Terdakwa ‘HS’, Mencari Keadilan Hukum di Negara Hukum

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Tidak mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg yang menjerat Terdakwa ‘HS’ dituduh mengggelapkan tanah dan bangunan miliknya oleh Dra. Ester Susianty  Chandra, ibu angkat Kwee Indrayani, istri Terdakwa#   </span>   <br /></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxDOTBrA4iUdRhnAOF2bPWpiAYzkGVLHLslLNbmgNgw2IujgCGb-qBc8IEQ1AQdBL4_af8Gw157oEfcZsktEBpwFPRdEvPn_w3EowYsOkKWlUClDC1sxG5N1IJwPn_h2HKtIWIxiH7TSXy_BjCGEl5RYfYR-FpkfryOzjghL0TCaQv6BQyYFSEloq1/s700/palu-hakim-illustrasi.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxDOTBrA4iUdRhnAOF2bPWpiAYzkGVLHLslLNbmgNgw2IujgCGb-qBc8IEQ1AQdBL4_af8Gw157oEfcZsktEBpwFPRdEvPn_w3EowYsOkKWlUClDC1sxG5N1IJwPn_h2HKtIWIxiH7TSXy_BjCGEl5RYfYR-FpkfryOzjghL0TCaQv6BQyYFSEloq1/w640-h360/palu-hakim-illustrasi.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br /><i>Indonesia disepakati para founding father (Bapak Bangsa Indonesia) sebagai negara hukum, dimana hukum menjadi panglima dan keadilan adalah segala-galanya. Namun faktanya,  kepastian hukum kian hari kian tidak menentu, keadilan yang segala-galanya menjadi segalau-galaunya. Bahkan terkadang yang berjuang untuk mencari keadilan atas haknya tidak mendapatkan apapaun sedangkan yang terbukti salah malah memperoleh pembelaan dan dukungan yang adil. <br /><br />“Dan mencari keadilan hukum yang adil di negara hukum ibarat merangkul bayangan sendiri disiang hari”</i>. Ungkapan inipulalah yang barangkali dirasakan oleh “HS” (63), warga Jln. Dieng Kota Malang yang saat ini berharap ada mujizat dalam perkara pidana penggelapan yang menjerat dirinya atas tanah 3 SHM (setifikat Hak Milik) Nomor 948, 949 dan 950 dan bangunan miliknya yang dilaporkan oleh Dra. Ester Susianty  Chandra ke Polda Jawa Timur pada tahun 2015, ibu angkat almarhum Kwee Indrayani, istri Terdakwa “HS”<br /><br />Terdakwa “HS” mencari keadilan hukum yang adil di negara hukum lewat upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur bahkan hingga ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Malang terlebih-lebih dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, karena dianggap tidak mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 saat menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 yang menyatakan “Terdakwa Hari Soesilo Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan menjatuhkuman hukuman pidana penjara selama Sepulu bulan” dari tuntutan Jaksa dengan pidana penjara selama Satu tahun dan Enam bulan<br /><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Mengungkap fakta Sebelum Perkara</span></span></b><br />“HS”, dengan didampingi beberapa orang lainnya termasuk Penasehat Hukum-nya, Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H menemui berirakorupsi.co pada Sabtu, 16 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 Wib dan menceritakan kasus perkara yang menjerat dirinya.<br /><br />Menurut “HS”, beberapa puluh tahun yang lalu, pasangan suami istri, Andreas Hendro Susanto, SH dan Dra. Ester Susianty  Chandra yang belum dikaruniai anak, mengadopsi Kwee Indrayani (alm) saat berusia sekitar 8 tahun, anak kandung (anak pertama dari tiga bersaudara) dari pasangan suami istri Khairul Alim dan Wahyuni<br /><br />“Bu Kwee inikan anak angkat Ibu Ester dan Pak Hendro. Bu Kwee anak pertama dari tiga bersaudara, anak kandung dari Ibu Wahyuni dan Bapak Khairul Alim,” kata “HS”<br /><br />“HS” menceritakan. Pada tahun 1980, Ia (HS) menikahi Kwee Indrayani. Dan pada tahun 1990, Ia bersama istrinya, Kwee Indrayani (alm) membeli sebidang tanah Petok D di Kota Malang kurang lebih seluas 4000 meter. Untuk mengurus surat-surat tanah tersebut, “HS”  dan Kwee Indrayani (alm) mempercayakan ke ayah kandung Kwee Indrayani, Khairul Alim yang bekerja sebagai kontraktor<br /><br />Tanah kurang lebih seluas 4000 meter tersebut terdiri dari 3 SHM (setifikat hak milik), yaitu SHM Nomor 948 seluas 286 m2, SHN Nomor 949 seluas 2.480 m2 dan SHM nomor 950 seluas 1.420 m2 atas nama Khairul Alim<br /><br />“Tanah itu kami beli asalnya petok D. Karena kesibukan kami maka kami serahkan ke Pak Khairul Alim untuk mengurus surat-saratnya sekalian pakai nama Khairul Alimdi SHM-nya. Karena pak Khairul Alim kan bukan orang lain melainkan Bapak kandung Bu Kwee. Selain mengurus surat-suratnya juga untuk membangun rumah dan gudang karena pak Khairul Alim sebagai kontraktor,” cerita “HS” sambil menunjukkan bukti SHM yang dimaksud<br /><br />Sekitar tahun 1992, lanjut “HS”, Kwee Indrayani (alm) menjaminkan 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 ke BCA Cabang Malang di Jalan Basuki Rahmat Kota Malang sebesar Rp225.000.000 untuk modal usaha yang bergerak dibidang makan ringan atau snack<br /><br />“Uang itulah yang digunakan untuk membangun rumah, gudang dan modal usaha yang bergerak dibidang makan ringan atau snack. Yang bangun gudang dan rumah ya pak Khairul Alim karena kontraktor,” ucap “HS”<br /><br />Dengan wajah yang terlihat sedih sambil membolak balik lembaran-lembaran dokumen yang ada didapannya, “HS” menceritakan kenangan pahit yang dialami istrinya, Kwee Indrayani hingga akhirnya meninggal dunia pada tahun 2010 dan angsuran/cicilan di BCA pun tidak lagi lancar <br /><br />“Tahun 1998, ada krismon (krisis monoter) dan Bu Kwee juga sakit menderita gagal ginjal. Sudah operasi ginjal di China. Tahun 2010 Bu Kwe meninggal sehingga angsuran/cicilan di BCA macet,” kenang “HS”<br /><br />“HS” melanjutkan ceritanya. Pada tahun 1998, 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 dilelang oleh BCA secara internal tanpa ada pemberitahuan ke Kwee Indrayani. Pemenang lelangnya adalah pegawai BCA sendiri yaitu Indra Agus Swantoko, SH dan BCA masuk dalam daftar Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)<br /><br />“Tahun 1998, 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 dilelang secara internal oleh BCA pemenangnya adalah pegawai BCA sendiri yaitu Indra Agus Swantoko tanpa ada pemberitaahuan dan setelah itu BCA masuk dalam daftar BPPN dan 3 SHM itupun berganti nama menjadi atas nama Indra Agus Swantoko,” kata “HS”<br /><br />Cerita “HS” ini menimbulkan pertanyaan. Apakah sah menurut peraturan atau  perundang-undangan yang berlaku, pihak Bank diperbolehkan melakukan lelang secara internal yang dimenangkan oleh pegawai Bank itu sendiri tanpa adanya pemberitaahuan kepada Debitur? Mengapa pihak Bank BCA Cabang Kota Malang tidak memberitahukannya kepada Kwee Indrayani selaku Debitur?<br /><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Mengungkap Fakta Timbulnya Perkara</span></span></b><br />“HS” melanjutkan ceritanya. Pada tahun 2005, atas surat dari BPPN yang memberikan kesempatan kepada Kwee Indrayani (alm) untuk dapat menguasai kembali ke 3 SHMnya dengan membayar seniali Rp240.696.000 melalui BPPN<br /><br />“Saat itu kami tidak punya uang dan kami berusaha meminjam ke teman-teman, dan saat itu Bu Ester bersedia meminjamkan uang sebesar Rp240.696.000. Kata Bu Ester saat itu, ‘ya sudah saya pinjamkan nanti kembalikan kalau sudah dijual’. Dan uang itu di transfer oleh  pak Hendro (Andreas Hendro Susanto, SH) ke BPPN atas nama Kwee Indrayani. Jadi 3 SHM itupun kembali menjadi nama Kwee Indrayani bukan lagi nama Indra Agus Swantoko. Karena sudah sempat balik nama di Notaris melalui BPPN,” ujar “HS”<br /><br />Pada tanggal 13 Desember 2005, lanjut “HS”, Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH membuat Akta Jual Beli atas kesepakatan antara Agus Indra Suantoko, SH yang diwaikili pihak BPPN dengan Kwee Indrayani mewakili dirinya sendiri. Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH membuat Akta Jual Beli Nomor 414, 415 dan 416 dari 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 yang semula atas nama Indra Agus Suantoko menjadi Kwee Indrayani selaku pembeli yang sah dengan nilai pembayaran sebesar Rp240.696.000 yang sebelumnya sudah disetorkan oleh Andreas Hendoro Susanto, SH ke BPPN atas nama Kwee Indrayani<br /><br />“Setelah ada pembayaran uang sebesar Rp240.696.000 itu ke BPPN oleh Pak Hendro (Andreas Hendro Susanto, SH) atas nama Kwee Indrayani, barulah ada balik nama di Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH antara Indra Agus Suantoko, SH yang diwaikili pihak BPPN dengan Kwee Indrayani mewakili dirinya sendiri. Jadi bukan mewakili siapa-siapa termasuk Bu Ester karena pembayaran ke BPPN bukan atas nama Bu Ester tetapi Bu Kwee yang semula menjaminkan 3 SHM itu ke BCA. Tetapi oleh BCA dilelang karena macet sejak Bu Kwee sakit. Pemenang lelangnya adalah Indra Agus Suantoko, SH selaku pegawai BCA sendiri,” ungkap “HS”<br /><br />Masih menurut “HS”. Pada tanggal 19 Desember 2005, Dra. Ester Susianty Chandra mengajak Kwee Indrayani dalam kondisi sakit dengan didampingi suaminya, “HS” ke Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH dengan alasan untuk mengamankan asentnya (milik Kwee Indrayani). Di kantor Notaris tersebut, dibuatlah Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 19 Desember 2005 dan waktu yang bersamaan terbit pula Akta Kuasa Menjual Nomor 33 terkait 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950 atas nama Kwee Indrayani<br /><br />“Waktu diajak ke Notaris Bu Ester tidak bilang mau buat akta jual beli tapi hanya mengatakan biar asetnya aman. Waktu itu Bu Kwee kondisi sakit makanya saya ikut. Saat disana, Notari membuat Akta Pernyataan Nomor 32 tapi dengan waktu yang bersamaan terbit juga Akta Kuasa Menjual. Saya dipaksa istri waktu itu untuk tanda tangan karena istri saya sanfat persacaya sama Bu Ester,” kata “HS”  </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwJwlsqWEiKQcMhFi4O1X6mkLDiE9ormwGjgXL0BPKX_A5eVf3skqjIYdREH47ZiyiurtSPxgwAjB7eiReEl2V467t9lSAgyxm_RPeMZIORa0-ZIBNimsQe-v7Reqpky8CbKmDh-7_cMLG7eCr8ze1UVrCvwPn2uxIHVRpFDWb3ugbHhB1yMbeKltF/s625/POSTER-ANTI-KORUPSI-6-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="625" height="614" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwJwlsqWEiKQcMhFi4O1X6mkLDiE9ormwGjgXL0BPKX_A5eVf3skqjIYdREH47ZiyiurtSPxgwAjB7eiReEl2V467t9lSAgyxm_RPeMZIORa0-ZIBNimsQe-v7Reqpky8CbKmDh-7_cMLG7eCr8ze1UVrCvwPn2uxIHVRpFDWb3ugbHhB1yMbeKltF/w640-h614/POSTER-ANTI-KORUPSI-6-1.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Dari cerita “HS”, terkait Akta Pernyataan dan Akta Kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH dalam waktu yang bersamaan menimbulkan pertanyaan yaitu, mengapa dan bagaiamana cara Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH membuat 2 Akta dalam waktu yang bersamaan ? Lalu apa maksud dan tujuan Dra. Ester Susianty Chandra untuk meminta Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH membuat 2 Akta tersebut? Apakah memang tujuan Dra. Ester Susianty Chandra benar-benar untuk mengamankan aset 3 SHM milik Kwee Indrayani atau “adakah sesuatu rahasia dibalik rasa” dimana Kwee Indrayani mempunyai hutang kepada Dra. Ester Susianty Chandra selaku ibu angkatnya sebesar Rp240.696.000?<br /><br />“HS” mengatakan. Pada tahun 2011, Dra. Ester Susianty Chandra meminta ke 3 SHM tersebut kepada dirinya (“HS”) setelah Kwee Indrayani meninggal pada awal tahun 2010, namun “HS”  tidak memberikannya. Sehingga pada tahun 2015, Dra. Ester Susianty Chandra melaporkan “HS” ke Polda Jawa Timur dengan tuduhan penggelapan dengan bukti Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 19 Desember 2005 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 33 tanggal 19 Desember 2005, dimana kedua Akta tersebut dibuat dalam waktu bersamaan oleh Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH<br /><br />“Tahun 2015 saya dilaporkan Bu Ester ke Polda Jatim dengan tuduhan penggelapan 3 SHM dengan bukti Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 19 Desember 2005 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 33 tanggal 19 Desember 2005, dimana kedua Akta tersebut dibuat dalam waktu bersamaan oleh Notaris Junjung Handoko Limantoro, SH,” ucap “HS”<br /><br />Satu tahun kemudian (2016), lanjut “HS”, Polda Jawa Timur menetapkannya (“HS”) sebagai Tersangka kasus Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 atau 385 KHUPidana, dan ditahun yang sama pula “HS” menggugat Dra. Ester Susianty Chandra ke PN Malang dengan Nomor Perkara 205/Pid.G/2016/PN.Mlg<br /><br />Menurut “HS”, gugatan perkara Nomor 205/Pid.G/2016/PN.Mlg di NO atau ditolak karena kurang pihak. Sehingga HS melalui Kuasa Hukum-nya, Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H membuat gugatan baru Nomor 037/Pdt.G/2017/PN.Mlg tapi kemudian ditarik dan diganti dengan gugatan Nomor 150/Pdt.G/2017/PN.Mlg<br /><br />“Tahun 2016, saya ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Jatim. Dan ditahun yang sama saya menggugat Dra. Ester Susianty Chandra ke PN Malang dengan Nomor Perkara 205/Pid.G/2016/PN.Mlg namun hasilnya ditotal oleh Majelis Hakim PN Malang karena kurang pihak. Gugatan itu di NO atau ditolak karena kurang pihak. Lalu kami membuat gugatan baru Nomor 037/Pdt.G/2017/PN.Mlg tapi kemudian kami tarik dan diganti dengan gugatan Nomor 150/Pdt.G/2017/PN.Mlg,” ungkap “HS”<br /><br />“Gugatan saya terhadap Bu Ester ditolak dalam Putusan PK Nomor 687 PK/Pdt/2020 tanggal 19 Oktober 2020. Tapi gugatan Bu Estr terhadap saya ditolak dalam Putusan PK Nomor 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021. Waktu gugatan saya ke Bu Ester, saya menang di PN Malang tapi di PT, MA dan PK saya kalah. Tapi waktu gugatan Bu Ester terhadap saya, gugtan Bu Ester ditolak di PN maupun di PK. Bu Ester itu itu hanya menang di PT dan MA,” kata HS<br /><br />“HS” mengatakan, selain menggugat Dra. Ester Susianty Chandra ke PN Malang, Ia juga membuat laporan ke Polres Malang dengan Nomor 267/11/2015/Jatim/Res.Mlg tentang adanya dugaan Konspirasi jahat yang sekan-akan Ia (“HS”) telah menjual 3 SHM Nomor 948, 949 dan 950<br /><br />“Yang saya laporkan saat itu adalah Sujoko selaku calon pembeli 3 SHM dan Notaris Dr. I Gede Mastra terkait dugaan Konspirasi jahat. Sujoko ini masih ngasih DP tapi sudah dijaminkan ke Bank Muamalat. Sedangkan Notaris Dr. I Gede Mastra membuat Kaver noot supaya dapat kredit dari Bank Muamalat,” kata “HS”<br /><br />Dari cerita “HS” ini ada yang menarik terkait nama Notaris Dr. I Gede Mastra (alm). Sebab Notaris Dr. I Gede Mastra (alm) juga disebut-sebut “terlibat” bersama puluhan Debitur lainnya dalam kasus perkara Korupsi kredit macet Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp179 miliar termasuk Kepala Cabang dan Penyelia Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang sudah di vonis pidana penjara selama puluhan tahun<br /><br />Kembali ke kasus “HS”. Selain dirinya (“HS”) menggugat Dra. Ester Susianty Chandra ke PN Malang, Dra. Ester Susianty Chandra juga menggugat “HS” ke PN Malang saat perkara gugatan “HS” berjalan di PN Malang dengan Nomor Perkara 200/Pdt.G/2017/PN.Mlg<br /><br />Dan pada tahun 2017, JPU dari Kejari Kota Malang bersama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang mengadili “HS” sebagai Terdakwa Tindak Pidana Penggelapan dalam perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg <br /><br />Tetapi karena gugatan “HS” melalui Kuasa Hukum-nya, Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H terhadap Dra. Ester Susianty Chandra maupun gugatan Dra. Ester Susianty Chandra terhadap “HS” sedang berlangsung di PN Malang, sehingga Majelis Hakim PN Malang mengabulkan Eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Kota Malang terhadap Terdakwa “HS” dalam perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg<br /><br />Dalam Putusan Sela perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 30 Maret 2017, Majelis Hakim mengatakan, “1. Menerima keberatan dari Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa; 2. Menangguhkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg sampai dengan adanya Putusan Perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. Memerintahkan berkas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum.”<br /><br />Putusan tersebut diatas dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Sihar Hamonangan Purba, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Byrna Mirasari, SH., MH dan Martaria Yudhita Kusuma, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Anny Mardiyah, SH., MH pada Kamis tanggal 30 Maret 2017.<br /><br />Penegakan Hukum Yang Dirasakan “HS” Bukan Keadilan Hukum<br />Proses hukum yang diarasakan “HS” yang menjerat dirinya dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan dengan Nomor Perkara 41/Pid.B/2017/PN.Mlg di PN Malang terkait putusan Majelis Hakim pada tanggal 13 Juli 2022 yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 bulan dirasakan bukan keadilan hukum<br /><br />Alasan “HS”, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PN Malang saat menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap dirinya pada tanggal 13 Juli 2022 yang mengatakan,;<br />“1. Menyatakan Terdakwa Hari Soesilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapaan; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hari Soesilo tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”. <br /><br />Dimana sebelumnya, dalam Putusan Sela perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 30 Maret 2017, Majelis Hakim mengatakan, “1. Menerima keberatan dari Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa; 2. Menangguhkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg sampai dengan adanya Putusan Perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. Memerintahkan berkas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum.”<br /><br />Sementara Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 atas gugatan Dra. Ester Susianty Chandra terhadap “HS” ditolak oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali<br /><br />“Inikan ada dua putusan perdata dengan obyek yang sama. Yang pertama adalah gugatan saya terhadap Bu Ester. Disini saya kalah karena Putusan PK menolak gugatan saya. Tapi putusan terakhir adalah Putusan PK Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021. Inikan atas gugatan Bu Ester ke saya tapi Putusan PK ini menolak gugatan Bu Ester. Artinya 3 SHM itu tetap milik saya. Tapi mengapa Hakim PN Malang tidak mempertimbangkan itu? inikah yang namanya proses hukum untuk keadilan hukum atau hukum yang adil di negara hukum?.” Kata HS dengan nada tanya</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Karena itulah saya langsung mengatakan banding setelah Hakim membacakan putusan hari Kamis tanggal 13 Juli 2022. Saya tau mencari keadilan itu tidak mudah tapi saya harus berjuang," ucap HS <br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Apa yang dikatakan HS ini bukan tidak beralasan. Sebab pertimbangan Majelis Hakim PN Malang saat membacakan Putusan dalam perkara Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 mengatakan “Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dipersidangan berupa Putusan Pengadilan Negeri Malang yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata No.200/Pat.G/2017/PN.Mlg tanggal 4 September 2018 jo. Putusan Banding No.156/PDT/2019/PT.SBY tanggal 29 April 2019 jo Putusan Kasasi No.3111 K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali No.138 PK/Pdt/2021 tanggal 19 April 2021, yang pada pokoknya putusan tersebut menolak gugatan Dra. Ester Susianty Chandra terhadap Terdakwa berkaitan dengan SHM No. 948, SHM No. 949 dan SHM No. 950<br /><br />Anehnya, Majelis Hakim PN Malang dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022, justru mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 687 PK/PDT/2020 tanggal 19 Oktober 2020, terkait gugatan HS terhadap Dra. Ester Susianty Chandra<br /><br />Sebab dalam pertimbangan Majelis Hakim PN Malang saat membacakan Putusan dalam Perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 mengatakan, “Menimbang, bahwa terhadap putyusan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusannya adalah menolak gugatan dari Penggugat dalam hal ini Dra. Esther Susianti Candra, maka makna dari putusan menolak tersebut adalah tidak ada keadaan Hukum Baru yang diciptakan sehingga kembali kekeadaan semula, namun demikian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata Nomor: 150/Pdt.G/2017/PN.Mlg tanggal 31 Mei 2018 Jo. Putusan bandini Nomor: 496/PDT/2018/PT,SBY tanggal 30 Oktober 2018 Jo. Putusan Kasasi Nomor: 1741 K/PDT/2019 tanggal 26 Agustus 2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 687 PK/PDT/2020 tanggal 19 Oktober 2020, dimana dalam Putusan tersebut Gugatan Rekonvensi dari Dra. Ester Susianty Candra telah dikabulkan dan dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa terhadap obyek berupa tanag dan bangunan yang permasalahan dalam perkara ini sebagaimana dalam SHM Nomor, 948, SHM No. 949 dan SHM Nomor. 950 yang terletak di Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang telah dinyatakan secara hukum sah sebagai milik dari saksi Dra. Ester Susianty Candra”.<br /><br />Dari putusan Majelis Hakim PN Malang ini menimbulkan pertanyaan. Mengapa Majelis Hakim PN Malang tidak mempertimbangkan Putusan akhir dalam Perkara Perdata dengan  obyek yang sama dimana gugatan Dra. Esther Susianti Candra terhadap HS ditolak oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali No.138 PK/Pdt/2021 tanggal 19 April 2021?<br /><br />Apakah memang, dalam proses hukum putusan akhir yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini Putusan PK No.138 PK/Pdt/2021 tanggal 19 April 2021 tidak diakui oleh Majelis Hakim PN Malang ? <br /><br />Lalu mengapa Majelis Hakim PN Malang justru mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 687 PK/PDT/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dimana gugatan HS terhadap Dra. Esther Susianti Candra ditolak?. Apakah pertimbangan tersebut agar HS dapat dikirim ke penjara ?<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa “HS”</span></span><br />Apa yang dikatakan oleh “HS” tak jauh beda dengan apa yang disampaikan Penasehat Hukum-nya, Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H atau yang akrab disapa Sentot terkait Putusan Majelis Hakim PN Malang Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 yang tidak mempertimbangkan Putusan akhir dalam Perkara Perdata dengan obyek yang sama antara “HS” dengan Dra. Ester Susianty Candra yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 tetapi justru Majelis Hakim PN Malang mempertimbangkan putusan yang sebelumnya yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 687 PK/PDT/2020 tanggal 19 Oktober 2020<br /><br />“Inilah yang menjadi keberatan dari klien saya karena pertimbangan sebagaimana diatas adalah penghargaan yang kurang tepat dan merupakan kelalaian yang nyata dari Majelis Hakim dalam menghargai sekaligus menilai Putusan Nomor:200/Pdt.G/2017 tanggal 04 September 2018 jo. Putusan Banding Nomor. 156/PDT/2019/PT, SBY tanggal 29 April 2019 jo. Puitusan Kasasi Nomor. 3111 K/PDT/2019 tanggal 02 Desember 2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021,” ucap Sentot<br /><br />Semestinya, lanjut Sentot, dengan ditolaknya gugatan Dra. Esther Susianty Candra dalam Putusan ini (Peninjauan Kembali), maka harusnya dipertimbangkan pula apa yang menjadi pokok gugatan Dra. Ester Susianty Candra tersebut (Halaman 5 Putusan Nomor. 200/Pdt.G/2017 tanggal 04 September 2018).<br /><br />“Sehingga dengan demikian makna dari Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 tersebut adalah merupakan terciptanya secara hukum melalui Putusan Peninjauan Kembali, yaitu: 1. Menolak Klaim bahwa Tanah SHM Nomor 948, SHM Nomor 949 dan SHM Nomor 950 adalah milik Penggugat (Dra. Esther Susianty Candra); 2. Menolak bahwa Tergugat (“HS”) telah melakukan perbuatan melanggar Hukum; 3. Menolak Petita Penggugat (Dra. Esther Susianti Candra) untuk menghukum siapapun yang menguasai tanah-tanah SHM Nomor 948, SHM 949 dan SHM Nomor 950; 4. Menolak siapapun untuk menyerahkan SHM Nomor 948, SHM 949 dan SHM Nomor 959 kepada Penggugat (Dra. Esther Susianty Candra); 5. Menolak Petita-petita lainnya dari Penggugat (Dra. Esther Susianti Candra),” ujar Sentot<br /><br />Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H pun menjelaskan tentang fakta-fakta hukum termasuk bukti-bukti yang terungkap di persidangan dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan Nomor 41/Pid.B/2017/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2022 dengan Terdakwa “HS” yaitu;<br /><br />1. Tidak ada bukti pernah terjadi transaksi jual beli tanah dan bangunan antara Kwee Indrayani dan “HS” dengan Dra. Esther Susianti Chandra atau Andreas Hendro Susanto.<br /><br />2. Bukti Transfer dari Adreas Hendro Soesanto, SH ke BPPN sebesar Rp240.696.000 adalah uang pinjaman yang ditransfer langsung untuk menebus jaminan anak angkatnya atas nama Kwee Indrayani.<br /><br />3. Pelepasan dokumen dari BPPN kepada Kwee Indrayani, membuktikan bahwa Andreas Hendro Susanto bukan pemenang lelang maupun pembeli jaminannya di BPPN.<br /><br />4. Klaim Pelapor Dra. Esther Susianti Chandra, bahwa tanah dan gudang di Gadang Kecamatan Sukun dengan Sertpikat Hak Milik Nomor 948, 949 dan 950 adalah miliknya telah dipatahkan oleh Putusan terakhir yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Perkara Perdata Nomor: 200/Pdt.G/2018/PN Mlg jo Putusan Banding Nomor: 156/PDT/2019/ PT.SBY, jo Putusan Kasasi Nomor: 3111 K/PDT/2019 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor:138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021. <br /><br />Lebih lanjut Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H menjelaskan, tanah Sertifikat Nomor: 948, 949 dan nomor 950 di Gadang Kecamatan Sukun masih sah milik Kwee Indrayani. Adanya Putusan yang sudah Incrach yaitu Putusan Perdata Nomor: 217/Pdt.G/2017/PN. Mlg, jo Putusan Banding Nomor: 776/Pdt/2018 jo Putusan Kasasi Nomor: 2831 K/PDT/2019 tanggal 29 Oktober 2019.<br /><br />“Putusan-putusan ini membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 948, 949 dan 950 yang terletak di Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang tersebut masih sah masih milik Kwee Indrayani bukan milik siapa-siapa termasuk Dra. Esther Susianti Chandra tetapi pertimbangan Majelis Hakim lain dan malah menghukum kliien saya. Itulah sebabnya kami langsung mengatakan banding hari itu juga,” ucap Sentot dengan tegas. (Jnt)</div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Tipikor Terdakwa ‘HS’, Mencari Keadilan Hukum di Negara Hukum

#Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Tidak mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 138 PK/PDT/2021 tanggal 19 April 2021 dalam ...

»

Korupsi Kredit Bank BNI Syariah Rp75.714 M, Ketua Koperasi Puskopsyah Al Kamil Jatim Dituntut ’28.3’Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Apakah hanya Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra selaku Ketua Pusat Koperasi Syariah Aliansi Lembaga Keuangan Mikro Islam Jawa Timur (Puskopsyah Al Kamil Jatim) yang terlibat dalam perkara Korupsi kredit Fasilitas Pembiayaan Segmen Komersial Dan Menengah Dengan Pola Channeling oleh Bank BNI Syariah Kepada Puskopsyah Al Kamil Jatim tahun 2013 - 2017 yang merugikan keuangan negara sebesa Rp75.714.394.798? atau phak lain yang ‘selamat?’</span></span></i></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn0XYRMKhj0CjAKG19M1LHzArsez_DMZixZyiBjtVUam5A7u4zTzE6U9DylZxJESjb2Xqsfb6HAqiSStDNjJc37tyRWvM817ifbNGn7uXCBxLlEj-Dpz45oF6vCloSF7TBA7ru5iS8yF1cJuPgItmPFqh7cTyoq9UaYsE6nu7kHmDQihwUHXf2shGX/s1280/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1280" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn0XYRMKhj0CjAKG19M1LHzArsez_DMZixZyiBjtVUam5A7u4zTzE6U9DylZxJESjb2Xqsfb6HAqiSStDNjJc37tyRWvM817ifbNGn7uXCBxLlEj-Dpz45oF6vCloSF7TBA7ru5iS8yF1cJuPgItmPFqh7cTyoq9UaYsE6nu7kHmDQihwUHXf2shGX/w640-h640/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -<br /></b><span style="font-size: small;">Terdakwa Rudhy Dwi C</span></span><span style="font-size: small;">hrysnaputra,</span> warga Pondok Bestari Indah Blok C5 No. 269 Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang selaku Ketua Pusat Koperasi Syariah Aliansi Lembaga Keuangan Mikro Islam Jawa Timur (Puskopsyah Al Kamil Jatim) adalah satu-satunya orang yang dianggap paling bertanggung jawab penuh dalam proses pengajuan kredit Fasilitas Pembiayaan Segmen Komersial Dan Menengah Dengan Pola Channeling yang diajuakan oleh 31 Koperasi Primer yang menjadi anggota Puskopsyah Al Kamil Jatim selaku Koperasi Sekunder kepada BNI Syariah Cabang Malang pada tahun 2013 sebesar Rp120 miliar hingga yang merugikan keuangan negara sebesar Rp75.714.394.798<br /><br />Sementara pihak lain baik 31 Koperasi Primer yang menerima pencairan dana Fasilitas Pembiayaan Segmen Komersial Dan Menengah Dengan Pola Channeling dari BNI Syariah Cabang Malang maupun pihak BNI Syariah Cabang Malang ‘aman-aman dan tidak tahu menahu’.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: <span style="color: #2b00fe;">Ketua Koperasi Puskopsyah Al Kamil Jatim Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp75.714 M</span> <span style="color: #2b00fe;">-</span> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/04/ketua-koperasi-puskopsyah-al-kamil.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/04/ketua-koperasi-puskopsyah-al-kamil.html</a></span></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmNiEaSCuJ0gl5hE5Cmpctei-VQ54jX27VImjFXgBh8hp30ASdGfdjeTqKQ6QIEq3xYP_y76pGLOm-2tuFFxEJsgJtlY_G1wv1BYog7VQj2tVSL25RuTVbit7JIAU_rM8cScJgdbmGucXXbIjsCyAaeVhM5eSgOKVK78EGGjbvooZuVu7AhXwOiWQj/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmNiEaSCuJ0gl5hE5Cmpctei-VQ54jX27VImjFXgBh8hp30ASdGfdjeTqKQ6QIEq3xYP_y76pGLOm-2tuFFxEJsgJtlY_G1wv1BYog7VQj2tVSL25RuTVbit7JIAU_rM8cScJgdbmGucXXbIjsCyAaeVhM5eSgOKVK78EGGjbvooZuVu7AhXwOiWQj/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Itulah sebabnya,  Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sugimin, SH dkk dari Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) menuntut Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra selaku Ketua Puskopsyah Al Kamil Jatim dengan pidana penjara yang total pidananya selama 28 (dua puluh delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan rincian; Tuntutan pidana penjara selama 19 tahun denda sebesar Rp750 juta Subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan pidana membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp75.714.394.798 Subsider pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 3 (tiga) bulan<br /><br />Kasus perkara ini menggelitik dan mengundang berbagai pertanyaan. Apakah kasus kredit macet oleh Puskopsyah Al Kamil Jatim kepada BNI Syariah Cabang Malang murni hanya kesalahan Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra selaku Ketua Puskopsyah Al Kamil Jatim atau ada pihak lain yang tidak tersentuh hukum ‘sehingga aman-aman dan tidak tahu menahu???’<br /><br />Logika dan sederhananya. Misalkan terdapat dokumen/agunan sebagai persyaratan pengajuan kredit yang tidak sesuai prosedur termasuk keterangan dari Debitur kepada pihak Bank tetapi pencairan uang pengajuan kredit tetap disetujui dan pencairan uang dilakukan, apakah menjadi tanggungjawab mutlak oleh Debitur?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy5kA5BQSwwyOpIWIQYIgw-ZJg_zhiU6ITf8h4Z0zyGK1aheZb54EKTTnYaDuUgsLpd7-0d_N89e19rR0Sw2beyiY1oM5B6QIkGqvVypf-UQ5YokZw3lNTQafP27fugdu7dyl92GHHnNGmMvdoBgX3bii_HBHbU8qTWNcpbVoQgB5Fmt9LGcOYupyB/s1406/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="648" data-original-width="1406" height="294" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy5kA5BQSwwyOpIWIQYIgw-ZJg_zhiU6ITf8h4Z0zyGK1aheZb54EKTTnYaDuUgsLpd7-0d_N89e19rR0Sw2beyiY1oM5B6QIkGqvVypf-UQ5YokZw3lNTQafP27fugdu7dyl92GHHnNGmMvdoBgX3bii_HBHbU8qTWNcpbVoQgB5Fmt9LGcOYupyB/w640-h294/5.jpg" width="640" /></a></div>Lalu bagaimana dengan tanggung jawab pihak Bank? Apakah prinsip kehati-hatian sudah benar-benar dijalankan oleh pihak Bank? Kalau prinsip kehati-hatian sudah benar-benar dijalankan oleh pihak Bank selaku kreditur, mengapa terjadi kredit bermasalah hingga merugikan keuangan negara?<br /><br />Padahal, pengajuan kredit Fasilitas Pembiayaan Segmen Komersial Dan Menengah Dengan Pola Channeling kepada BNI Syariah Cabang Malang bukan hanya dilakukan oleh Puskopsyah Al Kamil Jatim selaku Koperasi Sekunder melainkan 31 Koperasi Primer selaku anggota Koperasi Puskopsyah Al Kamil Jatim<br /><br />Perjanjian akta kredit bukan hanya dilakukan oleh Puskopsyah Al Kamil Jatim selaku Koperasi Sekunder melainkan 31 Koperasi Primer selaku anggota Koperasi Puskopsyah Al Kamil Jatim. Bahkan duit yang dicairkan oleh BNI Syariah Cabang Malang adalah kepada masing-masing Koperasi Primer. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sugiono selaku Penasehat Hukum Terdakwa kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Kamis, 14 Juli 2022<br /><br />Menurut Sugiono, pada tahun 2013, Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra selaku Ketua Puskopsyah Al Kamil Jatim (Koperasi Sekinder) menyampaikan permohonan kredit Fasilitas Pembiayaan Segmen Komersial Dan Menengah Dengan Pola Channeling dari 31 Koperasi Primer BNI Syariah sebesar Rp50 miliar dan kemudian menjadi Rp120 miliar atas usulan pihak BNI Syariah untuk menambah jumlah kredit sebesar Rp100 juta dengan alasan bahwa Puskopsyah Al Kamil Jatim adalah baik  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzJx5-ZMzWVHizzKOZZfxNiuoehGWefCJ2lxLax-FYVkHyYF_hHgwtPzX5si5tZf-bfx0fHY3yC8DAUp3MwPeoxjAalLxBbRDIgx0OTHNs9ajuu151O9XdenKrv1q-rGbxRhUA8gihVWMt99KGpxUeUWJMbIMsLXS8WRDjC8NGpQSDKnDtLXrdT1Yf/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="918" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzJx5-ZMzWVHizzKOZZfxNiuoehGWefCJ2lxLax-FYVkHyYF_hHgwtPzX5si5tZf-bfx0fHY3yC8DAUp3MwPeoxjAalLxBbRDIgx0OTHNs9ajuu151O9XdenKrv1q-rGbxRhUA8gihVWMt99KGpxUeUWJMbIMsLXS8WRDjC8NGpQSDKnDtLXrdT1Yf/w368-h640/3.jpg" width="368" /></a></div><br />“Awalnya pengajuannya sebesar Rp50 miliar namun sama pihak Bank ditambah Rp100 miliar tapi yang dicairkan adalah Rp120 miliar. Terdakwa selaku Ketua Puskopsyah Al Kamil Jatim menyampaikan usulan dari Koperasi Primer kepada BNI Syariah. Uang yang dicairkan oleh BNI Syariah adalah kemasing-masing Koperasi Primer,” kata Sugiono<br />  <br />Terkait jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp75.714.394.798, menurut Sugiono adalah termasuk pinjaman pokok sebesar Rp19 miliar yang belum dibayar dan sisanya adalah bunga dan keuntungan Bank dimana hutang Koperasi dapat ditangih hingga 2026 sesuai dengan perjaanjian<br /><br />“Pinjaman Rp50 miliar, karena ditambah Rp100 miliar dan yang dicairkan sebesar Rp120 miliar. Pada tahun 2013 sampai dengan 2015 lancar dapat penghargaan. Sampai tahun 2016 yang sudah dibayar sebesar Rp109 miliar yang menurut BNI Syariah, Rp101 miliar adalah pokok dan Rp8 miliar keuntungan BNI Syariah. Jadi Rp120 miliar dikurang Rp109 miliar menjadi Rp19 miliar. Tahun 2021, menjadi  Rp75.714.394.798 yaitu Rp19 miliar sisa pokok yang belum dibayar dan sisanya adalah bunga dan keuntungan Bank,” kata Sugiono menjelaskan<br /><br />Namun saat ditanya lebih lanjut, apakah BNI Syariah menggunakan sistim bunga kepada nasabah/Debitur atau sistim bagi hasil?, Sugiono juga menanyakan hal yang sama<br /><br />Sementara JPU Sugimin, SH terkesan menghindar saat diminta taanggapannya oleh beritakorupsi.co seusia persidangan terkait tuntutan pidana yang totalnya selama 28 tahun dan 3 bulan terhadap terdakwa termasuk ada tidaknya pihak lain yang terlibat dalam kasus perkara ini.<br /><br />“Sebentar ini mau sidang,” kata Sugimin dengan terlihat tergopoh-gopoh keluar masuk ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor<br /><br />Sementara persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Kamis, 14 Juli 2022) adalah  agenda pembacaan Tuntutan oleh JPU terhadap Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Suwarningsih, SH., M.Hum yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadipri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) Cabang Rutan Kelas I Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)     </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam tuntutannya JPU mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp75.714.394.798 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR- 67/PW13/5/2022 tanggal 4 Maret 2022 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Fasilitas Pembiayaan Segmen Komersial Dan Menengah Dengan Pola Channeling Pada PT BNI Syariah Kepada Pusat Koperasi Syariah Al Kamil Jawa Timur (Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur) Tahun 2013-2017 . <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_WBiAFobweQLEt6NDhqHSDGAI8tb1J20-eYADR2dQMtwrH453GKkBCw56waHYuYkczAErOSNBV7xLHdVKXN-XDBvsIJvQ5K2HemJuchm136uaesgQ2XXzlf4J1UV9DH6Oqrlj21ayi0NWUT4dDmYW4qzCTy-4kMQj6YrZu3W4ywv7VXJpfmJEFZkC/s1600/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_WBiAFobweQLEt6NDhqHSDGAI8tb1J20-eYADR2dQMtwrH453GKkBCw56waHYuYkczAErOSNBV7xLHdVKXN-XDBvsIJvQ5K2HemJuchm136uaesgQ2XXzlf4J1UV9DH6Oqrlj21ayi0NWUT4dDmYW4qzCTy-4kMQj6YrZu3W4ywv7VXJpfmJEFZkC/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun denda sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersbut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan <br /><br />3. Menjatuhkan Pidana terhadap Rudhy Dwi Chrysnaputra untuk membayar uang pengganti sebesar Rp75.714.394.798 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 3 (tiga) bulan,” ucap JPU<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada persidangan selanjutnya yang akan kembali digelar pekan depan. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Korupsi Kredit Bank BNI Syariah Rp75.714 M, Ketua Koperasi Puskopsyah Al Kamil Jatim Dituntut ’28.3’Tahun Penjara

#Apakah hanya Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra selaku Ketua Pusat Koperasi Syariah Aliansi Lembaga Keuangan Mikro Islam Jawa Timur (Puskopsya...

»

Mantri BRI Untit Pucang Anom Surabaya di Vonis 5 Thn Penjara Karena Korupsi

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i>#Terdakwa Hendra Dwi Prasetyo selaku Mantri BRI Unit Pucang Anom Surabaya di Vonis bersalah karena ‘dianggap bertanggung jawab penuh’ atas Proses persetujuan dan Penyaluran Kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya tahun 2017 - 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp6.917.475.096#     </i><br /></span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuCOUcABOe1gbDf8b55nNRWiY0Ghx7h-N3eLyGN7pWgj9-DHSF3TeM6AGTGHAfcKn5HKE0S1LOfuk7UrO5-DvIteS_GXDsafL68tSyTtWW6RDb0VmQ0vbC-su_rPla_bxYqBJhnGuG_pu0pCiNltN0EST9FDFQonYc3snk5hStuPu19Jlbo0IPk0gm/s640/7..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuCOUcABOe1gbDf8b55nNRWiY0Ghx7h-N3eLyGN7pWgj9-DHSF3TeM6AGTGHAfcKn5HKE0S1LOfuk7UrO5-DvIteS_GXDsafL68tSyTtWW6RDb0VmQ0vbC-su_rPla_bxYqBJhnGuG_pu0pCiNltN0EST9FDFQonYc3snk5hStuPu19Jlbo0IPk0gm/w640-h288/7..jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Terdakwa Hendra Dwi Prasetyo, yang menjabat sebagai Marketing/Mantri BRI Unit Pucang Anom Surabaya adalah satu-satunya pegawai Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya yang dianggap bertanggung jawab penuh atas Proses persetujuan dan Penyaluran Kredit Briguna hingga pencairan duit sebesar Rp8.798.000.000 dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang (dengan 64 rekening) selaku pegawai RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) dr. Soetomo Surabaya tahun 2017 - 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp6.917.475.096 berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-313/PW13/5/2021 tanggal  9 Juni 2021, sementara pegawai lain yang jabatannya jauh lebih tinggi dari Terdakwa “tidak tahu menahu”.<br /><br />Itulah sebabnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu, 13 Juli 2022, menyatakan bahwa Terdakwa Hendra Dwi Prasetyo, selaku Marketing/Mantri BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Pucang Anom Surabaya terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penyaluran Kredit Briguna sebesar Rp8.798.000.000 kepada 58 orang (64 rekening) pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya tahun 2017 - 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp6.917.475.096 dan di Vonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp300 juta Subsider pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan pidana membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp300 juta Subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga: <span style="color: #2b00fe;">Mantri BRI Untit Pucang Anom Surabaya Diadili Karena Diduga Korupsi Sebesar Rp6.9 M -</span> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/03/mantri-bri-untit-pucang-anom-surabaya.html?m=1">http://www.beritakorupsi.co/2022/03/mantri-bri-untit-pucang-anom-surabaya.html?m=1</a></span></b></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb2ngO7_i7AE6LwK1cnHrNVPU8ZBHiqhzEr-wbdF8EU4kG6Tc7DWz-y5Y7bh99dhtBo_L06JFkCuFf9SfJhFKYNyQSqErjlRswIl7sA44JPyhTiRTKX5uNbQBTPIIKb_L7Re5XbtIrMEImf7q6kWWpu1XOg3OEh5vkcLYCp4yjp1pxMZ5qA0fcPOfJ/s640/6...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb2ngO7_i7AE6LwK1cnHrNVPU8ZBHiqhzEr-wbdF8EU4kG6Tc7DWz-y5Y7bh99dhtBo_L06JFkCuFf9SfJhFKYNyQSqErjlRswIl7sA44JPyhTiRTKX5uNbQBTPIIKb_L7Re5XbtIrMEImf7q6kWWpu1XOg3OEh5vkcLYCp4yjp1pxMZ5qA0fcPOfJ/w640-h288/6...jpg" width="640" /></a></div>Selain Terdakwa Hendra Dwi Prasetyo, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa Heru Subagio Als Jack selaku Juru Bayar Gaji pegawai RSUD dr. Soetomo (perkara penuntutan terpisah) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp500 juta Subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan pidana membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp6 miliar Subsider pidana penjara selama 4 (emapt) tahun. Sementara Didik Sunardi selaku pegawai RSUD dr. Soetomo masih menunggu.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan dari perkara ini adalah, sejauh mana prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak Bank khususnya pimpinan BRI Unit Pucang Anom Surabaya dalam setiap Proses persetujuan dan Penyaluran Kredit khusunya kredit Briguna kepada 58 orang (dengan 64 rekening) selaku pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya tahun 2017 - 2019?<br /><br />Selain itu, sejauh mana pula pemeriksaan dokumen pengajuan kredit Briguna dari 58 orang (dengan 64 rekening) selaku pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya kepada BRI Unit Pucang Anom Surabaya tahun 2017 - 2019?<br /><br />Siapa saja pegawai BRI Unit Pucang Anom Surabaya tahun 2017 - 2019 yang memproses dokumen pengajuan kredit Briguna termasuk pencairan duit ke masing-masing rekening pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang mengajukan kredit Briguna tahun 2017 - 2019?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsphyvuYE6bnVAPUV4aID-zKjWDjh3B83qWH8Nl_BP83BEPxkPeyOwvVTbhuzZD5f7dv4tq9UgJDMvoP2LcP7x5kKhS2Niksu8sDyKcyqdXog_pUlhaLRdyjqZs0IZAypThrLr3m8uu4TSyl7YRcEBu681YcmxkFjagYrca90PSKeUceI2dZ5wLnny/s640/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsphyvuYE6bnVAPUV4aID-zKjWDjh3B83qWH8Nl_BP83BEPxkPeyOwvVTbhuzZD5f7dv4tq9UgJDMvoP2LcP7x5kKhS2Niksu8sDyKcyqdXog_pUlhaLRdyjqZs0IZAypThrLr3m8uu4TSyl7YRcEBu681YcmxkFjagYrca90PSKeUceI2dZ5wLnny/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Apakah hanya Terdakwa Hendra Dwi Prasetyo selaku Marketing/Mantri BRI Unit Pucang Anom Surabaya satu-satunya yang memproses termasuk mencairkan duit dari Kas BRI Unit Pucang Anom Surabaya ke masing-masing rekening pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang mengajukan kredit Briguna tahun 2017 - 2019?<br /><br />Andai saja ada pengawasan dan penelitian yang ketat baik di pihak BRI Unit Pucang Anom Surabaya maupun RSUD dr. Soetomo Surabaya, bisa jadi kasus kredit Briguna ini tak akan sampai ke Meja Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili, namun apa dikata “nasi sudah jadi bubur” Kedua Terdakwa kini sudah mendekam dipenjara<br /><br />Sementara persidangan yang berlangsung secara virtual diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Rabu, 13 Juli 2022) adalah agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Hendra Dwi Prasetyo (dan Terdakwa Heru Subagio Als Jack, dengan perkara masing-masing terpisah) yang diketuai Hakim A. A. GD. Agung Pranata, SH., CN dengan dibantu dua Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH , MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Haryono, SH., M.Hum (dan Dicky Aditya Herwindo, SH., MH) dengan dihadiri Tim JPU Tim R. Harwiadi, SH., MH., Li dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya maupun Tim Penasehat Hukum para Terdakwa dan dihadiri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFgTHdf3MVajzeO8P2w1r7xVb9IOHXcaW9v0PM-UADO6PhYvEm5B87VJdcSzHsJfdlfISmEzVnssFD4ydXYK8ItLrgFuUT2rrdmf8drEkU0xei70DQHyGnaf2r1XQ4S0_OxwOgs53_8jjX1lJfxiR1lYfKtxhpJ6XKf3SDhlFy7AyHMs3KbMJuJqV3/s1600/aa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFgTHdf3MVajzeO8P2w1r7xVb9IOHXcaW9v0PM-UADO6PhYvEm5B87VJdcSzHsJfdlfISmEzVnssFD4ydXYK8ItLrgFuUT2rrdmf8drEkU0xei70DQHyGnaf2r1XQ4S0_OxwOgs53_8jjX1lJfxiR1lYfKtxhpJ6XKf3SDhlFy7AyHMs3KbMJuJqV3/w640-h288/aa.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan berlangsung dalam Dua session, yang pertama adalah pembacaan putusan dari Majelis Hakim terhadap Terdakwa Hendra Dwi Prasetyo, dan kemudian dilanjutkan dengan putusan terhadap Terdakwa Heru Subagio Als Jack<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit Briguna dari PT. BRI Unit Pucang Anom  Surabaya kepada pegawai negeri sipil dan pegawai BLUD di lingkungan RSUD. dr. Soetomo kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019, terdakwa Hendra Dwi Prasetyo selaku Matri/AO BRI unit Pucang Anom Surabaya dan saksi Heru Subagio Als Jack selaku Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo dibantu oleh saksi Didik Sunardi selaku pegawai PNS RSUD dr. Soetomo Surabaya, telah melakukan proses penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya tahun 2017 - 2019, dengan nilai kredit sebesar  Rp8.798.000.000<br /><br />Saksi Heru Subagio Als Jack dibantu dengan saksi Didik Sunardi membuat kelengkapan administrasi yang tidak benar sedangkan terdakwa Hendra Dwi Prasetyo yang meloloskan persyaratan pengajuan fasilitas Kredit Briguna sehingga mengakibatkan kredit tidak terbayar <br /><br />Penyaluran Kredit Briguna kepada 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna dan pencairannya tidak dinikmati oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam).<br /><br />Bahwa penyaluran kredit Briguna oleh PT BRI Unit Pucang Anom kepada 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht4fgwPkkKmedrhFR1eUiBAu3dJ5JHpXkhtq-nsqG1NNdaOVV6dqf3Ozxsh9VwiA8K7eDhlx-Pgow74X19NnAjILyuSjC-m8oZqnBT5TWtXXecg3z3_Elob2uLVYAkxYuZczP-hyfzOQ6GwsptHwv_ODd_Liu4xFRaZczcMJTTmO4LNM3a0CYsUkRW/s1600/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht4fgwPkkKmedrhFR1eUiBAu3dJ5JHpXkhtq-nsqG1NNdaOVV6dqf3Ozxsh9VwiA8K7eDhlx-Pgow74X19NnAjILyuSjC-m8oZqnBT5TWtXXecg3z3_Elob2uLVYAkxYuZczP-hyfzOQ6GwsptHwv_ODd_Liu4xFRaZczcMJTTmO4LNM3a0CYsUkRW/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Dwi Prasetyo selaku Marketing/Mantri BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Pucang Anom Surabaya (dan Terdakwa Heru Subagio Als Jack selaku Juru Bayar Gaji pegawai RSUD dr. Soetomo) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Hendra Dwi Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Hendra Dwi Prasetyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun tahun denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersbut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp300.000.000 dan jika  Terdakwa tidak membayar dalam wakti 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun<br /><br />4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” ucap Ketua Majelis Hakim A. A. GD. Agung Pranata, SH., CN<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasehat Hukum-nya maupun JPU sama-sama pikir-pikir. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Mantri BRI Untit Pucang Anom Surabaya di Vonis 5 Thn Penjara Karena Korupsi

#Terdakwa Hendra Dwi Prasetyo selaku Mantri BRI Unit Pucang Anom Surabaya di Vonis bersalah karena ‘dianggap bertanggung jawab penuh’ atas P...

»

Siapa Pelaku Utama dan Berapa Kerugian Dalam Perkara Korupsi di Diskominfo Kab. Pamekasan?

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqAXtvbaibKU3XFNWX-ZszICQbQdvaU7Jl1-x14gyDnjzNwSJKstFpNsHdED36TxrSFUKpbhXqrqRAh6peU0DkbABoJZgdafHfGH0yd2xCQqat5gxvBlGqIfdktwqa2Taj7UZfkND8SBtYqjw6RBEUJZfL2oLwyDglci7e7F4Czg-wlHIGRigkA5UO/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqAXtvbaibKU3XFNWX-ZszICQbQdvaU7Jl1-x14gyDnjzNwSJKstFpNsHdED36TxrSFUKpbhXqrqRAh6peU0DkbABoJZgdafHfGH0yd2xCQqat5gxvBlGqIfdktwqa2Taj7UZfkND8SBtYqjw6RBEUJZfL2oLwyDglci7e7F4Czg-wlHIGRigkA5UO/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br /><i>Nyata tapi aneh. Ibarat ada asap tak ada api. Inilah yang mungkin terjadi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi khususnya di Jawa Timur. </i><br /><br />Nyatanya, ada sosok Terdakwa yang ‘diseret’ oleh JPU ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk diadili bersama di hadapan Majelis Hakim dan dinyatakan bersalah melakukan <span style="color: red;"><b>TINDAK PIDANA KORUPSI </b></span><br /><br />Anehnya, jumlah kerugian keuangan negara yang disebutkan oleh JPU dalam surat dakwaan maupun tuntutan terlebih dalam putusan Majelis Hakim, tidak menyebutkan siapa yang diuntungkan, siapa yang menikmati dan siapa pula yang wajib bertanggung jawab. Hal ini seperti yang terjadi dalam perkara perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Prasarana Pendidikan (pembangunan gedung SMAN 3 Kota Batu) di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Tahun 2014 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.080.978.800 berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Jawa Timur SR- 249/PW13/5/2021 tanggal 19 Mei 2021<br /><br />Dalam perkara ini, ada Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan <span style="color: red;"><b>TINDAK PIDANA KORUPSI</b></span> yaitu Edi Setiawan selaku Anggota Tim Perencanaan dan Penyelesaian Pengadaan Tanah (TP3T) Pemerintah Kota Batu. Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi tentang kerugian keuangan negara sebesar Rp4.080.978.800 entah siapa yang diuntungkan, siapa yang menikmati dan siapa pula yang wajib bertanggung jawab tidak disebutkan<br /><br />Anehnya lagi adalah dalam perkara dugaan Tindak Korupsi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Diskominfo Kab. Pamekasan Tahun Anggaran 2021<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqi91Ju8aDbLmUbUHWW-M0Z1AyKfF6YnDG7e7h2dhDRlj7GysICHyycf8rhai6ylP8HwFU3iEVl9vI0OS9m-uZGfKjaDPZBDoYi1EuAXoMo33tBYAgcQK03PJQjAmuf19_lnB1yfUTS7bblUf0xli5oNJsczalOkmRUH775CU-6ErmLoYz6-VGH9u3/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqi91Ju8aDbLmUbUHWW-M0Z1AyKfF6YnDG7e7h2dhDRlj7GysICHyycf8rhai6ylP8HwFU3iEVl9vI0OS9m-uZGfKjaDPZBDoYi1EuAXoMo33tBYAgcQK03PJQjAmuf19_lnB1yfUTS7bblUf0xli5oNJsczalOkmRUH775CU-6ErmLoYz6-VGH9u3/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Nyata pula, bahwa sosok Terdakwa yaitu Rafwanadi selaku PPTK yang menjabat sebagai Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten pamekasan sudah ‘diseret’ oleh JPU Kejari Pamekasan ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dan diadili bersama di hadapan Majelis Hakim sejak pekan lalu tepatanya pada Jumat, 1 Juli 2022 <br /><br />Yang lebih anhenya lagi adalah jumlah kerugian keuangan negara yang tidak disebutkan oleh JPU Kejari Pamekasan dalam surat dakwaannya secara jelas. Tetapi Terdakwa Rafwanadi dijerat Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br /><i>Pasal 12 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />huruf i berbunyi: Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.</i><br /><br />Dari Pasal 12 huruf i ada kata “turut serta..” dan menjadi pertanyaan, yaitu; siapa pelaku utama dan berapa kerugian keuangan negara  dalam kerkara Korupsi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Diskominfo Kab. Pamekasan Tahun Anggaran 2021?<br /><br />Dan itulah sebabnya, Terdakwa Rafwanadi melalui Penasehat Hukum-nya, Suliasi, SHI., MIP juga mempertanyakan hal itu lewat Eksepsi atau keberatannya atas surat dakwaan JPU Kejari Pamekasan yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim, pada Jumat, 8 Juli 2022 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyjYwetWJlSMMs2DqIrEVPCNCDv-YiogfKvT8xCLSh4KDZfisWNcSwtoLQhyIp-dsM-bv3SfnyaCO4CsLPx-bC2hBcUXROhGCE44N1Bl-0oHBAxh90IPsaIQA9qRAArPYWtad0xAOGB4av46yckWvU4QtCvsfOT8kKx8lEAJRRDN5mBLK8DdfU-N8-/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyjYwetWJlSMMs2DqIrEVPCNCDv-YiogfKvT8xCLSh4KDZfisWNcSwtoLQhyIp-dsM-bv3SfnyaCO4CsLPx-bC2hBcUXROhGCE44N1Bl-0oHBAxh90IPsaIQA9qRAArPYWtad0xAOGB4av46yckWvU4QtCvsfOT8kKx8lEAJRRDN5mBLK8DdfU-N8-/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Jumat, 8 Juli 2022) adalah agenda Eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Darwanto, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim anggota yaitu A.A. Gd. AgungParnata, SH., MH dan Hakim Ad Hock Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sikan, S.Sos., MH yang dihadiri JPU Kejari Pamekasan dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari penjara alias Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kabupaten Pamekasan karena masih dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam Eksepsinya Suliasi menjelaskan, bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal 143 (2) huruf b KUHAP (“syarat materil yang meliputi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dakn tempat tindak pidana tersebut dilakukan”) karena: <br /><br />Pertama. Selain karena telah tergambar dalam unsur Pasal 12 huruf i, terdapat kata “turut serta” yang berarti peran Terdakwa diposisikan sebagai phak yang turut serta (medepleger) bukan pelaku (palger). Lalu siapa pelaku (pleger) yang sebenarnya?<br /><br />Suliasi mengatakan, hal itu tidak tergambar dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Mengapa seolah-olah hanya Terdakwa sebagai medepleger yang didakwa bersalah, sementara Terdakwa hanya bekerja mengikuti arahan dan perintah atasan dalam melaksanakan tugas selaku PPTK tanpa mengambil keuntungan dan tanpa adanya kerugian negara?   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHBhY7W2JGQA3XmMpHjq1OXnmLFQKuntsFTirZAJEf1bngITKPMBWA8q7kj6VDbRaGcUIFVmQ2iDlZwj1ssfu5zrQkqu4B-ebNYIYHsZZU4iRor8BWovLO4bUhmwQAKePw_m2SIC41b3_3nWdenxh_YLWgfYEdVcwDWW3ME7CWplnuT8dPn5RCGYeF/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHBhY7W2JGQA3XmMpHjq1OXnmLFQKuntsFTirZAJEf1bngITKPMBWA8q7kj6VDbRaGcUIFVmQ2iDlZwj1ssfu5zrQkqu4B-ebNYIYHsZZU4iRor8BWovLO4bUhmwQAKePw_m2SIC41b3_3nWdenxh_YLWgfYEdVcwDWW3ME7CWplnuT8dPn5RCGYeF/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Selama ini, lanjut Suliasi, Diskominfo dalam urusan yang kasar-kasar, meski bukan tugas Terdakwa, tapi selalu Terdakwa yang diminta bantuan oleh atasan untuk mengerjakan. Sebagai bawahan, Terdakwa tidak dapat menolak perintah atasan demi lancarnya pekerjaan<br /><br />“Terdakwa berhak untuk mengerti, jika Terdakwa didudukkan sebagai medepleger sebagaimana penerapan Pasal 12 huruf i. Lalu siapakah pleger?,” kata Suliasi dengan nada bertanya<br /><br />Suliasi menjelaskan, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terdakwa berpendapat bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi unsur "turut serta”. Sementara itu menurut Pasal 143 (2) huruf b KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Surat Dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap <br /><br />Alasan Suliasi adalah, merujuk pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-04/J.A/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993, syarat materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 (2) huruf b KUHAP meliputi: <br />a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan: <br />b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana dilakukan: <br /><br />Uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa dengan menempatkan kata “cermat” paling depan dari rumusan Pasal 143 (2) huruf b KUHAP. <br /><br />“Pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaannya selalu bersikap Korek dan teliti,” pungkasnya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggMx-sS1Gg9adnK1STRTwqqPSKCdqznl-6SKUNmsqEDA9AkcD00_MJsQXUuExEmJZK5aXgXSaGE5_cC-FALIgDQR9P2YaYNpxh3zts4svOJ9wS_eG_8k_eYExSCWfsaZrcKBIHnNTXCZq9mk0nUK4L92XZpgGuxZJqs9yb4Eb7_nVqb9iRt0rEiw7o/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggMx-sS1Gg9adnK1STRTwqqPSKCdqznl-6SKUNmsqEDA9AkcD00_MJsQXUuExEmJZK5aXgXSaGE5_cC-FALIgDQR9P2YaYNpxh3zts4svOJ9wS_eG_8k_eYExSCWfsaZrcKBIHnNTXCZq9mk0nUK4L92XZpgGuxZJqs9yb4Eb7_nVqb9iRt0rEiw7o/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Uraian secara jelas, lanjut Suliasi, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan. Sehingga Terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap diri Terdakwa<br /><br />Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-Unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan <br /><br />“Sementara Terdakwa menilai, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mampu melukiskan siapa medepleger dan siapa pleger. Sehingga telah nyata bahwa Surat Dakwaan tersebut ternyata tidak lengkap,” ujarnya<br /><br />Kedua. Masih lanjut Suliasi dalam Eksepsinya. Delik materil dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, yaitu; apa akibat yang ditimbulkan dari dugaan Tindak Pidana dalam perkara ini jika tidak terdapat kerugian negara?<br /><br />Masih menurut Surat Edaran tersebut di atas, lanjut Suliasi, secara materiil, suatu Surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang: <br />1. Tindak pidana yang dilakukan, <br />2. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, <br />3. Dimana tindak pidana dilakukan, <br />4. Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan, <br />5. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan: <br />6. akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materil)<br />7. Apakah yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu), <br />8. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan: <br /><br />“Dalam kasus yang dialami Terdakwa, selain tidak ada kerugian dalam masalah ini, Surat Dakwaan Penuntut Umum juga tidak mampu melukiskan akibat apa yang ditimbulkan dari peristiwa tidak pidana tersebut,” ungkapnya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5liKyjz5qZrzaFVjQgEUoOl5WftEaNRJiQ_PL5iveI-E36RhZjE6pR1BxcflO44RD0f-gnN519RJflBFh0eNs-uEup-06wJ5zH-CcsEfiaACZWoD_LvREHc6_1Ox1Miw9VetiaRa1G-_mfxNoPD900g9aq9Uum0xfsbkEkX7dwsnkWu2Zs9qPQO9y/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5liKyjz5qZrzaFVjQgEUoOl5WftEaNRJiQ_PL5iveI-E36RhZjE6pR1BxcflO44RD0f-gnN519RJflBFh0eNs-uEup-06wJ5zH-CcsEfiaACZWoD_LvREHc6_1Ox1Miw9VetiaRa1G-_mfxNoPD900g9aq9Uum0xfsbkEkX7dwsnkWu2Zs9qPQO9y/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Suliasi pun membeberkan penyebab kasus ini terjadi bukan karena Terdakwa, termasuk hasil audit Inspektorat Kabupaten Pamekasan yang disita oleh Kejari Pamekasan tetapi tidak di uraikan dalam surat dakwaannya terhadap Terdakwa. <br /><br />“Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor: 700/25/432.200/LHA/2022 tanggal 11 April 2022, berkaitan dengan tidak sesuainya ketentuan mengenai belanja cetak baliho yang menyebabkan Diskominfo harus mengembalikan pada kas daerah telah dengan tegas dijelaskan dalam laporan tersebut,” ungkapnya<br /><br />Penyebabnya, kata Suliasi, “bukan karena Terdakwa melainkan KPA tidak melakukan review dan pemeriksaan hasil pekerjaan terhadap jumlah baliho yang telah dicetak oleh penyedia jasa dalam realisasi cetak baliho”.<br /><br />Lebih lanjut Suliasi mengungkapkan, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam menyusun HPS (harga perkiraan sendiri) tidak berdasarkan pada harga pasar, sehingga menyebabkan adanya selisih harga. Semua itu tertuang dalam laporan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan. Namun sama sekali tidak tertuang dalam dakwaan, meski laporan hasil audit tersebut telah disita oleh Kejaksaan Negeri Pamekasan<br /><br />“Dengan demikian maka unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang digambarkan dalam Surat Dakwaan, apabila merujuk kepada Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan bukanlah Terdakwa. Oleh karena itu, unsur subjektif atau pihak yang rnelakukan tindak pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum menjadi kabur dan tidak jelas,” terangnya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOEsEEV-Rb3Vx7oJS--Y0KClOv5_x63bL5B4Z8XLAUG5CzlFINifEKCHEg5YJZdRprAROG1wlN1eJ1WlHNkJYkO4phpwUeAkqBzybfvpCOmaWDTcaq8g3fpaQ9ZbthBbp6kgDdWrNKXYP1bJAfVGxvXzc1Z4J7wjyvDwyT7QmUOhEu7eLUGIUbOPJK/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOEsEEV-Rb3Vx7oJS--Y0KClOv5_x63bL5B4Z8XLAUG5CzlFINifEKCHEg5YJZdRprAROG1wlN1eJ1WlHNkJYkO4phpwUeAkqBzybfvpCOmaWDTcaq8g3fpaQ9ZbthBbp6kgDdWrNKXYP1bJAfVGxvXzc1Z4J7wjyvDwyT7QmUOhEu7eLUGIUbOPJK/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Keempat. Lanjut Suliasi. Merujuk pada Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor: 700/25/432.200/LHA/2022 tanggal 11 April 2022, bahwa telah terdapat 11 kegiatan yang didalam realisasinya BELUM sesuai dengan ketentuan yang berlaku <br /><br />Sehingga, dari total 11 kegiatan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp254.667.750, sebagaimana terurai dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan. <br /><br />“Pertanyaannya, mengapa dari 11 kegiatan tersebut hanya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Bahan Cetak (Cetak Baliho) yang diproses hukum? Padahal Pengaduan Masyarakat yang diajukan oleh LSM bukan mengenai cetak baliho,” kata Suliasi dengan bertanya<br /><br />Kelima. Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibaca berkali-kali oleh Terdakwa secara saksama dan teliti. Namun di dalam uraian, cara-cara perbuatan dilakukan dari halaman 1 sampai dengan halaman 4 Surat Dakwaan tersebut tidak mengurai tempos dan locus delicti. <br /><br />Penuntut Umum hanya membuat kesimpulan sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan paragraph pertama halaman pertama, yaitu dengan kalimat; <br /><br />“Bahwa terdakwa RAFWANADI, S.Sos.,MM selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang cukai yang menggunakan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) Tahun Anggaran 2021 berdasarkan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan No. 188/70/432.314/2021 tanggal 10 Maret 2021, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan April sampai dengan Desember tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuaten Pamekasan atau Setidak-tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya...dst..” terangnya.<br /><br />Sementara dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa RAFWANADI, S.Sos. MM selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan tentang cukai yang menggunakan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan No. 188/70/432.314/2021 tanggal 10 Maret 2021, pada  hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan April sampai dengan Desember tahun 2021  bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan atau setidak – tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pegawai Negeri atau Penyelengara Negara, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:      <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi_-eZCYEFWFCzxB44A9RqMq6GqbCncdxxaAHF1jmUWFcpYWGnXRhEoQN7q9XV0EIPbLzViu-2CteHxo40larGeyFtxUS2IBmnGOqx54BtwTHchvC8yebfEmpcJ4Lj-5RDJA0sKTZKl8qCGr3Orp9GY4mjRcMWmOboaIs2CeveYdU1HufTJA4OP2mD/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi_-eZCYEFWFCzxB44A9RqMq6GqbCncdxxaAHF1jmUWFcpYWGnXRhEoQN7q9XV0EIPbLzViu-2CteHxo40larGeyFtxUS2IBmnGOqx54BtwTHchvC8yebfEmpcJ4Lj-5RDJA0sKTZKl8qCGr3Orp9GY4mjRcMWmOboaIs2CeveYdU1HufTJA4OP2mD/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Pada tahun 2021   Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan telah menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp.6.233.886.250,- ( enam miliyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puuh rupiah).<br /><br />Bahwa DBHCHT tahun anggaran 2021 masuk dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Bahwa Struktur Jabatan Dalam Penggunaan Dana DBHCHT Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan adalah;<br />1.    PA – Muhammad selaku Kepala DInas <br />2.    KPA merangkap PPK – Arif Rahmasyah selaku Kepala Bidang<br />3.    PPTK – Rafwanadi selaku Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik<br />4.    Bendahara Pengeluaran – Qurotul A’yun selaku Staff<br />5.    Pengurus Barang – Agus Salim selaku Staff<br />6.    Kasubag Keuangan – Syafirul selaku Kasubag Keuangan<br /><br />Bahwa terdakwa RAFWANADI, S.Sos. MM selaku Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten pamekasan dalam kegiatan penggunaan DBHCHT Tahun Anggaran 2021 diangkat sebagai PPTK ( Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan No. 188/70/432.314/2021 tanggal 10 Maret 2021<br /><br />Bahwa Tugas terdakwa selaku PPTK ( Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ) berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor : nomor 58 tahun 2020 tentang Pedoman penatausahaan keuangan bagi Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten pamekasan tahun anggaran 2021 pasal 13 ayat 4, terkait penggunaan dana DBHCHT tahun anggaran 2021 pada Diskominfo Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas sebagai berikut :<br />1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan<br />2. Melaporkan perkembangan kegiatan dan<br />3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanan kegiatan<br /><br />Bahwa dana DBHCHT  tahun 2021 sebesar Rp. 6.233.886.250 tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan sesuai dengan DPA tersebut dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :<br />1) Belanja jasa iklan / reklame, film, dan pemotretan Rp4.502.335.000,-<br />2) Belanja Masker Visor Shiled Rp5.000.000,-<br />3) Belanja ATK Rp3.526.000,-<br />4) Belanja Cetak Cover Baliho Rp123.750.000,-<br />5) Belanja Cetak Buku Saku Rp7.500.000,-<br />6) Belanja Fotokopi Rp4.296.750,-<br />7) Belanja ATK benda Pos Rp950.000,-<br />8) Belanja Kain Batik Rp73.425.000,-<br />9) Belanja Paper Bag Rp2.750.000,-<br />10) Belanja Handsanitizer Rp25.000.000,-<br />11) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp25.000.000,-<br />12) Honorarium Nara sumber, Moderator dan MC Rp131.250.000,-<br />13) Jasa Hiburan Band Musik Rp5.000.000,-<br />14) Jasa Juri 10 Orang Rp15.000.000,-<br />15) Jasa Fotografer 4 Orang Rp8.000.000,-<br />16) Belanja Sewa alat bantu lainnya Rp105.000.000,-<br />17) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp30.000.000,-<br />18) Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat Rp2.000.000,-<br />19) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp74.340.000,-<br />20) Sewa Kamar Hotel Deluxe Rp147.795.000,-<br />21) Tanda terima pemenang lomba film pendek untuk 12 orang pemenang Rp46.000.000,-<br />22) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp81.886.000,-<br />23) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp97.536.000,-<br />24) Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan Rp61.500.000,-<br />25) Belanja Modal Peralatan Studio Video Dan Film Rp88.600.000,-<br />26) Belanja Modal Peralatan Studio Gambar Rp34.500.000,-<br />27) Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya Rp21.250.000. Total Rp5.723.189.750 (Lima miliyar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus delapam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5LnDX0JjuehQ6H86LF3EPvjv3bz6DUuCeHZ_pyWcxDXPleh897uVKDKCv4yHp4tS3xD_VRkLk4YoLJWON9Z6HC02H8_Lyxcr22VUX6jvLm5_QrcxKW2U99rUm6S-u6afh5WRdJ_BHuyO897ZNwf8pfv71xQQ39_msPFhehp8d0J9O8xtsaH3T49L5/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5LnDX0JjuehQ6H86LF3EPvjv3bz6DUuCeHZ_pyWcxDXPleh897uVKDKCv4yHp4tS3xD_VRkLk4YoLJWON9Z6HC02H8_Lyxcr22VUX6jvLm5_QrcxKW2U99rUm6S-u6afh5WRdJ_BHuyO897ZNwf8pfv71xQQ39_msPFhehp8d0J9O8xtsaH3T49L5/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa sistem yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa terhadap kegiatan tersebut diatas yang mempergunakan DBHCHT tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan antara lain dibawah 50 juta menggunakan kontrak (pembayaran langsung) sedangkan diatas 50 juta menggunakan kontrak (penunjukan langsung) sedangkan diatas 200 juta menggunakan sistem lelang<br /><br />Bahwa terdakwa RAFWANADI, S.Sos. MM selaku PPTK  menetapkan sistem pengadaan barang/jasa dengan sistem kontrak biasa (pembayaran langsung) dan menggunakan kontrak (penunjukan langsung) dalam kegiatan penggunaan DBHCHT Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan berdasarkan Peraturan Bupati No. 58 tahun 2020 tanggal 23 Nopember 2020 tentang Pedoman Penata Usahaan Keuangan bagi satuan kerja perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pamekasan<br /><br />Bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka penggunaan DBHCHT Tahun 2021 mulai dari bulan April 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021. Salah satu kegiatan yang menggunakan DBHCHT Tahun 2021  yaitu  Belanja Cetak Cover Baliho senilai Rp. 123.750.000,- ( seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) <br /><br />Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat 7 huruf b “ dimana permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negoisasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) “  Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas  Peraturan Presdien Nomor 16 tahun 2018 pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.<br /><br />Bahwa  Awalnya terdakwa mendatangi saksi MOHAMAD NUR HADI di  Kantor CV. ANNUR Jl. Ronngosukawati  no. 50 kel.Kolpajung Kec. Pamekasan Kabupaten Pamekasan dan terdakwa mau pinjam CV. AN NUR karena ada kegiatan pengadaan Cover baliho di Diskominfo Kab.Pamekasan, <br /><br />Atas permintaan terdakwa tersebut saksi MOHAMAD NUR HADI menyetujui dengan pemberian fee sebesar 2,5 % untuk saksi MOHAMAD NUR HADI, kemudian terdakwa meminta  Profil Company CV, ANNUR kepada Pak Nurhadi, setelah mendapatkan Profil Company CV, ANNUR tersebut kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi HANTOK MARDENY,AMD selaku Pejabat pengadan Barang dan jasa pada Diskominfo Kab.Pamekasan dan kemudian saksi HANTOK MARDENY,AMD menetapkan CV. ANNUR sebagai pelaksana kegiatan pengadaan Cover Baliho dengan besaran dana sebesar Rp. 123.750.000,- ( seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTYAzgX7dRk3C-GpwN0dITRcNMwkVrBGgGojAfEzf8ZSA5OvGD6UJ5dIfS9mjhAePSIDQ3MwIhzCylu3lVRWh7tGPIgszRholUJ7D2h6w4oEXV-s7u5Yj5LHA616VOXdpXRHsUebx9hQLzGB8CgA7OmKfK_vOY2wOMB4bqdZdr_eenIH4_mVDQBe0e/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTYAzgX7dRk3C-GpwN0dITRcNMwkVrBGgGojAfEzf8ZSA5OvGD6UJ5dIfS9mjhAePSIDQ3MwIhzCylu3lVRWh7tGPIgszRholUJ7D2h6w4oEXV-s7u5Yj5LHA616VOXdpXRHsUebx9hQLzGB8CgA7OmKfK_vOY2wOMB4bqdZdr_eenIH4_mVDQBe0e/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Selanjutnya sekitar 1 bulan kemudian terdakwa memanggil saksi MOHAMMAD NUR HADI untuk datang ke Diskominfo Kab. Pamekasan untuk mendatangani kontrak pengadaan Cover baliho  dan dalam kontrak kerja tersebut terteran dana untuk pengadaan cover Baliho sebesar  Rp. 123.750.000,- ( seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/2.05.10.05/432.314/SPK/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangai oleh saksi MOHAMAD NURHADI dengan saksi ARIF RAHMANSYAH selaku PPK/KPA<br /><br />Bahwa CV AN NUR tidak memiliki percetakan sendiri namun bekerjasama dengan percetakan lain yakni saksi ACH. HAMIDI selaku pemilik HAFAZ PRINTTING yang beralamat di Jl. Pintu Gerbang Pamekasan depan SMAN 4 Pamekasan<br /><br />Bahwa terdakwa bersama saksi MOHAMAD NUR HADI mendatangi  saksi ACH. HAMIDI selaku pemilik HAFAZ PRINTTING, dan terdakwa menjelaskan kepada saksi ACH. HAMIDI selaku pemilik HAFAZ PRINTTING besaran ukuran Baliho dan pemasangan baliho serta Cover Baliho yang dipesan sebanyak 100 buah, setelah itu  MOHAMAD NUR HADI tidak mengetahui perkebangan pelaksaanan percetakan baliho karena semua yang berhubungan dengan ACH. HAMIDI selaku pemilik HAFAZ PRINTTING HAFAZ PRINTTING adalah terdakwa RAHWANADI. <br /><br />Bahwa dalam pencairan kegiatan pengadan cover Baliho tersebut ada 2 tahap yakni Tahap 1 pada tanggal 15 November 2021 sebesar Rp61.875.000,- ( enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa memberitahukan bahwa uang tahap 1  cetak baliho sudah masuk ke rekening CV. ANNUR <br /><br />Kemudian terdakwa meminta saksi MOHAMAD NURHADI untuk mencairkan, dan selanjutnya saksi MOHAMAD NURHADI mecairkan di bank jatim Cabang Pamekasan selanjutnya uang  tersebut dibawa kerumah saksi MOHAMAD NURHADI kemudian saksi MOHAMAD NURHADI menghubungi terdakwa Rafwanadi selanjutnya saksi MOHAMMAD NUR HADI menyerahkan uang sebesar pertahap Rp61.875.000 (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)  kepada terdakwa kemudian terdakwa memberi sebesar Rp1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai fee dari peminjaman CV. ANNUR dan selebihnya sisanya dibawa oleh terdakwa RAFWANADI selaku PPTK   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik_WsqiWujVLBFISQek1ijggjweGyca1qKJ7tty3EP-SlLQOIeU89wVC-32_ZBMJZtmytTQR5cBUN04QhyTaiAlDTLN3nkca2Ph2MBNCReBUFlmd9Y2fl8-_tdxMgln3FA1rQjXz1ckRsoeH7uHUlvm_dJFR6779uHgFlsHvIy549Nh5ozzowqIl82/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik_WsqiWujVLBFISQek1ijggjweGyca1qKJ7tty3EP-SlLQOIeU89wVC-32_ZBMJZtmytTQR5cBUN04QhyTaiAlDTLN3nkca2Ph2MBNCReBUFlmd9Y2fl8-_tdxMgln3FA1rQjXz1ckRsoeH7uHUlvm_dJFR6779uHgFlsHvIy549Nh5ozzowqIl82/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Pencairan tahap 2 pada tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp. 61.875.000,- ( enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa memberitahukan bahwa uang tahap 2  cetak baliho sudah masuk ke rekenning CV. ANNUR kemudian terdakwa meminta saksi MOHAMAD NURHADI untuk mencairkan dan selanjutnya saksi MOHAMAD NURHADI mecairkan di bank jatim Cabang Pamekasan selanjutnya uang  tersebut dibawa kerumah saksi MOHAMAD NURHADI kemudian saksi MOHAMAD NURHADI menghubungi terdakwa Rafwanadi selanjutnya saksi MOHAMMAD NUR HADI menyerahkan uang sebesar pertahap Rp. 61.875.000 (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)  kepada terdakwa kemudian terdakwa memberi sebesar Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai fee dari peminjaman CV. ANNUR dan selebihnya sisanya dibawa oleh terdakwa RAFWANADI selaku PPTK<br /><br />Bahwa dari pencairan tahap 1 dan tahap 2 tersebut, saksi MOHAMAD NURHADI menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus rupaih) sebagai Fee sebanyak 2,5 % dari peminjaman CV ANNUR yang dilakukan terdakwa.<br /><br />Bahwa sisa uang dari pencairan tahap 1 dan tahapm 2  yang terdakwa terima dari saksi MOHAMAD NURHADI tersebut selanjutnya terdakwa membayar kepada ACHMAD HAMIDI selaku pemilik HAFAZ PRINTTING masing-masing  pertama Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta ruiah)  dan kedua Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) dan terakhir Rp. 20.000.000, ( dua puluh juta rupiah) dan pembayaran tersebut tanpa diberi kwitansi pembayaran.<br /><br />Bahwa terdakwa juga membayar biaya pemasangan baliho kepada ANDRE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 baliho tanpa adanya pemberian kwitansi pembayaran.<br /><br />Bahwa selain pengadaan cover baliho, terdakwa juga turut serta dalam pengadaan Makanan dan minuman dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi WIWIK HASANAH, S.Kep pemilik UD FATWA BERSAMA  untuk menjadi  pelaksana dalam pengadaan  Nasi kotak dan kue serta minuman untuk kegiatan di Diskominfo  Pamekasan dengan dana sebesar Rp.25.000.00-,- ( dua puluh lima juta rupiah)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWK9l5uL1p-wT9crQdKYvGCYqWWff5TYs30CoNGD8SAw4KUPtMBbgVwX1PBBirBi3RW3MHgt-i7mPKuX6KHBYb9XWzCy84ZMooHY1OPjSHV1DGJDFuUTbnBLpVOvs5bRS2EJUqDjMFqurJQe8wHaj8UISiFwTp7lmZgmqVrFHmRaV4CUTi3Stm7BtR/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWK9l5uL1p-wT9crQdKYvGCYqWWff5TYs30CoNGD8SAw4KUPtMBbgVwX1PBBirBi3RW3MHgt-i7mPKuX6KHBYb9XWzCy84ZMooHY1OPjSHV1DGJDFuUTbnBLpVOvs5bRS2EJUqDjMFqurJQe8wHaj8UISiFwTp7lmZgmqVrFHmRaV4CUTi3Stm7BtR/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa terdakwa juga turut serta dalam pengadaan Masker sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah) dengan cara terdakwa menanyakan kepada saksi KUN INDARI pemilik Apotek SUMBER WARAS, apa ada masker  di apotek sumber waras yang speknya seperti digambar, karena sebelumnya di apotek di Pamekasan tidak ada, akhirnya saksi KUN INDARI mencarikan ke pelanggan saksi KUN INDARI di toko Alkes Surabaya ( TOKO ALKES SUKOHARJO) jalan Sumatera, <br /><br />Kemudian oleh pegawai toko Alat Kesehatan Sukoharjo di orderkan ke jakarta, kemudian saksi KUN INDARI bilang terdakwa bahwa masker yang diminta ada di toko Alkes Sukoharjo Surabaya, kalau mau saksi KUN INDARI orderkan, setelah terdakwa setuju kemudian saksi KUN INDARI order masker tersebut sebanyak 500 masker dengan harga Rp.10.000/masker sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah) selanjutnya masker tersebut diserahkan Ke Diskominfo Kabupaten Pamekasan.<br /><br />Sedangkan untuk pengadaan dan Hansanitezer sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yaitu bermula terdakwa mencari Handsanitezer di Apotek Pamekasan yang kemasan namun tidak ada selanjutnya meminta kepada kepada saksi KUN INDARI pemilik Apotek SUMBER WARAS untuk mecarikan Handsanitezer yang sesuai dengan spek yang ada di Dsikominfo Pamekasan, dan spek handsanitezer yang diminta terdakwa ada di Apotek SUMBER WARAS dan terdakwa membeli sebanyak 500 botol.dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per botol dari saksi KUN INDARI selaku pemilik Apotek Sumber Waras.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf i Undang Undang  No.20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik  Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Siapa Pelaku Utama dan Berapa Kerugian Dalam Perkara Korupsi di Diskominfo Kab. Pamekasan?

BERITA KORUPSI .CO - Nyata tapi aneh. Ibarat ada asap tak ada api. Inilah yang mungkin terjadi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kh...

»

Dugaan Korupsi Suap Dana BK Pemprov Jatim, KPK Kembali Periksa Sejumlah Saksi Sebelum Menahan Tersangka

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvmJgX5hPAaAz48-X8FPusKRUhVYzOLypFHeZG41RxewTwjgmyc8yzcyFVKefsvAq1CoIfoXq2CcpO8W71fduPTL70W18aPK3j2o77PXwj5s65YfEh1JuroqvN37Tr2z_LwypxFwuSj4k01y596aOnKmy6onRSyRhLhuCZdIMX4QS66iYLBumm_mub/s700/kpk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="700" height="548" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvmJgX5hPAaAz48-X8FPusKRUhVYzOLypFHeZG41RxewTwjgmyc8yzcyFVKefsvAq1CoIfoXq2CcpO8W71fduPTL70W18aPK3j2o77PXwj5s65YfEh1JuroqvN37Tr2z_LwypxFwuSj4k01y596aOnKmy6onRSyRhLhuCZdIMX4QS66iYLBumm_mub/w640-h548/kpk.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Anggota DPRD Kab. Tulungagung periode 2014 - 2019 (Dok. BK)</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini (Senin, 4 Juli 2020) kembali memeriksa sejumlah saksi di Polresta Kabupaten Tulungagung dalam kasus dugaan Korupsi dana Bantuan Keuangan (BK) pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2018 untuk Kebupaten Tulungagung sebelum lembaga anti Rasuah ini menangkap dan menahan Tersangka yang sudah ditetapkan beberapa hari lalu namun belum menyebutkan nama Tersangkanya<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co, Senin, 4 Juli 2020. <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga: <span style="color: black;">KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Suap Dana BK Pemprov Jatim Ke Kaab. Tulungagung -</span></b> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/kpk-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/kpk-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan.html</a></span></span><br /><br />Sebanyak 8 orang saksi selaku anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Periode 2014 - 2019, yaitu; 1. Widodo Prasetyo; 2.    Basroni; 3. Subani Sirab; 4. Saiful Anwar; 5.Sumarno; 6.Heru Santoso; 7.Imam Sukamto dan 8.Mutiin<br /><br />“Pemeriksaan dilakukan di Polres Tulungagung Jl. Ahmad Yani Timur No.9 Kab. Tulungagung, Prov. Jawa Timur,” kata Ali<br /><br />Pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Kab. Tulungagung ini terkait penerimaan duit ‘Ketok Palu’ pembahasan APBD Kab. Tulungagung TA 2014 di Hotel Safana Kota Malang dan penerimaan duit Pokir (Pokok pokok pikiran) yang jumlahnya berpariasi antara puluhan hingga ratusan juta<br /><br />Hingga hari ini, penyidik KPK telah memeriksa sebanyak 19 orang baik dari Pejabat atau mantan pejabat Kab. Tulungagung maupun anggota DPRD Kab. Tulungagung periode 2014 - 2019 yang saat ini masik duduk di kursi dewan yang terhormat<br /><br />Para saksi yang telah diperiksa oleh penyidik lembaga anti rasuah ini yang berlangsung di Polres Tulungagung sejak Selasa, 28 Juni 2022 yaitu; 1. Sutrisno (Terpidana), mantan Kadis PUPR Kab. Tulungagung tahun 2014-2018; 2. Syahri Mulyo (Terpidana), Mantan Bupati Tulungagung periode 2013-2018 dan 2018-2023; Supriyono (Terpidana), mantan Ketua DPRD Tulungagung 2014-2019<br /><br />Kemdian pada Rabu, 29 Juni 2022, KPK memeriksa sebanyak 4 saksi namun dipastikan yang hadir hanya 2, yaitu Yuwono Pramudianto,    mantan Kabag Renkeu Set DPRD Tulungagung dan Yamani, mantan Kasubbag Perencanaan BPKAD Kab. Tulungagung. Sedangkan Budi Fatahillah Mansyur, mantan Sekretaris DPRD Kab. Tulungagung 2014-2020 telah meninggal. <br /><br />Sementara Sukarji, S.T, mantan Kabid Binamarga PUPR Tulungagung di hadirkan JPU KPK sebagai saksi di persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda, untuk Terdakwa Tigor Prakasa dalam perkara Korupsi Suap Bupati Tulungagung periode 2013-2018 dan 2018-2023 Syahri Mulyo (Terpidana)<br /><br />Dan pada Kamis, 30 Juni 2020, penyidik KPK memeriksa sebanyak 4 orang saksi, yaitu; 1. Sri Pramuni, mantan Kabid Anggaran BPKAD Tulungagung; 2. Nurkhodik (Kabid Pembangunan pengembangan Sumber Daya Alam); 3. Made Prasetyo, Bendahara Pengeluaran Sekretaris  DPRD Kab. Tulungagung dan 4. Maryoto Birowo,    mantan Wakil Bupati periode 2013-2018 yang saat ini selaku Bupati Tulungagung <br /><br />Pemanggilan KPK terhadap Maryoto Birowo selaku mantan Wakil Bupati periode 2013-2018 terkait kehadirannya di Hotel Safana Malang saat pembahasan APBD Kab. Tulungagung TA 2014, dimana saat itu Maryoto Birowo diundang oleh Dewan sebagai orang yang dituakan bukan sebagai TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) karena Wakil Bupati tidak masuk dalam TAPD. Hal itu disampaikan Mariyoto Birowo saat dihadirkan JPU KPK sebagai saksi di persidangan untuk Terdakwa (Terpidana) Supriyono selaku Ketua DPRD Kab. Tulungagung. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Dugaan Korupsi Suap Dana BK Pemprov Jatim, KPK Kembali Periksa Sejumlah Saksi Sebelum Menahan Tersangka

Anggota DPRD Kab. Tulungagung periode 2014 - 2019 (Dok. BK) BERITA KORUPSI .CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini (Senin, 4 Juli...

»

Dua Terdakwa Kasus Korupsi Kredit Macet Bank Jatim Pusat Diadili, PH Terdakwa Eksepsi

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Apakah kasus Kredit macet Bank Jatim Pusat hanya kesalahan 2 Terdakwa selaku suami istri (David Chow selaku Pelaksana dan Ria Komsatun sebagai Dirut PT Hazzel Karya Makmur) atau ada pihak Bank yang terlibat namun “Terselamatkan?”. Atau memang kasus Kriedit bermasalah hanya murni melibatkan Debitur sementara pihak Bank Jatim Pusat tidak tau menau? Apakah ini kasus Kredit atau Perampokan?  </span></span><span style="font-size: medium;"><b>     </b></span></h3></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKGPuuoKyBYcjNG9Pu4A8vMl4jJ0YdG4uplzjImFWwUbJ_IuJ0NxM72AdSRNdXMtu_FeK5_KNS_2igBs3BAuWTFPxTT27N2cASkmoSDr8uPPSYoWV0f3B47ngl6D2DyTKPRSCpIICg_IncipLZqkWvdpknI7WX63zaLZdjK4849T8HATbQBoXjfX1_/s1498/terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="630" data-original-width="1498" height="270" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKGPuuoKyBYcjNG9Pu4A8vMl4jJ0YdG4uplzjImFWwUbJ_IuJ0NxM72AdSRNdXMtu_FeK5_KNS_2igBs3BAuWTFPxTT27N2cASkmoSDr8uPPSYoWV0f3B47ngl6D2DyTKPRSCpIICg_IncipLZqkWvdpknI7WX63zaLZdjK4849T8HATbQBoXjfX1_/w640-h270/terdakwa.jpg" width="640" /></a></div>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Lagi lagi.... Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) atau Bank Jatim, jadi sidang perkara primadona di Pengadilan Tipikor (Tindak Pindana Korupsi) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, dan kali ini menyeret Bank Jatim Pusat di Jalan Basuki Rachmat No 98- 104 Surabaya yang berdampingan dengan Bank Jatim Cabang Utama Surabaya yang sebelumnya mengalami hal sama termasuk beberapa Cabang lain yang ada di beberapa Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur <br /><br />Kasus yang menimpa Bank Jatim Pusat millik Pemprov Jatim ini tak jauh beda dengan perkara  yang menimpa Kantor Cabang Bank Jatim di beberapa Kabupaten/Kota lainnya, yaitu kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit macet yang ‘menyeret’ Debitur ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak bersma dengan Majelis Hakim pada sidang yang berlangsung, Rabu, 29 Juni 2022   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUmTEKhenUfWLKKzE-NMb7-bW6-WzeMrn-TV4gSZOssM_1BYAp06OimItIBZj5YrNuyX9N-0xJ4dOizPhNO2jxLZ4XRYbHH7wSBq_jevv7wbJMhiNRNxFV0EL0FG2B2TbJZTlDdJhc3SGH4zKCtZzZKsJill95IneThqIdVFCPG13uWGMAgUS2L7tC/s1040/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUmTEKhenUfWLKKzE-NMb7-bW6-WzeMrn-TV4gSZOssM_1BYAp06OimItIBZj5YrNuyX9N-0xJ4dOizPhNO2jxLZ4XRYbHH7wSBq_jevv7wbJMhiNRNxFV0EL0FG2B2TbJZTlDdJhc3SGH4zKCtZzZKsJill95IneThqIdVFCPG13uWGMAgUS2L7tC/w640-h288/d.jpg" width="640" /></a></div>Perkara dugaan Korupsi Kredit Macet Bank Jatim Pusat ini, jauh lebih aneh bila dibandingkan dengan kasus perkara Korupsi di beberapa Cabang lain termasuk kasus yang terjadi di Bank milik negara (BUMN) yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) karena yang diseret oleh penyidik dan JPU Kejari Tanjung Perak adalah hanya Debiturnya<br /><br />Sebab beberapa kasus Korupsi Kredit Perbankan Bank Plat Merah baik BUMD (milik Pemerintah Daerah) maupun milik negara (BUMN) yang ada di wilayah hukum Kejati Jatim, penyidik dan JPU dari Kejari tidaik hanya menyeret Debiturnya untuk diadili melainkan menyeret pihak Bank sekalipun pegawai dengan jabatan terendah karena dianggap lebih bertanggung jawab atas proses dan persetujuan serta pencairan kredit oleh Bank kepada Debitur <br /><br />Sementara Pimpinan Bank hanya dijadikan sebagai ‘penonton VVIP’ alias sebagai saksi di persidangan. Karena menurut penyidik maupun JPU yang menanganinya, bahwa pimpinan Bank tersebut tidak tahu menahu atau tidak terlibat membuat kesalahan atas proses pencairan Kredit dari Bank ke pihak Debitur yang menimbulkan kerugian keuangan negaran dalam hal ini adalah pihak Bank tersebut<br /><br />Anehnya dalam kasus dugaan Korupsi Kredit Macet di Bank Jatim Pusat ini, tak satupun pihak Bank yang di ‘seret’ oleh penyidik dan JPU Kejari Tanjung Perak ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili bersama 2 Terdakwa yaitu Congjun Zou alias Zou Cong alias David Chow selaku pelaksana PT Hazzel Karya Makmur (PT HKM)  bersama Ria Komsatun bin Jasmun Rias Komsatung bin Jasmun selaku Direktur Utama (Dirut) PT HKM yang beralamat di Jl Abdul Wahab Siamin RC.3A Villa Bukit Surabaya <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlpSrIRTmz-bpFlL7LLl13CMG_ROwwQIjOIYOn6PKMiYLWpctEk7dxSS38x5P3D73c74tgxinzM1e0sZL_LtOmFa-Rm5KlorJIyviyZJuVSFHZkeDUCqBOK93Xg8nP-1j3yY_soZROQJgyAR5dyWSg4CAACWQa9SlhwM9-0Qor7vu5NM5-Na2v4VnN/s1040/g.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlpSrIRTmz-bpFlL7LLl13CMG_ROwwQIjOIYOn6PKMiYLWpctEk7dxSS38x5P3D73c74tgxinzM1e0sZL_LtOmFa-Rm5KlorJIyviyZJuVSFHZkeDUCqBOK93Xg8nP-1j3yY_soZROQJgyAR5dyWSg4CAACWQa9SlhwM9-0Qor7vu5NM5-Na2v4VnN/w640-h288/g.jpg" width="640" /></a></div>David Chow dan Ria Komsatun, selain berpasangan mengelola PT HKM yang bergerak dibiang Developer dan Konstruksi, keduanya adalah pasangan suami istri (Pasutri) dengan alamat yang berbeda, yaitu David Chow di Villa Bukit Mas A Blok C-17 RT 01 RW 07 Dukuh Pakis Surabaya / Taman Puspa Raya D02/29 Citraland Surabaya sedangkan Ria di Taman Puspa Raya D 02/29 Citraland/ Villa Taman Gapura F2 No 7 Kel. Lontar Kec Sambikerep Surabaya<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah kasus Kredit macet Bank Jatim Pusat ini hanya kesalahan Kedua (David Chow selaku Pelaksana dan Ria Komsatun sebagai Dirut PT Hazzel Karya Makmur) atau ada pihak Bank maupun pihak lain yang terlibat namun “Terselamatkan?”. Atau memang kasus ini hanya murni melibatkan Kedua Terdakwa, sementara pihak Bank Jatim Pusat tidak tau menau? Atau apakah ini kasus Kredit atau Perampokan atau Pencurian sehingga yang terlibat hanya Kedua Terdakwa?<br /><br />Kalau Kedua Terdakwa disebutkkan oleh penyidik dan JPU Kejari Tanjung Perak, mengajukan Kredit dengan memberikan Dokuemn dan Keterangan Palsu serta membuat Dokumen pencairan palsu termasuk membuat surat kuasa Palsu hingga duit dari Bank Jatim Pusat milik Pemprov Jatim ini cair kepada PT HKM yang diajukan oleh Terdakwa, apakah pihak Bank Jatim Pusat lepas tanggung jawab hukum? Apakah hal itu murni menjadi hanya kesalahan Kedua Terdakwa sementara pihak Bank aman-aman saja seperti kasus-kasus lainnya???<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah tentang kondisi Kredit PT HKM di Bank Jatim yang disebutkan oleh penyidik dan JPU Kejari Tanjung Perak sudah memiliki kolektibilitas 5 (macet) dengan Posisi Outstanding per 02 Maret 2021 tetapi tidak menyebutkan nilia nominalnya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBk6mF7vFngSnXNwhZQgOUs15dF6pcpgG_UaB9fNpmUBq_7fjnT1N1lMVYola6VutZ32doOlnndUzvRtqm76_vGHNjWUvdIBx3AF0ImHY2KqdetJGjrmIUPeWq_nS4k7aCs2HT3iYNjYQMWJ08kCAb27_pWntOgP8yZdkljHMQieNINnc2B5tprbAO/s1040/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBk6mF7vFngSnXNwhZQgOUs15dF6pcpgG_UaB9fNpmUBq_7fjnT1N1lMVYola6VutZ32doOlnndUzvRtqm76_vGHNjWUvdIBx3AF0ImHY2KqdetJGjrmIUPeWq_nS4k7aCs2HT3iYNjYQMWJ08kCAb27_pWntOgP8yZdkljHMQieNINnc2B5tprbAO/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian tentang jumlah kerugian negara yang disebutkan oleh JPU, ada dua, yaitu sebesar Rp21.436.807.297 berdasarkan Perjanjian Kredit Akta Notaris/PPAT Yatiningsih, SH Nomor 33 tanggal 9 Maret 2015 dan sebesar Rp60.178.180.725,18 berdasarkan Perjanjian Kredit Akta Notaris/PPAT Yatiningsih, SH Nomor 33 tanggal 9 Maret 2015 sesuai hasil Laporan pemeriksaan investigatif oleh Bank Jatim kepada PT Hazzel Karya Makmur Nomor :09/LHP/XXI/04/2022 Tanggal14 April 2022;<br /><br />Lalu berapa sebenarnya total kerugian keuangan negaara? Apakah Rp21.436.807.297 atau Rp60.178.180.725,18 atau Rp81.614.988.022,18 (Rp21.436.807.297 + Rp60.178.180.725,18 = Rp81.614.988.022,18)<br /><br />Itulah sebabnya, Kedua Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum-nya, yaitu Budiarjo Setiawan, SH., MH, Moch. Ysuron Marzuki, SH., MH, Sayu Indah Samawati, SH., MH mengajukan keberatan atau Eksepsi atas surat dakwaan JPU<br /><br />Sementara persidangan yang berlangsung secara virtual diruang sidang Cankra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Rabu, 29 Juni 2022) adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Kejari Tanjung Perak yang terdiri dari Mochamad Ali Rizza, SH., MH, Didik Kurniawan Widyanto, SH, Muhammad Fadil, SH dan Putu Eka Wisniawati, SH terhadap Terdakwa Congjun Zou alias Zou Cong alias David Chow (dan Ria Komsatun bin Jasmun Rias Komsatung bin Jasmun, dengan perkara masing-masing terpisah) yang didampingi Penasehat Hukumnya dihadapam Majelis Hakim yang diketuai . A. GD. Agung Pranata, SH., CN dengan dibantu dua Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH , MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Dicky Aditya Herwindo, SH., MH (dan Muliani Buraera, SH) yang dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019<br /><br />Bahwa Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW sebagai Pelaksana Kegiatan PT Hazzel Karya Makmur sekaligus sebagai suami dari Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT. Hazzel Karya Makmur (PT. HKM) baik secara sendiri-sendiri <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_rQbjVyLsS6IlZSr7L5nTYjy8uSkOaLVQmUyd-ZSH-mGWcG7c0gY4cDGJKkZ0WngC-BvNRSHSeaCNVa9AjUzpdp6jMCxvnc0DJOCJmNRorxHpmPkOlre23RB8HE7w-negKj96JXKakSED4nr1O6sijmnui4RlGWvumqgtCnCvoSUx9n4cpkZMq1R2/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_rQbjVyLsS6IlZSr7L5nTYjy8uSkOaLVQmUyd-ZSH-mGWcG7c0gY4cDGJKkZ0WngC-BvNRSHSeaCNVa9AjUzpdp6jMCxvnc0DJOCJmNRorxHpmPkOlre23RB8HE7w-negKj96JXKakSED4nr1O6sijmnui4RlGWvumqgtCnCvoSUx9n4cpkZMq1R2/w640-h480/1.jpg" width="640" /></a></div>Atau secara bersama-sama dengan saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT. Hazzel Karya Makmur (PT. HKM) dan sebagai Debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (BPD Jatim) berdasarkan Perjanjian Kredit Akta Notaris/PPAT Yatiningsih, SH Nomor 33 tanggal 9 Maret 2015 (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada Tanggal 25 Nopember 2014 sampai dengan 28 Desember 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2014 sampai tahun 2018 bertempat di kantor Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Jalan Basuki Rachmat No 98- 104 Surabaya <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum mengajukan permohonan dan pencairan kredit dengan menggunakan dokumen dan keterangan yang dipalsukan <br /><br />Dan Penggunaan Kredit tidak sesuai dengan Peruntukan sehingga bertentangan Undang-Undang Negara RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum pada Lampiran Bab IV Kebijaksanaan Persetujuan Kredit Butir 442 Analis Kredit, SK Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi, <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh949TsDPqTmwcasRzAjZ5P_16tvCrvX_iqQXykAU_Imb5tK1w1zUxGEsNDPYHIGlenJDMU6Hw-lXB5_P1XX1TjM-x5ceK8fpiTV8k8uf_cR6rPyp3vd0e1A9w1n4RPIi06SUE0z63dkyeoJH0-ia1Z_j1r0JL0wgf7dKrlUT6x9_VdVWpFazher_f7/s1040/e.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh949TsDPqTmwcasRzAjZ5P_16tvCrvX_iqQXykAU_Imb5tK1w1zUxGEsNDPYHIGlenJDMU6Hw-lXB5_P1XX1TjM-x5ceK8fpiTV8k8uf_cR6rPyp3vd0e1A9w1n4RPIi06SUE0z63dkyeoJH0-ia1Z_j1r0JL0wgf7dKrlUT6x9_VdVWpFazher_f7/w640-h288/e.jpg" width="640" /></a></div>Dan Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 33 tanggal 9 Maret 2015 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dan PT. Hazzel Karya Makmur telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW dan Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN sebesar Rp. 21.436.807.297,- (Dua Puluh Satu Milyar Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian sebesar Rp. 60.178.180.725,18 (Enam Puluh Milyar seratus Tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupaih) <br /><br />Atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pemberian fasilitas kredit oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk kepada PT. Hazzel Karya Makmur Nomor :09/LHP/XXI/04/2022 Tanggal : 14 April 2022. yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa PT Hazzel Karya Makmur adalah Perseroaan Terbatas beralamat di Jl Abdul Wahab Siamin RC.3A Villa Bukit Surabaya yang berdiri sejak 29 Februari 2012 yang berkedudukan di Surabaya yang bergerak di bidang Developer dan Konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor: 155 tanggal 29 Februari 2012 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU-16298.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Hazzel Karya Makmur <br /><br />Dan Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN adalah Direktur Utama PT. Hazzel Karya Makmur berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Hazzel Karya Makmur Nomor 07 Tanggal 17 Juni 2014 di buat oleh Notaris Abdul Kirom, S.H.,M.Kn dan telah diberitahukan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroaan PT Hazzel Karya Makmur  Nomor : AHU-25534.40.22.2014 Tanggal 21 Agustus 2014 akan tetapi dalam Proses Pelaksanaan kegiatan di lapangan di laksanakan oleh Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW yang merupakan suami dari Saksi Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiawfNTDCGaoD193dr6poqsYqKtjQ5v_OlssleDqn5pR0VZGYI0RISxuMgpmeObqG1lKBP1AB3stu5Px3l1PT9qoR3FNmyaNcy8-jPjj_xy1bpf6P2HpmlnvBJd3TR4FSloF2Dx9QVfIqXzvymZDRojkmXavQD72HuuYGcAwNdgSbexRCASHKIcpJ5Z/s1040/e.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiawfNTDCGaoD193dr6poqsYqKtjQ5v_OlssleDqn5pR0VZGYI0RISxuMgpmeObqG1lKBP1AB3stu5Px3l1PT9qoR3FNmyaNcy8-jPjj_xy1bpf6P2HpmlnvBJd3TR4FSloF2Dx9QVfIqXzvymZDRojkmXavQD72HuuYGcAwNdgSbexRCASHKIcpJ5Z/w640-h288/e.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Pada Tahun 2014, PT Hazzel Karya Makmur melaksanakan proyek “Business Central 99” yang merupakan proyek pembangunan kawasan pergudangan yang terdiri dari 31 (tiga Puluh satu) Unit Gudang dan 4 (empat) Unit Ruko berlokasi di Jalan Putat Lor Nomor 99, Desa Putat Lor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;<br /><br />Dalam Pelaksanaan proyek “Business Central 99”, PT Hazzel Karya Makmur mendapatkan Fasilitas kredit dari PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk sebesar Rp49.000.000.000 (empat Puluh Sembilan Milyar rupiah) berdasarkan Perjanjian kredit Nomor 29 Tanggal  24 Maret 2014 dan telah dilakukan Pencairan sebanyak 7 (tujuh) kali oleh PT. Hazzel Karya Makmur dengan total sebesar Rp36.400.000.000. (tiga puluh Enam Milyar empat ratus juta Rupiah); <br /><br />Pada Tanggal 25 Nopember 2014, PT. Hazzel Karya Makmur (PT. HKM) mengajukan Permohonan Kredit menengah dan Korporasi kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, untuk pembangunan konstruksi Proyek business Central 99  yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti- Gresik berdasarkan Surat Permohonan Kredit Nomor : 008/PH/HKM/SL/XI/2014 tanggal 25 November 2014 kepada Pemimpin Cabang Pembantu Wiyung PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan Total Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar) yang di tandatangani oleh Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama dan di buat oleh Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW dengan rincian Penggunaan adalah sebagai berikut : <br /><br />1. Pembayaran Pinjaman /Take Over Kredit di Bank Windu sebesar Rp36.400.000.000 (tiga puluh enam milyar empat ratus juta rupiah) <br />2. Penambahan Modal pembangunan konstruksi Proyek business Central 99  yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti- Gresik sebesar Rp38.600.000.000 (Tiga Puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah);<br /><br />Bahwa Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW dalam mengajukan Permohonan Kredit,  telah menyerahkan Dokumen berupa : <br />I. Legalitas Perusahaan : <br />II. Data Pekerjaan;<br />III. Legalitas Usaha; <br />IV. Laporan keuangan PT. Hazzel Karya makmur;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0xNPLs22ftToby6Hi8Iq_mpjHhzxse0eljXlaGK6bxO-68qSZj3SckfYtulOvsOaoNIVwjlIIwirVxRw2mNSLa65UcsnMxzNrW1469WfR9JeNzr4PuhM0vOi7iRgIYRN8kkd_6GCZEvmTuQ8BN7kCmtXzotrH8eq8uRwjnLR4LlQ2Ss7_vhlaEsHH/s1040/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0xNPLs22ftToby6Hi8Iq_mpjHhzxse0eljXlaGK6bxO-68qSZj3SckfYtulOvsOaoNIVwjlIIwirVxRw2mNSLa65UcsnMxzNrW1469WfR9JeNzr4PuhM0vOi7iRgIYRN8kkd_6GCZEvmTuQ8BN7kCmtXzotrH8eq8uRwjnLR4LlQ2Ss7_vhlaEsHH/w640-h288/f.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW dalam mengajukan Permohonan Kredit PT. Hazzel Karya Makmur telah membuat Dokumen dan informasi yang tidak benar atau fiktif atau palsu agar Permohonan kreditnya di setujui oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, diantaranya; <br /><br />1. Kebutuhan Dana Investasi (Cash Outflow) dalam pembangunan konstruksi Proyek business Central 99 yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti - Gresik sebesar Rp96.504.640.567 dengan rincian:<br /><br />Tanah Pergudangan              <span>    </span><span>    </span><span>    </span>: Rp 18.900.000.000,00 <br />Pekerjaan Konstruksi 31 Gudang    : Rp 57.776.403.296,00<br />Pekerjaan Konstruksi Ruko        <span>    </span> : Rp 04.371.118.271,00<br />Pekerjaan Infrastruktur Gudang      : Rp 08.740.069.000,00<br />Pekerjaan Fasilitas Umum          <span>    </span> : Rp 01.793.400.000,00 <br />Pekerjaan Elektrikal Mekanikal      : Rp 04.922.750.000,00<br /><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><b>TOTAL        Rp 96.504.640.567,00<br /></b><br />Padahal faktanya, kebutuhan Anggaran Pekerjaan Proyek business Central 99 di luar dari Tanah, PT. Hazzel Karya Makmur hanya membutuhkan Anggaran sebesar Rp27.197.000.000. sebagaimana Perjanjian Antara PT. Hazzel Karya Makmur dan PT. Jaya Alumindo Perkasa selaku Pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan Proyek business Central 99; <br /><br />Untuk meyakinkan Pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT. Hazzel Karya Makmur melampirkan Kontrak dengan Pihak Ketiga berupa Surat Perjanjian Kerja Nomor : 004/SPK/HKM/II/2014 dengan nilai sebesar Rp77.603.740.000 yang ditandatangani Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dengan Saksi JOHN LIM selaku Pimpinan PT Jaya Alumindo Perkasa. <br /><br />Padahal kontrak tersebut adalah kontrak Fiktif yang dibuat oleh Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW yang merupakan Suami dari Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan meminta Saksi  JOHN LIM menandatangani dengan alasan agar dapat melakukan Pelunasan terhadap tagihan PT. Jaya Alumindo Perkasa; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg70L5kZ8WXFh-AF-EI3aLqXLxpTULt_ooKvmPZgMQsd4DOf1tJj878ZfT_ZXtXizQT6SbCCVfkapq4Nyt5PLo4NvJuznCrh3dBZG4XVDRSt_Fv0I8S_hGwTZFdPqwpIZ76Vsr8lHO5bvj13FAVpvMhdhfYoj6pQI57P4WBRiesZDXTiXjFqqwFhU7U/s1040/i.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg70L5kZ8WXFh-AF-EI3aLqXLxpTULt_ooKvmPZgMQsd4DOf1tJj878ZfT_ZXtXizQT6SbCCVfkapq4Nyt5PLo4NvJuznCrh3dBZG4XVDRSt_Fv0I8S_hGwTZFdPqwpIZ76Vsr8lHO5bvj13FAVpvMhdhfYoj6pQI57P4WBRiesZDXTiXjFqqwFhU7U/w640-h288/i.jpg" width="640" /></a></div>Hal ini dilakukan Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW agar mendapatkan jumlah kredit yang besar dan melebihi kebutuhan pembangunan gudang, karena Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW mengetahui bahwa Bank hanya menyetujui maksimal 70 % Persen dari Permohonan Kredit, <br /><br />Sehingga berharap mendapatkan kredit sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh Milyar), karena berdasarkan Perhitungan Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW, pembangunan proyek business Central 99 yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti- Gresik membutuhkan dana kurang lebih sebesar Rp50.000.000.000 (lima Puluh Milyar) dengan rincian:<br />1. Pembangunan Fisik 31 Gudang Rp. 27.197.000.000,-<br />2. Pembangunan Fasum Sebesar Rp. 13.000.000.000,- <br />3. Biaya Oprasional Sebesar Rp. 4.000.000.000,- <br />4. Biaya Pembayaran Bunga selama setahun sebesar Rp. 5.000.000.000,-<br /><br />2. Nilai Perolehan (Cash Inflow) dari Proyek business Central 99 yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti- gresik dari Hasil Penjualan 31 Unit Gudang sebesar Rp. 138.903.987.575,.<br /><br />Dalam Pengajuan Permohonan Kredit, PT. Hazzel Karya Makmur menyampaikan terhadap seluruh Unit gudang berjumlah 31 Unit dan 4 unit ruko telah laku terjual dan terhadap seluruh Pembeli telah melakukan pembayaran Uang muka sebesar 20 % (Persen) dibuktikan dengan slip setoran tunai pembeli ke rekening PT Hazzel Karya Makmur di Bank BCA dengan nomor rekening 5110801108. Adapun daftar pembeli adalah :<br />1. PT. Bintang Persada Satelit (Blok 3A, Blok B5)<br />2. Saksi Christiani (Blok A3)<br />3. Saksi Soni Isdianto (Blok A7)<br />4. Saksi Uci Flowdea Sudjiati (Blok B1)<br />5. UD Samudra Sari (Saksi ADI alias Saksi SO CUI LIE) tercatat sebagai Pembeli 4 Unit Gudang dan 1 Unit Ruko;<br />6. PT PHILLIPS PERKASA INDONESIA tercatat merupakan pembeli 4 (empat) unit gudang yaitu A-6 s.d. A-9 dan 1 (satu) unit ruko);<br />7. CV HOUSENTOOLS SARANA BANGUNAN yang tercatat membeli 5 (lima) buah gudangdi Blok C-7 sampai dengan C-11;<br />8.  Saksi SRI UTAMI yang tercatat membeli 3 (tiga) buah gudang di Blok C-5, C6, dan C12 ;<br />9.  CV GRAHA JAYA SENTOSA yang tercatat membeli 4 (empat) unit gudang yaitu A1, A2,  A3A, dan A9 serta 1 (satu) unit ruko;<br />10. Saksi ASMIDJADI DJAYA TANIRA (Alm.) tercatat membeli 4 (empat) unit gudang di   blok A8, B2, B3 dan B6, dan 1 (satu) unit ruko (Ruko 3A);<br />11.  Saksi OE IE LING yang tercatat membeli 1 (satu) buah gudang di Blok C-1;<br />12.  Saksi DJAELANI KUSUMA tercatat membeli 1 (satu) buah gudang di Blok B-10 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsukv1k588O-frKgDdObKDkAQ00yIhNYIk3kthErSVP9RURH2FnwCQ22ow5xsReLJtFbBhFOJfw-oaZVh8Mt35-chhey95aSPmPfLw4klxjvSmah4fv4b4Vx1XGJWAmE_2jL1QSc1g4y-_rNZtHxnFIC5SRzf1fm_dgkUecFujlI4GqSZl7N-F-W6V/s1498/terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="630" data-original-width="1498" height="270" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsukv1k588O-frKgDdObKDkAQ00yIhNYIk3kthErSVP9RURH2FnwCQ22ow5xsReLJtFbBhFOJfw-oaZVh8Mt35-chhey95aSPmPfLw4klxjvSmah4fv4b4Vx1XGJWAmE_2jL1QSc1g4y-_rNZtHxnFIC5SRzf1fm_dgkUecFujlI4GqSZl7N-F-W6V/w640-h270/terdakwa.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dari 12 Nama Pembeli/ and User terhadap 31 gudang hanya 4 pembeli atas 5 unit gudang yang sebenarnya yakni PT. Bintang Persada Satelit (Blok 3A, Blok B5), Christiani (Blok A3), Soni Isdianto (Blok A7), Uci Flowdea Sudjiati (Blok B1).<br /><br />Sementara Pembeli yang lain hanyalah pembeli Fiktif yang di masukkan namanya oleh Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW dengan rincian UD Samudra Sari, OE IE LING, DJAELANI KUSUMA di masukkan namanya hanya karena memilik utang piutang dengan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW, sementara ASMIDJADI DJAYA TANIRA hanyalah karena teman Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW sementara seperti PT PHILLIPS PERKASA INDONESIA, CV HOUSENTOOLS SARANA BANGUNAN dan SRI UTAMI. adalah perusahaan dan pegawai Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW.<br /><br />Bahwa terhadap Bukti Pembayaran Uang Muka sebesar 20 Persen, juga di bayarakan sendiri oleh Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW agar seolah- olah benar ada uang masuk ke rekening sebagai Pembayaran Uang muka padahal uang tersebut adalah uang milik Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias DAVID CHOW. sehingga ketika dilakukan Pengecekan terhadap mutasi rekening PT. Hazzel Karya Makmur terlihat seolah benar ada Pembayaran Uang muka dari para Pembeli Unit Gudang. <br /><br />3. PT Hazzel Karya Makmur juga menyerahkan Laporan Keuangan dari Kantor Akuntan Publik yang mana dalam Laporan tersebut, PT Hazzel Karya Makmur  menyampaikan bahwa seluruh tanah dan bangunan berupa gudang telah laku terjual sehingga dalam laporan keuangan KAP Drs Arief, H.P tersebut menyajikan Piutang Usaha Rp133.922.594.867 yang berasal dari Penjualan Gudang, Pendapatan diterima di muka (DP) sebesar Rp4.981.392.708, dan Saldo laba sebesar Rp84.666.3555.026,<br /><br />Padahal dalam Pemberian data dan Keterangan Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW telah memberikan data yang tidak benar.  Hal ini dilakukan agar pernyataan tentang seluruh Unit Gudang telah laku terjual bisa lebih di yakini oleh Pihak PT. Bank Pembanguna Daerah Jawa Timur, Tbk. <br /><br />4. Bahwa Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW dalam mengajukan Kredit menyampaikan telah memiliki Pengalaman dengan pernah mengerjakan proyek pembangunan Perumahan “New City Graha Cemerlang” di Maros Sulawesi selatan, telah memiliki lahan 1,6 H di tangerang yang akan di bangun Apartemen dan Rencana Pembangunan Mall di Kabupaten Nganjuk,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieCcU_TTAuR9K8dBuvTwUe-2NV-7Cqnro8UWbVxTuGKcnQlWhMflKgF7nqfyuXfzlv-WhHMr6aSY047SyA0pxfr_qptcXhsVOBuPA-WDCHGge2XsPPe5Q5FW0T_w70-yj68yxN4cYN_rC7OMOoABzwayNTpfA6oi2v7UP9GbRVVYocLCU1K2N8wvfJ/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieCcU_TTAuR9K8dBuvTwUe-2NV-7Cqnro8UWbVxTuGKcnQlWhMflKgF7nqfyuXfzlv-WhHMr6aSY047SyA0pxfr_qptcXhsVOBuPA-WDCHGge2XsPPe5Q5FW0T_w70-yj68yxN4cYN_rC7OMOoABzwayNTpfA6oi2v7UP9GbRVVYocLCU1K2N8wvfJ/w640-h480/1.jpg" width="640" /></a></div>Padahal Pembangunan Perumahan tersebut sama sekali tidak ada kaitan dengan PT Hazzel Karya Makmur, karena Pekerjaan tersebut hanya Pekerjaan salah satu Pegawai dari PT Hazzel Karya Makmur  yakni Saksi Sutrisno dan Rencana Apartemen dan Rencana Pembangunan Mall di Kabupaten Nganjuk juga tidaklah benar;<br /><br />5. Bahwa Terhadap Permohonan Kredit PT. Hazzel Karya Makmur, PT Hazzel Karya Makmur mengajukan Hasil Penjualan Tanah dan Bangunan Baik Secara Tunai/In House ataupun melalui Kredit Kepemilikan Gudang (KPG) Pergudangan Business Central 99 Tahap I dengan Total Nilai penjualan Gudang sebesar Rp. 138.903.987.575 (THU) dan Rp. 111.123.190.060 (THLS) sebagai Agunan Utama dan Agunan Tambahan berupa Tanah seluas 21.001 m2 yang berlokasi di Jalan Putat Lor No 99 Kel Putat Lor Kec Menganti Kabupaten Gresik sesuai dengan SHGB No 394 An PT Hazzel Karya Makmur dengan Nilai Rp. 22.051.050.000,- (THU) dan Rp. 17.640.840.000,- (THLS) yang disetujui oleh Anggota kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Surabaya padahal terhadap tanah dan bangunan tersebut belum laku terjual. <br /><br />Bahwa terhadap Permohonan Kredit PT Hazzel Karya Makmur kepada Pemimpin Cabang Pembantu Wiyung PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk, selanjutnya Pada tanggal 1 Desember 2014 di disposisi oleh Saksi JOHANES KOENTO EKO PRAMONO ke Bank Jatim Cabang Utama Surabaya karena melebihi limit kewenangan Capem dalam Lembar Disposisi Agenda Nomor 606 pada tanggal 1 Desember 2014 dengan isi disposisi: “penyelia kredit. Untuk diajukan ke Kantor Pusat (KP)” ;<br /><br />Pada tanggal 04 Desember 2014, Kantor Cabang Utama Surabaya meneruskan Permohonan Kredit PT Hazzel Karya Makmur ke Kantor Pusat melalui Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Dengan Surat pengantar dari Cabang Utama Nomor 052/1308.1/Oprs.Krd/CU tanggal 4 Desember 2014 perihal Penerusan Permohonan Kredit a.n. PT Hazzel Karya Makmur. <br /><br />Surat tersebut ditandatangani oleh Saksi TRI UDJI ARTI selaku Pgs. (Pejabat Pengganti Sementara) Pemimpin Cabang Utama dan Saksi THONTHOWI JAUHARI selaku Penyelia Operasional Kredit Korporasi Cabang Utama dan ditujukan kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.<br /><br />Di dalam surat dinyatakan bahwa Kantor Cabang Utama menyampaikan 1 (satu) berkas permohonan kredit dan SID a.n. PT Hazzel Karya Makmur cq. Terdakwa RIA KOMSATUN sebesar Rp75.000.000.000 karena permohonan kredit tersebut melebihi wewenang Cabang Utama untuk memutus.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHyNoi5TsvIdM_18yvTNViv1PgEDdn-zl8vCreFgjf109Xzys222pjYEPdzOhoUbFs4dt8I28fQeYAsI0-XpAKfLxl71fAOwDkrOUntQE_sWe9ONKV123twnahjNtOwD-KH0O6WIo1AUvxs3AETQqBJPyZWBo5fHB90x6FZ2gziMkIOgCLQgdw1ZhI/s1040/g.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHyNoi5TsvIdM_18yvTNViv1PgEDdn-zl8vCreFgjf109Xzys222pjYEPdzOhoUbFs4dt8I28fQeYAsI0-XpAKfLxl71fAOwDkrOUntQE_sWe9ONKV123twnahjNtOwD-KH0O6WIo1AUvxs3AETQqBJPyZWBo5fHB90x6FZ2gziMkIOgCLQgdw1ZhI/w640-h288/g.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014, terhadap Permohonan Kredit PT Hazzel Karya Makmur oleh Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Saksi TITIK HARYATI mendisposisi ke Pimpinan Subdivisi Kredit menengah dan Korporasi Saksi FIRMAN ISWAHYUDI Selanjutnya Pimpinan Subdivisi Kredit menengah dan Korporasi Saksi FIRMAN ISWAHYUDI menunjuk Saksi ADJIN SOEPRIYANTONO selaku RM Analis dan Saksi R.P. NORMAN RAHADIARTO, SE sebagai Staff/Analis Kredit; <br /><br />Bahwa Pada tanggal 19 Desember 2014, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk melakukan kunjungan/On The Spot ke kantor PT Hazzel Karya Makmur  di Jalan Abdul Wahab Siamin RC.3A Villa Bukit dan Lokasi Proyek business Central 99  yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti- Gresik yang dihadiri oleh Saksi JOHANES KOENTO EKO PRAMONO selaku Pemimpin Cabang Pembantu Wiyung, Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Pimpinan Subdivisi Kredit menengah dan Korporasi, Saksi ADJIN SOEPRIYANTONO selaku RM Analis dan Saksi R.P. NORMAN RAHADIARTO, SE sebagai Staff/Analis Kredit dan diterima oleh Saksi RIA KOMSATUN  selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW <br /><br />Bahwa berdasarkan Dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh PT Hazzel Karya Makmur dijadikan dasar Hasil Analisa kemudian di tuangkan dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) BPD 1.1 Tanggal 12 Januari 2015 yang pada pokoknya Tim Analis Mengusulkan kepada Bank BPD Jatim Cabang Utama memberikan Fasilitas Kredit ke PT Hazzel Karya Makmur  sebesar Rp50.000.000.000 (Lima puluh milyar) dengan jenis fasilitas plafon kredit KMK Konstruksi Properti, dengan suku bunga 12,75% per-annum efektif floating rate Dengan Tujuan pengajuan kredit adalah untuk tambahan modal kerja untuk pembangunan 31 unit gudang di Pergudangan Business Central 99;<br /><br />Pada Tanggal 06 Maret 2015, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk memberitahukan Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) konstruksi Properti a.n PT Hazzel Karya Makmur berdasarkan Surat Nomor : 053/082/KRD Kepada Saksi Ria Komsatun Bin Jasmun selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1Bv0mZgjSUGVL-sPHrMre7iioXhU5Qxr65iHPp5nPKCf4AeTSX-FhnbjgI2mcBVVkSUFvUMGdx1ay27vpOz_z-ZyDBkOO7c6kSfGNWC_xlJRUJxLtNTyc-bhFsyAu734nKqTjeLK1mA68AcL3ybqba33aYI85mxaMHSx1OlcAclWtiyNGZpv0zyXx/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1Bv0mZgjSUGVL-sPHrMre7iioXhU5Qxr65iHPp5nPKCf4AeTSX-FhnbjgI2mcBVVkSUFvUMGdx1ay27vpOz_z-ZyDBkOO7c6kSfGNWC_xlJRUJxLtNTyc-bhFsyAu734nKqTjeLK1mA68AcL3ybqba33aYI85mxaMHSx1OlcAclWtiyNGZpv0zyXx/w640-h480/3.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 9 Maret 2015, dilakukan pengikatan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang antara PT Hazzel Karya Makmur dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang dimuat dalam Akta Notaris/PPAT Yatiningsih, SH Nomor 33 dengan Jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit yaitu tanggal 9 Maret 2015  sampai dengan 9 Maret 2016 yang di tandatangani oleh Saksi Hadi Sukrianto selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dan Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Saksi Sutrisno selaku Direktur PT Hazzel Karya Makmur ;<br /><br />Pada tanggal 09 Maret 2015, Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN  selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur mengajukan Permohonan Pencairan Fasilitas KMK Konstruksi Properti Tahap I dengan nomor surat  020/HKM/SP/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp36.400.000.000<br />  <br />Kemudian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk memberikan persetujuan pencairan Tahap I dengan nomor : 053/121/KRD Tanggal 09 Maret 2015 dengan cara RTGS ke nomor rekening AC100153005 an PT. Hazzel Karya Makmur di Bank Windu Surabaya untuk take over kredit sebesar Rp36.400.000.000,00. <br /><br />Ternyata terhadap Pencairan dari Bank Windu sebesar Rp36.400.000.000, PT Hazzel Karya Makmur hanya melakukan Pembayaran kepada PT. Jaya Alumdo Perkasa (JAP) sebesar Rp23.548.204.168. Sehingga sisa uang yang diterima oleh PT Hazzel Karya Makmur dari Bank Windu sebesar Rp12.851.795.832, tidak di pergunakan sebagaimana mestinya. <br /><br />Pada tanggal 09 Maret 2015, Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN  selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur mengajukan Permohonan Pencairan Fasilitas KMK Konstruksi Properti Tahap II dengan nomor surat  022/PH/HKM/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp8.600.000.000, dengan melampirkan surat tagihan dari kontraktor pelaksana pekerjaan PT Jaya Alumindo Perkasa dengan nomor 011/JAP/INC/II/2015 tanggal 25 Februari 2015, perihal invoice tagihan progres 75% senilai Rp.9.138.820.000,- Surat kuasa dari saksi John Lim selaku Direktur Utama PT Jaya Alumindo Perkasa kepada saksi Tjahyadi Widyarto selaku Manager Wilayah Timur PT Jaya Alumindo Perkasa<br /><br />Bahwa kemudian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk memberikan persetujuan pencairan Tahap II dengan nomor : 053/132/KRD Tanggal 10 Maret 2015 dengan cara RTGS ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4050092238 a.n. Saksi TJAHYADI WIDYARTO sebesar Rp. 8.600.000.000,-<br /><br />Pada tanggal 11 Maret 2015, dilakukan pencairan Tahap II sebesar Rp8.600.000.000 ke Bank BCA dengan nomor rekening 4050092238 a.n. Saksi TJAHYADI WIDYARTO. <br /><br />Faktanya, dalam proses Pencairan Tahap ke II, Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW membuat Dokumen pencairan palsu dimana Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW mengajukan surat permohonan perihal Rencana Penggunaan Dana (RPD) nomor 022/PH/HKM/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 yang dibuat sendiri oleh Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan saksi CONGJUN ZOU Alias DAVID CHOW.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizqr3McpuDzffnG-e28o1INXiqg0e7ghSt4h3Ji1zuihNdwkDPKwoZA5R-9z5_3DbW2Cmx1OMVicTD3aqS1eY4b_nAwKCtNZteIlbSi8HR72T0sXTufKQ5q_XaLS8lyxyblwduV-U06gKiVBD01pFkWfVIKkO3ZDKxG1rX0hypYGpRU52z7co4_XQ1/s1040/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizqr3McpuDzffnG-e28o1INXiqg0e7ghSt4h3Ji1zuihNdwkDPKwoZA5R-9z5_3DbW2Cmx1OMVicTD3aqS1eY4b_nAwKCtNZteIlbSi8HR72T0sXTufKQ5q_XaLS8lyxyblwduV-U06gKiVBD01pFkWfVIKkO3ZDKxG1rX0hypYGpRU52z7co4_XQ1/w640-h288/c.jpg" width="640" /></a></div>Selain itu Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW juga membuat surat kuasa Palsu seolah pencairan pembayaran Tahap ke II di kuasakan untuk di cairkan ke Bank BCA dengan nomor rekening 4050092238 a.n. Saksi TJAHYADI WIDYARTO yang disebut sebagai manajer PT Jaya Alumindo Perkasa Wilayah Timur Indonesia. <br /><br />Padahal Saksi TJAHYADI WIDYARTO bukan merupakan pegawai PT Jaya Alumindo Perkasa akan tetapi merupakan pegawai dari PT Hazzel Karya Makmur dan Saksi JOHN LIM tidak mengetahui adanya surat kuasa tersebut dan merasa tidak pernah menandatangani ataupun memberikan kuasa kepada Saksi TJAHYADI WIDYARTO untuk menerima dan mengelola pendanaan proyek pembangunan 31 gudang dan kantor PT Hazzel Karya Makmur.<br /><br />Bahwa Saksi TJAHYADI WIDYARTO juga tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan dengan Saksi JOHN LIM selaku Direktur PT Jaya Alumindo Perkasa. Saksi TJAHYADI WIDYARTO juga tidak pernah mengetahui dan menandatangani Surat Kuasa tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT Jaya Alumindo Perkasa. <br /><br />Bahwa terhadap Pencairan Tahap II ke rekening Bank BCA dengan nomor 4050092238 a.n. Saksi TJAHYADI WIDYARTO langsung di Tarik Tunai berdasarkan Perintah dari Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW dan di masukkan ke rekening Bank BCA milik Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dengan nomor rekening 02130311108 sebesar Rp. 5.700.000.000,00 dengan keterangan seolah-olah setoran tunai dari PT PHILLIPS PERKASA INDONESIA dan sisanya diserahkan secara cash kepada Terdakwa CONGJUN ZOU Alias DAVID CHOW. <br /><br />Pada tanggal 03 Juni 2015, Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur mengajukan Permohonan Pencairan Fasilitas KMK Konstruksi Properti Tahap III dengan nomor surat  037/HKM/PD/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 sebesar Rp5.000.000.000 dengan melampirkan surat tagihan dari kontraktor pelaksana pekerjaan PT Jaya Alumindo Perkasa tanggal 03 Juni 2015, berita acara tagihan pekerjaan nomor : 021/JAP/BAPP/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 dengan NB : pembayaran melaluin BCA KCP Undaan Surabaya Nomor Rekening 2150198138 atas nama Saksi JEFFRY, kuitansi tanda terima dari PT. Hazzel Karya Makmur ke PT. Jaya Alumindo Perkasa; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicuUJDIzxuCjAa_JUNEe3AjwNKgZshoZL2TdxndX6cFvSgqv3XibPRd7ukBcMwD8U9GjwFzI4y5nyIQLXBK-hvGpc5TuAnSBABdm3ZBVh8uymNzE9yoWfLltdHmzztIxOPbZLvHMOEU8xfmqkcMhJzj2PmFvXBZtj1VNUsiSbYVZdjezNgyi0veDQ6/s1600/j.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicuUJDIzxuCjAa_JUNEe3AjwNKgZshoZL2TdxndX6cFvSgqv3XibPRd7ukBcMwD8U9GjwFzI4y5nyIQLXBK-hvGpc5TuAnSBABdm3ZBVh8uymNzE9yoWfLltdHmzztIxOPbZLvHMOEU8xfmqkcMhJzj2PmFvXBZtj1VNUsiSbYVZdjezNgyi0veDQ6/w640-h480/j.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk memberikan persetujuan pencairan Tahap III dengan nomor : 053/239/KRD Tanggal 08 Juni 2015 dengan cara RTGS ke nomor rekening Bank BCA dengan 2150198138 atas nama Saksi JEFFRY sebesar Rp5.000.000.000,-<br /><br />Pada Tanggal 9 Juni 2015, dilakukan Pencairan Tahap III sebesar Rp5.000.000.000 ke rekening Bank BCA Cabang Undaan Surabaya dengan nomor rekening 2150198138 atas nama Saksi JEFFRY. <br /><br />Faktanya, dalam proses Pencairan Tahap ke III Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW membuat Dokumen pencairan palsu dimana Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW yang membuat sendiri seluruh dokumen pencairan. <br /><br />Selain itu Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW juga membuat Notabene/catatan seolah pencairan pembayaran Tahap ke III di kuasakan untuk di cairkan ke Bank BCA Cabang Undaan Surabaya dengan nomor rekening 2150198138 atas nama Saksi JEFFRY. <br /><br />Padahal Saksi JEFFRY tidak memiliki hubungan dengan PT Jaya Alumindo Perkasa dan Saksi JOHN LIM tidak mengetahui adanya surat kuasa tersebut dan merasa tidak pernah menandatangani ataupun memberikan kuasa kepada Saksi JEFFRY untuk menerima dan mengelola pendanaan proyek pembangunan 31 gudang dan kantor PT Hazzel Karya Makmur. <br /><br />Bahwa terhadap Pencairan Tahap ke III sebesar Rp. 5.000.000.000,- pada tanggal 9 Juni 2015  langsung di tarik tunai sebesar Rp. 4.250.000.000,00 dan diserahkan kepada Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW  dan sisanya sebesar Rp. 750.000.000 di transfer ke rekening Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN Bank BCA dengan nomor rekening 02130311108;<br /><br />Bahwa sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, PT Hazzel Karya Makmur baru melakukan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp. 3.343.325.690,00 sehingga masih memiliki sisa pokok kredit sebesar Rp. 46.656.674.310,00 dan Pada Tanggal 18 Januari 2016 Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim mengirimkan Surat Nomor 054/050/Krd tanggal 18 Januari 2016 kepada PT Hazzel Karya Makmur yang berisi permintaan penjelasan dari PT Hazzel Karya Makmur dan penawaran perpanjangan kredit beserta persyaratannya yaitu melakukan penyetoran tunggakan bunga sebesar Rp. 1.100.000.000,-  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3Wgie9nnAgLFObGrGmoiTSdC9z2YRbkYQFP578jlV81b6TwIvCnPAzYLm4b7uyA-UVaJ-OOKoKb1Cl7CQMat6WOL8D49bD8VluNzACVNJYu_UOrw_4BhleXA8z153z1COMYZ7UnLyj9exOFDprnUyQeZUAKWRDrf7B3y2NIknh-tFRm9N545OyjtH/s1040/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3Wgie9nnAgLFObGrGmoiTSdC9z2YRbkYQFP578jlV81b6TwIvCnPAzYLm4b7uyA-UVaJ-OOKoKb1Cl7CQMat6WOL8D49bD8VluNzACVNJYu_UOrw_4BhleXA8z153z1COMYZ7UnLyj9exOFDprnUyQeZUAKWRDrf7B3y2NIknh-tFRm9N545OyjtH/w640-h288/d.jpg" width="640" /></a></div>Pada Tanggal 29 februari 2016 PT Hazzel Karya Makmur mengajukan permohonan perpanjangan kredit melalui Surat Nomor 049/KHM/SP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 dan pada tanggal 7 Maret 2016 PT. Hazzel Karya Makmur menyetorkan uang sebesar Rp1.100.000.000,00 ke rekening PT Hazzel Karya Makmur Nomor 1021001232 pada Bank Jatim yang digunakan untuk pembayaran tunggakan bunga untuk menjaga kolektibilitas PT Hazzel Karya Makmur menjadi kolektibilitas 1 (lancar).<br /><br />Dan Pada tanggal 8 Maret 2016, Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim membuat Surat Nomor 054/159/KRD Perihal Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Plafon KMK Konstruksi Properti a.n. PT Hazzel Karya Makmur yang ditandatangani oleh Saksi RIA KOMSATUN, Saksi HADI SANTOSO (Alm.) dan Saksi PRIHANTANTO. <br /><br />Bahwa pada tanggal 08 Maret 2016 dilakukan Penandatanganan Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Plafon Kredit Nomor 66 dihadapan Notaris Yatiningsih <br /><br />Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 PT Hazzel Karya Makmur melakukan pelunasan dan menarik sertifikat SHGB Nomor 422 atas gudang Unit B-02 dengan melakukan pembayaran sebesar Rp1.671.662.845 sehingga total  pembayaran Rp5.014.988.535,-<br /><br />Pada bulan Desember 2016, Kredit PT Hazzel Karya Makmur di Bank Jatim kemudian mengalami kemacetan (Coll 5) dan proyek Pembangunan 31 unit gudang di Pergudangan Business Central 99 tidak selesai dan terhadap Kredit PT Hazzel Karya Makmur telah dihapusbuku berdasarkan SK Direksi Nomor 057/388/DIR/PPK/SK tanggal 28 Desember 2018;<br /><br />Selama Proses kredit, PT Hazzel Karya Makmur telah terjadi pembayaran Pembelian 3 Unit Ruko oleh Saksi Christin, Saksi Soni Isdianto dan Saksi Uci FLowdea dan PT Hazzel Karya Makmur tidak melakukan Penyetoran kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Tbk terhadap hasil Penjualan terhadap 3 Unit Gudang yang telah di bayar secara In House dengan total Rp10.416.126.925 dan uang penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi;<br /><br />Bahwa Kredit dari PT Pokok     : 44.985.011.465,13,-<br />Bunga            <span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span> : 15.193.169.260.05,-<br />Biaya Notaris        <span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span> : 300.000.000,-<br />Biaya Apresal Lelang     <span>    </span><span>    </span><span>    </span>: 119.750.000,-<br />Asuransi Kebakaran    <span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>   </span>:37.000.000,- <br /><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>   <b> </b></span><b>Total           : 60.634.930,725,-</b><br /><br /><span style="color: red;">PT Hazzel Karya Makmur di PT. Bank Pembangunan Daerah Tbk, sudah macet/ kredit dimaksud memiliki kolektibilitas 5 dengan Posisi Outstanding per 02 Maret 2021 sebesar :</span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitGZTCJrF91SzGM5aR3H1W5S-8jEUWxDDPm9oJkeTkw8izW1MHEFf2lQapjIly32YJT5AS0W_PKEGjbB1d3EBqVER4L33d_Q1a6fcMLAZN82ezaJ3RQr7tRoy-6qb_JKKoANmzTzjGfHo5V-n7j9oV9RV5QNQglQqbGPPM6RvCDruwUFrlU_qz1RGn/s1040/i.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitGZTCJrF91SzGM5aR3H1W5S-8jEUWxDDPm9oJkeTkw8izW1MHEFf2lQapjIly32YJT5AS0W_PKEGjbB1d3EBqVER4L33d_Q1a6fcMLAZN82ezaJ3RQr7tRoy-6qb_JKKoANmzTzjGfHo5V-n7j9oV9RV5QNQglQqbGPPM6RvCDruwUFrlU_qz1RGn/w640-h288/i.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW  bertentangan dengan :<br />1. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998: <br /><br />a) Pasal 1 butir 11 bahwa yang dimaksud dengan kredit dalam undang-undang ini adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga; <br /><br />b) Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya dana atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan; <br /><br />2. Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Perkereditan Bagi bank Umum Angka 441 tentang Permohonan Kredit menyatakan Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain<br /><br />3. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum pada Lampiran Bab IV Kebijaksanaan Persetujuan Kredit Butir 442 Analis Kredit yang menyatakan bahwa setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, dengan prinsip antara lain sebagai berikut: Angka 3, analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: huruf c, menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Analis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan sematamata untuk memenuhi prosedur perkreditan <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-2VU0_LejzyIgNz3n8-JmYBSG9C-Ydj0FD7krGMwWl_UNmIowL8XFCwnxNxMFiFF0XOEQtmRztq7xjPM4Je8j1j7RGv3C6P6FBscTh88rhIfAP5TI2RbXLZbhzIGxlP_ZoWsofPnrl1MijpQQS72ThktVFD_WbUNRcVkEjmI3YnkZLk0AQdGUqcdr/s1040/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-2VU0_LejzyIgNz3n8-JmYBSG9C-Ydj0FD7krGMwWl_UNmIowL8XFCwnxNxMFiFF0XOEQtmRztq7xjPM4Je8j1j7RGv3C6P6FBscTh88rhIfAP5TI2RbXLZbhzIGxlP_ZoWsofPnrl1MijpQQS72ThktVFD_WbUNRcVkEjmI3YnkZLk0AQdGUqcdr/w640-h288/d.jpg" width="640" /></a></div>4. SK Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi: <br />a) Bab I Pendahuluan Bagian 1.3. Jenis dan Skim Kredit diantaranya mengatur bahwa Kredit Modal Kerja Konstruksi Properti yaitu fasilitas kredit modal kerja yang disediakan oleh bank kepada nasabah yang sedang atau akan mengerjakan proyek properti. Fasilitas kredit ditujukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan modal kerja dalam rangka penyelesaian pekerjaan konstruksi; <br /><br />b) Bab II Analisa Kredit Butir 2.8. Syarat Umum Pemberian Kredit diantaranya adalah Laporan Keuangan. Data keuangan yang dijadikan dasar dalam menentukan besarnya kredit/analisa kredit adalah semua data keuangan dan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh debitur/calon debitur setelah diverifikasi kebenarannya dengan data-data lainnya dan dilakukan adjustmen (bila perlu) oleh Unit Pemberi Kredit; <br /> <br />c) Bab II Analisa Kredit Butir 2.9 Proses Analisa dan Pengusulan Kredit yang diantaranya mengatur bahwa tindakan awal terhadap proses penilaian kredit dimulai dari penerimaan dan seleksi permohonan kredit dari calon debitur, kemudian pengumpulan data pendukung yang diperlukan sekaligus memeriksa kebenaran data dimaksud. Pengumpulan data harus diarahkan pada pengumpulan informasi yang lengkap, akurat dan up to date, dilakukan secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data lainnya;<br /><br />d) Bab II Analisa Kredit Butir 2.9.3.2 Verifikasi/pemeriksaan data dari calon nasabah/debitur diantaranya mengatur bahwa verifikasi dengan metode pemeriksaan setempat yang dilaksanakan di Kantor Pusat Nasabah dan di Pabrik/Toko/Lokasi Proyek/Lokasi Jaminan/Lokasi Usaha.<br /><br />Informasi penting yang diperlukan dalam pemeriksaan setempat di Kantor Pusat Nasabah adalah: (1) Kas dan Bank (posisi akhir); (2) Persediaan (jumlah, harga pasar); (3) Harta Tetap; <br />(4) Keadaan Pegawai; (5) Piutang Dagang; (6) Hutang Dagang; dan (7) Persediaan. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl2HbTzfdy4_nzu46bmCibzW21JObxCBw3_QVjzOhyQoXu9yAZvflfR5uYDnFNBQwgJeKc4PNimnGwTkNmdioOvbL8LtLclb28yIbNrUlFmiDINscuTRClGwnEIuBgaW2Wp2rtcdLpuLKtD8hcAkdc6lxj3NZ_ouF4ZKUkKY-kebaTRi0uGQ4S9rCc/s1040/g.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl2HbTzfdy4_nzu46bmCibzW21JObxCBw3_QVjzOhyQoXu9yAZvflfR5uYDnFNBQwgJeKc4PNimnGwTkNmdioOvbL8LtLclb28yIbNrUlFmiDINscuTRClGwnEIuBgaW2Wp2rtcdLpuLKtD8hcAkdc6lxj3NZ_ouF4ZKUkKY-kebaTRi0uGQ4S9rCc/w640-h288/g.jpg" width="640" /></a></div>Informasi penting yang diperlukan dalam pemeriksaan setelmpat di Pabrik/Toko/Lokasi Proyek/Lokasi Jaminan/Lokasi Usaha adalah: (1) Persediaan; (2) Harta Tetap; (3) Fasilitas Produksi (kondisi, efisiensi, teknologi); (4) Proyek/konstruksi (SPK, tingkat kemajuan, teknologi yang dipakai); (5) Tempat Penjualan/Penyimpanan (kondisi dan kapasitas gudang); (6) Penjualan/Hasil Produksi (volume penjualan, sistem distribusi, system pembayaran);  (7) Kondisi/komposisi dan jumlah pegawai; dan (8) Barang Jaminan (bukti pemilikan/IMB.Jumlah, kondisi fisik dan harga pasar). <br /><br />e) Bab II Analisa Kredit Butir 2.9.4.2. Analisa dan penilaian rasio Keuangan, yang menyebutkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam menganalisa hasil perhitungan rasio diantaranya adalah: <br /><br />(1) Meneliti trend dari rasio-rasio keuangan nasabah selama periode laporan keuangan yang dianalisa; <br />(2) Menentukan apakah trend ratio tersebut wajar atau tidak dibandingkan dengan usaha sejenis lainnya; <br />(3) Menentukan sebab-sebab atau alasan perubahan suatu ratio dengan meneliti kembali rasio-rasio lain atau data keuangan lainnya yang berkaitan; <br />(4) Perlu dilakukan penelitian terhadap nasabah, pembeli atau pemasok tertentu yang dipilih dan data empiris lainnya untuk memngetahui penyebab dan alasan yang melatarbelakangi perubahan/trend rasio tersebut jika dari data keuangan saja tidak mencukupi; dan <br />(5) Menarik hubungan antara pengaruh trend tersebut terhadap penjualan, pendapatan, pengadaan kas, dan kemampuan membayar kembali debitur pada masa yang akan datang. <br /> <br />f) Bab II Analisa Kredit Butir 2.9.4.6 Analisa Proyeksi Arus Kas diantranya mengatur Proyeksi Arus Kas harus dibuat oleh petugas pada Divisi Kredit/Divisi Kredit Khusus, untuk menilai kebutuhan keuangan calon nasabah (jumlah, kapan digunakan dan berapa lama) dan untuk menilai kemampuan yang bersangkutan dalam membayar kembali hutang (first way out); <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgGkcrIPKXwtmgLi8uO5mZDWP_NNxpTunOKRwGypn1GW6sSFrERWqJZ-yutTD34lQTmyxMd50AktvR4V4stMv_gSyRPvftRvRQZk2xB03FbHswIO7I76xpgXXWluRxZrYBNEVXeubYRjD14BKXuYRN1zTjEGXJvH59CzZim3cp3v9ePtHwMOzS6Twi/s1040/e.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgGkcrIPKXwtmgLi8uO5mZDWP_NNxpTunOKRwGypn1GW6sSFrERWqJZ-yutTD34lQTmyxMd50AktvR4V4stMv_gSyRPvftRvRQZk2xB03FbHswIO7I76xpgXXWluRxZrYBNEVXeubYRjD14BKXuYRN1zTjEGXJvH59CzZim3cp3v9ePtHwMOzS6Twi/w640-h288/e.jpg" width="640" /></a></div>g) Bab II Analisa Kredit Butir 2.9.4.7. Perhitungan Kebutuhan Pinjaman dhi perhitngan dengan proyeksi cash flow diantaranya mengatur perhitungan kebutuhan fasilitas kredit untuk KMK Konstruksi Properti maksimum sebesar 70% dari biaya konstruksi bangunan properti termasuk sarana dan prasarananya. Untuk menyusun proyeksi cash flow, agar dipergunakan data yang up to date. Dengan proyeksi cash flow tersebut dapat ditentukan berapa maksimal kredit yang diberikan sekaligus kapan fasilitas tersebut secara efektif digunakan; <br /><br />h) Bab II Analisa Kredit Butir 2.9.6 yang menyebutkan Proyeksi Arus Kas yang diperlukan dalam penilaian permohonan jenis Kl, KMK Aflopen dan KMK Konstruksi, harus dibuat oleh petugas pada Divisi Kredit/Divisi Kredit Khusus, untuk menilai kebutuhan keuangan calon nasabah (jumlah, kapan digunakan dan berapa lama) dan untuk menilai kemampuan yang bersangkutan dalam membayar kembali hutang (first way out);<br /><br />i) Bab II Analisa Kredit Butir 2.10.1 yang diantaranya menyebutkan tanggungjawab dari: <br />(1) Analis kredit/account officer/assistant relationship manager memiliki kewajiban diantaranya: <br />a) Melakukan verifikasi pada bank-bank lain, pemasok, pembeli, dan mengumpulkan informasi dari pemasok atau pembeli dan/atau pihak ketiga lainnya.<br />b) Menilai kewajaran laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah. <br />c) Melakukan analisa cash flow dan menilai jumlah kebutuhan pembiayaan nasabah.<br />  <br />(2) Analis kredit/account officer/assistant relationship manager memiliki wewenang diantaranya dapat meminta data-data tambahan kepada debitur dalam rangka pengumpulan data untuk analisa. <br /><br />(3) Pemimpin seksi kredit/penyelia pemasaran atau relationship manager memiliki tanggung jawab dalam proses analisa kredit diantaranya: <br />a) Mengusulkan Memo Pengusulan Kredit jika menurut penilaiannya permohonan kredit debitur layak; b) Menelaah PAK bersama-sama dengan Analis Kredit; c) Memantau Analis Kredit dalam memproses PAK; d) Melakukan Kontak/kunjungan on the spot kepada nasabah bersama-sama dengan Analis Kredit.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQL6RTSpi8tcihA3eI9NXgzECafvDeoz-hc58tAD4nJ0BVvhxfTFHkAvcQN52xNNgMQK-hIFZIOfk18kabGdzmyHW-d-Uu67ijiR4kov_-T5u1OQyqwkSLFm2AgCcO_mG2icL_AGZu-DkFZ2OygVmu9qwP_tfohGF47MTX93z_WPHXamk37GdbC_7Z/s1040/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQL6RTSpi8tcihA3eI9NXgzECafvDeoz-hc58tAD4nJ0BVvhxfTFHkAvcQN52xNNgMQK-hIFZIOfk18kabGdzmyHW-d-Uu67ijiR4kov_-T5u1OQyqwkSLFm2AgCcO_mG2icL_AGZu-DkFZ2OygVmu9qwP_tfohGF47MTX93z_WPHXamk37GdbC_7Z/w640-h288/f.jpg" width="640" /></a></div>(4) Pemimpin seksi kredit/penyelia pemasaran atau relationship manager memiliki wewenang dalam proses analisa kredit diantaranya dapat menetapkan langkah-langkah tindakan yang perlu dilakukan oleh Analis Kedit dan menetapkan batas waktunya dan dapat meminta Analis Kredit untuk mencari data atau melakukan penilaian kembali. <br /><br />j) Bab X Kredit Konstruksi Properti Butir 3 tentang persyaratan pengajuan, pengembang yang dapat dibiayai telah memenuhi persyaratan diantaranya butir (b) Mempunyai Perizinan yang terkait dengan Properti; <br /><br />k) Bab X Kredit Konstruksi Properti Butir 6 Ketentuan Pokok Kredit yang diantaranya menyatakan bahwa besar kredit yang dapat dicairkan adalah sebesar biaya konstruksi bangunan, sarana jalan dan saluran air sekitar bangunan secara riil. Pencairan kredit dapat dilakukan setelah debitur menyerahkan daftar calon user yang telah memenuhi persyaratan yaitu diantaranya telah membayar uang muka yang sekaligus sebagai tanda jadi; <br /><br />5. Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 33 tanggal 9 Maret 2015 antara PT Bank Jatim dan PT HKM, Bagian Persyaratan Pencairan Kredit Pasal 11 diantaranya mengatur pesyaratan pencairan Tahap II dan Tahap III bahwa “Pencairan Kredit langsung di RTGS dari Bank Jatim ke rekening Kontraktor/Supplier, dibuktikan dengan tagihan/invoice dari Kontraktor/Supplier”.<br /><br />Bahwa Perbuatan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW Selaku Pelaksana Kegiatan PT. Hazzel Karya Makmur bersama-sama dengan Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN Selaku Direktur PT. Hazzel Karya Makmur dan sebagai Debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (BPD Jatim) berdasarkan Perjanjian Kredit Akta Notaris/PPAT Yatiningsih, SH Nomor 33 tanggal 9 Maret 2015 telah memperkaya Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW dan Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN sebesar Rp 21.436.807.297 (Dua Puluh Satu Milyar Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)<br /><br />Perbuatan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW Selaku Pelaksana Kegiatan PT. Hazzel Karya Makmur bersama-sama dengan Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN Selaku Direktur PT. Hazzel Karya Makmur dan sebagai Debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (BPD Jatim) berdasarkan Perjanjian Kredit Akta Notaris/PPAT Yatiningsih, SH Nomor 33 tanggal 9 Maret 2015 telah merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp60.178.180.725,18 Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pemberian fasilitas kredit oleh bank jatim kepada PT Hazzel Karya Makmur Nomor :09/LHP/XXI/04/2022 Tanggal : 14 April 2022; <br /><br />Perbuatan terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah  dengan  Undang - undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Kasus Korupsi Kredit Macet Bank Jatim Pusat Diadili, PH Terdakwa Eksepsi

“Apakah kasus Kredit macet Bank Jatim Pusat hanya kesalahan 2 Terdakwa selaku suami istri (David Chow selaku Pelaksana dan Ria Komsatun seba...

»