BERITAKORUPSI.CO

Dugaan Korupsi Dana Hibah, Mantan Kepala sekolah SD Nurul Iman di Tahan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgawgkNteZGYmtC4BcTofHspWlwrVA3OyrGx0CXnFib_SBAIB0PZB-W0OlWg_H_qdK_IDCsQa0Ma7gG12kzlf9_ENVw1XlrrDqhF0SmkKyoOs1nkzUV-PYchPMZAk6H2nH5LBUsDxerW5U/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgawgkNteZGYmtC4BcTofHspWlwrVA3OyrGx0CXnFib_SBAIB0PZB-W0OlWg_H_qdK_IDCsQa0Ma7gG12kzlf9_ENVw1XlrrDqhF0SmkKyoOs1nkzUV-PYchPMZAk6H2nH5LBUsDxerW5U/s1600/page.jpg" /></a></div>
 
beritakorupsi.co – Setelah melakukan penyidikan atas kasus dugaan Korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun anggaran 2014 lalu, sebesar Rp 320 juta lebih untuk pembangunan gedung sekolah SD Nurul Iman yang berlokasi dikawasan Sememi, Kecamatan Benowo yang merugikan negara sejumlah Rp 270 juta, akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menahan 2 tersangka, pada Selasa, 26 September 2917 Ke- 2 tersangka yakni ‘IZ” (Iskandar Zulkarnaen), Mantan Kepala sekolah SD Nurul Iman dan ‘As” (Asmadi) selaku pelaksana proyek pembangunan sekolah. Keduanya dijebloskan ke Rutan kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur usai menjalani pemeriksaan terlebih dahulu diruang penyidik Pidsus Kejari Surabaya. Kajari Suranaya, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan,  Penahanan tersebut dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan lebih lanjut. "Mereka ditahan dalam kasus korupsi pembangunan gedung SD Nurul Iman yang menggunakan dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2014," kata Didik Farkhan yang didampingi Kasi Pidsus, Heru Kamarullah dirunag kerjanya, Rabu, 26 September 2017. Didik menjelaskan, salah seorang tersangka dalam kasus ini terpaksa ditangkap secara paksa oleh tim penyidik, karena 2 kali tidak memenuhi panggilan tanpa alasan. Penangkapan tersangka dipimpin langsung oleh Kasipidsus Kejari Surabaya. “Saat ditangkap, Dia sedang mengajar. Kami lakukan upaya penangkapan karena tersangka tidak kooperatif," ucap Didik. Pengusutan kasus ini, lanjut Didik Farkhan, bermula dari pengaduan kelompok peduli masyarakat surabaya dan juga mendapat dukungan pelaporan dari Yayasan Pendidikan Nurul Iman sendiri. “setelah dilakukan penghitungan oleh tim audit, ada kerugian negara sekitar 270 juta. Dari dana hibah yang diperoleh, 17 persen tidak dipergunakan,” beber Didit. Kedua tersangka itu pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagimana dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(TKP) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)

Tipikor Dugaan Korupsi Dana Hibah, Mantan Kepala sekolah SD Nurul Iman di Tahan

berita korupsi .co – Setelah melakukan penyidikan atas kasus dugaan Korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun anggaran 2014 lalu, sebesar...

Ketua DPRD Mojokerto Segera di Adili

06.42 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMHJu5Bc7LX8oiU8_OkzYeiG4nzmKGkVXXJdA_lZoewu7B4NK4vD-uDx1PxFns4bIJxjN0WS5jkblq16EnB5uk9SR7XL0C0REj68t5PQ9fFRtSow6NAmrfvo4LmW_B0W3GN14R5K_EmPY/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="299" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMHJu5Bc7LX8oiU8_OkzYeiG4nzmKGkVXXJdA_lZoewu7B4NK4vD-uDx1PxFns4bIJxjN0WS5jkblq16EnB5uk9SR7XL0C0REj68t5PQ9fFRtSow6NAmrfvo4LmW_B0W3GN14R5K_EmPY/s1600/page.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto yang di tangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan pada 17 Juni 2017 lalu, tak lama lagi di adili dan saat ini  sedang menunggu jadwal persidangan dan Majelis Hakim yang akan mengadilinya di Pengadilan Tipikor Surabaya. sebab, JPU KPK telah melimpahkan berkas perkara atas nama tersangka, Purnomo (Ketua DPDR) dan Umar Faruq (Wakil Ketua DPRD) ke Pemgadilan Tipikor. </div>
<div style="text-align: justify;">
 Hal itu seperti yang disampaikan Humas Pengadilan Tipikor DR. Lufsiana maupun Panmud Tipikor, M. Nur saat ditemui di ruang kerjanya, pada Senin, 25 September 2017. “Hari ini, JPU KPK telah melimpahkan berkas perkara atas nama tersangka/terdakwa Purnomo dan Umar Faruq. Untuk jadwal sidang dan Majelis Hakimnya, masih menunggu penetapan Ketau Pengadilan,” kata DR. Lfsiana. Hal itu juga diakui oleh Panmud Pengadilan Tipikor, M.Nur. “JPU KPK barusan melimpahkan 2 berkas perkara atas nama Purnomo dan Umar Faruq,” kata Nur. Dalam kasus ini, KPK menangkap 4 tersangka suap yakni Purnomo, Umar Faruq, Abdullah Fanani (Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto) dan Wiwit Febrianto,  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Rumah (PUPR) Kota Mojokerto (saat sedang prses persidangan). Tersangka Purnomo, selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto bersama-sama dengan Umar Faruq dan Abdullah Fanani, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, diduga menerima “uang suap” dari Wiwiet Febryanto, selaku Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, agar Anggota DPRD Kota Mojokerto, menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) menjadi Anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto, Tahun 2017 sekitar Rp 13 miliar. Tersangka Wiwiet Febryanto diduga sebagai pemberi “suap”, dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Dalam kasus ini, selain Wiwiet Febryanto, KPK juga menetapkan 3 tersangka lainnya yakni, Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq dan  Abdullah Fanani, Kedaunya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto. Tersangka Purnomo, selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto bersama-sama dengan Umar Faruq dan Abdullah Fanani, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, diduga menerima “uang suap” dari Wiwiet Febryanto, selaku Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, agar Anggota DPRD Kota Mojokerto, menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) menjadi Anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto, Tahun 2017 sekitar Rp 13 miliar. Dari surat dakwaan JPU KPK atas nama terdakwa diketahui, bahwa Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan M. Yunus, selaku Wali Kota Mojokerto, telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari kas daerah untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan terkait, dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang transportasi daerah sejumlah Rp 13.284.905.600 dan DAK fisik bidang infrastruktur perumahan norma air minum dan sanitasi sejumlah Rp 67.359.000. Sehingga, seluruh kekurangan dana menjadi Rp 13.352.264.600 sebagai akibat dari tidak direalisasikannya transfer DAK Tahun Anggaran 2015 dari Kementerian Keuangan, kepada Pemerintah Kota Mojokerto, karena keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh dinas PUPR. Wali Kota Mojokerto M. Yunus, memprioritaskan pembangunan gedung Politeknik elektronika Negeri Surabaya di Mojokerto, yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR tahun 2017 sebesar Rp 13.969.130.000, namun penganggaran Dinas PUPR tersebut, terdapat kekeliruan karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Padahal, supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa. Uang yang disetorkan tersangka kepada Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, diduga sebahagian berasal dari rekanan (Kontraktor) yakni IDC alias I (Derektur CV BP) dan DS (Direktur operasional PT AJS) yang besarnya sekitar Rp 930 juta. Dengan “imbalan” kedau rekanan itu akan diberiak proyek. Namun sial, apa daya tangan tak sampai. Karena sebelum rencana tersebut berjalan, KPK telah “meringkus”  Hanif Budi dan Umar Faruq, pada 17 Juni 2017, sekira pkl. 23.00 WIB.   (Redaksi)</div>

News Tipikor Ketua DPRD Mojokerto Segera di Adili

berita korupsi .co – Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto yang di tangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan pada 17 Juni 2017 la...

