BERITAKORUPSI.CO

drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM: Melawan Korupsi dan Memperbaiki SDM Masyarakat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGNKlSTx6bYoaOZZhaoFRwOSDcUW6fdOZzP8h4QL6-DH4NETs_yZV2OTyyQcF5G-3PiJYkVOoPuXYaKQpH600k951bjlPP1hYd-RiSyJImcUUz0N5Ldsa9ni5f9V3vp0wcwpkP8QUvJto/s1600/drg.+Magdalena.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="228" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGNKlSTx6bYoaOZZhaoFRwOSDcUW6fdOZzP8h4QL6-DH4NETs_yZV2OTyyQcF5G-3PiJYkVOoPuXYaKQpH600k951bjlPP1hYd-RiSyJImcUUz0N5Ldsa9ni5f9V3vp0wcwpkP8QUvJto/s640/drg.+Magdalena.jpg" width="271" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
#Menjadi Caleg bukan tujuan utama, tetapi  sebagai pintu masuk untuk Melawan Korupsi dan memperbaiki SDM masyarakat Kabupaten samosir#</div>
<div style="text-align: left;">
 </div>
beritakorupsi.co - drg (dokter gigi). Magdalena Nurainy Sitinjak,MM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak di Provinsi Kalimantan Barat, memilih meninggalkan profesinya menjadi salah satu Caleg (Calon Legislatif) dari Partai NasDem (Nasional Demokrat) untuk Kabupaten Samosir, dipinggiran Danau Toba yang beberapa bulan lalu ditimpah bencana tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun. Selain itu, Sumatra Utara (Sum-Ut) yang terdiri dari 27 Kabupaten Kota itu saat ini menjadi sorotan masyarakat umum karena beberapa Kepala Daerah yang terdiri dari Bupati/Wali Kota, Gubernur dan anggota DPRD-nya terseret ke pusaran kasus Korupsi. Hingga saat ini, KPK telah menyeret 9 Kepala Daerah dan menetapkan 38 anggota DPRD Sumatra Utara menjadi tersangka kasus Korupsi. Ke- 9 Kepala Daerah itu diantaranya; Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap,; Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho bersama Istrinya, Evi Susanti;  mantan Wali Kota Medan Rahudman Harahap,; mantan Wali Kota Siantar Robert Edison Siahaan,; mantan Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia,; mantan Bupati Nias Binahati Benedictus Baeha,; Gubernur Sumut Non-aktif Syamsul Arifin,; mantan Wali Kota Medan  Abdillah, dan  mantan Wakil Wali Kota Medan Ramli Lubis. Sementara menurut drg. Magdalena Nurainy Sitinjak mengatakan, bahwa menjadi Caleg bukan tujuan utamanya, tetapi  sebagai pintu masuk untuk melawan Korupsi dan memperbaiki SDM (Sumber Daya Masyarakat) khususnya di Kabupaten Samosir, dimana kedua orang tuanya dilahirkan. Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan Redaksi beritakorupsi.co, ketika berhasil mewawancarainya melalui telepon selulernya (HP), pada Kamis, 25 Juli 2018. Inilah wawancara singkat antara Redaksi beritakorupsi.co (BK) dengan drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM  (drg. Magdalena) BK (beritakorupsi.co): Masyarakat sering meranggapan, bahwa politik dan DPR/D sering dipersepsikan sebagai tempat yang “kotor dan Korup”. Disisi lain, anda memilih justru masuk kesana. Apa tanggapan dan visi anda menajadi Caleg ? drg. Magdalena: Saya hanya mengetahui memaluli berbagai media, karena saya maupun keluarga saya bukan orang politik. Saya adalah anak pertama dari Delapan bersaudara, semua tidak ada yang masuk politik termasuk suami saya, pensiunan PNS sebagai Dosen. Seperti yang saya katakan diawal tadi, menjadi Caleg bukan tujuan utama saya, tetapi sebagai pintu masuk untuk melawan yang namanya Korupsi di lembaga legislatif dan meningkatkan SDM (sumber daya manuasi) masyarakat di Kabuoaten Samosir, itulah visi saya menjadi Caleg andai saya terpilih. BK: Kalau tidak salah, jumlah anggota DPRD Kabupaten Samosir dalam Pileg (Pemilihan Legislatif) tahun 2019 nanti sebanyak 25 orang mewakili 8 Kecamatan. Apakah anda yakin bisa sejalan dengan yang lainnya mewujudkan Visi anda ? Lalu bagaimana anda menghadapi masyarakat yang terkadang mengatakan, “ada uang ada suara”. drg. Magdalena: Saya yakin dan saya harus berupaya, bagaimana agar anggota DPRD benar-benar mewujudkan aspirasi masyarakat, bukan sekedar mencari perhatian dengan cara bagi-bagi ini dan itu agar bersedia memilih. Saya melihat kalau masyarakat itu sudah semakin pintar untuk memilih wakilnya di DPRD. Kalau karena sesuatu hal yang diberikan ke masyarakat itu baru bersedia memilih, itu sama saja mereka yang merusak moral para DPRD. BK: Ok. Anda tadi mengatakan meningkatkan SDM, seperti apa?. drg. Magdalena: Saya melihat masyarakat Kabupaten Samosir indah diluar tapi sebaliknya kalau kita menyaksikan langsung. Salah satu contoh yang baru-baru ini saja terjadi, yaitu tenggelamnya kapal yang membuat masyarakat Indonesia khusunya Samosir dan sikitarnya. Kalau saja pemerintah daerah punya SDM dengan didukung Peraturan daerah (Perda), artinya ada pengawasan dan perhatian pemerintah sejak awal. Kemudian kalau kita melihat setiap akhir tahun ajaran baru, berapa puluh orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pekerjaan bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikan. Nah, salah satu yang ingin saya uwujudkan adalah  membuka balai pengobatan dengan menjalin kerjasama denga berbagai pihak, diantaranya RSCM dan RS. Darmais milik Pemda Kab.Samosir, merencanakan program Kapal pelayanan kesehatan keliling Danau Toba. Danau Toba kan sudah menjadi salah satu Wisata Dunia. Kemudian membuka berbagai pelatihan keterampilan dan membentuk Koperasi UKM. Memang tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita selalu berusaha. Jangan hanya sekedar memberi janji kepada masyarakat dengan memberi ini itu. (Redaksi)   
   
Bio Data          Nama                           : drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM          Tempat/tgl. lahir          : Pematang Siantar 17 April 1959          Jabatan Terakhir         : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak,   
                                                 Provinsi Kalimantan Barat           Suami                           : Alm. Ir. Sabar M. Silalahi, M.Sc (Pensiunan PNS/Dones)           Anak                            : dr. Glory Arthauli Silalahi   Pendidikan          SD          : Katholik Cinta Rakyat Tahun 1972          S.M.P     : Katholik Cinta Rakyat Tahun 1975          SMAN 3 : Pematang Siantar Tahun 1978          Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatra Utara Tahun 1985          Magister Manajemen Universitas Tanjungpura 2009 Jabatan yang pernah didudukinya;                Ka. Puskesmas Banjar Serasan Tanggal 28 Mei 1996                Ka. Puskesmas Siantan Hulu tanggal 14 Juni 2003                Plt .Ka.Subdin Yankes Tanggal 17 November 2006                Ka.Subdin Yankes anggal 31 Mei 2005                Direktur RSUD Landak Tanggal 31 Mei 2007                Sekretaris Badan PP dan KB Kab. Landak Tanggal 9 Pebruari 2009                Ka Dinas Kesehatan Kab.Landak Tanggal 18 November 2010 Penghargaan Tahun 2000. Sebagai Dokter Teladan 1 Tingkat Kota Pontianak             2013. Juara I Inovasi Otonomi Award sebagai Se- Kalimantan Barat             2015 Juara I Inovasi Pelayanan Publik Se- Kalimantan Barat

News Pidana Regional drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM: Melawan Korupsi dan Memperbaiki SDM Masyarakat

#Menjadi Caleg bukan tujuan utama, tetapi sebagai pintu masuk untuk Melawan Korupsi dan memperbaiki SDM masyarakat Kabupaten samosir# ...

18 Tersangka Anggota DPRD Kota Malang Di Pindah Ke Surabaya

23.32 beritakorupsi 0

News Tipikor 18 Tersangka Anggota DPRD Kota Malang Di Pindah Ke Surabaya

Syamsul Fajrih, Anggota DPRD Kota Malang saat foto selfi diruang sidang (Dok. Foto BK) berita korupsi .co - Sebanyak 18 anggota DPRD Ko...

Disidang Perkara Suap APBD-P Kota Malang Terungkap Ketidak Harmonisan

21.46 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4MNSJ0LDXvatSQI2FCbHLrIAer3RplCKSopJgVcb8uVOS_pDK2OxsfTdg21J92Yu9AvAkuWt5sy1fJR_3VTaEgKDmJoybKk_LdzHYr1O_ng9csBzXhAWsT32MWQc6AJEgcYNyHBSmDaE/s1600/Sutiaji+dan+Anton.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4MNSJ0LDXvatSQI2FCbHLrIAer3RplCKSopJgVcb8uVOS_pDK2OxsfTdg21J92Yu9AvAkuWt5sy1fJR_3VTaEgKDmJoybKk_LdzHYr1O_ng9csBzXhAWsT32MWQc6AJEgcYNyHBSmDaE/s640/Sutiaji+dan+Anton.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sutiaji (kiri) dan terdakwa Moch. Anton</td></tr>
</tbody></table>
#JPU KPK : Terdakwa mengakui adanya permintaan uang THR dan 1 persen untuk APBD murni yang dibahas di Rapat Koordinasi# 
beritakorupsi.co - Moch. Anton dan Sutiaji, ibarat “sendok dan garpu” yang saling berdampingan sebagai pemimpin bagi masyarakat Kota Malang. Sebab Anton sebagai Wali Kota dan Sutiaji Wakilnya. Tapi sebelumnya, kedua pria ini adalah sama-sama tokoh di NU Kota Malang, walaupun profesi keduanya berbeda. Selain tokoh NU ditingkat Kecamatan, Anton adalah seorang pengusaha. Masyarakat tahu dong yang namanya pengusaha. Sedangkan Sutiaji, selain tokoh NU dengan posisinya diatas Anton, adalah politikus PKB yang duduk di kursi DPRD Kota Malang dengan jabatan Ketua Fraksi. Masyarakat juga tahu kan yang namanya anggota Dewan yang dipilih rakyakat. Tahu 2013 menjelang pemilihan Wali dan Wakil Wali Kota Malang, Kedua pria ini sama-sama dicalonkan Partai yang didirikan (alm) Presiden RI ke- 4. Ibarat “gayung bersambut”, masyarakat Kota Malang pun ternyata mendukung keduanya untuk duduk dikursi singgahsana  Balai Kota Malang sebagai orang nomor 1 dan 2 dalam kurun waktu 5 lima tahun sejak 2013 hingga 2018. Namun sayang, ternyata keharmonisan kedua pemimpin masyarakat Kota Malang ini tidak berjalan baik. Sehingga untuk pencalonan kedua kalinya sebagai Wali Kota Malang periode 2018 - 2023 dalam Pilkada tahun 2018 pun tidak lagi seperti “sendok dan garpu, melainkan ibarat air dan minyak hingga bencana datang melanda” Kota Malang sebelum masa jabatan Anton sebagai Wali Kota berakhir. Sebab, Moch. Anton selaku Wali Kota, Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas PU (sudah divonis pidana penjara 2 tahun dan 8 bulan selaku penyuap) bersama 19 orang anggota DPRD Kota Malang yang terdiri dari Ketua Moch. Arif Wicaksono (juga sudah divonis pidana 5 thn penjara selaku penerima suap) dan 3 Wakil Ketua, 4 Ketua Komisi 8 Ketua Fraksi serta 3 anggota  DPRD Kota Malang dipepenjarakan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena terjerat kasus suap menyuap yang disebut dengan istilah uang pokir (pokok-pokok pikiran) sebear Rp 700 juta dan uang “sampah” yang masing-masing anggota Dewan menerima sebesar Rp 5 juta dalam pembahasan APBD-P Kota Malang TA 2015, serta uang “suap” sebesar 1 persen dari total anggaran APBD murni TA 2015 saat pembahasan tahun 2014 untuk anggota DPRD Kota Malang. Kemudian yang terpilih sebagai Wali Kota Malang untuk periode 2018 - 2023 dalam Pilkada tanggal 27 Juni 2018 adalah Sutiaji bersama Wakilnya Sofyan Edi Jarwoko yang mangalahkan pasangan Moch. Anton bersama Samsul Mahmud, dan Ya’qud Ananda Gudban (dipenjara sebagai tersangka) dengan Wanedi. Ketidak harmonisan kedua pemimpin masyarakat Kota Malang ini terungkap di persidangan dalam kasus perkara suap APBD-P Kota Malang dengan terdakwa Moch. Anton, saat JPU KPK Arif Suhermanto dkk menghadirkan Sutiaji sebagai saksi. Sementara terdakwa Moch. Anton yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Haris Fajar Kustaryo dkk, mengadirkan 3 orang saksi yang meringankan, dan 1 diantaranya adalah tokoh NU Kota Malang. Saksi yangdihadirkan itu adalah Sukirno (mantan Kasubag Perundangan DPRD Kota Malang), KH. Hamzawi (mantan Dosen UIN Malang), dan Sofian (pengusaha Travel Umroh di Kota Malang). Persidangan yang diketuai Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti  digelar dalam 3 session, pada Juamat, 20 Juli 2018. Session pertama adalah mendengarkan keterangan saksi Sutuaji, kemuidan session kedua keterangan saksi yang dihadirkan pihak terdakwa, dan session ketiga lanjut dengan agenda pemeriksaan terdakwa Moch. Anton. Kehadiran Sutiaji dipersidangan sebenarnya atas “permohanan” dari pihak terdakwa. Karena beberapa saksi dari Ketua Fraksi DPRD Kota Malang termasuk teradakwa sendiri mengatakan, kalau Sutiaji ikut dalam pertemuan antara Ketua Fraksi, Sekda Kota Malang Sucipto Wiyono dan Wali Kota Moch. Anton di ruang Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono, terkait permintaan uang “suap” yang disebut dengan uang pokir dalam pembahasan Perubahan APBD. Walaupun Moch. Arif Wicaksono (terpidana) dengan tegas mengatakan kalau Sutiaji tidak ikut dalam pertemuan diruangannya. Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran (KUA), dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, terdakwa Moch. Anton melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono, Suprapto bertempat diruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang yang dihadiri oleh Sutiaji (Wakil Wali Kota), Cipto Wiyono (Sekda) dan Jarot Edy Sulistiyono (Kepala Dinas PU). Dalam persidangan (Jumat, 20 Juli 2018), kepada Majelis Hakim, Sutiaji mengatakan kalau dirinya lupa, apakah hadir dalam rapat membahas Perubahan APBD. Karena menurutnya, hadir atau tidak, dirinya tidak begitu “berarti”. Bahkan Sutiaji pun mengatakan, fotonya sebagai Wakil Wali Kota Malang tidak ada terpasang di setiap Kantor Kelurahan Kota Malang. Ada apa geranagan ?. Hal itu dikatakan Wali Kota Malang terpilih Sutiaji, menjawab pertamyaan JPU KPK mapun tim  Penasehat Hukum terdakwa, Haris Fajar Kustaryo dkk. Karena Sutiaji lebih banyak menjawab lupa, Haris Fajar Kustaryo pun mengakhiri pertanyaannya. Ada yang menarik dalam persidangan, saat terdakwa Moch. Anton menanggapi keterangan mantan Wakilnya yang tak lama lagi akan dilantik menjadi Wali Kotanya. Menariknya ialah, terdakwa Anton menceritakan, kalau dirinya sempat akan mengundurkan diri sebagai Wali Kota, karena dirinya tidak dianggap sebagai Wali Kota. Namun dibantah Sutiaji dengan mengatakan bahwa fotonya sebagai Wakil Wali Kota tidak ada terpasang di Kantor Kelurahan Kota Malang. Baru kali ini ada Wali Kota hendak mengundurkan diri karena tidak dianggap sebagai Wali Kota. Pada hal, Wali Kota/Bupati adalah pembuat kebijakan atau pemegang mandate tertinggi diaman dia sebagai Wali Kota/Bupati. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyyIefid97Kq2w_mg3J-IVnot-GwwQNoDrt0ZaP6pePDcpRqSsANqvfnTgmIddlh0poUtTz20SYLtZ0ion_1Uu2KgZfq21v9T5nmAb_y2jxn5n3S50AvdTpv-cAJhC_PMZJvAwQRFI2gc/s1600/IMG20180720095840.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyyIefid97Kq2w_mg3J-IVnot-GwwQNoDrt0ZaP6pePDcpRqSsANqvfnTgmIddlh0poUtTz20SYLtZ0ion_1Uu2KgZfq21v9T5nmAb_y2jxn5n3S50AvdTpv-cAJhC_PMZJvAwQRFI2gc/s640/IMG20180720095840.jpg" width="640" /></a></div>
Sementara dalam session kedua dalam sidang yang sama dengan saksi yang dihadirkan pihak terdakwa Moch. Anton, yaitu Sukirno (mantan Kasubag Perundangan DPRD Kota Malang), KH. Hamzawi (mantan Dosen UIN Malang), dan Sofian (pengusaha Travel Umroh di Kota Malang). Kepada Majelis Hakim, Sukirno mengatakan bahwa pada tanggal 6 Juli, dirinya melihat Sutiaji berada di ruang transit gedung DPRD Kota Malang sebelum rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran (KUA), dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dan 2 menit kemudian Wali Kota Moch. Anton tiba. Kasubag Perundangan DPRD Kota Malang itu mengatakan kepada Majelis Hakim, tak lama kemudian pihak protokoler DPRD Kota Malang menyuruh Moch. Anton masuk ke ruang Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono. Tetapi saksi Sukirno tidak mengetahui apakah Sutiaji ikut atau tidak. Namum menurutnya, Sutiaji tidak dilihatnya lagi berda diruang transit. Kemanakah Sutiaji ? tidak ada satu saksi pun yang tahu. Sedangkan saksi KH. Hamzawi mengatakan, bahwa Anton dan Sutiaji adalah sama-sama pengurus di NU Kota Malang. Sehingga pada saat Pilwali (Pemilihan Wali) Kota Malang tahun 2013, NU maupun PKB mengusung keduanya sebagai calon dengan memutuskan, Moch. Anton sebagai calon Wali Kota Malang, yang kemudian berhasil memenangkan pemilihan Wali Kota Malang tahun itu walaupun tidak mulus hingga akhir jabatan Moch. Anton yang akrab disapa Abah Anton. Menurut JPU KPK Arih Suhermanto, bahwa terdakwa mengakui adanya permintaan uang dari pihak legislatif (DPRD) kepada eksekutif (Pemerintah Kota Malang) dalam pertemuan diruang Ketua DPRD Kota Malang, pada tanggal 6 Juli 2015. Namun menurut JPU KPK Arif Suhermanto seperti yang disampaikan terdakwa dalam persidangan, permintaan itu adalah THR (Tunjagan Hari Raya). Karena memang saat itu tepat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi istilah THR pun menjadi alasan yang tepat. “Tadi langsung pemeriksaan terdakwa. Terdakwa mengakui ada permintaan THR,” kata JPU KPK Arif Suhermanto kepada wartawan media ini seusai persidangan. Pada hal, sejak Jarot dan Arif disidangkan sebagai terdakwa dalam kasus yang sama dengan Moch. Anton beberapa waktu lalu, terdakwa maupun beberapa angggota DPRD Kota Malang yang kini menjadi pesakitan sebagai tersangka serta beberapa anggota DPRD Kota Malang yang belum jadi tersangka mengatakan tidak ada perimuntaan uang pokir atau THR. Bahakan mengatakan tidak menerima, pada hal KPK telah mengantongi bukti kuat kalau semua anggota DPRD Kota Malang yang berjumlah 45 orang itu menerima uang pokir. Saat wartawan media ini menanyakkan JPU KPK Arif Suhermanto, terkait uang sebesar 1 persen dari total jumlah anggran APBD Kota Malang TA 2015 untuk anggota DPRD Kota Malang dalam pembahasan APBD murni tahun 2014, terdakwa mengkui. Namun menurut JPU KPK seperti yang disampaikan terdakwa, hal itu dibahas dalam rapat Koordinasi, namun terdakwa tidak mengetahui bagaiaman teknis pelaksanaannya. “Mengakui juga, dan dibahas dalam Rakor. Namun terdakwa tidak mengetahui bagaimana teknis pelaksanaannya,” ujar JPU KPK Arif. Terkait istilah-istilah atau kata kunci untuk permintaan dan atau pemberian uang “haram” bagi anggota DPRD mapun pejabat lainnya yang terjerat dalam kasus Korupsi, tidak hanya terjadi di DPRD Kota Malang, namun terjadi juga di daerah lainnya seperti di Kota Mojokerto ada sitilah 7 sumur. Di Nganjuk ada istilah Syukuran, di Kota Batu ada si hitam untuk Mobil Aphart, Atas untuk Hotel, Bahwa untuk Restoran, dan undangan untuk uang. Sedangkan di Komis B DPRD Jawa Timur ada istilah sarung dan undangan untuk uang komitmen fee dari 10 Dinas sebagai mitra kerja Komisi B. Sedangkan di Dinas Kesehatan Jombang ada istilah makan siang untuk uang pemotongan dana kapitasi puskesmas. Dan Istilah atau kata kunci lainnya mungkin masih banyak terdapat dari para pejabat yang terjerat kasus Korupsi yang ditangani KPK di Kabupten/Kota yang ada di Indonesia. Sedangkan kasus korupsi yang tertangkap tangan oleh pihak kepolisian ataupun Kejaksaan, kata kunci atau istilah yang dipakai oleh para tersangka/terdakwa belum pernah ada. Apakah karena yang tertangkap tangan itu hanya si penerima ? atau yang tertangkap tangan itu bukan karena hasil sadapan melainkan laporan ???. (Rd1)

News Tipikor Disidang Perkara Suap APBD-P Kota Malang Terungkap Ketidak Harmonisan

Sutiaji (kiri) dan terdakwa Moch. Anton #JPU KPK : Terdakwa mengakui adanya permintaan uang THR dan 1 persen untuk APBD murni yang dibah...

Kepala BKD Akui Menyerahkan Uang Ke Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko

05.30 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDIlxuthvnhHhvoyVrTuGqy-if0b2c_RLed9GhzTNFuoTnRsoSe-zGYiJuXDZY2ebieXMPu5MdTKDf48QPWNYcu_jnsy_MCnMyQSrrxRKkFz5h49xeE1gmvn8QnFQ-7uik8thHi7jeeSs/s1600/IMG20180720160342.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDIlxuthvnhHhvoyVrTuGqy-if0b2c_RLed9GhzTNFuoTnRsoSe-zGYiJuXDZY2ebieXMPu5MdTKDf48QPWNYcu_jnsy_MCnMyQSrrxRKkFz5h49xeE1gmvn8QnFQ-7uik8thHi7jeeSs/s640/IMG20180720160342.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Suasana persidangan dihadiri puluhan masyarakat Jombang</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co - “Saya menyerahkan lima puluh juta dua kali, November dan Januari 2017, dari Pak Samijan (Samijan sauami terpidana Inna Silestyowati.Red),” kata Budi Nugroho kepada Majelis Hakim, Jumat, 20 Juli 2018. 
 
Ucapan itu disampaikan Budi Nugroho kepada Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti dalam persidangan di Pengailan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Budi Nugroho selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jombang ini dihadirkan Tim JPU KPK Wawan Yunarwanto, Ariawan, Taufiq Ibnugroho dan Riniyati Karnasih dalam persidangan sebagai saksi untuk terdakwa Nyono Suhari Wihandoko selaku Bupati Jombang (non aktif) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi suap yang diterima terdakwa dari terpidana Inna Silestyowati yang menjabat selaku Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. 
 
“InNyo” alias Inna dan Nyono sama-sama tertangkap tangan KPK pada tanggal 3 Pebruari 2018 karena kasus suap menyuap. Jumlah uang suap yang diberikan Inna ke Nyono sejak Desember 2016 hingga Pebruari 2018 sebesar Rp 1.155.000.000 (Satu milliar Seratu Lima puluh Lima juta). 
 
Uang sebesar Rp 1.155.000.000 milliar yang diberikan terpidana Inna ke terdakwa Nyono adalah untuk pengangkatan Inna dari Kepala Puskesma menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan, dan kemudian menjadi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menggantikan Heru Wibowo yang mengundurkan diri karena kesehatan berjumlah Rp 450 juta. 
 
Selain uang suap untuk jabatan, Inna juga memberikan sebahagian uang dari hasil pemotongan dana kapitasi 34 Puskesmas se- Kabupaten Jombang sebesar Rp 600 juta. Sebahagian lagi dipergunakan sendiri dan juga untuk pengurus Paguyuban Puskesmas yang tidak masuk dalam struktur Puskesmas ataupun Dinas Kesehatan. 
 
Terkait pemotongan dana kapitasi Puskesmas, pada sekitar bulan Maret 2017 bertempat di ruang kerja Inna Silestyowati, mengadakan pertemuan dengan Didik Dadi, Oisatin, Ma’murorus Sa’adiyah dan Hexawan Uahjawadida yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jombang. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati menyampaikan bahwa setiap Puskesmas harus ada kontribusi dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi dari 34 Puskesmas di seluruh Kabupaten Jombang yang jumlahnya sebesar Rp72 juta per bulan (“bila Rp 72 juta per bulan X 34 Puskesmas diperkirakan totalnya sebesar Rp 2.448.000.000 X 12 bulan dalam 1 tahun = Rp 29.376 milliar”). Dalam persidangan terungkap, bahwa pemomotongan dana Kapitasi Puskesmas Kabupaten Jombang sudah berlangsung sejak 2014. 
 
Uang dari hasil pemotogan dana Kapitasi Puskemsmas sebesar Rp 72 juta per bulan itu diberikan Inna kepada terdakwa sebesar Rp 50 juta, sedangkan sisanya sejumlah Rp 22 juta digunakan untuk biaya operasional Dinas Kesehatan termasuk pengurus paguyupan Puskesmas yang tidak masuk dalam struktur Puskesmas mapun Dinas Kesehatan. Petugas yang mengumpulan dana kapitasi yang berasal dari anggaran operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat itu adalah Oisatin selaku Sekretaris Pagupan dengan kode “arisan”. Dan setelah itu, Oisatin akan menyerahkan kepada Inna Silestyowati untuk selanjutnya diberikan kepada terdakwa. 
 
Selain uang suap jabatan dan pemotongan dana Kapitasi, ada uang suap dari pengisian tenaga keshatan di Puskesmas sebanyak Rp 30 juta, serta uang pungutan ilegal dari biaya pengurusan Izin Operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang milik dr. Subur Suprojo sejumlah Rp 75 juta. Sehingga totanya sejumlah Rp 1.155.000.000. 
 
Kehadiran Budi Nugroho ke persidangan adalah untuk yang keduakalinya. Yang pertama sebagai saksi untuk terdakwa Inna, dan kali ini untuk orang yang pernah melantiknya sebagai Kepala BKD. Uang suap jabatan sebesar Rp 450 juta itu tidak hanya diberikan langsung oleh Inna yang ditemani anaknya terhadap Bupati Jombang Nyono, melainkan melalui Budi Nugro. Itulah sebabnya, JPU KPK menghadirkan Budi ke persidangan lagi agar lebih jelas didengar langsung oleh terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya. 
 
Pengakuan Inna yang dikuatkan oleh keterangan saksi Budi Nugroho terkait uang suap itu, juga diakui oleh anak dan suami terdakwa sendiri, saat dihadirkan JPU KPK dalam dalam persidangan sebagai saksi untuk terdakwa. Samijan adalah salah satu tim sukses Nyono saat pencalonannya sebagai Bupati Jombang tahun 2013. 
 
Selain itu, juga diakui oleh terdakwa sendiri saat menjadi saksi untuk anak buahnya, Inna Silestyowati yang dilantiknya sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada tanggal 3 Januari 2017, dan beberapa hari kemudian terdakwa melantik Inna menjadi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang di TPS, menggantikan Heru Wibowo yang mengundurkan diri karena masalah kesehatan. 
 
Pengakuan terdakwa yang juga Ketua DPD Golkar Jawa Timur, terkait penerimaan uang itu diucapkan Nyono dalam persidangan kepada Majelis Hakim yang sama, pada Selasa, 22 Mei 2018. Selain mengakui, terdakwa yang saat itu sebagai saksi juga mengucapkan kata “maaf dan kilaf”. “Kata maaf itu memang selalu datangnya belakangan, sebab yang didepan adalah formulir atau pendaftaran”. 
 
“Ia saya menerima. Uang dari Samijan diberikan sebagai bantuan kegiatan Jombang. Total uang yang saya terima Satu milliar Seratus Lima puluh Lima juta (Rp 1.155.000.000) dan Satu milliar dari para Kepala Dinas. Saya minta maaf, saya kilaf. Untuk pemasangan Iklan di Rada, saya lupa jumlahnya,” kata Nyono saat itu dihadapan Majelis Hakim (Selasa, 22 Mei 2018) 
 
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terkait pengangkatan Inna Silestyowati dalam jabatan definitif sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, pada sekitar tahun 2013 setelah terdakwa terpilih sebagai Bupati Jombang periode 2013 - 2018, bertempat di rumah keluarga terdakwa yang berada di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, terdakwa Nyono Suharli Wihandoko bertemu dengan Inna Silestyowati dan Samijan. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati meminta kepada terdakwa agar diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang sebelumnya sebagai staf di Puskesmas. 
 
Permintaan Inna itu pun disetujui oleh terdakwa dengan cara bertahap, yaitu menjadi Kepala Puskesmas terlebih dahulu, mengingat pada saat itu Inna Silestyowati masih berstatus sebagai staf pada Puskesmas Bareng. Dan pada akhir tahun 2013, Terdakwa mengangkat Inna Silestyowati sebagai Kepala Puskesmas Gambiran Jombang. 
 
Pada sekitar bulan Desember 2016, Herry Wibowo selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jombang mengundurkan diri dari jabatannya karena sakit. Terdakwa melalui ajudannya Ma’aruf Roi’i meminta Samijan untuk menghadap terdakwa. Keesokan harinya, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Samijan bersama Inna Silestyowati menghadap terdakwa, dan pada pertemuan tersebut Inna Silestyowati kembali menyampaikan keinginannya untuk menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. 
 
Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan, bahwa untuk menjadi Kepala Dinas Kesehatan ada biaya yang harus dibayarkan kepada terdakwa, dan biaya tersebut mahal yaitu sebesar Tiga ratus lima puluh juta rupiah (Rp 350.000.000), dan permintaan terdakwa pun diseujui oleh Inna Silestyowati. 
 
Masih pada bulan Desember 2016, Inna Silestyowati dan Samijan menemui terdakwa selaku Bupati di ruang kerjanya. Saat terdakwa bertemu dengan Samijan,  Inna Silestyowati menunggu di ruang tunggu Bupati. Dalam pertemuan itu, Samijan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 350 juta kepada terdakwa, dan oleh terdakwa langsung dimasukkan ke dalam laci meja kerjanya. Dalam perjalanan pulang, Samijan menyampaikan kepada istrinya Inna Silestyowati, bahwa uang sudah diserahkan kepada terdakwa. 
 
Setelah terdakwa menerima uang dari Inna Silestyowati, pada tanggal 3 Januari 2017 bertempat di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) disekitar Desa Denanyar Jombang, terdakwa mengangkat Inna Silestyowati sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dengan Surat Keputusan Nomor 821.20/05/415.41/2017. 
 
Sebelum pelantikan Inna Silestyowati, terdakwa memerintahkan Budi Nugroho selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jombang untuk pengambilan SK jabatan asli atas nama Inna Silestyowati, harus menyerahkan uang kepada terdakwa melalui Budi Nugroho sebesar Rp 50 juta. 
 
Pada sekitar bulan Januari 2018, bertempat di rumah Budi Nugroho di Jl. Empu Tantular No. 17 RT.002/ RW.009 Kel. Kepanjen Kec. Jombang Kabupaten Jombang, Inna Silestyowati bersama Samijan menemui Budi Nugroho, dan menanyakan mekanisme pengambilan SK jabatan yang asli. Pada pertemuan tersebut Budi Nugroho menyampaikan, bahwa untuk mengambil SK jabatan asli harus ada kontribusi yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp 50juta. Beberapa hari kemudian, Inna Silestyowati dan Samijan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta kepada Budi Nugroho, namun SK tersebut belum diserahkan Budi Nugroho kepada Inna Silestyowati. 
 
Beberapa hari kemudian, Inna Silestyowati menyuruh seorang stafnya untuk mengambil SK Jabatan asli di Kantor BKD, namun oleh Budi Nugroho tidak diberikan dan disarankan agar Inna Silestyowati menghadap terdakwa. Selanjutnya Inna Silestyowati menemui terdakwa dan menyampaikan bahwa SK Jabatannya belum diberikan oleh Kepala BKD. Tetapi terdakwa minta Inna Silestyowati untuk menyerahkan uang lagi sejumlah Rp 50 juta melalui Budi Nugroho sebagai syarat agar SK dikeluarkan. Atas permintaan terdakwa tersebut, Inna Silestyowati  menyetujuinya dengan alasan, dalam waktu yang sama Inna Silestyowati akan menerima 2 (dua) surat, yaitu SK sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dan Surat Perintah (Sprint) Jabatan Plt. Kepala Dinas Kesehatan. 
 
Beberapa hari kemudian bertempat di rumah Budi Nugroho, Inna Silestyowati dan Samijan kembali menemui Budi Nugroho. Dalam pertemuan tersebut, Samijan menyerahkan uang sejumlah Rp 50 juta kepada Budi Nugroho untuk terdakwa. Keesokan harinya, Budi Nugroho menyerahkan SK jabatan asali sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dan Sprint jabatan asli sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang kepada Inna Silestyowati. 
 
Inna Silestyowati merasa jabatan tersebut tidak sesuai dengan yang yang diinginkannya sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya dengan terdakwa. Sehingga Inna Silestyowati sempat melakukan keberatan kepada terdakwa sebelum pelantikan. Untuk mengakomodir keinginan Inna Silestyowati, beberapa hari kemudian terdakwa mengeluarkan lagi Surat Perintah Nomor: 821/30/415-41/2017 tanggal 3 Januari 2017 yang memerintahkan Inna Silestyowati sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017.  (Rd1)

News Tipikor Kepala BKD Akui Menyerahkan Uang Ke Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko

Suasana persidangan dihadiri puluhan masyarakat Jombang berita korupsi .co - “Saya menyerahkan lima puluh juta dua kali, November dan J...

Siapa Tersangka Kasus Mega Korupsi P2SEM Jilid II ?

03.34 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB_gH07V72Qmey2iVjLMEFCRwcKLqy1seDm_HaXEuektZQHzKp6w_v6ibhbk8EYRLJxPhO21_Of3B3elJRl17bdahcqcB8jjmMQe3ADXF6GISi_NOVNTofSzEngiJfrJmvgkZ5E3t4Pw4/s1600/IMG20180720134859.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="846" data-original-width="1500" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB_gH07V72Qmey2iVjLMEFCRwcKLqy1seDm_HaXEuektZQHzKp6w_v6ibhbk8EYRLJxPhO21_Of3B3elJRl17bdahcqcB8jjmMQe3ADXF6GISi_NOVNTofSzEngiJfrJmvgkZ5E3t4Pw4/s640/IMG20180720134859.jpg" width="640" /></a></div>
#Apakah Kejati Jatim dapat mengungkap tabir Kasus mega  Korupsi P2SEM Tahun 2008 sebesar Rp 277 M Jilid II ?# 
 
beritakorupsi.co - Kasus mega Korupsi P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) tahun 2009 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,6 milliar mengingatkan kembali masyarakat khususnya di Jawa Timur yang sempat hilang dari ingatan setelah 10 tahun berlalu. Sebab saat ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) kembali melakukan penyidikan baru jilid II Kasus mega Korupsi P2SEM yang diduga melibatkan beberapa pejabat ditingkat ekesekutif maupun legislatif, seiring dengan tertangkapnya terpidana kasus korupsi yang ssama, yakni dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo beberapa waktu lalu setelah 7 tahun “dihilangkan”. Menurut Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, sudah mengantongi nama-nama calon terangka, namun Didik enggan menyebut nama yang dimaksud. Hal itu dikatakan mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya saat ditemui wartwan media ini di ruang kerjanya, Jumat, 20 Juli 2018. “Sudah dikantongi (calon tersangka). Dulu dokter Bagus dihukum karena para penerima itu ngaku, dapatnya sekian dan disetor ke dia. Rekomendasi dari 100 anggota DPRD ada yang melalui Fathorrasjid, melalui Fujianto. Dokter bagus ada 15 atau 16, ini yang kita dalami sekarang,” kata Didik (Jumat, 20 Juli 2018) Pada hal sekitar tahun 2014 - 2016, setelah mantan Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid yang juga salah satu mantan terpidana sekaligus saksi kunci dalam kasus ini keluar dari penjara, balik menyerang dan membeberkan data terkait keterlibatan pihak-pihak lain termasuk Pemprov Jatim ke Kejati Jatim dan KPK. Namun hingga Fathorrasjid wafat pada tahun November 2017 tak ada hasilnya. Meinggalnya saksi kunci itu mungkinkah menguntungkan para pihak yang terlibat ? Apakah “nyanyian” salah satu saksi kunci ini (dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo), Kejati Jatim akan mengungkap tabir aktor intlektual Kasus mega  Korupsi P2SEM jilid II ini atau hanya akan menyeret para penerimanya ? Masyarakat Jawa Timur pun menunggu keberanian lembaga Adhiyaksa yang berkantir di Jalan Achmat Yani Suarabaya, seperti saat keberaniannya menyeret Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti dalam kasus Korupsi dana Hibah Kadin tahun 2011 - 2014 yang kemudian divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat maupun Hakim Agung Mahkamah Agung RI, dan mantan Dirut PT PWU yang juga mantan menteri BUMN di era Presiden SBY, Dahlan Iskan dalm kasus Korupsi penjualan asset daerah tahun 2003 yang divonis bersalah dengan pidana penjara selama 2 tahun oleh Penagdilan Tipikor Surabaya, kemudian dibebaskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur (saat ini JPU menunggu putusan Kasasi). (Rd1)

News Tipikor Siapa Tersangka Kasus Mega Korupsi P2SEM Jilid II ?

#Apakah Kejati Jatim dapat mengungkap tabir Kasus mega Korupsi P2SEM Tahun 2008 sebesar Rp 277 M Jilid II ?# berita korupsi .co - Kasu...

KPK Harus Tuntaskan Kasus PLTU Riau-1

00.11 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDgPyr1NYwbxC8JVCPtcSl3yk0YR3NtGgmX4icRBEkchOJjh5GJzz9IZBFb1h_HxJ-FliUDEGklfGG_yc0Iz2Ljf3bZJS6yDhqkShLwB-FwDWNw52Qf5bTQmJ9ClPkslpcsmZdJZ4UZh0/s1600/ICW+..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="226" data-original-width="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDgPyr1NYwbxC8JVCPtcSl3yk0YR3NtGgmX4icRBEkchOJjh5GJzz9IZBFb1h_HxJ-FliUDEGklfGG_yc0Iz2Ljf3bZJS6yDhqkShLwB-FwDWNw52Qf5bTQmJ9ClPkslpcsmZdJZ4UZh0/s1600/ICW+..jpg" /></a></div>
#Keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kaitan perlu terus didalami# 
Jakarta, beritakorupsi.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan anggota DPR RI Eni Saragih sebagai tersangka penerima suap. Penetapan tersangka berkaitan dengan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. KPK harus terus dalami keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan proyek tersebut. Eni yang merupakan politikus partai Golkar dicokok melalui operasi tangkap tangan (OTT) di rumah Menteri Sosial, Idrus Marham, pada Jumat, 13 Juli 2018 lalu. Dari operasi tersebut KPK menyita uang sebesar Rp 500 juta. Uang tersebut diduga merupakan pemberian dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang diduga diberikan untuk mempermulus proses penandatanganan kerjasama pembangunan PLTU Riau-1, dan ditengarai adalah bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari total nilai proyek yang diterima Eni sebesar Rp 4,8 miliar, dan KPP pun turut menetapkan Johannes Kotjo sebagai tersangka. Penangkapan Eni yang dilakukan oleh KPK adalah ujung rangkaian operasi yang sebelumnya dilakukan. Dari hasil penangkapan itu, KPK telah menetapkan 9 (Sembilan) tersangka dari 12 orang yang diamankan, diantaranya terdiri dari anggota DPR, staf ahli, swasta, dan supir. Eni dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP digunakan dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang. PLTU Riau-1 yang kini menjadi sorotan adalah proyek pembangkit listrik berkapasitas 2 x 300 megawatt. PLTU Riau-1 adalah proyek penunjukkan langsung kepada anak perusahaan PLN, yaitu PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), kemudian konsorsium proyek adalah Blackgold Natural Resources, sebuah perusahaan batubara multinasional, PT Samantaka Batubara yang merupakan anak perusahaan Blackgold, PT PLN Batubara, PT Pembangkitan Jawa-Bali, dan China Huadian Engineering Co. Ltd. (CHEC). Nilai investasi PLTU Riau-1 sendiri menurut Direktur Utama PLN Sofyan Basir sebesar US$ 900 Juta. PLN memiliki saham sebesar 51 persen dari proyek tersebut. Merespon hal-hal tersebut, ICW meminta KPK untuk segera menuntaskan kasus PLTU Riau-I. KPK perlu menelusuri keterlibatan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan terhadap PLTU Riau-I. Johannes Kotjo diketahui ialah salah satu orang terkaya di Indonesia. Tahun 2016 lalu, ia masuk dalam jajaran 150 orang terkaya RI versi majalah Globe Asia. Jumlah kekayaannya diketahui mencapai US$ 267 juta atau setara dengan Rp 3,7 triliun. Laporan majalah Tempo pada tahun 2000 juga menunjukkan, kedekatan Johannes dengan Keluarga Cendana. Bisnis-bisnis milik Bambang Trihatmodjo banyak dijalankan olehnya dan tersebar di berbagai negara. Eni Saragih diketahui aktif dalam berbagai sayap organisasi Partai Golkar. Wakil Ketua Komisi Energi DPR tersebut juga pernah menjabat sebagai komisaris di dua perusahaan energi, yaitu PT Raya Energi Indonesia dan PT Nugas Trans Energi. Suami Eni, Muhammad Al Khadziq adalah Bupati Temanggung terpilih, dan turut diamankan ketika Eni dicokok oleh KPK. Langkah KPK memeriksa kantor PLN, PT PJB, dan bahkan rumah Direktur Utama PLN Sofyan Basir perlu diapresiasi. Kendati belum tentu terlibat dalam PLTU Riau-I, KPK harus terus mendalami keterkaitan Sofyan Basir dan PLN dengan proyek tersebut. Sejauh ini tercatat sebanyak tiga Direktur PLN telah terjerat kasus korupsi. Adanya keterkaitan perusahaan batubara dengan proyek PLTU Riau-I juga penting untuk diperhatikan. ICW telah mengidentifikasi pemilik sebenarnya/penerima manfaat (Beneficial Owner) dari 10 perusahaan besar batubara di Indonesia dan menemukan nama-nama orang terkaya dan politikus di Indonesia. Oleh sebab itu penting untuk menelusuri pemilik sebenarnya dari perusahaan-perusahaan dan kaitannya dengan kasus PLTU Riau-1. Bukan tak mungkin pihak lain dengan nama besar memiliki keterkaitan, baik itu berasal dari pemerintah, BUMN, swasta maupun lainnya. Kasus PLTU Riau-I juga menunjukkan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek infrastruktur. Tanpa adanya pengawasan yang baik, celah untuk melakukan praktik-praktik korupsi dalam pembangunan proyek infrastruktur sangat terbuka lebar. Evaluasi dan memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur harus segera dilakukan. (*)   
 
 
 
Sumber : Humas ICW (Indonesia Corruption Watch)

News Pemerintahan Regional Tipikor KPK Harus Tuntaskan Kasus PLTU Riau-1

#Keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kaitan perlu terus didalami# Jakarta, berita korupsi .co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) te...

Kasus suap APBD Kota Malang terungkap, 1 Persen dari jumlah Anggaran TA 2015

17.02 beritakorupsi 0

News Tipikor Kasus suap APBD Kota Malang terungkap, 1 Persen dari jumlah Anggaran TA 2015

Nunung, Sekretaris DInas PU Kota Malang berita korupsi .co - Apakah setiap pengajuan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau...

BERITAKORUPSI.CO

drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM: Melawan Korupsi dan Memperbaiki SDM Masyarakat

18 Tersangka Anggota DPRD Kota Malang Di Pindah Ke Surabaya

Disidang Perkara Suap APBD-P Kota Malang Terungkap Ketidak Harmonisan

Kepala BKD Akui Menyerahkan Uang Ke Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko

Siapa Tersangka Kasus Mega Korupsi P2SEM Jilid II ?

KPK Harus Tuntaskan Kasus PLTU Riau-1

Kasus suap APBD Kota Malang terungkap, 1 Persen dari jumlah Anggaran TA 2015

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI