Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Pacitan Untuk Mencari Tahu Siapa Abdul Qodir

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK5mtapgA00m0AjoWM6XNI_rcuvompCZ5OkKQNmnZYCo2Dgtn65OJxRw4Sxaa3S57ow5kAXFUZ0_-808w4GtT73CFiVlE8-SLRAZXwkK-sKd3bOkA2EeJnWjrYK4uXY4fBMH0fazvOZfdFiouT1MOgziJ_uJzaiIC33k5YhbWdBrpisnB106J0EscX_wY/s1040/2...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="534" data-original-width="1040" height="328" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK5mtapgA00m0AjoWM6XNI_rcuvompCZ5OkKQNmnZYCo2Dgtn65OJxRw4Sxaa3S57ow5kAXFUZ0_-808w4GtT73CFiVlE8-SLRAZXwkK-sKd3bOkA2EeJnWjrYK4uXY4fBMH0fazvOZfdFiouT1MOgziJ_uJzaiIC33k5YhbWdBrpisnB106J0EscX_wY/w640-h328/2...jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><i>#Siapa dana apa peran Abdul Qodir dalam kasus Perkara Korupsi pekerjaan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan pada tahun 2021?#</i></span></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co - </b></span><br />Siapa Abdul Qodir dan apa perannya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek pekerjaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 yang menelan anggaran APBD Provisni Jawa Timur sebesar Rp8.544.367.000 dan anggaran untuk pekerjaan Pengawasan sebesar Rp760.000.000 hingga merugikan keuangan/perekonomian negara sebesar Rp2.647.750.393,50 sesuai hasil audit Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor : Χ.760/80/408.49/2022 tanggal 10 Oktober 2022???<br /><br />Pertanyaan inilah yang terlontar dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di persidangan, pada Selasa, 02 April 2024, saat JPU Kejari Pacitan menghadirkan saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek pekerjaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 dengan Terdakwa Ir. Miftahul Arifin selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)<br /><br />Sebanyak 6 (enam) orang saksi dihadirkan JPU di persidangan, pada Selasa, 02 April 2024, yang terdiri dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan) yaitu Very Purwo Nugroho bersama 5 (lima) saksi lainnya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yakni A. Sihabul Millah, Praptono, M. Kurnia Akbar, Alan Wahyu Putra dan Teguh Wicaksono<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Ir. Miftahul Arifin, MM Selaku PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Pemrov. Jatim Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp2,6 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/03/ir-miftahul-arifin-mm-selaku-ppk-dinas.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/03/ir-miftahul-arifin-mm-selaku-ppk-dinas.html</a><br /><br />Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan PPT Kab.Pacitan Rp2.6 M Di Vonis Berbeda. Bagaimana Nasib PPK? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/dua-terdakwa-korupsi-pembangunan-ppt.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/dua-terdakwa-korupsi-pembangunan-ppt.html</a></span></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhebSUExf1BzUONdFS7kXrl4Sccl2T03uXSoGPvq0nTJAKQx-SFuTAx4UmMQ6_lDuzF6te0bcCjWkJs63FYmVY9D_C0qjCM0NDPHoNjDaQ-lnaN46fINVBvCEI-u5eYCXMJVX2on6fx8sUjnRsv0GhJA8CTZPpGJi45ipExteiLWM7Orkl5IcOkwgX6-u8/s640/3..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhebSUExf1BzUONdFS7kXrl4Sccl2T03uXSoGPvq0nTJAKQx-SFuTAx4UmMQ6_lDuzF6te0bcCjWkJs63FYmVY9D_C0qjCM0NDPHoNjDaQ-lnaN46fINVBvCEI-u5eYCXMJVX2on6fx8sUjnRsv0GhJA8CTZPpGJi45ipExteiLWM7Orkl5IcOkwgX6-u8/w640-h288/3..jpg" width="640" /></a></div>Persidangan berlangsung di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raaya Juanda Sidarjo, Jawa Timur (Selasa, 02 April 2024) dengan agenda pemeriksaan saksi dihadapan Majelis Hakim yang diketui Hakim Tongani, SH., MH dan dibantu dua hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) I Wayan Soedasana Wibawa, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, dan dihadiri pula oleh Terdakwa melalui Virtual (Zoom) dari Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya.<br /><br />Dalam persidangan, Majelis Hakim menanyakan ke para saksi “siapa Abdul Qodir”, namun tidak satupun yang menjawab atau tidak ada yang mengenalnya. Sehingga Majelis Hakim pun memerintahkan JPU Kejari Pacitan tentang “siapa Abdul Qodir”.<br /><br /><i>“Silahkan dicari tau siapa Qodir. Karena Jasuli tidak tau dan hanya dikorbankan dalam kasus ini,”</i> kata salah satu anggota Majelis Hakim kepada JPU<br /><br />Jasuli atau Mohammad Jasuli adalah Direktur CV. Liga Utama sebagai pemenang lelang atau yang mengerjakan Proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan pada tahun 2021, dan Drs. Warji, ST selaku Direktur CV. Dinamika Raya sebagai Konsultan Pengawas. Dan saat ini, Jasuli dan Warji sudah sudah berstatus Terpidana/Narapidana Koruptor             <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYXXi8eDDdy_rIne9jWOu7qn6orCyHwLrlhuowVTtYNsuqaNsLQVYRI4EtuT0oByJrPLdFmdPqtLbHMhs4NyJJFrEDJHY3lt71CmnsWYrOngVuOzWnzHMlTtIN2lF1lIfcjRHYdoOR4uNVqqUcHIH3lQiG_r43aJPzFL1Qqx9WjerDmsjRbLjLYFxVztE/s1280/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYXXi8eDDdy_rIne9jWOu7qn6orCyHwLrlhuowVTtYNsuqaNsLQVYRI4EtuT0oByJrPLdFmdPqtLbHMhs4NyJJFrEDJHY3lt71CmnsWYrOngVuOzWnzHMlTtIN2lF1lIfcjRHYdoOR4uNVqqUcHIH3lQiG_r43aJPzFL1Qqx9WjerDmsjRbLjLYFxVztE/w640-h360/1..jpg" width="640" /></a></div>Nama Abdul Qodir, pertama kali terdengar dalam persidangan (Selasa, 19 Maret 2024) adalah dari keterangan saksi Yulianto dan M. Faraihan Febrianto alias Rere selaku Asisten Pelaksana dari CV. Liga Utama saat keduanya dihadapkan JPU Kejari Pacitan sebagai saksi <br /><br />Menurut Rere, bahwa Abdul Qodir adalah orang dekat Mohammad Jasuli. Dan sebelum persidangan, Rere mengakui kepada wartawan bahwa Abdul Qodir adalah pemilik CV. Liga Utama yang juga menjabat sebagai pengurus salah satu organinasi Konstruksi di Jawa Timur <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Pacitan Untuk Memeriksa Ir. Miftahol Arifin selaku PPK - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/majelis-hakim-perintahkan-jpu-kejari.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/majelis-hakim-perintahkan-jpu-kejari.html</a><br /><br />Bagaiamana Nasib Ir. Miftahol Arifin selaku PPK Dalam Perkara Korupsi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Pacitan? -  <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/bagaiamana-nasib-ir-miftahol-arifin.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/bagaiamana-nasib-ir-miftahol-arifin.html</a><br /><br />Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan PPT Kab.Pacitan Rp2.6 M Dituntut Berbeda - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/02/dua-terdakwa-korupsi-pembangunan-ppt.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/02/dua-terdakwa-korupsi-pembangunan-ppt.html</a>  </span><br />   <br />Sementara informasi dari salah seorang nara sumber yang minta namnaya tidak disebutkan demi menjaga keselamatan jiwanya menjelaskan, bahwa Abdul Qodir adalah salah satu pengusaha kontraktor dan pengurus salah satu Assosiasi Kontrusi di Surabaya/Jawa Timur termasuk pemilik CV. Liga Uatama yang juga disebut orang yang punya kekuatan dan berpengaruh<br /><br /><i>“Dia kontraktor juga dan pengurus salah salah satu Assosiasi Konstruksi. Dia pemilik CV itu kalau Jasuli hanya dibuat Direktur. Jasuli, Julianto dan Rere adalah orangnya,”</i> kata sumber yang minta namnaya tidak disebutkan demi menjaga keselamatan jiwanya dan juga berpesan kepada wartawan agar berhati-hati<br /><br />Sumber menjelaskan, untuk biaya pekerjaan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 adalah Julianto dan Qodir.  <br /><br /><i>“Yang membiyayai proyek itu Juli dan Qodir. Kontrak penyewaan proyek pun Yulianto mengaku sebagai pemilik di kontrak pertama mereka kerja sama. Selang pemutusan proyek hingga masuk kejaksaan awal tahun 2022 akhirnya kan si Julianto mengamankan diri agar tidak terseret jauh akhirnya dia nyruh Rere untuk rubah kontrak itu ke pemilik kapal di Semarang,”</i> kata sumber<br /><i><br />“Yang membiayayai pembelian bronjong adalah Juli dan yang belanja adalah Ismail, orang diluar organisasi mereka. Jadi yang sering disuruh belanja adalah Ismail dan Rere. Ismail ini dulu kontarkator temannya Qodir,”</i> ungkap Sumber<br /><br /><i>“Pemilik kapal pun ketika ke Pacitan disediakan Rere penyewaan dan biaya agar merubah kontrak dari Julianto sebagai pemilik menjadi staff dari CV Liga Utama bukan pemilik. Julianto pun bersaksi di pengadilan,”</i> lanjut Sumber.   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBdQDS-lQVu11KyIXgXh5Kr5mlrkKbfmihLzxGgkBtectIi57M-qzyIRIZ5nqZURkHUmolZIEFeQteWuLvlLXmkITa8rgZMug5EIidbb-W6rABPVsooJRI_dgbkDEbKy-NIP9HrdYuJuadBgjdDTsSzDILNUIvGi5BsNIoLrNbMCpUL17em2abnQ-HcgI/s640/IMG-20240305-WA0010.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBdQDS-lQVu11KyIXgXh5Kr5mlrkKbfmihLzxGgkBtectIi57M-qzyIRIZ5nqZURkHUmolZIEFeQteWuLvlLXmkITa8rgZMug5EIidbb-W6rABPVsooJRI_dgbkDEbKy-NIP9HrdYuJuadBgjdDTsSzDILNUIvGi5BsNIoLrNbMCpUL17em2abnQ-HcgI/w640-h480/IMG-20240305-WA0010.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Ir. Miftahul Arifin, MM</span><br /></td></tr></tbody></table>Apa yang disampaikan nara sumber media ini, juga tidak jauh beda dengan pengakuan Julianto dalam persidangan. Bahwa yang menanda tangani kontrak dengan salah satu persusahaan kapal di Semarang adalah dirinya (Jilianto) atas perintah Mohammad Jasuli<br /><i><br />“Saya yang tanda tangan atas perintah Jasuli,”</i> jawab Julianto kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU dalam persidangan, Selasa, 19 Maret 2024<br /><br />Sumber juga mengatakan, bahwa Mohammad Jasuli masih berstatus bujangan dan hidup dari keluarga yang tidak berkecukupan, sehingga Terdakwa Mohammad Jasuli tidak mungkin bisa membayar pengacara malai dari tngkat pertama (Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya) hingga kasasi ke Mahkamah Agung<br /><br />Apa yang dikatakan sumber tentang biaya untuk pengacara yang mendampingi Mohammad Jasuli dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya juga diakui Zamroni, SH., MH selaku Penasehat Hukum Jasuli dan Wardji <br /><br /><i>“Ya, yang bayar sampai banding (Abdul Qodir), tapi kalau untuk kasasinya Jasuli bukan saya,”</i> kata Zamroni, SH., MH Wartawan beberapa waktu lalu di Pengadilan Tipikor saat menyerahkan memori kasasi.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH4ZlEV0DfpewPj1wFEBpU2eh8xkX18TJYqyWKsRrOX1tAsa3n4jKoaMozflj155zNjVa9V3OoOJQ9dwTYFdwPyw1FsNLr0_LBXodmIw-SCLRY66ARvYCA_YP-5z9VUesQuwx2nN85OCV5k_whG_aUrlk6b_Cpk-l3YtHeIf4jwrCHgBJN5Yygo47lFLk/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="476" data-original-width="640" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH4ZlEV0DfpewPj1wFEBpU2eh8xkX18TJYqyWKsRrOX1tAsa3n4jKoaMozflj155zNjVa9V3OoOJQ9dwTYFdwPyw1FsNLr0_LBXodmIw-SCLRY66ARvYCA_YP-5z9VUesQuwx2nN85OCV5k_whG_aUrlk6b_Cpk-l3YtHeIf4jwrCHgBJN5Yygo47lFLk/w640-h476/4.jpg" width="640" /></a></div><br /><span style="color: red; font-size: large;"><u><b>MEGURAI FAKTA DALAM PERSIDANGAN</b></u></span><br />Fakta yang terungkap di persidangan maupun dalam putusan Majelis Hakim adalah, adanya keterilibatan pihak-pihak lain diantaranya Ir. Miftahol Arifin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Very Purwo Nugroho selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); Yulianto dan M. Faraihan Febrianto alias Rere selaku Asisten Pelaksana dari CV. Liga Utama<br /><br />Keterlibatan Ir. Miftahol Arifin selaku PPK adalah membuat progres pekerjaan menjadi 52,293 persen, sementara progres pekerjaan yang sesebenarnya sesuai laporan hanya konsultan dalah 46 persen hingga batas akhir perjanjian kontrak kerja sesuai SK Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani pada tanggal tanggal 16 September 2021 sesuai SPK (surat perjanjian kerja) No.16602/SPK-TGKP/120.3/2021<br /><br />Selain itu, Ir. Miftahol Arifin selaku PPK tetap memerintahkan CV. Liga Utama (Yulianto dan M. Faraihan Febrianto alias Rere) dan CV. Dinamika Raya untuk melanjutkan pekerjaan hingga akhir tahun 2021 sementara Ir. Miftahol Arifin selaku PPK teah melakukan pemutusan kontrak dengan CV. Liga Utama dan CV Dinamika Raya sesuai SK Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021 dan CV. Liga Utama masuk dalam dafta hitam atau Blacklist <br /><br />Tidak hanya itu, terungkap juga dalam persidangan bahwa Ir. Miftahol Arifin selaku PPK menerima sejumlah uang sebanyak dua kali dari CV. Liga Utama melalui M. Faraihan Febrianto alias Rere pada September 2021 yaitu yang pertama di di parkiran kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan di Banyuwangi dan sejumlah uang tersebut diletakan Rere di mobil milik Ir. Miftahol Arifin<br /><br />Sementara peran Yulianto dan M. Faraihan Febrianto alias Rere adalah orang yang langsung mengerjakan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan Tahun 2021 karena Mohammad Jasuli selaku CV. Liga Utama sama sekali tidak pernah ke Pacitan.<br /><br />Sementara dalam surat dakwaan dan Tuntutan JPU maupun putusan Majelis Hakim mengatakan, bahwa pada saat pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan, CV. Liga Utama melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Bronjong Galvanish 2x1x0,50 Lapis PVC tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak, karena fakta di lapangan sampai dengan tanggal 14 Desember 2021, Bronjong Galvanish yang terpasang hanya sebanyak 792 m3. Dan Bronjong Galvanish baru datang lagi di lokasi pekerjaan pada tanggal 15 Desember 2021 setelah masa pelaksanaan kontrak berakhir.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxGMyMyG8svMjV1tCaxa9-o9skx6VIIPorDl_N02CRKrZuzXFnEiIUqegT2zLEH29EyHS1SXaMbrH5L7ghEg5mUBemmJOHc8SukQHDEyg3jw8sancWnqCyIL8Gij6YXHALoaohiFULfK5NWJdHdZrQ1I5voaN6t6_ap2LBqPYBtV9OZkxgVIeiKkqTkLQ/s640/IMG-20240305-WA0013.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxGMyMyG8svMjV1tCaxa9-o9skx6VIIPorDl_N02CRKrZuzXFnEiIUqegT2zLEH29EyHS1SXaMbrH5L7ghEg5mUBemmJOHc8SukQHDEyg3jw8sancWnqCyIL8Gij6YXHALoaohiFULfK5NWJdHdZrQ1I5voaN6t6_ap2LBqPYBtV9OZkxgVIeiKkqTkLQ/w640-h480/IMG-20240305-WA0013.jpg" width="640" /></a></div>Dalam putusan Majelis Hakim mengatakan, pada saat pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan, CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa melaksanakan Pekerjaan Pengerukan Kolam Labuh Area TPI dengan menyewa Kapal Cutter Suction Dredger dari PT. Bangun Makmur Utama yang berada di Kota Semarang sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor: 087/BMU-A.I/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021 antara PT. Bangun Makmur Utama (A. Leksomono. M selaku Kepala Cabang) dengan CV. Liga Utama (Yulianto selaku Staff CV. Liga Utama), yang kemudian Kapal Cutter Suction Dredger baru dilakukan mobilisasi dari Kota Semarang menuju Kabupaten Pacitan secara bertahap mulai tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021.   <br /><br />Pelaksanaan mobilisasi Kapal Cutter Suction Dredger yang merupakan Peralatan Utama tersebut melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender mobilisasi sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 16603/SPMK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021.<br /><br />Nah, kalau penyidik dan JPU Kejari Pacitan khususnya dalam putusan Majelis Hakim mengatakan, bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi, sementara yang mengerjakan langsung proyek tersebut adalah Yulianto dan M. Faraihan Febrianto alias Rere. Bagaimana penjelasan proses hukum yang dilakukan oleh penyidik???<br /><br />Selain itu, yang mendatangani surat perjanjian sewa alat antara antara PT. Bangun Makmur Utama (A. Leksomono. M selaku Kepala Cabang) dengan CV. Liga Utama sesuai surat Nomor: 087/BMU-A.I/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021 adalah Yulianto selaku Staff CV. Liga Utama bukan Terdakwa Mohammad Jasuli selaku CV. Liga Utama<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Yulianto, mengerjakan proyek tidak sesuai dengan spesifikasi menjadi tanggung jawab mutlak oleh Terdakwa/Trpidana Mohammad Jasuli selaku CV. Liga Utama? <br /><br />Bukankah dalam hukum pidana, siapa yang melakukan itulah yang diminta pertanggung jawaban hukum? Atau memang hukum sudah berbeda dalam kasus ini, sehingga perbuatan orang lain menjadi tanggung orang lain pula??? (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Pacitan Untuk Mencari Tahu Siapa Abdul Qodir