Sidang Korupsi OTT PT PAL, Direktur SDM Jawab Lupa Saat di Tanya JPU KPK

06.23 beritakorupsi 0

-    JPU KPK : Fee Agen 4,74 Persen Hasil   
       Rapat Direksi 
 
<div style="text-align: justify;">
-     Terdakwa Firmansyah Arifin : Ada dana </div>
<div style="text-align: justify;">
      PT PAL  5 milliar yang belum bisa </div>
<div style="text-align: justify;">
      dicairkan karena Dana Komando Belum    </div>
<div style="text-align: justify;">
      Lunas</div>
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivirf0FlJQVhBohUFKCnsyfQSGmjsbKQWrfcI3k-NLVgusPbD8mw1mGuU_A8tYgTgkgLFIO6QIzmqjdsmE4GTdf6Pek3c4bXeUAa-iJGh-zDP_VR2syK8WOCpek4i1qOSZuy4-JR1H9w0/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivirf0FlJQVhBohUFKCnsyfQSGmjsbKQWrfcI3k-NLVgusPbD8mw1mGuU_A8tYgTgkgLFIO6QIzmqjdsmE4GTdf6Pek3c4bXeUAa-iJGh-zDP_VR2syK8WOCpek4i1qOSZuy4-JR1H9w0/s1600/page.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas, saat JPU KPK memperlihatkan bukti kehadapan Majelis Hakim dan (foto bawa) ke- 3 terdakwa bersama suami saksi Etty Soewardani (3 dari kanan) turut menyalami Hakim</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – “Penyakit” lupa, tidak tau, atau kadang “bisu” alias diam, sudah terbiasa “menyerang” daya ingat saksi bahkan terdakwa, tak perduli berpendidikan tinggi atau rendah, masyarakat maupun pejabat yang diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan dalam kasus tindak pidana Korupsi.“Penyakit” lupa, ternyata “dialami” juga oleh saksi yang dihadirkan oleh JPU KPK yang terdiri dari Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri, kehadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin. SH., MH, dan dibantu 2 anggota Majelis Hakim, yakni DR. Lufsiana dan DR. Andriano untuk terdakwa Arif Cahyana (GM Keuangan), terdakwa Saiful Anwar ((Direktur Desain dan Teknologi dan merangkap Direktur Keuangan) dan terdakwa M. Firmansyah Arifin (Direktur Utama, masing-masing perkara terpisah), dalam kasus perkara Korupsi OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK pada Akhir Maret 2017, yang digelar pada Senin, 25 September 2017. Saksi yang di hadirkan JPU KPK antara lain Eko Prasetiyanto (Direktur Perencanaan dan Pengembanagan Usaha), Imam Sulistyono (Mantan Direktur Keuangan, sekarang menjabat Dirut PT DOK), Etty Soewardani (Plt Direktur Keuangan 14 Juni s/d 5 Oktober 2016, sekarang menjabat Direktur SDM dan Umum PT PAL sejak 3 April 2017 asmapai sekarang) dan Bambang (mantan Sekretaris PT PAL) Pada sidang sebelumnya (21 Agustus 2017), 4 orang saksi dari PT PAL juga “mengalami” hal yang sama. K- 4 saksi tersebut antara lain Gonot Hendrasmono (Kepala Divisi Desain), Agus Budianto (Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran), Jumarma (Kadep Proposal Proyek kapal PT PAL) dan Joko Sutejo, staf ahli Direktur PT PAL (Persero) Indonesia Dalam kasus ini, Agus Budianto, Eko Prasetiyanto (Direktur Perencanaan dan Pengembanagan Usaha), bertugas untuk mempersiapkan dokumen-dokumen teknis serta melakukan penghitungan cons tructor kapal SSV, sebagai dasar harga penawaran kepada pemerintah Fhilipina bersama Jumarma. Selain itu, Agus Budianto juga ditugaskan untuk bertanggung jawab mengikuti tender di Manila, Fhilipina. Sedangkan Saiful Anwar selaku Direktur Desain dan Teknologi, yang juga selaku Direktur Keuangan bersama dengan Gonot Hendrasmono  selaku Kadiv Desain, menyiapkan Desain SSV untuk keperluan tender. “Penyakit” lupa dan tidak tau diucapkan ke 4 saksi ini saat ditanya JPU KPK maupun Majelis Hakim terkait Dana Komando yang dikenal dengan istilah DK. Para saksi hanya mengaku, penah mendengar dari staf PT PAL sendiri tanpa menyebutkan nama, karena bisa jadi untuk menutupi yang sebenarnya atau karena rasa takut. Dalam sidang kali ini, “penyakit” alias kata lupa sering diucapkan oleh Direktur SDM dan Umum yang membawahi sumber daya manusia dan pengelolaan lingkungan serta ketertiban PT PAL, Etty Soewardani, saat ditanya JPU KPK atas pembayaran yang dilakukan oleh PT PAL terkait proyek kapal SSV Philipana, saksi juga lupa saat JPU KPK menanyakkan berapa persen nilai yang dibayar oleh PT PAL terhadapat Ashanty Sales termasuk dalam bentuk uang apa. Bahkan Etty Soewardani mengaku tidak dilibatkan secara aktif dalam pembahasan proyek kapal SSV antara PT PAL Indosesia dengan pemerintah Philipina. Pada hal proyek tersebut bukan proyek “siluman” yang tidak jelas, melainkan proyek antar 2 negara. Anehnya, Direktur SDM dan Umum ini mengakui telah menanda tangani 2 dokumen pembayaran pada September 2016, namun tak tahu pembayaran kepada siapa. “Saya sebagai Direktur SDM dan Umum. Kami tidak pernah aktif didalam rapat itu. September 2016, saya pernah menanda tangani dokumen pembayaran karena persyaratan harus ada 2 Direktur,” jawab Etty Soewardani. Pada hal, pertanyaan JPU KPK adalah, apakah saksi tau kalau PT PAL mengikuti pengadaan proyek kapal dengan pemerintah Philipina. Saat ditanya JPU KPK, pembayaran kepada Ashanty atau PT Perusa. Saksi menjawab lupa. JPU KPK kembali menanyakkan, berapa persen yang dibayarkan, saksi menjawab lupa. Kemudian JPU KPK menanyakkan pembayaran dalam bentuk uang apa, lagi-lagi saksi menjawab lupa. Terkait dengan fee agen Ashanty Sales sebesar 3,5 persen namun oleh direksi PT PAL dibuat menjadi 4,75 persen. Saksi mengaku tidak tau. Pada hal, Eko Prasetiyanto (Direktur Perencanaan dan Pengembanagan Usaha) mengakui bahwa penentuan fee angen dibahas dan ditentukan oleh rapat dewan Direksi dan kemudian disampaikan kepada Kirana Kotama pemilik PT Perusa Sejati selaku perwakilan Ashanty Sales di Indonesia. Eko menjelaskan, bahwa fee agen yang diminta Ashanty Slaes sebesar 3,5 persen diusulkan dan dibahas oleh semua Direksi menjadi 4,75 persen dari nilai kontrak untuk 2 unit kapal SSV senilai US86.987.832,5 dollar dan 1,25 persen adalah uang PT PAL atau setara dengan nilai rupiah sekitar Rp 13 milliar. hal itu disampaikan saksi kepada JPU KPK maupun kepada Majelis Hakim. “3,5 persen saya dibahas di rapat Direksi, malamnya disampaikan kepada Kirana Kotama dalam pertemuan di Resto Nine,” kata saksi. Saat JPU KPK menanyakkan terhadap Eko Prasetiyanto, apakah itu tanggung jawab Kolektif Kolegial, yang dijabwa saksi “Ya”. Sementara keterangan Imam Sulistyono, tak jauh beda saat Ia memberikan keterangan dalam sidang perkara yang sama namun terpisah dengan terdakwa Agus Nugroho, selaku Direktur Umum PT Perusa Sejati, yang menjadi perantara dari Kirana Kotama untuk menyampaikan uang sebear US25.000 Dollar kepada PT PAL melalui Arif Cahyana. Dana Komando kembali dijelaskan Imam Sulistyono, yang sebelumnya sudah dijelaskannya saat menjadi saksi untuk terdakwa Agus Nugroho. Kepada Majelis Hakim saksi menjelaskan, bahwa rapat BOD (Board of Director) dilakukan dalam kaitannya membahas kebutuhan dana operasional PT PAL. “Rapat BOD yang dibahas, salah satunya adalah Dana Komando yang akan mempengaruhi cash flow PT PAL,” kata Imam Sementara terdakwa Firmansyah Arifim menaggapi keterangan para saksi terkait dana Komando. Terdakwa mengatakan, Dana PT PAL di BRI Cilangkap sebesar Rp 5 milliar belum bisa dicairkan karena Dana Komando belum lunas sampai sekarang. “Sengaja saya tidak membayar Dana Komando, sehingga uang kami ditahan. Uang itu dicairkan setelah saya ditangkap KPK,” beber terdakwa kepada Majelis. Ketua Majelis Hakim pun sempat menanyakkan kepada terdakwa maupun saksi, ispa Komisiaris Utamanya. “Kenapa tidak mlaporkannya kalau ada Dana Komando ?,” tanya Majelis Hakim. Dan semua saksi “diam”. Terdakwa Arif Cahyana pun mempertegas, bahwa penyetotan dana sebesar US163.102,19 Dollar itu diantarkan dirinya bersama Imam Sulistyono ke Pekas Pusku AL di Cilangkap. Pernyataan terdakwa Arif Cahyana pun di akui Imam Sulistyono saat ditanya Majelis Hakim. Usai persidangan, JPU KPK Mungki Hadpratikto kepada media ini mejelaskan, bahwa fee agen dari 3,5 persen menjadi 4,75 persen adalah hasil rapat Direksi. Sementara uang sebesar Rp 20 juta yang dikembalikan Etty Soewardani, akan ditindak lanjuti dari saksi-saksi berikutnya. “Kalau tadi dari keterangan saksi, atas pertanyaan terdakwa memang keputusannya keputusan Dewan Direksi, bulat itu istilahnya BOD. Kalau uang yang 20 juta, itu baru dari keterangan Ibu Etty, dia tidak tau uang itu uang apa tapi diterima dan sudah dikembalikan ke KPK. Kita akan gali dari keterangan pihak-pihak lain, mungkin ia. Karena kita belum tau saksi-saksi lain,” ucap Mungki. Sementara terdakwa Firmansyah Arifin mengatakan, bahwa fee agen dibahas dan disetujui oleh semua Direksi, baru kemudian disampaikan ke Kirana Kotama. Saat ditanya, mengapa Direktur SDM dan Umum tidak ikut serta dalam pertemuan malam harinya, Firmansyah Arifin mengtakan karena malam hari. “Itu kan awalnya dari usulan Direktur Perencanaan dan Pengembanagan Usaha, kemudian dibahas dan disetujui oleh semua Direksi. Dari keputusan itu, malamnya disampaikan kepada Kirana Kotama dalam pertemuan Resto Nain. Bu Etty tidak ikut karena pertemuannya malam,” kata terdakwa. Dalam surat dakwaan JPU KPK 
 
 
   
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEeJjK-a0UDoZIru_tC9q47yY1Cb_tobDJKCTnkRxNVFaNOSJfD4EaZCeGDHIBY0fcMFoUKyw8yuBLTsYhGrwIWRI7MWZpCssSMvdSI3e7F3y41aavvuvKiEMpChQmVHf5QCGeaA-pGBA/s1600/IMG20170925150022.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEeJjK-a0UDoZIru_tC9q47yY1Cb_tobDJKCTnkRxNVFaNOSJfD4EaZCeGDHIBY0fcMFoUKyw8yuBLTsYhGrwIWRI7MWZpCssSMvdSI3e7F3y41aavvuvKiEMpChQmVHf5QCGeaA-pGBA/s640/IMG20170925150022.jpg" width="640" /></a></div>
 
 
Kasus ini bermula pada tanggal 30 Agustus 2012 lalu, saat M. Firmansyah Arifin selaku Dirut PT PAL, memperbaharui perjanjian kerjasama dengan Agency Agreement No. SPER/38/10000/VIII/2012, yang ditandatangani bersama Liliosa L Saavedra selaku CEO  Ashanti Sales Inc. Dalam Agency Agreement tersebut dinyatakan bahwa, Ashanty Sales ditunjuk menjadi agen yang akan membantu PT PAL, dalam mendapatkan proyek pembangunan kapal SSV, untuk memenuhi kebutuhan kapal DND Filipina dengan besaran fee agen akan ditetapkan sebelum harga penawaran dimasukkan ke DND Filipina, Dan agen agreement tersebut, akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015. Kemudian, pada awal 2013, Eko Prastianto dan Agus Budianto, selaku Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran PT PAL, mendapat informasi dari Kirana Kotama, selaku perwakilan Ashanty Sales di Indonesia bahwa, DND Filipina akan memulai pengadaan proyek kapal SSV. Atas informasi tersebut,  Agus Budianto bersama Jumarma, selaku Kadep proposal proyek Kapal PT PAL dan Tim pemasaran PT PAL, segera mempersiapkan dokumen-dokumen teknis, serta perhitungan  cost stucture kapal SSV sebagai dasar harga penawaran kepada DND Fhilipina. Setelah perhitungan cost cost structure oleh Agus Budianto dan Jumarma selesai, harga kapal yang tercantum dalam Price Estimation SSV Fhilppines Navy, adalah sebesar USD43.262.558,  dengan perhitungan fee sebesar 2,5 persen. Besaran fee agen tersebut ditentukan berdasarkan pada proyek-proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL sebelumnya. Pada tanggal 5 Agustus 2015, rapat Direksi yang dihadiri M. Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Eko Prasetyanto dan Agus Budianto, menyetujui perhitungan cost structure tersebut. Dan pada tanggal 29 Agustus 2015, Agus Budianto mengajukan dokumen penawaran 2 unit kapal SSV kepada DND Filipina, dengan harga penawaran per kapal sebesar US43.262.556 dollar. Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober 2013, Tim pengadaan DND Filipina, melakukan asesmen ke PT PAL di Surabaya, dalam rangka melaksanakan tahapan post qualification, untuk menilai fasilitas dan kemampuan PT PAL, sesuai dokumen penawaran yang dihadiri oleh Liliosa L. Saavedra dan Kirama Kotama sekaligus menemui Joko Sutejo, selaku Staf Ahli Direktur PT PAL, dan Eko Prastianto di kantor PT PAL di Surabaya Dalam pertemuan tersebut, ternyata Liliosa L. Saavdra mau minta fee untuk Ashanty Sales sebesar 4% dari nilai kontrak pembangunan kapal SSV oleh PT PAL, dan meminta agar segera dituangkan dalam perjanjian. Namun oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto, merasa keberatan karena terlalu besar, dan akhirnya turun menjadi 3,5 persen. Hal itu pun disampaikan oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto pada rapar Direksi PT PAL Pada tanggal 7 Agustus 2014, kontrak pembangunan 2 unit kapal SSV senilai US86.987.832,5 dollar, ditandatangani oleh M. Firmansyah Arifin, selaku Dirut PT PAL dan Hon Vol Taire T. Gasmin, selaku sekretaris DND Fhilipina, setelah dinyatakan sebagai pemenang. Selanjutnya, Pada tanggal 18 Januari 2014, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan 2 unit kapal SSV sebesar 15 persen, melalui surat Nomor. 972/64000/VI/ 2014 yang ditandatangani oleh, Arif Cahyana. Kemudian pembayaran uang muka tersebut direalisasikan oleh DND Filipina, pada tanggal 16 Juli 2014, dalam 2 tahap masing-masing sebesar US65.228.888,7 dollar ke rekening BRI Cabang Rajawali Surabaya, Nomor 0172.0 2.00000055.3.5 atas nama PT PAL Indonesia Persero. Setelah PT APL menerima pembayaran uang muka dari DND Filipina, pada tanggal 31 Juli 2014, Ashanti Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin pertama melalui rekening atas nama PT Perusa, Nomor 065-00412013 pada Development Bank of Singapore. Pada sekitar Januari 2015, M. Firmansyah Arifin, meminta Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Jakarta, untuk mengambil uang Cash Back dari agen yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty Sales, sesuai kesepkatan. Kemudian, Imam Sulistyanto, menemui Kirana Kotama di lobby Eka Hospital BSD Central Business District lot IX BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan. Kemudian, Kirana Kotama menyerahkan bingkisan Goody Bag, berisi uang sebesar US163.102,19 Dollar kepada Imam Sulistyanto. Kemudian Imam Sulistiyanto menyerahkan uang tersebut kepada Eko Prasetyanto untuk diserahkan kepada M. Arifin Firmansyah. Selanjutnya, pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal CCV selesai, dan kapal tersebut telah diserahkan oleh PT PAL kepada DND Filipina. Pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran 85 persen, atas pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV sebesar US36.029.392,85 Dollar kepada DND Filipina melalui invoice nomor. 113 m16001, yang ditandatangani oleh m. Firmansyah Arifin. Pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Fhilipina merealisasikan pembayaran 85% dengan mentransfer uang sebesar US36.029.392,85 Dollar. Atas pembayaran agen kepada Ashanti Sales tersebut, M. Firmansyah Arifin, mengingatkan Arif Cahyana dan Saiful Anwar, mengenai adanya cashback sebesar 1,25% harus diserahkan oleh Ashanty sales. Atas arahan M. Firmansyah Arifin, pada sekitar awal Maret 2017, Arif Cahyana menemui Kirama Kotama di gedung BRI Tower Jakarta dan menanyakan Cash Back sebesar 1,25 persen. Kemudian Kirana kotama memberitahukan bahwa, Ashanty Sales di Fhilipina akan menarik uang tunai sebesar US25.000 dolar dari fee agen yang telah di diterimanya dari PT PAL. Kemudian Ashanty Sales, akan menyerahkan uang tersebut kepada Kirama Kotama untuk menyerahkan secara tunai kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana, dan Arif Cahyana melaporkan hasil pertemuan dengan Kirama Kotama kepada Saiful Anwar. Pada tanggal 8 Maret 2017, Kirana Kotama, meminta Gatot Suratno (staf bagian umum PT Perusak Sejati) untuk mengambil dua buah amplop berwarna coklat yang berisi uang masing-masing sebesar US25.000 dolar dan US13.000 dolla di Rumahnya, di Kompleks Tosiga Blok IX D No 7 Kebon Jeruk Jakarta Barat, untuk diserahkan kepada Elvi Gusliana alias Dede (staf Bagian Keungan PT Perusa Sejati) sesuai permintaan Kirama Kotama. Sehari kemudian, yakni, pada tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho melalui telepon, meminta agar Agus menyerahkan uang sebesar US25.000 dolar kepada Elfi Gusliana, dan uang tersebut akan diserahkan kepada Arif Cahyana. Untuk penyerahan uang Cash Back tersebut, pada tanggal 16 Maret 2017, Agus Nugroho meminta Elfi Gusliana membuat tanda terima, tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata pada tanggal 17 Maret 2017, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Namun sial, sebelum uang tersebut “dinikamti” oleh Direksi PT PAL, Arif Cahyana dan Agus Nungroho, sudang ditangkap KPK, pada 30 Maret 2017. (Redaksi) </div>

News Tipikor Sidang Korupsi OTT PT PAL, Direktur SDM Jawab Lupa Saat di Tanya JPU KPK

- JPU KPK : Fee Agen 4,74 Persen Hasil Rapat Direksi - Terdakwa Firmansyah Arifin : Ada dana PT PAL 5 millia...

Kasus Pungli BPN Segera Disidangkan

06.08 beritakorupsi 0

Tipikor Kasus Pungli BPN Segera Disidangkan

Tersangka saat berada di dalam mobil tahanan Kejari Tanjung Perak berita korupsi .co – Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri (Keja...

Merasa Dirugikan Milliaran, Ponggowo Santoso Laporkan ‘CW’ ke Polda Jatim

18.41 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGVOv3Ssd5fAHIrY0FcTVM8G0C2Sivz-Cz-aOpeFZWb4-NJohg59-emuaCQExffAcTk0sUD1ysg4atvMa2f0JcoYeAmoMQK5ojZsriHrUhto0oq8S3KDCK66aKQvCbMmjApNklS8HnJxk/s1600/IMG20170923125137.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1328" data-original-width="1024" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGVOv3Ssd5fAHIrY0FcTVM8G0C2Sivz-Cz-aOpeFZWb4-NJohg59-emuaCQExffAcTk0sUD1ysg4atvMa2f0JcoYeAmoMQK5ojZsriHrUhto0oq8S3KDCK66aKQvCbMmjApNklS8HnJxk/s1600/IMG20170923125137.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ponggowo Santoso</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Uang bisa menjadikan seseorang yang tidak kenal menjadi kenal, dan yang berteman menjadi “musuh” serta berakhir ke proses hukum, bila salah satu diantaranya ada yang merasa dirugikan. Itulah yang saat ini terjadi antara Ponggowo Santoso (66), yang melaporkan teman lamanya sekaligus sebagai teman bisnisnya, Tjahjo Widjiojo (59) ke Polda Jatim, dengan Nomor Laporan : LPB/302/III/2017/UM/JATIM tanggal 9 Maret 2017 Seperti disampiakan Ponggowo Santoso ke wartawan saat ditemui di salah satu Rumah Makan di Jalan Diponigoro, Surabaya, Sabtu, 23 September 2017. Menurut Ponggowo, hal itu bermula pada tahun 2009, antara dirinya dengan Tjahjo Widjiojo bermitra mendirikan sebuah perusahaan PT Surya Marga Utama (SMU) yang bergerak dibidang Aspal Hotmix Plan, berkantor di Sidoarjo, Jawa Timur. Karena merasa dirugikan dengan tidak adanya laporan neraca perusahaan, tidak pernah dilakukannya rapat umum pemegang saham (RUPS), apalagi pembagian hasil, pada hal dirinya memiliki saham sebesar 48 lembar atau 48% senilai Rp 2,40 milliar. “Saya ikut menanam modal sebesar 48 lembar saham atau 48%, 2,40 milliar, sebagai Komisiaris. Dan Tjahjo Widjiojo juga 48 lembar saham (48%) sebagai Komisiaris Utama (Komut). Yang 4 saham dimiliki oleh Irianto sebagai Direktur Utama,” ujar Ponggowo Santoso menceritakan. Ponggowo melanjutkan, sejak berdirinya PT SMU 2009, tidak pernah ada laporan neraca, rapat umum pemegang saham (RUPS) atau bahkan pembagian hasil dari perusahaan tersebut. “Saya melaporkan sebagai pribadi karena tidak pernah ada laporan neraca, tidak pernah ada RUPS dan saya tidak pernah menerima keutungan. Yang menggerakkan perusahaan ini ia Tahjo ini. Dia teman lama saya, saya sering menanyakkan tapi tidak ada hasilnya. Pernah disomasi oleh pengacara saya, yaitu Pieter Talaway, sebayak 3 kali tapi nggak ada jawaban, tahun 2013. Saya melaporkan ini baru, tahun 2107, tapi belum ada tersangkanya. Kalau dari kerugian saya sekitar 6 milliar tetapi kerugian inmaterial ya banyak,” ungkap Ponggowo Santoso. Namun saat ditanya, mengapa dirinya melaporkan Tjahjo Widjojo sebagai pribadi bukan sebagai salah satu Komisiaris di PT SMU. Menurut Ponggowo Santoso, dirinya hanya mengikuti saran dari pengacaranya, “Ia saya nggak tau ya. Saya hanya mengikuti apa kata pengacaranya,” jawabnya. Tidak hanya itu. Menurut Ponggowo Santoso, pada tahun 2016 lalu, dirinya juga melaporkan Tjahyo Widjojo ke Polda Jatim, terkait kasus dugaan pengeglepan 8 sertifikat miliknya dengan Nomor Laporan : TBL/1115/IX/2016/UM/JATIM tanggal 25 September 2016, yang hingga saat ini belum ada perkembangannya. “Ada 8 sertifikat yang diminta dari saya. Saya berniat akan menjual, lalu dia mau membantu saya untuk menjualnya tetapi saya tidak tau bagaimana. Dia datang ke rumah saya. Saya tanya, katanya belum laku. Saya sudah diperiksa oleh penyidik, Notaris, pernah di kronfrontir dengan Tjahjo, ya nggak ngaku,” kata Ponggowo. “Ia belum ada tersangkanya,” ujarnya. Sementara, saat wartawan media ini menghubungi Pieter Talaway, pengacara yang berkantor di Jalan Arjuna Surabaya, terkait surat somasi yang dikirimkannya ke PT SMU selaku Kuasa Hukum Ponggowo Santoso, tak bersedia menjelaskannya. Pieter hanya menjawab melalui pesan WhatsApp bahwa dirinya pernah menangani kasus antara Ponggowo Santoso dengan PT SMU. “Pernah,” jawanya singkat. Terpisah. Menurut Kadiv Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera saat dihubungi wartawan media ini mengatakan, belum ada tersangkanya. “Masih sidik belum tsknya. Ya sidik bukan lidik,” katanya melalui pesan WhastAppnya. (Redaksi)</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMZiPTTvqeGLuf-d-7ieRd7r8hN0mcivxPNri14WRlewACbn71696nqbm0d_I5oEsZPxQCh9FVc3XzCy7Qx633o3xg2PiZUCERfI2vDDX5nVZlwi8vOoUj1_CvCyKAX_BKse4opR4y7Ss/s1600/IMG20170923121911.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="411" data-original-width="431" height="610" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMZiPTTvqeGLuf-d-7ieRd7r8hN0mcivxPNri14WRlewACbn71696nqbm0d_I5oEsZPxQCh9FVc3XzCy7Qx633o3xg2PiZUCERfI2vDDX5nVZlwi8vOoUj1_CvCyKAX_BKse4opR4y7Ss/s640/IMG20170923121911.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ponggowo Santoso (kanan) bersama Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI)</td></tr>
</tbody></table>

