Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Termohon Pailit Santoso Setiono mengaku “diremot”  oleh Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus Pailit#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiv0cIrm7q_YHL7efS2bYcb7fmtr4adEG_IM6_pAOibXgBGkO4m5U6vCSTKRNNspRh0sYb8Oj6sE0OonAjGnCOfKjweZMvq3_oRSGEez1H3GLLXYJ6P1_me8VOJNIbEN2SeO4lPmJSkG9tHOY9Cr33wo0PLiU_Vj9MxlzQPsBGm5Qlj2En0keyKHIZm=s979" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="549" data-original-width="979" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiv0cIrm7q_YHL7efS2bYcb7fmtr4adEG_IM6_pAOibXgBGkO4m5U6vCSTKRNNspRh0sYb8Oj6sE0OonAjGnCOfKjweZMvq3_oRSGEez1H3GLLXYJ6P1_me8VOJNIbEN2SeO4lPmJSkG9tHOY9Cr33wo0PLiU_Vj9MxlzQPsBGm5Qlj2En0keyKHIZm=w640-h358" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Ada apa dibalik sidang perkara Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah Surabaya dengan Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT.00 RW.001 Desa/Kel. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya selaku Pemohon yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu?<br /><br />Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon dengan Eddy Prajitno selaku Pemohon, Rudy (Kok Djiang) beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya selaku Pemohon II, Rizal Kurniawan Simpang Darmo permai Surabaya selaku Pemohon III dan Karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono kurang lebih sebanyak 10 orang selaku Pemohon ke IV<br /><br />Termohon yaitu Santoso Setiono pemilik CV Artha Abadi memiliki hutang atau pinjaman ke Pemohon Eddy Prajitno yang totalnya sebesar 5,6 miliar (belum termasuk bunga) dengan rincian; pinjaman pertama pada tanggal 10 Mel 2012 Rp2.200.000.000 dengan buna 10 persen dan akan dibayar/dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan surat perjanjian dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak (Pemohon I dan Termohon) pada tanggal 10 Mel 2012 dan kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Haryanto Tjang selaku Notaris di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019 PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Kemudian pada tahun 2020, Santoso Setiono selaku pemilik CV Artha Abadi mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor: 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan PKPU Santoso Setiono dan menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH Alferd Hutagaol) selaku Kurator yang pengurus dalam perkara PKPU<br /><br />Sebelumnya, pada tahun 2019, Eddy Prajitno menggugat Santoso Setiono ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219. Dalam putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengabulkan gugat Penggugat (Eddy Prajitno) yang dalam putusannya menyatakan; berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestatie; Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000 (Lima Miiyar Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)<br /><br />Mungkin merasa tidak puas atas putusan perkara PKPU, atau karena sesuatu hal, Eddy Prajitno kemudian mengajukan Permohonan Pailit Santoso Setiono ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021 <br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa Santoso Setiono beralamat di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya, pailit dengan segala akibat hukumnya; menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selaku Kurator <br /><br />Dimana putuan tersbut diketuai Majelis Hakim Khusaini, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Dr. Sutarno, SH., MH dan I Ketut Tirta, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH<br /><br />Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon yang diajukan oleh Eddy Prajitno selaku Pemohon berawal dari Penasehat Hukum Eddy Prajitno, yiatu Erwin Sibarani, SH., MH dan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH memberikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Apri panggilan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu.<br /><br />Namun menurut Apri, setelah disampaikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator, Apriady tidak pernah mengetahui kelanjutan bahkan selama proses mediasi an atau sidang perkara Pailit tersebut diatas, Apriady tidak pernah dilibatkan<br /><br /><i>“Ya, tapi setelah itu saya tidak tau. Bahkan sidangnyapun saya tidak pernah ikut. Pernah sekali Kuratornya mengajak saya sidang karena Erwin tidak hadir. Saya bilan “saya tidak bawa berkas” tapi Alfred bilang “nggak apa-apa”. Saya masuk, tapi karena saya tidak bawa berkasa, sampaikan kepada Majelis Hakim “saya tidak membawa berkas dan mohon agar sidang ditunda”, dan sidangpun ditunda,”</i> kata Apri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Berdasar informasi yang didapat Tim beritakorupsi.co, bahwa Pemohon II  Rudy (Kok Djiang) dan III Rizal Kurniawan diduga tidak ada. Sementara Pemohon IV yaitu Karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono, bukan lagi karyawan CV. Harta Abadi sejak tahun 2016<br /><br />Namun belakangan ini (20022), perkara pailit yang diajukan Pemohon Eddy Prajitno menjadi polemik baru sehingga menjadi pertanyaan terkait nama-nama Pemohon II Rudy (Kok Djiang) beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya dan Pemohon III Rizal Kurniawan Simpang Darmo permai Surabaya, yang diduga tidak ada.<br /><br />Berdasarkan infomarmasi maupun data yang ada, bahwa kuasa hukum Rudy (Kok Djiang) yaitu Yakub Miradi, SH., MH yang berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Hadi Pranoto, SH., MH & Rekan beralamat di Jalan Karang Menjangan 3/23-C Surabaya membuat serta  mengirimkan surat somasi/teguran petama tanggal 1 Juli 2020 dan somasi ke dua pada tanggal 9 Juli 2020 kepada Santoso Setino namun dalam surat somasi berkop surat “HADI PRANOTO, SH., MH” tersebut hanya ditanda tangani oleh Yakub Miradi, SH., MH tanpa ada stempel sesuai logo Kop Surat<br /><br />Pertanyaannya adalah, megapa Surat Somasi/Tegutan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Santoso Setiono, Yakub Miradi, SH., MH kepada Rudy (Kok Djiang) tidak membubuhkan Stempel? Sahkah menurt hukum Surat Somasi dari Kantor Anvokat kepada seseoarang yang menggunakan logo Kop Surat tanpa Stempel? <br /><br />Pertanyaan selanjutnya, Benarkah Santoso Setiono mempunyai hutang sebesar 1 miliar rupiah kepada Rudy (Kok Djiang)? Kalau benar, mengapa dalam Kwitansi tidak mencantukan hari apa, tanggal berapa, bulan berapa dan tahun berapa?. Lalu sipa yang menandatangani Kwitansi terseut?<br /><br />Sebab dalam Kwitansi yang dijadikan sebagai bukti dalam persidangan perkara Pailit hanya bertuliskan “telah terima dari Bpk. Rudy (Kok Djiang) uang sejumlah Satu Milyar rupiah Pinjaman/Hutang” dengan membubuhkan tandatangan tanpa nama.<br /><br />Anehnya, dalam surat penyataan hutang sebesar 1 miliar rupiah kepada Rudy (Kok Djiang) yang dibuat oleh Santoso Setiono pada tanggal 10 Desember 2018, dengan sangat jelas menguraikan tanggal, bulan dan tahun serta jumlah hutang temasuk bunganya. <br /><br />Lalu mengapa dalam Kwitansi tidak mencaumtumkan sebagaimana yang diuraikan Santoso Setiono dalam surat pernyataan hutang? Sahkah bukti itu sebagai bukti dalam persidangan perkara Pailit?<br /><br />Selain itu, ada juga berupa Cek Kosong bertuliskan “Baank Jatim Capem Pogot” Bilyet Giro AB 141727 dengan dibubuhi tanda tangan tanpa nama yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara pailit. Sahkah menurut hukum Cek Kosong tersebut sebagai bukti dalam persidangan?<br /><br />Begitu juga tentang Pemohon IV yaitu Karyawan CV Harta Abadi milik Santoso Setiono yang menurut informasi sudah tidak bekerja lagi sejak 5 tahun lalu, diantaranya adalah Agung Siswanto selaku Koordinator Teknisi tanpa menjelaskan Koordinator Teknis dimana.<br /><br />Dalam surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh Agung Siswanto pada tanggal 23 Oktober 2020 setelah beberapa hari Sidang Perkara Pailit di Putus oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Oktober 2021, menjelaskan bahwa Santoso Setino belum membayar gajinya selama 3 bulan sejak Juni – Agustus 2016  sebesar Rp30 juta atau per bulan sebesar Rp10 juta, THR bulan Juli 2016 sebesar Rp10 juta dan pesangon sejumlah Rp80 juta  atau 8 x Rp10 juta<br /><br />Surat keterangan penghasilan dengan tanggal yang sama juga dibuat oleh karyawan lainnya termasuk Siswanto, alamat Manukan Tirto 21 –G /2 Surabaya. Sementara surat pernyataan yang dibuat oleh Santoso Setiono terkait belum belum dibayarnya gaji karyawan tidak mencantumkan hari, tanggal, bulan dan taahun<br /><br />Pertanyaannya adalah, benarkan pemohn IV masih berstatus karyawan CV Harta Abadi milik Santoso Setiono dan belum dibayar gaji, THR dan pesangon?. Kalau memang benar bahwa santoso belum membayar gaji, THR dan pesangon, mengapa sejak 2016 hingga akhir 2021 tidak diseslesaikan di PHI (Pengadilan Hubungan Insdustrial)?. Kalau memang ada putusan PHI, apakah dijadikan sebagai bukti dalam perkara pailit?<br /><br />Informasi lain yang didapat beritakorupsi.co adalah terkait aset milik Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya yang masuk dalam perkara pailit telah laku terjual kepada Leoni Natalia Kusumadjaya senilai Rp1.3 miliar termasuk aset Santoso Setiono di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya<br /><br />Dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Eddy Prajitno tidak menerima sepeserpun. Dari data berupa pembagian yang dibuat oleh Kurator Santoso Setiono (dalam pailit) tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangai oleh Hakim Pengawas Imam Supriyadi, SH., MH, Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH dan Kurator Santoso Setino, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menyebutkan, bahwa yang mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut adalah Bank BNI sebesar Rp600 juta dari total 28.127.842.510, karyawan sebesar Rp277 juta ari total Rp498.600.000, biaya PKPU Rp20 juta dari total Rp20 juta, imbalan jasa pengurus Santoso Setiono pada saat penundaan kewajiban PKPU sebesar Rp300 juta dari total Rp1.059.000.000, imbalan jasa Kurator Rp99.750.000 dan biaya lain-lain (PPH) Rp33.250.000<br /><br />Hal ini diakui oleh Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co. Menurut Santoso Setiono, bahwa  Eddy Prajitno tidak mendapat bagian dari hasil penjualan asetnya yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br /><i>“Ya Dia tidak dapat. Yang di Kertajaya pun sudah dijual, yang jual Kurator. Eddy Prajitno mendapat 80 juta dari 80 M. BNI Pangeran, berapa gitu loh ari 20 M, lupa. Saya juga bingung kog hutang saya di BNI dari 12 M atau 14 M jadi 28 M. Kalau ke Pak Eddy (Eddy Prajitno) kan dari 5,6 M menjadi 18 M termasuk bunga,”</i> kata Santoso Setiono<br /><br />Saat ditnya sejak kapan panjaman itu di Bank BNI dan berapa totalnya. Santoso Setiono mejelaskan, kurang lebih sekitar 8 tahun dengan cara bertahap. Namun Santoso Setiono tetap merasa bingung dengan jumlah hutang di Bank.<br /><br />Namun sanstoso Setiono mengatakan kepada beritakorupsi.co bahwa dirinya “diremot” oleh Kurator yaitu Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH. <br /><br /><i>“Maksudnya diremot itu artinya disuruh, artinya disuruh datang kalau ini nggak usah datang, ini silahkan datang nanti kalu ditanya biar segera diputus bilang aja Pak Santoso tidak mampu,”</i> kata Santoso melalui sambungan telepon WhastApp, pada Rabu, 9 Pebruari 2020<br /><br />Apakah anda diarahkan oleh Kurator? Tanya beritakorupsi.co lebih lanjut, yang dijawab oleh Santoso Setiono “Ya kurang lebih seperti itulah”. Dan Santoso Setiono juga mengakui kalau setiap sidang perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selalu hadir<br /><br />Anehnya, saat beritakorupsi.co menghubungi Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH melalui telepon WhastApp pada tanggal 2 Pebruari 2022, mengatakan tidak selalu hadir dalam sidang perkara pailit.  Bahkan terkait bukti-bukti dalam perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH tidak tahu.<br /><br /><i>“Saya tidak tau. Yang jelasnya ada di Hakim. Saya tidak selalu hadir dalam sidang,”</i> kata Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br />Terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menjelaskan, masih ada aset lain<br /><br /><i>“Masih ada aset lain. Yang kecil dulu,”</i> ujarnya.<br /><br />Ketidak tahuan Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH terkait bukti-bukti berupa kwitansi, Cek Kosong dan surat keterangan penghasilan dalam perkara pailit, juga disampaikan oleh Erwin Sibarani, SH., MH<br /><br />Sementara menurut Hakim Khusaini, SH., MH selaku Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya yang juga salah satu hakim anggota dalam perkara pailit Santoso Setiono terkait bukti-bukti terbut mengatakan, sudah diklarifikasi pada saat sidang/rapat mediasi. Hal itu dijelaskan Hakim Khusaini, SH., MH bersama Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di PN Surabaya, Rabu, 2 Pebruai 2022<br /><br />Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon yang diajukan oleh Eddy Prajitno selaku Pemohon “berbuntut panjang”, karena saat ini Eddy Prajitno kembali menggugat Santoso Setino ke Pangadilan Negeri Surabaya dalam perkara baru. Hal itu diakui oleh Edi Stven selaku Kuasa Hukum Eddy Prajitno saat dihubungi beritakorupsi.co<br /><br /><i>“Ada gugatan baru, karena aset yang di Sutubondo adalah aset bersama. Sudah muli sidang,”</i> kata Stven<br /><br />Saat ditanya terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya dimana Eddy Prajitno tidak mendapatkan bagian, Edi Stven mengatakan kecewa<br /><br /><i>“Kecewa. Saya Kuasa Hukum yang baru. Kalau perkara pailit bukan saya Kuasa Hukum-nya,”</i> kata Stven. (Jnt) <br /></div>

News Perdata Pidana Regional Tipikor Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

#Termohon Pailit Santoso Setiono mengaku “diremot”  oleh Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus Pailit# BERITA KORUPSI .CO – Ada ...

»

Penyidik Kejari Kota Mojokerto Membidik Tersangka Dugaan Korupsi Window Dressing BPRS Rp50 M

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgIDQ_MyjoLuDsjVnbxGRdIx0OVwSzxu2hiAsmJKAcVlZfE2ra3hYi6L8dulljoy61YYtd95spCMqHag5Q3Syw3RppMMJ9px9FG0sk7Jah4IvbpmD5G_XdO9LGoqcBmiYH64ApqehboCNInw9G0yjRWbHvr0fHPquayg8GKuyqS4NlolbqyKqUhkamz=s1469" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="942" data-original-width="1469" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgIDQ_MyjoLuDsjVnbxGRdIx0OVwSzxu2hiAsmJKAcVlZfE2ra3hYi6L8dulljoy61YYtd95spCMqHag5Q3Syw3RppMMJ9px9FG0sk7Jah4IvbpmD5G_XdO9LGoqcBmiYH64ApqehboCNInw9G0yjRWbHvr0fHPquayg8GKuyqS4NlolbqyKqUhkamz=w640-h410" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto saat ini sedang ‘membidik’ Tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Window Dressing atau “memanipulasi” laporan keuangan agar tampak seolah-olah menampilkan kinerja yang baik terkait pembiayaan-pembiayaan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto yang merugikan keuangan negara sebesar Rp50 miliar<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto melalui Kepala Seksi Intelijen Ali Prakosa, S.H.,M.H kepada beritakorupsi.co, Selasa, 8 Pebruari 2022<br /><br />Ali menjelaskan, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto saat ini sedang mengusut perkara dugaan korupsi Window Dressing terkait pembiayaan-pembiayaan dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto. Window Dressing merupakan tindakan pemoles laporan keuangan agar tampak seolah-olah menampilkan kinerja yang baik. <br /><br />Menurut Ali Prakoso, bahwa penanganan kasus ini diawali dengan pengayaan informasi dan data (surveilans) sejak pertengahan bulan September 2021, yang kemudian dilanjutkan dengan Penyelidikan yang dilakukan oleh Jaksa Penyelidik berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Nomor: Print-02/M.5.47/Fd.1/10/2021 tanggal 05 Oktober 2021. <br /><br />Ali menjelaskan, setelah Penyelidikan dilaksanakan, pada pokoknya disimpulkan bahwa ada dugaan korupsi sehingga Penyelidikan perkara in casu ditingkatkan ke tahap Penyidikan. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02/M.5.47/Fd.1/11/2021 tanggal 10 November 2021 guna mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut. <br /><br />Dalam Penyidikan perkara tersebut, lanjut Ali, Tim Jaksa selaku Penyidik telah memeriksa belasan saksi dan mengumpulkan surat-surat bukti terkait. Berdasarkan bukti awal berupa hasil audit yang telah diperoleh Penyidik, diduga telah timbul kerugian keuangan Negara dan potensi kerugian Negara sekitar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). <br /><br />Lebih lanjut Ali menjelaskan, bahwa modusnya diduga melibatkan internal BPRS Kota Mojokerto dan swasta dalam berbagai pembiayaan yang berbeda-beda, sehingga penyidikannya dilakukan secara bertahap dan terpisah. Saat ini, sedang berlangsung penyidikan untuk sebagian pembiayaan dengan kerugian atau potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).<br /><br />Selama proses hukum berlangsung, demi kemanfaatan, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Dr. Agustinus Herimulyanto, S.H., M.H., Li menekankan agar pihak-pihak yang menikmati atau mengemplang pembiayaan dari BPRS Kota Mojokerto namun macet, beritikad baik segera memenuhi tanggung jawabnya. <br /><br />Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto juga berharap, melalui penegakkan hukum, nantinya BPRS Kota Mojokerto kembali dapat diselamatkan dan berkembang guna mendukung pembangunan perekonomian masyarakat. (Jnt)</div>

News Tipikor Penyidik Kejari Kota Mojokerto Membidik Tersangka Dugaan Korupsi Window Dressing BPRS Rp50 M

BERITA KORUPSI .CO – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto saat ini sedang ‘membidik’ Tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Windo...

»

Karena Korupsi Rp474 Juta, Mantan Kadis Pertanian Mojokerto di Vonis 3.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="font-size: large;"><u><b>Penasehat Hukum Terdakwa, Wijono Subagyo, SH</b></u>: Seharusnya yang paling bertanggung jawab adalah Pengawas dan Kontraktornya, padahal mereka Berdua sampai sidang selesai masih melenggang bebas  berkeliaran ke mana-mana. Apa itu tidak bisa dikatakan adanya DISKRIMINATIF?</span></span></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi5_l5ELpXw_vhaMnT9Q1rbOwIeJ-2DLnW0GejOx8CoxuSuYmlVCbMjG3BnnHPuVuBeMzkaVdlV9_6KiMEraN_q-0qdiGe-G_wbjpc1vFfPOe8OWOECzCUVtmpFMt4150XDKKzwjrcrB7t43e9sq37_KM_CxF31fjDxdL4PUkopGD-KuldHPJdORQLp=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="460" data-original-width="640" height="460" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi5_l5ELpXw_vhaMnT9Q1rbOwIeJ-2DLnW0GejOx8CoxuSuYmlVCbMjG3BnnHPuVuBeMzkaVdlV9_6KiMEraN_q-0qdiGe-G_wbjpc1vFfPOe8OWOECzCUVtmpFMt4150XDKKzwjrcrB7t43e9sq37_KM_CxF31fjDxdL4PUkopGD-KuldHPJdORQLp=w640-h460" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br /><i>Dunia, termasuk pemerinah Indonesia menyebutkan bahwa Korupsi adalah salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) menyepakati pembentukan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang kemudian telah ditindaklanjuti dalam Sidang ke-58 Majelis Umum PBB berdasarkan resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003<br /><br />Disebutkan kejahatan luar biasa, karena korupsi membawa dampak kerusakan yang luar biasa pada masyarakat. Hal ini dikeluarkan sebagai pernyataan sikap bersama para delegasi Asian Parliamentary Assembly (APA) menyambut hari Anti Korupsi Sedunia di Bandung pada tanggal 9 Desember 2009 silam.</i><br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah pelaku Korupsi itu hanya dilakukan dan direncanakan oleh Satu orang atau lebih?. Faktanya, tidak sedikit Tersangka Tindak Pidana Korupsi yang diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili khususnya di Jawa Timur hanya Satu orang saja<br /><br />Dan itulah sebabnya, Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya tidak terima atas putusan Majelis Hakim sehingga melakukan upaya hukum Banding ke Pangadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi maupun Kasasi ke Mahkamah Agung. Seperti yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Suliestyawati, MM selaku (mantan) Kepala Dinas Pertanian (Dinsparta) Kabupaten Mojokerto melalui Penasehat Hukum-nya, Wijono Subagyo, SH<br /><br />Terdakwa Ir. Suliestyawati, MM selaku (mantan) Kepala Dinas Pertanian (Dinsparta) Kabupaten Mojokerto di Vonis pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya (Senin, 7 Pebruar 2022) karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / Sumur Dangkal di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 sebesar sebesar Rp4.180.000.000 yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD Kab. Mojokerto tahun anggaran (TA) 2016 dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 3.961.036.000 yang merugikan keunagan negara sejumlah Rp474.867.674,13<br /><br />Tidak hanya hukuman pokok (penjara badan), Terdakwa Ir. Suliestyawati, MM juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp50 juta Subsider 2 bulan kuruan dan membayar uang pengganti senilai Rp474.867.674,13 dengan Subsider pidana penjara selama 1 tahun<br /><br />Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Suliestyawati, MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan  ditambah  dengan Undang-Undang  Nomor 20 tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjhm9wGbp6NPOgKNXL407ZI01xC1I4r8E6gV4-LOaI6kyTviuhcL5TrGxbqG0G9fBfiiAav4PH4YivR0czG0dbcpqL4WMcHFvkbq5kwS9zj3ZBd_J-jcuzcYjjiIC9HpU1V4WOVigaziaV_NisMrJfI5WHgc7VxOWnsvph1YeTIZuzzpT6cSMFzQsGh=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjhm9wGbp6NPOgKNXL407ZI01xC1I4r8E6gV4-LOaI6kyTviuhcL5TrGxbqG0G9fBfiiAav4PH4YivR0czG0dbcpqL4WMcHFvkbq5kwS9zj3ZBd_J-jcuzcYjjiIC9HpU1V4WOVigaziaV_NisMrJfI5WHgc7VxOWnsvph1YeTIZuzzpT6cSMFzQsGh=w640-h288" width="640" /></a></div>Selain itu, Majelis Hakim juga “membebaskan” Terdakwa Ir. Suliestyawati, MM dari penjara alias Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi tahanan Kota sejak Senin, tanggal 17 Januari 2022 seusai JPU membacakan tuntutannya, atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa Ir. Suliestyawati, MM melalui Penasehat Hukum-nya pada saat persidangan pemeriksaan saksi dengan alsan sakit<br /><br />Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa, lebih ringan dari tuntutan JPU Gio Dwi N dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Kabupaten Mojokerto yang menuntut Terdakwa Ir. Suliestyawati, MM dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 2 bulan denda sebesar Rp200 juta Subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp474.877.674,13 Subsider pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan<br /><br />Sedangkan menurut JPU, perbuatan Terdakwa Ir. Suliestyawati, MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2  ayat  (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah  dengan Undang-Undang  Nomor 20 tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasehat Hukum-nya, Wijono Subagyo, SH langsung mengatakan keberatan alias Banding. Sementara JPU pikir-pikir<br /><br />Alasan Terdakwa Ir. Suliestyawati, MM dan Penasehat Hukum-nya, Wijono Subagyo, SH mengajukan Banding, karena dianggap adanya Diskriminatif. Hal itu disampaikan oleh Wijono Subagyo, SH kepada beritakorupsi.co melalui pesan WhastApp seusai persidangan<br /><br /><i>“Terdakwa dan PH nya banding krn dri hs (karena dari hasil) sidang tdk (tidak) seorang saksipun kecuali saksi dri jpu ahli dri ITN dan BPKP yg memberatkan. Sdgkan ktrg (sedangkan keterangan) ahli yg kt (yang kita) tampilkan yaitu dri (dari) ITS dan UNAIR menyatakan sebaliknya. Dri (dari) sisi keilmuan cara ahli dri (dari) ITN yg (yang) menyatakan adanya kerugian tdk (tidak) valid sdgkan (sedangkan) dari FH UNAIR seharusnya yg (yang) paling bertanggung jwb (jawab) adalah PENGAWAS dan kontraktornya pdhal mrk (padahal mereka) berdua sampai sidang selesai msh melenggang bebas  berkeliaran ke mana2 (kemana-mana). Apa itu tdk bs (tidak bisa) dikatakan adanya DISKRIMINATIF .itu alasan utama sy (saya) langsung banding.TERDAKWA memang sakit bukan NYAKIT,”</i> kata Wijono Subagyo, SH melalui pesan<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiW2jKm00GhSXJ7mrPb8-qyLSKhP_8fY5mXAEJzL4CHmBWcVnLS5k-EfIpaVzghZeik1-4REXr6kYHbePrLbjSNir9F7ZKfzmg1bW_k2stkdG38huJAExg2qXQj5JaiDrB1RXOZ_dr_xkU7ql5OoGUch6YXZDgWQ_5wmuVPxYRmLa5WZgh2WewL3TFh=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="460" data-original-width="640" height="460" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiW2jKm00GhSXJ7mrPb8-qyLSKhP_8fY5mXAEJzL4CHmBWcVnLS5k-EfIpaVzghZeik1-4REXr6kYHbePrLbjSNir9F7ZKfzmg1bW_k2stkdG38huJAExg2qXQj5JaiDrB1RXOZ_dr_xkU7ql5OoGUch6YXZDgWQ_5wmuVPxYRmLa5WZgh2WewL3TFh=w640-h460" width="640" /></a></div>Apa yang dikatakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bukan tidak beralasan, karena Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / Sumur Dangkal di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 bukanlah dikerjakan sendiri oleh Tedakwa selaku Kepala Dinas Pertanian (Dinsparta) Kabupaten Mojokerto sekaligus PKK (Pejabat Pembuat Komitmen) namun dikerjakan oleh Kontraktor<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah proyek pekerjaaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / Sumur Dangkal di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 tidak melibatkan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan), PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) dan Konsultan Pengawas?. Atau Terdakwa selaku Kepala Dinas yang juga PPK merangkap sekaligus sebagai PPTK, PPHP dan Konsultan Pengawas?<br /><br />Lalu bagimana pula dengan CV. Coloni Jaya, CV. Azka Karya Globalindo, CV. Dirga Perkasa, CV. Mulia Karya, CV. Bumi Panjalu Raya dan CV. Tri Mukti Andayani dalam proyek pekerjaaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / Sumur Dangkal di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2016?<br /><br />Sementara dalam dakwaan maupun Tuntutan JPU disebutkan, pada tahun 2016, pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto terdapat kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / sumur dangkal dengan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Mojokerto (Dana Alokasi Khusus/ DAK Pertanian) Tahun Anggaran 2016 dengan pagu anggaran Rp4.180.000.000 (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah).<br /><br />Pagu Anggaran untuk kegiatan pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal dengan sumber dana berasal dari APBN (Dana Alokasi Khusus/ DAK Pertanian) Tahun Anggaran 2016 yang sudah ditransfer ke daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2016 Nomor : DPPA SKPD  : 2.01 01 01 19 36 5 2 Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan dengan nama kegiatan pembangunan irigasi air tanah dangkal/sumur dangkal (DAK Sub Bidang Pertanian) pada Dinas Pertanian Kab Mojokerto dengan pagu anggaran Rp4.389.000.000 ,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />1. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Sumur Dangkal dengan harga satuan sebesar Rp110.000.000 jumlah Rp4.180.000.000 untuk 38  (tiga puluh delapan) titik.; 2. Belanja Perencanaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Sumur Dangkal dengan harga satuan sebesar Rp1.650.000, total Rp62.700.000 untuk 38  (tiga puluh delapan)  titik.; 3. Belanja Pengawasan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Sumur Dangkal dengan harga                  satuan sebesar Rp1.650.000, total sebsar Rp 62.700.000  untuk 38  (tiga puluh delapan)  titik<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh7upW7pJ6hKKJ8iooF26ORjw8OxqtJ03vzGFlxgLe50Ml1Etmrge53Z71PPu8W3SPO1L1eqYM4pPcjBB6KzDkOL9IFrzdzPtf2SWbBEv0jVdHylJlddDLvxFlCptZ-OLsxyl7t2eKYACXnrPfqRC9VCynl6F_rbJL9T_faQMhpAXNA_rOYGWSU7e1F=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh7upW7pJ6hKKJ8iooF26ORjw8OxqtJ03vzGFlxgLe50Ml1Etmrge53Z71PPu8W3SPO1L1eqYM4pPcjBB6KzDkOL9IFrzdzPtf2SWbBEv0jVdHylJlddDLvxFlCptZ-OLsxyl7t2eKYACXnrPfqRC9VCynl6F_rbJL9T_faQMhpAXNA_rOYGWSU7e1F=w640-h288" width="640" /></a></div>Dalam pengelolaan keuangan daerah Terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :<br /><br />1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);<br />2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);<br />3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;<br />4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;<br />5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;<br />6. Melaksanakan pemungutan, penerimaan bukan pajak;<br />7. Mengadakan ikatan kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;<br />8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);<br />9. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya;<br />10. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinan;<br />11. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Mojokerto;<br />12. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Mojokerto;</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sedangkan dalam proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :<br /><br />A. Selaku Penguna Anggaran<br />1. Menetapkan Rencana umum Pengadaan; 2. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I; 3. Menetapkan PPK; 4. Menetapkan Pejabat Pengadaan; 5. Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan<br /><br />6. Menetapkan : a. Pemenang pada pelelangan atau Penyedia pada Penunjukkan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah),; b. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukkan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);<br /><br />7. Mengawasi pelaksanaan anggaran; 8. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; 10. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/ jasa;<br /><br />B. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<br />1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang meliputi : a. Spesifikasi teknis barang/jasa; b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); c. Rancangan Kontrak; 2. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa; 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian; 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa; 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak; 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA; 7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgaNkji_zmEHp_3aD0mFQkuh91su18H9a5QUrWwARjYZi-WmjJMvk43Ecb_8Ynz5-oX5NSCOVr8UfH-A7zg588o4vDenuEGTyaEBaXPS3kOkl2bgRhc_AjwPf4tiz6sMUg_rEwjpDh7SG-BhfrvgtLeaMkjKa_3Vb3j4rCYVnZ9S-fz8hicPgHzeV3F=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgaNkji_zmEHp_3aD0mFQkuh91su18H9a5QUrWwARjYZi-WmjJMvk43Ecb_8Ynz5-oX5NSCOVr8UfH-A7zg588o4vDenuEGTyaEBaXPS3kOkl2bgRhc_AjwPf4tiz6sMUg_rEwjpDh7SG-BhfrvgtLeaMkjKa_3Vb3j4rCYVnZ9S-fz8hicPgHzeV3F=w640-h288" width="640" /></a></div>Terdakwa  selaku Pengguna Anggaran juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen /PPK menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Nomor : 188.45/113/KEP/416-113/2016 tanggal 4 Januari 2016 tahun anggaran 2016 yaitu : Ristin Riwayanti.<br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa  selaku Pengguna Anggaran juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Nomor : 188/098/416-113/2016 tanggal 4 Januari 2016 tahun anggaran 2016 yaitu : Siti Arofah.<br /><br />Terdakwa  selaku Pengguna Anggaran juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK menunjuk  Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Nomor : 188.45/327/KEP/416-113/2016 tanggal 2 Februari 2016 dengan susunan Pengurus sebagai berikut  : KETUA; Ir. ALI BUDIYONO, MMA, SEKRETARIS; Drs. M. JAMIL MM, ANGGOTA; RESO WIYONO, ST, MT dan SUKAMTO<br /><br />Sebelum dilakukan paket lelang kegiatan dilakukan penujukan langsung konsultan perencananan oleh terdakwa selaku kepala dinas pertanian dan selaku pejabat pembuat komitmen yaitu 2 konsultan perencana: 1. CV. Gapura Agung dan 2. CV. Ganesha Mitra Karya<br />   <br />Dalam pelaksanaan Program (Dana Alokasi Khusus/DAK Pertanian) Tahun Anggaran 2016 dengan pagu anggaran Rp 4.180.000.000,- (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian dilakukan tender/pelelangan umum untuk memilih penyedia jasa kontruksi dan didapatkan penyedia jasa kontruksi dengan nilai kontrak seluruhnya adalah sebesar Rp 3.709.596.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :<br />1. Paket pertama di 7 (Tujuh) lokasi antara lain:<br />- Desa Singowangi Kecamatan Kutorejo,<br />- Dusun Muteran, Desa Wonodadi Kecamatan Kutorejo,<br />- Desa Windurejo Kecamatan Kutorejo,<br />- Dusun Sumberkembang Desa Wonodadi Kecamatan Kutorejo,<br />- Desa Kutorejo Kecamatan Kutorejo,<br />- Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo,<br />- Desa Sawoo Kecamatan Kutorejo<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj-RAYijc03VYQF_quyzOG0n1tiv0uSUkLr0S9KG53SE3-CWuHRYebuQNr7H8w5glpB4vQl0ahWM3aCJ10aEYgVffhw-wWjWFy9L4y7LxNYS7E6QSxlLXY-PAoVAGfw6sGMNA408n63WPnXvekVnuYhRn3Mu58l3JpyME6Z0X2s50AKciUGpcM2SfR2=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="378" data-original-width="640" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj-RAYijc03VYQF_quyzOG0n1tiv0uSUkLr0S9KG53SE3-CWuHRYebuQNr7H8w5glpB4vQl0ahWM3aCJ10aEYgVffhw-wWjWFy9L4y7LxNYS7E6QSxlLXY-PAoVAGfw6sGMNA408n63WPnXvekVnuYhRn3Mu58l3JpyME6Z0X2s50AKciUGpcM2SfR2=w640-h378" width="640" /></a></div>Dengan pagu anggaran senilai Rp 770.000.000 dikerjakan oleh CV. Coloni Jaya dengan nilai kontrak Rp748.650.000 berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal/sumur dangkal Kec Kutorejo Nomor : 027/3117/416-113/IX/2016 tanggal 26 September 2016, antara Ir. Suliestyawati, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan Anggia Zulfikar selaku Direkur CV Colonie Jaya Jl Baruk Utara VI/32 Pondok Nirwana Surabaya dengan nilai Rp 748.650.000. Konsultan pengawas adalah CV. Mulia Karya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/2313/416-113/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.<br /><br />2. Paket Kedua di  8 (delapan) titik lokasi antara lain di :<br />- Desa Pakis Kecamatan Trowulan,<br />- Desa Temon Kecamatan Trowulan,<br />- Desa Sentonorejo Kecamatan Trowulan,<br />- Desa Gayam Kecamatan Bangsal,<br />- Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal,<br />- Desa Peterongan Kecamatan Bangsal,<br />- Desa Pekuwon kecamatan Bangsal,<br />- Desa Sumbertebu Kecamatan Bangsal<br /><br />Dengan Pagu Anggaran senilai Rp880.000.000 dikerjakan oleh CV. Coloni Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp855.600.000 berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal/sumur dangkal Kec. Trowulan Kec. Bangsal Nomor : 027/3119/416-113/IX/2016 tanggal 26 September 2016, antara Ir. Suliestyawati, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan Anggia Zulfikar selaku Direkur CV Colonie Jaya Jl Baruk Utara VI/32 Pondok Nirwana Surabaya dengan nilai Rp 855.600.000</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Konsultan pengawas adalah CV. Bumi Panjalu Raya berdasarkan Surat Perintah Nomor : 027/2312/416-113/IX/2016 tanggal 27 September 2016 antara Ir. Suliestyawati, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan Mahsun, ST selaku Direkur CV Bumi Panjalu Raya Jl. Prof Moestopo RT 01 RW 01 Desa Ngadiluwih Kab Kediri dengan nilai Rp 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br />3. Paket Ketiga di 6 (enam) lokasi antara lain :<br />- Desa Sumbergirang Kecamatan Puri,<br />- Desa Medali Kecamatan Puri,<br />- Desa Ketemas Ndungus Kecamatan Puri,<br />- Desa Sumolawang Kecamatan Puri,<br />- Desa Sumber Jati Kecamatan Mojoanyar,<br />- Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar<br /><br />Dengan nilai Pagi Anggaran Sebesar Rp660.000.000 dikerjakan oleh CV. Coloni Jaya dengan dilai kontrak sebesar Rp641.700.000 berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal Kec. Puri Kec. Mojoanyar Nomor : 027/3118/416-113/IX/2016 tanggal 26 September 2016, antara Ir. Suliestyawati, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan Anggia Zulfikar selaku Direkur CV Colonie Jaya Jl Baruk Utara VI/32 Pondok Nirwana Surabaya dengan nilai Rp641.700.000 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiNzvbOW1nqC4_xHyU51Qd5AlOby4vR-LVh-V1TALQeSQYPU8QqR--JCyaZ7fPJTS4lcdAdqftmjTBN7TPT8aCuh9I-njEse6cYIlYkb3DXl_bgM-2PIn2XDmW6tdHgu-SDaWlaFcd8STBKz2qgwXMksMzEc8T3q18mECkibyq4yLwWnXIdvz_6mdOn=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiNzvbOW1nqC4_xHyU51Qd5AlOby4vR-LVh-V1TALQeSQYPU8QqR--JCyaZ7fPJTS4lcdAdqftmjTBN7TPT8aCuh9I-njEse6cYIlYkb3DXl_bgM-2PIn2XDmW6tdHgu-SDaWlaFcd8STBKz2qgwXMksMzEc8T3q18mECkibyq4yLwWnXIdvz_6mdOn=w640-h288" width="640" /></a></div>Konsultan pengawas adalah CV Bumi Panjalu Raya berdasarkan Surat Perintah Nomor : 027/2311.1/416-113/IX/2016 tanggal 27 September 2016 antara Ir. Suliestyawati, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan Mahsun, ST selaku Direkur CV Bumi Panjalu Raya Jl. Prof Moestopo RT 01 RW 01 Desa Ngadiluwih Kab Kediri dengan nilai Rp 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br />4. Paket Keempat di 9 (Sembilan Titik antara lain :<br />- Desa Sambiroto Kecamatan Sooko<br />- Desa Japan Kecamatan Sooko<br />- Desa Balongsari Kecamatan Gedeg<br />- Desa Mberat Wetan Kecamatan gedeg<br />- Desa Pagerejo Kecamatan Gedeg<br />- Desa Mojowatesrejo Kecamatan Kemlagi<br />-Desa Japanan Kecamatan Kemlagi<br />- Desa Tanjungan Kecamatan Kemlagi<br /><br />Dari pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan nilai Pagu anggaran sebesar Rp990.000.000 dikerjakan oleh CV. Azka Karya Globalindo dengan nilai kontrak Rp. 839.790.000 berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal Kec. Sooko Kec Gedeg Kec. Kemlagi Nomor : 027/3501/416-113/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 antara Ir Suliestyawati, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan Abdur Rohman selaku Direktur CV. Azka Karya Globalindo Jl. Simerejo Timur XI / No. 24 Simomulyo Sukomanunggal Surabaya dengan nilai Rp839.790.000. Konsultan pengawas adalah CV. Mulia Karya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/2315/416-113/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016..<br /><br />5. Paket kelima di 8 (Delapan) lokasi antara lain<br />- Desa Randuharjo Kecamatan Pungging<br />- Desa Lebaksono Kecamatan Pungging<br />- Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging<br />- Desa Nggrame Kecamatan Pungging<br />- Desa Kalipuro Kecamatan Pungging<br />- Dusun Sumberraji Desa Karang Jeruk Kecamatan Jatirejo<br />- Dusun Karangri Desa Karang Jeruk Kecamatan Jarirejo<br />- Desa Padangasri Kecamatan Jatirejo<br /><br />Dimana pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan nilai Pagu anggaran Rp 880.000.000 yang dikerjakan oleh CV. Dirga Perkasa dengan nilai kontrak sebesar Rp875.296.000 berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal Kec Pungging Kec. Kutorejo Nomor : 027/3499/416-113/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, antara Ir. Suliestyawati, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan  Danar Dirga Fanani, A.Md selaku Direkur CV Dirga Perkasa Dsn. Bapang 4/2 Desa Sumbermulyo Kec. Joogoroto Kab Jombang dengan nilai Rp875.296.000. Konsultan pengawas adalah CV. Mulia Karya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/2314/416-113/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhznGW3aMi4Bz-a8MfcpsU1BBg-t--fBVJZhYHT9477oi9ggRlEzR1_IW57sdS9GrJNggP7pz6Qcp_F_DhkzpR2corbUBoKLqvM-tX5VT7RqB7pglsVjtGalvqkXb5a8q68M3k-jqDYh6yONTCUHjPl2D4eRMjD0d6-wjROhRIN06VtRsElDWoZaPuW=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhznGW3aMi4Bz-a8MfcpsU1BBg-t--fBVJZhYHT9477oi9ggRlEzR1_IW57sdS9GrJNggP7pz6Qcp_F_DhkzpR2corbUBoKLqvM-tX5VT7RqB7pglsVjtGalvqkXb5a8q68M3k-jqDYh6yONTCUHjPl2D4eRMjD0d6-wjROhRIN06VtRsElDWoZaPuW=w640-h288" width="640" /></a></div>Dalam pelaksanaannya, Kelima paket tersebut dilakukan addendum sebagai berikut:<br />1. Untuk pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur di Kecamatan Kutorejo dengan nomor kontrak : 027/3117/416-113/IX/2016 tanggal 26 September 2016 dengan nilai kontrak Rp748.650.000 dengan pemenang CV. COLONIE JAYA, terealisasikan dari nilai kontrak sebesar Rp456.400.000 dengan bobot prestasi 60,95% dengan masa kerja 60 (enam puluh) hari kalendar, yang dituangkan dalam addendum Surat Perjanjian I Nomor : 027/3732.6/416-113/XI/2016 tanggal 21 November 2016<br /><br />2. Untuk pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur di Kecamatan Puri dan Kecamatan Mojoanyar dengan nomor kontrak : 027/3118/416-113/IX/2016 tanggal 26 September 2016 dengan nilai kontrak Rp641.700.000 dengan pemenang CV. COLONIE JAYA, terealisasi dari nilai kontrak sebesar Rp. 390.260.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan bobot prestasi 60,82 % dengan masa kerja 60 (enam puluh) hari kalendar, yang dituangkan dalam addendum Surat Perjanjian I Nomor : 027/3732.6/416-113/XI/2016 tanggal 21 November 2016.<br /><br />3. Untuk pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur di Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Bangsal dengan nomor kontrak : 027/3119/416-113/IX/2016 tanggal 26 September 2016 dengan nilai kontrak Rp855.600.000 dengan pemenang CV. COLONIE JAYA, terealisasi dari nilai kontrak sebesar Rp. 510.330.000,- (lima ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bobot prestasi 59,65 % dengan masa kerja 60 (enam puluh) hari kalendar, yang dituangkan dalam addendum Surat Perjanjian I Nomor : 027/3732.8/416-113/XI/2016 tanggal 21 November 2016.<br /><br />4. Untuk pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur di Kecamatan Sooko, Kecamatan Gedeg dan Kecamatan Kemlagi dengan nomor kontrak : 027/3501/416-113/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dengan nilai kontrak Rp839.790.000 dengan pemenang CV. AZKA KARYA GLOBALINDO, terealisasi dari nilai kontrak sebesar Rp753.830.000 dengan bobot prestasi 89,76 % dengan masa kerja 35 (tiga puluh lima) hari kalendar, yang dituangkan dalam addendum Surat Perjanjian I Nomor : 027/3732/416-113/XI/2016 tanggal 25 November 2016<br /><br />5. Untuk pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur di Kecamatan Pungging, Kecamatan Jatirejo dengan nomor kontrak : 027/3499/416-113/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dengan nilai kontrak Rp875.296.000 dengan pemenang CV. DIRGA PERKASA, terealisasi dari nilai kontrak sebesar Rp753.370.000 dengan bobot prestasi 86,67 % dengan masa kerja 35 (tiga puluh lima) hari kalendar, yang dituangkan dalam addendum Surat Perjanjian I Nomor : 027/3732.2/416-113/XI/2016 tanggal 25 November 2016.       <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi2k99UBdsrhG7XREG2C2LooPnInGbnxnqSoeDMYQpNHRD0OK9gvqNhn_bQgieTEYszm8-ebGF6bDDBefKjwR1f1rhETK0Lt9iaQeOyMN52xsLO08twNVDrYdwSbiAga9Is8dXXLhfLGc102QgTyZKUGEirBhIe3FeZZHExJti-dttkyNVh_TIp_Ka4=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi2k99UBdsrhG7XREG2C2LooPnInGbnxnqSoeDMYQpNHRD0OK9gvqNhn_bQgieTEYszm8-ebGF6bDDBefKjwR1f1rhETK0Lt9iaQeOyMN52xsLO08twNVDrYdwSbiAga9Is8dXXLhfLGc102QgTyZKUGEirBhIe3FeZZHExJti-dttkyNVh_TIp_Ka4=w640-h288" width="640" /></a></div>Total dana yang sudah direalisasikan / dicairkan sesuai addendum kontrak sebesar Rp2.864.190.000 dari nilai kontrak sebesar Rp3.961.036.000, sehingga prosentase dari pagu anggaran sebesar Rp4.188.000.000, sehingga penyerapan anggaran sebesar 68,52 % berdasarkan surat perintah membayar sebagai berikut:<br /><br />1. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0179/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Pungging dan Kecamatan Jatirejo sebesar Rp. 753.370.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) An. CV. DIRGA PERKASA, diterbitkan SP2D Nomor : 0159/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016<br /><br />2. Berdasarkan SPM Nomor : 0180/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Sooko, Kecamatan Gedeg dan Kecamatan Kemlagi sebesar Rp. 753.830.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) An. CV. AZKA KARYA GLOBALINDO, diterbitkan SP2D Nomor : 0160/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016.<br /><br />3. Berdasarkan SPM Nomor : 0181/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Bangsal sebesar Rp. 510.330.000,- (lima ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) An. CV. COLONIE JAYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0161/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016.<br /><br />4. Berdasarkan SPM Nomor : 0182/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Puri dan Kecamatan Mojoanyar sebesar Rp. 390.260.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) An. CV. COLONIE JAYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0162/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016.<br /><br />5. Berdasarkan SPM Nomor : 0183/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Kutorejo sebesar Rp. 456.400.000,- (empat ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) An. CV. COLONIE JAYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0163/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016.<br /><br />6. Berdasarkan SPM Nomor : 0184/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran Pengawasan pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Kutorejo sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) An. CV. MULIA KARYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0164/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016.     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjQmO2B57qDddExelvoys4WveE7Ui2R7IyY-muGT7JYijvZHkKBJtfcJGEc-kcz8tKbcUp-AOrSI_TZQl-FcTvjRt0cgkSbaqZSlvsGNiy8K8AxoGw7LB72LNjb0ibXZwjWWtmeimTOfVmj4wtssqZ2NZZjhp51xuAdvQBFnzVeOEfJnxl7RU83q12e=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="460" data-original-width="640" height="460" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjQmO2B57qDddExelvoys4WveE7Ui2R7IyY-muGT7JYijvZHkKBJtfcJGEc-kcz8tKbcUp-AOrSI_TZQl-FcTvjRt0cgkSbaqZSlvsGNiy8K8AxoGw7LB72LNjb0ibXZwjWWtmeimTOfVmj4wtssqZ2NZZjhp51xuAdvQBFnzVeOEfJnxl7RU83q12e=w640-h460" width="640" /></a></div>7. Berdasarkan SPM Nomor : 0185/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran Pengawasan pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Pungging dan Kecamatan Jatirejo sebesar Rp. 12.705.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) An. CV. MULIA KARYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0165/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016.<br /><br />8. Berdasarkan SPM Nomor : 0186/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran Pengawasan pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Sooko, Kecamatan Gedeg dan Kecamatan Kemlagi sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) An. CV. MULIA KARYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0166/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016<br /><br />9. Berdasarkan SPM Nomor : 0187/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran Pengawasan pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Puri dan Kecamatan Mojoanyar sebesar Rp. 9.530.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) An. CV. BUMI PANJALU RAYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0167/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016<br /><br />10. Berdasarkan SPM Nomor : 0188/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran Pengawasan pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Bangsal sebesar Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) An. CV. BUMI PANJALA RAYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0168/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016.<br /><br />11. Berdasarkan SPM Nomor : 0038/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 28 Juli 2016, untuk pembayaran jasa konsultan perencanaan pembangunan irigasi air tanah dangkal sebesar Rp. 60.203.000,- (enam puluh juta dua ratus tiga ribu rupiah) An. CV. TRI MUKTI ANDAYANI, diterbitkan SP2D Nomor : 0026/LS/2.01.01/2016 tanggal 28 Juli 2016<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4kBFQGJ5LVVhW8zbvvsDhnkNtUwTwxy6pFU6ePlkntR2rlhaVZrP4BfIzken-PuUEALwYSgnIpJI25gKECRcwnpQ1HyE9wXrx4qlYjsXkhr152zcH1qbrjlxu8rWaVCOzaMZnBR1xTghLk_ZudqmVvZfDNph56weVQ2qD1wjKujyOidtPMUYDo7xS=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="378" data-original-width="640" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4kBFQGJ5LVVhW8zbvvsDhnkNtUwTwxy6pFU6ePlkntR2rlhaVZrP4BfIzken-PuUEALwYSgnIpJI25gKECRcwnpQ1HyE9wXrx4qlYjsXkhr152zcH1qbrjlxu8rWaVCOzaMZnBR1xTghLk_ZudqmVvZfDNph56weVQ2qD1wjKujyOidtPMUYDo7xS=w640-h378" width="640" /></a></div>Pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal terdapat kekurangan setalah dilakukan pemeriksaa oleh tim penitian / pejabat hasil pekerjaan (PPHP) ditemukan kekurangan pekerjaan sebagai berikut:<br /><br />a). Di Kecamatan Puri ada 4 (empat) pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal yaitu  : Dusun Sumbertempur Desa Sumbergirang Kecamatan Puri; Dusun Subuntoro Desa Medali Kecamatan Puri; Dusun Ketemas Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri dan Dusun Balonglombok Desa Sumolawang Kecamatan Puri.<br /><br />b). Di Kecamatan Mojoanyar ada 2 (dua) pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal yaitu : Dusun Rangkah Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar dan Dusun Bendungan Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar<br /><br />c). Tim PPHP memeriksa desa-desa antara lain :<br />I. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa kegiatan untuk Dusun Sumbertempur, Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri, pada Hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 dengan hasil sebagai berikut : Panjang rumah pompa 3,1 m. lebar 4,1 m. tinggi belakang 2,8 m. tinggi depan 3,1 m.; Ukuran pintu lebar 1,6 m. Tinggi 1.9 m; Pipa keluar ukuran 3 Inci.<br /><br />Dan Pada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa pompa dalam keadaan hidup, air keluar belum maksimal. Sedang dilaksanakan pengeboran ulang. Kedalaman sumur bor 17,4 m.; - Kekurangan pekerjaan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal Dusun Sumbertempur, Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri adalah : - Kedalaman sumur yang kurang seharusnya 30 m sesuai kontrak dan pekerjaan paralon dan pemasangannya tidak dikerjakan. Dan - Tinggi pondasi tidak diperiksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)<br /><br />II. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa kegiatan untuk Dusun Subuntoro Desa Medali, Kecamatan Puri, pada Hari Kamis tanggal 24 November 2016 dengan hasil sebagai berikut: - Panjang rumah pompa 4,2 m. lebar 3,28 m. tinggi depan 3,19 m. tinggi belakang 3 m.; - Papan nama kontrak belum ada.; - Ukuran pintu lebar 1,7 m. Tinggi 2.1 m.; - Sumur ada, air keluar.; - Kunci rumah pompa rusak dan harus diganti.; - Kedalaman bor sumur 29 m,; - Pipa PvC 3 Inci hanya 30 (tiga) puluh batang dan belum terpasang dan diletakkan dirumah pompa.; - Tinggi pondasi tidak diperiksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan - Pekerjaan pengadaan paralon dan pemasangan paralon tidak dikerjakan / tidak ada<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgzCHhGK9R3x3cRg19rkvLT0q5NUPouRS-XWZfjMCGTC7JvxcJD23NgfVIpDfkytgvLNN4IWYdi7JA1LrfGHFSli4NVJQNz7bnz1DxRxfzMkKsV9jdt7ONVRj7gq51SfuT9cTvdMDGfb1buxxAAm0ByywHlD4o467PTt0-2wnXLZnaq9XkS8Nfraca6=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgzCHhGK9R3x3cRg19rkvLT0q5NUPouRS-XWZfjMCGTC7JvxcJD23NgfVIpDfkytgvLNN4IWYdi7JA1LrfGHFSli4NVJQNz7bnz1DxRxfzMkKsV9jdt7ONVRj7gq51SfuT9cTvdMDGfb1buxxAAm0ByywHlD4o467PTt0-2wnXLZnaq9XkS8Nfraca6=w640-h288" width="640" /></a></div>III. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa kegiatan untuk Dusun Ketemas, Desa Ketemas Dungus, Kecamatan Puri pada Hari Kamis tanggal 24 November 2016 dengan hasil sebagai berikut : - Ukuran rumah pompa panjang 4,1 m. Lebar 3,7m. Tinggi belakang 3.28 m. Tinggi depan 3,20 m.; - Ukuran pintu lebar 1,6 m. Tinggi 2,0 m.; - Uji pompa belum dilaksanakan dikarenakan pompa bocor selangnya.; - Kedalaman perlu dites; - Pengadaan pipa PVC 3 Inci ada 30 (tiga puluh) batang.; - pemeriksaan berikutnya PPHP air sudah keluar, dan - Papan belum ada.<br /><br />IV. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa kegiatan untuk Dusun Balonglombok Desa Sumolawang Kecamatan Puri pada Hari Kamis tanggal 24 November 2016 dengan hasil sebagai berikut : - Ukuran rumah pompa panjang 4,2 m. Lebar 3,17m. Tinggi depan 3,30 m. Tinggi belakang 3,30 m; - Ukuran pintu lebar 1,1 m. Tinggi 1,95 m; - Uji pompa dilaksanakan air keluar.; - Pengadaan pipa PVC 3 Inci ada 30 (tiga puluh) batang; - Papan nama belum ada; - Kekurangan pekerjaan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal Dusun Sumbertempur, Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri adalah : - Kedalaman sumur 28 m seharusnya 30 m sesuai kontrak dan pekerjaan pemasangan paralon tidak dikerjakan / tidak ada dan Tinggi pondasi tidak diperiksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).<br /><br />V. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa kegiatan untuk Dusun Rangkah Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar, pada Hari Kamis tanggal 24 November 2016 dengan hasil sebagai berikut : - Ukuran rumah pompa panjang 4,2 m. Lebar 3,17 m. Tinggi depan 3,30 m.; - Tinggi belakang 3,10 m; - Ukuran pintu tinggi 1,95 m. lebar 1,10 m; - Uji pompa dilaksanakan air keluar; - Papan nama belum ada; - Kekurangan pekerjaan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal Dusun Rangkah Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar adalah : -  Kedalaman sumur 28 m seharusnya 30 m sesuai kontrak dan pekerjaan pengadaan paralon dan pemasangan paralon tidak dikerjakan / tidak ada, dan Tinggi pondasi tidak diperiksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)<br /><br />VI. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa kegiatan untuk Dusun Bendungan Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar pada Hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 dengan hasil sebagai berikut: - Ukuran rumah pompa panjang 4,20 m. Lebar 3,17 m. Tinggi depan 3,30 m. Tinggi belakang 3,10 m.; Ukuran pintu tinggi 1,95 m. lebar 1,10 m.; Uji pompa dilaksanakan air keluar; Kekurangan pekerjaan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal Dusun Bendungan Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar adalah : Kedalaman sumur 28 m seharusnya 30 m sesuai kontrak; Pekerjaan pengadaan paralon dan pemasangan paralon tidak dikerjakan / tidak ada, dan Tinggi pondasi tidak diperiksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhlFNkWN6sZpGqh0kWEMvM1_6f3ZFxTXjRLcKHtyElbaiVvCFmIVqfzwwQnG-o9SRHVIpnx3g3a6AodlmV2e54MVm_nwHl2oGCBqprxXgq5oaqkzZHMLTPu0XmR0FPi2CcTWlNsc1rYvcOEL7XIRMBOxDj_qiEKUf6-xw5eT2LjwNC5BqEdDl1WTDrn=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhlFNkWN6sZpGqh0kWEMvM1_6f3ZFxTXjRLcKHtyElbaiVvCFmIVqfzwwQnG-o9SRHVIpnx3g3a6AodlmV2e54MVm_nwHl2oGCBqprxXgq5oaqkzZHMLTPu0XmR0FPi2CcTWlNsc1rYvcOEL7XIRMBOxDj_qiEKUf6-xw5eT2LjwNC5BqEdDl1WTDrn=w640-h288" width="640" /></a></div>Bahwa telah dilakukan penghitungan oleh Tenaga Ahli bidang Teknik Sipil ditemukan adanya kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan, misalnya :<br />- pekerjaan pemasangan pipa distribusi, adanya kekurangan pada lantai mesin pompa serta adanya kekurangan volume pada lantai rumah pompa, serta aksesoris kelengkapan pipa misalnya gate valve, flange, T pipa.<br /><br />- Adanya kekurangan volume pekerjaan galian dan timbunan tanah pada pekerjaan pemasangan pipa yang berkisar antara 25 – 30 cm, hal ini tidak sesuai dengan perencanaan maupun as built drawing yang menyebutkan kedalaman sedalam 50 cm.<br /><br />- Adanya pembayaran pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu item pekerjaan pengukuran bouwplank sepanjang 236 meter<br /><br />Bahwa dari perhitungan tersebut total rekapitulasi terhadap perhitungan selisih paket pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / Sumur Dangkal (DAK Pertanian) pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut : <br /> <br />       <b><u>No  Paket Pekerjaan                MC 100% (Rp)     Lapangan (Rp)       Selisih (Rp)</u></b> <br /><br />    Paket Pungging - Jatirejo              753.422.335       707.898.328              45.524.007                <br />    Paket Sooko, Gedeg, Kemlagi      753.568.145       612.332.517            141.235.628<br />    Paket Puri – Mojoanyar                392.448.876       352.809.240              39.639.630<br />    Paket Kutorejo                              456.558.724       444.326.795              12.231.936<br />    Paket Trowulan – Bangsal           <u>510.413.316       467.430.477              42.982.839 </u>   +                         <br />                                     <b>Jumlah    2.866.411.397    2.584.797.357             281.614.040 </b><br /> <br />Bahwa terhadap kekurangan pekerjaan tersebut oleh terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pengguna Anggaran selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016 tetap dibayar keseluruhan sejumlah sesuai dengan kontrak paket pekerjaan.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhXJBPyGA9yo0h2-oWuq0q7ltL6AwYx9zFXtLVb-qtBfrabw0L3T1ggfJJ7iqNbyDD-N-Yi6xqT85JDkO2RuGpp93HYfcgLChv5wlK5DVpnF7iUXziWnRqijaVbq3w5kw3ZUfLpnw9KpS-RQFYpf-exlNlSyLTfUtwha1uHdHN7IpVh6K5fbPSPbs9r=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="460" data-original-width="640" height="460" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhXJBPyGA9yo0h2-oWuq0q7ltL6AwYx9zFXtLVb-qtBfrabw0L3T1ggfJJ7iqNbyDD-N-Yi6xqT85JDkO2RuGpp93HYfcgLChv5wlK5DVpnF7iUXziWnRqijaVbq3w5kw3ZUfLpnw9KpS-RQFYpf-exlNlSyLTfUtwha1uHdHN7IpVh6K5fbPSPbs9r=w640-h460" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pengguna Anggaran selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016 tersebut  tidak sesuai dengan :<br /><br />1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 18 Ayat (3)<br /><br />2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan ;<br /><br />3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 122 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 132 ayat (1) dan  (2)<br /><br />4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah pasal 8 ayat (1) huruf c dan d , Pasal 11 ayat (1)  huruf a point 1 dan 2 dan huruf  b , pasal 12 ayat (2b) pasal 18 ayat (5) huruf a, b dan c dan Pasal 55 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) yang menegaskan :<br /><br />5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang diatur dalam pasal 6 huruf c, huruf f, huruf g, huruf h serta pasal 89 dan pasal 95 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (8)<br /><br />Dari pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dilakukan tersebut masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa yang disebabkan karena:<br /><br />1. Kelalaian Pengguna Anggaran Terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dalam Melakukan Pengendalian Pengelolaan Keuangan ;<br /><br />2. Pengguna Anggaran Terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO dalam proses pengadaan tidak mempedomani ketentuan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah<br /><br />3. Kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO dalam pelaksanaan tugas pokok dan kewenangannya dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEggM4erBlQBD5RdtRjQRhXwz9dYboKBOidew2o0klYPt1_BzdLxm8nSfRHosiKem95cOy4OW9dcwq1konHL9xZT1fNDGgf88sZOjNgGVvBxdhTzayM3FcqUeCh8Rb3r_2Kl0W0XMmXLy6czrw-qTA9MbWjyqZjRFZyvyHK3EEGJoBtyXDIFRNZCcezn=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEggM4erBlQBD5RdtRjQRhXwz9dYboKBOidew2o0klYPt1_BzdLxm8nSfRHosiKem95cOy4OW9dcwq1konHL9xZT1fNDGgf88sZOjNgGVvBxdhTzayM3FcqUeCh8Rb3r_2Kl0W0XMmXLy6czrw-qTA9MbWjyqZjRFZyvyHK3EEGJoBtyXDIFRNZCcezn=w640-h288" width="640" /></a></div>Bahwa Perbuatan Terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pengguna Anggaran selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi  dan merugikan keuangan daerah kurang lebih sebesar Rp. 474.867.674,13,- dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1. Jumlah pembayaran atas pekerjaan sebesar Rp2.864.190.000,00; 2; PPN 10 % yang dipungut dan disetor sebesar Rp260.380.909,10; 3. Jumlah fisik kontruksi yang dibayar (1-2) sebesar Rp2.603.809.090,90; 4. Jumlah nilai fisik bangunan menurut ahli kontruksi (setelah dikurangai PPN) sebesar Rp2.346.934.932,25; 5. Nilai selisih kurang (3-4) sebesar Rp256.874.158,65; 6. Jumlah keuntungan penyedia yang tidak berhak diterima  sebesar Rp217.993.515,48. Sehingga Jumlah kerugian negara sebesar Rp474.867.674,13<br /><br />Perbuatan Terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO sebagaimana  diatur  diancam pidana dalam Pasal 2  ayat  (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan  ditambah  dengan Undang-Undang  Nomor 20 tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Karena Korupsi Rp474 Juta, Mantan Kadis Pertanian Mojokerto di Vonis 3.6 Thn Penjara

Penasehat Hukum Terdakwa, Wijono Subagyo, SH : Seharusnya yang paling bertanggung jawab adalah Pengawas dan Kontraktornya, padahal mereka ...

»

Hardadi, Pegawai Bapeda Kab. Madiun Dituntut 1.8 Tahnu Penjara minta Dihukum Ringan

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhyI9NqgU8y53Rfh-InOn9KGBMH7_xY4LCroig8qeVP1k9GszPKYA8qOy7SCUlCjqiZKfJzNAa4qzhbJWh_FNuZzf5Q88XGy5s39J5xx1YQWhigM-4By78_g7WrB_N4fE5ZcVDJxrnmFb3gweE--h1YoUeFkPs25FLJy8Tu4epIVLY0PcqN0zamHfrx=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="398" data-original-width="1040" height="244" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhyI9NqgU8y53Rfh-InOn9KGBMH7_xY4LCroig8qeVP1k9GszPKYA8qOy7SCUlCjqiZKfJzNAa4qzhbJWh_FNuZzf5Q88XGy5s39J5xx1YQWhigM-4By78_g7WrB_N4fE5ZcVDJxrnmFb3gweE--h1YoUeFkPs25FLJy8Tu4epIVLY0PcqN0zamHfrx=w640-h244" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Tak sedikit Terdakwa mengakui perbuatannya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara, sehingga dalam Pledoinya Terdakwa meminta agar dibebaskan dari segala dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak demikian Terdakwa dalam kasus perkara dugaan Korupsi hasil setoran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Madiun pada tahun 2016 - 2019<br /><br />Ia adalah Terdakwa Hardadi selaku Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun yang bertugas sebagai Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dari para Koordinator Pemungut Pajak Desa, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun yang merugikan keuangan negara dituntut oleh JPU Wasis dan JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Madiun Tim Purning Dahono Putro, SH dengan pidana  pejara selama 1 tahun dan 8 bulan denda sebesar Rp50 juta Subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp59 juta Subsider pidana penjara selama 10 bulan memohon kepada Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Rabu, 3 Pebruari 2022) supaya dihukum ringan <br /><br />Permohonan yang sama juga disampaikan oleh Terdakwa Jaka Suyitno (perkara penuntutan  terpisah) yang dituntut dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 11 bulan denda sebesar Rp50 juta Subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp110 juta Subsider pidana penjara selama 1 tahun</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> Permohonan itu disampaikan oleh Kedua Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Kamis, 03 Februari 2022) dengan agenda Pledoi atau Pembelaan atas tuntutan dari JPU dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota, yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Suwarningsih, SH., M.Hum yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri juga oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Madiun karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />“Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dihukum seringan-ringannya,” kata Penasehat Hukum Terdakwa <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj4zQFetjUG-g2AJf1cmYgXs4BKTqFBkMfWEgVTpdrZgSPavWvKwwDAd4vF5DiVm8Bo2oQ9e_UNn68XlA6p-UdlZNTHhYjQ5FadGIEp51DoJX1WA9SICMLPUkWrxLDD2sVqC14J6q4s3TCIM5BD_eeI_U0pdk3vJEMhXTR78oxVZuCirYAlCBrlf_KD=s638" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="264" data-original-width="638" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj4zQFetjUG-g2AJf1cmYgXs4BKTqFBkMfWEgVTpdrZgSPavWvKwwDAd4vF5DiVm8Bo2oQ9e_UNn68XlA6p-UdlZNTHhYjQ5FadGIEp51DoJX1WA9SICMLPUkWrxLDD2sVqC14J6q4s3TCIM5BD_eeI_U0pdk3vJEMhXTR78oxVZuCirYAlCBrlf_KD=w640-h264" width="640" /></a></div>Menurut JPU Kejari Kabupaten Madiun, bahwa perbuatan Kedua Terdakwa dalam perkara ini adalah melanggar Pasal 3jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />Terdakwa Hardadi diseret ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh JPU Kejari Kabupaten Madiun untuk diadili dihadapan Majelis Hakim karena Hardadi tidak dapat mempertanggungjawabkan duit sebesar Rp89.531.117 dari hasil setoran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari masyarakat di 7 Desa, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 <br /><br />Karena duit yang diterima Hardadi selaku Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dari para Koordinator Pemungut Pajak Desa, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Bapeda melalui Bank Jatim Cabang Kabupaten Madiun, melainkan dikurangi sedekit demi sedikit hingga totalnya sebesar Rp89.531.117. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Madiun Nomor : 045/118/402.060/2021 tanggal 8 Juli 2021    </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pajak PBB P2) pada semua Desa yang berada di Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 dilakukan dengan pemungutan pajak kepada masing-masing Wajib Pajak (WP), dengan mekanisme, yakni Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun memberikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada Pemungut Pajak di Desa yang menangani penyetoran Pajak PBB P2 seperti Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Bendahara Desa,</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEggVzeQZ7udUyMHHd0Pabup4PXczPNVHHm6d3NI759O1MJII3cVmSIJgWGxrAjmGLKDlPd_0_bul5h2BNsrwF80vU9rKyK1vDjPNstG8I3ZWOU6RcCkv7XzpZtZtnwUKXdap_Bmv7YyN0HPgW7k2NTiXegzpqepZhPE1hxJzRt3XA296sTnjtZUa-30=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="402" data-original-width="640" height="402" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEggVzeQZ7udUyMHHd0Pabup4PXczPNVHHm6d3NI759O1MJII3cVmSIJgWGxrAjmGLKDlPd_0_bul5h2BNsrwF80vU9rKyK1vDjPNstG8I3ZWOU6RcCkv7XzpZtZtnwUKXdap_Bmv7YyN0HPgW7k2NTiXegzpqepZhPE1hxJzRt3XA296sTnjtZUa-30=w640-h402" width="640" /></a></div>Selanjutnya SPPT tersebut diberikan kepada Wajib Pajak, setelah itu uang pembayaran PBB P2 disetorkan oleh Wajib Pajak ke masing-masing Ketua RT, selanjutnya Ketua RT menyetor kepada Pemungut Pajak Desa yang menangani penyetoran Pajak PBB P2 seperti Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Bendahara Desa, selanjutnya Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Bendahara Desa tersebut menyetor ke Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Bapenda Kabupaten Madiun, selanjutnya Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Bapenda Kabupaten Madiun yang akan menyetor ke Bank Jatim Cabang Madiun; <br /><div style="text-align: justify;"> </div></div><div style="text-align: justify;">Mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, para Koordinator Pemungut Pajak Desa yang berada di Kecamatan Gemarang, telah melakukan penyetoran kepada Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 Kecamatan Gemarang yakni Terdakwa HARDADI selaku Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 pada Kecamatan Gemarang yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran;<br /><br />Pada tahun 2019, ketika diadakan verifikasi lapangan oleh Bapenda Kabupaten Madiun,  diketahui bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 terdapat tunggakan PBB P2 Desa Nampu, Desa Batok, Desa Tawangrejo dan Desa Durenan yang berada di Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.<br /><br />Ketika tim verifikasi dan validasi berkunjung ke Kecamatan Gemarang dan menanyakan PBB pada tahun berjalan, dimana pada saat itu dilakukan pertemuan terkait pembayaran PBB yang dihadiri oleh para pemungut pajak dari desa (Perangkat Desa), koordinator pemungut pajak, pihak kecamatan (Camat) dan Tim Bapenda yang mana menyampaikan pada masing-masing desa di Kecamatan Gemarang telah lunas pajak.  <br /><br />Tetapi setelah di cek di sistem. ditemukan ada sejumiah tunggakan pada Desa Nampu, Desa Batok, Desa Tawangrejo dan Desa Durenan. Padahal uang setoran PBB-P2 tersebut telah diberikan Pemungut Pajak Desa yang menangani penyetoran Pajak PBB P2 seperti Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Bendahara Desa kepada Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Bapenda Kabupaten Madiun<br /><br />Tetapi ternyata tidak disetorkan ke Bank Jatim Cabang Madiun, bahwa Bapenda Kabupaten Madiun mengetahui ada tunggakan dari sistem komputerisasi pada tahun 2018 dengan mengecek by name by NOP (Sistem Pembayaran PBB) menggunakan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP): <br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEibWGD77wLPeV98MSwDBSySQlCeKjmr5TdLo8OPtvSiwyCoWi74vfeyt-1wvjEbVYv9ZRgf4QolFbe6wq8siA464O55BUARk829GF67J2TCAphO3cH_1sir_aTv9yubNVfZknU1cb2Q6l4XhdKuPkdnG_uTd9kPhs1AvrK2hvDOgsaG5Rm9LOFK73KN=s4160" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2340" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEibWGD77wLPeV98MSwDBSySQlCeKjmr5TdLo8OPtvSiwyCoWi74vfeyt-1wvjEbVYv9ZRgf4QolFbe6wq8siA464O55BUARk829GF67J2TCAphO3cH_1sir_aTv9yubNVfZknU1cb2Q6l4XhdKuPkdnG_uTd9kPhs1AvrK2hvDOgsaG5Rm9LOFK73KN=w640-h360" width="640" /></a></div>Bahwa Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Bapenda Kabupaten Madiun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah Terdakwa HARDADI. Hal ini berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 829/50/402.204/2018 yang menugaskan Terdakwa HARDADI menjadi Koordinator Pemungutan PBB-P2 Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun tertanggal 8 Januari 2020 yang ditandatangani oleh INDRA SETYAWAN, S.E, M.Si selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun,<br /><br />I. PBB P2 Tahun 2016<br />1. Bahwa di Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi WISANG WIJAYA selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Gemarang, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp32.588.202 (Tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah ).<br /><br />Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp26.795.971 ( Dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah ). Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp5.792.231 ( Lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah ) yang didalamnya terdapat pembayaran PBB-P2 untuk tower sebesar Rp1.321.294 ( Satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah ). Sehingga selisih setor menjadi Rp4.470.937;<br /><br />2. Di Desa Sebayi, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi HERU WIRATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Sebayi, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp38.547.409. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp35.621.016. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp2.926.393 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp123.930 ( Seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah ). Sehingga selisih setor menjadi Rp2.802.46;<br /><br />3. Desa Nampu, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi SUGENG DWI PRIANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Nampu, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp35.955.696. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp35.955.696:<br /><br />4. Di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2016 saksi RIYANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Batok, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp62.273.647. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp61.954.052. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp319.595;<br /><br />5. Di Desa Durenan, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi DWI INDAH WAHYUNINGSIH selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Durenan, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp60.920.000. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp51.697.022. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp9.222.978 dimana di dalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp65.400 sehingga selisih setor menjadi Rp9.157.578<br /><br />6. Di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi SUYATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Tawangrejo, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp58.113.500. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp47.299.873). Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp10.813.627 dimana di dalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp950.476 sehingga selisih setor menjadi Rp9.863.151;<br /><br />7. Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi PODHO HADI PRAYITNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Winong, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp57.534.117. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp57.062.330. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp471.787 dimana di dalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp396.500 sehingga selisih setor menjadi Rp75.287 <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhS6h0LrLyWo0ZOsHuxJdpEOTxf0nEb4aZEgwHeXnjTxDbT1xZKsOLPQX96QeEY2hLO4Rsa8xo6jKETH_s8eEo_26iEdbeh8th2n1MsgAY5Q6UN-eyil8uoCbSh4epQ53xOcgciMic4xiZqxqqBgzEGSZJIb-3cQCry2iQHkSQAgPz8q3qzBXamv92c=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="398" data-original-width="1040" height="244" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhS6h0LrLyWo0ZOsHuxJdpEOTxf0nEb4aZEgwHeXnjTxDbT1xZKsOLPQX96QeEY2hLO4Rsa8xo6jKETH_s8eEo_26iEdbeh8th2n1MsgAY5Q6UN-eyil8uoCbSh4epQ53xOcgciMic4xiZqxqqBgzEGSZJIb-3cQCry2iQHkSQAgPz8q3qzBXamv92c=w640-h244" width="640" /></a></div>II. PBB P2 Tahun 2017<br />1. Bahwa di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017 saksi WISANG WIJAYA selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Gemarang, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp40.861.152. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp39.680.102. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp1.181.050 yang merupakan kekurangan pembayaran untuk tower,<br /><br />2. Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017, saksi HERU WIRATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Sebayi, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDAD! selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp48.957.982. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp48.957.982:<br /><br />3. Di Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017, saksi SUGENG DWI PRIANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Nampu, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp42.949.775. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp43.768.982, dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp819.207<br /><br />4. Bahwa di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017 saksi RIYANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Batok, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp77.394.557. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp76.587.667. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp806.890 dimana di dalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp345. Sehingga selisih setor menjadi Rp461.136;<br /><br />5. Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017, saksi DWI INDAH WAHYUNINGSIH selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Desa Durenan, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp73.445.724. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp64.130.694. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp9.315.030 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp83.799. Sehingga selisih setor menjadi Rp9.231.231<br /><br />6. Di Desa Tawangrejo Kecamatan Semarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017, saksi SUYATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Tawangrejo, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp73.337.545. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp. 71.284.571. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp2.052.974 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp103.411. Sehingga selisih setor menjadi Rp1.949.563;<br /><br />7. Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017 saksi PODHO HADI PRAYITNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Winong, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp65.821.808. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp65.967.655 dimana didalamnya terdapat selisih baku antara baku pajak desa dengan baku pajak Bapenda sebesar Rp407.715. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp145.847;<br />III. PBB P2 Tahun 2018<br /><br />1. Bahwa di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi WISANG WIJAYA selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Gemarang, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp40.873.652. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp39.680.102. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp1.193.350 yang mana merupakan pembayaran untuk kekurangan tower,<br /><br />2. Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi HERU WIRATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Sebayi, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp49.017.048. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp49.017.048<br /><br />3. Di Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi SUGENG DWI PRIANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Nampu, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp43.610.153. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp43.610.153<br /><br />4. Di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi RIYANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Batok, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp77.404.000. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp77.834.787 yang mana di dalamnya terdapat selisih baku pajak antara baku pajak desa dengan baku pajak Bapenda sebesar Rp. 510.227. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp430.787<br /><br />5. Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi DWI INDAH WAHYUNINGSIH selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Desa Durenan, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp73.777.904. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp73.995.439. Sehingga terdapat selisih setoran sebesar Rp217.535 yang mana ini merupakan selisih antara baku pajak desa dengan baku pajak yang tercatat dalam Bapenda:<br /><br />6. Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi SUYATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Tawangrejo, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp79.054.867. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp79.692.007. Sehingga terdapat selisih kelebihan setoran sebesar Rp637.140 dimana didalamnya terdapat juga selisih antara baku pajak desa dengan baku pajak yang tercatat dalam Bapenda sebesar Rp2.714<br /><br />7. Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi PODHO HADI PRAYITNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Winong, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp65.821.808. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp86.446.703. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp624.895 yang mana ini merupakan selisih antara baku pajak desa dengan baku pajak yang tercatat dalam Bapenda,</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhBOhTZuRNCRuhQx129YDslO3xPY5WbbSq2JsT_JxcwDWDFFuudAgvyJyYthbuo1VE0ZdFoH0694wvEkKlrVKnvfPVVfcv9SW9E2r-p5IlALdPcFJ7sdN_1pH5an4AvhEB6Z5bTxPLtXSV4jb4j3S5SyAgyLrYEEWyT8etestNBGJ8WPS_SqHx0P7re=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="640" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhBOhTZuRNCRuhQx129YDslO3xPY5WbbSq2JsT_JxcwDWDFFuudAgvyJyYthbuo1VE0ZdFoH0694wvEkKlrVKnvfPVVfcv9SW9E2r-p5IlALdPcFJ7sdN_1pH5an4AvhEB6Z5bTxPLtXSV4jb4j3S5SyAgyLrYEEWyT8etestNBGJ8WPS_SqHx0P7re=w640-h340" width="640" /></a></div>IV. PBB P2 Tahun 2019<br />1. Bahwa di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi WISANG WIJAYA selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Gemarang, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp40.935.778. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp39.729.728. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp1.206.050 yang mana itu merupakan kekurangan pembayaran untuk tower,<br /><br />2. Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi HERU WIRATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Sebayi telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp40.028.493. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp49.028.493<br />    <br />3. Bahwa di Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi SUGENG DWI PRIANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Nampu, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp43.400.915. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp23.527.094. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp19.873.821 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp205.172. Sehingga selisih setor menjadi Rp19.688.649:<br /><br />4. Di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi RIYANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Batok, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp78.599.000. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp62.358.545. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp16.242.455 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp93.691. Sehingga selisih setor menjadi Rp18.148.764:<br /><br />5. Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi OWI INDAH WAHYUNINGSIH selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Desa Durenan, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp74.101.324. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp74.278.039. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp176.715 yang mana didalamnya terdapat selisih baku pajak sebesar Rp175.130<br /><br />6. Di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019 saksi SUYATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Tawangrejo, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp. - 69.070.000. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp51.382.859. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp17.687.141 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp1.984.783. Sehingga selisih setor menjadi Rp15.702.358<br /><br />7. Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019 saksi PODHO HADI PRAYITNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Winong, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp65.857.194. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp66.494.589. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp637.395 yang mana itu merupakan selisih baku pajak desa dengan baku pajak Bapenda,<br /><br />Setelah ditemukan adanya tunggakan, pada tanggal 12 Juni 2020, Bapenda Kabupaten Madiun memanggil Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 yaitu Terdakwa HARDADI untuk melakukan klarifikasi. Dan Terdakwa HARDADI mengakui bahwa benar tidak menyetorkan uang wajib pajak yang seharusnya disetor ke Kas Daerah melalui Bank Jatim Cabang Madiun sebesar tersebut diatas<br /><br />Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang setoran PBB-P2 Desa Tawangrejo, Desa Nampu dan Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp87.723.384, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 2020 yang dibuat oleh Terdakwa<br /><br />Bahwa terdakwa HARDADI selaku Petugas Pemungut Pajak pada Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah dengan sengaja tidak menyetorkan uang setoran Pajak PBB-P2, namun digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Madiun Nomor : 045/118/402.060/2021 tanggal 8 Juli 2021<br /><br />Bahwa Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, Terdakwa HARDADI Selaku Koordinator Pemungut Pajak Kecamatan Gemarang pada tahun 2016 s/d tahun 2019 telah melawan hukum dengan tidak menyetorkan PBB-P2 ke Bank Jatim Cabang Madiun sebesar Rp89.531.117<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa HARDADI tersebut, bertentangan dengan ketentuan :<br />a. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 yang menyatakan bahwa "Dalam hal PBB terutang dipungut oleh Petugas Pemungut, setiap hari kerja Petugas Pemungut wajib menyetorkan hasil pemungutan PBB tersebut ke TP (Tempat Pembayaran)",<br /><br />b. Pasal 7 Peraturan Bupati Madiun Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang menyatakan bahwa “Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Petugas Pemungut dilakukan ke Bank Persepsi tidak lebih dari 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian”:<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa HARDADI yang telah secara sengaja dan melawan hukum tidak menyetorkan seluruh uang setoran pajak PBB-P2 yang diterimanya dari para pemungut pajak Desa di Kecamatan Gemarang Kab. Madiun sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya diri terdakwa kurang lebih sebesar Rp89.531.117 yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadinya,<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cg. Pemerintah Kabupaten Madiun sebesar Rp89.531.117<br /><br />Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jnt)</div>

News Tipikor Hardadi, Pegawai Bapeda Kab. Madiun Dituntut 1.8 Tahnu Penjara minta Dihukum Ringan

BERITA KORUPSI .CO – Tak sedikit Terdakwa mengakui perbuatannya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara, sehingga...

»

17 Calon Pejabat Kades Penyuap Bupati Probolinggo di Vonis Lebih Berat

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Selain Ke- 17 Terdakwa, Sumarto (Pj Kades) dalam perkara yang sama sudah di Vonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 1.6 tahun, sedangkan 4 Terdakwa lainnya yaitu Doddy Kurniawan (Camat Krejengan) dan Muhamad Ridwan (Camat Paiton) dan Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI masih proses persidangan di Pengadilan Tipikor#       </span></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgAWHEMXN26ihAPdyN3lcj6BDflzk0QQvHzuorQ0fm-iRil8SoBPPVXVuPbvCEc4ZDJ-o_83QKCRC_PZ_KDeScHiYYo9ssCfFBV-b46u8bXN6S7HaCM1DZ8kkB8I7blRWttXzOsofoRUre-WBcWYign3o3zvGKftsBOLNevnOJ8cYicbH8eDoQO9RhN=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgAWHEMXN26ihAPdyN3lcj6BDflzk0QQvHzuorQ0fm-iRil8SoBPPVXVuPbvCEc4ZDJ-o_83QKCRC_PZ_KDeScHiYYo9ssCfFBV-b46u8bXN6S7HaCM1DZ8kkB8I7blRWttXzOsofoRUre-WBcWYign3o3zvGKftsBOLNevnOJ8cYicbH8eDoQO9RhN=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Ket. Foto dalam layar monitor, Terdakwa Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito dan Terdakwa Samsudin     <br /></span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>Anganku jauh melayang diangkasa<br />Mimpiku indah seindah bulan purnama <br />Kau janjikan aku mendapat mutiara <br />Ku bayangkan duduk dikursi singga sana<br />Namun yang ku dapat masuk penjara. <br /><br />Terbayang oleh ku hidup berkuasa<br />Namun tak ku sangka malah petaka<br />Mimpi indah ku mejadi derita</i></div><div style="text-align: justify;"><i>Yang tak ku lupa sepaanjang masa </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Hidup dipenjara sebagai terpidana</i><br /><br />Kalimat diatas adalah puisi singkat yang berjudul “Mimpi Indah Menjadi Derita” (oleh Jentar. S, 1 Pebruari 2022). Dan barangkali seperti puisi inilah yang ada dibenak ke 17 ASN (aparatur sipil negara) atau yang dulu dikenal dengan sebutan PNS (pegawai negeri sipil) di 2 Kecamatan (Kecamatan Krejengan dan Kecamatan Paiton) Kabupaten Probolinggo selaku Calon Pejabat Kepala Desa (Pj Kades) di bebera Desa di 2 Kecamatan Kabupaten Probolinggo sebagai Terdakwa dalam pekara Tindak Pidana Korupsi Suap ‘jual beli’ jabatan yang Tertangkap Tangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB.    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhqv8Ht2ODpWRc0dLDk6fr41drrHoErweRBESCHbIEUxIuoW9LZxzY9sZRgUpJLl2xrjiP-3gQm2_ork9xeti4VB8MVFFgQQDMT1nW61c6uwXyOzXUfmgxBf3a_2yhQPYswu_6mzxeT6PgCdK-1FdLq0aZq4QvUa1sFSV1GsOkr38vtCK6HsYwZjFOT=s640" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="425" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhqv8Ht2ODpWRc0dLDk6fr41drrHoErweRBESCHbIEUxIuoW9LZxzY9sZRgUpJLl2xrjiP-3gQm2_ork9xeti4VB8MVFFgQQDMT1nW61c6uwXyOzXUfmgxBf3a_2yhQPYswu_6mzxeT6PgCdK-1FdLq0aZq4QvUa1sFSV1GsOkr38vtCK6HsYwZjFOT=s16000" /></a></div>Ke- 17 Terdakwa yaitu; 1. Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan, berkas penuntutan satu perkara), 13. Nuruh Huda, 14. Hasan, 15. Sahir, 16. Sugito dan 17. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton, berkas penuntutan satu perkara).<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">17 Calon Pejabat Desa di Kab. Probolinggo Yang Tertangkap Tangan KPK Diadili - http://www.beritakorupsi.co/2021/11/17-calon-pejabat-desa-di-kab.html<br /></span><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><br />Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Sumarto Tertangkap Tangan KPK Dituntut 1.6 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/01/sumarto-tertangkap-tangan-kpk-dituntut.html ">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/sumarto-tertangkap-tangan-kpk-dituntut.html  </a> </span><br /><br />Ke- 17 Terdakwa ini terseret dalam “lubang lumpur hitam” alias perkara Tindak Pidana Korupsi, berawal pada saat Tim Satgas (Satuan Tugas) KPK melakukan Tangkap Tangan atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Kabupaten Probolinggo pada Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB<br /><br />Selain ke 17 Terdakwa, ada juga 1 orang yang bernasib sama namun sedikit berbeda yaitu Sumarto ASN di Kecamatan Krejengan. Bedanya, Sumarto sempat menduduki kursi jabatannya sebagai Pejabat Kepala Desa, Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo yang dilantik pada tanggal 25 Agustus 2021 (Sumarto sudah di vonis pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan) sebelum Tertangkap Tangan KPK, sementara ke- 17 Terdakwa masih menunggu jadwal pelantikan walaupun SK (Srat Keputusan) Bupati sudah keluar SK</div><div style="text-align: justify;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhwve47esmS2drtyV3xn_ML4mKr6hrsHwum1zY9ua0BgkBsQ7Rohy1rhElK4JOPhliaE7g7m3xw3Kl6EcRmLNtciYOZMW12BioV2pD888e1hQF1KhN6bjTlZcZvH-rOGzOJ32J_0WM9cFSHl994Ryz3dWgmcO_r9b_Rxnq4CFwJzAEGTlq2dAtwlyj4=s587" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="587" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhwve47esmS2drtyV3xn_ML4mKr6hrsHwum1zY9ua0BgkBsQ7Rohy1rhElK4JOPhliaE7g7m3xw3Kl6EcRmLNtciYOZMW12BioV2pD888e1hQF1KhN6bjTlZcZvH-rOGzOJ32J_0WM9cFSHl994Ryz3dWgmcO_r9b_Rxnq4CFwJzAEGTlq2dAtwlyj4=w510-h640" width="510" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Sumarto</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Nasib ke- 17 Terdakwa mupun Sumarto yang menyandang gelar sebagai Terdakwa Korupsi, juga disandang oleh Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan dan Muhamad Ridwan selaku  Camat Paiton serta Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo berrsama suaminya, Hasan Aminuddin (juga sebagai Terdakwa) selaku anggota DPR RI (Keempatnya sedang diadili). Sehingga tota yang bernasib sama menyandang gelar Terdakwa Korupsi dari Kabupaten Probolinggi dalam kasus yang sama adalah sebanyak 22 orang<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">17 Calon Pejabat Kades Yang Tertangkap Tangan KPK di Kab. Probolinggo Dituntut 1 Thn Penjara -<a href=" http://www.beritakorupsi.co/2022/01/17-calon-pejabat-kades-yang-tertangkap.html" target="_blank"> http://www.beritakorupsi.co/2022/01/17-calon-pejabat-kades-yang-tertangkap.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga: </b></span></span><span style="color: #2b00fe;">Kepala BKD Kab. Probolinggo Berikan ‘Ucapan Terima Kasi’ Rp100 Juta ke Hasan Aminudin -<a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/12/kepala-bkd-kab-probolinggo-berikan.html" target="_blank"> http://www.beritakorupsi.co/2021/12/kepala-bkd-kab-probolinggo-berikan.html</a></span><br /><br />‘Gelar’ itu takkan ada, andai saja ke- 17 Terdakwa ini tidak ambisi dengan cara ‘tak sehat’ untuk menjadi pejabat walau sekedar Pejabat Kepala Desa selama 6 bulan menunggu dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Probolinggo pada Pebruari 2022, dan tidak memberikan uang masing-masing sebesar Rp20 juta kepada Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (sudah Terdakwa) melalui suaminya, Hasan Aminuddin (juga sebagai Terdakwa) selaku anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Probolinggo dan melalui Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan Camat Paiton Muhamad Ridwan (kedua Camat juga sudah diadili sebagai Terdakwa), maka cerita hidup ke- 17 terdakwa ini bukanlah sebagai Terdakwa melainkan tetap menjadi ASN yang menerima gaji setiap bulannnya dan menikmati hidup bersama keluarga<br /><br />Dan begitu juga Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan suaminya, Hasan Aminuddin tidak ambisi dengan cara yang ‘tak sehat meraup’ lembaran-lembaran rupiah dengan memanfaatkan jabatannya dan menyuruh Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan Camat Paiton Muhamad Ridwan untuk mengumpulkan duit dari 18 ASN di 2 Kecamatan yang bersedia diangkat sebagai Pejebat Kades selama 6 bulan, maka cerita perjalanan hidup dalam pemerintahan Kabupaten Probolinggo dibawah kepemimpinan Puput Tantriana Sari akan berbeda dengan saat ini</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiXdDWGHk6tTw2QYcAQbDv_WXio2tYb-gwQoABpa0jAajDH1k-lmrIkq9Hnhxaxnxb2fLFC6orr0uMR3OaI_dRxkgCbXTUQMQadXtvrzB1w2AfEvyeFkL2kBXA1g4MDGtw2WQoZI8Rz4nf9z2x__EbOjhECDZS9Vzs1OrVmZNrEMf9_BqFYVnlAfnG5=s1040" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiXdDWGHk6tTw2QYcAQbDv_WXio2tYb-gwQoABpa0jAajDH1k-lmrIkq9Hnhxaxnxb2fLFC6orr0uMR3OaI_dRxkgCbXTUQMQadXtvrzB1w2AfEvyeFkL2kBXA1g4MDGtw2WQoZI8Rz4nf9z2x__EbOjhECDZS9Vzs1OrVmZNrEMf9_BqFYVnlAfnG5=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Terdakwa Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo</span></span></td></tr></tbody></table>Karena kasus perkara Korupsi Suap ‘jual beli’ jabata itulah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret ke 22 Terdakwa ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim, diamana yang diali pertama kalinya adalah Sumarto (dituntut dan di Vonis pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan)<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Tertangkap Tangan KPK, Camat Camat Krenjengan dan Camat Paiton Kab. Probolinggo Diadili - <a href="https://draft.blogger.com/goog_284876496">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/tertangkap-tangan-kpk-camat-camat.html<br /></a></span><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><br />Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan Hasan Aminuddin Anggota DPR RI Diadili Karena Diduga Menerima Suap - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/01/puput-tantriana-sari-selaku-bupati.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/puput-tantriana-sari-selaku-bupati.html</a></span><br /><br />Kemuidan menyusul ke- 17 Terdakwa, karena perbuatannya dituntut pidana penjara masing-masing selama 1 tahun oleh JPU KPK, namun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya menganggap tuntutan itu terlalu ringan sehingga di Vonis lebih berat yaitu Pidana Penjara masing-masing selama 1 tahun dan 3 bulan</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Ini adalah yang kedua kalinya sejak berdirinya Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya. Yang pertama adalah kasus Korupsi suap sebesar Rp1.5 miliar Terpidana Ahmad Fauzi mantan Jaksa di Kejati Jatim yang Tertangkap Tangan Tim Saber Pungli Kejati Jatim pada taahun 2017.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam perkaraa ini, Terpidana Ahmad Fauzi awalnya dituntut dengan pidana penjara selama 2 tahun oleh JPU Kejati Jatim. Namun oleh Majelis Hakim, Ahmad Fauzi di Vonis pidana penjara selama 4 tahun</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Sementara menurut Majelis Hakim bahwa ke- 17 Terdakwa, yaitu; 1. Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan, berkas penuntutan satu perkara), 13. Nuruh Huda, 14. Hasan, 15. Sahir, 16. Sugito dan 17. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton, berkas penuntutan satu perkara) terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgEALILX_kmFDGlW-bF-oHtamb98PcqdnUL8hCuCyegjzFRYM9uILM4O9vRmzCmrDnpHCee6Y92vlyZyt7YxAlXl7mhy2dVeU-aeH0UrMRJAiRDUEuD1zcD7rIusGSDvzEJWj2Zrunr-3Zi6rIS_xXuru1cs6H3y-qWpWtRW3IcREsZdaCTlFRYOShW=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgEALILX_kmFDGlW-bF-oHtamb98PcqdnUL8hCuCyegjzFRYM9uILM4O9vRmzCmrDnpHCee6Y92vlyZyt7YxAlXl7mhy2dVeU-aeH0UrMRJAiRDUEuD1zcD7rIusGSDvzEJWj2Zrunr-3Zi6rIS_xXuru1cs6H3y-qWpWtRW3IcREsZdaCTlFRYOShW=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo (kiri) bersama suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI (tengah)</span></span></td></tr></tbody></table>Hukuman pidana penjara terhadap ke- 17 Terdakwa tersebut diatas dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (senin, 31 Januari 2022) dengan agenda pembacaan Putusan yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sikan, S.Sos., SH (dan Fitri Indriati, SH., MH) yang dihadiri Penasehat Hukum para Terdakwa, yaitu diantaranya Rr.Lilis Hermawati dkk (Tito Hananta Kusuma & Co  yang berkantor di Jakarta) yang dihadiri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Dari putusan Majelis Hakim, sebanyak 12 Tedakwa menerima, yaitu; 1. Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan, berkas penuntutan satu perkara)</div><div style="text-align: justify;"> </div>Sedangkan 5 Terdakwa lainnya yakni;  1. Nuruh Huda, 2. Hasan, 3. Sahir, 4. Sugito dan 5. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton, berkas penuntutan satu perkara) mengatakan pikir-pikir <br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Vonis lebih tingggi dari tuntutan Jaksa, yaitu 1.3 tahun denda lima puluh juta susider 1 bulan kurungan dan membayar biaya perkara sebesar 5000 rupiah dari 7.500 rupiah. Barang bukti berupa surat dan uang tunai di kembalikan ke JPU untuk dipergunakan dalam perkara Doddy Kurniawan dkk. Atas putusan Hakim, Terdakwa sebanyak 12 orang dengan Nomor Peraka 102 menerima. sedangkan 5 Terdakwa dengan Nomor Perkara 103, 3 Terdakwa menerima,” kata  Rr.Lilis Hermawanti atau yang akrab disapa Lily ini kepada beritakorupsi.co. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dari 17 Terdakwa, 12 Tedakwa menerima putusan yaitu; 1. Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan, berkas penuntutan satu perkara)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara JPU KPK juga menerima putusan Majelis Hakim terhadap 12 Terdakwa, namun pikir-pikir untuk putusan Majelis Hakim terhadap 5 Terdakwa</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Untuk 12 Terdakwa, JPU terima. Tapu untuk 5 Terdakwa lainnya, JPU pikir-pikir," kata JPU KPK Arif Suhermanto. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor 17 Calon Pejabat Kades Penyuap Bupati Probolinggo di Vonis Lebih Berat

#Selain Ke- 17 Terdakwa, Sumarto (Pj Kades) dalam perkara yang sama sudah di Vonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 1.6 tahun, s...

»