Kepala SMPN 1 Pakem Bondowoso Dituntut 1.6 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKmBKdn7NlwuOtm0ilrJOWtWv6FLjxf_6yvHF7iq9EU4_qqln5FYg59CepIybZKJrx6sldoKOi7KOYhBPeJdVfXYSJI6zozl1v1MNT6Cxn2TE7zf_O92ayVtik4LaL3FYdqsgKa5RYqF4/s640/Agus+Prayitno.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Drs. Harsana Bin Mardjuki, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Kabupaten Bondowoso adalah terdakwa adalah terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi proyek Rehabilitasi gedung SMP Negeri 1 Pakem Kabupaten Bondowoso pada  tahn 2017 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp129.747.578 berdasarkan hasil audit Tim Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X.700/53/430.8/2019 tanggal 04 November 2019, dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda sebesaar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta tuntutan pidana berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp129.747.578 subsidair pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan oleh JPU Kejari Bondowoso pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Selasa, 03 Maret 2020<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU Kkejari Bondowoso di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, yakni M. Nuril dkk. <br /><br />Dalam surat tuntutan JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br /> “Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (Satu). Menyatakan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />2 Dua). Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki dengan pidana penjara selama 2 (dua) dengan perintah supaya terdakwa segara ditaahan. Membayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. <br /><br />3 (tiga). Menghukum Terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki untuk membayar uang pengganti sebesar Rp129.747.578 dengan ketentuan apabila Terdakwa Hari Prestiawan tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan,” ucap JPU diakhir surat tuntutannya<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris memberikan kesempatan terhadap terdakwa Harsana, Hari Prestiawan dan terdakwa Agus Prayitno melalui Tim Penasehat Hukumnya M. Nuril dkk untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya dalam waktu sepekan. Namun karena Tim Penasehat Hukum Ketiga terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk diberi waktu dalam 2 pekan, Ketua Majelis Hakimpun mengabulkannya.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy7IFNQYGqX5NkGgEmPymrEIdcNvWNBr2TVxDHyPwfj04LDMC42_-kPz8iwryaq8AlN6pAuuPfvQOLn4wETCAGcyNqEmhfdbi5aIJAHI9k8Q0E6yf4tlcnuDvvbSqm58G9yDG3BB_dGHM/s640/1.+Terdakwa+Agus+Prasetiyo++SMP+Negeri+1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem, berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/914/430.6.2/2014 tanggal 14 Agustus 2014 dan selaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP Negeri 1 Pakem Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Pakem Nomor. 800/249/430.9.9.25.013l2017 tanggal 04 Agustus 2017 Pada kurun waktu dari  tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2017, bertempat di Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Jl. Pasar Pakem No.32 Desa Patemon,  Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi<br /><br />Terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai benkut :Bahwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negen 1 Pakern telah mengangkat dan menandatangani Surat Keputusan Kepala SMP Negen 1 Pakem Nomor: 800/249/430.9.9.25.013l2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang Penetapan Panitia Rehabilitasi Sekolah Program Bantuan Pemerintah Rehabihtasi Gedung SMP Tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut ;  Penanggungjawab Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem : Drs. Harsana Bin Mardjuki ; Ketua Pelaksana : Drs, Lilik Riyanto ; Bendahara : Titik Manuhara, S.Pd., M.Si ; Sekretaris : Supyanto ; Pelaksana : Wahyudi (wakil wali murid) ; Administrasi : Hartono<br /><br />Terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem telah mengangkat dan menandatangani Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Pakem Nomor: 800/249/430.9.9.25.013/2017 tanggal 04 Agustus 2017 yaitu Saksi saksi M. Jeni F selaku Perencana Teknis dan saksi Achmaad Subhan selaku Pengawas Teknis Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017.<br /><br />Saksi Arif Budiyanto, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK)  Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Pihak Pertama) dan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem (Pihak Kedua) dengan disaksikan dan diketahui oleh saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Rehabilitasi Gedung SMP Nomon 3437/DB.3/KU/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang isi perjanjiannya :<br /><br />1. Telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Program Rehabilitasi Gedung SMP dengan mekanisme Partisipasi masyarakat pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.<br /><br />2. Nilai bantuan Rehabilitasi Gedung SMP yang diberikan untuk SMPN 1 Pakem adalah sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />3. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi sampai selesai 100 % ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak dana bantuan diterima di rekening sekolah penerima bantuan.<br /><br />4. Hak dan kewajiban Pihak Pertama : Mensosialisasikan kebijakan program Rehabilitasi Gedung SMP pada tingkat pusat dan kabupaten/kota; Melakukan analisa kebutuhan program Rehabilitasi Gedung SMP berdasarkan Dapodik; Melakukan verifikasi terhadap sekolah yang telah diusulkan sebagai calon penerima Rehabilitasi Gedung SMP sesuai ketersediaan dana yang ada dalam DIPA tahun 2017; Selain itu, Membuat daftar nominasi sekolah calon penerima program rehabilitasi Gedung SMP yang akan ditetapkan Direktur Pembinaan SMP sebagai sekolah penerima Program Rehabilitasi Gedung SMP; Melakukan pengecekan berkas pencairan dana dan menyalurkan dana bantuan; Melakukan review dokumen perencanaan yang dibuat oleh sekolah; Menyalurkan dana bantuan ke sekolah penerima bantuan; Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi program yang dilakukan secara sampling sesuai dengan ketersediaan dana dalam DIPA tahun anggaran 2017.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hak dan kewajiban Pihak Kedua : Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab tethadap proses pelaksanaan dan hasil rehabilitasi Gedung SMP baik kuantitas maupun kualitas; Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab atas penggunaan dan penanggungjawaban keuangan sesuai dengan cara-cara pengelolaan keuangan negara; Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan kerja dan jiwa setiap tenaga kerja pelaksana pekerjaan dalam bentuk asuransi jiwa dan kerja; Pihak Kedua berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pekerjaan; Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan laporan pelaksanaan rehabilitasi pada saat pencairan Tahap ke I dan Laporan pertanggunjawaban setelah rehabilitasi selesai kepada Pihak Pertama.<br /><br />Setelah menyelesaikan pekerjaan, Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan laporan kepada PPK dengan dilampiri : a. Berita Acara Serah Terima, yang mamuat : Jumlah dana awal, dana yang digunakan dan sisa dana. Pekerjaan telah selesai sesuai dengan perjanjian kena sama, dan Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; b. Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan; c. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti Surat Setoran sisa dana ke rekening Kas Negara sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggunjawaban bantuan. Pihak Kedua berkewajiban menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara.<br /><br />Saksi Arif Budiyanto,S.T selaku PPK Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Pihak Pertama) dengan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pelaksana Program Rehabilitasi Gedung SMP Nomor: 3437/D3/KPI2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang isi perjanjiannya :<br /><br />1. Pihak Pertama sudah melaksanakan kewajibannya yaitu : Menyampaikan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 3.3/D3/KP/2017 tanggal 3 Januan 2017 tentang Petuniuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud Tahun Anggaran 2017 kepada Pihak Kedua. Menyampaikan sosialisasi program/pelatihan/Surat Edaran kepada Pihak Kedua bahwa pelaksanaan program Rehabilitasi Gedung SMP harus sesuai dan mengacu pada Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran No 3.3/D3/KPI2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemdikbud Tahun Anggaran 2017. Menyampaikan larangan untuk memberikan dalam bentuk barang/uang kepada Pihak Pertama maupun pihak lain dan' dana bantuan yang diterima.<br /><br />2. Pihak Kedua dengan ini menyatakan ; Telah menerima sosialisasi program pelatihan Surat Edaran dan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran No 3.3/D3IKP/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud Tahun Anggaran 2017 dari Pihak Pertama. Akan melaksanakan program sesuai dengan ienis bantuan yang diterima dari Pihak Pertama dan akan memanfaatkan hasil program sesuai dengan peruntukannya. Tidak akan membenkan sesuatu dalam bentuk barang/uang kepada Pihak Pertama ataupun pihak lain dari dana bantuan yang diterima oleh Pihak Kedua.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVv_bZA_bzqSPRLtFMU6tc-jInz2eX-AkqEViCRuYNxTC5ACztVdZnGJHZQPhb6YtWB6cklxppT3BpBt6fJH7rFfDHajoZBNooNrTQAHjwcFIKCqft6s5FV5id1Vuxe6Ls3lqC7iTcsvo/s640/Terdakwa+Agus+Prasetiyo++SMP+Negeri+1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem, saksi Arif Budiyanto,S.T selaku PKK  Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP, dan saksi Iwan Ambar Saputro selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah membuat dan menandatangani Kwitansi (Penerimaan Dana Bantuan Tahun 2017 tanggal 07 Agustus 2017 sebesar Rp350.000.000  untuk pembayaran Tahap I sebesar 70% dari nilai Bantuan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem, sesuai dengan SK Direktur Pembinaan SMP tentang Penetapan Sekolah Penerima Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP Nomor: 3322ID3/KPI2017 tanggal 2 Agustus 2017<br /><br />Setalah dana sebesar Rp350.000.000 diterima oleh terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki kemudian dilaporkan kepada Saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dan saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor. 425/2872/43000/2017 tanggal 07 Agustus 2017 perihal  dokumen Pencairan Tahap I dana Program Bantuan Pemerintah rehabilitasi Gedung SMP tahun 2017 untuk dilaporkan kepada Direktur Pembinaan SMP Ditjend Dikdasmen, Kemedikbud.<br /><br />Terdakwa terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem, saksi Arif Budiyanto,S.T  selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP, dan Saksi saksi Iwan Ambar Saputro selaku Bandahara Pengeluaran Pembantu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah membuat dan menandatangani Kwitansi (Penerimaan Dana Bantuan Tahun 2017) tanggal 25 Oktober 2017 sebesar Rp150.000.000 untuk pembayaran Tahap II sebesar 30% dari nilai Bantuan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem sesuai dengan SK Direktur Pembinaan SMP tentang Penetapan Sekolah Penerima Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP, Nomor: 3322/D3/KP/2017 tanggal 2 Agustus 2017<br /><br />Setelah dana sebesar Rp150.000.000 diterima oleh terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki, kemudian dilaporkan kepada saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bondowoso dan saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M membuat dan menandatangani Surat Pengantar Nomor: 425/4530/430.9.9/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal dokumen Pencairan Tahap II dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas tahun 2017 untuk dilaporkan kepada Direktur Pembinaan SMP Ditjend Dikdasmen, Kemdikbud.<br /><br />Saksi M Jeni F selaku Perencana Teknis Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 membuat Rencana Anggaran Biaya Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut : Persiapan Rp3.000.000; Biaya Konstruksi Rp474.031.980; Gedung Kelas/Teori 1 Rp99.320.297; Gedung Kelas/Teori 2 Rp96.287.492; Gedung Kelas/Teori 3 Rp99.732.963,; Gedung Kelas/Teori 4 Rp83.018.828; Gedung Kelas/Teori 5 Rp95672400. Biaya operasional dan Administrasi dan Komite Rp23.000.000, total sebesaar  Rp500.031.980 atau dibulatkan Rp500.000.000<br /><br />Selanjutnya saksi M Jeni F membuat Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi SMP Negeri 1 Pakem Lokasi Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017Setelah Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Rencana selesai,  kemudian ditandatangankan kepada terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Rencana tersebut, kemudian saksi M Jeni F membuat Rencana Kebutuhan Bahan sebesar Rp415.400.000 dan membuat Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja sebesar Rp84.600.000, kemudian ditandatangankan kepada saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017<br /><br />Selanjutnya saksi Drs. Lilik Riyanto melakukan kegiatan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dengan dilakukan pengawasan oleh saksi Achmad Subhan dan saksi Karimmullah selaku Pengawas Teknis Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dari  Tanggal 01 September 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan kegiatan sebagai berikut:<br /><br />1. Laporan Mingguan (Progress Mingguan I) tanggal 17 September 2017 dengan kemajuan fisik 1,945 % ; 2. Laporan Mingguan (Progress Mingguan Il) tanggal 24 September 2017 dengan kemajuan fisik 5,785 % ; 3. Laporan Mingguan (Progress Mingguan III) tanggal 01 Oktober 2017 dengan kemajuan fisik 11,050 % ; 4. Laporan Mingguan (Progress Mingguan IV) tanggal 08 Oktober 2017 dengan kemajuan fisik 18,588 %, ; 5. Laporan Mingguan (Progress Mingguan V) tanggal 15 Oktober 2017 dengan kemajuan fisik 29,895 %, ; 6. Laporan Mingguan (Progress Mingguan Vl) tanggal 22 Oktober 2017 dengan kemajuan hsik 43,410 %, ; 7. Laporan Mingguan (Progress Mingguan VII) tanggal 29 Oktober 2017 dengan kemajuan fisik 57,903 %, ; 8. Laporan Mingguan (Progress Mingguan VIII)tangga105 November 2017 dengan kemajuan hsik 69.390 %, ; 9. Laporan Mingguan (Progress Mingguan IX) tanggal 12 November 2017 dengan kemajuan flSlk 79,460 %, ; 10. Laporan Mingguan (Progress Mingguan X) tanggal 19 November 2017 dengan kemajuan fisik 87,907%, ; 11. Laporan Mingguan (Progress Mingguan Xl) tanggal 26 November 2017 dengan kemajuan hsik 93,501%, ; 12. Laporan Mingguan (Progress Mingguan XII) tanggal 03 Desember 2017 dengan kemajuan fisik 98,062%, ; 13. Laporan Mingguan (Progress Mingguan XIII) tanggal 09 Desember 2017 dengan kemajuan hsik 100,00%.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGcP4IW0fbyP-WE47zMJTQ-Yaxqw-fFsc0GK1CkUXRFdhVSBhRkFpDdVARyDHv9yflAdrUzqkZbsy2NX-IuUjoJvWMUQPn2PBPdooyXN7NilyF0KXdNqji8AeRA6zthyphenhyphenEnq77r2YTWVoQ/s640/1.+Agus+Prayitno.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Laporan Laporan Kemajuan frsik Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 tersebut diatas dibuat oleh saksi Achmad Subhan  dan saksi Karimmullah selaku Pengawas Teknis Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 kemudian ditandatangani oleh saksi Achmad Subhan selaku Pengawas Teknis dengan saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem  Tahun 2017.<br /><br />Saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi dengan saksi Titik Manuhara,S.Pd.,M.Si selaku Bendahara Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dari Tanggal 17 september 2017 sampai dengan 09 Desember 2017 telah mengeluarkan dana sebesar Rp500.000.000 untuk kegiatan Proyek Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1. Berdasarkan Buku Pembantu Kas Tunai (Bulan September 2017) tanggal 30 September 2017 jumlah penerimaan sebesar Rp150.000.000 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp136.053.976, sehingga saldo akhir di Bulan September sebesar Rp13946025,<br /><br />2. Berdasarkan Buku Pembantu Kas Tunai (Bulan Oktober 2017) tanggal 31 Oktober 2017 jumlah penerimaan sebesar Rp213.946.025 (dengan rincian saldo bulan lalu Rp13.946.025, pengambilan dana tunai ke- 2, Oktober 2017 sebesar Rp100.000.000, pengambilan dana tunai ke- 3, Bulan Oktober 2017 sebesar Rp100.000.000) dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp199.102.375, sehingga saldo akhir di Bulan Oktober sebesar Rp14.843. 650<br /><br />3. Berdasarkan Buku Pembantu Kas Tunai (Bulan November 2017) tanggal 30 November 2017 jumlah penerimaan sebesar Rp164.843.650 (dengan rincian saldo bulan lalu Rp14.843.650, pengambilan dana tunai ke- 4 bulan November 2017 sebesar Rp100.000.000,  pengambilan dana tunai ke- 3 bulan November 2017 sebesar Rp50.000.000) dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp152.623.650, sehingga saldo akhir di Bulan November sebesar Rp12.220.000<br /><br />4. Berdasarkan Buku Pembantu Kas Tunai (Bulan Desember 2017) tanggal 09 Desember 2017 jumlah penerimaan sebesar Rp12.220.000 (dengan rincian saldo bulan lalu Rp12.220.000) dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp12.220.000, sehingga saldo akhir di Bulan Desember sebesar Rp 0 (Nol)<br /><br />Saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi dengan saksi Titik Manuhara,S.Pd.,M.Si selaku Bendahara Rehabilitasi menyatakan dana sebesar Rp500.400.000 telah terealisasi 100% digunakan untuk pelaksanaan Proyek Rehab SMPN 1 Pakem Tahun 2017, selanjutnya saksi Achmad Subhan dan saksi Karimmullahselaku Pengawas Teknis dengan saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi menyatakan pelaksanaan Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dengan kemajuan fisik 100%<br /><br />Pada Tanggal 11 Desember 2017, saksi Drs. Lilik Riyanto selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi menyerahkan hasil pelaksanaan Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 kepada terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki  selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Bantuan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem “ kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki  selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem (Pihak Kesatu) dengan saksi Arif Budiyanto,S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal  Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Pihak Kedua) dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP (SMPN 1 Pakem) Kabupaten Bondowoso tanggal 11 Desember 2017 yang isinya sebagai berikut :<br /><br />1. Pihak Kesatu telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017.<br /><br />2. Pihak Kesatu telah menerima dana bantuan dari Pihak Kedua dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemben'an Bantuan, dengan rincian sebagai berikut : a. Jumlah total dana yang telah diterima  Rp500.000.000;  b. Jumlah total dana yang dipergunakan Rp500.000.000, sisa dana Rp0 (Nol rupiah)<br /><br />3. Pihak Kesatu menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP sebesar Rp500.000.000 telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.<br /><br />4. Pihak Kesatu menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dan Pihak Kesatu berupa hasil pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 dengan nilai Rp500.000.000 (lima ratus juta mpiah). <br /><br />Selain itu, pada tanggal 11 Desember 2017, terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem (Pihak Kesatu) menyerahkan hasil pelaksanaan Proyek Rehab Gedung SMP 1 Pakem Tahun 2017 kepada saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Pihak Kedua).<br /><br />Terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem telah membuat dan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama melalui Kegiatan Sarpras SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Surat Nomor : 800/347/430.9.9.27.015/2017 tanggal 15 Desember 2017 Dan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki  selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem membuat dan melaporkan juga Laporan Penanggungjawaban Proyek Rehab Gedung SMPN 1 Pakem Tahun 2017 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dengan Surat Nomor. 800/347/430.9.9.27.015/2017 tanggal 15 Desember 2017.<br /><br />Dalam Laporan Penanggungjawaban tersebut, terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki  telah memasukkan dan melampirkan faktur-faktur fiktif sebagai berikut ; Faktur fiktif Toko Budi Jaya sebesar Rp75.375.500; Faktur fiktif  saksi Arjall sebesaer Rp50.560.000; Faktur fiktif saksi Muhammad sebesar Rp25.310.000; Faktur fiktif saksi Adnan sebesar Rp80.967.740,</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinaVF2Sxd8urDPO4H5uu5KF1cQrsQzGa9qnL-qclOX6bUaRuQT9_7Mu8oFVxJNCu-eGCxacblq2Dzjyesnk1FihxHlGxoqT7v9gcoTXZqUAEj3vyj61jBsvgSYNXCmgx5m6kI91KLu-M4/s1600/m.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinaVF2Sxd8urDPO4H5uu5KF1cQrsQzGa9qnL-qclOX6bUaRuQT9_7Mu8oFVxJNCu-eGCxacblq2Dzjyesnk1FihxHlGxoqT7v9gcoTXZqUAEj3vyj61jBsvgSYNXCmgx5m6kI91KLu-M4/s640/m.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan Laporan hasil perhitungan oleh Tim Ahli Kontruksi dari  Universitas Jember, September 2019 yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Proyek Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Tahun 2017 di Desa Patemon Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya laporan didokumen dan RAB, ketidaksesuaian tersebut terlihat dari perbedaan volume pekerjaan<br /><br />Hasil perhitungan oleh Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Jember menunjukkan, adanya perbedaan votume dan anggaran biaya antara RAB dan LPJP di dokumen dengan Pemeriksaan Fisik di lapangan pada pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP Negeri 1 Pakem,  Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso<br /><br />Dari perbedaan volume ini didapat selisih biaya pada beberapa item pekerjaan. Dari hasil perhitungan didapatkan total angaran biaya pada RAB didokumen sebesar Rp500.000.000, kemudian untuk hasil perhitungan setelah dilakukannya pemeriksaan fisik dilapangan yakni sebesar Rp381.500,000. Sedangkan hasil perhitungan setelah dilakukannya pemeriksaan fisik dilapangan berdasarkan LPJP sebesar Rp369.958.418.00<br /><br />Maka dapat disimpulkan, bahwa terdapat perbedaan anggaran biaya antara RAB di dokumen dengan Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pada Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP Negeri 1 Pakem,  Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso yakni sebesar Rp118.500.000. Sedangkan untuk selisih antara LPJP di dokumen dan di lapangan sebesar Rp129.991.582<br /><br />Perbuatan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem dan selaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP Negeri 1 Pakem Tahun 2017 dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Rehab Gedung SMPN 1 PAKEM Tahun 2017 sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan : <br /><br />1. Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara a) Setiap Pejabat Negara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud; 2. Pasal 59 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; a) Setiap kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku<br /><br />2. Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.<br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Rehabilitasi Gedung SMPN I Pakem Tahun 2017 oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X.700/53/430.8/2019 tanggal 04 November 2019, ditemukan kerugian keuangan negara sejumtah Rp129.747.578 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Depalan Rupiah).<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem dan selaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung sMP Negeri 1 Pakem mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp129.747.578 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Depalan Rupiah).<br /><br />Perbuatan terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 8 atau pasal 9 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen)</div>

News Tipikor Kepala SMPN 1 Pakem Bondowoso Dituntut 1.6 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Drs. Harsana Bin Mardjuki, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Kabupaten Bondowoso adalah terdakwa adalah te...

»

Dugaan Korupsi DD Rp56 Juta, Kades Sumber Rejo Kab. Bondowoso Dituntut 2 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="640" data-original-width="619" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDVcBrfCypTg6bPxrUzrzW8QjXjEoX_ZqHc9rVwEA_9t4EjivOCmpQUDXdbq3q714mMnHJZ_mEDd0XM8tsm_SkC9QjqxmUgp2fujzvJeaxP-noqPS7txUB5e-NMzEN-VHfmaYGkkWiWdY/s640/Hari.jpg" width="618" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><u>Terdakwa Hari Prestiawan :</u> Saya tidak tau kenapa Tuntutan Jaksa</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">                                             begitu. Awalnya saya hanya diperiksa 2</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">                                             kali langsung tersangka. Uang kerugian</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">                                             negara sebesar Rp56 juta dalam </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">                                             tuntutan Jaksa, sudah saya </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">                                             serahterimakan pada saat Sertijab</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">                                             karena saya menguundurkan diri dalam</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">                                             Pileg, jauh sebelum kasus ini ada. Dan</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">                                             itu masuk dalam LPJ juga ada di </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">                                             Rekening Desa</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Tak sedikit Kepala Desa yang dipenjarakan karena terseret kasus Korupsi penyelahgunaan duit Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD, tak pandangbulu, apakah jumlahnya jutaan, puluhan juta atau ratusan juta. Bila ada laporan ke APH (aparat penegaak hukum) pasti dipenjarakan. Apalagi bila terbukti dipersidangan, Majelis Hakim sudah pasti menghukumnya.<br /><br />Namun, bila kerugian negara itu sudah dikembalikan jauh sebelum APH melakukan penyelidikaan maupun penyidikan, masihkah tetap si Kepala Desa atau pejaabat itu tetap dipenjarakan sebagi terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi ?<br /><br />Tidak hanya itu, proses penanganan kasus inipun super kilat. Pemeriksaan hanya berlangsung sebanyak 2 kali, yaitu pada Mei 2019 dan November 2019. Desember 2019, perkara inipun diserahkan dari penyidik ke JPU, lalu pada tanggal 7 Januari 2020, kasus inipun mulai disidangkan.<br /><br />Inilah yang dipertanyakan oleh Hari Prestiawan, selaku Kepala Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso dalam kasus perkara Korupsi DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp56.400.000 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan hasil penghitungan Inspektorat Kabupatena Bondowoso Nomor: X.700I37I430.8I2019 tanggal 1 Agustus 2019.<br /><br />Menurut terdakwa Hari Prestiawan, selaku Kepala Desa yang berakhir hingga tahun 2021, naamun telah mengundurkan diri pada Juni 2018, dengan alasan karena mencalonkan sebagai Caleg (calon Legislatif atau DPRD). <br /><br />“Masa Jabatan Kades sampai tahun 2021, saya mengundurkan diri pada tahun 2018 karena saya maju sebagai Caleg dan sertijab pada Juni 2018,” kata terdakwa kepada beritakorupsi.co sesuai persidangan tuntutan, pada Selasa, 3 Februari 2020<br /><br />Terdakwa Hari Prestiawan menceritakan, pada saat sertijab dengan penggantilnya yaitu Herno selaku Plt. Kades, terdakwa Hari Prestiawan sudah menyeraahkan sisa anggaran sebesar Rp55 juta lebih. Dan bahkan terdakwa Hari Prestiawan mengatakan, bahwa sisa anggaran tersebut sudah masuk dalam LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) serta ada dalam buku rekening Desa.<br /><br />“Pada saat sertijab, sisa anggaran itu sudah saya serahterimakan. Sisa anggaran itu ada dalam LPJ dan ada dibuku Rekening. Saat Herno salaku Plt. Kades saat itu ketika dihadirkan sebagai saksi di persidangan, mengakui,” ujar terdakwa Hari<br /><br />Saat ditanya tentang tntutan JPU, terdakwa justru merasa heran. Namun terdakwa menduga, bahwa tuntutan JPU Kejari Bondowoso, karena terdakwa tidak menuruti permintaan Jaksa untuk mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp56,4 juta.<br /><br />Yang membut heran terdakwa adalah, pemeriksaaan yang dilakukan oleh penyidik Kejari Bondowoso terhadap dirinya hanya berlangsung duakali, yaitu pada saat dirinya dipanggil untuk pertamakalinya sebagai saksi pada Mei 2019. Dan yang kedua, pada November 2019, dimana Hari Prestiawan langsung dijadikan sebagai tersangka. <br /><br />Pada Desember 2019, perkaranyapun diserahkan dari penyidik ke JPU, dan pada tanggal 7 Januari 2020, dirinyapun mulai diadili sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.<br /><br />“Saya nggak tau, mungkin karena saya tidak mau menngembalikan uang itu, karena saya tidak merasa merugikan keuangan negara. Saya hanya diperiksa sebanyak 2 kali. Yang pertama pada Mei 2019 sebagai saksi. Yang kedua pada November 2019 langsung menjadi tersaangka. Desember 2019 diserahkan ke JPU, dan pada tanggal 7 Januari sudah sidang,” ucap tersangka.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibDpR8aD0MDFP3UMHtx1dOk03DLTnbjdLQQN02u4AkFmq6RSGZ-GuvpUdqMs9BHe82VygVLt_-kVDE0Xfw1vY30qX41un58jzje4UZsR0FxRZW0LSgOA2V_t4_ofq74vW-_9MEX1Zp-cw/s640/Hartono2.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Hartono (Kades)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Sementara dalam persidangan yang berlangsung di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (Selasa, 3 Februari 2020), adalah agenda pembacaan surat tuntutan JPU terhadap ke- 4 terdakwa dengan masing-masing perkaraa terpisah. Persidangan tersebut diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti, sementara terdakwa Hari Prestiawan, Harsana dan terdakwa Agus Prayitno didampingi Tim Penasehat Hukumnya, M. Nuril dkk. Sedangakan terdakwa terdakwa Hartono, didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu Haryono</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam surat tuntutan JPU, Keempat terdakwa dalam kasus Korupsi yang berbeda, sama-sama dijerat dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun tuntutan pidana penjara yang dijatuhkan JPU kepada masing-masing terdakwapun berbeda-berbeda pula sesuaai dengan “amal perbuatannya”.<br /><br /> “Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (Satu). Menyatakan terdakwa Hari Prestiawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />2 Dua). Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Hari Prestiawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) dengan perintah supaya terdakwa segara ditaahan. Membayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. <br /><br />3 (tiga). Menghukum Terdakwa Hari Prestiawan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp56.400.000 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)  dengan ketentuan apabila Terdakwa Hari Prestiawan tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan,” ucap JPU diakhir surat tuntutannya<br /><br />Pada sidang sebelumnya, di ruang sidang dan Majelis Hakim yang sama, JPU Kejari Bondowowo juga menuntut terdakwa Hartono, selaku Kepala Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso dalam kasus dugaan Korupsi ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp45 juta berdasarkan hasil audit yang dilakuan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X.700/53/430.8/2019 tanggal 04 November 2019<br /><br />Terdakwa Hartono dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta tuntutan pidana berupa membayar uang pengganti (sudah dititipkan melalui JU) sebesar Rp45 juta subsidair pidana penjara selama 1 bulan.<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris memberikan kesempatan terhadap terdakwa Hari Prestiawan (dan terdakwa Harsana) maupun melalui Tim Penasehat Hukumnya M. Nuril dkk untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya dalam waktu sepekan. Namun karena Tim Penasehat Hukum Ketiga terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk diberi waktu dalam 2 pekan. Ketua Majelis Hakimpun mengabulkannya.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Hari Prestiawan Ade Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo, pada kurun waktu dari tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen Kabupaten, Bondowoso Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi.<br /><br />Terdakwa Hari Prestiawan Ade Sudarsanto secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Sumber Rejo berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bondowoso TA 2017, maka jumlah perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) Sumber Rejo sebesar Rp482.115.291, dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penglokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (DD) Kabupaten Bondowoso TA 2017, maka jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Sumber Rejo sebesar Rp815.722.137,99<br /><br />Kemudian Peraturan Bupati Bondowoso tersebut disusun dan disahkan dengan Peraturan  Desa Sumber Rejo Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Rejo TA 2017  Rp815.722.138 Alokasi Dana Desa TA 2017, anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp484.676.458<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtfnV-hQQ50rIj0kx5Glk0H3xVOy3g6CHkTXqmKJ2VG_9ldofKC7NznP-n6Y3z-G020y4VH4ExpA86_uwsq47473lNsCgibATGfQn4e3zpBBTcEydjyZ6YxcbtAqr80b-SELGOHk7zoPA/s640/Hari1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sumber Rejo TA 2017 dengan pagu Dana Desa (DD) sebesar Rp815.722.138,  dimana dalam pagu Dana Desa (DD) tersebut terdapat item untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesataraan Berbasis Desa (Getar Desa) sebesar Rp45.000.000<br /><br />Untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo, saksi Achmad Jaelani selaku Ketua Penyelenggara PKBM  dengan saksi Cristina Iriani Pudji Astuti selaku Koordinator Getar Desa Sumber Rejo, menyusun Data Warga Belajar Paket A, B dan C Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen Tahun 2017 sebagai berikut ; Paket A sebanyak<br /><br />2 orang, Paket B 16 orang dan Paket C 12 orang dengan Jumlah keseluruhan 30 orang. Selanjutnya Data Warga Belajar tersebut diserahkan kepada terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo.<br /><br />Kemudian antara tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 November 2017, terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto dengan saksi Riskawati selaku Bendahara Desa Sumber Rejo mendatangi Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur menarik uang Dana Desa (DD) dari Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 3511190604910001 sejumlah Rp815.722.138 sebesar Rp815.722.138 dan kemudian diserahkan kepada terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto. Uang sebesar Rp815.722.138 yang dibawa oleh terdakwa termasuk didalamnya uang untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesataraan Berbasis Desa (Getar Desa) sebesar Rp45.000.000.<br /><br />Sekitar bulan Juli 2017, saksi Achmad Jaelani dengan saksi Cristina Iriani Pudji Astuti menunjuk Tutor sebagai yaitu saksi Retno Prasetyo, saksi Agus Bontoro, saksi Suwarsiningsih, saksi Fauzi Retno, saksi Joni Iskandar, saksi Muriana, saksi Syaiful Bahri, saksi Warsidi dan saksi Sutarji untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di SDN Sumber Rejo, dan berjalan hanya sekitar Bulan Juli sampai dengan Bulan Agustus 2017 selanjutnya tidak ada kegiatan belajar mengajar lagi.<br /><br />Uang sebesar Rp45.000.000 tidak dipergunakan oleh terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo Tahun 2017 dan hingga tanggal 31 Desember 2017, terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp45.000.000 ke Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 3511190604910001 namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa<br /><br />Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Sumber Rejo berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 71 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bondowoso TA 2018, sesuai lampiran, maka jumlah perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) Sumber Rejo Rp453.922.052,-. dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor '. 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (DD) Kabupaten Bondowoso TA 2018, sesuai lampiran, maka jumlah perubahan Dana Desa (DD) Sumber Rejo Rp832.034.000<br /><br />Kemudian Peraturan Bupati Bondowoso tersebut disusun dan disahkan dengan Peraturan Desa Sumber Reio Nomor  02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor ? 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Rejo TA 2018, untuk Dana Desa (DD) Tahun 2018 sebesar Rp832.034.000, dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Rp453.922.052<br /><br />Pada tanggal 26 Februari 2018 terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo dengan saksi Riskawati selaku Bendahara Desa Sumber Rejo mendatangi Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur menarik uang Dana Desa (DD) dari Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 3511190604910001 keseluruhannya sebesar Rp160.000.000 kemudian setelah uang sebesar Rp160.000.000 diterima dari Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur oleh terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto dengan saksi Riskawati, kemudian uang sebesar Rp160.000.000 oleh terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto sebesar Rp10.000.000 diserahkan kepada saksi Riskawati dan sisanya sebesar Rp150.000.000 dibawa oleh terdakwa dan berkata “Nanti Retno Prasetyo datang untuk mengambil uang tersebut".<br /><br />Setelah saksi Riskawati sampai dirumah, saksi Retno Prasetyo menelepon saksi Riskawati mau mengambil uang. Kemudian sekitar Jam 16.00 Wib, saksi Retno Prasetyo datang ke rumah saksi Riskawati mengambil uang sebesar Rp8.400.000. Dan keesokan harinya, pada tanggal 27 Februari 2018, terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto mengambil sisa uang sebesar Rp1.600.000 dari saksi Riskawati.</div> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="711" data-original-width="984" height="462" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2V0rStkhCKx3-lsZ32lpc6B4I7Tq4PQiVYf_CyYh_wCcHcQGnUlwTENvZ4P7_ZkqEBVosrP4COtNPpwjIXTOisoP2yB0KkTrVXmmsa2Rx2G2pph4qqkuOsLKTF7IYjsypUuTZukwT5bQ/s640/1.+hartono.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Uang sebesar Rp160.000.000 termasuk didalamnya uang untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Tahun 2018 sebesar Rp11.400.000.<br /><br />Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo padaTahun 2018 tidak dilaksanakan. Dan uang sebesar Rp11.400.000 tidak pergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo Tahun 2018 namun dipergunakakan untuk kepenting terdakwa.<br /><br />Dan hingga tanggal 6 Agustus 2018, uang sebesar Rp11.400.000 tidak dikembalikan oleh terdakwa ke Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 3511190604910001 namun digunakan untuk kepentingan pribadi<br /><br />Pada tanggal l6 Agustus 2018, terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/581/430.4.2/2018,<br /><br />Perbuatan terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesataraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo TA 2017 dan TA 2018 sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 29 Kepala Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga. pihak lain. dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang. tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;<br /><br />2. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa: a. Pasal 91, Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa; b. Pasal 94 : Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1(satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.<br /><br />3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 3. Pasal 2 : Dana Desa dikelola secara tertib. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan. dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.<br /><br />4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa : a. Pasal 2 ;  1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel. partisipatif serta ditakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; 2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.<br /><br />b. Pasal 24 ; 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa; 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzN5Uafjos0j5NglDZdvmJxuu1B3ctYUNtaQD8owrwgBeJ4iwjc88kTNHMdVvzWh6QVvg9Zs9w0VrbIhRT69JFTDhxZttoJy-AGBHYVXDKd4Z5ruWOsVnAdW5Kfw9sllkzg5U00IJU5rM/s640/Hari.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> 5. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab " Asas Umum Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas : a. akuntabel yaitu setiap penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan dapat dipenanggungjawabkan secara tisik maupun administratif sesuai ketentuan perundang-undangan; b. tertib yaitu keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung “dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan c. disiplin anggaran yaitu penggunaan dana harus sesuai dengan kegiatan dan pagu anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan APBDesa (DPA)/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).  Ayat (2), Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.<br /><br />6. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 37 Tahun 2017 Jo. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesataraan Berbasis Desa Tahun 2017 dan Tahun 2018, Bab I Pendahuluan, A. Latar Belakang : Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa yang disingkat GETAR DESA adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahaan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. <br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) dengan Sumber Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2017 - 2018 oleh Kepala Desa Sumber Rejo,  Kecamatan ljen, Kabupaten Bondowoso oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X.700I37I430.8I2019 tanggal 1 Agustus 2019, ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp56.400.000 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Akibat perbuatan terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto selaku Kepala Desa Sumber Rejo mengakibatkan kerugian keuangan negara selumlah Rp56.400.000 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).<br /><br />Perbuatan terdakwa Hari Prestiawan Bin Sudarsanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3, atau pasal 8 atau pasal 9 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen)</div>

News Tipikor Dugaan Korupsi DD Rp56 Juta, Kades Sumber Rejo Kab. Bondowoso Dituntut 2 Tahun Penjara

Terdakwa Hari Prestiawan : Saya tidak tau kenapa Tuntutan Jaksa                                              begitu. Awalnya saya ha...

»

Empat Terdakwa Korupsi Dituntut Berbeda Dengan Kasus Yang Berbeda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="596" data-original-width="596" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmFFlWsbYsT0u4HZ5p6OyhCeF6byHuMWmdA5yCOMg6SvDovrXt5v7Fc-LO9n3xWX_uvgDEWL1PNS3EaLB5c3Z5fj68VtbvPcrXl0MNjkhdpZQuzmqQMhj_PhcuBEe5N-DW5s8CSXTzoFc/s640/z.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejari Bondowoso menuntut Empat orang terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) Kepala Sekolah (SDN dan SMPN) dan 2 (dua) selaku Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso dalam kasus Korupsi yang berbeda dengan tuntutan pidana penjara yang berbeda pula.<br /><br />Tuntutan pidana penjara oleh JPU Kejari Bondowoso terhadap Keempat terdakwa dalam kasus yang berbeda ini terlihat “unik” dan menarik. Menariknya, karena terdakwa dari setiap kasus dugaan Korupsi hanya satu orang. Yaang “unik” adalah, tuntutan subsidair dari atas uang pengganti. Sebab uang pengganti yang jauh lebih besar, tetapi subsidair pidana penjara malah lebih singkat.<br /><br />Yaitu tuntutan pidana berupa membayar uang pengganti sebesar Rp129 juta, dengan subsidair pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan. Sedangkan tuntutan pidana uang pengganti Rp72 juta, subsidair pidana penjara selama 10 bulan. Dan tuntutan pidana uang pengganti sebesar Rp56 juta dengan subsidair pidana penjara selama 1 tahun dan 5 bulan. Sedangkan tuntutan pidana uang pengganti sejumlah Rp45 juta, subsidair pidana penjara selama 1 bulan.<br /><br />Nah, Keempat terdakwa itu adalah terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Bondowoso, dalam kasus dugaan Korupsi proyek pekerjaan Rehabilitasi gedung SMPN 1 Pakem yang merugikan keuangan negara sebesar  Rp129.747.578<br /><br />Oleh JPU Kejari Bondowoso, Terdakwa Harsana dituntut pidana penjara selama 1 tahuun dan 6 bulan, denda sebesaar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Serta tuntutan pidana membayar uang pengganti senilai Rp129.747.578 subsidair pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan<br /><br />Kemudian terdakwa terdakwa Hari Prestiawan, selaku Kepala Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso dalam kasus perkara Korupsi ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp56.400.000 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan hasil penghitungan Inspektorat Kabupatena Bondowoso Nomor: X.700I37I430.8I2019 tanggal 1 Agustus 2019.<br /><br />Terdakwa Hari Prestiawan ini, dituntut pidana penjara selama 2 tahun,, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Membayar uang pengganti senilai Rp56.400.000 dengan subsidair pidana penjara selama 1 tahun dan 5 bulan.<br /><br />Dan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD, M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo Bondowoso,  dalam kasus dugaan Korupsi Program Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukorejo, yang kerugian keuangan negara sejumlah Rp72.158.499<br /><br />Terdakwa Agus Prayitno dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurunggan, serta tuntutan pidana berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp72 juta subsidair pidana penjara selama 10 bulan<br /><br />Serta terdakwa Hartono, selaku Kepala Desa Kepala Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen,  Kabupaten Bondowoso dalam kasus yang sama yaitu ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp45 juta berdasarkan hasil audit yang dilakuan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X.700/53/430.8/2019 tanggal 04 November 2019<br /><br />Untuk terdakwa Hartono, JPU menuntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta tuntutan pidana berupa membayar uang pengganti (sudah dititipkan melalui JU) sebesar Rp45 juta subsidair pidana penjara selama 1 bulan.<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris memberikan kesempatan terhadap terdakwa Harsana, Hari Prestiawan dan terdakwa Agus Prayitno melalui Tim Penasehat Hukumnya M. Nuril dkk untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya dalam waktu sepekan. Namun karena Tim Penasehat Hukum Ketiga terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk diberi waktu dalam 2 pekan. Ketua Majelis Hakimpun mengabulkannya.<br /><br />Hal yang sama juga disapaikan Penasehat Hukum terdakwa Hartono, yaitu Haryono agar diberi waktu 2 pekan untuk menyusun surat Pledoinya. Dan permoohonan itupun dikabukan oleh Ketua Majelis Hakim. (Jen)</div>

News Tipikor Empat Terdakwa Korupsi Dituntut Berbeda Dengan Kasus Yang Berbeda

BERITA KORUPSI .CO – JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejari Bondowoso menuntut Empat orang terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) Kepala Se...

»

Ketua Majelis Hakim Akan Bacakan Putusan Tanpa Tuntutan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRlyeg3hMr4JY8rN84ksIwTK8SE1nM-NyUlrLNY32l4uSjAj8PkbPQftvEaOqUrgf5xBv01b1rnmZFnwn8eoo18SP43CwpPa8jdVYZtjnhkTZNYifwLlHMGOAldv5dPxyO2YZxKKkdU9c/s640/2.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Yudono selaku Kepala Desa (kiri)  dan terdakwa Bambang Nuryanto (Ketua BPD)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;"><u>JPU Kejari Kab. Pasuruan, </u></span></b><span style="font-size: large;">“Masa penahanan dari PN yang kedua berakhir tanggal 24 Februari dan dari PT 60 hari sampai April. Tapi karena saya tidak bawa penetapannya makanya saya diam aja.”</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">BERI<span style="color: red;">TAKORUPSI</span>.CO –</span></b> “Tanpa tuntuan putusan dapat dibacakan. Putusan tidak harus berdasarkan tuntutan tapi berdasarkan dakwaan dan fakta-fakta persidangan. Tanggal 13 (13 Februari 2020) kami akan bacakan putusan” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Rochmmad kepada JPU Kejari Kabupaten Pasuruan<br /><br />Ucapan itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Rochmad bersama 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan Samhadi serta Panitra Pengganti (PP) H.Usma dan Haryono diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dalam sidang perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Tahun 20l3 s/d Tahun 20l7 seluas 30.770,53 M2, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.90l.660.979 (Dua Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negarayang dilakukan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanguna) Perwakilan Jawa Timur : SR Nomor 703/PW13/S/20l9, tanggal 17 September 2019 dengan terdakwaYudono selaku Kepala Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan dan Bambang Nuryanto selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang didampingi penasehat Hukumnya, Suryono Pane dkk<br /><br />Alasan Ketua Majelis Hakim mengatakan akan membacakan putusan tanpa tuntutan, karena  agenda pembacaan surat tuntutan dari JPU Kejari Kabupaten Pasuruan terhadap kedua terdakwa sudah satu bulan tertunda, sementara masa penahana terdakwa akan habis pada tangggal 23 Februari 2020<br /><br />Bahkan Ketua Majelis Hakim juga menyampaikan hal yang sama kepada Tim Penasehat Hukum terdakwa, kalau tanggal 9 (9 Februari 2020) tidak menyaampaikan Pledoi atau pembelaan<br /><br />“Ini masa tahanannya sudah hampir habis. Masa tahanan beraakhir taanggal 23. Jadi Tuntutan tanggal 9, Pledoi tanggal 11. Putusan akan kami bacakan tangggal 13 (13 Februari 2020). Jadi kalau tidak bisa, kami tinggal. Saya tidak pernah menundaa putusan,” kata Ketua Majelis Hakim Rochmad dengan tegas<br /><br />Apa yang disampaikan Ketua Majelis Hakim Rochma akhirnya diterima oleh JPU mauppun Tim Penasehat Hukum Kedua terdakwa. Walau terlihat rasa kecewa dari Tim Penasehat Hukum terdakwa karena waktu yang begitu singkat yang hanya 2 hari untuk menyusun surat Pledoi.<br /><br />Seuasai persidangan, kepada beritakorupsi.co, JPU Kejari Kab. Pasuruan mengatakan, bahwa masa penahanan dari PN (Pengadilan Negeri) nntuk yang kedua berakhir tanggal 24 Februari  2020, dan  masa penahanan dari PT (Pengadilan Tinggi), 60 hari sampai April 2020. <br /><br />“Masa penahanan dari PN yang kedua berakhir tanggal 24 Februari, dan dari PT 60 hari sampai April. Tapi karena saya tidak bawa penetapannya makanya saya diam aja tadi. Dan ini (.....sambi menunjukkan dar yang ada di Hpnya) akan kami sampaikan dalam tuntutan nanti,” kata JPU</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwZwkB5nTLFLJuMSRkT05PUwzTz529_CWUWXr5u-cSlvKh_BloYc0y_uQGHjxIaNwYNm2B0XEuF-VsES93W-GeWIfWWOxJfIOQPMTwyKBWVKdhSA1B4m0-OZegQMcjkDlVyqMcQYkb8CU/s640/8.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Yudono bersama-sama dengan (terdakwa) Bambang Nuryanto (berkas perkara dalam Penuntutan terpisah) pada hati yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan tahun 2013 s/d tahun 2017 bertempat di Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut <br /><br />Tanah di Dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP: 35.14.l30.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa Bulusari tidak terdaftar sebagai Aset Desa dalam inventarisir Aset Desa Bulusari<br /><br />Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Berita Acara Koordinasi dengan tegas menerangkan bahwa Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana di dalam SPPT dengan NOP: 35.14.l30.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa belum di daharkan dan belum memiliki Nomor Induk Bidang Tanah (NIBT) dalam mgister Bi dan Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan status tanah tersebut mas]? merupakan tanah bebas yang belum dilekati suatu hak.<br /><br />Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP: 35.14.l30.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa (Tanah P-2) memiliki luas 46.505 M2 berdasarkan hasil Perhitungan Petugas Ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan dengan batas batas lokasi sebagai berikut : <br /><br />Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kampung yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I menuju Jurang Pelen II, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan,;  Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pribadi milik terdakwa Yudono dan PT Wirabumi yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan,;  Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik CV. Punika (Galian 86) dan PT Wirabumi termasuk wilayah Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan,; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warga yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusan, Kec. Gempol Kab. Pasuruan, dan tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP ; 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa adalah tanah peninggalan yang dahulu dikelola oleh warga Desa Bulusari<br /><br />Tanah tersebut dianggap sebagai tanah yang dikelola oleh warga desa dan menjadi aset peninggalan Desa Bulusari, sehingga Pada Tahun 1996, Pemerintah Desa Bulusari mendaftarakan objek tanah tersebut sebagai objek pajak bumi dan bangunan (PBB, sehingga tanah tersebut masuk dalam Peta Blok Desa Bulusari<br /><br />Terhadap penerbitan SPPT PBB oleh KPP Pratama atas objek pajak atas Tanah dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan karena pada saat SPPT PBB di terbitkan, pihak pemohon yakni pemerintah Desa Bulusari telah menyerahkan syarat-syarat administrasi berupa bukti-bukti kepemilikan tanah<br /><br />SPPT PBB dengan NOP : 35.14.130.009.0l2-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa sejak di terbitkan Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2014, beban pajak objek tanah tersebut di bawah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dimasukan ke dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Desa Bulusari (DHKP), sehingga beban pajak untuk Tanah tersebut di bayar dengan menggunakan uang Kas Desa Bulusari<br /><br />Namun sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018, beban pajak tersebut naik lebih dari Rp500.000, sehingga tidak diketahui siapa yang membayarnya karena SPPT PBB langsung diantarkan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Bulusari<br /><br />Karena Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa dianggap sebagai tanah yang dikelola oleh Desa sehingga berdasarkan rapat / musyawarah desa di Tahun 2013, Tanah milik Desa Bulusari yang terletak di Dusun Jurang Pelen I tersebut disepakati, dipergunakan untuk penambalan jalan di Dusun Jurang Pelen I menuju jurang Pelen II Desa Bulusari </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO3GlGj2eroLOIzsygHeO1nZqaSPqxz6JwlbsYkY9LW1tfEomDys5i9HtJFuBujrtZEAD3mUPV3O2vn4wv9nHKWZdXN_UeImox5QGLnhJsnuGbOE6o7J9hojSHxc1JyEdGiRmuGO6VcEA/s640/3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Kepala Desa terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kab. Pasuruan dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Bambang Nuryanto, kemudian memanfaatkan momen persetujuan desa tersebut untuk melakukan pengerukan dan penggalian tanah, kemudian tanah urug dan Sirtu tersebut dijual tanpa sepengetahuan perangkat Desa bulusari. Penambalan jalan di Dusun Jurang Pelen I menuju jurang Pelen II Desa Bulusari, mulai dilaksanakan oleh terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari dengan menggunakan peralatan milik terdakwa sendiri yaitu 2 (dua) unit Back Ho, 1 (satu) unit Loader, 14 (empat belas) unit tronton dan dibantu 2 (dua) unit Tronton milik Bambang Nuryanto selaku ketua BPD Bulusan<br /><br />Pelaksanaan penambalan jalan di Dusun Jurang Pelen I menuju jurang Pelen II Desa Bulusan dilakukan pada tanggal 06 Maret 2013 selama 1 (satu) hari. Lokasi pengambilan tanah untuk penambalan jalan tersebut berlokasi di Tanah Persil tepatnya di Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana dalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa,. Selain menjabat sebagai Kepala Desa, terdakwa merupakan pemilik dari CV. Iva Jaya yang bergerak di bidang material, yaitu penyediaan pengurugan dan bescaus serta sirtu<br /><br />Alat berat maupun kendaraan operasional CV. Iva Jaya milik terdakwa Yudono antara lain :  unit Truk tronton yang di parkir di Garasi Dusun Sumber Pandan, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan,; Pemecah batu (gilingan) yang berada di Dusun Jurang Pelen I RT. 01 RW.17 Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan,; 1 unit Loader yang di parkir di Dusun Jurang Pelen 1 RT. 01 RW.17 Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan <br /><br />Setelah penambalan jalan dengan menggunakan sirtu dari Tanah Kas Desa tersebut selesai dilakukan selama 1 (satu) hari, terdakwa Yudono tetap mengambil/ menggali Tanah tersebut yang dipergunakan untuk ditimbun di tanah milik terdakwa Yudono, dan sebagian lagi dijual oleh untuk Beskos (bahan untuk dasaran pembuatan jalan) yang dikirim ke wilayah Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik<br /><br />Pelaksanaan penggalian tanah urug maupun sirtu di Tanah tersebut pada Tahun 2013, dilakukan terdakwa Yudono selama 10 haridengan  menggunakan Back Ho yang dipinjami oleh PT. JKS, sedangkan untuk pengangkutannya menggunakan 14 (empat belas) unit tronton milik terdakwa dan dibantu 2 (dua) unit Tronton milik saksi Bambang Nuryanto (ketua BPD Bulusan), yang hasil penjualan sirtu digunakan oleh terdakwa sendiri dan tidak disetor ke kas desa Bulusari. Pada saat terdakwa melakukan pengambilan sirtu di lokasi TKD, untuk 1 (satu) truk bisa mengangkut 2 rit (2 kali pengiriman), sehingga usaha milik terdakwa 1 (satu) hari bisa memberangkatkan sekitar kurang lebih 10 truk atau kurang lebih 20 rit<br /><br />Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa di Dusun Jurang Pelen I sudah habis dan berlubang dengan panjang 150 meter dan lebar 50 meter serta tinggi sampai ke dasar pengerukan dengan penjelasan dari puncak tebing ke permukaan lubang/ kubangan + 7 meter dan dari permukaan lubang atau kubangan + 8 meter sehingga total ketinggan penggerukan sebesar + 15 meter. Tanah galian yang dikeruk oleh terdakwa Yudono sebagian besar dijual untuk kepentingan pribadi terdakwa dan atas hasil penjualan tanah galian tersebut tidak pernah disetorkan/ dilaporkan sebagai pendapatan Desa Bulusari.<br /><br />Pada bulan Oktober Tahun 2016, terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari, mengirimkan surat Nomor : 141.1I69/424.212.2008/2016 tertanggal 05 Oktober 2016 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dengan tujuan, memberitahukan bahwa Kepala Desa Bulusan telah merekomendasikan lokasi pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R di tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001 .0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa (Tanah P-2).<br /><br />Selain itu, terdakwa selaku Kepala Desa Bulusari mengirimkan surat keterangan Nomor : 145.4/490.424.212.2008/2016 yang menyatakan, bahwa Desa Bulusari mempunyai Tanah Kas Desa di Dusun Jurang Pelen I yang terdaftar dalam persil nomor SPPT 35.14.130.009.012-0001.0 untuk lokasi pembangunan TPST 3R. /Dengan demikian, atas kedua surat tersebut menunjukan adanya kesadaran, keinsyafan serta pengetahuan terdakwa selaku Kepala Desa Bulusari atas Status Tanah yang terletak di Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari sebagai tanah kekayaan milik Desa / Tanah Kas Desa Bulusari<br /><br />Antara bulan November s/d Desember tahun 2017, Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa yang dahulu berupa Kebun Mangga yang berlokasi di dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, oleh terdakwa dan saksi Bambang Nuriyanto dengan mengatasnamakan CV. Punika, karena saksi Bambang Nuriyanto (Ketua BPD) merupakan wakil Direktur CV. Punika, namun penggalian tersebut pada Tahun 2017 tidak dikehendaki atau ditolak oleh sebagian besar warga Desa Bulusari,.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS8SB3DeSaFukiIrE-ELLGoGYTObYnrjbezs6m7HOckLgp6UCozHXleFDlBjszISuX-r0RGYXD-lLMjoj_hh-DxH05hpw9pTtFgvGKIxBqqmsYPiD2NuBqC43NR4RvT_XmO1dyfiFtlU8/s640/5.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sehingga Tahun 2017, penggalian atau pengerukan tanah yang dilakukan terdakwa selaku Kepala Desa atas ijin saksi Bambang Nuriyanto selaku Wakil Direktur CV. Punika di hentikan oleh Kepala Dusun Jurang Pelen I yakni Mayono, karena warga Desa Bulusari menolak kegiatan pengerukan tersebut. Kemudian pada tahun 2017, Drs. Moh. Ridwan selaku Camat Gempol didatangi oleh Bambang Nuryanto sebagai perwakilan dari CV. Punika dengan maksud, ingin merubah SPPT PBB tanah di Dusun Jurang Pelen I atas nama Kas Desa Bulusari dirubah menjadi atas nama CV. Punika.<br /><br />Hal tersebut dilakukan karena terdakwa selaku Kepala Desa dan Bambang Nuryanto sebagai Ketua BPD telah menyadari, bahwa tanah tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan serta diolah oleh terdakwa Yudono dan saksi Bambang Nuryanto sebagai Tanah SIRTU dan BESKOS.<br /><br />Bahwa Bambang Nuryanto ingin merubah pembayaran SPPT PBB di Dusun Jurang Pelen I atas nama Kas Deca Bulusari menjadi atas nama CV. Punika dengan membawa Surat Pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah tertanggal 29-11-1986 dan kwitansi pembayaran garapan tanah negara (P II) di Dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari. Bambang Nuryanto (Ketua BPD Bulusari) menyatakan, jika dirinya adalah wakil Direktur CV. Punika berdasarkan Foto copy Akta Pendirian CV. Punika Nomor : 19 sebagai Persekutuan Komanditer yang dibuat oleh Notaris Erlina Widjajanti Tanggal 15 Februari 1986<br /><br />Berdasarkan Foto Copy Akta Perubahan Perseroan CV. Puniika Nomor 33 tanggal 22 Februari 1986 pada pokoknya menyatakan, bahwa perseroan CV. Punika yang sebenarnya bukan milik para penghadap karena para penghadap hanyalah mewakili usaha desa. Jadi yang sebenarnya adalah para penghadap bersama-sama untuk diri sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama usaha Kas Desa Bulusari.<br /><br />Dengan demikian, menunjukan bahwa CV. Punika merupakan Persekutuan yang dijalankan oleh Desa atau merupakan Badan Usaha Milik Desa, sehingga segala bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh CV. Punika haruslah dilaksanakan berdasarkan musyawarah Desa dan keuntungan CV. Punika merupakan pendapatan Desa Bulusari<br /><br />Akta Perubahan Perseroan CV. Punika Nomor : 33 tanggal 22 Februari 1986 tersebut oleh saksi Bambang Nuryanto disembunyikan atau sengaja dihilangkan karena saksi Bambang Nuryanto seolah-olah meyakini jika surat tersebut ditunjukan kepada warga Desa Bulusari, terdakwa Yudono sebagai Kepala Desa Yudono dan saksi Bambang Nuryanto selaku Ketua BPD Desa Bulusari tidak akan leluasa melakukan kegiatan usaha pengerukan di tanah kas desa tersebut;<br /><br />Untuk melegalkan aksinya, saksi Bambang Nuryanto atas nama pribadi sekaligus bertindak selaku Perseroan Komanditer CV. Punika, membuat surat kuasa dan menunjuk saksi Suryono Pane, SH, Wiwin dan Mamat untuk mewakili CV. Punika membuat permohonan perubahan nama SPPT PBB atas nama Kas Desa menjadi Atas Nama CV. Purnika.<br /><br />Berdasarkan surat kuasa tersebut, saksi Suryono Pane, SH, Wiwin dan Mamat yang menerima kuasa dari saksi Bambang Nuryanto pada Tanggal 28 April 2017, membuat surat permohonan perubahan SPPT PBB kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dan mendesak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk melakukan mutasi wajib pajak terhadap SPPT PBB dengan NOP 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa yang ingin dirubah menjadi Atas Nama CV.Punika<br /><br />Pada tahun 2017, terdakwa Yudono slaku Kepala Desa yang punya kepentingan terhadap tanah Kas Desa, membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Tanah yang terletak di Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan adalah Tanah Milik CV. Punika. Kemudian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan melakukan verifikasi lapangan terkait dengan objek yang diajukan mutasi yang kemudian ditindak lanjuti dengan rapat intemal pada tanggal 09 Juni 2017, terkait pengajuan mutasi dengan hasil rapat disimpulkan, pengajuan mutasi PBB P2 CV. Punika melalui Kuasa Hukum Suryono Pane, SH belum bisa ditindaklanjuti prom mutasinya, menunggu kejelasan mengenai luas lahan dan status kepemilikan lahan yang dimaksud.<br /><br /> Kemudian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan mengadakan rapat dengan OPD terkait, yang dihadiri diantaranya Inspektorat Kabupaten Pasuruan, DPMD Kabupaten Pasuruan, Bagian Otonomi Daerah, Camat Gempol dan Kabag Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten, dari hasil rapat tersebut disimpulkan, pengajuan pemohonan mutasi Objek Pajak yang diajukan pemohon dalam hal ini CV. Punika belum dapat di proses menunggu kejelasan status daripada tanah tersebut.<br /><br />Kesimpulan yang diambil oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan diambil berdasarkan hasil rapat tertanggal 16 Juni 2017 yang pada pokoknya, ada penolakan dari beberapa warga Desa Bulusari yang datang ke Badan Keuangan Daerah, dan menyampaikan bahwa warga keberatan atas pengajuan mutasi dari CV. Punika karena SPPT tersebut tercatat di data SPPT PBB P2 sebagai Tanah Kas Desa.<br /><br />Sehingga atas pertimbangan tersebut disepakati, bahwa status tanah yang dimintakan permohonan perubahan objek tersebut masih bermasalah.<br /><br />Selanjutnya, Atas pertimbangan dari hail survey lokasi, dan hasil rapat yang dilakukan tersebut, Badan Keuangan Daerah mengirimkan surat kepada pemohon saksi Suryono Pane, SH selaku kuasa dari CV. Punika yang pada pokoknya memberitahukan, bahwa permohonan Mutasi Objek/Subjek Pajak dengan NOP 35.14.l30.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa belum bisa ditindaklanjuti sampai dengan ada kejelasan tentang Status Objek tersebut yang disepakati oleh Pihak-Pihak yang terkait.<br /><br />CV. Punika sebagai Perseroan / persekutuan Komanditer hanya melaksanakan kegiatan usaha selama 1 (satu) Tahun saja yaitu sejak Tahun 1986 sampai dengan Tahun 1987 kemudian setelah Tahun tersebut CV. Punika tidak lagi melaksanakan kegiatan usaha, bahkan CV. Punia tidak memiliki kantor resmi karena tidak pernah ada terpampang papan nama CV. Punika  di Kantor Desa maupun di wilayah Desa Bulusan termasuk di rumah anggota CV.Punika, tidak ada dibentuk suatu persekutuan, terlebih lagi CV. Punika tidak didaftarkan ijin usahanya pada Dinas Perijinan Kabupaten Pasuruan, sehingga keberadaan CV. Punika hanya dijadikan sebagai alibi atau usaha terdakwa Yudono dan saksi Bambang Nuryanto untuk menghindarkan diri dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya dengan penuh kesadaran;<br /><br />Perbuatan terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari dan saksi Bambang Nuryanto (Ketua BPD) yang melakukan pengerukan, penggalian dan pengolahan tanah yang kemudian menjual tanah tersebut dalam bentuk Sirtu / Beskos.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjluJMkud2HgU4QCMqv3c0uPQPlxmlrxim01gS-sc-fq13bzKy0zJ09TyJ1ZGYU4AXYN8mmiogtf4dJbYYyc_pbJ0xxsEOmfd7F_no7SYz4ZX1zM_odtPHZIkqKzIUvA1FKQnriBWgpkj8/s640/Terdakwa+Yudono+selaku+Kepala+Desa+%2528kiri%2529++dan+terdakwa+Bambang+Nuryanto+%2528Ketua+BPD%2529.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sedangkan diketahui dan disadari sepenuhnya oleh keduanya, bahwa Tanah tersebut mempakan Tanah Kas Desa atau setidak-tidaknya merupakan kekayaan milik daerah / desa tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut :<br /><br />1. Pasal 3 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang pada pokoknya menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan. efisien, ekonomis, efektif transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhalikan rasa keadilan dan kepatutan”;<br /><br />2. Pasal 77 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan “Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum. jimgsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabililas, dan kepastian nilai ekonomi dan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa<br /><br />3. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan. akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”<br /><br />4. Pasal 14 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan kekayaan desa (termasuk didalamnya tanah kas desa) yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan desa dan pendapatan desa tersebut wajib seluruhnya disetorkan pada Rekening Kas Desa”<br /><br />5. Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Deca Jo. Pasal 18 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan (termasuk didalamnya tanah kas desa) sebagaimana dalam pasal 12, pasal M. dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke Rekening Kas Desa”.<br /><br />Keuangan Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dijelaskan sebagai berikut : a. Hak Negara untuk memungut Pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman,; b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga,; c. Penerimaan Negara,; d. Pengeluaran Negara,; e. Penerimaan Daerah,; f: Pengeluaran Daerah,; g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, dan h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.<br /><br />Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka hasil pengerukan dan penjualan Tanah Kas Desa / tanah kekayaan milik desa yang seharusnya masuk ke dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara. Sehingga jika hasil penjualan tanah tersebut tidak masuk dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa dinilai sebagai kerugian keuangan negara<br /><br />Perbuatan yang dilakukan terdakwa Yudono sebagai Kepala Desa Bulusari dan Terdakwa Bambang Nuryanto selaku Ketua BPD dengan kewenangan yang melekat padanya sebagai Ketua BPD telah disalahgunakan secara melawan hukum yang berakibat pada kerugian keuangan negara atas hasil tanah yang dikeruk tidak disetorkan ke kas Desa maupun Kas Daerah<br /><br />Serta dilakukan pada tempat yang sama yaitu di Desa Bulusari dan dilakukan secara terus menerus dan berlanjut dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 20l7 yang dilakukan secara berlanjut.<br /><br />Untuk melakukan pengukuran atau perhitungan jumlah volume Tanah yang dikeruk atau digali, Penyidik telah melakukan Koordinasi dengan Ahli Tanah (Ahli Geodeshi) sekaligus mendampingi Ahli dalam melakukan pengukuran volume Tanah berdasarkan surat yang dikirimkan kepada Rektor Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang Up. Dekan Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan melalui surat Nomor : 4l3/O.5.40/Fd.l/lO/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018, Perihal Bantuan Ahli untuk melakukan pengukuran dan perhitungan atas volume hasil galian tana.<br /><br />Ahli Geodeshi Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang melalui Dekan Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan berdasarkan keahliannya, telah melakukan perhitungan volume tanah yang digali, dan telah mengirimkan Laporan Akhir Hasil Perhitungan Volume Galian Tanah Bengkok Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Tertanggal 05 April 20l9 yang Ma pokoknya, volume Tanah yang telah digali atau di keruk di lokasi Tanah Kas Desa Bulusari adalah sebesar 30.770,53 M2 (Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Koma Lima Puluh Tiga Meter Kubik)<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa Yudono sebagai Kepala Desa dalam melakukan pengerukan dan penjualan tanah urug Tanah Kas Desa / tanah kekayaan milik desa yang tidak masuk dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa, mengakibatkan kerugian keuangan Negam sebesar Rp2.90l.660.979 (Dua Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Deca (TKD) Bulusari,  Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasunian Tahun 20l3 sld Tahun 20l7, SR Nomor 703/PW13/S/20l9, tanggal 17 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Auditor BPKP Jawa Timur.<br /><br />Perbuatan terdakwa Yudono (dan Bambang Nuryanto) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-l KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Ketua Majelis Hakim Akan Bacakan Putusan Tanpa Tuntutan

Terdakwa Yudono selaku Kepala Desa (kiri)  dan terdakwa Bambang Nuryanto (Ketua BPD) JPU Kejari Kab. Pasuruan, “Masa penahanan dari P...

»

Jabatan Sekda Kab. Gresik “Ibarat Kapal Selam”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="332" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_Doe1dijjssZkco_AlxyX6XGCckUx1SdmSWzroeMzeFgvUuD9-e8ywQHAQwmBk_iuXr1OhMCBq3BNGW9lnIy7ZFY-eDXCODi39PtkViizBlaMBQ8SBrgVojnwMPagIrqoK3rPPkOlka4/s640/1...jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="531" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Drs.H.Nadlif, MSi saat sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya (Foto Dok BK)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Wakil Bupati Gresik, M. Qosim : Sementara Drs H. Nadlif Merangkap Kepala BKD Gresik</b></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Ibara kapal selam yang timbul tenggelam” Barangkali itulah dialami Andhy Hendro Wijaya yang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Gresik yang saat ini telah dinonaktifkan untuk sementara dari jabatannya lantaran sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai terdakwa Jilid II (tuntutan JPU pada sidang pekan depan) dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2018, dimana Andhy Hendro Wijaya dalam kasus ini adalah sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik sebelum menjabat Sekda pada awal 2019<br /><br />Pasalnya, pada awal November 2019, jabatan Sekda Kab. Gresik sempat ditinggalkan Andhy Hendro Wijaya dengan alasan yang tidak jelas hingga beberapa pekan. Bahkan pejabat Gresik termasuk Wakil Bupati tak tau kemana sang Sekda pergi. <br /><br />Kepergian Andhy Hendro Wijaya meninggalkan kursi jabatannya di Pemda Gresik bisa jadi lantanran penydik Kejaksaan Negeri Gresik telah menetapkannya (Andhy Hendro Wijaya) sebagai tersangka kasus  dugaan Tindak Pidana Koruspi, pada Senin, 22 Oktober 2019.<br /><br />Bahkan nama Andhy Hendro Wijaya hampir sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lantaran beberapakaali tidak menghadiri suraat paanggilan penyidik Kejari Gresik. Sehingga Jabatan Sekdapun dipercayakan oleh Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto kepada Drs.  H. Nadlif selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gresik<br /><br />Dalam kasus perkara Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik Jillid I dengan terdakwa M. Muhktar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD yang kemudian pada Januari 2019 menjabat sebagai Plh. Kepala BPKAD  Kabupeaten Gresik yang tertangkap tangan (OTT) oleh penyidi Kejari Gresik pada Januari 2019, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Drs.  H. Nadlif menjadi saksi. Sebeb duit hasil pemotongan itu juga mengalir ke Kepala BKD<br /><br />Hal yang sama terulag kembali. Dimana Plh. Sekda Kabupaten Gresik dipegang oleh Drs.  H. Nadlif merangkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gresik. Bedanya, bukan karena Andhy Hendro Wijaya pergi entah kemana, namun lantaran Andhy Hendro Wijaya resmi dinonaktofkan smentara. Hal itu dikatakan angsung oleh Wakil Bupati Gresik, M. Qosim saat dihubungi beritakorupsi.co, Minggu, 01 Maret 2020.<br /><br />Saat ini, sebagai pelaksana harian jabatan Sekda dipegan oleh Drs.  H. Nadlif Merangkap Kepala BKD (Kepala Kepegawaian Daerah) Kabupaten Gresik. Hal itu dikatakan angsung oleh Wakil Bupati Gresik, M. Qosim saat dihubungi beritakorupsi.co, Minggu, 01 Maret 2020.<br /><br />“Iya sudah kemarin. Sementara PLH Drs.H.Nadlif, MSi, merangkap Ka BKD Gresik,” kata Qosim.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus yang menjerat Andhy Hendro Wijaya (Jilid II), setelah jilid I yaitu terdakwa M. Muhktar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD yang kemudian pada Januari 2019 menjabat sebagai Plh. Kepala BPKAD  Kabupeaten Gresik sudah divonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 12 September 2019<br /><br />Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa potongan dana insentif di BPPKAD Kabupaten Gresik, merupakan perbuatan berlanjut sejak kepemimpinan Yetty Sri Suparyati selaku Kepala BPPKAD yang kemudian digantikan oleh Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018, di mana terdakwa M. Muhktar menjabat selaku Plt. Sekretaris, selanjutnya Andhy Hendro Wijaya  digantikan oleh terdakwa M. Muhktar pada Januari 2019, karena Andhy Hendro Wijaya dilantik menjadi Sekda.<br /><br />Dari duit hasil pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik inipun bukan hanya dipergunakan untuk internal BPPKAD, melainkan dibagi-bagikan kesejumlah pejabat Gresik diantaranya Bupati, Wakil Bupati, Asisten 1,2 dan 3, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda, Asisten Sekda, Ajudan Bupati dan wakil bupati, Supir Bupati  serta LSM.<br /><br />Penetapan Andhi Hendro Wijaya menjdi tersangka kasus Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik oleh Kejari Gresik bukan tidak beralasan. Selain dalam surat dakwaan, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tiikor Surbaya terhadap terdakwa M. Muhktar juga disebutkan, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan berlanjut sejak kepemimpinan Yetty Sri Suparyati selaku Kepala BPPKAD yang kemudian digantikan oleh Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018, di mana terdakwa menjabat selaku Plt. Sekretaris, selanjutnya Andhy Hendro Wijaya  digantikan oleh terdakwa pada Januari 2019.<br /><br />Sehingga Majelis Hakim mengatakan dalam pertimbangannya, agar Jaksa Penuntut Umum Kejari Gresik mengembangkan kasus Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah hanya kedua terdakwa ini yang terseret dalam kasus pemotongan dana insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik, sementara pemotongan itu sudah terjadi sebelum Andhi menjabat sebagai Kepala BPPKAD ? Lalu bagaimana dengan nasib Yetty Sri Suparyati </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivqWnQeARP2wGV7zVWG4mT-ojg_nIVBr83CFRbM6ddBmmT-26d0-Vr3-ctcSscI1Dcg4yl95Mr8eanqcL9a_E6h0Bcg3HUqCv0mm5IZFTOS_1YS3mv4ZtHsG9vrLbE8MVU50HFLKkmVuo/s640/Gresik.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dalam surat dakwaan JPU terhadap terdakwa Andhy Hendro Wijaya  menjelaska, bahwa terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan februari 2018 s/d Januari 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik Jl, Dr. Wahidin Sudirohusodo N0.245 Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dalam kedudukannya sebagai Kepala BPPKAD Kab. Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor. 821.2/19/437.73/Kep/2018 tanggal 01 Februari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.<br /><br />Terdakwa sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) yang saling berhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri<br /><br />Terdakwa sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik pada saat menjalankan tugas, bersama-sama dengan saksi M. Mukhtar, S Sos, MM selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik telah memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dimana terdakwa bersama-sama saksi M. Mukhtar, S Sos, MM telah memerintahkan pemotongan insentif pajak daerah danri para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresrk.<br /><br />Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S Sos, MM atas perintah terdakwa, berperan menerima dan mengelola sejumlah dana tunai yang diperoleh danri setoran para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik, bersumber dari potongan dana insentif pungutan pajak daerah per triwulan, terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memotong, menerima dan mempergunakan dana setoran tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD.<br /><br />Padahal kenyataannya dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingabadi dan kepentingan pihak lain yang tidak dapat drpedanggungjawabkan. Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut ;<br /><br />Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br /><br />Mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya, sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik. Prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresuk bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian disetujui bersama Bupati Gresik dan Banggar DPRD Kabupaten Gresik, selanjutnya disusunlah konsep awal RAPBD oleh tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, dimana dari pihak BPPKAD Kabupaten Gresik mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam RAPERDA, serta anggaran sampai dengan rincian obyek pendapatan dan rincian obyek belanja di dalam RAPERBUP, termasuk di dalam rincian obyek pendapatan RAPERBUP tersebut ada target pendapatan jenis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB, dan BPHTB.<br /><br />Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang jika masing-masing tercapai target pendapatannya, maka akan diberikan insentif pajak sebesar 5% dari total pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase), lalu dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. <br /><br />Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresik untuk kemudian diajukan ke Pemprov Jatim, selanjutnya diberikan nomor registrasi PERDA APBD dan PERBUP, hingga akhirnya disahkan secara resmi menjadi PERDA APBD tahun anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran.<br /><br />Alokasi peruntukan dana insentif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, secara proporsional dibayarkan kepada :<br /><br />a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; b. Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.<br /><br />Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2018, telah terjadi penyimpangan berupa praktik Pemotongan sejumlah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para Pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM atas perintah terdakwa, untuk selanjutnya dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan Pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan<br /><br />Berawal pada awal bulan Februari 2018, pasca peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik yang sebelumnya dijabat oleh saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, MM., kepada terdakwa diadakan rapat yang dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, saksi Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, dan para kepala bidang antara lain saksi  Dra. Anis Nurul Aisni, MM,; Herawan Eka Kusuma,SE., MM,; Ahmad Haris Fahman, Dra. Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM<br /><br />Dalam rapat tersebut membicarakan tentang perkenalan pimpinan baru, tugas pokok masing-masing bidang, program kerja, serta disisipkan juga pembicaraan tentang tradisi pemotongan insentif pajak daerah setiap triwulan untuk keperluan taktis kantor di luar DIPA. Bermula saat saksi Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menyampaikan kepada terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten GreSik, bahwa terdapat sisa uang hasil  pemotongan dana insentrf pemungutan paiak daerah pada masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yakni sebesar Rp780.164.221 yang akan dipergunakan untuk beberapa kegiatan kantor.<br /><br />Atas penyampaian tersebut, terdakwa mengatakan agar dilaksanakan sesuai rencana, sekaligus dalam rapat itu terdakwa memerintahkan agar kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M untuk dilanjutkan.<br /><br />Pada bulan Apri 2018, menjelang pencairan insentif pajak daerah triwulan I tahun 2018,  terdakwa memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB yang merangkap sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD mengantikan saksi Drs. Agung Pramono (memasuki masa pensiun), bahwa untuk dana potongan insentif pajak daerah triwulan-triwulan berikutnya agar dipegang dan dikelola oleh saksi M.Mukhtar, S.Sos., MM. Atas perintah itu, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyanggupi.<br /><br /><br />Masih di bulan April 2018, terdakwa kembali mengadakan rapat yang dihadiri oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB merangkap Plt. Sekretaris BPPKAD, saksi Dra. Anis Nurul Aini selaku Kabid Anggaran, saksi Drs. Bambang Sutogo selaku Kabid Perbendaharaan, saksi Ahmad Haris Fahmi selaku Kabid PDL merangkap PIt. Kabid Penagihan dan Pelayanan menggantikan saksi Dra. Andriana Tecunan (pensiun) dan saksi Herawan Eka Kusuma selaku Kabid Pengelolaan Aset.<br /><br />Dalam rapat itu, dibicarakan tentang teknis pemotongan insentif pajak dimana saat itu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menyampaikan bahwa mekanisme pembayaran insentif pajak daerah sudah berubah dari tunai langsung menjadi nontunai, dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai penerima.<br /><br />Sehingga untuk teknis pemotongan insentif agar dilakukan dengan cara, yakni setelah para pegawai menerima transfer dana insentif pajak daerah, segera melakukan penarikan tunai dengan besaran prosentase yang sudah ditentukan (sesuai pangkat dan jabatan), lalu diserahkan melalui para Kabid atau bisa langsung diserahkan ke bagian sekretariat baik itu kepada saksi M. Muhtar, S.Sos.. MM., saksi Heni Puspitasari maupun saksi Anwar Utomo.<br /><br />Tugas para kabid ialah menginformasikan perihal teknis pemotongan tersebut serta mengkoordinir pembayaran potongan insentif dari masing-masing Kasubid dan stafnya untuk kemudian disetorkan kepada saksi M. Muhtar, S.Sos., MM. Atas penyampaian itu. terdakwa mengatakan “sing apik yo opo lah” (bagaimana baiknya lah), sehingga dari apa yang terdakwa sampaikan tersebut, para Kabid tidak ada yang berani membantah dan hanya bisa pasrah melaksanakan perintah pimpinan.<br /><br />Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti prosentase pemotongan pada masa kepemimpinan saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yaitu 30% untuk Kepala Badan, 20% untuk Kepala Bidang, 15% untuk Kepala Seksi dan 10 % untuk staf.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt03sd0wkol4n29gIr0oEDLI6t_q-y0H0Q0wPmRcTQDBegndLAW8-9sO3qkIhcN0ee3wVqe_WpRgmVrsyKAgFBXfehAbvtxx0hChE6Ze9fYM1mCPejy_JvtzfNgMIc5rhoVGK72Qx0mR4/s640/Andhi+1.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dimana hal tersebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan dari terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, kemudian besaran prosentase tersebut dikonversi dalam bentuk nominal angka oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. dengan menyuruh saksi Rosidin memasukkan ke dalam format Ms.Excell. Sehingga dapat diketahui secara rinci setiap pegawai dari masing-masing kelas jabatan dalam sebuah rekapitulasi, dan dengan rekapitulasi itu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menginformasikan kepada para Kepala Bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang.<br /><br />Dan setelah terkumpul diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menerima setoran dana pemotongan insentif Pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM kumpulkan sendiri untuk dikelola dan dicatatkan pemasukan dan pengeluarannya.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan I tahun 2018 yang cair pada bulan April 2018, masuk dan disetorkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM sebesar Rp613.747.950.(enam ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dipergunakan unt kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir  oleh APBD sebesar Rp208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk kebutuhan di luar BPPKAD sebesar Rp186.450.000 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), ada sisa sebesar Rp218.797.960 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/ pemberian kepada kepada pihak-pihak diluar BPPKAD Kabupaten Gresnk antara lain Asusten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresrk,; Kepala BKD Kabupaten Gresuk,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,; Ajudan dan Sekpri Bupati,; Sjudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br />Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisimbusian uang tersebut kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /><br />Sisa potongan insentif triwulan I yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp405.247.960 (empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /><br />Berdasarkan catatan Pemasukan-pengeluaran tersebut, saksi M. Mukhtar, Sos, MM kemudian membuatkan catatan taktis Upah Pungut (UP) Triwulan I, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyerahkan kepada terdakwa untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, dimana untuk triwulan I ada penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp405.247.960.(empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), terdiri dari penggunaan di luar keperluan BPPKAD Kab. Gresik sebesar Rp186.450.000, serta sisa uang sebesar Rp218,797.960, pada bulan Mei 2018 diserahkan oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM kepada terdakwa melalui saksi Lilis Sutiyowati selaku sekretaris pribadi terdakwa). Dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti kebutuhan operasional dan transportasi.<br /><br />Pada periode triwulan ke II 2018 sekitar bulan Juni 2018, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat deflnitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, menyampaikan kepada terdakwa, perihal pemotongan insentif pemungutan pajak daerah untuk triwulan II yang akan cair di bulan Juli, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM akan mengatur semuanya sebagaimana di triwulan I, dimana atas penyampaian tersebut terdakwa mempersilahkan dan ikut menyetujui.<br /><br />Tetapi terdakwa meminta kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM agar besaran prosentase dilakukan perubahan. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM membuat perhitungan ulang, setelah itu menyampaikan hasil perubahan besaran prosentase potongan insentif kepada terdakwa menjadi 31% untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kabid, 21% untuk para Kasi dan 5% untuk staf. Atas perhitungan ulang tersebut, terdakwa menyetujui dan memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM menyampaikannya ke forum rapat para Kabid.<br /><br />Bahwa terdakwa selaku Kepala BPPKAD memberikan izin kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM untuk memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II, sekaligus untuk dibuatkan catatan pemasukan dan pengeluaran.<br /><br />Saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atas sepengetahuan terdakwa, memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir penyetoran di masing-masung Bidang dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM<br /><br />Mekanisme pemotongannya, setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab.Gregk, kemudian saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan para Kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makrufm ST., MT,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman,; saksi Mustofa,; saksi Mat Yazid dan saksi Heny Puspitasari dengan menunjukan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masmg jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para Kepala Seksi dan staff pada masing-masing Bidang<br /><br />Kemudian para Kepala Bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dukumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya ke bagian Sekretariat atau kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atau saksi Heni Puspitasri atau saksi Anwar utomo.<br /><br />Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM mengusulkan kepada terdakwa agar pengumpulan uang tidak terlalu lama, masing-masing para pegawai BPPKAD sebaiknya disuruh mengisi Slip penarikan di Bank Jatim sesuai kelas jabatannya. Atas usul tersebut, teerdakwa menyetujui dan akhirnya masing-masmg pegawai BPPKAD melalui info dan perintah dari Kepala Bidangnya segera mengisi slip penarikan Bank Jatim dengan nominal yang telah ditentukan dalam rekapitulasi, lalu diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. untuk dicairkan ke Bank Jatim cabang Gresik unit Pemkab Gresik.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 yang cair pada bulan Juli 2018 berdasarkan rekapitulasi insentif pemungutan pajak PAD Triwulan II,  milik saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. adalah sejumlah Rp794.673.563 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD (tidak termasuk rekereasi) sebesar Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil, sehingga ada sisa sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyQBbvZF1Bz-tn2eenb_uVMSNqlzBGtFYkzShmOKXjunHYOO0IT8OdNp7qqHAaC0Gj5zELu3FXfYrt9M6TTnLsAB5VlDMGmod2gMgmBLM8QiCSi0pHuEWY7yOfaEn12xlmPAn5I4EcMMQ/s640/Andhi+2.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik,  antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisitribusian uang tersebut kepada pihakpihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik, antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Pada bulan Agustus 2018, sebelum berangkat menunaikan ibadah Haji, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menitipkan kepada saksi Lilis Sutiyowati sejumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwulan II untuk diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima sejumlah uang tersebut dari saksi Lilis Sutiyowati, hingga saat ini penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Pada saat saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM pulang dari tanah suci, terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM bahwa uangnya telah habis dengan mengatakan “duite wis entek cak (uangnya sudah habis mas)”.<br /><br />Sisa potongan insentif triwulan II yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)<br />Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan perubahan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. kembali membuat kalkulasi dan hasilnya disamaratakan baik Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kabid, Kasi dan staf, semuanya dipotong 25%, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, diperintahkan oleh terdakwa kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM  untuk disampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru<br /><br />Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudlan saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM atas seijin terdakwa segera memerintahkan para kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staff pada masing-masing Bidang.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada saksi M. Mukhtar, S Sos , MM.<br /><br />Bahwa total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan III tahun 2018 yang cair pada bulan Oktober 2018 yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850 juta, dipergunakan untuk kebutuhan internal BPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp153 juta, untuk kebutuhan di luar BPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp697 juta.<br /><br />Adapun penggunaan untuk kebutuhan di luar BPKAD yakni diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak diluar BPKAD Kabupaten Gresik antara lain asisten I, II dan III,; Bappeda,; Kepala BKD,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum,; Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Muchtar S.Sos., MM dan Heni Puspitasari melakukan penyerahan pendistribusian uang ke pihak diluar bpkad tersebut. Bahwa untuk penggunaan dana potongan intensif triwulan III yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp697 juta<br /><br />Periode triwulan IV tahun 2018 pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan pemotongan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh sebesar 10% untuk staf, 30% untuk para Kasi,  20% untuk Kepala Bidang dan 20% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut oleh terdakwa memerintahkan saksi M. Muchtar untuk menyampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru<br /><br />Bahwa terdakwa memberi ijin kepada saksi M. Muchtar untuk memegang kendali penuh dan memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir pemotongan di masing-masing Bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian Kesekretariatan dan Kepala UPTD, saksi M. Muchtar memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyalurkannya kepada saksi terdakwa<br /><br />Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPKAD Kabupaten Gresik, kemudian saksi M. Muchtar memerintahkan para kepala bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukkan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staf pada masing-masing bidang.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staf untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kebagian kesekretariatan baik kepada saksi M. Muchtar, saksi Heni Puspitasari ataupun saksi Anwar Utomo<br /><br />Total permintaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 cair pada bulan Januari 2019 yang masuk dan disetorkan kepada M. mukhtar, baru terkumpul sebesar Rp467.186.000 dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan Rencananya akan dipergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPKAD  Kabupaten Gresik,<br /><br />Akan tetapi, belum sampai rencana tersebut terlaksana, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada M. Muchtar pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 bertempat di ruang saksi M. Muchtar di kantor BPKAD Kabupaten Gresik,  dimana pada saat dilakukannya operasi tangkap tangan tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.166.000 di ruang kerja saksi M. Muchtar yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, terdapat selisih sebesar Rp93 juta yang sudah dipergunakan oleh M. Mochtar untuk keperluan internal kantor BPKAD Kabupaten Gresik<br /><br />Bahwa para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik terpaksa dipotong insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan takut apabila tidak menyetorkan akan dipindahkan keluar BPPKAD Kabupaten Gresik, sehingga menuruti perintah pimpinan di BPPKAD  Kabupaten Gresik<br /><br />Bahwa untuk memastikan telah dilakukan penyetoran, saksi M. Muchtar dan kepala bidang,  rutin melakukan Pemantauan dan pengecekan terhadap pembayaran pemotongan insentif para pegawai di BPPKAD Kabupaten Gresik<br /><br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan saksi Muchtar memaksa para pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan BPPKAD  Kabupaten Gresik memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa telah mengakibatkan tujuan Penyaluran dana insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana lewat atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebagaimana diatur dalam undang-undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah contoh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah<br /><br />Perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si tersebut telah bertentangan dengan  kewenangannya sebagai kepala BPPKAD yakni berdasarkan peraturan Bupati Gresik nomor 68 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Peuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, yaitu membantu Bupati melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sebagai berikut ;<br /><br />a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah,; b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD,; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah,; d. melaksanakan fungsi bendahara Umum Daerah,; e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati<br /><br />Dalam melaksanakan tugas, kepala badan penyelenggara menyelenggarakan fungsi ; a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; b. melaksanakan tugas dukungan teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah pemanfaat,; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Jen/T1m)</div>

News Pemerintahan Regional Tipikor Jabatan Sekda Kab. Gresik “Ibarat Kapal Selam”

Drs.H.Nadlif, MSi saat sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya (Foto Dok BK) Wakil Bupati Gresik, M. Qosim : Sementara Drs H. ...

»