#Siapa dana apa peran Abdul Qodir dalam kasus Perkara Korupsi pekerjaan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Paci...

»

Drs. Sarwo Edi selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro Divonis 1.8 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Dana BOS Rp353.466.250

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9O_kOIbtTWO_FBcEiZ0NFmOqbDoNSqgn4u0jTmrWFHA6-bINtZjeHqDlHMmV8gjyab2AITktimISHnmjK1LL5GEKmagNssC0G_o-OTe3tMLCGC-YKY9krU5ybZAUsFc5ot1fZlqi8b93wNd51tMIOPuxdgHzSosfEFC1D2o8nUVcqlduWrFWekeI7O4c/s640/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9O_kOIbtTWO_FBcEiZ0NFmOqbDoNSqgn4u0jTmrWFHA6-bINtZjeHqDlHMmV8gjyab2AITktimISHnmjK1LL5GEKmagNssC0G_o-OTe3tMLCGC-YKY9krU5ybZAUsFc5ot1fZlqi8b93wNd51tMIOPuxdgHzSosfEFC1D2o8nUVcqlduWrFWekeI7O4c/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Dalam kasus ini, 2 Guru SMPN 6 Bojonegoro sudah berstatus Terpidana, yaitu Drs. Edi Santoso selaku Bendahara dan Reny Agustina selaku Operator Dana BOS#</span></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co -</b></span><br />Terdakwa Drs. Sarwo Edi selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro, divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Senin, 1 April 2024, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti melakukan Tindakan Pidana Korupsi penggunaan dana BOS (biaya operasional sekolah) Reguler SMPN 6 Bojonegoro tahun 2020 - 2021 sebesar Rp353.466.250 sesuai hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/1614/412.100/2022 tanggal 25 Oktober 2022<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Drs. Sarwo Edi selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro Dituntut 2.6 Tahun Penjara Karena Korupsi Dana BOS Rp353.466.250 - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/03/drs-sarwo-edi-selaku-kepala-smpn-6.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/03/drs-sarwo-edi-selaku-kepala-smpn-6.html</a></span><br /><br />Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Sarwo Edi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP <br /><br />Majelis Hakim mengatakan,  Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana BOS Reguler SMPN 6 Bojonegoro tahun 2020 - 2021 sebesar Rp353.466.250<br /><br />Selain itu, dana BOS reguler SMPN 6 Bojonegoro tahun 2020 - 2021 sebesar Rp353.466.250 yaang di Korupsi para Terdakwa inipun sudah dikembalikan oleh  ke- 3 Terdakwa pada saat para Terdakwa diadili<br /><br />Sebelumnya, 2 guru SMPN 6 Bojonegoro sudah diadili terlebih dahulu dan saat ini berstatus Terpidana, yaitu Drs. Edi Santoso selaku Bendahara dan Reny Agustina selaku Operator Dana BOS  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCphXUIT4wb9CQhs60mLs2ZfYp0Jx2CfwH3oZrf8gKenTP57e9NLx-M2ro18fIKSSUrz1ewJyjotLRUMK4yqqEVxiyecpRXdNW_yZe-WrsuorycHJoK9lJ76dYeIXgjUdUayFSXMfW7LZgUALchAP7VdMNCx8D5qV587SKU4gS5umjAF8gM5SjMUut7z0/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCphXUIT4wb9CQhs60mLs2ZfYp0Jx2CfwH3oZrf8gKenTP57e9NLx-M2ro18fIKSSUrz1ewJyjotLRUMK4yqqEVxiyecpRXdNW_yZe-WrsuorycHJoK9lJ76dYeIXgjUdUayFSXMfW7LZgUALchAP7VdMNCx8D5qV587SKU4gS5umjAF8gM5SjMUut7z0/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Hukuman pidana penjara Terhadap Terdakwa Drs. Sarwo Edi dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda, Jawa Timur yang diketuai Hakim Hj. Halimah Umaternate, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota masing-masing sebagai Hakim Ad Hoc dan Panitra Pengganti (PP) Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH yang dihadiri Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya maupun Tim JPU dari Kejari Bojonegoro <br /><br />Dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2020 yaitu disesuaikan dengan RKAS yang dilakukan dengan cara membuat kwitansi dan mengumpulkan  kwitansi yang ada dan mencari kwitansi dari pihak ketiga / pihak lain  dengan cara memberi uang kompensasi,  <br /><br />Selain itu,  Terdakwa menaikan harga  (Mark-Up)  harga barang yang dibeli, sehingga dengan adanya laporan pertanggung jawaban tersebut seolah-olah penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro TA. 2021 telah dipergunakan sesuai dengan RKAS Tahun  Anggaran 2021. <br /><br />Putusan Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 6 (nam) bulan <br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, Terdakwa Drs. Sarwo Edi setelah berkonsultasi dengan Tim Penasehat Hukum-nya mengatakan “menerima”, sedankan JPU masih pikir-pikir<br /><br />“Saudara dituntut oleh JPU selama dua tahun enam bulan. Majelis Hakim setelah berdiskusi menjatuhkan hukuman terhadap saudara dengan pidana penjara selama satu tahun delapan bulan. Apakah saudara menerima, banding atau pikir-pikir. Silahkan berdiskusi dengan Pensehat Hukum saudara,” ucap Ketua Majelis Hakim Hj. Halimah Umaternate, SH., MH<br /><br />“Menerima,” jawab Terdakwa Drs. Sarwo Edi singkat. <br /><br />“Bagaimana dengan saudara Jaksa?,” tanya Ketua Majelis Hakim Hj. Halimah Umaternate, SH., MH kepada JPU, yang dijawab dengaan “Pikir-pikir,”<br /><br />“Saudara Jaksa masih pikir-pikir. Silahkan dalam waktu tujuh hari deberi waktu,” kata Ketua Majelis Hakim Hj. Halimah Umaternate, SH., MH. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Drs. Sarwo Edi selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro Divonis 1.8 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Dana BOS Rp353.466.250

#Dalam kasus ini, 2 Guru SMPN 6 Bojonegoro sudah berstatus Terpidana, yaitu Drs. Edi Santoso selaku Bendahara dan Reny Agustina selaku Opera...

»

Tidak Ada Kerugian Negara, Dua Terdakwa Kasus Korupsi Waduk Wiyung Surabaya Divonis Berbeda

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji8LdsAu1-__EzzINjlq1fqBo0K7EkrYJl5YEgZdFzl9BdXogz9OsoP-ylQbpRc7pR55_pHedtrqH9qL3RTMpWWJPVj8n6BttGHTNRggKEdepzZXnF1DRcBe_LLbLbINthXjlg2e9YriLscEcoblgo5EvOjp9K_7ToOu7m0-t4whcCeBSYq9-NpKNQbHw/s1600/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji8LdsAu1-__EzzINjlq1fqBo0K7EkrYJl5YEgZdFzl9BdXogz9OsoP-ylQbpRc7pR55_pHedtrqH9qL3RTMpWWJPVj8n6BttGHTNRggKEdepzZXnF1DRcBe_LLbLbINthXjlg2e9YriLscEcoblgo5EvOjp9K_7ToOu7m0-t4whcCeBSYq9-NpKNQbHw/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div><h3><i><span style="color: red; font-size: large;">“Putusan Majelis Hakim “membingungkan”, sebab dikatakan tidak ada yang dirugikan tetapi Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa Terbukti Korupsi dan duit dibagi-bagi termasuk ke warga di RW 01 dan RW 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya maing-masing sebesar Rp2.5 juta”</span></i></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co - </b></span><br />Mungkin untuk yang pertama di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Majelis Hakim memutus (Vonis) sidang perkara Tindak Pidana Korupsi penjualan aset Pemkot Surabaya berupa Waduk Persil 39 seluas 11.000 m2 (bagian dari Waduk seluas + 20.200 m2) di Jalan Raya Babatan-Unesa, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya tanpa ada kerugian negara atau tidak ada yang dirugikan, namun 2 (dua) Terdakwa jatuhi hukuman pidana penjara yang berbeda<br /><br />Kedua Terdakwa itu adalah Suismanto selaku Ketua Panitia Pelepasan Tanah Waduk Babatan Surabaya yang juga Ketua RW 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya tahun 2003, dan Dulali selaku Ketua Panitia Pelepasan Tanah Waduk Babatan Surabaya (tahap selanjutnya)  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Suismanto dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 bulan dan denda Rp500 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Sedangkan Terdakwa Dulali dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp500 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan <br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Suismanto (dan Terdakwa Dulali, berkas perkara penuntutan terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP <br /><br />Pasal 3 berbunyi : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaohfImr04P2NLMuOqbG8JK1G8o0U3DejHfvLhTPa3YWucapSvWDP1uiJnaVsAZJvZs2F0VRqopSI0UtSnQPVKxUuoSbY4Xb0HhP6m_qp8_P9YMs2YhMq6jPyYTVwN9JcEV6e9lN5qWRbgFQqvc1efzhFEWIs0o53DYtBwN5Cye55MhT4CuGt4zyEoC40/s1599/b.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaohfImr04P2NLMuOqbG8JK1G8o0U3DejHfvLhTPa3YWucapSvWDP1uiJnaVsAZJvZs2F0VRqopSI0UtSnQPVKxUuoSbY4Xb0HhP6m_qp8_P9YMs2YhMq6jPyYTVwN9JcEV6e9lN5qWRbgFQqvc1efzhFEWIs0o53DYtBwN5Cye55MhT4CuGt4zyEoC40/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya, Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa Suismanto dan Terdakwa Dulali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. Yang lebih anehnya lagi adalah, Majelis Hakim mengatakan tidak ada yang dirugikan baik Pemkot Surabaya ataupun pihak lain, karena Waduk di Jalan Raya Babatan-Unesa, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya sudah ada secara alami sejak tahun 1940 an.<br /><br />Disisi lain, penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) yang menggandeng BPKP menyebutkan, penjualan Waduk Persil 39 seluas 11.000 m2 yang berlokasi di Jalan Raya Babatan-Unesa, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya ada kerugian keuangan negara sebesar Rp5,5 miliar dan kemudian menetapkan Suismanto dan Dulali sebagai Tersangka<br /><br />Pertanyaannya adalah, kalau tidak ada kerugian negara atau tidak ada yang dirugikan, lalu apakah kasus ini hanya untuk memenjarakan Terdakwa Suismanto dan Terdakwa Dulali agar Pemkot Surabaya dapat mengambil alih Waduk Persil 39 seluas 11.000 m2 (bagian dari Waduk seluas + 20.200 m2) yang berlokasi di Jalan Raya Babatan-Unesa, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya ?<br /><br />Menurut Muhammad Basir, salah satu dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Suismianto seusai persidangan (Senin, 01 April 2024) menjelaskan kepada beritakorupsi.co, beberapa tahun lalu sebelum kasus ini ditangani penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dan kemudian diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Pemkot Surabaya sudah menggugat Suismanto dan Dulali dalam perkaara perdata. Namun hasilnya, Pemkot Surabaya kalah hingga putuan PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung RI  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpMYBwQ3ahRoag1owLmERrKCpMdPudJj0c7JLd-wj9bfOk2eBin9442vU516593BVeBFl2_hrPxE3lnulqiV9no_t391jD8OtibGRF1RwzTKMzmjW8ScpEIYP7ydzeiTH-yhSphALAMKPzqU2yAOf1gLp-O23_ax1N6sHeoGQYw_iEm3So8LOI5aIiARg/s1600/c.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpMYBwQ3ahRoag1owLmERrKCpMdPudJj0c7JLd-wj9bfOk2eBin9442vU516593BVeBFl2_hrPxE3lnulqiV9no_t391jD8OtibGRF1RwzTKMzmjW8ScpEIYP7ydzeiTH-yhSphALAMKPzqU2yAOf1gLp-O23_ax1N6sHeoGQYw_iEm3So8LOI5aIiARg/w640-h288/c.jpg" width="640" /></a></div>Dalam putusan PK, bahwa Waduk Persil 39 seluas 11.000 m2 yang berlokasi di Jalan Raya Babatan-Unesa, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabay adalah milik warga. Namun menjelang eksekusi, Pemkot Surabaya membuat laporan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur<br /><br />“Sudah ada putusan PK yang memenangkan Pak Suismianto, yang menggugat Pemkot. Sebelumnya Pak Dulali (tidak ikut Pak Suismianto) yang menggugat Pemkot, Pemkot juga kalah. Setelah itulah, barulah Pemkot menggugat Pak Suismianto dan Pak Dulali. Dan pada saat menjelang eksekusi, pemkot melaporkan kasus Korupsi,” kata M. Basir menjelaskan<br /><br />“Inikan sudah sejak Wali Kota Surabaya dijabat Bambang DH menggantikan Soenarto (alm). Bambang DH digantikan Risma (Tri Rismaharini), dan Bu Risma digantikan Eri Cahyadi. Jadi ada surat dari DPRD Surabaya yang mengatakan kalau waduk itu milik warga. Inilah salah satu bukti,” lanjut M. Basir<br /><br />M. Basir menjelaskan, tahun 2003, Warga RW 01 dan RW 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya membentuk rapat pemilihan panitia lelang penjulan Waduk, dan terpilihlah Suismianto sebagai Ketua yang juga Ketua RW 02 <br /><br />“Yang memilih Pak Suismianto sebagai Ketua Panitia adalah warga bersama para Ketua RT, kalau Pak Dulila sebagai warga. Waduk yang dijual tahun 2003 tidak terdaftar dalam tanah Pemkot. Karena jauh sebelumnya waduk ini sudah dikelola oleh warga. Pemkot Surabaya mengklain bahwa itu tanah Pemkot sekitar tahun 80 an saat Wali Kota Surabaya dijabat Poernomo Kasidi,” kata M. Basir<br /><br />“Waduk itu dilelang dan pemenangnya adalah Agus, dengan harga lima miliar lima ratus juta (Rp5.500.000.000). Uang itu dibagi-bagi ke masing-masing warga sebesar dua juta lima ratus (Rp2.500.000) seperti putusan tadi. Ketua RT sepuluh juta (Rp10.000.000) dan Pak Suismanto sebesar empat puluh juta (Rp40.000.000),” lanjut M. Basir  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4wTx_E-TMJsih4smvis33ft07zpKZaLIpDerVx7vS_vin48R824O05ktDG6XY-PTJj6x15mUBEyPh_l38UIToaqI39XIrjPj3q3AgQqbyoYCztUZzdv8fCAXuZN6j28AkMpqSuL37feD0ENz05bl2CwRnACOGbRHRU5aqZO1oBbWnq05FlGzYYU4NHIQ/s1600/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4wTx_E-TMJsih4smvis33ft07zpKZaLIpDerVx7vS_vin48R824O05ktDG6XY-PTJj6x15mUBEyPh_l38UIToaqI39XIrjPj3q3AgQqbyoYCztUZzdv8fCAXuZN6j28AkMpqSuL37feD0ENz05bl2CwRnACOGbRHRU5aqZO1oBbWnq05FlGzYYU4NHIQ/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>M. Basir melanjutkan, pada saat penjualan waduk di tahun 2003 saat Suismianto sebagai Ketua, Dulali hanya sebagai warga biasa. Namum pada tahap selanjutnya, beberapa warga dan orang-orangnya Dulali membentuk panitia dan Duali sebagai Ketua Panitia<br /><br />“Waduk yang dijual pada saat Pak Dulali sebagai Ketua Panitia lelang, wadung itu masuk dalam daftar TN (tanah negara). Uangnya dibagi ke warga masing-masing sebesar satu juta,” pungkasnya.<br /><br />Namun yang tak kalah anehnya adalah, dalam surat dakwaan JPU Kejati Jatim mengatakan, bahwa Terdakwa Suismianto didakwa memalsukan dokumen bersama Lurah Bababatan. Tetapi dalam surat tuntutan, hal itu tidak muncul termasuk jumlah kerugian negara sebesar Rp5,5 miliar termasuk dalam putusan Majelis Hakim.<br /><br />Itulah sebabnya, Terdakwa Suismianto dan Terdakwa Dulali mengatakan pikir-pikir. Sebab bisa jadi akan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur, Kasasi hingga PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung RI. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Tidak Ada Kerugian Negara, Dua Terdakwa Kasus Korupsi Waduk Wiyung Surabaya Divonis Berbeda

“Putusan Majelis Hakim “membingungkan”, sebab dikatakan tidak ada yang dirugikan tetapi Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa Terbukti Kor...

»

Kasus OTT KPK Di Bondowoso, Puji Triasmoro (Kajari) Dituntut 7.6 Thn dan Alexander Kristian Diliyanto Silaen (Kasi Pidsus) Dituntut 5.4 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgLZL7LzYdKnBn_kwEXF__34IYKi2xeunBZwAV-FSsIF8n9EbkyE8tkipSTkH1TRpso8C_ddc6H-0WmPLrdUhcA9fJKG37qbd_uW_-Q7e1aP6V9aot5o3r6XuS5f29SX8TH_JA3JvgG4w-M2-hyP8n_LFu4iBKaokrJ9VwGsK1NB_LjmpbEKQZGh6YO_w/s627/b..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="627" data-original-width="211" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgLZL7LzYdKnBn_kwEXF__34IYKi2xeunBZwAV-FSsIF8n9EbkyE8tkipSTkH1TRpso8C_ddc6H-0WmPLrdUhcA9fJKG37qbd_uW_-Q7e1aP6V9aot5o3r6XuS5f29SX8TH_JA3JvgG4w-M2-hyP8n_LFu4iBKaokrJ9VwGsK1NB_LjmpbEKQZGh6YO_w/w216-h640/b..jpg" width="216" /></a></div>#JPU KPK juga menuntut 2 Terdakwa lain selaku pemberi suap dalam kasus OTT KPK di Bndowoso, yaitu Andhika Imam Wijaya selaku Direktur PT Andhika Karya Wijaya dan Yossy Sandra Setiawan selaku Direktur CV.Yoko masing-masing dengan pidana penjara selama 2.6 tahun#</span><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co - </b></span> <br />“Uang bukanlah segalanya tetapi dengan uang bisa untuk segalanya termasuk memperjual belikan hukum”. Mungkin seperti ungkapan atau kalimat inilah yang ada dibenak Puji Triasmoro saat menjabat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowos dan Alexander Kristian Diliyanto Silaen selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso sebagai aparat penegak hukum yang punya jabatan, kekuasaan dan kewenangan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bondowoso<br /><br />“Mimpi tak selamanya indah, hayalan tak selamanya menjadi kenyataan dan harapan tak selalu tergapai serta uangpun bisa membawa petaka”. Dan mungkin seperti kalimat inipulah yang dialami oleh Puji Triasmoro dan Alexander Kristian Diliyanto Silaen setelah terjerat kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Suap yang totalnya sebesar Rp925 juta dan sebesaar Rp365 juta dan kemudian Tertangkap Tangan atau OTT (Operasi Tangkap Tangan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 15 November 2023 lalu<br /><br />Puji Triasmoro dan Alexander Kristian Diliyanto Silaen tertangkap tangan KPK pada Rabu, 15 November 2023 lalu sesaat setelah Alexander Kristian Diliyanto Silaen menerima uang haram dari Andhika Imam Wijaya dan Yossy Sandra Setiawan di kantor Kajaksaan Negeri Bondowoso Jalan Jenderal Ahmad Yani No.82, Penatu, Nangkaan, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur<br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">Baca juga :</span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;"><br />Kajari dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Diadili Karena Diduga Korupsi Suap Sebesar Rp775 Juta - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/02/kajari-dan-kasi-pidsus-kejari-bondowoso.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/02/kajari-dan-kasi-pidsus-kejari-bondowoso.html</a><br /><br />Dua Pengusaha Kontraktor Asal Bondowoso Diadili Karena Diduga Menyuap Kajari dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Sebesar Rp475 Juta - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/02/dua-pengusaha-kontraktor-asal-bondowoso.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/02/dua-pengusaha-kontraktor-asal-bondowoso.html</a> <br /><br />JPU KPK Menghadirkan Kasi Intel Kejari Bondowoso dan Kontraktor Dalam Sidang Korupsi Suap OTT KPK Terhadap Kajari Dkk - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/03/jpu-kpk-menghadirkan-kasi-intel-kejari.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/03/jpu-kpk-menghadirkan-kasi-intel-kejari.html</a> </span></span>   <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR7LstghNAOKUjIpIZ03HpFNv5OdWxNTR3Q7zvBStQeGlOBR371IuenN5IiQxKhV9z4h0ATDuWUqPcQRC0H_mUjNdr38TPR4e0M7gd7k6dMzsFswHQ-ySywWBz1rAg4pixmBX5TZNY3s06XiasLYhxL_9e5EjiXGK64HwLRLNDloCskkNy4EK15RMrLJc/s540/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="409" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR7LstghNAOKUjIpIZ03HpFNv5OdWxNTR3Q7zvBStQeGlOBR371IuenN5IiQxKhV9z4h0ATDuWUqPcQRC0H_mUjNdr38TPR4e0M7gd7k6dMzsFswHQ-ySywWBz1rAg4pixmBX5TZNY3s06XiasLYhxL_9e5EjiXGK64HwLRLNDloCskkNy4EK15RMrLJc/w400-h376/3.jpg" width="400" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Kasus yang menimpa Puji Triasmoro dan Alexander Kristian Diliyanto Silaen yang tertangkap tangan KPK pada Rabu, 15 November 2023 lalu, bukan hanya mempermalukan diri sendiri atau sebagaai pejabat aparat penegak hukum tetapi juga mempermalukan keluarganya, membuyarkan cita-citanya untuk meraih bintang dan duduk dikursi kekuasaan tertinggi di lembaga Adiyaksa. <br /><br />Dan yang paling memalukan adalah. Bahwa kasus OTT KPK terhadap Puji Triasmoro selaku Kajari Bondowos dan Alexander Kristian Diliyanto Silaen selaku Kasi Pidsus Kejari Bondowoso mencoreng wajah lembaga Adiyaksa di tanah air yang terjadi untuk kedua kalinya di Jawa Timur<br />Duit haram sebesar Rp925 juta yang diterima Puji Triasmoro selaku Kajari Bondowoso, dan duit haram sebesar Rp365 juta yang diterima Alexander Kristian Diliyanto Silaen selaku Kasi Pidsus Kejari Bondowoso adalah dari Andhika Imam Wijaya selaku Direktur PT Andhika Karya Wijaya, Yossy Sandra Setiawan selaku Direktur CV.Yoko, Tjahjono Gunawan selaku Direktur PT. Citra Pembangunan maupun dari Dinas PU atau yang sekarang menjadi Dinas Bina Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Duit haram yang diterima Puji Triasmoro selaku Kajari Bondowoso dan Alexander Kristian Diliyanto Silaen selaku Kasi Pidsus Kejari Bondowoso adalah untuk menghentikan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejari Bondowoso terkait dugaan Korupsi beberapa proyek APBD Kabupaten Bonowoso termasuk PSD (proyek strategis daerah) yang dikerjakan oleh Andhika Imam Wijaya, Yossy Sandra Setiawan, Tjahjono Gunawan dan Firmansyah<br /><br />Penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari Bondowoso terkait dugaan Korupsi Proyek APBD yang dikerjakan Andhika Imam Wijaya selaku Direktur PT Andhika Karya Wijaya, Yossy Sandra Setiawan selaku Direktur CV.Yoko, Tjahjono Gunawan selaku Direktur PT. Citra yang sudah dalam tahap penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso,  adalalah ;<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>1.</b></span> Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRIN-195/M.5.17/Fd.1/08/2023 untuk melaksanakan pengumpulan data dan keterangan terkait dengan Pekerjaan Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Rehabilitasi Puskesmas Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019;<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>2.</b></span> Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRIN-193/M.5.17/Fd.1/08/2023 untuk melaksanakan pengumpulan data dan keterangan terkait dengan kegiatan Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor - Puskesmas Botolinggo (DAK-AFIRMASI) tahun anggaran 2020 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>3.</b></span> Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRIN-197/M.5.17/Fd.1/08/2023 untuk melaksanakan pengumpulan data dan keterangan terkait dengan kegiatan Rekonstruksi Jalan Krajan - Andungsari Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2021, pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>4.</b></span> Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRIN-178/M.5.17/Fd.1/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023 terkait dengan Pekerjaan Peningkatan Jembatan Blimbing (Widuri) Tahun Anggaran 2018, serta menunjuk Terdakwa selaku Jaksa Penyelidik<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>5.</b></span> Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRIN-275/M.5.17/Fd.1/11/2023 untuk melaksanakan pengumpulan data dan keterangan terkait dengan Pengadaan Belanja Benih dan Asam Humad untuk Kawasan Bawang Putih Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Kabupaten Bondowoso Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019,<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjax9HV9YBZP34jp1ySmkF1indKyuW2UWj0stYEQ8wqKdnaxthfReHGPbYeeeOqAyLG4XI6SGStYt8ssjNqxnzCQbwz1c9d8rpEUBK5R9PjfkKEM7qAqYVzDJ51j21Jt7wWyfLwfkA2lVbApxpe35v0ehj_PxGlP_7zmYr9aAyveFXLJeRx418nfCGaJ1w/s639/Kajari%20dan%20Kasi%20Pidsus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="639" data-original-width="636" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjax9HV9YBZP34jp1ySmkF1indKyuW2UWj0stYEQ8wqKdnaxthfReHGPbYeeeOqAyLG4XI6SGStYt8ssjNqxnzCQbwz1c9d8rpEUBK5R9PjfkKEM7qAqYVzDJ51j21Jt7wWyfLwfkA2lVbApxpe35v0ehj_PxGlP_7zmYr9aAyveFXLJeRx418nfCGaJ1w/w636-h640/Kajari%20dan%20Kasi%20Pidsus.jpg" width="636" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, duit haram yang diterima Puji Triasmoro selaku Kajari Bondowosoadalah sebagai fee proyek sebesar 5% atas pendampingan yang dilakukan oleh Kejari Bondowoso dalam pelaksaan pekerjaan proyek PSD (proyek strategis daerah) dan penanan perkara Korupsi penjualan Alsintan (alat mesin pertanian) berupa traktor roda 4, dimana dalam perkara ini, Kejari Bondowoso telah menyeret 4 Tersangka/Terdakwa/Terpidana<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="color: red; font-size: medium;"><br />JPU KPK Menghadirkan Istri, Ayah, Om dan Saudara Terdakwa Dalam Sidang Korupsi Suap OTT KPK Di Bondowoso - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/02/jpu-menghadirkan-istri-ayah-om-dan.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/02/jpu-menghadirkan-istri-ayah-om-dan.html</a><br /><br />JPU KPK Menghadirkan Kasi Intel Kejari Bondowoso dan Kontraktor Dalam Sidang Korupsi Suap OTT KPK Terhadap Kajari Dkk - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/03/jpu-kpk-menghadirkan-kasi-intel-kejari.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/03/jpu-kpk-menghadirkan-kasi-intel-kejari.html</a></span><br /><br />Pemberian uang sebesar Rp475 juta oleh Andhika Imam Wijaya dan Yossy Sandra Setiawan serta dari Tjahjono Gunawan selaku Direktur PT. Citra Pembangunan sebesar Rp300 juta dan dari Dinas PU serta Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso kepada Kajari Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen termasuk ke Kasi Intel Kejari Bondowoso Syamsu Yono terungkap juga dalam persidangan dari pengakuan saksi yang dihadirkan JPU KPK, pada Senin, 26 Februari 2024<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtXIjiiw_esQXD6EtYISUoiZBNYlCez7Hap1Y1i75lmmBvV-e0UkjrGyQOcOdLbMqJgH_FNQEb7wOlJH0gaxL07wyVBPqOxH4bpn16JiuaN59O0M1G0M3dKaTBD68DU4xMr6VT8Dk7c0D8ClbOnZAG5OTrCSDWqXgLRcxPVehauJnwg_Jv0fEc7Zt4QjQ/s643/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="643" data-original-width="558" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtXIjiiw_esQXD6EtYISUoiZBNYlCez7Hap1Y1i75lmmBvV-e0UkjrGyQOcOdLbMqJgH_FNQEb7wOlJH0gaxL07wyVBPqOxH4bpn16JiuaN59O0M1G0M3dKaTBD68DU4xMr6VT8Dk7c0D8ClbOnZAG5OTrCSDWqXgLRcxPVehauJnwg_Jv0fEc7Zt4QjQ/w556-h640/b.jpg" width="556" /></a></div>Saksi yang dihadikan JPU KPK saat itu (Senin, 26 Februari 2024) adalah Nisa Rusmita selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang yang juga istri Terdakwa Andika Imam Wijaya,; Sanusi, ayah  Terdakwa Andika Imam Wijaya dan Yossy Sandra Setiawan, selaku Direktur CV. Dwi Karya,; Om  Terdakwa Andika Imam Wijaya dan Yossy Sandra Setiawan, yakni Suhartono selaku Direktur CV. Maju. Kemudian Firmansyah (Jasa Konstruksi), Iskak (Komonditer) dan Tjahjono Gunawan selaku Direktur PT. Citra Pembangunan<br /><br />Selain dari pengakuan ke- 6 orang saksi diatas (Nisa Rusmita, Sanusi, Suhartono, Firmansyah, Iskak dan Tjahjono Gunawan), juga diakui Syamsu Yono selaku Kasi Intel Kejari Bondowoso telah menerima sejumlah uang, saat dihadirkan JPU KPK sebagai saksi unuk Keempat Terdakwa (Andhika Imam Wijaya, Yossy Sandra Setiawan, Puji Triasmoro dan Alexander Kristian Diliyanto Silaen), pada Rabu, 13 Maret 2024<br /><br />Itulah sebabnya, JPU KPK mengatakan dalam dakwaan maupun tuntutannya, bahwa perbuatan Terdakwa Puji Triasmoro selaku Kajari Bondowoso dan Alexander Kristian Diliyanto Silaen selaku Kasi Pidsus Kejari Bondowoso sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEXmr_X6AFtl9i2MISjKmzU09Q9h5yL7tAzRX0V4F-H1MJzS5gPNxLt5HqmMi3D_LOcU0xuuz_2L6c6rEfZKDambtdxa-nNQnSUBk9Qj-2P27b8hcDcWpxG37AptpAybw6v2GNZpI5tN2QOFIFh9tiG3UM6jd3z6ZtHJ9AgerowzxAykY3W5nJ5ZwChz8/s640/3..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEXmr_X6AFtl9i2MISjKmzU09Q9h5yL7tAzRX0V4F-H1MJzS5gPNxLt5HqmMi3D_LOcU0xuuz_2L6c6rEfZKDambtdxa-nNQnSUBk9Qj-2P27b8hcDcWpxG37AptpAybw6v2GNZpI5tN2QOFIFh9tiG3UM6jd3z6ZtHJ9AgerowzxAykY3W5nJ5ZwChz8/w640-h288/3..jpg" width="640" /></a></div>JPU KPK pun menuntut Terdakwa Alexander Kristian Diliyanto Silaen dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp250 subsider 6 (enam) bulan kurungan dan mengembalikan uang Korupsi sebesar Rp365 juta subsider 2 tahun penjara<br /><br />Sedangkan Terdakwa Puji Triasmoro dituntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp250 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan dan mengembalikan uang Korupsi sebesar Rp925 juta subsider 2 tahun penjara<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hanya Terdakwa Andhika Imam Wijaya dan Terdakwa Yossy Sandra Setiawan yang adiali terkait pemberian uang kepada kepada Kajari Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen termasuk ke Kasi Intel Kejari Bondowoso Syamsu Yono? Lalu bagimana dengan Tjahjono Gunawan selaku Direktur PT. Citra Pembangunan<br /><br />Kalau KPK menganggap bahwa Tjahjono Gunawan selaku Direktur PT. Citra Pembangunan tidak bersalah atau uang sebesar Rp300 juta yang diberikannya kepada Kajari dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso dianggap sah, mengapa KPK tidak mengembalikan uang itu kepada Tjahjono Gunawan, atau mengapa KPK menghitung total uang yang diterima Puji Triasmoro dan Alexander Kristian Diliyanto Silaen termasuk bagian dari Tjahjono Gunawan?  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7mmUbiF_wlF01AoRJPbcRr9KSUGEHq837m_WrErrjCtae-dTzsDArCOGjfP2Jc7xDLeVjI27_X086dVBBGlrm3EQA_s0nGYmUZBeeTr3f4iVYxP7RBCNHLwDPGpl3I24ekhit9yuFbc7vCfl5jvA_ENxPD9nKO0rXEUuxrmneOzVP7j0_CzOLs3J7IRs/s640/Foto%20dari%20kiri,%20Sanusi%20selaku%20Direktur%20CV%20Dwi%20Karya%20dan%20Suhartono%20selaku%20Direktur%20CV.%20Maju%20%20ayah%20dan%20Om%20Terdakwa%20Andika%20Imam%20Wijaya%20dan%20Yossy%20Sandra%20Setiawan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7mmUbiF_wlF01AoRJPbcRr9KSUGEHq837m_WrErrjCtae-dTzsDArCOGjfP2Jc7xDLeVjI27_X086dVBBGlrm3EQA_s0nGYmUZBeeTr3f4iVYxP7RBCNHLwDPGpl3I24ekhit9yuFbc7vCfl5jvA_ENxPD9nKO0rXEUuxrmneOzVP7j0_CzOLs3J7IRs/w640-h288/Foto%20dari%20kiri,%20Sanusi%20selaku%20Direktur%20CV%20Dwi%20Karya%20dan%20Suhartono%20selaku%20Direktur%20CV.%20Maju%20%20ayah%20dan%20Om%20Terdakwa%20Andika%20Imam%20Wijaya%20dan%20Yossy%20Sandra%20Setiawan.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Foto dari kiri, Sanusi selaku Direktur CV Dwi Karya dan Suhartono selaku Direktur CV. Maju  ayah dan Om Terdakwa Andika Imam Wijaya dan Yossy Sandra Setiawan</span></td></tr></tbody></table>Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau pihak pemberi uang atau hadiah kepada pejabat negara/PNS dianggap tidak melanggar hukum, mengapa KPK tidak mengajukan kepada DPR RI atau mengajukan ke MK agara pasal 5 dan Pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar di hapus atau dirubah?<br /><br />Anenhya, KPK sepertinya tak jauh beda dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu Kejaksaan dan Kepolisian yang tidak menyeret semua pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Apakah karena penyidik di Lembaga Antirasuah itu juga berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan?<br /><br />Terkait hal ini, JPU KPK tak memberikan komentar atau tanggapan apapun. Bisa jadi, karena para pimpinannya di lembaga Antirasuah itu tidak memberikan ijin untuk berkomentar kepada wartawan<br /><br />Sementara tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Puji Triasmoro dan Terdakwa Alexander Kristian Diliyanto Silaen (Andhika Imam Wijaya serta Terdakwa Yossy Sandra Setiawan) dibacakan Tim JPU KPK di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raaya Juanda Sidarjo, Jawa Timur (Rabu, 27 Maret 2024) dihadapan Majelis Hakim yang diketui Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Athoillah, SH dan Ibnu Abas Ali, SH selaku Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP) Muliani Buraera, SH, Didik Dwi Riyanto, SH., MH dan Eni Fauzi, SH yang Terdakwa Puji Triasmoro (dan Andhika Imam Wijaya serta Terdakwa Yossy Sandra Setiawan) dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya. Sedangkan Terdakwa Alexander Kristian Diliyanto Silaen mengikuti persidangan melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) gedung merah putih milik KPK di Jakarta     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCjNbfrJ8mXBAunX1uBwT1w62wfI6jzJ9feE7QcpMaUfV84hyphenhypheny0-I6IJKJuKMVXB49G_5nah3FmfCq4R_hwbJHhx88fmh24tdH5YNPbNB3uJ7x59IY9zcly7eBJ0oxz72WpMsd_SDxNg3d7Ml1-JqczKXn2c8m2X_8ynrScN-E3x55rjXOxZg-hwQv8Fo/s720/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="289" data-original-width="720" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCjNbfrJ8mXBAunX1uBwT1w62wfI6jzJ9feE7QcpMaUfV84hyphenhypheny0-I6IJKJuKMVXB49G_5nah3FmfCq4R_hwbJHhx88fmh24tdH5YNPbNB3uJ7x59IY9zcly7eBJ0oxz72WpMsd_SDxNg3d7Ml1-JqczKXn2c8m2X_8ynrScN-E3x55rjXOxZg-hwQv8Fo/w640-h256/d.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan berlangsung dalam 3 epssode, yang pertama adalah tuntutan JPU KPK terhadap Terdakwa I Andhika Imam Wijaya dan Terdakwa II Yossy Sandra Setiawan. Dan epossode kedua, tuntutan JPU KPK terhadap Terdakwa Alexander Kristian Diliyanto Silaen dan terakhir, tuntutan JPU KPK terhadap Terdakwa Puji Triasmoro<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU KPPK mengatakan, "bahwa perbuatan Terdakwa Alexander Kristian Diliyanto Silaen (dan Puji Triasmoro) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP".<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN ;<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Alexander Kristian Diliyanto Silaen terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama, Kesatu<br /><br />Dan atau melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua, Kesatu<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Alexander Kristian Diliyanto Silaen dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. <br /><br />3. Menjatuhkan hukum terhadap Terdakwa Alexander Kristian Diliyanto Silaen untuk membayar uang pengganti sebesar Rp365.000.000 (tiga ratus enaam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apa bila Terdakwa membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apa bila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,” ucap JPU KPK Wawan Yunarwanto  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzBpnszsEWFawlg30pgjzjTUztzAcGKlQBrdpk0H3IOpsrsP4f5Md7UE_nsBg7juqIaifIMcb9jIOEkH318fQ7Wjn1J-zXE0MgMYQiE64ZmH1RBXODNxC8jgsHZ8YCzwuRkxvSqNbbPnP1TAVscMOi_JzaSLrEtkhmNZdtjZ885wPGKQvbGIT8nBEn0rU/s639/Kajari%20dan%20Kasi%20Pidsus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="639" data-original-width="636" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzBpnszsEWFawlg30pgjzjTUztzAcGKlQBrdpk0H3IOpsrsP4f5Md7UE_nsBg7juqIaifIMcb9jIOEkH318fQ7Wjn1J-zXE0MgMYQiE64ZmH1RBXODNxC8jgsHZ8YCzwuRkxvSqNbbPnP1TAVscMOi_JzaSLrEtkhmNZdtjZ885wPGKQvbGIT8nBEn0rU/w636-h640/Kajari%20dan%20Kasi%20Pidsus.jpg" width="636" /></a></div>Kemudian JPU KPK Wawan Yunarwanto melanjutkan pembacaan surat tuntutan terhadap Puji Triasmoro yang dituntut lebih berat dari Terdakwa Alexander Kristian Diliyanto Silaen yaitu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. <br /><br />Selain pidana penjara badan dan pidana denda, Terdakwa Puji Triasmoro juga dituntut untuk mengembaalikan uang Korupsi sebesar Rp925 juta dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dan apabila Terpidana Tidak membayar maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal harta bedanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun<br /><br />Sebelumnya, 2 Tedakwa lain yaitu Andhika Imam Wijaya dan Terdakwa Yossy Sandra Setiawan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp250 juta dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.<br /><br />Atas tuntutan JPU KPK tersebut, ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH., MH memberikan kesempatan kepada para Terdakwa maupun melalui Tim Penhasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada sidang yang akan berlangsung pekan depan. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Kasus OTT KPK Di Bondowoso, Puji Triasmoro (Kajari) Dituntut 7.6 Thn dan Alexander Kristian Diliyanto Silaen (Kasi Pidsus) Dituntut 5.4 Tahun Penjara

#JPU KPK juga menuntut 2 Terdakwa lain selaku pemberi suap dalam kasus OTT KPK di Bndowoso, yaitu Andhika Imam Wijaya selaku Direktur PT And...

»

Kasus OTT KPK Terhadap Kajari dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso, 2 Kontraktor Dituntut Pidana Penjara Selama 2.6 Tahun

