLwB-FwDWNw52Qf5bTQmJ9ClPkslpcsmZdJZ4UZh0/s1600/ICW+..jpg" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i><b>#Keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kaitan perlu terus didalami#</b></i></span></span><br /> <span style="font-size: small;"><b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b><i> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan anggota DPR RI Eni Saragih sebagai tersangka penerima suap. Penetapan tersangka berkaitan dengan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. KPK harus terus dalami keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan proyek tersebut.</i><br /><br />Eni yang merupakan politikus partai Golkar dicokok melalui operasi tangkap tangan (OTT) di rumah Menteri Sosial, Idrus Marham, pada Jumat, 13 Juli 2018 lalu. Dari operasi tersebut KPK menyita uang sebesar Rp 500 juta. Uang tersebut diduga merupakan pemberian dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.<br /><br />Uang diduga diberikan untuk mempermulus proses penandatanganan kerjasama pembangunan PLTU Riau-1, dan ditengarai adalah bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari total nilai proyek yang diterima Eni sebesar Rp 4,8 miliar, dan KPP pun turut menetapkan Johannes Kotjo sebagai tersangka. <br /><br />Penangkapan Eni yang dilakukan oleh KPK adalah ujung rangkaian operasi yang sebelumnya dilakukan. Dari hasil penangkapan itu, KPK telah menetapkan 9 (Sembilan) tersangka dari 12 orang yang diamankan, diantaranya terdiri dari anggota DPR, staf ahli, swasta, dan supir. <br /><br />Eni dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP digunakan dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang.<br /><br />PLTU Riau-1 yang kini menjadi sorotan adalah proyek pembangkit listrik berkapasitas 2 x 300 megawatt. PLTU Riau-1 adalah proyek penunjukkan langsung kepada anak perusahaan PLN, yaitu PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), kemudian konsorsium proyek adalah Blackgold Natural Resources, sebuah perusahaan batubara multinasional, PT Samantaka Batubara yang merupakan anak perusahaan Blackgold, PT PLN Batubara, PT Pembangkitan Jawa-Bali, dan China Huadian Engineering Co. Ltd. (CHEC). Nilai investasi PLTU Riau-1 sendiri menurut Direktur Utama PLN Sofyan Basir sebesar US$ 900 Juta. PLN memiliki saham sebesar 51 persen dari proyek tersebut.<br /><br />Merespon hal-hal tersebut, ICW meminta KPK untuk segera menuntaskan kasus PLTU Riau-I. KPK perlu menelusuri keterlibatan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan terhadap PLTU Riau-I. Johannes Kotjo diketahui ialah salah satu orang terkaya di Indonesia. Tahun 2016 lalu, ia masuk dalam jajaran 150 orang terkaya RI versi majalah Globe Asia. Jumlah kekayaannya diketahui mencapai US$ 267 juta atau setara dengan Rp 3,7 triliun. <br /><br />Laporan majalah Tempo pada tahun 2000 juga menunjukkan, kedekatan Johannes dengan Keluarga Cendana. Bisnis-bisnis milik Bambang Trihatmodjo banyak dijalankan olehnya dan tersebar di berbagai negara.<br /><br />Eni Saragih diketahui aktif dalam berbagai sayap organisasi Partai Golkar. Wakil Ketua Komisi Energi DPR tersebut juga pernah menjabat sebagai komisaris di dua perusahaan energi, yaitu PT Raya Energi Indonesia dan PT Nugas Trans Energi. Suami Eni, Muhammad Al Khadziq adalah Bupati Temanggung terpilih, dan turut diamankan ketika Eni dicokok oleh KPK.<br /><br />Langkah KPK memeriksa kantor PLN, PT PJB, dan bahkan rumah Direktur Utama PLN Sofyan Basir perlu diapresiasi. Kendati belum tentu terlibat dalam PLTU Riau-I, KPK harus terus mendalami keterkaitan Sofyan Basir dan PLN dengan proyek tersebut. Sejauh ini tercatat sebanyak tiga Direktur PLN telah terjerat kasus korupsi.<br /><br />Adanya keterkaitan perusahaan batubara dengan proyek PLTU Riau-I juga penting untuk diperhatikan. ICW telah mengidentifikasi pemilik sebenarnya/penerima manfaat (Beneficial Owner) dari 10 perusahaan besar batubara di Indonesia dan menemukan nama-nama orang terkaya dan politikus di Indonesia. Oleh sebab itu penting untuk menelusuri pemilik sebenarnya dari perusahaan-perusahaan dan kaitannya dengan kasus PLTU Riau-1. <br /><br />Bukan tak mungkin pihak lain dengan nama besar memiliki keterkaitan, baik itu berasal dari pemerintah, BUMN, swasta maupun lainnya.<br /><br />Kasus PLTU Riau-I juga menunjukkan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek infrastruktur. Tanpa adanya pengawasan yang baik, celah untuk melakukan praktik-praktik korupsi dalam pembangunan proyek infrastruktur sangat terbuka lebar. Evaluasi dan memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur harus segera dilakukan. (*)<br /> </span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <span style="font-size: small;"><br /></span> <b><span style="font-size: small;">Sumber : Humas ICW (Indonesia Corruption Watch)  </span></b>

News Pemerintahan Regional Tipikor KPK Harus Tuntaskan Kasus PLTU Riau-1

#Keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kaitan perlu terus didalami# Jakarta, berita korupsi .co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) te...

»

Pengelolaan Batubara Belum Maksimal, Kerugian Negara Diindikasikan Capai Rp 133,6 T

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirHUIcCA6mTFRf4nYfuaby7kX4yWjNLAJlSPaPPfUYTtCEMQOiQKw_1N2o3DbKfaWO9hwbSgQrqegatds3Nd4LUhMEvd2UNKDL_AnFK4NrtMoibCLhErP4Rn3DDUtYWBMVzDH9ngZ1TnE/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="622" data-original-width="1280" height="311" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirHUIcCA6mTFRf4nYfuaby7kX4yWjNLAJlSPaPPfUYTtCEMQOiQKw_1N2o3DbKfaWO9hwbSgQrqegatds3Nd4LUhMEvd2UNKDL_AnFK4NrtMoibCLhErP4Rn3DDUtYWBMVzDH9ngZ1TnE/s640/ICW.jpg" width="640" /></a></div> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap tata kelola batubara di Indonesia. Hasil pemantauan ICW menemukan indikasi kerugian negara dari sektor batubara selama 2006 – 2016 mencapai Rp 133,6 triliun.<br /><br />Dalam kurun waktu tersebut, ICW menemukan adanya indikasi transaksi yang tidak dilaporkan dengan mencapai US$ 27,062 atau setara dengan Rp 365,3 triliun. Dampak dari hal tersebut, ditemukan indikasi kerugian negara dengan jumlah Rp. 133,6 triliun. Indikasi tersebut berasal dari kewajiban perusahaan batubara untuk pajak penghasilan maupun royalti / Dana Hasil Penjualan Batu Bara (DHPB). <br /><br />Hasil pemantauan turut menemukan perbedaan pencatatan data produksi batubara antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian ESDM RI. Catatan BPS atas data produksi batubara Indonesia selama periode 2006 – 20015 sebanyak 3.266,2 juta ton. Sementara dalam catatan Kementerian ESDM, total data produksi batubara Indonesia selama periode 2006 – 2015 sebanyak 3.315 juta ton. Dari kedua data tersebut terdapat selisih data produksi sebesar 49,1 juta ton.<br /><br />Perbedaan data turut ditemukan dalam data ekspor antara data Indonesia dan data negara pembeli batubara. Dalam catatan Kementerian Perdagangan RI, selama kurun 2006 – 2016 volume ekspor batubara sebanyak 3.421 ton, sementara data yang dicatat negara pembeli sebanyak 3.1475 ton. Terdapat selisih data ekspor sebanyak 299,8 juta ton.<br /><br />Dari aspek perpajakan, ICW menemukan adanya tingkat kepatuhan pelaporan pajak yang minim dari sektor mineral batubara. Pada tahun 2015, dari sebanyak 4.523 Wajib Pajak (WP) yang diharuskan melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), hanya 3.580 yang melakukan pelaporan.<br /><br />Adapun dalam aspek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), menurunnya Tax Ratio perlu mendapat sorotan. Sejak tahun 2012 Tax Ratio nasional mengalami penurunan hingga mencapai angka 10,36% di tahun 2016. Sementara tax ratio pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), setelah turut mengalami penurunan sejak tahun 2012, hanya mencapai angka 3,88% di tahun 2016.<br /><br />Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam tata kelola batubara mesti diberikan perhatian serius. Indonesia adalah salah satu produsen batubara terbesar di dunia. Data BPS menunjukkan, dalam kurun waktu 2006 – 2015 volume produksi batubara di Indonesia mencapai 3.266,2 juta ton. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya batubara sebagai salah satu sektor sumber daya alam (SDA) yang dapat memberi pengaruh signifikan terhadap keuangan negara. Tentu akan sangat disayangkan apabila penerimaan negara tidak dapat diterima secara maksimal disebabkan pengelolaan yang buruk.<br /><br />Merespon temuan-temuan tersebut, ICW mendesak pemerintah RI untuk memberi perhatian terhadap perbaikan tata kelola batubara. Besarnya jumlah indikasi kerugian negara semestinya membuka mata Presiden RI dan jajarannya untuk menaruh perhatian sangat serius. Celah-celah yang berdampak pada kerugian negara dari batubara dan sumber daya alam lainnya mesti segera dibenahi. Lebih lagi, ICW mendesak aparat penegak hukum, utamanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan fokus perhatian terhadap sektor sumber daya alam melalui koordinasi dan supervisi. KPK perlu menitikberatkan pada sisi penegakkan hukum dan pengembalian kerugian negara<br /><br />Sementara dalam peluncuran buku dan diskusi dengan thema “Batu Bara dan Ancaman Korupsi” yang diadakan di di Kantor ICW dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Dian Patria, Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK.<br /><br />Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melakukan pemantauan mengenai tata kelola batubara di Indonesia. Hasil pemantauan menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 133,6 triliun. ICW juga menemukan nama-nama elit kaya yang menguasai 10 perusahaan besar batu bara (pemilik manfaat/beneficial owner (BO). Hasil pemantauan telah dirangkum dalam bentuk buku bertajuk “Batu Bara dan Ancaman Korupsi”.<br /><br />Dian Patria (Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK) menyapaikan, Pencegahan melakukan supervisi terhadap pihak-pihak yang bisa mengarah ke pidana lainnya.<br /><br />“Pencegahan, melakukan supervisi terhadap pihak-pihak yang bisa mengarah ke pidana lainnya. Pemerintah bisa mencabut izin-izin non Clean and Clear (CnC). Kita dapat saling mengisi saja untuk sama-sama mendorong maksimal pajak,” kata Dian Patria<br /><br />Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo juga mengatakan, “Kita sangat prihatin, batubara adalah komoditi yang besar. Jadi jangan hanya digunakan oleh negara luar, tetapi juga dimanfaatkan oleh negara kita sendiri”. ujar Agus (*)<br /> <br /> <br /> <b>Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 12 Juli 2018</b>

