BERITAKORUPSI.CO

Terdakwa Sutrsino Beberkan Aliran Uang “Suap” Keberbagai Pejabat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5LOjDLNDv_nK96zTzHZ8cljjmh-ijd4QpLziqz85vnNE2tjSUza-QcnwCwsGtkMmKnIhwKmaWXqw-D_FD68sTjSm7YFHabXcrNLu_28Mll9ESxzRHrwM2UMjHSAecw5PqSs4U3P8VcKY/s1600/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1155" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5LOjDLNDv_nK96zTzHZ8cljjmh-ijd4QpLziqz85vnNE2tjSUza-QcnwCwsGtkMmKnIhwKmaWXqw-D_FD68sTjSm7YFHabXcrNLu_28Mll9ESxzRHrwM2UMjHSAecw5PqSs4U3P8VcKY/s640/2..jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
• Terdakwa Sutrisno : </div>
<div style="text-align: justify;">
   "Uang ke  Ketua DPRD  Tulungagung  (Supriyono), Wakil   </div>
<div style="text-align: justify;">
   Bupati  Tulungagung (Maryoto Birowo), Bupati   Tulungagung </div>
<div style="text-align: justify;">
   (Syahri Mulyo), Komis  DPRD Tulungagung, Kepala DPPKAD </div>
<div style="text-align: justify;">
   (Hendri Setiyawan), Riski Sadig   (DPR RI   F-PAN),  </div>
<div style="text-align: justify;">
   Kusainudin  (DPRD Jatim),Toni, Perbaikan Rumah Dinas  </div>
<div style="text-align: justify;">
   Polres, Pembangunan Kantor Sentra Polres"</div>
<div style="text-align: justify;">
 
 
• JPU KPK Joko Hermawan : "Semua fakta yang terungkap  </div>
<div style="text-align: justify;">
  dalam persidangan akan kita laporkan ke Pimpinan Bagaimana </div>
<div style="text-align: justify;">
   hasilnya tergantung Pimpinan nanti"</div>
<div style="text-align: justify;">
 
beritakorupsi. co - Apakah KPK akan meminta pertanggungjawaban hukum dari para pejabat Kabupaten Tulungagung seperti Ketua DPRD, Wakil Bupati, Sekda dan Kepala DPPKAD  yang menerima uang “suap” ratusan juta rupiah dari terdakwa Sutrsino maupun dari saksi Yamani (Pejabat DPPKAD Tulungagung), atau hanya berlaku di DPRD Kota Malang, di mana KPK langsung menetapkan 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang yang menerima uang “Pokir” Rp12.5 juta ??? Barangkali inilah pertanyaan publik yang menyaksikan ataupun yang mengetahui jalannya persidangan kasus perkara Korupsi Suap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR Tulungagung Sutrisno dan orang dekat Bupati, Agung Prayitno yang ditangkap KPK pada tanggal 6 Juni 2018. Sebab dalam persidangan, terdakwa Sutrisno telah membeberkan sejumlah nama pejabat di Tulungagung, anggota DPRD Jatim, pejabat  Pemprov Jatim dan anggota DPR RI yang disebut  menerima uang “panas” itu. Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 3 Januari 2019),  dengan ketua Majelis Hakim Agus Hamzah dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hoc), adalah dengan agenda pemeriksaan 3 orang terdakwa yakni Syahri Mulyo selaku Bupati (nonaktif) Tulungagung, Sutrisno (Kepala Dinas PUPR) dan Agung Prayitno (orang dekat Bupti), Sutrisno membeberkan nama-nama pejabat di Kabupaten Tulungagung, anggota DPRD Jatim, pejabat Pemprov Jatim dan anggota DPR RI yang menerima aliran duit “panas” yang dikumpulkan dari fee puluhan APBD Tulungagung sejak 2014 hingga 2018. Nama-naman pejabat yang menerima duit “haram” itu tidak hanya dibeberkan oleh terdakwa Sutrisno dalam persidangan kali ini. Namun di surat dakwaan JPU KPK maupun dalam persidangan sebelumnya, juga sudah dibeberkan oleh Yamani sebagai Kasubag (Kepala Sub bagian) Perencanaan DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah), dan Hendry Setyawan selaku Kepala DPPKAD Tulungagung pada sidang yang berlangsung, Kamis, 13 Desember 2018. Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan, bahwa total “uang” suap yang diterima Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sejumlah Rp138,4 miliyar yang bersumber dari fee puluhan proyek APBD yang diberikan Bupati kepada para kontraktor dan Asosiasi di Kabupaten Tulugagung melalui Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR, yang sebesarnya 15 persen dari jumlah anggaran. Dan uang fee proyek tersebut dikumpulkan melalui beberapa Kepala Bidang yang ada di Dinas PUPR diantaranya ; 1. Agung Haryanto selaku Kasubag Keuangan menerima dan mengumpulkan uang fee seluruhnya berjumlah Rp4.286.500.000 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atas proyek yang dikelola Sekretariat Dinas PUPR dan Bidang Kebersihan yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dengan perincian sebagai berikut: Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp1.335.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), TA 2016 sebesar Rp1.620.750.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan TA 2017 sejumlah Rp1.330.250.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7u3kfaK6_KPNeGwziSBG5fGUFPtjWz7ZVsd8yHzaO6Ss0tUtCyt6GhNKxHL4NxCj3_1iEd8_u7k0E0IXHCFOv_NBowhIQjjncyCQbSgxXIetdbpEEG8u7lDyZREk9VnKAvXlVMeB7OT4/s1600/IMG20190103154909.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7u3kfaK6_KPNeGwziSBG5fGUFPtjWz7ZVsd8yHzaO6Ss0tUtCyt6GhNKxHL4NxCj3_1iEd8_u7k0E0IXHCFOv_NBowhIQjjncyCQbSgxXIetdbpEEG8u7lDyZREk9VnKAvXlVMeB7OT4/s640/IMG20190103154909.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
2. Saiful Bakri selaku Sekretaris Dinas PUPR. pada TA 2014 menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek di Dinas PUPR sejumlah Rp403.050.000 (empat ratus tiga juta lima puluh ribu rupiah),; 3. Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR yang bersumber dari anggaran DAU tahun 2016-2017 seluruhnya berjumlah Rp1.639.500.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). 4. Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 hingga 2017 sejumlah Rp2.198.200.000  (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah),; 5. Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2015 - 2017 sejumlah Rp259.708.042 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu empat puluh dua rupiah),; 6. Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya, mengumpulkan uang dari kontraktor dan Asosisi sejak tahun 2014 - 2018 sejumlah Rp4.807.353.868 (empat miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah),; 7. Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 - 2018 seluruhnya berjumlah Rp55.908.980.653 (lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dan para Kepala Bidang ini juga sudah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim. Sedangkan Yamani dan Hendry Setyawan sebagai pejabat DPPKAD Kabupaten Tulungagung ini adalah salah satu saksi kunci atas kasus suap majikannya yakni Syahri Mulyo yang tertangkap tangan KPK bersama Sutrisno (Kepala Dinas PUPR) dan Agung Prayitno (orang dekat Syahri Mulyo) pada tanggal 6 Juni 2018 lalu. Mengapa menjadi saksi kunci ? Karena keterangan beberapa Kepala Bidang di Dinas PU yang menjadi pengepul uang fee proyek tersebut menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang dikumpulkannya disetorkan ke DPPKAD melalui Yamani. </div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-qWyjSZm3cVzhHtbw6H0lXikiB7TJWI-IYsX9F0sZv5MCFQZLxQd8_xnnk1rzyfNBrmUR9vUbtoyO9f2hYMNV97ubWCJnmWsOxUf3g1VNBhydn1gCxEDJpoZmFS1AtVHE-hQ8A4s3d2A/s1600/Amaning..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="521" data-original-width="984" height="338" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-qWyjSZm3cVzhHtbw6H0lXikiB7TJWI-IYsX9F0sZv5MCFQZLxQd8_xnnk1rzyfNBrmUR9vUbtoyO9f2hYMNV97ubWCJnmWsOxUf3g1VNBhydn1gCxEDJpoZmFS1AtVHE-hQ8A4s3d2A/s640/Amaning..jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr align="left"><td class="tr-caption">                                                                              Yamani (Pegang Microfon)</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Selain dari keterangan saksi selaku Kabid di Dinas PU, dalam surat dakwaan JPU KPK juga dijelaskan, bahwa uang tersebut secara bertahap sejak awal tahun 2014 hingga 2018 diserahkan langsung oleh Sutrisno kepada Syahri Mulyo juga melalui Hendry Setyawan dan Yamani. Selain menerima fee dari para penyedia barang/jasa di Dinas PUPR Kabupaten Tulungangung, Syahri Mulyo juga menerima fee atas pembagian (plaoing) proyek pada Dinas Perhubungan sebesar Rp80 juta melalui Maryani selaku Kepala Dinas Perhubungan, dari Eko Sugiono selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dr. Eko Sugiono sudah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim). Dan di surat dakwaan JPU KPK juga di jelaskan, bahwa uang fee proyek APBD Kabupaten Tulungagung yang diterima terdakwa Syahri Mulyo, dibagi-bagikan, ada yang rutin setiap tahun ada pula yang bulanan sejak sejak 2014 - 2018 melalui anakbuahnya. Para pejabat yang menerima kucuran duit “panas” itu dalam surat dakwaan JPU KPK diantaranya 1. Maryoto selaku Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini menajabat sebagai Plt Bupati,; 2. Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung,;  3. Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung,; 4. Hendry Setiyawan Kepala DPPKAD Kab. Tulungagung,; 5. Aparat Penegak Hukum, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Wartawan. Selain pejabat Tulungagung, duit “haram” itu juga mengucur ke pejabat Pemrov Jatim yaitu Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur melalui Wawan salah satu Pengurus Asosiasi di Tulungagung, Toni Indrayanto dan Budi Setiawan juga pejabat Pemprov, salah seorang anggota DPRD Jatim dan salah seorang anggota DPR RI. Dihadapan Majelis Hakim, Tim JPU KPK Mufti Nur Irawan membacakan dan menanyakan keterangan Yamani dalam BAP (berita acara pemeriksaan) yang dijelaskannya pada saat di peyidik KPK pada Agustus 2018. Dalam BAP Yamani dijelaskan, bahwa uang yang diterimanya dari Dinas PU diberikannya secara langsung maupun melalui Hendry Setyawan ke Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Ketua Banggar DPRD, Aparat Penegak Hukum termasuk ke Hendry Setiawan sendiri. Dalam persidangan saat itu (Kamis, 13 Desember 2018), Saksi Yamani membebenarkan semua isi BAB yang dibacakan dan dipertanyakan oleh JPU KPK Mufti Irawan. Yamani menjelaskan,  bahwa dirinya telah menyerahkan sejumlah uang yang totalnya ratusan juta perbulan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 ke pejabat Tulungagung diantaranya Maryoto Birowo (Wakil Bupati), Supriyono (Ketua DPRD), Indra Fauzai (Sekda), Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung dan Andik dari Polres Tulungagung melalui Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung Hendry Setiyawan. Yamani mengatakan dihadapan Majelis Hakim, bahwa dirinya memberikan uang ke Aparat Penegak Hukum Polres Tulungagung yakni Andik yang sering datang ke kantor BPAD, dan ada juga yang diantarkan langsung oleh saksi bersama dengan Hendry Setiawan. Yamani menambahkan, bahwa setoran ke Paolres sebesar Rp125 juta per bulan. “Itu ke Polres, Andik. Sering datang ke kantor meminta dokumen. Kalau ke Aparat penegak hukum, itu pertahun dan setiap bulan R125 juta. Saya pernah mengantar ke Polres sama Pak Hendty. Uang saya serahkan ke Pak Hendry,” kata Yamani terus terang, Kamis, 13 Desember 2018.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxMyK_NpsgP5Os8UVrBC-zQrNpV1xBtRuuR1DppWJHfM9UB7t3A_RkFlxq6Tszhx9XWO0wlKa76_8rn96TUOOcipMQKl7PnQKrnY3JcpkLdKyjjAtVItl_3gJy5iqs30VUHBPyZLjRrLg/s1600/IMG_20181221_215952.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="539" data-original-width="338" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxMyK_NpsgP5Os8UVrBC-zQrNpV1xBtRuuR1DppWJHfM9UB7t3A_RkFlxq6Tszhx9XWO0wlKa76_8rn96TUOOcipMQKl7PnQKrnY3JcpkLdKyjjAtVItl_3gJy5iqs30VUHBPyZLjRrLg/s640/IMG_20181221_215952.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
 
Sementara dalam sidang kali ini (Kamis, 3 Januari 2019), terdakwa Sutrisno menjelaskan Kepada Majelis Hakim, bahwa dana DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan BK Prov (Bantuan Keuangan Provinsi) yang dikelolanya di Dinas PUPR pada tahun 2014 hingga 2018 sebesar Rp73.639 miliyar. “Tahun 2014 DAU (Dana Alokasi Umum) Rp3.807 miliyar, Unduhan (untuk mendapatkan) DAK (Dana Alokasi Khusus) Rp.1.4 M, BK Prov (Bantuan Keuangan Provins Jatim) Rp3.760 M, dan di akhir pekerjaan Rp1.368 miliyar. Total Rp10.335 miliyar. Tahun 2015 DAU Rp5.605 miliyar, Unduhan DAK Rp2.300 miliyar, BK Prov Rp4.000 miliyar, di akhir pekerjaan Rp1.278 miliyar. Total Rp13.183 miliyar. Tahun 2016 DAU Rp6.381 miliyar, Unduhan DAK Rp12.965, BK Prov Rp2.400 miliyar, akhir pekerjaan Rp3.365 miliyar. Total Rp25.111 miliyar. Tahun 2017 DAU Rp7.046 miliyar, Unduhan DAK Rp4.600 miliyar, BK Prov Rp4.000 miliyar, akhir pekerjaan Rp1.764 miliyar. Total Rp17.410 miliyar. Tahun 2018 DAU Rp4.000 miliyar, Unduhan DAK Rp7.600 miliyar, BK Prov Rp6.000 miliyar. Total Rp17.600 miliyar,” jawab terdakwa Sutrisno, Kamis, 3 Januari 2019 Terdakwa Sutrisno juga membeberkan nana-nama pejabat yang menerima duit kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK maupun Penasehat Hukumnya. Nama-nama pejabat yang menerima duit sejak 2014 hingga 2018 yang dibeberkan terdakwa Sutrsino dihadapan Majelis Hakim adalah Ketua DPRD Tulungagung, Wakil Bupati Tulungagung, Komisi D DPRD Tulungagung, Kepala DPPKAD Tulungagung, Polres Tulungagung, salah seorang Pejabat Bapeda Pemrov Jatim, salah seorang anggota DPRD Jatim, dan salah seorang anggota DPR RI dari F-PAN yang membantu pengucuran dana DAK. “Tahun 2014, Budi Juniarto 325 M, Ketua Dewan 150 juta, Komisi D 180 juta, Operasionl Wabup 400 juta, Operasional Bupati 3.25 M, DPPKAD 2.507 M, Operasional Dinas 100 juta, Bina Lingkungan 273 juta; Tahun 2015 Budi Setiawan 3.750 M, Ketua Dewan 150 juta, Komisi D 180 juta, Operasional Wabup 400 juta, Operasional Bupati 4.000 M, DPPKD 4.405 M, Operasional Dinas 125 juta, Bina Lingkungan 173 juta; Tahun 2016 Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) 10.530 M, Budi Juniarto 2.250 M, Ketua Dewan 150 juta, Komisi D 180 juta, Operasional Wabup 1.675 M, Operasional Bupati 3.850 M, DPPKD 5.381 M, Operasional Dinas 150 juta, Bina Lingkungan 915 juta; Tahun 2017 Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) 2.990 M, Toni Indrayanto 2.250 M, Ketua Dewan 150 juta, Komis D 180 juta, Operasional Wabup 940 juta, Operasional Bupati 2.256 M, DPPKD 6.740 M, Kusainudi (anggota DPRD Jatim) 1.000 M, Operasional Dinas Rp150 juta, Bina Lingkungan 754 juta Tahun 2018 Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) 4.940 M, Toni Indrayanto 4.500 M, Ketua Dewan 150  juta, Komisi D 75 juta, DPPKAD 3.500 M, Renovasi rumah Dinas dan kantor Sentra Polres 500 juta, Operasional Wabup 1.250 M juta, Operasional Bupati 2.500 M, Operasional Dinas 100 juta, Bina Lingkung 85 juta,” beber terdakwa Sutrisno sambil membacakan catatan kecilnya. Dan catatan itupun diminta JPU KPK diakhir persidangan. JPU KPK kemudian menanyakan kalimat Unduhan Dana Bantuan Keuangan Propinsi yang dijelskan terdakwa Sutrisno. Menurut terdakwa Sutrisno adalah, bahwa Unduhan yang dimaksudkan untuk mengurus bantuan Prpvinsi, ada peran Koordinator Asosiasi. “Untuk pengurusan Bantuan Propinsi  ada peran yang besar oleh kordinator Asosiasi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan. Merekalah yang berperan mengurus anggaran BanProp  kepada Budi Juniarto. Hubungan mereka sangat dekat  karena Santoso mengatasnamakan  Adik  Wabup  dan Wawan  masih mempunyai hubungan Keluarga dengan mantan Kabid Fisik  sebelum Budi Juniarto. Sehingga mulai tahun 2014, 2015 dan tahun 2016,  empat orang inilah yang berperan  melakukan pungutan unduhan kepada anggota Asosiasi yang lain  sebesar 10 % dan menyetorkan  unduhan ke Kabid Fisik sebesar  7,5 %,” kata terdakwa Sutrisno.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ8hDyONwnrtPiile8p1zSQCVTYK9bz-QcO1yjVL94_UqUOFXL3hyphenhyphenc2RWO5hhkZESRFmNLANnLYdJbt9cEMQ3CrRH3WMpL19C2Y5LM-r6N2GfzLikN-s6jDGLYdkhNn8jvnD57FPz-J54/s1600/IMG20190103162007.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="312" data-original-width="768" height="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ8hDyONwnrtPiile8p1zSQCVTYK9bz-QcO1yjVL94_UqUOFXL3hyphenhyphenc2RWO5hhkZESRFmNLANnLYdJbt9cEMQ3CrRH3WMpL19C2Y5LM-r6N2GfzLikN-s6jDGLYdkhNn8jvnD57FPz-J54/s640/IMG20190103162007.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara terdakwa Agung Prayitno, walau terkesan tidak jujur, namun terdakwa Agung Prayitno mengakui terus terang kepada Majelis Hakim, bahwa duit yang diterimanya dari Susilo Prabowo alis Embun (sudah divonis terlebih dahulu sebagai penyuap Bupati), langsung diserahkannya kepara terdakwa Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung. “Langsung saya serahkan ke Bupati. Saya nggak atau itu uang apa. Saya hanya disuruh untuk mengambil,” kata terdakwa Agung Prayitno kepada Majelis Hakim. Karena terdakwa Agung Prayitno yang juga tim sukses Syahri Mulyo ini terkesan pura-pura tidak atau asal usul duit yang diterimanya dari Susilo Prabowo alis Embun, JPU KPK maupun Ketua Majelis Hakim kembali menanyakan terdakwa, tentang sejauh mana pemahaman terdakwa tentang uang yang diterimanya. “Pemahaman saudara tenang uang itu apa?,” tanya Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah. Namun terdakwa tetap menjawab tidak atau. Ketidak jujuran itu terlihat juga dari keterangan terdakwa Syahri Mulyo. Terdakwa yang terpilih kembali untuk periode kedua sebagai Bupti Tulungagung dalam Pilkada yang berlangsung tanggal 27 Juni 2018 lalu untuk periode 2018 - 2023, sekalipun terdakwa sudah dijebloskan ke dalam penjara oleh KPK, dua minggu sebelum Pilkada berlangsung. Terdakwa Syahri Mulyo tidak mengakui sebahagian keterangan terdakwa Sutrisno terkait sejumlah duit “suap”. Namun terdakwa hanya mengakui menerima sebahagian dari jumlah yang dijelaskan terdakwa Sutrsino, dan duit itu dipergunakan untuk keperluan Kampanye, diantaranya biaya Ngopi bareng, beli sarung, Kaus, spanduk, biaya saksi di TPS dan lain-lain. “Perlu saya luruskan, Yang Mulia. Bahwa apa yang dijelaskan Sutrisno tidak seluruhnya saya terima. Memang saya terima tapi tidak seperti yang disampaikan Pak Tris. Uang itu saya perguankaan untuk biaya Kampanye seperti ngopi bareng, beli sarung, Kaus yang 30ribua, spanduk, biaya saksi di TPS,” kata terdakwa Syahri Mulyo. Seusai persidangan. Saat wartawan media ini menanyakan JPU KPK Joko Hermawan, apakah ada kemungkinan pengembangan dari kasus ini, terkait fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan atas sejumlah pejabat di Tuklungagung seperti Polres, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Sekda, Kepala DPPKAD, Komisi D dan Pemrprov Jatim  maupun salah seorang anggota DPR RI yang menerima uang ? JPU KPK Joko Hermawan menjelaskan, dirinya hanya sebagai JPU (Jaksa Penuntut Umum). Pun demikian, menurut JPU KPK Joko Hermawan, semua fakata-fakta yang terungkap dalam persidangan akan disampaikannya ke Pimpinan KPK, apakah ada pengembangan tergantung dari Pimpinan. “Semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan akan kita sampaikan ke Pimpinan. Apakah itu ada pengembangan atau tidak, itu tergantung dari Pimpinan,” kata JPU KPK Joko. Sementara terdakwa Sutrisno mengatakan kepada media ini sambil berjalan meninggalkan ruang sidang, bahwa yang berperan mengurus Unduhan itu adalah ke Empat orang yang disebutkannya dalam persidangan. “Saya sudah sebutkan tadi kan. Sejak tahun 2014, 2015 dan 2016,  ke Empat orang itulah  yang berperan  termasuk melakukan pungutan Unduhan kepada anggota Asosiasi yang lain.  mereka memungut 10 % dan menyetorkannya  untuk Unduhan ke Kabid Fisik sebesar  7,5 %.   Sehingga tanpa harus keluar keringat, Santoso, Endro Basuki, Anjar Hendrayanto dan Wawan setiap tahunnya bisa mengantongi kelebiahan uang unduhan sebesar Rp1 sampai dengan  Rp1.5  M. Betapa nikmatnya mereka demi uang sampai rela memakan teman sendiri,” kata terdakwa. (Tim beritakorupsi.co)</div>

News Tipikor Terdakwa Sutrsino Beberkan Aliran Uang “Suap” Keberbagai Pejabat

• Terdakwa Sutrisno : "Uang ke Ketua DPRD Tulungagung (Supriyono), Wakil Bupati Tulungagung (Maryoto Birowo), Bupa...

Mantan Bupati Jember MZA. Djalal Tak Bisa Menjawab Pertanyaan Majelis Hakim

12.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDeWJMvt0B5RB2QF8uEUKa9yToot4oqQT-rACB12KAu8WUWVJK6zUiJmgQdvEb9X792LYHCVuvtk__OhZC8rvAx5fvlxNKsrPcNV6CNsp1Y_mzVSOXOmeBXP0qk8gJxWehkFzODt8VveM/s1600/IMG20190103105238.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="410" data-original-width="786" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDeWJMvt0B5RB2QF8uEUKa9yToot4oqQT-rACB12KAu8WUWVJK6zUiJmgQdvEb9X792LYHCVuvtk__OhZC8rvAx5fvlxNKsrPcNV6CNsp1Y_mzVSOXOmeBXP0qk8gJxWehkFzODt8VveM/s640/IMG20190103105238.jpg" width="640" /></a></div>
- Ahli Auditor Dari BPKP Perwakilan Prov. Jatim   
  Menyebutkan, pencairan dana Bansos Kabuopaten Jember   
  tidak sesuai Prosedur, dan tanggal pembuatan Profosal   
  dibuat mundur# 
 
beritakorupsi.co - Mantan Bupati Jember MZA. Djalal, terdiam dalam persidangan Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 3 Januari 2019) saat anggota Manejelis Hakim Dr. Andriano maupun Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah, menanyakan tentang tanggung jawab MZA. Djalal sebagai Bupati terkait proses pencairan dana Bansos tahun 2015 Kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember ini bermula pada saat pembahasan KUA-PPAS TA 2015. Di mana unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan dan anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani. Dalam rapat tersebut, unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Menanggapi permintaan oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut, terdakwa Sugiarto selaku Sekda sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkannya kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati MZA. Djalal  menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah oleh Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut supaya diakomudir. Kemudian dalam rapat berikutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui,  dan untuk administrasinya agar disesuaikan, meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala DPPKAD sekaligus sebagai Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya.   
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKyY10xAtj2YnstT_NgJ_TjyCqEd3eyWtQpFIVYYGxe1qcyF2l88o-PI3KBlZmb2VVy4GeNOJgpYO20vqxwYYeuZiwfi0CVAIZFrR9VWIUxH21YM0i_1XoGghu9BJ5xZlWZAzsm3SQsoo/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="333" data-original-width="500" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKyY10xAtj2YnstT_NgJ_TjyCqEd3eyWtQpFIVYYGxe1qcyF2l88o-PI3KBlZmb2VVy4GeNOJgpYO20vqxwYYeuZiwfi0CVAIZFrR9VWIUxH21YM0i_1XoGghu9BJ5xZlWZAzsm3SQsoo/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
Kemudian terbitlah SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, ferivikasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD sebelumnya. 
Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD selaku Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Thoif Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD selaku ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. Dan dalam persidangan kali ini (Kamis, 3 Januari 2019), Hal tersebut di ataspun dipertanyakan Majelis Hakim terhadap terdakwa, terkait pengajuan proposal dari penerima hibah dana bansos setelah Saksi (MZA. Jala) sebagai Bupati mengeluarkan SK tentang pencairan dana hibah tersebut. Mantan Bupati Jember MZA. Djalal, dihadirkan Tim JPU Kejari Jember dan JPU Kejati Jatim  ke persidangan sebagai saksi untuk dua terdakwa, yaitu Sugiarto (mantan Sekda sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemkab. Jember) dan terdakwa Ita Poeri Andayani (Kepala DPPKAD yang juga sebagai Wakil Ketua Tim anggaran) yang didampingi Penasehat Hukumnya M. Nuril. Selain mantan orang nomor satu di Kabupaten Jember ini, Tim JPU juga menghadirkan ahli audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur, yakni Melly. “Saat proposal itu ada dimeja saudara, ada ngga saudara memeriksa, tidak semua, satu saja ada nggak yang saudara periksa?,” tanya Majelis Hakim. “Tidak,” jawab mantan orang nomor satu di Kabupaten Jemberi ini singkat. “Lalau di mana tanggung jawab saudara sebagai Bupati?,” tanya Majelis Hakim kemudian, namun mantan Bupati Jember ini terdiam, tak bisa menjawab. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8dVadrGh5zY3N5z_pJTDflyfcbqGSirJHAhqh2ntAOa68Amw9PSwXHNED8XUxHgc3MPY0yelz-bTb_R2ZqWNCbQ1o7JBJrrjnFAoqwaJX0rgsVD_5DY1n2FKoBgqj_uUuXXuh2OjvW7c/s1600/IMG_20190104_145521.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="912" data-original-width="1309" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8dVadrGh5zY3N5z_pJTDflyfcbqGSirJHAhqh2ntAOa68Amw9PSwXHNED8XUxHgc3MPY0yelz-bTb_R2ZqWNCbQ1o7JBJrrjnFAoqwaJX0rgsVD_5DY1n2FKoBgqj_uUuXXuh2OjvW7c/s640/IMG_20190104_145521.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Melly, Audit dari BPKP Jatim</td></tr>
</tbody></table>
Dalam kasus ini ada yang menggelitik. Karena yang di proses hukum adalah mengenai pencairan yang merugikan negara sebesar Rp60 juta, berdasarkan hasil penghitungan Tim Audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur Nomor S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018. Pada hal, kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember tahun 2015 lalu sebesar Rp38 miliyar, bukan hanya proses dipencairan, melainkan sejak awal proses penganggarannya. Hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh PBKP Jatim dalam kasus ini, adalah hasil pengihitungan BPKP untuk terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 yang sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa bulan lalu. Hal itu pun diakui oleh Melly selaku Ahli Audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur yang dihadirkan oleh JPU ke persidangan, untuk memberikan keterangan tekait temuannya. Melly, kepada Majelis Hakim mengatakan, bahwa proses pencairan dana Bansos tidak sesuai prosedur. Proposal pengajuan oleh penerima dana hiba dibuat mundur seolah-olah profosal itu sudah ada sebelum SK Bupati dikeluarkan. “Proses pencairan tidak sesuai prosedur. Tanggal pada Proposal dibuat mundur. Para Kelompok Ternak selaku penerima ternyata tidak ada. Pembentukan Kelompok dibuat menjelang pencairan, pada hal aturannya, Kelompok penerima sudah aktif paling sedikit 3 tahun sebelumnya. Namun dari Bakesbangpol, dibuat tahun mundur, seolah-olaholah Kelompok sudah ada sejak tahun 2011,” kata Melly menjelaskan. (Rd1)

News Tipikor Mantan Bupati Jember MZA. Djalal Tak Bisa Menjawab Pertanyaan Majelis Hakim

- Ahli Auditor Dari BPKP Perwakilan Prov. Jatim Menyebutkan, pencairan dana Bansos Kabuopaten Jember tidak sesuai Prosedur, dan ...

Tahun 2018 Sidang Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya Menurun, Bobotnya Meningkat

14.35 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg197J9gpeLtt6vNSeKcPEIc_MWEH3ZrkDxVPljWLF44p9Nd1jcjTj4CSFvpNCQ1Ipz4jwCt-hGj0LzTFVePpNYHMQ0aSSfLW8Hs-cLMvYwFFxkVAegvlWfGvsjXYAH4mCoM28vVsKr9oI/s1600/Ketua+PN+Surabaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="961" data-original-width="1600" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg197J9gpeLtt6vNSeKcPEIc_MWEH3ZrkDxVPljWLF44p9Nd1jcjTj4CSFvpNCQ1Ipz4jwCt-hGj0LzTFVePpNYHMQ0aSSfLW8Hs-cLMvYwFFxkVAegvlWfGvsjXYAH4mCoM28vVsKr9oI/s640/Ketua+PN+Surabaya.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Selama tahun 2018, perkara kasus Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya, jauh menurun sejak 4 tahun terakhir (2014 - 2018), namun bobot perkaranya lebih meningkat sejak Pengadilan Tipikor Surabaya diresmikan pada Desember 2010 lalu, karena yang diadili adalah para Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota serta anggota DPRD). Hal itu seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya Sujatmiko, saat ditemui wartawan beritakorupsi.co diruang kerjanya di PN Surabaya Jalan Raya Arjuna, pada Senin, 31 Desember 2018 “Perkara yang masuk ke kita (Pengadilan Tipikor Surabaya) tahun ini menurun dibandingkan tahun kemarin. Tapi bobot perkaranya jauh meningkat karena yang disidangkan adalah Kepala Daerah dan anggota DPRD. Namun demikian, kita tetap berupaya keras untuk dapat menuidangkannya dengan tepat waktu. Kalau nggak salah sisa perkara tahun ini tidak sampai 100 perkara. Nanti lebih jelasnya ke Panmud Tipikor,” ujar Sujatmiko Sujatmiko menambahkan, prioritas baru yang sudah dilaksanakan sejak tahun ini (2018) untuk tetap dilanjutkan untuk lebih baik di tahun 2019 adalah percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan IT (Information and Technology), serta peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) di Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Surabaya, yang membawahi Peradilan Umum meliputi Pidana Umum, pidana anak dan HAM. Kemudian Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengadilan Tipikor. “Prioritas baru tahun 2018 adalah percepatan penyelesaian perkara dan pelayanan publik dengan cara peningkatan dalam pemanfaatan IT serta peningkatan SDM. Dan ini akan terus ditingkatkan,” ucapnya. Sementara Panmud (Panitra Muda) Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur, saat ditemui beritaakorupsi.co diruang kerjanya di gedung Pengadilan Tipikor Jalan Raya Juanda, Sidaorjao Jawa Timur (Senin 31 Desember 2018) mengatakan, bahwa sejak 4 tahun terakhir (2014) jumlah  Perkara Korupsi jauh menurun di tahun 2018. Akhmad Nur menjelaskan, tahun 2014, jumlah perkara Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor Surabaya sebanyak 241, dan tahun 2015 sebanyak 215 (meningkat 0.5%), tahun 2016 juga meningkat sebesar 27.9% atau menjadi 298 perkara, namun tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3.4% atau menjadi 288 perkara (Lihat tabel). “Tahun 2018, jumlah perkara Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor Surabaya sebanyak 206 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2017 sebanyak 214. Sehingga total keseluruhan menjadi 420 Perkara,” ujar Akhmad Nur. Tahun 2018, kata Akhmad Nur melanjutkan, menurun sebanyak 82 perkara atau 28.4% dibandingkan tahun 2017 menjadi 206 perkara. Namun masih ada sisa perkara tahun 2017 sebanyak 214 perkara. Sehingga total perka Korupsi tahun 2018 dan sisa tahun 2017 menjadi 420 perkara. Dari 420 perkara tersebut, 351 sudah di putus (Vonis) sehingga sisa perkara tahun 2018 yang akan disidangkan tahun 2019 ini sebanyak 69 perkara, dan ini adalah yang pertama kalinya. “Perkara Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor untuk tahun 2018 menurun, yaitu sebanyak 206 perkara. Tahun 2017 sebanyak 288, tetapi ada sisa perkara tahun lalu yang belum diputus karena msih proses persidangan. Jadi jumlah seluruhnya 420 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, 351 sudah di putus. Jadi sisa perkara tahun ini yang masih dalam proses persidangan sebanyak 69 perkara,” kata Akhmad Nur.  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQEP6Ux7-fLwrRwAT1Fj_u3-uKXrmr3nYGadotJDQGFYRQti6xZuLkHC31tp9_5qNPlsvkBWl9CP9FxV4jOfW5RTJyBEB_DHVybiX_XjuzDHPDDIPQPSMGt48uh0piRYfV_koj6k3sECY/s1600/Catatan+Redaksi+BERITA+KORUPSI+Akhir+Tahun+2018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="715" data-original-width="1600" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQEP6Ux7-fLwrRwAT1Fj_u3-uKXrmr3nYGadotJDQGFYRQti6xZuLkHC31tp9_5qNPlsvkBWl9CP9FxV4jOfW5RTJyBEB_DHVybiX_XjuzDHPDDIPQPSMGt48uh0piRYfV_koj6k3sECY/s640/Catatan+Redaksi+BERITA+KORUPSI+Akhir+Tahun+2018.jpg" width="640" /></a></div>

News Tipikor Tahun 2018 Sidang Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya Menurun, Bobotnya Meningkat

berita korupsi .co - S elama tahun 2018, perkara kasus Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Sur...

Editorial : “Rapor Merah” Penanganan Kasus Korupsi Di Jawa Timur

14.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnTJwLQdTKhQLW2SuL-DiLbYC9U7mDUcfuc-RKnHBF_3NaTfsHbqW2C5cbR6LBYmxlIjYWYj9xLNMaP24PhE5-f9idCsBY2EUmKrqs-F7ehwebQnSjNs84kmEnmi9TngnJhwduAO3n_qg/s1600/Catatan+Redaksi+BERITA+KORUPSI+Akhir+Tahun+2018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="715" data-original-width="1600" height="284" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnTJwLQdTKhQLW2SuL-DiLbYC9U7mDUcfuc-RKnHBF_3NaTfsHbqW2C5cbR6LBYmxlIjYWYj9xLNMaP24PhE5-f9idCsBY2EUmKrqs-F7ehwebQnSjNs84kmEnmi9TngnJhwduAO3n_qg/s640/Catatan+Redaksi+BERITA+KORUPSI+Akhir+Tahun+2018.jpg" width="640" /></a></div>
#34.2% Kepala Daerah, 1 Kajari dan 46 DPRD Di Jawa Timur Terjerat Korupsi Suap# 
 
Provinsi Jawa Timur adalah salah satu dari 11 Provinsi terbesar (terdiri dari 34 Provinsi) di Indonesia dengan luas 47,799.75 Kilo meter atau setara dengan 2.498 persen wilayah Indonesia,  serta nomor 1 dari seluruh Provinsi yang memiliki 38 Kabupuaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota), termasuk 38 Kejaksaan Negeri, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya. Anehnya, sebagai salah satu Provinsi terbesar dengan memiliki 38 Kabupaten/Kota, Jawa Timur ternyata  salah satu Provinsi yang Kepala Daerah dan DPRD nya terkorup. Banyangkan, dari 38 Kepala Daerah Kabupaten maupun Kota (Bupati/Wali Kota), 13 diantaranya terseret dalam kasus Korupsi suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pembahasan APBD, proyek dan jual beli jabatan, dan tak ketinggalan sebanyak 46 anggota DPRD di Kabupaten/Kota maupun Provinsi juga terjerat Korupsi suap pembahasan APBD/anggaran di SKPD. Yang lebih anehnya lagi, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan yang ditangkap KPK pada tahun 2017 bersama Bupati Pamekasan mencoreng Lembaga pengakan hukum di Jawa Timur karena menerima uang suap sebesar Rp250 juta dalam, penanganan kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) dan ADD (Alokasi Dana Desa). Pada hal, sebelum penangkapan Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Tim Saber Pungli Kejati Jatim juga menangkap oknum Jaksa penyidik di Kejati Jatim yaitu Ahmat Fauzi karena menerima uang sebesar Rp1.5 M  saat menangani kasus Korupsi penyimpangan Tanah Kas Desa. Ke- 13 Kepala Daerah itu diantaranya ; 1. Wali Kota Madiun Bambang Irianto (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi Gratifikasi, Suap dan TPPU dan sudah divonis Penjara 7 Tahun dari tuntutan JPU KPK 9 Thn) 2. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko  (Kasus suap Tangkap tangan KPK, sudah divonis 3 Tahun Penjara dari tuntutan JPU KPK selama 7 Thn),; 3. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (Kasus suap Tangkap tangan KPK, sudah divonis 7 Tahun Penjara ari tuntutan JPU KPK 9 Thn namun kasus TPPU saat masih berstatus tersangka) 4. Bupati Pamekasan Achmad Syafii (Kasus suap Tangkap tangan KPK, sudah divonis 2.8 Tahun penjara dari 4 Tahun tuntutan JPU KPK) 5. Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, lanjutan dari Kasus suap Tangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas PU dan Ketua serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojkerto periode 2014 - 2019, ke-Empatnya sudah divonis bersalah (dan Mas’ud Yunus divonis 2 Tahun Penjara dari 4 tahun tuntutan JPU KPK) 6. Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, sudah divonis 3.6 Tahun Penjara dari 8 tahun tuntutan JPU KPK) 7. Wali Kota Malang Moch. Anton (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, sudah divonis bersalah) 8. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (Kasus Korupsi suap pemberian Izin Tower dari penyidikan KPK dan sudah dituntut 12 Tahun penjara menunggu Vonis) 9. Wakil Bupati Malang Achmat Subhan (terkait kasus Korupsi Bupati Mojokerto, dan saat ini sudah ditahan KPK),; 10. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (Kasus suap Tangkap tangan KPK, saat ini proses persidangan),; 11. Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar (Kasus suap Tangkap tangan KPK, saat ini menunggu Vonis),; 12. Bupati Malang Rendra (Penyidikan KPK, saat ini masih ditahan KPK),; 13. Wali Kota Pasuruan (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, saat ini masih tahan KPK) Sementara 46 anggota DPRD periode 2014 - 2019 yang terjerat Korupsi suap terdiri dari; 3 di DPRD Kota Mojkerto (1 Ketua dan 2 Wakil DPRD Kota Mojokerto Tertangkap Tangan KPK pada 2017 bersama Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto). Ketua dan 2 Wakil Ketua Dewan ini terjerat kasus Korupsi suap pembahasan APBD dan APBD-P Kota Mojokerto TA 2017. Namun 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang disebut dalam surat Dakwaan JPU KPK kebagian duit “panas” itu hingga saat ini belum jelas kelanjutannya Sedangkan di DPRD Provinsi Jawa Timur adalah Ketua dan Wakil Ketua Komis B juga ditangkap KPK bersama 2 Stafnya, dan 2 Kepala Dinas serta 1 staf. Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim ini ditangkap KPK pada tahun 2017 karena menerima suap dari 9 SKPD (Kepala Dinas). Dan kemudian pada tahun 2018, 2 Kepala Dinas baru disidangkan dan divonis bersalah. Namun 5 Kepala Dinas dan anggota Komis B DPRD Jatim yang disebut-sebut dalam surat Dakwaan JPU KPK juga belum jelas kelanjutannya. Berbeda dengan DPRD Kota Malang. Sebanyak 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, Ketua Fraksi, Ketua Banggar, Badan Kehormatan Dewan dan anggota) langsung menjadi tersangka/terdakwa/terpidana kasus Korupsi suap dalam pembahasan APBD dan APBD-P Kota Malang TA 2015, karena dalam surat Dakwaan JPU KPK sejak kasus ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa/terpidana Jarot Edy Sulistyono (Kepala Dinas PUPR), dan terdakwa/terpidana Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPPD)  Kota Malang disebut-sebut bahwa semua anggota DPRD Kota Malang menerima duit “panas” itu. Namun kasus ini juga masih mengundang pertanyaan. Karena Pejabat PUPR (Kabid) Teddy Soemarma dan mantan Sekda Kota Malang belum juga ada kelanjutannya. Belum lagi kasus Suap Ketua DPRD Kota Malang terkait Proyek Jembatan Kedungkadang. Selain kasus tersebut di atas, masih ada kasus yang belum tuntas ditangani KPK di Jawa Timur, yaitu Kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan tersangka/terpidana Taufiqurrahman mantan Bupati Nganjuk. Taufiqurrahman divonis dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK, namun kasus TPPU dari pengembangan kasus suap itu belum tuntas hingga saat ini. Begitu juga dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Unair Surabaya pada tahun 2010. Di mana mantan Rektor periode 2006 - 2015 “FAS” sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Juni 2016 lalu. Selain kasus Korupsi yang ditangani KPK, tak Ketinggalan di lembaga Adhyaksa maupun Kepolisian yang menangani Kasus Korupsi di Jawa Timur yang belum tuntas, diantaranya kasus Korupsi penjualan 13 aset daerah Jawa Timur yang dikelola oleh PT PWU (Panca Wiwa Usaha). Dari 13 aset tersebut, baru 2 yang ditangani dan sudah divonis di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Dahlan Iskan (mantan Dirut PT PWU) yang divonis pidana penjara selama 2 tahun dari 5 tahun tuntutan JPU Kejati Jatim. Namun oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Dahlan Iskan divonis bebas. Dan saat ini JPU Kejati Jatim masih menunggu putusan Hamkim Agung di Mahkamah Agung RI. Selain Dahlan Iskan, juga divonis 3 tahun penjara dari 6 tahun tuntutan JPU Kejati Jatim. Wisnu Wardahana adalah Ketua Tim penjualan aset dengan pembeli terdakwa Oepoyo Sarjono selaku Dirut PT SAM, sedangkan Direktur PT SAM telah meninggal beberapa bulan lalu di Singapur sebelum disidangkan dengan berstatus tersangka. Selain kasus penjualan aset, masih ada kasus korupsi proyek Jembatan Brawijaya Kediri, kasus Korupsi kredit Bank Jatim sebesar Rp155 miliyar. Dalam kasus ini, 4 Staf Bank Jatim Pusat serta Komisaris PT SGS sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Sedangkan pihak lainnya hingga saat ini belum juga ada kelanjutannya. Dan kasus kredit Bank Jatim ini, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Komisaris PT SGS berkaitan dengan 8 kasus dugaan korupsi di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur, diantaranya ; 1. Kasus Korupsi proyek pembaungunan Jembatan Brawijaya Kediri yang dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor : 1032/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara NUR MAN SATRIOWIDODO.ST selaku PPK dan HM MOENAWAR selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan dengan nilai kontrak sebesar Rp86.409.000.000. 2. Kasus Korupsi proyek pembaungunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Years tahun Jamak antara lr. Gunawi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Nugraha-Airtanggatama, KSO selaku Leader Drs. Ribut Wahyudi Utomo tentang pekerjaan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor Kontrak : 602.1/728/402.103I2012, Tanggal 14 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp46.668.046.000 3. Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab. Ponorogo sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Years tahun Jamak antara BUDI DARMAWAN, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Nugraha Adi Tarunaselaku kepala Cabang Drs.R|BUT WAHYU UTOMO, tentang pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo Nomor Kontrak : 5.2.3.26.01[02.8IGDI405.14I2012, Tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp42.148.000.000 4. Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, Surat Perjanjian antara AMIRUDDIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 012/Pimpro-N1/2012 tenggat 22 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp22.189.000.000. 5. Proyek Pembangunan Poltek Kediri, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) antara lr. DATIK INDRIJASWATI AP, MM. selaku PPK  dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Petaksanaan  Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Gedung Pekerjaan Pottek II Kediri Nomor Kontrak No. 1032/KONT.FISIKIAPBDIZOOS tgl 8 Okt 2009 dengan nilai Kontrak Rp88.901.861.280 6. Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Surat Perjanjian antara Ir. HEROE AGOESDIJANTO selaku PPK dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota  Malang, dengan nilai kontrak sebesar Rp54.183.811.000 7. Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun, Surat Perjanjian antara Ir. GUNAWI selaku PPK dengan PT. IDEE MURNI PRATAMA selaku kepala Cabang ROEDHY SETIJO BUDI RAHARDJO,SH, tentang pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun Kab Malang, Nomor : 602.1I645/402.103I/2011 tanggal 9 September 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp67.420.081.000, 8. Proyek Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri yang dikerjakan oleh PT MURNI KONSTRUKSI INDONESIA sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor. 1033 / KONT. FISIK l APBD/ 2009 Tanggal 08 Oktober 2009 antara KASENAN, ST, MM, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. MURNI KONSTRUKSI INDONESIA tentang pekerjaan pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dengan nilai Kontrak sebesar Rp208.685.176.000 Selain kasus di atas, kasus Korupsi pembangunan gedung Kampus UIN Mailiki Malang tahun 2013. Di mana mantan Rektornya “IS” sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejari Malang pada tanggal 8 Mei 2014. Namun hingga saat ini belum juga tuntas.Sedangkan dalam kasus ini, PPK Dr. Jamalul  Laif dan anggota Panitia Pengadaan Heri serta 2 terdakwa lainnya sudah divonis pada tahun 2014. Kasus Korupsi Roadshow (Pariwisata) Kota Batu ke Kaliantan pada tahun 2015. Dalam putusan   Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan 3 terdakwa disebutkan, bahwa Wali Kota Batu dan Kepala Inspektorat turut bertanggungjawab. Begitu juga kasus Korupsi pelepasan aset daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2013. Dalam kasus ini, yang sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim adalah kepala Kantor Aset Kab. Blitar. Dalam putusan Majelis Hakim juga disebutkan, bahwa Bupati Blitar turut bertanggung jawab. Namun hingga saat ini tak juga ada kelanjutannya. Belum lagi kasus Korupsi P2SEM Jawa Timur sebesar Rp277 miliyar pada tahun 2008, yang melibatkan Ketua DPRD Jatim periode 2004 - 2009. Sebelum mantan Ketua DPRD Jatim itu meninggal, pada tahun 2016 sudah membuat laporan ke Kejati Jatim, namun tak ada hasilnya. Dan pada akhir tahun 2017 setelah dr. Bagus yang disebut-sebut sebagai DPO namun bekerja di beberapa Rumah Sakit Pemerintah dengan jabatan Kepala Divisi, dan Koordinator Ujian Akhir di beberapa Universiatas Pemerintah sejak 2011 hingga 2017, di ditangkap di Malaysia, Kejati Jatim sempat memanggil dan memeriksa beberapa mantan anggota DPRD Jatim setelah terlebih dahulu memeriksa/meminta keterangan dari dr. Bagus terpidana 20 tahun itu. Namun hingga dr. Bagus meninggal dunia di Lapas Porong pada tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 WIB (berdasar informasi dari petugas Kesehatan Lapas yang menelophon ke beritakorupsi.co) tak kunjung ada tersangkanya sekalipun Kejati Jatim telah melibatkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menelusuri aliran duit dari dana P2SEM yang bersumber dari APBD Jawa Timur TA 2008. Yang lebih anehnya lagi, setiap tanggal 9 Desember, lembaga Adhiyaksa selalu memperingati dengan berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Anti Korupsi Internasinal berdasarkan Resolusi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa).  
 
Lalu, apakah Hari Anti Korupsi se- Dunia hanya sekedar kegiatan memperingati atau menjadikannya sebagai cermin untuk penagakan hukum Khususnya pada kasus Korupsi yang disebut sebagai suatu tindak pidana kejahatan yang sangat luar biasa karena dapat memporak ;porandakan tatan perekonomian dan pembangunan serta menyengsarakan rakyat Indonesia ?   (*)

News Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Editorial : “Rapor Merah” Penanganan Kasus Korupsi Di Jawa Timur

#34.2% Kepala Daerah, 1 Kajari dan 46 DPRD Di Jawa Timur Terjerat Korupsi Suap# P rovinsi Jawa Timur adalah salah satu dari 11 Provins...

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha Dituntut “14.6” Tahun Penjara

14.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnj8QRT7KCxy398FB-Hb90_sL2SXoaxmQNvZGF3PpE6YQHkIuaROaup8tXQZffiEdtIlC-F0abHqiV0oIBoAPKwakXnNvWYlZHrQJPERrUB2NJb5YXva22oKtvz8pH3Phzc3c8Wr41GxE/s1600/MKP.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnj8QRT7KCxy398FB-Hb90_sL2SXoaxmQNvZGF3PpE6YQHkIuaROaup8tXQZffiEdtIlC-F0abHqiV0oIBoAPKwakXnNvWYlZHrQJPERrUB2NJb5YXva22oKtvz8pH3Phzc3c8Wr41GxE/s640/MKP.png" width="640" /></a></div>
- Terdakwa juga dituntut untuk mengembalikan uang Suap   
   sebesar Rp2.750 Miliyar yang diterimanya untuk   
   dikebalikan serta tuntutan pencabutan Hak Politiknya   
   selama  5 Tahun 
 - JPU KPK : Terdakwa masih ada kasus lainnya, yaitu TPPU   
   (Tindak Pidana Pencucian Uang). 
 
beritakoruspi.co - Jum'at, 28 Desember 2018, Mustofa Kamal Pasha atau yang dikenal dengan panggilan MKP ini adalah Bupati Mojokerto 2 periode sejak 2010 hingga 2020, adalah terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Korupsi suap terkait pemberian 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR), dan 11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan Tower di Kabupaten Mojokerto  pada tahun 2015 lalu yang diajukan oleh Onggo Wijaya, dituntut pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp750 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta tuntutan pidana tambahan berupa membahwar uang pengganti sebesar Rp2.750.000.000 (dua miliyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dipenjara selama 2 tahun apabila harta bedanya tidak mencukupi saat dirampas oleh Jaksa sebagai pengganti uang suap yang diterimanya bila terdakwa tidak membayar. Sehingga total hukuman penjara yang dituntut terhadap Bupati (non aktif) Mojokerto ini adalah selama 14 tahun dan 6 bulanm, selain tuntutan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik (hakpolitiknya) selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok (pidana penjara badan). Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Mustofa Kamal Pasha, tertuang dalam surat tuntutan yang dibacakan Tim JPU KPK Joko Hermawan, Eva Yustisiana, Ni Nengah Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan, Nur Haris Harhadi di ruang sidang Cadra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti PP) Muktar. Sementara terdakwa di damping Penasehat Hukumnya, Mariam  Fatimah dkk. Sementara dalam kasus ini, Penyidik KPK sudah menetepkan 5 (lima) tersangka baru, yaitu Onggo Wijaya selaku Direktur Pemasaran PT Protelindo,; Ockyanto  dari PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group,; Nabiel Titawano selaku penyedia Jasa di PT Tower Bersama Group,; Ahmad Suhawi dan Achmad Subhan yang juga mantan Wakil Bupati Malang. Dan para tersangka ini pun sudah meringkuk di penjara milik KPK untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgInjcwD-1sXkW1LawDRZmpX3QrVkNslr3XINdkjsrr1r-P8n8O_Xh-7JhWeCdYMYYvsslF-nmZMmUP8gHghpSL3ZxT2KVUCXm-_wPRi8QmI45R7ytSCqO9_vXCrJ5CEnVFBgScbDJb8MI/s1600/IMG20181112143720.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgInjcwD-1sXkW1LawDRZmpX3QrVkNslr3XINdkjsrr1r-P8n8O_Xh-7JhWeCdYMYYvsslF-nmZMmUP8gHghpSL3ZxT2KVUCXm-_wPRi8QmI45R7ytSCqO9_vXCrJ5CEnVFBgScbDJb8MI/s640/IMG20181112143720.jpg" width="640" /></a></div>
Dalam surat tuntutan JPU KPK, terdakwa Mustofa Kamal Pasha dijerat dalam Pasal 12 huruf a  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana JPU KPK menjelaskan dalam surat tuntutannya, bahwa pada awal tahun 2015, terdakwa Mustofa Kamal Pasha mendapat laporan dari Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Mojokerto, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto banyak ditemukan Tower Telekomunikasi yang telah beroperasi yang belum memiliki Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Atas laporan itu, lanjut JPU KPK, terdakwa memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan sejumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. Menindaklanjuti perintah terdakwa, Suharsono melakukan pemetaan dan menemukan ada sekitar 22 tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR dan IMB, yakni 11 Tower atas nama perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG),  dan 11 Tower lagi atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo). Atas temuan tersebut, Suharsono melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut sampai ada izin IPPR dan IMB-nya. JPU KPK menyatakan, setelah dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut, terdakwa memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, terkait perijinan dari tower dimaksud harus ada fee untuk terdakwa sebesar Rp200 juta per towernya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui orang kepercayaannya yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. Dalam fakta persidangan sebelumnya terungkap, bahwa Nano Santoso Hudiarti alias Nono adalah mantan Lurah di Mojokerto yang kemudian menjadi tim pemanagan terdakwa Mustofa Kamal Pasha saat Pilkada Mojokerto pada tahun 2010 lalu. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg013kgRoU8IEZ0YvBne_X0xcyLjRe5n0VzQcxn4ybPWNMqy-NjX5Ca6OpfQTDJLn00eANbpOvreQ7J1ZToa3IqXdhXhf2Qm0jzJAO6rlr9jyllzLTDlad0GBpsxbqV4QJFjx8de3acKRQ/s1600/IMG20181112162638.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="223" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg013kgRoU8IEZ0YvBne_X0xcyLjRe5n0VzQcxn4ybPWNMqy-NjX5Ca6OpfQTDJLn00eANbpOvreQ7J1ZToa3IqXdhXhf2Qm0jzJAO6rlr9jyllzLTDlad0GBpsxbqV4QJFjx8de3acKRQ/s400/IMG20181112162638.jpg" width="400" /></a></div>
Setelah Mustofa Kamal Pasha terpilih menjadi Bupati Mojokerto Periode 
2010 - 2015, Nano Santoso Hudiarti alias Nono pun menjadi orang 
kepercayaan Mustofa Kamal Pasha. Dan pengakuan Nano Santoso Hudiarti 
alias Nono dalam persidangan menjelaskan, bahwa dirinya diperintahkan 
oleh terdakwa untuk menerima uang dari pengurusan izin tower serta 
penerimaan uang dari Dinas-Dinas lainnya. Tidak hanya itu. Dalam 
persidangan juga terungkap bahwa Nano Santoso Hudiarti alias Nono 
berperan dalam mutasi beberapa pejabat di Kabupaten Mojokerto. Namun 
terdakwa tidak mengakui apa yang dijelaskan oleh orang dekatnya itu. 
 
JPU KPK membeberkan asal usul duit “panas” yang diterima terdakwa, dari pemberian rekomendasi izin IPPR dan IMB diantaranya ; a. Penerimaan fee dari PT Tower Bersama Infrastructure Tower Bersama Grup (TBG) Beberapa hari setelah dilakukan penyegelan terhadap 11 tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG). Sekitar awal tahun 2015, Ockyanto  meminta bantuan Nabiel Titawano untuk mengurus perizinan atas 11 tower yang disegel tersebut, dimana dalam perjalanannya, pengurusan perijinan dibantu oleh Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro Dalam rangka pengurusan ijin tower tersebut, sekitar bulan April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi. Dalam pertemuan itu,  Bambang Hahyudi menyampaikan untuk mendapatkan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220 juta per tower dengan rincian;  Rp200 juta untuk terdakwa dan Rp20 untuk UKL dan UKP. Sehingga fee untuk 11 tower yang harus disiapkan adalah sebesar Rp2.420 milliar. “Permintaan itu disanggupi Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro, dan akan disampaikan kepada Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG. Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Nabiel Titawano dan disepakati oleh Nabiel Titawano,” kata JPU KPK dalam surat tuntutannya. JPU KPK menjelaskan, kemudian Nabiel Titawano menemui Ockyanto yang menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus ijin tower, tetapi harus disiapkan fee untuk terdakwa sekaligus biaya operasional yang seluruhnya sebesar Rp2.6 milliar, dengan perhitungan per towernya sebesar Rp260 juta, dan disepakati Ockyanto, setelah berbicara dengan Herman Setyabudi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure. “Pada bulan Juni 2015, Ockyanto menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp2.600 milyar kepada Nabiel Titawano melalui transfer ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah Nomor rekening 04980347678 atas nama Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni ; Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780 juta; Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780 juta rupiah); Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040 milyar,” ungkap JPU KPK “Dari total uang sebesar Rp2.600 milyar yang diterima Nabiel Titawano tersebut, sebesar Rp2.410 milyar diserahkan kepada Agus Suharyanto secara bertahap, yakni  I. Sekitar awal bulan Juni  2015 diberikan secara tunai sebesar Rp220 juta,; 2. Tanggal 11 Juni 2015 melalul transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp350 juta,; 3. Tanggal 11 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp300 juta,; 4. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 5. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 6. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 7. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 8. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 9. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 10.Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220 .juta. Sedangkan sebesar Rp190 juta dinikmati Nabiel Titawano,” beber JPU KPK kemudian. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeXClarqdSG_FOqv8s6UeupE05SJijzlbNruXKtoima457-vxpFPkAJ5bCVrNgWKxF3I9KKIA4J3qa63VRs5MoDUSULeA5o3-tr2oQfpwfSt76UbPbyuzf_brT6SPf1jDl3x_nO6q9zLg/s1600/IMG20181203113246.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeXClarqdSG_FOqv8s6UeupE05SJijzlbNruXKtoima457-vxpFPkAJ5bCVrNgWKxF3I9KKIA4J3qa63VRs5MoDUSULeA5o3-tr2oQfpwfSt76UbPbyuzf_brT6SPf1jDl3x_nO6q9zLg/s640/IMG20181203113246.jpg" width="640" /></a></div>
Dari total uang yang diterima Agus Suharyanto seluruhnya sebesar Rp2.410 milliar itu, kemudian diserahkannya kepada Moh. Ali Kuncoro secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : 1. Awal Juni 2015 rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Awal Juni 2015 di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto sebesar Rp200 juta,; 3. Pertengahan Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 4. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp10 juta dinikmati Agus Suharyanto. JPU KPK mengungkapkan dalam surat tuntutannya, dari total uang yang diterima Moh. Ali Kuncoro sebesar Rp2.400 milliar, dan Rp2.200 milliar  diserahkan kepada Bambang Hayudi yaitu : 1. Tanggal 11 Juni 2015 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 3. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. “Sedangkan sebesar Rp100 juta diserahkan kepada Khoiru; Munif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, yang mengurusi masalah pembayaran retribusi IMB, dan sebesar Rp100 juta dinikmati Moh. Ali Kuncoro,” kata JPU KPK Sesuai perintah terdakwa, Bambang Wahyudi kemudian menyerahkan uang fee sebesar Rp2.200 milliar kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono secara bertahap yakni : 1. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo, pada bulan Juni 2015,; 2. Sebesar Rp600 juta diserahkan di sekitar masjid di daerah Merr, Mojokerto, pada bulan Juni 2015,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing, Mojokerto, pada tanggal 30 Juni 2015 Selanjutnya Nano Santoso Hudiarti alias Nono, atas perintah terdakwa menyerahkan fee itu kepada Lutfi Arif Muttaqin selaku ajudan terdakwa secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600 juta diserahkan di parklran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri, Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. Setelah menerima fee tersebut, Lutfi Arif Muttaqin menyimpannya di rumah dinas terdakwa dan setelah itu melaporkannya kepada terdakwa. “Setelah merima fee, terdakwa kemudian mengeluarkan 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 10 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa Desa dan beberapa Kecamatan Kabupaten Mojokerto, atas tower telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (TBG) yang diajukan oleh Herman Setya Budi dari PT Sulusindo Pratama antara bulan Juni hingga Juli 2015,” kata JPU KPK JPU KPK juga membeberkan asal usul duit “panas” lainnya yang diterima oleh terdakwa, yang masih berhubungan dengan  pemberian rekomendasi izin IPPR dan IMB diantaranya ; 
 
b. Penerimaan uang dari PT Protelindo atas penyegelan 11 tower 
telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), 
Onggo Wijaya memerintahkan Indra Mardani dan Suciratin untuk 
menyelesaikannya, kemudian Indra Mardani dan Suciratin meminta bantuan 
Ahmad Suhawi, dimana Ahmad Suhawi menyanggupinya asal disediakan biaya 
termasuk fee untuk terdakwa. Akhirnya disepakati biaya pengurusan ijin 
termasuk fee untuk terdakwa seluruhnya sebesar Rp3.030.612.247 (tiga 
milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh 
tujuh rupiah). Setelah ada kesepakatan, pada awal bulan Juni 
2015, Ahmad Suhawi menemui terdakwa di Vila milik terdakwa, meminta 
bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, 
dimana terdakwa menyampaikan agar diurus melalui BPTPM Kabupaten 
Mojokerto. Setelah pertemuan itu, Ahmad Suhawi menemui Bambang Hayudi di
 kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto, menanyakan tentang penyegelan tower 
telekomunikasi PT Protelido, Ialu Bambang Hayudi menyanggupinya. JPU
 KPK menyebutkan, pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 
(dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat
 rupiah). Dari total uang yang diterima Ahmad Suhawi sebesar 
Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu 
dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460 milliar diberikan
 kepada Subhan secara bertahap melalui cek dan melalui transfer dengan 
rincian sebagai berikut : 1. tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500 
juta di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 
juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 
juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 
2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang 
Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di 
Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus 
tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima 
rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi Pada tanggal 20 Mei 2015, sebelum
 Achmat Subhan menerima uang dari Ahmad Suhawi, Achmat  Subhan menemui 
Bambang Wahyudi, dan menyampaiakan bahwa PT. Protelindo sanggup 
memberikan uang untuk biaya pengurusan izin termasuk fee untuk terdakwa 
sebesar  Rp2.2 milliar, atau sebesar Rp200 juta per towernya. Dan la 
akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta kepada 
terdakwa. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg43v2iHCIEVgofnYRe93hvWWaxjqRpF19QU9x7UxkGCwH6XP1ZiP-BUJ2luSjzNjRB8gMqPbS-er5w_Ppk1t1z0pVSMJRQuea8-gxvvjuaazvjQqzRzvIjYhgfyEZZLUgrvqhJNhadbDQ/s1600/Herman+Setya+Budi%252C+Presiden+Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk+dan+Direktur+Utaama+PT+Solu+Sindo+Kreasi+Pratama%2529%252C+Budianto++Purwahjo+%2528Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk%252C.+Alexandra+Yota+Dharmawanti%252C+Division+Hand.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="259" data-original-width="566" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg43v2iHCIEVgofnYRe93hvWWaxjqRpF19QU9x7UxkGCwH6XP1ZiP-BUJ2luSjzNjRB8gMqPbS-er5w_Ppk1t1z0pVSMJRQuea8-gxvvjuaazvjQqzRzvIjYhgfyEZZLUgrvqhJNhadbDQ/s640/Herman+Setya+Budi%252C+Presiden+Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk+dan+Direktur+Utaama+PT+Solu+Sindo+Kreasi+Pratama%2529%252C+Budianto++Purwahjo+%2528Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk%252C.+Alexandra+Yota+Dharmawanti%252C+Division+Hand.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Herman Setya Budi, Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk dan Direktur Utaama PT Solu Sindo Kreasi Pratama), Budianto  Purwahjo (Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk,. Alexandra Yota Dharmawanti, Division Hand</td></tr>
</tbody></table>
Setelah pertemuan itu, Bambang Wahyudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 Izin tower telekomunikasi milik Protelindo. Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Wahyudi menemui terdakwa di ruang kerjanya, mengajukan permohonan rekomendasi pendirian 11 menara (tower) telekomunikasi dari PT  Protelindo guna mendapatkan disposisi dari terdakwa. Sebelum memberikan disposisi, terdakwa menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Hayudi, dan mendapat jawaban uang fee telah disanggupi. JPU KPK mengatakan, pada tanggal 25 Juni 2015, Achmat Subhan dan Ahmad Suhawai melakukan pertemuan dengan Bambang Wahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto  guna menyerahkan uang muka sebesar Rp550 juta sebagai fee untuk terdakwa. Atas perintah Terdakwa sebelumnya, agar uang fee diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarti alias Nono, maka Bambang Wahyudi kemudian menghubungi Nano Santoso Hudiarti alias Nono, meminta untuk datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto guna mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarti alias Nono ditempat tersebut, Achmat Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550 juta kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono. “Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta Lutfi Arif Muttaqim (ajudan Bupati) untuk  menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Muttaqim datang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550 .juta itu kepada Lutfi Arif Muttaqim, dan uang itu  kemudian disimpan Lutfi Arif Muttaqim di meja kerja ruang dinas terdakwa, dan melaporkanya. Setelah uang diterima terdakwa, Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower telekomunikasi PT Protelindo itupun diterbitkan” kata JPU KPK Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga, bahwa uang seluruhnya sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterimanya dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah), dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim, supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. Padahal, lanjut JPU KPK, uang yang diterima oleh terdakwa bertentangan dengan kewajibannya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, angka 4 yang menyatakan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan  perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Angka 6 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” kata JPU KPK dalam surat dakwaannya. Selain itu, kata JPU KPK membacakan surat tuntutannya, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: “Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Terkait pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa, menurut JPU KPK haruslah dikesampingkan. JPU KPK menjelaskan, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Mustofa Kamal Pasha melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim sejumlah Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) sebagai fee dari pemberian 11 izin IPPR dan 11 izin IMB Tower di Kabupaten Mojokerto. JPU KPK mengatakan, bahwa Terdakwa Mustofa Kamal Pasha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair. “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustofa Kamal Pasha berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp750 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Terdakwa Mustofa Kamal Pasha untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.750.000.000  (dua miliyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua)  tahun ; Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa Mustofa Kamal Pasha berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa Terdakwa Mustofa Kamal Pasha selesai menjalani pidana pokoknya,” ucap JPU KPK Joko Hermawan di akhir surat tuntutannya. Atas tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaannya pada sidang pekan depan. “Saudara terdakwa dituntut 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp750 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. Saudara juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.750.000.000. Terkait tuntutan Jaksa, saudara maupun melalui Penasehat Hukum saudara berhak untuk menyampaikan pembelaan,” kata Ketua Majelis Hakim. Sesuai persidangan, kepada media ini JPU KPK menjelaskan, bahwa tuntutan terhadap terdakwa sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, lanjut JPU KPK Joko Hermawan, masih ada perkara lainnya yaitu TPPU. (Rd1)

News Tipikor Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha Dituntut “14.6” Tahun Penjara

- Terdakwa juga dituntut untuk mengembalikan uang Suap sebesar Rp2.750 Miliyar yang diterimanya untuk dikebalikan serta tuntut...

Mantan Bupati Jember “Terlibat” Kasus Korupsi Dana Bansos Sebesar Rp38 Miliyar

14.40 beritakorupsi 0

<a href="http://<div class=" separator="" style="clear: both; text-align: center;"> </a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJOMqlwtCiI3zljtgATWF3WQ7Wvs2anUs8GKUjTa9K8QCt-DdzLvSQclOadomv5ZWvx83eNZTNY45ng1qXD4bEBtZT5BA38vybiXF-flwoYEUnV_O5nUT39AW-TNg5aRR0r-pHz5lsBFE/s1600/Video_20181230131048292_by_videoshow.mp4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="240" data-original-width="320" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJOMqlwtCiI3zljtgATWF3WQ7Wvs2anUs8GKUjTa9K8QCt-DdzLvSQclOadomv5ZWvx83eNZTNY45ng1qXD4bEBtZT5BA38vybiXF-flwoYEUnV_O5nUT39AW-TNg5aRR0r-pHz5lsBFE/s640/Video_20181230131048292_by_videoshow.mp4" width="640" /></a> 
beritakorupsi.co - Mantan Bupati Jember MZA. Djalal, “terlibat” dalam Kasus Korupsi dana Bansos (Bantuan Sosial) sebesar Rp38.500.000.000 (tigapuluh delapan miliyar limaratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran  (TA) 21015, sejumlah Rp206.111.625.480 yang tidak sesuai prosedur, hingga pencariannya. Sebab pengusulan belanja dana hibah Bansos dalam APBD Kabupaten Jember TA 2015 tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Jember, karena Secara riel tidak ada Permohonan/usulan hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,  sebelum ditetapkan dan disahkannya Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang APBD Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014 Keterlibatan mantan orang nomor Satu di Kabupaten Jemebr itu, karena menyetujui permintaan anggaran Hibah oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember dalam rangka pembahasan KUA-PPAS TA 2015 agar setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan atau anggota) berdasarkan daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani. Hal itu disampaikan juga oleh JPU yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Jember Herdian Rahadi saat diwawancarai wartawan media ini (beritakorupsi.co) sesuai persidangan dengan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan JPU dalam sidang yang berlangsung pada, Kamis, 27 Desember 2018. JPU Herdian Rahadi menjelaskan, bahwa ada persetujuan dari Bupati, dan hal itu terungkap dalam fakta persidangan sejak awal. beritakorupsi.co (BK) : Apakah keterangan saksi-saksi hari ini berhubungan dengan keterangan saksi-saksi pada sidang Minggu lalu ? JPU Herdian Rahadi : Kalau keterangan yang kemarin dengan yang sekarang jelas ada bersesuaian terkait pencairan anggaran penambahan itu usulan hibah tidak masuk KUA-PPAS BK : Artinya rapbd sudah disahkan baru usulan dana hibah ini diusulkan Apakah setelah APBD-P disahkan baru ada usulan untuk penambahan anggaran dana dana hibah dana hibah ini bentuk anggaran dana hibah Idi masuk ke APBD Bagaimana caranya sementara Perda sudah keluar tentang APBD-P JPU Herdian Rahadi :  Kalau yang terungkap dari persidangan, adanya kesepakatan antara Tim anggaran dan Banggar, tentu saja didahului dengan permintaan dari dari unsur pimpinan. BK : Apakah ada persetujuan dari Bupati sehingga di buat kesepakatan itu antara Tim Anggaran dan Timbang Banggar agar dana hibah ini masuk ke APBD-P ? JPU Herdian Rahadi : Kalau persetujuan dari Bupati sesuai fakta yang terungkap sejak awal sampai sekarang jelas ada, tapi kebijakan seperti itu tidak akan muncul ketika belum ada persetujuan dari Bupati. BK : Artinya tanpa ada persetujuan dari Bupati, persetujuan lisan antara tim anggaran dan banggar Nggak mungkin ada JPU Herdian Rahadi : Nggak mungkin ada BK :  Oke. Dalam hal ini, apakah Bupati akan diperiksa sebagai saksi di sini JPU Herdian Rahadi : Tetap kita periksa sesuai schedule yang tercantum dalam berkas BK : Lalu yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim tadi terkait saksi yang dipanggil tetapi tidak datang, siapa ? JPU Herdian Rahadi : Indra Prasetya, itu oknum di Dinas Peternakan yang melakukan pemotongan dan melakukan pengkondisian di lapangan. Dia jabatannya sebagai kasi tetapi  secara pasti saya kurang tahu. BK : Dari saksi-saksi sebelumnya, terungkap dalam persidangan adanya keterkaitan beberapa Kepala Dinas selaku verifikator tanpa melakukan verifikasi terhadap data maupun verifikasi lainnya. Apakah itu dianggap suatu pelanggaran hukum atau atau mereka ikut bertanggung jawab secara hukum karena pencairan anggaran ini adanya usulan dari kepala SKPD ke BPKAD   selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), karena data itu berasal dari mereka. Apakah mereka akan diminta pertanggungjawaban hukum ? JPU Herdian Rahadi :  Verifikasi yang mereka lakukan hanya formal administrasi. Harusnya verifikasi itu dilakukan sebelum muncul SK Bupati. BK :  Artinya ini kan sudah kesalahan sejak dari awal. Ibarat bangunan sudah sejak dari pondasi sampai bangunan selesai, lalu bangunan itu roboh di atas. Apakah yang dipermasalahkan bangunan yang roboh atau mulai dari sejak pondasi ? JPU Herdian Rahadi :  Kita lihat dari sisi pertanggungjawaban yang lebih mutlak, itu kan mereka hanya diminta dari sisi kelengkapan formilnya BK : Artinya apa yang dilakukan oleh Sekda ini kan sudah kesalahan dari awal, bukan lagi di tengah. Namun faktanya yang dibawa ke persidangan ini kan di pertengahan bukan sejak dari awal. Apakah Bupati akan diperiksa sebagai “tersangka” dalam kasus ini mengingat adanya persetujuan dari Bupati ? JPU Herdian Rahadi : Kalau masalah itu kembali lagi domainnya, karena ini sudah ditarik ke Kejati. Jadi kebijakannya seperti apa, yang jelas melihat dan mendengarkan dulu keterangan Bupati di persidangan besok. BK : Apakah harus mendengarkan keterangan Bupati terlebih dahulu, sementara dana ini sudah cair tanpa prosedur, atau dari penyidikan sudah mengetahui proses-proses ini ? JPU Herdian Rahadi :   Nanti kita coba diskusikan dengan tim untuk selanjutnya Sementara dalam surat dakwaan JPU juga disejalaskan, dalam rangka pembahasan KUA-PPAS TA 2015, Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan atau anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani, dalam rapat tersebut Unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya, pada saat rapat Gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember yang diketuai terdakwa Sugiarto bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Thoif Zamroni dengan 3 (tiga) orang wakil ketua yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto. Dalam rangka pembahasan KUA-PPAS TA 2015, Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan atau anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani, dalam rapat tersebut Unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Menanggapi permintaan oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut, terdakwa Sugiarto selaku Sekda sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkannya kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati MZA. Djalal  menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah oleh Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut supaya diakomudir. Kemudian dalam rapat berikutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui,  dan untuk administrasinya agar disesuaikan, meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sekaligus sebagal Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya. Kemudian terbitlah SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, tanpa ferivikasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD selaku Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Thoif Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD selaku ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. (Rd1)

News Tipikor Mantan Bupati Jember “Terlibat” Kasus Korupsi Dana Bansos Sebesar Rp38 Miliyar

berita korupsi .co - Mantan Bupati Jember MZA. Djalal, “terlibat” dalam Kasus Korupsi dana Bansos (Bantuan Sosial) sebesar Rp38.500.000....

Sidang Perkara Korupsi Dana Bansos Kab. Jember Rp38 M Terungkap, Profosal Setelah Pencairan

14.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk5PwLWEb07d2o5MFBuZKa2YUEvVww7aQ8ktfTuTpzPRPsjA-wIZly4ZdJ6EvX1CYrKcFfRRxzsDtl5iInR8Q6pg2dviYt1Eu7MUIfgBubSQj7la-kg62wdnL8WY1IoeF5Lvi06GcWB_M/s1600/IMG20181227110302.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="746" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk5PwLWEb07d2o5MFBuZKa2YUEvVww7aQ8ktfTuTpzPRPsjA-wIZly4ZdJ6EvX1CYrKcFfRRxzsDtl5iInR8Q6pg2dviYt1Eu7MUIfgBubSQj7la-kg62wdnL8WY1IoeF5Lvi06GcWB_M/s640/IMG20181227110302.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritkorupsi.co - Kamis, 27 Desember 2018, Sidang perkara kasus Korupsi dana Bansos sebesar Rp38 miliyar yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahun Anggaran  (TA) 21015 sejumlah Rp206.111.625.480, yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya terungkap, bahwa profosal yang diajukan oleh Kelompok penerima, setelah dana  hibah Bansos dicairkan. Terungkapnya hal dari ucapan Ketua Majelis Hakim kepada saksi Subairi dan Muhtar Sami’an selaki koordinator Kelompok Penerima Ternak yang dihadirkan Tim JPU ke persidangan dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember, dengan terdakwa Sugiarto selaku Sekda, dan terdakwa Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKAD (perkara terpisah) “Ini kan dananya sudah dicairkan tahun 2014, tapi profosalnya baru dibuat tahun 2015,” ucap Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah kepada saksi, lalu saksipun diminta maju ke hadapan Majelis Hamim untuk melihat dokumen yang ada. Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 27 Desember 2018), adalah agenda pemeriksaan saksi yang di hadirkan Tim JPU Herdian Rahadi dkk dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Jember, dan JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) ke hadapan Majelis Hakim yang diketuai Agus Hamzah, untuk di dengar keterangannya dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi dana Bansos dengan terdakwa Sugiarto (mantan Sekda), dan Ita Poeri Andayani (Kepala BPKAD) yang didampingi Penasehat Hukumnya M. Nuril. Sebanyak 11 orang saksi dihadirkan Tim JPU kepersidangan terdiri dari, 4 (empat) dari DPRD Kabupaten Jember, termasuk terpidana 2 tahun penjara yaitu H.M. Thoif Zamroni., SH selaku Ketua DPRD,; Ayub Junaidi (Wakil Ketua DPRD dari F-PKB),; dr. Yuli Priyanto (Wakil Ketua DPRD dari F-PKS),; Dr. Ni Nyoman Putu Martini G (Wakil Ketua DPRD dari F-PDIP). Dan 4 (empat) orang saksi linnya selaku Kelompok Penerima Ternak, yaitu  Subari (Ketua Keompok Ternak Bebek “Barokah”),; Muktar Sami’an (Bendahara Kelompok Ternak “Bima Sakti” Desa Mayang Kec. Mayang),; Iskandar (Ketua Kelompok Ternak Ayam “Perkasa” Desa Mayang Kec. Mayang),; Purwanto (Bendahara Kelompok Ternak Kambing “Garahan Jaya” Desa Garahan Kec. Silo) Serta 2 (dua) saksi dari Kelompok Penerima Musolah, yaitu M. Andi Suhaimy (Ketua TPQ “Roudlatul Mutaabbidin”),; Watib As’ari (Ketua Pengurus Musolah “Al-Himah” dan Bendahara Kelompok Ternak Sapi “Baru Makmur” serta Bendahara Kelompok Ternak Sapi “Maju Jaya”) Sedangkan 1 (satu) orang saksi lagi adalah Koordinator LSM (Lembaga Suwadaya Masyarakat)  Perintis tingkat Kecamatan sebagai pelapor. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3kAk6NFpsL0Ls4GJx1gXrcdLj40XuRj6omnDLuJVG6kDGQi1C7yRpuk-2QpS4XV73rWt8x5mEWkwiutaWxTR3PfYVvdaFdrRPVz0cfI8MTqn_KiCeU2hHXEoDTNCY2hbwaI1WPP-glAw/s1600/IMG20181227111105.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3kAk6NFpsL0Ls4GJx1gXrcdLj40XuRj6omnDLuJVG6kDGQi1C7yRpuk-2QpS4XV73rWt8x5mEWkwiutaWxTR3PfYVvdaFdrRPVz0cfI8MTqn_KiCeU2hHXEoDTNCY2hbwaI1WPP-glAw/s640/IMG20181227111105.jpg" width="640" /></a></div>
Kehadiran para saksi ini adalah untuk yang keduakalinya, karena pada sidang sebelumnya sudah di dengar keterangannya sebagaisaksi dalam kasus yang sama dengan terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 yang sudah divonis 2 (dua) tahun penjara (sudah inkrah). Keterangan saksi Subairi dan Muhtar Sami’an pada sidang sebelumnya dalam perkara yang sama dengan terdakwa Thoif Zamroni, saksi menjelaskan bahwa dana Bansos yang diterima Kelompok Ternak Sapi Bima Sakti adalah sebesar Rp75 juta. Kemudian Muktar Sami’an  menitipkannya ke terdakwa sebesar Rp50 juta, sementara yang Rp25 juta dibelikan 1 ekor sapi seharga Rp15 juta, dan sisanya yang Rp10 juta dibagi bertiga antara Ketua, Bendahara dan Sekeretaris Kelompok Tani ternak Sapi Bima Saksti “Terima sebesar Rp75 juta. Karena saya takut hilang di rumah Bedeg (bambu), terus saya titipkan ke terdakwa sebesar 50 juta. Yang Rp25 juta saya belikan sapi seharga Rp15 juta tapi sapinya hilang. Sisanya dibagi tiga,” kata saksi. Majelis Hakim pun heran atas keteragan saksi saat itu. Selain itu, saat Ketua Majelis Hakim bertanya lebih lanjut terkait sisa uang yang Rp50 juta ditangan terdakwa, saksi Muktar mengatakan, bahwa uang tersebut diambil untuk membeli 3 ekor sapi  3 dengan harga Rp15 juta per ekornya. Namun diakui saksi, bahwa harga yang sebenarnya adalah Rp10 juta. Tidak hanya itu. Surat keterangan jual beli sapi itu pun ternyata dibeli juga dari petugas pasar. Saksi juga mengakui, bahwa dirinya menerima imbalan dari Kelompok Tani lainnya untuk mendapatkan surat keterangan jual beli Sapi itu. “Harganya dibuat 15 juta per ekor. Sapi yang dibeli 4 tapi dalam laporan 5. Di LPJ harganya dinaikkan. Sapinya ada yang sakit terus dijual,” kata Muhtar Saat itu juga, Ketua Majelis Hakim pun bertanya pada JPU, apakah kedua saksi ini sudah dijadikan tersangka. Namun dijawab oleh JPU bahwa kedua saksi dimaksud belum dijadikan sebagai tersagka. Yang lebih anehnya lagi adalah kehadiran Sholihin selaku anggota LSM Perintis sebagai saksi dalam persidangan untuk yang kedua kalinya dengan status sebagai pelapor, dan bukan sebagai penerima 1 (satu) ekor sapi dari Kelompok Tani Ternak Sapi Bima Sakti pada tahun 2016 setelah dirinya mengetahui bahwa penggunaan dana Bansos diduga tidak sesuai peruntukannya. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0useqgWs5HpT73lIRdIvMmg44t52j6SnAjhAgRupU4H9xpc-x9AKYH2txQwqlb218QRrmJDkyI3ha1dqRSGPdsBhyphenhyphen72nvMALNK8hjz8z7FliQFs7vTw1Xa0BKyKXhkfmTtGE9ldtP4NU/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="1324" height="172" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0useqgWs5HpT73lIRdIvMmg44t52j6SnAjhAgRupU4H9xpc-x9AKYH2txQwqlb218QRrmJDkyI3ha1dqRSGPdsBhyphenhyphen72nvMALNK8hjz8z7FliQFs7vTw1Xa0BKyKXhkfmTtGE9ldtP4NU/s640/2.png" width="640" /></a></div>
Hal itupun terungkap pula dalam persidangan saat Sholihin dihadirkan sebagai saksi bersama Muhtar Sami’an dan Subairi. “Saya pernah diundang untuk bertemu dengan Muktar dan terdakwa disalah satu tempat. Saya ditawari sesuatu oleh terdakwa. Sapi itu saya terima dari Sekretaris Kelompok. Waktu saya bilang, saya mau menerima asalkan saya dimasukkan menjadi anggota,” kata saksi Solihin kepada Majelis, Selasa, 14 Agustus 2018. Keterangan saksi inipun tak kalah membuat Ketua Majelis Hakim heran dan mengatakan kepada anggota LSM ini, bahwa Sapi itu adalah sebagai “tutup mulut”. “Itu sebagai tutup mulut ia ?,” tanya Ketua Majelis Hakim, namun saksi hany terbius. Sementara pengakuan Sholihin kepada wartawan media ini seusai persidangan saat itu menjelaskan, bahwa dirinya menjadi anggota LSM sudah 10 tahun, yang sebelumnya di LSM Libas, namun karena Ketua LSM Libas menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Jember, Solihin pun “lompat” ke LSM Perintis. Solihin menjelaskan, Awalnya dirinyalah yang pertama kali mengetahui duagaan penyimpangan dana Bansos oleh Kelompompok Tani. Karena Ketua Kelompok Tani ternak Sapi Bima Sakti adalah tetangganya. Kemudian disampaikannya ke Farid dari LSM P3 atau LSM MP3, dan selanjutnya membuat laporan ke Kejari. “Saya lebih dulu tau. Kan Kelompnya dekat rumah, terus saya tanya-tanya. Saya pernah diajak ketemu sama terdakwa ini, saya disuruh menyelesaikan. Saya bilang, nggak bisa Pak Haji (terdawak), nggak ada masalah dengan Pak Haji, karena uang sudah disetorkan ke rekening Kelompok. Terus saya ditawari sapi oleh Kelompok Ternak. Saya bilang, saya mau menerima tapi masukkan dulu saya sebagai anggota. Sapi itu saya teriam akhir 2016. Ketua LSM tau,” kata Solihin. Saat ditanya mengenai sapi, Solihin menjelaskan, bahwa sapi itu sudah disita oleh Kejaksaan.  “Saya yang mengantar langsung ke Kejaksaan naik Pic Up, terus saya diganti uang bensin. Apakah saya bisa jadi tersangka, kan sapi sudah dikembalikan,” kata Solihin sambil bertanya, Selasa, 14 Agustus 2018. Sementara dalam persidangan sebelumnya (Selasa, 7 Agustus 2018), dari keterangan 3 (tiga) Wakil Ketua DPRD Kab. Jember (Ayub Junaidi dari PKB), Ni Nyoman Putu Martini dari PDIP dan Yuli Priyanto PKS) juga menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa  pengajuan proposal oleh penerima dana hibah Bansos langsung ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sekarang menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Namun dalam surat dakwaa JPU mengatakan, bahwa pengajuan nama-nama  Kelompok penerima dana hiba bansos adalah dari para Dewan. “Ketua dan 3 Wakil Ketua masing-masing 1 (satu) Milliar, anggota tujuh ratus lima puluh juta  (Rp750 juta). Diperuntukkan macam-macam, saya lupa. Semua anggota dapat, jumlahnya 50 orang. Ketua 1 milliar, dan anggota mendapat tujuh ratus lima puluh juta rupiah Rp750 juta),” kata saksi, (Selasa, 7 Agustus 2018),” kata saksi selaku Wakil Ketua DPRD (Selasa, 7 Agustus 2018). Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Dina Ivandayani selaku Staf Sekretariat DPRD Kab. Jember, yang menerima daftar Kelompok penerima dana Bansos dari para anggota Dewan dan kemudian diserahkannya ke Dinas BPKAD. Kemudian pada sidang berikutnya (Jum'at, 7 Desember 2018), keterangan saksi Nachnuzi Luqman (Staf Dinas BPKAD Kab. Jemberr),; Ir. H. Rasyid Zakaria (Kepala Dinas PU Bina Marga Kab. Jember),; Hadi Sasmito (Kabid anggaran BPKAD/Kabid Ekonomi Bappeda Kab. Jember),; Gapurnomo, (Staf Bidang Bina Program Bina Marga Dinas PU Kab. Jember), dan Diena Ivandayani (Staf Sekretariat DPRD Kab. Jember) juga terungkap, bahwa dana bansos yang diusulkan oleh Dewan dimasukkan oleh Tim Anggaran (Kedua terdakwa sebagai Ketua dan Wakil Ketua Anggaran Pemkab) ke APBD. Sementara menurut terdakwa, bahwa salah satu  fungsi/tugas Tim Anggaran adalah membuat dan menyusun daftar anggaran dari usulan Dewan yang kemudian disampaikan ke Bupati untuk disahkan. Sementara keterangan saksi Rasyid Zakaria kepada Majelis Hakim saat igtu, sepertinya berusaha untuk tidak jujur alias berbohong. Sebab Kepala Dinas ini, awalnya tidak mengakui kalau daftar penerima dana Basos tidak ditandatanganinya. Menurut saksi Rasyid Zakaria, bahwa daftar penerima dana Basos yang diterimanya dari Dewan,  kemudian di disposisikan ke bawahannya untuk dikerjakan. Alasan saksi menjawab pertanyaan Majelis Hakim, karena saksi lebih percaya kepada bawahannya. Namun saksi tidak mengakui hasil dari kelanjutannya. “Saya disposisikan. Tapi saya tidak tau hasilnya,” kata saksi. Mendangar keterangan saksi, Ketua Majelis Hakim menanyakan saksi Gapurnomo. Menurut Gapurno, bahwa semua laporannya disampaikan ke Kepala Dinas. “Bagaimana saudara saksi, saudara tandatangani nggak. Katanya dilaporkan kepada saudara,” tanya Ketua Majelis Hakim, yang dijawab saksi “ya”. “Ya, setelah dilaporkan kemudian,” jawab saksi. “Ia iyalah…., masa’ tiap saat dilaporkan kepada saudara. Saudara harus bertanggung jawab,” ucap Ketua Majelis Hakim. Keterangan saksi Dina Ivandayani selaku Staf Sekretariat DPRD Kab. Jember menjelaskan, bahwa dirinyalah yang membuat daftar kelompok penerima dana, setelah data diterima dari para anggota Dewan. Menurut saksi ini, bahwa semua anggota Dewan membuat daftar usulan penerima. “Ya, saya yang membuat setelah menerima data dari para anggota Dewan. Semua anggota Dewan sebanyak 50 orang,” kata saksi. Dari keterangan para saksi-saksi ini diketahui, bahwa pencairan dana oleh BPKAD, berdasarkan data dari setiap SKPD selaku perivikator. Keterangan saksi menjawab pertanyaan Penasehat Hukum kedua terdakwa, M. Nulril. “Apakah terdakwa boleh mencairkan anggaran tanpa ada usulan dari SKPD?,” tanya M. Nril saat itu, yang dijawab Kepala Dinas PU “tidak”. (Rd1)

News Tipikor Sidang Perkara Korupsi Dana Bansos Kab. Jember Rp38 M Terungkap, Profosal Setelah Pencairan

berit korupsi .co - Kamis, 27 Desember 2018, Sidang perkara kasus Korupsi dana Bansos sebesar Rp38 miliyar yang bersumber dari APBD Perub...

BERITAKORUPSI.CO

Terdakwa Sutrsino Beberkan Aliran Uang “Suap” Keberbagai Pejabat

Mantan Bupati Jember MZA. Djalal Tak Bisa Menjawab Pertanyaan Majelis Hakim

Tahun 2018 Sidang Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya Menurun, Bobotnya Meningkat

Editorial : “Rapor Merah” Penanganan Kasus Korupsi Di Jawa Timur

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha Dituntut “14.6” Tahun Penjara

Mantan Bupati Jember “Terlibat” Kasus Korupsi Dana Bansos Sebesar Rp38 Miliyar

Sidang Perkara Korupsi Dana Bansos Kab. Jember Rp38 M Terungkap, Profosal Setelah Pencairan

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI