BERITAKORUPSI.CO

Terdakwa Pemerasan Proyek PDAM Dituntut 6 Thn Penjara.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtZILvkn-vwWakPUHkLF1gqVABsTFj_GO8KmfsAOnSqI0Oeqj_3ufnhTjIh5yxezPmN8buUNBs13pYbm9XMrLRoJGbPdAhKffl50CbTw9nkIQDHHACI5Qw58Uprt9D8FrPmOBhY0c5EE0/s1600/IMG20190910125553.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="788" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtZILvkn-vwWakPUHkLF1gqVABsTFj_GO8KmfsAOnSqI0Oeqj_3ufnhTjIh5yxezPmN8buUNBs13pYbm9XMrLRoJGbPdAhKffl50CbTw9nkIQDHHACI5Qw58Uprt9D8FrPmOBhY0c5EE0/s640/IMG20190910125553.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co - Setelah dua pekan sidang perkara korupsi pemerasan terhadap rekanan yang mengerjakan proyek PDAM Surabaya tahun 2017 lalu tertunda dengan alasan belum siap, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejaksaan Agung Republik Indoneisa (Kejagung RI) barulah membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Retno Tri Utomo, pada  hari ini, Selasa, 10 September 2019 Dalam persidangan yang berlangsung (Selasa, 10 September 2019) diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juada Sidoarjo Jawa Timur diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dau) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan Samhadi serta Panitra Pengganti (PP) Aris Andriana adalah genda pembacaan surat tuntutan dari JPU T.W. Ebrianti Raisi dan Dano terhadap terdakwa Retno Tri Utomo selaku Plt (Pelaksana Tugas) Manager Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi sekaligus sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tahun 2017 dengan dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa. Terdakwa Retno Tri Utomo diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya oleh JPU Kejagung RI untuk diadili dihadapan Majelis Hakim atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan dan Intimidasi yang dilakukannya terhadap Candra Arianto, Direktur Utama PT. Cipta Wisesa Bersama (Dirut PT CWB) selaku pemenang lelang sekaligus pelaksana pekerjaan proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya hiingga Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur pada tahun 2017 supaya memberikan uang sebesar 1 miliyar rupiah. Setelah satu tahun kemudian (2018), dengan jumlah uang yang sudah di transfer Candar ke terdakwa sebanyak Rp900 juta sejak Agustus 2017 hingga Juni 2018, barulah kasus Pemerasan dan Intimidasi ini dilaporkannya ke Kejagung RI. Akibatnya, Retno Tri Utomo pun di tetapkan menjadi tersangka/terdakwa  dan dijerat dengan pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 241 KUHPidana. Pasal 12 berbunyi :  Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): huruf e berbunyi :  pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Pasal 23 berbunyi : Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sementara dalam surat tuntutannnya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Retno Tri Utomo dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHPidana.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDbrNQju1dhGL8p4V4XgOM3AKrRthAyXhAebwoJ1eewpSRiotllRIZddp9bWK0qONftOTysxeH96FLu3Ku9v4tvdHc9W4I4PE96cpusrXZ6aMsvoUwPftrQR_J0spXNGfjwtf9frYrkRo/s1600/Cndra.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDbrNQju1dhGL8p4V4XgOM3AKrRthAyXhAebwoJ1eewpSRiotllRIZddp9bWK0qONftOTysxeH96FLu3Ku9v4tvdHc9W4I4PE96cpusrXZ6aMsvoUwPftrQR_J0spXNGfjwtf9frYrkRo/s640/Cndra.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Anehnya, JPU dari Kejagung RI ini tak dapat membuktikan dalam persidangan, bagaimana cara terdakwa melakukan pemerasan dengan cara mengancam dan Intimidasi terhadap si Candra Arianto selaku Dirut PT. Cipta Wisesa Bersama agar menyerahkan uangnya sebesar Rp900 juta dari permintaan terdakwa sebanyak 1 (satu) miliyar rupiah. Anehnya lagi, dikatakan melakukan pemerasan dengan cara mengancam dan mengintimidasi, sementara uang yang ditransfer si Candra tehadap terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali sejak tanggal 18 September 2017 hingga 29 Juni 2018 yang totalnya sebanyak Rp900 juta. Dan bahkan pekerjaan proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya hiingga Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur itupun sudah selesai dikerjakan pada akhir tahun anggaran 2017, yaitu akhir Desember 2017 namun si Candra masih mentransfer uang. Yang lebih anehnya lagi, JPU tidak menghadirkan wartawan Harian Jawa Pos yang memuat berita pada tanggal 4 September 2018 yang berjudul “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai" seperti yang diuaraikan JPU dalam dakwaannya, supaya lebih jelas apakah benar isi berita itu atau memang sesuai dengan fakta di lapangan. JPU juga menyebutkan dalam surat dakwaannya, bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan menerbitkan Surat Peringatan (SP) 1 Nomor : 89/PJPPSNIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan SP 2 Nomor : 94/PJPPS/lX/2018 tanggal 03 September 2018. Sementara yang terungkap dalam persidangan adalah, bahwa SP yang diterbitkan oleh terdakwa setelah pihak Konsultan menerbitkan surat teguran terhadap PT Cipta Wisesa Bersama karena tidak mengerjakan proyek selama 2 bulan setelah penandatanganan Kontrak Kerja. Yang menggelitik dalam kasus ini adalah, apakah ada dugaan pengalihan dari kasus dugaan gratifikasi atau suap sebagaimana dalam pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menjadi pemerasan sebagaaimana dalam pasal 12 huruf e atau pasal 23, agar si Candra tidak terjerat sebagai tersagka sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang yang saama? Pasal 11 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Pasal 12 huruf a berbunyi : pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk  menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; Hurug b berbunyi :  pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang : Huruf a berbunyi : memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau Huruf b berbunyi : memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya Pasal 13 berbunyi : Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkD5pbLlFc54vJCg-BmFY3xQ9r2OAEwyi4K7NwUAk9HfUE6jDb96huAg7dR3EPYJLaK7GhfW-_2FlsZm_QiQBHW1O_7YlFWlCmNsuPRXs8TR8MNEPdpXD4r6KB8F13_ApQeRyYR1JgbNM/s1600/IMG20190910130121.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="566" height="412" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkD5pbLlFc54vJCg-BmFY3xQ9r2OAEwyi4K7NwUAk9HfUE6jDb96huAg7dR3EPYJLaK7GhfW-_2FlsZm_QiQBHW1O_7YlFWlCmNsuPRXs8TR8MNEPdpXD4r6KB8F13_ApQeRyYR1JgbNM/s640/IMG20190910130121.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Sekalipun JPU tak dapat membuktikan dalam persidangan bagaiaman terdakwa melakukan pemerasan dengan cara memaksa dan menintimidasi si Candra, namun terdakwa dituntut pidana penjara selama 6 tahun. “Menuntut : 1 (Satu),  Menyatakan terdakwa Retno Tri Utomo terbuki bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHPidana : 2 (Dua), Menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun : 3 (Tiga), Membayar denda sebesar dua ratus juta rupiah (Rp200 juta) subsidair 3 (tiga) buan kurungan. Uang sebesar enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah (Rp63.500.000) dirampas untuk negara,” kata JPU T.W. Ebrianti Raisi diakhir surat tuntutannya. Atas surat tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadapp terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoi pada persidangan pekan depan. Seusai persidangan, kedua JPU dari Kejagung ini langsung cepat-cepat meninggalkan ruang sidang Cakra menuju ruang Jaksa yang terletak dibagian belakang gedung Pengadilan Tipkor Surabaya untuk menghindari pertanyaan dari wartawan beritakorupsi.co. Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa Retno Tri Utomo selaku Plt (Pelaksana tugas) Manajer Pemeliharaan Jaringan pipa Distribusi yang juga sebagai Pimpinan Pproyek (Pimpro) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya melakukan perbuatan  secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa Candra Arianto yang selaku  Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama selaku pemenang lelang sekaligus pelaksana pekerjaan proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur untuk memberikan uang sebesar Rp1 miliyar, dan kalau tidak memberikan maka terdakwa akan memperlambat pekerjaan yang dilaksanakan oleh Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama Candra Arianto. Perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; Bermula pada tahun 2017 lalu, saat PDAM Surya Sembada Kota Suraaya mengadakan  lelang pekerjaan Proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya hingga Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur dengan nilai anggaran sebesar Rp27.162.729.050 (dua puluh tujuh milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), dimana dari hasil lelang tersebut, PT. Wisesa Cipta Bersama (PT WCB) dietapkan sebagai Pemenang lelang berdasarkan Surat PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor : 047lSPPBJNIl/PDAM72017 tanggal 26 Juli 2017 Perihal Penunjukan PT WCB sebagai Penyedia Barang/Jasa dan Kontrak Pengadaan Jasa Nomor : BAP/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 antara PDAM dengan PT. CWB Kemudian pada tanggal 29 Juli 2017, terdakwa mengundang Candra Arianto untuk bertemu di Gerai J.CO Delta Plaza Jl. Pemuda Surabaya dengan maksud, bahwa terdakwa akan menawarkan matrial yang diperlukan oleh Candra Arianto dalam proyek dengan harga murah. “Dalam pertemuan antara terdakwa dengan Candra Arianto, tetnyata tidak membahas masalah material, melainkan terdakwa justru meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan jika tidak memberikan uang, terdakwa  mengancam akan menghambat pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Candra Arianto,” kata JPU dalam surat dakwaannya</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiogbq__lc6b7Y572OBEHAJKp6a0tJvG0AFY8iD0EL33AMQ7pEkzeVpOJlsFgBaDi2wO6IbrhkBSts_-uuXWAvlhFG6ItVe-XmGE52qmRGZ6mVsuMVy6P4-1r5OxxabixxE7XhPexfRaq0/s1600/IMG20190910125657.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiogbq__lc6b7Y572OBEHAJKp6a0tJvG0AFY8iD0EL33AMQ7pEkzeVpOJlsFgBaDi2wO6IbrhkBSts_-uuXWAvlhFG6ItVe-XmGE52qmRGZ6mVsuMVy6P4-1r5OxxabixxE7XhPexfRaq0/s640/IMG20190910125657.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2017 dilakukan penandatangan kontrak antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang diwakili oleh terdakwa Retno Tri Utomo selaku Pemimpin Proyek atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Candra Arianto selaku Direktur Utama PT Cipta Wisesa Utomo dengan Kontrak Nomor BA.P/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya. Setelah penandatangan Kontrak tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2017 terdakwa kembali mengundang Candra Arianto untuk menemui terdakwa di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya. “Dalam pertemuan tersebut, terdakwa kembali meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Candra Arianto dengan alasan untuk pengamanan di Kepolisian dan Kejaksaan,” ujar JPU Setelah sekian waktu Candra Arianto belum juga memenuhi permintaan terdakwa, sehingga terdakwa kembali memanggil Candra Arianto untuk menemuinya di Kantor PDAM Surabaya.  Dalam pertemuan tersebut, terdakwa meminta Candra Arianto untuk menandatangani kwitansi bermaterai dengan maksud seolah-olah Candra Arianto  memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan harus dibayar pada saat uang proyek cair. Namun Candra Arianto menolak permimaan terdakwa, sehingga terdakwa marah dan merobek kwintasi bermaterai tersebut lalu melemparkannya ke arah Candra Arianto serta menyampaikan ancaman, jika tahun depan PT Cipta Wisesa Utomo tidak boleh Iagi ikut lelang pekerjaan di PDAM, dan PT Cipta Wisesa Utomo akan di black list. “Karena Candra Arianto tidak juga memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa, kemudian dengan kewenangannya selaku PPK Pembangunan Janringan Pipa Primer dan Sekunder milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, terdakwa mengeluarkan Surat Peringatan I kepada PT Cipta Wisesa Utomo Nomor : 65.1/PJPPS/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan Surat Peringatan II Nomor : 88/PJPPSIX/2017 tanggal 26 Oktober 2017,” ungkap JPU Selain memberikan Surat Peringatan, terdakwa juga mengintimidasi pekerjaan yang   dilakukan oleh PT. Saburnaya yang merupakan grup perusahaan PT Cipta Wisesa Utomo dengan melakukan tindakan menerbiitkan ; a. Surat Peringatan I Nomor : 89/PJPPSNIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018,; b. Surat Peringatan lINomor : 94/PJPPS/lX/2018 tanggal 03 September 2018,; c. Berita dalam Harian Jawa Pos tanggal 4 September 2018 berjudul “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai" Atas ancaman-ancaman dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengeluarkan Surat Peringatan tersebut baik kepada PT Cipta Wisesa Utomo maupun kepada PT Saburnaya, Candra Arianto merasa tidak nyaman dan mengalami tenekan secara psikologis, sehingga kemudian Candra Arianto  menyampaikan hal yang dialaminya kepada Suwartini selaku Kepala Bagian Keuangan PT Cipta Wisesa Utomo yang juga merupakan Ibu kandung Candra Arianto, dan meminta untuk mengeluarkan kas perusahaan guna diberikan kepada terdakwa. Candra Arianto (Dirut PT. Wisesa Cipta Bersama) bersama Ibu dan adiknya Kemuidan secara berturut-turut, Suwartini melalui staf bagian keuangan PT Cipta Wisesa Utomo melakukan penyetoran sebanyak 8 (delapan) kali ke rekening Bank Mandiri yang telah ditentukan oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut : No. Tanggal         -  No. rek                   -  Atas nama              -  Penyetor/PT.CWB    -  Setoran (Rp) 1. 18 Sep 2017   -  142 0015833220  -  Chandra Agus Adie   -  Aida Fariskhi               100 juta 2.  7 Des 2017    -  1420015833220   -  Chandra Agus Adie   -  Aida Friskhi                 150 juta 3. 29 Des 2017   -  9000040230782   -  Winda Oktaniasari     -  Anef Ar Rachman        150 juta 4.  9 Jan 2018      - 9000040230782   -  Winda Oktaniasari     -  Arief Ar Rachman        150 juta 5. 21 Mar 2018   - 1420015833220   -  Chandra Agus Adie    -  Aida Fariki                  100 juta 6. 21 Mar 2018   - 1420015833220   -  Chandra Agus Adie    -  Dodi Kirawan                50 juta 7. 21 Mar 2018   - 1420015833220   -  Chandra Agus Adie    -  Dodi Kirawan                50 juta 8. 29 Jun 2018    - 1420015833220   -  Chandra Agus Adie    -  Irkham Efendi              100 juta                                                                                                                Total sebesar Rp900 juta</div>
<div style="text-align: justify;">
 Pada tanggal 19 Juni 2017, terdakwa Retni Tri Utomo mendapatkan rekening atas nama Chandra Agus Adie, dan kemudian terdakwa mengajak Chandra Agus Adie sebagai rekanan Mekanikal Elektrikal di PADAM yang sudah dikenal oleh terdakwa sebelumnya untuk membuka rekening di Bank mandiri Cabang PDAM Surabaya demgan Nomor rekening  1420015833220 3135 dengan setoran awal sebesar Rp500 ribu. Dan buku tabungan serta kartu ATMnya diminta oleh terdakwa untuk selanjutnya menerima transferan uang dari Candra Arianto Kemudian terdakwa mendapatkan rekening Bank Mandiri atas nama Winda Oktaniasari yang sudah dikenal oleh terdakwa, karena anak terdakwa diasuh Ibu kandung Winda Oktaniasari. Dan pada bulan Desember 2017, terdakwa mandatangi rumah Winda Oktaniasari di Ketintang 2 Nomor 48 RT 003 RW 001 Kelurahan Wonokromo Surabaya dan meminjam buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 9000040230782 besertaa ATMnya yang tidak dipergunakan lagi oleh Winda Oktaniasari untuk selanjutnya dipergunakan terdakwa menerima transferan uang dari Candra Arianto. Tindakan terdakwa melakukan intimidasi terhadap Candra Arianto dalam beberapa kali pertemuan, melalui komunikasi telepon dan Whatsapp serta menerbitkan Surat Peringatan I dan II kepada PT Cipta Wisesa Utomo dan PT Saburnaya, tidak berdasarkan syarat pemberian Surat Peringatan I dan II sebagaimana Peratumn Meneri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2008  tanggaI 27 Juni 2008 diatur pada humf E : Pengawasan tehadap pelaksanaan Fisik Kontruksi di dalam angka 2 haruf I dan berdasarkan fakta di lapangan, jarak waktu dan hasil progress realisasi masih diatas dari jadwal rencana, sehingga masih wajar dan pekerjaan dari yang dulaksanakan sudah sesuai dengan kontrak dan sampai sekarang sudah bisa digunakan oleh PDAM Kota Surabaya sesuai keterangan Anton Cristiyan sebagai Staf Teknis CV Azzahra selaku Konsultan Pengawas. Peketjaan Pembangunan Jaringan Pipe DN300 dan DN200 di Jalan Rungkut Madya -  Jalan Kenjeran (MERR sisi Timur) tahun 2017 yang dikerjakan oleh PT Cipta Wisesa Utomo,  sehingga belum layak diberikan SP I dan SP II. Hal mana semata-mata hanya merupakan cara  terdakwa untuk menekan Candra Arianto agar merasa takut dan terpaksa bersedia memberikan sejumlah uang sesuai yang diminta  oleh terdakwa. Menurut JPU, perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo bertentangan dengan kewajibannya selaku PPK sebagaimana diatur dalam Etika Pengadaan yang berlaku di PDAM Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tanggal 10 Februari 2017 pada Pasal 6 humf 'h' yang menyebutkan, “Ttdak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa. Akibatnya, JPU menjerat terdakwa Retno Tri Utomo sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 241 KUHPidana. (Jen/Rd1/T1m)</div>

News Tipikor Terdakwa Pemerasan Proyek PDAM Dituntut 6 Thn Penjara.

berita korupsi .co - Setelah dua pekan sidang perkara korupsi pemerasan terhadap rekanan yang mengerjakan proyek PDAM Surabaya tahun 20...

20 Guru Besar Dari Beberapa Universitas Di Indonseia Surati Presiden Jokowi

23.44 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE0nTPiMQXA81g2rYSQzurNafZMEdncQIlXbcKNpZn-hl2RUpZiFEtxwccgnJ1NlqlUWXevPjuNnsRR-8HFApkCdad-4HJCibwv_Hi_tl9EpES5C_hSLyyJQW-hP8F9tH-zAE-GpLCCpg/s1600/is..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="882" data-original-width="1024" height="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE0nTPiMQXA81g2rYSQzurNafZMEdncQIlXbcKNpZn-hl2RUpZiFEtxwccgnJ1NlqlUWXevPjuNnsRR-8HFApkCdad-4HJCibwv_Hi_tl9EpES5C_hSLyyJQW-hP8F9tH-zAE-GpLCCpg/s640/is..jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(Foto Google)</td></tr>
</tbody></table>
Jakarta, beritakorupsi.co - Seleksi pemilihan calon Pipinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang berlangsung sejak beberapa hari lalu mendapat sorotan dari berbagai penggiat anti Korupsi, terutama para Guru Besar dari berbagai Universitas di Inosesia hingga berkirim surat ke Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi). 
 
Sebanyak 20 (dua puluh) Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia hari ini (Senin, 2 September 2019) berkirim surat ke Presiden Jokowi, terkait penyerahan hasil seleksi Capim KPK oleh Panitia Seleksi (Pansel). Diantaranya Universitas Sumatera Utara, LIPI, Universitas Jenderal Soedirman, Institut Pertanian Bogor, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada 
 
Para Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia ini berharap, agar para Presiden Jokowi tetap berkomitmen untuk mendukung pemberatasan Korupsi di Indonesia yang semakin tahun  parah. Terbukti, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa Kepala Daerah , Anggota DPR Pusat maupun Daerah, Kepala Dinas Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Hakim, Jaksa serta pengusaha. 
 
Itulah sebabnya, ada dua poin dalam surat yang disampaikan oleh para Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia ini ke Presiden Jokowi, tekait Capim KPK yang diserahkan oleh Pansel. Sementara Capim KPK, sudah mendapat sorotan miring dari beberapa penggiat anti Korupsi di tanah air sebelum Pansel menyerahkannya ke Presiden hari ini, Senin, 2 September 2019. 
 
Pertama, terkait integritas dari calon yang akan diberikan oleh Pansel. Prinsip integritas menurut para Guru Besar Anti Korupsi ini, bahwa Integritas mutlak harus dimiliki oleh lima komisioner KPK terpilih karena mereka yang nantinya akan memimpin sebuah lembaga anti korupsi. 
 
Kedua, terkait rekam jejak para calon Komisoner KPK. Para Guru Besar ini berharap, agar Presiden Jokowi dapat memperhatikan dan mempertimbangkan serta menjaga kredibilitas kelembagaan KPK di mata masyarakat dan dunia internasional. Berikut kutipan surat para Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia yang di kirim ke Prsiden Jokowi. (Jen). 
 
 
Jakarta, 2 September 2019 Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Bapak Ir Joko Widodo Di Jakarta 
        
 
                      Hal: Permintaan untuk memilih Calon Pimpinan KPK yang berintegritas dan  
                               tidak bermasalah      
                     
 
 
Dengan Hormat, 
Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat, semoga Bapak dalam keadaan sehat dan terus berkomitmen untuk memberantas korupsi. 
 
Seperti yang Bapak ketahui, bahwa saat ini telah berlangsung proses seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK). Agenda ini amat penting karena lima orang yang akan terpilih menjadi Komisioner akan menentukan arah KPK dan pemberantasan Korupsi di Indonesia selama empat tahun ke depan. 
 
Proses seleksi kali ini sudah hampir memasuki tahap akhir, dan nantinya Bapak Presiden akan menerima hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel). Untuk itu izinkan kami menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Presiden untuk dijadikan sebuah pertimbangan. 
 
Pertama, besar harapan kami agar bapak Presiden melihat integritas dari calon yang akan diberikan oleh Pansel. Prinsip integritas mutlak harus dimiliki oleh lima komisioner KPK terpilih karena mereka yang nantinya akan memimpin sebuah lembaga anti korupsi. 
 
Kedua, penting juga bagi Bapak Presiden untuk melihat rekam jejak para calon Komisoner KPK. Kami yakin, Bapak Presiden menginginkan lima Komisioner KPK mendatang merupakan figur yang tidak bermasalah atau mempunyai catatan negatif di masa lalu, baik secara etik maupun hukum. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas kelembagaan KPK di mata masyarakat dan dunia internasional. 
 
Sekian surat ini kami sampaikan. Besar harapan kami Bapak Presiden akan terus memperkuat KPK dengan cara selektif dalam memilah nama-nama calon Komisioner KPK yang disampaikan oleh Pansel. Terima kasih. 
 
