Menyusul, Ketua Komisi B DPRD Jatim Segera di Adili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr_7MVWGHozZAJrGlfJgbu2PGZQYlRMmc3ruWwZtXMyK0qXLQKg9ogPgU2KscgOP0OyZCWCUgue3Guxa5hctwaDONsYUnVt70Hvhl7kWK5QsORg64Y18_y0IKwsevnDLZzMU3-_5dul7E/s1600/IMG20170822130555.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr_7MVWGHozZAJrGlfJgbu2PGZQYlRMmc3ruWwZtXMyK0qXLQKg9ogPgU2KscgOP0OyZCWCUgue3Guxa5hctwaDONsYUnVt70Hvhl7kWK5QsORg64Y18_y0IKwsevnDLZzMU3-_5dul7E/s640/IMG20170822130555.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Panmud Pengadilan Tipikor, Ahmmat Nur</td></tr> </tbody></table> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Mohammat Basuki, Ketua Komis B DPRD Jatim yang”diringkus” Tim KPK pada Juni lalu, setelah menerima uang “siluman” dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim Bambang Heriyanto, dan dari Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim Rohayati (keudanya sudah di adili terlebih dahulu), akan segera diadili.<br /><br />Sebab, JPU KPK telah melimpahkan berkas perkara mantan terpidana 1 tahun penajara dalam kasus Korupsi beberapa tahun lalu itu, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya bersama 2  staf Komis B DPRD Jatim, yakni  Rahman Agung dan Santoso.<br /><br />Hal itu dikatakan oleh Panmud Pengadilan Tipikor, Ahmmad Nur, saat ditemui wartawan media ini, pada Kamis, 19 Oktober 2017.<br /><br />“KPK telah melimpahkan berkas perkara atas nama Mohammad Basuki dan Rahman Agung serta Santoso. Kalau jadwal sidangnya masih menunggu penunjukan dari Ka PN,” ucap A.Nur.<br /><br />Mohammad Basuki ditangkap KPK pada Juni lalu, seusai menerima uang “haram” dari Bambang Heriyanto melalui Anang Basuki Rahmat ke Rahman Agung dan Santoso selalu staf Komis B DPRD Jatim.<br /><br />Pemberian uang “haram” itu, sebagai pelicin atas pengawasan anggaran dan revisi Perda yang dilakukan oleh Komisi B DPRD terhadap 10 SKPD (Dinas) Provinis Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) anggaran tahun 2017, agar kinerja para Kepala Dinas itu dianggap beres<br /><br />Pemberian uang “haram” untuk Dewan yang terhormat ini ternyaa sudah berlangsung bertahun-tahun. Untuk tahun 2017, Komisi B DPRD Jatim diperkirakan akan menerima uang “haram” sebesar Rp 3,07 milliar dari 10 SKPD andaikan tidak tertangkap KPK. Tetapi, ibarat Peribahasa berbunyi, “sepandai-panadainya orang menyembunyikan yang busuk, akan tercium juga”<br /><br />Andaikan tidak tertangkap KPK, M.Basuki akan “melenggok-lenggok menikmati setoran-setoran uang “haram” tersebut. Dan pemberian uang “haram” alias komitmen fee dan triwulan, yang tidak ada aturannya pun akan tetap berjalan mulus sebagai tambahan “pundi-pundi” bagi Komis B DPRD Jatim. Pada hal, pengasilan setiap anggota Dewan sebesar Rp 50 juta per bulan termasuk untuk sewa rumah, yang semuanya berasal dari “keringat” rakyat.<br /><br />Sementara Gubernur Jatim Sukarwo, dengan keras dan tegas membantah, bahwa tidak ada kaitannya dengan pengawasan anggaran dan revisi Perda yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jatim terhadap 2 Kepala Dinas yang turut ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan. <br /><br />Sementara dalam fakta persidangan terungkap, bahwa Komis B DPRD Jatim melakukan pengawasan anggaran terhadap 10 SKPD termasuk revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang ternak Sapi dan Kerbau betina. Lalu, saiapakah yang benar ? Apakah pernyataan Gubernur Jatim kepada media ini pada 23 Juni 2017, atau surat dakwaan JPU KPK serta pengakuan terdakwa dihadapan Majelis Hakim ?.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK dalam persidangan sebelumnya memberkan, kronoligis terjadinya “penyuapan” antara Bambang Heriyanto dengan Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim. JPU KPK mnyatakan, bahwa terdakwa 1 Bambang Heriyanto, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, sebelumnya sudah mengetahui, adanya kesepakatan antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, mengenai adanya iuran sebagai kewajiban, yang harus dipenuhi selama 1 tahun anggaran, oleh Dinas-Dinas yang bekerja sama dengan komisi B DPRD Jatim, yang salah satunya adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.<br /><br />Pada sekitar bulan Pebruari 2017, bertempat di Kantor DPRD Jatim, diadakan rapat dengar pendapat (Hearing) antara terdakwa Bambang Heriyanto dengan komisi B DPRD. Setelah selesai, terdakwa Bambang Heriyanto, bertemu dengan  Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam pertemuan tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok menyampaikan kepada terdakwa Bambang Heriyanto, mengenai pemberian uang yang bersumber dari iuran Dinas-Dinas yang bermitra dengan komisi B Provinsi Jatim akan berubah menjadi Triwulan, sehingga pemberiannya dilakukan 3 bulan sekali. Pemberian uang Triwulan kepada komisi B DPRD Jatim tersebut, agar komisi B DPRD Jatim dalam rangka melakukan evaluasi Triwulan, tidak mempersulit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, terhadap pelaksanaan anggaran APBD 2017 dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak berdampak pada alokasi anggaran Dinas tahun berikutnya<br /><br />Terdakwa Bambang Heriyanto, menyetujui perubahan yang disampaikan oleh Moh. Ka’bil Mubarok tersebut, dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim yaitu, 1 tahun anggaran sebesar Rp 600.000.000, sehingga dibagi Triwulan menjadi Rp 150 juta. <br /><br />Sekitar bulan Maret 2017, terdakwa 2 yakni, Anang Basuki Rahmat, sebagai ajudan dari terdakwa 1, menerima telepon dari Moh. Ka’bil Mubarok, untuk bertemu di ruas jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya, kemudian dilakukan pertemuan dan pembicaraan di dalam mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, yang membicarakan agar terdakwa 2 menyampaikan kepada terdakwa 1 untuk segera menyetorkan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama pada Moh. Ka’bil Mubarok.<br /><br />Setelah pertemuan tersebut, terdakwa 2 melaporkan kepada terdakwa 1, mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama. Kemudian, terdakwa 2, menawarkan bantuan dengan cara meminjamkan uangnya kepada terdakwa 1, dan terdakwa 1 pun menyetujuinya, lalu terdakwa 1, menyiapkan uangnya sebesar Rp 150 juta. <br /><br />Masih pada bulan yang sama, terdakwa 2, menghubungimu Moh. Ka’bil Mubarok melalui telepon menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp 150 juta telah siap untuk diserahkan. Kemudian Moh. Ka’bil Mubarok, mengajak terdakwa 2 untuk bertemu kembali di ruas Jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya. Setelah disepakati tempat pertemuan, terdakwa 2 pun langsung menghampiri mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta dan menyerahkannya kepada Moh. Ka’bil Mubarok.<br /><br />Dalam perjalanan pulang, terdakwa 2, melaporkan kepada terdakwa 1 melalui SMS yang berisi, “proposal” sudah diterima oleh komisi B, yang dijawab oleh terdakwa satu “Oh ya terima kasih”. Setelah menerima uang komitmen Triwulan pertama tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok, membagikan kepada pimpinan, anggota dan staf dari komisi B DPRD Jatim. Sekitar Mei 2017, terjadi pergantian wakil ketua komisi B DPRD Jatim, dari Moh. Ka’bil Mubarok kepada Anis Maslachah.  Sedangkan untuk ketua komisi B, Masih dijabat oleh Muhammad Basuki, sebagaimana keputusan pimpinan DPRD.<br /><br />Masih bulan yang sama, dilakukan hearing kembali antara terdakwa 1 Ahmad Nurfalaki, yang mewakili Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B, untuk membahas kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. Sebelum dilakukan hearing, terdakwa 1 dipanggil oleh Muhammad Basuki keruangannya, dan menanyakan perihal, komitmen Triwulan 2 sebesar Rp 150 juta, yang belum dipenuhi terdakwa 1, sambil mengatakan “iuran sekarang saya yang pegang, karena Pak Ka’bil pindah ke Komisi E, nanti untuk evaluasi Triwulan ke II ditiadakan”. Dan terdakwa 1 menjawab akan mengusahakan secepatnya. <br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap bahwa, atas permintaan Mochammad Basuki, terdakwa 1 mengumpulkan pejabat Eselon III berjumlah 13 orang yang terdiri dari, Kabid dan kepala UPTD. Pada pertemuan tersebut, terdakwa 1 menyampaikan, adanya kebutuhan uang sebesar Rp 150 juta, terkait komitmen Triwulan ke II kepada komisi B DPRD Jatim, untuk evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dan kemudian hal itu disepakati oleh masing-masing Eslon III, akan mendapat tanggung jawab sebesar Rp 17. 500.000, yang nantinya uang tersebut dikumpulkan melalui Sri Wilujeng, selaku staf keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim.<br /><br />Pada tanggal 2 Juni 2017, Mochammad Basuki melalui telepon, terkait belum adanya kepastian mengenai pemberian komitmen Triwulan ke II, diterima sebelum tanggal 15 Juli 2017. Terdakwa 1 menyatakan kesiapannya, untuk menyerahkan komitmen perubahan kedua Paling lambat hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, yang akan diserahkan terdakwa 1 kepada staf Mochammad Basuki di kantor DPRD Provinsi Jatim<br /><br />Beberapa hari kemudian, terdakwa 1 memanggil Sri Wilujeng dan menanyakan mengenai pengumpulan uang pemenuhan komitmen Triwulan ke II kepada komisi B. Saat itu, Sri Wilujeng mengatakan, uangnya sudah terkumpul sebesar Rp 150 juta. Dan kemudian, uang tersebut diserahkan kepada terdakwa 1. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa 1 mendatangi terdakwa 2 di ruangannya, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, untuk diserahkan kepada Mochammad Dasuki sambil mengatakan, disampaikan ke komisi B.<br /><br />Uang sebesar Rp 150 juta diamasukkan ke dalam Paper Bag motif batik, dan terdakwa 2 menghubungi Rahmat Agung, staf komisi B DPRD Jatim melalui telepon dan meminta nomor handphone Mochammad Basuki, lalu Rahman Agung,  mengirimkan nomor handphone Mochammad Basuki kepada terdakwa melalui pesan pendek (SMS).<br /><br />Terdakwa 2 kemudian menghubungi Mochammad Basuki melalui telepon, minta arahan mengenai penyerahan uang Triwulan ke II dari terdakwa 1, dengan istilah “proposal” akan diserahkan langsung kepada Mochammad Basuki, atau melalui Rahman Agung, dan dijawab oleh Mochammad Basuki, agar diserahkan kepada Rahman Agung.<br /><br />Selanjutnya, terdakwa 2 menghubungi Rahman Agung melalui telepon, terdakwa 2 akan berangkat menuju kantor DPRD, untuk menyerahkan uang Triwulan ke II dengan didampingi oleh supir kantor yaitu, Mulyono.<br /><br />Sesampainya dikantor DPRD Provinsi Jawa Timur, terdakwa 2 langsung menuju ruang komisi B sambil membawa Paper Bag motif batik yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, dan bertemu dengan Santoso yang juga staf komisi B. Kemudian terdakwa 2 menanyakan kepada Santoso, mengenai keberadaan Rahmat Agung, namun ternyata Rahman Agung tidak berada ditempat, sehingga terdakwa 2 menyerahkan Paper Bag motif batik yang berisi uang tersebut kepada Santoso, dan mengatakan, untuk “Pak Basuki”. <br /><br />Setelah itu, terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 sebagai tanda pertemanan antara terdakwa 2 dengan Santoso. Tak lama kemudian, setelah uang tersebut diserahkan terdakwa 2 kepada Santoso, keduanya pun langsung diringkus Tim KPK untuk diproses hokum. (Redaksi).

News Tipikor Menyusul, Ketua Komisi B DPRD Jatim Segera di Adili

Panmud Pengadilan Tipikor, Ahmmat Nur berita korupsi .co - Mohammat Basuki, Ketua Komis B DPRD Jatim yang”diringkus” Tim KPK pada Juni...

»

Kasus Suap OTT, Bupati Pamekasan Hari Ini di Adili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9TgK13XCwQq9_h1wfjOW8Y1mcigmFNWRAZH6_VkYIYZ-i01Ims0ClJmcQxGVMqoqZjEx_BUCkGDMcnsKNs8HrsHa8xO-V-TBtthKIftghPdTv9g3Wp-7QVx_gGU6Xqhb7ms7f-aTYo2w/s1600/Ruang+Sidang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="376" data-original-width="472" height="509" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9TgK13XCwQq9_h1wfjOW8Y1mcigmFNWRAZH6_VkYIYZ-i01Ims0ClJmcQxGVMqoqZjEx_BUCkGDMcnsKNs8HrsHa8xO-V-TBtthKIftghPdTv9g3Wp-7QVx_gGU6Xqhb7ms7f-aTYo2w/s640/Ruang+Sidang.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Hari ini, Jumat 20 Oktober 2017, adalah hari bersejarah bagi Achmad Syafii Bupati Pameksan. Selain Achmad Syafii, juga bagi Sutjipto Utomo Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin (Kabag Administrasi Inspoktorat Kabupaten Pamekasan) dan Agus Mulyadi selaku Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.<br /><br />Sebab, Achmad Syafii, Sutjipto Utomo, Noer Solehhoddin dan Agus Mulyadi yang saat ini berstatus tersangka, akan di adili di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam kasus Korupsi “suap” terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudy Indra Prasetya pada 2 Agustus 2017 sebesar Rp 250 juta.<br /><br />Seperti yang disampaikan Panmud Pengadilan Tipikor, saat ditemui diruang kerjanya, pada Kamis, 19 Kotober 2017.<br /><br />“Besok sidangnya. Ada Tiga berkas dengan Empat tersangka/terdakwanya. Ketua Majelis Hakimnya, Pak Tahsin,” kata Panmud Pengadilan Tipikor, A. Nur.<br /><br />Orang nomor Satu di Kabupaten Pamekasan itu “diringksu” Tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 2 Agustus 2017, setelah terlebih dahulu KPK “meringkus” Rudy Indra Prasetya, Sutjipto Utomo dan Noer Solehhoddin serta kemudian Agus Mulyadi.<br /><br />OTT yang dilakukan KPK terhadap orang Nomor 1 (satu) di Kabupaten Pamekasan ini, terkait kasus dugaan suap terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya, oleh Agus Mulyadi selaku Kepala Desa Dassok melalui Sutjipto Utomo dan Noer Solehhodin di rumah dinas Kajari Pamekasan. <br /><br />Pemberian uang suap oleh Kades Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan terhadap Kajari Pamekasan, terkait penanganan kasus dugaan penyimpangan Dana Desa dan ADD d Desa Dasok yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahun 2016.<br /><br />Karena takut dijadikan sebagai tersangka, Kades Dassok pun berkoodinasi dengan Sutjipto Utomo selaku Kepala Inspektorat Pamekasan dan Noer Solehhoddin (Kabag Administrasi Inspoktorat). Sekaligus menjadi perantara suap antara Kades Dassok dengan Kajari Pamekasan atas anjuran Bupati Pamekasan, Achmad Syafii.<br /><br />Dari Operasi Tangkap Tangan ini, KPK mengamankan 10 orang, diantaranya Sutjipto Utomo, Rudy Indra Prasetya, Noer Solehhoddin, dan seorang sopir di rumah dinas Kajari (tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 07.14 WIB), Sugeng (Kasi Intel Kejari Pamekasan), dan Eka Hermawan, selaku Kasipidsus Kejari Pamekasan (jam 7.49 WIB), Agus Mulyadi di rumahnya di Desa Dassok (Pukul 08.55 WIB), M Ridwan, selaku Ketua Persatuan Kepala Desa (jam 8.55 WIB), Indra Permana, selaku staf Kejari (jam 9.00 WIB) dan Achmad Syafii di Pendopo Kabupaten Pamekasan (jam 11.30 WIB).  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap OTT, Bupati Pamekasan Hari Ini di Adili

berita korupsi .co – Hari ini, Jumat 20 Oktober 2017, adalah hari bersejarah bagi Achmad Syafii Bupati Pameksan. Selain Achmad Syafii, j...

»

Sidang Gugatan Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kuasa Hukum Tergugat “Bisu”

<span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;">#Kacab Pembantu Bank Kesejahteraan Ekonomi diduga bersekongkol dengan Elvira untuk mencairkan Uang Milliyaran milik ahli waris tanpa Prosedur. Dan Laporan di Polda pun sejak 2015 "gelap ?"#</span></b></span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk44OaGYPfGioumOzWyUL2hQoU9tsK-LZc_nyAiTzKZFmkhbL20FrAu7ocXFE7Gbw0Kr6q9q0Q4bvRQTvMv1ai8cVW5mSS7sIAWkYyElGnpqqIuNSZjVpbVZ0cMnCXDMa3d95mFa25yaI/s1600/Bank..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk44OaGYPfGioumOzWyUL2hQoU9tsK-LZc_nyAiTzKZFmkhbL20FrAu7ocXFE7Gbw0Kr6q9q0Q4bvRQTvMv1ai8cVW5mSS7sIAWkYyElGnpqqIuNSZjVpbVZ0cMnCXDMa3d95mFa25yaI/s640/Bank..jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto kiri, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Humum Tergugat I,II,III,IV dan turut tergugat (kanan)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><b> </b></span><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</span></b> – Selasa, 17 Oktober 2017, sidang perkara gugatan Sri Dewi Kartika, selaku penggugat melalui Kuasa Hukumnya Lauren dkk dari kantor RBS dan Fartners, terhadap PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi selaku tergugat I, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran sebagai tergugat  II, Lusi Lusmiati (Kepala Kantor Bank Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran) tergugat III, Elvira Emilia Salam  tergugat IV dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) turut tergugat, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.<br /><br />Sidang yang digelar di ruang sidang Harifin Andi Tumpa adalah pembuktian dan tidak begitu lama, karena pihak penggugat hanya menyerahkan beberapa bukti kepada Majelis Hakim, diantaranya Laporan Polisi ke Polda Metro Jaya No. LP/5543/XII/2015 Dit Reskrimum tanggal 24 Desember 2015, Surat dari Bank Indonesia ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan), surat kuasa penggugat (Sri Dewi Saertika) kepada Meta Harfira selaku staf tergugat 4 (Elvira Emilia Salam) terkait penarikan dan penutupan tabungan milik alm. Di Bank OCBC NISP Cabang Permata Hijau, serta beberapa bukti lainnya.<br /><br />Majelis Hakim pun memberikan kesempatan cukup lama terhadap para tergugat yang diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing, yakni 2 minggu untuk menyiapkan dan menyerahkan bukti-bukti terhadap Majelis Hakim.<br /><br />Usai persidangan, Kuasa Hukum masing-masing tergugat saat ditanya wartawan media ini, hanya terkesan “bisu” alias tak memberikan komentar apapun. Ketiga pencgara yang mewakili PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi, di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat selaku tergugat I, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah,  Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No 10 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai tergugat  II dan Lusi Lusmiati (Kepala Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran), warga Komplek Walikota, Jalan Nuri Blok. A2/19 RT 001/RW 006 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing Jakarta Utara, sebagai tergugat III, langsung meninggalkan ruang sidang di Lt, III gedung PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No 24, 26 – 28 Kemayoran, Jakarta Pusat.<br /><br />Tak hanya Kuasa Hukum dari tergugat I, II dan III yang “bisu”, melaikan dari pihak Elvira Emilia Salam selaku tergugat IV, yang juga adik kandung alm. Rahman Rahim Salam, warga Jl. Asem Baris Raya No. 124 RT 002 RW 007 Kel. Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selaku penerima kuasa dari istri alm. Rahman Rahim Salam, Sri Dewi Kartika. <br /><br />Anehnya, “aksi bisu” alias tak berkomentar juga “menular” ke Kuasa Hukum dari turut tergugat yakni OJK (Otoritas Jasa Keuangan), yang  berkantor di Menara Radius Prawiro, Jalan M. H. Thamrin No. 2. Jakarta Pusat.<br /><br />Sementara, salah satu Kuasa Hukum penggugat Sri Dewi Sartika, Lauren mengatakan, bukti yang diserahkan ke Majelis Hakim diantaranya adalah Laporan Polisi ke Polda Metro Jaya, surat kuasa penggugat kepada Meta Harfira (staf tergugat 4) untuk menarik dan menutup tabungan milik almarhum Rahman Rahim Salam di Bank OCBC NISP, Cabang Permata Hijau dan surat dari Bank Indonesi ke OJK, tanggal, 11 Januari 2017.<br /><br />“Ada 22 bukti yang kita serahkan tadi ke Majelis. Salah satu bukti, adalah Laporan Polisi ke Polda Metro Jaya No. LP/5543/XII/2015 Dit Reskrimum tanggal 24 Desember 2015. Bukti ini menunjukkan, ada dugaan terjadi tindak pidana penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHPidana yang dilakukan tergugat 4 (Elvira Emilia Salam). Bukti lain, adalah surat kuasa penggugat kepada Meta Harfira. Meta ini adalah staf tergugat 4 atau Elvira, untuk menarik dan menutup tabungan milik almarhum Rahman Rahim Salam, di Bank OCBC NISP, Cabang Permata Hijau. Bukti ini menunjukkan contoh surat kuasa yang khusus untuk menarik dan menutup rekening, bukan surat kuasa yang sifatnya umum, seperti yang dipakai Elvira Salam untuk menarik dan menutup rekening almarhum,” kata Lauren.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, laporan Sri Dewi Kartika ke Polda Metro Jaya sejak tahun 2015 lalu, terkesan “disimpan di lemari penyidik” hingga saat ini belum jelas hasil dari laporan Dewi untuk mencari keadilan melalui aparat penegak hukum, terkait uang milik alm. Suaminya yang disimpan di Bank Kesejahteraan Ekonomi. Lalau, kemana Dwi harus melaporkan untuk mencari keadilan ?<br /><br />Sementara, saat penyidik Polda Metro Jaya menghubungi kembali wartawan media ini mengatakan, akan meminta keterangan tambahan dari Elvira Salam  dan Edwin Salam. Alasannya, karena ada hutang alamarhum yang di tack over oleh Elvira hingga saat ini. Mengapa Elvira yang membayar hutang piutang alamarhum, sementara almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Ada apa dibalik “layar ?” <br /><br />“Kita akan mengirim SP2HP kepada Bu Dewi. Kita masih akan meminta keternagan tambahan dari Elvira Salam dan Edwin Salam,” kata AIPTU Kuswanto.<br /><br />Aneh, untuk meminta keterangan tambahan dari kedua adik kandung almarhum tersebut, apakah penyidik harus membutuhkan waktu bertahun-tahun ?<br /><br />Kemidian Lauren menambahkan, ada juga surat dari Bank Indonesia (BI) ke OJK tanggal 11 Januari 2017, setelah Sri Dewi Sartika menyurati BI<br /><br />“Bukti lain adalah surat dari Bank Indonesi ke OJK tanggal 11 Januari 2017. Dimana Bank Indonesia meminta OJK untuk memberikan sanksi kepada Bank Kesejahteraan Ekonomi, sesuai kewenangan yang dimiliki OJK. Bukti ini menunjukkan, bahwa OJK kurang responsif terhadap kelalaian yang dilakukan Bank Kesejahteraan Ekonomi,” ungkap Lauren<br /><br />“Kita lihat aja pada sidang berikutnya, bukti apa saja yang akan mereka serahkan. Kalau bukti yah kita serahkan tadi, hanya mereka lihat tanpa memperhatikan isi surat sebagi bukti yang kita serahkan tadi,” lanjutnya.<br /><br />Kasus inipun sudah di Laporkan ke Polda Metro Jaya sejak 2015 lalu<br /><br />Dewi pun menceritakan semasa hidup suaminya, almarhum (alm) Rahman Rahim Salam, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2013, merupakan nasabah Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No. 10. Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.<br /><br />“Kurang lebih Satu bulan setelah suami saya meninggal, yaitu sekitar Pebruari 2013, Elvira menghubungi saya untuk meminta tandatangan beberapa surat kuasa yang salah satunya, adalah surat kuasa ahli waris, tertanggal 24 Februari 2013. Waktu itu saya diminta Elvira ketemu di makam. Karena saya kira sama-sama ziarah, terpaksa saya dating. Saat itu Elvira meminta tandatangan saya. Anak saya yng pertama sempat marah. Karena saya tidak curiga, dan saya pikir hanya mengurus, makanya saya tanda tangan. Alasan Elvira untuk membantu saya melakukan pengurusan harta peninggalan alm. berupa tabungan, deposito maupun  simpanan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonmi. Tapi dalam surat kuasa itu, hanya menyebutkan bahwa Elvira Emilia Salam sebagai penerima Kuasa. Tapi tidak secara jelas menyebutkan untuk menutup buku rekening atau tabungan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonomi dan tidak mencantumkan nomor rekening tabungan yang mana," kata Dewi saat menemui wartawan media ini di PN Jakrta Pusat. <br /><br />menurut Dewi, saat itu dirinya masih dalam keadaan berkabung karena belum genap 40 hari sang suami tercinta meninggalkannya bersama dua anaknya. Semula Dewi menolak untuk menandatangani surat kuasa tersebut, karena merasa alm. suaminya belum lama meninggal. Sehingga rasanya tidak pantas dan belum waktunya mengurus soal harta-harta peninggalan almarhum. Namun karena Elvira memaksa dengan berbagai macam alasan dan tidak mau bertengkar, akhirnya Dewi pun bersedia menandatangani surat kuasa.<br /><br />“Waktu itu sedikit memaksa, katanya sudah ditunggu Lurah. Tandatangan pun saat itu dimakam suami saya. Waktu ditelepon, tidak diberitahukan kalau mau minta tandatangan. Saya kira untuk ziarah makanya saya temui,” kata Dewi.<br /><br />Setelah Elvira, lanjut Dewi, menerima surta kuas tersebut, Ia tak pernah menerima laporan apapun. Bahkan setiap kali diminta pertanggung jawabannya terkait surat kuasa, Elvira terkesan menghindar dengan berbagai alasan. Tragisnya, Dewi tak tau bagaimana hasil dari pengurusan uang alm. Suaminya oleh Elvira di Bank Kesejahteraan Ekonomi.<br /><br />“Saya berkali-kali menghubungi Elvira dan menanyakkan tentang tabungan alm. Suami saya, alasannya banyak. Katanya ada hutang di Rumah Sakit sebesar Rp 2 milliar. tapi saat saya minta buktinya tak bisa ditunjukkan. Saya tunggu bukti tagihan Rumah Sakit, alasannya banyak. Setelah saya ke Rumah Sakit, ternyata hanya 70 juta. Biaya pengobatan alm. Suami saya sejak berobat selama 3 tahun, tidak lebih dari 700 juta, dibawah 700 lah. Setiap kali saya hubungi dan minta bukti tagihan Rumah Sakit yang 2 milliar itu, tidak ada kejelasan, akhirnya saya mencabut surat kuasa pada tanggal 6 Desember 2015. Saya merasa ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi, dan juga merasa dicu ke Polda Metro Jaya, tanggal 24 Desember 2015,” beber Dewi menceritakan<br /><br />Untuk mendapatkan informasi tentang nasib rekening tabungan dan deposito alm. Suaminya, Ia pun menemui Lusi selaku Kepala Cabang Pembantu  Bank Kesejahteraan Ekonomi untuk menyampaiakan bahwa surat kuasa yang diberikan kepada Elvira dicabut. <br /><br />“Waktu itu saya tidak bertemu dengan Lusi, katanya sudah pindah kantor. Tanggal 28 Desember 2015, saya dengan didampingi Kuasa Hukum serta ada teman, mendatangai kantor PT Bank Kesejahteraan Ekonomi di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan secara langsung surat pemberitahuan pencabutan kuasa terhadap Elvira, atas pengurusan rekening-rekening alm. pada Bank Kesejahteraan Ekonomi No. 06/STH-S.Pemb/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015, dan sekaligus meminta Informasi tentang data rekening alm. Suami saya,” kata Dewi sambil menunjukkan bukti berupa surat kuasa, surat dari OJK, dari BI dan bukti LP (Laporan Polisi).<br /><br />Saat ditanya, bagaimana hasil laporannya di Polda Metro Jaya. Dewi mengatakan, belum ada. “Nggak tau bagaimana hasilnya sejak 2015,” keluhnya.<br /><br />“Saat itu Lusi mengatakan, bahwa rekening alm. Suami saya sudah lama ditutup oleh Elvira, dan uang hasil pencairan telah diserahkan ke Elvira. Waktu saya tanya berapa jumlahnya, Lusi tak dapat menjelaskan, katanya tak banyak,” lanjut Dewi.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, saat Dewi meminta penjelasan dari sang pimpinan Bank itu, terkait langkah apa yang harus dia lakukan utuk dapat memperoleh informasi tentang rekenig suaminya, Lusi justru menjawab akan mendikusikannya terlebih dahulu dengan Elvira.<br /><br />“Saya kan istri sah almarum, apakah saya tak berhak mendapat informasi langsung dari Dia (Lusi) ? Kenapa Dia harus nanya Elvira. Elvira kan hanya menerima kuasa dari saya dan surat kuasa itu sudah saya cabut. Aneh kan,” kata Dewi dengan nada tinggi.<br /><br />Ada apa antara Lusi selaku pimpinan Bank harus berdiskusi terlebih dahulu dengan Elvira untuk memberikan penjelasan terhadap istri alm. sebagai ahli waris yang sah ? Apakah ada sebuah “kesepakatan”, antara Lusi dan Elvira terkait uang alm. yang disimpan di Bank Kesejahteraan Ekonomi berupa tabungan dan deposito ?<br /><br />“Karena saya merasa ada yang janggal, saya pun mengirimkan surat permohonan Kedua No. 01/STH-S.Pemb/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016, yang kali ini disertai komplain atas pelayanan pihak Bank Kesejahteraan Ekonomi. Setelah itu,  baru saya menerima surat jawaban dari PT Bank Kesejahteraan Ekonomi, No. 134/CB-JKT/2016 tertanggal 19 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Lusi selaku Pimpinan Cabang dan Deby Handayani selaku Pemimpin Cabang Pembantu. Isinya menyatakan, bahwa (“setelah rekening ditutup dan diselesaikan terhadap nasabah, maka hubungan hukum dengan Bank telah berakhir dan tidak ada kewajiban Bank untuk memenuhi permintaan istri almarhum selaku ahli waris”),” ujar Dewi.<br /><br />Ibarat Peribahasa, banyak jalan menuju Roma. Itulah yang dialami oleh istri alm. untuk memperoleh kejelasan tentang rekening alm. suaminya di Bank Kesejahteraan Ekonomi, yaitu dengan memberikan surat kuasa kepada penyidik Polda Metro Jaya. Hasilnya pun diketahui, bahwa jumlah uang alm. suaminta yang dicairkan oleh Elvira di Bank Kesejahteraan Ekonomi sebesar Rp 6.644.855.771,36, yang terdiri dari, 1 lembar sertifikat deposito No. 930002580 senilai Rp. 5.013.150.684,92,; 1 lembar sertifikat deposito No. 930011539 sejumlah Rp. 1.503.945.205,44 dan 1 rekening tabungan No. 910000398 sebanyak Rp. 127.759.881.<br /><br />“Ini saya tahu setelah penyidik memperolehnya. Pada hal kata Lusi, saat saya temui, uangnya tak banyak,” ucapnya sambil menggeleng-gelengkan kepala<br /><br />Setelah berbagai usah dilakukan Dewi untuk memperoleh informasi tentang rekening tabungan dan deposito alm. suaminya, termasuk menyurati OJK dan BI tak ada penyelesaian. Akhirnya, Dewi pun menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan melalui melalui Kuasa Hukumnya, Lauren, Edy Winjaya dkk dari kantor RBS dan Fartners.<br /><br />“Saya hanya mencari keadilan dan menuntut hak saya sebagai istri sekaligus sebagai ahli waris dari alm. Suami saya. Apakah saya salah mencari keadilan melalui Majelis Hakim dan pihak kepolisian dengan melaporkan hal ini ?,” ujar Dewi sambil meninggalkan gedung PN Jakarta Pusat. (Redaksi)<br />

Perdata Tipikor Sidang Gugatan Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kuasa Hukum Tergugat “Bisu”

#Kacab Pembantu Bank Kesejahteraan Ekonomi diduga bersekongkol dengan Elvira untuk mencairkan Uang Milliyaran milik ahli waris tanpa Prosedu...

»

Sidang Korupsi OTT PT PAL, JPU KPK Hadirkan 8 Orang Saksi dari Rekanan

<div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Dalam persidangan terungkap, adanya negoisasi harga terlebih dahulu antara rekanan dengan pihak PT PAL untuk mendapatkan pekrjaan#</b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6WXD8h7_YgJVlUDC-k1CCJOaaf8O3M2oESUQf55iAtl8RuZGXaM4TTtnu2TjyrBenKKAFSFAkhmBGk7_A1iC4QbrDQgbHKS0bB5_Juena_rYCs5K4TYSpEdLce9ZrYBmzSown070aLPs/s1600/IMG20171013141628.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6WXD8h7_YgJVlUDC-k1CCJOaaf8O3M2oESUQf55iAtl8RuZGXaM4TTtnu2TjyrBenKKAFSFAkhmBGk7_A1iC4QbrDQgbHKS0bB5_Juena_rYCs5K4TYSpEdLce9ZrYBmzSown070aLPs/s640/IMG20171013141628.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korusi</span>.co –</b></span> Sidang lanjutan kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap jajaran Direksi PT PAL pada Maret lalu, kembali digelar dengan menghadirkan 8 (Delapan) orang saksi dari pihak rekanan untuk terdakwa Arif Cahyana (GM Keuangan), terdakwa Saiful Anwar ((Direktur Desain dan Teknologi yang merangkap Direktur Keuangan) dan terdakwa M. Firmansyah Arifin (Direktur Utama, masing-masing perkara terpisah), pada Jumat, 14 Oktober 2017<br /><br />Ke- 8 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri ke hadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin, antara lain Purnama, Wage Surdjiman, Indro Soeprayitno, Triyono Widodo, Idam Sulaksono, Miftahul Huda, I Ketut Suhadi dan Kasan.<br /><br />Para saksi ini adalah pemilik perusahaan yang menjadi rekanan di PT PAL, selaku penerima pekerjaan sebagai subkontrak atas pemeliharaan dan perawatan Kapal milik TNI AL diantaranya LDP (landing platform Dock) dan KCR (Kapal Cepat Rudal), KRI dan lainnya.<br /><br />Dari keterangan para saksi terungkap, penanda tangan dokumen kontrak pekerjaan ternya tidak sesuai dengan prosedur. Kesepakatan harga dibahas terlebih dahulu sebelum penandatangan dokumen, untuk kapal-kapal tertentu. Selain itu, ada juga pemberian uang diluar nilai anggaran yang disepakati.<br /><br />Hal itu diakui saksi para saksi dihadapan Majelis, atas pertanyaan JPU KPK. Namun, pemberian uang itu diakuinya sebagai pinjaman oleh pihak PT PAL sendiri, yang nilainya berfariasi antara puluhan juta hingga ratusa juta.<br /><br />“PT PAL pijam sebesar Rp 50 juta. Yang pinjam Dani. Saya nggak tau jabatannya Dani itu apa, tapi setau saya dia dibagian keuangan. Sudah dicicil dengan mendapat pekerjaan,” kata Idam Sulaksono dari CV Barindo<br /><br />Lain lagi dengan keterangan Triyono. Saksi ini menjelaskan, dirinya memberikan uang sebesar Rp 30 juta untuk pekerjaan kapal KRI. <br /><br />“Saya ngasih tigapuluh juta, pekerjaan kapal KRI. Kalau yang 200 juta tunai dipinjam, saya lupa kapan.katanya  1 minggu lunas, tapi ngga lunas, nilai kontrak 180 juta, 6 juta untuk DK. Kapal itu milik TNI AL,” kata saksi Triyono.<br /><br />Untuk mendapatkan pekerjaan di PT PAL, para rekanan ini terlebih dahulu melakukan negoisasi harga. Dan penyetoran uang dilakukan oleh Dani.  <br /><br />Kasus ini bermula pada tanggal 30 Agustus 2012 lalu, saat M. Firmansyah Arifin selaku Dirut PT PAL, memperbaharui perjanjian kerjasama dengan Agency Agreement No. SPER/38/10000/VIII/2012, yang ditandatangani bersama Liliosa L Saavedra selaku CEO  Ashanti Sales Inc. <br /><br />Dalam Agency Agreement tersebut dinyatakan bahwa, Ashanty Sales ditunjuk menjadi agen yang akan membantu PT PAL, dalam mendapatkan proyek pembangunan kapal SSV, untuk memenuhi kebutuhan kapal DND Filipina dengan besaran fee agen akan ditetapkan sebelum harga penawaran dimasukkan ke DND Filipina, Dan agen agreement tersebut, akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015.<br /><br />Kemudian, pada awal 2013, Eko Prastianto dan Agus Budianto, selaku Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran PT PAL, mendapat informasi dari Kirana Kotama, selaku perwakilan Ashanty Sales di Indonesia bahwa, DND Filipina akan memulai pengadaan proyek kapal SSV. Atas informasi tersebut,  Agus Budianto bersama Jumarma, selaku Kadep proposal proyek Kapal PT PAL dan Tim pemasaran PT PAL, segera mempersiapkan dokumen-dokumen teknis, serta perhitungan  cost stucture kapal SSV sebagai dasar harga penawaran kepada DND Fhilipina.<br /><br />Setelah perhitungan cost cost structure oleh Agus Budianto dan Jumarma selesai, harga kapal yang tercantum dalam Price Estimation SSV Fhilppines Navy, adalah sebesar USD43.262.558,  dengan perhitungan fee sebesar 2,5 persen. Besaran fee agen tersebut ditentukan berdasarkan pada proyek-proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL sebelumnya.<br /><br />Pada tanggal 5 Agustus 2015, rapat Direksi yang dihadiri M. Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Eko Prasetyanto dan Agus Budianto, menyetujui perhitungan cost structure tersebut. Dan pada tanggal 29 Agustus 2015, Agus Budianto mengajukan dokumen penawaran 2 unit kapal SSV kepada DND Filipina, dengan harga penawaran per kapal sebesar US43.262.556 dollar.<br /><br />Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober 2013, Tim pengadaan DND Filipina, melakukan asesmen ke PT PAL di Surabaya, dalam rangka melaksanakan tahapan post qualification, untuk menilai fasilitas dan kemampuan PT PAL, sesuai dokumen penawaran yang dihadiri oleh Liliosa L. Saavedra dan Kirama Kotama sekaligus menemui Joko Sutejo, selaku Staf Ahli Direktur PT PAL, dan Eko Prastianto di kantor PT PAL di Surabaya<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, ternyata Liliosa L. Saavdra mau minta fee untuk Ashanty Sales sebesar 4% dari nilai kontrak pembangunan kapal SSV oleh PT PAL, dan meminta agar segera dituangkan dalam perjanjian. Namun oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto, merasa keberatan karena terlalu besar, dan akhirnya turun menjadi 3,5 persen. Hal itu pun disampaikan oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto pada rapar Direksi PT PAL<br /><br />Pada tanggal 7 Agustus 2014, kontrak pembangunan 2 unit kapal SSV senilai US86.987.832,5 dollar, ditandatangani oleh M. Firmansyah Arifin, selaku Dirut PT PAL dan Hon Vol Taire T. Gasmin, selaku sekretaris DND Fhilipina, setelah dinyatakan sebagai pemenang. <br /><br />Selanjutnya, Pada tanggal 18 Januari 2014, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan 2 unit kapal SSV sebesar 15 persen, melalui surat Nomor. 972/64000/VI/ 2014 yang ditandatangani oleh, Arif Cahyana. Kemudian pembayaran uang muka tersebut direalisasikan oleh DND Filipina, pada tanggal 16 Juli 2014, dalam 2 tahap masing-masing sebesar US65.228.888,7 dollar ke rekening BRI Cabang Rajawali Surabaya, Nomor 0172.0 2.00000055.3.5 atas nama PT PAL Indonesia Persero.<br /><br />Setelah PT APL menerima pembayaran uang muka dari DND Filipina, pada tanggal 31 Juli 2014, Ashanti Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin pertama melalui rekening atas nama PT Perusa, Nomor 065-00412013 pada Development Bank of Singapore.<br /><br />Pada sekitar Januari 2015, M. Firmansyah Arifin, meminta Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Jakarta, untuk mengambil uang Cash Back dari agen yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty Sales, sesuai kesepkatan.<br /><br />Kemudian, Imam Sulistyanto, menemui Kirana Kotama di lobby Eka Hospital BSD Central Business District lot IX BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan. Kemudian, Kirana Kotama menyerahkan bingkisan Goody Bag, berisi uang sebesar US163.102,19 Dollar kepada Imam Sulistyanto. Kemudian Imam Sulistiyanto menyerahkan uang tersebut kepada Eko Prasetyanto untuk diserahkan kepada M. Arifin Firmansyah.<br /><br />Selanjutnya, pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal CCV selesai, dan kapal tersebut telah diserahkan oleh PT PAL kepada DND Filipina. Pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran 85 persen, atas pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV sebesar US36.029.392,85 Dollar kepada DND Filipina melalui invoice nomor. 113 m16001, yang ditandatangani oleh m. Firmansyah Arifin. <br /><br />Pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Fhilipina merealisasikan pembayaran 85% dengan mentransfer uang sebesar US36.029.392,85 Dollar. Atas pembayaran agen kepada Ashanti Sales tersebut, M. Firmansyah Arifin, mengingatkan Arif Cahyana dan Saiful Anwar, mengenai adanya cashback sebesar 1,25% harus diserahkan oleh Ashanty sales.<br /><br />Atas arahan M. Firmansyah Arifin, pada sekitar awal Maret 2017, Arif Cahyana menemui Kirama Kotama di gedung BRI Tower Jakarta dan menanyakan Cash Back sebesar 1,25 persen. Kemudian Kirana kotama memberitahukan bahwa, Ashanty Sales di Fhilipina akan menarik uang tunai sebesar US25.000 dolar dari fee agen yang telah di diterimanya dari PT PAL.<br /><br />Kemudian Ashanty Sales, akan menyerahkan uang tersebut kepada Kirama Kotama untuk menyerahkan secara tunai kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana, dan Arif Cahyana melaporkan hasil pertemuan dengan Kirama Kotama kepada Saiful Anwar. <br /><br />Pada tanggal 8 Maret 2017, Kirana Kotama, meminta Gatot Suratno (staf bagian umum PT Perusak Sejati) untuk mengambil dua buah amplop berwarna coklat yang berisi uang masing-masing sebesar US25.000 dolar dan US13.000 dolla di Rumahnya, di Kompleks Tosiga Blok IX D No 7 Kebon Jeruk Jakarta Barat, untuk diserahkan kepada Elvi Gusliana alias Dede (staf Bagian Keungan PT Perusa Sejati) sesuai permintaan Kirama Kotama.<br /><br />Sehari kemudian, yakni, pada tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho melalui telepon, meminta agar Agus menyerahkan uang sebesar US25.000 dolar kepada Elfi Gusliana, dan uang tersebut akan diserahkan kepada Arif Cahyana.<br /><br />Untuk penyerahan uang Cash Back tersebut, pada tanggal 16 Maret 2017, Agus Nugroho meminta Elfi Gusliana membuat tanda terima, tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata pada tanggal 17 Maret 2017, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang.<br /><br />Namun sial, sebelum uang tersebut “dinikamti” oleh Direksi PT PAL, Arif Cahyana dan Agus Nungroho, sudang ditangkap KPK, pada 30 Maret 2017. (Redaksi)</span></div>

News Tipikor Sidang Korupsi OTT PT PAL, JPU KPK Hadirkan 8 Orang Saksi dari Rekanan

#Dalam persidangan terungkap, adanya negoisasi harga terlebih dahulu antara rekanan dengan pihak PT PAL untuk mendapatkan pekrjaan# ...

»

Terdakwa Rohayati Sipenyuap DPRD Jatim Dituntut Ringan

<span style="color: red;"><b><span style="font-size: x-large;">#PH terdakwa : Tentang Perda, Gubernur Jatim harus ikut bertanggung jawab#</span></b></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4kR7K-sTVUx7ZCDzi7cUQ7aHiNpsXd26fCcRKVbEKnoMtz_WC5LLnRFUC_Wk3H_NcuSExoY1PcCivYBdbW1txGLH8ZtIOJS7Jh-GZ8B7YboHZ-DSNe7jacjjX0Z1eEzFHNyvreyrp13E/s1600/terdakwa+_2017-08-28-10-56-17-11..png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4kR7K-sTVUx7ZCDzi7cUQ7aHiNpsXd26fCcRKVbEKnoMtz_WC5LLnRFUC_Wk3H_NcuSExoY1PcCivYBdbW1txGLH8ZtIOJS7Jh-GZ8B7YboHZ-DSNe7jacjjX0Z1eEzFHNyvreyrp13E/s640/terdakwa+_2017-08-28-10-56-17-11..png" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Lagi-lagi alasan jadi JC (Justice Callubalator) bagi terdakwa Korupsi suap Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi hal yang meringankan untuk ancaman pidana penjara. <br /><br />Pemberian gelar JC oleh KPK terhadap terdakwa Korupsi, karena dianggap memberikan keterangan dan data yang signifikan serta keterlibatan pihak lain. <br /><br />Anehnya, mengapa setelah terdakwa terseret dalam kasus Korupsi, baru bersedia membeberkan keterlibatannya dengan pihak-pihak lain, mengapa tidak sejak awal ? Apakah alasan karena takut kehilangan jabatan yang diberikan Gubernur ?. <br /><br />Lalu, apakah KPK akan menyeret pihak-pihak lain seperti yang disampaikan terdakwa atau saksi-saksi lainnya dalam persidangan ke Pengadilan Tipikor untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, atau hanya sebatas terdakwa saja dengan berbagai pertimbangan ?  <br /><br />Seperti terdakwa Rohayati, Plt. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, yang yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena kasus suap ke Komisi B DPRD Jatim, dituntut ringan dengan pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan oleh JPU KPK, pada Jumat, 14 Oktober 2017.<br /><br />Pertimbangan JPU KPK menuntut pidana ringan terhadap terdakwa Rohayati, karena permohonannya menjadi JC dikabulkan. Sebelumnya, gelar JC ini juga diberikan KPK terhadap 2 terdakwa suap lainnya pada minggu lalu dengan tuntutan pidana ringan bagi terdakwa Bambang Heriyanto (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Jatim) berssama Anang Basuki Rahmat.<br /><br />JPU KPK menilai, bahwa terdakwa Rohayati selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan Jatim ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, terkait dugaan pemeberian suap setoran triwulan dan komitmen fee atas pengawasan anggaran 2017 dan revisi Perda No 3 Tahun 2012 ke Komisi B DPRD Jatim.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU KPK Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani dari KPK, dalam persidangan dengan ketua Majelis Hakim Rochmat. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Ari Nizam dkk.<br /><br />Dalam surat tuntutannya dihadapan Majelis Hakim, JPU menyatakan bahwa terdakwa Rohayati terbukti secara sah dan meyakinkan sebersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diantur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) HUKPidana.<br /><br />“Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya yang menangani perkara ini, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rohayati dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan penjara, serta pidana denda sebesar Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan,” ucap JPU KPK<br /><br />Usai persidangan, terkait keterlibatan pihak lain dalam kasus suap oleh terdakwa kepada komis B DPRD Jatim, dimana para anggota Komisi B juga “menikmati uang haram” dari terdakwa, JPU KPK Budi Nugraha mengatakan, akan menunggu hasil putusan dari Majelis Hakim.<br /><br />“Nanti kita lihat dulu putusan Majelis Hakim. Kalau uang yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp 175 juta. Yang 75 juta unutuk triwukan dan yang 100 itu terkait revisi perda,” ujar JPU KPK.<br /><br />Sementara PH terdakwa Rohayati, Ari Nizam mengatakan, bahwa kasus suap yang dilakukan terdakwa bukan inisiatifnya, melainkan ada serangkaian yang harus diungkap. Selain itu, Ari juga mengatakan, bahwa pemerintah daerah harus ikut bertanggung jawab. Alasannya, karena anggaran dan Perda dibahas dan disahkan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan. <br /><br />“Pertama, ini (dugaan pemberian suap) kan bukan inisiatif beliau. Ada serangkaian yang harus diungkapkan dalam persidangan nanti. Ini kan enggak mungkin satu orang pelakunya tetapi ada banyak orang. Dan uang itu atas permintaan oleh Ketua Komisi B DPRD Jatim dan itu diakui Mochamad Basuki alam persidangan,” kata Ari.<br /><br />“Terkait anggaran dan revisi Perda, apakah itu hanya tanggung jawab terdakwa atau Gubernur ikut bertanggung jawab ?,” tanya wartawan ini. <br /><br />“Ia dong. Jajaran pemerintah harus bertangguung jawab. Dinas Peternakan ini kan bukan milik perseorangang milik pemerintah, eksekutif. Saya berharap, apakah itu dari Kejaksaan Tinggi atau KPK, silahkan. Fakta ada yang terungkap dalam persidangan,” jawab Ari<br /><br />Jauh sebelumnya, pada tanggal 23 Juni 2017, Gubernur Jatim Sukarwo, dengan tegas mengatakan kepada wartawan media ini, bahwa kasus yang menyeret 2 Kepala Dinas Provinsi Jatim dalam kasus suap DPRD Jatim, tidak ada kaitannya dengan pengawasan dan perda oleh Komisi B DPRD Jatim. <br /><br />Lalu, siapa yang benar ? apakah pernyataan orang nomor satu di Jatim ini atau, fakta dalam persidangan, dimana terdakwa mengakui, adanya revisi perda No 3 tahun 2012 yang sudah diajukan sebelum dirinya dilantik pada Desember 2016 ?<br /><br />Padah hal, kasus yang menjerat terdakwa Rohayati hingga “diringkus” KPK, terkait pemberian sejumlah uang melalui Rahman Agung, kepada Moh. Ka’bil Mubarok (Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim) sebesar Rp 75 juta dan Moh. Basuki (Ketua Komis B DPRD Jatim) sebesar Rp100 juta, atas pengawasan pelaksaan anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, dan revisi Perda No 3 Tahun 2012. Hingga “melahirkan” adanya kesepakatan, antara Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan komisi B DPRD Jatim mengenai, adanya iuran sebagai kewajiban yang harus dipenuhi selama satu tahun anggaran sebesar Rp 500.000.000, yang sudah disepakati dengan Kepala Dinas Peternakan sebelumnya.<br /><br />Total uang yang akan diterima Komisi B DPRD Jatim dari 10 SKPD (Kepala Dinas) selama tahun 2017 diperikaran sebesar Rp 3,07 milliar<br /><br />Pemberian uang tersebut dilakukan setiap 3 bulan sekali, atau triwulan kepada komisi B DPRD Jatim melalui Moh. Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua dengan maksud, agar komisi B DPRD Jatim dalam melakukan evaluasi triwulan, tidak mempersulit Dinas Peternakan Provinsi Jatim terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 tidak berdampak kepada alokasi anggaran Dinas tahun 2018.<br /><br />Pada sekitar bulan Februari 2017, terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ka’bil Mubarok melalui pesan pendek (SMS), memperkenalkan diri sebagai wakil ketua komisi B DPRD Jatim. Kemudian terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ka’bil Mubarok melalui telepon, adanya komitmen iuran triwulan pertama dari Dinas peternakan untuk komisi B.<br /><br />Pada akhir bulan Maret 2017, terdakwa memanggil sekretaris Dinas Peternakan dan beberapa Kepala Bidang, diantaranya Juliani Poliswari, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner,; Diana Devi, selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan,; Muhammad Cahyono, selaku Kepala Bidang Pembibitan Pakan dan Produksi Peternakan, serta Kusdiarto, selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPTD) Inseminasi Buatan.<br /><br />Dalam rapat tersebut, terdakwa Rohayati meminta agar para Kabid dan kepala UPTD, mengumpulkan uang iuran triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jatim, yang akan diberikan kepada komisi B, yang terkumpul sebesar Rp 75 juta.<br /> </span><br /> <span style="font-size: small;">Pada tanggal 20 Maret 2017, sebelum dilaksanakan rapat dengar pendapat antara Dinas Peternakan dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama APBD Tahun Anggaran 2017 Dinas Peternakan Provinsi Jatim, terdakwa memerintahkan Siti Aisyah, selaku staf terdakwa untuk memberikan amplop berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp 75 juta Kepada Rahman Agung, selaku staf komisi B DPRD Jatim sebagaimana permintaan Moh. Ka’bil Mubarok<br /><br />Setelah pemberian uang tersebut, dilakukan hearing antara Dinas Peternakan dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jatim dan dalam pelaksanaannya, hearing tersebut berjalan lancar, dikarenakan komisi B DPRD Jatim tidak mempermasalahkan pelaksanaan kegiatan triwulan pertama di Dinas Peternakan.<br /><br />Pemberian uang oleh terdakwa Rahayati terhadap Ketua Koamis B DPRD Jatim terkait pula, penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Peternakan.<br /><br />Terdakwa Rohayati selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan, juga mengetahui adanya rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, yang diajukan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, atas inisiatif DPRD Jatim dengan tujuan, agar tidak menghambat Birokrasi dan perizinan investasi ternak sapi dan kerbau betina di Jawa Timur<br /><br />Untuk Menindaklanjuti rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim, sebagai tindak lanjut surat yang pernah dibuat oleh Kepala Dinas Peternakan sebelumnya yaitu, Maskur kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 25 Juli 2016 dan surat yang dibuat oleh Plt. Kepala Dinas Peternakan, Mohamad Samsul kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 26 Oktober 2016 yang intinya, meminta dilaksanakannya revisi terhadap pasal 20 ayat (30), pasal 27 dan pasal 34 sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina.<br /><br />Pada Pebruari 2017, sebagai tindak lanjut dari rencana penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 Dinas Peternakan Jatim, terdakwa Rohayati, Juliani Poliswari, Wemmi Niwamawati, Mitro Nurcahyo dan Fitri Istiana, membuat kajian akademis terkait pembahasan revisi Perda tersebut guna pembahasan dengan pihak komisi B DPRD Jatim.<br /><br />Pada tanggal 6 - 8 Pebruari 2017, diadakan kunjungan kerja komisi B DPRD Jatim dengan Dinas Peternakan ke Komisi VI DPR RI dan Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian (Kemenpan) RI di Jakarta, yang salah satu agendanya adalah, melakukan konsultasi dengan DPR RI dan Dirjen Peternakan Kementan RI terkait, Peraturan Menteri Peternakan Republik Indonesia Nomor 16/Permenpan/PKTJ/440/5/2016 dan Permentan Nomor 49/Permenpan/3.440/10/ 2016 tentang pemasukan ternak Ruminansia besar, dan ke wilayah negara RI.<br /><br />Pada bulan Maret 2017, Juliani Poliswari, melaporkan kepada terdakwa Rohayati, terkait adanya permintaan sejumlah uang oleh komisi B DPRD Timur, untuk pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012. Ternyata, Tidak hanya Juliani Poliswari yang dihubungi oleh Ketua Komis B Moh. Basuki, meliankan terdakwa sendiri, yang menyatakan kepada terdakwa bahwa, “pembahasan revisi Perda harus ada dananya, masa cuma bahas-bahas thok”, dan terdakwa diminta oleh Moh. Basuki, untuk menghubungi dan berkonsultasi dengan Pranaya Yudha, terkait besaran uang yang harus disediakan oleh Dinas Peternakan, agar dilakukan pembahasan revisi Perda tersebut.<br /><br />Pada Tanggal 18 Mei 2017, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dengan mengatakan, bahwa Moh. Basuki beberapa kali menelepon yang  menanyakan, tentang realisasi pemberian uang dari pihak Dinas Peternakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tersebut, kemudian Juliani Poliswari  menjawab, akan mencoba menanyakan terkait besaran jumlah uang yang harus direalisasikan kepada Santoso, salah satu staf Komisi B DPRD Jatim, dan terdakwa akan mendiskusikannya pada saat rapat dengar pendapat atau herring lanjutan dengan pihak komisi B DPRD Jatim.<br /><br />Pada tanggal 22 hingga 23 mei 2017, melakukan kunjungan kerja lanjutkan Ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian di Jakarta, sekaligus diadakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Provinsi Jawa Timur tersebut, di Hotel Grandeur, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta yang dihadiri oleh, seluruh anggota komisi B DPRD Jatim, tenaga ahli dan beberapa orang dari Dinas Peternakan. <br /><br />Sebelum rapat dimulai, terdakwa dipanggil oleh Moh. Basuki dan Pranaya Yudha Mahardika dan menyampaikan kepada terdakwa, “revisi Perda nantinya akan disetujui, namun ini tidak bahas-bahas saja harus ada dananya”, dan Pranaya Yuda  Mahardika menambahkan kepada terdakwa, “Kalau saya nggak apa-apa, ini kan 19 orang beda-beda, mosok membahas thoh gak ono opo-opo ne (Kalau saya nggak apa-apa, ini ka nada 19 orang berda-beda, masa’ membahas aja tidak ada apa-apanaya). Untuk itu, Pranaya Yuda Mahardika, meminta agar terdakwa menyediakan uang sejumlah Rp 200 juta, namun terdakwa hanya menyanggupi dan menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta.<br /><br />Pada tanggal 23 mei 2017, setelah terdakwa mengikuti hearing dengan komisi B DPRD Jatim, perihal revisi Perda Nomor 3 tahun 2012, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dan menyampaikan hasil pembicaraan terdakwa dengan Moh. Basuki dan Pranaya Yuda Mahardika.<br /><br />Pada tanggal 26 Mei 2017, Nurcahyo menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta dengan mengatakan, ini ada uang Rp 50 juta, kurang Rp 50 juta,  serta memerintahkan kepada Nurcahyo, agar meminta sisa kekurangan uang tersebut kepada Juliani Poliswari. Nurcahyo mendapat telepon dari Juliani Poliswari, yang sedang mengikuti Diklat PIM III di Malang mengatakan bahwa, dirinya sudah menitipkan uang Rp 20 juta Kepada Fitri Istiana, sedangkan kekurangan sisanya sebesar Rp 30 juta, ditanggung oleh Nurcahyo dan Fitri Istiana masing-masing sebesar Rp 15 juta.<br />Kemudaian, uang tersebut diserahkan kepada Rahman Agung, sebagaimana petunjuk dari Moh. Basuki kepada terdakwa. <br /> </span><br /> <span style="font-size: small;">Uang sebesar Rp 100.000.000 dimasukan ke dalam amplop coklat dan dengan ditemani oleh Fitri Istiana, menemui Rahman Agung di DPRD, dan menyerahkan uang yang terbungkus dalam amplop warna coklat tersebut kepada Rahman Agung, setelah itu Rahman Agung meletakkan uang tersebut di ruang kerja Moh. Basuki. Kemudain, uang tersebut diserahkan kepada Ninik Sulistyaningsih, untuk dibagikan kepada seluruh anggota komisi B DPRD Jatim. <br /><br />Terdakwa pun dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAP.  (Redaksi) </span>

News Tipikor Terdakwa Rohayati Sipenyuap DPRD Jatim Dituntut Ringan

#PH terdakwa : Tentang Perda, Gubernur Jatim harus ikut bertanggung jawab#  berita korupsi .co – Lagi-lagi alasan jadi JC (Justice Call...

»

ICW : HAKIM TERTANGKAP LAGI, PENGADILAN DARURAT KORUPSI

<span style="font-size: large;"><b><i>#Pada era Hatta Ali, sudah 25 orang Hakim dan aparat pengadilan yang dijerat KPK#</i></b></span><br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><b><i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtXjEce-V59WXyI98DiorCh2EDIxlygcvw2YYOOzG5_qDAWoyBXXoqjWask_WSFTNbdMiQnA8B7sLHi-pqP-AfkENJXHexLGj-3om4ubyQpri4dKMWJftfQFyazZROXOHnUY37hLkHM1o/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="553" data-original-width="781" height="453" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtXjEce-V59WXyI98DiorCh2EDIxlygcvw2YYOOzG5_qDAWoyBXXoqjWask_WSFTNbdMiQnA8B7sLHi-pqP-AfkENJXHexLGj-3om4ubyQpri4dKMWJftfQFyazZROXOHnUY37hLkHM1o/s640/ICW+-+Copy.jpg" width="640" /></a></i></b></span></div> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Jumat, 6 Oktober 2017 lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang Hakim (Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono) dan seorang Anggota Komisi XI DPR RI (Aditya Anugerah Moha) karena diduga melakukan transaksi suap-menyuap. <br /><br />Transaksi suap menyuap yang dilakukan oleh keduanya dilakukan untuk mempengaruhi hakim agar tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam perkara korupsi yang melibatkan Bupati Bolaang Mongondow, serta mempengaruhi putusan banding atas kasus korupsi tunjangan pendapatan aparat pemerintah desa (TPAPD) Kab. Bolaang Mongondow.<br /><br />Terbongkarnya kasus korupsi ini tentu menambah panjang daftar nama hakim yang tertangkap melakukan korupsi. Sebelumnya, tepat satu bulan yang lalu (6 September 2017) KPK melakukan OTT terhadap Hakim Dewi Suryana yang merupakan hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Bengkulu.<br /><br />Dalam catatan ICW sejak Hatta Ali dilantik menjadi Ketua Mahkamah Agung (sejak Maret 2012 hingga Oktober 2017) setidaknya sudah ada 25 orang hakim dan aparat pengadilan (non hakim) yang tersandung kasus korupsi dan sebagian besar terjerat OTT KPK. Mereka terdiri dari 10 orang hakim dan 15 pegawai pengadilan atau Mahkamah Agung (Daftar nama terlampir).<br /><br />Banyaknya hakim dan pegawai pengadilan yang ditangkap KPK mengindikasikan bahwa pengadilan atau cabang kekuasaan yudikatif sedang dalam kondisi darurat korupsi. Lembaga Pengadilan memiliki potensi korupsi yang sangat besar, dan bahwa belum ada reformasi yang signifikan yang dilakukan di lingkungan Mahkamah Agung khususnya di bawah kepemimpinan Hatta Ali.<br /><br />Potensi korupsi yang sangat besar itu juga dilihat dari besarnya struktur organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung. Maka bukan hal yang mustahil, masih banyak oknum hakim dan petugas pengadilan yang korup namun belum tersentuh oleh KPK atau penegak hukum lainnya. <br /><br />Selain itu, potensi tersebut juga diperbesar dengan lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial. Sehingga peluang terjadinya korupsi di tubuh pengadilan semakin terbuka lebar. Adalah hal yang lumrah jika menilai hakim yang telah ditangkap oleh KPK hanya sedang bernasib buruk. Namun tidak memberikan efek penjeraan bagi oknum nakal di pengadilan.<br /><br />Meskipun Mahkamah Agung telah memberlakukan Perma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, namun tetap belum mampu melakukan pengawasan yang efektif terhadap hakim dan petugas pengadilan. <br /><br />Justru, Ketua Pengadilan yang dibebani tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap bawahan. Dalam perkara korupsi yang menimpa Hakim Sudiwardono, ia sebagai Ketua PT Manado justru yang melakukan pelanggaran dan menerima suap. Sehingga sulit secara nalar untuk menjustifikasi pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan tetapi justru Ketua Pengadilan lah yang menjadi oknum nakal di pengadilan. Oleh karenanya sebagai atasan dari Hakim Sudiwardono harus ada pimpinan MA yang bertanggung jawab atas kejadian yang memalukan ini.<br /><br />Karena kondisi pengadilan yang darurat, maka perlu ada langkah luar biasa untuk membersihkan praktek mafia hukum di Pengadilan dan sekaligus mengembalikan citra pengadilan dimata publik. Selain membuka ruang bagi KPK untuk terus melakukan penindakan - menangkap hakim dan aparat Pengadilan yang korup, sebagai langkah pencegahan maka Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi dalam melihat dan memetakan potensi korupsi di tubuh pengadilan. Selain itu juga perlu melakukan evaluasi terhadap implemenyasi Perma No. 8 Tahun 2016 tersebut. Apakah Perma tersebut efektif dalam mengatasi persoalan korupsi yang dilakukan oleh hakim dan aparat pengadilan.<br /><br />Upaya lain yang perlu dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah melakukan penilaian ulang terhadap seluruh Ketua Pengadilan sebagai ujung tombak pengawasan di pengadilan. Memastikan bahwa Ketua Pengadilan merupakan sosok yang berintegritas dan tidak pernah memiliki persoalan di masa lalu adalah hal penting untuk menjamin Perma 8 Tahun 2016 dapat secara efektif berjalan. Tanpa adanya kesepahaman dan keterbukaan dari Mahkamah Agung tentu perkara korupsi yang melibatkan hakim akan terus terjadi berulang.<br /><br />Karenanya, kami mendorong Mahkamah Agung untuk: 1.mengevaluasi pelaksanaan Perma 8 Tahun 2016 dengan cara melakukan evaluasi terhadap Ketua Pengadilan Negeri / Banding untuk memastikan integritas, kualitas, dan kemampuan yang bersangkutan dalam melaksanakan Perma tersebut.<br /><br />2. Menerapkan dengan tegas dan konsisten, Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/XI/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, terhadap oknum-oknum Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang diduga terlibat dalam perkara pidana, khususnya korupsi<br /><br />3. Bersama KPK dan KY melakukan pemetaan terhadap ruang potensi terjadinya korupsi di lembaga pengadilan. Pemetaan dilakukan agar dapat dijadikan rujukan pembentukan kebijakan pembinaan dan pengawasan.<br /><br />4. Bersama KPK dan KY merumuskan kurikulum pembinaan yang ditujukan khusus untuk meningkatkan integritas aparat pengadilan dan secara berkala melakukan assesment kepada hakim dan aparat pengadilan.<br /><br />Selain itu, sebaiknya Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pengadilan untuk dijadikan masukan dan kebijakan dalam RUU Jabatan Hakim.<br /><br /><br /> <br /> Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)<br />              Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan

Regional Tipikor ICW : HAKIM TERTANGKAP LAGI, PENGADILAN DARURAT KORUPSI

#Pada era Hatta Ali, sudah 25 orang Hakim dan aparat pengadilan yang dijerat KPK# Jakarta, berita korupsi .co - Jumat, 6 Oktober 2017 ...

»

OTT Suap, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Segera Diadili

<span style="color: red;"><i><b><span style="font-size: large;">#Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, biasanya menyeret seseorang karena dugaan Korupsi, kali ini Dia yang akan diadili karena Korupsi “Suap”#</span></b></i></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><i><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv9GoBRU282PWJNTNV9kE1_PNhIIBY7_7MZB3UMpHfUoFJs5XiyuXn1dcQowzBeeEZvjXfYRyo4frDUB7OkWZW3i1oxyUWRkRBXSj9P8VwlYYZb4JZacMr5mVC7J8FKVrWTZ3AF2_x2RM/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv9GoBRU282PWJNTNV9kE1_PNhIIBY7_7MZB3UMpHfUoFJs5XiyuXn1dcQowzBeeEZvjXfYRyo4frDUB7OkWZW3i1oxyUWRkRBXSj9P8VwlYYZb4JZacMr5mVC7J8FKVrWTZ3AF2_x2RM/s640/page.jpg" width="640" /></a></b></i></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Bagaikan roda berputar ! Perumpaan ini sering terucap dan terdengar di masyarakat, dan kali ini sepertinya menjadi salah satu kenyataan dalam kasus yang menyeret tersangka Rudi Indra Prasetya selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Jawa Timur.<br /> <br /> Sebab Rudi Indra Prasetya, sebagai Jaksa senior apalagi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negari Pamekasan, sudah terbiasa menandatangani atau memerintahkan anak buanya untuk membuat surat dakwaan terhadap seseorang tersangka yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukumnya. <br /> <br /> Namun kali ini, “roda itu pun kini sudah berputar”. Ia harus duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai terdakwa, mendengarkan Jaksa  yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakaan terhadap dirinya.<br /> <br /> Karena tak lama lagi, tersangka Rudi Indra Prasetya bersama 3 tersangka lainnya akan diadili setelah KPK melimpahkan berkas perkaranaya ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Seperti yang disampaikan Humas dan Panmud Pengadilan Tipikor, pada Selasa, 10 Oktober 2017.<br /> <br /> “Berkas peranya sudah masuk. Ada empat tersangka/terdakwa dengan 2 berkas perkara, Berkasnya sudah di bawa ke Arjuna (ke PN Surabaya.red),” kata Humas  Pengadilan Tipikor, DR. Lufsiana.<br /> <br /> “Ia benar, tapi masih menunggu penunjukan  Majelis Hakim dan jadwal sidang dari KPN (Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.red),” ucap Panmud Pengadilan Tipikor, Akhmmat Nur.<br /> <br /> Rudi Indra Prasetya, “diringkus” KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di rumah dinasnya bersama Sutjipto Utomo (Kepala Inspektorat Pamekasan), Noer Solehhoddin (Kabag Administrasi Inspektur Pamekasan), dan seorang sopir pribadinya, pada Rabu, 2 Agustus 2017 sekira pukul 07.14 sehari setelah kedatangan Kepala Kejaksaan Agung Ke Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur.<br /> <br /> OTT yang dilakukan KPK terhadap orang Nomor 1 (satu) di Kejari Pamekasan ini, terkait dugaan menerima uang suap dari Agus Mulyadi selaku Kepala Desa Dassok dan Noer Solehhodin melalui Sutjipto Utomo kepada Rudy Indra Prasetya di rumah dinasnyat. Dari lokasi, tim KPK mengamankan barang bukti (BB) berupa uang pecahan Rp 100 ribu yang dibungkus dalam kantong plastik.<br /> <br /> Pemberian uang suap oleh Kades Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan ke Kajari Pamekasan, terkait penanganan kasus dugaan penyimpangan dana desa dalam proyek senilai Rp 100 juta atas laporan salah satu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ke Kejari Pamekasan yang sedang melakukan pengumpulan bukti serta keterangan (Pulbaket).<br /> <br /> Karena takut dijadikan sebagai tersangka, Kades Dassok pun berkoodinasi dengan Sutjipto Utomo selaku Kepala Inspektorat Pamekasan dan Noer Solehhoddin (Kabag Administrasi Inspoktorat). Sekaligus menjadi perantara suap antara Kades Dassok ke Kajari Pamekasan atas anjuran Bupati Pamekasan, Achmad Syafii.<br /> <br /> Dari Operasi Tangkap Tangan ini, berdasar informasi KPK mengamankan 10 orang, diantaranya Sutjipto Utomo, Rudy Indra Prasetya, Noer Solehhoddin, dan seorang sopir di rumah dinas Kajari (tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 07.14 WIB), Sugeng (Kasi Intel Kejari Pamekasan), dan Eka Hermawan, selaku Kasipidsus Kejari Pamekasan (jam 7.49 WIB), Agus Mulyadi di rumahnya di Desa Dassok (Pukul 08.55 WIB), M Ridwan, selaku Ketua Persatuan Kepala Desa (jam 8.55 WIB), Indra Permana, selaku staf Kejari (jam 9.00 WIB) dan Achmad Syafii di Pendopo Kabupaten Pamekasan (jam 11.30 WIB).  (Redaksi)

News Tipikor OTT Suap, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Segera Diadili

#Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, biasanya menyeret seseorang karena dugaan Korupsi, kali ini Dia yang akan diadili karena Korupsi “Sua...

»