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOwSibRcvQWojcUJBQLZXL8EFXfAV0SIlzrj-Kdny23lKmURE23YVqV2HPXjSm2n3JlWZq3DEe4lPUacq8C_IEq2T0kx4VRCREvY6Ax58e9femPE7OuWVZLfL2JoJQBIJahB2VMpf39ib8z0kp8T_FENaNBzs-Z_w5_9I5uAROrhMZnxTCtoxp8zyuEis/s636/Kajari%20dan%20Kasi%20Pidsus..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="352" data-original-width="636" height="369" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOwSibRcvQWojcUJBQLZXL8EFXfAV0SIlzrj-Kdny23lKmURE23YVqV2HPXjSm2n3JlWZq3DEe4lPUacq8C_IEq2T0kx4VRCREvY6Ax58e9femPE7OuWVZLfL2JoJQBIJahB2VMpf39ib8z0kp8T_FENaNBzs-Z_w5_9I5uAROrhMZnxTCtoxp8zyuEis/w640-h369/Kajari%20dan%20Kasi%20Pidsus..jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">#JPU KPK juga menuntut Terdakwa Puji Triasmoro selaku Kajari Bondowos dengan pidana penjara selama 7.6 tahun dan membayar uang pengganti Rp925 Juta dan Terdakwa Alexander Kristian Diliyanto Silaen selaku Kasi Pidsus Kejari Bondowoso dengan pidana penjara selama 5.4 tahun dan membayar uang pengganti Rp365 Juta# </span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co - </b></span><br />“Uang bukanlah segalanya tetapi dengan uang bisa untuk segalanya termasuk membei hukum”. Mungkin itulah yang ada dibenak dua kakak beradik selaku pengusaha kontraktor asal Bondowoso, yakni Andhika Imam Wijaya, warga Perumahan Graha Pelita Regency B/56 RT 026/RW 006 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso - Jawa Timur sebagai Direktur PT Andhika Karya Wijaya dan Yossy Sandra Setiawan warga Perumahan Graha Pelita Regency Blok A Nomor 15 RT.016 RW.006 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bondowoso - Jawa Timur selaku Direktur CV.Yoko<br /><br />Kedua kakak beradik asal Bondowoso ini, juga mengelola puluhan perusahaan milik keluarganya, diantaranya CV. Dwi Karya, CV. Langgeng, CV. Maju, PT Andhika Karya Wijaya, CV. Wijaya Gemilang, CV. Ar Rayyan Wijaya dan CV Yoko yang semuanya beralamat di Kantor Toko Susu Yoko, Jalan RBA Ki Ronggo Nomor 7, Desa Karanganyar, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="color: red;"><br /><span style="font-size: medium;">Kajari dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Diadili Karena Diduga Korupsi Suap Sebesar Rp775 Juta - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/02/kajari-dan-kasi-pidsus-kejari-bondowoso.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/02/kajari-dan-kasi-pidsus-kejari-bondowoso.html</a><br /><br />Dua Pengusaha Kontraktor Asal Bondowoso Diadili Karena Diduga Menyuap Kajari dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Sebesar Rp475 Juta - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/02/dua-pengusaha-kontraktor-asal-bondowoso.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/02/dua-pengusaha-kontraktor-asal-bondowoso.html</a> </span><br /><br /><span style="font-size: medium;">JPU KPK Menghadirkan Kasi Intel Kejari Bondowoso dan Kontraktor Dalam Sidang Korupsi Suap OTT KPK Terhadap Kajari Dkk - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/03/jpu-kpk-menghadirkan-kasi-intel-kejari.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/03/jpu-kpk-menghadirkan-kasi-intel-kejari.html</a> </span></span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNWAgbfXzJWcVpacmclbFvOe5cM4NJTA7Au_7Kw61PCgStYixUWk5zDLflE5HDJJtZ1Pp3E1H6GmX5xsl_sfFrfZ3Iky-r76Z65WG-l2EIGyBeuTC3oDwMDQ88gTk1lUzTgkzfX_aS6CkgBwf6ZK_15vXEQJnwi1hEchmUj5RyJgfN1raaDWuNfbIefPM/s639/Kajari%20dan%20Kasi%20Pidsus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="639" data-original-width="636" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNWAgbfXzJWcVpacmclbFvOe5cM4NJTA7Au_7Kw61PCgStYixUWk5zDLflE5HDJJtZ1Pp3E1H6GmX5xsl_sfFrfZ3Iky-r76Z65WG-l2EIGyBeuTC3oDwMDQ88gTk1lUzTgkzfX_aS6CkgBwf6ZK_15vXEQJnwi1hEchmUj5RyJgfN1raaDWuNfbIefPM/w636-h640/Kajari%20dan%20Kasi%20Pidsus.jpg" width="636" /></a></div>Dan kedua kakak beradik inipun terjerat dalam perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi, yaitu menyuap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Puji Triasmoro Alexander Kristian Diliyanto Silaen selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bondowoso dengan memberikan sejumlah uang yang totalnya Rp475 juta secara bertahap agar penyidik Kejari Bondowoso tidak melanjutkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan dalam kasus dugaan Korupsi proyak APBD Kabupaten Bondowoso yang dikerjakan oleh Kedua kontraktor asal Kota Tape ini.  <br /><br />Proyek APBD yang dikerjakan Kedua Terdakwa termasuk yang dikerjakan PT. Citra Pembangunan dan sudah dalam tahap penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso,  adalalah ;<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>1.</b></span> Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRIN-195/M.5.17/Fd.1/08/2023 untuk melaksanakan pengumpulan data dan keterangan terkait dengan Pekerjaan Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Rehabilitasi Puskesmas Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019;<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>2.</b></span> Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRIN-193/M.5.17/Fd.1/08/2023 untuk melaksanakan pengumpulan data dan keterangan terkait dengan kegiatan Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor - Puskesmas Botolinggo (DAK-AFIRMASI) tahun anggaran 2020 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>3.</b></span> Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRIN-197/M.5.17/Fd.1/08/2023 untuk melaksanakan pengumpulan data dan keterangan terkait dengan kegiatan Rekonstruksi Jalan Krajan - Andungsari Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2021, pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>4.</b></span> Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRIN-178/M.5.17/Fd.1/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023 terkait dengan Pekerjaan Peningkatan Jembatan Blimbing (Widuri) Tahun Anggaran 2018, serta menunjuk Terdakwa selaku Jaksa Penyelidik<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>5.</b></span> Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRIN-275/M.5.17/Fd.1/11/2023 untuk melaksanakan pengumpulan data dan keterangan terkait dengan Pengadaan Belanja Benih dan Asam Humad untuk Kawasan Bawang Putih Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Kabupaten Bondowoso Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019,  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNo_iKg3SOhKKEiPmu6FYwDNdY9CaZVG6DyWeXk0jg7csOVZjcWjpIqk4C1199SeTEVJtSQOuhf2OuWvvFEOUGuSQgA8pyBoAi072FqCeJ-cBzfxiAzu5ZgmhV4NjRBNYjS4qxeMqVbiVJvJ-LqcSKGRiFIFkgUsghaBWA1ACC_aHUSUrQOEQBVtQubEI/s1280/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNo_iKg3SOhKKEiPmu6FYwDNdY9CaZVG6DyWeXk0jg7csOVZjcWjpIqk4C1199SeTEVJtSQOuhf2OuWvvFEOUGuSQgA8pyBoAi072FqCeJ-cBzfxiAzu5ZgmhV4NjRBNYjS4qxeMqVbiVJvJ-LqcSKGRiFIFkgUsghaBWA1ACC_aHUSUrQOEQBVtQubEI/w640-h360/a.jpg" width="640" /></a></div>Namun ibarat ungkapan “nikmat membawa sengsara dan mimpi indah menjadi petaka”. Sebab di benak Andhika Imam Wijaya dan Yossy Sandra Setiawan yakin bahwa proyek yang dikerjakannya tidak akan dilanjutakan dari penyelidikan ke penyidikan oleh penyidik Kejari Bondowoso karena sudah membeli hukum dengan cara memberikan sejumlah uang kepada Kepala Kejaksaan dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso tetapi justru sebaliknya, Andhika Imam Wijaya dan Yossy Sandra Setiawan tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 15 November 2023 lalu<br /><br />Mimpi buruk yang menjadi kenyataan bukan hanya menimpa kakak beradik (Andhika Imam Wijaya dan Yossy Sandra Setiawan) ini, tetapi juga menimpa Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan anak buahnya yaitu Kasi Pidsus Alexander Kristian Diliyanto Silaen <br /><br />Puji Triasmoro dan Alexander Kristian Diliyanto Silaen tertangkap tangan KPK pada Rabu, 15 November 2023 lalu sesaat setelah Alexander Kristian Diliyanto Silaen menerima uang haram dari Andhika Imam Wijaya dan Yossy Sandra Setiawan di kantor Kajaksaan Negeri Bondowoso Jalan Jenderal Ahmad Yani No.82, Penatu, Nangkaan, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="color: red; font-size: medium;"><br />JPU KPK Menghadirkan Istri, Ayah, Om dan Saudara Terdakwa Dalam Sidang Korupsi Suap OTT KPK Di Bondowoso - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/02/jpu-menghadirkan-istri-ayah-om-dan.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/02/jpu-menghadirkan-istri-ayah-om-dan.html</a><br /><br />JPU KPK Menghadirkan Kasi Intel Kejari Bondowoso dan Kontraktor Dalam Sidang Korupsi Suap OTT KPK Terhadap Kajari Dkk - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/03/jpu-kpk-menghadirkan-kasi-intel-kejari.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/03/jpu-kpk-menghadirkan-kasi-intel-kejari.html</a></span>  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGS0wHZTevb4HwYS1LSHzypchz2Uc3Y_qkgUTKtT6FGy2xgxB3udFOHdQDM9yQiaFMJtNWmKPQqApjKkHZAur1tOz6_dHD6tg0AByYAijCSdhGPxNdHbDQE9ypbt14cNhKmxnJOytWpvZ4fSHTMoFa288qTW0S5UTMA8fvsk2DAdhfI0G1m6fIf8s5ilo/s640/Saksi%20Nisa%20Rusmita%20selaku%20Direktur%20CV%20Wijaya%20Gemilang%20yang%20juga%20istri%20Terdakwa%20Andika.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGS0wHZTevb4HwYS1LSHzypchz2Uc3Y_qkgUTKtT6FGy2xgxB3udFOHdQDM9yQiaFMJtNWmKPQqApjKkHZAur1tOz6_dHD6tg0AByYAijCSdhGPxNdHbDQE9ypbt14cNhKmxnJOytWpvZ4fSHTMoFa288qTW0S5UTMA8fvsk2DAdhfI0G1m6fIf8s5ilo/w640-h360/Saksi%20Nisa%20Rusmita%20selaku%20Direktur%20CV%20Wijaya%20Gemilang%20yang%20juga%20istri%20Terdakwa%20Andika.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Saksi Nisa Rusmita selaku Direktur CV Wijaya Gemilang yang juga istri Terdakwa Andika</span></td></tr></tbody></table>Pemberian uang sebesar Rp475 juta oleh Andhika Imam Wijaya dan Yossy Sandra Setiawan serta dari Tjahjono Gunawan selaku Direktur PT. Citra Pembangunan sebesar Rp300 juta kepada Kajari Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen termasuk ke Kasi Intel Kejari Bondowoso Syamsu Yono terungkap juga dalam persidangan dari pengakuan saksi yang dihadirkan JPU KPK, pada Senin, 26 Februari 2024<br /><br />Saksi yang dihadikan JPU KPK saat itu (Senin, 26 Februari 2024) adalah Nisa Rusmita selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang yang juga istri Terdakwa Andika Imam Wijaya,; Sanusi, ayah  Terdakwa Andika Imam Wijaya dan Yossy Sandra Setiawan, selaku Direktur CV. Dwi Karya,; Om  Terdakwa Andika Imam Wijaya dan Yossy Sandra Setiawan, yakni Suhartono selaku Direktur CV. Maju. Kemudian Firmansyah (Jasa Konstruksi), Iskak (Komonditer) dan Tjahjono Gunawan selaku Direktur PT. Citra Pembangunan<br /><br />Selain dari pengakuan ke- 6 orang saksi diatas (Nisa Rusmita, Sanusi, Suhartono, Firmansyah, Iskak dan Tjahjono Gunawan), juga diakui Syamsu Yono selaku Kasi Intel Kejari Bondowoso telah menerima sejumlah uang, saat dihadirkan JPU KPK sebagai saksi unuk Keempat Terdakwa (Andhika Imam Wijaya, Yossy Sandra Setiawan, Puji Triasmoro dan Alexander Kristian Diliyanto Silaen), pada Rabu, 13 Maret 2024</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFLKHFb-ALlD-HZgQu438vKZnhVY4v0NqEZUJwP14-PnkGmuOBfKZjKIXIVsZNBMVExqETpWphJEVc_GPw0tTTb1RAjAY5p-Cb6gHRzO7jElgjPXBtswRs6K9SJE38ZQtqg4t_goibl0A3lOCJe4u7LJ7ARMBm0ikERJsNKuyjgsyespOf4nGv4-3i1TU/s640/Foto%20dari%20kiri,%20Sanusi%20selaku%20Direktur%20CV%20Dwi%20Karya%20dan%20Suhartono%20selaku%20Direktur%20CV.%20Maju%20%20ayah%20dan%20Om%20Terdakwa%20Andika%20Imam%20Wijaya%20dan%20Yossy%20Sandra%20Setiawan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFLKHFb-ALlD-HZgQu438vKZnhVY4v0NqEZUJwP14-PnkGmuOBfKZjKIXIVsZNBMVExqETpWphJEVc_GPw0tTTb1RAjAY5p-Cb6gHRzO7jElgjPXBtswRs6K9SJE38ZQtqg4t_goibl0A3lOCJe4u7LJ7ARMBm0ikERJsNKuyjgsyespOf4nGv4-3i1TU/w640-h288/Foto%20dari%20kiri,%20Sanusi%20selaku%20Direktur%20CV%20Dwi%20Karya%20dan%20Suhartono%20selaku%20Direktur%20CV.%20Maju%20%20ayah%20dan%20Om%20Terdakwa%20Andika%20Imam%20Wijaya%20dan%20Yossy%20Sandra%20Setiawan.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Foto dari kiri, Sanusi selaku Direktur CV Dwi Karya dan Suhartono selaku Direktur CV. Maju  ayah dan Om Terdakwa Andika Imam Wijaya dan Yossy Sandra Setiawan</span></td></tr></tbody></table>Itulah sebabnya, JPU KPK mengatakan dalam dakwaan maupun tuntutannya, bahwa perbuatan Terdakwa Andhika Imam Wijaya dan Terdakwa Yossy Sandra Setiawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.    </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">JPU KPK pun menuntut Terdakwa Andhika Imam Wijaya dan Terdakwa Yossy Sandra Setiawan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp250 juta subsider 6 (enaam) bulan kurungan.<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hanya Terdakwa Andhika Imam Wijaya dan Terdakwa Yossy Sandra Setiawan yang adiali terkait pemberian uang kepada kepada Kajari Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen termasuk ke Kasi Intel Kejari Bondowoso Syamsu Yono? Lalu bagimana dengan Tjahjono Gunawan selaku Direktur PT. Citra Pembangunan <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhs6r1_i5ZYClZKcX5HId1t_GqHsaqH27yW9R3WeBBcfJCrO8tDjviM_npiM1OSaqbf0gnP3tM_0NES7dVwPr_JPnvUloIrBzfS2uKjgohXYFl-BW7dA_MgXKaIpy_JH-G4Z7TWl__HeymRJ7w95RQGSPTG4oJXM4B7hJi3kYweHYNufOcfKqMQmgwJ1Fc/s640/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="384" data-original-width="640" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhs6r1_i5ZYClZKcX5HId1t_GqHsaqH27yW9R3WeBBcfJCrO8tDjviM_npiM1OSaqbf0gnP3tM_0NES7dVwPr_JPnvUloIrBzfS2uKjgohXYFl-BW7dA_MgXKaIpy_JH-G4Z7TWl__HeymRJ7w95RQGSPTG4oJXM4B7hJi3kYweHYNufOcfKqMQmgwJ1Fc/w640-h384/6.jpg" width="640" /></a></div>Kalau KPK menganggap bahwa Tjahjono Gunawan selaku Direktur PT. Citra Pembangunan tidak bersalah atau uang sebesar Rp300 juta yang diberikannya kepada Kajari dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso dianggap sah, mengapa KPK tidak mengembalikan uang itu kepada Tjahjono Gunawan, atau mengapa KPK menghitung total uang yang diterima Puji Triasmoro dan Alexander Kristian Diliyanto Silaen termasuk bagian dari Tjahjono Gunawan?<br /><br />Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau pihak pemberi uang atau hadiah kepada pejabat negara/PNS dianggap tidak melanggar hukum, mengapa KPK tidak mengajukan kepada DPR RI atau mengajukan ke MK agara pasal 5 dan Pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar di hapus atau dirubah?<br /> </div><div style="text-align: justify;">Anenhya, KPK sepertinya tak jauh beda dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu Kejaksaan dan Kepolisian yang tidak menyeret semua pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Apakah karena penyidik di Lembaga Antirasuah itu juga berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan?<br /><br />Terkait hal ini, JPU KPK tak memberikan komentar atau tanggapan apapun. Bisa jadi, karena para pimpinannya di lembaga Antirasuah itu tidak memberikan ijin untuk berkomentar kepada wartawan   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY5zHhvcsb2GQL9jpSpgDB76DsV_yjuOv19lbW4MwZpcRw2Pl5AIxjeZkRimEzDS656m5bBD_grHWjBfmHYQNS8Kr3TuMF6ReZIsfQB5_QxbPe0q4tgj02aGw6O3GYN-5hRzk0PyDl0FAihTdhfu0RgQ_FOWwJq5w5i0HV6D0-vp5tZVGWlHB48Ma1QIU/s640/20.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY5zHhvcsb2GQL9jpSpgDB76DsV_yjuOv19lbW4MwZpcRw2Pl5AIxjeZkRimEzDS656m5bBD_grHWjBfmHYQNS8Kr3TuMF6ReZIsfQB5_QxbPe0q4tgj02aGw6O3GYN-5hRzk0PyDl0FAihTdhfu0RgQ_FOWwJq5w5i0HV6D0-vp5tZVGWlHB48Ma1QIU/w640-h288/20.jpg" width="640" /></a></div>Sementara tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Andhika Imam Wijaya dan Terdakwa Yossy Sandra Setiawan (dan Puji Triasmoro serta Alexander Kristian Diliyanto Silaen), dibacakan Tim JPU KPK di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raaya Juanda Sidarjo, Jawa Timur (Rabu, 27 Maret 2024) dihadapan Majelis Hakim yang diketui Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Athoillah, SH dan Ibnu Abas Ali, SH selaku Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP) Eni Fauzi, SH, yang dihadiri langsung oleh Kedua Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya.<br /><br />Persidangan berlangsung dalam 3 epssode, yang pertama adalah tuntutan JPU KPK terhadap Terdakwa I Andhika Imam Wijaya dan Terdakwa II Yossy Sandra Setiawan. Dan epossode kedua, tuntutan JPU KPK terhadap Terdakwa Alexander Kristian Diliyanto Silaen dan terakhir, tuntutan JPU KPK terhadap Terdakwa Puji Triasmoro<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU KPPK mengatakan, "bahwa perbuatan Terdakwa Andhika Imam Wijaya dan Terdakwa Yossy Sandra Setiawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP".<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPzu2U1vcbT851Q1QudoEa91LuG7AwYiGzrXJSLRXBSwQfLf07SYeAiDyB-gxAMNEWM0Y0MLQ4eXMq7ZiU9znfukyN2jp0iOXjclVJ9FulHMfef6yB9bwXttXkueIbF0b5E7qJe_h4Q_pPcoRWKJN4K_RDZWcdfLz1DfzYTqKCuMdHb8T7HoYPVNJBmAg/s1280/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPzu2U1vcbT851Q1QudoEa91LuG7AwYiGzrXJSLRXBSwQfLf07SYeAiDyB-gxAMNEWM0Y0MLQ4eXMq7ZiU9znfukyN2jp0iOXjclVJ9FulHMfef6yB9bwXttXkueIbF0b5E7qJe_h4Q_pPcoRWKJN4K_RDZWcdfLz1DfzYTqKCuMdHb8T7HoYPVNJBmAg/w640-h360/a.jpg" width="640" /></a></div>Sementara Terdakwa Alexander Kristian Diliyanto Silaen dituntut pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. <br /><br />Selain pidana penjara badan dan pidana denda, Terdakwa Alexander Kristian Diliyanto Silaen juga dituntut untuk mengembaalikan uang Korupsi sebesar Rp365 juta dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dan apabila Terpidana Tidak membayar maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal harta bedanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun<br /><br />Sedangkan Terdakwa Puji Triasmoro dituntut lebih berat, yaitu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. </div><div style="text-align: justify;"><br />JPU KPK pun menuntut Terdakwa Andhika Imam Wijaya dan Terdakwa Yossy Sandra Setiawan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp250 juta dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. kurungan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsnk1YtLnW5aa4oh5nqpZw_QDCjTNxljkKqirX8KpHc6_BtmJAg5pW2O6oZr4BIoWJnWaNyFT8cojHWvGfo68CyQtA9nXCa154hzPpIHJQICD3P0uunKg-awrgbHDQ22I1bznPGJfZIBnIxFF7NIYfZU3lVB8a-u6y8yt37NezVfyji-xiZYJg2a4lC-4/s636/Kajari%20dan%20Kasi%20Pidsus..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="352" data-original-width="636" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsnk1YtLnW5aa4oh5nqpZw_QDCjTNxljkKqirX8KpHc6_BtmJAg5pW2O6oZr4BIoWJnWaNyFT8cojHWvGfo68CyQtA9nXCa154hzPpIHJQICD3P0uunKg-awrgbHDQ22I1bznPGJfZIBnIxFF7NIYfZU3lVB8a-u6y8yt37NezVfyji-xiZYJg2a4lC-4/w640-h354/Kajari%20dan%20Kasi%20Pidsus..jpg" width="640" /></a></div>Selain pidana penjara badan dan pidana denda, Terdakwa Puji Triasmoro juga dituntut untuk mengembaalikan uang Korupsi sebesar Rp925 juta dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dan apabila Terpidana Tidak membayar maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal harta bedanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun<br /><br />Atas tuntutan JPU KPK tersebut, ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH., MH memberikan kesempatan kepada para Terdakwa maupun melalui Tim Penhasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada sidang yang akan berlangsung pekan depan. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Kasus OTT KPK Terhadap Kajari dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso, 2 Kontraktor Dituntut Pidana Penjara Selama 2.6 Tahun

#JPU KPK juga menuntut Terdakwa Puji Triasmoro selaku Kajari Bondowos dengan pidana penjara selama 7.6 tahun dan membayar uang pengganti Rp9...

»

Tiga Hakim PT Lepaskan Terdakwa Korupsi Rp10,776 M, Kejati Kaltim Kasasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0kzb3kU98uhgOhLljBICszoWhRH-AoiDsgejDFJRuWpM4yJXUp7T5cQwp759YK6kk1m03NIeC-JTg59u2YJCmczIwCLVbPyOHibRwTSvp0VRU-NtAHp1b91pCAbCiAUmNIx1D0VU_bV8afba3OHsk6aNcXCo8nCcXW940l8r7o_IhzFlzf9LGgzX_-iU/s520/c.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="520" data-original-width="492" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0kzb3kU98uhgOhLljBICszoWhRH-AoiDsgejDFJRuWpM4yJXUp7T5cQwp759YK6kk1m03NIeC-JTg59u2YJCmczIwCLVbPyOHibRwTSvp0VRU-NtAHp1b91pCAbCiAUmNIx1D0VU_bV8afba3OHsk6aNcXCo8nCcXW940l8r7o_IhzFlzf9LGgzX_-iU/w606-h640/c.jpeg" width="606" /></a></div><div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Dalam kasus ini, 2 Terdakwa yaitu Drs. H. Hazairin Adha, MM (PT. MMPKT) dan Luki Ahmad, SE., M.SE (Dirut PT. MMPHKT) sudah berstatus Narapidana dalam perkara Korupsi Dana Pernyertaan Pengelolaan Keuangan PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur (PT. MMPHKT) merupakan anak perusahaan PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (PT. MMPKT) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kaltim yang merugikan keuangan negara sebesar Rp10.776.000.000#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co - </b></span><br />“Lain ladang lain Belalang, lain Pengadilan lain pula dalam memutus (Vonis) Perkara Korupsi”. Mungkin seperti kalimat inilah yang terjadi dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Pernyertaan Pengelolaan Keuangan PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur (PT. MMPHKT) merupakan anak perusahaan PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (PT. MMPKT) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kaltim pada tahun 2014 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp10.776.000.000 berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 26 Desember 2022<br /><br />Karena dalam perkara ini, 3 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yaitu DR. Jamaluddin Samosir, SH., M.H selaku Ketua Majelis dengan dibantu dua Hakim anggota, yakni T. Soehartono, SH., M.Hum dan H. Masdu, SH, M.Hum serta Panitra Pengganti (PP) Lilik Setiawan, SH melepaskan Terdakwa Wendy selaku Direktur Utama PT. Multi Jaya Concepts (Dirut PT. MJC)<br /><br />Kasus ini bermula pada tahun 2014. Dimana  Terdakwa Wendy selaku Dirut PT. MJC menemu saksi (Terpidana) Drs. Hazainn Adha, MM selaku Dirut PT MMPKT, Sofyan Helmi (Alm) selaku Komisaris PT. MMPKT dan saksi (Terpidana) Luki Ahmad, SE,. M.SE selaku Direktur PT MMPHKT, <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Wendy selaku Dirut PT MJC menyampaikan rencana pembangunan ruko dan kantor (Rukan) yang diberi nama The Concepts Business Park yang berlokasi di Jl. Teuku Umar, Kel. Karang Asam Hilir, Kec. Sungai Kunyang, Samarinda<br /><br />Pada tanggal 9 April 2010, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengucurkan anggaran sebesar Rp150.600.000.000 (seratus lima puluh sembilan miliar enam ratun juta rupiah) yang bersumber dari APBD kepada salah satu BUMD yaitu PT. MMPKT sebagai modal yang sudah diterima oleh PT. MMPKT berdasarkan rekening koran PT. MMPKT di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dengan Nomor Rekening 0011504388.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1sxRIPeONpfBMcT111tYfzhXAm1HGKTNRQNOLQCSNctUC3H908UMLx1DUnUVZwL4H8-7ulR8cdMXBBVLgRSsvd9hzGimsdAfgSh1pSGd-uQL6eBLfWzxnGGamv-tjBMGuT83SGnmLnUci_ctvnQm25MWqtj05B9it7wwmxwM_uy46Fkkde2faKugws4w/s3924/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1776" data-original-width="3924" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1sxRIPeONpfBMcT111tYfzhXAm1HGKTNRQNOLQCSNctUC3H908UMLx1DUnUVZwL4H8-7ulR8cdMXBBVLgRSsvd9hzGimsdAfgSh1pSGd-uQL6eBLfWzxnGGamv-tjBMGuT83SGnmLnUci_ctvnQm25MWqtj05B9it7wwmxwM_uy46Fkkde2faKugws4w/w640-h290/3.jpg" width="640" /></a></div>Lalu pada tahun 2012, PT. MMPKT membentuk anak perusahaan yaitu PT. Migas Mandin Pratama Hiir Kalimantan Timur (PT. MMPHKT) yang yang didirikan pada tanggal 22 Juni 2012 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan oleh Notaris Hasanuddin, SH., M.Hum., M.Kn. Nomor 29 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-65841.AH.01.01 Tahun 2012.<br /><br />Pada tahun 2014, Terdakwa Wendy selaku Dirut PT. MJC melakukan kerjasama proyek pembangunan Rukan The Concepts Business Park dengan PT. MMPHKT yang dananya bersumber dari dana penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada PT. MMPKT<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, saksi Luki Ahmad, SE., M.SE melakukan hitung-hitungan hanya dengan membandingkan dengan deposito di Bank, maka benefit yang diperolen lebih tinggi jika dana dinvestasikan dalam usaha pembangunan The Concepts Business Park pada PT. MJC, <br /><br />Sehingga Luki Ahmad, SE., M.SE mengajukan permohonan dana kepada PT. MMPKT sebesar Rp12 miliar dan disetujui oleh Drs. Hazairin Adha, MM selaku Dirut PT. MMPKT<br /><br />Pada tanggal 10 September 2014, untuk mencairkan dana pembangunan proyek The Concepts Business Park dari PT. MMPKT, saksi Drs. Hazairin Adha, MM selaku Dirut PT MMPKT bersama dengan saksi Luki Ahmat, SE., M.SE selaku Direktur PT. MMPHKT membuat perjanjian kerjasama Nomor : 046/DIR/MMPHKT/IX/2014 dengan isi perjanjian, PT. MMPKT menyetujui penambahan modal yang diajukan oleh PT. MMPHKT dengan nominal sebesar Rp12 miliar yang akan digunakan untuk pengembangan proyek The Concepts Business Park<br /><br />Saksi Drs. Hazairin Adha, MM bersama saksi Luki Ahmad SE., MSE menyadari dan mengetahui bahwa kerjasama antara PT. MMPKT dengan PT. MMPHKT untuk investasi pada proyek The Concepts Business Park tersebut diluar bidang usaha PT. MMPKT maupun PT. MMPHKT yang dilakukan tanpa adanya  persetujuan dari Dewan Komisans PT. MMPKT, tidak ada proposal maupun feasibility study atas proyek tersebut dan tidak tercatat dalam AKAP PT. MMPKT. <br /><br />Hal ini seperti yaang dijelaskan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) Roch Adi Wibowo, SH.,MH melalui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltim Romulus Haholongan Sitinjak, SH., MH kepada beritakorupsi.co<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifXN69d7kNAkoCpoOP3AewVkrdbYng7KJ3Byy-_uPJjLM5MXQ4gETta_HpRhwIiqF8ZnB5qcBDIMcxdHTCNAvz6qR2fQNawfHNmOn9PGu0Nv3TDXgptvBsPOE3_dYKHZjmy5XJNzY-K-VhAubBibFaqrkIW60JKfmkBqUfI7APM2s1YfGkshRY89dxz5U/s1590/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="752" data-original-width="1590" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifXN69d7kNAkoCpoOP3AewVkrdbYng7KJ3Byy-_uPJjLM5MXQ4gETta_HpRhwIiqF8ZnB5qcBDIMcxdHTCNAvz6qR2fQNawfHNmOn9PGu0Nv3TDXgptvBsPOE3_dYKHZjmy5XJNzY-K-VhAubBibFaqrkIW60JKfmkBqUfI7APM2s1YfGkshRY89dxz5U/w640-h302/1.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim terkait kronologis perkara yang disampaikan oleh Aspidsus Kejati Kaltim Romulus Haholongan Sitinjak, SH., MH sebagaimana terurai dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU, justru dianggap bukanlah Tindak Pidana Korupsi <br /><br />Anehnya lagi, Ke- 3 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim menyatakan, bahwa perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana, dan melepaskan Terdakwa Wendy dari seluruh tuntutan hukum (Ontalag van rechtsvervolging). Hal ini tertuang dalam Puutusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 2/PID.SUS-TPK/2024/PTSMR<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 46/Pid.TPK/2023/PN. Smr tanggal 2 Februari 2024 <br /><br />Karena dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan, bahwa Terdakwa Wendy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R1 Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Terdakwa Wendy pun dijatuhi (Vonis) hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp300 juta subsider 6 (enam) bulan kurugan dan membayar uang pengganti sebesar Rp10.776.000.000 subsider 3 (tiga) tahun penjara<br /><br />Putusan ini memang lebih ringan dari tuntutan JPU Kejati Kaltim yang menuntut Terdakwa Wendy dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun denda sebesar Rp300 juta subsider 6 (enam) bulan kurugan dan membayar uang pengganti sebesar Rp10.776.000.000 subsider 3 (tiga) tahun penjara <br /><br />Padahal, pada sidang sebelumnya dalam perkara ini, 2 Terdakwa yaitu Drs. H. Hazairin Adha, MM selaku Direktur Utama PT. Migas Mandin Pratama Kalimantan Timur (Dirut PT. MMPKT) periode tahun 2013-2016 dan Luki Ahmad, SE., M.SE selaku Direktur Utama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalmantan Timur (Dirut PT. MMPHKT) sudah berstatus Terpidana/Narapidana </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kejati Kaltim menyeret Terdakwa Wendy bukan tidak berasalan. Sebab ada keterlibatan Wendy dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Pernyertaan Pengelolaan Keuangan PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur (PT. MMPHKT) merupakan anak perusahaan PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (PT. MMPKT) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kaltim pada tahun 2014 yang bersumber daari APBD Pemprov Kaltim yang merugikan keuangan negara sebesar Rp10.776.000.000, sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan saat 2 Terdakwa sebelumnya yaitu Drs. H. Hazairin Adha, MM selaku Direktur Utama PT. Migas Mandin Pratama Kalimantan Timur (Dirut PT. MMPKT) periode tahun 2013-2016 dan Luki Ahmad, SE., M.SE selaku Direktur Utama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalmantan Timur (Dirut PT. MMPHKT) diadili dan dinyatakan terbukti bersalah</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Lalu mengapa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim melepaskan Terdakwa Wendy selaku Direktur Utama PT. Multi Jaya Concepts (Dirut PT. MJC) dalam perkara ini, sementara 2 Terdakwa sebelumnya sudah dinyatakan bersalah dan divonis pidana penajara serta putusan tersebut sudah berkekuatan guum tetap (inkracht van gewijsde)?</div><div style="text-align: justify;"><br />Pun demikian, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menghormati Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengatakan bahwa kasus yang menyeret Terdakwa Wedy bukanlah tindak pidana sehingga melepasakan Terdakwa Wendy dari tuntutan hukum <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiz2UV6sAQpVTxGIod9lYNLoxq0lKgRDAaruP-kBVJv9iNC3QtsDoy7B9be8vLERW7AY5yLHvmLQwJZSfNuIfAiYfn_MDoh9bM6aY2550iDmEfXad5htF11rgp0ZPULpevi1_kl7yGPHiU5R_5QH8NsveLTa-vPtZ4ZxVlGhz4z8g7c3cygqpWEbJglsAw/s1578/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="850" data-original-width="1578" height="344" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiz2UV6sAQpVTxGIod9lYNLoxq0lKgRDAaruP-kBVJv9iNC3QtsDoy7B9be8vLERW7AY5yLHvmLQwJZSfNuIfAiYfn_MDoh9bM6aY2550iDmEfXad5htF11rgp0ZPULpevi1_kl7yGPHiU5R_5QH8NsveLTa-vPtZ4ZxVlGhz4z8g7c3cygqpWEbJglsAw/w640-h344/4.jpg" width="640" /></a></div>Dan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur akan melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Apakah Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI akan berpihak pada penegakan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan JPU dan menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda, atau menguatkan putusan PT Kalimantan Timur?<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan dan tuntutan JPU dijelaskan, bahwa Terdakwa WENDY selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas Multi Jaya Concepts (PT. MJC) berdasarkan Akta Pendirian PT. MJC Nomor 21 tanggal 06 April 2009 oleh Notaris Wasi’ah, SH., Sp.N, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. MJC Nomor 10 tanggal 10 Desember 2012 dan Akta Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. MJC Nomor 02 tanggal 02 Maret 2017 oleh Notaris Maria Astuti, SH, <br /><br />Bersama-sama dengan saksi Drs HAZAIRIN ADHA, MM Bin (alm) H. ABDULLAH RAFIT selaku Direktur Utama PT. Migas Mandin Pratama Kalimantan Timur (PT. MMPKT) periode tahun 2013-2016 (dilakukan penuritutan dalam berkus terpisah) dan saksi LUKI AHMAD SE., M.SE Bin MUHAMMAD selaku Direktur Utama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalmantan Timur (PT. MMPHKT) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 <br /><br />Atau satidak-tida tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor PT MMPKT dan PT MMPHKT Jalan Siradi Salman Ruko Grand Mahakam Blok F No. 1 Samarinda <br /><br />Atau setidak daknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samannda atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidena Korupsi jo pasal 11, pasal 3 angka 9 jo Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/I/2011 tanggal 07 Februar 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, <br /><br />Bahwa Terdakwa telah "melakukan, yang menyuruha melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu telah melakukan pengelolaan keuangan yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan untuk kegiatan diluar bidang usaha, tidak sesual dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), tanpa persetujuan dewan pengawas/komisaris serta tanpa ada kajian (feasibility study)   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7UpkqWIJlsNgGqGdzquBwRU9LrnaLIKeAVJ9qMXOaH66tXlOA_sh-wKV4wd5jsgh4EAFkqOjRXIkuXD81N388zwJQ7KoOa07n3_ZZTVSLbthjd0VVIE6eJDrQzJoHH3ZsSWAfPpppowG6-ClwjgGScC59K3XN4VESkGt46Blwc2h4KvxkqRsK5u43NJE/s1392/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="662" data-original-width="1392" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7UpkqWIJlsNgGqGdzquBwRU9LrnaLIKeAVJ9qMXOaH66tXlOA_sh-wKV4wd5jsgh4EAFkqOjRXIkuXD81N388zwJQ7KoOa07n3_ZZTVSLbthjd0VVIE6eJDrQzJoHH3ZsSWAfPpppowG6-ClwjgGScC59K3XN4VESkGt46Blwc2h4KvxkqRsK5u43NJE/w640-h304/2.jpg" width="640" /></a></div>Sehingga bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 8 Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milk Daerah, Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 11 tahun 2009 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandin Pratama Kalimantan Timur, Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2010, Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MMPKT Nomor 100 tanggal 30 Nopember 2000 dan Pasal 3 ayat (1) (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) (2) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT MMPHKT Nomor 29 tanggal 22 Juni 2012 <br /><br />Serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negare atau perekonomian negara sebesar Rp10.776.000.000 (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Peng Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: LAPKΗΝ 676/PW17/5/2022 tanggal 26 Desember 2022, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Bahwa PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (PT. MMPKT) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 07 September 2009 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandin Pratama Kalimantan Timur dengan lapangan usaha yaitu melakukan usaha pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha hulu, usaha hilir maupun kegiatan jasa penunjang lainnya di Kalimantan Timur, <br /><br />Dengan modal dasar perseroan ditetapkan sebesar Rp640.000.000.000 (enam ratus empat puluh milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Deerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor & Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Deerah Nomor 11 Tahun 2009, dengan modal penyertaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah disetorkan sebesar Rp160.000.000.000 atau sebesar 25% dari modal dasar yang ditetapkan.<br /><br />Bahwa penyetoran modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada BUMD PT MMPKT yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan pada tanggal 00 April 2010 dan telah diterima oleh PT. MMPKT berdasarkan rekening koran PT. MMPKT pada Bank BPD Kalimantan Timur Nomor Rekening 0011504388 dengan nilai sebesar Rp. 150.600.000.000 (senatus lima puluh sembilan milyar enam ratun juta rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC7hm2-CSX9nNtU3Zk8NTVZ9Llxpc3JmVRXQ0bONDUNyPLzivIKr2jwm96igkwxs5kwnaI4R3NRjsLe2e8KCj2arD1MrdCcRBze_O6XVa1pK4AFSPrVf322P9RO_7IeaXvevt7wZeDWK44wm5qa4wzlSuzed3F5ISSVZmahHIGIeCjMWgg3hyphenhyphenwbOPAgHw/s1392/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="662" data-original-width="1392" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC7hm2-CSX9nNtU3Zk8NTVZ9Llxpc3JmVRXQ0bONDUNyPLzivIKr2jwm96igkwxs5kwnaI4R3NRjsLe2e8KCj2arD1MrdCcRBze_O6XVa1pK4AFSPrVf322P9RO_7IeaXvevt7wZeDWK44wm5qa4wzlSuzed3F5ISSVZmahHIGIeCjMWgg3hyphenhyphenwbOPAgHw/w640-h304/2.jpg" width="640" /></a></div>Pada tahun 2012, PT MMPKT membentuk anak perusahaan yaitu PT Migas Mandin Pratama Hiir Kalimantan Timur (PT MMPHKT) yang yang didirikan pada tanggal 22 Juni 2012 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan oleh Notaris Hasanuddin, SH., M.Hum., M.Kn. Nomor 29 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Nomor AHU-65841.AH.01.01 Tahun 2012. <br /><br />Dengan struktur komposisi kepemilikan saham sebesar 89% dimiliki oleh PT MMPKT dan sebesar 1% dimiliki oleh Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, dengan modal dasar perseroan sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) den telah disetoriditempatkan sebesar Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dangan komposisi PT. MMPKT sebesar Rp2.475.000.000 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Pusat Koperasi Pegawai Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp25.000.000 (dua pulun lima juta rupish)<br /><br />Bahwa tujuan didirikannya PT MMPHKT berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan, yaitu untuk menjalankan usaha di bidang minyak dan gas bumi dengan kagiatan usaha Export - Import dan perdagangan bahan bakar minyak tanah dan gas (kegiatan usaha hiir) yaitu: Penyalur Bahan Bakar, Minyak Tanah, Solar dan Gas untuk keperluan Rumah Tangga, Perkantoran, Industri dan Kapal Laut.<br /><br />Bahwa saksi Drs. HAZAIRIN ADHA, MM diangkat selaku Direktur Utama PT. MMPKT untuk periode tahun 2013-2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 539/K.624/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQGMZ9JYTWigKjQuiodaGvE68kD1951JLD03gm86KqsWUoIdSJ1vvtRDS_66RFvL3dhi6th5Dk7eop3Uwj4eX0-0vTG7Ved4NdN3GE9KXG6TtRb1IMGKKz2Fk_fPrgwUO55BznJ3LPY0EqVI9zTwD8W0kpJBnTekmzRXTna_fIxC8XnTkkb6p0-Ai1biI/s520/c.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="520" data-original-width="492" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQGMZ9JYTWigKjQuiodaGvE68kD1951JLD03gm86KqsWUoIdSJ1vvtRDS_66RFvL3dhi6th5Dk7eop3Uwj4eX0-0vTG7Ved4NdN3GE9KXG6TtRb1IMGKKz2Fk_fPrgwUO55BznJ3LPY0EqVI9zTwD8W0kpJBnTekmzRXTna_fIxC8XnTkkb6p0-Ai1biI/w606-h640/c.jpeg" width="606" /></a></div>Bahwa berdasarkan dokumen RKAP PT MMPKT Tahun 2014 tanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh saksi Drs. HAZAIRIN ADHA, MM selaku Direktur Utama PT MMPIKT, sebagai berikut:<br /><br />1) Strategi diversifikasi yaitu diantaranya:<br />a. Melakukan terobosan dan penjejakan pengembangan usaha untuk jasa-ja90 penunjang dibidang minyak dan gas bum baik usaha Hulu maupun Hilir.<br /><br />b. Dibidang usaha Hilir dikembangkan usaha trading Highs Speed Diesel (HSD) dan trading gas, serta upaya percepatan pembangunan storage tank dan tarminal curah ) <br /><br />2) Strategi coat reductions yaitu ;<br />a. Melakukan efisiensi biaya operasional perusahaan.<br />b. Menghindari aktivitas yang berdampak peda timbulnya biaya yang tidak relevan<br />c. Melaksanakan dan menekankan adanya satu analisis manajemen <br />d. Resiko dalam setiap aktivitas kegiatan/investami<br />e. Mengusahakan adanya investasi dari luar yang saling menguntungkan hingga dapat berbagi profit dan resiko.<br /><br />3) Strategi kemitraan usaha untuk lebih mengembangkan kemampuan bianis PT MMPKT baik di sektor hulu maupun hilir terus mengupayakan pengembangan usaha kamitraan strategis yang saling menguntungkan dengan beberapa perusahaan yang telah memiliki pengalaman dan SDM yang kompeten di bidang migas. <br /><br />Dengan adanya kemitraan ini diharapkan;<br />a. Dapat lebih meningkatkan pendapatan perusahaan <br />b. Tambahan pengalaman berupa transfer knowledge di bidang migas <br />c. Dapat memperluas jaringan bisnis<br /><br />4) Stutegi pengembangan usaha yang akan dilaksanakan melalui PT MMPHKT sabagai anak perusahaan PT MMPKT yaitu:<br /><br />a. Rencana pengembangan usaha pada industri hilir yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar Trading HSD dilakukan langkah menyewa/kontrak Storage Tank yang lokasinya cukup stategis guna menyuplai HSD ke perusahaan-perusahaan pertambangan besar di Kalimantan Timur. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut telah di bentuk anak perusahaan PT MMPKT yaitu: PT MMPHKT yang telah mulai melaksanakan kegiatan bisnis HSD dan Lubricant/Oli Trading<br /><br />b. Rencana pengembangan usaha pada jasa penunjang industri migas yaitu diantaranya penjajakan usaha untuk penyediaan logistik/catering yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan KPS/Pertamina dan swasta daerah yang akan dilaksanakan oleh PT MMPHΚΤ  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzm7EPe_l4jQzz-wwo2jl68JGzyaKu3CWOm8EWTE3IUMQQUpJIAWxO5oYbaPyxklSFQy6YR10XOcRZofe2U853r4pVSBKawRQ3fyF4GruVOsxcCUpOrRbxD_sR30vS3-z9_kwfaToy6H9ttZLjDtMnO4y5QPcD6MO4KBAyFvgiNP9hqclYSMLvrV3jy5k/s1392/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="662" data-original-width="1392" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzm7EPe_l4jQzz-wwo2jl68JGzyaKu3CWOm8EWTE3IUMQQUpJIAWxO5oYbaPyxklSFQy6YR10XOcRZofe2U853r4pVSBKawRQ3fyF4GruVOsxcCUpOrRbxD_sR30vS3-z9_kwfaToy6H9ttZLjDtMnO4y5QPcD6MO4KBAyFvgiNP9hqclYSMLvrV3jy5k/w640-h304/2.jpg" width="640" /></a></div>Balwa sakai LUKI AHMAD, SE MSE diangkat sebagai Direktur PT MMPHKT masa periode 2013-2017 bendasarkan Berita Acara RUPS PT MMPKT tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. HAZAIRIN ADHA, MM selaku Direktur Utama dan H. Sofyan Heim (alm) selaku Komisaris, dan berdasarkan Keputusan Direksi P'T MMPKT Nomor: 001/MMP-KT/SK/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Direktur PT MMPHKT yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. HAZAIRIN ADHA, MM<br /><br />Bahwa dana penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah diterima oleh PT. MMPKT hanya dipergunakan untuk operasional kantor, pembentukan anak perusahaan dan sebagian besar didepositokan yang seharusnya dipergunakan untuk melakukan usaha pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha hulu, usaha hilir maupun kegiatan jasa penunjang lainnya di Kalimantan Timur sebagaimana tujuan pembentukan dan lapangan usaha PT. MMPKT. <br /><br />Pada kurun waktu tahun 2014-2015, sebagian dana penyertaan modal tersebut oleh saksi Drs. Hazairin Adha, MM diberikan kepada sakai LUKI AHMAD, SE MSE selaku Direktur PT. MMPHKT untuk modal kegiatan diluar bidang usaha PT, MMPKT maupun PT. MMPHKT yaitu diinvestasikan ke terdakwa Wendy selaku direktur utama PT. Multi Jaya Concepts untuk proyek pembangunan rukan the Concepts business park<br /><br />Bahwa Terdakwa WENDY selaku Direktur Utama PT. MJC berdasarkan Akta Pendirian PT. MJC Nomor 21 tanggal 06 April 2009 oleh Notaris Wasi'an, SH, Sp.N. Akta Berita Acara Rapat Limum Pemegang Saham PT. MJC Nomor 10 tanggal 10 Desember 2012 dan Akta Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. MJC Nomor 02 tanggal 02 Maret 2017 oleh Notaris Maria Astuti, SH.<br /><br />Bahwa pada tahun 2014, awalnya terdakwa WENDY selaku Direktur ulama PT. MIC menemu sakai Drs. Hazainn Adha, MM selaku Direktur Utama PT MMPKT, Alm Sofyen Helmi selaku Komisaris PT. MMPKT dan saksi Luki Ahmad, SE,. M.SE selaku Direktur PT MMPHKT, dimana terdakwa menyampaikan rencana pembangunan ruko dan kantor (rukan) yang diberi nama The Concepts Business Park yang berlokasi di Jl. Teuku Umar, Kel Karang Asam Hilir, Kec. Sungai Kunyang Samarinda<br /><br />Pada tahun 2014, terdakwa WENDY selaku Direktur utama PT MJC melakukan. kerjasama proyek pembangunan rukan The Concepts Business Park dengan PT. Migas Mandiri Pratama Hir Kalimantan Timur (PT MMPHKT) yang dananya bersumber dari dana penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (PT MMPKT)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA_B5xPfDr-9PR0_1kUhaoErGsOcGmLIFA-CzCY1d1aGnq3CRmhL_BkFOBhevP7iCvWOCZmrAG3Jz7rmbMRd1BU1FsWaG77s_NO0J2jDnLHLoMLBuceoliAABrFHG7EcpskkBsB2ozGrr_FhEt3upD5ym20moTKCaHrMQT8bN7ayFvvtRISJdgaAObB5I/s1392/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="662" data-original-width="1392" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA_B5xPfDr-9PR0_1kUhaoErGsOcGmLIFA-CzCY1d1aGnq3CRmhL_BkFOBhevP7iCvWOCZmrAG3Jz7rmbMRd1BU1FsWaG77s_NO0J2jDnLHLoMLBuceoliAABrFHG7EcpskkBsB2ozGrr_FhEt3upD5ym20moTKCaHrMQT8bN7ayFvvtRISJdgaAObB5I/w640-h304/2.jpg" width="640" /></a></div>Dalam pertemuan tersebut, sakai Luki Ahmad, SE MISE melakukan hitung-hitungan hanya dengan membandingkan dengan deposito di Bank, maka benefit yang diperolen lebih tinggi jika dana dinvestasikan dalam usaha pembangunan The Concepts Business Park pada PT. MJG, sehingga Luki Ahmad, SE., M.SE mengajukan permohonan dana kepada PT MMPKT sebesar Rp12 milyar dan disetujui oleh Drs. Hazairin Adha, MM selaku Direktur Utama PT MMPKT<br /><br />Pada tanggal 10 September 2014, untuk mencairkan dana pembangunan proyek The Concepts Business Park dari PT MMPKT, sakai Drs. Hazairin Adha, MM selaku Direktur Utama PT MMPKT bersama dengan saksi Luki Ahmat, SE., M.SE selaku Direktur PT MMPHKT membuat perjanjian kerjasama nomor 046/DIR/MMPHKT/IX/2014 dengan isi perjanjian, PT MMPKT menyetujui penambahan modal yang diajukan oleh PT MMPHKT dengan nominal sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) yang akan digunakan untuk pengembangan proyek The Concepts Business Park<br /><br />Bahwa saksi Drs. Hazairin Adha, MM bersama saksi Luki Ahmad SE., MSE menyadari dan mengetahui bahwa kerjasama antara PT MMPKT dengan PT MMPHHT untuk investasi pada proyek The Concepts Business Park tersebut diluar bidang usaha PT. MMPKT maupun PT. MMPHKT, dilakukan tidak ada persetujuan dari Dewan Komisans PT MMPKT, tidak ada proposal maupun feasibility study atas proyek tersebut dan tidak tercatat dalam AKAP PT. MMPKT<br /><br />Bahwa dana sebesar Rp12.000 000 000 (dua belas milyar rupiah) telah diberikan seluruhnya kepada PT. MMPHKT, dimana pencairan dana hanya didasarkan permohonan dana dari saksi Luki Ahmad, SE. MSE dan disetujui oleh saksi Drs. Hazairin Adha, MM berdasarkan dokumen Payment Voucher PT MMPKT yang ditandatangani saksi Irene Devi selaku Bendahara dan saksi Drs. Hazarin Adha MM salaku Direktur Utama PT MMPKT atas Perjanjian Kerjasarma Nomor 046/DIR/MMPHKT/IX/2014 untuk Investasi pada PT Multi Jaya Concepts (PT MJC) <br /><br />Pencairan dana telah dilakukan ke rekening PT MMPHKT dengan 3 (tiga) kali pencairan yaitu sebagai berikut: <br />1. Tanggal 3 Oktober 2014 sebesar Rp4,800.000.000<br />2. Tanggal 25 November 2014 sebesar Rp3.600.000.000<br />3. Tanggal 12 Januarń 2015 sebesar Rp3.600.000.000  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqkZ7J2l9VZnwiDguWjJtcDqXAsZaFOfRaASL0etDZTYxFx0kjr8aHoXV5GVNsVFmbrAKP4gkKK-wOiJz6b0y_WbEQRK6w8nY6Xje1dGs5EX33e016PZSgk6V8JohefBhrA-uT7UMnxQsg_9gLYYQT2Hoa5UKtVk0Iz7XuHTO3Hi424Zhnpd_iAdTVsAQ/s1578/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="850" data-original-width="1578" height="344" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqkZ7J2l9VZnwiDguWjJtcDqXAsZaFOfRaASL0etDZTYxFx0kjr8aHoXV5GVNsVFmbrAKP4gkKK-wOiJz6b0y_WbEQRK6w8nY6Xje1dGs5EX33e016PZSgk6V8JohefBhrA-uT7UMnxQsg_9gLYYQT2Hoa5UKtVk0Iz7XuHTO3Hi424Zhnpd_iAdTVsAQ/w640-h344/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa untuk melaksanakan kerjasama proyek The Concepts Business Park antara PT. MMPHKT dan PT MJC, maka pada tanggal 19 September 2014, saksi Luki Ahmad, SE., MSE selaku Direktur Utama PT MMPHKT bersama-sama dengan terdakwa Wendy salaku Direktur Utama PT. MJC membuat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan The Concepts Business Park antara PT MMPHKT dan PT MJC dengan Akta Notaris Maria Astuti, SH Nomor 16 yang menebutkan diantaranya,;<br /><br />“PT MMPHKT menunjuk PT MJC sebagai pelaksana pengembang untuk membangun di atas lahan yang dimiliki oleh PT MJC (Sertifikat Hak Milik Nomor 1072 atas Nema WENDY) untuk dibangun Kawasan Rukan yang dinamakan The Concepts Business Park yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, dengan pendanaan modal kerja deri PT MMPHKT sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) dengan Jangka Waktu maksimal 18 bulan terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan PT MJC telah menyelesaikan rangkaian pekerjaan dan atau apabila proyek telah dianggap selesai dan atau maksimal 18 bulan sampai dengan tanggal 01 April 2016<br /><br />Selanjutnya sakai Luki Ahmad, SE., M.SE selaku Direktur Utama PT. MMPHKT melakukan pencairan dana proyek The Concepts Business Park kepada terdakwa WENDY selaku Direktur Utama PT. MJC sabesar Rp12.000.000.000 (dua belas mitlar rupiah) melalui transfer rekening dari rekening PT. MMPHKT pada Bank Mutiara No rekening 51000001744356003 ke rekening PT. MJC pada Bank BNI No Rakening 257062306, dengan rincian sebagai berikut;<br />1) Tanggal 3 Oktober 2014 sebesar Rp4.800.000.000<br />2) Tanggal 25 November 2014 sebesar Rp3.000.000.000<br />3) Tanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp3.600.000.000<br /><br />Bahwa dana sebesar Rp12.000.000.000 (dus belas milar rupiah) tersebut yang akan digunakan untuk biaya pembangunan kawasan Rukan The Concepts Business Park, pembuatan gambar dan desain, pematangan lahan dan sertifikat lahan, pembangunan, promosi serta penjualan, akan tetapi sampai dengan saat ini pembangunan kawasan rulan The Concepts Business Park tidak pernah dilaksanakan oleh terdakwa Wendy, padahal dana sebesar Rp12.000.000.000  (dua belas milyar) telah diterima seluruhnya.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNLwZthZRPdp3vT8syl1YuAVVJxgGBs2bY8t30lRIgY9u9mlG0fSFA_A7-nrnbzSDsAMGjG5rXxu41tcsebpM64ZY206svlG2zzXp4tAHkbODUHHk_Qe_MTT3sKdKAkQun_0cAwe70RpvUeDA2pPmLVHOqIoTd98FUoQXUjdtPYQqyR0R7_2ph4gFceEg/s1392/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="662" data-original-width="1392" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNLwZthZRPdp3vT8syl1YuAVVJxgGBs2bY8t30lRIgY9u9mlG0fSFA_A7-nrnbzSDsAMGjG5rXxu41tcsebpM64ZY206svlG2zzXp4tAHkbODUHHk_Qe_MTT3sKdKAkQun_0cAwe70RpvUeDA2pPmLVHOqIoTd98FUoQXUjdtPYQqyR0R7_2ph4gFceEg/w640-h304/2.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa WENDY bersama-sama dengan saksi Drs. HAZAIRIN ADHA, MM dan saksi LUKI AHMAD, SE., MSE yang tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan kawasan Rukan The Concepts Business Park, melakukan pengelolaan keuangan yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan untuk kegiatan diluar bidang usaha, tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), tanpa persetujuan dewan pengawas/komisaris serta tanpa ada kajian (feasibility study) merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan sebagai berikut:<br /><br />1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efekt transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keedlan dan kepatutan<br /><br />2. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;<br />- Pasal 92 ayat (1) : Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan<br />- Pasal 92 ayat (2) : Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar <br />- Pasal 97 ayat (1) : Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)<br /><br />- Pasal 97 ayat (2) : Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab<br /><br />- Pasal 97 ayat (3) : Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secaга pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrkO8XQV4VfII4bhuzb-lJxZDpkdMQEyIIlBjhwTw57RDfzbNZ03e5JHm7MhzGJhdc0AaNlJBbsKa9LplZFN8K_qmp6Nr1MqDdeZ072EbXmplrlofpJydk-6t142HnWBaQGweYJGDfdN9-Wz22zCVTyPTZAP6pkvvHhv2Z6-6qKB0IJBe6ohmckhnildM/s1392/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="662" data-original-width="1392" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrkO8XQV4VfII4bhuzb-lJxZDpkdMQEyIIlBjhwTw57RDfzbNZ03e5JHm7MhzGJhdc0AaNlJBbsKa9LplZFN8K_qmp6Nr1MqDdeZ072EbXmplrlofpJydk-6t142HnWBaQGweYJGDfdN9-Wz22zCVTyPTZAP6pkvvHhv2Z6-6qKB0IJBe6ohmckhnildM/w640-h304/2.jpg" width="640" /></a></div>- Pasal 97 ayat (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:<br />a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, <br />b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan: <br />c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan <br />d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut<br /><br />3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur ;<br />- Pasal 4 ayat (1) Pembentukan PT. Migas Mandi Pratama Kalimantan Timur untuk mengendalikan dan mengelola potensi minyak dan gas bumi baik dalam kegiatan usaha hulu maupun hilir it serta serta kegiatan kegiatan jasa jasa penunjang penunjang lainnya <br /><br />- Pasal 4 ayat (2) : tujuan pembentukan PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur yaitu ;<br />a. Menjamin efektifitas pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi secara akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparen. <br />b. Memwujudkan alih tehnologi dan manajemen serta peningkatan dan pemberdayaan SDM<br />c. Melakukan pengambilalihan seluruh saham milik Pemerintah Provinsi dan atau BUMD Pamerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun anak. perusahaannya yang bergerak dibidang minyak dan gas bumi <br />d. Meningkatkan sumber PAD<br /><br />- Pasal 5 : untuk mencapai maksud dan tujuan PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur, Melakukan usaha pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha hulu, usaha hilir maupun kegiatan jasa penunjang lainnya di Kalimantan Timur sesuai ketentuan perundang-undangan.<br /><br />4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah <br />- Pasal 8: Direksi memarlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal;<br />a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran BUMD<br /><br />b. Memindahtangankan atau menghipotekken atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milk BUMD Penyertaan modal dalam Perusahaan lan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmNMyr6NSzWmBkH6dXCdFaHhlc3FQmlj74lFp5Gy-R6YahF7YqvwiHsciCdFDMA5Wif5GKUpZIlx_jBfjn6fDJ1BxADajWYT7THxq_OMyjtc9t53IzQtyb8u3BobcFpokCnmGJ-HD_Ave3zBnfFZi43Y7okBQURAHQ0REikrh86D1G4vkCwy7IuwWuluI/s1590/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="752" data-original-width="1590" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmNMyr6NSzWmBkH6dXCdFaHhlc3FQmlj74lFp5Gy-R6YahF7YqvwiHsciCdFDMA5Wif5GKUpZIlx_jBfjn6fDJ1BxADajWYT7THxq_OMyjtc9t53IzQtyb8u3BobcFpokCnmGJ-HD_Ave3zBnfFZi43Y7okBQURAHQ0REikrh86D1G4vkCwy7IuwWuluI/w640-h302/1.jpg" width="640" /></a></div>5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Migas Mandin Pratama Kalimantan Timur Nomor 100 tanggal 30 Nopember 2009, pasal 12 ayat (1): Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : <br /><br />a Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank) <br /><br />b Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan maupun diluar negeri harus dengan persetujuan komisaris<br /><br />6. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur<br /><br />- Pasal 17 ayat (1) : Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD (RKAP) sebagai penjabaran tahunan RJP (Rencana Jangka Panjang) <br />- Pasal 17 ayat (2) : RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:<br />a. Rencana kerja yang dirinci atas misi BUMD, Sasaran Usaha, Strategi Usaha Kebijakan BUMD dan Program Kerja atau Kegiatan,<br />b. Anggaran BUMD yang dirinci atas setiap anggaran programı kegiatan<br />c. Proyeksi keuangan BUMD dan anak perusahaannya (bila ada)<br />d. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS atau RBP/RDP atau Pemilik Modal sesuai dengan anggaran dasar BUMD yang bersangkutan dan atau kebijakan dan pertimbangan Direksi <br /><br />7. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT MMPH Kalmantan Timur oleh Notaris Hasanuddin, SH, M.hum, M.Kn. Nomor 29 tanggal 22 Juni 2012. <br />- Pasal 3 ayat (1) : Maksud dan tujuan Perseroen ialah untuk berusaha di bidang minyak dan gas bumi   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK2mArvC3iikjvK5hhVu5dCsCKCBErkbVTo-hi9nNFu4bM4xA8pDYmyWE3UhUgwiBZN8mfqOD3Bh-RSY4WIOCIVcwBwCB3q4A-4gS83ZTWIjipGIqrcxAokWXXg_N8Rf_Mr3O42Zm26Xcec1LIC_d4uuvxN4CZywdS9VbDwhOiVDc-aNmsB7kROlhYHY4/s1392/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="662" data-original-width="1392" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK2mArvC3iikjvK5hhVu5dCsCKCBErkbVTo-hi9nNFu4bM4xA8pDYmyWE3UhUgwiBZN8mfqOD3Bh-RSY4WIOCIVcwBwCB3q4A-4gS83ZTWIjipGIqrcxAokWXXg_N8Rf_Mr3O42Zm26Xcec1LIC_d4uuvxN4CZywdS9VbDwhOiVDc-aNmsB7kROlhYHY4/w640-h304/2.jpg" width="640" /></a></div>- Pasal 3 ayat (2) : Untuk mencapa maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : Export-Import dan Perdagangan Bahan Bakar Minyak Tanah dan Gas (Kegiatan Usaha Hilir) Hilir) yaitu : Penyaluran Bahan Bakar, Minyak Tanah, Solar dan Gas untuk keperluan Rumah tangga, Perkantoran, Industri dan Kapal Laut. <br /><br />- Pasal 12 ayat (1) huruf a : Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) harus dengan persertujuan Dewan Komisaris<br /><br />- Pasal 17 ayat (1) : Direksi menyampaikan rencana keja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai<br /><br />- Pasal 17 ayat (2) : Rencana Karja sebagaimana pada ayat (1)harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang<br /><br />8. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga pada PT MMPH Kalimantan Timur tanggal 1 September 2013 pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan : bahwa Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan tahun buku berikutnya kepada Komisaris paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhimya tahun buku sedang berjalan<br /><br />Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Karugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Pada PT Migas Mandiri Pratarna Hilir (PT MMPH) Kalimantan Timur yang merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Migas Mandiri Pratama (PT MMP) Kalimantan Timur Nomor: LAPKKN-676/PW17/5/2022 tanggal 26 Desember 2022, <br /><br />Dengan kesimpulan hasil audit menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan Rukan The Concept Business Park yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp10.776.000.000 (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah)<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diencam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R1 Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Tiga Hakim PT Lepaskan Terdakwa Korupsi Rp10,776 M, Kejati Kaltim Kasasi

#Dalam kasus ini, 2 Terdakwa yaitu Drs. H. Hazairin Adha, MM (PT. MMPKT) dan Luki Ahmad, SE., M.SE (Dirut PT. MMPHKT) sudah berstatus Narapi...

»