BERITAKORUPSI.CO

ICW Menilai, Putusan Praperadilan SN Sarat Kejanggalan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggEOUZHe2yJFqxMVJqznI9Yx4bgS4jnlgOe9lHSfPyNLXjqYMOninixVGnMLkKLIDeYitPU5TdEYLnxaI1z9ufzorIMZGeHxCspuM-XDCrTp3uihyphenhyphen4ghojEqfwghdoqOR5zErBMUSx5yQ/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="553" data-original-width="781" height="226" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggEOUZHe2yJFqxMVJqznI9Yx4bgS4jnlgOe9lHSfPyNLXjqYMOninixVGnMLkKLIDeYitPU5TdEYLnxaI1z9ufzorIMZGeHxCspuM-XDCrTp3uihyphenhyphen4ghojEqfwghdoqOR5zErBMUSx5yQ/s320/ICW+-+Copy.jpg" width="320" /></a></div>
 
 
 
<div style="text-align: justify;">
</div>
Jakarta, beritakorupsi.co - Sesuai perkiraan, praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto dikabulkan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar. Perkiraan ini bukan tanpa dasar, karena sepanjang proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto, ICW mencatat ada 6 (enam) kejanggalan proses yang dilakukan oleh hakim. Kejanggalan-kejanggalan tersebut adalah: 1.Hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan SN dalam korupsi KTP-El; 2.Hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK; 3.Hakim menolak eksepsi KPK; 4.Hakim mengabaikan permohonan Intervensi dengan alasan gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara; 5.Hakim bertanya kepada Ahli KPK tentang sifat adhoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan; dan 6.Laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus dijadikan bukti Praperadilan Keenam kejanggalan tersebut adalah penanda awal akan adanya kemungkinan permohonan praperadilan SN akan dikabulkan oleh Hakim Cepi Iskandar, sebelum akhirnya putusan itu dibacakan di hadapan sidang pada Jumat, 29 September 2017. Salah satu dalil Hakim Cepi Iskandar yang paling kontroversial dalam putusan praperadilan ini adalah, bahwa alat bukti untuk tersangka sebelumnya tidak bisa dipakai lagi untuk menetapkan tersangka lain. Dengan dalil tersebut, artinya Hakim Cepi Iskandar mendelegitimasi Putusan Majelis Hakim yang memutus perkara KTP-El dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, yang notabenenya sudah berkekuatan hukum tetap. Padahal, putusan dikeluarkan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim, dan skema tersebut merupakan hal yang biasa dalam proses beracara di persidangan. Selain kejanggalan-kejanggalan di atas, dikabulkannya permohonan praperadilan ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas, termasuk dengan proses yang berjalan pada Pansus Angket KPK di DPR RI. Putusan praperadilan ini dikhawatirkan akan menjadi dasar bagi Pansus Angket untuk mengeluarkan rekomendasi yang bukan saja kontra-produktif dengan upaya pemberantasan korupsi, tapi juga melemahkan KPK. Terlepas dari legalitas perpanjangan masa kerja Pansus Angket KPK, bukan tidak mungkin rekomendasi yang akan dikeluarkan nanti dilakukan juga berdasarkan hasil putusan praperadilan ini. Mengutip pernyataan Ahmad Doli Kurnia Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), ada dugaan bahwa putusan SN sudah dikondisikan sejak sebelum putusan dibacakan hari ini. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan RUU Jabatan Hakim yang sedang dibahas di Komisi III DPR RI, dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu pihak yang paling berkepentingan dengan hal tersebut, juga dari dugaan pertemuan SN dengan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali. Besar dugaan bahwa putusan praperadilan ini tidak dikeluarkan berdasarkan pertimbangan yang tepat dan sarat akan dugaan adanya intervensi pihak lain yang membuat hakim tidak imparsial dan tidak independen dalam memutus. Untuk itu, ICW mendesak agar: 1.  Komisi Yudisial menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah masuk terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar dalam proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto 2.  Mahkamah Agung mengambil langkah konkrit dengan melakukan eksaminasi putusan praperadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar, dan mengambil langkah tegas manakala ditemukan dugaan penyelewengan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan 3.  KPK harus kembali menetapkan SN sebagai tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru. Selain itu, manakala SN sudah kembali ditetapkan sebagai tersangka, KPK harus bergerak lebih cepat dengan melakukan penahanan dan pelimpahan perkara ke persidangan, manakala sudah ada bukti-bukti yang cukup. Sumber  : ICW (Indonesia Corruption Watch)

Regional ICW Menilai, Putusan Praperadilan SN Sarat Kejanggalan

Jakarta, berita korupsi .co - Sesuai perkiraan, praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto dikabulkan oleh Hakim Tunggal Cepi Is...

Terjaring OTT, Pejabat Dinas Pertanian Kab. Nganjuk Ditangkap

10.08 beritakorupsi 0

#Kabid Hortikultura Dinas Pertanian Nganjuk, Totok dan Besta, Pemilik UD Puspa Agro Sejati Ditangkap Polda Jatim# 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhFLeZvAjqMx0bZgam7WMhNnbXRMcm60toF5EcnLMs6jSr1fnLsxeeV9miUDVaF2wLSg_b9PtQcGu9X5Vq2KlPr8vFbnuqPYoiMqonQvAZbTd8qRPAHV9EQGAtbpsyYxxwncSqxObY_uc/s1600/IMG-20170930-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="983" data-original-width="720" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhFLeZvAjqMx0bZgam7WMhNnbXRMcm60toF5EcnLMs6jSr1fnLsxeeV9miUDVaF2wLSg_b9PtQcGu9X5Vq2KlPr8vFbnuqPYoiMqonQvAZbTd8qRPAHV9EQGAtbpsyYxxwncSqxObY_uc/s1600/IMG-20170930-WA0000.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Besta (baju batik) dan Totok (kaos) Foto.Qsm</td></tr>
</tbody></table>
 
beritakorupsi.co – Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jawa Timur Khususnya, Ibarat Peribahasa mati Satu tumbuh Seribu. 
 
Belum genap 1 bulan KPK melakukan OTT di Kota Batu, Malang dan mengamankan Wali Kota Eddy Rumpoko serta 2 dari pihak swasta, OTT kali ini terjadi di Kabupaten Nganjuk. 
 
Berdasar informasi yang diperoleh beritakoripsi.co, Polda Jatim melakukan OTT terhadap pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, yaitu ‘Totok’, selaku Kepala Bidang (Kabid) Hortikultura dan ‘Besta’ pemilik usaha UD Puspa Agro Sejati di Warung Zamzam Jl. Raya Kediri –Nganjuk, pada Jumat, 29 September 2017 sekira pukul 15.30 WIB. 
 
Petugas gabungan Intelkam dan Reskrimsus Polda Jatim yang terdiri dari Unit 4 Subdit 4 Ditintelkan sebanyak 2 personil dan Subdit Tipikor Reskrimsus 6 personil, langsung mengamankan Totok dan Besta bersama dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 100 juta dalam tas berwarna hitam, 1 unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AG 1105 PH dan Satu unit mobil Honda City nopol AE 1792 FN. 
 
Selanjutnya, sekitar pukul 16.30 WIB, Tim gabungan Polda Jatim langsung melakukan penggeledahan ke kantor  Dinas Pertanian Kab. Nganjuk di Jl. Anjuk Ladang Nganjuk. Dan pukul 16.45 WIB, Keduanya bersama barang bukti langsung dibawa ke Polda Jatim untuk  dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 
 
Totok di dugaan menerima suap gratifikasi dari Besta, pemilik UD Puspa Agro Sejati terkait pelaksanaan proyek Pengadaan Benih Pokok dan Sebar Bawang Merah Kab. Nganjuk Tahun 2017 dengan nilai proyek Rp 6 milyar 
 
“Saat ini Keduanya dan BB (barang bukti) sedang dalam perjalanan menuju Polda Jatim,” kata sumber kepada beritakorupsi.co. 
 
Informasi tersebut dibenarkan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Frans Barung Mangera, saat dihubungi wartawan media ini. “Ia benar,” kata Frans.  (Redaksi)

Tipikor Terjaring OTT, Pejabat Dinas Pertanian Kab. Nganjuk Ditangkap

#Kabid Hortikultura Dinas Pertanian Nganjuk, Totok dan Besta, Pemilik UD Puspa Agro Sejati Ditangkap Polda Jatim# Besta (baju batik) dan...

6 Kejanggalan Praperadilan Setya Novanto

04.06 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDV9tFJXuN_E4b3IYUg1TQ5G2qorEk8KnR_9oxPqCQFKSj0UgtYR99oHuuiXzM4fuY7h3ktPWvx1j-ou8FDVkqdmBrdNcGWShmKgZF79oi5Kp_aTHewbUraSqtmsKZmiUl-zZM7NaZFm8/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1087" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDV9tFJXuN_E4b3IYUg1TQ5G2qorEk8KnR_9oxPqCQFKSj0UgtYR99oHuuiXzM4fuY7h3ktPWvx1j-ou8FDVkqdmBrdNcGWShmKgZF79oi5Kp_aTHewbUraSqtmsKZmiUl-zZM7NaZFm8/s640/ICW.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Jakarta, beritakorupsi.co - Putusan praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto, akan dikeluarkan hari ini Jumat, 29 September 2017. Selama proses persidangan praperadilan yang dimulai pada 12 September 2017, KPK sudah dengan kooperatif menghadirkan 193 bukti untuk menguatkan dasar penetapan SN sebagai tersangka, serta ahli-ahli baik di bidang hukum maupun teknologi informasi dalam persidangan. Namun demikian, publik harus mengantisipasi kemungkinan besar dikabulkannya permohonan tersebut oleh Hakim Tunggal, Cepi Iskandar. Hal ini bukan tanpa dasar, karena berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh ICW, paling tidak ada 6 (enam) kejanggalan dari seluruh proses persidangan yang berlangsung selama satu pekan ini. Keenam kejanggalan tersebut adalah, 1.Hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan SN dalam korupsi KTP-El. Pada sidang praperadilan Rabu, 27 September 2017, Hakim menolak memutar rekaman KPK sebagai bukti keterlibatan SN dalam korupsi KTP-El. Penolakan ini sangat janggal, karena Hakim berpandangan bahwa pemutaran rekaman tersebut sudah masuk pokok perkara, padahal rekaman pembicaraan tersebut adalah salah satu bukti yang menunjukkan keterlibatan SN dalam perkara korupsi KTP-El. Dengan dasar rekaman tersebut, KPK menetapkannya sebagai salah satu bukti –yang dibarengi dengan 193 bukti lainnya-, untuk menetapkan SN sebagai tersangka. Di sisi lain, Hakim Cepi Iskandar justru membuka ruang pengujian materi perkara dengan menolak eksepsi KPK terkait dengan pembuktian keterpenuhan unsur pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yang menjadi salah satu dalil permohonan praperadilan SN. Padahal, pembuktian keterpenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sudah masuk pada pembuktian pokok perkara, dan tidak sepatutnya disidangkan lewat mekanisme praperadilan. 2. Hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK. Pada 27 September 2017, Hakim Cepi Iskandar menolak Ahli Teknologi Informasi Universitas Indonesia, Bob Hardian Syahbudin sebagai ahli dalam persidangan praperadilan. Alasan Hakim Cepi menolak kehadiran Bob Hardian sebagai ahli adalah, karena materi yang disampaikan pada persidangan sudah masuk pokok perkara pembuktian korupsi KTP-El. Di saat yang sama, Bob Hardian sudah memberikan keterangan tertulis pada proses penyidikan korupsi KTP-El. Ahli dihadirkan untuk memberi kesaksian terkait dengan temuannya dalam evaluasi sistem teknologi informasi KTP-El. Namun, hakim menolak kehadiran Bob Hardian sebagai ahli, dan dengan demikian menunda pemberian keterangannya. 3. Hakim menolak eksepsi KPK. Hakim Cepi Iskandar menolak eksepsi KPK yang disampaikan pada 22 September 2017. Dalam eksepsinya, KPK menyampaikan 2 (dua) hal yang menjadi keberatannya yaitu terkait status penyelidik dan penyidik independen KPK dan dalil permohonan SN yang sudah memasuki substansi pokok perkara. Keabsahan dan konstitusionalitas penyelidik dan penyidik independen KPK sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim, padahal putusan tersebut mengikat sebagai norma hukum atas peraturan perundang-undangannya yang diuji materilkan. Selain itu, Hakim Cepi Iskandar juga mengabaikan keterangan KPK yang menyebutkan bahwa dalil permohonan SN sudah masuk dalam pokok perkara. SN menguji keabsahan alat-alat bukti yang dijadikan dasar untuk menjeratnya sebagai tersangka dugaan korupsi, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Logika yang sama tidak muncul ketika KPK mengajukan permohonan untuk memperdengarkan rekaman pembicaraan, yang menguatkan dalil keabsahan penetapan SN sebagai tersangka. 4. Hakim abaikan permohonan Intervensi dengan alasan, gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara. Dalam sidang praperadilan 22 September 2017, Hakim Tunggal Cepi Iskandar mengabaikan permohonan intervensi yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Organisasi Advokat Indonesia (OAI). Pengabaian tersebut dilakukan dengan alasan gugatan dari para pemohon intervensi belum terdaftar dalam sistem informasi pencatatan perkara. Keterangan tersebut sungguh janggal, karena berdasarkan penelusuran, MAKI sudah mendaftarkan gugatan sebagai pemohon intervensi sejak 6 September 2017. Gugatan intervensi tersebut sejatinya menguatkan posisi KPK, namun akhirnya tidak diperhitungkan oleh Hakim, padahal permohonan sudah didaftarkan sebelum sidang pertama dilakukan pada 12 September 2017. 5. Hakim bertanya kepada Ahli KPK tentang sifat adhoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan. Dalam mendengar keterangan dari ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari, Hakim bertanya mengenai sifat adhoc lembaga KPK, padahal tidak ada materi sidang praperadilan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pertanyaan ini jelas tidak pada tempatnya, sehingga motivasi Hakim Cepi Iskandar ketika mengajukan pertanyaan tersebut, patut dipertanyakan. 6. Laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus dijadikan bukti Praperadilan. Kuasa Hukum SN membawa sejumlah bukti, yang salah satunya adalah LHP BPK Nomor 115/HP/XIV/12/2013 atau LHKP KPK 115, yang pada intinya menjabarkan kinerja KPK selama 10 tahun ke belakang. Dokumen ini diduga diperoleh tanpa melalui mekanisme yang sah, karena dokumen tersebut diduga diperoleh dari Pansus Angket KPK, bukan dari lembaga resmi yang seharusnya mengeluarkan, yaitu BPK  </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Sumber  : ICW (Indonesia Corruption Watch)</div>

Regional 6 Kejanggalan Praperadilan Setya Novanto

Jakarta, berita korupsi .co - Putusan praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto, akan dikeluarkan hari ini Jumat, 29 September 2017...

Pemkab Samosir Bangun Jalan Menuju Objek Wisata Water Fall

03.41 beritakorupsi 0

Pemerintahan Pemkab Samosir Bangun Jalan Menuju Objek Wisata Water Fall

Bupati Samosir, Rapidin (tengah) saat meninjau pembangunan jalan Pangururan, berita korupsi .co – Pemerintah Kabupaten Samosir, Suma...

Kasi Pidum Kejari Situbondo OTT SPBU Nakal

03.38 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj60_r-lGfjcArDK7-dxdBMVoTGfksSC-X4emel4ehTdHdGD-_b9q0jrYYrjiCnsCTgcKA-whRIbdfHJNvF9umVmuQdgkyga2R9W_k4tuwgsIwlzvdhPEGXmK620KeCoygCdATByvKrvwI/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj60_r-lGfjcArDK7-dxdBMVoTGfksSC-X4emel4ehTdHdGD-_b9q0jrYYrjiCnsCTgcKA-whRIbdfHJNvF9umVmuQdgkyga2R9W_k4tuwgsIwlzvdhPEGXmK620KeCoygCdATByvKrvwI/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali terjadi di wilah hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo, Jawa Timur, pada Rabu, 27 September 2017. OTT yang terjadi kali ini, memang bukan mengenai kasus suap menyuap antara swasta dengan pejabat, melainkan terhadap petugas stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) KPRI Guru-guru Raung yang terletak di Ds Landangan, Kec Kapongan, Kabupaten Situbondo.yang berbuat nakal yang Operasi OTT itu langsung dipimpin oleh Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Situbondo, Bagus Adi Saputro. Seperti yang disampaikan Bagus Adi Saputro kepada wartawan media ini melalui sambungan telepon selulernya, pada Kamis, 28 September 2017. Bagus menjelaskan, sebelum melakukan OTT atau penggrebekan terhadap SPBU nakal itu, pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat. Kemudian, Bagus pun melakukan pengintaian di lokasi sejak pagi hingga siang hari, yang menemukan beberapa sepeda motor yang sidah dimodifikasi berlalu lalang Setelah diamati sejak pagi hingga siang hari, Bagus memperhatikan, banyaknya sepeda motor yang sudah dimodifikasi keluar masuk SPBU dengan membawa jirigen yang langsung dilayani oleh petugas SPBU. “Awalnya ada informasi dari masyarakat, bahwa di SPBU itu sering terjadi pembelian BBM dengan menggunakan jirigen, lalu dijual keluar Situbondo. Kemudian kita lokasi. Setelah kita amati sejak pagi hingga siang hari, banyak sepeda motor yang sudah dimodif (modifikasi) keluar masuk SPBU dengan membawa jirigen yang langsung dilayani oleh petugas SPBU dengan mengisi BBM jenis Premium dan Solar bersubsidi, kemudian tak jauh dari SPBU tersebut dilakukan pemindahan dengan cara diselang ke puluhan jerigen,” kata Bagus.  </div>
<div style="text-align: justify;">
Bagus menjelaskan, saat melakukan penggrebekan, beberapa orang sempat terlihat  kebingungan dan bahkan ada yang mencoba melarikan diri. “Saat kita melakukan penggrebekan, beberapa orang sempat terlihat kebingungan dan bahkan ada yang mencoba melarikan diri. Kejaksaan banyak menerima laporan masyarakat dan sudah lama memang kita mencium adanya permainan kotor petugas SPBU yang ada di wilayah situbondo,” ungkap Bagus. “Dari data SPBU yang kita minta,SPBU KPRI Raung ini mendapat jatah BBM jenis Premium sebanyak 8.000 Liter perhari. Secara logika, tidak mungkin Satu SPBU bisa menjual 8.000 Liter perhari, pasti ada kebocoran atau penjualan secara illegal. Setelah kita tanya kepada pembeli, ternyata pembeli yang memakai jerigen, ternyata mereka itu orang Prajekan dan Cerme membeli BBM di SPBU Kapongan tanpa surat keterangan dari manapun,” lanjut Bagus. Dalam waktu dekat, lanjut Bagus,  akan meminta data keseluruhan SPBU yang ada diseluruh Situbondo untuk dicocokan dengan data Pertamina. “Harusnya Pertamina memantau setiap SPBU. Dan bila ditemukan pelanggaran seperti ini, harus segera ditindak, karena warga Bondowoso yang membeli BBM  ke Situbondo dengan menggunakan kendaraan yang dimodifikasi serta menggunakan jerigen, jelas itu sebuah pelanggaran,” ujarnya tegas, Saat ditanya kemudian, terkait barang bukti (BB) dalam hasil OTT yang dilakukannya, Kasi Pidum Kejari Situbondo ini mengatakan, masih dilakukan penghitungan oleh Polres Situbondo. “Kasus ini masuk Pidum (Pidana Umum), jadi kita serahkan ke Polres. Ada beberapa orang yang kita amankan dan BB (barang bukti)-nya masih dilakukan penghitungan oleh Polres,” pungkasnya. Apa yang dilakukan oleh Bagus Adi Saputro selaku Kasi Pidum Kejari Situbondo ini sesuai pula dengan namanya, dan menjadi contoh bagi Kejari di Jawa Timur, umumnya di Indonesia. Tidak hanya menerima berkas dari pihak Kepolisian, melainkan melakukan aksi seperti yang dilakukan oleh Bagus.  (Redaksi)</div>

Pidana Kasi Pidum Kejari Situbondo OTT SPBU Nakal

berita korupsi .co – Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali terjadi di wilah hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo, Jawa Timur, pada ...

Terpidana Abd. Manaf Sipenyuap Jaksa Kembali Diadili

03.35 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRTDwf3DlOCrPwOOEeK3rADoLiHbNYWR59DFa3-xkjeAzJoUxMuq9_OE2lgp17XTcUXA64HqaDyAyWWaKaS6AjTfZV36yRuVF2yKvy-y__yMpKwfp_vsAzyfwA1mZwsVz0BCQZGS0OqVs/s1600/Terpidana+Abdul+Manan+saat+berada+diruang+tahanan+Pengadilan+Tipikor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRTDwf3DlOCrPwOOEeK3rADoLiHbNYWR59DFa3-xkjeAzJoUxMuq9_OE2lgp17XTcUXA64HqaDyAyWWaKaS6AjTfZV36yRuVF2yKvy-y__yMpKwfp_vsAzyfwA1mZwsVz0BCQZGS0OqVs/s640/Terpidana+Abdul+Manan+saat+berada+diruang+tahanan+Pengadilan+Tipikor.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Abdul Manan (kaca mata) saat berada diruang tahanan Pengadilan Tipikor</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Sudah jatuh tertimpa tangga ! Barangkali peribahasa inilah yang dialami oleh terpidana Abdul Manaf, si penyuap oknum Jaksa Kejati Jatim Ahmat Fazi, pada Rabu, 23 Nopember 2016 lalu.<div style="text-align: justify;">
 
Saat itu, Tim Saber Pungli Kejati Jatim, mengamankan Ahmad Fauzi seuasi mengikuti sidang praperadilan yang dimohonkan Dahlan Iskan dalam kasus dugaan Korupsi penjualan asset daerah PT PWU. 
 
Dalam penangkapan itu, barang bukti yang berhasil diamankan Tim Saber Pungli dari kos si Jaksa Nakal itu di Rainbow kamar 306 Jalan Ketintang Surabaya, berupa Uang sebesar Rp 1,5 M yang terdiri dari pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 terbungkus dalam kardus. 
 
Uang sebanyak itu adalah pemberian Abdul Manaf, agar tidak dijadikan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Jatim, dimana Ahmad Fauzi adalah salah satu Jaksa penyidik, terkait kasus dugaan korupsi Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Kalimook Sumenep, Timur. 
 
 Dalam kasus dugaan Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep yang sedang ditangani oleh Kejari Sumenep dan Kejati Jatim, Abdul Manaf adalah sebagai pembeli. Penyidik memiliki bukti keterlibatan Manaf, salah satunya bukti transfer uang yang nilainya ratusan juta ke Wahyu Sudjoko, sebagai biaya pengurusan Sertifikat. 
 
Sebelumnya, dalam kasus ini penyidik sudah menetapkan Wahyu Sudjoko, kepala seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep dan Kepala Desa (Kades) Kalimook Kabupaten Sumenep, Murhaimin menjadi tersangka. Murhaimin dianggap berperan membantu Wahyu Sudjoko, dengan cara meminjam 14 KTP milik warga pemegang hak atas tanah tersebut, dengan alasan akan mendapatkan bantuan berupa mesin traktor. Namun ternyata dipakai untuk mengurus  Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah milik 14 warga ke BPN. 
 
Karena takut dijadikan tersangka, Abdul Manaf kemudian meminta bantuan kepada Abdullah, salah satu staf tata usaha bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) sebagai perantara ke Ahmad Fauzi. 
 
Abdul Manaf menyatakan kepada Abdullah, siap memberikan uang Rp 750 juta. Tapi  yang diminta Jakasa Nakal itu justru senilai 2 milliar yang disampaikannya melalui Abdullah. Namun Ambul Manaf hanya mampu memenuhi sebesar Rp 1,5 miliar. Lalu uang itu pun diantarkan Ambul Manaf ke Kejati dan menaruhnya di mobil Ahmad Fauzi. 
 
Keterangan tersebut dibeberkan langsung oleh Abdul di persidangan saat pemeriksaan terdakwa, pada Selasa, 11 Januari 2017. 
 
Dalam kasus Koruspi Operasi Tangkap Tangan ini, keduanya pun sama-sama diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. JPU menuntut pidana penjara kepada Abdul Manaf dan Ahmad Fauzi, masing-masing 2 tahun. Abdul Manaf dijerat dengan pasal 5 ayat (2) atau pasal 5 ayat (1) huruf a UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Ahmad Fauzi dijerat pasal pasal 11 atau 12 huruf a UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
 
Namun oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Wiwin Arodawanti, menghukum Keduanya jauh lebih berat dari tuntutan JPU. Abdul Manaf divonis pidana penjara selama 3 tahun dan si Jaksa Nakal dipidana penjara selama 4 tahun. Abdul manaf menerima putusan Majelis Hakim, sementara Ahmad Fauzi banding. 
 
Saat ini, Abdul Manaf yang berstatus narapidana itu, kembali diseret oleh JPU dari Kejati Jatim untuk diadili di Pengadilan Tipikor, dalam kasus suap terhadap Wahyu Sudjoko, kepala seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep. 
 
Terpidana yang juga sebagai terdakwa, dalam surat dakwaan Jaksa dijerat dengan dengan pasal 5 ayat (2) atau pasal 5 ayat (1) huruf a UU Korupsi. 
 
Pada hal, kasus yang menyeret terpidana Abdul Manaf pun, karena adanya kasus dugaan Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep yang ditangani oleh Kejari Sumenep dan Kejati Jatim, dimana Abdul Manaf adalah sebagai pembeli. Hingga Abdul Manaf menyuap oknum Penyidik Kejati Jatim yakni Ahmad Fauzi, karena takut dijadikan tersangka, atas bukti yang dimiliki penyidik berupa slip transfer sejumlah uang ke oknum pegawai BPN, Wahyu Sudjoko. 
 
Wahyu Sudjoko dan Kepala Desa (Kades) Kalimook Kabupaten Sumenep, Murhaimin pun sudah diadili di Pengadilan Tipikor. 
 
Lalu mengapa Kejati Jatim kembali menyeret Abdul Manaf ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dengan “alasan” menyuap onkum BPN ? Atau akan diadili lagi dalam kasus Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep selaku pembelian tanah ? 
 
Anehnya, mengapa Kejati Jatim tidak memproses keterlibatan Abdullah selaku orang yang mengetahui, “membantu atau turut serta” dalam kasus suap antara Abdul Manag dengan Ahmad Fauzi ? Ada apa dengan Kejati Jatim ? 
 
Inilah yang dipertanyakan Totok Prastowo dkk selaku Pensehat Hukum (PH) terdakwa/terpidana, saat ditemui wartawan media ini di Pengadilan Tipikor seusai mengikuti persidangan dengan agenda replik dari JPU, pada Kamis, 28 September 2017. 
 
“Kasus ini tidak jauh beda dengan kasus yang pertama, pasalnya pun sama. Abdul Manaf sudah dihukum 3 tahun penjara karena menyuap Jaksa. Penyuapan itu karena adanya kasus TKD dan oknum BPN serta Kades pun sudah disidangkan. Kenapa ini disidangkan lagi ?,” kata Totok dengan nada bertanya. 
 
“Putusan Selanya minggu depan,” katanya sambil meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor.  (Redaksi).</div>

Tipikor Terpidana Abd. Manaf Sipenyuap Jaksa Kembali Diadili

Terpidana Abdul Manan (kaca mata) saat berada diruang tahanan Pengadilan Tipikor berita korupsi .co – Sudah jatuh tertimpa tangga ! Bar...

Tabrak Aturan, Perpanjangan Masa Kerja Pansus Illegal

07.40 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDXHRM0P90kd0_Ssdpkncd5GkLwBqHs8_31oueVw0SSuChm9ILxt53FEXjmm2fP8TWaemjd9HFHm_p3SacQeyf6xPbEyUt76CzIafOJ2dR79EWaOwKmTyg2KqXCoEyFOqBKUOsc0ZHJww/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="553" data-original-width="781" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDXHRM0P90kd0_Ssdpkncd5GkLwBqHs8_31oueVw0SSuChm9ILxt53FEXjmm2fP8TWaemjd9HFHm_p3SacQeyf6xPbEyUt76CzIafOJ2dR79EWaOwKmTyg2KqXCoEyFOqBKUOsc0ZHJww/s1600/ICW+-+Copy.jpg" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co - Selalu melabrak aturan. Agaknya itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan aksi pansus DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejadian persetujuan Pansus Angket KPK 28 April 2017 lalu terulang kembali pada hari ini, Selasa 26 September 2017.  Publik masih merekam ingatan aksi pimpinan DPR, Fahri Hamzah mengetuk palu persetujuan hak angket dan tidak mengindahkan interupsi sejumlah anggota DPR. Kejadian yang sama dan dengan pola yang sama terulang kembali dalam paripurna yang diselenggarakan hari ini. Dalam surat bernomor PW/17254/DPR RIIX/2017 tentang undangan rapat paripurna DPR RI, disebutkan salah satu agendanya adalah Laporan Pimpinan Pansus Angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Sebab Pansus sudah melaksanakan tugasnya selama 60 hari dan akan membacakan rekomendasinya di hadapan paripurna. Namun agendanya justru pengesahan perpanjangan masa tugas pansus yang jelas-jelas melanggar aturan. Mengutip informasi dari portal @wikiDPR, Paripurna hari ini hanya dihadiri sebanyak 75 orang di ruangan sidang (hasil headcount) jumlah yang minimalis dan tidak quorum untuk mengambil keputusan. Dalam proses yang berjalan, terhadap sejumlah fraksi yang melakukan interupsi dan tidak setuju dengan perpanjangan masa tugas pansus angket KPK seperti Gerindra, PPP, PAN, dan PKS. Akhirnya 3 fraksi (PKS, Gerindra, dan PAN) memilih melakukan walk out sebab suara mereka tidak diindahkan oleh Fahri Hamzah sebagai pimpinan sidang. Menjadi pertanyaan besar, apakah persetujuan pansus tersebut bisa dibenarkan? Jika merujuk pada ketentuan Pasal 206 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menyebutkan bahwa: Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enampuluh) hari sejak dibentuknya panitia angket. Keberadaan pasal ini sangat jelas dan tidak membutuhkan penafsiran (interpretasi) lain. Masa tugas pansus hanya selama 60 hari. UU MD3 tidak mengatur mengakomodir tentang adanya perpanjangan. Oleh karena itu, tindakan persetujuan sepihak untuk memperpanjang masa kerja pansus angket adalah tindakan illegal yang tidak memiliki dasar hukum. Berapa lama lagi pansus bekerja? Sampai kapan akan berakhir? Dan berapa kali bisa diperpanjang? Hal tersebut merupakan pertanyaan lanjutan yang tidak ada jawabannya. Sebab sekali lagi undang-undang tidak memberikan dasar hukum perpanjangan tersebut. Pansus sesungguhnya sudah kehilangan legitimasinya di depan publik. Fungsi penyelidikan mereka untuk mencari tahu pelanggaran undang-undang oleh KPK telah gagal berjalan. Kini justru pansus akan bekerja dengan cara melanggar undang-undang MD3 karena secara melawan hukum memperpanjang masa tugasnya sendiri. Sumber  : Indonesia Corruption (ICW)

Regional Tabrak Aturan, Perpanjangan Masa Kerja Pansus Illegal

Jakarta, berita korups i.co - Selalu melabrak aturan. Agaknya itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan aksi pansus DPR terhadap Kom...

BERITAKORUPSI.CO

ICW Menilai, Putusan Praperadilan SN Sarat Kejanggalan

Terjaring OTT, Pejabat Dinas Pertanian Kab. Nganjuk Ditangkap

6 Kejanggalan Praperadilan Setya Novanto

Pemkab Samosir Bangun Jalan Menuju Objek Wisata Water Fall

Kasi Pidum Kejari Situbondo OTT SPBU Nakal

Terpidana Abd. Manaf Sipenyuap Jaksa Kembali Diadili

Tabrak Aturan, Perpanjangan Masa Kerja Pansus Illegal

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI