Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muhammad : Dewan Hanya Memberi Rekomondasi, Kalau Pemecatan Kadinkes Itu Kewenangan Bupati

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaYWQiU_NqW8sHnQ_cPYCXKbXfo940h79RN-N9Fr3evHhRfqcqv3iits6nyudTedQUV6G4KgldjpbvQd7UPVRi00pg-4haAXtZUY0Ulyf6w-bdJKGPim9IZspISrwM5EU996MFj_FmOGU/s1600/20191026_041028.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="299" data-original-width="207" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaYWQiU_NqW8sHnQ_cPYCXKbXfo940h79RN-N9Fr3evHhRfqcqv3iits6nyudTedQUV6G4KgldjpbvQd7UPVRi00pg-4haAXtZUY0Ulyf6w-bdJKGPim9IZspISrwM5EU996MFj_FmOGU/s640/20191026_041028.jpg" width="443" /></a></div> <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO </b>–“Ibarat ungkapan, air mengalir dari ketinggian ke tempat yang renda, kalau uang dari bahwan ke atasan”, seperti yang kembali terjadi di Kabupaten Gresik terkait pemotongan gaji pegawai Dinkes (Dinas Kesehatan) Kabupaten Gresik yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan, drg. SG. <br /><br />Sebelumnya, pada taahun sejaak 2014 - 2017 lalu, 2 (dua) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yaitu dr. Sugeng dan dr. H.M. Nurul Dholam yang menggantikan dr. Sugeng, juga pernah melakukan pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di 32 Puskesmas Kabupaten Gresik pada tahun yang jumlahnya sebesar Rp.2.451.370.985. <br /><br />Anehnya, yang diseret Kejari Gresik ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili hanyalah dr. H.M. Nurul Dholam yang sudaah divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Sementara dr. Sugeng hingga hari ini, “aman dan nyaman”. Pada hal dalam surat dakwaan JPU sangat jelas menyebutkan, bahwa pemotongan itu sudah berlangsung sejak 2014 dimana dr. Sugeng menjabat sebagai Kepala Dinas.<br /><br />Kemudian hal yang sama juga terjadi di BPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresi tahun 2018 - 2019 sejumlah Rp2.1 miliyar. Dalam kasus ini tak jauh beda dengan di Dinkes Kab. Gresik tahun 2014 -2017. Tiga Kepala BPAKD Kab. Gresik yaitu Yetty Sri Suparyati (sudaah pensiun), Andhy Hendro Wijaya (Sekda Gresik) dan M. Mukhtar.<br /><br />Dalam kasus ini, baru terdakwa M. Mukhtar yang sudah divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Sementara Andhy Hendro Wijaya baru sekitar sepekan yang lalu ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejari Gresik.<br /><br />Terkait pemotongan gaji sekitar 900 pegawai Dinkes Kabupaten Gresik yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas, Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik langsung bereaksi dengan memanggil drg Saifudin Ghozali selaku Kepala Dinas Kesehatan.<br /><br />Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Komis IV DPRD Kab. Gresik, Muhammad saat dihubungi beritakorupsi.co melalui saluran telephon genggamnya, Selasa, 29 Oktober 2019.<br /><br />Muhammad menjelaskan, Komisi IV akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan untuk diminta penjelasannya terkait pemotongan itu, apakah ada dasar hukumnya.<br /><br />“Besok (hari ini, 30 Oktober 2019) Komisi IV akan memanggil yang bersangkutan, dan meminta penjelasan terkait pemotongan itu, apakah ada dasar hukumnya,” kata Muhammad.<br /><br />Saat disinggung, sangsi terberat yang akan diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan andaikan pemotongan itu tidak ada dasar hukumnya, Ketua Komis IV ini menjelaskan, bisa berupa pencopotan jabatan hingga pemecatan, namun hal itu adalah kewenangan Bupati.<br /><br />“Bisa berupa pencoptan jabatan ataau pemecatan. Namun itu adalah kewenangan Bupati, Dewan hanya memberikan rekomondasi,” lanjutnya.<br /><br />Saat ditanya kembali, apakah pemotongan gaji pegawai itu termasuk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Mohammad menjelaskan, bahwa itu ada di Inspektorat.<br /><br />“Kalau itu tergantung hasil pemeriksaan Inspektorat,” ujarnya.<br /><br />Sementara hingga saat ini, berdasar infirmasi yang didapat beritakorupsi.co dilapangan, belum ada hasil keputusan dari Inspektorat Kabupaten Gresik, apakah itu termasuk pelaanggaran dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau hal bisa. Sementara Wakil Bupati Gresik, Qosim, tak mau memberi komentar saat dihubungi beritakorupsi.co melalui pesa WhastApp ke Nomor Hand Phonnya. (Red dan Biro Gresik)

News Pemerintahan Tipikor Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muhammad : Dewan Hanya Memberi Rekomondasi, Kalau Pemecatan Kadinkes Itu Kewenangan Bupati

BERITA KORUPSI .CO –“Ibarat ungkapan, air mengalir dari ketinggian ke tempat yang renda, kalau uang dari bahwan ke atasan”, seperti yang k...

»

Uang Rp2.5 Juta, Menghantarkan Abd. Aziz Kepenjara 1 Thn

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNSGZcPwpLzQrDLT1N-bhBXO4QdCHudJVFr3yI627PscqNzptyOmMhGpFQJqwYr3VJLWp_JxLFFk-Bv-9gg4V4FefQOSbC7uamY7lsM3wuW9Eo5cviXbrY4ZnfKKmtdY3tgk9yBXpgvUI/s1600/Abd.+Aziz.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNSGZcPwpLzQrDLT1N-bhBXO4QdCHudJVFr3yI627PscqNzptyOmMhGpFQJqwYr3VJLWp_JxLFFk-Bv-9gg4V4FefQOSbC7uamY7lsM3wuW9Eo5cviXbrY4ZnfKKmtdY3tgk9yBXpgvUI/s640/Abd.+Aziz.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Abd. Aziz (kanan)</td></tr> </tbody></table> <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b> Ibarat Peribahasa, Nasi sudah jadi bubur. Penyesalan datangnya belakangan, sebab yang diawal adalah formulir. Itulah yang akan dijalani Abd. Aziz saa ini.<br /><br />Karena uang sebesar Rp2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Abd. Aziz (57) warga Dusun Bringin, Desa Apa’an, Kec. Pangatengan, Kabupaten Sampang Jawa Timur inipun menjadi penghuni warga Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) di Kabupaten Sampang, karena uang itu dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi, dengan meninggalkan anak semata wayang yang saat ini berusia 6 tahun.<br /><br />Yang terseret dalam kasus ini tidak hanya terdakwa Abd. Aziz, melainkan ada beberapa terdakwa yang sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, diantaranya terdakwa Mastur Kiranda (yang pinjam bendara terdakwa Abd. Aziz),; Noriman (yang membeli bendara terdakwa Abd. Aziz dari Mastur Kiranda),;  Didik Hariyanto Direktur CV Bina Consultan (yang mengerjakan pekerjaan) dan Sofiyan (pengawas/perencana).<br /><br />Kepada beritakrupsi,co, terdakwa Abd. Aziz bercerita. Sejak mendirikan CV Amor Palapa pada tahun 2009 lalu, Abd. Aziz baru mndapat 1 proyek PL (Penunjukan Langsung) dari Bupati Nurcahya, dan mendapat keuntungan sebesar Rp20 juta. Pada tahun 2016, Abdul Aziz meminjaamkan CV nya kepada orang lain dengan imbalan sebesaar Rp1.5 juta. Dan pada tahun 2016, Abdul Aziz kembali meminjamkan CV nya ke pihak lain dengan imbalan Rp2.5 juta sekaligus menghantarnya ke penjara.<br /><br />“Saya menyesal, saya tidak tahu kalau begini. Sejak 2009 samapai sekarang hanya mendapat satu proyek dari Bupati Nurcahya. Tahun 2016 saya dapat uang Rp1.5 juta, saat itu CV saya dipinjam. Tahun 2016, yang saat ini saya alami, saya terima Rp2.5 juta. Anak saya hanya satu, saat ini usia 6 tahun. Saya kapok,” kata terdakwa dengan polos dan tidak ada tampangnya sedikitpun sebagai kontraktor.<br /><br />“Terima kasih karena sudah memberikan saya saran. Tadi Jaksanya bilang ke saya supaya mengucapkan terima kasih ke sampean (anda),” ucapnya polos.<br /><br />Andai saja Abd. Aziz tidak meminjamkan bendera atau CV Amor Palapa miliknya ke sahabatnya sesama kontraktor di Kabupaten Sampang untuk mengerjakan proyek pemerintah daerah dan juga tidak menanda tangani dokumen kontrak dengan imbalan sebesar Rp2.5 juta, mungkin cerita hidupnya akan berbeda. <br /><br />Walaupun uang sebanyak itu sudah dikembalikannya ke kas negara melalui JPU sekitar 3 pekan lalu atas saran dari beritakorupsi.co sebelum JPU membacakan surat tuntutan, namun hal itu tetap dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi. Karena dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak menyebutkan nominal uang yang dinikmati oleh tersangka/terdakwa. Namun bisa jadi salah pertimbangn Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara terhadap terdakwa.<br /><br />Pada sidang sebelumnya, dalam surat tuntutan JPU Kejari Sampang, menuntut terdakwa dengan pidana penjara yang totalnya selama 2 tahun dan 6 bulan. Dengan rincian, yaitu tuntutan pokok (pidana penjara badan) selama 1 (satu) tahun dan 6 (nenam) bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta dituntut pula untuk mengembalikan uang sebesar Rp2.5 juta dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan kalau terdakwa tidak membayar maka jaksa akan menyita harta bendanya, dan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.<br /><br />Pada sidang yang berlangsung Selasa, 29 Oktober 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 1 (satu) tahun tehadap terdakwa Abd. Aziz dalam perkara Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby, kasus Korupsi proyek pembangunan kelas baru SMPN 2 Kabupaten Sampang pada tahun 2016 yang menelan anggaran dari APBD Kab. Sampang sebesar Rp Rp134.800.000 (Seratus tiga puluh empatjuta delapan ratus ribu rupiah) dan merugikan keuangan negara sama dengan jumlah anggaran.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-YRI-V58c07VQdyN2cCLrFerVnJd7q6wOQMDte7IVCQkYk_N987UTwvXCjXg_US5bUvTeI3uuShJKCu93hNeXZb8GK1-Td66orTp4zAQr4-886OpyzmwEne6_6OSKDKGN-n1m6JS6H9I/s1600/Abd.+Aziz....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-YRI-V58c07VQdyN2cCLrFerVnJd7q6wOQMDte7IVCQkYk_N987UTwvXCjXg_US5bUvTeI3uuShJKCu93hNeXZb8GK1-Td66orTp4zAQr4-886OpyzmwEne6_6OSKDKGN-n1m6JS6H9I/s640/Abd.+Aziz....jpg" width="640" /></a></div> Vonis pidana penjara terhadap terdakwa Abd. Aziz yang diampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya,  Yuliana Heriyanti Ningsih dkk dari LBH YLKI (Lembaga Legundi Keadilan Indoneisa), dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Hisbullah Idris dengan diabantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti juga dihadri JPU dari Kejari Sampang.<br /><br />Dalam pertibangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Abdul Aziz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum secara bersamaa-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UU No.31 Th.1999 sebagaimana telah telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Abdul Aziz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa selama satu (1) tahun, denda sebesar lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000). Apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama Satu (1) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa langsung menyatakan menerima, sementara JPU pikir-pikir. “Saya menerima,” kata terdakwa.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat tuntutan  JPU menyatakan, bahwa terdakwa Abd.Aziz selaku Direktur CV.Amor Palapa yang beralamat di Ds. Apa'an, Kec. Pangarengan, Kab. Sampang Madura Jawa Timur bersama-sama dengan Mastur Kiranda dan Noriman (tersangka dalam berkas perkara Terpisah/Splitsing), antara bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 atau setidak tidaknya dalam suatu waktu tahun 2016 bertempat di Sekolah SMPN 2 Ketapang Desa Ketapang Barat Kec.Ketapang Kab.Sampang Madura Jawa Timur, atau setidak tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang mendapat anggaran Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana DPA Nomor : 1.01.1.01.01.16.03.5.2 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang.<br /><br />Setelah Dokumen Penganggaran Dinas Pendidikan Kab. Sampang di sahkan oleh Tim Anggaran dengan persetujuan DPRD Kab. Sampang, kemudian semua kegiatan di Dinas Pendidikan Kab. Sampang dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui website LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Kab. Sampang.<br /><br />Selanjutnya dengan adanya penayangan RUP, semua penyedia jasa konsultan di Kab. Sampang mengetahui tentang adanya kegiatan perencanaan dan pengawasan di Dinas Pendidikan Kab. Sampang. Kemudian dari penayangan itu, penyedia jasa konsultan memasukkan profil company (perkenalan) melalui Bagian Sekretariat Dinas Pendidikan Kab. Sampang, kemudian oleh sekretariat akan di Disposisikan ke bidang kebijakan dan pembiayaan Disdik Kab. Sampang,<br /> <br /> Sehingga PPTK Akh. Raji'un (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) profil yang masuk dari masing-masing penyedia jasa konsultan di inventarisir. Setelah diinventarisir kemudian PPK M. Jupri Riyadi, S.Pd, SH, MMPd (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) membuat surat kepada pejabat pengadaan yaitu Sri Warsono, ST.Msi untuk diadakan pengadaan langsung pada perencanaan dan pengawasan kegiatan RKB SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang TA 2016 terhadap CV Bina Consultan.<br /><br />Bahwa atas dasar surat dari PPK, kemudian Pejabat Pengadaan mengundang Direktur CV Bina Consultan yakni Didik Hariyanto (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) untuk memasukkan pra kualifikasi dengan melampirkan dokumen-dokumen kelengkapannya antara lain : SUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konsultansi; NPWP Perusahaan; Laporan Pajak; TDP (Tanda Daftar Perusahaan); Kartu Tanda Keanggotaan Asosiasi; SBU (Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan).<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgECE7eWjzntsuCKUtyr9QafGyc6gv1VJaVntQBFHv8J-qZZXjyYJ2pT-3B6gpCGKhCqONJAGOJ474HC3lNiRX34IIcQ_aH2XtkGHSrWWxxvobL_TvdeU1Cbl1cxjVe1t_ny_MQU9Ab3SU/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgECE7eWjzntsuCKUtyr9QafGyc6gv1VJaVntQBFHv8J-qZZXjyYJ2pT-3B6gpCGKhCqONJAGOJ474HC3lNiRX34IIcQ_aH2XtkGHSrWWxxvobL_TvdeU1Cbl1cxjVe1t_ny_MQU9Ab3SU/s640/2.png" width="640" /></a></div> Setelah memenuhi pra kualifikasi, kemudian dilakukan penawaran harga terhadap perencanaan dan pengawasan untuk selanjutnya Pejabat Pengadaan melaksanakan evaluasi harga (saat itu penawaran CV Bina Consultan memenuhi syarat penawaran dimana harga tersebut msih dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS).<br /><br />Selanjutnya Pejabat Pengadaan mengundang kembali CV Bina Consultan untuk dilakukan negosiasi harga. Setelah tahap negosiasi selesai, kemudian Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung pada pekerjaan perencanaan dan pengawasan.<br /><br />Kemudian pejabat pengadaan membuat surat penetapan CV Bina Consultan sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan yang ditujukan kepada PPK dalam hal ini CV CV Bina Consultan dengan direktur Didik Hariyanto (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan sebagaimana kontrak Perencanaan Nomor : 425/01l6.03.PRC.SMPN/KONTRAK/lV/434.101/2016 Tanggal 27 April 2016 dan Pengawasan Nomer : 425/ 16.03/02.pwsviil 16.03/“1/2016 Tanggal 25 Agustus 2016<br /><br />Bahwa setelah RKA (rencana kegiatan anggaran) Dinas Pendidikan Kab. Sampang disahkan semua kegiatan tersebut yang dituangkan dalam RUP (rencana Umum Pengadaan), selanjutnya dengan adanya RUP, semua rekanan yang ada di Kab. Sampang, mengetahui tentang adanya kegiatan pengadaan di Dinas Pendidikan Kab. Sampang baik fisik maupun non ftsik, selanjutnya CV Amor Palapa memasukkan Proposal/Proflle company melalui bagian sekretariat, kemudian didisposisi kebagian sarana dan prasana Dinas Pendidikan. Kemudian oleh PPTK  Akhroji’un (tersangka dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) di invetarisir.<br /><br />Dan setelah beberapa waktu kemudian, PPK yakni M. Jupri Riyadi. S.Pd, SH, MMPd (tersangka dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) menyurati Pejabat Pengadaan Sri Warsono untuk dilakukan pengadaan Langsung (PL) atas semua proposal yang masuk (dimana yang tertera pada halaman 27 pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 1425/16.03/KONTRAK/434.lOl/VIIU2016 Tanggal 25 Agustus 2016 tentang Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016, CV Amor Palapa di mana tyerdakwa Abd. Aziz adalg sebagai Direktur, ditunjuk dan memenuhi syarat sebagai penyedia barang dan jasa dalam Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016, karena sudah melewati tahapan evaluasi kualifikasi dan penawaran harga.<br /><br />Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 425 / 16.03/65/ SPMK / 434 . lOl/VIII/ 2016 tanggal 25 Agustus 2016 dalam Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016 dimana ketentuan pengerjaan selama 100 (Seratus) hari Kalender dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:<br /><br />Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang tersebut tidak dikerjakan oleh terdakwa ABDAZIS selaku Direktur CV AMOR PALAPA, melainkan dalam pelaksanaan proses tahapan Pengadaan Langsung (PL) perusahaan CV. AMOR PALAPA dipinjam oleh saksi Mastur Kiranda (tersangka dalam berkas perkara Terpisah/Splitising) yang mana saksi Mastur Kiranda memberikan Fee kepada Terdakwa selaku Direktur CV. AMOR PALAPA sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) agar dapat mengerjakan Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016 namun kemudian oleh saksi Mastur Kiranda peketjaan tersebut dijual/dialihkan kepada Noriman (tersangka dalam berkas perkara Terpisah/Splitising) sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 2 Ketapang Ds. Ketapang Barat, Kec. Ketapang Kab. Sampang , Pelaksana pekerjaan tidak sah/tidak sesuai dengan kontrak dikarenakan, Saksi Noriman tidak memegang atau tidak beracuan pada RAB yang sudah ada dan telah di sepakati oleh kedua belah pihak yaitu Pihak PPK yakni Saksi M.JUPRI RIYADI.S.Pd, SH, M.MPd dan terdakwa ABD AZIS selaku Direktur CV AMOR PALAPA, sehingga dapat dipastikan kualitas bangunan tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam kontrak.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhANlPv2evAC4zDm9BQv-ZuC_SNJE-1I83LoM0zPkEg6-ehtY4zD2Tpsga5yae8uDDWupS_ktIxDZ2biPd4grvw54uP6FHif7B0UE5STgqzM_V9nHjncozrySGT79hDjTAR5hbBcY7nyzs/s1600/IMG_20190924_135948.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="562" data-original-width="640" height="562" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhANlPv2evAC4zDm9BQv-ZuC_SNJE-1I83LoM0zPkEg6-ehtY4zD2Tpsga5yae8uDDWupS_ktIxDZ2biPd4grvw54uP6FHif7B0UE5STgqzM_V9nHjncozrySGT79hDjTAR5hbBcY7nyzs/s640/IMG_20190924_135948.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa Pembayaran Pekerjaan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang tersebut dinyatakan 100% dengan rincian sebagai berikut: Pembayaran Tahap I senilai 45 % yakni sebesar Rp60.660.000 sebagaimana Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00599/SPM-LS/1.01.01/l1/2016, Tanggal 08 Nopember 2016 perihal pembayaran Termyn I Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang;<br /><br />Pembayaran Tahap II senilai 50 % yakni sebesar Rp67.400.000 sebagaimana Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00832/SPM-LS/l.01.01/12/2016, Tanggal 06 Desember 2016 perihal pembayaran Termyn II Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2  Ketapang Kab. Sampang.<br /><br />Pembayaran Tahap III senilai 5 % yakni sebesar Rp. 6.740.000 Surat Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00833/SPM-LS/l.Ol.01/l2/2016, Tanggal 06 Desember 20l6 perihal pembayaran Termyn lll Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang.<br /><br />Bahwa proses Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab Sampang tersebut, oleh terdakwa ABD AZlS selaku Direktur CV AMOR PALAPA tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat (3) (Penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedian barang ataujasa specialist) dan Ayat (4) (Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 3 penyedia barang atau jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.<br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kontruksi H. Ahmad Musyafak setelah melakukan cek fisik bangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab Sampang tersebut Roboh, disebabkan karena pekerjaan bagian-bagian fisik, seperti pegerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan atap, pekerjaan Kusen pintu dan jendela tidak dikerjakan secara benar serta tidak sesuai dengan RAB, sehingga menyebabkan adanya perubahan bentuk dari fisik bangunan (rusak) yang akhirnya bangunan tersebut roboh, terjadi kegagalan kontruksi yang mengakibatkan bangunan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal yaitu penambahan ruang kelas baru SMPN 2 Kec. Ketapang Sampang.<br /><br />Bahwa berdasarkan hasil audit oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang No. X.O43/63/434.100/2018 tanggal 28 September 2018 diperoleh hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp l34.800.000 (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).<br /><br />Bahwa meskipun hasil pemeriksaan fisik bangunan tersebut terpasang sebesar Rp29.592.130,420 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh koma empat ratus dua puluh rupiah) tetap dinilai sebagai total loss, karena fisik bangunan terjadi kegagalan kontruksi sehingga bangunan tersebut tidak bisa dimanfaatkan, sehingga terjadi Kerugian Negara sebesar Rp134. 800. 000 (Seratus tiga puluh empatjuta delapan ratus ribu rupiah).<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abd. Aziz selaku Direktur CV. Amor Palapa bersama-sama dengan Mastur Kiranda dan Noriman (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rpl34.800.000 (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).<br /><br />Bahwa terdakwa Abd. Aziz selaku Direktur CV Amor Palapa menyalahgunakan kewenangannya meminjamkan perusahaan terdakwa kepada Mastur Kiranda dan mendapat Fee sebesar Rp2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari  Mastur Kiranda, kemudian oleh Mastur Kiranda dijual kepada Pelaksana yang tidak sah yakni Noriman (tersangka dalam berkas perkara Terpisah/Splitising) sebesar Rp25.000.000 (dua Puluh lima juta Rupiah).<br /><br />Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 2 Ketapang Ds. Ketapang Barat, Kec. Ketapang Kab. Sampang, pelaksana tidak sah karena Noriman tidak memegang atau tidak beracuan pada RAB yang sudah ada didalam kontrak yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak yaitu PPK M. Jupri Riyadi dan terdakwa Abd. Aziz selaku Direktur CV Amor Palapa, sehingga dapat dipastikan kualitas bangunan tidak akan sesuai dengan RAB yang ada dalam kontrak.<br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kontruksi H. Ahmad Musyafak, setelah melakukan cek fisik bangunan Ruang Kelas Baru tersebut yang roboh karena pekerjann bagian-bagian fisik  seperti pegerjaan beton, peketjaan pasangan, pekerjaan atap, pekerjaan kusen pintu dan jendela  tidak dikerjakan secara benar dan sesuai RAB, sehingga menyebabkan adanya perubahan bentuk dari fisik bangunan (rusak) yang akhirnya bangunan tersebut roboh, terjadi kegagalan kontruksi yang mengakibatkan bangunan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal yaitu penambahan ruang kelas baru pada SMPN 2 Kec. Ketapang Sampang.<br /><br />Bahwa berdasarkan hasil audit oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang No. X.O43/63/434.lOO/20l8 tanggal 28 September 2018 diperoleh hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp. 134.800.000,(Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).<br /><br />Meskipun hasil pemeriksaan fisik bangunan tersebut terpasang senilai Rp29.592.130,420 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh koma empat ratus dua puluh rupiah) tetap dinilai sebagai total loss, karena fisik bangunan terjadi kegagalan kontruksi sehingga bangunan tersebut tidak bisa dimanfaatkan, sehingga terjadi Kerugian Negara sebesar Rp134.800.000,(Seratus tiga puluh empatjuta delapan ratus ribu rupiah).<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 Th.1999 sebagaimana telah telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. (Jen/T1m)

News Tipikor Uang Rp2.5 Juta, Menghantarkan Abd. Aziz Kepenjara 1 Thn

Terdakwa Abd. Aziz (kanan) BERITA KORUPSI .CO – Ibarat Peribahasa, Nasi sudah jadi bubur. Penyesalan datangnya belakangan, sebab yang d...

»

“Terseretkah” Kadinkes Kab.Malang Dalam Perkara Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaEnsRF41ztBkCitospdD9hAv8bZM1iYPzcuJ6-gYdzr0uXJEvMt1-hxvY18M_dY0_DHdmlu7rpCaUxI7Dpsa7E48l8oETFykKsdL-ALaIx9-wiRqXqxKgM9cW-HNUPKckm-cqOEPh1mo/s1600/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaEnsRF41ztBkCitospdD9hAv8bZM1iYPzcuJ6-gYdzr0uXJEvMt1-hxvY18M_dY0_DHdmlu7rpCaUxI7Dpsa7E48l8oETFykKsdL-ALaIx9-wiRqXqxKgM9cW-HNUPKckm-cqOEPh1mo/s640/2..jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>JPU Hari : Sampai saat ini belum ada tersangka baru, kalau mengenai apa yang diperintahkan Majelis Hakim pasti kita kembangkan </b><span style="font-size: small;">  </span></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b>Apakah Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang Abdurachman, bisa jadi tesangka kasus dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Tahun 2015 sebesar Rp676.500.000 ? <br /><br />Pertanyaan inilah yang timbul, setelah kehadiran orang nomor satu (Abdurachman) dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebagi saksi untuk terdakwa Yohan Charles I Lengkey selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam kasus perkara dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Tahun 2015 sebesar Rp676.500.000 pada sidang yang berlangsung, Senin, 28 Ojtober 2019.<br /><br />Kehadiran Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam persidangan kali ini adalah atas perintah Majelis Hakim pada sidang sebelumnya (Senin, 21 Oktober 2019) kepada JPU (JaksaPenuntut Umum) untuk menghadirkaannya bersama para Kepala Puskesmas yang saat itu hadir memberikan keterangan sebagai saksi.<br /><br />Pada persidangan yang berlangsung (Senin, 28 Ojtober 2019) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur diktuai Hakim Rohmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Kock) yakni M. Mahin dan Sangadi, adalah mendegarkan keterangan 15 oraang saksi yang di hadirkan JPU Hari dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen Kabupaten Malang untuk terdakwa Yohan Charles I Lengkey yang didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, Suryono Pane dkk. <br /><br />Ke-15 saksi yang dihadirkan JPU termasuk Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yaitu 1. Nurul Hidayati (Perawat Puskesmas),; 2. Widya (Kepala Puskesmas),; 3. Sus Jumlati (Bendahara Puskesmas),; 4. Dimas Kurniawan (Perawat Puskesmas),; 5. Widodo Widjanarko (Kepala Puskesmas),; 6. Subtarini (Bendahara Puskesmas),; 7. Uswatun Hazanah (Kepala Puskesmas),; 8. Astuti (Bendahara Puskesmas),; 9. Dewi Pertiwi (Perawat Puskesmas),; 10. Didik Sulistyanto (Kepala Puskesmas),; 11. Asri Dinawati (Bendahara Pengeluaran),; 12. Lasmini (Pembantu Bendahara),; 13. Titin Herawati (Pegawai Dinkes), dan 14. Willem Petrus (Kepala BPKAD).<br /><br />Persidangan kali ini dibagi dalam 3 (tiga) session atas usulan Penasehat Hukum terdakwa. Session pertama, terdiri dari para Kepala Puskesmas, yang pada sidang pekan lalu sudah memberikan keterangan, lalu session ke II mendengarkan adalah bendahara, dan ke-3 barulah Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan sertaa Willem Petrus, Kepala BPKAD.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Asri, Lasmini dan Titin kepada menjelaskan, bahwa yang mencairkan uang persediaan (UP) sebesar Rp676.500.000 dari Bank Jatim Cabang Kepanjen adalah Asri Dianawati selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang berdasarkan rekomondasi dari para Kepala Bidang. <br /><br />Kemuian uang sebesar Rp676.500.000 itu diserhkan kepada terdakwa Yohan Charles I Lengkey diruang kerjanya (Asri Dianawati). Menurut Asri Dianawati atas pengakuan terdakwa, bahwa duit itu diserahkan kepada Abdulrahman untuk diserakan kepada Bupati<br /><br />Dari keterangan saksi ini justru membuat heran Majelis Hakim, karena dokumen yang sebagi bukti hanya berupa buku seperti catatan jadwal kerja atau tugas. Bahkan Majelis Hakimpun menanyakan kepada saksi tugas dari bendahara. Namun saksi hanya terdiam.<br /><br />Sementara keterangan Abdulrahman kepada Majelis Hakim, justru tidak mengakui telah memerintahkan para Kepala Puskesmas untuk melakukan pemotongan dana kapitasi untuk menutupi kekurangan honor perawat Ponkesdes di 39 Puskesmas Kab.Malang masing-masing sebesar Rp250.000 dari bulan Januari 2015 hingga  Juli 2015 yang totalnya sebesar Rp676.500.000. Padahal, para Kepala Puskesmas pada sidang pan lalu terungkap, bahwa Abdulrahmanlah yang memerintahkan. <br /><br />“Apakah saudara pernah memerintahkan para Kepala Puskesmas untuk memotong dana Kapitasi untuk menutupi kekurangan honor perawat Ponkesdes?,” tanya Hakim anggota M. Mahin yang dikenal sangat tegas dan teliti seteiap kali mendengarkan keterangan para saksi pada sidang-sidang lainnya.<br /><br />“Tidak pernah,” jawab Abdulrahman </span></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaf8v7gnlzDkqwQgf17oR0cI17uw1LtPR8oSH0tAKpCZ6O-4NHzsMD0TL347KXG8dMCdQxfTHeKrSRTn-GICnIAi0NIHFTy8ESvgNsUAeNcsBlmFUMay_uPfd6cdlt-yLDJscgVQbeqdE/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaf8v7gnlzDkqwQgf17oR0cI17uw1LtPR8oSH0tAKpCZ6O-4NHzsMD0TL347KXG8dMCdQxfTHeKrSRTn-GICnIAi0NIHFTy8ESvgNsUAeNcsBlmFUMay_uPfd6cdlt-yLDJscgVQbeqdE/s640/4.jpg" width="640" /></a></span></span></div> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> Karena Abdulrahman tidak mengakui, Majelis Hakimpun memerintahkan JPU untuk menghadirkan para Kepala Puskesmas kembali memasuki ruang sidang yang sebelumnya sudah memberikan keterangan untuk di kroschek langsung dengan keterangan Abdulrahman. <br /><br />Kepada Majelis Hakim, para kepala Puskesmas ini menjelaskan, kalau yang memerintahkan untuk melakukan pemotongan itu adalah Abdulrahman. Namun Abdulrahman tetap tidak mengakuinya.<br /><br />Setelah mendengarkan keterangaan Abdulrahman, Asri, Lasmini dan Tintin serta para Kepala Puskesmas, Majelis Hakimpun memerintahkan JPU untuk mendalami keterangan saksi dalam kasus perkara dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Tahun 2015 sebesar Rp676.500.000 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur atas perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Honorarium Ponkesdes Di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2015.<br /><br />“Silahkan sudara dalam keterangan saksi ini, sejauh mana perannya dalam kasus ini,” perntah Anggota Majelis Hakim M. Mahin kepada JPU.<br /><br />Terkait perintah Majelis Hakim untuk mengembangkan keterangan Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam kasus dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes Puskesmas Kabupaten Malang, kepada beritakorupsi.co JPU Hari mengatakan, pasti akan mengembangkannya namun hingga saat ini belum ada tersangka baru.<br /><br />"Belum ada tersangka baru. Kalau mengembangkan pasti kita kembangkan keterangan saksi, dan kita tunggu proses sidang ini," ucap JPU Hari. <br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan dijelaskan, bahwa terdakwa Yohan Charles I Lengkey, SE selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 821.2/360/421.202/2013 tentang pengangkatan dalam Jabatan Sebagai Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, pada kurun waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Jl. Panji No. 120 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Malang telah mengalokasikan Anggaran Belanja Langsung Pegawai yang diperuntukkan sebagai Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Honorer/Tidak tetap (Perawat Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes) di Kabupaten Malang dalam rangka peningkatan kesejahteraan perawat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di tingkat Desa/Kelurahan dengan total anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp3.510.000.000 untuk 390 orang perawat dengan perincian sebagai berikut :<br /><br />1. Untuk 80 orang perawat bersumber dari 100 % APBD Propinsi sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),; 2. Sebanyak 310 orang perawat honorariumnya bersumber dari APBD   Propinsi sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sharing APBD Kabupaten Malang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).<br /><br />Bahwa terdapat kenaikan honorarium perawat ponkesdes dari tahun sebelumnya yakni tahun 2014 sebesar Rp750.000 menjadi sebesar Rp1.000.000 pada tahun 2015, sebagaimana pembahasan kenaikan honor perawat ponkesdes untuk tahun 2015 antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan seluruh pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Timur, sehingga terdapat kenaikan honor masing-masing perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) sebesar Rp250.000 namun pada awal tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Malang masih belum dapat menaikkan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 sebagaimana yang diminta oleh Propinsi Jawa Timur.</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHv28M6HBAdXWYi1PtagTafRA0FzDXz3PSNLpmV188MVXDnyFo0RD_m_VEETIUw_Xc1yaU_zGdhy6h8q1lzpNWK5DhFrEMlMsT1C2gx2HNjGrMiW8zJ7N6SkrmmNZQgfNCqTtYqY35LFY/s1600/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHv28M6HBAdXWYi1PtagTafRA0FzDXz3PSNLpmV188MVXDnyFo0RD_m_VEETIUw_Xc1yaU_zGdhy6h8q1lzpNWK5DhFrEMlMsT1C2gx2HNjGrMiW8zJ7N6SkrmmNZQgfNCqTtYqY35LFY/s640/6..jpg" width="640" /></a></span></span></div> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Kemudian, Abdurachman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan Yohan Charles I Lengkey selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang serta beberapa Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengumpulkan para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Malang dan meminta agar seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang membayar terlebih dahulu kenaikan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 sampai dengan adanya perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015, yakni terkait dengan kenaikan honor perawat ponkesdes sebesar Rp250.000. Dan apabila kenaikan honor perawat Ponkesdes tersebut telah ada pada perubahan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2015, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Malang akan mengembalikan pembayaran kenaikan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 per-perawat kepada Puskesmas di wilayah Kabupten Malang.<br /><br />Sebagai dasar pemberian honorarium perawat Ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang, pada awal tahun 2015, pemerintah Kabupaten Malang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang (Pihak pertama) membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan masing-masing perawat Ponkesdes (pihak kedua). Salah satu pasalnya menyebutkan, pihak pertama memberikan imbalan kepada pihak kedua sebesar Rp750.000 setiap bulannya yang dibebankan dalam DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Proses pencairan alokasi anggaran yang diperuntukkan sebagai pembayaran Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Dokter Umum dan Perawat Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015, dilakukan dengan mekanisme menggunakan uang persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang terlebih dahulu dengan cara awalnya, Lasmini selaku pembatu Bendahara pengeluaran atau juru bayar gaji membuat rekapan jumlah honorarium perawat Ponkesdes yang akan dibayarkan berdasarkan data dari Urusan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br /><br />Setelah itu, rekapan jumlah honorarium diserahkan ke Bidang Pelayanan Kesehatan, selanjutnya bidang Pelayanan Kesehatan membuat nota dinas pengajuan permohonan pencairan anggaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mendapatkan disposisi, dimana nota dinas tersebut yang ditandatangani oleh Kasi Yankesdes dan Rujukan dengan mengetahui RA. Ratih Maharani selaku kepala Bidang Pelayanan dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Yan dan PKM).<br /><br />Setelah nota dinas pengajuan permohonan pencairan pembayaran honor perawat Ponkesdes tersebut mendapat disposisi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, selanjutnya Asri Dianawati selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencairkan uang persediaan (UP) ke Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan menggunakan cek. <br /><br />Setelah Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran mencairkan uang persediaan yang akan digunakan untuk membayar honor perawat ponkesdes dari Bank, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Lasmini selaku pembatu Bendahara pengeluaran atau juru bayar gaji, kemuidia oleh lasmini diserahkan kepada masing-masing perawat Ponkesdes di wilayah Kabupten Malang antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, dimana rincian nota Dinas pencairan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 sejumlah Rp4.742.250.000 </span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_lnzam0GBgSPKEOyZQEiD5976uUvr4ZG59xnAaqSk0XMG4qOLFzUOYI1szenyPogXM26DZXmNXxbRQPjco8PnTcE584zRI6tyOuQH_JhV_Wn4ySmmmbZAPfz_XIZ0kv2v5hypTkvHJag/s1600/b..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_lnzam0GBgSPKEOyZQEiD5976uUvr4ZG59xnAaqSk0XMG4qOLFzUOYI1szenyPogXM26DZXmNXxbRQPjco8PnTcE584zRI6tyOuQH_JhV_Wn4ySmmmbZAPfz_XIZ0kv2v5hypTkvHJag/s640/b..jpg" width="640" /></a></span></span></div> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> Lasmini menyerahkan pembayaran honorarium perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang kepada masing-masing perawat Ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang dengan cara, Lasmini memberitahukan kepada pihak Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang, bahwa honor perwat Ponkesdes telah tersedia. Kemudian pihak Puskesmas melalui Bendahara Gaji mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, selanjutnya Lasmini menyerahkan dana pembayaran Honorarium Perawat Ponkesdes tersebut kepada Bendahara Gaji Puskesmas disertai dengan penyerahan daftar nama-nama Perawat penerima Honorarium (SPJ) yang sudah disiapkan administrasinya oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br /><br />Setelah Bendahara Gaji masing-masing puskesmas merealisasikan pembayaran Honorarium kepada masing-masing Perawat Ponkesdes, kemudian para Perawat menandatangani daftar penerimaan honorarium sebagai bukti bahwa dana honorarium telah diberikan dan diterima oleh masing-masing perawat Ponkesdes. Selanjutnya pihak Puskesmas melalui Bendahara Gaji menyerahkan kembali bukti/daftar penerimaan honorarium (SPJ) yang telah ditandatangani masing-masing Perawat Ponkesdes kepada Lasmini yang merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas realisasi pembayaran Honorarium Perawat Ponkesdes Tahun 2015.<br /><br />Setelah mencairkan uang persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk membayar honor perawat ponkesdes, kemudian terdakwa Yohan Charles I Lengkey memerintahkan Asri Dianawati selaku bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mencairkan ganti uang persediaan (GU-UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk menganti uang persediaan (UP) yang telah dicarikan dan digunakan untuk membayar honor perawat Ponkesdes.<br /><br />Pencairan ganti uang persediaan (GU-UP) tersebut dilakukan oleh Asri Dianawati dengan cara, Asri Dianawati mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persedian yang ditanda tangani oleh Asri Dianawati selaku Bendahara, terdakwa Yohan Charles I Lengkey selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) serta Abdurachman selaku Pengguna Anggaran ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang.<br /><br />Setelah itu, dari DPKKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian, dan ganti uang persediaan tersebut masuk ke rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Syarat-syarat kelengkapan dokumen untuk bisa dilakukan proses pencairan Honorarium Perawat Ponkesdes dengan mekanisme, ganti uang persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 adalah : 1. Lembar kontrol yang berisi pagu anggaran beserta realisasi dan sisa anggaran,; 2. Surat Pengantar pengajuan SPM permintaan pembayaran GU yang ditanda tanggani oleh Sekretaris Dinas Kesehatan yang ditujukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD),; 3. Surat Pernyataan Pengajuan SPP yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran,; 4. Daftar penguji surat perintah membayar (SPM) yang ditanda tanggani oleh Pengguna Anggaran,; 5. Kwitansi pengajuan ganti uang yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPK dan Pengguna Anggaran,; 6. Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) yang ditanda tanggani oleh Pengguna Anggaran,; 7.    Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran,; 8. Penelitian kelengkapan dokumen yang ditanda tanggani oleh PPK, dan 9. Pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran<br /><br />Pencairan dana honoraium perawat ponkesdes tahun 2015 yang diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang dan telah diterbitkan SP2D yakni sebesar    Rp4.741.250.000<br /><br />Pada bulan Agustus 2015, terjadi perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015, dimana terdapat tambahan honor perawat Ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 yang berasal dari APBD Kabupaten Malang. Selanjutnya pada bulan Agustus 2015, Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencairkan dana uang persediaan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk membayar honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp1.000.000, disamping itu pada bulan Agustus 2015, Asri Dianawati juga mencairkan uang Persediaan untuk membayar kekurangan honor perawat Ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dengan total sebesar Rp676.500.000.<br /><br />Setelah mencairkan uang persediaan untuk pembayaran honor perawat Ponkesdes bulan Agustus 2015 serta kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 s/d Juli 2015 tersebut, kemudian Asri Dinawati menyerahkan honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 tersebut kepada Lasmini untuk diserahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes melalui bendahara Puskesmas.<br /><br />Sedangkan uang kekurangan honor perawat ponkesdes masing-masing dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.00 diminta oleh terdakwa Yohan Charles I Lengkey dan mengatakan kepada Asri Dianawati, bahwa terdakwa Yohan Charles I Lengkey sendiri yang akan menyerahkan kekurangan honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 yang totalnya sebesar Rp676.500.000 kepada masing-masing perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang.</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIzbPwamNXEVCDTWtnmZ2qHHbz0JB9gN2FdZDFIUxcdS2dxHQjLQ3vWB0_RnCZTRQVH3XJjHNvOodc5HHKrg9UYRVBHt1WRq2llh-hqP1eY4tChfU4zIgaDQw49eAgZIk62-N2y8zyJjM/s1600/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIzbPwamNXEVCDTWtnmZ2qHHbz0JB9gN2FdZDFIUxcdS2dxHQjLQ3vWB0_RnCZTRQVH3XJjHNvOodc5HHKrg9UYRVBHt1WRq2llh-hqP1eY4tChfU4zIgaDQw49eAgZIk62-N2y8zyJjM/s640/d.jpg" width="640" /></a></span></span></div> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> Setelah membawa uang kekurangan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp676.500.00 tersebut, terdakwa Yohan Charles I Lengkey tidak menyerahkan kekurangan honor perawat ponkesdes kepada masing-masing perawat di wilayah Kabupaten Malang.<br /><br />Selanjutnya terdakwa Yohan Charles I Lengkey memerintahkan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk melakukan pencairan dana Honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 beserta kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dengan mencairkan uang Ganti Uang Persediaan, lalu Asri Dianawati mencairkan ganti uang persediaan (GU-UP) yang diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang, dimana pencairan ganti uang persdiaan yang diajukan tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada PPK dan PA untuk diperiksa kelengkapannya.<br /><br />Dalam pengajuannya, khusus untuk kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut tidak dilengkapi dengan Pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran berupa tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, namun Asri Dianawati tetap mengajukannya kepada terdakwa Yohan Chalres I Lengkey selaku PPK, karena pengajuan tersebut atas permintaan terdakwa Yohan Chalres I Lengkey.<br /><br />Selanjutnya, setelah menerima berkas pengajuan pencairan ganti uang persediaan (GU-UP) yang telah dipergunakan untuk membayar honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 serta kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, kemudian selaku PPK (pejabat penantausahaan keuangan) yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 tahun 2007, dan Nomor 21 tahun 2011 yakni huruf b, meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, huruf c Melakukan verifikasi SPP.<br /><br />Terdakwa Yohan Chalres I Lengkey telah melawan hukum yakni idak melakukan verifikasi SPP, serta tidak meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diajukan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, walaupun Asri Dinawati selaku bendahara pengeluaran tidak melampirkan pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran berupa tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 sebagai sarat pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut, terdakwa Yohan Chalres I Lengkey tetap memberikan persetujuan atas pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000.<br /><br />Setelah pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat Ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP) tanpa dilengkapi tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut, mendapat persetujuan dari terdakwa Yohan Chalres I Lengkey selaku PPK, kemudian pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP) tersebut diajukan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Abdurahman selaku Pengguna Anggaran.</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzLfEZUpIPOjpxjHME2gL22UV9R4CTHNLbLoGbxxWJa0rUNtLu1Piqf6JD9bqFdE4UeJmj6lqhC-B3i_KJi1sBTpZwanalTy4gibV7lTQyoibv4HUULQ_61FoqlpP7zS3dkRLksBwXJWA/s1600/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzLfEZUpIPOjpxjHME2gL22UV9R4CTHNLbLoGbxxWJa0rUNtLu1Piqf6JD9bqFdE4UeJmj6lqhC-B3i_KJi1sBTpZwanalTy4gibV7lTQyoibv4HUULQ_61FoqlpP7zS3dkRLksBwXJWA/s640/f.jpg" width="640" /></a></span></span></div> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Kemudian Abdurachman menyetujui pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat Ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP), sehingga pengajuan Surat Perintah Membayar dan SPP diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang dan kemudian oleh DPPKAD menerbitkn SP2D.<br /><br />Pencairan honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 beserta kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 telah masuk ke rekening bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dan dana kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut tetap tidak diserahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes di  Kabupaten Malang.<br /><br />Perbuatan terdakwa Yohan Charles I Lengeky tidak sesuai dengan ketentuan yakni : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentabng Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 tahun 2007, dan Nomor 21 tahun 2011; 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa Di Jawa Timur ; 3. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/93/KEP/421.013/2015 tanggal 30 januari 2015 tentang pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang, Bendahara pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tahun Anggaran 2015 ; 4. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/01.1/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) ; 5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/03/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015, dan Nomor 440/65/KEP/421.103/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/03/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Yohan Charles I Lengkey yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni terdakwa Yohan Charles I Lengkey telah menikmati sebagian uang kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut, karena uang kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 seluruhnya tidak diserahkan kepada masing-masing perawat Ponkesdes di Kabupaten Malang.<br /><br />Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp676.500.000 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur atas perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Honorarium Perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2015.<br /><br />Akibat perbuatannya, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen/T1m) </span></span>

News Tipikor “Terseretkah” Kadinkes Kab.Malang Dalam Perkara Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes ?

JPU Hari : Sampai saat ini belum ada tersangka baru, kalau mengenai apa yang diperintahkan Majelis Hakim pasti kita kembangkan     BER...

»

Kasus Dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes Kab.Malang Makin Jelas

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM5zWKTeDKvOL8Cuw3e-JMeDlwy5l7g2SKDXOtG5uPr9hn5Yrh5pWBa0BjaJ_Du4-7dTpVZceAZonXZEJa1MvBrRU9IW-9yA9jqqsxmWDU7kpJuq-_ByrU-fDR8s9s3DH5uD2PnjaY2x8/s1600/1f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM5zWKTeDKvOL8Cuw3e-JMeDlwy5l7g2SKDXOtG5uPr9hn5Yrh5pWBa0BjaJ_Du4-7dTpVZceAZonXZEJa1MvBrRU9IW-9yA9jqqsxmWDU7kpJuq-_ByrU-fDR8s9s3DH5uD2PnjaY2x8/s640/1f.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">saaksi dari kiri depan, 1. Nurul Hidayati (Perawat Puskesmas),; 2. Widya (Kepala Puskesmas),; 3. Sus Jumlati (Bendahara Puskesmas),; 4. Dimas Kurniawan (Perawat Puskesmas),; 5. Widodo Widjanarko (Kepala Puskesmas),; 6. Subtarini (Bendahara Puskesmas),; 7. Uswatun Hazanah (Kepala Puskesmas),; 8. Astuti (Bendahara Puskesmas),; 9. Dewi Pertiwi (Perawat Puskesmas),; 10. Didik Sulistyanto (Kepala Puskesmas),; 11. Asri Dinawati (Bendahara Pengeluaran),; 12. Lasmini (Pembantu Bendahara),; 13. Titin Herawati (Pegawai Dinkes),; 14. Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan 15. Willem Petrus (Kepala BPKAD).</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>“Terungkap dalam persidangan, bahwa yaang memerintahkan pemotongan adalah Kepala Dinas Kesehatan dan uang sebesar Rp676.500.000 diserahkan terkwa kepada Kepala Dinas”</b></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO </b></span>– Senin, 28 Oktober 2019, Sidang Perkara kasus dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Puskesmas di Kabupaten Malang pada tahun 2015 lalu sebesar Rp676.500.000 yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur “ibarat penyidikan” untuk mengungkap siapa saja yang terlibat.<br /><br />Anehnya, dalam dakwaan JPU Kejari Kepanjen Kabupaten Malang, hanya menyeret Yohan Charles I Lengkey selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebagai terdakwa, shingga pasal 55 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam surat dakwaan itupun tidak tercantum. Yang intinya, bahwa dalam kasus ini tidak ada pihak lain selain terdwakwa Yohan Charles I Lengkey sendiri.<br /><br />Sementara dalam persidangan terungkap, bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pemotongan dana Kapitasi menutupi kekurangan honor perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Puskesmas di Kabupaten Malang dari Januari hingga Juli 2015 lalu yang jumlahnya sebesar Rp676.500.000 adalah Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sekaligus sebagaai PA (Pengguna Anggaran).<br /><br />Dan yang mencairkan uang sebesar Rp676.500.000 dari Bank Jatim Cabang Kepanjen yang diduga tidak sesuai prosedur adalah Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan. Dan duit itu kemudian diseraahkan kepada terdakwa. Dan oleh terdakwa diseraahkan kepada Kepala Dinas untuk diserahkan kepada Bupati.<br /><br />Inilah yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diktuai Hakim Rohmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Kock) yakni M. Mahin dan Sangadi, dengan agenda mendegarkan keterangan 15 oraang saksi yang di hadirkan JPU Hari dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen Kabupaten Malang untuk terdakwa Yohan Charles I Lengkey yang didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, Suryono Pane dkk.<br /><br />Ke-15 saksi yang dihadirkan JPU yaitu; 1. Nurul Hidayati (Perawat Puskesmas),; 2. Widya (Kepala Puskesmas),; 3. Sus Jumlati (Bendahara Puskesmas),; 4. Dimas Kurniawan (Perawat Puskesmas),; 5. Widodo Widjanarko (Kepala Puskesmas),; 6. Subtarini (Bendahara Puskesmas),; 7. Uswatun Hazanah (Kepala Puskesmas),; 8. Astuti (Bendahara Puskesmas),; 9. Dewi Pertiwi (Perawat Puskesmas),; 10. Didik Sulistyanto (Kepala Puskesmas),; 11. Asri Dinawati (Bendahara Pengeluaran),; 12. Lasmini (Pembantu Bendahara),; 13. Titin Herawati (Pegawai Dinkes),; 14. Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan 15. Willem Petrus (Kepala BPKAD).<br /><br />“Yang menyuruh Pak Abdulrahman,” kata saksi-sasi selaku Kepala Puskesmas kepada Majelis Hakim.<br /><br />Saat hal itu dipertanyakan Majelis Hakim kepada Abdulraman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaabupaten Malang, tidak mengakuinya. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Abdulrahman terkesan berbelit-belit. Sehingga Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk mendalamainya.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil4m2nYzjBveX9qcTl8iI-QoUcvOqgFV-GIIC4G74TkpSP-ylg0FO2TOGoGRNMksbMM3Q4fVW4NF3Mm_-CxyUS39W0D9hD7xk8uMZQ4Pn_tsfF2WdEiUaK1l0tCXxRDh8eZFTc6aUgMeg/s1600/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil4m2nYzjBveX9qcTl8iI-QoUcvOqgFV-GIIC4G74TkpSP-ylg0FO2TOGoGRNMksbMM3Q4fVW4NF3Mm_-CxyUS39W0D9hD7xk8uMZQ4Pn_tsfF2WdEiUaK1l0tCXxRDh8eZFTc6aUgMeg/s640/f.jpg" width="640" /></a></div> “Siahkan didalami keterangan saksi ini sejauh mana perannya dalam kasus ini,” perintah Majelis Hakim kepada JPU<br /><br />Selain itu terungkap pula, adanya pertemuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Abdulrahman dengan terdakwa disalah satu Rumah Makan. Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas memerintahkan terdakwa untuk membakar barang bukti berupa tanda terima uang sebesar Rp676.500.000 agar tidak ketaahuan oleh KPK.<br /><br />Yang tragisnya dalam pertemuan Kepala Dinas Kesehatan dengan terdakwa di Rumah Makan itu adalah, perintah Kepala Dinas terhadap terdakwa, supaya mengakui kepada penyidik bahwa uang sebesar Rp676.500.000 dibawa oleh almarhum Imawan semasa hidupnya yang sudah meninggal 2 tahun lalu.<br /> <br /> Hal ini dipertanyakan Penasehat Hukum terdakwa, Suyono Pane terhadap saksi Abdulrahman. Namun lalgi-lagi Abdulrahmman tidak mengakuinya. Padahal terdakwa menyimpan bukti rekaman dan tanda terima uang dari terdakwa sebesar Rp676.500.000. <br /><br />Menanggapi bukti tanda terima yang ditunjukan PH terdakwa kepada Majelis Hakim, JPU Hari mengatakan seusai persidangan, bahwa itu adalah berupa foto copy dan tanda tangan saksi tidak sama.<br /><br />“Yang tadi foto cpy, tanda tangannya tidak sama,” kata JPU Hari<br /><br />Saat disinggung perintah Majelis Hakim untuk mengembangkan keterangan saksi Abdulrahman, JPU Hari mengatakan akan mengembangkannya. Namun JPU Hari menjelaskan belum ada tersangka lain<br /><br />“Kalau dikembangkan pasti dikembangkan, tapi belum ada tersangka lain. Kita tunggu proses sidang ini sampai selesai,” kata JPU Hari.<br /><br />Sementara terdakwa Yohan Charles I Lengkey kepada beritakorupsi.co seusai persidangan juga  menjelaskan, bahwa yang ditunjukkan kepada Majelis Hakim adalah tanda terima uang yang ditandatangani si Abdulrahman, namun berupa foto copy. Sebab menurut terdakwa, asli dari bukti tnda terima itu sudah dibakar atas perintah Abdulrahkan karena takut ketahuan KPK.<br /><br />“Tadi tanda terima berupa foto copy, karena aslinya kan sudah dibakar atas perintah Pak Abdulrahman karena takut ketahuan KPK. Awalnya Dia (Abdulrahman) tidak Mau, tapi saya paksa baru mau menandatangani,” kata terdakwa.<br /><br />Terkait tandatangan Abdulrahman yang tidak sama antara di bukti tanda terima dengan yang ada di KTP Abdurahkam, menurut terdakwa, bahwa tandatangan Abdulrahman ada dua. Terdakwa mengatakaan, tanda tangan Abdulrahman yang ada di bukti tanda terima uang sama dengan tanda tangannya di SK terdakwa.<br /><br />“Tanda tangannya ada dua. Yang di KTP beda, tapi di SK saya sama dengan yang ada di bukti tanda teriama itu,” kata terdakwa kemudian. (Jen/T1m)

News Tipikor Kasus Dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes Kab.Malang Makin Jelas

saaksi dari kiri depan, 1. Nurul Hidayati (Perawat Puskesmas),; 2. Widya (Kepala Puskesmas),; 3. Sus Jumlati (Bendahara Puskesmas),; 4. Di...

»

Kadinkes Kab. Malang Tak Jujur Disidang Perkara Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes ?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBXJhPwnndJ2E_nq_KRsFjijnI874W4r8x6ikuTBkOqwBTGi2zJBP0esFFs1e5SJM4Px6laDgUAj-QGfxu9P5eG9RFnnSbAkPkLu4hE2ESS5Vgqj0r6N-Ng4zciG6mIGAV_UgVuocJV20/s1600/b.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="929" data-original-width="720" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBXJhPwnndJ2E_nq_KRsFjijnI874W4r8x6ikuTBkOqwBTGi2zJBP0esFFs1e5SJM4Px6laDgUAj-QGfxu9P5eG9RFnnSbAkPkLu4hE2ESS5Vgqj0r6N-Ng4zciG6mIGAV_UgVuocJV20/s1600/b.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(Kiria) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dulrahman</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>#Majelis Hakim Perintahkan JPU untuk mendalami keterangan Kadinkes Kab. Malang Abdulrahman di Persidangan dalam perkara  dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes Pukesmas#</b></span><br /> <br /> <br /> <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b>Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, ternyata tidak jujur dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya saat dihadirkan sebagai saksi pada Senin, 28 Oktober 2019, untuk terdakwa Yohan Charles I Lengkey selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam kasus perkara dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Puskesmas se-Kabupaten Malang  Tahun 2015 sebesar Rp676.500.000.<br /><br />Sidang yang berlangsung (Senin, 28 Ojtober 2019) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur diktuai Hakim Rohmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Kock) yakni M. Mahin dan Sangadi, adalah mendegarkan keterangan 15 oraang saksi yang di hadirkan JPU Hari dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen Kabupaten Malang untuk terdakwa Yohan Charles I Lengkey yang didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, Suryono Pane dkk.<br /><br />Kehadiran Abdulrahman sebagai saksi dipersidangan adalah atas perintah Majelis Hakim pada sidang pekan lalu (Senin, 21 Oktober 2019), suapaya JPU menghadirkan kembali para Kepala Puskesmas yang saat itu sebagai saksi bersama Kepala Dinas Kesehatan untuk di kroscek langsung terkait perintah untuk melakukan pemotongan dana Kapitasi untuk menutupi kekurangan honor perawat Ponkesdes Puskesmas<br /><br />Saksi-saksi yang dihadirkan JPU antara lain; 1. Nurul Hidayati (Perawat Puskesmas),; 2. Widya (Kepala Puskesmas),; 3. Sus Jumlati (Bendahara Puskesmas),; 4. Dimas Kurniawan (Perawat Puskesmas),; 5. Widodo Widjanarko (Kepala Puskesmas),; 6. Subtarini (Bendahara Puskesmas),; 7. Uswatun Hazanah (Kepala Puskesmas),; 8. Astuti (Bendahara Puskesmas),; 9. Dewi Pertiwi (Perawat Puskesmas),; 10. Didik Sulistyanto (Kepala Puskesmas),; 11. Asri Dinawati (Bendahara Pengeluaran),; 12. Lasmini (Pembantu Bendahara),; 13. Titin Herawati (Pegawai Dinkes),; 14. Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan 15. Willem Petrus (Kepala BPKAD).<br /><br />Anggota Majelis Hakim M. Mahin yang dikenal sangat tegas ini langsung mencerca pertanyaan kepada saksi Abdulrahman.<br /><br />“Apakah saudara pernah memerintahkan para Kepala Puskesmas untuk memotong dana Kapitasi untuk menutupi kekurangan honor perawat Ponkesdes?,” tanya Hakim anggota M. Mahin yang dikenal sangat tegas dan teliti seteiap kali mendengarkan keterangan para saksi pada sidang-sidang lainnya.<br /><br />“Tidak pernah,” jawab Abdulrahman<br /> <br /> “Saudara mengatakan tidak pernah, tapi para Kepala Puskesmas sudah kami dengar keterangannya sebelumnya bahwa saudara yang memerintahkan,” kata Anggota Majelis Hakim M. Hahin dengan tegas.<br /><br />“Tidak pernah,” kata saksi Abdulrahman untuk kesekian kalinya.<br /><br />“Tolong dihadirkan para Kepala Puskesmas itu biar di kroscek langsung,” perintah Anggota Majelis Hakim M. Hahin kepada JPU. <br /><br />Setelah para Kepala Puskemas itu duduk dikursi saksi bersama Abdulrahman, Majelis Hakim pun langsung menanyakan terkait siapa yang memerintahkan untuk melakukan pemotongan itu. Saksi selaku Kepala Puskesmas dengan tegas menyebut nama Abdulrahman.<br /><br />“Pak Abdulrahman,” kata saksi mengakui.<br /><br />Yang anehnyan, saat Majelis Hakim menanyakan tugas PA (Pengguna Anggaran) dimana saksi Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan sekaligus PA, tak dapat menjawabnya. Karena jawab saksi yaitu membuat anggaran langsung dipotong Majelis Hakim M. Mahin.<br /><br />“Membuat Anggaran bukan tugas saudara, itu dari Kepala Bidang. Salah satu tugas PA adalah mengawasi anggaran. Saudara sudah golongan berapa?,” tanya Anggota Majelis Hakim<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipAILvxDdQHy2sWUV3zfDfr1hm8OllipCmYinggMHl_mj7-yoOnAs6jX4-bVLYef8pSJzJ-tuCI9rOX4l9CuZTbztWQA4IAEAISQ8QGbLMnNCgDLa036fk2bqmpT3MleBPSXOLlJ2jYz0/s1600/4..jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipAILvxDdQHy2sWUV3zfDfr1hm8OllipCmYinggMHl_mj7-yoOnAs6jX4-bVLYef8pSJzJ-tuCI9rOX4l9CuZTbztWQA4IAEAISQ8QGbLMnNCgDLa036fk2bqmpT3MleBPSXOLlJ2jYz0/s640/4..jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Abdulrahman</td></tr> </tbody></table> Anggota Majelis Hakim M. Mahin pun menanyakan kepada Abdulrahman, kemana uang sebesar Rp676.500.000. Sebab pengakuan terdakwa, bahwa uaang itu diserahkan kepada Abdulrahman untuk diserahkan kepada Bupati (Bupati Rendra Kresna sudah divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor setelah terlebih dahulu ditetpkan KPK sebagai tersangka Korupsi menerima suap).<br /><br />“Terdakwa mengakui menerima uang itu. Sekarang uang itu kemana keberadaannya, apakah ke Bupati atau pejabat lain,” tanya Anggota Majelis Hakim M. Mahin. Namun saksi hanya terdiam<br /><br />Kemuidan anggota Majelis Hakim M. Mahin pun langsung memerintahkan JPU untuk mengembangkan keterangan Abdulrahman. Karena mungkin Majelis Hakim menduga ada keterlibatan Abdulrahman dalam kasus dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Puskesmas se-Kabupaten Malang  Tahun 2015 sebesar Rp676.500.000.<br /><br />“Siahkan didalami keterangan saksi ini sejauh mana perannya dalam kasus ini,” perintah Majelis Hakim kepada JPU<br /><br />Yang mengejutkan adalah, pertanyaan dari Suryono Pane selaku Penasehat Hukum terdakwa, terkait adanya pertemuan antara Abdulrahman dengan terdakwa disalah satu Rumah Makan. Dalam pertemuan itu, saksi memerintahkan terdakwa supaya membakar barang bukti agar tidak sampai ke KPK. <br /><br />Selain itu, Suryono Pane juga menanyakan kepada saksi Abdulrahman, terkait nama Almarhum Hilman yang sudah meninggal 2 tahun lalu, supaya terdakwa menjelaskan kepada penyidik bahwa uang sebanyak Rp676.500.000 itu dibawa almarhum. Namun tak satupun diakui oleh Abdulrahmman.<br /><br />Bahkan ada bukti berupa rekaman pembicaraan antara saksi Abdulrahman dengan terdakwa termasuk tanda terima uang yang disampaikan PH terdakwa kepada Majelis Hakim. Namun Majelis Hakim hanya meminta ditunjukan bukti tanda terima yang dimaksud dan memanggil Abdulrahman mendekat ke Meja Majelis Hakim, saksi Abdulrahman terlihat mengeluarkan KTP dari dompetnya. <br /><br />Menanggapi bukti tanda terima yang ditunjukan PH terdakwa kepada Majelis Hakim, JPU Hari mengatakan seusai persidangan, bahwa itu adalah berupa foto copy dan tanda tangan saksi tidak sama.<br /><br />“Yang tadi foto cpy, tanda tangannya tidak sama,” kata JPU Hari<br /><br />Sementara terdakwa Yohan Charles I Lengkey kepada beritakorupsi.co seusai persidangan juga  menjelaskan, bahwa yang ditunjukkan kepada Majelis Hakim adalah tanda terima uang yang ditandatangani si Abdulrahman, namun berupa foto copy. Sebab menurut terdakwa, asli dari bukti tnda terima itu sudah dibakar atas perintah Abdulrahkan karena takut ketahuan KPK.<br /><br />“Tadi tanda terima berupa foto copy, karena aslinya kan sudah dibakar atas perintah Pak Abdulrahman karena takut ketahuan KPK. Awalnya Dia (Abdulrahman) tidak Mau, tapi saya paksa baru mau menandatangani,” kata terdakwa.<br /><br />Terkait tandatangan Abdulrahman yang tidak sama antara di bukti tanda terima dengan yang ada di KTP Abdurahkam, menurut terdakwa, bahwa tandatangan Abdulrahman ada dua. Terdakwa mengatakaan, tanda tangan Abdulrahman yang ada di bukti tanda terima uang sama dengan tanda tangannya di SK terdakwa.<br /><br />“Tanda tangannya ada dua. Yang di KTP beda, tapi di SK saya sama dengan yang ada di bukti tanda teriama itu,” kata terdakwa kemudian. (Jen/T1m)

News Tipikor Kadinkes Kab. Malang Tak Jujur Disidang Perkara Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes ?

(Kiria) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dulrahman #Majelis Hakim Perintahkan JPU untuk mendalami keterangan Kadinkes Kab. Malan...

»

Soeharto, Mantan Bupati Trenggalek Diadili Dalam Perkara Korupsi Rp7.3 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhJy91ZzVooegbqqEEf5T6nm2yXs4liPtJSbK9xt5rdvyQa6x3CDlCCQ93hv2w-r5Oc3eCqsLclVOpGU5oTXs7EXfGPTKGbeKiWK66jtLq3wbz6hzyltHWK4th8YxDw-fDzav4EFgvmUE/s1600/3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="627" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhJy91ZzVooegbqqEEf5T6nm2yXs4liPtJSbK9xt5rdvyQa6x3CDlCCQ93hv2w-r5Oc3eCqsLclVOpGU5oTXs7EXfGPTKGbeKiWK66jtLq3wbz6hzyltHWK4th8YxDw-fDzav4EFgvmUE/s640/3.png" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <span style="font-size: x-large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jumat, 25 Oktober 2019, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Dody Novalita dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa H. Soeharto Bin Yakoen (69), warga JI. Chairil Anwar No.11 Rt.01 Rw.01 Kel. Surodakan KQQ Trenggalek Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur selaku Bupati Trenggalek pada tahun 2005 – 2010 dalam perkara Nomor 107/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).<br /><br />Surat dakwaan itu dibacakan JPU Dody Novalita diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, sementara terdakwa Soeharto didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-unya, yaitu Zainal Fanan, Nico Putra dan Komaruddin.<br /><br />Terdakwa Soeharto duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya untuk yang kedua kalinya. Yang pertama adalah pada tahun 2016. Kala itu, terdakwa Soeharto terseret dalam kasus Korupsi proyek pembukaan akses jalan untuk pipa distribusi utama PDAM Trenggalek di mata air Bayong Kecamatan Bendungan pada tahun 2007 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp475 juta dari total anggaran senilai Rp750 juta. Dalam kasus ini ada 4 (empat) orang yang terseret termasuk terdakwa (Soeharto), yaitu mantan Direktur PDAM Trenggalek, Suprapto serta Sumaji dan Sumali selaku kontraktor.<br /><br />Namun nasib baik berpihak kepada mantan orang nomor satu di Kabupaten Trenggalek ini. Pasalnya, Soeharto divonis bebas oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI, disaat Ia terseret kembali dalam “lingkaran hitam” kasus Korupsi yang jauh lebih besar dan melibatkan Bos salah satu media cetak ternama di Suraaya. Hal itu seperti yang disampaikan Zainal Fanan kepada beritakorupsi.co seusai persidangan.<br /><br />“Ia, Saya juga PH-nya (Penasehat Hukum), bebas di MA (Mahkamah Agung.Red). Putusannya baru tahun ini. Dalam kasus ini, terdakwa sudah ditahan tujuh (7) bulan dari bulan Mei,” kata Zainal.<br /><br />Saat ditanya terkait tidak mengajukan Eksepsi, Zainal mengatakan menerima surat dakwaan Jaksa. Namun menurtnya, Jaksa harus dapat membuktikan dakwaannya. <br /><br />“Kami tidak mengajukan Eksepsi, tetapi Jaksa harus bisa membuktikan dakwaannya. Sebab apa yang dilakukan oleh terdakwa ini sudah sesuai prosedur,” ucap Zainal.<br /><br />Sementara dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa Ia terdakwa H. Soeharto Bin Yakoen seIaku Bupati Trenggalek Periode 2005-2010 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-871 Tahun 2005 tanggal 20 September 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek, dan selaku Komisaris Utama PT. Bangkit Granka Sejahtera (PT. BGS) berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 16 Januari 2008 tentang Pendirian usaha percetakan "PT. Bangkit Grafika Sejahtera", bersama-sama dengan Drs. Gathot Purwanto dan Dr. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (diajukan penuntutannya dengan berkas perkara terpisah), pada waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tersebut, bertempat di Kantor Bupati Trenggaiek Jalan Pemuda No. 1, Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada tempat lain berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/SK/XII/201O tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tlndak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.<br /><br />Maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Pada tanggal 29 Desember 2006, Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek,  didirikan berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek dengan tujuan, untuk mengembangkan perekonomian daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan meningkatkan usaha-usaha lainnya.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1wro9zdnH7AYxao3u0uflVFn8-_IKvAOVzP0w_4_NsEDmzft0HeWGJ6O7lGRR-eZTxC1O_ziC1OtghDc55FAn9dWs53moV7BVX5_hZq0NWyLcojJqadhwUbxZQYSHNrDCH-wyrtig5Fw/s1600/IMG20191025104701.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="545" data-original-width="967" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1wro9zdnH7AYxao3u0uflVFn8-_IKvAOVzP0w_4_NsEDmzft0HeWGJ6O7lGRR-eZTxC1O_ziC1OtghDc55FAn9dWs53moV7BVX5_hZq0NWyLcojJqadhwUbxZQYSHNrDCH-wyrtig5Fw/s640/IMG20191025104701.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa usaha yang akan dikembangkan pada saat akan dilakukan pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek adalah Industri dan perdagangan, Perhotelan dan usaha jasa wisata lainnya. Persewaan, Percetakan, Perbengkelan, SPBU dan Usaha-usaha lain yang sah. <br /><br />Pada tanggal 21 Maret 2007 berdasarkan Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/544/406.073/2007 memerintahkan Gathot Purwanto disamping jabatannya sebagai Kasubag Otonomi Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek, juga ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAU Kab. Trenggalek. <br /><br />Pada tanggal 26 Juli 2007, setelah Perda Nomor : 14 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek diterbitkan, terdakwa Soeharto  ditemui oleh Gathot Purwanto dan Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan membawa Proposal terkait investasi usaha percetakan di Kab. Trenggalek, selanjutnya Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin menyampaikan, apabila usaha percetakan tersebut didirikan maka untuk koran Surabaya Pagi akan dicetak di Trenggalek dan dipasarkan diwilayah Kediri, Madiun dan sekitarnya. <br /><br />Setelah melakukan pertemuan dengan terdakwa Soeharto, selanjutnya Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin, diminta untuk melakukan pemaparan tentang pendirian usaha percetakan tersebut. Kemudian Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin melakukan pemaparan di Gedung DPRD Kab. Trenggalek diikuti oleh terdakwa Soeharto beserta Gathot PurwantoJahari (almarhum), Jausi, Samsul Anam dan Anggota DPRD Kab.TrenggaIek lainnya<br /><br />Pada tanggal 30 Juli 2007, dibuat Peraturan Bupati (Perbup) Trenggalek Nomor : 29 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek, kemudian dibentuk kepengurusan PDAU terdiri dari : 1. Direktur Utama, Drs. Gathot Purwanto,: 2. Direktur Teknis, Kosong,; 3. Ka. Biro Umum dan   Personalia,  Nugraheni Rahayu Setyaningsih,; 4. Ka. Biro Keuangan, Sri Winarti,; 5. Ka. Biro Pengembangan Usaha, Sambas Rudi Winotjo; 6. Ka. Biro Promosi dan Pemasaran, Ririk Damayanti,; 7. Badan Pengawas : 1. Subro Muhsi Syamsuri, 2. Sunarko dan 3. Warino <br /><br />Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha PDAU Kab. Trenggalek, diberikan penyertaan modal. Kemudian ditetapkan Peraturan Daerah Kab. Trenggalek Nomor : 4 Tahun 2007 pada tanggal 15 Nopember 2007 tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Trenggalek Tahun Anggaran 2007, dengan anggaran sebesar Rp15.300.000.000 (lima belas milyar tiga ratus Juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut : 1. Penyertaan Modal kepada PDAU sebesar Rp10.800.000.000,; 2. Penyertaan Modal Kepada PDAM sebesar Rp4.500.000.000.<br /><br />Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 4 Perda Nomor 2007 tersebut, Dana Penyertaan Modal sebesar Rp10.800.000.000, untuk PDAU digunakan untuk usaha pabrik pupuk, pabrik es, SPBU dan usaha lainnya setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD, namun dalam Perda tersebut tidak mencantumkan usaha percetakan; <br /><br />Pada tanggal 26 Nopember 2007, Plt. Direktur PDAU Gathot Purwanto mengajukan Rencana Biaya Usaha PDAU Tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pernyertaan Modal/Usaha Rp10.200.000.000,; Pabrik Es Rp5.450.000.000,; Peretakan Casava (produksi) Rp1.800.000.000,; Apotek Rp550.000.000,; Rado Jwalita Rp100.000.000,; SPBU Rp2.300.000.000. 2. Belanja pegawai Rp68.069.145,; 3. Honorium pegawai Rp88.414.586.400,; 4. Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; 5. Belanja Inventaris Rp269.532.000,; 6. Biaya Litbang Rp8.750.000,; 7. Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000, sehingga total sejumlah Rp10.800.000.000<br /><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtmQ7jIfO2WQi9jboDb0Ni1YcOjKqkAiD_lj3JmtE5KE3fYd2OOmMzJ4QOsRWpXVRUJ7Z6s67vWRUKVExzQmqWe6Y4D2HW2H9Ah4YRRQmCy5SoEeh0f1rj1MDZSOB3OboQDSxExQnUMLk/s1600/IMG20191025103208.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtmQ7jIfO2WQi9jboDb0Ni1YcOjKqkAiD_lj3JmtE5KE3fYd2OOmMzJ4QOsRWpXVRUJ7Z6s67vWRUKVExzQmqWe6Y4D2HW2H9Ah4YRRQmCy5SoEeh0f1rj1MDZSOB3OboQDSxExQnUMLk/s640/IMG20191025103208.jpg" width="640" /></a></div> Setelah Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin melakukan pemaparan, dalam rentang yang tidak terlalu lama, terdakwa Soeharto ditelepon oleh orang yang tidak dikenal menanyakan kelanjutan usaha percetakan yang telah dipaparkan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin tersebut dan sipenelpon mengancam terdakwa, apabila usaha percetakan tersebut tidak segera di tindak lanjuti akan menyebarkan skandal terdakwa selaku Bupati Kab.Trenggalek untuk dipublikasikan. <br /><br />Setelah mendapat telepon tersebut, terdakwa menindak ianjutinya. Karena kalau tidak, akan menjadi masalah buat terdakwa terlepas benar atau tidaknya ancaman skandal dimaksud, sehingga akhirnya terdakwa menyetujui penambahan usaha percetakan.<br /> <br />Kemudian terdakwa memerintahkan Gathot Purwanto selaku Plt. Direktur PDAU untuk membuat konsep Surat Keputusan Bupati sebagai tindak lanjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007 yang isinya, semula Pabrik Ss, Pabrik Pupuk Granul, Radio Jwalita, SPBU dengan merubahnya yaitu menambah 2 (dua) unit usaha diluar Perda Nomor : 4 Tahun 2007 antara lain Percetakan dan Apotik Dharmada dan menghilangkan usaha pabrik pupuk.<br /><br />Pencairan dana penyertaan modal tahun anggaran 2007 sebesar Rp10.800.000.000 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dari kas daerah kepada PDAU dengan kronologis sebagai berikut : a. Plt. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Gathot Purwanto) mengajukan Nota Dinas kepada Bupati Trenggalek dalam hal ini sesuai surat Plt. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek tanggal 12 Desember 2007 Nomor : 900/029/406.081/2007 perihal permohonan persetujuan pemindahbukuan rekening penyertaan modal Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan disertai rencana peruntukannya sebagaimana dokumen pelaksanaan anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek <br /><br />b. Selanjutnya terdakwa selaku Bupati Trenggalek memberikan petunjuk dalam disposisinya atas Surat Plt. Direktur PDAU tersebut tertanggal 13 Desember 2007 yang pada prinsipnya,  memerintahkan kepada Warino selaku Sekda (sebagai pengguna Anggaran) untuk di Proses sesuai ketentuan dan melaksanakan pengawasan yang ketat<br /><br />c. Selanjutnya Warino selaku Sekda Kab. Trenggalek memerintahkan Herusanto selaku Kabag (Kepala Bagian) Perekonomian dan Penanaman Modal untuk menindaklanjuti sesuai protap tertanggal 18 Desember 2007 <br /><br />d. Kemudian Bagian Perekonomian meneliti dokumen pendukung tagihan dari Plt. Direktur PDAU dan mengajukan permintaan pembayaran kepada pengguna anggaran yaitu Sekretaris Daerah (Warino) sesuai surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 900/005/406.023/BL-LS-PDAU/2007 tanggal 24 Desember 2007, lalu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : OOS/BY-LS/406.023/2007 tanggal 27 Desember 2007 oleh Sekretaris Daerah <br /><br />e. Atas dasar Surat Kabag Perekonomian Nomor : 900/247/406.023/2007 tanggal 27 Desember 2007 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Trenggalek, selanjutnya Ali Mustofa selaaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Trenggalek meneliti dokumen kelengkapan ada tidaknya surat pengantar SPP-LS, ringkasan SPP-LS, surat penyediaan dana, kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga (Plt. Direktur PDAU) disiapkan oleh bendahara pembantu di bidang perekonomian <br /><br />f. Selanjutnya Kepala BPKAD Kab. Trenggalek (Ali Mustofa) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : OOS/BY-LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Trenggalek yakni Ali Mustofa. Selanjutnya SP2D diserahkan kepada Plt. Direktur PDAU (Gathot Purwanto) untuk pemindahbukuan melalui Kas Daerah ke GIRO BRI Nomor Reg : 1/BY/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOB6ojldq603uJ3EAeT22PAVc7uyRblIjPZ-fw_NBwR4VCOJIDcNbP6tg38Ld_vCJMuPHUXdYUxhYFp7DVp9ayDxP02f5k0C9w7_rIPzpYn3xl7e42BZk05g8GJWB0b1GuxzAGsc5dEa4/s1600/IMG20191025103627.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOB6ojldq603uJ3EAeT22PAVc7uyRblIjPZ-fw_NBwR4VCOJIDcNbP6tg38Ld_vCJMuPHUXdYUxhYFp7DVp9ayDxP02f5k0C9w7_rIPzpYn3xl7e42BZk05g8GJWB0b1GuxzAGsc5dEa4/s640/IMG20191025103627.jpg" width="640" /></a></div> Pada tanggal 28 Desember 2007, dibuatkan Berita Acara Penyerahan Penyertaan Saham/Modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007 Nomor : 900/315/426.023/2007, antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab.Trenggalek yaitu Winarno selaku Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek dengan Gathot Purwanto selaku Plt. Direktur PDAU Kab. Trenggalek dengan rincian, Kekayaan Pemda yang dipisahkan antara lain : 1. Penyertaan Modal/Usaha ; a. Pabrik Es Rp2.270.000.000 (Feasebility Study Rp50.000.000,; DED Rp100.000.000 dan Induk (40% Knstruksi dan operasional) Rp2.120.000.000). b. Apotik Dharmada Rp500 juta,; c. Radio Jwalita Rp100 juta,; d. SPBU (Pengurusan Ijin) Rp150 juta,; e. Percetakan Rp7.139.000.000 dan f. Pondasi dan Partisi gedung Rp41 juta,; Belanja pegawai Rp156.483.454,; Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; Pengadaan Inventaris Rp269.532.000,; Biaya penelitian dan pengembangan Rp8.750.000 dan Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000, sehingga total sejumlah Rp10.800.000.000<br /><br />Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat Nota Kesepahaman MoU (Memorandum of Understanding) antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dan PT . Surabaya Sore Surabaya Tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek Nomor : 539/08/406.081/2008 - Nomor : 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008. <br /><br />Dalam Nota Kesepahaman tersebut disebutkan ; Pasal 1 : Kerjasama ini bertujun untuk pengembangan usaha industri Grafika di Kabupaten dan sekitarnya. Pasal 2 huruf a : Pihak kedua akan menyiapkan sistim, menejemen, SDM hingga operasional Industri Grafika Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pihak pertama akan menyipkan dana pembelian mesin-mesin dan dana pendukungnya. <br /><br />huruf b : Dalam hal ini Pihak Kedua sepakat memposisikan penyertaan Pihak Pertama sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80 % (delapan puluh persen ) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah ( Rp7.139.000.000) dan pihakn kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh perse) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000)<br /><br />Kemudian Gathot Purwanto membuat konsep Surat Keputusan Bupati sesuai perintah terdakwa, sebagai tindak lanjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007 dan ditandatangani oleh terdakwa Soeharto Bin Yakoen, sehingga terbitlah Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek, dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />Belanja Perusahaan Daerah Rp10.800.000.000,; Penyertaan Saham Rp10.200.000.000,; Pabrik Es Rp2.270.000.000 (Feasebility Study Rp50.000.000,; DED Rp100.000.000 dan Induk (40% Knstruksi dan operasional) Rp2.120.000.000),; Apotik Dharmada Rp500 juta,; Radio Jwalita Rp100 juta,; SPBU (Pengurusan Ijin) Rp150 juta,; Percetakan Rp7.139.000.000 dan Pondasi dan Partisi gedung Rp41 juta,; Belanja pegawai Rp156.483.454,; Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; Pengadaan Inventaris Rp269.532.000,; Biaya penelitian dan pengembangan Rp8.750.000 dan Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000.<br /><br />Proses pembuatan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/08 406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek tidak sesuai dengan prosedur yang ada,  karena tanpa melalui Bagian Hukum untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu. <br /><br />Sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penyertaan Modal Pemda kepada PDAU dan PDAM Kab. Trenggalek Tahun 2007 pada Penjelasan Pasal 4 disebutkan : "Penggunaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka usaha (PDAU), digunakan untuk pendirian pabrik pupuk, pabrik es, SPBU dan usaha lainnya setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD" <br /><br />Kenyataannya, pendirian usaha percetakan dan usaha lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggalr 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (pDAU) Kabupaten Trenggalek,  usaha percetakan tidak ada pertimbangan dari DPRD Kab. Trenggalek. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhw0CjiK2489dWseYNiSpvMYDOy4odNVBxWc6Sa2Sv7gM2VtY29-hal2RJ3aVkb-rSu6M3NZzXDK9HheuXkSbawfhWDt7unFCZwNlyju_inDeyjm_y7ladhji_V5xxhvkL6BtYlyDLFJE/s1600/IMG20191025103504.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhw0CjiK2489dWseYNiSpvMYDOy4odNVBxWc6Sa2Sv7gM2VtY29-hal2RJ3aVkb-rSu6M3NZzXDK9HheuXkSbawfhWDt7unFCZwNlyju_inDeyjm_y7ladhji_V5xxhvkL6BtYlyDLFJE/s640/IMG20191025103504.jpg" width="640" /></a></div> Setelah ditemukannya Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek, kemudian pada tanggal yang sama dibuatkan Nota Kesepahaman (Memorandum of understanding) tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek antara PDAU (diwakili oleh Gathot Purwanto dan PT. Surabaya Sore (diwakili oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin) Nomor: 539/08/406.081/2008 No.06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008 <br /><br />Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dan PT. Surabaya Sore Surabaya Tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek Nomor : 539/08/406.081/2008 - Nomor : 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008. <br /><br />Dalam Nota Kesepahaman tersebut disebutkan ; Pasal l : Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan usaha industri Grafika di Kabupaten dan sekitarnya. Pasal 2huruf a : Pihak kedua akan menyiapkan sistim, menejemen, SDM hingga operasional Industri Grafika Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pihak pertama akan menyiapkan dana pembelian mesin-mesin dan dana pendukungnya. Huruf b : Dalam hal ini Pihak Kedua sepakat memposisikan penyertaan Pihak Pertama sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80 % (delapan puluh persen) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah (Rp7.139.000.000) dan pihakn kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh persen) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000)<br /><br />Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Grafika Nomor : 539/09/406.081/2008 - Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU Kab. Trenggalek (diwakili oleh Gathot Purwanto) dan PT. Surabaya Sore (diwakili oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin) yang akan melakukan kerjasama dalam bidang usaha Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek, antara lain memuat sebagai berikut : <br /><br />1. Dalam ikatan kerjasama ini, kedua belah pihak membentuk badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas ( PT); 2. Perusahaan ini dinamakan PT. Bangkit Grafika Sejahtera, atau yang disingkat BGS, dan selanjutnya akan mendirikan percetakan di Kabupaten Trenggalek; 3. PDAU Kabupaten Trenggalek sepakat memposisikan sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% atau senilai Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan PT. Surabaya Sore pemegang saham minoritas sebesar 20% atau senilai Rp1.784.750.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empatjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 4. PT. Surabaya Sore akan menginvestasikan uang sejumlah Rp1.784.750.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, Pembuatan sistem, manajemen hingga operasional; 5. PDAU Kabupaten Trenggalek menyetorkan uang sejumlah Rp7.139.000.000  (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian mesin offset, mesin web, mesin digital, peralatan pra cetak, mesm sablon perlengkapan cetak, dan mesin gense <br /><br />Namun faktanya menunjukan : a. Investasi modal usaha Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 tidak dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, pembuatan sistem dan SDM tidak didasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undan Nomor tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 34; <br /><br />b. Pendirian Usaha Percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang  percetakan yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak senegaimana diatur dalam Permendagri Nomor : 4 Tahun 1990, sehingga tidak dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi objek kerjasama<br /><br />c. Perusahaan daerah yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga harus mempunyai proposal dan study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu, ditunjuk dan disepakati kedua pihak sehingga dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, ternyata tidak dilakukan; <br /><br />d. Tidak mengajukan persetujuan Kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam peraturan Permendagri Nomor 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 dimana nilai investasi lebih dari Rp1.000.006.000, dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negen<br /><br />e. Tidak ada modal yang disetor oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 33 <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQb7TMxhOvesi0KhgWESx_5RlQ61d5sHx7RbNyx4BMsdCMWTuWaDbch0LSndSC7Ds9_FdWYI0RDXJo4o-4nkkJ6hM4TPLtj1tsYNLSr9AZYoSuzZVH9nmLZdXETH17CxTSxaXhhCkLrYE/s1600/IMG20191025104446.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQb7TMxhOvesi0KhgWESx_5RlQ61d5sHx7RbNyx4BMsdCMWTuWaDbch0LSndSC7Ds9_FdWYI0RDXJo4o-4nkkJ6hM4TPLtj1tsYNLSr9AZYoSuzZVH9nmLZdXETH17CxTSxaXhhCkLrYE/s640/IMG20191025104446.jpg" width="640" /></a></div>  Bahwa investasi modal usaha Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak berbentuk uang tetapi dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan system dan manajemen, tim penerbitan serta mesin-mesin yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangannya oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin tidak didasarkan harga pasar atau ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi : Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya; ayat (2), Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan <br /> <br /> Bahwa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Grafika Nomor 539/09/406.081/2008-Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU dan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang percetakan yang ditunjuk dan disepakati ke dua belah pihak sehingga dapat mengetahui prospek Usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, hal ini telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disebutkan : c. Mempunyai proposal atau study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati kedua pihak" <br /><br />Nilai investasi usaha percetakan "PT. BGS" berjumlah Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) seharusnya memerlukan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disebutkan : "(1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut : huruf c. Nilai investasi lebih dari Rp.1.000.000.000,dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri" <br /><br />Pada tanggal 16 Januari 2008, kerjasama antara PDAU Kab. Trenggalek dengan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan, selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris No. 11 di Notaris Kayun Widiharsono, SH. MKn tentang Pendirian usaha percetakan "PT. Bangkit Graflka Sejahtera"; <br /><br />Dalam Akta Notaris No. 11 tentang Pendirian usaha percetakan "'PT. Bangkit Grahka Sejahtera" dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 Sub a dan b disebutkan : Modal Dasar perseroan berjumlah Rp8.923.750.000 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terbagi atas 892.375 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10.000,; Ayat (2). Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 33,6% atau sejumlah 300.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. <br /><br />Pasal 20 Ayat (1) sub a : PDAU berkedudukan di Trenggalek tersebut sejumlah 240.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,(dua milyar empat ratus juta rupiah),; Sub b : PT. Surabaya Sore berkedudukan di Surabaya tersebut, sejumlah 60.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena tidak ada modal yang disetor oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sampai sekarang sebagaimana diwajibkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang berbunyi ; Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Ayat (2). Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl0FwiekNg5FLIhAhOWAfz2xWlnQRTRu-Nzxk2ON_3EY0rfUvjp_Tvrhrj2VREt5h0kWBzdTEcGIGUPvTmIU4EGAU8JJhD7mQ09IziBkm4NyTQMFT-u_0YQnih_HYDJl2otAVNJO5qTGo/s1600/IMG20191025105002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="545" data-original-width="967" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl0FwiekNg5FLIhAhOWAfz2xWlnQRTRu-Nzxk2ON_3EY0rfUvjp_Tvrhrj2VREt5h0kWBzdTEcGIGUPvTmIU4EGAU8JJhD7mQ09IziBkm4NyTQMFT-u_0YQnih_HYDJl2otAVNJO5qTGo/s640/IMG20191025105002.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa dalam salinan akta Notaris Kayun Widiharsono,SH, M.Kn tersebut susunan organisasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) adalah : Direktur Utama : Tuan Tatang Istiawan Witjaksono; Direktur : Gathot Purwanto; Komisaris Utama : Soeharto Bin Yakoen; Komisaris : Andrizal <br /><br />Dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) tidak tepat terdakwa Soeharto Bin Yakoen selaku Bupati Trenggalek, menjabat sebagai Komisaris Utama PT.Bangkit Granka Sejahtera selaku Pemilik Modal karena merangkap jabatan dan berpotensi terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan atas hal-hal yang strategis bagi PT.BGS <br /><br />Pengangkatan terdakwa Soeharto Bin Yakoen sebagai Komisaris Utama PT. Bangkit Granka Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28 huruf b yang berbunyi : "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang : Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau daiam yayasan bidang apapun". <br /><br />Pada tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan 11 Februari 2008, Penyertaan Modal PDAU Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ditransfer dari rekening PDAU BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000530-30-9 ke rekening PT. BGS pada BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000532-301 dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 Rp3 miliyar, 2. Tanggal 25 Januari 2008 Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesaar Rp2.639.000.000, Jumlah Rp7.139.000.000.<br /><br />Kemudian Gathot Purwanto sebagai Plt Direktur PDAU dan Direktur PT Bangkit Grahka Sejahtera, memerintahkan Kepala Biro Keuangan PDAU yakni Sri Winarti untuk mentransfer ke rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan Nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun dengan Realtime TIme Gross Seattlement (RTGS) dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, 2. Tangggal 29 Januari 2008 sebesaar Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, total sebesar Rp5.9900.000.000<br /><br />Selain itu, dari data slip pengambilan giro tanggal 10 April 2008, terdapat Pengambilan tunai dari rekening PT. BGS di BRI Cabang Trenggalek Nomor 0177-01000532-301 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2008 sebesar Rp100.000.000 yang diterima oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin melalui Giro<br /><br /> Namun sebelum PDAU mentransfer ke PT BGS, menurut keterangan Sri Winarti, terdapat uang muka yang ditalangi PDAU untuk diserahkan kepada Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai. <br /><br />Dari data rekening Koran PT. BGS terdapat transaksi pemindahbukuan ke rekening lain tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) <br /><br />Hal ini sesuai dengan salinan rekening Koran PT Surabaya Sore di BCA Cabang Kayun Nomor rekening 7880818303 dengan setoran tunai tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan sisanya diambil tunai oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp106.975.000 (seratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). <br /><br />Sehingga total uang PT.BGS yang diterima oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp6.656.975.000 (enam milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). <br /><br />Dari data Rekening Koran, Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun terdapat penarikan tunai yang kemudian ditransfer ke rekening Gathot Purwanto tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp769.000.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah). <br /><br />Uang sebesar tersebut adalah berasal dari Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin yang dijanjikan untuk anggaran anggota Pansus DPRD Kab.Trenggalek sebesar Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), namun ternyata realisasinya yang ditransfer ke saksi Gathot Purwanto sebesar Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah <br /><br />Dari nominal Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) yang diterima oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin untuk penggunaannya antara lain, sebagian Gathot Purwanto berikan kepada anggota-anggota pansus penyertaan modal DPRD Kab.Trenggalek yang sudah tidak diingat satu persatu oleh Gathot Purwanto, dan salah satunya untuk Sukaji diberikan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />Selain itu juga, dipergunakan untuk mengganti uang pribadi Gathot Purwanto yang digunakan untuk anggota pansus penyertaan modal melalui Sukaji (Ketua Komisi B DPRD Kab.Trenggalek) sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Fathkur Rahman sebelum anggaran penyertaan modal PDAU Tahun 2007 disahkan dan juga untuk keperluan lain  <br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1zm1hR72gO1d4pw7h16eoIzylCSKwXF2zFVMWZFQ8sv1Z2v1aVjnBfX0jsevN89KapQO0DG4fy77PhjcaAQ3UdjNjJOlJC5SAS5eGCvgolTPSWMGeIEEYWJiL5xrOXuZyJHfZCNa7L4U/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1zm1hR72gO1d4pw7h16eoIzylCSKwXF2zFVMWZFQ8sv1Z2v1aVjnBfX0jsevN89KapQO0DG4fy77PhjcaAQ3UdjNjJOlJC5SAS5eGCvgolTPSWMGeIEEYWJiL5xrOXuZyJHfZCNa7L4U/s640/1.png" width="640" /></a></div> Pada tanggal 21 Januari 2008, Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin selaku Direktur Utama PT. BGS telah membeli mesin percetakan sesuai dengan Perjanjian jual beli mesin antara Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan Vicky Handoko seIaku Pemilik UD. Kencana Sari sebesar Rp2.669.000.000 (dua mlyar enam ratus enam Duluh sembilan juta rupiah) antara lain : <br /><br />1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm, Eks. Malaysia (Recondition) dengan harga Rp1.800.000.000 (termasuk Instal) garansl service 3 bulan,; 2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990, 1 warna harga Rp270.000.000 termasuk install dan garansi service 3 (tiga) bulan. <br /><br />3. Mesin Potong kertas Polar 115 Program Digital Ukuran max lebar 115 cm tahun 2002 Eks Jerman (recondition) harga Rp241.000.000 (termasuk install) garansi service 3 (tiga) bulan.,; 4. Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa ukuran max lebar 85, ada gum section (plat keluar sudah di gum dan kering tahun 2002 program digital garansi termasuk garansi spare part 3 bulan + service 1 bulan harga Rp110.000.000,; 5. Plat Maker made in China type SBK-C. Ukuran 1150 x 950 mm Shutter lodinegallium lamp printing frame 380 V/2 kw digital program garansi sparepart 3 bulan (tidak termasuk lampu halogen) harga Rp78.000.000 (baru) <br /><br />6. Mesin Toko 820 Eks Jepang. Ukuran folio tahun 2000 (recondition) garansi service 4 bulan,, harga Rp.50.000.000,; 7. Mesin Bending (Lem Buku) Made ln Cina tahun 2000 tipe JBB 335 garansi 6 bulan harga Rp70.000.000, dan 8. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007, tipe Purlux., garansi 6 bulan dengan harga Rp50.000.000<br /><br />Berdasarkan Kuitansi tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh UD.Kencana Sari atas pembelian mesin-mesin oleh PT.Bangkit Grafika Sejahtera sebesar R2.135.200.000 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan 80% dari total harga mesin atau Rp2.669.000.000, didalam kuitansi tersebut menyebutkan dibayar dengan cek 2 lembar yaitu cek BCA No CA 446055 JT dan cek BCA no CA 4460052 JT. <br /><br />Namun dari salinan rekening Koran rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin terdapat 2 kali transaksi pengambilan tunai melalui cek BCA No CA 446052 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan cek BCA no CA 446055 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp682.500.000 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total cek yang keluar dari rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp782.500.000, bukan sebesar Rp2.669.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah); <br /><br />Mesin-mesin percetakan dari Vicky Handoko selaku pemilik UD. Kencana Sari, dipesan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin pada tahun 2007, kemudian mesin-mesin tersebut di rekondisi oleh Vicky Handoko selama 6 (enam) bulan yang selanjutnya dikirimkan ke PT. BGS sesuai dengan Perjanjian Jual Beli yang dibuat tertanggal 21 Januari 2008<br /><br />Sehingga pemesanan mesin-mesin cetak tersebut waktunya adalah sebelum ditetapkan pendirian usaha percetakan oleh terdakwa Soeharto Bin Yakoen sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek. <br /><br />Bahwa pembelian mesin percetakan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin tidak berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor : 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : "Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku" <br /><br />Pembelian mesin-mesln percetakan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin, harus berpedoman dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Pperubahan Kenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<br /><br />Namun hal tersebut tidak dilakukan, dimana pengadaan mesin-mesin percetakan dilakukan dengan terburu-buru, prosedur pengadaan tidak jelas, pengadaan secara penunjukan langsung dengan nilai di atas Rp5.000.000.000 tanpa penawaran dan negosiasi <br /><br />Pada Tanggal 22 Januari 2008 Bupati Trenggalek Terdakwa Soeharto Bin Yakoen memberikan ijin kepada Gathot Purwanto selaku Plt Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek untuk menjadi Direktur PT.Bangklt Graflka Sejahtera di Kabupaten Trenggalek melalui surat ijin Nomor 821/23/406.081/2008 tanggal 22 Januari 2008; <br /><br />Pada tanggal 28 Januari 2008, telah dilakukan pembelian mesin oleh PT Bangkit Grafika Sejahtera kepada PT. Nadi Raga Bina sebesar 80% dari Rp3.085.000.000 atau dibayar sebesar Rp2468.000.000 sesuai dengan kuitansi. Mesin-mesin percetakan yang dibeli dari PT. Nadi Raga Bina, stelah dilakukan pengecekan ternyata tidak diterdaftar di Direktorat Administrasi Hukum dan Umum Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Nomor W15.AH.01.01-2247 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Keterangan Perseroan. <br /><br />Dalam Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Mesin Cetak Web Offset dan Image Setter antara PT Bangkit Graflka Sejahtera dengan PT. Nadi Raga Bina No : 006/NRB/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 menyebutkan, bahwa mengadakan perjanjian 3 (tiga) item mesin dengan syarat sebagai berikut : <br /><br />1. (satu) line mesin web offset merk Gass Community, cut off 578 mm, Max Mdth : 915 mm, max Speed : + 15. 000 cph, yang terdiri dari  1 x UOP 3 Colors SC (whtage 1983) eks Eropa 2 x Mono unit SC with integral reelstaands.<br /><br /> 2. 1 x folder 1/2 and 1/4 fold (vintage +/1975’s) Drive and moto 40 HP 1 x Platebender, harga R2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 25 Februari 2008, Instalasi mesin selama 2 (dua) minggu. <br /><br />3. Unit Image Setter merk Agfa Avantra 30 OLP 1975 bekas pakai Eropa, dengan Spesifikasi Image size :63,5x76,2 cm, Light Source : WS/b/e Red Diode Laser Max Resolut/bn : 1.200 ; I . 800 dan 2. 4000 dpi Imaging speed :4.032 cm2/minGDl200 dpi manufacture tahun 1997 berikut agfa Software RIP (tidak termasuk PC Platform) agfa On-line Processor, harga Rp450 juta, Garansi 30 hari setelah serah terima perangkat. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 12 Februari 2008 dan Instalasi mesin selama 2 (dua) hari. <br /><br />4. Mesin Digital Printing type My JET 3216/2516/1816 Print head : XAAR 128 +(360 DPI) Printhead quantity Maximum 16 heads Printing width ? 3,2 M/2.5M/1.8 M Kondisi Baru, Speed (16 heads 128+/720 dpi printing model) 3 PASS 60 M2/h 4 PASS 42 m/h 6 PASS 34 m2/h 8 PASS 23 m2/h Color : 18 million CMYK/CMYK Le Lm, Media handing : roll to roll banding single media, Media types : Paper advertising banner PVC, Mesh fabrics adhesive vinyloand artist media PP paper, Ink : Solvent-base pigments, 2 years out door life, Image data format : TIFF, JPG, PDF, PSD, EPS, PS, Bitmap, Contral Software : DPCS software developed by chitting tech independently, RIP : windows 2000, windows XP Operation environment : Power ac 50 HZ/60 Hz 220-230 v, Power Supply single phase 5o HZ/60 HZ, distortion : < 0554, temperature : 20-30 derajat, Humadity : 40 %-70%, Net weight/ Gross weigtt :650 KG/750 kg (My Jet 3216), harga Rp.235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), Garansi satu tahun. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada tanggal 16 Februari 2008 dan instalasi sekitar 3 (tiga) hari. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx30OK-K24salnsRZ-DbZMGq8Uq5AY5av9enLI-WJpi1K57K0BGRX4gDSbGuKEQOtmj3meOnavSF9WQ62rYCdozK-QLh5pzuI70bgelBEyKQJkRRENo2Qr6OihgAi1vDfeiiU8h2TZ6Xk/s1600/IMG20191025105007.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="545" data-original-width="967" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx30OK-K24salnsRZ-DbZMGq8Uq5AY5av9enLI-WJpi1K57K0BGRX4gDSbGuKEQOtmj3meOnavSF9WQ62rYCdozK-QLh5pzuI70bgelBEyKQJkRRENo2Qr6OihgAi1vDfeiiU8h2TZ6Xk/s640/IMG20191025105007.jpg" width="640" /></a></div> Setelah mesin-mesin percetakan di PT. BGS di install, kemudian dibuatkan serah terima penyerahan dari supplier kepada Operator PT. BGS (Chandra) sekitar tahun 2008. Namun yang Chandra tandatangani hanya dari mesin webb goss community, dan untuk yang lainnya tidak bersedia menandatangani karena kondisinya tidak normal/tidak bagus. <br /><br />Dan selama Chandra menjadi operator/maintenance di PT. BGS yang menghasilkan pemasukan bagi PT. BGS adalah hasil dari mesin digital printing saja, yang lainnya tidak ada karena mesinnya rusak. <br /><br />Kondisi mesin percetakan yang dibeli oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin selaku Direktur Utama PT. BGS setelah dioperasionalkan, mengalami kendala antara lain : 1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm. Eks Malaysia (Recondition) kondisinya rusak parah sering   trobel dan hasil cetakan tidak presisi, banyak sensor yang mati dan tidak berfungsi, kondisi spare part sudah tambal sulam ,; <br /><br />2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990 kondisi mesin di cat ulang, sering trobel di kompresor, olinya bocor,; 3. Mesin Plat Maker made in China type SBK-C ukuran 1150 x 950 mm kondisinya lampu bawaan orisinil mati masih bisa dipakai dengan dua lampu merkuri sehingga memakan waktu penyinaran lebih lama,; 4. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007 tipe Purlux kondisinya tidak bisa dipakai /tidak presisi karena kondisi mesin sudah aus,; <br /><br />5. Mesin Bending (Lem Buku) Made in Cina tahun 2000 tipe 388 335 kondisinya tidak bisa rapi,; 6. Line mesin web merk Goss Comunity kondisinya roll air bocor atau menetes sehingga kertas basah dan sering sobek/putus dan kondisi spare part roll blanket sudah aus karena bekas baut yang terlepas,; 7. Image Setter Agfa Avantra 30 OLP kondisinya sering overhead/ panas,; 8. Mesin Digital Printing type My Jet 3216/2516/1816 kondisinya bagus namun pompa tinta sering rusak,; 9. Mesin Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa kondisi motor penggerak roll pencucian trobel (mati) dan 10. Mesin toko Eks Jepang ukuran folio tahun 2000 kondisinya rusak parah. <br /><br />Pada tanggal 22 Febuari 2008, diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-08682.AH.01.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang memutuskan, mengesahkan badan hukum PT. Bangkit Grafika Sejahtera berkedudukan di Trenggalek karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 11, tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Kayun Widiharsono, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Trenggalek. <br /><br />Pada tanggal 15 April 2008, Izin berupa Surat Izin Tempat Usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) baru dikeluarkan oleh Kepala Kantor perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek melalui surat nomor 503/792/406.082/2008; <br /><br />Pada Tanggal 16 April 2008, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Daerah Aneka Usaha baru terbit dengan nomor : 96/13-30/SIUPB/IV/2008; <br /><br />Pada tanggal 8 Mei 2008 Pemkab Trenggalek cq Kantor Perizinan dan Penanaman Modal mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 139/13--29/SIUP-B/V/2008 untuk PT. Bangkit Grafika Sejahtera; <br /><br />Pada tanggal 24 Desember 2008, Gathot Purwanto mengusulkan Penambahan penyertaan modal PDAU melalui surat No. 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008,  karena  masih ada kekurangan kebutuhan modal usaha percetakan dan kontrak pabrik es sebesar Rp5.553.700.000 khusus untuk percetakan sebesar Rp1.000.000.000. dari usul tersebut terdapat disposisi Bupati Trenggalek kepada Sekda Kabupaten Trenggalek agar mempertimbangkan usulan tersebut dibahas dalam RAPBD 2009 <br /><br />Rincian Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Dan Proyeksi Pendapatan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dalam Daftar Lampiran Surat No 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008 adalah : 1. Kekurangan Biaya Pembangunan Pabrik es Rp4.353.700.000,; 2. Operasional Percetakan Rp1.000.000.000,; 3. Operasional PDAU Rp. 200.000.000, dengan total Rp5.553.700.000 <br /><br />Namun yang terealisasi hanya pembangunan pabrik es dan biaya operasional percetakan PT. BGS saja. PDAU Trenggalek mengajukan penambahan penyertaan modal sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2009, padahal PDAU belum pernah menerima Laporan Keuangan dari PT. BGS <br /><br />Selanjutnya Raperda penambahan penyertaan modal untuk PDAU diusulkan untuk dibahas di DPRD Kab. Trenggalek untuk dijadikan Perda, hasilnya disetujui dan diterbitkanlah Perda Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek sebesar Rp8.553.700.000 (delapan milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk : 1. Penambahan modal untuk menutup kekurangan biaya pembangunan pabrik es; 2. untuk penambahan modal biaya percetakan 3. pengembangan usaha sapi perah di Kecamatan Bendungan<br /><br />Pada tanggal 5 Oktober 2009, Gathot Purwanto mengirimkan surat Nomor : 900/55/406.081/2009 Kepada Bupati Trenggalek (terdakwa Soeharto Bin Yakoen) perihal : Permohonan Persetujuan Realisasi Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU yang Dada pokoknya, mohon persetujuan Bupati Trenggalek agar penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAU sebesar Rp5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dapat direalisasi dan dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening PDAU Kab. Trenggalek di BRI Cabang Trenggalek <br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOP7JME002gYWm_FKcq7f5nHN_JPaqwXKHpDJFYIkPCRm78zw04XJZ5KcYBZOUmUacuqCSi-U0sAOz175yUQbau4bnm894dk_la6k9sm8B4VYE2a8ydM_8aazon6WPdqnal-gUMiqzgJE/s1600/5.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="345" data-original-width="613" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOP7JME002gYWm_FKcq7f5nHN_JPaqwXKHpDJFYIkPCRm78zw04XJZ5KcYBZOUmUacuqCSi-U0sAOz175yUQbau4bnm894dk_la6k9sm8B4VYE2a8ydM_8aazon6WPdqnal-gUMiqzgJE/s640/5.png" width="640" /></a></div> Permohonan Gathot Purwanto selaku Direktur pDAU tersebut, selanjutnya terdakwa Soeharto Bin Yakoen mendisposisi Surat tersebut antara lain : 1. ACC Proses tindak lanjuti; 2. Kecuali untuk operasional, pencairan pembayaran sisa belanja modaI/investasi, dan 3 dapat dicairkan bila benar-benar berkas yang berkaitan telah lengkap dan benar; 3. Segera. <br /><br />Pada tanggal 29 Oktober 2009, dibuatkan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2009 tentang Rincian Penggunaan Penambahan Penyertaan Modal pemerintah daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha, dengan rincian sebesar Rp5.600.000.000 yang salah satunya digunakan untuk operasional pada percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dengan rincian ; a. Penagdaan bahan baku Mesin Webb Offset dan Digital Printing besar Rp504.000.000,; b. Pengadaan bahan potong Mesin Plat Maker,  Plat Processot dari Image Centre Rp184.000.000,; c. Pembiayaan Umum anOperasional Rp2400.000.000, dan d. Pemeliharaan mesin Rp72.000.000.<br /><br />Pada tanggal 6 Nopember 2009, sebelum di lakukan persetujuan pencairan penambahan penyertaan modal untuk usaha percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dari DPPKAD ke rekening PDAU sesuai dengan Perda No.3 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU Kab. Trenggalek, tidak pernah dilakukan survei sebagai dasar pertimbangan laik atau tidaknya perusahaan percetakan tersebut memperoleh tambahan penyertaan modal. <br /><br />Dan dalam Perda tersebut tercantum, harus dilakukan audit terlebih dahulu namun hal tersebut tidak dilakukan serta tetap dicairkan ke rekening PDAU. <br /><br />Pada tanggal 6 November 2009, PT Bangkit Grafika sejahtera melalui Gathot Purwanto  mengajukan permohonan pencairan Dana Operasional Percetakan melalui surat tanggal 06 November 2009 dengan nomor . 046/BGS/XI/2009, namun tanggal 5 November 2009 PDAU sudah mentransfer ke PT. BGS melalui RTGS pada Bank Jatim Trenggalek no rekening 0221.016.009 dari Rekening PDAU PT Bank Rakyat Indonesia dengan rekening Nomor 0177.01.000530.30.9 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) <br /><br />Realisasi penggunaan dana tambahan penyertaan modal tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) digunakan untuk kebutuhan gaji karyawan, biaya listrik, perbaikan mesin serta sebagian besar digunakan untuk ikut lelang beberapa penerbit buku, namun PT. BGS tidak mencetak buku sendiri hanya menerima fee/komisi dari bendera yang dipinjam ikut lelang. Sedangkan untuk yang mencetak bukunya dari penerbit lain. <br /><br />Selain itu, pendapatan dan biaya operasional dari mutasi Buku Kas PT BGS Tahun 2009 dan tahun 2010 menunjukkan, bahwa kebutuhan biaya operasional perusahaan selama dua tahun,   yang bersangkutan jauh lebih besar dari pendapatannya dengan rincian sebagai berikut: 1. Tahun 2009, nilai pendapatan  sebesar Rp401.784.700. Biaya sebesar Rp1.507.077.860. Selesih Rp1.105.293.160. 2. Tahun 2010, pendapatan sebesar Rp54.351.355. Biaya Rp338.515.221. Selesih Rp284.163.866. Totall pendapatan (2009 dan2010) sebesar Rp456.136.055, dan total biaya Rp1.845.593.081. Jumlah selisih Rp1.389.457.026.<br /><br />Hal ini membuktikan PT. BGS dalam tahun 2009 dan 2010 tidak menghasilkan keuntungan dalam usahanya. Selain itu, dalam tahun 2009 dan 2010 juga terdapat pembelian hasil cetakan (cetak spanduk digital printing, stiker, kartu nama, sablon kalender, bendera dan umbul umbul) dari perusahaan percetakan lain senilai Rp40.092.132.500, terinci : 1). Tahun 2009 sebesar Rp30.866.775, dan 2). Tahun 2010 sebesar Rp9.226.050. Jumlah Rp40.092.82 <br /><br />Pada Tahun 2011, PT.BGS tidak beroperasi dan selama 3 tahun (2008-2010) tidak ada laporan keuangan dan catatan Buku Kas, selain itu juga tidak pernah ada rapat RUPS di PT. Bangkit Grafika Sejahtera dan sudah tidak beroperasi mulai tahun 2010 <br /><br />Pada tanggal 26 Januari 2011, PT GBS melakukan pemindah bukuan rekening Bank Jatim No 0221016099 oleh Gathot Purwanto yaitu menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp707.743.750  (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); <br /><br />Akibat perbuatan terdakwa Soeharto Bin Yakoen bersama-sama dengan Gathot Purwanto dan Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek cq. Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidaa dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal  3) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen/T1m)

News Tipikor Soeharto, Mantan Bupati Trenggalek Diadili Dalam Perkara Korupsi Rp7.3 M

berita korupsi .co – Jumat, 25 Oktober 2019, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Dody Novalita dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek membacak...

»