 
Hormat Kami, Guru Besar Anti Korupsi  
 
1. Prof Komaruddin Hidayat (Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) 
2. Prof Sigit Riyanto (Guru Besar Universitas Gajah Mada) 
3. Prof Purwo Santoso (Guru Besar Universitas Gajah Mada) 
4. Prof Syamsuddin Haris (Guru Besar LIPI) 
5. Prof Mochtar Pabottingi (Guru Besar LIPI) 
6. Prof Hibnu Nugroho (Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman) 
7. Prof Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) 
8. Prof Asep Saefuddin (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) 
9. Prof Bramasto Nugroho (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) 
10. Prof Sonny Priyarsono (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) 
11. Prof Didik Suharjito (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) 
12. Prof Yusram Massijaya (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) 
13. Prof Endriatmo Soetarto (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) 
14. Prof Farida Patittingi (Guru Besar Universitas Hasanuddin) 
15. Prof Sulistyowati Irianto (Guru Besar Universitas Indonesia) 
16. Prof Antonius Nanang Tyasbudi (Guru Besar Institut Teknologi Bandung) 
17. Prof Agustinus Kastanya (Universitas Pattimura) 
18. Prof Ningrum Natasya Sirait (Guru Besar Universitas Sumatera Utara) 
19. Prof Werry Darta Taifur (Guru Besar Universitas Andalas) 
20. Prof Zainul Daulay (Guru Besar Universitas Andalas).

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor 20 Guru Besar Dari Beberapa Universitas Di Indonseia Surati Presiden Jokowi

(Foto Google) Jakarta, berita korupsi .co - Seleksi pemilihan calon Pipinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang berlangsung s...

DPP PJI Sukses Laksanakan Diklat Jurnalistik

01.00 beritakorupsi 0

DPP PJI Sukses Laksanakan Diklat Jurnalistik

Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU, "Jemput Paksa Dirut PT DPS"

11.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6eWQ0IKCK_Ojk-UQ1ox0eAavwPJSeu6SyvFYQyQjVdEeS4Pk60_Y47MWo2yUgamPO4RpkLW93z74rxDF5Cl84Ig3lrFZ13dGDONHGIF1k8iJFEXVYUIzLRqsFSjLs9oYLY-ezqFtJBsg/s1600/IMG20190619134315.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6eWQ0IKCK_Ojk-UQ1ox0eAavwPJSeu6SyvFYQyQjVdEeS4Pk60_Y47MWo2yUgamPO4RpkLW93z74rxDF5Cl84Ig3lrFZ13dGDONHGIF1k8iJFEXVYUIzLRqsFSjLs9oYLY-ezqFtJBsg/s640/IMG20190619134315.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co -  Kamis, 29 Agustus 2019, Ketua Majelis Hamim Dede Suryaman memerintahkan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Lili Lindawaty dkk dari Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) untuk untuk menjemput paksa Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Dirut PT DPS), Bambang Soendjaswono untuk dihadirkan di muka persidangan sebagai saksi untuk terdakwa Riry Syeried Jetta, mantan Dirut PT DPS dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pengadaan Pengadaan Floating Dock 8500 TLC di PT DPS tahun 2015 yang merugikan keuangan negara senilai USD4.5 juta Dollar Amerika Serikat atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp61.342.000.000 berdasarkan hasil penghitungan BPK RI Nomor 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 
 
Perintah itu diucapkan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Cankra Pengadilan Tipior Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur dalam agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU untuk terdakwa Riry Syeried Jetta yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Samuel Benyamin dkk yang berkantor di Jakarta. 
 
Namun yang diperintahkan Ketua Majelis Hakim kepada JPU bukan hanya untuk menghadirkan Dirut PT DPS, melainkan juga Faisal selaku Direktur Keuangan (Dirkeu) PT DPS menggantikan Penta Parawati yang sudah pensiun. 
 
Pasalnya, Bambang selaku Dirut PT DPS yang seyogjanya akan di dengar keterangannya dihapan Majelis Hakim, namun orang nomor satu di perusahaan plat merah itu tak memenuhi panggilan JPU. Dan bukan hanya kali ini saja, melainkan pada sidang sebelumnya (Kamis, 20 Agustus 2019) Bambang juga tidak memenuhi panggilan JPU. 
 
Tak salah bila Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk mengadirkan Dirut perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perkapalan yang berkantor di Jalan Perak Surabaya ini, agar kasus perkara pengadaan Flotting Dock PT DPS semakin jelas. 
 
Sebab peranan kedua pejabat PT DPS (Dirut dan Dirkeu) ini dianggap penting untuk memberikan keterangan bersama Direktur A&C Trading Network (ACTN) Singapur, Antonius Aris Saputra yang sudah divonis terlebih dahulu pada sidang sebelumnya dengan pidana penjara selama 16 tahun, dalam persidangan, Kamis, 29 Agustus 2019 
 
Ketidak hadiran kedua pejabat PT DPS inipun dianggap merugikan posisi terdakwa Riry Syeried Jetta oleh penasehat hukum terdakwa. Sehingga mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar Bambang dan Faisal tetap dihadirkan pada sidang berikutnya. 
 
"Kita mohon kepada Majelis Hakim, agar Jaksa tetap memanggil Kedua saksi tersebut, karena keterangan mereka kami anggap cukup penting," ujar Samuel memohon kepada Majelis 
 
Permohonan Penasehat Hukum terdakwa inipun direspon Ketua Majelis Hakim, dan menyatakan agar JPU menghadirkan saksi Dirut PT DPS Bambang Soendjaswono dan Dirkeu, Faisal dengan cara jemput paksa, sebab keterangan saksi dapat menentukan kerugian negara yang sebenarnya. 
 
Pentingnya kehadiran Bambang selaku Dirut PT DPS bisa jadi berkaitan dengan ansuransi Flotting Dock yang ditarik dari Rusia dengan menggunakan kapal, namun kapal tersebut tenggal di laut China. 
 
Pasalnya, terdakwa mengatakan kepada beritakorupsi.co sebelum persidangan di mulai, bahwa tidak berlakunya Ansuransi karena tidak diperpanjang oleh Dirut PT DPS. Menurut terdakwa, andai saja Ansuransi diperpanjang, kasus inipun takan sampai ke meja Majelis Hakim. 
 
“Coba kalau Ansurasinya diperpanjang, perkara ini tidak ada,” kata terdakwa. 
 
Hal ini juga diakui juga oleh mantan Dirut PT DPS, Imam yang menggantikan posisi terdakwa. Namun pada saat proses perpanjangan Ansurasi, Imam pun digantikan oleh Bambang. Dan setelah Dirut PT DPS dipengang Bambang Soendjaswono, kasus inipun menjadi perkara kedua di PT DPS. 
 
Keterangan Bambang Soendjaswono pada persidangan Rabu, 19 Juni 2019 dengan terdakwa Direktur ACTN Antonius Aris Saputra dihadapan Majelis Hakim mengatakan, bahwa Flotting Dock tidak layak masuk ke Indonesia karena usianya sudah 40 (empat puluh) tahun. 
 
“Kita melakukan pemeriksaan. Flotting Dock tidak layak masuk ke Indonesia karena usianya sudah empat puluh tahun,” kata Bambang kepada Majelis Hakim saat itu (Rabu, 19 Juni 2019) 
 
Sementara dalam (Kamis, 29 Agustus 2019) keterangan Antonius Aris Saputra selaku Direktur Utama A&C Trading Network (ACTN) mengatakan, dengan tidak dilakukan perpanjangan jaminan uang muka, telah mengakibatkan hangusnya jaminan tersebut. 
 
"Padahal, harusnya itu tidak terjadi apabila manajemen PT DPS melakukan perpanjangan jaminan tersebut," kata saki Aris yang juga terdakwa dan sudah divonis pida penjara selama 16 tahun yang saat ini mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur. 
 
Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman pun sempat mengakui jika hal itu adalah kerugian negara,  seharusnya menjadi tanggungjawab manajemen PT DPS yang tidak melakukan perpanjangan jaminan tersebut. 
 
Pada session berikutnya dengan menghadirkan Siswo Sujanto selaku Ahli Keuangan Negara dan Daerah dari Universitas Patria Artha Makasar. Ahli keuangan negara dan daerah ini juga dihadirkan JPU namun saat memberikan keterangan terpisah dengan saksi Aris. 
 
Dihadapan Majelis Hakim,  Siswo Sujanto juga membenarkan upaya tindakan yang dilakukan terdakwa. Sebab, dalam keadaan PT DPS yang sudah kritis, demi menyelamatkan perusahaan dengan cara korporasi bisa ada diskresi. 
 
Sementara keterangan mantan Dirut PT DPS, Imam pada sidang sebelumnya menyatakan, bahwa saat Dia mulai menjabat Dirut, Tim menunjukan semua dokumen pengadaan FD (Flotting Dock),  dan juga Tim memberitahu soal SK pengadaan yang ternyata bukan tandatangan terdakwa Riry. Adanya SK yang bukan tandatangan Riry dalam persidangan sebelumnya, saksi Rosa, Direktur Operasional PT DPS mengatakan, bahwa SK tersebut dibuat atas permintaan saksi Ina. 
 
Begitu juga dengan kesaksian Direktur PT DPS lainnya, yaitu I Wayan Yoga yang saat ini berstatus terdakwa dalam kasus lain menyatakan, bahwa Dirut dalam rapat terbuka dengan seluruh jajaran senior manajemen saat itu meminta agar siapapun yang memiliki info tentang flotting dock yang sesuai dan mau dijual, agar ditindaklanjuti dengan tim. Keterangan ini berbeda dengan yang diberikan Ina yang seolah-olah bahwa terdakwa Riry sudah mengarahkan pada satu barang. 
 
Sebelumnya diberikan sesuai dakwaan JPU , bahwa terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (PT. DPS) Persero, bersama-sama dengan Antonisu Aris Saputro (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) selaku Direktur A&C Trading Network Pte.Ltd (disingkat ACTN) berkedudukan di Singapura, sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) Jalan Tanjung Perak Barat 433-435 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak  Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri adalah sebagai orang yang melakukan, turut melakukan perbuatan pidana secara melawan hukum dalam kegiatan pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia pembuatan tahun 1973 yang dibeli melalui A&C Trading Network Pte, Ltd, yang dilakukan tidak sesuai dengan kententuan-ketentuan yang berlaku karena : 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlEytHvO4IrAEq7sKzctmx8-2y3lfc70VxVLMy_vceC8ECOy8ICo7z_MVjlGyysR2HbAt_G_GOIODn-s1KVV0f9gZLoxDsnqcpWL54fEAaPuUgE5haesHLvxCWdfJ94rk7VGj4iP1J9sU/s1600/Aris.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="552" data-original-width="1030" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlEytHvO4IrAEq7sKzctmx8-2y3lfc70VxVLMy_vceC8ECOy8ICo7z_MVjlGyysR2HbAt_G_GOIODn-s1KVV0f9gZLoxDsnqcpWL54fEAaPuUgE5haesHLvxCWdfJ94rk7VGj4iP1J9sU/s640/Aris.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi yang juga terdakwa, Antonius Aris Saputra</td></tr>
</tbody></table>
Terdakwa Riry Syeried Jetta, Direktur Utama (Dirut) PT DPS (persero), selaku Inisiator dalam pelaksanaan proses Pengadaan Floating Dock PT DPS, tidak melibatkan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN (Penambahan Modal Negara) APBN-P Tahun Anggaran (TA) 2015, dengan menyusun, membuat dan menggunakan dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; Tidak membuat dan menetapkan HPS (Harga perkiraan sendiri),; tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan, dan terdapat adanya persekongkolan antara pembeli / Pengguna barang yaitu PT DPS (persero) dengan penjual / Penyedia Barang yaitu A&C Trading Network Pte, Ltd. 
 
Karena Pengadaan Floating Dock (disingkat FD) 8.500 TLC pada PT DPS didahului dengan adanya pertemuan antara terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS bersama I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur dan Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd (ACTN) untuk Wilayah Indonesia pada bulan November 2014. 
 
“Pada tanggal 13 November 2014, Setelah pertemuan tersebut, terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk mengirimkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan Floating Dock kepada Antonius Aris Saputro, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan survei penilaian teknis dan harga serta pembahasan kontrak,” ucap JPU. 
 
JPU menjelaskan, dalam pengadaan Floating Dock kapasitas 8.500 TLC, terdakwa Riry Syeried Jetta telah memerintahkan pejabat-pejabat PT DPS, yaitu I Wayan Yoga, Penta Parawati, Ina Rahmawati, Diana Rosa dan Slamet Riyadi untuk melakukan pencarian Floating Dock(survei), melakukan kerjasama dengan surveyor PT Karya Amal Reka (KAR) dan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Iskandar & Rekan dalam menilai Floating Dock, Mereview draf kontrak pengadaan dan menyepakati harga kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan. 
 
Pada hal kontrak pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang dilakukan oleh ACTN dengan PT DPS belum memlliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. 
 
Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tidak melalui mekanisme lelang terbatas, sehingga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi admlnistrasi, teknis, dan harga. Selain itu, ACTN selaku Penjual / penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualiflkasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS. 
 
Penentuan harga Floating Dock 8.500 TLC senilai USD7.486.174 adalah kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan Adri Slwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd pada saat pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2015, Di mana harga Floating Dock yang disepakati tersebut telah di mark up. 
 
Untuk membuat pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan, terdakwa Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati meminta bantuan KAR untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan yang meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (KAR), Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasi/penilaian. padahal dokumen-dokumen tersebut hanya untuk kelengkapan admnstras pembelan Floating Dock 8.500 TLC yang sudah dlakukan sebelumnya.  
 
Pada tanggal 26 Maret 2015, terdakwa Riry Syeried Jetta meminta Antonius Aris Saputro dan Adri Slawu untuk membuat dokumen penawaran Floating Dock Shanghai, Floating Dock Batam dan Floating Dock Singapura dari beberapa perusahaan melalui email. 
 
“Pada tanggal 28 Maret 2016 terdakwa Riry Syeried Jetta meminta Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN untuk membuat penawaran Floating Dock 8.500 TLC melalui email yang diberi tanggal 28 November 2014,” kata JPU 
 
“Terdakwa Riry Syeried Jetta mengesahkan revisi peraturan pengadaan barang dan jasa yang dibuat surut (backdate) dari tahun 2016 menjadi tahun 2014 agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai dengan ketentuan,” ungkap JPU 
 
JPU mengatakan, terdakwa Riry Syeried Jetta menandatangani kontrak pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tanpa didukung dokumen dan proses pengadaan yang tidak sesuai ketentuan, dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan serta jajaran Direksi lainnya. Usia Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan sudah melampaui batas maksimal umur kapal, yakni 20 tahun, dan belum dimintakan rekomendasi dari Kementerian Perlndustrian dan Perdagangan RI. 
 
Sampai dengan berakhimya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI pada tanggal 11 Januarl 2019, ACTN tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran uang muka sebesar USD 1.000.000 dan USD 3.500.000 atau seluruhnya sebesar USD 4.500.000. Selain itu, terdakwa selaku Direktur Utama PT. DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhlmya masa berlaku jaminan. 
 
Biaya perjalanan dinas dan akomodasi dalam rangka survei Floating Dock oleh PT. DPS bersumber dari ACTN yaitu Antonlus Aris Saputro selaku dan Adri Slawu selaku Marketing Representative untuk Wilayah Indonesia. PT. DPS (persero) memperoleh pinjaman tanpa bunga sebesar USD75.000 dari Adri Slawu 
 
Dirut PT. DPS terdakwa Riry Syerled Jetta menerima transfer dana dari Adri Salwu sebesar Rp132.000.000,; Diana Rosa Sekretaris Perusahaan PT DPS tahun 2015 menerima transfer dana dari Adri Slawu sebesar Rp136.000.000 sebagai biaya perjalanan penarikan Floating Dock din Rusia dan pengeluaran PT. DPS (persero) Iainnya. 
 
Perbuatan tersebut bertentangan dengan : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas,;  2. Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Surat Keputusan Direksi PT DPS Nomor 367/KPts/DS/7/l/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DPS tanggal 8 Juli 2013,; Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 7S/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desernber 2013 tentang Ketentuan lmpor Barang Modal Bukan Baru. 
 
Akibat dari itu, terdakwa Riry Syerled Jetta telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Riry Syerled Jetta atau orang lain yaitu Antonisu Aris Saputro (Direktur Utama A&C Trading Network Pte.Ltd yang berkedudukan dl Singapura) atau suatu korporasi yaltu A&C Trading Network Pte.Ltd (dlslngkat ACTN) yang berkedudukan dl Singapura yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomlan Negara sebesar USD 45.000.000 ekuivalen Rp63.342.000.000 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januarl 2019 sebesar Rp14.076/USD) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januarl 2019. 
 
 JPU membeberkan perbuatan terdakwa Riry Syerled Jetta bersama-sama dengan Antonisu Aris Saputro dengan cara-cara sebagai berikut : 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijyxiahyphenhyphenSQf2o0-P11dvMaRvUrzLfBls1MTaWiHLfqys-Xd2WVO2fLnIAbCDI_0LdAPqfhs3vj9EDdXzqRTVceVeS0dxyeIp3sAFr1o-S3AYpMIMhQlzK-kLyWvKHYTfyupQx3K7GSMo8/s1600/IMG20190612145225+Saksi+yang+juga+terpidana+dalam+kasus+Korupsi+PT+DPS+Thn+2012%252C+I+Wayan+Yoga+mantan+Direktur+Produksi+PT+DPS.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijyxiahyphenhyphenSQf2o0-P11dvMaRvUrzLfBls1MTaWiHLfqys-Xd2WVO2fLnIAbCDI_0LdAPqfhs3vj9EDdXzqRTVceVeS0dxyeIp3sAFr1o-S3AYpMIMhQlzK-kLyWvKHYTfyupQx3K7GSMo8/s640/IMG20190612145225+Saksi+yang+juga+terpidana+dalam+kasus+Korupsi+PT+DPS+Thn+2012%252C+I+Wayan+Yoga+mantan+Direktur+Produksi+PT+DPS.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> I Wayan Yoga mantan Direktur Produksi PT DPS</td></tr>
</tbody></table>
Pada tanggal 7 dan 8 Nopember 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS memerintahkan I Wayan Yoga selaku Direktur Operasional  bersama dengan Ina Rahmawati Senior Manager Keuangan untuk berangkat ke Singapura dengan tujuan melakukan meeting dengan Gloria Marine, Triton Marine dan DDW atau Naninda. 
 
Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Riry Syeried Jetta memperkenalkan Ina Rahmawati dan I Wayan Yoga dengan pihak A&C Trading Network Pte, Ltd, dengan menyampaikan bahwa A&C Trading Network Pte, Ltd tersebut adalah vendor yang berpengalaman di PT Dok Koja Bahari  (DKB) dan punya Akses ke Rusia. 
 
Pada tanggal 13 November 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Slamet Riyadi untuk membuat Revisi RAB terkait pengadaan Floating Dock 13000 TLC. Setelah selesai dibuat,  kemudian disampaikan ke Ina Rahmawati. 
 
Namun pada tanggal 28 November 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta kembali memerintahkan Slamet Riyadi untuk merevisi RAB Floating Dock 13000 TLC menjadi pengadaan Floating Dock 8500 TLC. Kemudian Slamet Riyadi membuat estimasi biaya untuk Infrastruktur Floating Dock 8500 TLC, sedangkan data terkait dengan spesifilkasi dan harga Floating Dock 8500 diperoleh dari terdakwa Riry Syeried Jetta. 
 
Pada tanggal 13 November 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk mengirimkan Revisi RAB Floating Dock 8500 TLC yang sudah selesai dibuatkan selanjutnya ke Antonius Aris Saputro melalul email. 
 
Pada bulan Desember 2014, Adri Slawu selaku Marketing Representative PT A&C Trading Network Pte, Ltd untuk Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : 11/ACTN/AS/L/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Antonius Aris Saputro), telah menghubungi Mukti Wibowo selaku Direktur Utama PT Karya Amal Reka (PT KAR) menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia, dan menyampaikan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PTDPS. 
 
Setelah berkomunikasi melalui telephon, kemudian Mukti Wibowo, Adri Salwu dan pihak PT DPS yang diwakili oleh Ina Rahmawati atas perintah terdakwa melakukan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan teknis pekerjaan survey/ inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia. 
 
Pada tanggal 12 Desember 2014, Mukti  Wibowo mengirimkan proposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / lnspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia melalui email ke Ina Rahmawati setelah dilakukan beberapakali pertemuan dengan hasil kesepakatan nilai kerja sebesar Rp99.000.000 
 
Pada tanggal 15 Deesember 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dlrut PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati selaku Senlor Manager Keuangan PT DPS untuk menandatangani perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 dengan Mukti Wibowo selaku Dirut PT Karya Amal Reka dengan nilai Rp99.000.000 tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia, sedangkan untuk tenaga Ahli / Surveyor,  Mukti Wlbowo menggunakan jasa Doniarsal Nurdin yang sebelumnya sudah diberikan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan di survey tersebut. 
 
Pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014,  Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi diperintah oleh terdakwa untuk melakukan Survey Floating Dock yang ada di galangan kapal di Rusia, mereka sepakat dengan Surveyor Doniarsal Nurdin dan pihak A&C Trading Network berangkat dari Bandara Sukarno Hatta, saat berada di bandara bertemu dengan Antonius Aris Saputro , Lucky Oerian Melwan dan Doniarsal Nurdin.  Untuk biaya akomodasi serta operasional ditanggung oleh A&C Trading Network, Pte Ltd.  
 
Selain itu Adri Slawu selaku Marketing Representative ACTN untuk Wilayah Indonesia memberikan uang saku kepada Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi masing-masing senilai Ushuluddin 1.000. Pada saat menerima uang dari Adri Slawu, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi melaporkan kepada terdakwa Riry Syeried Jetta, dan terdakwa menyampaikan agar mereka menerimanya karena tidak ada biaya perjalanan Dinas dari Perusahaan. 
 
Pada tanggal 18 Desember 2014, saat berada di Khabarovks Rusia mereka dijemput oleh pihak pemilik Floating Dock kemudian diantar ke Sovetskaya Gavan, tempat dimana Floating Dock bekas tersebut berada, selanjutnya melakukan penelitian dan pengecekan obyek, dan dituangkan dalam Sumerry Floating Dock-9K. 
 
Pada tanggal 24 Desember 2014, dibuatkan Kontrak kerja antara PT. DPS dengan KJPP Iskandar dan Rekan atas objek 1 unit Floating Dock9K Nomor 235.6/IDR/Pr-AL/XII/2014 senilai Rp54.000.000 tidak termasuk pajak. Hasil Penilaian dituangkan dalam laporan tertanggal 3O Desember 2014 tentang hasil survey dan penaksiran harga oleh KJPP Iskandar dan Rekan untuk Floating Dock di Sovgavan, Rusia, yaitu sebesar USD 4.450.000 (Certificate of Appraisal No. 135.4/DR/AL/XII/2014) Nilai tersebut hanya terbatas pada nilai propertynya saja pada saat itu (kurs dollar tanggal 18 Desember 2014). 
 
Bahwa KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasil penilaian terhadap nilai pasar satu unit Floating Dock-9K yang berada di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014. Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyek tersebut adalah USD 4.450.000. Pendekatan yang digunakan adalah data pasar dengan metode adjusted market data grid methode atau perbandingan langsung dengan alasan penggunaan data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia. 
 
Data-data pendukung penilaian menunjukan hal-hal sebagai berikut : Data pembanding yang digunakan: a. Floating Dock dengan kapasitas 20.000 GRT tahun pembuatan 1971, berada di galangan Kroasia dengan perkiraan harga sebesar USD7,785,000.00,; b. Floating Dock dengan kapasitas 3.500 GRT tahun pembuatan 1975, berada di galangan Far East Rusia dengan perkiraan harga sebesar USD1.665.000, dan c. Floating Dock dengan kapasitas 2.200 GRT tahun pembuatan 1974, berada di galangan USA dengan perkiraan harga sebesar USD2.430.000 yang sebelumnya sudah diberikan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan di survey tersebut. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifjgDGQx9R8Zyv4qYib6XhEkWxvgCxdKxk_rS9ZDTi9VaU2s622Ah_oGu91FoQCowFAUQEBF8_UzJ9oGKbbv6_b-B6RBziI7OM8jnUzB9zYypCj_1QwXL6-vdrGrHbg8MP2tdbAmCUFUQ/s1600/IMG20190619145258.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="329" data-original-width="640" height="328" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifjgDGQx9R8Zyv4qYib6XhEkWxvgCxdKxk_rS9ZDTi9VaU2s622Ah_oGu91FoQCowFAUQEBF8_UzJ9oGKbbv6_b-B6RBziI7OM8jnUzB9zYypCj_1QwXL6-vdrGrHbg8MP2tdbAmCUFUQ/s640/IMG20190619145258.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tanggal 3 Maret 2015, Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS (Persero) Penta Parawati. 
 
Namun kenyataannya, Komite Investasi tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock Tahun 2015 tersebut, karena sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 maret 2015, terdakwa telah melakukan “kesepakatan” dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN di Singapura terkait proses pengadaan Floating Dock bekas tersebut. 
 
Pengadaan Floating dock 8.500 TLC pada PT DPS didahului pada saat terdakwa Riry Syeried Jetta menugaskan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan pada bulan November 2014 untuk melakukan rapat di Singapura dengan Gloria Marine. 
 
Dalam kesempatan tersebut, terdakwa Riry Syeried Jetta memperkenalkan I Wayan Yoga dan Ina Rahmawati dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN di Singapura dan Adri Slawu selaku Marketing Representative ACT N Wilayah Indonesia, dan terdakwa menyampaikan bahwa ACTN adalah rekanan dari PT. DKB (persero) yang sudah berpengalaman dan mempunyai hubungan baik dengan Rusia. 
 
Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan jajaran Direksi dan Senior Manager untuk melakukan Survey Floating Dock diantaranya ; memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Menjalin Komunikasi melalui email dengan Antonius Aris Saputro selaku direktur A&C Trading network Pte, Ltd untuk memberikan informasi terkait dengan RAB dan Revisi RAB pengadaan Floating Dock. 
 
Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi untuk melakukan Survey Floating Dock eks. Rusia di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia bersama dengan Doniarsal Nurdin dan Antonius Aris Saputro pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, yang dibiayai oleh A&C Trading network Pte Ltd. 
 
Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku Sekretaris Perusahaan untuk membuat Kontrak Kerja dengan PT. KAR (tanggal 15 Desember 2014 ) dan membuat Kontrak Kerja dengan KJPP Iskandar (tanggal 24 Desember 2014) 
 
Memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Komunikasi melalui email dengan Antonius Aris Saputro selaku direktur A&C Trading network untuk pembahasan Draft Contrak Pengadaan Floating Dock dengan A&C Trading network Pte, Ltd. 
 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui bahwa niatan atau inisiatif untuk pembelian Floating Dock Kapsitas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut sudah terjadi dan diarahkan oleh terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya dibentuk pada tanggal 3 Maret 2015 
 
Padahal berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT.DPS) Persero pada Ringkasan Kebijakan Pokok disebutkan ; Cara Pengadaan Barang / jasa konstruksi / Subkontraktor atau jasa lainnya,; Cara Pengadaan Nilai Pengadaan ; a. Pelelangan Terbuka diatas nilai Rp100 Milyar,; b. Pelelangan Terbatas Rp50 Milyar s/d Rp100 Milyar,; c. Pemilihan Langsung Tidak ada batasan nilai,; d. Penunjukan Langsung Tidak ada batasan nilai,; e. Pembelian Iangsung Rp5 juta dan atau sesuai kondisi. 
 
Namun kenyataanya dalam proses pembelian Floating Dock Kapsitas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas. 
 
Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Riry Syeried Jetta mengajukan surat No. 15/0793-3/DS/1/D-9 ke Dewan Komisaris PT DPS untuk meminta persetujuan pencarian dana talangan sebesar Rp200 Milyar. Dan pada tanggal 27 Maret 2015, melalui surat Nomor : 04.111/ DK.DPS/2015 Dewan Komisaris PT DPS menyetujui permintaan untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk membiayai pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut. 
 
Setelah mendapat Persetujuan dari Dewan Komisaris, pada tanggal 7 April 2015, melalui surat No. 15/1034-4/DS/1/M-1, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS (persero) bersurat ke Menteri BUMN untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk pembelian Floating Dock bekas. Selanjutnya Menteri BUMN RI melalui Suratnya Nomor : S-386/MBU/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Persetujuan penggunaan dana talangan untuk pengadaan floating dock 8500 TLC, telah menyetujui penggunaan pinjaman sementara (Dana Talangan), tersebut. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-asSp1QzAYGWvsefPGUI7CBFp2vM0m6GaAS674u9xx_SP2bpjBLbVaz1Ab29Cy449zBIi7eoRJ0lKZQj38z-gSoUCVuje1G8z5jTvk2zGUEEb-shKOIUR83qE0wGNgIfm3NijNZr6ek0/s1600/IMG20190612112054+Saksi+Ina+RahmawatiSenior+Manager+Keuangan+PT+DPS.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-asSp1QzAYGWvsefPGUI7CBFp2vM0m6GaAS674u9xx_SP2bpjBLbVaz1Ab29Cy449zBIi7eoRJ0lKZQj38z-gSoUCVuje1G8z5jTvk2zGUEEb-shKOIUR83qE0wGNgIfm3NijNZr6ek0/s640/IMG20190612112054+Saksi+Ina+RahmawatiSenior+Manager+Keuangan+PT+DPS.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa Permintaan dana talangan yang diajukan oleh terdakwa selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT  PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000.000, Bank BNI Jakarta senilai USD3.500,000. 
 
Pada tanggal 29 Mei 2015, terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). 
 
Padahal terdakwa tidak pernah melibatkan Komite Investasi terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia dari A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015. 
 
Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati merekayasa proses pemilihan penyedia Floating dock 8.500 TLC dengan menunjuk ACT N sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih millk perusahaan swasta di Rusia. 
 
Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973, oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) yang dibeli dari A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan dl Singapura tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penllaian kualmkasi, evaluasi administrasl, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagal acuan penllaian kewajaran harga, dan 4. Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan. 
 
Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesuai ketentuan, pihak-pihak terkait kemudian diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesal, yaltu antara lain : 1. Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan lelang terbatas pada bulan Mei s/d Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasi/penilaian,; 
 
2. Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawatl untuk meminta Antonius Arls Saputro agar membuat dokumen penawaran Floating dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui email pada tanggal 26 Maret 2015,; 3. Surat penawaran dari A&C Trading Network Pte, Ltd tertanggal 28 November 2014, baru disampaikan ke PT DPS setelah Ina Rahmawatl diperintah terdakwa Riry Syeried Jetta agar memlnta dokumen penawaran dari A&C Trading Network Pte, Ltd melalul email pada tanggal 28 Maret 2016,; 
 
4.Terdakwa Riry Syeried Jetta mengesahkan revisi peraturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan DIreksi PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang dI beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan. 
 
Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7.486.174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan Adri Slawu selaku Marketing Representative ACTN untuk Wilayah Indonesia pada saat pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 den 29 Mei 2015, yang dihadiri  oleh terdakwa Riry Syeried Jetta, Penta Parawati, Diana Rosa dan Adri Slawu. 
 
Bahwa berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Juni 2015 antara PT DPS bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DS/6/I/2015 yang ditandatangani oleh terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. 
 
Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franco Galangan Surabaya senilai USD7,486,170.00 dengan uraian sebagai berikut : a. Floating Dock 5.000.000,; b. Towing to Surabaya port. Indonesia including insurance 535.000.; c. Dredging and infrastructure installation 951/174-00. 
 
Pembayaran dilakukan dengan cara per termin dengan rincian sebagai berikut : Termin pertama sebesar USD1.497.234 atau setara 20% yang harus dibayarkan tujuh hari dari uang muka setelah penandatanganan,; termin ke II sebesar USD 2.994.468 atau setara 40% harus dibayarkan pembeli setelah tujuh hari tanggal diterima faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; Termin ke III sebesar USD 1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock siap dikirim dari Rusia, dan ke IV sebesar USD 1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari tanggal faktur diterima dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famlliarisasi. 
 
Bahwa terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Slawu selaku Marketing representative ACTN Wilayah Indonesia. 
 
Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawati tanggal 14 April 2015, ternyata Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006  hanya bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000. 
 
Sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd adalah senilai USD 7.486.170 
 
Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT.DPS) Persero Pasal 1  ayat (14) yang menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang mempunyai kemampuan teknis, administratif dan finansial untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan 
 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka A&C Trading Network Pte Ltd selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kulifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS 
 
Namun terdakwa selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan A&C Trading Network Pte Ltd, meskipun tanpa didukung dokumen dan proses pengadaan sesuai ketentuan, dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lainnya. 
 
A&C Trading Network Pte Ltd belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd tidak layak impor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun yang sudah melewati batas umur Barang Modal Bukan Baru, karena  yang diijinkan masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun. 
 
Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru : 1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini harus berusia maksimal 20 tahun,; 2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian. Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perdagangan RI, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif/HS 89.05. 
 
Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya pada tanggal 8 Juli 2013. 
 
Atas permintaan dari Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN yang berkedudukan di Singapura, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd sebanyak 2 kali tahapan yaitu pada tanggal 10 Juli 2015 senilai USD 1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) dan tanggal 30 Oktober 2015 senilai USD3,.500.000 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI. 
 
Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015. 
 
Pada saat Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015, 
 
Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015, yang ditanda tangani oleh Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN, Floating Dock bekas, ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia. 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN5iGtV2uOZyzFiLOjhiN3UualxZViALJJlPbmk3J4i9Ws3QgorawSTN0MlAA1i5z7ZUOaj5D_GWSyElQbpK034EXsJctxWUW4i4qJB0TL-mF8HRZfl9twpdf9ZECwwRdOtCJ-Emppms8/s1600/IMG20190515141533.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="302" data-original-width="640" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN5iGtV2uOZyzFiLOjhiN3UualxZViALJJlPbmk3J4i9Ws3QgorawSTN0MlAA1i5z7ZUOaj5D_GWSyElQbpK034EXsJctxWUW4i4qJB0TL-mF8HRZfl9twpdf9ZECwwRdOtCJ-Emppms8/s640/IMG20190515141533.jpg" width="640" /></a></div>
Dari bukti dokumen diketahui, bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/ XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS (persero) mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan. 
 
Bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACT N tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD 1.000.000 dan USD 3.500.000 atau seluruhnya sebesar USD 4.500.000 
 
Selain itu, terdakwa Riry syeried Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan. 
 
Perbuatan terdakwa Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) bersama dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN dalam pengadaan floating dock kapasitas 8500 TLC bukan baru adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya : 
 
1. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas : a. Pasal 92 ayat (1), Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ; b. Pasa197 ayat (1), Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1),; 2. ayat (2), Pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;; 3. ayat (3), setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
 
2. Permen BUMN Nomor PER-Ol/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN pada Bab II Prinsip dan Tujuan Pasal 3: a. Poin 3, mengenai pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat,; b. Poin 4, mengenai kemandirian (independensi) yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 
 
3. Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013 : a. Pasal 1, ayat (14) menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang mempunyai kemampuan teknis, administratif dan fmansial untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan,; b. Pasal 2 mengenai Prinsip Umum, yang menyatakan bahwa Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa ini sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip tentang pengadaan barang dan/atau jasa. 
 
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya Tahun 2014 s/d 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia Nomor Laporan : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari Adri Slawu selaku Marketing Representative ACT N wilayah Indonesia dan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACT N Singapura, kepada pejabat PT DPS (persero) dan surveyor dengan uraian sebagai berikut : 
 
1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 1,000.00 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC dl Rusia dan tiket Jakarta Rusia PP, pada tanggal 16 Desember 2014. 
 
2. Slamet Riyadi menerima uang saku dari Adri Slawu sebesar USD 1,000.00 pada saat mendampingi surveyor PT KAR pada anggal 16 Desember 2014. Dan juga memperoleh uang saku dari Adri Slawu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016. 
 
3. Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya Antonius Aris Saputro, pada tanggal tanggal 16 Desember 2014. 
 
4. Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000.00. 
 
5. Penta Parawati dan Diana Rosa menerima dana dari Adri Slawu, pada bulan September 2015 sebesar Rp136.000.000,00 dengan rincian : Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000  dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Slawu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa 
 
Tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000 dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slawu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa sesuai dengan arahan Adri S;awu. Uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survey kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia yang diperuntukkan I Wayan Yoga sebesar USD 1,500 
 
6. Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500, dan Diana Rosa sebesar USD 1,000 serta sisanya sebesar Rp1.000.000 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara). 
 
7. Tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Adri S;awu ke rekenlng BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa, 
 
8. Tanggal 2 November 2015 terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada Adri Slawu, dalam mata uang dollar senlilai USD 75.000, yang sampai saat sekarang masih belum ada pengembalian. 
 
9. Terdakwa Riry Syeried Jetta menerima transfer uang dari Adri Slawu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Slawu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari  rekening atas nama Adri Slawu ke rekening BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000, dan Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Adri Slawu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000. 
 
Bahwa perbuatan terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dlrektur Utama PT. DPS (persero) yang bekerjasama dengan Antonius Aris Saputro selaku Dlrektur ACTN yang berkedudukan di Singapura dalam pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 yang dibiayai dengan menggunakan dana Penyertaan Modal Negara adalah tdak sesua dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Sehingga memperkaya terdakwa sendiri maupun orang Iain yaitu Antonius Arls Saputro atau korporasi yaltu A&C Trading Network, Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura. 
 
Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya Tahun 2014 s/d 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia Nomor Laporan : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebesar USD 4.500.000 ekuivalen Rp63.342.000.000  (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076 pers USD sebagai pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS (persero) kepada ACTN namun Fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. 
 
Sehingga, atas perbuatan terdakwa Riry Syeried Jetta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Jo. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Jen/Rd1)

News Tipikor Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU, "Jemput Paksa Dirut PT DPS"

berita korupsi .co - Kamis, 29 Agustus 2019, Ketua Majelis Hamim Dede Suryaman memerintahkan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Lili Lindawaty d...

Dua Terdakwa Korupsi “Jalan” Desa Kab. Sumenep Divonis 3 dan 4 Thn Penjara

16.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTm5GQpwfCATljl1NrqsL6_IWvBOcXnzoXeYE9GwmrWDhtzaEb-EnIBaXRhbEwkqouQo_v6i0fXcV5WsUoMT-PDfLFgdJ6MjPnIQJNVjEngLqzkoNIuwGglIMXYjYXnUlCYxgzE4l7Irg/s1600/IMG20190828133143.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTm5GQpwfCATljl1NrqsL6_IWvBOcXnzoXeYE9GwmrWDhtzaEb-EnIBaXRhbEwkqouQo_v6i0fXcV5WsUoMT-PDfLFgdJ6MjPnIQJNVjEngLqzkoNIuwGglIMXYjYXnUlCYxgzE4l7Irg/s1600/IMG20190828133143.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co - Rabu, 27 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa dua terdakwa Tindak Pidana Korupsi Pemeliharaan Jalan Dusun Sonok, Desa Karang Tengah, Kecamatan Nunggunong Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep Jawa Timur yang merugikan keuangan negara sebesar Rp247.400.000, yaitu Hazmi Azhari dan Ferdyan Arisandi (perkara terpisah) dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan dijauhi hukuman (Vonis) pidana penjara antara 3 dan 4 tahun. 
 
Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Hazmi Azhari selaku pemilik CV Tiga Putri dan Ferdyan Arisandi selaku Direktur “palsu” CV Tiga Putri ini, dibacakan di muka persidangan diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hcok) serta Panitra Pengganti (PP) Tanto Agusta, yang dihadiri JPU (Jaksa Penuntut Umum) Edy sekaligus selaku Kepala Seksi Barang Bukti (Kasi Barbuk) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Yuliana dkk 
 
Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa kedua terdakwa (Hazmi Azhari dan Ferdyan Arisandi) selaku pemenang kontrak pekerjaan pemeliharaan jalan di Dusun Sonok, Desa Karang Tengah, Kecamatan Nonggunong, Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep dengan jumlah anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran (TA) 2018 sebesar Rp925.420.000 dari besaran HPS (Harga Perkiraan Sendiri) senilai 1 miliyar rupiah yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp277.626.000 tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian kontrak pekerjaan, pada hal terdakwa telah menerima uang muka sejumlah Rp277.626.000. 
 
Sehingga Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
 
“Atas perbuatan terdakwa, haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya,” kata Majelis Hakim 
 
Terkait kerugian negara dalam perrtimbangan Majelis Hakim, dibebankan terhadap terdakwa Hazmi Azhari selaku pemilik CV Tiga Putri, karena terdakwa Ferdyan Arisandi hanya dibuat sebagai Direktur untuk menandatangani dokumen pekerjaan, namun yang melaksanakan pekerjaan adalah terdakwa Hazmi Azhari 
 
“Mengadili : Menyatakan terdakwa Ferdyan Arisandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman dalam dakwaan Subsidair (Pasal 3) : Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama tiga tahun (3), denda sebesar lima puluhjuta rupiah (Rp50 juta). Dengan ketentuan, bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama dua (2) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. 
 
Selanjutnya Majelis Hakim membacakan putusannya terhadap terdakwa Hazmi Azhari, dengan hukuman lebih berat 1 (satu) tahun. Selain itu, terdakwa juga di hukum untuk membayar kerugian negara. 
 
“Mengadili : Menyatakan terdakwa Hazmi Azhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman dalam dakwaan Subsidair (Pasal 3) : Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama empat tahun (4), denda sebesar lima puluhjuta rupiah (Rp50 juta). Dengan ketentuan, bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama dua (2) bulan. Menghukumpula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar dua ratus emapat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah (Rp247.400.000). Dengan ketentuan, bilamana terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan dirampas oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti. Bilaman harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama satu (1) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda 
 
Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa yang didampingi masing-masing Penasehat Hukumnya menyatakan pikir-pikir. Sedangkan JPU langsung menyatakan banding. (Jen/Rd1))

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi “Jalan” Desa Kab. Sumenep Divonis 3 dan 4 Thn Penjara

berita korupsi .co - Rabu, 27 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa dua terdakwa Tindak Pidana Korups...

JPU Kejagung RI Tak Siap Bacakan Tuntutan, Sidang Korupsi Pemerasan Tertunda

16.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwFFixqr6-XPf2PpYpkId_YNn73D2Rm1encmJ50HxUEmflJpmKiwu1p9ByfNQx6ds9ieXEXfAyYgfpFrk1fPAmXYCbQ1n2sceS5AjTMXrHSwHBhn_-2ipk6TGRVvybDxaY5Wl25G9KfaU/s1600/IMG20190528133629.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="578" data-original-width="353" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwFFixqr6-XPf2PpYpkId_YNn73D2Rm1encmJ50HxUEmflJpmKiwu1p9ByfNQx6ds9ieXEXfAyYgfpFrk1fPAmXYCbQ1n2sceS5AjTMXrHSwHBhn_-2ipk6TGRVvybDxaY5Wl25G9KfaU/s1600/IMG20190528133629.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co - Alasan belum siap! Kalimat ini sudah tak asing lagi terdengar dari JPU, Penasehat Hukum/Pengacara atau dari Majelis Hakim dalam persidangan baik perkara Perdata atau Pidana Umum maupun Tindak Pidana Korupsi. Dan kalimat belum siap inipulalah yang menjadi alasan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejagung RI (Kejaksaan Agung Republik Indonesia) untuk membacakan surat tuntutannya, hingga sidang perkara Tindak Pidana Korupsi pemerasan sebesar Rp1 miliyar dengan terdakwa terdakwa Retno Tri Utomo, selaku Plt (Pelaksana Tugas) Manajer Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi yang juga sebagai Pimpinan Pproyek (Pimpro) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tahun 2017 akhirnya tertunda. Hal ini seperti yang disampaikan Panitra Pengganti (PP) Aris Andriana maupun Penasehat Hukum terdakwa kepada beritakorupsi.co saat ditemui digedung Pengadilan Tipior Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, Selasa, 27 Agustus 2019. “Sidang ditunda, katanya belum siap tuntutannya,” kata Aris Andriana, Selasa, 27 Agustus 2019. Tertundanya persidangan bukan kali ini saja. Menurut terdakwa, sebanyak lima kali sidang tunda karena JPU T.W. Ebrianti Raisi dan Dano dari Kejagung RI tak bisa menghadirkan Dirut PDAM Surabaya sebagai saksi dipersidangan. Sementara dalam catatan Ketua Majelis Hakim, sidang tunda sebanyak enam kali. Retno Tri Utomo “diseret” JPU dari Kejagung RI kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Korupsi pemerasan dengan cara mengancam dan mengintimidasi Candra Arianto selaku Dirut PT. Cipta Wisesa Bersama yang mengerjakan proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tahun 2017 sebesar Rp1 miliyar. Namun anehnya, JPU dari Kejagung RI ini tak dapat membuktikan dalam persidangan, bagaimana cara terdakwa melakukan pemerasan dengan cara mengancam dan mengintimidasi Candra Arianto selaku Dirut PT. Cipta Wisesa Bersama agar menyerahkan uangnya sebesar Rp900 juta dari permintaan sebanyak satu miliyar rupiah, seperti yang dijelakan dalam surat dakwaan JPU. Anehnya lagi, dikatakan melakukan pemerasan dengan cara mengancam dan mengintimidasi, sementara uang sebanyak Rp900 juta ditransfer oleh Candra Arianto selaku Dirut PT. Cipta Wisesa sejak tanggal 18 September 2017 hingga 29 Juni 2018. Pekerjaan proyek selesai dikerjakan pada akhir Tahun Anggaran, yaitu Desember 2017. Yang lebih anehnya lagi, JPU tidak menghadirkan wartawan Jawa Pos yang memuat berita pada tanggal 4 September 2018 dengan berjudul “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai" seperti yang diuaraikan JPU dalam dakwaannya, supaya lebih jelas apakah benar isi beritanya dengan fakta di lapangan. JPU juga menyebutkan dalam surat dakwaannya, bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan menerbitkan Surat Peringatan I (SP 1) Nomor : 89/PJPPSNIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan SP 2 Nomor : 94/PJPPS/lX/2018 tanggal 03 September 2018. Sementara yang terungkap dalam persidangan adalah, bahwa SP yang diterbitkan oleh terdakwa setelah pihak Konsultan menerbitkan surat teguran terhadap PT Cipta Wisesa Bersama karena tidak mengerjakan proyek selama 2 bulan setelah penandatanganan Kontrak Kerja. Tiga Majelis Hakim yang menyidangkan perkara inipun tak percaya begitu saja atas pengkuan terdakwa, bahwa uang sebesar Rp900 juta yang diterima terdakwa dari Candra Arianto melalui transfer selama hampir 1 tahun hanya untuk terdakwa yang dikatakana sebagai biaya operasional yang ikut membantu percepatan pekerjaan. Apakah dakwaan pemerasan yang dilaporkan oleh Candra Arianto ke Kejagung setelah 1 tahun berlalu agar dirinya tak terseret bila disebut sebagai gratifikasi atau suap? Sementara pengaukan terdakwa kepada beritakorupsi.co pada Selasa, 11 Juni 2019, yang mengatakan bahwa pemberian uang oleh Dirut PT CWB, Candra Arianto terhadap terdakwa setelah terdakwa mengeluarkan SP I. Dan menurutnya tidak ada pemaksaan suka sama suka. “Harusnya PT Wisesa Cipta Bersama sudah diputus kontrak. Dua bulan tidak dikerjakan. Dikerjakan setelah ada SP 1 pada September 2017, dan SP2 bulan Oktober, itupun setelah ada surat teguran dari Konsultan. Pekerjaan memang tepat waktu pada Desember 2017, tapi kita banyak membantu supaya selesai tepat waktu. Makanya bisa tepat waktu,” kata terdakwa Retno Tri Utomo sambil menunjukkan dokumen berupa SP (Surat Peringatan). “Apakah memang benar anda meminta uang itu, dan untuk apa?,” tanya beritakorupsi.co kemudian. Dan diakui oleh terdakwa sebagai biaya operasional dan pengamanan pekrjaan. Namun tak dijelaskan lebih lanjut pengamanan untuk siapa. “Ya, tapi tidak memaksa, Dia yang memnemui saya, ada fotonya. Untuk biaya operasional dan pengamana aja,” jawab terdakwa dengan senyum tipis.bahwa uang yang diminta terdakwa 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIhoLnGD1lWl5v_p1zZPQZihV15MraX3Ap0oDLukvyD7Uq9KcutsCoCpZMhefqnBFA5iNb6iCIQ-QS0ZpEJldUVBy5UI59Vuh1zZu0ksChBAOMcl7pTs1ixt0x0k2dWArer2Ugxfhi1u4/s1600/IMG20190528133416.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="622" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIhoLnGD1lWl5v_p1zZPQZihV15MraX3Ap0oDLukvyD7Uq9KcutsCoCpZMhefqnBFA5iNb6iCIQ-QS0ZpEJldUVBy5UI59Vuh1zZu0ksChBAOMcl7pTs1ixt0x0k2dWArer2Ugxfhi1u4/s1600/IMG20190528133416.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Retno Tri Utomo</td></tr>
</tbody></table>
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa Retno Tri Utomo selaku Plt (Pelaksana tugas) Manajer Pemeliharaan Jaringan pipa Distribusi yang juga sebagai Pimpinan Pproyek (Pimpro) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya melakukan perbuatan  secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa Candra Arianto yang selaku  Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama selaku pemenang lelang sekaligus pelaksana pekerjaan proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur untuk memberikan uang sebesar Rp1 miliyar, dan kalau tidak memberikan maka terdakwa akan memperlambat pekerjaan yang dilaksanakan oleh Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama Candra Arianto. Perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; Bermula dari adanya lelang pekerjaan Proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan nilai anggaran sebesar Rp27.162.729.050 (dua puluh tujuh milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), dimana dari hasil lelang tersebut, PT. Wisesa Cipta Bersama (PT WCB) dietapkan sebagai Pemenang lelang berdasarkan Surat PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor : 047lSPPBJNIl/PDAM72017 tanggal 26 Juli 2017 Perihal Penunjukan PT WCB sebagai Penyedia Barang/Jasa dan Kontrak Pengadaan Jasa Nomor : BAP/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 antara PDAM dengan PT. CWB Kemudian pada tanggal 29 Juli 2017, terdakwa mengundang Candra Arianto untuk bertemu di Gerai J.CO Delta Plaza Jl. Pemuda Surabaya dengan maksud, bahwa terdakwa akan menawarkan matrial yang diperlukan oleh Candra Arianto dalam proyek dengan harga murah. “Dalam pertemuan antara terdakwa dengan Candra Arianto, tetnyata tidak membahas masalah material, melainkan terdakwa justru meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan jika tidak memberikan uang, terdakwa  mengancam akan menghambat pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Candra Arianto,” kata JPU Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2017 dilakukan penandatangan kontrak antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang diwakili oleh terdakwa Retno Tri Utomo selaku Pemimpin Proyek atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Candra Arianto selaku Direktur Utama PT Cipta Wisesa Utomo dengan Kontrak Nomor BA.P/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya. Setelah penandatangan Kontrak tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2017 terdakwa kembali mengundang Candra Arianto untuk menemui terdakwa di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya. “Dalam pertemuan tersebut, terdakwa kembali meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Candra Arianto dengan alasan untuk pengamanan di Kepolisian dan Kejaksaan,” ujar JPU Setelah sekian waktu Candra Arianto belum juga memenuhi permintaan terdakwa, sehingga terdakwa kembali memanggil Candra Arianto untuk menemuinya di Kantor PDAM Surabaya.  Dalam pertemuan tersebut, terdakwa meminta Candra Arianto untuk menandatangani kwitansi bermaterai dengan maksud seolah-olah Candra Arianto  memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan harus dibayar pada saat uang proyek cair. Namun Candra Arianto menolak permimaan terdakwa, sehingga terdakwa marah dan merobek kwintasi bermaterai tersebut lalu melemparkannya ke arah Candra Arianto serta menyampaikan ancaman, jika tahun depan PT Cipta Wisesa Utomo tidak boleh Iagi ikut lelang pekerjaan di PDAM, dan PT Cipta Wisesa Utomo akan di black list. “Karena Candra Arianto tidak juga memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa, kemudian dengan kewenangannya selaku PPK Pembangunan Janringan Pipa Primer dan Sekunder milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, terdakwa mengeluarkan Surat Peringatan I kepada PT Cipta Wisesa Utomo Nomor : 65.1/PJPPS/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan Surat Peringatan II Nomor : 88/PJPPSIX/2017 tanggal 26 Oktober 2017,” ungkap JPU Selain memberikan Surat Peringatan, terdakwa juga mengintimidasi pekerjaan yang   dilakukan oleh PT. Saburnaya yang merupakan grup perusahaan PT Cipta Wisesa Utomo dengan melakukan tindakan menerbiitkan ; a. Surat Peringatan I Nomor : 89/PJPPSNIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018,; b. Surat Peringatan lINomor : 94/PJPPS/lX/2018 tanggal 03 September 2018,; c. Berita dalam Harian Jawa Pos tanggal 4 September 2018 berjudul “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai" Atas ancaman-ancaman dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengeluarkan Surat Peringatan tersebut baik kepada PT Cipta Wisesa Utomo maupun kepada PT Saburnaya, Candra Arianto merasa tidak nyaman dan mengalami tenekan secara psikologis, sehingga kemudian Candra Arianto  menyampaikan hal yang dialaminya kepada Suwartini selaku Kepala Bagian Keuangan PT Cipta Wisesa Utomo yang juga merupakan Ibu kandung Candra Arianto, dan meminta untuk mengeluarkan kas perusahaan guna diberikan kepada terdakwa. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1oWCpI3PtpIrkVJJvF_B8sAW61GcxuAKDhk2EE5aIwElwlSjN6COfeta3b_ZRczoaeZeVgzTO14uW6ugt4DRwY6kGLV31rGQwq3Nr2z8cg2K3bbqJh1fWMZ18DOe1eH8HGFShFB4gl5M/s1600/Cndra.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1oWCpI3PtpIrkVJJvF_B8sAW61GcxuAKDhk2EE5aIwElwlSjN6COfeta3b_ZRczoaeZeVgzTO14uW6ugt4DRwY6kGLV31rGQwq3Nr2z8cg2K3bbqJh1fWMZ18DOe1eH8HGFShFB4gl5M/s640/Cndra.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Candra Arianto (Dirut PT. Wisesa Cipta Bersama) bersama Ibu dan adiknya</td></tr>
</tbody></table>
Kemuidan secara berturut-turut, Suwartini melalui staf bagian keuangan PT Cipta Wisesa Utomo melakukan penyetoran sebanyak 8 (delapan) kali ke rekening Bank Mandiri yang telah ditentukan oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut : No.  Tanggal        -            No. rek        -   Atas nama               -  Penyetor/PT.CWB   -   Setoran (Rp) 1. 18 Sep 2017   -   142 0015833220  -   Chandra Agus Adie   -    Aida Fariskhi             100 juta 2.  7 Des 2017    -   1420015833220   -   Chandra Agus Adie   -    Aida Friskhi               150 juta 3. 29 Des 2017   -   9000040230782   -   Winda Oktaniasari    -     Anef Ar Rachman      150 juta 4. 9 Jan 2018      -   9000040230782   -   Winda Oktaniasari    -     Arief Ar Rachman      150 juta 5. 21 Mar 2018   -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie    -    Aida Fariki                100 juta 6. 21 Mar 2018   -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie     -   Dodi Kirawan              50 juta 7. 21 Mar 2018  -   1420015833220  -    Chandra Agus Adie     -   Dodi Kirawan              50 juta 8. 29 Jun 2018    -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie    -   Irkham Efendi              100 juta                                                                                                                  Total sebesar Rp900 juta Pada tanggal 19 Juni 2017, terdakwa Retni Tri Utomo mendapatkan rekening atas nama Chandra Agus Adie, dan kemudian terdakwa mengajak Chandra Agus Adie sebagai rekanan Mekanikal Elektrikal di PADAM yang sudah dikenal oleh terdakwa sebelumnya untuk membuka rekening di Bank mandiri Cabang PDAM Surabaya demgan Nomor rekening  1420015833220 3135 dengan setoran awal sebesar Rp500 ribu. Dan buku tabungan serta kartu ATMnya diminta oleh terdakwa untuk selanjutnya menerima transferan uang dari Candra Arianto Kemudian terdakwa mendapatkan rekening Bank Mandiri atas nama Winda Oktaniasari yang sudah dikenal oleh terdakwa, karena anak terdakwa diasuh Ibu kandung Winda Oktaniasari. Dan pada bulan Desember 2017, terdakwa mandatangi rumah Winda Oktaniasari di Ketintang 2 Nomor 48 RT 003 RW 001 Kelurahan Wonokromo Surabaya dan meminjam buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 9000040230782 besertaa ATMnya yang tidak dipergunakan lagi oleh Winda Oktaniasari untuk selanjutnya dipergunakan terdakwa menerima transferan uang dari Candra Arianto. Tindakan terdakwa melakukan intimidasi terhadap Candra Arianto dalam beberapa kali pertemuan, melalui komunikasi telepon dan Whatsapp serta menerbitkan Surat Peringatan I dan II kepada PT Cipta Wisesa Utomo dan PT Saburnaya, tidak berdasarkan syarat pemberian Surat Peringatan I dan II sebagaimana Peratumn Meneri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2008  tanggaI 27 Juni 2008 diatur pada humf E : Pengawasan tehadap pelaksanaan Fisik Kontruksi di dalam angka 2 haruf I dan berdasarkan fakta di lapangan, jarak waktu dan hasil progress realisasi masih diatas dari jadwal rencana, sehingga masih wajar dan pekerjaan dari yang dulaksanakan sudah sesuai dengan kontrak dan sampai sekarang sudah bisa digunakan oleh PDAM Kota Surabaya sesuai keterangan Anton Cristiyan sebagai Staf Teknis CV Azzahra selaku Konsultan Pengawas. Peketjaan Pembangunan Jaringan Pipe DN300 dan DN200 di Jalan Rungkut Madya -  Jalan Kenjeran (MERR sisi Timur) tahun 2017 yang dikerjakan oleh PT Cipta Wisesa Utomo,  sehingga belum layak diberikan SP I dan SP II. Hal mana semata-mata hanya merupakan cara  terdakwa untuk menekan Candra Arianto agar merasa takut dan terpaksa bersedia memberikan sejumlah uang sesuai yang diminta  oleh terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo bertentangan dengan kewajibannya selaku PPK sebagaimana diatur dalam Etika Pengadaan yang berlaku di PDAM Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tanggal 10 Februari 2017 pada Pasal 6 humf 'h' yang menyebutkan, “Ttdak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa. Sehingga perbuatan Terdakwa Retno Tri Utomo sebagaimana diancam pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHPidana. (Jen/Rd1/T1m)

News Tipikor JPU Kejagung RI Tak Siap Bacakan Tuntutan, Sidang Korupsi Pemerasan Tertunda

berita korupsi .co - Alasan belum siap! Kalimat ini sudah tak asing lagi terdengar dari JPU, Penasehat Hukum/Pengacara atau dari Majelis H...

Kepala SMPN 2 Tulungagung Divonis 1.8 Thn Penjara Karena Korupsi Pungli Sekolah

05.12 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixp-l_qeBKmBppoZXQWnVeYfSL4Tc402MLV5zvwOtM9g_rtoEgQ6EOQb0aJWebLSUHVLBWX_DAx9bSeN6p9pc_Dj9VLlLl0gWN0I09h0MUyXngZpmn0-D9NtO4E6MI9F-brqoA1aRdZ6I/s1600/Terdakwa+Eko+Purnomo.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="667" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixp-l_qeBKmBppoZXQWnVeYfSL4Tc402MLV5zvwOtM9g_rtoEgQ6EOQb0aJWebLSUHVLBWX_DAx9bSeN6p9pc_Dj9VLlLl0gWN0I09h0MUyXngZpmn0-D9NtO4E6MI9F-brqoA1aRdZ6I/s640/Terdakwa+Eko+Purnomo.png" width="640" /></a></div>
Penasehat Hukum Terdakwa, Dr. Eddy Suwito, SH., MH : “Kita” banding karena tidak terima putusan, ini namanya putusan melawan hukum, Putusan sesat. 
 
 
beritakorupsi.co - Senin, 26 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan (Vonis) hukuman pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda sebear Rp50 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan terhadap terdakwa Eko Purnomo selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tulungagung karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang Pungutan Liar (pungli) yang berasal dari orang tua calon Siswa/i baru SMPN 2 Tulungagung pada Juni 2017 tahun atau tahun ajaran baru 2017/2018 
 
Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Eko Purnomo dibacakan di muka persidangan diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, dengan Ketua Majelis Hakim Rochmad bersama 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hcok) yaitu M. Mahin dan Samhadi serta Panitra Pengganti (PP) H. Usman, yang dihadiri JPU (Jaksa Penuntut Umum) Sutan sekaligus selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungung, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Dr. Eddy Suwito, SH., MH dkk. 
 
Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Eko Purnomo selaku Kepala SMPN 2 Tulungagung dianggap bersalah dalam penerimaan uang sumbangan dari orang tua calon siswa/i baru yang mendaftar di SMN 2 Tulungagung pada tahun ajaran baru 2017/2018 atau pada Juni 2017. 
 
Menurut Majelis Hakim, penerimaan siswa baru seharusnya tidak melakukan penarikan atau penerimaan suambangan berupa uang dari calon peserta didik baru karena berterantangan dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru. 
 
Sehingga Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana 
 
Terdakwa Eko Purnomo diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya setelah sebelumnya 2 (dua) guru SMPN 2 Tulungagung diadili pada tahun 2017 dalam kasus yang sama (saat ini sudah berstatus mantan terpidana.red), yaitu Rudy Bastomi selaku Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan sekaligus Ketua Panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun ajaran 2017/2018, dan Supratiningsih anggota panitia PPDB. 
 
Keduannya (Rudy Bastomi dan Supratiningsih) juga dijerat dengan Pasal yang sama yaitu Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana 
 
Rudy Bastomi divonis 1 tahun dan 2 bulan dari tuntutan JPU selama 1,8 tahun. Sedangkan Supratiningsih divonis dibahwa UU Tindak Pidana Korupsi yaitu 10 bulan penjara. 
 
 Awalnya pada Juli 2017. Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) Polres Tulungagung melakukan Tangkap Tangan terhadap  Rudy Bastomi dan Supratiningsih berikut mengamankan Barang Bukti (BB) berupa satu bendel daftar hadir orang tua, satu bendel daftar hadir siswa/i, satu bendel daftar rekapan peserta uji kompotensi, satu buku PPDB jalur tes uji kompetensi 2017/2018, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, satu bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan satu tas warna hitam, uang sebesar Rp35.500.000 (tiga puluh lima juta lima rtus ribu rupiah) 
 
Majelis Hakim membeberkan kasus Tindak Pidana Korupsi yang menjerat terdakwa Eko Purnomo sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu berawal pada saat dimulainya Tahun Pelajaran Baru 2017/2018. Saat itu, Dinas  Pendidikan Kabupaten Tulungagung menentukan kuota siswa/i untuk SMPN 2 Tulungagung sebanyak 360 siswa/i, namun kenyataannya yang diterima sebanyak 406 orang anak didik. 
 
Karena terjadi kelebihan kuota, ditambah lagi seluruh siswa lama maupun yang baru harus masuk pagi, sementara ruangan dan meja serta bangku belum ada. Sehingga ada kesepakatan antara pihak Komite Sekolah yang anggota Komitenya ada sebahagian merangkap sebagai guru dengan pihak Sekolah melalui rapat Komite untuk menerima sumbangan dari orang tua calon siswa/i yang mendaftar di SMPN 2 Tulungagung untuk memenuhi kebutuhan sekolah berupa Meja dan Bangku. 
 
Pada saat dilakukannya penerimaan siswa/i baru dengan melalui beberapa test, pada saat itulah para orang tua calon siswa/i disodori amplop permintaan sumbangan. Sehingga dari beberapa orang tua calon siswa/i baru, ada yang memberikan uang sebesar Rp1 juta, ada pula yang 4 juta rupiah, sehingga terkumpul sebesar Rp27.5 juta. 
 
Selain itu, Majelis Hakim juga memberkan fakta persidangan, saat terdakwa menghadirkan Ahli Hukum Pidana dan Ahli Hukum Administrasi Negara yang mengatakan, bahwa sekolah diperbolehkan menerima sumbangan dari masyarakat termasuk orang tua calon siswa/i baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2017, sehingga dikatan masuk hukum perdata. 
 
“Terkait keterangan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa, Majelis Hakim menolak dan haruslah dikesampingkan,” ucap anggota Majelis Hakim M. Mahin saat membacakan surat putusan 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikjV3u7pVybugSvmELzXnYYUvk6x5zf0I_eHsCQNHwKwLeggQQ_BPjRvZMdM67bryztGHpSUWv3XPY-7bThbzeI13uLYzoCyOQAvuqEMdFKF1QxmhV_Y5wcjIqt39VOjFXXFd7EUAFMFU/s1600/IMG20190729130647.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="514" height="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikjV3u7pVybugSvmELzXnYYUvk6x5zf0I_eHsCQNHwKwLeggQQ_BPjRvZMdM67bryztGHpSUWv3XPY-7bThbzeI13uLYzoCyOQAvuqEMdFKF1QxmhV_Y5wcjIqt39VOjFXXFd7EUAFMFU/s640/IMG20190729130647.jpg" width="640" /></a></div>
Lagi-lagi kasus inipun menggelitik. Mengapa ? Sebab penyidik Polres dan JPU Kejari Tulungagung maupun Majelis Hakim menjerat terdakwa dengan Pasal “MENERIMA” (Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi), namun tak menjelaskan bahkan tidak menjerat tentang pihak “SI PEMBERI” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi. 
 
Anehnya, tak sedikit Kasus Tangkap Tangan (KTT) Tim Saber Pungli yang dijerat dengan Pasal 11 tentang “MENERIMA…” dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili, sementara “SI PEMBERI” yang diatur dan diancam dalam Pasal 13 UU Tidak Pidana Korupsi hingga saat ini tetap menjadi “misterius”. 
 
Sedangkan saat KPK melakukan tangkap tangan dan menjerat pelaku dengan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a UU Tindak Pidana Korupis, sudah dipastikan 100 persen akan mejerat si pemberinya pula dengan Pasal 13 atau Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang yang sama. Sebab, bila ada si penerima sudah dipasti ada pemberinya. Ibarat ungkapan, “ada laut ada ikannya, kecuali dalam Peta/Globe”. 
 
Apakah penerapan hukum Pasal 11 dan Pasal 13 dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi berbeda antara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan Tim Saber Pungli saat melalukan kegiatan Tangkap Tangan atau yang lebih dikenal di kalangan masyarakat OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap pelakunya? 
 
Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Eko Purnomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana 
 
“Mengadili : Menyatakan terdakwa Eko Purnomo terbukti bersalah sebagaiaman dalam dakwaan Primair : Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun dan delapan bulan (1.8 tahun), denda sebesar lima puluhjuta rupiah (Rp50 juta). Dengan ketentuan, bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama dua (2) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. 
 
Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Eko Prnomo langsung mengatakan banding setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Penasehat Hukumnya, Dr. Eddy Suwito. Sementara JPU Sutan megatakan pikir-pikir, walau putusan Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan. 
 
“Kami banding,” kata terdakwa singkat. 
 
Usia persidangan. Dr. Eddy Suwito kepada beritakorupsi.co mengatakan terkait upaya banding ke Pengadilan Tinggi, bahwa putusan Majelis Hakim dianggap sesat dan melanggar Undang-undang. 
 
“Alasan banding ? Karena tidak terima. Ini namanya putusan melanggar Undang-undang, Putusan sesat. Tulis aja,” kata Dr. Eddy Suwito sambil menunggu dokumen banding untuk ditandatangani di lantai 2 gedung Pengadilan Tipikor Surabaya. (Jen/Rd1)

News Tipikor Kepala SMPN 2 Tulungagung Divonis 1.8 Thn Penjara Karena Korupsi Pungli Sekolah

Penasehat Hukum Terdakwa, Dr. Eddy Suwito, SH., MH : “Kita” banding karena tidak terima putusan, ini namanya putusan melawan hukum, Putu...

BERITAKORUPSI.CO

Terdakwa Pemerasan Proyek PDAM Dituntut 6 Thn Penjara.

20 Guru Besar Dari Beberapa Universitas Di Indonseia Surati Presiden Jokowi

DPP PJI Sukses Laksanakan Diklat Jurnalistik

Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU, "Jemput Paksa Dirut PT DPS"

Dua Terdakwa Korupsi “Jalan” Desa Kab. Sumenep Divonis 3 dan 4 Thn Penjara

JPU Kejagung RI Tak Siap Bacakan Tuntutan, Sidang Korupsi Pemerasan Tertunda

Kepala SMPN 2 Tulungagung Divonis 1.8 Thn Penjara Karena Korupsi Pungli Sekolah

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI