BERITAKORUPSI.CO

Kasus Korupsi, JPU “Lupa” Dimana Pengadilan Tipikor

#Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa tempat kejadian masuk wilayah hukum PN Situbondo, yang seharusnya Pengadilan Tipikor Surabaya# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0K8aguKQQPKos4xJ8GDETvBXn5qBQ2WItR6cj8ACeWH2WfSyJjLb8JJ6NeDoZdXg-THLXM8yAAzHYALxjFXw8zxaJrHgghsPEmCffchaFoGHDSB54UkLPJ5hoe4SUCLGWhZ6ywa5fV3o/s1600/IMG20180426141104.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="403" data-original-width="775" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0K8aguKQQPKos4xJ8GDETvBXn5qBQ2WItR6cj8ACeWH2WfSyJjLb8JJ6NeDoZdXg-THLXM8yAAzHYALxjFXw8zxaJrHgghsPEmCffchaFoGHDSB54UkLPJ5hoe4SUCLGWhZ6ywa5fV3o/s640/IMG20180426141104.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Ka Kejagung RI), sepertinya perlu memberikan perhatian serius dan pembinaan terhadap Jaksa dijajarannya, Khususnya yang menangani kasus perkara Korupsi agar tidak terulang seperti yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo. Pasalnya, JPU Handoko Alfiantoro dari Kejari Situbondo yang sedang menangani kasus perkara dugaan Korupsi sepertinya “tidak serius”  saat membuat surat dakwaan atas nama terdakwa Zainal Imran selaku Lurah Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo yang akan dibacakan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur. Anehnya, JPU Handoko Alfiantoro saat membuat surat dakwaan “lupa”, bahwa kasus perkara korupsi di Jawa Timur masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Desember 2010 lalu hingga saat ini, bukan Pengadilan Negeri Situbondo seperti yang tertulis dalam surat dakwaan JPU. Kamis, 27 April 2018, dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU Handoko Alfiantoro dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjoa Jawa Timur, yang diketuai Hakim Dede menyebutkan, bahwa terdakwa Zainal Imran selaku Lurah Ardirejo, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di ruang kerja terdakwa di kantor kelurahan Rrdirejo, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo. Akibatnya, Ketua Majelis Hakim pun langsung mengur JPU begitu menyebutkan Pengadilan Negeri Situbondo. “…….Coret itu” perintah Ketu Majelis Hakim. Tidak berhenti disitu saja, begitu selesai membacakan surat dakwaan, JPU Handoko Alfiantoro dan Ridwan Soleh selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa langsung dipanggil menghadap Ketua Majelis. Ternyata yang dilakukan JPU saat itu untuk mencoret nama Pengadilan Negeri Situbondo dan mengganti menjadi Pengadilan Tipikor Surabaya dengan tulisan tangan yang tidak begitu jelas. Hal itu diketahui, saat wartawan media ini menemui PH terdakwa sesusai persidangan. Surat dakwaan JPU yang “lupa” pengadilan Tipikor ada di wilah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Surabaya menjadi “lampu hijau” bagi terdakwa untuk “bebas” dari penjara. Sebab PH terdakwa langsung mengajukan untuk menyampaikan Eksepsi atau keberatan pada persidangan berikutnya. “Yang Mulia, kami akan menyampaikan Eksepsi,” kata PH terdakwa memohon. Seusai persidangan, Ridwan Soleh dan Markacung selaku PH terdakwa kepada media ini mengatakan, bahwa surat dakwaan JPU ngaur, dan kasus ini bukan korupsi. “Surat dakwaan JPU ngaur, ditujukan ke Pengadilan Negeri Situbondo makanya langsung ditegur Majelis Hakim untuk diganti, ini copy paste. Akhirnya diganti menjadi Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya,” kata Ridwan sambil menunjukkan surat dakwaan. “Pasal yang dikenakan dalam surat dakwaan tadi pasal 12 huruf e dan pasal 11. Dakwaan ini ngaur tolong dicatat, ini ngaur dan tidak benar. Tidak ada uang negera yng dikorupsi sementara yang dikenakan pasal Korupsi, ini uang jasa perantara aja dan belum diterima, apalagi tidak tau jumlahnya berapa, tapi katanya 10 juta,” kata Ridwan menambahkan. Dalam surat dakwaan JPU disebutkan, bahwa terdakwa ditangkap di tempat kerja (Kelurahan) terdakwa. Sementara terdakwa mengatakan, bahwa Ia (terdakwa) dipanggil secara resmi oleh Kepolisian. “Saya dipanggil secara resmi. Uang itu disita dari Kuncoro bukan dari saya. saya tidak tau berapa dan belum lihat,” kata terdakwa. Apa yang dikatakan oleh terdakwa dengan apa yang dibutkan oleh JPU dalam surat dakwaan, sepertinya menjadi pertanyaan. Sebab, dari berbagai pemberitaan sejak awal menyebutkan, Polres Situbondo melakukan OTT terhadap  oknum Lurah dan perangkatnya pada Senin, 20 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB. Anehnya, pelimpahan perkara dari Polres Situbondo ke Kejaksaan Negeri Situbondo baru dilakukan pada tanggal 11 April. Kalau memang Zainal Imran terjaring OTT oleh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Polres Situbondo, mengapa harus menunggu setahun baru dilipmpahkan ke Jaksa ? Apakah karena lamanya kasus ini ditangan Polres Situbondo sehingga membuat “lupa” JPU menyebutkan Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya menjadi Pengadilan Negeri Situbondo, karena dianggap kasus Pida umum (Pidum) ?  Seperti dalam surat dakwaan disebutkan, sekitar bulan Desember 2016 Gumilang hendak menjual tanah miliknya yang terletak di Dusun Cappore Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo tetapi ukuran tanah tersebut tidak lurus alias bengkok pada bagian selatan,  sehingga sulit untuk di Kavling dan dijual. Kemudian untuk meluruskan ukuran tanah tersebut,  Kuncoro mempunyai keinginan untuk membeli sebagian tanah di sebelahnya yang merupakan tanah milik perkumpulan kematian masyarakat Situbondo (PKMS). Pada bulan Januari 2017, Gumilang mendatangi Onny yang merupakan wakil ketua PKMS, pada saat itu Gumilang menyampaikan keinginannya kepada Onny, selanjutnya Onny menyampikan keinginan Gumilang kepda Ketua PKMS. Setelah terjadi tawar-menawar, kemudian disepakati  bahwa tanah PKMS seluas kurang lebih 200 meter seharga Rp 7 juta, sesuai dengan kwitansi pembebasan pada tanggal 23 Januari 2017. Kemuidan, Gumilang datang ke kantor Kelurahan Ardirejo untuk mengurus akta jual beli tanah tersebut, pada saat itu Gumilang ditemui Kuncoro selaku Kasi Pemerintahan di Kelurahan Ardirejo. Kemuidan, Guliang memberikan data pendukung berupa sertifikat tanah dan fotocopy bukti kuitansi pembebasan lahan kepada Kuncoro. Untuk biaya pengurusan, Kuncoro meminta biaya sebesar Rp 650 ribu untuk membeli materi dan biaya pengetikan. Gumilang pun menitipkan uang sebesar Rp 650 juta kepada Kuncoro dengan kesepakatan pada saat itu, apabila uang titipkan tersebut lebih, akan dikembalikan, dan apabila kurang akan ditalangi terlebih dahulu oleh Gemilang. Untuk maslah akta jual beli tanah, Kuncoro menyarankan Gumilang untuk berkordinasi dengan terdakwa. Setelah dua hari kemudian, Gumilang datang lagi ke kantor Kelurahan dan bertemu dengan Kuncoro. Pada saat itu, Gumilang bercerita kepada Kuncoro, jika terdakwa meminta biaya sebesar Rp 20 juta untuk pengurusan akte jual beli dan Gumilang merasa keberatan. Kuncoro mengatakan, apabila ada keberatan langsung menawar atau bernego dengan terdakwa, karena terdakwa selaku Lurah yang mempunyai kuasa untuk menentukan harga. setelah itu Gumilang diajak ke ruang kerja untuk menawar biaya pengurusan akte jual beli sebesar yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp 20 juta yang belum ada kesepakatan.  Keesokan harinya, terdakwa menyuruh Kuncoro untuk menyampaikan kepada Gumila, jika biaya pengurusan akte jual beli turun menjadi Rp 15 juta, tetapi Gumilang pun tetap merasa keberatan. Satu minggu kemudian, Gumilang ditelepon oleh Kuncoro agar datang ke kantor Kelurahan untuk tawar-menawar atau nego ulang biaya akta jual beli tanah. Kemudian, sekira pukul 11.15 WIB, Gumilang datang ke kantor Kelurahan Ardirejo yang ditemui oleh Kuncoro. setelah itu, Gumilang diajak masuk ke kerja terdakwa. Pada saat itu, Gumilang menyampaikan keberatannya  atas biaya akte jual beli yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp 15 juta. Terdakwa pun kemudian menurunkan lagi biaya akte jual beli menjadi Rp 17.750.000, namun Gumilang tetap merasa keberatan. Karena Gumilang tetap merasa keberatan, lalu terdakwa mengatakan jika tidak ada tanda tangan dan stempel darinya (terdakwa) maka akta jual beli tersebut tidak akan jadi bahkan sampai Kecamatan, dan jika tidak ada kesepakatan masalah uangnya, maka tanah tersebut akan diwakafkan. Setelah dua hari kemudian, Kuncoro dipanggil oleh terdakwa ke ruangannya, pada saat itu terdakwa menyuruh Kuncoro untuk menyampaikan kepada Gumilang, bahwa biaya pembuatan akta jual beli tanah diturunkan lagi menjadi Rp 10 juta. Dua hari kemuidan, Gumilang datang ke kantor Kelurahan untuk menyampaikan bahwa pembayaran akan dilakukan dua kali, dan pelunasan setelah akta jual beli tanaha selesai, namun terdakwa menolaknya dan meminta sekaligus. Dan Gumilang pun akhirnya meminjam uang saudaranya sebesar Rp 10 juta. Satu minggu kemudian, Gumilang mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 10 juta, dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Gumilang menghubungi Kuncoro, pada saat itu Gumilang menyampaikan jika uang untuk biaya pengurusan akte jual beli sebesar 10 juta sudah ada. Pada senin 20-03-2017 sekira pukul 11.00 WIB, Gumilang menghubungi Kuncoro dan menyampaikan, jika uang biaya akte jual beli yang diminta oleh terdekat sudah siap. Selanjutnya Kuncoro menjawab, jika terdakwa masih ada acara di luar kantor dan akan dihubungi bila sudah kembali. Sekitar pukul 14.00 30 WIB di hari yang sama, Kuncoro menghubungi Gumilang menyampaikan jika terdakwa sudah di kantor. Tiga puluh menit kemudian, Gumilang datang ke kantor Kelurahan, dan pada saat itu terdakwa sedang berada di ruang kerja Kuncoro, dan terdakwa langsung Gumilang ke ruang kerja terdakwa. Saat Gumilang hendak menyerahkan sebuah map warna hijau berisi uang Rp 10 juta sebagai biaya akte jual beli yang diminta oleh terdakwa serta fotokopi KTP dan kartu keluarga (KK),  tetapi pada saat itu terdakwa tidak langsung menerima, tetapi terdakwa mengatakan jika tugasnya sudah selesai dan untuk keuangan serta administrasi diwakilkan kepada Kuncoro. Beberapa saat setelah Gumilang hendak menyerahkan map berisi uang tersebut, polisi dari Polres Situbondo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi jika terdakwa meminta sejumlah uang dalam pengurusan akte jual beli tanah langsung melakukan penggerebekan di ruang kerja terdakwa. JPU menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain, UU RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PP RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS), Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan,  Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Kelurahan di Kabupaten Situbondo “Dan perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e atau pasang 11 undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ucap JPU Handoko Alfiantoro. (Redaksi)

Tipikor Kasus Korupsi, JPU “Lupa” Dimana Pengadilan Tipikor

#Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa tempat kejadian masuk wilayah hukum PN Situbondo, yang seharusnya Pengadilan Tipikor Surabaya# ber...

Tersangka Baru Dugaan Korupsi IPAL Di PD RPH Surabaya Ditahan

08.49 beritakorupsi 0

Tersangka Baru Dugaan Korupsi IPAL Di PD RPH Surabaya Ditahan

Tersangka Agus Suhermanto saat menjalani pemeriksaan sebelum ditahan berita korupsi .co – Rabu, 26 April 2018, Penyidik Kejaksaan Negeri...

Vonis Setya Novanto Tidak Menjerakan

08.45 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
#Hakim sepatutnya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap SN# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWcll6xORtNGxej1piWCtK24teJS0PbYzrPAws9Q22Lh0-DRpnIUY-v-Og3KYe4yOso0ZK4ejhe5PJYmSO2H2fVX2KD72TE8odDVJQ9VHLQTqeS9-DKhXQAEkM_YVMpiAQviLIJ2O0hn0/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWcll6xORtNGxej1piWCtK24teJS0PbYzrPAws9Q22Lh0-DRpnIUY-v-Og3KYe4yOso0ZK4ejhe5PJYmSO2H2fVX2KD72TE8odDVJQ9VHLQTqeS9-DKhXQAEkM_YVMpiAQviLIJ2O0hn0/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co – Vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Setya Novanto sangat disayangkan, sepatutnya SN divonis pidana seumur hidup atas perbuatannya dalam perkara korupsi KTP-El. Selain pidana penjara yang kurang memuaskan, pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Setya Novanto juga tidak merepresentasikan jumlah kerugian negara yang terjadi akibat korupsi KTP-El yaitu sebesar 2,3 Triliun Rupiah. Jumlah pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Setya Novanto hanya sekitar 22,69% dari total keseluruhan kerugian negara korupsi KTP-El. Setnov divonis 15 tahun penjara, denda sebesar 500 juta rupiah subsider 3 (tiga) bulan kurungan, pidana tambahan sebesar 7,3 juta USD dikurangi 5 miliar rupiah yang sudah disetorkan ke negara, dan pencabutan hak politik 5 (lima) tahun pasca pidana badannya selesai. Vonis ini tidak berbeda jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut umum, yang menuntut Setnov dengan pidana penjara 16 tahun, denda 1 miliar rupiah subsider 6 (enam) bulan kurungan. Setya Novanto sudah sepatutnya dijatuhi vonis maksimal, mengingat perilakunya yang tidak kooperatif sepanjang proses hukum, vonis ini dikhawatirkan tidak menjerakannya, dan dapat menjadi preseden buruk bagi terdakwa korupsi lainnya. Dukungan publik untuk menjatuhkan pidana maksimal berupa penjara seumur hidup ini dapat dilihat dari hasil jajak pendapat yang dilansir oleh akun Twitter @SahabatICW. Pada 23 April 2018, ada 77% peserta japat menyatakan bahwa pidana penjara seumur hidup merupakan hukuman yang pantas dijatuhkan terhadap Setya Novanto. Masih dari akun Twitter @SahabatICW, pada 24 April 2018 56% peserta japat menyatakan ketidakpuasannya terhadap putusan Setya Novanto. Putusan melampaui tuntutan jaksa bukan hal yang baru. Dalam pemantauan tren vonis ICW, pada semester I 2017 saja, ada paling tidak 15 terdakwa yang diputus di atas tuntutan jaksa, dari keseluruhan 352 terdakwa yang perkaranya dipantau. Dengan demikian, putusan hakim untuk tidak menghukum Setya Novanto dengan pidana maksimal seumur hidup, sangat disayangkan, mengingat yang bersangkutan sudah secara terang-terangan bersikap tidak kooperatif sepanjang proses hukum. Namun demikian, pertimbangan hakim untuk mengabulkan tuntutan jaksa dan menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik Setya Novanto, patut diapresiasi. Sebagaimana diketahui, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik masih jarang diterapkan terhadap terdakwa perkara korupsi, Beberapa terpidana perkara korupsi yang juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik antara lain, Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq; Mantan Ketua MK, Akil Mochtar; Mantan Kakorlantas, Irjenpol Djoko Susilo, dan Mantan Ketua DPD, Irman Gusman. Dalam sidang pembacaan putusan Setya Novanto tadi, terdapat fakta-fakta persidangan yang patut ditelusuri lebih jauh oleh KPK. KPK sendiri masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait penyelesaian korupsi KTP-El pada waktu-waktu ke depan. Untuk itu, ICW mendorong agar: 1. KPK menelurusi dan menindaklanjuti informasi terkait sejumlah nama yang kembali disebutkan karena diduga menerima sejumlah uang dalam “pengaturan” proyek KTP-El di DPR RI; 2. KPK juga masih harus menyidik dugaan TPPU yang dilakukan oleh Setya Novanto; dan 3. KPK harus menyidik dugaan keterlibatan korporasi sebagai pelaku atau instrumen yang digunakan untuk melakukan korupsi dalam proyek KTP-El. (Redaksi) 
 
Sumber : Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW

Tipikor Vonis Setya Novanto Tidak Menjerakan

#Hakim sepatutnya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap SN# Jakarta, berita korupsi .co – Vonis yang dijatuhkan hakim ter...

PK Ditolak, Mantan Bupati Banyuwangi Tetap Dipenjara

03.17 beritakorupsi 0

Tipikor PK Ditolak, Mantan Bupati Banyuwangi Tetap Dipenjara

Terpidana Ratna Ani Lestari, mantan Bupati Banyuwangi berita korupsi .co – Tak sedikit Kepala Daerah yang terseret dalam pusaran kasus ...

Kerugian Negara Rp 64 Juta, Terdakwa Dituntut ‘8,4’ Thn Penjara

02.50 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtJxDR7D6f31Kh3kq12nFGI5QO9MSKlSN7eaEJTS0XkD1mBEqrUzDXBwrWbz3dotDIizXgbabRNvRTetKWWp3uj3CE7AVHUYd8AkGQpwMqHFAdxZmZvN8PaznQ03RdyjeZm26dXKtZZxc/s1600/IMG20180419104947.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtJxDR7D6f31Kh3kq12nFGI5QO9MSKlSN7eaEJTS0XkD1mBEqrUzDXBwrWbz3dotDIizXgbabRNvRTetKWWp3uj3CE7AVHUYd8AkGQpwMqHFAdxZmZvN8PaznQ03RdyjeZm26dXKtZZxc/s640/IMG20180419104947.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sepertinya bukan hanya menyelamatkan keuangan negara dari para pelaku Koruptor,  tetapi tak jauh beda dengan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bagaimana untuk memenjarakannya, sekalipun kerugian negara telah dikembalikan. Seperti kasus dugaan Korupsi penyimpangan pengelolaan aset daerah berupa tanah eks bengkok milik Kabupaten Malang tahun 2011 – 2016 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 292.650.000 dengan terdakwa mantan Luras Kepanjen Yoyok Yudianto. Dalam kasus ini, Kejari Kepanjen dibawa komando Kasi Pidsus Suseno, mantan Kasi Intel Kejari Sumenep yang sebelumnya Kasi Pidum Kejari Tanjung Perak Surabaya, menetapkan Yoyok Yudianto selaku Lurah menjadi tersangka dugaan Korupsi penyimpangan pengelolaan aset daerah berupa tanah eks bengkok tahun 2011 hingga 2016 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 292.650.000. Yoyok Yudianto diduga melakukan tindakan melawan hukum terkait pengelolaan aset tanah eks bengkok saat menjabat sebagai Lurah karena tanpa seizin Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupatena Malang, karena tidak sesuai peruntukkan serta pertanggungjawaban. Uang hasil pengelolaan asset tersebut digunakan untuk pembelian parcel dan uang THR. Namun, Terdakwa mungkin telah menyadari kesalahan yang dilakukannya, sehingga saat proses penyidikan hingga persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 128.550.000, sehingga kekurangan yang belum dikembalikan terdakwa sebesar Rp 64.100.000. Seperti yang disampaikan oleh JPU dalam persidangan saat membacakan tuntutannya. Sekalipun terdakwa telah mengembalikan kerugian negara dan tinggal Rp 64.100.000, bukan berarti hukuman pidana penjara akan ringan diberikan oleh Kejari Kepanjen, yang jauh berbeda dengan kasus Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur yakni Kasus Korupsi pengelolaan dana Participasing Interest (PI) oleh PT Wira Usaha Sumekar (PT WUS) milik  Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur tahun 2011 – 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 7 milliar, yang sudah dikembalikan oleh terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie, mantan Direktur Utama PT WUS, sehingga JPU Kejati Jatim hanya menuntutnya dengan pidana penjara selama 1,6 tahun. Sedangkan terdakwa Yoyok Yudianto, dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, dan pidana tambahan berupa pengembalian uang kerugian negara sebesar Rp 292.650.000 (sudah dibayar Rp 128.550.000) atau dipidana penjara selama 2 tahun 10 bulan, selain membayar  denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Sehingga pida penjara yang dituntut oleh Kejari Kepanjen terhadap terdakwa Yoyok Yudianto ini selama 8 tahun dan 4 bulan. Tuntutan itu dibacakan oleh JPU Marvel dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Dede, pada Kamis, 20 April 2018. Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Yoyok Yudianto dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jucto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan terdakwa Yoyok Yudianto terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer; Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan; Menghukum terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 292.650.000. Bilama terdakwa tidak mengembalikan dalam waktu 1 bulan setelah putusan bberkekuatan hukum tetap, maka harta bedanya akan disita oleh Jaksa dan  dilelang untuk menutupi kerugian negara. Bilama harta bendanya tidak mencukipi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 10 bulan,” ucap JPU Marvel. Atas tuntutan JPU ini, Ketua Majelis Hakim memberikan waktu sepekan bagi terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya dari LBH YLKI untuk menyampaikan pembelaannya. “Saudara dituntut penjara selama 5 tahun dan 5 bulan. Saudara berhak untuk menyampaikan pembelaan atau melalui Penasehat Hukum saudara,” ucap Ketua Majelis Hakim lalu menutup sidang.  (Redaksi)

Tipikor Kerugian Negara Rp 64 Juta, Terdakwa Dituntut ‘8,4’ Thn Penjara

berita korupsi .co – Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sepertinya bukan hanya menyelamatkan keuangan negara dari para pelaku Koruptor, ...

Karena Sapi 315 Ekor, 15 dari 16 Warga Pacitan Divonis 1 Thn Penjara

02.46 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL96FERkJIDc5uI0FbrNC_HTIzUD6tMuMizqYEOh6orsNunowFMJTU2mG5plzNJEBg2f3Y5pv-LWeSA-HDmeLakzkQELiK1b5yGQlVwZEhLQOoy-JryljXa8NJMQYVrVOwf-UyijqExhU/s1600/Korupsi+Sapi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL96FERkJIDc5uI0FbrNC_HTIzUD6tMuMizqYEOh6orsNunowFMJTU2mG5plzNJEBg2f3Y5pv-LWeSA-HDmeLakzkQELiK1b5yGQlVwZEhLQOoy-JryljXa8NJMQYVrVOwf-UyijqExhU/s640/Korupsi+Sapi.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Kamis, 20 April 2018 adalah hari terakhir bagi 15 dari 16 orang warga pacitan yang menjadi terdakwa dalam kasus Korupsi Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) sebesar Rp 4 milliar lebih melalui Bank Jatim pada tahun 2010 lalu, karena Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya telah menyatakannya bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana penjara masing - masing selama 1 (Satu) tahun. Ke- 15 terdakwa ini dibagi 2 Kelompok yang diberi nama Pacitan Agromilk. Kelompok Pacitan Agromilk I antara lain Efendi (Ketua), Ary Wibowo (Sekretaris), Moch Asmuni (Bendahara) dan Kardoyo, Ali Arifin, Susilo Sukarfi dan Wily Taufan. Sementara Kelompok Pacitan II yaitu  Suramto (Ketua), Supriyadi (Sekretaris) dan Gatot Sunyoto, Endro Susmono, Sugiyanto, Setiadi, Suwarno serta Sartono. Sementara yang 1 orang dari Kelompok Pacitan Agromilk I yakni ‘Sutrisno’ tak jadi diadili, karena pada tanggal 15 Desember 2017, beberapa hari setelah ditahan oleh penyidik Kejati Jatim di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I A Khusus Surabaya, Medaeng Sidoarjo, Jawa Timur bersma 15 orang rekannya dan sempat dirawat di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, ‘Sutrisno’ akhirnya dipanggil sang pencipta. Dalam kredit KUPS ini, Kelompok Pacitan Agromilk I mendapat kucuran dana sebesar Rp 3.995.000.000 dengan menyerahkan jaminan dari masing-masing anggota, dan uang itu untuk dipergunakan  membeli 235 ekor sapi dengan harga Rp 17 juta per ekor termasuk untuk  biaya pembuatan kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip. Duit untuk membeli Sapi itu dibayarkan langsung oleh pihak Bank Jatim kepada perusahaan penyedia sapi yang telah ditunjuk kelompok. Sementara Kelompok Pacitan II antara lain Suramto (Ketua), Supriyadi (Sekretaris) dan Gatot Sunyoto, Endro Susmono, Sugiyanto, Setiadi, Suwarno serta Sartono mendapata kucuran dana KUPS sejumlah Rp 1.381.000.000 dengan menyerahkan jaminan dari masing-masing anggota.  Uang itu pun untuk membeli sebanyak 80 ekor Sapi, termasuk biaya pembuatan kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip. Pengucuran dananya sama dengan Pacitan Agromilk I. Dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Rochmat, dihadiri JPU Tio, Triskie dan Syafruddin dari Kejati Jatim digelar dalam 2 session, yang pertama adalah Kelompok Pacitan I lalu dilanjutkan dengan pembacaan putusan untuk terdakwa dari Kelompok Pacitan II dengan didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing. Dalam amar putusan Majelis Hakim, ke- 15 terdakwa ini dijerat dengan penyalahgunaan  kewenangan, yaitu pasal 3 juncto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Majelis Hakim menyatakan, bahwa  Kelompok Pacitan Agromilk I mendapat kucuran dana KUPS sebesar Rp 3.995.000.000 untuk dipergunakan  membeli 235 ekor sapi dengan harga Rp 17 juta per ekor termasuk untuk  biaya pembuatan kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip. Duit untuk membeli Sapi itu dibayarkan langsung oleh pihak Bank Jatim kepada perusahaan penyedia sapi yang telah ditunjuk kelompok. Dan Kelompok Pacitan Agromilk II mendapata kucuran dana KUPS sejumlah Rp 1.381.000.000 untuk membeli sebanyak 80 ekor Sapi, termasuk biaya pembuatan kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip. Majelis Hakim menyatakan, bahwa Kelompok Pacitan (I dan II) belum pengalaman dalam hal memelihara sapi. Para terdakwa baru membentuk Kelompok ternak setelah adanya program KUPS dari pemerintah. Bahwa sapi yang dibeli oleh para kelompok, dan dibagikan ke masing - masing anggota ternyata sudah tidak ada, karena mati dan juga dijual, sementara kredit di Bank Jatim dari 2 Kelompom ternak Sapi itu belum lunas. Bahwa apa yang dikatakan para terdakwa terkait matinya sapi, tidak ada laporan tertulis ke Dinas Peternakan Kabupaten Pacitan. Hasil penjualan sapi yang seharusnya digunakan untuk mengganti sapi kembali sesuai dengan perjanjian kredit ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing terdakwa. Majelis Hakim sependapat dengan JPU yang menyatakan bahwa terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya, dan menolak pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa. Namun dalam tuntutan JPU maupun putusan Majelis Hakim tidak membebankan uang pengganti terhadap para terdakwa karena sudah dilunasi. “Mengadili; Menyaatakan bahwa terdakwa (Kelompok Pacitan I dan II) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider; Menghukum terdakwa (Kelompok Pacitan I dan II) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta; Bilamana denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa mapun JPU menyatakan pikir-pikir. Usai persidangan, terkait kerugian negara dan status almarhum ‘Sutrisno’ serta jaminan kredit milik para terdakwa di Bank Jatim, JPU Triskie kepada media ini mengatakan, bahwa kerugian negara sudah dilunasi para terdakwa. Sedangkan untuk perkara ‘Sutrisno’ sudah dihentiakan. “Kalau kerugian negara sudah dilunasi para terdakwa, dan jaminan kredit akan dikembalikan oleh Bank Jatim. kasus ‘Sutrisno’ sudah dihentikan,” kata JPU Triskie. Kasus ini bermula pada 2010. Pemerintah meluncurkan program usaha pembibitan melalui Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) yang disalurkan melalui Bank Jatim. Dengan adanya program KUPS, para terdakwa  ini  lalu membentuk kelompok ternak baru dengan nama Pacitan Agromilk dengan ketua Efendi, Ary Triwibowo (Sekretaris), Moch. Asmuni (Bendahara) dan Kardoyo, Ali Arifin, Susilo Sukarfi, dan Wily Taufan masing-masing sebagai anggota. Sementara 8 terdakwa lainnya benama Pacitan Agromilk II, yaitu Suramto (Ketua), Supriyadi (Sekretaris), Eko Budi Satriyo (Bendahara) serta Gatot Sunyoto, Basuki Rakhmat, Endro Susmono, Sugiyanto, Setiadi, Suwarno) dan Sartono masing-masing selaku anggota. Kemudian para pelaku ini tetap mengajukan kredit untuk Agromilk sebesart Rp 3.995.000.000miliar, dan Agromilk II mendapat Rp 1.381.000.000miliar. Penggunaan kredit untuk pembelian sapi, biaya kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip. Sebagai peternak sapi baru yang tidak berpengalaman, sapi-spai itu pun banyak yang sakit dan mati. Sapi tersebut tidak ada yang diganti sesuai dengan perjanjian kredit dengan pihak Bank Jatim, kecuali hanya 2 ekor yang dikembalikan sesuai dengan harga jual.  (Redaksi)

Tipikor Karena Sapi 315 Ekor, 15 dari 16 Warga Pacitan Divonis 1 Thn Penjara

berita korupsi .co – Kamis, 20 April 2018 adalah hari terakhir bagi 15 dari 16 orang warga pacitan yang menjadi terdakwa dalam kasus Koru...

Wartawan Radar Malang Jadi Saksi Disidang Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang

00.21 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6VVKyxGqp5UMy6k7Pz87luWPIpy9JXadI13A9sfboZgw3nhkoeZMxNsICZkytJ_5X2TJeIa7M1WygTAojE1jZKt41gcpHWHMiFEjmHQ8oV-2BwqhsUxwBIxUY3Cu7JtVDqU3lQLRSjsc/s1600/IMG20180417223844.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6VVKyxGqp5UMy6k7Pz87luWPIpy9JXadI13A9sfboZgw3nhkoeZMxNsICZkytJ_5X2TJeIa7M1WygTAojE1jZKt41gcpHWHMiFEjmHQ8oV-2BwqhsUxwBIxUY3Cu7JtVDqU3lQLRSjsc/s640/IMG20180417223844.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Erik Armando Talla, Nishan Fiksriyoso, Lazuardi Firdaus, Supir Erik dan Jarot Edi Sulistiyono</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Untuk yang ketiga kalinya, seorang wartawan harian dihadirkan JPU ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai saksi dalam kasus Korupsi. Apakah wartawan mulai terseret dengan para pejabat yang terlibat Korupsi ? 
 
Yang pertama pada tahun 2015 lalu, JPU Kejari Surabaya menghadirkan seorang wartawan Memorandum, salah satu Koran harian di Surabaya yakni Sujat, untuk menjadi saksi dalam kasus Korupsi Prona. Dalam kasu itu, Sujat bersama beberapa wartawan lainnya diduga menerima uang dari panitia Prona yang nilainya puluhan juta, namun dihadapan Majelis Hakim, hal itu bantah termasuk tanda tangannya di kwitansi. 
 
Lalu pada tanggal 9 Februari 2018. JPU KPK menghadirikan Bagus, wartawan harian Surya untuk menjadi saksi dalam kasus Korupsi suap OTT Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Dalam kasus OTT itu, Bagus sempat diamankan oleh KPK. 
 
Dalam sidang hari ini (17 April 2018), JPU KPK juga menghadirkan  Lazuardi Firdaus, wartawan Radar Malang (Group Jawa Pos), untuk menjadi saksi dalam kasus Korupsi suap Ketua DPRD Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 250 juta pada tahun 2017, dengan terdawak Hendarwan selaku Komisiari PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) terkait proyek jembatan Kedungkandang Malang. 
 
Selain Lazuardi Firdaus, JPU KPK juga menghadirkan Erik Armando Talla yang saat ini dalam perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Nishan Fiksriyoso selaku Dirut PT ENK dan supir pribadi Erik Armando Talla. 
 
Dalam kasus ini, JPU KPK menyaatakan dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Hendarwan bersama-sama dengan Erik Armando Talla, pada tanggal 1 Juli 2015 bertempat di rumah dinas ketua DPRD Kota Malang, Jalan R. Panji Soeroso Nomor 7 Kota Malang Jawa Timur, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp 250 juta kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang dengan maksud, supaya Moch. Arif Wicaksono memberikan persetujuan penganggaran kembali proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; 
 
Pada sekitar bulan Maret - Mei 2015 bertempat di Hotel Ibis Surabaya, terdakwa selaku komisaris PT ENK yang bergerak di bidang konstruksi (kontraktor),  dan Nishan Fiksriyoso selaku Direktur Utama (Dirut) PT ENK, melakukan pertemuan dengan Erik Armando Talla dan Abdullah Fanani, untuk membicarakan keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang berhenti pelaksanaannya sejak tahun 2012 lalu. 
 
Dalam pertemuan itu, terdakwa meminta bantuan kepada Erik Armando Talla yang dikenal mempunyai banyak koneksi atau kedekatan dengan sejumlah pejabat di Kota Malang, untuk melobi atau melakukan pendekatan ke pihak DPRD Kota Malang, supaya proyek jembatan Kedungkandang dapat dianggarkan kembali dalam APBD Kota Malang, dengan memberikan sejumlah uang kepada pihak DPRD Kota Malang. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4gfC4PMG_rgJuRt7bzO79B6kYUPQ_3O9V-kImfACOUro6eWyDK2hAHYQgmOPdwvQtUveWq47RGidww23b4VNcZEbZnvDeHx1tLyDQd4H5gsjhHkTci-HESAWAJ3hHQEfqjEs4PFa8-6I/s1600/IMG20180417212204.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4gfC4PMG_rgJuRt7bzO79B6kYUPQ_3O9V-kImfACOUro6eWyDK2hAHYQgmOPdwvQtUveWq47RGidww23b4VNcZEbZnvDeHx1tLyDQd4H5gsjhHkTci-HESAWAJ3hHQEfqjEs4PFa8-6I/s640/IMG20180417212204.jpg" width="640" /></a></div>
Menindaklanjuti permintaan terdawa, pada tanggal 24 Juni 2015, Erik Armando Talla  mengajak Lazuardi Firdaus yang merupakan teman dekat Moch. Arif Wicaksono untuk melakukan pertemuan dengan Arif Wicaksono di Hotel Regent’s Park Malang. Dan  dalam pertemuan itu Erik Armando Talla membicarakan sejumlah proyek diantaranya proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang ingin dikerjakan oleh terdakwa. Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla dan Lazuardi Firdaus kembali melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD, menanyakan perkembangan penganggaran pembangunan jembatan Kedungkandang yang kemudian disampaikan oleh Moch. Arif Wicaksono telah menolak usulan Pemerintah Kota Malang yang hanya menganggarkan dana sebesar Rp 1 Miliar untuk proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015, karena nilainya terlalu kecil. Sehingga proyek tersebut akan dianggarkan dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 95 M. Dari keterangan Lazuardi Firdaus dalam persidangan kali ini terungkap, Dialah (Lazuardi Firdaus) yang memperkenalkan Erik Armando Talla yang merupakan teman dekat dari pimpinan saksi kepada Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono. Bahkan saksi mengatakan, bahwa Erik Armando Talla adalah salah satu sponsor Radar Malang setiap mengadakan Even atau kegiatan. “Beliau ini (Erik Armando Talla) teman dari pimpinan saya Direktur Jawa Pos Radar Malang,” kata Lazuardi kepada Majelis hakim. Saat JPU KPK menanyakkan Lazuardi Firdaus terkait pertemuan antara Erik dengan Arif Wicaksono, dan beberapa orang lainnya termasuk saksi sendiri di Hotel Regent’s Park Malang, saksi tidak membantahnya, namun saksi mengatakan bahwa proyek Kedungkandang semula saksi tidak mengetahuinya. “Tujuannya untuk kenal lebih dekat. Tujuannya untuk melobi, katanya aku sing garap (menegerjakan) jembatan kedungkadang,” kata saksi Lazuardi Firdaus. Saksi sempat tidak mengakui isi BAP (Beria Acara Pemeriksaan) saat di penyidik KPK terkait keterangannya yang mengatakan, bahwa Arif Wicaksono cerita terhadap saksi terkait penerimaan uang dari Erik Armando Talla. Namun akhirnya diakui saksi dengan mengatakan pertemuan terakhir dengan Arif Wicaksono di KPK. “Ya benar, waktu itu ketemu terakhir dengan Pak Arif di KPK,” jawab saksi Lazuardi Firdaus. Dari keterangan saksi Lazuardi Firdaus atas pertanyaan JPU KPK terungkap pula, bila saksi menerima uang sebesar Rp 5 juta dari Erik Armando Talla dan 5 juta rupiah dari Arif Wicaksono. Sementara dari keterangan Jarot Edi Sulistiyono ada hal baru yang terungkap oleh JPU KPK, yakni pembayaran kerigian negara atas pekerjaan jembatan Kedungkadang tahun 2012 sebesar Rp 1,8 milliar yang sudah dibayar oleh kontraktor pada tahun 2013 melalui Kasda. Namun kemudian, pada tahun 2015, terdakwa kembali membayar sebesar Rp 1,8 M untuk hal yang sama, melalui Sekda Kota Malang saat itu Sofiyan, namun saksi Jarot tidak mengetahuinya. Usai persidangan, saat wartawan media ini meminta tanggapan dari JPU KPK, pakah saksi Erik Armando Talla, Lazuardi Firdaus dan Nishan Fiksriyoso selaku Dirut PT ENK dalam kasus suap Ketua DPRD Kota Malang sebagi orang yang pasif atau aktif. Sebab, dari keterangan Lazuardi Firdaus mengatakan, bahwa dirinyalah yang mempertemukan dan ikut dalam pertemuan beberapa kali serta menerima uang dari Erik Armando Talla dan Lazuardi Firdaus masing-masing sebesar Rp 5 juta. Menanggapi hal itu JPU KPK mengatakan, bahwa saksi Lazuardi Firdaus adalah yang menjembatani. Dan JPU KPK mengatakan, akan memeriksa dengan bukti-bukti lainnya, termasuk adanya fakta baru yang terungkap yaitu uang sebesar Rp 1,8 M ke mantan Sekda Kota Malang Sofiyan. “Memang saksi Lazuardi Firdaus ini yang menjembatani antara Erik dengan Arif.  Memang menerima tetapi kita akan memeriksa dengan alat bukti lainnya. Apa lagi ada fakta bari yaitu uang sebesar Rp 1,8 m dari terdakwa ke mantan Sekda Sofiyan untuk pembayaran jembatan Kedungkandang. Kalau keterangan dari Erik tadi memang tidak semua menurut cerita yang ia dengar,” jawab JPU KPK Arif. “Apakah akan diperiksa sebagai orang yang turut bertanggungjawab dalam kasus ini ?,” tanya wartawan kemudian. “Nantilah ini masih sidang kan,” jawab Arif. Kasus ini bermula pada sekitar bulan Maret - Mei 2015 bertempat di Hotel Ibis Surabaya, terdakwa selaku komisaris PT ENK yang bergerak di bidang konstruksi (kontraktor),  dan Nishan Fiksriyoso selaku Direktur Utama (Dirut) PT ENK, melakukan pertemuan dengan Erik Armando Talla dan Abdullah Fanani, untuk membicarakan keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang berhenti pelaksanaannya sejak tahun 2012 lalu. Dalam pertemuan itu, terdakwa meminta bantuan kepada Erik Armando Talla yang dikenal mempunyai banyak koneksi atau kedekatan dengan sejumlah pejabat di Kota Malang, untuk melobi atau melakukan pendekatan ke pihak DPRD Kota Malang supaya proyek tersebut dapat dianggarkan kembali dalam APBD Kota Malang, dan terdakwa bersedia memberikan sejumlah uang kepada pihak DPRD Kota Malang. Menindaklanjuti permintaan terdawa tersebut, pada tanggal 24 Juni 2015, Erik Armando Talla  mengajak Lazuardi Firdaus (saat persidangan dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono, Lazuardi Firdaus adalah wartawan harian Radar Malang group Jawa Pos) yang merupakan teman dekat Moch. Arif Wicaksono untuk melakukan pertemuan dengan terdakwa di Hotel Regent’s Park Malang, dan  dalam pertemuan itu Erik Armando Talla membicarakan sejumlah proyek diantaranya proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang ingin dikerjakan oleh terdakwa. Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla menemui Moch.  Arief Wicaksono di rumah dinasnya untuk menegaskan kembali keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang agar anggarannya dimasukkan dalam APBD-P 2015, dan bersedia memberikan imbalan/fee, dan Moch. Arif Wicaksono bersedia mengupayakan dengan meminta imbalan sebesar Rp 250 sampai dengan Rp 300 juta. Kemudian Erik Armando Talla menyanggupi sebesar Rp 250 juta dan setujui oleh Moch. Arif Wicaksono dengan  meminta agar uang itu segera direalisasikan secepatnya. Dan Erik Arman Talla kemudian menyampaikan kesepakatan pemberian uang tersebut kepada terdakwa, yang selanjutnya disanggupi oleh terdakwa dengan meminta Nishan Fiksriyoso untuk merealisasikan dengan mengirimkan uang sebesar Rp 50 juta melalui rekening Bank Mandiri Nomor 14400-14631300 milik Erik Armando Talla. Sementara uang kekuranagan sebesar Rp 200 juta, Nishan Fiksriyoso meminta bantuan Erik Armando Talla agar meminjam kepada orang lain, dengan alasan bahwa kas PT ENK tidak cukup, dan berjanji akan mengembalikan. Dan Erik Armando Talla pun kemudian meminjam uang kepada Abdullah Fanani sebesar Rp 200 juta, sehingga jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp 250 juta. Pada tanggal 1 Juli 2015, Erik Armando Talla bersama sopirnya Abdul khamid, serta Abdullah Fanani mendatangi rumah dinas Moch. Arif Wicaksono dengan menggunakan kendaraan  masing-masing, dan selanjutnya Erik Armando Talla didampingi Abdullah Fanani menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta langsung kepada Moch. Arif Wicaksono. Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla dan Lazuardi Firdaus kembali melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD, menanyakan perkembangan penganggaran pembangunan jembatan Kedungkandang yang kemudian disampaikan oleh Moch. Arif Wicaksono telah menolak usulan Pemerintah Kota Malang yang hanya menganggarkan dana sebesar Rp 1 Miliar untuk proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015, karena nilainya terlalu kecil. Sehingga proyek tersebut akan dianggarkan dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016. Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla kembali melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD, dan dalam pertemuan Moch. Arif Wicaksono memperlihatkan draf Nota Kesepakatan antara Wali Kota dengan pimpinan DPRD Kota Malang tentang pelaksanaan dan pembiayaan proyek pembangunan jembatan Kedungkandang dengan nilai total dana APBD yang dianggarkan sebesar Rp 95 miliar selama 3 tahun. Kemudian Erik Armando Talla melaporkan kepada terdakwa, bahwa anggaran multiyears proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang sudah disetujui dan nota kesepakatan tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016. Pada tanggal 12 Oktober 2015, DPRD Kota Malang menyetujui anggaran proyek pembangunan jembatan Kedungkandang secara multiyears dengan cara Moch. Arif Wicaksono dan Moch.  Anton selaku Walikota Malang menandatangani nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang dengan Nomor 050/49.1/35.7.123/2015 dan Nomor 188.4/64/35.73.201/2015 tentang penganggaran kegiatan tahun jamak pembangunan jembatan Kedungkandang dengan total anggaran sebesar Rp 95 miliar dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 senilai Rp 30 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 35 miliar dan tahun 2018 sejumlah Rp 30 miliar. (Redaksi)

News Tipikor Wartawan Radar Malang Jadi Saksi Disidang Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang

Foto dari kiri, Erik Armando Talla, Nishan Fiksriyoso, Lazuardi Firdaus, Supir Erik dan Jarot Edi Sulistiyono berita korupsi .co – Untu...

BERITAKORUPSI.CO

Kasus Korupsi, JPU “Lupa” Dimana Pengadilan Tipikor

Tersangka Baru Dugaan Korupsi IPAL Di PD RPH Surabaya Ditahan

Vonis Setya Novanto Tidak Menjerakan

PK Ditolak, Mantan Bupati Banyuwangi Tetap Dipenjara

Kerugian Negara Rp 64 Juta, Terdakwa Dituntut ‘8,4’ Thn Penjara

Karena Sapi 315 Ekor, 15 dari 16 Warga Pacitan Divonis 1 Thn Penjara

Wartawan Radar Malang Jadi Saksi Disidang Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI