Terdakwa Korupsi “Sepatu” Divonis 1 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_A3x75066YG0iYxHA1_twUWNgw-fwTutSzFhGqT4k1lYoEsuJ3B9bXrOkh-equs1y5R2lIYTJ7pYS3K7AF-QUPkcHgcIow-SFiEmgJCR52w-MTggZHtgabRQ4bfnHM1euMkLKEIOmGN8/s1600/Sumarjoko.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_A3x75066YG0iYxHA1_twUWNgw-fwTutSzFhGqT4k1lYoEsuJ3B9bXrOkh-equs1y5R2lIYTJ7pYS3K7AF-QUPkcHgcIow-SFiEmgJCR52w-MTggZHtgabRQ4bfnHM1euMkLKEIOmGN8/s640/Sumarjoko.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">terdakwa Sumarjoko (kiri)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Sidang perkara Korupsi pengadaan Sepatu (Jilid II) untuk seluruh pegawai Pemkab Magetan tahun 2014 lalu, yang menelan anggaran APBD sebesar Rp 1,2 milliar dengan terdakwa Sumarjoko, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Magetan berakhir, pada Jumat, 29 Desember 2017.<br /><br />Sebab, Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan telah membacakan surat putusannya (Vonos) terhadap terdakwa dalam persidangan yang dihadiri oleh JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Magetan Achmad Taufik Rahman maupun terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa terbukti bersalah dalam pelaksanaan pengadaan sepatu bagi seluruh pegawai Kabupaten Magetan tahun 2014 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 101.590.203. <br /><br />Pengadaan sepatu untuk pegawai Pemkab Magetan tahun 2014, tidak sesuai dengan Speck, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor. 54 Tahun 2014 Tentang Pakaian Dinas PNS, tentang himbauan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup PemKab Magetan menggunakan sepatu asli buatan perajin kulit Magetan, Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, Surat Menteri Perdagangan RI No. 456/M-DAG/SD/3/2011 tertanggal 23 Maret 2011 peri hal Program “Aku Cinta Produk Indonesia”, dan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 jo Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Terdakwa pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dari 6 tahun  tuntutan JPU pada persidangan, 4 Nopember 2017.<br /><br />“Menadili; Menghukum terdakwa degan pidana penjara selama 1 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim ini, JPU maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir.<br /><br />Usai persidangan, Kasi Pidsus Kejari Magetan ini yang dikabarkan sejak Januari 2018 akan pindah ke Kejari Kepanjen sebagai “Jaksa Fungsional” mengatakan masih piker-pikir terkait putusan Majelis Hakim.<br /><br />“Masih pikir-pikir, Bos,” ucapnya singkat. <br /><br />Sementara terdakwa Sumarjoko mengatakan akan melakukan upaya hukum banding. Alasannya, bahwa dia tidak merasa bersalah terkait pembelian sepatu yang dituduhkan tidak sesuai dengan speck. Selain itu, terdakwa mengatakan, bahwa yang melakukan pembelian sepatu langsung dilakukan oleh Kepala SKPD atau OPD (Kepala Dinas) masing-masing, Bapeda hanya menggarkan.<br /><br />“Bandinglah. Harusnya bebas, karena saya tidak bersalah dalam kasus ini. tapi nggak tau gimana putusan Hakim,” kata terdakwa.<br /><br /><i><span style="font-size: x-large;"><b>Pada persidagan sebelumnya, 4 Nopember 2017</b></span></i><br />Terkait kasus Korupsi pengadaan Sepatu untuk seluruh pegawai Kabupaten Magetan tahun 2014 lalu, yang tidak sesuai dengan Spesifikasi, menurut JPU Achmad Taufik Rahman pada persidangan sebelumnya mengatakan, bahwa pembelian Sepatu boleh langsung oleh PA (Pengguna Anggaran) yang ada disetiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Dinas).<br /><br />Kasi Pidsus Kejari Magetan ini menyampaikan, pengadaan sepatu ayng anggarannya dibawah Rp 200 juta adalah pembelian langsung bukan PL (pengadaan Langsung.red), sehingga menurutnya, hal itu dibolehkan sesuai dengan Perpres No 54 tahun 2010 jo Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.<br /><br />“Ini kan pembelian langsung bukan PL, disetiap SKPD ada PA (Pengguna Anggaran). Di Perpres (Peraturan Presiden) boleh PA yang beli langsung, staf PA-lah,” <br /><br />Apa yang dikatakan oleh Kasi Pidsus Kejari Magetan ini, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ahli LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah)  untuk Penanganan Permasalahan Hukum PBJP (Pengadaan Barang Jasa Pemerintah).<br /><br />“Kalau pengadaan Langsung boleh tanpa PPTK tetapi PPHP wajib,” katanya melalui telepon genggamnya.<br /><br />Sementara menurut terdakwa Sumarjoko sebelum meninggalkan Pengadilan Tipikor seusai persidangan mengatakan saat itu (4 Nopember 2017), yang bertanggung jawab dalam anggaran pengadaan Sepatu harusnya setiap Kepala SKPD. Alasannya, karena anggaran tersebut langsung dipergunakan oleh SKPD selaku PA. Terdakwa Sumarjoko menambahkan, Pihak RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Magetan itu salah, karena mengajukan pengadan Sepatu yang tida ada dalam DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) RSUD.<br /><br />“Total anggarannya sekitar Satu milliard lebih, saya lupa pastinya. Kita nggak membagi-bagi anggaran, kita itu justru menerapkan peraturan yang berlaku secara normativ  yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setiap SKPD tidak sampai Lima puluh juta, di Bapeda aja hanya Tujuh juta,” kata terdakwa.<br /><br />“Kalau Rumah Sakit itu bukan dapat, itu ketidak jelasan atau salah miskomunikasi pada saat ditelepon, saya minta jumlah pegawai. Setelah kita evaluasi jumlah pegawai itu tidak mendapatkan, otomatisa DIPAnya itu tidak ada. Yang salah itu Rumah Sakitnya, DIPAnya nggaka ada kok pesan,” lanjut terdakwa.<br /><br />Menurut terdakwa, yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran pengadaan sepatu adalah setiap Kepala Dinas (SKPD). “Yang bertanggung jawab harunga setiap Kepala SKPD,” ucapnya sambil meninggalkan Pengadilan Tipikor bersama petugas keamanan Kejari Magetan.<br /><br />Apa yang dikatan terdakwa bisa juga ada benarnya. Sebab, selaku Kepala Dinas juga sebagai Pengguna Anggaran. yang anehnya, anggaran pengadaan sepatu disetiap SKPD tidak pernah diajukan dalam APBD tetapi menerima serta menggunakan uang negara yang “tidak” jelas asal usulnya.<br /><br />Sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Magetan Achmad Taufik Rahman kepada media ini mengatakan, bahwa kasus perkara Korupsi pengadaan sepatu untuk PNS dilingkungan Pemda Magetan, yang saat ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa mantan Kepala Babeda dan Litbang Sumarjoko, adalah lanjutan dari sidang jilid I, yang sudah ada sebelum dirinya masuk ke Kejari Magetan.<br /><br />“Yusuf sebagai penyedia, kalau perkaranya Yusuf sudah  diputus. Kemudian bandinglah Yusuf ini. Mengapa saya mencari tersangka baru. karena nama masing-masing SKPD pada saat pemeriksaan Yusuf itu, tidak pernah mengusulkan pengadaan. Ini kan PR, bukan saya penyidiknya, saya hanya melanjutkan. Sebenarnya, awalnya ia, harus dari pihak pemerintah selaku pemilik modal, barulah ke Yusuf masuk di pasal 55-nya. Biasanya kalau pengadaan barang jasa itu, pihak pemerintah dulu selaku pemilik modal, ternyata pada saat saya masuk sudah pihak penyedia,” kata Taufik menjelaskan seusai sidang perkara Korupsi RSUD dr. Syaidiman Magetan, pada Selasa, 24 Oktober 2017.<br /><br />Pada hal sebenarnya pertanyaannya singkat sesuai dengan dakwaan JPU ke terdakwa Marjoko, yaitu kalau pengadaan sepatu dikatakan tidak sesuai dengan spesifikasi berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, apakah kesalahan itu hanya satu orang atau semua panitia pengadaan termasuk KPA, PPKm, PPTK dan PPHB karena mereka sama-sama menerima upah dari kegiatan?<br /><br />Namun Taufik sempat mengelak, bahwa bukan masalah Spesifikasi yang dituduhkan ke terdakwa. Namun akhirnya tuduhan atau dakwaan masalah Spesifikasipun pun diakui. Tidak hanya itu, Taufik juga mengakui setelah penjelasan panjang lebar. Bahwa, kesalahan Spesifikasi adalah tanggungjawaab seluruhnya.<br /><br />“Bukan spesifikasi yang dituduhkan ke Yusuf, tapi masalah mark up. Kalau Spesifikasi, ke Pak mardjoko atau terdakwa. Ini adalah PR, seharusnya dilelang karena anggarannya 1 miliar lebih. Ini dipecah ke masing-masing SKPD sama Bappeda. Penuntutannya untuk SKPD dan Kecamatan. Kalau Rumah Sakit itu, tidak masuk dalam SKPD, Itu di lingkup BUMD yang terpisah, dia mengelolah sendiri termasuk menggaji pegawai dan lainnya,” ujarnya.<br /><br />Taufik melanjutkan, bahwa kesalahannya di masing-masing SKPD yang tidak pernah mengusulkan pengadaan sepetu, tetapi harus melaksanakan karena sudah masuk di mata anggaran. Lalu pertanyaannya, bila SKPD-SKPD tidak pernah mengajukan pengadaan Sepatu tetapi masuk kedalam mata anggaran, siapa yang bertanggung jawab? <br /><br />“Kesalahanyan sekarang, masing-masing SKPD ini tidak pernah mengajukan anggaran. Menurut Pemda,  ini di bagian umum. Harus bagian umum yang mengadakan karena seragam beserta perlengkapannya, ini harus satu kesatuan berdasarkan Pergub. Sedangkan sepatu, adalah salah satu kelengkapan seragam dinas. Lazimnya dilakukan oleh bagian umum untuk pengadaan barang dan jasa. Sekarang untuk pengadaan sepatu diserahkan ke masing-masing SKPD. Pertanyaan apakah ada persetujuan Dewan dalam anggaran itu, nanti akan dijelaskan TAPD (tim anggaran Pemerintah Daerah) yang akan menjelaskannya minggu depan,” ujar Taufik.<br /><br />Wartawan media ini pun kembali menanyakkan pertanyaan awal dalam surat dakwaan JPU ke terdakwa Sumarjoko, yakni mengenai Spesifikasi yang mengkibatkan terjadinya kerugian negara, apakah hanya tanggung jawab seorang atau seleruh panitia pengadaan harsus bertanggungjawab secara hukum. Taufik mengatakan, yang bertanggungjawab semua.<br />    <br />“Semua. Mengapa saya tidak sekaligus mencopot mereka-mereka ini, karena mereka ini melaksanakan anggaran benar atau tidak yang dilakukan. Dia tidak pernah mengadakan, itu masalahnya. Dia hanya melaksanakan karena sudah masuk dalam mata anggarannya tapi tidak pernah mengusulkan. Saya tidak pernah membicarakan Spesifikasi karena sudah ada Surat Edarannya dari Bupati harus melalui Spek seperti ini, ternyata dari masing-masing SKPD tidak ada masalah dengan Spek, itu cuma permasalahannya harga-harga yang diberikan oleh Yusuf ada kelebihan, jadi bukan masalah speknya,” kata Taufik.<br /><br />Pada hal, dalam surat dakwaan terhadap terdakwa Sumarjoko yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim, jelas mengenai Spesifikasi berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor. 54 Tahun 2014 tentang pakaian dinas PNS, dan himbauan Bupatu agar seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Magetan menggunakan sepatu asli buatan perajin kulit Magetan, Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, Surat Menteri Perdagangan RI No. 456/M-DAG/SD/3/2011 tertanggal 23 Maret 2011 perihal, Program “Aku Cinta Produk Indonesia”, dan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 jo Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. (Redaksi)

Tipikor Terdakwa Korupsi “Sepatu” Divonis 1 Tahun Penjara

terdakwa Sumarjoko (kiri) berita korupsi .co - Sidang perkara Korupsi pengadaan Sepatu (Jilid II) untuk seluruh pegawai Pemkab Magetan ...

»

Catatan Indonesia Corruption Watch di Akhir Tahun 2017

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiExHnK94Aic8gZ-C_QIY36ofNYRXl2-uqxfsWmIxPmauNF6xwnBoLOJq3WGHGZfHqBIJKrl-0v1UPu5N2xz3dJWTmwXKgJjGfxivSIBEg_0GL-gOB_iiGOlQNdsXj-j_7wnouHcxrsLgs/s1600/ICW...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="839" data-original-width="1600" height="335" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiExHnK94Aic8gZ-C_QIY36ofNYRXl2-uqxfsWmIxPmauNF6xwnBoLOJq3WGHGZfHqBIJKrl-0v1UPu5N2xz3dJWTmwXKgJjGfxivSIBEg_0GL-gOB_iiGOlQNdsXj-j_7wnouHcxrsLgs/s640/ICW...jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;">Jakarta</span>, berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Upaya pemberantasan Korupsi selama tahun 2017 mengalami pukulan terberat dari berbagai upaya untuk menghambat maupun melemahkan kinerja-kinerja penegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi. Salah satu yang paling mencolok diantaranya adalah dibentuknya pansus hak angket DPR RI, yang tujuannya lebih condong untuk melemahkan KPK dengan mencari kesalahan dan mendorong revisi UU KPK.<br /><br />Itulah sebagai catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) dikahir tahun 2017 ini. Selain itu, komitmen pemberantasan Korupsi pada lembaga Eksekutif dan Yudikatif juga dipertanyakan. Mandeknya pengungkapan penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, hingga penangkapan terhadap Panitera dan Hakim Pengadilan, merupakan gambaran umum melemahnya upaya pemberantasan korupsi selama tahun 2017.<br /><br />Dalam catatan ICW di akhir tahun 2017, terdapat 3 bagian yang akan disampaikan, yaitu;  1.  Kepentingan Ekonomi dan Politik Menghambat Pemberantasan Korupsi. 2.      Penegakan Hukum Korupsi Tersendat-Sendat dan Ke- 3. Wajah Muram Sektor Yudikatif.<br /><br /><span style="font-size: large;"><i><b>Kepentingan Ekonomi dan Politik Menghambat  Pemberantasan Korupsi</b></i></span><br /><br />Mengamati perkembangan satu tahun terakhir (2017) dalam agenda pemberantasan korupsi dibawah Pemerintahan Jokowi-JK, ICW mencatat bahwa agenda pemberantasan korupsi  ditempatkan pada dua hal pragmatis, yakni kepentingan ekonomi jangka pendek dan kepentingan politik elit yang cenderung transaksional dan kompromis. Sementara pada saat yang sama, politik tidak merestui adanya upaya pemberantasan korupsi yang kuat dan serius yang dibuktikan dari terjeratnya KPK dalam labirin kepentingan politik parlemen dan partai politik melalui skema pansus angket KPK. <br /><br />Tiga hal diatas menunjukkan satu hal, yakni lemahnya niat negara untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik.Karena itu pula, menjadi tidak terlalu aneh jika pada tahun 2017 kita dihadapkan pada berbagai macam pelecehan norma dan etika yang ditunjukkan oleh banyak elit politik dan pejabat tinggi yang semestinya memberikan panutan bagi masyarakat luas bagaimana menjadi politisi dan pejabat publik yang berintegritas.<br /><br /><b><i><span style="font-size: large;">Pemberantasan Korupsi di Bawah Ketiak Kepentingan Ekonomi</span></i></b><br /><br />Prioritas pembangunan pemerintah saat ini adalah bidang ekonomi, khususnya bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, iklim investasi harus dibuat lebih kompetitif dan bersahabat. Berbagai proyek deregulasi, pemangkasan proses ijin dan biaya berinvestasi serta penyediaan infrastruktur yang mendukung adalah strateginya. Hasilnya memang positif, posisi Ease Doing Business Indonesia meningkat tajam yakni dari ranking 91 (untuk 2017) ke ranking 72 (2018). Berbagai proyek deregulasi memang erat kaitannya dengan antikorupsi. Asumsinya, aturan yang rumit dan proses yang berbelit-belit melahirkan rente ekonomi (korupsi). Namun sayangnya, Pemerintah hanya fokus untuk membenahi tata kelola yang berkontribusi langsung terhadap perbaikan sektor ekonomi saja.<br /><br /><i><span style="font-size: large;"><b>Pemberantasan Korupsi Diganjal Kepentingan Politik</b></span></i><br /><br />Berkali-kali Presiden Jokowi melontarkan pernyataan bahwa KPK harus diperkuat. Salah satu tindakan konkret yang dilakukan adalah tidak menghendaki revisi UU KPK. Namun hal itu tidak berlaku bagi gerilya Pansus Angket KPK yang dimotori salah satunya oleh PDI P dan Golkar di parlemen. <br /><br />Kepentingan politik partai dan elitnya untuk menggergaji KPK tampaknya tak pernah berhenti. Hal ini adalah konsekuensi logis dari upaya KPK untuk menegakkan hukum terhadap praktek korupsi di sektor politik. <br /><br />KPK pada konteks konsolidasi kepentingan politik-ekonomi elit adalah gangguan yang serius. Sudah banyak politisi yang diproses KPK, baik mereka yang dalam posisi anggota DPR/DPRD, Kepala Daerah maupun Ketua Umum Partai serta mereka yang ada di sektor swasta yang selama ini membangun kolusi dengan pejabat politik untuk mendapatkan akses anggaran dan proyek. Harus diakui bahwa KPK belum bisa menjangkau aktor besar yang selama ini dianggap sebagai oligark, namun gebrakan KPK tampaknya sudah cukup dianggap merepotkan. <br /><br />Selain penggunaan Pansus Angket KPK, Komisi III DPR sempat bermanuver dengan mendorong gagasan pembentukan Densus Tipikor Mabes Polri. Secara politis, gagasan ini adalah sebuah strategi untuk menggeser fungsi dan wewenang KPK pada Mabes Polri melalui Densus. Targetnya, jika Densus Tipikor terbentuk, maka ada justifikasi baru untuk membubarkan KPK, sementara program pemberantasan korupsi yang akan dikerjakan Densus Tipikor tentu akan lebih mudah dikendalikan oleh parlemen.<br /><br />Kasus Novel Baswedan yang masih gelap ujung pangkalnya menjadi ujian kemauan politik Pemerintah untuk memperkuat dan melindungi kerja-kerja pemberantasan korupsi KPK. Sayangnya, sampai laporan ini dibuat, sinyal bahwa akan ada pelaku yang diseret ke meja hijau tidak ada sama sekali.<br /><br /><i><span style="font-size: large;"><b>Penegakan Hukum Korupsi Tersendat-Sendat</b></span></i><br /><br />Pemerintahan Jokowi-JK sejak awal menempatkan institusi penegak hukum sebagai bagian dari tawar menawar politik. Akibatnya, sulit bagi publik untuk mengharapkan ada gebrakan dan upaya serius, khususnya dari Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum korupsi. Komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum juga kian menipis karena anggaran penegakan hukum secara umum mengalami penyusutan/pemangkasan. Selama tahun 2017, hampir tidak ada satu kasus korupsi besar yang ditangani oleh, baik Kejaksaan Agung RI maupun Mabes Polri. <br /><br />Situasi penegakan hukum korupsi tertolong oleh gebrakan KPK yang terus menangani kasus cukup besar, seperti E-KTP, BLBI dan berbagai praktek suap yang melibatkan anggota DPR dan pengusaha. <br /><br />Program untuk mendorong reformasi aparatur sektor penegakan hukum juga tidak tampak, kecuali penggunaan yang lebih intens mereka untuk menyapu bersih praktek pungli, yang secara positif memiliki dampak meski berjangka pendek, dan menempatkan Kejaksaan dan Kepolisian sebagai pengawas langsung program dana desa. Alih-alih menjadikan program dana desa bebas dari masalah korupsi, berbagai keluhan aparatur desa mengemuka karena menjadi korban pemerasan oknum penegak hukum.<br /><br /><b><span style="font-size: large;"><i>Potret Muram Kuasa Yudikatif</i></span></b><br /><br />Tahun 2017 dibuka dengan berita penangkapan salah satu Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar dalam Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK pada 26 Januari. Patrialis Akbar ditangkap oleh KPK karena menerima suap terkait dengan penanganan permohonan uji materil Undang-Undang Peternakan.<br /><br />Selain penangkapan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, Mahkamah Konstitusi juga diperhadapkan dengan masalah dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat. Sepanjang tahun 2017, Arief Hidayat tercatat sudah 2 (dua) kali dilaporkan ke Dewan Etik Konstitusi, karena diduga melakukan pelanggaran etik yang berkaitan dengan nilai integritas.<br /><br />Dugaan pelanggaran etik yang terkini dilakukan olehnya adalah dugaan lobi politik yang dilakukan oleh Arief Hidayat untuk memertahankan posisinya sebagai Hakim Konstitusi perwakilan DPR RI dan Ketua Mahkamah Konstitusi. Upaya lobi tersebut diduga dibarter dengan putusan menguntungkan bagi DPR RI dalam Uji Materil UU MD3 yang diajukan oleh masyarakat sipil.<br /><br />Selain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung juga menghadapi salah satu permasalahan pelik akibat oknum panitera dan hakim pengadilan yang ditangkap karena melakukan korupsi. Per Oktober 2017, tercatat ada 2 (dua) orang hakim dan 1 (satu) orang panitera yang ditangkap oleh KPK, karena menerima suap terkait dengan penanganan perkara. <br /><br />Dibawah Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali,  terdapat paling tidak 25 oknum Mahkamah Agung yang terlibat dalam perkara korupsi. Hal ini menunjukkan reformasi lembaga pengadilan yang digagas sejak 2003 oleh Mahkamah Agung belum bisa dianggap berhasil.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b><i>Kesimpulan </i></b></span><br /><br /><i>Pertama,</i> program pemberantasan korupsi dibawah pemerintahan Jokowi-JK dimaknai sebatas faktor pendorong pemulihan sektor ekonomi melalui berbagai pendekatan reformasi teknokratis, yakni deregulasi, pemangkasan proses bisnis dan revisi atas tarif dan biaya investasi.<br /><br /><i>Kedua,</i> kemauan politik untuk memberantas korupsi sangat lemah. Wacana penguatan KPK tidak pernah diterjemahkan dalam aksi dan kebijakan konkret Pemerintah dan parlemen. Sebaliknya, sektor politik menjadi episentrum korupsi yang membuat KPK tak pernah berhenti menghadapi terror dan serangan politik.<br /><br /><i>Ketiga,</i> penegakan hukum korupsi tidak mengalami lompatan besar. Hampir tidak ada korupsi kelas kakap yang ditangani penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Politik anggaran pemerintah melalui mengurangan anggaran penegakan hukum turut menurunkan kinerja penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. <br /><br />Pada saat yang sama, sedari awal pemerintahan Jokowi-JK berjudi dengan menempatkan politisi sebagai pemain sentral dalam penegakan hukum di Kejaksaan Agung sehingga upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah melalui kerja-kerja penegakan hukum tidak cukup dirasakan masyarakat. Sementara itu, Pemerintah terus menjejali mereka dengan kerja-kerja ad hoc seperti menjadi tim saber pungli dan menjadi pengawas langsung penyaluran dan penggunaan dana desa.<br /><br /><i>Keempat, </i>politik meracuni yudikatif dengan berbagai skandal korupsi yang diungkap KPK. OTT terhadap Patrialis Akbar, hakim MK dan manuver politik Ketua MK, Arif Hidayat agar tetap terpilih menjadi Hakim MK oleh DPR mencerminkan bagaimana mekanisme politik telah menurunkan citra dan martabat MK sebagai institusi. Pada konteks MA, banyaknya oknum pengadilan yang tersandung korupsi mengindikasikan reformasi sektor peradilan masih jauh dari harapan.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b><i>Rekomendasi</i></b></span><br /><br /><i>Pertama,</i> Pemerintah harus memperluas cakupan agenda antikorupsi yang tidak sebatas pada sektor ekonomi, melainkan sektor-sektor strategis bagi peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat, yakni sektor layanan publik dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, sektor pengadaan barang dan jasa yang masih menjadi sarang korupsi serta reformasi birokrasi.<br /><br /><i>Kedua,</i> Pemerintah jangan menggunakan KPK sebagai alat untuk membangun konsensus politik dengan partai politik pendukung maupun partai yang berada di luar kekuasaan. Wacana penguatan KPK harus dikonkretkan dalam kebijakan politik pemerintah dan meletakkan agenda penguatan KPK dalam kerangka ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC, 2003). <br /><br /><i>Ketiga,</i> Pemerintah harus memiliki kendali dan target atas kerja penegakan hukum korupsi, tidak hanya menggunakan secara pragmatis institusi penegak hukum untuk kepentingan ad hoc belaka seperti saber pungli. Memerintahkan aparat penegak hukum menjadi pengawas langsung bagi penyaluran dan penggunaan dana desa bisa menjadi boomerang apabila pemerintah tidak bekerja untuk memperbaiki integritas dan profesionalitas aparat penegak hukumnya.<br /><br /><i>Keempat,</i> MK dan MA harus mengambil langkah serius untuk menjaga martabat dan wibawa lembaga peradilan, dan menjaga agenda reformasi dengan tidak memberikan ruang sekecil apapun bagi terjadinya pelanggaran etika dan hukum. (ICW/Redaksi)

Regional Tipikor Catatan Indonesia Corruption Watch di Akhir Tahun 2017

Jakarta , berita korupsi .co – Upaya pemberantasan Korupsi selama tahun 2017 mengalami pukulan terberat dari berbagai upaya untuk mengha...

»

Catatan Akhir Tahun Kejaksaan Negeri Surabaya

<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <span style="font-size: large;"><b> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj-ZKtCV_XCvy7KUK3shIb-tpK0zybGW70-gpSFTHA50vXqX0GsZ4cW8inAOJeVb2Bax4XX81R_uy48GFLlUstqCNvHoGxqn-jT-MOpKsgoaaFQRLeMRtumPux-mzWkMax_YEuYsqZiaM/s1600/IMG-20171228-WA0022.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1185" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj-ZKtCV_XCvy7KUK3shIb-tpK0zybGW70-gpSFTHA50vXqX0GsZ4cW8inAOJeVb2Bax4XX81R_uy48GFLlUstqCNvHoGxqn-jT-MOpKsgoaaFQRLeMRtumPux-mzWkMax_YEuYsqZiaM/s640/IMG-20171228-WA0022.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Keterangan Foto dari kiri Kasi PidsusHeru Kamarullah, Kajari Teguh Darmawan dan Kasi Pidum Didik Adytomo</td></tr> </tbody></table> </b></span><br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sepanjang tahun 2017, kasus perkara pidana umum (Pidum) yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya meningkat dibanding tahun sebelumnya, sementara dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi, berhasil menyelamatkan uang negara puluhan milliaran rupiah serta keberhasilan lembaga Adhyaksa itu menjalin kerjasama dengan Pemkot Surabaya.<br /> <br /> Untuk perkara Pidum sejak Januari hingga Desember 2017, sebanyak 2.290 yang pada tahun sebelumnya sejumlah22.231 perkara. <br /> <br /> Dari ribuan perkara tersebut, penanganan kasus narkoba berada diperingkat teratas, lalu diikuti dengan kasus pencurian dan kasus pidana lainnya. Dari jumlah perkara tersebut, kasus yang paling menonjol adalah kasus Narkoba sebanyak 851 perkara, kasus pencurian 733 perkara dan sisanya adalah pidana lainnya, seperti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), penganiyaan, tipu gelap dan kasus anak.<br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya Teguh Darmawan yang didampingi Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Surabaya Didik Adytomo, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya Heru Kamarullah dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) I Ketut Kasna Dedi Teguh Darmawan serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Surabaya Jonatan Markus saat menggelar Analisis dan Evaluasi (Anev), pada Kamis, 28 Desember 2017.<br /> <br /> "Selama 2017, asus narkoba sebanyak 851 perkara, sedangkan kasus pencurian sebanyak 733 perkara sisanya adalah kasus pidana lainnya, seperti tipu gelap, penganiayaan, KDRT dan kasus anak,"kata Teguh Darmawan menjelaskan.<br /> <br /> “Selain itu, jumlah perkara Tilang pun meningkat dari tahun sebelumnya. Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang berhasil menyetorkan uang ke negara sebesar Rp 6 milliar selama 2017,” timpal Didik Adytomo.<br /> <br /> Lebih lanjut Kajari Surabaya Teguh Darmawan mengatakan, bahwa sejak diterbitkannya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) RI, maka bukti Tilang langsung diantar ke rumah pelanggar lalu lintas dan pembayaran dapat dilakukan saat itu.<br /> <br /> “Kita telah membuat Aplikasi nomor WhastApp. Sehingga pelanngar lalu lintas dapat menghubungi serta mengetahui berapa denda yang harus diabayar. Petugas kita akan mengantar bukti Tilang sesuai alamat yang tertera,” ungkap Teguh Darmawan yang menggantikan Kajari sebelumnya Didik Farkhan.<br /> <br /> Sementara dalam perkara  pidana khusus dibahwa kendali Heru Kamarullah selaku Kasi Pidsus yang menangani Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Kejari Surabaya, telah berhasil menyelematkan uang negara sebesar Rp 33. 569.000.000 dari 11 perkara yang sudah di Vonis oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya serta sudah berkekuatan hukum tetap.<br /> <br /> "Yang sudah kami setorkan ke kas negara sebesar Rp 32.499.000.348, sedangkan sisanya akan kami setorkan bulan Januari 2018, karena beberapa perkaranya baru Incracht," kata Kajari Surabaya Teguh Darmawan kemudian<br /> <br /> Tegug Darmawan menjelaskan, sepanjang tahun 2017, Kejari Surabaya menangani perkara Korupsi sebayak 25 kasus korupsi, dan 11 diantaranya adalah dari hasil penyidikan Kejari, sementara sisanya dari Kepolisian maupun Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim)<br /> <br /> Lebih lanjut Tegug Darmawan mnejelaskan, bahwa Kejari Suarabaya dibwah kendali Kasi Intel I Ketut Kasna Dedi telah berhasil melakukan sebanyak 58 kerjasama dengan Pemkot Surabaya dengan membentuk TP4D (Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) yang  bertujuan sebagai upaya  pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi. <br /> <br /> "Ada 58 pendampingan kegiatan yang sudah kami lakukan. Total anggarannya senilai Rp 962.458.920.912," kata Teguh.<br /> <br /> Sementara dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dibahwa kendali Kasi Datun Kejari Surabaya Jonatan Markus, juga berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp 600 juta yang berasal dari  10 MoU dengan instansi plat merah di Surabaya. Selain itu juga berhasil menyelamatkan asset milik Pemkot yang nilainya milliaran rupiah. <br /> <br /> "Selama tahun 2017, ada 10 SKK yang ditangani Seksi Datun, dan 169 SKK untuk bantuan hukum sebagai pengacara negara, yang berhasil mengamankan sejumlah asset Pemkot Surabaya yang nilainya Rp 178.820.809.063,” ujar Teguh Darmawan.  (Redaksi)

News Pemerintahan Perdata Pidana Tipikor Catatan Akhir Tahun Kejaksaan Negeri Surabaya

  Keterangan Foto dari kiri Kasi PidsusHeru Kamarullah, Kajari Teguh Darmawan dan Kasi Pidum Didik Adytomo berita korupsi .co – S...

»

Tersangka Kembalikan Hasil Dugaan Korupsi Rp 4,434 Milliar dan USD $ 205,630

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXzIxRP_kV5y6wOIUAHpgH-qaoykU9oiCGmksjO-Mf8pDDIKGArLmgOZNZjGpc4ILD-8mZDcwwxl8O04Bnb74WZy9WgJJ91go3IjZQu68FuLGaifL7c56P8TAOb0RiJbMI74_HkDBsx5o/s1600/IMG-20171227-WA0027.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1365" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXzIxRP_kV5y6wOIUAHpgH-qaoykU9oiCGmksjO-Mf8pDDIKGArLmgOZNZjGpc4ILD-8mZDcwwxl8O04Bnb74WZy9WgJJ91go3IjZQu68FuLGaifL7c56P8TAOb0RiJbMI74_HkDBsx5o/s640/IMG-20171227-WA0027.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Uang sebesar Rp 4,434milliar dan USD $ 205,630 atau setara dengan 2.673  milliar rupiah lebih dari hasil dugaan Korupsi dana Participating Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas yang dikelola PT Wira Usaha Sumekar (WUS) dikembalikan tersangka ke negara melalui penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) dalam 2 (Dua) tahap.<br /><br />Tersangka Sitrul Arsyih Musa'ie mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar (WUS) mengembalikan kerugian negara, setelah dirinya ditepakan menajadi tersangka oleh penyidik Kejati Jatim, pada Senin, 11 Desember 2017.<br /><br />Rabu, 27 Desember 2017, Tersangka Sitrul Arsyih Musa'ie mantan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, Maduda Jawa Timur ini kembali mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 2,289 Miliar dan USD $ 35.969 atau setara dengan 467 juta rupiah lebih.<br /><br />Sebelumnya, pada awal penyidikan tersangka Sitrul Arsyih Musa'ie telah mengemabalikan kerugian negara sebesar Rp 2,145 milliar dan US$ 167.661 atau senilai 2,179 mlliar rupiah. Sehingga uang hasil dugaan Korupsi sebagai kerugian keuangan negara yang telah dikembalikan tersangka melalui penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim sejumlah Rp Rp 4,434 Milliar dan USD $ 205,630.<br /><br />Hal itu disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan. Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya ini menambahkan, uang kerugian negara adalah bagian dari dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas yang diterima PT WUS sebesar 10 persen dari PSC (Production Sharing Contract) Santos Blok Madura Offshore tahun 2011 – 2015 sebesar USD $ 773.702,84 atau setara dengan 10,058 milliar rupiah.<br /><br />"Tersangka mengaku bersalah telah menggunakan uang untuk kepentingan pribadinya. Jadi tersangka telah mengembalikan seluruh kerugian negara dalam kasus dugaan Korupsi dana PI PT WUS,” kata Didik Farkhan.<br /><br />Saat ditanya terkait pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Didik mengatakan, awal tahun depan akan dilimpahkan.<br /><br />"Awal tahun 2018 kita akan melimpahkan berkas perkara tersangka Sitrul ke Pengadilan Tipikor Surabaya," ucap Didik.<br /><br />Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, terkait adanya dugaan penyalah gunaan dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas oleh  PT WUS pada tahun 2011 – 2015 lalu.<br /><br />Selain itu, hasi audit  BPK yang menemukan adanya  sejumlah duit yang diduga tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak PT WUS.  Kemudian, penyidik Kejari Sumenep melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penggeledahan di PT PWUS pada Juli 2017.<br /><br />Dari hasil penggeledahan itu, penyidik Kejari Sumenep menyita 3 unit CPU dan beberapa berkas lainnya. Kemudian kasus ini pun “berpindah” ke Kejati Jatim dibawah kendali Maruli Hutagalung selaku Kepala Kejaksaan Tinggi dan Aspidsus Didik Farkhan.<br /><br />Tak lama kemudian, penyidik Kejati Jatim menetapkan 2 tersangka, yakni Sitrul Arsyih Musa'ie mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar dan Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero).<br /><br />Taufadi ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu oleh penyidik Kejati Jatim, pada Senin, 4 Desember 2017. Penyidi menemukan adanya bukti aliran dana PI sebesar  Rp  510.658.500 yang tak dapat dipertanggung jawabkan Taufadi saat menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS pada tahun 2012 – 2013.<br /><br />Atas perbuatannya, Kedua tersangka ini dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18  Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  (Redaksi).

Tipikor Tersangka Kembalikan Hasil Dugaan Korupsi Rp 4,434 Milliar dan USD $ 205,630

berita korupsi .co – Uang sebesar Rp 4,434milliar dan USD $ 205,630 atau setara dengan 2.673  milliar rupiah lebih dari hasil dugaan Koru...

»

Acara HUT PJI Ke- 19 Dihadiri Pejabat Forpimda Jatim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYg0kEL543gRXEo6mwuXE0vxOF9PtqUw_TgWKAibywf_KLxojabptQj6HR_ts9dE1MMucYWQWzY_8M7AGe4pV0QPh6Ql0f9Xm7lMzr_6TWZj3iV7x4Bh8ijwfK00LbGKoWB-iIz8Y2uJU/s1600/PJI.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="1600" height="307" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYg0kEL543gRXEo6mwuXE0vxOF9PtqUw_TgWKAibywf_KLxojabptQj6HR_ts9dE1MMucYWQWzY_8M7AGe4pV0QPh6Ql0f9Xm7lMzr_6TWZj3iV7x4Bh8ijwfK00LbGKoWB-iIz8Y2uJU/s320/PJI.gif" width="320" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jurnalis atau Wartawan harus menjadi “jembatan” penghubung antara pemerintah dan masyarakat juga sebaliknya, untuk menyampaikan informasi atau berita yang akurat. Selain itu, Wartawan harus bisa mengoreksi diri sendiri agar lebih dewasa yang proposional dan professional.<br /><br />Hal itu disampaikan Ketua Panitia Syukuran HUT Ke- 19 Persatuan Jurnalis Indonesi (PJI) Jentar Sitinjak, yang berlangsung secara sederhana namun meriah di gedung BK3S (Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial) Jalan Raya Tenggilis Surabaya, pada Jumat, 22 Desember 2017.<br /><br />“PJI sebagai wadah pemersatu yang menyatukan para rekan-rekan Jurnalis atau Wartawan dari berbagai media cetak atau elektronik yang ada di Indonesia. Sebagai Wartawan harus bisa mengoreksi diri sendiri agar lebih dewasa serta menjadi yang proposional dan professional,” ucapnya.<br /><br />Jentar yang juga Humas PJI ini menambahkan, perayaan ulang tahun tidak hanya dilihat dari suatu kemeriahan acaranya namun ketulusan untuk mengucap syukur.<br /><br />Acara syukuran HUT PJI ini dihadiri beberapa jajaran pejabat Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Jawa Timur, diantaranya Kepala Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Jonathan Judiantor mewakili Gubernur,  AKBP Fadly mewakili Kapolda dan Dandim 0831/ Surabaya Timur Letkol. Inf. Lukman Hakim mewakili Kodam V Brawijawa serta bebrapa undangan lainnya dari jajaran Kepolisian maupun pemerintahan.<br /><br />Sementara Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Bakesbangpol Jonathan Judiantor mengatakan, pemerintah mengajak para jurnalis untuk memahami wawasan kebangsaan sebagai pemersatu NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Jonathan juga mengingatkan para awak media menjelang Pilgub Jatim 2018.<br /><br />“Kita mengajak para rekan-rekan wartawan untuk memahami wawasan kebangsaan sebagai pemersatu NKRI. Apalagi sebentar lagi kita akan melangsungkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 17 Juni 2018. Disamping itu, juga akan menyiapkan tahapan Pemilihan Pilpres pada April 2019,” ucap Jonatan.<br /><br />Hal sebada juga disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur melalui AKBP Fadly. Dalam amanat Kapolda yang disampiakan AKBP Fadly mengatakan, agar wartawan bekerja secara professional sebagaimana dalam Kode Etik Jurnalis serta menghindari pemberitaan yang bersifat “Hoax”.<br /><br />Sementara Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia Hartanto Buchori mengatakan, bahwa sejak 19 tahun lalu   PJI peran dalam perjuangan agar Undang-undan Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers agar menjadi lex specialis dalam penyelesaian sengeketa dalam permasalahan hukum. <br /><br />“PJI sejak awal memperjuangkan agar Undang-undang Nomor Empat puluh, Tahun Sembilan belas Sembilan puluh Sembilan (No. 40 Thn 1999) tentang Pers menjadi lex specialis dalam penyelesaian sengeketa dalam permasalahan hukum. Kalau dulu yang digunakan adalah KUHP. tetapi sekarang adalah Undang-undang Nomor 40 tahun Sembilan Sembilan,” kata Buchori dalam kata sambutannya.  (Redaksi)<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8C9ZasUCA68MYYxaNgMyM2oUiGBuhBZOZcMk1-RlhhLWl_wr1OV3ySDyogilhZXgW3feeNL2omZr2yY1Z2HrbAFYcyoR3nLjcUqC_VE0C-ab6GEXjpgr9Dk8izK80f06MrhTcf5wnFyw/s1600/PJI..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8C9ZasUCA68MYYxaNgMyM2oUiGBuhBZOZcMk1-RlhhLWl_wr1OV3ySDyogilhZXgW3feeNL2omZr2yY1Z2HrbAFYcyoR3nLjcUqC_VE0C-ab6GEXjpgr9Dk8izK80f06MrhTcf5wnFyw/s640/PJI..jpg" width="640" /></a></div>

Regional Tipikor Acara HUT PJI Ke- 19 Dihadiri Pejabat Forpimda Jatim

berita korupsi .co – Jurnalis atau Wartawan harus menjadi “jembatan” penghubung antara pemerintah dan masyarakat juga sebaliknya, untuk m...

»

Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH : Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-3op0g2dv4Vw-gobPNw4YyFTLW3GM1wv74Xx0gVOAe_rtLsl3IFuiZ9wC6CgW_fSbogQRuM62j_6aElBIf7vCQqdEO2j1_ubDxpw79emEhPKLN3JdLaLbuvSbgoqCY0U_mP9DUUpfFW0/s1600/IMG-20171219-WA0014.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-3op0g2dv4Vw-gobPNw4YyFTLW3GM1wv74Xx0gVOAe_rtLsl3IFuiZ9wC6CgW_fSbogQRuM62j_6aElBIf7vCQqdEO2j1_ubDxpw79emEhPKLN3JdLaLbuvSbgoqCY0U_mP9DUUpfFW0/s640/IMG-20171219-WA0014.jpg" width="581" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH, nomor 1 dari kiri</td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Perlindungan hukum bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sangat perlu, sehingga  Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( PBJP ).<br /> <br /> Hal itu disampaikan Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH. dalam kapasitasnya sebagai Birokrat, Pengamat Hukum Konstruksi serta Dosen yang juga sebagai Ketua Litbang DPD IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia), SekretAris  Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI), Ketua Bidang Advokasi  Persatuan Insinyiur Indonesai (PII), Sekretaris  Himpunan Ahli Kontrak  Konstruksi Indonesia (HAKKI)  di Prov Jawa Timur ini saat menjadi narasumber dalam acara Seminar Infrastruktur dalam rangka Hari Bakti PU Ke- 72 dengan thema, KERJA BERSAMA MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR KALTIM YANG BERKELANJUTAN DAN BERMARTABAT.<br /> <br /> Seminar tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yang pembukaan nya dilakukan oleh Ketua Bappeda Prov Kaltim mewakili Gubernur Kaltim ,  yang dihadiri oleh seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dilingkungan Pemprov Kaltim maupun OPD  dari berbagai  Kabupaten/Kota diantaranya Bappeda, Dinas PU, Bagian Pembangunan Setda ,  LPJK Prov. Kaltim, Asosiasi Profesi, Asosiasi Perusahaan  dan Universitas, yang diselenggarakan pada hari Senin , 18 Desember 2017 di Pendopo Lamin Etam , kantor Gubernur Kaltim di  Samarinda<br /> <br /> Sebab jasa konstruksi, lanjut pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara ini,  mempunyai peranan strategis dalam pembangunan infrastuktur, mengingat jasa konstruksi menghasilkan berbagai sarana dan prasarana yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan maupun perkembangan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.<br /> <br /> Menurut Pejabat Struktural di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov Jawa Timur ini dihadapan ratusan peserta seminar mengatakan, bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi seperti yang diatur dalam dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu  pada pasal 115.<br /> <br /> “Perlindungan hukum bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu  pada pasal 115, yang menyatakan bahwa Organ Pengadaan Barang/Jasa wajib memperoleh bantuan hukum dari K/L/D/I,” kata Dr. Herry Sinurat.<br /> <br /> “Didalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada pasal 47, Kontrak Kerja Konstruksi sekurang - kurangnya memuat, antara lain " Adanya perlindungan  bagi para pihak dan  tenaga kerja serta  pihak ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan Konstruksi," lanjut Sekretaris HAKKI Jatim  ini.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkf6ZRHputevNlENsDpRBEEIulytu8J1jRD4V1A1ypbFT78ijb9O6ohvdvzy5PMeii8IBEcdesmnc8UFNQP9lmFZZ_w7_rr2EFIvoWYWBqRpO7hO0OzDX_GSbEIPXGqrvm9tXy4C70jaQ/s1600/IMG-20171224-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkf6ZRHputevNlENsDpRBEEIulytu8J1jRD4V1A1ypbFT78ijb9O6ohvdvzy5PMeii8IBEcdesmnc8UFNQP9lmFZZ_w7_rr2EFIvoWYWBqRpO7hO0OzDX_GSbEIPXGqrvm9tXy4C70jaQ/s640/IMG-20171224-WA0000.jpg" width="640" /></a></div> Dr. Herry Sinurat yang juga berprofesi sebagai Dosen pada beberapa Prodi Pascsarjana di Surabaya  ini mengatakan, dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan makna, bahwa Kegiatan PBJP maupun Proyek Strategis Nasional yang dilakukan melalui kontraktualisasi antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa (Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas) merupakan Kontrak Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi pemerintahan.<br /> <br /> Menurut Dosen pada Prodi Magister Manajemen Teknologi  dan Magister Manajemen Aset Infrastruktur ITS Surabaya, yang juga Pemberi Keterangan Ahli LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah)  untuk Penanganan Permasalahan Hukum PBJP (Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) ini, Penyediaan Jasa konstruksi dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu pertama, dengan  skema Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang sumber pembiayaaannya berasal dari Pajak yang dibayar oleh masyarakat. Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015.<br /> <br /> Kedua, dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha ( KPBU ) yang sumber pembiayaannya berasal dari Investasi Badan Usaha, dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur <br /> <br /> Bahwa dalam upaya memberikan hasil pekerjaan konstruksi untuk dapat segera dinikmati masyarakat, Presiden melakukan  upaya untuk  memacu akselerasi percepatan penyelesaian  pekerjaan konstruksi, yang dilaksanakan melalui kontrak pemerintah, baik melalui skema PBJP maupun Proyek strategis Nasional dengan menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan, Inpres Nomor  1 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Kemudian Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional serta Pembentukan TP4P dan TP4D diberbagai K/L/D/I untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaan PBJP dan proyek strategis Nasional.<br /> <br /> TP4P/D bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan dan keberhasilan  pembangunan melalui upaya preventif dan persuasif<br /> <br /> “Para penyelenggara Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengadaan pekerjaan Konstruksi pada berbagai tahapan, antara lain perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima adalah implementasi dari  pelaksanaan kegiatan yang berdimensi manjemen dan administrasi pemerintahan, yang bertujuan untuk membangun/menyediakan infrastruktur publik bagi kesejahteraan masyarakat,” paparnya.<br /> <br /> Pada berbagai tahapan tersebut, telah diatur sanksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 118 antara lain pada tahapan; pemilihan penyedia barang/ jasa dan pelaksanaan kontrak , sebagai berikut : <br /> <br /> Pertama, pada tahapan pemilihan penyedia meliputi; 1. Mempengaruhi ULP pejabat pengadaan/ pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung, guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/ jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, sehingga menghambat memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan orang lain. 3. Membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar, dan untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/ jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan. 4. Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan atau tidak dapat diterima oleh ULP pejabat pengadaan. 5. Membuat dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan. 6. Menolak untuk menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran di bawah 80 persen HPS. 7. Memalsukan data tentang tingkat komponen dalam negeri. 8. Mengundurkan diri bagi pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 pada saat penunjukan penyedia barang jasa, dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK dan atau mengundurkan diri dari pelaksanaan penandatanganan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau tidak dapat diterima oleh PPK.<br /> <br /> Kedua, pada tahapan pelaksanaan kontrak, lanjut Dr. Herry Sinurat, meliputi; <br /> 1. Terbukti melakukan KKN, kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses pelaksanaan kontrak yang diputuskan oleh instansi yang berwenang. 2. Menolak menandatangani berita acara serah terima pekerjaan. 3. Mempengaruhi PPK dalam bentuk dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam kontrak dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan perbuatan lalai cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK. 5. Meninggalkan pekerjaan sebagaimana yang diatur kontrak secara tidak bertanggung jawab. 6. Memutuskan kontrak secara sepihak karena kesalahan penyedia barang jasa dan atau Tidak Menindaklanjuti hasil rekomendasi audit pihak berwenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara.<br /> <br /> “Posisi Organ Pengadaan Barang/Jasa dari unsur pengguna Jasa adalah sebagai  Pejabat Tata Usaha Negara, sehinggga produk hukum yang diterbitkan ternasuk dalam kategori Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara,” ujar Dr. Herry Sinurat yang sering didapuk menjadi narasumber pada berbagai Instansi ( Kementerian dan Pemda ), Aparat Penegak Hukum , Asosiasi Jasa Konstruksi , dll.<br /> <br /> Lebih lanjut Pria yang pernah meraih penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (Leprid) sebagai Peraih Diversifikasi Ilmu Teknik Sipil dan Hukum dengan Jenjang Pendidikan Sebidang  ini menjelaskan, apabila dalam  menyelenggarakan kegiatan administrasi pemerintahan ditemukan adanya; a. Kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. Solusinya adalah melakukan perbaikan administrasi tersebut. b. Kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, solusinya adalah melakukan perbaikan administrasi dan mengembalikan kerugian negara yang timbul. c. Kesalahan yang tidak bersifat administrasi, misal terjadinya Suap, Gratifikasi dan OTT, solusinya adalah penyelesaian sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.<br /> <br /> Dr. Herry Sinurat lebih lanjut memaparkan, bahwa Instruksi Presiden Jokowi yang memuat tentang 8 (Delapan) perintah Presiden, antara lain Kebijakan dan diskresi tidak boleh dipidanakan, tindakan administrasi harus dibedakan dengan yang memang berniat korupsi. Aturan BPK jelas, mana pengembalian dan mana yang bukan. <br /> <br /> Instruksi Presiden juga dipertegas dengan, “Surat Edaran Kabareskrim Polri kepada seluruh Kapolda pada tanggal 24 Agustus 2016 lalu, yang menyatakan bahwa Apabila ada pengaduan masyarakat tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan pemberdayaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan,” ungkapnya<br /> <br /> “Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau  sengketa kontraktual diantara Kontraktan, upaya yang ditempuh adalah penyelesaian melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan, solusinya diprioritaskan melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan, antara lain mediasi, konsialiasi dan Arbitrase,” kata Dr. Herry Sinurat.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirM_OOvRq_Yh7ouMnBgwyUKhHycsq7USGpgAo9VW3PLnfyUWCRu1kihAmr1ZT3eXglu2ZZ0ThbL31T2JIWzekzyey_E3voMG9vJn7gdP_kTwUncxAzzubYzQ5kvDkuKk6ryB6Rf8l7IBY/s1600/IMG-20171219-WA0013.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirM_OOvRq_Yh7ouMnBgwyUKhHycsq7USGpgAo9VW3PLnfyUWCRu1kihAmr1ZT3eXglu2ZZ0ThbL31T2JIWzekzyey_E3voMG9vJn7gdP_kTwUncxAzzubYzQ5kvDkuKk6ryB6Rf8l7IBY/s640/IMG-20171219-WA0013.jpg" width="640" /></a></div> Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, penegakan hukum kontrak pekerjaan konstruksi pada fase kontraktual (sejak penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima akhir pekerjaan/FHO), adalah merupakan hubungan keperdataan.<br /> <br /> “Jadi Aparat Penegak Hukum tidak boleh melakukan intervensi penegakan hukum, kecuali ada kerugian benda dan jiwa, OTT, suap dan gratifikasi,” pungkasnya.  (Redaksi)

Pemerintahan Tipikor Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH : Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi

Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH, nomor 1 dari kiri berita korupsi .co – Perlindungan hukum bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa K...

»

16 Peternak Akan Segera di Adili Karena “Makan” Sapi Sebesar Rp 5,3 M.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrLiWxH6JFMW9AdC2bYgIuyDsyix-dl6lZQba-HL2xatiBZ8WwxjkT7C4M1iK5XLnIbrmhYMDBQOpM-YxU4JR-AGNAb23KFR6VO447EZpa1cMjTCaCIdNWcYrhO_CTIhqtApJ6AiYbofk/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrLiWxH6JFMW9AdC2bYgIuyDsyix-dl6lZQba-HL2xatiBZ8WwxjkT7C4M1iK5XLnIbrmhYMDBQOpM-YxU4JR-AGNAb23KFR6VO447EZpa1cMjTCaCIdNWcYrhO_CTIhqtApJ6AiYbofk/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> 16 peternak sapi asal Pacitan Jawa Timur yang terjerat dalam kasus “makan” sapi alias Korupsi sebesar Rp 5,3 milliar pada tahun 2010 lalu, akan segera diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya.<br /><br />Ke- 16 tersamgka itu yakni Efendi, Moh. Asmuni, Ary Triwibowo, Ali Arifan, Kardoyo, Susilo Sukardi, Wily Taufan, Suramto, Supriyadi, Setiyadi, Suwarno, Sartono, Gatot Sunyoto, Sugiyanto dan Endro Sukmono<br /><br />Sebab, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan (Negeri Kejari) Pacitan dan JPU dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) telah melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor, pada Selasa, 19 Desember 2017. <br /><br />Hal itu disampikan oleh Kasi Penkum (Kepala Seksi Penerangan Hukum) Kejati Jatim Richard Marpaung dan dibenarkan Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya, saat dihubungi wartawan di ruang kerjanya, Selasa, 19 Desember 2017.<br /><br />“Kita sudah melimpahkan 16 berkas tersangka kasus Korupsi Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) senilai Rp 5,3 milliyar pada tahun 2010 lalu,” kata Richard.<br /><br />Sebelumnya, Panmud Pengadilan Tipikor Akhmad Nur mengatakan, ada berkas perkara Korupsi yang dilimpahkan Kejati Jatim ke Pengadilan Tipikor.<br /><br />“Ini ada pelimpahan berkas perkara Korupsi dari Kejati Jatim. tersangkanya ada 15 orang dibagi dalam 2 berkas perkara. Tinggal menunggu penetapan jadwal sidang dan Ketua Majelisnya oleh Ketua PN,” kata Nur.<br /><br />Kasus ini bermula pada 2010. Pemerintah meluncurkan program usaha pembibitan melalui Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) yang disalurkan melalui Bank Jatim. Dengan adanya program KUPS, para tersangka  ini  membentuk kelompok ternak baru dengan nama Pacitan Agromilk dengan ketua Efendi, Ary Triwibowo (Sekretaris), Moch. Asmuni (Bendahara) dan Kardoyo, Sutrisno, Ali Arifin, Susilo Sukarfi, dan Wily Taufan masing-masing sebagai anggota.<br /><br />Sementara 8 tersangka lainnya benama Pacitan Agromilk II, yaitu Suramto (Ketua), Supriyadi (Sekretaris), Eko Budi Satriyo (Bendahara) serta Gatot Sunyoto, Basuki Rakhmat, Endro Susmono, Sugiyanto, Setiadi, Suwarno) dan Sartono masing-masing selaku anggota.<br /><br /> Kemudian para pelaku ini tetap mengajukan kredit untuk Agromilk sebesart Rp 3.995.000.000miliar, dan Agromilk II mendapat Rp 1.381.000.000miliar. Penggunaan kredit untuk pembelian sapi, biaya kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip.<br /><br />Sebagai peternak sapi baru yang tidak berpengalaman, sapi-spai itu pun banyak yang sakit dan mati. Sapi tersebut tidak ada yang diganti sesuai dengan perjanjian kredit dengan pihak Bank Jatim, kecuali hanya 2 ekor yang dikembalikan sesuai dengan harga jual.  (Redaksi)

Tipikor 16 Peternak Akan Segera di Adili Karena “Makan” Sapi Sebesar Rp 5,3 M.

berita korupsi .co – 16 peternak sapi asal Pacitan Jawa Timur yang terjerat dalam kasus “makan” sapi alias Korupsi sebesar Rp 5,3 milliar...

»