Karena Sapi 315 Ekor, 15 dari 16 Warga Pacitan Divonis 1 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL96FERkJIDc5uI0FbrNC_HTIzUD6tMuMizqYEOh6orsNunowFMJTU2mG5plzNJEBg2f3Y5pv-LWeSA-HDmeLakzkQELiK1b5yGQlVwZEhLQOoy-JryljXa8NJMQYVrVOwf-UyijqExhU/s1600/Korupsi+Sapi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL96FERkJIDc5uI0FbrNC_HTIzUD6tMuMizqYEOh6orsNunowFMJTU2mG5plzNJEBg2f3Y5pv-LWeSA-HDmeLakzkQELiK1b5yGQlVwZEhLQOoy-JryljXa8NJMQYVrVOwf-UyijqExhU/s640/Korupsi+Sapi.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Kamis, 20 April 2018 adalah hari terakhir bagi 15 dari 16 orang warga pacitan yang menjadi terdakwa dalam kasus Korupsi Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) sebesar Rp 4 milliar lebih melalui Bank Jatim pada tahun 2010 lalu, karena Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya telah menyatakannya bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana penjara masing - masing selama 1 (Satu) tahun.<br /><br />Ke- 15 terdakwa ini dibagi 2 Kelompok yang diberi nama Pacitan Agromilk. Kelompok Pacitan Agromilk I antara lain Efendi (Ketua), Ary Wibowo (Sekretaris), Moch Asmuni (Bendahara) dan Kardoyo, Ali Arifin, Susilo Sukarfi dan Wily Taufan. Sementara Kelompok Pacitan II yaitu  Suramto (Ketua), Supriyadi (Sekretaris) dan Gatot Sunyoto, Endro Susmono, Sugiyanto, Setiadi, Suwarno serta Sartono.<br /><br />Sementara yang 1 orang dari Kelompok Pacitan Agromilk I yakni ‘Sutrisno’ tak jadi diadili, karena pada tanggal 15 Desember 2017, beberapa hari setelah ditahan oleh penyidik Kejati Jatim di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I A Khusus Surabaya, Medaeng Sidoarjo, Jawa Timur bersma 15 orang rekannya dan sempat dirawat di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, ‘Sutrisno’ akhirnya dipanggil sang pencipta.<br /><br />Dalam kredit KUPS ini, Kelompok Pacitan Agromilk I mendapat kucuran dana sebesar Rp 3.995.000.000 dengan menyerahkan jaminan dari masing-masing anggota, dan uang itu untuk dipergunakan  membeli 235 ekor sapi dengan harga Rp 17 juta per ekor termasuk untuk  biaya pembuatan kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip. Duit untuk membeli Sapi itu dibayarkan langsung oleh pihak Bank Jatim kepada perusahaan penyedia sapi yang telah ditunjuk kelompok.<br /><br />Sementara Kelompok Pacitan II antara lain Suramto (Ketua), Supriyadi (Sekretaris) dan Gatot Sunyoto, Endro Susmono, Sugiyanto, Setiadi, Suwarno serta Sartono mendapata kucuran dana KUPS sejumlah Rp 1.381.000.000 dengan menyerahkan jaminan dari masing-masing anggota.  Uang itu pun untuk membeli sebanyak 80 ekor Sapi, termasuk biaya pembuatan kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip. Pengucuran dananya sama dengan Pacitan Agromilk I. <br /><br />Dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Rochmat, dihadiri JPU Tio, Triskie dan Syafruddin dari Kejati Jatim digelar dalam 2 session, yang pertama adalah Kelompok Pacitan I lalu dilanjutkan dengan pembacaan putusan untuk terdakwa dari Kelompok Pacitan II dengan didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing. <br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim, ke- 15 terdakwa ini dijerat dengan penyalahgunaan  kewenangan, yaitu pasal 3 juncto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa  Kelompok Pacitan Agromilk I mendapat kucuran dana KUPS sebesar Rp 3.995.000.000 untuk dipergunakan  membeli 235 ekor sapi dengan harga Rp 17 juta per ekor termasuk untuk  biaya pembuatan kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip. Duit untuk membeli Sapi itu dibayarkan langsung oleh pihak Bank Jatim kepada perusahaan penyedia sapi yang telah ditunjuk kelompok.<br /><br />Dan Kelompok Pacitan Agromilk II mendapata kucuran dana KUPS sejumlah Rp 1.381.000.000 untuk membeli sebanyak 80 ekor Sapi, termasuk biaya pembuatan kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip. <br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa Kelompok Pacitan (I dan II) belum pengalaman dalam hal memelihara sapi. Para terdakwa baru membentuk Kelompok ternak setelah adanya program KUPS dari pemerintah. Bahwa sapi yang dibeli oleh para kelompok, dan dibagikan ke masing - masing anggota ternyata sudah tidak ada, karena mati dan juga dijual, sementara kredit di Bank Jatim dari 2 Kelompom ternak Sapi itu belum lunas. <br /><br />Bahwa apa yang dikatakan para terdakwa terkait matinya sapi, tidak ada laporan tertulis ke Dinas Peternakan Kabupaten Pacitan. Hasil penjualan sapi yang seharusnya digunakan untuk mengganti sapi kembali sesuai dengan perjanjian kredit ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing terdakwa.<br /><br />Majelis Hakim sependapat dengan JPU yang menyatakan bahwa terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya, dan menolak pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa. Namun dalam tuntutan JPU maupun putusan Majelis Hakim tidak membebankan uang pengganti terhadap para terdakwa karena sudah dilunasi.<br /><br />“Mengadili; Menyaatakan bahwa terdakwa (Kelompok Pacitan I dan II) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider; Menghukum terdakwa (Kelompok Pacitan I dan II) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta; Bilamana denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa mapun JPU menyatakan pikir-pikir.<br /><br />Usai persidangan, terkait kerugian negara dan status almarhum ‘Sutrisno’ serta jaminan kredit milik para terdakwa di Bank Jatim, JPU Triskie kepada media ini mengatakan, bahwa kerugian negara sudah dilunasi para terdakwa. Sedangkan untuk perkara ‘Sutrisno’ sudah dihentiakan.<br /><br />“Kalau kerugian negara sudah dilunasi para terdakwa, dan jaminan kredit akan dikembalikan oleh Bank Jatim. kasus ‘Sutrisno’ sudah dihentikan,” kata JPU Triskie.<br /><br />Kasus ini bermula pada 2010. Pemerintah meluncurkan program usaha pembibitan melalui Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) yang disalurkan melalui Bank Jatim. Dengan adanya program KUPS, para terdakwa  ini  lalu membentuk kelompok ternak baru dengan nama Pacitan Agromilk dengan ketua Efendi, Ary Triwibowo (Sekretaris), Moch. Asmuni (Bendahara) dan Kardoyo, Ali Arifin, Susilo Sukarfi, dan Wily Taufan masing-masing sebagai anggota.<br /><br />Sementara 8 terdakwa lainnya benama Pacitan Agromilk II, yaitu Suramto (Ketua), Supriyadi (Sekretaris), Eko Budi Satriyo (Bendahara) serta Gatot Sunyoto, Basuki Rakhmat, Endro Susmono, Sugiyanto, Setiadi, Suwarno) dan Sartono masing-masing selaku anggota.<br /><br />Kemudian para pelaku ini tetap mengajukan kredit untuk Agromilk sebesart Rp 3.995.000.000miliar, dan Agromilk II mendapat Rp 1.381.000.000miliar. Penggunaan kredit untuk pembelian sapi, biaya kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip.<br /><br />Sebagai peternak sapi baru yang tidak berpengalaman, sapi-spai itu pun banyak yang sakit dan mati. Sapi tersebut tidak ada yang diganti sesuai dengan perjanjian kredit dengan pihak Bank Jatim, kecuali hanya 2 ekor yang dikembalikan sesuai dengan harga jual.  (Redaksi)

Tipikor Karena Sapi 315 Ekor, 15 dari 16 Warga Pacitan Divonis 1 Thn Penjara

berita korupsi .co – Kamis, 20 April 2018 adalah hari terakhir bagi 15 dari 16 orang warga pacitan yang menjadi terdakwa dalam kasus Koru...

»

Wartawan Radar Malang Jadi Saksi Disidang Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6VVKyxGqp5UMy6k7Pz87luWPIpy9JXadI13A9sfboZgw3nhkoeZMxNsICZkytJ_5X2TJeIa7M1WygTAojE1jZKt41gcpHWHMiFEjmHQ8oV-2BwqhsUxwBIxUY3Cu7JtVDqU3lQLRSjsc/s1600/IMG20180417223844.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6VVKyxGqp5UMy6k7Pz87luWPIpy9JXadI13A9sfboZgw3nhkoeZMxNsICZkytJ_5X2TJeIa7M1WygTAojE1jZKt41gcpHWHMiFEjmHQ8oV-2BwqhsUxwBIxUY3Cu7JtVDqU3lQLRSjsc/s640/IMG20180417223844.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Erik Armando Talla, Nishan Fiksriyoso, Lazuardi Firdaus, Supir Erik dan Jarot Edi Sulistiyono</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Untuk yang ketiga kalinya, seorang wartawan harian dihadirkan JPU ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai saksi dalam kasus Korupsi. Apakah wartawan mulai terseret dengan para pejabat yang terlibat Korupsi ?<br /> <br /> Yang pertama pada tahun 2015 lalu, JPU Kejari Surabaya menghadirkan seorang wartawan Memorandum, salah satu Koran harian di Surabaya yakni Sujat, untuk menjadi saksi dalam kasus Korupsi Prona. Dalam kasu itu, Sujat bersama beberapa wartawan lainnya diduga menerima uang dari panitia Prona yang nilainya puluhan juta, namun dihadapan Majelis Hakim, hal itu bantah termasuk tanda tangannya di kwitansi.<br /> <br /> Lalu pada tanggal 9 Februari 2018. JPU KPK menghadirikan Bagus, wartawan harian Surya untuk menjadi saksi dalam kasus Korupsi suap OTT Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Dalam kasus OTT itu, Bagus sempat diamankan oleh KPK. <br /> <br /> Dalam sidang hari ini (17 April 2018), JPU KPK juga menghadirkan  Lazuardi Firdaus, wartawan Radar Malang (Group Jawa Pos), untuk menjadi saksi dalam kasus Korupsi suap Ketua DPRD Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 250 juta pada tahun 2017, dengan terdawak Hendarwan selaku Komisiari PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) terkait proyek jembatan Kedungkandang Malang.<br /> <br /> Selain Lazuardi Firdaus, JPU KPK juga menghadirkan Erik Armando Talla yang saat ini dalam perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Nishan Fiksriyoso selaku Dirut PT ENK dan supir pribadi Erik Armando Talla.<br /> <br /> Dalam kasus ini, JPU KPK menyaatakan dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Hendarwan bersama-sama dengan Erik Armando Talla, pada tanggal 1 Juli 2015 bertempat di rumah dinas ketua DPRD Kota Malang, Jalan R. Panji Soeroso Nomor 7 Kota Malang Jawa Timur, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp 250 juta kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang dengan maksud, supaya Moch. Arif Wicaksono memberikan persetujuan penganggaran kembali proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;<br /> <br /> Pada sekitar bulan Maret - Mei 2015 bertempat di Hotel Ibis Surabaya, terdakwa selaku komisaris PT ENK yang bergerak di bidang konstruksi (kontraktor),  dan Nishan Fiksriyoso selaku Direktur Utama (Dirut) PT ENK, melakukan pertemuan dengan Erik Armando Talla dan Abdullah Fanani, untuk membicarakan keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang berhenti pelaksanaannya sejak tahun 2012 lalu.<br /> <br /> Dalam pertemuan itu, terdakwa meminta bantuan kepada Erik Armando Talla yang dikenal mempunyai banyak koneksi atau kedekatan dengan sejumlah pejabat di Kota Malang, untuk melobi atau melakukan pendekatan ke pihak DPRD Kota Malang, supaya proyek jembatan Kedungkandang dapat dianggarkan kembali dalam APBD Kota Malang, dengan memberikan sejumlah uang kepada pihak DPRD Kota Malang.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4gfC4PMG_rgJuRt7bzO79B6kYUPQ_3O9V-kImfACOUro6eWyDK2hAHYQgmOPdwvQtUveWq47RGidww23b4VNcZEbZnvDeHx1tLyDQd4H5gsjhHkTci-HESAWAJ3hHQEfqjEs4PFa8-6I/s1600/IMG20180417212204.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4gfC4PMG_rgJuRt7bzO79B6kYUPQ_3O9V-kImfACOUro6eWyDK2hAHYQgmOPdwvQtUveWq47RGidww23b4VNcZEbZnvDeHx1tLyDQd4H5gsjhHkTci-HESAWAJ3hHQEfqjEs4PFa8-6I/s640/IMG20180417212204.jpg" width="640" /></a></div> Menindaklanjuti permintaan terdawa, pada tanggal 24 Juni 2015, Erik Armando Talla  mengajak Lazuardi Firdaus yang merupakan teman dekat Moch. Arif Wicaksono untuk melakukan pertemuan dengan Arif Wicaksono di Hotel Regent’s Park Malang. Dan  dalam pertemuan itu Erik Armando Talla membicarakan sejumlah proyek diantaranya proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang ingin dikerjakan oleh terdakwa.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla dan Lazuardi Firdaus kembali melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD, menanyakan perkembangan penganggaran pembangunan jembatan Kedungkandang yang kemudian disampaikan oleh Moch. Arif Wicaksono telah menolak usulan Pemerintah Kota Malang yang hanya menganggarkan dana sebesar Rp 1 Miliar untuk proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015, karena nilainya terlalu kecil. Sehingga proyek tersebut akan dianggarkan dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 95 M.<br /><br />Dari keterangan Lazuardi Firdaus dalam persidangan kali ini terungkap, Dialah (Lazuardi Firdaus) yang memperkenalkan Erik Armando Talla yang merupakan teman dekat dari pimpinan saksi kepada Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono. Bahkan saksi mengatakan, bahwa Erik Armando Talla adalah salah satu sponsor Radar Malang setiap mengadakan Even atau kegiatan.<br /><br />“Beliau ini (Erik Armando Talla) teman dari pimpinan saya Direktur Jawa Pos Radar Malang,” kata Lazuardi kepada Majelis hakim. <br /><br />Saat JPU KPK menanyakkan Lazuardi Firdaus terkait pertemuan antara Erik dengan Arif Wicaksono, dan beberapa orang lainnya termasuk saksi sendiri di Hotel Regent’s Park Malang, saksi tidak membantahnya, namun saksi mengatakan bahwa proyek Kedungkandang semula saksi tidak mengetahuinya.<br /><br />“Tujuannya untuk kenal lebih dekat. Tujuannya untuk melobi, katanya aku sing garap (menegerjakan) jembatan kedungkadang,” kata saksi Lazuardi Firdaus.<br /><br />Saksi sempat tidak mengakui isi BAP (Beria Acara Pemeriksaan) saat di penyidik KPK terkait keterangannya yang mengatakan, bahwa Arif Wicaksono cerita terhadap saksi terkait penerimaan uang dari Erik Armando Talla. Namun akhirnya diakui saksi dengan mengatakan pertemuan terakhir dengan Arif Wicaksono di KPK.<br /><br />“Ya benar, waktu itu ketemu terakhir dengan Pak Arif di KPK,” jawab saksi Lazuardi Firdaus.<br /><br />Dari keterangan saksi Lazuardi Firdaus atas pertanyaan JPU KPK terungkap pula, bila saksi menerima uang sebesar Rp 5 juta dari Erik Armando Talla dan 5 juta rupiah dari Arif Wicaksono.<br /><br />Sementara dari keterangan Jarot Edi Sulistiyono ada hal baru yang terungkap oleh JPU KPK, yakni pembayaran kerigian negara atas pekerjaan jembatan Kedungkadang tahun 2012 sebesar Rp 1,8 milliar yang sudah dibayar oleh kontraktor pada tahun 2013 melalui Kasda. Namun kemudian, pada tahun 2015, terdakwa kembali membayar sebesar Rp 1,8 M untuk hal yang sama, melalui Sekda Kota Malang saat itu Sofiyan, namun saksi Jarot tidak mengetahuinya.<br /><br />Usai persidangan, saat wartawan media ini meminta tanggapan dari JPU KPK, pakah saksi Erik Armando Talla, Lazuardi Firdaus dan Nishan Fiksriyoso selaku Dirut PT ENK dalam kasus suap Ketua DPRD Kota Malang sebagi orang yang pasif atau aktif. Sebab, dari keterangan Lazuardi Firdaus mengatakan, bahwa dirinyalah yang mempertemukan dan ikut dalam pertemuan beberapa kali serta menerima uang dari Erik Armando Talla dan Lazuardi Firdaus masing-masing sebesar Rp 5 juta.<br /><br />Menanggapi hal itu JPU KPK mengatakan, bahwa saksi Lazuardi Firdaus adalah yang menjembatani. Dan JPU KPK mengatakan, akan memeriksa dengan bukti-bukti lainnya, termasuk adanya fakta baru yang terungkap yaitu uang sebesar Rp 1,8 M ke mantan Sekda Kota Malang Sofiyan.<br /><br />“Memang saksi Lazuardi Firdaus ini yang menjembatani antara Erik dengan Arif.  Memang menerima tetapi kita akan memeriksa dengan alat bukti lainnya. Apa lagi ada fakta bari yaitu uang sebesar Rp 1,8 m dari terdakwa ke mantan Sekda Sofiyan untuk pembayaran jembatan Kedungkandang. Kalau keterangan dari Erik tadi memang tidak semua menurut cerita yang ia dengar,” jawab JPU KPK Arif.<br /><br />“Apakah akan diperiksa sebagai orang yang turut bertanggungjawab dalam kasus ini ?,” tanya wartawan kemudian.<br /><br />“Nantilah ini masih sidang kan,” jawab Arif.<br /><br />Kasus ini bermula pada sekitar bulan Maret - Mei 2015 bertempat di Hotel Ibis Surabaya, terdakwa selaku komisaris PT ENK yang bergerak di bidang konstruksi (kontraktor),  dan Nishan Fiksriyoso selaku Direktur Utama (Dirut) PT ENK, melakukan pertemuan dengan Erik Armando Talla dan Abdullah Fanani, untuk membicarakan keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang berhenti pelaksanaannya sejak tahun 2012 lalu.<br /><br />Dalam pertemuan itu, terdakwa meminta bantuan kepada Erik Armando Talla yang dikenal mempunyai banyak koneksi atau kedekatan dengan sejumlah pejabat di Kota Malang, untuk melobi atau melakukan pendekatan ke pihak DPRD Kota Malang supaya proyek tersebut dapat dianggarkan kembali dalam APBD Kota Malang, dan terdakwa bersedia memberikan sejumlah uang kepada pihak DPRD Kota Malang.<br /><br />Menindaklanjuti permintaan terdawa tersebut, pada tanggal 24 Juni 2015, Erik Armando Talla  mengajak Lazuardi Firdaus (saat persidangan dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono, Lazuardi Firdaus adalah wartawan harian Radar Malang group Jawa Pos) yang merupakan teman dekat Moch. Arif Wicaksono untuk melakukan pertemuan dengan terdakwa di Hotel Regent’s Park Malang, dan  dalam pertemuan itu Erik Armando Talla membicarakan sejumlah proyek diantaranya proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang ingin dikerjakan oleh terdakwa.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla menemui Moch.  Arief Wicaksono di rumah dinasnya untuk menegaskan kembali keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang agar anggarannya dimasukkan dalam APBD-P 2015, dan bersedia memberikan imbalan/fee, dan Moch. Arif Wicaksono bersedia mengupayakan dengan meminta imbalan sebesar Rp 250 sampai dengan Rp 300 juta. Kemudian Erik Armando Talla menyanggupi sebesar Rp 250 juta dan setujui oleh Moch. Arif Wicaksono dengan  meminta agar uang itu segera direalisasikan secepatnya. Dan Erik Arman Talla kemudian menyampaikan kesepakatan pemberian uang tersebut kepada terdakwa, yang selanjutnya disanggupi oleh terdakwa dengan meminta Nishan Fiksriyoso untuk merealisasikan dengan mengirimkan uang sebesar Rp 50 juta melalui rekening Bank Mandiri Nomor 14400-14631300 milik Erik Armando Talla.<br /><br />Sementara uang kekuranagan sebesar Rp 200 juta, Nishan Fiksriyoso meminta bantuan Erik Armando Talla agar meminjam kepada orang lain, dengan alasan bahwa kas PT ENK tidak cukup, dan berjanji akan mengembalikan. Dan Erik Armando Talla pun kemudian meminjam uang kepada Abdullah Fanani sebesar Rp 200 juta, sehingga jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp 250 juta.<br /><br />Pada tanggal 1 Juli 2015, Erik Armando Talla bersama sopirnya Abdul khamid, serta Abdullah Fanani mendatangi rumah dinas Moch. Arif Wicaksono dengan menggunakan kendaraan  masing-masing, dan selanjutnya Erik Armando Talla didampingi Abdullah Fanani menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta langsung kepada Moch. Arif Wicaksono. Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla dan Lazuardi Firdaus kembali melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD, menanyakan perkembangan penganggaran pembangunan jembatan Kedungkandang yang kemudian disampaikan oleh Moch. Arif Wicaksono telah menolak usulan Pemerintah Kota Malang yang hanya menganggarkan dana sebesar Rp 1 Miliar untuk proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015, karena nilainya terlalu kecil. Sehingga proyek tersebut akan dianggarkan dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla kembali melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD, dan dalam pertemuan Moch. Arif Wicaksono memperlihatkan draf Nota Kesepakatan antara Wali Kota dengan pimpinan DPRD Kota Malang tentang pelaksanaan dan pembiayaan proyek pembangunan jembatan Kedungkandang dengan nilai total dana APBD yang dianggarkan sebesar Rp 95 miliar selama 3 tahun.<br /><br />Kemudian Erik Armando Talla melaporkan kepada terdakwa, bahwa anggaran multiyears proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang sudah disetujui dan nota kesepakatan tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Pada tanggal 12 Oktober 2015, DPRD Kota Malang menyetujui anggaran proyek pembangunan jembatan Kedungkandang secara multiyears dengan cara Moch. Arif Wicaksono dan Moch.  Anton selaku Walikota Malang menandatangani nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang dengan Nomor 050/49.1/35.7.123/2015 dan Nomor 188.4/64/35.73.201/2015 tentang penganggaran kegiatan tahun jamak pembangunan jembatan Kedungkandang dengan total anggaran sebesar Rp 95 miliar dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 senilai Rp 30 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 35 miliar dan tahun 2018 sejumlah Rp 30 miliar. (Redaksi)

News Tipikor Wartawan Radar Malang Jadi Saksi Disidang Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang

Foto dari kiri, Erik Armando Talla, Nishan Fiksriyoso, Lazuardi Firdaus, Supir Erik dan Jarot Edi Sulistiyono berita korupsi .co – Untu...

»

“Si Hitam dan Undangan” Minta Bebas

<span style="font-size: large;"><i><b>#Eddy Rumpoko dituntut 8 tahun penjara dan pencabutan hak politiknya selama 5 tahun oleh JPU KPK, keran menerima mobil Alphard berwarna hitam dan uang Rp 200 juta dari Filipus Djab#</b></i></span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl-CPq0zyT-5RjoeslVKySn0XztFslhTaWi_XfYjc-qw05yClQH62H5g-r08vlg34_NVcR9EtvqKWUUryp4XwKIJg_ziki92kpRwHxVfWp6T23LlazIpcBUHI5A-6blIKiUEzxPAcWb3Q/s1600/IMG_20180418_143711.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1168" data-original-width="1019" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl-CPq0zyT-5RjoeslVKySn0XztFslhTaWi_XfYjc-qw05yClQH62H5g-r08vlg34_NVcR9EtvqKWUUryp4XwKIJg_ziki92kpRwHxVfWp6T23LlazIpcBUHI5A-6blIKiUEzxPAcWb3Q/s640/IMG_20180418_143711.jpg" width="558" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Eddy Rumpoko</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Tak banyak terdakwa yang terseret dalam lingkaran hitam kasus Korupsi mengakui kesalahan dan minta maaf, atas apa yang dilakukannya  dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan, daintaranya terdakwa Eddy Rumpoko.<br /><br />Karena “Si Hitam” alias mobil mewah merek Toyota New Alphard Type 3.5 Q A/T tahun 2016 warna hitam, dan  “undangan” alias uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Eddy Rompoko saat menjabat sebagai Wali Kota Batu dari Filipus Djab seorang pengusaha, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada tanggal 16 Septemberi 2017 lalu, kemudian dituntut pidana penjara selama 8 tahun serta pencabutan hak politiknya 5 tahun, minta dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 17 April 2018.<br /><br />Dalam kasus ini, KPK mengamankan 3 orang dan barang bukti berupa uang suap sejumlah Rp 295 juta dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 12.30 WIB. Ketiga orang itu ialah Edi Setiawan selaku Kepala Bagian  Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Kota Batu dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 95 juta. Menyusul kemudian KPK mengamankan Filipus Djab, Direktur CV Amarta Wisesa (sudah divonis 2 tahun penjara selaku pemberi suap pada tanggal 22 Januari 2018) bersama Eddy Rumpoko di rumah dinasnya dengan barang bukti uang Rp 200 juta, bagian dari harga mobil mewah merek Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam Rp 1,6 milliar yang sudah diberikan Filipus Djab terhadap Eddy Rumpoko sebelumnya.<br /><br />Persidangan yang digelar hari ini (17 April 2018) adalah agenda pembacaan Pledoi (Pembelaan) oleh terdakwa Eddy Rompoko dan Edi Setiwan yang berlangsung dalam 2 session dengan Majelis Hakim yang sama. Terdakwa Eddy Rumpoko terlebih dahulu membacakan pembelaannya.<br /><br />Dalam persidangan, permintaan bebas itu disampaikan langsung oleh terdakwa Eddy Rompoko dengan didampingi Penasehat Hukumnya Prof. Yusril Ihza Mahendra dkk dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti, saat membacakan pembelaannya di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dan dihadiri JPU KPK Ronald Ferdinand Worontika dkk.<br /><br />Anehnya, dalam surat pembelaan (Pledoi) yang dibacakan terdakwa Eddy Rumpoko, suami dari Wali Kota Batu saat ini Dewanti Rumpoko mengatakan tidak megenal Filipus Djab, serta tidak pernah bertemu. Yang lebih anehnya lagi, Eddy Rumpoko tidak mengakui terkait mobil mewah merek Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 dan uang yang diterimanya dari Filipus Djab.<br /><br />Selain itu, terdakwa Eddy Rumpoko mengatakan,  istilah atas untuk Hotel baru diketahuinya dalam persidangan. Terdakwa Eddy Rompoko justru menuduh Filipus Djab yang sengaja menyeretnya dalam kasus yang mengantarnya kebalik jeruji besi alias penjara. Dakwaan mapun JPU KPK tak satu pun yang diakui terdakwa.<br /><br />“Saya tidak meneganl Filipus Djab, dia senagaja menyeret saya dalam kasus ini. Istilah atas untuk Hotel pun baru saya tau dalam persidangan ini” kata terdakwa dengan suara lembut.<br /><br />Aneh memang bila terdakwa tidak mengakui sama sekali apa yang didakwakan JPU KPK, sementra dalam fakta persidangan baik keterangan Filipus Djab, Edi Setiawan dan Junaedi termasuk hasil percakapan melalui WhastApp yang ditunjukkan JPU KPK terungkap, adanya pembicaraan tentang mobil dan uang.</span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwR0ojQyYTPc-3yah7eU3KwU2Xl1CQaffIwF-ThZPAyzatk0GsFr3MnzfyKtOBxBgq5yUTDAZLJ2rxQ1c2quJjxwCOcx6o0aH8aVMJR_MaAptpqg6lTu3P9o5ejd9qbJZooOw9_UKO22U/s1600/Eddy....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwR0ojQyYTPc-3yah7eU3KwU2Xl1CQaffIwF-ThZPAyzatk0GsFr3MnzfyKtOBxBgq5yUTDAZLJ2rxQ1c2quJjxwCOcx6o0aH8aVMJR_MaAptpqg6lTu3P9o5ejd9qbJZooOw9_UKO22U/s640/Eddy....jpg" width="640" /></a></span></div> Keterangan Junaedi, anggota TNI AD yang menjadi supir (Driver) terdakwa sejak 2008 dihadapan Majelis Hakim mengatakan, kalau dirinya diperintah terdakwa untuk mengambil mobil ke deler dengan menandatangani dokumen pengambilan, namun Junaedi tidak tahu siapa yang membayar. Terakit pembayaran mobil, terdakwa Eddy Rumpoko juga mengakui tidak membayar.<br /> <br /> Lalu apakah mobil itu diambil begitu saja sesuai selera terdakwa tanpa harus membayar harga mobil ke pemiliknya ? Atau pemilik deler akan memberikan begitu saja terhadap terdakwa karena Wali Kota melalui suruhannya tanpa harus membayar ?. <br /> <br /> “Untuk itu saya mohon agar saya dibebaskan,” ucap terdakwa memohon.<br /> <br /> Dalam surat pembelaannya pun, terdakwa menyebut almarhum orang tuanya mantan anggot TNI sebagai pahlawan yang dikenal di  Kota Batu. Sebelum mengakhiri pembelaannya, terdakwa meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk memutar Video tentang keberhasilnya selama 10 tahun menjabat sebagai Wali Kota Batu, yang sudah disiapkan oleh tim Penasehat Hukumnya dengan memasang monitor raksasa di ruang persidangan.<br /> <br /> Sementara dalam persidangan selanjutnya dengan terdakwa Edi Setiawan yang didampingi Penasehat Hukumnya dari LBH YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) juga menyampaikan pembelaannya dihadapan Majelis Hakim.<br /> <br /> Terdakwa Edi Setiawan selaku bawahan dari Eddy Rumpoko ternyata lebih gentlemen dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya terkaut kasus yang menyeretnya ke pusaran Korupsi suap, walau terasa pahit hukumnya adalah wajib. Itulah yang disampaikannya dalam pembelaannya dihadapan Majelis Hakim.<br /> <br /> Terdakwa Edi Setiawan mengakui, bahwa untuk memenangkan PT Dailbana Prima Indonesia milik Esther Tedjakusuma, istri terpidana Filipus Djab (dalam persidangan ternyata Esther Tedjakusuma bukan istri Filipus Djab namun tinggal serumah bertahun-tahun) dalam pengadaan meubelair Tahun 2017 senilai Rp 5,4 milliar adalah atas perintah Eddy Rumpoko. Sekalipun mendapat perintah, terdakwa Edi Setiawan tetap melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan  peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan hasil pengadaan tersebut tidak ada menimbulkan kerugian negara sesuai hasil audit pemeriksaan baik tim pemeriksa hasil pekerjaan (TPHP), tim pengawalan pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah (TP4D) yang terdiri dari  unsur Kepolisian, Kejaksaan, Inspektorat maupun BPK RI.<br /> <br /> “Program pengadaan meubelair Tahun 2017 adalah program lanjutan tahun 2016 yang menuntut adanya keserasian barang hasil pengadaan yang sebisa mungkin sama dan sesuai dengan Grand desain interior Balai Kota Among Tani yang sudah dijalankan sejak tahun 2016. Perintah untuk menyarankan pemenangan lelang pengadaan kepada Filipus Djap, benar dari Walikota Batu kepada saya, namun perintah tersebut saya sikapi secara normatif sehingga proses pengadaan tetap berjalan sesuai kaidah standar minimal peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan hasil pengadaan tersebut dinilai baik oleh tim pemeriksa hasil pekerjaan (TPHP), tim pengawalan pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah (TP4D) yang terdapat unsur Kepolisian, Kejaksaan, Inspektorat maupun BPK RI tidak menemukan adanya kesalahan atau penyimpangan maupun kerugian negara,” ucap terdakwa membacakan pembelaannya. <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIKgUVjsH52djfCFai2fxvhIoFN3w3xmCV5XBrHj5GVpsG-heMBp5uvJ-qpsiaYcQ_CFxfjCnQCD61n94DVXeyrHv4-ifeyGz0xk4HaGbKn4glrBBSSDz_J8Y3nC8cIyr6HwuEzibjp0s/s1600/Eddy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIKgUVjsH52djfCFai2fxvhIoFN3w3xmCV5XBrHj5GVpsG-heMBp5uvJ-qpsiaYcQ_CFxfjCnQCD61n94DVXeyrHv4-ifeyGz0xk4HaGbKn4glrBBSSDz_J8Y3nC8cIyr6HwuEzibjp0s/s640/Eddy.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas, Edi Setiawan (kiri) dan Eddy Rumpoko, Ester dan Filipus Djab (foto bawah/ Dok. BK)</td></tr> </tbody></table> Namun demikian, terdakwa keberatan atas dakwaan dan tuntutan JPU terkait fee 2 persen yang diberikan Filipus Djab kepada terdakwa Edi Setiawan. Alasannya, apa yang disampaikan Filipus tidak didukung alat bukti. Terdakwa justru menyebutkan hasil penyadapan percakapan terdakwa Edi Setiawan dengan Filipus Djab. Fee 2 persen hanya menurut Filipus Djab tanpa ada tanggapan dari terdakwa, termasuk niat Filipus Djab untuk memberikan fee kepada Aparan Penegak Hukum (APH) seperti Kejaksaan dan Kepolisian, selain kepada Inspektorat, wartawan dan LSM.<br /> <br /> “Uang sebesar Rp 95 juta atau fee 2 persen persen yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai proyek bagi saya/panitia lelang adalah pernyataan sepihak Filipus yang tidak memiliki bukti dan saksi bahkan bertentangan dengan alat bukti petunjuk resmi berupa rekaman penyadapan pembicaraan yang dilakukan oleh KPK sendiri,” ungkap terdakwa<br /> <br /> “Percakapan telepon pada tanggal 15 Agustus 2017 jam 10 : 08 : 37 pada menit 00 : 04 : 20, Philips : “Teman-teman punya, yang ke……Pak Edi punya, saya tetap ada kontribusi ke Pak Edi”. lalu dibalas oleh terdakwa Edi Setiawan: “Aduh ndak usah mikir Saya di Pak yang penting lunas dulu saya terbebani”. Lalu percakapan telepon pada tanggal 23 Agustus 2017 jam 13. 18.2 13 mulai menit ke 00 : 05 : 32. Philips: “Dua untuk APH (Aparat Penegak Hukum),  Nah itu kita perlu duduk sama-sama pak, Nah kira-kira untuk teman-teman yang itu kita anggarkan berapa ya, pak. Tolong diskusikan yang untuk teman-teman itu baju hijau, coklat, BPK RI, LSM, wartawan dan siapa lagi itu, saya kapok dipanggil-panggil kayak waktu itu lagi, entar yang ini pak, yang teman-teman dari Kejaksaan ama Kepolisian, saya titipkan ke Pak Edi Setiawan aja deh pak,”. ungkap terdakwa menirukan percakapan itu.<br /> <br /> “Dapatkah disebutkan keadilan, jika pelaku utama dan penikmat kejahatan dituntut hukuman yang sama atau mirip dengan seorang ASN yang terpaksa dipaksa melakukan pekerjaan dalam sebuah sistem yang sudah terpola sedemikian rupa ?,” ujat terdakwa dengan bertanya.<br /> <br /> Sebagai kesatria, terdakwa Edi Setiawan tidak meminta bebas kepada Majelis Hakim atas tuntutan pidana penjara 6 tahun oleh JPU KPK . Terdakwa mengakui kesalahan dan penyesalan yang mendlaam serta menyerahkan sepenuhnya kepada ‘Marwah Tuhan” untuk menjatuhkan hukuman yang harus dijalaninya.<br /> <br /> “Apa yang saya utarakan itu tidak dimaknai sebagai bentuk perlawanan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena mengungkapkan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah meski terasa pahit hukumnya adalah wajib. Dengan penuh kesadaran dan penyesalan yang dalam, saya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim selaku wakil Tuhan dalam pengadilan di dunia ini, untuk menilai dan mempertimbangkan ungkapan hati nurani saya ini dalam membuat keputusan yang seadil-adilnya hukuman yang harus saya jalani,” kata terdakwa.<br /> <br /> Usai sudah giliran JPU KPK membacakan dakwaan, menghadirkan saksi-saksi dan membacakan tuntutan pidanya terhadap terdakwa, serta terdakwa pun sudah menyampaikan pembelaannya. Tinggal giliran Majelis Hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta dalam  persidangan termasuk keyakinan Majelis Hakim sendiri, yang akan dibacakan dalam persidangan pekan depan. <br /> <br /> Usai persaingan. JPU KPK kepada wartawan media ini mengatakan, bahwa apa yang disampaikan terdakwa Eddy Rumpoko sama sekali tidak mengakui, pada hal bukti dan saksi jelas terungkap dalam persidangan.<br /> <br /> “Intinya tadi, terdakwa tidak mengakui sama sekali perbuatannya. Tapi fakta dipersidangan sudah jelas,” kata JPU KPK Ronald.<br /> <br /> Kasus ini berawal pada sekitar tahun 2012, terdakwa Eddy Rumpoko berkenalan dengan Fiilipus Djab, seorang penusaha yang sedang mengurus ijin mendirikan Hotel miliknya yakni Hotel Amarta Hills di Kota Batu. Dan Filipus Djab pun mejadi rekanan di Kota Batu yang mengikuti beberapa proyek pengadaan Meubelair dan seragam kantor, menggunakan CV Amarta Wisesa miliknya dan PT Dailbana Prima Indonesia milik istrinya (Esther Tedjakusuma).<br /> <br /> Pada Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko berkeinginan untuk memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard seri terbaru untuk dipergunakan melayani tamunya yang berkunjung ke Kota Batu. Untuk mewujudkan keinginannya, terdakwa kemudian memanggil Filipus Djab ke ruang kerjanya di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, dan menyampaikan keinginannya agar Filipus Djab membayar terlebih dahulu harga pembelian mobil Toyota Alphard tersebut yang harganya Rp 1.600.000.000.<br /> <br /> Dalam pertemuan itu, terdakwa menyampaikan, sebagai gantinya akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang bersumber dari APBD pemerintah Kota Batu kepada, dan permintaan itupun disanggupi oleh Filipus Djab.<br /> <br /> Pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa memanggil Filipus Djab dan Haryanto Iskandar selaku Kepala Cabang Dealer Toyota PT Kartika Sari, untuk datang ke ruang kerjanya guna membicarakan type-type terbaru kendaraan Toyota Alphard. Dari pertemuan dan pembicaraan ketiganya,  kemudian memutuskan untuk memilih Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dengan harga yang disepakati Rp 1,6 miliar. Dan saa itu juga, terdakwa menyampaikan kepada Hariyanto Iskandar, bahwa yang akan membayar adalah Filipus Djab sementara mobil untuk terdakwa sendiri.<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Filipus melunasi pembayaran harga mobil dengan cara dua kali angsuran, yaitu pada tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp 300 juta dan pada tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp 1,3 milliar kepada Dealer Toyota PT Kartika Sari. <br /> <br /> Pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa memerintahkan Haryanto Iskandar. agar nama pemilik yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan BPKB mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam itu, dibuat atas nama perusahaan PT Duta Perkasa Unggul Lestari (PT DPUL), walau tanpa persetujuan terlebih dahulu atau tanpa diketahui oleh pihak PT DPUL.<br /> <br /> Selanjutnya, pada tanggal 21 Mei 2016, Junedi yang merupakan sopir terdakwa mengambil mobil tersebut dari dealer Toyota PT Kartika Sari dan kemudian menyimpannya di rumah dinas Wali Kota Batu.<br /> <br /> Pada pertengahan Mei 2016, sebelum dimulai rapat dengan Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di ruang rapat Walikota Batu, memperkenalkan Edi Setiawan yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu yang sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) kepada Filipus Djab.<br /> <br /> Setelah rapat selesai, terdakwa menyampaikan terhadap Edi Setiawan, “Ed, Ini teman saya, dan Dia sebagai pemenang lelang Pekerjaan Meubelair, kamu pandu atau araahkan agar pekerjaannya bagus, yang kemudian dijawab oleh Edi Setiawan, siap.<br /> <br /> Selanjutnya setelah pertemuan terakhir di puncak menemui Edi Setiawan di lobi ruang kerja terdakwa dan memperkenalkan perusahaannya yakni PT Dailbana  Prima Indonesia serta meminta agar Edi Setiawan membantu pekerjaannya dalam pengadaan meubelair. Selain itu, di akhir bulan Mei 2016 Filipus Djab juga memberitahu ke Setiawan bahwa dirinya telah memberikan terdakwa mobil Toyota New Alphard.<br /> <br /> Sejak pembelian mobil tersebut pada tahun 2016, melalui PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa telah memenangkan 7 pengadaan barang di pemerintahan Kota Batu, antara lain di Dinas pendidikan, pengadaan batik siswa SD dengan pagu anggaran Rp 1.204.740.000 dengan nilai penawaran Rp 1.170.505.000 pemenang CV Amarta Wisesa<br /> <br /> 2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp 632.100.000, nilai penawaran Rp 614.190.000 pemenang lelang CV Amarta Wisesa,; 3. Dinas Pendidikan pengadaan batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp 657.370.000, nilai penawaran Rp 640.466.000 pemenang CV Amarta Wisesa; 4. Di BPKAD pengadaan mebeleur berupa meja dan kursi dengan pagu anggaran Rp 5.010.755.000, nilai penawaran Rp 4.929.404.000 pemenang PT Dailbana Prima Indonesai,; 5. Di Dinas Pendidikan pengadaan Almari Sudut BacaSDN dengan pagu anggaran Rp 2.125.000.000 nilaipenawaran Rp 2.033.570.000 pemenang CV Amarta Wisesa.<br /> <br /> 6. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp 852.372.500 nilai penawaran Rp 851.919.500 pemenang CV Amarta Wisesa, dan 7. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp 728.612.500 nilai penawaran Rp 710.066.000 pemenang CV Amarta Wisesa.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCu23X9n-Y2DpiNfvg9bB3WQIYR2djcP4_uRud6QYDtJvZQFDadMPgB4tqUeV9hKQIVeHzW8ZJnmkKncH1AijrQfhAOkrmdUX8QYxLmxtetVZN6UgdcSkdTrRzK_DW5xrj8NOVRF9Sv30/s1600/Lila.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="350" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCu23X9n-Y2DpiNfvg9bB3WQIYR2djcP4_uRud6QYDtJvZQFDadMPgB4tqUeV9hKQIVeHzW8ZJnmkKncH1AijrQfhAOkrmdUX8QYxLmxtetVZN6UgdcSkdTrRzK_DW5xrj8NOVRF9Sv30/s640/Lila.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Eddy Rumpoko (kanan) dan Sekretaris pribadinya Lila</td></tr> </tbody></table> Pada tanggal 3 Januari 2017, Edi Setiawan selaku pelaksana tugas kepala bagian layanan pengadaan (BLP) Sekda Kota Batu, berdasarkan surat perintah melaksanakan tugas Nomor 800/10/PLT.01/422.203/2017. Setelah Edi Setiawan ditunjuk sebagai kepala BLP, kemudian terdakwa menyampaikan terhadap Edi Setiawan bahwa perusahaan teman-temannya bagus serta memerintahkan Edi Setiawan agar mengondisikan supaya perusahaan tersebut dapat memenangkan dalam proses pengadaan di Kota Batu TA 2017.<br /> <br /> Pada bulan April 2017, Edi Setiawan dan Filipus Djab mengadakan pertemuan diruang kerja Edi Setiawan sebelum proses lelang pengadaan dimulai. Dalam pertemuan tersbut, Filipus menyampaikan akan mengikuti lelang dengan memakai PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa. Selain itu, Filipus Djab juga menyampaikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko, bagaimana cara pelunasan mobil Toyota Alphard.  Yang dijawab oleh Eddy Rumpoko, bahwa pelunasan mobil sebesar Rp 650 juta, akan diselesaikan dengan pengadaan TA 2017.<br /> <br /> “Silakan aja, teknisnya silahkan diatur dengan Edi Setiawan. Terdakwa Eddy Rumpoko pun kemudian memanggil Edi Setiawan yang ada saat itu untuk melaporkan rencana kegiatan pengadaan pemerintah Kota Batu. Selalanjutnya terdakwa mengatakan terhadap Edi Setiawan agar membantu Filipus Djab yang di jawab Edi Setiawan, Siap,” ucap JPU menirukan perkataan terdakwa terhadap Filipus Djab dan Edi Setiawan.<br /> <br /> Pada tanggal 23 Mei 2017, terdakwa mengangkat Edi Setiawan sebagai pejabat definitif Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batu. Kemudian Edi Setiawan menindaklanjuti perintah terdakwa dengan cara melakukan pembicaraan dengan Filipus Djab, untuk membantu pekerjaan dalam memenangkan lelang pengadaan barang di pemerintah kota Batu TA 2017, sekaligus membicarakan fee yang harus diberikan kepada terdakwa, yakni sebesar 10% dan untuk Edi Setiawan sebesar 2% dari nilai kontrak.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Pada TA 2017, Pemerintah Kota Batu mengadakan pengadaan pekerjaan belanja modal dan peralatan mesin meubelair di BKAD dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.440.000.000.</b></span><br /> <br /> Pada tanggal 14 Mei 2017, BKAD Kota Batu mengadakan lelang pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meubelair dengan nilai Pagu anggaran sebesar Rp 5.440.000.000.<br /> <br /> Pada tanggal 31 Mei 2017, PT Delta Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang setelah dilakukan evaluasi penawaran peserta lelang terlebih dahulu dengan nilai penawaran Rp 5.265.315.000. Penentuan PT Dailbana Prima Indonesia sebagai pemenang karena memenuhi minimum persyaratan administrasi dan biaya kualifikasi. Sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis, diantaranya tidak melampirkan sertifikat-sertifikat sebagaimana persyaratan dalam lelang yang sengaja dibuat oleh panitia sebagai persyaratan khusus.<br /> <br /> Setelah Filipus Djap mengetahui PT Dailbana Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian menghubungi Aang Thandra, agar segera mempersiapkan produksi. Selanjutnya Ang Tjandra menghubungi supplier lain yang bekerja sama dengan PT Dailbana Prima Indonesia, yakni PT Sentratama Global Solusindo, PT Agra Jaya dan PT Wahaya Lentera Raya untuk segera berproduksi, yang hasilnya kemudian dikirimkan PT Dailbana Prima Indonesia ke Balai Kota Among Tani.<br /> <br /> Dua pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BKAD pemerintah Kota Batu tahun 2017, sekitar Maret 2017 Edi Setiawan bertemu dengan Fitria Dewi Kusumawati selaku PPK BKAD di ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terdakwa Eddy Rumpoko tidak cocok dengan contoh yang diperoleh dari pasar.<br /> <br /> Selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Filipus Djab terkait pengadaan kain seragam pemerintah Kota Batu TA 2017, dan untuk itu ia (Filipus Djab) meminta agar Hendra Setiawan berkoordinasi dengan Edi Setiawan. Beberapa hari kemudian, Hendra Setiawan menemui Edi Setiawan di ruang kerjanya. Edi Setiawan memanggil Fitria Dewi Kusumawati ke ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terkait dengan pengadaan kain seragam agar berhubungan dengan Hendra Setiawan yang akan menjadi penyedia kain seragam.<br /> <br /> Hendra Setiawan Beberapa hari kemudian menemui Fitria Dewi Kusumawati dan Edi Setiawan sambil menyerahkan contoh kain hitam. Selanjutnya Edi Setiawan memerintahkan Fitria Dewi Kusumawati untuk segera uji ke laboratorium pengujian Balai Besar tekstil di Bandung, dan menjadikan hasil ujian tersebut sebagai sertifikasi barang dalam dokumen persyaratan lelang.<br /> <br /> Pada bulan Mei 2017, Fitria Dewi Kusumawati kemudian menyerahkan dokumen kelengkapan tersebut ke bagian layanan pengadaan untuk melakukan pelelangan dalam pelaksanaan lelang gagal. karena tidak ada peserta lelang yang memenuhi persyaratan teknis terkait ISO dan SNI<br /> <br /> Pada bulan Mei 2017, terdakwa menyampaikan kepada Edi Setiawan, agar pengadaan meubelair dimenagkan oleh Filipus Djab.<br /> <br /> Pada tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 05.13 WIB, Edi Setiawan memberitahu Fitria Dewi Kusumawati dan Pokja V, akan melakukan pembuktian kualifikasi-kualifikasi dengan mendatangi pabrik yang memberikan dukungan kualifikasi. Terkait hal tersebut, Filipus Djab meminta Edi Setiawan berhubungan dengan Hendra Setiawan<br /> <br /> Pada tanggal 29 Agustus 2017, CV Amarta Wisesa ditetapkan sebagi pemenang lelang pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atributnya belanja kain untuk pakaian ASN atasan putih dan bawahan hitam denagan pagu anggaran sebesar Rp 1.490.000,000 dengan nilai penawaran Rp 1.488.370.000, karena dianggap memenuhi persyaratan yang dibuat oleh panitia diantaranya  syarat administrasi, biaya dan kualifikasi, sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis diantaranya hasil uji lab sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. <br /> <br /> Berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan mobiler serta pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BPKAD Kota Batu TA 2017 tersebut, pada tanggal 5 agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Filipus Djab  menghubungi Edi Setiawan melalui Smart Phone membahas meneganai komitmen fee Kedua  pengadaan tersebut, maka hutang pembelian mobil Toyota New Alphard untuk terdakwa dapat dilunasi. Sehingga Filipus Djab meminta bantuan Edi Setiawan untuk mempercepat pembayaran kedua proyek tersebut.<br /> <br /> Pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di kedai roti di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, terdakwa bertemu dengan Filipus Djap yang menanyakan kepada terdakwa, “Pak, untuk fee meubeler ini mau dipotong untuk Si Hitam berapa, Bapak berkenan tunai berapa ?”. Yang di jawab oleh terdakwa, “Udah, Edi Setiawan yang atur”. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan, terkait dengan pekerjaan pengadaan meubelair yang harus diserahkan sebesar 10% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp500 juta.<br /> <br /> Dalam pembicaraan tersebut disampaikan bahwa, dari fee Rp 500 juta, akan diperhitungkan Rp 300 juta untuk bagaian uang yang sudah dikelaurkan Filipus Dajb untuk pembayaran Si Hitam. Sehingga sisa kekuragan Rp 650 juta, setelah dikurangi uang sebesar Rp 300 juta  menjadi Rp 350 juta, dan akan diperhitungkan dari pengadaan lainnya pada tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh Filipus Djap. Selanjutnya sisa uang sejumlah Rp 200 juta diminta oleh terdakwa untuk diberikan secara tunai. Selain itu, juga menyampaikan akan memberikan uang sejumlah 100 juta untuk Edi Setiawan.<br /> <br /> Pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi Filipus Djab dan menyampaikan pesan agar tidak melakukan transaksi terlebih dahulu karena sedang dipantau oleh tim Saber Pungli dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, terdakwa berpesan agar Filipus Djab mengingatkan Edi Setiawan terkait hal tersebut.<br /> <br /> Pada siang harinya di tanggal 24 Agustus 2017, Filipus dan Edi Setiawan mengadakan pertemuan di rumah makan Java Nine Malang dan menyepakati untuk menggunakan kata sandi “undangan” untuk uang fee, sandi “atas” untuk Hotel Amartha Hills, dan sandi “bawah” untuk  Cafe Java Nani dan istilah Si Hitam sebagai pengganti Alphard, yang akan digunakan dalam setiap komunikasi dengan Edi Setiawan dan terdakwa serta disepakati. Atas saran terdakwa, menunjuk Edi Setiawan sebagai orang tengah yang menjembatani komunikasi antara terdakwa dan Filipus Djap.<br /> <br /> Pada tanggal 6 September 2017, ketika sedang melayat di rumah almarhum Suparto, selaku Sekda Kota Batu, terdakwa diberitahu oleh Filipus Djab, bahwa pengadaan meubelair akan segera dibayarkan, sehingga Filipus Djap meminta ijin kepada terdakwa akan menggunakan bagian dari fee 10% yakni sebesar Rp 300 juta sebagai pelunasan pembelian mobil Toyota New Alphard, hinggap Filipus Djab hanya akan memberikan uang secara tunai sebesar Rp 200 juta kepada terdakwa.<br /> <br /> Filipus Djap kemudian menanyakan fee tersebut akan diserahkan kepada siapa, dan dijawab oleh terdakwa agar diserahkan langsung kepada terdakwa. Dan pada sore harinya Filipus Djab  memberitahukan hasil pembicaraannya dengan terdakwa kepada Edi Setiawan, dan meminta agar dibantu mempercepat pembayaran pengadaan meubelair.<br /> <br /> Pada tanggal 15 September 2017, setelah pembayaran pekerjaan meubelair masuk ke rekening BRI atas nama PT Dailbana Prima Indonesia sebesar Rp 4.714.850.250 dari BKAD Kota Batu sekitar pukul 13.49 WIB, terdakwa dihubungi oleh Filipus Djab, yang menyampaikan “Oh Pak, besok saya mau ngantar undangan. Yang dijawab oleh terdakwa, “iya iya saya tunggu ya”. Kemudian dijawab Filipus Djap “he he he. saya kontak Bapak besok ya”. Dan dijawab oleh terdakwa “Nggeh maturnuwun”.<br /> <br /> Masih di hari yang sama sekitar pukul 13. 59 WIB, Filipus Djap menghubungi Edi Setiawan mengajak bertemu di atas (Hotel Amartha Hills) untuk menyerahkan undangan (uang fee) kepada Edi Setiawan. Selain itu Filipus Djap juga menyampaikan sudah menghubungi terdakwa Eddy Rumpoko, bahwa besok Filipus Djab hendak memberikan undangan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta agar diserahkan langsung kepadanya.<br /> <br /> Sabtu, 16 September 2017 sekitar pukul 10.14 WIB, Filipus Djap menelepon Edi Setiawan meminta untuk mengecek keberadaan terdakwa. Atas permintaan tersebut, selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Lila Widya Rahajeng, sekretaris pribadi terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, mempertanyakan keberadaan terdakwa. Menurut Lila Widya Rahajeng, bahwa terdakwa berada di rumah dinas, dan selanjutnya Edy Setiawan menyampaikan informasi tersebut kepadaku Filipus Djap<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9UBSab6GMQrKQQV2AlpFZrb7eqs8ORbWUXGYS0SR5pq_Qo0bR2rwL43hyFAANLRBYbCZStTKvSNT3K6P9lG9nLTw_ay7J1q474MRtvMpzzWH0WyYPG3Qhi4wDUVhLiTccpGsZThVTVTA/s1600/Saksi+Kopral+Satu+%2528AD%2529+Junaidi+saat+diperlihatkan+barang+bukti+terkait+mobil+Toyota+Alphard.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="622" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9UBSab6GMQrKQQV2AlpFZrb7eqs8ORbWUXGYS0SR5pq_Qo0bR2rwL43hyFAANLRBYbCZStTKvSNT3K6P9lG9nLTw_ay7J1q474MRtvMpzzWH0WyYPG3Qhi4wDUVhLiTccpGsZThVTVTA/s1600/Saksi+Kopral+Satu+%2528AD%2529+Junaidi+saat+diperlihatkan+barang+bukti+terkait+mobil+Toyota+Alphard.png" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Kopral Satu (AD) Junaidi saat diperlihatkan barang bukti terkait mobil Toyota Alphard</td></tr> </tbody></table> Di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk bertemu di Hotel Amarta Hills. Selanjutnya, sekitar pukul 11.29 WIB, Filipus Djab  menghubungi terdakwa dan menanyakkan apakah terdakwa di rumah atau tidak, yang dijawab oleh terdakwa “di rumah belum mandi, belum makan”. lalu Filipus Djab menyampaikan ingin bertemu 4 mata terlebih dahulu karena akan menyampaikan undanga untuk terdakwa. Yang dijawab oleh terdakwa “ya, ya, ya pak”.<br /> <br /> Sekitar pukul 12.30 WIB, Filipus Djab bertemu dengan Edi Setiawan di Hotel Amarta Hills, lalu sekitar pukul 12.45 WIB, Filipus Djap menyerahkan paper bag BRI prioritas berisi uang sebesar Rp 95 juta kepada Edi Setiawan di halaman parkir Hotel Amarta Hills, sambil mengatakan “ini titipannya’. Selain itu, Filipus Djab mengatakan kepada Edi Setiawan, “kantor yang satu ini punya Pak Bos”.<br /> <br /> Setelah menyerahkan uang kepada Edi Setiawan, Filipus Djap kemudian pergi ke rumah dinas Walikota Batu di Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu. Filipus Djap selanjutnya membawa paper bag BRI prioritas yang berisi uang sebesar Rp 200 juta yang akan diserahkan bagi terdakwa.<br /> <br /> Namun sial bagi si Filipus Djab dan Eddy Rumpoko, karena tidak berapa lama kemudian datanglah petugas KPK lalu mengamankan Filipus Djap, terdakwa dan Edy Setiawan serta barang bukti berupa uang. (Redaksi)

News Tipikor “Si Hitam dan Undangan” Minta Bebas

#Eddy Rumpoko dituntut 8 tahun penjara dan pencabutan hak politiknya selama 5 tahun oleh JPU KPK, keran menerima mobil Alphard berwarna hita...

»

Kasus Korupsi Jembatan Brawijaya Rp 14 M, Mantan Kadis PU Kota Kediri Dituntut ’10,5’ Tahun Penjara

<span style="font-size: large;"><b><i>#JPU : Tersangkanya sebenarnya banyak, tapi untuk pemberkasan dan penyidikan adalah ranahnya Kepolisaian (Polda Jatim)#</i></b></span><br /> <span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1KFSuw-6fHS18eIKWmpZ8pReZJdx0sq2nc_xA6wJgDQTqnA1cGt1jbiiB4Fz3Che5N3hAVBCz2YzBasA2Rzo7GfoPB-KG5FlJfuePEy7tUXhoiV6v5d3vmRgLKlLgZyoHwH1rr_iyD5E/s1600/IMG20180413163242.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1KFSuw-6fHS18eIKWmpZ8pReZJdx0sq2nc_xA6wJgDQTqnA1cGt1jbiiB4Fz3Che5N3hAVBCz2YzBasA2Rzo7GfoPB-KG5FlJfuePEy7tUXhoiV6v5d3vmRgLKlLgZyoHwH1rr_iyD5E/s640/IMG20180413163242.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kanan, Kasnan, Wijayanto dan Nur Iman Satriyo Widodo</td></tr> </tbody></table> </span><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Terdakwa Kasenan, mantan Kepala Dinas PU Kota Kediri tahun 2010 hingga 2013 ini adalah selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kasus dugaan Korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri yang menelan anggaran sebesar Rp 66.409.000.000 dari APBD Kota Kediri dan merugikan keuangan negara senilai Rp 14,4 milliar berdasarkan penghitungan BPKP Perwakilan Jawa Timur akhirnya dituntut pidana penjara selama ’10,5’ tahun penjara oleh JPU dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Jumat, 13 April 2018.<br /> <br /> Terdakwa Kasnan terseret kelingkaran hitam kasus dugaan Korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri, bermula pada tahun 2009/2010. Dimana Dinas PU Kota Kediri melakukan lelang untuk 3 Mega Proyek diantaranya; Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dengan anggaran Rp Rp 66.409.000.000, berdasarkan penunjukan penyedia Barang/Jasa No. 1538/VIII/SPPBJ/APBD/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No.1856/IX/SPMK FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2010 dengan jangka waktu proyek 2010 – 2013. Pemenag lelang adalah PT Surya Graha Semesta (SGS) namun dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan (Group PT SGS)<br /> <br /> Kemudian Proyek pembangunan RSUD Gambiran II dengan anggaran Rp 208.685.176.000 dengan SPMK No.1035/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan masa waktu tanggal 14 Oktober 2009 – 31 Desember 2013. Dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia (Group PT SGS).<br /> <br /> Serta proyek pembangunan gedung Poltek II Kediri dengan nilai anggaran Rp 88.901.861.280 SPMK No. 1035/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan masa waktu tanggal 14 Oktober 2009 – 22 Desember 2013. Dikerjakan oleh PT Nugraha  Adi Taruna (Group PT SGS)<br /> <br /> Dari hasil penyelidikan dan penyidikan pihak Kepolisian Polda Jatim dengan menggandeng tim audit dari BPKP (Badan Pengawas Keuanagan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur menemukan adanya dugaan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembangunan proyek Jembatan Brawijaya Kediri sebesar Rp 14,4 milliar. <br /> <br /> Kemudian penyidik Polda Jatim untuk sementara menetapkan 3 tersangka yang saat ini menjadi terdakwa, yakni Kasenan selaku Kepala Dinas PU sekaligus menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA), Nur Iman Satriyo Widodo, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dan Wijanto (Ketua Panitia pengadaan).<br /> <br /> Dalam fakta dipersidangan, setelah Samsul Ashar menjadi Wali Kota Kediri dan Abdullah Abukar sebagai Wakil Wali Kota (saat ini menjadi Wali Kota periode 2014 – 2019) yang dilantik pada April 2009 untuk periode 2009 – 2014, Kepala Dinas (Kadis) PU mengajukan proyek pembangunan jembatan Brawijawa Kediri pada Oktober 2010.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggaimwKY8bEyzg6Mfku2LuSJO6L6QQhAhzf7RWVZTuLVor7m-23WBB9XISLTPhyNcwSgJff1bbzpEGDpTk_-X_HkQCwoARwHzB9SRl4QxSPFV4EpG0PLkXoxyeZgabrQr56ZyRJ_8DWNw/s1600/PhotoGrid_1517825863179.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggaimwKY8bEyzg6Mfku2LuSJO6L6QQhAhzf7RWVZTuLVor7m-23WBB9XISLTPhyNcwSgJff1bbzpEGDpTk_-X_HkQCwoARwHzB9SRl4QxSPFV4EpG0PLkXoxyeZgabrQr56ZyRJ_8DWNw/s1600/PhotoGrid_1517825863179.jpg" /></a>Anehnya, Samsul Ashar  sebagai Wali Kota yang mantan Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Gambiran Kediri 2004 – 2011 yang juga mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Kediri tahun 2004 –  2011 serta mantan Plh Wadir Yanmed RSUUSD Gambiran Kediri 2006 – 2011 ini, tidak mengetahui ada tidaknya anggran untuk pembangunan proyek tersebut.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi, mantan Ketua Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam RSUD Dr. Soetomo/FK. UNAIR periode 1999 – 2000 ini justru menanyakkan ke Kasnan selaku Kadis PU, apakah ada anggarannya atau tidak.<br /> <br /> Lalu kemudian, Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota Kediri mengusulkan ke DPRD Kota Kediri. Dari usulan itu pun ada persetujuan Ketua DPRD tanpa ada rapat pleno di Dewan. Ironisnya, Ketua DRPD saat itu pun sempat mendapat mosi tak percaya dari seluruh anggota DPRD Kota Kediri<br /> <br /> Selain itu terungkap pula, pertemuan Samsul Ashar bersama tim suksesnya disalah satu Hotel di Surabaya, menerima uang ratusan juta rupiah setiap bulannya sebelum hingga menjadi Wali Kota sejak 2009 – 2012 yang totalnya sekitar Rp 7 milliar lebih melalui rekening Bank BCA dan Bangk Mandiri milik Fajar saudara sepupunya, permintaan fee sebesar 5 persen dari nilai anggaran proyek Jembatan Brawijaya kepada Widjianto Hadi Wiyono dari PT SGS. <br /> <br /> Dan dalam persidangan kali ini (Jumat, 13 April 2018), surat tuntutan itu dibacakan JPU Aslah dari Kejari Kediri untuk ke- 3 terdakwa dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan, dengan dibantu 2 Hakim anggota yakni M. Mahin dan Agusudarianto. Sementara terdakwa Kasenan didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Eko Setyo Cahyono dkk, dan penngacara Joko Sutriyono dkk sebagai PH terdakwa Nur Iman Satriyo Widodo serta terdakwa Wijanto didampingi Budi dkk.<br /> <br /> <b><span style="font-size: large;"> Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum</span></b><br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU menyatakan, bahwa terdakwa Kasenan selaku Pengguna Anggaran, memerintahkan secara langsung Wijanto sebagai Ketua Panitia pengadaan di dinas PU, agar segera mengumumkan pelaksanaan lelang menggunakan Engineering Estimate (EE). Selain itu, Kasenan dianggap tidak melakukan pengendaliaan terhadap pelaksanaan anggaran, sehingga nilai pembayaran lebih besar dari fisik pekerjaan jembatan yang terpasang. <br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Kasenan dan Nur Iman Satriyo Widodo dijerat dalam dua pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yakni pasal 3 terkait kewenangan atau jabatan dan pasal 12 huruf b karena menerima uang suap.<br /> <br /> Terdakwa Kasenan pun dituntut pidana penjara selama 8 tahun dan tuntutan pidana tambahan untuk mengembalikan uang sebesar Rp 466.500.000 atau dipenjara selama 2 tahun dan 5 bulan. Sehingga total tuntutan pidana penjara yang kenakan terhadap terdakwa Kasenan selama 10 tahun dan 5 bulan ditambah membayar denda Rp 200 juta atau dikurung selama 6 bulan.<br /> <br /> Sementara terdakwa Nur Iman Satriyo Widodo dan Wijanto hanya dituntut pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta atau dikurung 3 bulan. Terdakwa Nur Iman Satriyo Widodo memang didakwa dan dituntut selaku penerima suap dan dituntut unruk mengembalikan uang sebesar Rp 25 juta. Namun JPU menyatakan, bahwa uang tersebut sudah dikembalikan.<br /> <br /> “Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan negeri Surabaya, yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan terdakwa Kasenan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan supsider; Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun, dan denda sebesar Rp 50 juta rupiah, dan bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan; Menghukum terdakwa Kasenan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 466.500.000. Apabila terdakwa tidak membayar 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka Jaksa akan menyita harta bendanya untuk dilelang. Dan bilamana harta bendanya tidak mencyukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 5 bulan,” ucap JPU Aslah.<br /> <br /> Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui PH-nya untuk menyampaikan pembelaannya (Pledoi) pada persidangan 1 pekana berikutnya.<br /> <br /> Usai Persiangan, atas pertanyaan wartawan media ini terkait tersangka baru dalam kasus ini,   JPU Aslah megatakan masih banyak. Namun JPU Aslah mengakui, bahwa pemberkasan dan penyidikan adalah ranahnya penyidik Kepolisian Poda Jatim.<br /> <br /> “Berdasarkan fakta persidangan, seharusnya masih banyak, cuma untuk pemberkasan dan penyidikan adalah ranahnya Kepolisian, karena ini awalnya dari Keplisian,” jawab JPU Aslah.<br /> <br /> Wartawan media ini kembali menanyakkan, Apakah Jaksa tidak boleh melakukan penyidikan baru berdasarkan fakta persidangan karena penyidikan awal dilakukan oleh Kepolisian ?<br /> <br /> JPU Aslah mengatakan tidak etis bila Jaksa melakukan penyidikan. Alasannya karena penyidiakan awal dilakukan oleh Kepolisian.<br /> <br /> “Tidak etis, karena awalnya ini dari Kepolisian. Kita berharap Polda melakukan penyidikan,” kata JPU.<br /> <br /> Apa yang disampaikan JPU Aslah ini agak menggelitik. Sebab, jika penyidik Kepolisian tidak melakukan penyidikan baru dalam kasus yang sama, seperti kasus Korupsi KUR (Kredit Usaha Rakyat) Jomabang, dimana salah seorang mantan anggota DPRD Jombang yang diduga terlibat sesuai dengan fakta persidanan, hingga saat ini tidak ada kelanjutannya, bisa jadi orang-orang yang yang seharusnya turut bertanggung jawab secara hukum akan “Selamat”.  (Redaksi)

Tipikor Kasus Korupsi Jembatan Brawijaya Rp 14 M, Mantan Kadis PU Kota Kediri Dituntut ’10,5’ Tahun Penjara

#JPU : Tersangkanya sebenarnya banyak, tapi untuk pemberkasan dan penyidikan adalah ranahnya Kepolisaian (Polda Jatim)# Foto dari kanan, ...

»

2 Saksi Berbohong Di Persidangan Dalam Kasus Korupsi Suap APBD Kota Malang

<span style="font-size: large;"><i><b>- Saksi Jarot Edi Sulistiyono : Tembak saya Jarot kalau saya berbohong, saya mengatakan kebenaran<br /><br />- JPU KPK : Tersangka baru, menunggu putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Moch. Arif Wicaksono </b></i></span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR0J10jvPPxTT8LjX1QHBosaYFf7SCUxC6M_xMID6H31NGfXpv2gEWAFf68ESClDApYNNc4_hDiKsin295tWQ7_rU2TnQtjboJcUl9RvmAM77ySOQhJcVrflQ0euZ-hU5foJghPW-qLVE/s1600/IMG20180410110137.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR0J10jvPPxTT8LjX1QHBosaYFf7SCUxC6M_xMID6H31NGfXpv2gEWAFf68ESClDApYNNc4_hDiKsin295tWQ7_rU2TnQtjboJcUl9RvmAM77ySOQhJcVrflQ0euZ-hU5foJghPW-qLVE/s640/IMG20180410110137.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, saksi Cipto Wiyono dan Tedy</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Dua saksi dalam kasus Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta pada tahun 2015 lalu,  berbohong dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor saat dihadirkan oleh tim JPU KPK, pada Selasa, 10 April 2018.<br /><br />Dalam persidangan yang diketuai Hajelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, dengan agenda mendengarkan keterangan 3 orang saksi untuk terdakwa Moch. Arif Wicaksono yang dihadirkan oleh JPU KPK, daintaranya Cipto Wiyono, mantan Sekda Kota Malang yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Pemrov. Jatim, Tedy Sujadi Sumarna selaku  Kepala Bidang (Kabid) PUPPB (Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan) Kota Malang dan Jarot Edi Sulistiyono selaku Kepala Dinas PUPPB.<br /><br />Persidangan ini digelar dalam 2 session, yang pertama adalah saksi Cipto Wiyono dengan Tedy Sujadi Sumarna, dan kemudian dilanjutkan session kedua yaitu Jarot Edi Sulistiyono dengan Tedy Sujadi Sumarna.<br /><br />Cipto Wiyono dan Tedy Sujadi Sumarna, berperan penting dalam pemberian uang suap yang disebut dengan istilah Pokir (pokok-pokok pikiran) sebesar Rp 700 juta sebagai imbalan kepada DPRD Kota Malang untuk pembahasan serta menyetujui APBD Perubahan menjadi APBD TA 2015 seperti dalam surat dakwaan JPU KPK.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap terdakwa yang saat ini terpidana dalam kasus yang sama, yaitu Jarot Edi Sulistyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang maupun untuk terdakwa Moch. Arif Wicaksono dijelaskan, bahwa Cipto Wiyono meminta Jarot Edi Sulistiyono agar menyuruh stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang untuk menemuinya (Cipto Wiyono) terkait dengan penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang, guna memperlancar persetujuan APBD-P Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Lalu Jarot menyuruh Tedy untuk menemui Cipto. Kemudian saat Tedy menemui Cipto, Ia (Tedy) diperintahkan untuk mengumpulkan uang yang hendak diserahkan ke terdakwa Moch. Arif dari para rekanan dilingkungan Dinas PU-PPB. Perintah Cipto itu pun dilaporkannya terhadap Jarot.<br /> <br />  Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB. Atas arahan terdakwa Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan Tedy ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang.<br /><br />Dari keterangan Tedy Sujadi Sumarna pada persidangan sebelumnya dengan terdakwa Jarot mngatakan, bahwa Tedy mengantarkan uang sebesar Rp 200 juta terhadap Cipto Wiyono melalui, baru kemuidan mengantarkan uang sebesar Rp 700 terhadap terdakwa Moch. Arif Wicaksono.<br /><br />Keterangan saksi Tedy Sujadi Sumarna dalam sidang kali ini (10 April 2018) sama dengan keterangan pada sidang sebelumnya. <br /><br />“Dua ratus juta saya antarkan ke Sekda melalui orang yang ada di rumah (rumah Dinas Sekda),” kata Teddy<br /><br />Namun keterangan Tedy ini tidak diakui Cipto. Menurut Cipto Wiyono, bahwa uang yang diterima dari Tedy sebelum lebaran, diserahkan kembali terhadap Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono setelah lebaran.<br /><br />“Saya tidak tau itu uang apa, dan saya antarkan lagi ke Ketua setelah lebaran,” kata Cipto.<br /><br />Apa yang dijelaskan Cipto Wiyono dibantah keras oleh terdakwa Moch. Arif Wicaksono. Terdakwa menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa dirinya hanya menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy yang dibungkus dalam kardus.<br /><br />“Itu bohong yang mulia, saya tidak pernah menerima,” kata terdakwa Arif menanggapi keterangan Cipto. <br /><br />Ketua Majelis Hakim pun menimpali, “Ia sudah, biar nanti Majelis yang menilai dan keterangannya di BAP ada,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja_LBK6P1KpjhKfozSHTp0KHUtsgelMfYysJhG1pB1y2sRupvDz64oBukmCm_M3pWXdTj9-eYJJHFRv3mmu_qu2NRP0ijzvY2pFv78AXz_UADcdcNvMT_wEv8fTJ80jYmTk10FkFnfeoA/s1600/Cipto+dan+Teddy.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja_LBK6P1KpjhKfozSHTp0KHUtsgelMfYysJhG1pB1y2sRupvDz64oBukmCm_M3pWXdTj9-eYJJHFRv3mmu_qu2NRP0ijzvY2pFv78AXz_UADcdcNvMT_wEv8fTJ80jYmTk10FkFnfeoA/s640/Cipto+dan+Teddy.jpg" width="640" /></a><br /><br />Sementara keterangan Tedy Sujadi Sumarna dalam session kedua menjelaskan, bahwa uang sebesar Rp 900 juta yang dikumpulkannya dari para rekanan diserahkannya terlebih dahulu ke saksi Jarot Edi Sulistiyono, sebelum menyerahkan 200 juta ke Cipto dan 700 juta ke terdakw Arif.<br /> <br />  “Uangnya saya serahkan dulu (maksudnya ke Jarot),” kata Tedy.<br /><br />Keterangan Tedy ini membuat Jarot berang. Saksi Jarot menantang JPU KPK dengan mengatakan, dirinya siap ditembak mati oleh KPK bila Ia (Jarot) berbohong. Jarot pun menantang Tedy agar jujur agar menjelaskan apa adanya demi kebenaran.<br /><br />“Tidak benar Yang Mulia. Ini bohong, ini. Bohong besar ini, tapi sering Umroh” kata Jarot sambil menunjuk ke Tedy. Namun wajah Tedy terlihat beda setiap kali menjawab pertanyaan JPU KPK dibandingkan sebelum persidangan. Tidak hanya Tedy, namun juga Cipto.<br /><br />“Kalau saya berbong, silahkan KPK tembak saya. Tembak saya Jarot. Saya mengatakan kebenaran,” kata Jarot dengan lantang. Jarot sepertinya tidak ada beban, karena memang dirinya saat ini sudah menjadi terpidana 2 tahun dan 8 bulan dari tuntutan JPU KPK selama 4 tahun penjara.<br /><br />“Jangan berbohong, katakana apa yang sebenarnya demi kebenaran,” kata Jarot kemudian kepada Tedy. Namun Tedy hanya menatap lurus kedepan, terlihat seperti “robot hidup”.<br /><br />Usai persidangan, wartawan media ini menanyakkan kepada JPU KPK terkait siapa tersangka baru, dan keterangan saksi Cipto Wiyono dan Tedi dalam persidangan. <br /><br />“Dalam kasus ini, apakah ada tersangka baru ? lalu apakah saksi Cipto Wiyono selaku Sekda, dan Tedy Sujadi Sumarna tidak diperiksa sebagai orang yang turut bertanggungjawab dalam pasal 55 KUHP, terkait pengumpulan dan pemberian uang terhadap terdakwa ?,” tanya wartawan media ini.<br /><br />JPU KPK Moch. Takdir tidak menyangkal atas keterlibatan Cipto dan Tedy  terkait pengumpulan dan pemberian uang suap yang disebut Pokir terhadap terdakwa. Namun JPU KPK Moch. Takdir menjelaskan, bahwa kasus ini masih dalam pemeriksaan dan menunggu putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa.<br /><br />“Memang seperti dalam persidangan. Tapi ini masih pemeriksaan saksi, dan kita menunggu putusan Majelis Hakim,” jawab JPU KPK Moch. Takdir.<br /><br /><b>Seperti yang duberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU KPK membeberkan kronologis pemberian uang suap terhadap terdakwa Moch. Arif Wicaksono, yakni;</b><br /><br />Pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhUZ2IhOEhuiw1FOeL2dedPPAUZxPREi8AFHVhuSbg4CnFr56zDH2PqYVMOHh0SzHAtHG4FU2rE8eSKWDvf4Vklc-DlNGCSeGVA-WAvAgWctgeP-CqhB0c-QVDhJJ5ikVcryCr9WWu7_I/s1600/Jarot+dan+Teddy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhUZ2IhOEhuiw1FOeL2dedPPAUZxPREi8AFHVhuSbg4CnFr56zDH2PqYVMOHh0SzHAtHG4FU2rE8eSKWDvf4Vklc-DlNGCSeGVA-WAvAgWctgeP-CqhB0c-QVDhJJ5ikVcryCr9WWu7_I/s640/Jarot+dan+Teddy.jpg" width="640" /></a></div> Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Moch. Anton menyanggupinya Dengan mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono terkait dengan penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang, guna memperlancar persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Kemudian terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan pemborong di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta, untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono guna mendapatkan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015, dan Tedy Sujadi Sumarna menyanggupinya. Selanjutnya Tedy Sujadi Sumarna melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Tedy Sejadi Sumarna segera melaksanakan perintah Cipto Wiyono untuk mengumpulkan uang yang dimaksud.<br /><br />Pada tanggal 8 Juli 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono.<br /><br />Pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan raperda APBD Tahun Anggaran 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br /><br /><br />Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri.<br /><br />Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono.<br /><br />Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto dating, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap dalam kardus. <br /><br /> Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP).<br /><br />Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000.<br /><br />Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.<br />  <br />Atas perbuatannya, terdakwa Moch. Arif Wicaksono pun terancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara sesuai pasal yang dikenakan JPU KPK terhadap diri terdakwa, yakni pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. (Redaksi)

News Tipikor 2 Saksi Berbohong Di Persidangan Dalam Kasus Korupsi Suap APBD Kota Malang

- Saksi Jarot Edi Sulistiyono : Tembak saya Jarot kalau saya berbohong, saya mengatakan kebenaran - JPU KPK : Tersangka baru, menunggu putus...

»

Dirut PT WUS Dituntut 1,6 Thn Penjara, Achmad Fauzi Aman ?

<span style="font-size: large;"><b><i>#Kejati Jatim “tak berani menyeret” Achmad Fauzi yang saat ini sebagai Wakil Bupati Sumenep terkait kasus Korupsi dana PI PT WUS Sebesar Rp 7 M#</i></b></span><br /> <span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYi10cMQH3zT4UnThVk2QJ4lBgfLsYNsPYKq2MCLdsU03-BY-slhfV6Tequ-s8YuIxAtjylLd82D424ix97XCqU50s_W9Au4PTsGpa-0LhFpZT69szCJpHfCa2RkVZWr5Bo_ZXDECRszU/s1600/Sitrul.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYi10cMQH3zT4UnThVk2QJ4lBgfLsYNsPYKq2MCLdsU03-BY-slhfV6Tequ-s8YuIxAtjylLd82D424ix97XCqU50s_W9Au4PTsGpa-0LhFpZT69szCJpHfCa2RkVZWr5Bo_ZXDECRszU/s640/Sitrul.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie</td></tr> </tbody></table> </span><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Sitrul Arsyih Musa'ie, mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar (PT WUS), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur ini, adalah terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas yang diterima PT WUS sebesar 10 persen dari PSC (Production Sharing Contract) Santos Blok Madura Offshore pada tahun 2011 – 2015 sebesar Rp 4.435.290.317,58 dan USD 203.630,05 dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan oleh JPU Kejati Jatim, sementara mantan Kepala Cabang PT WUS yang saat ini menjabata sebagai Wakil Bupati Sumenep aman. <br /><br />Selasa, 10 April 2018, surat tuntutan itu di bacakan diruang sidang Cakra Pengdilan Tipikor Surabaya oleh  JPU Rhein dkk dari Kejati Jatim terhadap terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie, dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti.<br /><br />Dalam kasus ini, terdakwa  Sitrul Arsyih Musa'ie bersama Taufadi (perkara terpisah dan masih proses sidang), mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero) terseret dalam pusaran kasus dugaan Korupsi yang merugikan keuangan negara dala pengelolaan dana PI PT PWU.<br /><br />Sementara Achmad Fauzi sebagai Kepala perwakilan PT WUS di Jakarta yang saat ini menjabat Wakil Bupati Sumenep sejak tahun 2015, yang turut menandatangani dokumen pembukaan rekening serta pencairan uang dalam bentuk rupiah maupun Dollar USA dari Bank Mandiri atas naman PT WUS tapi tak tersentuh hukum, karna Kejaksaan Tinggi – Jawa Tumur “tak berani menyeretnya” kepersidangan sekalipun hanya sebagai saksi, bahkan dianggap “melecehkan” persidangan karena dipanggil 3 kakli namun tak menghiraukannya.<br /><br />Masyarakat mungkin masih mengingat jelas, saat Boediono sebagai Wakil Presiden RI pada tahun 2014, bersedia hadir sebagai saksi dipersidangan pada tanggal 9 Mei 2014 dalam kasus Korupsi BLBI yang ditangani oleh KPK, dimana Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.<br /><br />Pada hal, sebagai Wakil Presiden yang juga Wakil Kepala Negara dan Wakil Kepala Pemerintahan Negara Repubulik Indonesia, bisa saja Boediono tidak menghadiri perisidangan dengan berbagai alasan tugas kenegaraan, namun tidak dilakukannya. Karena menurutnya, semua penduduk Indonsia sama diamata hukum dan patuh terhadap hukum diamana Indonesia adalah negara hukum.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU menyatakan,  bahwa slip penarikan uang dari rekening Bank Mandiri kantor cabang pembantu ITC Permata Hijau Jakarta, ditandatangani oleh terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie bersama Ahmad Fauzi.  Sedangkan slip penarikan dana yang berasal dari BPRS Bhakti Sumekar, ditandatangani oleh terdakwa bersama Taufadi, untuk bisnis jual beli tanah dengan H. Sugianto. Dan penarikan uang dilakukan beberapakali oleh terdakwa baik dari rekening valas Dollar Amerika Serikat maupun dalam bentuk rupiah untuk jual beli tanah sejak tahun 2012 hingga 2015.<br /><br />Dalam fakta persidangan, JPU menunjukkan bukti berupa aplikasi setoran pengiriman oleh  Achmad Fauzi ke rekening Bank Mandiri Nomor 102-00-0667766-7 atas nama PT Wira Usaha Sumekar sebesar Rp 56 juta, yang menurut Achmad Fauzi, bahwa uang tersebut berasal dari Aryadi Subandrio. Selain itu, pengiriman uang sebesar US 5000 Dollar tanggal 12 Oktober 2011 dari Dian Nirmala selaku Sekretaris Direktur Utama PT GMA MI yaitu Aryadi Subandrio ke rekening valas kurs Dollar Bank Mandiri Nomor 102-000-573733-0 atas nama PT Wira Usaha Sumekar, dan pengiriman uang sebesar US 1000 Dollar yang juga atas nama Dian Nirmala ke rekening valas Bank Mandiri Nomor 102-000-573733-0 atas nama PT WUS pada tanggal 14 Oktober 2011<br /><br />“Akibat perbuatan terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie bersama-sama dengan Taufadi telah merugikan keuangan negara sebesar US 203.630,05 Dollar AS atau setara dengan nilai rupiah Rp 2.647.190.650 sen, dan Rp 4.435.290.317,58 sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penerimaan dan pengolahan dan PI tahun 2011 hingga 2015 pada PT WUS Nomor SR1096/PW13/5/2017 tanggal 19 Desember 2017. Dengan demikian unsur merugikan negara atau perekonomian negara terpenuhi,” ucap JPU.<br /><br />JPU juga menyatakan, berdasarkan alat bukti yang telah disita, maka terdapat kerugian negara tersebut di atas telah dibayarkan oleh terdakwa pada saat penyidikan berlangsung, yaitu pada tanggal 18 desember 2016 sebesar Rp 1.12 8.86.417,58; pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar USD 167 ribu dan USD; pada tanggal 8 Desember 2016 sebesar Rp 10 juta; pada tanggal 16 Maret 2017 sejumlah Rp 20 juta; pada tanggal 21 Maret 2017 senilai Rp 476 juta; pada tanggal 5 Mei 2017 sebesar Rp 510.658.500; pada tanggal 27 Desember 2017 sejumlah Rp 2.289.765.400 dan USD 35.969,05.<br /><br />JPU menyatakan, perbuatan terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam  dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan negeri Surabaya, yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan supsider; Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan, dan membayar denda sebesar Lima puluh juta rupiah (Rp 50 juta), dan bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan kurungan,” ucap JPU.<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk menyampaikan pembelaannya (Pledoi) pada persidangan pekana depan.<br /><br />Usai persidangan, JPU Rhein menjelaskan atas pertanyaan wartawan media ini terkait kerugian engara mengatakan, bahwa terdakwa sudah mengembalikan semua kerugian negara. <br /><br />“Sudah dikembalikan seluruhnya,” kata JPU Rhein.<br /><br />Sebelumnya, hal yang sama juga disampaikan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi saat dihubungi wartawan ini melalui nomor WatsAppnya. Namun saat ditanya tentang Achmad Fauzi, mantan Kejari Surabaya ini juga tak bersedia menanggapinya.<br /><br />“Sudah dikembalikan semua, 100 persen,” kata Didik<br /><br />Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, terkait adanya dugaan penyalah gunaan dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas oleh  PT WUS pada tahun 2011 hingga 2015 lalu.<br /><br />Selain itu, hasi audit  BPK menemukan adanya  sejumlah duit yang diduga tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PT WUS.  Kemudian, penyidik Kejari Sumenep melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penggeledahan di PT PWUS pada Juli 2017.<br /><br />Dari hasil penggeledahan itu, penyidik Kejari Sumenep menyita 3 unit CPU dan beberapa berkas lainnya. Kemudian kasus ini pun “berpindah” ke Kejati Jatim dibawah kendali Maruli Hutagalung selaku Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Didik Farkhan sebagai Aspidsus Kejati jatim.<br /><br />Tak lama kemudian, penyidik Kejati Jatim pun akhirnya  menetapkan 2 tersangka, yakni Sitrul Arsyih Musa'ie mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar dan Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero).<br /><br />Taufadi ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu pada Senin, 4 Desember 2017, tim penyidik Kejati Jatim menemukan adanya bukti aliran dana PI sebesar  Rp  510.658.500 yang tak dapat dipertanggung jawabkan Taufadi saat menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS pada tahun 2012 – 2015.<br /><br />Atas perbuatannya, Sitrul Arsyih Musa'ie dan Taufadi pun dijerat dengan pasal pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18  Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  (Redaksi).

Tipikor Dirut PT WUS Dituntut 1,6 Thn Penjara, Achmad Fauzi Aman ?

#Kejati Jatim “tak berani menyeret” Achmad Fauzi yang saat ini sebagai Wakil Bupati Sumenep terkait kasus Korupsi dana PI PT WUS Sebesar Rp ...

»

Kasus Suap Ketua DPRD Kota Malang, Komisiaris PT ENK Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU90VJLPwJX6as8cLPJZ74q_UL7mrADzQnU08pW0o5vCdUZAI_Ocv_RQiABTGgrUmHBCubF60t5QfOgdGQW4kA5TVTJOAd4bPEpYSDSnLNjrmm70txy4E9LEoXf1BBHJXb6gLVwgMifn8/s1600/PT+ENK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="873" data-original-width="720" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU90VJLPwJX6as8cLPJZ74q_UL7mrADzQnU08pW0o5vCdUZAI_Ocv_RQiABTGgrUmHBCubF60t5QfOgdGQW4kA5TVTJOAd4bPEpYSDSnLNjrmm70txy4E9LEoXf1BBHJXb6gLVwgMifn8/s1600/PT+ENK.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Hendrawan M, selaku Komisiaris PT ENK</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">kotrupsi</span>.co –</b></span> Selasa, 10 April 2018, JPU KPK kembali menyeret seorang tersangka kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti, untuk diadili dalam kasus Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono Jilid III.<br /><br />Dalam jilid III ini, penyidik KPK menetapkan Hendrawan M, selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) yang bergerak dibidang konstruksi (kontraktor), yang diduga memberikan “uang suap” kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang sebesar Rp 250 juta pada tahun 2015 lalu, terkait pekerjaan proyek jembatan Kedungkandang Kota Malang, yang pekerjaannya “terbengkalai” sejak tahun 2012 lalu.<br /><br />Sementara dalam jilid I kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta pada tahun 2015, terkait pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono selaku pemberi suap, sudah divonis 2,8 tahun penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 3 April 2018.<br /><br />Sedangkan jilid II, kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang sebesar Rp 700 juta pada tahun 2015, juga terkait pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono selaku penerima suap, dan saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Kemudian jilid IV sebanyak 19 masih dan saat ini masih berstatus tersangka dan sudah ditahan  oleh penyidik KPK, diantaranya Moch. Anton selaku Wali Kota Malang (patahan Wali Kota Malang) sekaligus sebagai “pemeberi suap”.<br /><br />Sedangkat 18 anggota DPRD Kota Malang selaku “penerima suap” antara lain “YAB” (Yaqud Ananda Qudban) sebagai Ketua Fraksi Hanura-PKS sekaligus salah satu calon Wali Kota Malang dalam Pilkada 2018, SPT (Suprapto) sebagai Ketua Fraksi PDIP, MZN (HM Zainudin) sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang/PKB), SAH (Sahrawi) sebagai Ketua Fraksi PKB, SAL (Salamet) sebagai Ketua Fraksi Gerindra, “WHA” (Wiwik Heri Astuti) sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang/Partai Demokrat), “MKU” (Mohan Katelu) sebagai Ketua Fraksi PAN, “SL” (Sulik Lestyowati) sebagai Ketua Komisi A/Partai Demokrat, “ABH” (Abdul Hakim) sebagai Ketua DPRD/PDIP), “BS” (Bambang Sumarto) sebagai Ketua Komisi C/Partai Golkar, “IF” (Imam Fauzi) sebagai Ketua Komisi D/PKB, “SR” (Syaifur Rusdi) sebagai Fraksi PAN, “TY” (Tri Yudiani) sebagai Fraksi PDIP, “HPU” (Heri Puji Utami) sebagai Ketua Fraksi PPP-Nasdem, “HS” (Heri Subianto) sebagai Ketua Fraksi Demokrat, “RS” (Rahayu Sugiarti) sebagai Wakil Ketua DPRD/Partai Golkar, “SKO” (Sukarno) sebagai Ketua Fraksi Golkar serta “ABR” (Abdurachman) Fraksi PKB. <br /><br />Lalu jilid V ? Eit ! bisa jadi masih berlanjut seperti yang dipertanyakkan terpidana Jarot Edy Sulistiyono dalam persidangan beberapwa waktu lalu, yaitu Cipto Wiyono mantan Sekda Kota Malang yang saat ini menjabat Kepala Dinas PU dan Tata Raung Pemprov. Jatim dan Teddy Sujadi Sumarna selaku Kabid di Dinas PU-PPR. Karena Kedua orang ini “berperan” dalam pengumpulan uang “haram” untuk sang Ketua Dewan yang terhormat.<br /><br />Dalam persidangan kali ini (10 April 2018) adalah pembacaan surat dakwaan oleh tim JPU KPK terhadap terdakwa  Hendrawan M, selaku Komisiaris PT ENK terkait pemeberian uang suap terhadap Moch. Arif Wicaksono agar Ketua DPRD Kota Malang ini mengusulkan kepada Pemerintah Kota Malang untuk memasukkan anggaran proyek jembatan Kedungkandang Kota Malang, yang pekerjaannya “terbengkalai” sejak tahun 2012 lalu ke dalam APBD Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK menyaatakan, bahwa terdakwa Hendarwan bersama-sama dengan Erik Armando Talla, pada tanggal 1 Juli 2015 bertempat di rumah dinas ketua DPRD Kota Malang, Jalan R. Panji Soeroso Nomor 7 Kota Malang Jawa Timur, atau setidak-tidaknya pada satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp 250 juta kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang dengan maksud, supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu supaya Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang memberikan persetujuan penganggaran kembali proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juncto pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto  UU RI Nomor Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan pasal 188 ayat (3) UU RI Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;<br /><br />“Tim JPU KPK membeberkan perbuatan terdakwa dalam surat dakwaannya. Pada sekitar bulan Maret - Mei 2015 bertempat di Hotel Ibis Surabaya, terdakwa selaku komisaris PT ENK yang bergerak di bidang konstruksi (kontraktor),  dan Nishan Fiksriyoso selaku Direktur Utama (Dirut) PT ENK, melakukan pertemuan dengan Erik Armando Talla dan Abdullah Fanani, untuk membicarakan keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang berhenti pelaksanaannya sejak tahun 2012 lalu,” ucap JPU KPK<br /><br />Dalam pertemuan itu, lanjut JPU KPK, terdakwa meminta bantuan kepada Erik Armando Talla yang dikenal mempunyai banyak koneksi atau kedekatan dengan sejumlah pejabat di Kota Malang, untuk melobi atau melakukan pendekatan ke pihak DPRD Kota Malang supaya proyek tersebut dapat dianggarkan kembali dalam APBD Kota Malang, dan terdakwa bersedia memberikan sejumlah uang kepada pihak DPRD Kota Malang.<br /><br />Menindaklanjuti permintaan terdawa tersebut, pada tanggal 24 Juni 2015, Erik Armando Talla  mengajak Lazuardi Firdaus (saat persidangan dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono, Lazuardi Firdaus adalah wartawan harian Radar Malang group Jawa Pos) yang merupakan teman dekat Moch. Arif Wicaksono untuk melakukan pertemuan dengan terdakwa di Hotel Regent’s Park Malang, dan  dalam pertemuan itu Erik Armando Talla membicarakan sejumlah proyek diantaranya proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang ingin dikerjakan oleh terdakwa.<br /><br />“Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla menemui Moch.  Arief Wicaksono di rumah dinasnya untuk menegaskan kembali keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang agar anggarannya dimasukkan dalam APBD-P 2015, dan bersedia memberikan imbalan/fee, dan Moch. Arif Wicaksono bersedia mengupayakan dengan meminta imbalan sebesar Rp 250 sampai dengan Rp 300 juta. Kemudian Erik Armando Talla menyanggupi sebesar Rp 250 juta dan setujui oleh Moch. Arif Wicaksono dengan  meminta agar uang itu segera direalisasikan secepatnya. Dan Erik Arman Talla kemudian menyampaikan kesepakatan pemberian uang tersebut kepada terdakwa, yang selanjutnya disanggupi oleh terdakwa dengan meminta Nishan Fiksriyoso untuk merealisasikan dengan mengirimkan uang sebesar Rp 50 juta melalui rekening Bank Mandiri Nomor 14400-14631300 milik Erik Armando Talla,” kata JPU KPK<br /><br />“Sementara uang kekuranagan sebesar Rp 200 juta, Nishan Fiksriyoso meminta bantuan Erik Armando Talla agar meminjam kepada orang lain, dengan alasan bahwa kas PT ENK tidak cukup, dan berjanji akan mengembalikan. Dan Erik Armando Talla pun kemudian meminjam uang kepada Abdullah Fanani sebesar Rp 200 juta, sehingga jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp 250 juta,” kata JPU KPK kemudian dalam dalam dakwaannya.<br /><br />JPU KPK menjelaskan, pada tanggal 1 Juli 2015, Erik Armando Talla bersama sopirnya Abdul khamid, serta Abdullah Fanani mendatangi rumah dinas Moch. Arif Wicaksono dengan menggunakan kendaraan  masing-masing, dan selanjutnya Erik Armando Talla didampingi Abdullah Fanani menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta langsung kepada Moch. Arif Wicaksono. Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla dan Lazuardi Firdaus kembali melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD, menanyakan perkembangan penganggaran pembangunan jembatan Kedungkandang yang kemudian disampaikan oleh Moch. Arif Wicaksono telah menolak usulan Pemerintah Kota Malang yang hanya menganggarkan dana sebesar Rp 1 Miliar untuk proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015, karena nilainya terlalu kecil. Sehingga proyek tersebut akan dianggarkan dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla kembali melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD, dan dalam pertemuan Moch. Arif Wicaksono memperlihatkan draf Nota Kesepakatan antara Wali Kota dengan pimpinan DPRD Kota Malang tentang pelaksanaan dan pembiayaan proyek pembangunan jembatan Kedungkandang dengan nilai total dana APBD yang dianggarkan sebesar Rp 95 miliar selama 3 tahun.<br /><br />Kemudian Erik Armando Talla melaporkan kepada terdakwa, bahwa anggaran multiyears proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang sudah disetujui dan nota kesepakatan tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Pada tanggal 12 Oktober 2015, DPRD Kota Malang menyetujui anggaran proyek pembangunan jembatan Kedungkandang secara multiyears dengan cara Moch. Arif Wicaksono dan Moch.  Anton selaku Walikota Malang menandatangani nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang dengan Nomor 050/49.1/35.7.123/2015 dan Nomor 188.4/64/35.73.201/2015 tentang penganggaran kegiatan tahun jamak pembangunan jembatan Kedungkandang dengan total anggaran sebesar Rp 95 miliar dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 senilai Rp 30 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 35 miliar dan tahun 2018 sejumlah Rp 30 miliar.<br /><br />“Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf a, atau pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU KPK diakir surat dakwaannya.<br />    <br />Atas surat dakwaan tersebut, terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya tidak keberatan sehingga tidak mengajukan eksepsi, dan persidangan akan dilanjutkan pekan depan.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap Ketua DPRD Kota Malang, Komisiaris PT ENK Diadili

Terdakwa Hendrawan M, selaku Komisiaris PT ENK berita kotrupsi .co – Selasa, 10 April 2018, JPU KPK kembali menyeret seorang tersangka ...

»