Mengenali, Menangkal dan Menaanggalungai Berita Hoax

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW_caRFTXxVLU94dUpDviOqoW-v4X84z_hfQXA6fNy3jRToXZWVAiUQGUWj0493_6jII89FjDd_eMnlmbm7Kl-zRTUQhVwNNbvcEADZs-5gFf98zuWm04GQfF_zqbQU5WV52_DYS61khA/s1600/IMG_20190719_025343.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1243" data-original-width="686" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW_caRFTXxVLU94dUpDviOqoW-v4X84z_hfQXA6fNy3jRToXZWVAiUQGUWj0493_6jII89FjDd_eMnlmbm7Kl-zRTUQhVwNNbvcEADZs-5gFf98zuWm04GQfF_zqbQU5WV52_DYS61khA/s1600/IMG_20190719_025343.jpg" /></a></div> <b>           <span style="font-size: x-small;">                        Oleh : Dr. H. Eddy Suwito, SH., MH, Pengurus LPBH NU Jawa Timur</span></b><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Seiring dengan berkembangnya media online, semakin membuat kecenderungan orang dalam mengkonsumsi berita dan informasi. Di satu sisi, media online dapat memberikan banyak keuntungan seperti aksesibilitas dari berita menjadi meningkat, berita juga semakin cepat untuk dapat diperoleh dan didistribusikan. Tetapi di sisi lain, juga mendorong adanya efek negatif, yang antara lain semakin banyaknya berita yang tidak benar atau yang kurang dapat dipertanggungjawabkan juga telah banyak beredar. <br /><br />Contoh Berita Hoax Yang Terbesar diantaranya, Penganiayaan Ratna Sarumpaet, Gempa Susulan di Lombok Berkekuatan 7,5 Magnitudo, Informasi Soal Jutaan TKA di Morowali, 7 (tujuh) Kontainer Surat Suara Tercoblos, Jokowi Jual Pulau Bali Demi Bayar Hutang dan lain-lain.<br /><br /><b>1. MENGENALI BERITA HOAX<br />A. Pengertian berita Hoax. </b><br />Secara umum, berita hoaks dipahami sebagai berita yang salah atau tidak akurat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Menurut Silverman (2015) hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi “dijual” sebagai kebenaran. Menurut Werme (2016), mendefiniskan fake news/junk news/pseudo news sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoaks bukan sekedar misleading alias menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Beberapa berita hoax disebabkan karena kesalahan pemberitaan, namun banyak juga informasi yang memang dimanipulasi dengan sengaja karena satu dan lain hal.<br /><br />Saat ini, hoax adalah kabar palsu yang sering muncul di internet dan memiliki tujuan untuk menyebarkan kepanikan dan ketakutan massal yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab.<br /><br />Media penyebaran hoax internet pertama yang diketahui adalah via email, biasanya berisi peringatan akan hal sebuah klaim palsu. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama pada smartphone dan media sosial, jenis hoax di internet semakin banyak dan berbahaya. Sehingga apabila tidak hati-hati, pengguna dunia maya atau netizen dapat dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut. Bahkan malah bisa ikut menyebarkan hoax, yang tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. <br /><br /><b>B. IDENTIFIKASI BERITA HOAX </b><br />Untuk dapat mengidentifikasi mengenai berita hoaks (hoax) dapat dilakukan langkah-langkah sederhana sebagai berikut: <br /><br /><b>1. Berhati-hati dengan judul berita yang provokatif </b><br />Kabar hoax sering menggunakan judul yang sensasional dan provokatif. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, yang diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki dari pembuat kabar hoax dan dianggap sebagai suatu kebenaran/fakta; <br /><br /><b>2. Mencermati dan memeriksa alamat situs </b><br />Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya dapat dikatakan meragukan. Sedangkan menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita <br /><br /><b>3. Memeriksa fakta </b><br />Anda perlu memperhatikan dari mana kabar yang didapatkan, apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri. Sebaiknya Anda jangan mudah cepat percaya apabila informasi yang berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. <br /><br /><b>4. Memeriksa keaslian foto </b><br />Di era teknologi digital saat ini  bukan hanya konten berupa teks yang dapat dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat kabar palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. <br /><br /><b>5. Ikut serta dalam grup Diskusi Anti Hoax di sosial media </b><br />Bergabung di grup sosial media misalnya di sosial media Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. <br /><br /><b>C. KLASIFIKASI BERITA HOAX <br />1 . Jenis Mis-Informasi dan Dis-Informasi  </b>          <br /> Satire atau Parodi, Konten yang Menyesatkan. Konten Tiruan, Konten Palsu, Keterkaitan yang Salah,  <br /> Konten yang Salah, Konten yang Dimanipulasi <br /><br />Jenis Konten : Agama, Politik, Etnis, Kesehatan, Bisnis, Penipuan, Bencana Alam, Kriminalitas, Lalu Lintas, Peristiwa Ajaib dan Lain-lain<br /><br />. Satire atau Parodi, dibuat dengan tidak berniat untuk merugikan, namun berpotensi untuk mengelabui. <br />. Konten yang Menyesatkan, di dalamnya biasanya ada penggunaan informasi yang sesat untuk   <br /> membingkai sebuah isu atau individu. <br />. Konten Tiruan, Ini adalah ketika sebuah sumber asli ditiru / diubah untuk mengaburkan fakta sebenarnya. <br />. Konten Palsu, berupa konten baru yang 100% salah dan secara sengaja dibuat, didesain untuk menipu serta merugikan. <br />. Keterkaitan yang Salah, Ini adalah ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten atau tidak terakat antara satu dengan yang lainnya. <br />. Konten yang Salah, ketika konten yang asli dipadankan atau dikait-kaitkan dengan konteks informasi yang salah. <br />. Konten yang Dimanipulasi, ketika informasi atau gambar yang asli sengaja dimanipulasi untuk menipu. <br /><br />2. Jenis Konten <br />. Agama, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. <br />. Politik, konten yang memuat segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara, pembagian kekuasaan, berupa kebijakan atau cara-cara mempertahankan kekuasaan. <br />. Etnis, konten yang berkaitan dengan segala hal mengenai kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, suku, bahasa, budaya dan sebagainya. <br />. Kesehatan, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani. <br />. Bisnis, konten yang memuat tentang segala usaha komersial. <br />. Penipuan, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan upaya mengecoh yang mengakibatkan kerugian di pihak yang dikecoh baik berupa uang atau data pribadi. <br />. Bencana Alam, konten yang memuat hal-hal yang terkiat kejadian alam yang memakan korban <br />. Kriminalitas, konten yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan tindak kejahatan <br />. Lalu Lintas, konten yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas, baik itu berupa kebijakan atau insiden. <br />. Peristiwa Ajaib, konten yang memuat kejadian yang tidak lazim dan mustahil. <br />. Lain-lain, konten lain yang tidak termasuk dalam kesepuluh kategori tersebut <br /><br />Dalam hal pencegahan agar masyarakat terutama pengguna sosial media tidak membuat dan/atau menyebarkan berita hoaks, sebenarnya Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dalam peraturan tersebut juga memuat mengenai sanksi pidana yang cukup berat terhadap penyalahgunaan media elektronik, namun faktanya sampai dengan saat ini pembuatan dan penyebaran berita hoaks masih saja gencar di sosial media.<br /><br />Untuk itu, perlu kiranya peran dari masyarakat, pemerintah, penegak hukum maupun media (pers) untuk mensosialisasikan kembali mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mempublikasikan perkara-perkara pidana sehubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga efek jera yang ditimbulkan bukan hanya terhadap pelaku yang tidak akan mengulangi perbuatannya lagi tetapi juga bagi pihak yang belum pernah melakukan tidak akan berani untuk melakukannya. Di samping itu, perlu juga dilakukan kegiatan edukasi mengenai bahaya berita hoax baik di sekolah-sekolah, universitas maupun di lingkungan masyarakat umum, sehingga muncul kesadaran diri masing-masing individu akan resiko dan bahaya berita hoax. <br /><br />D. MEMINIMALISIR PENYEBARAN BERITA HOAX                     <br />Tindakan pencegahan selanjutnya adalah meminimalisir penyebaran berita hoax. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: <br />1. Tidak ikut serta menyebarkan berita hoax <br />2. Melaporkan berita hoax kepada pihak sosial media yang digunakan (misal: Facebook) <br />3. Melaporkan berita hoax ke Kemkominfo agar segera diblokir <br />4. Melaporkan kepada pihak Kepolisian agar segera dilakukan tindakan represif<br /><br />MENANGULANGI BERITA HOAX (UPAYA REPRESIF) <br />Upaya menanggulangi (represif) terhadap penyebaran berita hoax melalui media internet dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan melibatkan berbagai kalangan, meliputi:<br />1. Masyarakat<br />2. Pihak Kepolisian<br />3. Kementerian Kominfo<br />4. Penerapan peraturan Perundang-undangan terhadap berita hoax <br /><br /><b>1. Tindakan Masyarakat terhadap Berita Hoax </b><br /> Jika menemukan kabar hoax, untuk mencegah agar kabar tersebut tidak tersebar bisa melaporkan kabar <br />      hoax tersebut melalui sarana yang tersedia pada masing-masing media, contohnya: <br /> Media sosial Facebook, dapat menggunakan fitur Report Status dan kategorikan informasi hoax sebagai <br />      hatespeech/harrasment/rude/threatening atau kategori lain yang sesuai. Jika banyak aduan dari <br />      pengguna, Facebook akan menghapus status tersebut. <br /> Untuk Google, Anda bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian <br />      apabila  mengandung kabar palsu. Twitter memiliki fitur Report Tweet untuk melaporkan twit yang <br />      negatif,  demikian juga dengan Instagram. <br /> Kemudian, bagi pengguna internet Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan e-mail ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. <br /><br /> <b>2. Tindakan Kepolisian terhadap Berita Hoax </b><br />Setelah mendapatkan informasi adanya berita hoax, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan segala tindakan represif sesuai dengan tugas dan kewenangannya. <br /><br /><b>3. Tindakan Kemkominfo terhadap Berita Hoax </b><br /> Tindakan preventif (pencegahan). Sosialisasi Literasi Cerdas Bermedia Sosial <br /> Tindakan represif <br />a. Kegiatan Deklarasi Turn Back Hoax <br />b. Bekerja sama dengan media sosial, seperti Whatsapp, Facebook dan Twitter <br />c. Bekerja sama dengan Dewan Pers dalam pemblokiran media online yang terindikasi melanggar UU Pers <br /><br /><b>4. Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax </b><br />Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah diuraikan dengan jelas dan tegas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik, namun untuk berita hoax dirumuskan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <br /><br />Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax <br />Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: <br /><br />1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. <br /><br />2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). <br /><br /><b>Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax </b><br />Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: <br /><br />1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). <br /><br />2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (*)

Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Mengenali, Menangkal dan Menaanggalungai Berita Hoax

                                    Oleh : Dr. H. Eddy Suwito, SH., MH, Pengurus LPBH NU Jawa Timur berita korupsi .co - Seiring dengan...

»

Kriteria Ideal Pimpinan KPK 2019 - 2023

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxckVfREIeU_ihaUJily9tUqvmf9-zYforTS_WR0gdjx3JXNr3UKNgFqZ-J9barFCyAmRoVxvJdFYae9uWvoXgIIKYHteFpo1jGbRlXmMQ8cxE4Tl9grMFPjCoy2ga159zSAyimbYSz3Q/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxckVfREIeU_ihaUJily9tUqvmf9-zYforTS_WR0gdjx3JXNr3UKNgFqZ-J9barFCyAmRoVxvJdFYae9uWvoXgIIKYHteFpo1jGbRlXmMQ8cxE4Tl9grMFPjCoy2ga159zSAyimbYSz3Q/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <br /> <b>Jakarta,<span style="font-size: large;"> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Tepat pada tanggal 17 Juni 2019 akan menjadi lembar baru bagi keberlangsungan pemberantasan  korupsi. Berdasarkan surat edaran  dari  Panitia  Seleksi  Calon  Pimpinan  KPK,  maka  hari  ini pendaftaran calon Pimpinan KPK untuk masa bakti 2019-   2023 resmi dibuka. <br /> <br /> Tentu seluruh masyarakat berharap akan hadirnya figur-figur terbaik serta  berintegritas  untuk  memimpin lembaga anti rasuah ke depan. Berkaca pada era kepemimpinan saat ini, Agus  Rahardjo cs,  sebenarnya  banyak  catatan  kritis  yang  seharusnya  dapat dijadikan  pembelajaran serta evaluasi untuk KPK mendatang. <br /> <br /> Diantaranya belum mempunyai visi asset recovery, pengelolaan manajemen internal yang buruk, terhadap penegakan etik, keterbukaan informasi pada masyarakat, dan masih banyaknya tunggakan perkara yang belum terselesaikan. <br /> <br /> Berangkat dari catatan di atas, maka  Koalisi  Masyarakat  Sipil Anti  Korupsi  mencoba  memetakan kriteria ideal yang  harusnya dimiliki  oleh  para  pendaftar  calon  Pimpinan  KPK. Setidaknya ada 9 (sembilan) poin, diantaranya ;<br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">Pertama,</span></b> mempunyai visi terkait dengan pencegahan danpemberantasan korupsi. Sejatinya dalam memahami pemberantasan  korupsi  tidak  hanya  terbatas  pada  pemidanaan penjara saja, akan tetapi ke depan Pimpinan KPK harus juga berfokus  pada  isu  pemulihan  kerugian negara.  Selain itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU KPK,  bahwa  isu pencegahan  serta koordinasi dan supervisi pada instansi terkait,  tentu  harus  dipahami secara  menyeluruh  bagi Pimpinan KPK kedepan. Misalnya untuk isu pencegahan semestinya bisa lebih diarahkan  pada pembangunan holistik budaya anti korupsi agar tidak hanya kegiatan-kegiatan yang  sulit  dipastikan keberlanjutannya.<br /> <br /> Hal lain lagi terkait dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 54 Tahun 2018 yang mengatur  tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. KPK diharapkan  bisa memaksimalkan mandat yang telah diberikan melalui tim ini dengan melakukan intervensi terhadap  pelaksanaan  aksi dan menghilangkan pola pelaporan  yang selama ini  cenderung prosedural  menjadi pelaporan  yang substansial. Oleh karena itu, penting bagi pansel mengutamakan calon  komisioner  yang  mengenal dan memahami instrumen terkait Tim Nasional Pencegahan Korupsi.<br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">Kedua,</span></b> memiliki pemahaman penanganan perkara korupsi. Salah satu aspek  yang dominan  diperhatikan publik sebagai tolak ukur penilaian  KPK adalah bidang penindakan.  Maka dari itu Pimpinan KPK ke depan mesti memahami lebih dalam terkait dengan hukum agar langkah-langkah yang diambil menjadi tepat guna  dalam rangka  keberlanjutan  penanganan perkara korupsi. Ini juga untuk mempercepat  penyelesaian berbagai tunggakan  perkara di  lembaga anti rasuah itu. <br /> <br /> Selain itu, penanganan kasus juga diharapkan konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa masih terdapat inkonsistensi pada putusan kasus-kasus korupsi. Konsistensi menjadi penting dalam upaya menghadirkan kepastian hukum yang kerap kali  hanya  dilihat  pada  proses awal  penanganan kasus saja. Oleh karena itu, KPK tidak hanya  harus kuat dalams trategi penanganan kasusnya, tetapi juga harus dapat mensistematisasi kinerja penuntutannya guna menutup celah hukum yang dapat digunakan para koruptor  agar lepas  dari jerat hukuman yang setimpal.<br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">Ketiga,</span></b> memiliki kemampuan manajerial dan pengelolaan sumber daya manusia.  Seperti  yang telah diketahui oleh publik bahwa lembaga KPK  kerap kali bersifat dinamis.  Tak  jarang konflik di internal KPK terjadi, maka dari itu Pimpinan  KPK mendatang  mesti mempunyai pengetahuan serta kemampuan untuk memastikan internal  lembaga anti  korupsi tersebut solid serta terlepas dari kepentingan apapun.<br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">Keempat,</span></b> tidak mempunyai konflik kepentingan dengan kerja-kerja KPK. Tentu masyarakat  tidak berharap Pimpinan KPK kedepan justru memanfaatkan situasi tertentu untuk kepentingan individu semata. Karena bagaimanapun menjadi sesuatu yang penting untuk tetap menjaga nilai objektivitas untuk para komisioner KPK mendatang. <br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">Kelima,</span></b> terlepas dari kepentingan dan afiliasi dengan partai politik tertentu. Poin ini harus dijadikan catatan penting, karena bagaimanapun  jika komisioner KPK  mendatang  berasal  dari warna partai tertentu, dikhawatirkan meruntuhkan nilai independensi dari lembaga  anti  rasuah itu. Lagipun isu penegakan hukum tidak mungkin akan berjalan  dengan baik  jika dicampuradukkan dengan isu politik.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Keenam,</b></span> memiliki kemampuan komunikasi publik dan antar lembaga yang baik.  Berangkat dari catatan atas evaluasi Pimpinan KPK saat ini,   masih banyak  ditemukan  berbagai pernyataan yang justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat.  <br /> <br /> Selain itu, kemampuan komunikasi antar lembaga juga mesti  dimiliki oleh  Pimpinan  KPK  mendatang.  Hal lain lagi mesti diingat, bahwa  kehadiran  KPK pada  dasarnya juga dimandatkan agar menjadi trigger mechanism bagi penegakhukum yang lain.  Maka  kemampuan untuk saling bersinergi antar penegak  hukum menjadi salah  satu yang  utama  harus dimiliki oleh Pimpinan KPK. <br /> <br /> Kepercayaan dan dukungan publik merupakan salah satu elemen penting yang menjadi  pendukung kinerja KPK. Publik tentunya mengapresiasi KPK yang terbuka dan partisipatif.  Beberapa penghargaan juga telah diterima KPK dalam hal keterbukaan informasi. <br /> <br /> Hal tersebut perlu dipertahankan dengan memastikan Komisioner KPK terpilih harus memiliki  komitmen yang tegas dalam hal keterbukaan  informasi dan  membuka luas  partisipasi publik  dalam kerja-kerja anti korupsi. <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Ketujuh,</b></span> tidak pernah terkena sanksi hukum maupun etik pada masa lalu.  Poin ini  menjadi  mutlak harus dipenuhi oleh para Pimpinan KPK mendatang, karena bagaimanapun persoalan etikserta terkena sanksi hukum akan menurunkan kredibilitas lembaga anti rasuah itu. Selain itu  akan menjadi beban tersendiri bagi Pimpinan KPK ketika menjalankan tugas. <br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">Kedelapan,</span></b> memiliki keberanian untuk menolak segala upaya pelemahan institusi KPK.  Hampir  setiap tahun KPK selalu didera dengan isu-isu pelemahan KPK, mulai dari revisi UU KPK,  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  bahkan tindakan kriminalisasi  beberapa  pegawai maupun PimpinanKPK. <br /> <br /> Maka dari itu, menjadi wajar jika publik meminta komitmen yang tegas  dari  Pimpinan  KPK  mendatang untuk dapat menolak  segala macam jenis tindakan  yang  akan melemahkan  institusi pemberantasan korupsi.  <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Kesembilan,</b></span> mempunyai profil dan karakter sesuai dengan nilai dasar  dan  pedoman  perilaku KPK. Hal ini diatur secara spesifik dalam Peraturan KPK No 07 Tahun 2013  tentang  Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.  Dalam  aturan ini tertera berbagai nilai yang semestinya dimiliki  oleh Pimpinan KPK,  misalnya :  integritas, keadilan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. <br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">N</span></b>arasi diatas harus menjadi pegangan bagi tiap-tiap orang yang ingin mendaftar  sebagai  Pimpinan KPK. Selain itu, keseluruhan kriteria tersebut dapat  juga dijadikan  pegangan  bagi  Panitia Seleksi agar dapat lebih memetakan figur-figur terbaik yang nantinya  akan diberikan kepada Presiden. (*)<br /> <br /> <br /> <b>Jakarta,</b> 17 Juni 2019<br /> <b>Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi</b><br /> 1. Indonesia Corruption Watch (ICW)<br /> 2. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI)<br /> 3. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)<br /> 4. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)<br /> 5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)<br /> 6. Transparency International Indonesia (TII)<br /> 7. Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)<br /> 8. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)

News Opini Pendidikan Regional Tipikor Kriteria Ideal Pimpinan KPK 2019 - 2023

Jakarta, berita korupsi .co - Tepat pada tanggal 17 Juni 2019 akan menjadi lembar baru bagi keberlangsungan pemberantasan  korupsi. Ber...

»

HUT KE- 3 BERITAKORUPSI.CO

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp1aNniLiHhaXB9QPM1ZBQEhxdhXtbKpceuPbwFL1vvi5wVjgY1P1bh5G8wawZav3z1VAm0vV1TlG1X9l2OWl7UsoFqGEvjHeUXt0IJFLV03jir_ulC6QN51bkL328-XfrS184VEae3FU/s1600/BK.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="662" data-original-width="1272" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp1aNniLiHhaXB9QPM1ZBQEhxdhXtbKpceuPbwFL1vvi5wVjgY1P1bh5G8wawZav3z1VAm0vV1TlG1X9l2OWl7UsoFqGEvjHeUXt0IJFLV03jir_ulC6QN51bkL328-XfrS184VEae3FU/s640/BK.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">T</span></b>iga tahun Media Online berikorupsi.co telah berkiprah sebagai media informasi yang secara  Khusus memberitakan kasus perkara Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Khususnya di Jawa Timur, yang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya.</div> <br /> beritakorupsi.co bukan hanya sekedar nama yang menyampaikan berita secara “Instan”, melainkan Media Online yang Independen, lugas, tegas dan berani karena  fakta, idealis dalam pemberitaan untuk mendidik masyarakat agar dapat mengetahui serta memahami apa yang dibaca tentang kasus perkara Korupsi, supaya tidak “melahirkan opini yang menghakimi si pelaku maupun pihak-pihak lainnya”.<br /> <br /> Pun demikian, keberadaan Media Online beritakorupsi.co yang secara Khusus menyampaikan berita tentang kasus perkara Korupsi kepada masyarakat, tak lepas dari kerja sama dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri. Namun kenyataannya, tidaklah mudah untuk memperoleh isi surat dakwaan dari JPU Kejaksaan yang berbeda dengan JPU KPK.<br /> <br /> Diusia yang ke- 3 tahun ini, Media Online beritakorupsi.co berharap, supaya ada keterbukaan dan kesediaan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) Khususnya JPU Kejaksaan Negeri yang menyidangkan kasus perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor, bila ingin masyarakat mengetahui, mengerti dan memahami tentang kasus Korupsi yang disebut sebagai Tindak Pidana kejahatan yang luar bisa, karena dapat merusak pembangunan dan perekonomian serta dapat pula menyengsarakan rakya (*)<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0IJZc_LjCxaI_O6qKaxiwDDh5BmmFpog8Cl2BNMIlSw5TkhgtqZkoVyIfxzPGOpe-s28cJsITMUQ3lNG_VwTB1WdIbaMWk5SZolNDOfvV3J9f7aZqWpobdxrqe3_Xiuq8uR5vgbmAVmo/s1600/anigif.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="530" data-original-width="664" height="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0IJZc_LjCxaI_O6qKaxiwDDh5BmmFpog8Cl2BNMIlSw5TkhgtqZkoVyIfxzPGOpe-s28cJsITMUQ3lNG_VwTB1WdIbaMWk5SZolNDOfvV3J9f7aZqWpobdxrqe3_Xiuq8uR5vgbmAVmo/s640/anigif.gif" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div>

News Opini HUT KE- 3 BERITAKORUPSI.CO

T iga tahun Media Online berikorupsi.co telah berkiprah sebagai media informasi yang secara  Khusus memberitakan kasus perkara Korupsi y...

»

Editorial : “Rapor Merah” Penanganan Kasus Korupsi Di Jawa Timur

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnTJwLQdTKhQLW2SuL-DiLbYC9U7mDUcfuc-RKnHBF_3NaTfsHbqW2C5cbR6LBYmxlIjYWYj9xLNMaP24PhE5-f9idCsBY2EUmKrqs-F7ehwebQnSjNs84kmEnmi9TngnJhwduAO3n_qg/s1600/Catatan+Redaksi+BERITA+KORUPSI+Akhir+Tahun+2018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="715" data-original-width="1600" height="284" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnTJwLQdTKhQLW2SuL-DiLbYC9U7mDUcfuc-RKnHBF_3NaTfsHbqW2C5cbR6LBYmxlIjYWYj9xLNMaP24PhE5-f9idCsBY2EUmKrqs-F7ehwebQnSjNs84kmEnmi9TngnJhwduAO3n_qg/s640/Catatan+Redaksi+BERITA+KORUPSI+Akhir+Tahun+2018.jpg" width="640" /></a></div> <span style="background-color: #f3f3f3;"><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#34.2% Kepala Daerah, 1 Kajari dan 46 DPRD Di Jawa Timur Terjerat Korupsi Suap#</b></span></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="background-color: #f3f3f3;"><b><span style="font-size: large;">P</span></b>rovinsi Jawa Timur adalah salah satu dari 11 Provinsi terbesar (terdiri dari 34 Provinsi) di Indonesia dengan luas 47,799.75 Kilo meter atau setara dengan 2.498 persen wilayah Indonesia,  serta nomor 1 dari seluruh Provinsi yang memiliki 38 Kabupuaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota), termasuk 38 Kejaksaan Negeri, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya.<br /><br />Anehnya, sebagai salah satu Provinsi terbesar dengan memiliki 38 Kabupaten/Kota, Jawa Timur ternyata  salah satu Provinsi yang Kepala Daerah dan DPRD nya terkorup. Banyangkan, dari 38 Kepala Daerah Kabupaten maupun Kota (Bupati/Wali Kota), 13 diantaranya terseret dalam kasus Korupsi suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pembahasan APBD, proyek dan jual beli jabatan, dan tak ketinggalan sebanyak 46 anggota DPRD di Kabupaten/Kota maupun Provinsi juga terjerat Korupsi suap pembahasan APBD/anggaran di SKPD.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan yang ditangkap KPK pada tahun 2017 bersama Bupati Pamekasan mencoreng Lembaga pengakan hukum di Jawa Timur karena menerima uang suap sebesar Rp250 juta dalam, penanganan kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) dan ADD (Alokasi Dana Desa). <br /><br />Pada hal, sebelum penangkapan Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Tim Saber Pungli Kejati Jatim juga menangkap oknum Jaksa penyidik di Kejati Jatim yaitu Ahmat Fauzi karena menerima uang sebesar Rp1.5 M  saat menangani kasus Korupsi penyimpangan Tanah Kas Desa. <br /><br />Ke- 13 Kepala Daerah itu diantaranya ; 1. Wali Kota Madiun Bambang Irianto (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi Gratifikasi, Suap dan TPPU dan sudah divonis Penjara 7 Tahun dari tuntutan JPU KPK 9 Thn)<br /><br />2. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko  (Kasus suap Tangkap tangan KPK, sudah divonis 3 Tahun Penjara dari tuntutan JPU KPK selama 7 Thn),; <br /><br />3. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (Kasus suap Tangkap tangan KPK, sudah divonis 7 Tahun Penjara ari tuntutan JPU KPK 9 Thn namun kasus TPPU saat masih berstatus tersangka) <br /><br />4. Bupati Pamekasan Achmad Syafii (Kasus suap Tangkap tangan KPK, sudah divonis 2.8 Tahun penjara dari 4 Tahun tuntutan JPU KPK) <br /><br />5. Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, lanjutan dari Kasus suap Tangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas PU dan Ketua serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojkerto periode 2014 - 2019, ke-Empatnya sudah divonis bersalah (dan Mas’ud Yunus divonis 2 Tahun Penjara dari 4 tahun tuntutan JPU KPK) <br /><br />6. Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, sudah divonis 3.6 Tahun Penjara dari 8 tahun tuntutan JPU KPK) <br /><br />7. Wali Kota Malang Moch. Anton (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, sudah divonis bersalah) <br />8. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (Kasus Korupsi suap pemberian Izin Tower dari penyidikan KPK dan sudah dituntut 12 Tahun penjara menunggu Vonis) <br /><br />9. Wakil Bupati Malang Achmat Subhan (terkait kasus Korupsi Bupati Mojokerto, dan saat ini sudah ditahan KPK),; <br /><br />10. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (Kasus suap Tangkap tangan KPK, saat ini proses persidangan),; <br /><br />11. Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar (Kasus suap Tangkap tangan KPK, saat ini menunggu Vonis),; <br /><br />12. Bupati Malang Rendra (Penyidikan KPK, saat ini masih ditahan KPK),; <br />13. Wali Kota Pasuruan (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, saat ini masih tahan KPK)<br /><br />Sementara 46 anggota DPRD periode 2014 - 2019 yang terjerat Korupsi suap terdiri dari; 3 di DPRD Kota Mojkerto (1 Ketua dan 2 Wakil DPRD Kota Mojokerto Tertangkap Tangan KPK pada 2017 bersama Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto). Ketua dan 2 Wakil Ketua Dewan ini terjerat kasus Korupsi suap pembahasan APBD dan APBD-P Kota Mojokerto TA 2017. Namun 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang disebut dalam surat Dakwaan JPU KPK kebagian duit “panas” itu hingga saat ini belum jelas kelanjutannya<br /><br />Sedangkan di DPRD Provinsi Jawa Timur adalah Ketua dan Wakil Ketua Komis B juga ditangkap KPK bersama 2 Stafnya, dan 2 Kepala Dinas serta 1 staf. Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim ini ditangkap KPK pada tahun 2017 karena menerima suap dari 9 SKPD (Kepala Dinas). Dan kemudian pada tahun 2018, 2 Kepala Dinas baru disidangkan dan divonis bersalah. Namun 5 Kepala Dinas dan anggota Komis B DPRD Jatim yang disebut-sebut dalam surat Dakwaan JPU KPK juga belum jelas kelanjutannya.<br /><br />Berbeda dengan DPRD Kota Malang. Sebanyak 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, Ketua Fraksi, Ketua Banggar, Badan Kehormatan Dewan dan anggota) langsung menjadi tersangka/terdakwa/terpidana kasus Korupsi suap dalam pembahasan APBD dan APBD-P Kota Malang TA 2015, karena dalam surat Dakwaan JPU KPK sejak kasus ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa/terpidana Jarot Edy Sulistyono (Kepala Dinas PUPR), dan terdakwa/terpidana Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPPD)  Kota Malang disebut-sebut bahwa semua anggota DPRD Kota Malang menerima duit “panas” itu. <br /><br />Namun kasus ini juga masih mengundang pertanyaan. Karena Pejabat PUPR (Kabid) Teddy Soemarma dan mantan Sekda Kota Malang belum juga ada kelanjutannya. Belum lagi kasus Suap Ketua DPRD Kota Malang terkait Proyek Jembatan Kedungkadang.<br /><br />Selain kasus tersebut di atas, masih ada kasus yang belum tuntas ditangani KPK di Jawa Timur, yaitu Kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan tersangka/terpidana Taufiqurrahman mantan Bupati Nganjuk. Taufiqurrahman divonis dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK, namun kasus TPPU dari pengembangan kasus suap itu belum tuntas hingga saat ini.<br /><br />Begitu juga dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Unair Surabaya pada tahun 2010. Di mana mantan Rektor periode 2006 - 2015 “FAS” sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Juni 2016 lalu.<br /><br />Selain kasus Korupsi yang ditangani KPK, tak Ketinggalan di lembaga Adhyaksa maupun Kepolisian yang menangani Kasus Korupsi di Jawa Timur yang belum tuntas, diantaranya kasus Korupsi penjualan 13 aset daerah Jawa Timur yang dikelola oleh PT PWU (Panca Wiwa Usaha). Dari 13 aset tersebut, baru 2 yang ditangani dan sudah divonis di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Dahlan Iskan (mantan Dirut PT PWU) yang divonis pidana penjara selama 2 tahun dari 5 tahun tuntutan JPU Kejati Jatim. Namun oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Dahlan Iskan divonis bebas. Dan saat ini JPU Kejati Jatim masih menunggu putusan Hamkim Agung di Mahkamah Agung RI. <br /><br />Selain Dahlan Iskan, juga divonis 3 tahun penjara dari 6 tahun tuntutan JPU Kejati Jatim. Wisnu Wardahana adalah Ketua Tim penjualan aset dengan pembeli terdakwa Oepoyo Sarjono selaku Dirut PT SAM, sedangkan Direktur PT SAM telah meninggal beberapa bulan lalu di Singapur sebelum disidangkan dengan berstatus tersangka. <br /><br />Selain kasus penjualan aset, masih ada kasus korupsi proyek Jembatan Brawijaya Kediri, kasus Korupsi kredit Bank Jatim sebesar Rp155 miliyar. Dalam kasus ini, 4 Staf Bank Jatim Pusat serta Komisaris PT SGS sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Sedangkan pihak lainnya hingga saat ini belum juga ada kelanjutannya.<br /><br />Dan kasus kredit Bank Jatim ini, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Komisaris PT SGS berkaitan dengan 8 kasus dugaan korupsi di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur, diantaranya ;<br /><br />1. Kasus Korupsi proyek pembaungunan Jembatan Brawijaya Kediri yang dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor : 1032/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara NUR MAN SATRIOWIDODO.ST selaku PPK dan HM MOENAWAR selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan dengan nilai kontrak sebesar Rp86.409.000.000.<br /><br />2. Kasus Korupsi proyek pembaungunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Years tahun Jamak antara lr. Gunawi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Nugraha-Airtanggatama, KSO selaku Leader Drs. Ribut Wahyudi Utomo tentang pekerjaan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor Kontrak : 602.1/728/402.103I2012, Tanggal 14 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp46.668.046.000<br /><br />3. Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab. Ponorogo sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Years tahun Jamak antara BUDI DARMAWAN, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Nugraha Adi Tarunaselaku kepala Cabang Drs.R|BUT WAHYU UTOMO, tentang pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo Nomor Kontrak : 5.2.3.26.01[02.8IGDI405.14I2012, Tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp42.148.000.000<br /><br />4. Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, Surat Perjanjian antara AMIRUDDIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 012/Pimpro-N1/2012 tenggat 22 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp22.189.000.000.<br /><br />5. Proyek Pembangunan Poltek Kediri, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) antara lr. DATIK INDRIJASWATI AP, MM. selaku PPK  dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Petaksanaan  Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Gedung Pekerjaan Pottek II Kediri Nomor Kontrak No. 1032/KONT.FISIKIAPBDIZOOS tgl 8 Okt 2009 dengan nilai Kontrak Rp88.901.861.280<br /><br />6. Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Surat Perjanjian antara Ir. HEROE AGOESDIJANTO selaku PPK dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota  Malang, dengan nilai kontrak sebesar Rp54.183.811.000<br /><br />7. Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun, Surat Perjanjian antara Ir. GUNAWI selaku PPK dengan PT. IDEE MURNI PRATAMA selaku kepala Cabang ROEDHY SETIJO BUDI RAHARDJO,SH, tentang pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun Kab Malang, Nomor : 602.1I645/402.103I/2011 tanggal 9 September 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp67.420.081.000,<br /><br />8. Proyek Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri yang dikerjakan oleh PT MURNI KONSTRUKSI INDONESIA sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor. 1033 / KONT. FISIK l APBD/ 2009 Tanggal 08 Oktober 2009 antara KASENAN, ST, MM, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. MURNI KONSTRUKSI INDONESIA tentang pekerjaan pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dengan nilai Kontrak sebesar Rp208.685.176.000<br /><br />Selain kasus di atas, kasus Korupsi pembangunan gedung Kampus UIN Mailiki Malang tahun 2013. Di mana mantan Rektornya “IS” sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejari Malang pada tanggal 8 Mei 2014. Namun hingga saat ini belum juga tuntas.Sedangkan dalam kasus ini, PPK Dr. Jamalul  Laif dan anggota Panitia Pengadaan Heri serta 2 terdakwa lainnya sudah divonis pada tahun 2014.<br /><br />Kasus Korupsi Roadshow (Pariwisata) Kota Batu ke Kaliantan pada tahun 2015. Dalam putusan   Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan 3 terdakwa disebutkan, bahwa Wali Kota Batu dan Kepala Inspektorat turut bertanggungjawab. Begitu juga kasus Korupsi pelepasan aset daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2013. Dalam kasus ini, yang sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim adalah kepala Kantor Aset Kab. Blitar. Dalam putusan Majelis Hakim juga disebutkan, bahwa Bupati Blitar turut bertanggung jawab. Namun hingga saat ini tak juga ada kelanjutannya.<br /><br />Belum lagi kasus Korupsi P2SEM Jawa Timur sebesar Rp277 miliyar pada tahun 2008, yang melibatkan Ketua DPRD Jatim periode 2004 - 2009. Sebelum mantan Ketua DPRD Jatim itu meninggal, pada tahun 2016 sudah membuat laporan ke Kejati Jatim, namun tak ada hasilnya. <br /><br />Dan pada akhir tahun 2017 setelah dr. Bagus yang disebut-sebut sebagai DPO namun bekerja di beberapa Rumah Sakit Pemerintah dengan jabatan Kepala Divisi, dan Koordinator Ujian Akhir di beberapa Universiatas Pemerintah sejak 2011 hingga 2017, di ditangkap di Malaysia, Kejati Jatim sempat memanggil dan memeriksa beberapa mantan anggota DPRD Jatim setelah terlebih dahulu memeriksa/meminta keterangan dari dr. Bagus terpidana 20 tahun itu. <br /><br />Namun hingga dr. Bagus meninggal dunia di Lapas Porong pada tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 WIB (berdasar informasi dari petugas Kesehatan Lapas yang menelophon ke beritakorupsi.co) tak kunjung ada tersangkanya sekalipun Kejati Jatim telah melibatkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menelusuri aliran duit dari dana P2SEM yang bersumber dari APBD Jawa Timur TA 2008.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, setiap tanggal 9 Desember, lembaga Adhiyaksa selalu memperingati dengan berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Anti Korupsi Internasinal berdasarkan Resolusi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). </span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="background-color: #f3f3f3;">Lalu, apakah Hari Anti Korupsi se- Dunia hanya sekedar kegiatan memperingati atau menjadikannya sebagai cermin untuk penagakan hukum Khususnya pada kasus Korupsi yang disebut sebagai suatu tindak pidana kejahatan yang sangat luar biasa karena dapat memporak ;porandakan tatan perekonomian dan pembangunan serta menyengsarakan rakyat Indonesia ?   (*)</span></span>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Editorial : “Rapor Merah” Penanganan Kasus Korupsi Di Jawa Timur

#34.2% Kepala Daerah, 1 Kajari dan 46 DPRD Di Jawa Timur Terjerat Korupsi Suap# P rovinsi Jawa Timur adalah salah satu dari 11 Provins...

»

Editorial

<span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: x-large;"><b><span style="color: red;">Hari Anti Korupsi, Hanya Peringatan atau Menjadikan Cermin ?</span><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"> </span>Oleh Jentar Sitinjak (Pemimpin Redaksi) </span></b></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqajP2ElFamYVSjHJO4rWmS52YqTwEqSh54emyDwZ1yeZu2ZquelQnUKYnNx-AjDTRYgqndAvQ8C8FZ_7MCM9DYRSPFJ2WUADP5ozHXGRhknOY2fQRUtpx4aLCVqS_2Ow80WoIvtlw6Ao/s1600/Hari+Anti+Kotupsi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqajP2ElFamYVSjHJO4rWmS52YqTwEqSh54emyDwZ1yeZu2ZquelQnUKYnNx-AjDTRYgqndAvQ8C8FZ_7MCM9DYRSPFJ2WUADP5ozHXGRhknOY2fQRUtpx4aLCVqS_2Ow80WoIvtlw6Ao/s640/Hari+Anti+Kotupsi.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">S</span></b>etiap tanggal 9 Desember, diperingati sebagai Hari Anti Korupsi se-Dunia (Internasional) berdasarkan Konvensi PBB  di Meksiko, pada tanggal 31 Oktober 2003, kemudian melalui Resolusi 54/4 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), mulai diberlakukan pada tanngal 9 Desember 2005. Peringatan Hari Anti Korupsi di Indonesia, diperingati Khususnya oleh Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dengan berbagai kegiatan dan diberbagai tempat.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan, apakah Hari Anti Korupsi hanya sebagai peringatan dengan berbagai kegiatan, atau menjadikannya sebagai cermin untuk melihat dengan jelas di mana akar penyebab Korupsi itu ? Bila Hari Anti Korupsi diperingati hanya suatu ajang kegiatan belaka, tak ubahnya seseorang memakai topeng untuk menutupi siapa dirinya yang sesungguhnya. Orang tak akan mengenalnya memang, tetapi melihatnya dengan penampilan yang gagah perkasa. Namun bila Hari Anti Korupsi dijadikan sebagai cermin, maka akan tampak siapa dirinya, bagaimana penampilannya. Sebeb cermin digunakan orang untuk melihat baian mana dari tubunh atau dirinya yang perlu dirapikan agar tidak menjadi bahan perbincangan orang-orang disekitarnya.<br /><br />Sebab menjelang Hari Anti Korupsi, tak sedikit wajah-wajah orang bermunculan di layar Televisi maupun diberbagai media cetak, termasuk diberbagai kegiatan sebagai pembicara yang ber-thema-kan “memperingati Hari Anti Korupsi”, yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat penggiat anti Korupsi maupun yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Yang dibahas memang sangat menarik perhatian pulik, diantaranya pendidikan tentang pencegahan Korupsi, sebab para pembicara sudah pasti memiliki segudang ilmu pengetahuan tentang Korupsi. Sehingga tak sulit baginya  untuk menjelaskan bagaimana menjelaskan tentang praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta penindakan hukum yang dilakukan oleh APH (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK).<br /><br />Namun siapa yang menjelaskan, di mana dan dari mana akar atau pangkal timbulnya kasus Korupsi itu ?. Ibarat memadamkan api yang melalap sebuah bagunan, yang dicari petugas pemadam kebakaran untuk diatasi terlebih dahulu adalah sumber apinya, agar lebih mudah untuk memadamkan kobaran api agar tidak mejalar ke bangunan-bangunan lainnya, dengan keikutsertaan masyarakat sekitar. Begitu juga dengan kasus Korupsi yang menjadi musuh kita bersama. Karena kasus Korupsi adalah suatu tindak pidana kejahatan yang luar biasa dan terencana tanpa meninggalkan luka atau bekas, tetapi dapat memporak porandakan perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat secara perlahan-lahan namun pasti. <br /><br />Sementara kasus Koruspi di negeri ini ibarat rumput Ilalang, di mana akarnya sudah menjalar kemana-mana yang akan merusak tanaman disekitarnya. Begitu juga dengan kasus Korupsi yang tidak hanya di Kota besar melainkan sudah merambah ke Desa-desa di 34 provinsi di negeri tercinta ini. Praktek-praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) justru sudah. Fenomena korupsi di negeri ini ibarat penyakit kanker yang mulai menggerogoti dan menjalar ke seluruh  sendi-sendi kehidupan bangsa. Korupsi mulai terjadi disemua lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif serta Lembaga Bisnis.<br /><br />Pelaku Korupsi pun tidak hanya dari kalangan Menteri, Gubernur, Wali Kota/Bupati (baik yang masih aktif atau mencalonkan kembali), DPR/D, Hakim, Jaksa, Polisi, Lurah?Kepala Desa, Pengusaha, Pengacara namun juga Kelompok Tani (Poktan). Sementara LSM (Lembaga Suwadaya Masyarakat) dan oknum Wartawan mulai menghiasi sidang perkara Korupsi walau sebagai saksi seperti yang terjadi Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Tapi anehnya, pelaku tindak pidana kejahatan yang luar biasa ini justru pelakunya adalah orang-orang pintar dengan pendidikan yang cukup tinggi dari lulusan Perguruan Tinggi terkenal pula. Namun kemudian orang pintar tersebut malahan berubah menjadi orang jahat, maling, menindas kaum lemah, menghilangkan lawan-lawannya yang dianggap membahayakan kedudukan,  pangkat dan jabatannya, yang seharusnya mereka berdiri paling depan untuk menolong dan memimpin negara ini agar lebih maju dan bersih dari praktek-praktek KKN (Kolusi, Korupsi Nepotisme).<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, yang tertangkap tangan oleh lembaga anti rasuah pun adalah orang-orang terhormat dengan jabatan terhormat pula, seperti Lurah/Kepala Desa, Bupati/Wali Kota, DPR/D, Kepala Kejaksaan Negeri, Gubernur hingga Menteri yang mengaku orang-orang yang beragama dan taat beribadah. Tetapi ironisnya, tindakan yang dilakukannya justru sangat mempermalukan dan merugikan dirinya sendiri dan bisa jadi berimbas pada keluarganya. Parahnya lagi, tindakan kejahatan yang luar bisa itu dilakukan bersama dengan kroni-kroninya yang disebut terhormat. Lebih ironisnya lagi, ketika mereka tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum, seolah bersikap tenang dan gentlemen serta kesatria, bak pahlawan ditangkap musuh sambil melempar senyum lebar kepada masyarakat yang meneteskan keringatnya untuk menggajinya seolah-olaholah tidak merasa bersalah atas perbuatannya.<br /><br />Akibatnya, penegakan hukum yang dilakukan oleh APH ibarat memetik buah anggur yang tumbuh di tanah yang subur. Pelaku-pelaku Korupsi suap yang tertangkap tangan oleh KPK hampir setiap bulan ada baik pejabat selaku penerima maupun pengusaha selaku pemberi. Akan tetapi berbeda dengan yang dilakukan oleh Kepolisian yang hanya melakukan tangkap tangan terhadap pegawai atau pejabat setingkat Kepala Desa karena menerima (uang), sementara sipemberi aman-aman saja. Undang-undang yang dikenakan oleh KPK maupun Kepolisian sama, yaitu UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Belum lagi proses penegakan hukumnya pun ada yang cepat dan ada pula yang lama. Bahkan status tersangka yang ditetapkan terhadap seseorang oleh APH, lebih dari setahun belum belum juga disidangkan. Belum lagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Korupsi  itu, sepertinya ada tebang pilih yang dilakukan oleh APH. Justru para pengendara kendaraan Khususnya sepeda motor dianggap lebih berbahaya dari para pelaku Korupsi. Akibatnya, pengendara kendaraan roda dua itupun dianggap melanggar UU Lalu lintas bila tidak membayar pajak tahunan dan tidak mendapatkan pengesahan dari Dinas Pendapatan Daerah (Provinsi). Lalu apakah Hari Anti Korupsi hanya sebagai peringatan rutin setiap tahun, atau menjadikan Hari Anti Korupsi itu sebagai cermin untuk dapat melihat, memperbaiki dari APHnya lebih dahulu ?<br /><br />Setiap tahun, masyarakat hanya disuguhi oleh APH Khususnya Kejaksaan dan Kepolisian tentang jumlah keuangan negara yang berhasil diselamatkannya dari perkara Korupsi. Namun masyarakat tidak diberikan informasi yang sesungguhnya berapa anggaran yang digunakan untuk menangani 1 (satu) perkara, dan berapa anggaran pertahunnya yang dihabiskan untuk menangani kasus Korupsi. Apakah sebanding, bila perkara Korupsi yang tangani dengan nilai kerugian negara sebesar Rp50 juta dengan anggaran yang dipergunakan?<br /><br />Melihat kasus Korupsi yang semakin tahun semakin bertambah, Pemerintah memang tidak  tinggal diam begitu saja. Presiden RI Ir. Joko Widodo, berupaya keras untuk memberantas praktek-praktek korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) oleh oknum-oknum pejabat maupun pengusaha yang “bermoral rusak” hanya demi kepentingan pribadinya. Salah satu bentuk upaya tegas yang dilakukan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo, adalah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang disebut Satgas Saber Pungli. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden, keberadaan KPK, dan Stagas Saber Pungli, sepertinya tidak membuat rasa takut para oknum pejabat yang bermoral rusak karena masih melakukan Korupsi dengan berbagai cara untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau Kroni-kroninya. <br /><br />Salah satu cara yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama dengan rakyat adalah mencari dari mana dan di mana  akar Korupsi itu, bukan dengan membentuk lembaga-lembaga atau Undang-undang tentang pemberantasan Korupsi. Sisitim pendidikan sebagai pundasi yang melahirkan generasi-generasi pemimpin bangsa, harus dirubah secara total. Guru/dosen agar tidak hanya sebagai pengajar ilmu pengetahuan melainkan sebagai pendidik yang juga  mengajarkan tentang nilai-nilai budipekerti. Sehingga generasi-generasi yang dilahirkan oleh Perguruan Tinggi, tidak hanya pintar tentang ilmu dunia. Pemberantasan Korupsi harus di mulai dari dunia pendidikan mulai dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi sebagai pundasi generasi  pemimpin bangsa.</span></span></span></div>

Opini Editorial

Hari Anti Korupsi, Hanya Peringatan atau Menjadikan Cermin ? Oleh Jentar Sitinjak (Pemimpin Redaksi)  S etiap tanggal 9 Desember, diper...

»

Editorial

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">Pemberantasan Korupsi Harus </span></b></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">Di mulai Dari Dunia Pendidikan</span></b> <span style="font-size: small;"><b> </b></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="font-size: small;"><b>                         oleh Jentar Sitinjak (Pimpinan Redaksi berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co)</b></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpEir5tB5xcy1oa8xjIFCya-sY2YXioJd8IY2utBNrvshKarOtImEIt3hWTiXy5arUcacja9RMQ4IwfSPmMn_u1MS5wRCyLx7GLKcXmawxNLuXS_48r8nV1V7mP7kZ1ACd7Tl20BsBdpM/s1600/Contoh1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="357" data-original-width="650" height="174" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpEir5tB5xcy1oa8xjIFCya-sY2YXioJd8IY2utBNrvshKarOtImEIt3hWTiXy5arUcacja9RMQ4IwfSPmMn_u1MS5wRCyLx7GLKcXmawxNLuXS_48r8nV1V7mP7kZ1ACd7Tl20BsBdpM/s320/Contoh1.jpg" width="320" /></a><span style="font-size: small;"><b> </b></span><span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">M</span></b>elihat Kasus perkara Korupsi yang terjadi di negara ini baik Korupsi anggaran APBD/APBN, suap maupun gratifikasi bukannya semakin berkurang tetapi malahan bertambah dari tahun ketahun. Pada hal dikatakan, bahwa kasus Korupsi itu adalah suatu tindak pidana kejahatan yang luar biasa karena dapat merusak perekonomian serta menyengsarakan rakyat.<br /><br />Tapi anehnya, pelaku tindak pidana kejahatan yang luar biasa ini bukan dilakukan oleh orang-orangorang bodoh melainkan orang-orang pintar dengan pendidikan yang cukup tinggi dengan gelar doktor (Strata 3) dari lulusan Uneversitas terkenal pula.<br /><br />Melihat fenomena ini, sepertinya ada yang tidak benar bahkan yang tidak becus dengan pola pendidikan formal yang berlangsung di negara ini yang mestinya sudah saatnya dikaji ulang untuk diperbaiki secara nyata dan menyeluruh, mulai dari tingkat TK (taman kanak-kanak) gingga Perguruan Tinggi (PT).<br /><br />Pola pendidikan forma saat ini hanya mengajarkan mengenai Ilmu dunia hingga menghasilkan orang-orang pintar dan bukan orang pandai. Dan sayangnya, pendidikan moral dan budi pekerti yang diajarkan di bangku sekolah sejak TK hingga SMU malahan rusak setelah dibangku perguruan tinggi.<br /><br />Tak sedikit mahasiswa yang menjadi frontal mejelang semester akhir menuju wisuda karena pola sistem pendidikannya kedisiplinan, <br /><br />Akibatnya, orang pintar tersebut malahan berubah menjadi orang jahat, maling, menindas kaum lemah, menghilangkan lawan-lawannya yang dianggap membahayakan kedudukan pangkat dan jabatannya. Yang seharusnya mereka berdiri paling depan untuk menolong dan mempin negara ini agar lebih maju dan bersih dari praktek-praktek KKN (Kolusi, Korupsi Nepotisme)<br /><br />Ironisnya, yang tertangkap tangan oleh lembaga anti rasuah pun adalah orang-orang terhormat seperti Bupati/Wali Kota, Dewan, Kepala Kejaksaan Negeri, Gubernur hingga Menteri yang mengaku beragama dan taat beribadah. Tetapi anehnya lagi, tindakan yang dilakukannya justru sangat memalukan dan merugikan dirinya sendiri dan bisa jadi berimbas pada keluarganya.<br /><br />Parahnya lagi, tindakan kejahatan yang luar bisa itu dilakukan bersama dengan teman-temannya yang disebut terhormat. Lebih parahnya lagi ketika mereka tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum seolah bersikap tenang dan gentlemen serta kesatria bak pahlawan ditangkap musuh sambil melempar senyum lebar kepada masyarakat yang meneteskan keringatnya untuk menggajinya seolah-olaholah tidak merasa bersalah atas perbuatannya.<br /><br />Apakah pendidikan formal yang diperolehnya tidak mengajarkan kedisiplinan, keterbukaan, kejujuran dan tanggung jawab moral pada tugas yang dipercayakan negara terhadap dirinya ? Apakah tidak diajari bahwa perbuatan itu adalah dosa karena telah menyengsarakan rakyat ? Atau hanya diajari tentang dunia ?<br /><br />Atau karena memang mereka sudah kehilangan akal sehat dan urat malunya yang putus ? Untuk mengatasi hal itu, sisti, pendidikan formal yang saat ini harus segera diperbaiki agar tidak hanya menghasilkan orang-orang pintar tetapi juga orang pandai dengan akhlak yang baik.<br /><br />Sebab pendidikan formal adalah sebagai pundasi untuk membangun negara ini agar lebih baik dan bersih dari praktek-praktekpraktek KNN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme)</span></span></div>

Opini Editorial

Pemberantasan Korupsi Harus  Di mulai Dari Dunia Pendidikan                            oleh Jentar Sitinjak (Pimpinan Redaksi berita k...

»

Salam Merdeka. Mari kita menggalang, Gerakan Memperbaiki Ahlak Moral Pikiran dan Hati (GEMAMPIH)

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhroUwwqEWFE0AtF0MbVk4Wj6M0Fq65mWOH3yDZE2ieZ9VpKGneSVMedxHsajKZQEuNiVdPsMEYhtojIgFl3tiqjcvnWDyCSd4y1Ag4lftCYHVPVKK_tLOEjdxYnNSBhFg1N0EcTXk2TfU/s1600/GEMAMPIH.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" height="235" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhroUwwqEWFE0AtF0MbVk4Wj6M0Fq65mWOH3yDZE2ieZ9VpKGneSVMedxHsajKZQEuNiVdPsMEYhtojIgFl3tiqjcvnWDyCSd4y1Ag4lftCYHVPVKK_tLOEjdxYnNSBhFg1N0EcTXk2TfU/s400/GEMAMPIH.jpg" width="400" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>Mari kita menggalang, Gerakan Memperbaiki Ahlak, Moral, Pikiran, dan Hati (GEMAMPIH) <span style="font-size: small;">Oleh: Jentar Sitinjak (Pemimpin Redaksi)</span></b></span><br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">H</span>ari ini, </span></span></b><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">tepatnya tanggal 17 Agustus 2018,</span></span></b> rakyat Indonesia di seluruh dunia  merayakan Ke 73 Tahun Hari Kemerdekaan. Usia yang sangat dewasa dalam kehidupan manusia. Dalam cita-cita yang di proklamasikan para pejuang Kemerdekaan Indonesia Khususnya Ir. Soekurno sebagai Presiden pertama, adalah untuk menuju rakyat Indonesa yang merdeka, dan makmur sejahtera.<br /><br />Bebagai upaya dilakukan pemerintah untuk membangun Indonseia menuju rakyat yang sejahtera, namun disisi lain masih banyak pula terdapat rakyat yang menderita baik dari segi pendidikan maupun pembangunan yang tidak merata. Indonesia memang kaya raya akan alam semestanya. Gunung-gunung yang dipenuhi butiran-butiran emas, dilautan dengan kekayaan ikan dan gas bumi, namun rakyat tetap menderita karena pajak yang semakin tahun semakin naik termasuk harga sembako (Sembilan bahan pokok) dan biaya sekolah yang semakin mahal menabah pendertaan rakyat.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Calon-calon Kepala Daerah maupun calon Legislaitif (DPR dan DPRD) selalu mengatasnaman kesejahteraan rakya saat mereka menyampaikan tentang Visi dan Misinya disaat kempanye. Tak ada yang mengatakan demi keluarga atau kroni-kroninya. Kesajahteraan akyat dan pembangunan yang menjadi utama. Namun tak sedikit pula Kepala Darah maupun anggota Legislatif yang masuk penjara karena Korupsi anggaran maupun menerima suap demi kepentingannya sendiri. Mereka lupa akan janji kampanye terutama sumpah jabatan saat dilantik untuk menduduki jabatannya.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><br /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Rakyat yang tidak memeiliki Identitas Diri atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai warga negara  Indonesia asli,tak sedikit pula yang terjaring petugas Yustisi. Disisi lain, uang rakyat yang terkumpul dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disediakan pemerintah untuk pembuatan KTP untuk rakyat, telah habis lebih dari setengahnya di Korupsi oleh oknum-oknu pejabat-pejabat yang "tidak bermoral". Anehnya, hukum pun tak mampu untuk menyentuh sebahagian dari mereka yang terlibat. <br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Ironisnya, kasus Korupsi di negeri tercinta ini ibarat akar Ilalang yang sulit dimusnahkan menjadi salah satu hambatan untuk mencapai rakyat yang makmur dan sejahtera. Karena akarnya sudah menjalar ke mana-mana baik ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang maupun ke bawah serta  ke atas. Yang telibat dalam kasus Korupsi itupun tidak hanya pejabat pusat di Jakarta, melainkan hampir seluruh Desa maupun Kota di 34 provinsi di negeri tercinta ini.<br /><br />Sebaba yang terseret ke pusaran kasus korupsi adalah mulai dari oknum  Kelompok Tani (Poktan), LSM (Lembaga Suwadaya Masyarakat), Lurah/Kepala Desa, Kepala Dinas, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, DPRD, DPR RI, Polisi, Pengacara, Jaksa dan Hakim serta pengusaha. Oknum-oknum tersebut pun sudah ada yang dihukum dengan pidana penjara seumur hidup (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Aqil Muktar), ada pula yang dihukum penjara 1 tahun oleh oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) setempat, serta masih ada dalam proses hukum.<br /><br />Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah lainnya tentang pejabat yang Bersih,  Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) sepertinya hanya dijadikan sebagai buku bacaan biasa.<br /> </span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Anehnya, sekalipun sudah banyak oknum pejabat yang dihukum penjara karena Korupsi, bukannya  membuat jera bagi oknum pejabat lainnya, melainkan justru semakin tahun semakin bertambah. Oknum-oknum pejabat di negeri ini sepertinya memegang prinsip meneruskan atau mengikuti jejak pendahulunya.<br /> </span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Yang lebih anehnya lagi, sejak tahun 2016, Kepala Daerah semakin banyak yang dipenjarakan oleh Khususnya KPK karena tertangkap tangan maupun karena penyidikan, seperti yang terjadi di Jawa Timur salah satu kota terbesar di Indonesia. Dari 38 Kepala Derah (Bupati/Wali Kota), 11. diantaranya sudah menjadi tersangka, ada yang sudah divonis dan ada yang masih dalam proses persidangan maupun penyidikan, yaitu 1. Wali Kota Madiun (hasil penyidikan KPK, sudh divonis),; 2. Wali Kota Batu (tertangkap tangan KPK, sudah divonis),; 3. Bupati Nganjuk (tertangkap tangan KPK, sudah divonis),; 4. Bupati Pamekasan (tertangkap tangan KPK, sudah divonis),; 5. Wali Kota Mojokerto (tertangkap tangan KPK, proses persidangan),; 6. Bupati Jombang (tertangkap tangan KPK, proses persidangan),; 7. Bupati Mojokerto (masih dalam tahap penyidikan), 8. Wakil Bupati Malang (masih dalam tahap penyidikan),; 9. Bupati Tulungagun (tertangkap tangan KPK, proses penyidikan), 10. Wali Kota Blitar (tertangkap tangan KPK, proses penyidikan),; 11. Wali Kota Malang (penyidikan KPK, sudah divonis) bersama dengan 19 dari 45 anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka karena kasus suap APBD Kota Malang.<br /><br />Menyusul Provinsi kedua, yakni Sumatra Utara. Dari 27 Kepala Daerah (Kabupaten/Kota), 9 diantaranya sudah dipenjarakan oleh KPK karena terlibat kasus Korupsi, yaitu 1. Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap,; 2. Wali Kota Medan Rahudman Harahap,; 3. Wali Kota Siantar Robert Edison Siahaan,; 4. Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia,; 5. Bupati Nias Binahati Benedictus Baeha,; 6. Wali Kota Medan Abdillah,; 7. mantan Wakil Wali Kota Medan Ramli Lubis,’ 8. Gubernur Sumatra Utara (non aktif) Syamsul Arifin dan 9. Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho serta 38 dari jumlah anggota DPRD Medan juga menjadi tersangka oleh KPK. Belum lagi di daerah-daerah lainnya di 34 Provinsi Indonesia.<br /><br />Pada hal, sebagai Kepala Daerah (Eksekutif) maupun sebagai anggota Legislatif yang membuat suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggara negara yang bersih dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), justru melanggar aturan itu sendiri. Pada hal, kasus Korupsi itu adalah suatu kejahatan yang luar biasa, yang terencana namun tidak meninggalkan bekas luka, tetapi dapat merusak pembangunan dan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. <br /><br />Melihat kasus Korupsi yang semakin tahun semakin bertambah, Pemerintah memang tidak  tinggal diam begitu saja. Presiden RI Ir. Joko Widodo, berupaya keras untuk memberantas praktek-praktek korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) oleh oknum-oknum pejabat maupun pengusaha yang “bermoral rusak” hanya demi kepentingan pribadinya. <br /><br />Salah satu bentuk upaya tegas yang dilakukan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo, adalah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang disebut Satgas Saber Pungli.<br /><br />Sepertinya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, keberadaan KPK, dan Stagas Saber Pungli, tidak membuat rasa takut para oknum pejabat yang masih melakukan Korupsi dengan berbagai cara dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau Korporasi. Apakah rakyat Indonesia terutama para pejabatnya selama ini hanya berpangku tangan dengan tetap menerima gaji sehingga ada Gerakan Indonesia kerja ?. Kerja dengan moral dan ahklah yang sudah “rusak" akan tetap melahirkan pejabat yang Korupsi. Tetapi apa bila dengan moral, ahklah, pikiran dan hati yang baik dan bersih, maka akan melairkan pejabat yang bersih dan megutamakan nasib rakyatnya.<br /><br />Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menuju Indonseia yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) menuju rakyat Indonesia yang makmur dan sejahtera dengan kakyaan alam yang terdapat di bumi nusantara Ini ?<br /><br />Saatnya Indonesia bukan hanya Bekerja, melainkan mari kita kita  menggalang <b>Gerakan Memperbaiki Ahlaq, Moral, Pikiran, dan Hati (GEMAMPIH)</b>, sebagai anggota masyarakat baik sebagai swasta, BUMD, BUMN terutama sebagai PNS (Pegawai Negeri Spil) atau yang saat ini dikelan dengan ANS (Aparatur Negara Spil) terutama para pejabat di negeri ini, serta mengubah sistim lama dengan istilah “loyal dan patuh pada pimpinan” serta melaksanakan keterbukaan informasi publik secara total “bukan setengah hati”. Bila Akhlaq, Moral, Pikiran, dan Hati sudah baik, kasus Korupsi secara perlahan-lahan akan berkurang, dan cita-cita Kemerdekaan yang di Proklamasikan para penjuang kemerdeakaan negeri tercinta ini untuk  menuju <b>rakyat Indonesia  yang Makmur dan Sejahtera </b>dapat tercapai. (*)</span></span></div>

Opini Salam Merdeka. Mari kita menggalang, Gerakan Memperbaiki Ahlak Moral Pikiran dan Hati (GEMAMPIH)

Mari kita menggalang, Gerakan Memperbaiki Ahlak, Moral, Pikiran, dan Hati (GEMAMPIH) Oleh: Jentar Sitinjak (Pemimpin Redaksi) H ari ini...

»

Beberapa Pejabat Jawa Timur Berakhir Tahun di Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_qdSbKq1AmEEwKr2K0u8q47wZqhJ1krvwjaNDXmZDWM_gNYszgQJ4MpNeoDoLWS_KfwkmiVdvq-yXMRMyJKiYBZxu6s3q6aNFAwfgAAjhI1cAFGDehEZ-1459zw9Cf4vdNPj01DboIdU/s1600/Malam+Tahun+Baru.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_qdSbKq1AmEEwKr2K0u8q47wZqhJ1krvwjaNDXmZDWM_gNYszgQJ4MpNeoDoLWS_KfwkmiVdvq-yXMRMyJKiYBZxu6s3q6aNFAwfgAAjhI1cAFGDehEZ-1459zw9Cf4vdNPj01DboIdU/s640/Malam+Tahun+Baru.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">"Ilustrasi"</span></b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Menjelang akhir tahun 2017, beberapa pejabat di Jawa Timur akan merayakan akhir tahun di balik jeruji besi alias penjara, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan karena kasus Korupsi “suap” yang dilakukannya.<br /><br />Dari catatan <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b>, pejabat-pejabat yang terjaring OTT dan saat ini berada di penjara, diantaranya Tiga pejabat PT PAL Indonesia (Persero) milik BUMN yaitu M.Firmansyah Arifin (Direktur Utama), Samsul Anwar  (Derektur Keuangan) dan  (Dirkeu) dan Arifin Cahyana (GM Keuangan). Ketiganya ditangkap dalam operasi OTT oleh KPK terkait proyek kapal perang Philipina, pada Maret 2017.<br /><br />Pada Juni 2017, pejabat di Jawa Tumur kembali terjaring OTT oleh KPK terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, M. Basuki dan Ka’bil Mubarok bersama 2 staf Komisi B Rahman Agung dan Santoso, Kepala Dinas Pertani Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama Ajudannya Anang Basuki Rahmat, Plt. Kepala Dinas Peternakan, terkait pengawasan anggaran dan revisi Perda yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jatim. Tiga diantaranya sudah menjalani persidangan.<br /><br />Menyusul kemudian pada tanggal 17 Juni 2017. KPK kembali melakukan OTT terhadap 4 pejabat di Mojokerto dan sudah menjalani persidangan, yaitu Purnomo (Ketua DPRD), Fanani dan Umar Faruq (Keduanya Wakil Ketua DPRD) bersama Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto.<br /><br />Kemudian kasus OTT di Pamekasan, KPK berhasil mengamankan 5 orang diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indraprasetya, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Inspektorat Kab. Pamekasan Sutjipto Utomo, Kabag Administrasi Inspoktorat Kab. Pamekasan Noer Solehhoddin dan Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan Agus Mulyadi<br /><br />Untuk sementara, jumlah pejabat yang sudah berada di penjara karena terjaring OTT oleh KPK karena kasus Korupsi “suap” sebanyak 19 orang.<br /><br />Dan yang “akan menyusul” pejabat Pemkot Batu yang juga terjaring OTT oleh KPK, namun saat ini Wali Kota Batu Eddy Rumpoko masih melakukan upaya bebas dengan mengjukan Praperadilan di Jakarta. Dan saat ini, Bupati Nganjuk dan bebrapa pejabat lainnya yang berjumlah 15 orang, masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.<br /><br />Apakah kasus OTT akan bertambah di Jawa Timur menjelang akhir tahun dan Piemlihan Gubernur Jawa Timur yang akan berlangsung pada tahun 2018 nanti ?  (Redaksi)</span>

News Opini Tipikor Beberapa Pejabat Jawa Timur Berakhir Tahun di Penjara

"Ilustrasi" berita korupsi .co – Menjelang akhir tahun 2017, beberapa pejabat di Jawa Timur akan merayakan akhir tahun di bali...

»

Salam Negeri Ku !

<b><span style="font-size: x-large;">Mari kita menggalang, Gerakan Memperbaiki Ahlak, Moral, Pikiran, dan Hati (Gemampih)</span></b><br /><br />Oleh: Jentar Sitinjak (Pemimpin Umum/Redaksi)<br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhALu-imZTmPbkydE4hpK0dX_M6WwyQ33FGs-1aFyW5ocYGzvFkWaq26UHivRjSkGRrMODygzD4fa2Le34PLrHv561LwiWTpj5nM8Ne8hmNDqzMDloaCHqwHoW7iVlKWhZaQ6MjPozm818/s1600/IMG_20170626_004025.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="421" data-original-width="714" height="377" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhALu-imZTmPbkydE4hpK0dX_M6WwyQ33FGs-1aFyW5ocYGzvFkWaq26UHivRjSkGRrMODygzD4fa2Le34PLrHv561LwiWTpj5nM8Ne8hmNDqzMDloaCHqwHoW7iVlKWhZaQ6MjPozm818/s640/IMG_20170626_004025.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">K</span>asus Korupsi di negeri tercinta ini ibarat akar Ilalang yang sulit dimusnahkan. Sebabnya jelas, akarnya telah ke mana-mana dan menjalar ke mana-mana, ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang, ke bawah serta  ke atas. <br /><br />Yang terseret ke “lingkaran hitam” kasus korupsi pun mulai dari oknum  Kelompok Tani, Lurah/Kepala Desa, Wali Kota/Bupati, DPRD, DPR RI, Gubernur, Menteri, Polisi, Pengacara, LSM, Jaksa dan Hakim, serta kalangan pengusaha. Oknum-oknum tersebut pun sudah diproses hukum oleh penyidik Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK, yang kemudian divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setempat. Namun, tak sedikit pejabat yang  masih melakukan korupsi dengan cara menerima uang suap dari pihak swasta sehingga terjarung dan diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli maupun KPK .                  <br />                          .<br />Kasus Korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa, yang terencana, namun tidak meninggalkan bekas luka, tetapi dapat merusak pembangunan, perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Melihat kasus Korupsi yang semakin tahun semakin bertambah, Pemerintah pun tak tinggal diam begitu saja. <br /><br />Presiden RI Ir. Joko Widodo, berupaya keras untuk memberantas praktek-praktek korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) oleh oknum-oknum yang “bermoral rusak” hanya demi kepentingan pribadinya. <br /><br />Salah satu bentuk upaya tegas yang dilakukan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo, dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang disebut Satgas Saber Pungli, tanggal 20 Oktober 2016.<br /><br />Belum 1 tahun Perpres tersebut dikeluarkan, sudah ratusan oknum yang melakukan KKN dan diamankan oleh  Tim Saber Pungli dan KPK. Hal itu dapat kita saksikan dari berbagai media cetak dan elektronik (online, radio, dan televisi). Barang bukti berupa uang dalam bentuk pecahan rupiah dan uang asing, yang jumlahnya mulai dari jutaan hingga milliaran rupiah pun berhasil diamankan.<br /><br />Seperti yang terjadi pada tanggal 16 September 2017, Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko, bersama seoarang pihak swasta diamankan oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan karena diduga menerima dan memberi uang suap. Padahal, belum lama juga, KPK menangkap Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Bahkan, KPK baru melakukan penggeledahan Kantor Walikota dan Pemerintahan Kota Malang.<br /><br />Sepertinya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, keberadaan KPK, dan Stagas Saber Pungli, tidak membuat rasa takut para oknum yang berniat memperkaya diri sendiri, orang lain, dan/atau Korporasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk memberantas benih-benih korupsi di negeri tercinta ini?<br /><br />Mari kita menggalang Gerakan Memperbaiki Ahlak, Moral, Pikiran, dan Hati (Gemampih)  masing-masing,  baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat, baik sebagai swasta maupun PNS, Pegawai BUMN, BUMD, terutama para pejabat di negeri ini, serta mengubah sistim lama dengan istilah “loyal dan patuh pada pimpinan” dan melaksanakan keterbukaan informasi publik secara total “bukan setengah hati”. Bila akhlaq, moral, pikiran, dan hati sudah rusak, Undang-Undang apapun sepertinya tidak ditakuti dan tudak menimbulkan rasa takut lagi.</div>

Opini Salam Negeri Ku !

Mari kita menggalang, Gerakan Memperbaiki Ahlak, Moral, Pikiran, dan Hati (Gemampih) Oleh: Jentar Sitinjak (Pemimpin Umum/Redaksi) K ...

»

Politik Belah Bambu, Ala Dewan Pers

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpmpXTxf1UH-mkF-ZI_naodA9nx6drUqBQiwRz95IaZG6mvkzxmCQ294_AwMD6a0e3Pe70whqHnAc94ETqQAO0BpdmfhxwYFDnUhyE2eQT3z2aeHKHza52wJ5ghnSK6AlpdLjQ8CrM3Fg/s1600/IMG-20170211-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="231" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpmpXTxf1UH-mkF-ZI_naodA9nx6drUqBQiwRz95IaZG6mvkzxmCQ294_AwMD6a0e3Pe70whqHnAc94ETqQAO0BpdmfhxwYFDnUhyE2eQT3z2aeHKHza52wJ5ghnSK6AlpdLjQ8CrM3Fg/s320/IMG-20170211-WA0002.jpg" width="320" /></a></div> <b>Assalamualaikum Wr. Wb. <br />Salam sejahtera bagi kita semua...<br />Om swastiastu..Amitaba namo bhudaya..<br />Dan Salam jurnalis perdamaian.... </b>     <br /><br /><br /><br />"Yang satu diangkat yang satu diinjak" Adanya pemberitaan di sejumlah media cetak dan online terkait surat edaran dewan pers Tgl 3 februari 2017 lalu, yang ditujukan kepada TNI,POLRI hanya melayani beberapa media saja yang telah lulus verifikasi dan akan mendapatkan penyerahan barcode pada perayaan hari ulang tahun PWI di ambon.Hal itu menuai kontra produktif dan membuat keresahan bagi umat pers di tanah air.<br /><br />Ketua Umum Komite wartawan reformasi indonesia (KWRI ) Ozzy Sulaiman Sudiro yang juga selaku sekjen majelis pers sangat menyayangkan sekali atas sikap dewan pers, menurutnya sangat prematur,wajar karna para komisionenya Sekarang belum membaca buku sejarah berdiri dewan pers independen,sehingga tidak menghargai dan memahami nuansa kebatinan para pejuang pers reformis yang telah memberikan ruang kemerdekaan pers dialam reformasi dan demokrasi, hal itu juga sangat menodai dan menciderai kemerdekaan pers yang sudah kita perjuangkan bersama Selama ini.<br /><br />Bahkan sudah "memanipulasi image atau tepatnya the politics of denial" yaitu politik penyangkalan, peniadaan terhadap masyarakat, seolah olah kemerdekaan pers ini hanya diraih dan diperjuangkan oleh segelintir organisasi wartawan saja yang sepanjang sejarah pers indonesia,hidup dibawah bayang bayang masa lalu,fokus menari dipanggung orang lain dan bernyanyi nyanyi diatas perjuangan orang lain ,tentu  patut diduga adanya upaya upaya secara masif dan sistemik untuk memasung kebebasan pers kembali seperti dimasa orde baru pers menjadi tunadaya terkooptasi oleh negara yang menjadi aktor dominasi yang sudah lamaMati kini berenkarnasi bangkit seperti zombi dan lebih ganas lagi.                                 <br />                      <br />Dewan pers seharusnya berperan sesuai yg diamanahkan Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang Salah satu fungsinya "membina pers bukan mebinasakan Pers, apalagi bersikap peres" sesuai Undang Undang Pers tersebut, juga Dewan Pers bukan sebagai lembaga legislasi dan verifikasi, penentu kelayakan organisasi maupun media, yang ada membina organisasi wartawan dan mendata media perusahaan Pers. Sebagai pelopor organisasi wartawan reformis, KWRI yang lahir dari rahim reformasi yaitu pada Tanggal 22 Mei tahun 1998, tepatnya satu hari ketika runtunya simbol simbol kekuasaan orde baru yang diwarnai berbagai macam gejolak, sebagai pioner organisasi wartawan reformis, KWRI telah banyak andil memberikan kontribusi positif, terutama didalam memperjuangkan kemerdekaan Pers yang independen melalui pergerakan aksi aksinya baik diera Presiden B.J Habibi, sebagai team perumus pembentukan kode Etik Wartawan (Kewi) dan lahirnya Majelis Pers yang mengafiliasi 28 organisasi wartawan dengan merancang dan merumuskan RUU Pers yang membuahkan hasil lahirnya Undang Undang Nomor 40 thn 1999 tentang Pers, yang mengamanahkan lahirnya Dewan Pers independen. <br /><br />Dampak eksistensinya telah mendapat apresiasi bapak Yunus Yosfiah selaku menteri penerangan dengan merekomendasi berkantor di Gedung Dewan Pers Jalan Kebon Sirih Nomor 32/34 Jakarta, walaupun dalam perjalanan departemen penerangan dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Untuk meneruskan perjuangan pers tentu KWRI turut meratifikasi Kode Etik Wartawan (KEWI) menjadi  Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan memberikan penguatan penguatan terhadap dewan Pers. tentu Kami sangat perihatin menyikapi Pers Nasional Khususnya di era kemerdekaan Pers  saat ini. Dibidang politik. Banyak insan Pers dengan sengaja meninggalkan kemerdekaannya, netralitas independen, harga diri dengan menggadaikan idealismenya menjadi alat komoditas partai politik tertentu dan sudah terjadi primordialisasi,  yaitu kepentingan diatas kepentingan pribadi, kroni, dan golongan, karena fenomenanya penguasa dan pengusaha pers banyak  didominasi para kapitalis dan politikus yang sudah jelas ada pretensi udang dibalik rempeyek.dan yang sangat miris lagi para jurnalisnya bukan berperan sebagai anjing pelacak "Watch Dog"   justru malah menjadi anjing penjaga "Under Dog"                                              <br /><br />Dunia hiburan dan media infotainment. Kita lebih mengenal "Good News is A Bad News "berita baik sekaligus berita yang buruk, dengan para awak media yang dibekali ilmu jurnalis seadanya dengan menulis berita gosip, sensasi dan fitnah, mencuri  perhatian masyarakat dengan target rating-sharing tak peduli berita itu berita busuk, koran kuning mencemarkan nama baik,fitnah, dan seterusnya, semakin korbannya menderita maka ia merasa berhasil.dalam  kategori jurnalis, Infotainment ini bukan merupakan bagian dari Karya jurnalis  karna bertentangan dengan prinsip Kode Etik Jurnalistik, dan dalam persfektif Islam gosip (bergunjing membuka aib orang lain) merupakan dosa besar, diibaratkan sama saja memakan bangkai saudaranya sendiri, hal yang sama juga pernah disampaikan GUSDUR bahwa infotainment adalah haram,dan septutnya MUI segera mengeluarkan fatwa terhadap media media tersebut.            <br />                         <br />Dunia komunikasi kita sebagai insan Pers dalam membuat sebuah  berita tidak hanya dituntut memenuhi kebutuhan 5 W +1 H,tetapi sebagai pers yang bertanggung jawab, bahwa objektifitas sebuah berita tidak bisa disajikan secara utuh apabila akan berdampak negatif bagi masyarakat.namun apa yang terjadi pada media belakangan ini, mungkin kita sering melihat para presenter televisi ,ketika dalam mewawancarai narasumber layaknya seorang hakim terhadap terdakwa cenderung menyudutkan pertanyaan pertanyaan sugestif yang seharusnya klarifikatif dan alternatif bahkan narasumber mempunyai Hak untuk tidak menjawab atau No coment apabila pertanyaannya dianggap pribadi .dan sepatutnya narasumber diperlakun VIP (khusus) yang dihormati.    <br />                    <br />Apalagi saat ini sedang maraknya berita berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dan berita tidak benar alias "HOAX " ironinya media komparador penebar fitnah dan dusta ini dilakukan media mainstream dijadikan kebenaran, dan defiasi sebagian media untuk menggiring opini kepada target pesanan sponsor dengan memonopoli kebenaran atas nama negara NKRI. Agama dengan jargon menjual penderitaan rakyat. Dengan memutarbalikan fakta, jangan harap seimbang beritanya (Cover Both side), bahkan lebih celaka 12 lagi, media semacam ini bukan hanya saja "trial by the press" tapi juga sudah merampas martabat harga diri bangsa.sadar atau dengan tujuan yang sadar bahwa bangsa kita sudah terjangkit wabah virus hipokritisme yang penuh kepura puraan dan kemunafikan,atau dengan Kata lain sudah terjadi "paradoks global" yang seolah olah benar namun esensinya tidak ada kebenaran hakiki.    <br />      <br />Persoalan pers dan media tidak berhenti hanya sampai Persoalan Profesi saja,juga kita rasakan animo PUBLIK yang begitu antusias ingin menjadi jurnalis namun dengan Cara yang instan, dengan pemahaman hanya profesi inilah yang mempunyai posisi tawar sebagai "berginig posisions" alat  untuk memeras,memuluskan persoalan dengan menunjukan ID Pers, "belum tentu paham ilmu jurnalistiknya" atau yang lebih trend dengan istilah pasukan wartawan bodrex,tapi itulah hebatnya "bodrex" boleh diminum sebelum makan.dan banyak juga bermunculan yang mengaku wartawan CNN dalam istilah sunda "Chan Nulis Nulis" ngaku wartawan tapi nggak Nulis-nulis. <br /><br />Suka atau tidak suka, itulah wajah Pers Nasional kita, multy Player Efec dari Ketidakpastian hukum terutama "rulle of the game" aturan hukum yang berlaku bagi umat pers hal ini yang menjadi akar persoalannya,problem solfingnya adalah Undang Undang nomor 40 thn 1999 tentang pers ( leg spesialis) ,karna Undang Undang tsb kami menilai belum disebut sebagai Undang Undang atau tepatnya belum bisa dijadikan Undang Undang tunggal yang mengatur tentang pers,karna ketentuan ketentuan didalamnya belum mengakomodir semua  aspek pers ,lebih lebih tidak ada PP (Peraturan Pelaksana) misalnya,sehingga dalam hal ini sangat menyulitkan sekali para penegak hukum didalam mengaflikasikan Undang Undang tersebut,kalo saya mengibaratkan "sama saja pake baju tapi tidak pake celana", makanya kebanyakan sebagian wartawan urat malunya pada putus dan "Kata orang Betawi bilang muka tembok".<br /><br />Apalagi sebagian wartawan yang sudah menganut mitos-mitos sesat menganggap dirinya "Superbody " dan "Untouchable" tidak dapat tersentuh hukum.jadi ketidaksempurnaan undang Undang no 40 thn 1999 tentang pers mengakibatkan pengabaian eksistensi terhadap Undang Undang itu sendiri, hal itu terbukti kasus yang dialami media tempo,adalah pintu masuk kasus sengketa pers yang pertama kalinya menguji UU.No 40 tahun1999, bahwa pemilik perusahaan dituntut denda$ 1.000.000 dan Pemimpin Redaksinya dituntut 1 tahun penjara, karna berita, mengacu Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, "bahwa sebuah karya jurnalistik tidak menganut kriminalisasi".<br /><br />Bukti selanjutnya adalah adanya Nota kesepahaman yang dilakukan Dewan Pers kepada penegak hukum,apalah arti sebuah Nota kesepahaman karna bersifat insidensial bahkan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun berbagai upaya yang dilakukan dewan pers yang memposisikan Diri berkapasitas sebagai juru DAMAI, juru Selamat yang memfasilitasi ketika terjadi delik Pers dan sengketa terhadap pers masih belum efektif dan tidak mampu juga menyelesaikan persoalan persoalan Pers Ujung ujungnya berakhir awak media dimeja hijau karna berita. Disini jelas. Lembaga Dewan Pers independen yang kita Bidani bersama saat kelahirannya tidak mampu mereduksi efek-efek negatif yang tumbuh dari masyarakat pers itu sendiri, karna Dewan Pers belum refresentasi dan manifestasi Pers Nasional, hanya didominasi oleh konco konco kartel politik konglomerasi media saja, dan tidak mampu meneruskan kemerdekaan Pers yang independen, dan memang selayaknya dibubarkan saja. Dan tetap yang menjdi agnda utama Pers adalah menyempurnakan Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers untuk mengembalikan Marwah Pers Nasional yang sepanjang sejarah hanya mengenal Pers perjuangan atas Hak Hak Rakyat dan perlawanan pada ketidak adilan kebodohan dan kemiskinan.<br /><br />Sebagai pelaku sejarah Pers reformis, kami sampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, memang Kemerdekaan Pers belum menjamin lahirnya Pers Pers yang baik kinerjanya, sebagaimana sistim demokrasi ditanah air kita, tidak menjamin tegagknya kedaulantan, keadilan dan Hak Azasi, karena Hitam Putih Republik ini dapat tercermin melalui Pers. Dan kami mengharapkan kepada unsure muspida, para pejabat sipil, Militer dan Polri untuk tetap bersinergi dan tidak diskriminasi “pilih-pilih tebu” kepada para insane Pers baik cetak maupun elektronik, apapun forumnya, himpunannya, organisasinya dan medianya dalam melaksanakan tugas jurnalisnya tetap berpegang pada Kode Etik jurnalis, nilai-nilai kebenaran dan mengedepankan hati nurani, karena itu diatas segalanya. Karena Pers yang di emban sebagai alat pemersatu yang bertujuan mencerdaskan bangsa. <br /><br /><b>Mari kita kawal demokrasi ini dalam Perspektif Pers sebagai Pilar demokrasi. <br />I Love You Pers Nasional.</b><br /><br /><br /><br /><b><u>Ozzy Sulaiman Sudiro</u></b><br />Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)/<br />Sekjen Majelis Pers

Opini Politik Belah Bambu, Ala Dewan Pers

Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua... Om swastiastu..Amitaba namo bhudaya.. Dan Salam jurnalis perdamaian....       &...

»