Tak Terima Uang Suap, Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban Letakkan Alquran di Atas Kepalanya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifOjLYUTYl-JhaSlu-G0CLBs-cX1-wxZwdgyZ8sTYAlLHc5RueaV2hE3q5YF368BagpXYYfBtoC5jWeg3bzH2oN1JbyVb4AWdGV8zNCYIXcHW2CaumREDQrm-Q2lhLHDxYYpO_Kyoo2gs/s1600/IMG20181121165140.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifOjLYUTYl-JhaSlu-G0CLBs-cX1-wxZwdgyZ8sTYAlLHc5RueaV2hE3q5YF368BagpXYYfBtoC5jWeg3bzH2oN1JbyVb4AWdGV8zNCYIXcHW2CaumREDQrm-Q2lhLHDxYYpO_Kyoo2gs/s640/IMG20181121165140.jpg" width="640" /></a></div> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="color: red;"><i><b><span style="font-size: large;">#JPU KPK Burhanudin : Kami akan jelaskan semua perbuatan para terdakwa satu persatu dalam surat tuntutan nanti#</span></b></i></span></span><br /> <br /> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Rabu, 21 Nopember 2018, ada pemandangan yang tak biasanya, dan baru pertama kalinya berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, yaitu aksi seorang terdakwa Ya’qud Ananda Gudban yang meletakkan Alquran di atas kepalanya saat sidang berlangsung dengan agenda pemeriksaan terdakwa.<br /><br />Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban adalah salah satu dari 18 terdawa selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 Jilid V, yang terseret dalam kasus Korupsi Suap DPRD Kota Malang dalam pembahsasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, menjadi perhatian publik Khususnya masyarakat Kota Malang.<br /><br />Sementara 17 terdakwa lainnya adalah 1. Suprapto sebagai Ketua Fraksi PDIP;, 2. HM. Zainudin sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang/PKB,; 3. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 4. Salamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 5. Wiwik Heri Astuti (Wakil Ketua DPRD Kota Malang/Partai Demokrat),; 6. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 7. Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Partai Demokrat),; 8. Abdul Hakim (Ketua DPRD/PDIP),; 9. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Partai Golkar),; 10. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 11. Syaifur Rusdi  (Fraksi PAN),; 12. Tri Yudiani (Fraksi PDIP),; 13. Heri Puji Utami  (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 14. Heri Subianto  (Ketua Fraksi Demokrat),; 15. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD/Partai Golkar),; 16. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), dan 17. Abdul Rachman (Fraksi PKB).<br /><br />Selain anggota DPRD Kota Malang, terdakwa Ya’qud Ananda Gudban adalah salah satu kandidat calon Wali Kota Malang periode 2018 - 2023 dalam Pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 lalu, namun terdakwa gagal menduduki kursi nomor 1 (satu) di Kota Malang karena sudah dipenjarakan terlebih dahulu oleh KPK sebelum Pilkada berlangsung. </span></span><br /> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: small;"></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiizg6MvfKb30yQHn_Kb2mMaRqJ1VTd62L2yA5CUjeJnFWdOeDh6JqCqooRusbjq9KtdCTMGKl1xV8Xm8e1oZJ_eupFxeuSvX0v4ceTlsvBGn3XzmzkR2X09wAy6CHuuNBW0ksRaGFQ4s/s1600/IMG20181121195108.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiizg6MvfKb30yQHn_Kb2mMaRqJ1VTd62L2yA5CUjeJnFWdOeDh6JqCqooRusbjq9KtdCTMGKl1xV8Xm8e1oZJ_eupFxeuSvX0v4ceTlsvBGn3XzmzkR2X09wAy6CHuuNBW0ksRaGFQ4s/s640/IMG20181121195108.jpg" width="640" /></a></span></div> Selain itu, yang menarik perhatian publik dari terdakwa Ya’qud Ananda Gudban adalah saat pertamakali terdakwa menolak surat dakwaan JPU KPK dengan menyampaikan Eksespsi atau keberatannya dihadapan Majelis Hakim melalui Penasehat Hukumnya, Fatra M. Zen yang juga Ketua LBH. Partai Hanura, yang saat ini menjadi salah satu Caleg DPR RI. <br /><br />Dalam sidang kali ini (Rabu, 21 Nopember 2018), JPU KPK Burhanudin, Arif Suhermanto dan Joko Hermawan bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana., SH., MH dengan dibantu dua Hakim Anggota (Ad Hoc) yaitu Dr. Lufsiana dan Samhadi.,SH., MH kembali menggelar sidang untuk yang ke- 16 kalinya dengan agenda pemeriksaan 6 dari 18 terdakwa kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang dalam Pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 lalu.<br /><br />Ke- 6 terdakwa itu adalah 1. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),; 2. Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 3. Abdul Rahman (Fraksi PKB),; 4. Sukarno selaku Ketua Fraksi Golkar,; 5. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), dan Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS).<br /><br />Sedangkan 12 terdakwa lainnya yaitu 1. Terdakwa Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 2. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 5. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 6. Tri Yudiani dari Fraksi PDIP (satu perkara), dan 7. Terdakwa Sprapto (Ketua Fraksi PDIP,; 8. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 9. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 10. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 11. H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan 12. Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat (satu perkara) sudah terlebih dahulu pada sidang pekan lalu (Rabu, 14 Nopember 2018). <br /><br />Dalam persidangan, aksi nekat meletakkan kitab suci Alquran yang dilakukan terdakwa Ya’qud Ananda Gudban selaku anggota DPRD Kota Malang (sekarang sudah mentan Dewan.red) yang juga mantan calon Wali Kota Malang di Pilkada Juni 2018, sepertinya untuk meyakinkan Majelis Hakim,  bahwa dirinya (terdakwa Ya’qud Ananda Gudban) tidak menerima duit apapun yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku selama terdakwa menjadi anggota Dewan dan selaku Ketua Fraksi Hanura-PKS seperti dalam surat dakwaan JPU KPK.<br /><br />Karena dalam surat dakwaan JPU KPK maupun keterangan terpidana Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang sudah terlebih dahulu divonis pidan penjara selama 5 tahun mengatakan, bahwa seluruh anggota DPRD Kota Malang yang berjumlah 45 orang itu menerima uang “pokir” masing-masing antar Rp12.5 - Rp15 juta, uang “sampah” sebesar Rp5 juta- Rp10 juta setiap anggota Dewan pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, dan uang “1 persen” pada saat pembahasan APBD murni yang pembahasannya pada sekitar Nopember - Desember 2014 yang masing-masing anggota menerima Rp100 juta dan Ketua, Wakil Ketua, Ketu Komisi dan Ketua Frkasi masing-masing sebesar Rp125 juta, sehingga total seluruhnya mencapai Rp6.5 miliyar <br /><br />“Saya tidak menerima. Demi Allah, saya bersumpah di atas Alquran ini,” kata terdakwa dengan tegas menjawab pertanyaan JPU KPK.<br /><br />Dari salah satu bukti rekaman percakapan antara terdakwa Ya’qud Ananda Gudban dengan Cipto Wiyono selaku Sekda Kota Malang yang diputar JPU KPK dalam persidangan terungkap, bahwa penggunaan ATM milik Cipto. Yang dalam percakapan itu sepertinya Cipto khawatir kalau diketahui istrinya. Namun hal itu dibantah oleh terdakwa. Yang menurut  terdakwa, bahwa hal itu berkaitan dengan pencalonan adiknya Cipto menjadi anggota Dewan namun tak terpilih. Selain itu, terkait uang sebesar Rp25 juta, menurut terdakwa sudah dikembalikan karena itu adalah berupa pinjaman.<br /><br />Namun saat JPU KPK menanyakan terdakwa terkait keberangkatannya ke Luar Negeri, terdakwa menjawab lupa..<br /><br />Sementara 5 terdakwa lainnya tak jauh beda dengan terdakwa yang sudah diperiksa sebagai terdakwa pada persidangan pekan lalu yang mengakui telah menerima, namun tidak atau kalau itu uang Pokir dan uang Sampah. Karena pada saat menerimanya dikatakan sebagai uang THR (Tunjangan Hari Raya) karena memang pembahasan Perubahan APBD Kota Malang bertepatan menjelang Hari Raya Idul Fitri<br /><br />“Menerima, tapi saya tidak atau kalau itu uang Pokir, karena bilangnya uang THR,” jawab Rahayu Sugiarti maupun terdakwa lainnya. Dari uang yang diterima para terdaka ini, sebahagian sudah dikembalikan ke KPK pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Pada hal, pada saat sebagai saksi untuk terdakwa/terpidana Jarot, Arif dan Anton, tak satu pun yang mengakui telah menerima.<br /><br />Selain aksi terdakwa Ya’qud Ananda Gudban, juga terdakwa Heri Pudji Utami yang menangis dengan dengan berkali-kali mengucapkan kata “ampun dan mohon ampun serta meminta maaf” atas kesalahannya yang telah menerima uang Pokir, uang Sampah dan uang 1 persen yang jumlahnya sekitar 127.5 juta.<br /><br />“Saya mohon ampun…ampun…ampun…saya mohon maaf kepada masyarakat Kota Malang,” kata terdakwa sambil menangis. Majelis Hakim mencoba menyenangkan terdakwa namun terdakwa tetap menangis sambil meminta maaf dan mohon ampun.<br /><br />Dalam perkara ini, JPU KPK sudah menghadirkan seluruh saksi yang berjumlah sekitar 53 orang, terdiri dari Jarot Edy Sulistiyono selaku Kepalada Dinas PU,; Moch. Arif Wicaksono Ketua DPRD,; Moch. Anton Wali Kota Malang,; Cipto Wiyono mantan Sekda Kota Malang,; Teddy Sujadi Soemama Kabid Dinas PU Kota Malang  bersama 3 anggota DPRD Kota Malang yang belum jadi “tersangka”, serta di antara 18 terdakwa maupun dari sebahagian 22 tersangka Jilid VI.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsWdZk-LTRGAJ2WLZrlJLldjIddQCFTlKfSqVIzCZ8HDYrBcfqhqEpkFgjSkPHKnslSdu2AE4z7HBPv0LNfki6GjIwhZBal3FTzGabMHt4RcJFXBMoqc4804_JdsTMwRLhoMtjy1Inyh8/s1600/IMG20181121195200.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsWdZk-LTRGAJ2WLZrlJLldjIddQCFTlKfSqVIzCZ8HDYrBcfqhqEpkFgjSkPHKnslSdu2AE4z7HBPv0LNfki6GjIwhZBal3FTzGabMHt4RcJFXBMoqc4804_JdsTMwRLhoMtjy1Inyh8/s640/IMG20181121195200.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;">Dari sejumlah saksi itu, memang tak satu pun  yang mengatakan secara langsung bahwa terdakwa Ya’qud Ananda Gudban menerima uang Pokir, uang Sampah dan uang 1 persen. Tidak hanya terdakwa memang, sesama anggota Dewan pun tak ada yang saling tahu bahwa masing-masing anggota menerima. Karena pembagian uang itu diberikan oleh Moch. Arif Wicasono selaku Ketu DPRD ke masing-masing anggota di rumah dinas Ketua DPRD dengan dibantu Suprapto. Sehingga tak ada yang saling mengetahui.<br /><br />Sesuai persidangan, terdakwa Ya’qud Ananda Gudban kepada wartawan media ini mengatakan, bahwa dirinya tidak menerima uang apapun seperti yang didakwakan Jaksa.<br /><br />“Saya tidak menerima uang apapun seperti dakaan Jaksa,” kata terdakwa.<br /><br />Saat ditanya terkait lamanya pembahasan Perubahan APBD yang hanya 18 hari dari 2 bulan 3 Minggu sesuai Permendagri tentang Pembahasan Perubahan APBD, terdakwa mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar dalam pembahasan itu.<br /><br />“Permendagri itu kan maksimal. Jadi dalam pembahasan Perubahan APBD tidak ada yang dilanggar,” kata terdakwa<br /><br />Terpisah. JPU KPK Burhanudin mengatakan, bahwa semua perbuatan para terdakwa akan dijelaskan secara jelas dalam surat tuntutan pada sidang yang akan datang.<br /><br />“Kan sudah mengikuti persidangan ini sejak awal. Nanti akan kita uraikan secara lengkap perbuatan masing-masing terdakwa dalam surat tuntutan nanti,” kata JPU KPK Burhanudin. <br /><br />Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Moch. Anton menyanggupinya Dengan mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono terkait dengan penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang, guna memperlancar persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Kemudian terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan pemborong di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta, untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono guna mendapatkan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015, dan Tedy Sujadi Sumarna menyanggupinya. Selanjutnya Tedy Sujadi Sumarna melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Tedy Sejadi Sumarna segera melaksanakan perintah Cipto Wiyono untuk mengumpulkan uang yang dimaksud.<br /><br />Pada tanggal 8 Juli 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXQ21cGbppNOqKxiDkf7f1rf2mD6RiptjLkmR0vyskAE-arcvU3H8hoflNXENR7Lh9Heipucs9HB-e-lFZ3YD5CbzwOhPls_gltyTSCwxJacAp8Bk1a-HP25IwUIRmP0WdaUUfWhMS0tE/s1600/IMG20181121155728.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXQ21cGbppNOqKxiDkf7f1rf2mD6RiptjLkmR0vyskAE-arcvU3H8hoflNXENR7Lh9Heipucs9HB-e-lFZ3YD5CbzwOhPls_gltyTSCwxJacAp8Bk1a-HP25IwUIRmP0WdaUUfWhMS0tE/s640/IMG20181121155728.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;">Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono. <br /><br />Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan raperda APBD Tahun Anggaran 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br /><br />Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri.<br /><br />Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono.<br /><br />Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto dating, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp600 juta tetap dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP).<br /><br />Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp12.500.000.<br /><br />Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar. <br /><br />Hasilnya, Kemudian diterbitkanlah Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015. (Rd1)</span>

News Tipikor Tak Terima Uang Suap, Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban Letakkan Alquran di Atas Kepalanya

#JPU KPK Burhanudin : Kami akan jelaskan semua perbuatan para terdakwa satu persatu dalam surat tuntutan nanti# berita korupsi .co - Rab...

»

Eksepsi PH Terdakwa Korupsi Dana Pendidikan: Penetapan Tersangka Sebelum Sprindik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTuTOwBOsETMn17VbPkJXC2geLGbeprN1KappFOSbDKzHCjj6hdF-Kw99RUCedwMjPFbqFPmHNDiz871sHc4juSRN0tvprjst1O7apR8LxOzGlALmGp6PYhjuvTPvjL5dQ7Q651osHcBE/s1600/IMG20181121115703.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTuTOwBOsETMn17VbPkJXC2geLGbeprN1KappFOSbDKzHCjj6hdF-Kw99RUCedwMjPFbqFPmHNDiz871sHc4juSRN0tvprjst1O7apR8LxOzGlALmGp6PYhjuvTPvjL5dQ7Q651osHcBE/s640/IMG20181121115703.jpg" width="640" /></a></div> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Aneh tapi nyata. Mungkin ungkapan ini tepat dalam kasus dugaan Koruspi BOP (Biaya Operasional Pendidikan) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) tahun 2013 - 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp248.960.000 berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Kabupaten Jember Nomor : X.700/79/35.09.410/2018 tanggal 13 September 2018, karena terlebih dahulu penetapan tersangka sebelum Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), yang diungkapkan Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa dalam persidangan, Rabu, 21 Nopember 2018.<br /><br />Dari surat Eksepsi PH terdakwa terungkap, bahwa penetapan status Hery Yudi Siswoyo se1aku Kabid Dikmas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menjadi tersangka Nomor : 118/0.5.12/Fd.1/09/2018 tanggal 18 September 2018 sebelum Kejari Jember mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Sprindik Nomor : Sprindik Nomor : Print-119/0.5.12/Fd.1/09/2018 tanggal 18 September 2018 dalam kasus dugaan Korupsi BOP  PAUD Kabupaten Jember pada tahun 2017.<br /><br />Pada Rabu, 21 Nopember 2018, Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Ahmad Suryono., SH., MH  dkk, membacakan surat keberatan atau Eksepsinya dalam persidangan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gede Arthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan John Dista, atas surat dakwaan Tim JPU Kejari Jember yang  dibacakan dalam persidangan (Rabu, 14 Nopember 2018)<br /><br />Tim PH terdakwa, Ahmad Suryono mengatakan, bahwa surat dakwaan penuntut umum dengan Nomor Reg. Perkara : PDS-10/Jember/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang telah dibacakan pada sidang hari Rabu, tanggal 14 November 2018, kami selaku penasehat hukum terdakwa Hery Yudi Siswoyo, dalam kesempatan ini menyampaikan nota keberatan atas surat dakwaan penuntut umum sebagai berikut ;<br /><br />Bahwa menurut ketentuan pasal 14 ayat (1) KUHAP disebutkan, dalam hal penuntutan umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan yang didasarkan dari hasil penyidikan<br /><br />Dalam perkara ini, penuntut umum telah membuat atau menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan ini terurai dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 06/Rp.3/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018.<br /><br />Namun dalam perkara ini, tindakan Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Jember dalam melakukan penyidikan berdasarkan pada dua sprindik, yaitu Sprindik Nomor : Print-56/0.5.12/Fd.1/04/2018 tanggal 10 April 2018 tentang perintah kepada jaksa penyidik Herdian Rahadi dan kawan-kawan untuk melaksanakan penyidikan atas adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diperuntukan bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain dan TK Kabupaten Jember tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, dan Sprindik Nomor : Print-119.0.5.12/Fd.1/09/2018 tanggal 18 September 2018 tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana BOP Tahun Anggaran 2017 dalam Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknik (Bimtek) penyusunan laporan DAK (Dana Alokasi Khusus)  Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 atas nama tersangka Heri Yudi  Siswoyo.<br /><br />Tim PH terdakwa, Ahmad Suryo menjelaskan, bahwa dari 2 (dua) buah Sperindik tersebut di atas, terdapat 2 (dua) sasaran atau objek penyidikan walaupun dugaan Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />“Sprindik tanggal 10 april 2018 adalah menyangkut tentang peruntukan BOP terhadap pendidikan anak usia dini kelompok bermain, dan taman kanak-kanak, sedangkan Sprindik tanggal 18 September 2018 ditujukan pada kegiatan penyuluhan dan Bimbingan Teknik Penyusunan Laporan DAK  Non Fisik. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka 2 buah Sprindik tersebut tidak dapat dituangkan menjadi satu sebagai dasar untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka/terdakwa Heri Yudi  Siswoyo<br /><br />Selanjutnya melalui surat Nomor B-256/0.5.12/Fd.1/9/2018 tanggal 18 September 2018 kepala Kejaksaan Negeri Jember selaku penyidik telah mengirimkan SPDP tindak pidana korupsi atas nama tersangka Heri Yudi  Siswoyo<br /><br />“Berpijak pada Sperindik tanggal 18 September 2018 tersebut di atas, hakikat dan makna yuridis penyidikan sebagaimana diuraikan di atas (vide pasal 1 butir 2 KUHAP), maka menurut hukum  pada tanggal 18 September 2018 seharusnya belum ada tersangka,” kata Ahmad Suryo.<br /><br />Tim PH terdakwa, Ahmad Suryo mengatakan, akan tetapi dalam realitanya, sebelum dikeluarkan Sprindik Nomor Print 119/0.5.12/Fd.1/09/2018 tanggal 18 September 2018 berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor Print 118/0.5.12/Fd.1/9/2018 tanggal 18 September 2018 Heri Yudi  Siswoyo telah ditetapkan sebagai tersangka.<br /><br />“Berdasarkan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi atau keberatan kami secara keseluruhan,” ucap Ahmad Suryo mengakhiri surat Eksepsianya.<br /><br />Sesuai persidangan, Tim JPU Kejari Jember tak banyak memberi komentar saat media ini meminta tanggapannya terkait Eksepsi PH terdakwa.<br /><br />“Tunggu hari Rabu aja Ya. Kita akan tanngapi dalam persidangan hari Rabu,” katanya singkat<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa awalnya terdakwa selaku Kabid Dikmas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor : 821.2/138/414/ 2017 tanggal 21 April 2018 membentuk Pengurus PKG Kabupaten dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor : 421.9/4048/413/2017 tentang pembentukan Pusan Kegiatan Gugus (PKG) PAUD Kabupaten Jember Periode 2017 - 2020 dengan struktur kepengurusan terdiri atas Ketua : Muhammad Amrullah,; Ketua I Sudaryatiningtiyas,; Ketua II Siti Khatijah,; Ketua III Abdul Rohim,; Sektretaris Qutsi Amin,; Sekretaris I Wiwik Suminarsih,; Bendahara I Boyani,; Bendahara II Ani Suwarsi; <br /><br />POKJA TK Koordinator : Dra. Nurul Asfla,;  Tri Astutik,; Kayah Indarti,; Luluk Ainun Ain,; Fatrikah,; Sumariyah,;. Zaenab Hilda,; Hafifaturohman,; Subasir,; Holipa Hoiriya,; Nur Agustin. POKJA KB Koordinator : Nurul Sofuyah dengan anggota Sayati Budi Astuti Kurnia,; Zulfa Mazida; Siti Habiba,; Anik Kristanti,; Nunuk Tuti Rahaju,; Dwi Kusuma Ning Dian. POKJA SPS Koordinator : Amindari, dan anggota Titin Irawati,; Muhammad Azis Rowi,; Lilik Fitriyah,; Sri Agustantini. POKJA TPA Koordinator : Dra. Ernawati,; Hyatmi Diah Lestari. POKJA ICT Koordinator : Latif Mahmudah dengan anggota Ferida Budiarti, dan Natalia Eka Kartika. </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXZZyVSRYguWwDHeX-0P5rqwyJffCl0Xe3wxoclsdJrD83JvADitXP-urh5HFFppmrQ0iHoz4kFSCyXZD_RZUfb08IGZdkuq1tjeLuieIIsQRYC1zQjTNv6_TxjL8h_zJSQBTAb7KNXwQ/s1600/IMG20181121121122.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXZZyVSRYguWwDHeX-0P5rqwyJffCl0Xe3wxoclsdJrD83JvADitXP-urh5HFFppmrQ0iHoz4kFSCyXZD_RZUfb08IGZdkuq1tjeLuieIIsQRYC1zQjTNv6_TxjL8h_zJSQBTAb7KNXwQ/s640/IMG20181121121122.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;">Setelah pengurus PKG Kabupaten sebagaimana terurai di atas, Kabupaten Jember termasuk dalam hal ini terdakwa, diundang lagi oleh Heri Yudi Siswoyo untuk mengadakan rapat pembentukan Panitia Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 yang terdiri dari Muhammad Amrullah selaku penanggung Jawa. Sementara Ketua panitia I : Sudaryatiningtiyas,; Ketua II Siti Khatijah,; Ketua III Abdul Rohim,; Sektretaris Qutsi Amin,; Sekretaris I Wiwik Suminarsih,; Bendahara I Boyani,; Bendahara II Ani Suwarsi. Seksi Acara terdiri dari Siti Khotijah,; Hyatmi Diah Lestari,; QutsiAmin,; Kayahlndarti. Seksi Penerima Tamu Tri Astutik sepeda,; Lquk Ainun Ain SPd Dra. Ernawati, MPd Dra. Nurul Asfia Fatrikah. Seksi Penerima Tamu yaitu  Tri Astuti,; Luluk Ainin,; Ernati,; Nurul Asifah, dan Fatrikah dan beberapa panitia lainnya.<br />    <br />Disamping itu juga bertentangan dengan tujuan dan sasaran penggunaan dana BOP PAUD Sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 khususnya pada BAB l Huruf C. Tujuan Pemberian DAK Non Fisik BOP PAUD adalah untuk membantu penyediaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program PAUD untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan, dan meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal.<br /><br />Selain itu juga sasaran program DAK Non Fisik BOP PAUD adalah Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal di wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, serta memiliki peserta didik terdata dalam data pokok pendidikan (Dapodik) PAUD - Diknas, selain bertentangan dengan ketentuan sebagaimana terurai di atas, perbuatan terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama dengan Heri Yudi Siswoyo, dalam pelaksanaan Bimtek yang kepanitiaannya mengakomodir seluruh pengurus PKG Kabupaten, juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini, yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012.<br /><br />Berdasarkan ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada halaman 5 point 3 huruf c menjelaskan, SK Pembentukan PKG dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.<br /><br />Sehingga dengan demikian, PKG hanya sebatas sampai dengan PKG Kecamatan yang mana SK pembentukan harusnya intern PKG sendiri bukan dari Dinas seperti halnya Surat Keputusan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Gugus (FKPKG) Provinsi Jawa Timur Nomor : 010/ PKG-JATIM/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang ditandatangani oleh Suryadi selaku Ketua FKPKG Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya secara aktif ditindaklanjuti oleh terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama Heri Yudi Siswoyo.<br /><br />Bahwa telah nyata perbuatan terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, yang mana kedudukan terdakwa Sudaryatiningtiyas dalam kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 adalah sangat dominan, yang nampak sejak proposal sampai dengan undangan, jadwal kegiatan hingga mengeluarkan kuitansi bukti pembayaran kegiatan, sehingga menyebabkan kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 menjadi dimasukkan dalam item kegiatan peningkatan kapasitas pendidik yang sebenarnya adalah kurang beralasan, karena penyusunan laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tidak bersinggungan dengan peserta didik atau murid, melainkan terkait dengan kualitas laporan penggunaan dana BOP PAUD yang seharusnya pesertanya bukan guru sebagai pendidik tetapi lebih kepada Bendahara,  petugas yang bertanggung jawab atas administrasi pengelolaan dana bantuan.<br /><br />Dan setiap tahap pelaksanaan Bimtek yakni dari proposal sampai dengan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kegiatan oleh terdakwa, dilaporkan kepada saksi Heri Yudi Siswoyo termasuk sisa anggaran dari pelaksaan kegiatan Bimtek yang dilaporkan kepada terdakwa,  dimana dari kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut; Dana terkumpul sebesar Rp364.373.500 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah),; Dana yang digunakan untuk kegiatan sebesar Rp352.107.000 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus tujuh ribu rupiah). Sehingga masih ada sisa sejumlah Rp72.111.600 (tujuh puluh dua Juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah).<br /><br />Namun oleh  terdakwa Heri Yudi Siswoyo dan saksi dibuat seolah-olah sisa sebesar Rp12.266.500 (dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) karena selisihnya sejumlah Rp58.845.100 (Ilma puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus ruprah) bermaksud hendak digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bantuan dana BOP PAUD TA. 2017. <br /><br />Bahwa dalam kegiatan Bimtek yang diarahkan menggunakan dana BOP PAUD TA 2017 sejumlah Rp248.960.000 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) seharusnya digunakan untuk tujuan, sasaran serta keperuntukannya sebagaimana dalam Juklak dan Juknis penggunaan dana BOP PAUD TA 2017, namun telah digunakan untuk  memperkaya PKG Kabupaten maupun terdakwa bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bantuan dana BOP PAUD TA. 2017 <br /><br />Bahwa terhadap dana BOP yang sumber dari APBN sejumlah Rp.248.960.000, digunakan oleh peserta untuk membayar biaya Bimtek sesuai arahan saksi Heri Yudi Siswoyo yang dilaksanakan secara aktif oleh terdakwa. Di mana uang tersebut menjadi kerugian keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Jember yang tertuang dalam surat Nomor : X.700/79/35.09.410/2018 tanggal 13 September 2018.<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Rd1)</span>

News Tipikor Eksepsi PH Terdakwa Korupsi Dana Pendidikan: Penetapan Tersangka Sebelum Sprindik

berita korupsi .co - Aneh tapi nyata. Mungkin ungkapan ini tepat dalam kasus dugaan Koruspi BOP (Biaya Operasional Pendidikan) PAUD (Pend...

»

Perkara Korupsi Dana Pendidikan, PH Terdakwa Bacakan Eksepsi Atas Dakwaan JPU

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGwiNaT7x4zWm5WD4DyzXC0OSJ2mEG7Sc7lzoZrNPd6w4ughyI86-Rt4yB-5_P-ZaPJcKGhUY1JMiPll4B579hAQRuY9GTg-L1-4DOGJTxnKn7ZCR1u4hBoT4e4A7YUxJC9T_T13KvFB4/s1600/IMG20181121121122.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGwiNaT7x4zWm5WD4DyzXC0OSJ2mEG7Sc7lzoZrNPd6w4ughyI86-Rt4yB-5_P-ZaPJcKGhUY1JMiPll4B579hAQRuY9GTg-L1-4DOGJTxnKn7ZCR1u4hBoT4e4A7YUxJC9T_T13KvFB4/s640/IMG20181121121122.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">koorupsi</span>.co - </b></span>M. Rusdi., SH. MH, M. Mufid., SH dan Rendi Fristian., SH selaku Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa Sudaryatiningtyas seorang Guru TK Dharma Wanita Kecamatan Umbulsan Kabupaten Jember (PNS), membacakan surat keberatan (Eksepsi) dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Rabu, 21 Nopember 2018, atas surat dakwaan JPU Kejari Jember dalam kasus dugaan Koruspi BOP (Biaya Operasional Pendidikan) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) tahun 2013 - 2017 sebesar Rp248.960.000, berdasarkan hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Jember Nomor : X.700/79/35.09.410/2018 tanggal 13 September 2018.<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung dirung sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, diketuai Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan John Dista serta di hadiri Tim JPU dari Kejari Jember.<br /><br />Dalam kasus ini, Kejari Kabupaten Jember menetapkan 2 (dua) tersangka, yaitu Sudaryatiningtyas selaku Guru TK Dharma Wanita Kecamatan Umbulsan sekaligus Ketua Panitia Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik PAUD tahun 2017 dan selaku Ketua I PKG Kabupaten, dan Hery Yudi Siswoyo se1aku Kabid Dikmas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (perkara terpisah), yang kemudian keduanyapun diseret untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, Tim Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, setelah mendengar, memperhatikan, dan mencermati dengan seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PDS-06/JMBER/09/2018, tertanggal 31 Oktober 2018 yang dibacakan pada sidang hari Rabu, 14 November 2018, dalam kesempatan ini menyampaikan keberatan-keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umuum.<br /><br />“Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah menyimpang atau tidak selaras dengan penyidikan, karena surat dakwaan jauh menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan. Apabila penyimpangan seperti ini diperkenankan dalam pelaksanaan penegakan hukum, kita telah menghalalkan penuntut umum berbuat sesuka hati mendakwa seseorang atas sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Keleluasaan yang demikian tidak dapat dipertanggungiawabkan secara yuridis, dan dapat dianggap merupakan penindasan kepada terdakwa,” kata tim PH terdakwa dalam surat Ekespsinya.<br /><br />Tim Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, apabila menjumpai rumusan serta surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, dapat menyatakan Surat dakwaan tidak dapat diterima. Karena dalam pasal 143 ayat KUHAP yang berbunyi: 1. Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut, disertai dengan Surat dakwaan,; 2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekeijaan tersangka. Selain itu juga harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan,; Dan ke-3, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum; Bahwa, atas alasan isi rumusan surat dakwaan “kabur” atau obscuur libel, karena isi rumusan surat dakwaan tidak senyawa dan tidak menegaskan secara jelas fakta dan realita tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan. <br /><br />Tim Penasehat Hukum terdakwa menjelaskan, bahwa perkara Pidana Nomor : 173/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby yang menyangkut diri terdakwa,  dianggap telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Pasal Primair, Pasal 2 ayat ( 1) Jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 56 ayat (1) ke-l KUHP, subsidair pasal 3 J0 pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.<br /><br />Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 14 November 2018 mengatakan, bahwa terdakwa di dakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koorporasi, menyalah gunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Drs. Hery Yudi Siswoyo, M.Pd sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan kegiatan penyuluhan Bimtek (Bimbingan Teknik) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2017 selama sehari bertempat di Hotel Bandung Permai Jember <br /><br />Bahwa penyidikan Kejaksaan Negeri Jember berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jember Nomor : Print56/O.5.12/fd.1/04/2018 tanggal 10 April 2018 dan Nomor : Print74/O.5.12/fd.1/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 serta surat penetapan tersangka Nomor : Print73/O.5.12/fd.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018, bersama ini diberitahukan bahwa Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jember telah melakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diperuntukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelompok Bermain dan TK di Kab. Jember Tahun 2013 sampai dengan  Tahun 2017.<br /><br />“Berdasarkan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi atau keberatan-keberatan tersebut secara keseluruhan,” ucap M. Rusdi<br /><br />Sesuai persidangan, Tim JPU Kejari Jember tak banyak memberi komentar saat media ini meminta tanggapannya terkait Eksepsi PH terdakwa.<br /><br />“Tunggu hari Rabu aja Ya. Kita akan tanngapi dalam persidangan hari Rabu,” katanya singkat<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus yang berawal dari penunjukkan terdakwa Sudaryatiningtyas selaku Ketua I PKG Kabupaten berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor : 421.9/4048/413/2017 tentang pembentukan PKG PAUD Kabupaten Jember Periode 2017 - 2020, yang ditandatangani oleh Hery Yudi Siswoyo se1aku Kabid Dikmas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor. 821.2/138/414/2017 tanggal 21 April 2018,  membentuk Pengurus PKG Kabupaten dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor : 421.9/4048/413/2017 tentang pembentukan Pusan Kegiatan Gugus (PKG) PAUD Kabupaten Jember Periode 2017 - 2020 dengan struktur kepengurusan terdiri atas: Ketua : Muhammad Amrullah,; Ketua I Sudaryatiningtiyas,; Ketua II Siti Khatijah,; Ketua III Abdul Rohim,; Sektretaris Qutsi Amin,; Sekretaris I Wiwik Suminarsih,; Bendahara I Boyani,; Bendahara II Ani Suwarsi.<br /><br />POKJA TK Koordinator : Dra. Nurul Asfla,;  Tri Astutik,; Kayah Indarti,; Luluk Ainun Ain,; Fatrikah,; Sumariyah,;. Zaenab Hilda,; Hafifaturohman,; Subasir,; Holipa Hoiriya,; Nur Agustin. POKJA KB Koordinator : Nurul Sofuyah dengan anggota Sayati Budi Astuti Kurnia,; Zulfa Mazida; Siti Habiba,; Anik Kristanti,; Nunuk Tuti Rahaju,; Dwi Kusuma Ning Dian. POKJA SPS Koordinator : Amindari, dan anggota Titin Irawati,; Muhammad Azis Rowi,; Lilik Fitriyah,; Sri Agustantini. POKJA TPA Koordinator : Dra. Ernawati,; Hyatmi Diah Lestari. POKJA ICT Koordinator : Latif Mahmudah dengan anggota Ferida Budiarti, dan Natalia Eka Kartika. <br /><br />Bahwa setelah pengurus PKG Kabupaten sebagaimana terurai di atas, Kabupaten Jember termasuk dalam hal ini terdakwa, diundang lagi oleh Heri Yudi Siswoyo untuk mengadakan rapat pembentukan Panitia Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 yang terdiri dari Muhammad Amrullah selaku penanggung Jawa. Sementara Ketua panitia I : Sudaryatiningtiyas,; Ketua II Siti Khatijah,; Ketua III Abdul Rohim,; Sektretaris Qutsi Amin,; Sekretaris I Wiwik Suminarsih,; Bendahara I Boyani,; Bendahara II Ani Suwarsi. Seksi Acara terdiri dari Siti Khotijah,; Hyatmi Diah Lestari,; QutsiAmin,; Kayahlndarti. Seksi Penerima Tamu Tri Astutik sepeda,; Lquk Ainun Ain SPd Dra. Ernawati, MPd Dra. Nurul Asfia Fatrikah. Seksi Penerima Tamu yaitu  Tri Astuti,; Luluk Ainin,; Ernati,; Nurul Asifah, dan Fatrikah dan beberapa panitia lainnya.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTuTOwBOsETMn17VbPkJXC2geLGbeprN1KappFOSbDKzHCjj6hdF-Kw99RUCedwMjPFbqFPmHNDiz871sHc4juSRN0tvprjst1O7apR8LxOzGlALmGp6PYhjuvTPvjL5dQ7Q651osHcBE/s1600/IMG20181121115703.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTuTOwBOsETMn17VbPkJXC2geLGbeprN1KappFOSbDKzHCjj6hdF-Kw99RUCedwMjPFbqFPmHNDiz871sHc4juSRN0tvprjst1O7apR8LxOzGlALmGp6PYhjuvTPvjL5dQ7Q651osHcBE/s640/IMG20181121115703.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;">Setelah terbentuk panitia Bimtek sebagaimana tersebut di atau, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2017 diadakan rapat untuk pelaksanaan Bimtek yang dihadiri oleh  Heri Yudi Siswoyo, Panitiantermasuk dalam hal ini terdakwa Sudaryatiningtyas, dan undangan dari Pengurus PKG Kecamatan yang di dalamnya membahas mengenai materi Bimtek : Kebijakan PAUD oleh Kepala Dinas Pendidikan,; Bimtek Pajak oleh Kepala Kantor Pajak Kabupaten Jember,; Pembinaan dan Pengarahan dalam upaya preventif dan apreslve BOP PAUD oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Jember,; Bimtek Akreditasi oleh Ketua POKJA AKREDITASI Jember,; Pembinaan dan pengarahan dalam upaya preventif dan apresive BOP PAUD oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jember.<br /><br />Pada waktu pelaksanan Bimtek pada tanggal 20 Desember 2017 dl Hotel Bandung Permai anggaran Bimtek tiap peserta sebesar Rp320.000 (tiga ratus dua puluh rlbu ruplah) terdiri atas konsumsi sebesar Rp. 75.000,; Tas pesene sebesar Rp150.000,; Pajak tas PPN 10 persen sebesar Rp15.000,; Sertifikat sebesar Rp17.000.; Materai sebesar Rp. 3.000.; Dokumentasi Publikasi sebesar Rp10.000.;  ATK sebesar Rp. 25.000,; Narasumber Rp. 10.000.; Pendamping teknis sebesar Rp. 15.000.<br /><br />Dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka saksi Heri Yudi Siswoyo bersama dengan terdakwa selaku pelaksana kegiatan menetapkan Bimtek tersebut sebagai bagian dan' kegiatan peningkatan kapasitas pendidik, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh para penerima Dana BOP PAUD TA 2017 sesuai penyampaian dari PKG Kecamatan untuk merubah RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah) yang sebelumnya dan sudah terverifikasi.<br /><br />Namun tidak kenyataannya tida ada item peningkatan kapasitas pendidik dalam sub kegiatan Penunjang pada kolom II menjadi ada kegiatan peningkatan kapasitas pendidik dalam sub kegiatan Penunjang pada kolom I, dan nilainya dicantumkan sejumlah Rp320.000 sebagaimana hasil pertemuan pada tanggal 16 Desember 2017, dan disampaikan pula bahwa penggunanaan Dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk kegiatan Bimtek bisa dimasukkan dalam LPJ Dana BOP PAUD Tahun 2017 sehingga selanjutnya lembaga penerima Dana BOP PAUD Tahun 2017 memasukkan penggunaan Dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk kegiatan Bimtek ke dalam peningkatan kapasitas pendidik dan kuitansi pembayaran Bimtek tersebut dimasukkan <br />dalam LPJ penggunaan Dana BOP PAUD Tahun 2017.<br /><br />Dalam kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017, telah nyata diarahkan untuk menggunakan dana BOP PAUD tahun 2017, sehingga telah nyata penggunaan dana BOP PAUD 2017 menjadi tidak tepat sasaran serta tidak sesuai dengan peruntukkannya yang dalam pelaksanaan Bimtek juga dilakukan penggelembungan atau mark up biaya, dan hal tersebut tidak lepas dari peran terdakwa bersama dengan Heri Yudi Siswoyo sebagai selaku inisiator PKG Kabupaten sebagai pelaksana kegiatan.<br /><br />Padahal telah nyata, PKG sendiri merupakan Satuan Pendidikan informal diluar SKPD Dinas Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember khususnya ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, bahwa susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari Kepala Dinas;  Sekretaris, Bidang Tenaga Kependidikan, Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan  Sekolah Dasar (T K/ SD), Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMPI SMAI dan SMK), Bidang Pendidikan Nonformal dan informal, Kelompok jabatan fungsional dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).<br /><br />Bahwa penggunaan dana BOP untuk kegiatan Bimtek oleh terdakwa selaku Ketua Panitia Bimtek bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo dalam melaksanakan Bimtek, selain melanggar ketentuan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 sebagaimana terurai di atas juga melanggar Juknis BOP PAUD Tahun 2017 sebagaimana terurai dalam Perrnendikbud Nomor 4 Thun 2017 dalam BAB IV hurud D angka 4 dan 10 menegaskan yaitu DAK Non Fisik BOP PAUD yang diterima oleh Satuan PAUD atau satuan Pendidikan Non Formal tidak boleh digunakan untuk hai-hal (angka 4) membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota Provinsi Pusat atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/Guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. <br /><br />Selain itu, juga tidak boleh digunakan untuk (angka 10) membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan sosial, pendampingan terkait program BOP PAUD, Perpajakan, program BOP PAUD yang diselenggarakan satuan pendidikan non formal di luar SKPD pendidikan Kabupaten/Kota, dan kementerian pendidikan dan kebudayaan. <br /><br />Disamping itu juga bertentangan dengan tujuan dan sasaran penggunaan dana BOP PAUD Sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 khususnya pada BAB l Huruf C. Tujuan Pemberian DAK Non Fisik BOP PAUD adalah untuk membantu penyediaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program PAUD untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan, dan meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal.<br /><br />Selain itu juga sasaran program DAK Non Fisik BOP PAUD adalah Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal di wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, serta memiliki peserta didik terdata dalam data pokok pendidikan (Dapodik) PAUD - Diknas, selain bertentangan dengan ketentuan sebagaimana terurai di atas, perbuatan terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama dengan Heri Yudi Siswoyo, dalam pelaksanaan Bimtek yang kepanitiaannya mengakomodir seluruh pengurus PKG Kabupaten, juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini, yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012.<br /><br />Berdasarkan ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada halaman 5 point 3 huruf c menjelaskan, SK Pembentukan PKG dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.<br /><br />Sehingga dengan demikian, PKG hanya sebatas sampai dengan PKG Kecamatan yang mana SK pembentukan harusnya intern PKG sendiri bukan dari Dinas seperti halnya Surat Keputusan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Gugus (FKPKG) Provinsi Jawa Timur Nomor : 010/ PKG-JATIM/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang ditandatangani oleh Suryadi selaku Ketua FKPKG Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya secara aktif ditindaklanjuti oleh terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama Heri Yudi Siswoyo.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, yang mana kedudukan terdakwa Sudaryatiningtiyas dalam kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 adalah sangat dominan, yang nampak sejak proposal sampai dengan undangan, jadwal kegiatan hingga mengeluarkan kuitansi bukti pembayaran kegiatan, sehingga menyebabkan kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 menjadi dimasukkan dalam item kegiatan peningkatan kapasitas pendidik yang sebenarnya adalah kurang beralasan, karena penyusunan laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tidak bersinggungan dengan peserta didik atau murid, melainkan terkait dengan kualitas laporan penggunaan dana BOP PAUD yang seharusnya pesertanya bukan guru sebagai pendidik tetapi lebih kepada Bendahara,  petugas yang bertanggung jawab atas administrasi pengelolaan dana bantuan.<br /><br />Dan setiap tahap pelaksanaan Bimtek yakni dari proposal sampai dengan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kegiatan oleh terdakwa, dilaporkan kepada saksi Heri Yudi Siswoyo termasuk sisa anggaran dari pelaksaan kegiatan Bimtek yang dilaporkan kepada terdakwa,  dimana dari kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut; Dana terkumpul sebesar Rp364.373.500 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah),; Dana yang digunakan untuk kegiatan sebesar Rp352.107.000 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus tujuh ribu rupiah). Sehingga masih ada sisa sejumlah Rp72.111.600 (tujuh puluh dua Juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah).<br /><br />Namun oleh  Heri Yudi Siswoyo dan terdakwa dibuat seolah-olah sisa sebesar Rp12.266.500 (dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) karena selisihnya sejumlah Rp58.845.100 (Ilma puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus ruprah) bermaksud hendak digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bantuan dana BOP PAUD TA. 2017. <br /><br />Dalam kegiatan Bimtek yang diarahkan menggunakan dana BOP PAUD TA 2017 sejumlah Rp248.960.000 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) seharusnya digunakan untuk tujuan, sasaran serta keperuntukannya sebagaimana dalam Juklak dan Juknis penggunaan dana BOP PAUD TA 2017, namun telah digunakan untuk  memperkaya PKG Kabupaten maupun terdakwa bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bantuan dana BOP PAUD TA. 2017 <br /><br />Bahwa terhadap dana BOP yang sumber dari APBN sejumlah Rp.248.960.000, digunakan oleh peserta untuk membayar biaya Bimtek sesuai arahan saksi Heri Yudi Siswoyo yang dilaksanakan secara aktif oleh terdakwa. Di mana uang tersebut menjadi kerugian keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Jember yang tertuang dalam surat Nomor : X.700/79/35.09.410/2018 tanggal 13 September 2018.<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa pun diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU di akhir surat dakwaannya. (Rd1)</span>

News Tipikor Perkara Korupsi Dana Pendidikan, PH Terdakwa Bacakan Eksepsi Atas Dakwaan JPU

berita koorupsi .co - M. Rusdi., SH. MH, M. Mufid., SH dan Rendi Fristian., SH selaku Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa Sudaryatiningtya...

»

Editorial

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">Pemberantasan Korupsi Harus </span></b></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;">Di mulai Dari Dunia Pendidikan</span></b> <span style="font-size: small;"><b> </b></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="font-size: small;"><b>                         oleh Jentar Sitinjak (Pimpinan Redaksi berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co)</b></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpEir5tB5xcy1oa8xjIFCya-sY2YXioJd8IY2utBNrvshKarOtImEIt3hWTiXy5arUcacja9RMQ4IwfSPmMn_u1MS5wRCyLx7GLKcXmawxNLuXS_48r8nV1V7mP7kZ1ACd7Tl20BsBdpM/s1600/Contoh1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="357" data-original-width="650" height="174" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpEir5tB5xcy1oa8xjIFCya-sY2YXioJd8IY2utBNrvshKarOtImEIt3hWTiXy5arUcacja9RMQ4IwfSPmMn_u1MS5wRCyLx7GLKcXmawxNLuXS_48r8nV1V7mP7kZ1ACd7Tl20BsBdpM/s320/Contoh1.jpg" width="320" /></a><span style="font-size: small;"><b> </b></span><span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">M</span></b>elihat Kasus perkara Korupsi yang terjadi di negara ini baik Korupsi anggaran APBD/APBN, suap maupun gratifikasi bukannya semakin berkurang tetapi malahan bertambah dari tahun ketahun. Pada hal dikatakan, bahwa kasus Korupsi itu adalah suatu tindak pidana kejahatan yang luar biasa karena dapat merusak perekonomian serta menyengsarakan rakyat.<br /><br />Tapi anehnya, pelaku tindak pidana kejahatan yang luar biasa ini bukan dilakukan oleh orang-orangorang bodoh melainkan orang-orang pintar dengan pendidikan yang cukup tinggi dengan gelar doktor (Strata 3) dari lulusan Uneversitas terkenal pula.<br /><br />Melihat fenomena ini, sepertinya ada yang tidak benar bahkan yang tidak becus dengan pola pendidikan formal yang berlangsung di negara ini yang mestinya sudah saatnya dikaji ulang untuk diperbaiki secara nyata dan menyeluruh, mulai dari tingkat TK (taman kanak-kanak) gingga Perguruan Tinggi (PT).<br /><br />Pola pendidikan forma saat ini hanya mengajarkan mengenai Ilmu dunia hingga menghasilkan orang-orang pintar dan bukan orang pandai. Dan sayangnya, pendidikan moral dan budi pekerti yang diajarkan di bangku sekolah sejak TK hingga SMU malahan rusak setelah dibangku perguruan tinggi.<br /><br />Tak sedikit mahasiswa yang menjadi frontal mejelang semester akhir menuju wisuda karena pola sistem pendidikannya kedisiplinan, <br /><br />Akibatnya, orang pintar tersebut malahan berubah menjadi orang jahat, maling, menindas kaum lemah, menghilangkan lawan-lawannya yang dianggap membahayakan kedudukan pangkat dan jabatannya. Yang seharusnya mereka berdiri paling depan untuk menolong dan mempin negara ini agar lebih maju dan bersih dari praktek-praktek KKN (Kolusi, Korupsi Nepotisme)<br /><br />Ironisnya, yang tertangkap tangan oleh lembaga anti rasuah pun adalah orang-orang terhormat seperti Bupati/Wali Kota, Dewan, Kepala Kejaksaan Negeri, Gubernur hingga Menteri yang mengaku beragama dan taat beribadah. Tetapi anehnya lagi, tindakan yang dilakukannya justru sangat memalukan dan merugikan dirinya sendiri dan bisa jadi berimbas pada keluarganya.<br /><br />Parahnya lagi, tindakan kejahatan yang luar bisa itu dilakukan bersama dengan teman-temannya yang disebut terhormat. Lebih parahnya lagi ketika mereka tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum seolah bersikap tenang dan gentlemen serta kesatria bak pahlawan ditangkap musuh sambil melempar senyum lebar kepada masyarakat yang meneteskan keringatnya untuk menggajinya seolah-olaholah tidak merasa bersalah atas perbuatannya.<br /><br />Apakah pendidikan formal yang diperolehnya tidak mengajarkan kedisiplinan, keterbukaan, kejujuran dan tanggung jawab moral pada tugas yang dipercayakan negara terhadap dirinya ? Apakah tidak diajari bahwa perbuatan itu adalah dosa karena telah menyengsarakan rakyat ? Atau hanya diajari tentang dunia ?<br /><br />Atau karena memang mereka sudah kehilangan akal sehat dan urat malunya yang putus ? Untuk mengatasi hal itu, sisti, pendidikan formal yang saat ini harus segera diperbaiki agar tidak hanya menghasilkan orang-orang pintar tetapi juga orang pandai dengan akhlak yang baik.<br /><br />Sebab pendidikan formal adalah sebagai pundasi untuk membangun negara ini agar lebih baik dan bersih dari praktek-praktekpraktek KNN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme)</span></span></div>

Opini Editorial

Pemberantasan Korupsi Harus  Di mulai Dari Dunia Pendidikan                            oleh Jentar Sitinjak (Pimpinan Redaksi berita k...

»

Sidang Perkara Suap Bupati Tulungagung Terungkap, Asosiasi Terlibat Pengaturan Proyek APBD

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhozUFKLbw4ZQQeFyhdVniNzX-H4rSc-RfX5NiInDhzqTOJzCPs5K3VjdUo1h7O71-aaKt6AnFvulmp0e1l3MZx1BAtvzfH6JZyIcrFoC6TiJj4tpvYQRK3ZIiYQlFTIW_t-GpNQNIrDAw/s1600/1542280830297.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhozUFKLbw4ZQQeFyhdVniNzX-H4rSc-RfX5NiInDhzqTOJzCPs5K3VjdUo1h7O71-aaKt6AnFvulmp0e1l3MZx1BAtvzfH6JZyIcrFoC6TiJj4tpvYQRK3ZIiYQlFTIW_t-GpNQNIrDAw/s640/1542280830297.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>JPU KPK menghadirkan 5 orang saksi</b></td></tr> </tbody></table> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: large;"><i><b><span style="color: red;">#Selain itu juga terungkap, jumlah uang “kotor” dari Asosiasi sebesar Rp55 M dan dibagi-bagibagi ke Wakil Bupati, Ketua DRPRD, Komis D, Sekda, BPKAD Kab. Tulungagung, Pejabat Provinsi Jatim dan  anggota DPR RI Ahmad Rizki sadik dari Fraksi PAN#</span></b></i></span></span><br /> <br /> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Sidang kasus perkara Koruspi Suap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, yang tertangkap Tangan KPK pada tanggal 6 Juni 2018 semakin membuka “kebobrokan dan kotornya” sisitim pemerintahan di Kabupaten Tulungagung, yang melibatkan Asosiasi Pengusaha Konstruksi ikut berperan mengatur puluhan proyek APBD dengan imbalan sejumlan lembaran rupiah yang bernilai miliyaran.<br /><br />Tidak hanya itu, “kebobrokan dan kotornya” anggota Dewan yang terhormat juga tak ketinggalan. Kewenangan yang dimiliki para anggota DPRD Tulungagung khususnya di Komisi D yang bermitra dengan Dinas PU ini menjadi tak berpungsi bila ada lembaran-lembaran rupiah menutupi agenda pembahasan bersama Dinas PU. Dan sebaliknya, menjadi “garang” bila tak ada rupiah yang masuk ke kantongnya saat rapat berlangsung.<br /><br />Hal ini bisa jadi terjadi juga di beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, diantaranya Komisi B DPRD Jatim yang bermitra dengan 10 SKPD atau Organisasi Perangkat Daerah Pemrov Jatim, di mana Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama 2 (dau) Kepala Dinas Pemprov Jatim tertangkap KPK juga, namun 19 anggota Komisi B yang menikmati termasuk 5 Kepala Dinas yang memberikan “duit Kotor” itu “kebal” dari tangan KPK.<br /><br />Tak ketinggalan di DPRD Kota Mojokerto saat pembahasan APBD, hingga Ketua serta 2 (dua) Wakli Ketua DPRD Mojokerto ditangkap KPK. Nasib 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang turut menikmati duit “kotor” itu sama dengan 19 anggota Komisi B DPRD Jatim,  yang hingga saat ini masih tetap duduk dikursinya sebagai anggota Dewan yang terhormat bahkan sebagai Calon Legis Latif (DPRD) periode 2019 - 2024 mendatang.<br /><br />Tetapi Berbeda dengan nasib 45 anggota DPRD Kota Malanag yang menikmati duit “kotor” saat pembahasan APBD murni dan APBD Perubahan. Karena KPK langsung meringkus dan memenjarakan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang peroide 2014 - 2019 yang saat ini sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Belum lagi “kekuatan” yang dimiliki 50 anggota DPRD dan beberapa Pejabat Kabupaten Jebmber dalam kasus raibnya duit Bansos sebesar Rp38 miliyar yang berasal dari APBD Kobupaten Jember yang ditangani oleh Kejari Jember dan Kejati Jatim. Karena Ketua DPRD dan mantan Sekda serta Kepala BPKAD Kabupaten Jember tidak memiliki “kekuatan”, ketiganya pun sudah ditetapkan menjadi tersangka, sementara Ketua DPRD nya sudah divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun.<br /><br />Sementara “kebobrokan dan kotornya” sisitim pemerintahan di Kabupaten Tulungagung terungkap dari keterangan Ari Kusumawati yang mengatakan, bahwa Ploting atau pembagian proyek di Kabupaten Tulungagung dilakukan oleh 15 Asosiasi pengusaha Kontruksi yang dan di Tulungagung diantaranya Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia), Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Apeksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia), dan halis Ploting itu kemudian diserahkan ke Dinas PU.<br /><br />Sementara Sukardi mengatakan, bahwa Dinas PU yang bermitra dengan Komis D DPRD Tulungagung sering kali langsung menyetujui tanpa mengadakan rapat pembahasan bersama Dinas PU bila ada sejumlah uang. Tetapi sebaliknya, bila tak ada uang, maka pembahasan rapat bersama Dinas PU akan berlangsung lama.<br /><br />Keterangan kedua saksi ini (Eka dan Sukardi) di ungkapkan dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Agus Hamzah, sementara para terdakwa didampingi masing-masing Penasehat Hukumnya, pada sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra, pada Kamis, 15 Nopember 2018.<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung (Kamis, 15 Nopember 2018), Tim JPU KPK Dodi Sukmono, Abdul Basir dkk menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang dibagi dalam II session. Pada session yang pertama, JPU mengadirkan 4 (emapt) saksi yaitu Andriani selaku istri terdakwa Susilo Prabowo alias Embun Direktur PT Moderna Makmur Mandiri,; Eka Yongtomo sebagai Komisaris PT Sarana Multi Usaha yang juga menantu Prabowo alias Embun,; Andriana Yustiningrum karyawan PT Moderna Makmur Mandiri dan Ari Kusumawati pengusaha/Kontraktor yang juga Ketua Asosiasi Apeksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Tulungagung.<br /><br />Sedangkan di session ke II, JPU KPK menghadirkan Sukardi Selaku Kepala Bidang (Kabid) Dinas PU Kabupaten Tulungagung sejak 2015 hingga awal Nopember 2018.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilMbFB_p2L3zet9Uj-GUeztpqh9jNd94yEy6Tu0Qdbe8-rqUgS1NnU9RLnaqvI_fWCzrrU0lpbXjB8CG7P5OZB7F17sLj2ErEcGIyMtVlY0PnLyhcz_-rVApLOC4jtg9gRUAajv8CRF_U/s1600/Bupati+dan+Wali+Kota.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilMbFB_p2L3zet9Uj-GUeztpqh9jNd94yEy6Tu0Qdbe8-rqUgS1NnU9RLnaqvI_fWCzrrU0lpbXjB8CG7P5OZB7F17sLj2ErEcGIyMtVlY0PnLyhcz_-rVApLOC4jtg9gRUAajv8CRF_U/s640/Bupati+dan+Wali+Kota.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;">Ke- 5 saksi ini dihadirkan JPU KPK untuk 5 (lima) terdakwa, diantaranya Bupati Tulungagung Sahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR Tulungagung Sutrisno, Agung Prayitno (Swasta/kontraktor) di Tulungagung, Wali Kota Blitar Mohammat Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo yang berprofesi sebagai Juru jahit Pakaian sekaligus sahabat Wali Kota  Blitar.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, Andriani menjelaskan atas pertanyaan JPU KPK terkait uang sebesar Rp1 miliyar yang dititipi suaminya untuk diserahkan ke Agung Prayitno. Saksi ini terkesan tidak jujur dan tidak mengakui isi kardus yang dititipi oleh suaminya, namun dengan kepiawaian JPU KPK, akhirnya saksi mengatakan bahwa isi dalam kardus tersebut adalah uang sebesar 1 miliar.<br /><br />"Saya hanya dititipi. Katanya Pak Sus loh ya, kalau ada yang ambil kasihkan. Dalam Kardus saya nggak tahu isinya apa. Tapi katanya Pak Embun, Satu miliar" kata Andriani.<br /><br />Kemudian keterangan saksi Eka Yongtono, menantu terdakwa Susilo Prabowo ini malah sepertinya menuduh penyidik KPK mengarang isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan)-nya saat di penyidik KPK, terkait keterangannya yang mengatakan, kalau dirinya disuruh ayah mertuanya (Susilo Prabowo) untuk menghitung keuntungan 1 persen dari proyek yang dikerjajakan selama 3 tahun terakhir di Kabupaten Tulungagung, untuk diberikan ke Bupati Syahri Mulyo.<br /><br />Karena Tidak mengakui, JPU KPK mengakatan siap untuk menghadirkan penyidik dan bukti rekaman CCTV saat pemeriksaan dirinya dilakukan oleh penidik KPK pada tanggal 23 Juli 2018.</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpphbEsZkF8LyZnMETT3Cad_L0nAm-dLj8LFWgdnBkj0gajkDJDVBT1GBgyPAEbVDA9FZiZBtH0ypw7Z44N_JLU0vUIJNWc_tgDBk732WasuqoZRUz0rETHERULuNRGhitXk7KZYSUn-M/s1600/Sutrisno+dkk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpphbEsZkF8LyZnMETT3Cad_L0nAm-dLj8LFWgdnBkj0gajkDJDVBT1GBgyPAEbVDA9FZiZBtH0ypw7Z44N_JLU0vUIJNWc_tgDBk732WasuqoZRUz0rETHERULuNRGhitXk7KZYSUn-M/s640/Sutrisno+dkk.jpg" width="640" /></a></span></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="background-color: #f3f3f3;"><b>Keterangan foto bawah dari kiri, terdakwa Babang Purnomo, terdakwa Agung Prayitno dan terdakwa Sutrisno</b></span></td></tr> </tbody></table> <span style="background-color: #f3f3f3;">“Anda tidak mengakui nggak apa-apa, itu hak anda, kami siap menghadirkan penyidik bahkan CCTV saat penyidikan, siapa yang benar,” kata JPU KPK kepada saksi.<br /><br />Sementara saksi Andriana Yustiningrum mengungkapkan, bahwa Susilo Prabowo alias Embun memiliki 12 perusahaan baik PT maupun berupa CV, diantaranya PT Moderna Teknik Perkasa, PT Sarana Multi Perkasa, PT Jala Bumi Megah, PT Saba Karunia Abadi, CV Sapta Sarana, CV Kartika Perkasa, CV Jaya Nusantara, CV Purnama Jaya, CV Erlangga Pura, CV Marga Utama, CV Karya Makmur.<br /><br />Saksi Andriana Yustiningrum menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa akte dari masing-masing perusahaan tersebut adalah sendiri-sendiri, namun yang mengelola adalah orang yang sama termasuk kantornya. <br /><br />“Kalau Aktenya sendiri-sendiri. Yang mengelola Bu Foni, Eka, Herma, Sari (termasuk saksi sendiri),” jawab saksi.<br /><br />Saat ditanya JPU KPK terkait perusahaan Susilo Prabowo yang mengerjakan proyek dengan menyertakan perusahaan lain yang juga milik Susilo Prabowo, saksi mengatakan tidak pernah, namun skasi mengakui kalau pernah meminjam perusahaan milik Ari Kusumawati untuk mengerjakan proyek gedung SMPN 3 Blitar.<br /><br />“Tidak pernah. Kalau pinjam pernah (saudara yang mengerjakan ? tanya Ketua Majelis Hakim dan dijawab saksi “Ya”) untuk proyek di Blitar,” kata saksi. Terkai pengelolaan keuangan termasuk menekan Cek, menurut skasi ini dilakukan oleh Susilo Prabowo.<br /><br />Selanjutnya keterangan saksi Ari Kusumawati. Dari keterangan saksi ini terungkap bahwa dirinya termasuk rekanan lainnya ditelepon oleh Kepala Dinas PU menawarkan proyek dan kemudian dikirimi surat. Saksi menjelaskan, pada saat lelang, para rekanan menyertakan perusahaan pendamping untuk lelang proyek yang diikutinya, namun hal itu hanya sebagai persyaratan. <br /><br />“Sebagai persyaratan aja,” kata saksi.<br /><br />Terkait pembagian Proyek APBD, saksi mengakui bahwa Ploting proyek di Kabupaten Tulungagung dilakukan oleh 15 Asosiasi di Kabupaten Tulungagung tanpa dihadiri oleh pihak pemerintah Tulungagung, dan hasli Ploting itu kemudian diserahkan ke Dinas PU oleh perwakilan Asosiasi. Termasuk pertemuan para Ketua Asosiasi bersama dengan Dinas PU di Hotel Bumi Daun Blitar.<br /><br />“Seluruh perwakilan Asosiasi tanpa dihadiri pemerintah. Hasilnya diserahkan ke Dinas PU oleh perwakilan<br /><br />Namun saat JPU KPK maupun Ketua Majelis Hakim menanyakan saksi, data proyek yang dimiliki Asosiasi diperoleh darimana, saksi mengatakan tak atau. Bahkan diserahkan kesiapa di Dinas PU, saksi ini juga mengatakan tidak tau. Ketua Majelis Hakim dan JPU KPK pun heran atas keterangan saksi ini. Sebagai seorang Ketua Asosiasi yang membawahi puluhan perusahaan Konstruksi tidak tau darimana data yang dipoperoleh para perhimpunan pengusaha itu.<br /><br />Namun saksi mengakui, bahwa proyek yang didapatkannya tidak gratis begitu saja, sebab ada imbalan sebesar 15 persen dari nilai anggaran proyek, yang diberikan para kontraktor 10 persen sebelum mengerjakan, dan 5 persen setelah pekerjaan selesai. dari keterangan saksi ini juga terungkap, bahwa saksi sendiri mengerjakan proyek di Tulungagung tahun 2016-2017 salah dengan anggaran sebesar Rp4,7 miliar, dan telah menyerahkan fee 10 persen sebesar 500 juta, sedangkan yang 5 persen belum dibayar oleh saksi.<br /><br />Saksi ini termasuk “licik dan kotor” juga, dengan menyatut 2 anggota DPRD Tulungangung yaitu Darminto dan Supriyono dari Fraksi PDIP telah menyerahkan uang sebesar 448 juta, dan Wakil Bupati Tulangungung Maryoto Birowo Rp305 juta lebih supaya tidak membayar kewajiabnya ke Dinas PU sebesar 3 persen dari 5 persen sisa yang belum dibayar sebagai fee 15 persen dari total anggaran proyek yang dikerjakannya. <br /><br />Pada hal menurut saksi, tidak memberikan uang. Alasan Ari Kusumawati  menyebut ke- 3 pejabat di Tulungagung itu karena sudah sangat kenal, dan saksi menganggap bahwa Sutrisno tidak akan berani bertanya ke pejabat yang dimaksud. <br /><br />“Saya tidak memberikan, saya berpikir nggak mungkin berani bertanya ke beliau bertiga itu,” jawab wanita berkerudung ini sambil tertawa.<br /><br />Dari keterangan saksi ini juga terungkap, bahwa pembangunan gedung SMPN 3 Blitar bermasalah dari hasil temuan BPK, sehingga diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp300 juta, dinama saksi ikut membayara sebesar Rp50 juta, dan sisanya oleh Ekonomi Yongtomo. Karena perusahaan yang mengerjakannya adalah milik saksi dan Susilo Prabowo.<br /><br />Pada sidang session ke II dengan saksi Sukardi. Dari keterangan saksi ini juga mengakui terkait Ploating Ploating proyek yang ada di Kabupaten Tulungagung termasuk pertemuan di Hotel Bumi Daun Blitar bersama pengurus Asosiasi termasuk Ari Kusumawati selaku Ketua Aspeksindo untuk pembagian dan fee proyek.<br /><br />Terakit fee darki Dana Aspirasi Dewan yang dipertanyakan JPU KPK, menurut saksi, bahwa fee dari dana aspirasi itu langsung disetorkan ke Dewan.<br /><br />"Kkalau itu langsung disetorkan ke bapak-bapak Dewan " kata saksi menjawab<br /><br />Pertanyaan JPU KPK kemudian adalah terkait dengan Komisi D sebagai mitra kerja Dinas PU.  Dari keterangan saksi ini terungkap, bahwa Komisi D langsung menyetujui pembahasan bersama Dinas PU tanpa melalui rapat bila ada pemberian sejumlah uang. Namun bila tidak ada, maka rapat bersama Dinas PU bisa berlangsung lama.<br /><br />"Hal itu sering kali terjadi, ya kalau ada langsung disetujui tanpa rapat" jawab saksi.<br /><br />Pertanyaan JPU KPK terkait uang sebesar Rp2,22 miliyar ke Aparat Penegak Hukum, Wartawan dan LSM yang berlangsung sejak tahun 2014 sampai 2018, saksi mengakui hal itu ada namun yang lebih tahu adalah bagian Keuangan Dinas PU.<br /><br />“Itu yang lebih tahu adalah bagian Keuangan Dinas" jawab saksi</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3926TuGsrJgY5cbhnnneYBWurmLm1kZs9lLLBZ8AqErOgnjvN1pP3erH3bSu2RCVAZnBEyJjgSFl6uIfyqsg0aotYUQUB-55gNoxawMC1ZTtOLFLkIffN_6SmSHaRrU8M_kmy-yzPEHM/s1600/IMG_20181115_150004.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="673" data-original-width="1600" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3926TuGsrJgY5cbhnnneYBWurmLm1kZs9lLLBZ8AqErOgnjvN1pP3erH3bSu2RCVAZnBEyJjgSFl6uIfyqsg0aotYUQUB-55gNoxawMC1ZTtOLFLkIffN_6SmSHaRrU8M_kmy-yzPEHM/s640/IMG_20181115_150004.jpg" width="640" /></a></span></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="background-color: #f3f3f3;"><b>Keterangan foto dari atassearah jarum Jam, Majelis Hakim, ke- 4 saksi, para terdakwa degan didampingi Penasehat Hukumnya masing-masing dan JPU KPK</b></span></td></tr> </tbody></table> <span style="background-color: #f3f3f3;">Namun dari catatan pribadi saksi yang disita oleh penyidik KPK terdapat sejumlah nama yang menerima duit “kotor” itu. Buku catatan itu pun ditunjukkan JPU KPK kehadapan Majelis Hakimtan. Dan keterangan saksi yang ada dalam BAP, disetujuinya untuk diambil alih oleh JPU KPK sebagai keterangan resmi yang disampaikan dalam persidangan.<br /><br />Keterangan saksi Sukarji yang mengejutkan adalah, bahwa duit “kotor” dari para rekanan Asosiasi di Tulungagung yang diterimanya sejak 2014 hingga 2018 sebesar Rp55 miliyar. Duit “kotor” itupun mengalir ke terdakwa, Wakil Bupti, Sekda, BPAK, anggota Dewan, pejapat Provinis Jatim dan anggota DPR RI Ahmad Rizki Sadik.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU KPK menyatakan, beberapa hari setelah pelantikan terdakwa I Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung periode 2013 - 2018 pada tanggal 24 April 2013, dan terdakwa Sutrisno bersama-sama dengan Sudigdo Prasetyo selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung dan Hendy Setyawan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung menemui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan dukungan pembangunan di Kabupaten Tulungagung. <br /><br />Setelah pertemuan tersebut, terdakwa Syahri Mulyo menyampaikan kepada terdakwa Sutrisno  “Sudah ya, pintu sudah saya buka. Nanti untuk tindak Ianjutnya silahkan urus bersama-sama dengan Bappeda”, yang maksudnya adalah memerintahkan terdakwa Sutrisno untuk melanjutkan komunikasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Menindaklanjuti perintah terdakwa Syahri Mulyo, selanjutnya terdakwa Sutrisno menemui Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Pembangunan Fisik Bappeda Jawa Timur guna memastikan adanya bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Tulungagung. <br /><br />Dari pertemuan tersebut, diperoleh kesepakatan bahwa untuk memperoleh bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur, harus memberikan uang fee sebesar 8 hingga 10 persen dari nilai anggaran, dan kesepakatan itu kemudian dilaporkan kepada terdakwa Syahri Mulyo yang langsung menyetujuinya.<br /><br />Atas persetujuan terdakwa Syahri Mulyo, terdakwa Sutrisno  melakukan pembagian (ploting) proyek di Dinas PUPR kepada para penyedia barang/jasa,  diantaranya Susilo Prabowo alias Embun, Dwi Basuki, Sony Sandra serta beberapa penyedia barang/jasa lainnya dengan kompensasi uang fee sebesar 15 persen dari nilai kontrak, yang pemberiannya dilakukan secara bertahap, yakni sebesar 10 persen sebelum dilaksanakannya pekerjaan, dan sebesar 5 persen setelah selesai pekerjaan. <br /><br />Guna memastikan pemenang lelang sesuai pembagian (ploting), maka rekanan hanya akan mengajukan penawaran sesuai pembagian (ploting) masing-masing, dan tidak menawar proyek lainnya. Selanjutnya terdakwa II Sutrisno memerintahkan beberapa stafnya, diantaranya Sukarji, Agung Hardianto, Saiful Bakri, Erwin Novoanto, Evi Pervitasari, Farid Abadi dan Niken Setyawati Trianasari untuk mengumpulkan fee dari para penyedia barang/jasa tersebut.<br /><br />Pola pembagian (ploting) proyek tersebut dilakukan dari tahun anggaran (TA) 2014 sampai dengan TA 2018. Dan sebagai kompensasinya, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno dan juga terdakwa III Agung Prayitno telah menerima uang fee dari para rekanan dengan rincian sebagai berikut: </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLa5PTTSbC8xFmO8DUeA7_ebcb1WTV9WfMEpNdb2BxGn-iVPzeH72c_GoyAHxR2qzAtkNQrr8DwWuHmf3vX-BM0LNinI3Ymk5_tMzSAbs1ufN2jCU5OIyCL9fCFyLGhuH-rXZ6TZdKeP0/s1600/saksi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLa5PTTSbC8xFmO8DUeA7_ebcb1WTV9WfMEpNdb2BxGn-iVPzeH72c_GoyAHxR2qzAtkNQrr8DwWuHmf3vX-BM0LNinI3Ymk5_tMzSAbs1ufN2jCU5OIyCL9fCFyLGhuH-rXZ6TZdKeP0/s640/saksi.jpg" width="640" /></a></span></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="background-color: #f3f3f3;"><b>Saksi pada sidang Kamis, tanggal 8 Nopember 2018</b></span></td></tr> </tbody></table> <span style="background-color: #f3f3f3;">1. Penerimaan uang fee dari Susilo Prabowo yang total seluruhnya Rp38.331.136.616 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1.1. Pada Tahun Anggaran 2014, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya Rp4.627.924.317 dalam dua tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp3.506.003.270 setelah pelaksaaan pekerjaan sebesar Rp1.121.921.04<br /><br />1.2. Pada Tahun Anggaran 2015, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sejumlah Rp6.223.906.719 dalam II tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp4.715.080.848 dan setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.508.825.871.<br /><br />1.3. Pada tahun anggaran 2016, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sejumlah Rp9.947.344.704 dalam dua tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp7.535.867;200 dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp2.411.477.504.<br /><br />1.4. Pada tahun anggaran 2017, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sebesar Rp5.331.960.876 dalam II tahap, yaitu sebelum peIaksanaan pekerjaan sejumlah Rp4.039.364.300 dan diterima setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp1.292.596.576. <br /><br />1.5. Pada tahun anggaran 2018, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Bahwa untuk uang fee atas proyek-proyek tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo  meminta disetorkan seluruhnya sebelum pekerjaan selesai, karena untuk membiayai kepentingannya mengikuti Pilkada Tulungagung tahun 2018. Dan memudahkan penerimaan uang tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo  memerintahkan terdakwa II Sutrisno memperkenalkan terdakwa III Agung Prayitno yang merupakan orang dekatnya kepada Susilo Prabowo.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuK80BJAW6UdS9LS5erNYThpbRqMt-ph1swL9bvxXS4nhxubBSU-8nzFBI3IIv-zeG19MkfMCDZ3yH9Qov_pRsoTazVONQ9AuNjir6UhMBeARML-NT434LvFZQvOmT9PPu-h-_CCS7PQw/s1600/IMG_20180908_131437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="475" data-original-width="628" height="484" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuK80BJAW6UdS9LS5erNYThpbRqMt-ph1swL9bvxXS4nhxubBSU-8nzFBI3IIv-zeG19MkfMCDZ3yH9Qov_pRsoTazVONQ9AuNjir6UhMBeARML-NT434LvFZQvOmT9PPu-h-_CCS7PQw/s640/IMG_20180908_131437.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;">Menindaklanjuti perintah terdakwa I Syahri Mulyo, pada tanggal 23 Mei 2018 terdakwa II Sutrisno mempertemukan terdakwa III Agung Prayitno kepada Susilo Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa III Agung Prayitno menyampaikan permintaan uang dari terdakwa I Syahri Mulyo guna membiayai kampanye dalam Pilkada Tulungagung tahun 2018, dimana Susilo Prabowo Alias Embun menyanggupinya.<br /><br />Kemudian secara bertahap, terdakwa III Agung Prayitno telah menerima uang fee dari Susilo Prabowo Alias Embun secara bertahap, yakni Pada tanggal 25 Mel 2018 sejumlah Rp500 juta,; Pada tanggal 30 Mei 2018 sejumlah Rp1 miliyar, dan uang tersebut langsung diserahkan langsung terhadap terdakwa I Syahri Mulyo di dirumah dinas Bupati Tulungagung. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2018, terdakwa III Agung Prayitno menerima uang dari Susilo Prabowo melalui istrinya Andriani sebesar Rp1 miliyar.<br /><br />Selain itu, Terdakwa II Sutrisno juga menerima sejumlah uang dari Susilo Prabowo untuk kepentingan pribadinya secara bertahap yang totalnya sebesar Rp9.700 miliyar dengan perincian sebagai berikut: Tanggal 12 Juli 2014 sejumlah Rp200 juta,; Tanggal 24 Juli 2014 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 2 Desember 2014 sejumlah Rp1.250 miliyar,; Tanggal 29 Januari 2015 sejumlah Rp200.000.000,; Tanggal 2 Februari 2015 sejumlah Rp300 juta,; Tanggal 11 Februari 2015 sejumlah Rp100 juta,; Tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp200 juta,; Tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp500 juta,;  Tanggal 13 Januari 2016 sejumlah Rp1.300 miliyar,; Tanggal 26 April 2016 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 6 September 2016 sejumlah Rp1.250 miliyar,; Tanggal 28 Desember 2016 sejumlah Rp700 juta,; Tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 16 Februari 2017 sejumlah Rp700 juta dan pada tanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp1 miliyar.<br /><br />2. Penerimaan uang fee oleh terdakwa I Syahri Mulyo dari Sony Sandra dan Tigor Prakasa berjumlah Rp29.622.648.640 (dua puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) serta dari Dwi Basuki sebesar  Rp350 juta dengan perincian sebagai berikut: <br /><br />2.1. Pada tahun anggaran 2014, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Sony Sandra, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Sony Sandra yang seluruhnya berjumlah Rp5.495.863.560 (lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp4.163.533.000 setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.332.330.560.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_h9uVGTz0gVI1lcj8F4a0dOteg8VcoqY_LurGru-dQ9ZjB_Oc1PXLwFen6yptls5hR9DnQ5Lm2KHewq4DCVbtXnPFC8HKfra7tC8WQHoCn5QJFbwhMPwlW2WDyziBIFOYJMTXkRkMp8o/s1600/IMG_20180908_125028.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="459" data-original-width="640" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_h9uVGTz0gVI1lcj8F4a0dOteg8VcoqY_LurGru-dQ9ZjB_Oc1PXLwFen6yptls5hR9DnQ5Lm2KHewq4DCVbtXnPFC8HKfra7tC8WQHoCn5QJFbwhMPwlW2WDyziBIFOYJMTXkRkMp8o/s640/IMG_20180908_125028.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;">2.2. Pada tahun anggaran 2015, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Sony Sandra, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Sony Sandra yang seluruhnya berjumlah Rp6.799.570.800 dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp5.151.190.000 dan setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.648.380.800.<br /><br />2.3. Pada tahun anggaran 2016, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Tigor Prakasa, anak dari Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Tigor Prakasa, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Tigor Prakasa yang seluruhnya berjumlah Rp8.684.479.980 dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp6.579.151.500 dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp2.105.328.480.<br /><br />2.4. Pada tahun anggaran 2017, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Tigor Prakasa dengan menggunakan PT. Karya Harmoni Mandiri, PT. Ayem Mulya Aspalmix, PT. Kediri Putra. Setelah melakukan penjatahan (ploting) proyek tersebut, Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo menerima fee dari Tigor Prakasa sejumlah Rp3.023.210.000 sebelum pekerjaan, dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp967.427.200.<br /><br />Sehingga seluruh fee yang diterima Terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji atas proyek-proyek yang diberikan kepada perusahaan Sony Sandra pada Tahun Anggaran 2017 seluruhnya berjumlah Rp3.990.637.200 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). <br /><br />2.5. Pada tahun anggaran 2018, Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo kembali melakukan penjatahan (ploting) proyek-proyek pada Dinas PUPR untuk dikerjakan oleh perusahaan milik Soni Sandra yang dikendalikan oleh Tigor Prakasa. <br /><br />Atas proyek-proyek yang telah dikerjakan Tigor Prakasa tersebut, Terdakwa I Syahri Mulyo melalui II Sutrisno menerima uang fee dari Tigor Prakasa seluruhnya berjumlah Rp2.652.096.900 (dua miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu, untuk kepentingan pembiayaan Pilkada, Terdakwa I Syahri Mulyo melalui III Agung Prayitno telah menerima uang dari Tigor Prakasa yang seluruhnya berjumlah Rp2 miliyar dan dari Dwi Basuki sebesar Rp350 juta.<br /><br />3.  Penerimaan uang fee oleh terdakwa I Syahri Mulyo dari penyedia barang/jasa selaku anggota Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) di Kabupaten Tulungagung. </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3MumbJtlOQQ96Ejn6IGWVIW98AfOC7j9CtjRb9z2bTozxv5h4JGo8WY8QQXezCpbGcZJQhvzAhkcd0Vt0_Dpw-B79ajs7V_db_r0-2KSNxzSpDFAlThrrphuWtkdVb5oy9SCDB1QUqQA/s1600/IMG20180920105347.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3MumbJtlOQQ96Ejn6IGWVIW98AfOC7j9CtjRb9z2bTozxv5h4JGo8WY8QQXezCpbGcZJQhvzAhkcd0Vt0_Dpw-B79ajs7V_db_r0-2KSNxzSpDFAlThrrphuWtkdVb5oy9SCDB1QUqQA/s640/IMG20180920105347.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;">Bahwa Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo, sejak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, juga memberikan jatah (ploting) proyek kepada anggota asosiasi pengusaha konstruksi yang ada di Kabupaten Tulungagung yang mempunyai kemampuan kecil, dengan kompensasi fee sebesar 15 % yang penyerahannya melalui masing-masing pengurus asosiasi diantaranya Abror, selaku pengurus (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kabupaten Tulungagung, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Santoso  selaku pengurus Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Rohmat (pengurus Gapeknas) Kabupaten Tulungagung, Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung dan pengurus Asosiasi lainnya. <br /><br />Selanjutnya terdakwa II Sutrisno  memerintahkan para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Dinas PUPR untuk menerima dan mengumpulkan uang fee dari para pengurus Asosiasi tersebut, dengan rincian sebagai berikut: <br /><br />1. Agung Haryanto selaku Kasubbag Keuangan menerima dan mengumpulkan uang fee seluruhnya berjumlah Rp4.286.500.000 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atas proyek yang dikeiola Sekretariat Dinas PUPR dan Bidang Kebersihan yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dengan perincian sebagai berikut: Tahun 2015 sejumlah Rp1.335.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Tahun 2016 sejumlah Rp1.620.750.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta tahun 2017 sejumlah Rp1.330.250.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br />2. Saiful Bakri selaku Sekretaris Dinas PUPR pada tahun 2014 menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek di Dinas PUPR sejumlah Rp403.050.000 (empat ratus tiga juta lima puluh ribu rupiah),; 3. Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR yang bersumber dari anggaran DAU tahun 2016-2017 seluruhnya berjumlah Rp1.639.500.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah),; 4. Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 hingga 2017 sejumlah Rp2.198.200.000  (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah),; 5. Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2015 - 2017 sejumlah Rp259.708.042 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu empat puluh dua rupiah),; 6. Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya, mengumpulkan uang dari kontraktor dan Asosisi sejak tahun 2014 - 2018 sejumlah Rp4.807.353.868 (empat miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah),; 7. Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 - 2018 seluruhnya berjumlah Rp55.908.980.653 (lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).<br /><br />Bahwa uang fee yang diterima terdakwa II Sutrisno melalui para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Dinas PUPR, secara bertahap diserahkan langsung kepada Terdakwa I Syahri Mulyo sebesar Rp22.275.000.000 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan melalui Hendry Setyawan Selaku Kepala BPAKD dan Yamani selaku Kasubag Perencanaan BPKAD sejumlah Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah) dan Yamani selaku Kasubbag Perencanaan BPKAD.<br /><br />Selain menerima fee dari para penyedia barang/jasa di Dinas PUPR Kabupaten Tulungangung, terdakwa I Syahri Mulyo juga menerima fee atas pembagian (plating) proyek pada Dinas Perhubungan sebesar Rp80 juta melalui Maryani selaku Kepala Dinas Perhubungan secara bertahap yang setiap tahunnya sebesar Rp20 juta, dan dari penyedia barang/jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejumlah Rp547.570 juta melalui Eko Sugiono selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.<br /><br />Bahwa uang “haram” itu dibagi-bagibagikan terdakwa I Syahri Mulyo dengan memerintahkan terdakwa II Sutrisno terhadap pejabat di Kabupaten Tulungagung dan Pejabat di Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Uang yang dibagikan terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno guna memperlancar proses pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung dan untuk mempermudah pencairan DAK (Dana Alokasi Khusus) serta Bantuan Keuangan Pemprov. Jatim, diantaranya ;<br /><br />Pejabat Kab. Tulungagung; 1. Maryoto selaku Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini menajabat sebagai Plt Bupati, sebesar Rp4.675 miliyar,; 2. Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung sejumlah Rp750 juta,;  3. Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung sebesar Rp700 juta,; 4. Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung sejumlah Rp2.985 miliyar,; 5. Aparat Penegak Hukum dan Wartawan serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebesar Rp2.222 miliyar.<br /><br />Pejabat Pemprov Jatim; 1. Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 miliyar,; 2. Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur sebesar Rp3.750.000 miliar,; 3. Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, sejumlah Rp6.750 miliar,; 4. Chusainuddin  selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Tulungagung sejumlah Rp1 miliyar dan 5. Ahmad Riski Sadiq  sebesar Rp2.931 miliyar. Sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I Syahri Mulyo dan terdakwa II Sutrisno.<br /><br />Selan itu, uang yang dipergunakan terdakwa II Sutrsino untuk membeli beberapa aset, berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 292 M2 yang berlokasi di Desa Ringin Pitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.528 atas nama Suhadi,; 1 (satu) bidang tanah seluas 1440 M2 yang benokasi di Desa Joli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.109 atas nama Suhadi.<br /><br />Pembelian 1 (satu) bidang tanah seluas 3195 M2 yang berlokasi di Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.377 atas nama Dewi Basuki dan Supryono,; 1 (satu) bidang tanah seluas 3580 M2 yang berlokasi di Desa Nyawangan, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.247 atas nama Dewi Basuki dan Reni Rahmawati,; 1 (satu) bidang tanah seluas 552 M2 yang beriokasi di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru. Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.705 atas nama Suhadi,; 1 (satu) bidang tanah seluas 3195 M2 yang beriokasi di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri No.201 atas nama Budi Karyanto,; 1 (satu) tanah seluas 2875 M2 beriokasi di Desa Jali, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung  dengan sertifikat hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung nomor 796 atas nama Sukamto.<br /><br />Serta pembelian 1 (satu) tanah dengan seluas 1140 M2 yang berlokasi di kelurahan Panggungreje. Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan sertifikat hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung nomor 485 atas nama Dwi Hary Subagyo, dan 1 (satu) bidang tanah seluas 2186 M2 yang berlokasi di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru,Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.611 atas nama Suhadi.<br /><br />Bahwa para terdakwa (Syahrli Mulyo selaku terdakwa I, Sutrisno terdakwa II dan Agung Prayitno terdakwa III) mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga, bahwa uang yang berjumlah Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah) tersebut, diberikan karena terdakwa I Syahri Mulyo dan Terdakwa II Sutrisno telah memberikan beberapa proyek kepada Susilo Prabowo alias Embun, Sony Sandra, Tigor Prakasa, Dwi Basuki dan penyedia barang/jasa lainnya di Kabupaten Tulungagung melalui Intervensi terhadap proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung baik secara langsung maupun tidak langsung.<br /><br />Atas perbuatan terdakwa (Syahrli Mulyo selaku terdakwa I, Sutrisno terdakwa II dan Agung Prayitno terdakwa III) diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Rd1)</span>

News Tipikor Sidang Perkara Suap Bupati Tulungagung Terungkap, Asosiasi Terlibat Pengaturan Proyek APBD

JPU KPK menghadirkan 5 orang saksi #Selain itu juga terungkap, jumlah uang “kotor” dari Asosiasi sebesar Rp55 M dan dibagi-bagibagi ke...

»