Pemkab Samosir Bangun Jalan Menuju Objek Wisata Water Fall

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsbv8b92EsWMD-tXXzWeVTWvGoDZ-iBDhAy4pZYH96lweXYxD8OdjpBdUmp-wwjrALXN6eXXsxdVZ2AqQqQ09Rqhyphenhyphenk2UcIeFrzUBzqGYG-AWv5K0skyfSjKKys825t0EiHxbSyGCoDhSw/s1600/Buapti+Samosir.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsbv8b92EsWMD-tXXzWeVTWvGoDZ-iBDhAy4pZYH96lweXYxD8OdjpBdUmp-wwjrALXN6eXXsxdVZ2AqQqQ09Rqhyphenhyphenk2UcIeFrzUBzqGYG-AWv5K0skyfSjKKys825t0EiHxbSyGCoDhSw/s640/Buapti+Samosir.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bupati Samosir, Rapidin (tengah) saat meninjau pembangunan jalan</td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;">Pangururan,</span> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatra Utara kembali berbenah dengan melakukan pembangunan infrakstruktur berupa peningkatan jalan, dari menara pandang Tele  menuju objek wisata Water Fall (air terjun) Sampuran Efrata, yang berlokasi di Desa Sosor Dolok Kec. Harian, setelah melaunching moda transportasi darat dari Bandara Silangit ke Samosir.<br /><br />Seperti yang disampaikan Bupati Samosir Rapidin, kepada media ini mengatakan, bahwa pembangunan jalan tersebut untuk mempermudah dan memperlancar bagi wisatawan yang akan berkunjung ke wisata internasional Samosir.<br /><br />“Pemkab Samosir saat ini berbenah membangun infrakstruktur, berupa peningkatan jalan dari menara pandang Tele  menuju objek wisata yangg sangat asri yaitu Water Fall (air terjun) Sampuran Efrata, di Desa Sosor Dolok Kec. Harian. Pembangunan jalan tersebut  full hotmix, jadi bagi yang berlibur bulan Desember tahun ini ke Samosir biar lebih segar, baiknya anda mampir ke objek wisata ini. Ayo...ke Samosir...Selamat berlibur,” ucap Rapidin seraya seruan mengajak wisata, melalui telepon selulernya, pada Kamis, 28 September 2017.<br /><br />Rapidin menambahkan, Pemerintah Kabupaten Samosir tetap giat dalam membenahi sarana infrastruktur pada berbagai lokasi wisata, termasuk sarana jalan, karena infrastruktur yang memadai memegang peranan penting untuk mendongkrak jumlah wisatawan, baik domestik maupun asing.  (Redaksi)</div>

Pemerintahan Pemkab Samosir Bangun Jalan Menuju Objek Wisata Water Fall

Bupati Samosir, Rapidin (tengah) saat meninjau pembangunan jalan Pangururan, berita korupsi .co – Pemerintah Kabupaten Samosir, Suma...

»

Buapti Samosi Launching Moda Transportasi Menyambut Bandara Silangit Naik Kelas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNdu4PcBWOiyqU6Q0_GO3tXs3Vc8DlUbDvdYW9Azq5j80gw3-Y9rTDvl5lI4BPN5m9msdubFsOhjrhczpqhbe5L4nRcGV-LYxOUyqE1czipCyyPTHfzvPk0JElc2NcvZEhC8a40vDctPk/s1600/IMG-20170921-WA0007.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNdu4PcBWOiyqU6Q0_GO3tXs3Vc8DlUbDvdYW9Azq5j80gw3-Y9rTDvl5lI4BPN5m9msdubFsOhjrhczpqhbe5L4nRcGV-LYxOUyqE1czipCyyPTHfzvPk0JElc2NcvZEhC8a40vDctPk/s640/IMG-20170921-WA0007.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Kabar menggembirakan bagi masyarakat Internasional terutama Indonesia, Khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Samosir, Sumatra Utara yang tinggal diperantauan yang hendak berkunjung ke Danau Toba, danau terbesar kedua di dunia dan Samosir sebagai wisata Internasional kebanggaan Indonesia.<br /><br />Sebab, Bandara Silangit yang berlokasi di Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara, kini menjadi Bandara Udara Internasional, seiring dengan diresmikannya Danau Toba dan Samosir menjadi wisata Dunia.<br /><br />Dalam rangka menyambut Bandara Udara Silangit menjadi Bandara Udara Internasional dan Samosr menjadi wisata Internasional, Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon, MM akan melaunching Moda Transportasi Khusus bagi penumpang pesawat dari Silangi ke Samosir pada tanggal 1 Oktober 2017 mendatang.<br /><br />Kepada wartawan media ini, Rapidin mengatakan, bawah Pamkab Samosir mulai tanggal 1 Oktber 2017, akan melaunching Moda Transportasi angkutan Khusus dari Samosir ke Silangit  dan sebaliknya sesuai jadwal kedatangan pesawat.<br /><br />“Ini kabar yang sangat menggembirakan buat kita semua, dalam  rangka menyambut Silangit menjadi bandara Udara Internasional, dan Samosir sebagai tujuan Wisata Internasional. Pamkab Samosir, mulai tanggal 1 Oktber 2017 ini, akan melaunching Moda Transportasi angkutan khusus dari Samosir ke Silangit dengan 2 rit per hari, yaitu pertama jam 06.30 WIB dan ke 2 jam 11.00 WIB,” ucap Rapidin, Kamis, 21 September 2017 melalui telepon selulernya.<br /><br />Rapidin menambahkan, sedangkan angkutan dari Bandara Silangit ke Samosir akan disesuaikan dengan kedatangan pesawat Sriwijaya Air. <br /><br />“Akan disesuakan denga kedatangan pesawat Sriwijya Air,” lanjutnya.<br />Saat ditanya mengenai tarif yang akan dikenakan terhadap penumpang, Rapidin menyampaikan, untuk sementara akan digratiskan selama 3 bulan atau hingga akhir tahun ini. Namun ternyata, Pemkab Samor belum membuat Perda tentang tarif Moda Transportasi tersebut dan baru akan dipikirkannya<br /><br />“Untuk tiga bulan pertama, yaitu Oktber sampai dnegan Desember 2017, tidak dipungut biaya (gratis). Angkutan ini Khusus bagi penumpang pesawat apa saja yang keberangkatan dan tujuan ke Silangit. Keberangkatan angkutan Moda Transportasi dari Samosir, berada di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Samosir  Onan Baru dan di Silangit di areal Parkir Bandara Silangit. Untuk tarifnya kedepan akan kita kaji selama tiga bula ini, setelah itu baru kita tentuntukan,” kata Rapidin.<br /><br />Lebih lanjut Rapin menjelaskan, Moda Transportasi salah satu bentuk program Pemkab. Samosir untuk membuka lapangan kerja bagi pemuda yang berprestasi. Selain itu, lanjut Rapidin, pada tanggal 23 Oktober 2017, Pemkab Samosir akan mengadakan lomba Maraton yang diikuti oleh 9 negara. Juga Pemkab Samosir akan membangun kapal pesiar milik Pemkab sendiri.  (Redaksi)</div>

Pemerintahan Buapti Samosi Launching Moda Transportasi Menyambut Bandara Silangit Naik Kelas

berita korupsi .co – Kabar menggembirakan bagi masyarakat Internasional terutama Indonesia, Khususnya bagi masyarakat yang berasal dari...

»

27 Ribu Ton Garam Asal Australia Tiba Di Pelabuhan Tanjung Perak

<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBclydjA2px4C8R38d-v3uuNH_koQRyFf0zqUDE6FQhAN6mz4bcs4XC0mG87L4jLAVxSsqCdg-iijNa1xkffqAE_Rn6Ca6JImD9wrL_sUdBEoABXfEV224D-2R9ybr6Yq90z2QWun7X5M/s1600/pt-garam.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="471" data-original-width="900" height="334" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBclydjA2px4C8R38d-v3uuNH_koQRyFf0zqUDE6FQhAN6mz4bcs4XC0mG87L4jLAVxSsqCdg-iijNa1xkffqAE_Rn6Ca6JImD9wrL_sUdBEoABXfEV224D-2R9ybr6Yq90z2QWun7X5M/s640/pt-garam.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto: PT Garam</td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </span></b><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Akibat kelangkaan dan harga Garam konsumsi di pasaran akhir-kahir ini menjadi masalah baru bagi masyarakat, Pemerintah Indonesia pun akhirnya membeli garam dari luar negeri.<br /><br />Pada Sabtu, 12 Agustus 2017, sekira pkl 08.00 WIB, sebanyak 27 ribu ton Garam konsumsi berkadar NaCl sekitar  97 persen, yang di Impor oleh pemerintah melaui PT Garam (Persero) Indonesia dari Australia, tiba di terminal Jamrud Utara,  Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, oleh PBM Sinar Duta Persada, dengan menggunakan Kapal MV Golden Kiku.<br /><br />Dengan kedatangan Garam Impor ini, diharapkan dapat mendistorsi harga garam di pasaran secara step by step menurun di kisaran harga Rp 4.500 - 5.000 /Kg dan berangsur di kisaran 4.000 /Kg smpai end user (konssumen).</span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><br />Hal itu seperti yang disampaikan Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT Garam (Persero) Indonesia, Hartono, saat dihubungi <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b> melalui telepon selulenya, pada Sabtu, 12 Agustus 2012.<br /><br />Hartono menjelaskan, Garam konsumsi berkadar NaCl sekitar 97 persen, sebesar 75 ribu ton pemerintah adalah, penugasan dari pemerintah, untuk diprioritsakan kepada IKM (Industri Kecil dan Menegah), dengan pemasukan di 3 pelabuhan yaitu, Ciwandan – Banten, Jawa Barat, sebanyak 25 ribu ton, Tanjung Perak - Surabaya sebanyak 27.500 ton dan Belawan – Medan,  sebanyak 22 ribu ton, yang dijadwalkan tiba pada tanggal, 22 Agustus 2017.<br /><br />“Impor Garam bahan baku untuk Garam konsumsi, dengan kadar NaCl paling sedikit 97 persen sebesar 75.000 ton, adalah Penugasan dari Pemerintah, untuk diprioritaskan pada IKM dengan pemasukan di 3 Pelabuhan yaitu, di Ciwandan - Banten sebanyak 25.000 ton yang sudah datang tanggal, 10 Agustus 2017 pukul 03.00 WIb, dengan Kapal MV. Eco Destiny. Pelabuhan Tanjung Perak - Surabaya sebanyak 27.500 ton, yang datang tanggal 12 Agustus 2017 pukul 03.00 WIB, dengan Kapal MV. Golden Kiku dan Pelabuhan Belawan – Medan, dijadwalkan tiba tanggal, 22 Agustus 2017 sebanyak  ribu ton, dengan kapal MV. Uni Challenge,” kata Hartono menjelaskan.<br /><br />“Dengan kedatangan garam impor ini diharapkan dapat mendistorsi harga garam di pasaran step by step menurun di kisaran end user 4.500 - 5.000 /Kg dan berangsur di kisaran 4.000 /Kg smpai end user,” lanjutnya.<br /><br />Namun saat ditanya lebih lanjut, apakah sebanyak 27 ribu ton garam yang sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dapat mengatasi kelangkaan dan harga Garam Konsumsi yang terjadi saat ini. Hartono mengakui, belum dapat mengatasi, namun paling tidakm dapat menstimulus untuk mendistorsi harga garam yang melambung tinggi.<br /><br />“Belum, tetapi minimal bisa menstimulus untuk mendistorsi harga garam yang melambung tinggi, dan akan diprioritaskan ke IKM,” ujarnya.<br /><br />Terkait pendistribuasian Garam trsebut, Hartono menjelaskan, pihaknya menunggu data dari Disperindag masing-masing Kabupaten/Kota, unntuk mengajukan kuota.<br /><br />“Kita menunggu data dari Disperindag masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Jatim, sebagian Jateng dan Kalbar, untuk mengajukan kuota, terus kita rekap. Kalau melebihi kuota yang ada, akan kita proposionalkan dan kita jual di toko gudang kita,” pungkasnya.<br /><br />Pendistribusaian Garam Konsumsi seperti yang disampaikan Hartono, perlu mendapat pengawasan dari berbagai pihak, agar tidak menjadi masalah baru bagi masyarakat.  (Redaksi)</span></span>

Pemerintahan Regional 27 Ribu Ton Garam Asal Australia Tiba Di Pelabuhan Tanjung Perak

Foto: PT Garam berita korupsi .co – Akibat kelangkaan dan harga Garam konsumsi di pasaran akhir-kahir ini menjadi masalah baru bagi mas...

»

Tim Ahli BPP DPRD Surabaya, Akui Muat Klausal Penurunan Pajak RHU

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCv0EMDmCEs0i_YALwsZBUHXZuLNYZUFUw0PCapPgQKTvVgGVIezBfTRMQzhN_N89ppPXoKa2pJ013wMXLhTc-BuWShPbTyT9reT1-XIUp_dKquVK3Z9j-GcojGrXeUKEdFwX7bYnxFAs/s1600/fb77ce2ad248729f8adad5daff608262.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="289" data-original-width="582" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCv0EMDmCEs0i_YALwsZBUHXZuLNYZUFUw0PCapPgQKTvVgGVIezBfTRMQzhN_N89ppPXoKa2pJ013wMXLhTc-BuWShPbTyT9reT1-XIUp_dKquVK3Z9j-GcojGrXeUKEdFwX7bYnxFAs/s1600/fb77ce2ad248729f8adad5daff608262.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b><span style="font-size: small;">Setelah usulan penurunan nilai pajak RHU di draft kajian akademis untuk Raperda Pajak daerah menjadi polemik di lingkungan DPRD Surabaya, akhirnya ditanggapi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya.<br /><br />Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan dan Keuangan Kota Surabaya, Yusron Sumartono dengan tegas menyatakan bahwa, keberadaan klusal di draft Kajian Akademis yang memuat soal usulan penurun nilai pajak untuk RHU, bukan dari Pemkot Surabaya.<br /><br />Alasannya, disamping Raperda ini merupakan inisiatif dewan, Pemkot Surabaya merasa tidak pernah ada rencana untuk menurunkan besaran pajak untuk tempat rekreasi hiburan umum (RHU).<br /><br />Karena pajak dari RHU selama ini termasuk menjadi penyumbang signifikan bagi besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, sehingga tidak ada alasan untuk pajak dari sektor tersebut diturunkan.<br /><br />“Tidak ada penurunan tarif (pajak RHU) seperti yang selama ini diberitakan. Untuk pajak hiburan, setelah dibahas di Pansus Raperda pajak daerah, kita sepakat dikembalikan ke tarif sesuai Perda no 4,” tegas Yusron kepada wartawan, Jumat, 14 Juli 2017.<br /><br />Pernyataan ini rupanya diperkuat oleh pengakuan salah satu tim ahli asal Unair bernama Dr. Sukardi, SH, MH, yang mengatakan jika kajian akademik yang disusunnya bersama BPP DPRD Surabaya memang memuat usulan penurunan nilai pajak RHU. <br /><br />“Kalau pandangan soal itu diseret ke ranah politis, memang bisa saja berbeda, karena di DPRD memang dinamis, ya silahkan saja, lagian hasil kajian itu kan tidak harga mati, silahkan dibahas saja sesuai dinamika,” tuturnya kepada Suarapubliknews.net saat di konfirmasi via ponselnya kemarin.<br /><br />Prinsip, lanjut Sukardi, hasil kajian kami itu berdasarkan kondisi di lapangan dan rasional.<br /><br />Untuk diketahui, tim ahli yang dilibatkan oleh Badan Pembuat Perda (BPP) DPRD Surabaya terdiri dari empat orang, dengan rincian, 2 ahli asal Universitas Airlangga Surabaya, dan 2 ahli lainnya dari Universitas Widya Karya. Yang salah satunya adalah  Dr. Sukardi, SH, MH.<br /><br />Ironinya, M Mahmud ketua BPP DPRD Surabaya masih terkesan enggan untuk berkomentar terkait polemik draf kajian akademik yang memuat klausal penurunan nilai pajak RHU, padahal bersumber dari alat kelengkapan dewan yang dipimpinnya.<br /><br />Politisi asal Fraksi Demokrat ini mencoba untuk terus bertahan dengan pertanyaan soal nomer Perda yang dimaksud.<br /><br />“Loh…. itu perda nomor berapa. Yg penting nomor perda nya dulu, Lha klo nggak tau nomor perda gimana tau klo ada kenaikan apa ada penurunan. Kajian itu bukan perda, saya siap nanggapi tapi yang nyebut pajak online turun itu perda nomor berapa gitu loh,” jawabnya<br /><br />Menurut mantan ketua DPRD Surabaya ini, dirinya akan berusaha untuk menjelaskan jika Perdanya jelas.<br /><br />“Lha saya ini mau jelaskan perdanya kok di sebut menurunkan pajak. Tapi perdanya nggak tau lha gimana sih. Saya memang menahan diri tidak komen selama belum jelas perdanya. Coba pahami perekaman data itu, malah menaikan pendapatan bukan menurunkan” kilahnya.<br /><br />Namun akhirnya M Mahmud, berusaha untuk menanggapi cecaran pertanyaan yang disampaikan media, meskipun hanya satu kalimat.<br /><br />“Itu faktor kali aja yangg klo pakai bahasa biasa adalah denda. Atau untuk memilah hitungan besaran pajak terhutang. Wes nanti ae (ia sudah nanti saja),” pungkasnya.  (Redaksi/*)</span></span></div> <span style="font-size: large;"><b> </b></span>

Pemerintahan Tim Ahli BPP DPRD Surabaya, Akui Muat Klausal Penurunan Pajak RHU

berita korupsi .co – Setelah usulan penurunan nilai pajak RHU di draft kajian akademis untuk Raperda Pajak daerah menjadi polemik di ling...

»

Kasus OTT Pejabat Pemprov, Gubenur Jatim : Bukan Pengawasan, Ini Bagian Yang Dimasukkan Dalam Hatinya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-jFSsBhLMWJvkwLuscS89vfB7XPhSD7pqch4x-4trT1uT7nESiFmxlLzyIaiLSWzvCBP8y8p0Yh6kuvASXtukyUkCIfKiflUb-X7AN9YZh1D8mVSD26CBNzsiQ34ye_eB7JLLyurHi4I/s1600/IMG-20170623-WA001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-jFSsBhLMWJvkwLuscS89vfB7XPhSD7pqch4x-4trT1uT7nESiFmxlLzyIaiLSWzvCBP8y8p0Yh6kuvASXtukyUkCIfKiflUb-X7AN9YZh1D8mVSD26CBNzsiQ34ye_eB7JLLyurHi4I/s640/IMG-20170623-WA001.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Jumat, 22 Juni 2017, Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, membantah terkait tugas pengawasan dan pemantauan anggaran di Dinas Provinsi Jatim yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Ekonomi, dalam kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh KPK terhadapa Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Jatim Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat, Rohayati (Kadis Peternakan Jatim), Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama Dua Staf DPRD yakni, Rahman Agung dan Santoso, pada 5 Juni 2017.<br /><br />Hal itu disampaikan, Gubernu Jatim, Sukarwo kepada media ini, saat ditemui disela-sela acara pemberangkatan mudik gratis melalui angkutan Kereta Api dari Stasiun Kereta Api Gubeng Surabaya.<br /><br />“Bukan pengawasan salah sampean (sampean artinya anda). Sampena salah sampena salah salah. Ta lurusne (saya luruskan) cara berpikir sampean. Integritas itu di dalam. Nggak sampean itu salah. Wartawan harus lebih peka. Ini bagian yang dimasukkan didalam hatinya, agar mereka tidak mau untuk diminta-minta seperti itu. Namanya Intgritas makanya dibuat fakta Integritas,” ujarnya.<br /><br />Namun sisi lain, Sukarwo, mendukung program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Jadi kita mendukung programnya KPK untuk clean dan governance,” tegasnya.<br />Saat ditanya lebih lanjut, sejauh mana pengawasan yang dilakukannya selaku Gubernur terhadap pejabat dibawahnya, Sukarwo menjelaskan, Peraturan Menteri Pemberdayaan Apratur Negara (Menpan), agar jagangan ada pungli di masyarakat. <br /><br />“Tolong sampean (anda.red) catat. Semua aturan dari Menpan (Menteri Pemberdayaan Apratur Negara) itu adalah, aturan agar jangan ada pungli kepada masyarakat, itu semua. Jadi jangan ada pungli kepada masyarakat. Ini permasalahannya Skeepnya adalah, DPRD dan (“terdiam sejenak”), itu kemudian dibuatlah Fakta Integritas. Ngukurnya tidak seperti teknik mekanik kepada masyarakat, karena itu integritas,” ucapnya.<br /><br />Anehnya, apa yang dijelaskan Gubernur Jatim ini, bukan kaitannya kasus pungli yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Jatim dengan masyarakat, melainkan antara pejabat dengan pejabat. Lalu, sejauh mana clean dan governance serta Fakta Integritas dilaksanakan ?<br /><br />Sukarwo juga membantah, komentar Penasehat Hukum tersangka Bambang Heryanto terkait pemberian sejumlah uang kepada tersangka Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim, adalah sebagai lanjutan dari Kepala Dinas sebelumnya.<br /><br />“Belum tentu fakta, itu pernyataan. Karena faktanya di KPK, faktanya di KPK,” pungkasnya.  (Redaksi)

News Pemerintahan Regional Tipikor Kasus OTT Pejabat Pemprov, Gubenur Jatim : Bukan Pengawasan, Ini Bagian Yang Dimasukkan Dalam Hatinya

beritakorupsi.co – Jumat, 22 Juni 2017, Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, membantah terkait tugas pengawasan dan pemantauan anggaran di Dinas...

»

Sebagai Rasa Terima Kasih, Gubernur Jatim Berangkatkan 210.638 Pemudik Gratis

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT5ZpuqjAxQLxwgr_YnwHo53kypJAV0WVGO70QtvhFykO859fUfv3EwVaEnq2trjHd_f0yzwnOatmRlusxO60X9-twImeAU7_YUvLm2CqzepwfulPIEvFHW5zhX3AG_lFHBPhufAQK8MQ/s1600/IMG2017062310110.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT5ZpuqjAxQLxwgr_YnwHo53kypJAV0WVGO70QtvhFykO859fUfv3EwVaEnq2trjHd_f0yzwnOatmRlusxO60X9-twImeAU7_YUvLm2CqzepwfulPIEvFHW5zhX3AG_lFHBPhufAQK8MQ/s1600/IMG2017062310110.jpg" /></a></div> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_Q9M7L_kKKQ0QfR9EViie1QodbQFJ4BqRP3FUdl3NsHZhkh6DVE95qKmMMvzwm9LYFySwHgijR5R3gmj2weqNuj2OMDxMTFV3D2As6m_xVmqe1mwkfXA0JvxdGuMMs3BHYCKv1q7DRBM/s1600/IMG2017062310175.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_Q9M7L_kKKQ0QfR9EViie1QodbQFJ4BqRP3FUdl3NsHZhkh6DVE95qKmMMvzwm9LYFySwHgijR5R3gmj2weqNuj2OMDxMTFV3D2As6m_xVmqe1mwkfXA0JvxdGuMMs3BHYCKv1q7DRBM/s320/IMG2017062310175.jpg" width="180" /></a><b>beritakorupsi.co –</b> Jumat, 23 Juni 2017, Stasiun Kereta Api Gubeng Daop 8 Surabaya, sedikit berbeda dari beberapa hari sebelumnya, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1438 H. <br /> <br /> Sebab, Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, memberangkat sebanyak 210.638 masyarakat yang mudik gratis di Jawa Timur termasuk diantanya, melalui angkutan Kereta Api dari Stasiun Gubeng Surabaya. <br /> <br /> “Maka kami membantu bersama-sama, 210.638 masyarakat yang pulang mudik dan balik di Jawa Timur” ujarnya<br /> <br /> Pemberangkatan mudik gratis, menurut Sukarwo, adalah untuk yang ke 9 kali dan sebagai bentuk ucapan terima kasih pemerintah Jawa Timur kepada masyarakat.<br /> <br /> “Ini rangkaian pemerintah, BUMN, perusahaan-perusahaan swasta, ini maaf, bukan membantu yang tidak mampu, tapi ini sebetulnya sekali lagi maaf, sebagai bentuk terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur yang telah hidup rukun dan prodiktif di Jawa Timur,”pungkasnya.<br /> <br /> Sehari sebelumnya, Gubernur Jatim juga memberangkatkan sebanyak 15 Bus sebagai angkutan mudik gratis masyarakat dari Surabaya dengan berbagai tujuan Kota di Jawa Timur.  (Redaksi)