Pemerintahan Regional Tipikor Pengelolaan Batubara Belum Maksimal, Kerugian Negara Diindikasikan Capai Rp 133,6 T

Jakarta, berita korupsi .co - Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap tata kelola batubara di Indonesia. Hasil pem...

»

Sutiadji : Akan melibatkan Semua Elemen Untuk Memperbaiki Situasi Pemkot Malang Yang Terpuruk

<div style="text-align: left;"> <span style="font-size: x-large;"><b>Sutiadji : Akan melibatkan Semua Elemen Untuk Memperbaiki Situasi Pemkot Malang Yang Terpuruk</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: x-large;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTJlykxMZLemV7hLMetlrgN66fltxnOqdE2wL9LmQbLvvp6XNXFs5CT4zptXDgVoOXDfhU6g258JsMg3M_C2Wy23S36Dwe4A-O39571VUsFrEPti0eBYRyB983ytEEs0IJsjofC1WVeio/s1600/Sutiaji.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="683" data-original-width="1024" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTJlykxMZLemV7hLMetlrgN66fltxnOqdE2wL9LmQbLvvp6XNXFs5CT4zptXDgVoOXDfhU6g258JsMg3M_C2Wy23S36Dwe4A-O39571VUsFrEPti0eBYRyB983ytEEs0IJsjofC1WVeio/s640/Sutiaji.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sutiaji, calon Walikota Malang bersama istrinya sesaat setelah memberikan hak pilihnya</td></tr> </tbody></table> </span><br /> <span style="color: blue;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Dua Calon Wali Kota Malang dalam Pilkada Juni 2018 sebagai tersangka dalam kasus Korupsi Suap APBD Tahun 2015#</b></span></i></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Dalam Pesta Demorasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung hari ini, Rabu, 27 Juni 2018, Kota Malang adalah salah satu dari 38 Kabupaten/Kota turut dalam pemilihan Calon Walikota Malang untuk periode 2018 - 2023 <br /><br />Untuk Calon Wali Kota Malang dalam Pilkada tahun ini ada sebanyak Tiga pasangan, yakni Ya’qud Ananda Gudban dengan Wanedi (nomor 1) dan Moch. Anton berpasangan dengan Samsul Mahmud (nomor 2) serta pasangan nomor 3 yaitu Sutiaji dengan Sofyan Edi Jarwoko.<br /><br />Namun tragis, sebab 2 (Dua) dari 3 (Tiga) pasangan calon Walikota Malang yakni Moch. Anton (Petahana) dan Ya’qud Ananda Gudban (mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019) tidak ikut menyaksikan kehadiran para simpatisannya saat memberikan hak suaraya, karean Kedua Cawali (Calon Walikota) Malang ini berada dalam tahanan (penjara) KPK sebagai tersangka dalam kasus Korupsi suap pembahasan APBD-P tahun 2017.<br /><br />Yang lebih tragisnya lagi, tidak hanya Mooch. Anton (sudah mulai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya) dan Ya’qud Ananda Gudban atau Nanda yang menjadi tersangka, melainkan ada sebanyak 19 anggota DPRD Kota Malang termasuk Ketua DPRD, Moch. Arif Wicaksono (sudah divonis 5 tahun penjara), Kepala Dinas PU Kota Malang, Jarot Edi Sulistyono (divonis 2 tahun 8 bulan) serta pengusaha yang juga anak mantan peinggi Kejaksaan Agung RI, Hendarwan (divonis 2 tahun penjara).</span></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuIoQojINvJk5l7nEry7s_7EweTg0qOkK_1Q1GPq0036I2PMgWoi7UmJQVo-8FzCWDAH-d6Am4_KaDv40ryQ3qh-mtyFd8Thx9XxvIdrwUDkBE6J1fnj_39i3561RrEUELIU7kmq_nmLE/s1600/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuIoQojINvJk5l7nEry7s_7EweTg0qOkK_1Q1GPq0036I2PMgWoi7UmJQVo-8FzCWDAH-d6Am4_KaDv40ryQ3qh-mtyFd8Thx9XxvIdrwUDkBE6J1fnj_39i3561RrEUELIU7kmq_nmLE/s640/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gudban dan Wali Kota Malang, Moch. Anton, keduanya calon Walikota Malang Nomor urut 1 dan 2</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"> Sejak KPK menetapak Moch. Anton dan 18 orang anggota DPRD Kota Malang yang masih aktif sebagai tersangka kasus Korupsi suap pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015, membuka “kebobrokan” pemerintah Kota Malang yang selama ini dinilai bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), dan hal ini terjadi juga di Kabupaten/Kota seperti Pemkot Batu, Pemkot Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Pemkot Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tulungagung dan Pemkot Blitar. Sebab, para Kepala Daerah Kabupaten/Kota tersebut yang diusung oleh Partai Politik dan dibantu oleh tim suksesnya untuk mensukseskan menjadi Kepala Daerah, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) RI.<br /><br />Hari ini, Selasa, 27 Juni 2018, dalam pemilihan Calon Walikota Malang yang dapat menyaksikan hiruk pikuknya peran masyarakat Kota Malang dalam menentukan pemimpinnya untuk 5 tahun kedepan hanya pasangan Sutiaji dengan Sofyan Edi Jarwoko.<br /><br />Dalam wawancara singkat melalui telepon seluler, calon Walikota Malang yang juga Wali Kota (non aktif) Sutiaji kepada wartawan media mengatakan, andaikan dipercaya oleh masyarakat Kota Malang dan terpilih  menjadi Walikota, berjanji akan melibatkan semua elemen yang ada di Kota Malang seperti Media, tokoh ulama, Gereja dan tokoh masyarakat untk duduk bersama memperbaiki keterpurukan Kota Malang saat ini.<br /><br />“Andaikan terpilih, saya tidak banyak janji tetapi akan langsung berusaha dengan melibatkan semua elemen yang ada di Kota Malang seperti Media, tokoh ulama, Gereja dan tokoh masyarakat untk duduk bersama memperbaiki keterpurukan Kota Malang saat ini,” kata Sutiaji diujung telepon selulrnya.<br /><br />Sutiaji mengatakan, dirinya menyadari kondisi Kota Malang saat ini. Keadaan masyarakat akan pulih kembali dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan melaui media, gereja, mesjid dan kegiatan lainnya.<br /><br />“Keyakina masyarakat Kota Malang akan pulih kembali dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan melaui media, gereja, mesjid dan kegiatan lainnya, serta meyakinkan masyarakat bahwa hal ini tidak akan terulang lagi dengan sistim yang harus kita perbaiki,” jelasnya.<br /><br />Saat wartawan media ini meminta tanggapannya terkait untuk menghilangkan KKN (Kolusi, Koruspi dan Nepotisme) di Kota Malang, Sutiaji mengatakan, akan berusahan dan berjanji untuk memperbaiki sistim pemerintahan, dan membuka informasi publik seluas-luasnya kepada masyarakay. (Rd1)</span></div>

Pemerintahan Sutiadji : Akan melibatkan Semua Elemen Untuk Memperbaiki Situasi Pemkot Malang Yang Terpuruk

Sutiadji : Akan melibatkan Semua Elemen Untuk Memperbaiki Situasi Pemkot Malang Yang Terpuruk Sutiaji, calon Walikota Malang bersama is...

»

Jalan Desa Rusak Parah, Bupati Samosir “Tutup Mata”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnA5FhH-SmiwZmc-h1vADJrwNl9d8ArzBID5SnOQH3e-e-mG84VmQriWnAYU_cLRmEo0szkpdKjsB1Cew7Z-9-sQEk85xLn-fCLHBjcEWbyH4_CYOvFPH5YV4HLmQING8MHglf6bVsROs/s1600/Jalan+rusak+parah+di+Desa+Tangga+Bosi+Kecamatan+Onanrunggu%252C+Kabupaten+Samosir%252C+Sumatra+Utara.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnA5FhH-SmiwZmc-h1vADJrwNl9d8ArzBID5SnOQH3e-e-mG84VmQriWnAYU_cLRmEo0szkpdKjsB1Cew7Z-9-sQEk85xLn-fCLHBjcEWbyH4_CYOvFPH5YV4HLmQING8MHglf6bVsROs/s640/Jalan+rusak+parah+di+Desa+Tangga+Bosi+Kecamatan+Onanrunggu%252C+Kabupaten+Samosir%252C+Sumatra+Utara.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Oh…Masih banyak lagi yang rusak lebih parah dari ini banyak…iya itulah…kemampuan keuangan kita sangat terbatas…,”.<br /><br />Kalimat diatas adalah jawaban dari Bupati Samosir Rapidin Simbolon melalui pesan WhatsApp saat dihubungi Redaksi beritakorupsi, terkait kondisi Jalan yang rusak para di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, Kamis, 3 Mei 2018.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah anggaran tahun 2018 tidak ada untuk perbaikan Jalan ?. Namun menurut orang nomor satu di Kabupaten Samosir ini harus melihatnya dulu.<br /><br />“Oh….nanti kita cek dulu,” jawabnya singkat.<br /><br />Kondisi jalan yang rusak parah di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir ini menjadi viral diperbncangkan oleh masyarakat di media sosial sejak setahun lalu. Hal itu diakui salah satu warga saat menghubungi Redaksi beritakorupsi.co melalui telepon seluler, Kamis, 3 Mei 2018.<br /><br />“Itu memang sudah setahun lalu, tapi sampai sekarang tidak ada realisasi dari Pemerintah Samosir,” kata P. Silitonga.<br /><br />Anehnya, Bupati Samosir mengakui namun tidak ada upaya untuk memperbaikinya, bahkan sepertinya “menutup mata” melihat kondisi jalan tersebut. Alasannya karena keterbatasan anggaran. Lalu Dana Desa kemana ?<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, Rapidin Simbolon justru pada awal tahun 2018 mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke Redaksi beritakorupsi.co terkait Pendapatan Asli Derah (PAD) tahun 2017 yang meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 81 persen. Disisi lalin, Pemda Samosir lebih mengutamakan pengadaan Bus (Moda transportasi khusus) dari Samosir ke Bandara Udara Silangit, Siborong-borong. <br /><br />Pemda Samosir sepertinya lebih mengutakan pembangunan pariwisata tanpa “memperdulikan” pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, yang diakuinya banyak jalan yang rusak parah, namun tak punya anggaran. (Redaksi)

Pemerintahan Regional Jalan Desa Rusak Parah, Bupati Samosir “Tutup Mata”

berita korupsi .co – “Oh…Masih banyak lagi yang rusak lebih parah dari ini banyak…iya itulah…kemampuan keuangan kita sangat terbatas…,”. ...

»

Dekranasda Berkontribusi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRXhOveggdvKj8Nn8AdS3lqT_KHHhhoruUJ4BMP7lQTAoR5LjJ2UiHcL_9GWLhvd441pr2o7FX2rFxxBadhWIAEvHcBvgD3kSsYf3RyOgaRo41X-8_GpfRuAB3r4xZBzsWscrzQjzDPL8/s1600/Gubernur+Jawa+Timur+saat+memukul+Gong.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="563" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRXhOveggdvKj8Nn8AdS3lqT_KHHhhoruUJ4BMP7lQTAoR5LjJ2UiHcL_9GWLhvd441pr2o7FX2rFxxBadhWIAEvHcBvgD3kSsYf3RyOgaRo41X-8_GpfRuAB3r4xZBzsWscrzQjzDPL8/s640/Gubernur+Jawa+Timur+saat+memukul+Gong.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gubernur Jatim Sukarwo saat memukul Gong</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Selama hampir satu dasawarsa, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) di bawah kepemimpinan Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si terus berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jatim, salah satunya melalui pengembangan produk-produk unggulan yang berasal dari sektor UMKM.<br /><br />Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo saat membuka Gelar Kriya Dekranasda JawaTimur Tahun 2018 di Atrium Grand City Mall Surabaya, pada Kamis, 15 Maret 2018.<br /><br />Pakde Karwo, sapaan lekat Gubenur Jatim ini menjelaskan, PDRB Jatim Tahun 2017 yang mencapai 2.019,20 triliun rupiah, sebanyak 1.100 trilun rupiah atau 54,98 persen berasal dari sektor UMKM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9,21 persen atau sekitar 185 triliun rupiah berasal dari UMKM binaan Dekranasda Jatim.<br /><br />“Ini bukti konkret dari kerja keras yang terus dilakukan Dekranasda Jatim sebagai bagian tak terpisahkan dari konsep kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat,” katanya.<br /><br />Untuk itu, Pakde Karwo menyambut baik pelaksanaan Gelar Kriya Dekranasda Jatim ini. Menurutnya acara ini sangat penting, karena kriya, fashion dan kuliner adalah bagian yang wajib dikembangkan dan tidak ada batasnya. Selain itu, ketiga aspek ini sangat berkaitan dengan gaya hidup seseorang. Semakin tinggi pendapatan sesorang, maka makin tinggi gaya hidupnya.<br /><br />“Gaya hidup dan fashion yang naik ini sebagai tanda pendapatan daerah naik, justru bagus. Sekarang tugas kita adalah menaikkan kualitas produk dan membuat packaging yang lebih bagus terhadap produk-produk ini,” kata orang nomor satu di Jatim ini.<br /><br />Ke depan, mengantisipasi perkembangan teknologi, pada Bulan Mei nanti Jatim akan memiliki etalase penting dalam ekonomi digital Jatim. Sistem yang sedang dikembangkan oleh Diskominfo dan Disperindag Jatim ini nantinya akan menjual produk-produk unggulan Jatim baik melalui pameran manual maupun digital.<br /><br />Tak hanya itu, berbagai layanan online dan sistem digital sudah dikembangkan oleh Provinsi Jatim. Salah satunya East Java Investment Super Corridor (EJISC) yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jatim. Layanan ini berbentuk dashboard investasi berbasis web yang memberikan kemudahan berinvenstasi di Jatim.<br /><br />Di akhir sambutannya, Pakde Karwo berpesan kepada para pelaku bisnis termasuk pelaku UMKM untuk meningkatkan keramahan pada pembeli. Ini menjadi salah satu unggulan dalam menciptakan kemudahan berbisnis di jatim.<br /><br />Kemudahan ini, lanjutnya, membuat Provinsi Jatim meraih penghargaan peringkat satu tingkat kemudahan berbisnis tingkat nasional dari Asia Competitiveness Institute Singapura, dengan riset dilakukan selama April-September 2017 di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. <br /><br />“Kemudahan berbisnis itu dilihat dari sumeh-nya orang, tidak cemberut. Di negara-negara maju pun, pelayanan di depan itu dilatih untuk terus tersenyum,” katanya.<br /><br />Kembangkan Potensi Captive Market<br /><br />Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si mengatakan, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar yakni 261 juta orang lebih atau sekitar 40 persen jumlah penduduk ASEAN merupakan pasar yang pasti (captive market). Potensi ini harus terus dikembangkan terutama dalam perdagangan antar daerah.<br /><br />“Perdagangan antar daerah kita selalu surplus, ini membuktikan produk kita punya daya saing. Jika kita bisa menguasai pasar dalam negeri pasti kita bisa survive menguasai pasar internasional, apalagi masyarakat Jatim kreatif dan inovatif”, kata Bude Karwo, sapaan lekatnya.<br /><br />Menurutnya, dalam era pasar bebas ini para perajin dituntut untuk terus meningkatkan daya saing dengan berinovasi menghasilkan produk berkualitas, berkarakter budaya lokal dan memiliki harga yang kompetitif. Dekranasda Jatim, lanjutny, terus berupaya memfasilitasi para perajin salah satunya melalui pameran ini.<br /><br />Selain menyelenggarakan pameran, Dekranasda Jatim juga fokus dalam peningkatan kualitas SDM, kualitas produk, membantu akses permodalan bagi perajin, serta memfasilitasi sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual/HAKI.<br /><br />Selama 2017, lanjut Bude Karwo, Dekranasda Jatim bekerjasama dengan berbagai instansi terkait telah memfasilitasi UKM dan IKM Jatim. Diantaranya, dengan menyelenggarakan bimtek kepada 520 UKM dan IKM bidang kerajinan batik tulis warna alam, pengembangan produk kulit dan alas kaki, serta peningkatan mutu bordir.<br /><br />Juga, melakukan pengembangan kewirausahaan bagi 170 perajin produk sulam handicraft dan batik gedog, serta memfasilitasi pelaksanaan ISO, SNI, HAKI, bagi 847 UKM dan IKM. Selain itu, memfasilitasi UKM dan IKM dalam pelaksanaan pameran Jatim Fair, Surabaya Internasional Jewellery Fair 2017 dan Festival Indonesia 2017 di Moscow, Rusia.<br /><br />Di akhir sambutannya, Bude Karwo menyampaikan terimakasih dan  penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua Dekranasda kab/kota yang telah berkontribusi, mendukung dan memfasilitasi para perajin di daerah.<br /><br />Gelar Kriya Dekranasda Jatim 2018 yang diselenggarakan dalam rangka HUT Dekranas ke-38 ini dilaksanakan selama empat hari, 15-18 Maret 2018. Pameran ini diisi berbagai stand yang menampilkan berbagai produk kerajinan kriya terlengkap dari 38 Dekranasda kab/kota se-Jatim, BUMN, BUMD, beberapa UKM mandiri dan OPD Jatim seperti Dinas Koperasi UMKM dan Disbudpar Jatim. Produk yang dipamerkan diantaranya kerajinan kulit, batik, bordir, aksesoris dan furniture. Dalam acara ini turut dilaksanakan lomba fashion show busana batik untuk Dekranasda dari kab/kota se-Jatim.<br /><br />Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Dekranasda Jatim, Ketua Dekranasda Kab/Kota se-Jatim, serta beberapa Kepala OPD Pemprov Jatim. (*)<br /><br />Sumber : Humas Prov. Jatim/Dewi

Pemerintahan Dekranasda Berkontribusi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim

Gubernur Jatim Sukarwo saat memukul Gong berita korupsi .co - Selama hampir satu dasawarsa, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda...

»

Bupati Samosir Bagikan Bantuan Kepada Warga Bencana Alam

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPYSBVKN-KAEA9nnAC2a8H7vZ3hBsW4w-Gc-JGuLUFnlTg9JoG4ehP5xqwNjcvDy-KOpbOtUgwtlNMJOkdHzI7gKNvlfJYQgYTJ-jxSyMuO5At-oi-YmbH78Jq12jre-_T8ZgztYBQ02Q/s1600/Kab.+Samosir.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="543" data-original-width="800" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPYSBVKN-KAEA9nnAC2a8H7vZ3hBsW4w-Gc-JGuLUFnlTg9JoG4ehP5xqwNjcvDy-KOpbOtUgwtlNMJOkdHzI7gKNvlfJYQgYTJ-jxSyMuO5At-oi-YmbH78Jq12jre-_T8ZgztYBQ02Q/s640/Kab.+Samosir.gif" width="640" /></a></div> <b>Samosir, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Langkah cepat yang dilakukan Bupati Samosir Rapidin Simbolon, dalam menangani bencana alam yang terjadi di Kabupaten Samosir beberapa hari lalu patut diapresiasi oleh berbagai pihak.<br /><br />Rapin Simbolon mengatakan kepada media ini, bahwa bencana banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu menimpa warga di beberapa Kecamatan, diantaranya di Desa Sinaga Uruk Pandiangan dan Desa Sibonoroppuratus, Kec. Nainggolan dan di Desa Sitinjak Pakpahan, Kec. Onan Runggu.<br /><br />Rapidin menjelaskan, walau banjir bandang yang sempat merendam sawah dan perkampungan warga, namun Ia mensyukuri karena tidak ada korban jiwa. Rapin pun langsung mengambil tindakan cepat berupa melakukan perbaikan dibeberapa tituk yang mengalami kerukan.<br /><br />“Banjir Bandang yang terjadi pada tanggal 22 Pebruari lalu, merendam persawahan dan perkampungan di Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Desa Sibonoroppuratus, Kec. Nainggolan, dan Desa Sitinjak Pakpaha, Kec. Onan Runggu. Namun tidak ada korban jiwa maupun kerusakan yang signifikan,” kata Rapidin. <br /><br />“Ya..Tuhan ! Lindungilah kami dan jauhkan segala bencana yang akan menimpa kami,” lanjut Rapidin menirukan permohonan warga yang terkena bencana banjir bandang, saat Rapidin selaku Bupati Samosir mengunjungi warga. <br /><br />Bupati Samosir Rapidin Simbolon menambahkan, beberapa hari belakangan ini, curah hujan cukup tinggi di Samosir yang mengakibatkan ada 4 titik bencana alam di Samosir, diantaranya 3 di Kecamatan Nainggola yaitu di Desa Janji Marapot terjadi tanah longsor, 4 dapur rumah warga yang tergerus, di Desa Sibonor Ompuratus mengalami banjir, di Desa Nainggolan mengalami terputusnya Jembatan dan di Kecamatan. Palipi di Desa Pamutaran terjadi longsong dan akses jalan terputus, serta di Kecamatan Onan Runggu terputusnya akses jalan.<br /><br />“Beberapa hari belakangan ini curah hujan cukup tinggi dan mengakibatkan kerusakan jalan, jembatan maupun sawah warga dan saat ini Pemkab Samosir sudah mulai memperbaiki dan pemberian bantuan kepada warga,” ucap Rapidin saat membagikan bantuan kepada warga.  (Redaksi)

Pemerintahan Regional Bupati Samosir Bagikan Bantuan Kepada Warga Bencana Alam

Samosir, berita korupsi .co – Langkah cepat yang dilakukan Bupati Samosir Rapidin Simbolon, dalam menangani bencana alam yang terjadi di ...

»

Wujud Bhakti Sosial TNI, Donor Darah dalam rangka HPN 2018. PWI Kab Lamongan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1dB1sfPDVK44o39YKdWzjuX4Isec09Ecxo_xSWj1sgc7fB3K4mqqBZuXvAruYCRM3bR6RV_ztKKdCQColFqmr6lFgC81IyF-dVYSrBeoqVLDH5K4r6SNel9D66CgD3jwUfi0xMTGnuZY/s1600/Dandim+0812.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="733" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1dB1sfPDVK44o39YKdWzjuX4Isec09Ecxo_xSWj1sgc7fB3K4mqqBZuXvAruYCRM3bR6RV_ztKKdCQColFqmr6lFgC81IyF-dVYSrBeoqVLDH5K4r6SNel9D66CgD3jwUfi0xMTGnuZY/s640/Dandim+0812.jpg" width="640" /></a></div> <b>Makodim 0812, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Minimnya pasokan darah dan meningkatkanya kebutuhan darah di PMI Cabang Lamongan, ternyata mengugah motivasi masyarakat untuk mendonorkan darahnya, termasuk para wartawan yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lamongan, ikut andil dalam bahkti sosial, dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2018 PWI Kab Lamongan, pada Senin, 19 Pebruari 2018.<br /><br />Dalam kegiatan donor darah tersebut, nampak dihadiri Dandim 0812 lamongan Letkol Arh Sukma Yudha Wibawa, para Danramil, Babinsa, anggota Polres Lamongan, anggota Persit KCK cabang XXVII, dan sejumlah masyarakat.<br /><br />Disela kegiatan tersebut, Dandim 0812Lamongan Letkol Arh. Sukma Yudha Wibawa menyampaikan bahwa kegiatan Bhakti Sosial Donor Danar dalam rangka Hari Pers Nasional tahun 2018 brsama PWI Kab Lamongan. <br /><br />“Ini adalah wujud perhatian dan kepedulian TNI AD kepada rakyat dalam hal kemanusiaan. Disamping itu juga membantu PMI Kabupaten Lamongan guna menyediakan stok darah bagi mereka yang membutuhkan transfusi darah,” papar Dandim<br /><br />Lebih lanjut Dandim mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan bhakti sosial seperti ini merupakan komitmen TNI AD untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, dan juga sebagai media perekat antara TNI dan Rakyat sehingga mampu menjadikan kemanunggalan yang solid dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.<br /><br />“Semoga setiap tetes darah yang hari ini kita sumbangsihkan kepada masyarakat dapat menjadikan manfaat kebaikan dan juga menjadi contoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan melalui kegiatan kemanusiaan,” pungkas Dandim. (Redaksi)<br /><br /><br /><br /><b>Sumber : pendim 0812 Lamongan</b>

Pemerintahan Regional Wujud Bhakti Sosial TNI, Donor Darah dalam rangka HPN 2018. PWI Kab Lamongan

Makodim 0812, berita korupsi .co - Minimnya pasokan darah dan meningkatkanya kebutuhan darah di PMI Cabang Lamongan, ternyata mengugah mo...

»

Catatan Akhir Tahun Kejaksaan Negeri Surabaya

<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <span style="font-size: large;"><b> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj-ZKtCV_XCvy7KUK3shIb-tpK0zybGW70-gpSFTHA50vXqX0GsZ4cW8inAOJeVb2Bax4XX81R_uy48GFLlUstqCNvHoGxqn-jT-MOpKsgoaaFQRLeMRtumPux-mzWkMax_YEuYsqZiaM/s1600/IMG-20171228-WA0022.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1185" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj-ZKtCV_XCvy7KUK3shIb-tpK0zybGW70-gpSFTHA50vXqX0GsZ4cW8inAOJeVb2Bax4XX81R_uy48GFLlUstqCNvHoGxqn-jT-MOpKsgoaaFQRLeMRtumPux-mzWkMax_YEuYsqZiaM/s640/IMG-20171228-WA0022.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Keterangan Foto dari kiri Kasi PidsusHeru Kamarullah, Kajari Teguh Darmawan dan Kasi Pidum Didik Adytomo</td></tr> </tbody></table> </b></span><br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sepanjang tahun 2017, kasus perkara pidana umum (Pidum) yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya meningkat dibanding tahun sebelumnya, sementara dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi, berhasil menyelamatkan uang negara puluhan milliaran rupiah serta keberhasilan lembaga Adhyaksa itu menjalin kerjasama dengan Pemkot Surabaya.<br /> <br /> Untuk perkara Pidum sejak Januari hingga Desember 2017, sebanyak 2.290 yang pada tahun sebelumnya sejumlah22.231 perkara. <br /> <br /> Dari ribuan perkara tersebut, penanganan kasus narkoba berada diperingkat teratas, lalu diikuti dengan kasus pencurian dan kasus pidana lainnya. Dari jumlah perkara tersebut, kasus yang paling menonjol adalah kasus Narkoba sebanyak 851 perkara, kasus pencurian 733 perkara dan sisanya adalah pidana lainnya, seperti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), penganiyaan, tipu gelap dan kasus anak.<br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya Teguh Darmawan yang didampingi Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Surabaya Didik Adytomo, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya Heru Kamarullah dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) I Ketut Kasna Dedi Teguh Darmawan serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Surabaya Jonatan Markus saat menggelar Analisis dan Evaluasi (Anev), pada Kamis, 28 Desember 2017.<br /> <br /> "Selama 2017, asus narkoba sebanyak 851 perkara, sedangkan kasus pencurian sebanyak 733 perkara sisanya adalah kasus pidana lainnya, seperti tipu gelap, penganiayaan, KDRT dan kasus anak,"kata Teguh Darmawan menjelaskan.<br /> <br /> “Selain itu, jumlah perkara Tilang pun meningkat dari tahun sebelumnya. Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang berhasil menyetorkan uang ke negara sebesar Rp 6 milliar selama 2017,” timpal Didik Adytomo.<br /> <br /> Lebih lanjut Kajari Surabaya Teguh Darmawan mengatakan, bahwa sejak diterbitkannya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) RI, maka bukti Tilang langsung diantar ke rumah pelanggar lalu lintas dan pembayaran dapat dilakukan saat itu.<br /> <br /> “Kita telah membuat Aplikasi nomor WhastApp. Sehingga pelanngar lalu lintas dapat menghubungi serta mengetahui berapa denda yang harus diabayar. Petugas kita akan mengantar bukti Tilang sesuai alamat yang tertera,” ungkap Teguh Darmawan yang menggantikan Kajari sebelumnya Didik Farkhan.<br /> <br /> Sementara dalam perkara  pidana khusus dibahwa kendali Heru Kamarullah selaku Kasi Pidsus yang menangani Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Kejari Surabaya, telah berhasil menyelematkan uang negara sebesar Rp 33. 569.000.000 dari 11 perkara yang sudah di Vonis oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya serta sudah berkekuatan hukum tetap.<br /> <br /> "Yang sudah kami setorkan ke kas negara sebesar Rp 32.499.000.348, sedangkan sisanya akan kami setorkan bulan Januari 2018, karena beberapa perkaranya baru Incracht," kata Kajari Surabaya Teguh Darmawan kemudian<br /> <br /> Tegug Darmawan menjelaskan, sepanjang tahun 2017, Kejari Surabaya menangani perkara Korupsi sebayak 25 kasus korupsi, dan 11 diantaranya adalah dari hasil penyidikan Kejari, sementara sisanya dari Kepolisian maupun Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim)<br /> <br /> Lebih lanjut Tegug Darmawan mnejelaskan, bahwa Kejari Suarabaya dibwah kendali Kasi Intel I Ketut Kasna Dedi telah berhasil melakukan sebanyak 58 kerjasama dengan Pemkot Surabaya dengan membentuk TP4D (Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) yang  bertujuan sebagai upaya  pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi. <br /> <br /> "Ada 58 pendampingan kegiatan yang sudah kami lakukan. Total anggarannya senilai Rp 962.458.920.912," kata Teguh.<br /> <br /> Sementara dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dibahwa kendali Kasi Datun Kejari Surabaya Jonatan Markus, juga berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp 600 juta yang berasal dari  10 MoU dengan instansi plat merah di Surabaya. Selain itu juga berhasil menyelamatkan asset milik Pemkot yang nilainya milliaran rupiah. <br /> <br /> "Selama tahun 2017, ada 10 SKK yang ditangani Seksi Datun, dan 169 SKK untuk bantuan hukum sebagai pengacara negara, yang berhasil mengamankan sejumlah asset Pemkot Surabaya yang nilainya Rp 178.820.809.063,” ujar Teguh Darmawan.  (Redaksi)

News Pemerintahan Perdata Pidana Tipikor Catatan Akhir Tahun Kejaksaan Negeri Surabaya

  Keterangan Foto dari kiri Kasi PidsusHeru Kamarullah, Kajari Teguh Darmawan dan Kasi Pidum Didik Adytomo berita korupsi .co – S...

»

Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH : Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-3op0g2dv4Vw-gobPNw4YyFTLW3GM1wv74Xx0gVOAe_rtLsl3IFuiZ9wC6CgW_fSbogQRuM62j_6aElBIf7vCQqdEO2j1_ubDxpw79emEhPKLN3JdLaLbuvSbgoqCY0U_mP9DUUpfFW0/s1600/IMG-20171219-WA0014.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-3op0g2dv4Vw-gobPNw4YyFTLW3GM1wv74Xx0gVOAe_rtLsl3IFuiZ9wC6CgW_fSbogQRuM62j_6aElBIf7vCQqdEO2j1_ubDxpw79emEhPKLN3JdLaLbuvSbgoqCY0U_mP9DUUpfFW0/s640/IMG-20171219-WA0014.jpg" width="581" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH, nomor 1 dari kiri</td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Perlindungan hukum bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sangat perlu, sehingga  Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( PBJP ).<br /> <br /> Hal itu disampaikan Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH. dalam kapasitasnya sebagai Birokrat, Pengamat Hukum Konstruksi serta Dosen yang juga sebagai Ketua Litbang DPD IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia), SekretAris  Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI), Ketua Bidang Advokasi  Persatuan Insinyiur Indonesai (PII), Sekretaris  Himpunan Ahli Kontrak  Konstruksi Indonesia (HAKKI)  di Prov Jawa Timur ini saat menjadi narasumber dalam acara Seminar Infrastruktur dalam rangka Hari Bakti PU Ke- 72 dengan thema, KERJA BERSAMA MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR KALTIM YANG BERKELANJUTAN DAN BERMARTABAT.<br /> <br /> Seminar tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yang pembukaan nya dilakukan oleh Ketua Bappeda Prov Kaltim mewakili Gubernur Kaltim ,  yang dihadiri oleh seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dilingkungan Pemprov Kaltim maupun OPD  dari berbagai  Kabupaten/Kota diantaranya Bappeda, Dinas PU, Bagian Pembangunan Setda ,  LPJK Prov. Kaltim, Asosiasi Profesi, Asosiasi Perusahaan  dan Universitas, yang diselenggarakan pada hari Senin , 18 Desember 2017 di Pendopo Lamin Etam , kantor Gubernur Kaltim di  Samarinda<br /> <br /> Sebab jasa konstruksi, lanjut pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara ini,  mempunyai peranan strategis dalam pembangunan infrastuktur, mengingat jasa konstruksi menghasilkan berbagai sarana dan prasarana yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan maupun perkembangan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.<br /> <br /> Menurut Pejabat Struktural di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov Jawa Timur ini dihadapan ratusan peserta seminar mengatakan, bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi seperti yang diatur dalam dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu  pada pasal 115.<br /> <br /> “Perlindungan hukum bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu  pada pasal 115, yang menyatakan bahwa Organ Pengadaan Barang/Jasa wajib memperoleh bantuan hukum dari K/L/D/I,” kata Dr. Herry Sinurat.<br /> <br /> “Didalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada pasal 47, Kontrak Kerja Konstruksi sekurang - kurangnya memuat, antara lain " Adanya perlindungan  bagi para pihak dan  tenaga kerja serta  pihak ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan Konstruksi," lanjut Sekretaris HAKKI Jatim  ini.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkf6ZRHputevNlENsDpRBEEIulytu8J1jRD4V1A1ypbFT78ijb9O6ohvdvzy5PMeii8IBEcdesmnc8UFNQP9lmFZZ_w7_rr2EFIvoWYWBqRpO7hO0OzDX_GSbEIPXGqrvm9tXy4C70jaQ/s1600/IMG-20171224-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkf6ZRHputevNlENsDpRBEEIulytu8J1jRD4V1A1ypbFT78ijb9O6ohvdvzy5PMeii8IBEcdesmnc8UFNQP9lmFZZ_w7_rr2EFIvoWYWBqRpO7hO0OzDX_GSbEIPXGqrvm9tXy4C70jaQ/s640/IMG-20171224-WA0000.jpg" width="640" /></a></div> Dr. Herry Sinurat yang juga berprofesi sebagai Dosen pada beberapa Prodi Pascsarjana di Surabaya  ini mengatakan, dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan makna, bahwa Kegiatan PBJP maupun Proyek Strategis Nasional yang dilakukan melalui kontraktualisasi antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa (Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas) merupakan Kontrak Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi pemerintahan.<br /> <br /> Menurut Dosen pada Prodi Magister Manajemen Teknologi  dan Magister Manajemen Aset Infrastruktur ITS Surabaya, yang juga Pemberi Keterangan Ahli LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah)  untuk Penanganan Permasalahan Hukum PBJP (Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) ini, Penyediaan Jasa konstruksi dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu pertama, dengan  skema Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang sumber pembiayaaannya berasal dari Pajak yang dibayar oleh masyarakat. Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015.<br /> <br /> Kedua, dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha ( KPBU ) yang sumber pembiayaannya berasal dari Investasi Badan Usaha, dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur <br /> <br /> Bahwa dalam upaya memberikan hasil pekerjaan konstruksi untuk dapat segera dinikmati masyarakat, Presiden melakukan  upaya untuk  memacu akselerasi percepatan penyelesaian  pekerjaan konstruksi, yang dilaksanakan melalui kontrak pemerintah, baik melalui skema PBJP maupun Proyek strategis Nasional dengan menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan, Inpres Nomor  1 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Kemudian Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional serta Pembentukan TP4P dan TP4D diberbagai K/L/D/I untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaan PBJP dan proyek strategis Nasional.<br /> <br /> TP4P/D bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan dan keberhasilan  pembangunan melalui upaya preventif dan persuasif<br /> <br /> “Para penyelenggara Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengadaan pekerjaan Konstruksi pada berbagai tahapan, antara lain perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima adalah implementasi dari  pelaksanaan kegiatan yang berdimensi manjemen dan administrasi pemerintahan, yang bertujuan untuk membangun/menyediakan infrastruktur publik bagi kesejahteraan masyarakat,” paparnya.<br /> <br /> Pada berbagai tahapan tersebut, telah diatur sanksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 118 antara lain pada tahapan; pemilihan penyedia barang/ jasa dan pelaksanaan kontrak , sebagai berikut : <br /> <br /> Pertama, pada tahapan pemilihan penyedia meliputi; 1. Mempengaruhi ULP pejabat pengadaan/ pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung, guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/ jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, sehingga menghambat memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan orang lain. 3. Membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar, dan untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/ jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan. 4. Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan atau tidak dapat diterima oleh ULP pejabat pengadaan. 5. Membuat dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan. 6. Menolak untuk menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran di bawah 80 persen HPS. 7. Memalsukan data tentang tingkat komponen dalam negeri. 8. Mengundurkan diri bagi pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 pada saat penunjukan penyedia barang jasa, dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK dan atau mengundurkan diri dari pelaksanaan penandatanganan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau tidak dapat diterima oleh PPK.<br /> <br /> Kedua, pada tahapan pelaksanaan kontrak, lanjut Dr. Herry Sinurat, meliputi; <br /> 1. Terbukti melakukan KKN, kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses pelaksanaan kontrak yang diputuskan oleh instansi yang berwenang. 2. Menolak menandatangani berita acara serah terima pekerjaan. 3. Mempengaruhi PPK dalam bentuk dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam kontrak dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan perbuatan lalai cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK. 5. Meninggalkan pekerjaan sebagaimana yang diatur kontrak secara tidak bertanggung jawab. 6. Memutuskan kontrak secara sepihak karena kesalahan penyedia barang jasa dan atau Tidak Menindaklanjuti hasil rekomendasi audit pihak berwenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara.<br /> <br /> “Posisi Organ Pengadaan Barang/Jasa dari unsur pengguna Jasa adalah sebagai  Pejabat Tata Usaha Negara, sehinggga produk hukum yang diterbitkan ternasuk dalam kategori Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara,” ujar Dr. Herry Sinurat yang sering didapuk menjadi narasumber pada berbagai Instansi ( Kementerian dan Pemda ), Aparat Penegak Hukum , Asosiasi Jasa Konstruksi , dll.<br /> <br /> Lebih lanjut Pria yang pernah meraih penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (Leprid) sebagai Peraih Diversifikasi Ilmu Teknik Sipil dan Hukum dengan Jenjang Pendidikan Sebidang  ini menjelaskan, apabila dalam  menyelenggarakan kegiatan administrasi pemerintahan ditemukan adanya; a. Kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. Solusinya adalah melakukan perbaikan administrasi tersebut. b. Kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, solusinya adalah melakukan perbaikan administrasi dan mengembalikan kerugian negara yang timbul. c. Kesalahan yang tidak bersifat administrasi, misal terjadinya Suap, Gratifikasi dan OTT, solusinya adalah penyelesaian sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.<br /> <br /> Dr. Herry Sinurat lebih lanjut memaparkan, bahwa Instruksi Presiden Jokowi yang memuat tentang 8 (Delapan) perintah Presiden, antara lain Kebijakan dan diskresi tidak boleh dipidanakan, tindakan administrasi harus dibedakan dengan yang memang berniat korupsi. Aturan BPK jelas, mana pengembalian dan mana yang bukan. <br /> <br /> Instruksi Presiden juga dipertegas dengan, “Surat Edaran Kabareskrim Polri kepada seluruh Kapolda pada tanggal 24 Agustus 2016 lalu, yang menyatakan bahwa Apabila ada pengaduan masyarakat tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan pemberdayaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan,” ungkapnya<br /> <br /> “Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau  sengketa kontraktual diantara Kontraktan, upaya yang ditempuh adalah penyelesaian melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan, solusinya diprioritaskan melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan, antara lain mediasi, konsialiasi dan Arbitrase,” kata Dr. Herry Sinurat.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirM_OOvRq_Yh7ouMnBgwyUKhHycsq7USGpgAo9VW3PLnfyUWCRu1kihAmr1ZT3eXglu2ZZ0ThbL31T2JIWzekzyey_E3voMG9vJn7gdP_kTwUncxAzzubYzQ5kvDkuKk6ryB6Rf8l7IBY/s1600/IMG-20171219-WA0013.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirM_OOvRq_Yh7ouMnBgwyUKhHycsq7USGpgAo9VW3PLnfyUWCRu1kihAmr1ZT3eXglu2ZZ0ThbL31T2JIWzekzyey_E3voMG9vJn7gdP_kTwUncxAzzubYzQ5kvDkuKk6ryB6Rf8l7IBY/s640/IMG-20171219-WA0013.jpg" width="640" /></a></div> Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, penegakan hukum kontrak pekerjaan konstruksi pada fase kontraktual (sejak penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima akhir pekerjaan/FHO), adalah merupakan hubungan keperdataan.<br /> <br /> “Jadi Aparat Penegak Hukum tidak boleh melakukan intervensi penegakan hukum, kecuali ada kerugian benda dan jiwa, OTT, suap dan gratifikasi,” pungkasnya.  (Redaksi)

Pemerintahan Tipikor Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH : Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi

Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH, nomor 1 dari kiri berita korupsi .co – Perlindungan hukum bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa K...

»

Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH : Jasa Konstruksi Mempunyai Peran Strategis Dalam Pembangunan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDgTqbi85eXQ6aIrBae4VaS7uOGQ2HC7IpnFfNSsOdUJuT8ZBgQXrMlyc60r8q0rnvAlxJxrysuTCfA0kDxdss-F37bxR4nCt6AFsVCJnDnBXLiDLs8udlODIq8qnsiyweCbS0AlmLhos/s1600/IMG-20171207-WA0016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDgTqbi85eXQ6aIrBae4VaS7uOGQ2HC7IpnFfNSsOdUJuT8ZBgQXrMlyc60r8q0rnvAlxJxrysuTCfA0kDxdss-F37bxR4nCt6AFsVCJnDnBXLiDLs8udlODIq8qnsiyweCbS0AlmLhos/s640/IMG-20171207-WA0016.jpg" width="640" /></a></b></span></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan, karena menghasilkan berbagai sarana dan prasarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendukung tumbuh dan berkembangnnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.<br /><br />  Hal itu disampaikan oleh Dosen pada Prodi Magister Manajemen Teknologi ITS Surabaya, yang juga Pemberi Keterangan Ahli LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah)  untuk Penanganan Permasalahan Hukum PBJP (Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) ini, dalam acara pembinaan Jasa Konstruksi bagi perangkat Daerah, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawei Utara, pada Kamis, 7 Desember 2017.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzQBmqDGkMosNH_E33X0tV77enMAxXp1-rv6Q2hYfbOpdIRyMef3yyPjVAQceDFsAPT6WBemXMJ60AE_lTKGKHqksOElw6NI2xftFuBiU1zvOTF5s7soMINjg3kGDDOlyPUGYotub127E/s1600/IMG-20171207-WA0018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzQBmqDGkMosNH_E33X0tV77enMAxXp1-rv6Q2hYfbOpdIRyMef3yyPjVAQceDFsAPT6WBemXMJ60AE_lTKGKHqksOElw6NI2xftFuBiU1zvOTF5s7soMINjg3kGDDOlyPUGYotub127E/s640/IMG-20171207-WA0018.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH yang juga sebagai Ketua Litbang DPD IAPI, Ketua Ikatan Ahli Pengadaan Indnesia (IAPI), Ketua Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI), Ketua Bidang Advokasi DPD Persatuan Insinyiur Indonesai (PII), Ketua Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) menjadi narasumber, dalam acara pembinaan pembinaan jasa Konstruksi bagi perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Utara itu, diahdiri oleh seluru OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terdiri dari Bappeda, Dinas PU, Bagian Pembangunan Setda dan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) dari 15 Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Sulawesi Utara<br /><br />“Dewasa ini jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan, sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi,” kata Dr. Herry Sinurat dihadapan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau SKPD yang terdiri dari Bappeda, Dinas PU, Bagian Pembangunan Setda dari 15 Kabupaten / Kota dilingkungan Provinsi Sulawesi Utara.<br /><br />Namun peningkatan jumlah perusahaan ini, lanjut pria kelahiran Pematang Siantar Sumatra Utara ini, belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya yang tercermin pada kenyataan, bahwa tenaga kerja konstruksi, mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.<br /><br />“Saat ini kita sudah berada dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Apalagi sejak tahun 1995, negara – negara ASEAN telah menyepakati untuk menghilangkan hambatan bagi para pemasok jasa yang disebut liberalisasi arus jasa dalam kerangka ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS). Liberalisasi arus jasa mencakup; bisnis, profesional, konstruksi, distribusi, pendidikan, lingkungan, kesehatan, transportasi laut, komunikasi dan pariwisata,” ujar Ketua HAKI ini lebih lanjut.<br /><br />Pria yang meraih penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia ( Leprid ) sebagai Peraih Diversifikasi Ilmu Teknik Sipil dan Hukum dengan Jenjang Pendidikan Sebidang ini menambahkan, kondisi ini mengharuskan kita semua untuk mempersiapkan aparatur dan para pelaku jasa konstruksi di daerah maupun nasional untuk mampu meningkatkan daya saing dan kemampuan melalui penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara lebih efektif, efisien dan berteknologi tinggi. Juga mampu mewujudkan struktur usaha yang kokoh yang tercermin dengan terwujudnya kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa, baik yang berskala besar, menengah dan kecil, maupun yang berkualifikasi umum, spesialis dan terampil serta perlu mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam pelaksanaan serta pemenuhan hak dan kewajiban.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgktGgODfpEps2tBwFJPsUPyt-igBprrT8xB07pseFA9Di8-yOfChxTHb-N7xW1krSkc5et9jSPHMetuVnFwZkx51TBi3jSdqvslz80tINvZn3c_S3qWw4HfkgNnOHwS_jEWPoH_ULXvpI/s1600/IMG-20171207-WA0022.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgktGgODfpEps2tBwFJPsUPyt-igBprrT8xB07pseFA9Di8-yOfChxTHb-N7xW1krSkc5et9jSPHMetuVnFwZkx51TBi3jSdqvslz80tINvZn3c_S3qWw4HfkgNnOHwS_jEWPoH_ULXvpI/s1600/IMG-20171207-WA0022.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Ketua Litbang DPD IAPI ini menjelaskan, berbagai tantangan inilah yang harus menjadi perhatian dalam meningkatkan pemahaman, pengertian dan pengetahuan segenap aparatur, guna mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang lebih efektif, efisien dan memiliki daya saing, sehingga mampu menangkap peluang dalam pasar jasa konstruksi secara nasional, khususnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.<br /><br />“Dalam hal terjadi sengketa kontraktual diantara Kontraktan, upaya yang ditempuh adalah penyelesaian melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan, solusinya diprioritaskan melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan antara lain mediasi, konsialiasi dan Arbitrase,” ujar Pembina mahasiwa/I ITS yang berasal dari Sumatra Utara ini.<br /><br />“Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi , penegakan hukum kontrak pekerjaan konstruksi pada fase kontraktual (sejak Penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima akhir pekerjaan atau FHO, adalah merupakan hubungan keperdataan bukan pidana. sehingga aparat penegak hukum tidak boleh melakukan intervensi penegakan hukum, kecuali  ada Kerugian benda dan jiwa , OTT, suap dan gratifikasi,” kata Dr. Herry Sinurat yang sering menerima undangan mejadi ahli Pengadaan barang/jasa dari beberapa Kejari di Jawa Timur. <br /><br />“Dalam upaya memberikan perlindungan usaha kualifikasi kecil di daerah, untuk penyelenggaraan jasa konstruksi yang menggunakan APBD, dan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, berbiaya kecil sampai dengan sedang, Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan Khusus,” lanjut Ketua Bidang Advokasi DPD PII ini.  (Redaksi)

Pemerintahan Tipikor Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH : Jasa Konstruksi Mempunyai Peran Strategis Dalam Pembangunan

berita korupsi .co - Jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan, karena menghasilkan berbagai sarana dan prasarana yan...

»

Diduga Menggunakan Ijazah Palsu, Warga Laporkan Kepala Dusun ke Polisi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: large;"><b> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN2Xb4seeQ3YESYd95_f7NEIiGrnlmpChdlt8xKU7yFrvdCI1oWRigwxNRdeE86PA5kxXI1KF8oO5b8nrYaaTpiHEORqrQRLxuBr1fPm-rJjxpdTlevuwlhyjkzSj2Ivfdeu2Jby6i2L0/s1600/Didik+Kurniawan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN2Xb4seeQ3YESYd95_f7NEIiGrnlmpChdlt8xKU7yFrvdCI1oWRigwxNRdeE86PA5kxXI1KF8oO5b8nrYaaTpiHEORqrQRLxuBr1fPm-rJjxpdTlevuwlhyjkzSj2Ivfdeu2Jby6i2L0/s1600/Didik+Kurniawan.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Didik Kurniawan</td></tr> </tbody></table> </b></span><br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Korupsi itu dimulai karena salah satunya tidak tertibnya administrasi. Kalimat inilah yang sering kali disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun Majelis Hakim Khususnya di Pengadilan Tipikor Surabaya saat mengadili terdakwa dalam kasus Korupsi.<br /> Bisa jadi memang, kalau sejak awal sudah tidak tertib administrasi bahkan mencoba memalsukan dokumen demi kepentingan diri sendiri, bukan tidak mungkin akan berakibat ke tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dikemudian hari.<br /> <br /> Dan mungkin inipula yang terjadi di Dusun Pringapus, Desa Candisari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Jawa Tengah (Jateng). Sebab, oknum Kepala Dusun Pringapus yang berinisial “T”, telah dilaporkan oleh warganya ke Polsek Windusari, Polres Magelang, Polda Jawa Tengah karena diduga menggunakan Ijazah palsu dari salah satu Pondok Pesantren.<br /> <br /> Hal itu seperti yang disampikan Didik, salah seorang warga Dusun Pringapus sekaligus sebagai pelapor saat menghungi wartawan media melalui telepon genggam. Didik menyampaikan, dirinya didesak oleh warga untuk melaporkan “T” ke pihak kepolisian terkait dugaan Ijazah palsu yang dipergunakan “T” pada saat pencalonan pemilihan Kepala Dusun bersama dirinya Agustus lalu.<br /> <br /> “Yang saya laporkan adalah Tito , atas desakan warga terkait dugaan Ijazah palsu SMA-nya,” kata Didik, Sabtu, 2 Desember 2017.<br /> <br /> Didik menceritakan, dirinya maju sebagai calon Kepala Dusun bersama Tito pada Agustus lalu. Sebelumnya, Didik menjabat sebagai Plt Kepala Dusun Pringapus menggantikan Tito yang sempat menjabat Plt selama 2 tahun, namun mengundurkan diri pada tahun 2016 karena dugaan perselingkuhan.<br /> <br /> “Pemilihan Kepala Dusun itu Agustus dengan berakhirnya jabatan saya sebagai Plt menggantikan Tito yang mengundurkan diri ahun 2016 karena perselingkuhan. Calonnya ada dua, saya dan Tito. Salah satu persyaratan dalam pencalonan itu kan minimal lulusan SMA atau setara dengan Pondok,” ujar Didik.<br /> <br /> Saat ditanya, apakah pernah menyampaikan ke panitia terkait Ijazah Palsu yang dipergunakan Tito untuk maju sebagai calon Kepala Dusun ?. Didik menjelaskan, secara tidak langsung rinya pernah menyampaikan ke Ketua Panitia. Selain itu kata Didik, ada warga yang memprotes sebelum pelantikan Tito, namun tidak ada hasilnya. sehingga dirinya didesak oleh warga untuk melaporkannya ke pihak Kepolisian.<br /> <br /> “Secara langsung belum pernah, tapi secara tidak langsung saya pernah menyampaikan ke Ketua Panitianya Catur Wahyu Sukamana. Ketua panitianya kan memang teman. Pada saat seleksi dan sebelum pelantiakan Tito sebagai Kepala Dusun, warga sudah memprotes tapi tidak ada hasilnya,. makanya warga mendesak untuk melaporkannya,” kata Didik lebih lanjut.<br /> <br /> Saat ditanya lebih lanjut, terkait dasarnya melaporkan Ijazah yang dimiliki Tito ke pihak Kepolisian, Didik menjelaskan, dirinya sudah mengenal Tito sejak kecil karena memang satu desa yang tidak jauh tempatnya. Selain itu, ada surat pernyataan dari pengasuh Pondok Pesantren, dimana Ijazah Tito dikeluarkan. Surat pernyataan tersebut bernomor 001.09/23.3-1/211/PPMI/IX/2017 tanggal 23 September 2017, yang isinya bahwa Tito belum pernah menjadi siswa/siswi Pondok Pesantren Ma’ahidul ‘Irfan.<br /> <br /> “Saya kan saksi hidup, saya tau sejak kecil Tito karena satu desa., jadi saya tau dia sekolah dimana. Kalau sudah digunakan kan baru pemalsuan,” ungkap Didik. <br /> <br /> Anehnya, saat Didik membuat laporan ke Polsek Windusari pada tanggal 27 September 2017, dirinya tidak diberikan bukti laporan Polisi. Yang lebih anehnya lagi, SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) No. SP2HP/28/XI/2017/Reskrim tanggal 22 Nopember 2017, diambil sendiri oleh Didik ke Polsek Windusari. <br /> <br /> Dalam rujukan SP2HP tersebut, diantaranya berdasarkan Laporan Pengaduan Didik Kurniawan tertanggal 27 September 2017, tanpa tercantum Nomor alporannya. Dalam SP2HP tersebut mencantumkan nama-nama yang sudah diperiksa diantaranya Didik Kurniawan sebagai pelapor, Ariyadi alias Bin Sardi, Achmad Abdul Wakhid, Catur Wahyu Sukamana Bin Katon Waluyo, Muntoha Bin Abdul Goni, Muh. Basri Bin Asrori, Tito Bin Prawoto dan Muhammad Husaini Bi Sumanto.<br /> <br /> “Saat saya melaporkan, saya tidak diberi apapun, saya tidak tanya atau minta karena saya tidak begitu mengerti hukum. Suart yang SP2HP itu, saya ambil sendiri ke Polsek Windusari. Kalau saya sudah diperiksa sekali ada yang sudah saya tandatangani (maksud Didik adalah BAP atau Berita Acara Pemeriksaan),”<br /> <br /> Didik menambahkan, setelah dirinya membuat laporan ke Polisi terkait dugaan Ijazah palsu yang dimiliki Tito, berbagai pihak mencoba menyarankan Didik agar berdamai dan bersedia mencabut laporannya. Namun Didik bersama warga tetap bersikukuh agar laporannya diproses sesuai hukum yang berlaku.<br /> <br /> Aneh, ini bukan perkelahian atau pertengkaran antara Didik yang mewali warga dengan Tito terkait dugaan Ijzah palsu, sehingga harus didamaikan oleh berbagai pihak,. Apakah tindakan warga yang melaporkan adanya pejabat negara yang diduga menggunakan Ijazah palsu salah ?<br /> <br /> Terkait laporan Didik ke Polsek Winduari, wartawan media ini menghubungi Kapolsek AKP. Mohamad Ahdi. SH., MH melalui pesan (WhastApp) hanya dibaca dan enggan menanggapinya.<br /> Sementara salah seorang penyidik Polsek Windusari yang menangani kasus tersebut yakni AIPTU Rudi Haryono mengatakan, sudah menerima laporan pengaduan dan menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap beberapa orang diantaranya Tito.<br /> <br /> “Ya laporan pengaduan sudah saya terima dan sudah saya tindak lanjuti diantaranya klarifikasi terhadap para calon saksi sampai dengan saudara Tito,” kata AIPTU Rudi Haryono lewat pesan WhastApp.<br /> <br /> Saat ditanay mengenai adanya pihak-pihak yang menyarankan agar Didik mencabut laporannya, AIPTU Rudi Haryono mengatakan, tidak pernah membahasnya. Rudi menambahkan, laporan tersebut akan digelar terlebih dahulu di Pores Magelang.<br /> <br /> “Belum, nanti akan digelar dulu di Polres. Untuk masalah pencabutan dan lain-lain sudah saya sampaikan ke Pak Didik, saya tidak tau dan tidak pernah membahasnya, karena nanti jadi tidak focus,” tegasnya. (Redaksi)

Pemerintahan Pidana Diduga Menggunakan Ijazah Palsu, Warga Laporkan Kepala Dusun ke Polisi

  Didik Kurniawan berita korupsi .co – Korupsi itu dimulai karena salah satunya tidak tertibnya administrasi. Kalimat inilah yang se...

»

Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH : UU Nomor 2 Tahun 2017 Adalah Payung Hukum Terhadap Kontraktor

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXLiONEDaecWaf1q9HYIqId6Pjb-ssQq9Zn_RcgBuiNjRHMqTLnW9pAkD8euCv725Wum6_76gUip53cAuWZifWe459DW8E-kHvc6fS90loqClNsm9pzpnswLhSD0Lh2SqaIu0_-YlGrNg/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXLiONEDaecWaf1q9HYIqId6Pjb-ssQq9Zn_RcgBuiNjRHMqTLnW9pAkD8euCv725Wum6_76gUip53cAuWZifWe459DW8E-kHvc6fS90loqClNsm9pzpnswLhSD0Lh2SqaIu0_-YlGrNg/s640/2.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Dari Kanan, Dr. Herry Sinurat., ST., MMT., SH., MH</b></td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Pemerintah kini telah memberikan jaminan payung hukum terhadap pelaku jasa konstruksi, untuk menjalankan usahanya di Indonesia dengan dikeluarkannya UU RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang sebelumnya dengan UU  Nomor 18 Tahun 1999.<br /> <br /> “Pemerintah telah memberikan payung hukum terhadap pelaku jasa konstruksi untuk menjalankan usahanya dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang ditandai  dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Ini lebih lengkap dari pada Undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 18 tahun 1999,” kata Herry Sinurat.<br /> <br />  Hal itu dikatakan Dosen pada Prodi Magister Manajemen Teknologi ITS Surabaya ini, yang juga Pemberi Keterangan Ahli LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah)  untuk Penanganan Permasalahan Hukum PBJP (Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) ini, dalam acara sosialisaSi UU Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yang diselenggarakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh, pada Selasa,  21 Nopember 2017.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim1axHq28AywDd9wSmLLALmrBbA0jgYhDz_LrFEZJPlA4QQ7fYF5Fu4SQdsbi9mq78X4F5o5cdzRFsRN46inRbbDs9eDbMFkeOeN7KSoVsDYBeSH1UFojQfPfquV2_mkKvcFh0n5ZF50I/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim1axHq28AywDd9wSmLLALmrBbA0jgYhDz_LrFEZJPlA4QQ7fYF5Fu4SQdsbi9mq78X4F5o5cdzRFsRN46inRbbDs9eDbMFkeOeN7KSoVsDYBeSH1UFojQfPfquV2_mkKvcFh0n5ZF50I/s640/3.jpg" width="640" /></a></div> Menurut Dr. Herry Sinurat, bahwa pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi baik untuk  Kontrak Pemerintah  maupun  Kontrak Privat,  selama fase kontraktual yang berlangsung sejak dilaksanakannya Penandatanganan Kontrak sampai dengan Serah Terima Kedua / Final Hand Over : FHO , adalah  merupakan hubungan   keperdataan. Jadi tidak boleh dilakukan intervensi penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum, kecuali pada kondisi - kondisi yang mengakibatkan   terjadinya Kerugian benda dan Jiwa, Suap, Gratifikasi dan OTT.<br /> <br /> "Kalau dulu, bila ada kesalahan pada saat pengecoran atau ngelas pada proyek pembangunan gedung, ada yang dipidana. Tetapi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 2 tahun 2017, yang lebih jelas mengatur tentang kesalahan kontraktor atau pihak swasta dalam menangani proyek infrastruktur  tidak bisa dipidanakan. Namun, kegagalan pekerjaan konstruksi, kesalahan perencanaan dan konstruksi yang rusak saat pembangunan, adalah merupakan hukum keperdataan,” ucap Putra kelahiran Pematang  Siantar, Sumatera Utara ini.<br /> <br /> Pria yang meraih penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia ( Leprid ) sebagai Peraih Diversifikasi Ilmu Teknik Sipil dan Hukum dengan Jenjang Pendidikan Sebidang  ini menambahkan, Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah lex specialias atau bersifat Khusus, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan kedudukan  antara pengguna dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang memuat tentang hak dan  kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang berkontrak.<br /> <br /> "Lex Specialis, tidak dikenal istilah kegagalan konstruksi, sebelum proyek selesai dan diserah terimakan dari penyedia jasa kepada pengguna jasa , tidak ada penegakan hukum, baik dari Kepolisian,  Kejaksaan dan pihak lainnya, seandainya proyek tersebut mengalami kerusakan. Kalau ini yang terjadi, dapat dikategorikan sebagai peristiwa wanprestasi baik terhadap biaya, mutu dan waktu. Solusinya adalah Penyedia Jasa harus melakukan  oleh perbaikan lagi, termasuk  apabila kerusakan tersebut terjadi  masa pemeliharaan," katanya dengan senyum yang disambut tepuk tangan para peserta.<br /> <br /> Dr. Herry Sinurat menjelaskan, bahwa UU Jasa Konstruksi ini tidak lagi berorientasi hanya kepada urusan bidang PUPR tetapi mencakup penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Indonesia secara utuh antara lain yang pertama ; Adanya pembagian peran berupa tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; 2, Menjamin terciptanya penyelenggaraan tertib usaha jasa konstruksi yang adil, sehat dan terbuka melalui pola persaingan yang sehat; 3, Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui kemitraan dan sistem informasi, sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi; 4, Lingkup pengaturan yang diperluas tidak hanya mengatur usaha jasa konstruksi melainkan mengatur rantai pasok sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan bangunan; 5, Adanya aspek perlindungan hukum terhadap upaya yang menghambat penyelenggaraan jasa konstruksi agar tidak mengganggu proses pembangunan. Perlindungan ini termasuk perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Pada UU  Jasa Konstruksi yang baru tidak terdapat klausul kegagalan pekerjaan konstruksi hanya ada klasul kegagalan bangunan. Hal ini sebagai perlindungan antara pengguna dan penyedia jasa saat melaksanakan pekerjaan konstruksi; <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxs4l9A3lUBII_gY4Q_JPCJkEOUUTQFOoiaQ0QqqLn70Cc_xbxZqwIbyD6AZKxNqyuYLPYib4NQ9u_O4zzB9aDcmX8FjHp3yY4l99EGDjFbj2eCaJ1sjhFD-02P5Q8NF2IWZ2F1P8bc6Y/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxs4l9A3lUBII_gY4Q_JPCJkEOUUTQFOoiaQ0QqqLn70Cc_xbxZqwIbyD6AZKxNqyuYLPYib4NQ9u_O4zzB9aDcmX8FjHp3yY4l99EGDjFbj2eCaJ1sjhFD-02P5Q8NF2IWZ2F1P8bc6Y/s640/1.jpg" width="640" /></a> <br /> 6, Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dalam bekerja di bidang jasa konstruksi, termasuk pengaturan badan usaha asing  dan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, juga penetapan standar remunerasi minimal untuk tenaga kerja konstruksi; 7. Adanya jaring pengaman terhadap investasi yang akan masuk di bidang jasa konstruksi; dan 8, Mewujudkan jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan dengan nilai-nilai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4). 9, Penyelesaian sengketa jasa konstruksi lebih memprioritaskan jalur non litigasi melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase.<br /> <br /> “Kalaupun ada kegagalan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi,  berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2017, yang menentukan gagal tidaknya adalah Penilai Ahli yang ditetapkan oleh Menteri PUPR",  ujar Harry Sinurat, yang sering dihadirkan JPU menjadi Ahli di Pengadilan Tipikor Surabaya mengakhiri.  (Redaksi)

Pemerintahan Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH : UU Nomor 2 Tahun 2017 Adalah Payung Hukum Terhadap Kontraktor

Dari Kanan, Dr. Herry Sinurat., ST., MMT., SH., MH berita korupsi .co - Pemerintah kini telah memberikan jaminan payung hukum terhadap ...

»