Pemerintahan Sebagai Rasa Terima Kasih, Gubernur Jatim Berangkatkan 210.638 Pemudik Gratis

beritakorupsi.co – Jumat, 23 Juni 2017, Stasiun Kereta Api Gubeng Daop 8 Surabaya, sedikit berbeda dari beberapa hari sebelumnya, menjel...

»

Anggota Komisi C DPRD Tanggapi Gagalnya Gugatan Pemkot Surabaya

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-7pV2I6_7Fj07Td7HUW26kCojsG-5Du8K86UiYjt-F88H0rzEYr1hGslU0ersglprkkM5zr10CSR1-T9Zx-WHxqHbQBWWItXLLH8Ymr7wc54GoyOxHUsRF1qp1TeT6864fehMx2FQ_co/s1600/24e5822a3b9df0393066203a3bd206d7_XL.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-7pV2I6_7Fj07Td7HUW26kCojsG-5Du8K86UiYjt-F88H0rzEYr1hGslU0ersglprkkM5zr10CSR1-T9Zx-WHxqHbQBWWItXLLH8Ymr7wc54GoyOxHUsRF1qp1TeT6864fehMx2FQ_co/s1600/24e5822a3b9df0393066203a3bd206d7_XL.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi – </b>Tak ada yang mengira kalau gugatan Pemerintah Kota (Pemkot) Suarabaya terhadap PT Gala Bumi Perkasa (GBP) terkait polemik pembangunan Pasar Turi Baru, “kandas” di “Palu” Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.<br /><br />Ironisnya, Pasar Turi Baru yang diharapkan menjadi asset Pemkot Surabaya ini pun lepas dari “ditangan” Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.<br /><br />Terkait hal tersebut, salah satu anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey, polisiti asal Partai Nasdem ini mengaku, sangat prihatin dengan berbagai kegagalan Pemkot Surabaya dalam mempertahankan asset di ranah Pengadilan.<br /><br />Menurutnya, tak sedikit asset Pemkot Surabaya yang berpotensi bakal lepas ke pihak Ketiga di tingkat Pengadilan, jika Pemkot Surabaya tidak mempersiapkan dan membekali diri sejak awal.<br /><br />Awey menilai, bahwa kabar soal tidak diterimanya gugatan Pemkot Surabaya kepada PT Gala Bumi Perkasa (GBP) terkait polemik pembangunan Pasar Turi baru, harusnya dijadikan pembelajaran yang baik bagi Pemkot Surabaya, untuk kasus-kasus lainnya.<br /><br />“Pemkot Surabaya memang harus mulai mendata secara detil seluruh asset yang tercatat, terutama soal kronologis (sejarah-red) kepemilikan dan kekuatan hukumnya. Agar kesiapannya maksimal jika sewaktu-waktu mendapatkan gugatan dari pihak Ketiga. Ini berlaku untuk seluruh asset. Yang saya dengar, ada 7 kasus dan ditambah lagi 2, jadi ada 9 kasus yang sudah masuk ke ranah hukum,” ucapnya, Rabu, 22 Maret 2017<br /><br />Menanggapi kekecewaan Walikota, Awey menyarankan, agar Pemkot Surabaya berjibaku (berjuang keras-red) mempertahankan seluruh asset yang sudah tercatat, salah satunya dengan cara memakai kuasa hukum yang berkompeten dibidangnya dengan kelas nasional yang Plus, meskipun resikonya harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit.<br /><br />“Tidak bermaksud merendahkan kualitas Kuasa Hukum Pemkot yang kemarin itu, tetapi kasus sengketa tanah itu bukan perkara perdata biasa. Ini memerlukan penanganan Khusus, dan memerlukan praktisi hukum yang khusus pula. Maka saya sarankan, untuk memakai jasa pengacara yang kompeten dibidang sengketa lahan dengan kelas nasional, yang tentu didukung oleh track record yang jelas, berapapun nilai jasanya, saya kira masih bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.  (Redaksi)<br />

Pemerintahan Anggota Komisi C DPRD Tanggapi Gagalnya Gugatan Pemkot Surabaya

anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey beritakorupsi – Tak ada yang mengira kalau gugatan Pemerintah Kota (Pemkot) Suarabaya te...

»

Pekerjaan Saluran Di Kelurahan Simomulyo Milik Siapa ?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKH-4vCqqTlfhjIXD04Gc6rTy1bgGTC35VbH5YNNwlTNWOkyMp0K_N869qa_1-hgg6x-RwOzuLmBeWC5OLvzBxWqmZsXHtfxsvEwi-vTqkoGGRDpFj8zOhiVFmhYUMReeSsTAmLPNXW50/s1600/proyek.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKH-4vCqqTlfhjIXD04Gc6rTy1bgGTC35VbH5YNNwlTNWOkyMp0K_N869qa_1-hgg6x-RwOzuLmBeWC5OLvzBxWqmZsXHtfxsvEwi-vTqkoGGRDpFj8zOhiVFmhYUMReeSsTAmLPNXW50/s1600/proyek.png" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Proyek pekerjaan Pendistrian Saluran U– Gutter di Kelurahan Simomulyo</b> </td></tr> </tbody></table> <br /> <b>beritakorupsi.co</b> – Kasus perkara Korupsi proyek pembangunan yang didanai dari uang rakyat lewat APBD diataranya karena pekerjaannya yang tidak sesuai dengan specifikasi teknik pekerjaan dan kurangnya pengawasan dari pihak pemerin<br /><br />Diantaranya pembangunan Proyek Embung (waduk) Kota Madiun (sudah di Vonis) dan proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun yang saat ini masih disidangkan di Pengadilan Tipikor, yang menyeret Sekretaris Dewan, selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan (PPTK).<br /><br />Di Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, sebuah proyek pekerjaan Pendistrian Saluran U– Gutter, yang panjangnya kurang lebih sekitar 100 m, namun tak diketahui pemilik proyek tersebut, dan saat ini sedang dikerjakan juga tanpa ada pihak pengawas.<br /><br />Pada Senin, 2 Januari 2017, sekitar pkl 00:21:53 saat wartawan media ini ke lokasi proyek, tak terlihat adanya pihak Kontraktor maupun pengawas kecuali pekerja sebanyak lima orang. Saat ditanya salah seorang dari pekerja terkait pemilik proyek, juga tak tahu. “Tidak tahu, mas,” jawabnya singkat.<br /><br />sementara salah seorang pekerja yang usianya diperkirakan sekitar 50an mengatakan, bahwa proyek tersbut adalah bantuan dari salah satu Partai Politik. “Ini harus selesai besok (hari ini). kalau nggak ada nggak dibayar. Ini sudah terlambat. Ini bantuan dari partai,” katanya sambil bekerja dan tanpa menyebutkan partai yang dimaksud.<br /><br />Dari fakta dilapangan, pekerjaan proyek terkesan asal jadi untuk ‘mengejar’ waktu. Sebab, pemasangan U – Gutter disepanjang saluran terkesan asal terlihat bergelombang dan pemasangan U-Gutter dengan genangan air dan tidak adanya urugan pasir padat. Sementar sisi kanan dan kiri yang semula adalah jalan paving yang dibongkar juga dipasang begitu saja.<br /><br />Untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara akibat dari pekerjaan proyek yang diduga tidak sesuai dengan specifikasi maupun perjanjian kontrak kerja, pihak aparat penegak hukum Kejaksaan maupun Kepolisian, harusnya melakukan fungsi pencegahan dari pada penindakan sesuai dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (TPK).<br /><br />Terkait hal tersebut diatas, hingga berita ini ditulis, pihak PU Dinas Bina Marga dan Pematusan Pemkot Surabaya belum bisa dokonfirmasi.  (Redaksi)<br /><br /> tah darah.

Pemerintahan Pekerjaan Saluran Di Kelurahan Simomulyo Milik Siapa ?

Proyek pekerjaan Pendistrian Saluran U– Gutter di Kelurahan Simomulyo beritakorupsi.co – Kasus perkara Korupsi proyek pembangunan yan...

»

Merasa Hak Azasi dan Konstutusionalnya Dilanggar, Istri Tersangka Surati Presiden RI

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZkTirkgRBLnGrf625jH1dlCn5FPkdhCGYdVay0qPB2QcoF8YK9VJ3RN8BkfxcCvhSEik7Idwl9rTq7OjBhDEAViLZZkROVXAojoUMCbDjDyy2zM_o1P5COgRJ_526k_p6-wHK1BWlSkM/s1600/18..jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZkTirkgRBLnGrf625jH1dlCn5FPkdhCGYdVay0qPB2QcoF8YK9VJ3RN8BkfxcCvhSEik7Idwl9rTq7OjBhDEAViLZZkROVXAojoUMCbDjDyy2zM_o1P5COgRJ_526k_p6-wHK1BWlSkM/s320/18..jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b> – Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 adalah Undang-undang yang tertinggi di Negara Kestuan Rebublik Indonesia (NKRI) ini. Salah satu pasal dalam UU tersebut telah mengatur tentang Hak Azasi Manusi (HAM).<br /><br />Itulah salah satu bagian dalam isi surat yang dikirimkan oleh Purwaningsih, warga Jalan Gresik Surabaya kepada Presiden RI, Ir. Joko Widodo dan Kepala Kepolisian RI (Kaplori) di Jakarta. Surat tersebut dikirimkan melaui Kepala Kepolisian Derah (Kapoda) Jawa Timur, dan ditembuskan juga ke Kapolrestabes Surabaya, pada, Senin, 18 Januari 2016.<br /><br />Purwaningsih atau disapa Ningsih, adalah Istri Amin Wahyoe Bagio, salah satu dari tiga tersangka dalam kasus dugaan Korupsi di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun 2012 lalu. Purwaningsih menuturkan, saat menemui Wartawan media ini di Pengadilan Tipikor pada, Rabu 20 Januari 2016, tekait surat yang dikirmkan kepada Presiden, karena penyidik Polrestabes Surabaya dianggap telah “melanggar Hak Azasi dan Konstutusional keluarganya sebagai warga negara RI berdasarkan UUD 1945.<br /><br />Dalam penuturannya, suaminya (Amin Wahyoe Bagio) bersama Anggoro dan Anjani, ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Maret 2015 berdasarkan Surat perintah Penyidikan No. Sp-Sidik/ 930-A / III / 2015 atas Laporan Polisi No. : LP/383/A/VII/2014, tanggal 23 Juli 2014 oleh ‘Wissang Wullantiko (anggota Polrestabes Surabaya). Kemudian pada tanggal 21 Desember 2015, penyidik melakukan penahanan kepada ketiga tersangka yang tidak sesuai dengan prosedur yang diantur dalam perundang-undangan.<br /><br />“Saya hanya meminta perlindungan hukum kepada bapak Presiden Joko Widodo dan bapak Kapolri sebagai warga negara. Dalam UUD 1945, pasal 1 ayat (3) dan pasal 28D ayat (1), setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Tapi hal ini buat keluarga khususnya suami saya telah dilanggar,” tutur Ningsih.<br /><br />Saat ditanya terkait pelanggaran Hak Azasi dan Konstutusional yang dialaminya, Ningsih menuturkan bahwa penyidik telah menetapkan dan menahan suaminya serta dua tersangka lain yang tidak sesuai dengan prosedur.<br /> <br />“AKP Soekris selaku Penyidik Polrestabes Surabaya menetapkan dan menahan suami saya dan dua tersangka lain yaitu, Anggoro dan Anjani tidak sesuai KUHP. Pasal 15 juncto pasal 69 dan pasal 70 Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Kan harus ada minimal dua alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka kan ?. Pelapornya ini juga penyidik. Juga belum pernah dilakukan gelar perkara. Alat bukti yang dimili penyidik hanya foto copy. Apalagi penyidik langsung melakukan ekspos kebebrapa media massa secara besar-besaran. Apakah seperti ini hukum yang berlaku ?,” tutur Ningsih bertanya.<br /><br />Lebih lanjut Ningsih, menuturkan awal kejadian penahanan suaminya oleh penyidik Polrestabes Surabaya.<br />“Sejak ditetapkan sebagai tersangka, suami saya dan dua tersangka lainnya diwajibkan lapor dua kali seminggu. Tapi sejak bulan Juli hingga Desember sebelum ditahan, tidak ada kejelasan dalam absensi, apakah tahanan kota atau tahanan rumah. Pada saat wajib lapor tanggal 7 Desember 2015, Ketiganya disuruh untuk menemui Kanit AKP Sukris keruang kerjanya. Alasannya karena Kanitnya baru dilantik jadi ingin bertemu, ” terang Ningsih, dengan mata berkaca-kaca.<br /><br />“Beberapa saat setelah ketiganya diruang Kanit, mereka diberi map untuk menutupi wajahnya. Mereka (para tersangka) disuruh turun tangga yang ternyata diruangan tersebut sudah banyak wartawan media Cetak maupun Elektronik, habis itu mereka disuruh naik keruangan Kanit,” lanjutnya.<br /><br />Terkait surat yang dikirimkan Purwaningsih, Humas Polrestabes Suarabaya, Kompol Lili, saat dihubungi melalui telepon selulernya (SMS), menjawab belum mengetahui. “Saya belum tau masaah itu. Kalau tau nomor atau tanggal suarat, saya bisa cek kepengiriman surat,” balasnya melaui SMS. “Nanti, besok saya cek ada nggak,” balasnya kemudian.  (Redaksi)<br />

Pemerintahan Merasa Hak Azasi dan Konstutusionalnya Dilanggar, Istri Tersangka Surati Presiden RI

Ilustrasi Surabaya – Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 adalah Undang-undang yang tertinggi di Negara Kestuan Rebublik Indonesia (NKRI) i...

»

Minta Perlindungan Hukum, Istri Tersangka Berkirim Surat Ke Presiden RI

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFplMlQRL7te0_rfzBiK0O4Z62JJeXB1rcgzqQzV1mNLl_j5LCOi5sVDStNJMUDfK6eJCv1Y9viNGEEFIk-HW7x2LOqn5qwNdf5wOp3lujLoEcpM6l3rA9UI0o9laqS5F1OFbVnKSrK1U/s1600/18..jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFplMlQRL7te0_rfzBiK0O4Z62JJeXB1rcgzqQzV1mNLl_j5LCOi5sVDStNJMUDfK6eJCv1Y9viNGEEFIk-HW7x2LOqn5qwNdf5wOp3lujLoEcpM6l3rA9UI0o9laqS5F1OFbVnKSrK1U/s320/18..jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b> – Undang-undang Dasar (UUD) 1945, adalah Undang-undang yang tertinggi di Negara Kestuan Rebublik Indonesia (NKRI) ini. Pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pasal 3 ayat (2) UU NO 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia; Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<br /><br />Itulah salah satu bagian inti surat yang dikirimkan oleh ‘Purwaningsih’ warga Jalan Gresik Surabaya kepada Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokwi) dan kepada Kepala Kepolisian RI (Kaplori) di Jakarta. Surat tersebut dikirimkan melaui Kepala Kepolisian Derah (Kapoda) Jawa Timur, dan ditembuskan juga ke Kapolrestabes Surabaya, pada, Senin, 18 Januari 2016.<br /><br />Purwaningsih atau disapa Ningsih, mengirim tersebut kepada Presiden dan Kapolri untuk meminta perlindungan hukum, atas penetapan dan penahanan suaminya (Amin Wahyoe Bagio dan dua temannya) oleh penyidik Polrestabes Surabaya yang dianggapnya tidak sesuai prosedur.<br /><br />Amin Wahyu Bagio, Harjani serta Anggoro Dianto, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam Kasus dugaan Korupsi pelatihan otomotif sepada motor di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkot Surabaya pada tahun 2012 lalu. Purwaningsih, menuturkan kepada Wartawan media ini tekait surat yang dikirmkan kepada Presiden dan Kapolri, karena penyidik Polrestabes Surabaya dianggap telah “melanggar Hak Azasi dan Konstutusional keluarganya sebagai warga negara RI berdasarkan UUD 1945 dan UU No 39 tahun 1999 tentang HAM.<br /><br />Dalam penuturannya, suaminya (Amin Wahyu Bagio) ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Maret 2015 berdasarkan Surat perintah Penyidikan No. Sp-Sidik/ 930-A / III / 2015 atas Laporan Polisi No. : LP/383/A/VII/2014, tanggal 23 Juli 2014. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2015, penydik melakukan penahanan kepada ketiga tersangka yang tidak sesuai dengan prosedur yang diantur dalam perundang-undangan.<br /><br />“Saya hanya meminta perlindungan hukum kepada bapak Presiden Joko Widodo dan bapak Kapolri sebagai warga negara Indonesia. Dalam UUD 1945, pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat (1) dan pasal 3 ayat (2); setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Tapi hal ini buat keluarga, Khususnya suami saya telah terlanggar,” tutur Ningsih.<br /><br />Saat ditanya terkait pelanggaran Hak Azasi dan Konstutusional yang dimaksud, Ningsih menuturkan bahwa penyidik telah menetapkan dan menahan suaminya serta Dua tersangka lain yang tidak sesuai dengan prosedur.<br /> <br />“Sesuai KUHP. Pasal 15 juncto pasal 69 dan pasal 70 Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. AKP Soekris selaku Penyidik Polrestabes Surabaya menetapkan dan menahan suami saya dan dua tersangka lain yaitu, Harjani tidak sesuai aturan. Kan harus ada minimal Dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka kan ?. Pelapornya ini juga penyidik. Belum pernah dilakukan gelar perkara. Alat bukti yang dimili penyidik hanya berupa foto copy. Apalagi penyidik langsung melakukan ekspos kebebrapa media massa secara besar-besaran. Seakan-akan suami saya adalah koruptor. Apakah seperti ini hukum yang berlaku ?,” tutur Ningsihdengan rasa kecewa.<br /><br />Terkait penahanan yang dilakukan penyidik, Purwaningsih menuturka, pada tanggal 21 Desember lalu, suaminya Amin Wahyoe Bagio dan Harjani serta Anggoro Dianto, memenuhi kewajiban lapor diri ke Polrestabes dan saat itu dipaksa untuk menandatangani surat penahanan.<br /><br />“Sejak ditetapkan sebagai tersangka, suami saya, Anggoro dan Harjani diwajibkan wajib lapor Dua kali seminggu. Pada saat wajib lapor tanggal 7 Desember 2015, Ketiganya disuruh untuk menemui Kanit AKP Sukris keruang kerjanya. Alasannya karena Kanitnya baru dilantik jadi ingin bertemu.<br /><br />Beberapa saat setelah ketiganya diruang Kanit, mereka diberi map untuk menutupi wajahnya. Mereka (para tersangka) disuruh turun tangga yang ternyata diruangan tersebut sudah banyak wartawan media Cetak maupun Elektronik. Habis itu mereka dsiruh naik keruangan Kanit lagi. Pada tanggal 21 Desember, suami saya, Anggoro dan Harjani, memenuhi kewajiban wajib lapor. Tapi saat itu suami saya dibentak-bentak dan dipaksa untuk menandatangani surat penahanan serta diancam akan dimasukkan ke Sel Tikus oleh Kanit Soekris,” tutur Ningsih dengan mata berkaca-kaca karena air bening memenuhi kedua kelopak matanya.<br /><br />Lebih lanjut Ningsih menceritakan, beberapa hari setelah ketiganya ditahan, penyidik membujuk Amin Wahyoe Bagio untuk mengajukan surat penagguhan penahanan. “Beberapa hari setelah ditahan, saya dibuk oleh Soekris untuk mengajukan surat penagguhan penahanan, saat itu konsepnya sudah disiapkan. Karena saya tidak tahu dan buta hukum, akhirnya saya tandatatangani. Terus saya disuruh untuk melengkapi surat keterangan dokter. Saya nggak tahu apa maksudnya,” ungkap Ningsih<br /><br /><b>Purwaningsih : Yang Melaporkan Suami Saya Adalah Anggota Polrestabes Surabaya, “Wissang., SH”</b><br /><br />Lebih lanjut Purwaningsih mengungkapkan, bahwa yang melaporkan suaminya adalah anggota Polrestabes Surabaya. “Pelapornya adalah Wissang., SH yang juga sebagai penyidik dalam perkara suami saya, dengan Nomor Laporan Polisi No. : LP/383/A/VII/2014, tanggal 23 Juli 2014. Ada yang aneh dalam surat pemanggilan tanggal 8 Juni 2015 No S-Pgl/3094/6/2015/Satreskrim, Amin sebagai tersangka. Tapi tanggal 29 Juli 2015, No. S-Pgl/3841/6/2015, Amin sebagai saksi,” ungkapnya.<br /><br />Ningsih menambahkan, dalam surat pemberitahuan penahanan yang dikirimkan penyidik kepada Pjs. Wali Kota dengan pihak keluarga, terdapat kejanggalan. “Surat pemberitahuan penahanan kepada Pjs. Wali Kota, tanggal 21 Desember 2015, No B/6119/XII/2015/Satreskrim, dituliskan bahwa surat perintah penahanan Amin adalah tanggal 26 oktober 2015 No. SPP/428/XII/2015. Sedangkan pemberitahuan kepada keluarga, tanggal 21 Desember 2015 No B/410/XII/2015/Satreskrim, dituliskan bahwa dasar penahanan Amin adalah No SPP/428/XII/2015/Satreskrim, tanggal 21 Desember 2015. Penyidik juga tidak memeberikan BAP Amin kepada keluarga maupun pengacara. Tindakan itu telah melanggar Hak Azasi dan Konstutusional serta pasal 72 KUHP.” ujarnya.<br /><br />Menanggapi surat yang dikirimkan Purwaningsih, Humas Polrestabes Suarabaya, Kompol Lili, saat dihubungi melalui telepon selulernya (SMS), menyatakan, bahwa itu adalah hak seseorang. “Kalau dari Polrestabes nggak ada tanggapan apa-apa. Karena itu hak seseorang mau menulis surat kemanapun, itu hak dia,” balasnya melaui SMS.<br /> <br />Sementara Kabid Humas Polda Jawa Timur, belum menanggapi, mengingat adanya kegiatan Napak Tilas Pahlwan Polisi M.Yasin di Suarabaya. “Sabar ya,” kata Kombes Pol Raden Argo melalui pesan WhatsApp.  (Redaksi)<br />

Pemerintahan Minta Perlindungan Hukum, Istri Tersangka Berkirim Surat Ke Presiden RI

Ilustrasi Surabaya – Undang-undang Dasar (UUD) 1945, adalah Undang-undang yang tertinggi di Negara Kestuan Rebublik Indonesia (NKRI) in...

»