Pidana Merasa Dirugikan Milliaran, Ponggowo Santoso Laporkan ‘CW’ ke Polda Jatim

Ponggowo Santoso berita korupsi .co – Uang bisa menjadikan seseorang yang tidak kenal menjadi kenal, dan yang berteman menjadi “musuh” ...

Buapti Samosi Launching Moda Transportasi Menyambut Bandara Silangit Naik Kelas

15.14 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNdu4PcBWOiyqU6Q0_GO3tXs3Vc8DlUbDvdYW9Azq5j80gw3-Y9rTDvl5lI4BPN5m9msdubFsOhjrhczpqhbe5L4nRcGV-LYxOUyqE1czipCyyPTHfzvPk0JElc2NcvZEhC8a40vDctPk/s1600/IMG-20170921-WA0007.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNdu4PcBWOiyqU6Q0_GO3tXs3Vc8DlUbDvdYW9Azq5j80gw3-Y9rTDvl5lI4BPN5m9msdubFsOhjrhczpqhbe5L4nRcGV-LYxOUyqE1czipCyyPTHfzvPk0JElc2NcvZEhC8a40vDctPk/s640/IMG-20170921-WA0007.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Kabar menggembirakan bagi masyarakat Internasional terutama Indonesia, Khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Samosir, Sumatra Utara yang tinggal diperantauan yang hendak berkunjung ke Danau Toba, danau terbesar kedua di dunia dan Samosir sebagai wisata Internasional kebanggaan Indonesia. Sebab, Bandara Silangit yang berlokasi di Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara, kini menjadi Bandara Udara Internasional, seiring dengan diresmikannya Danau Toba dan Samosir menjadi wisata Dunia. Dalam rangka menyambut Bandara Udara Silangit menjadi Bandara Udara Internasional dan Samosr menjadi wisata Internasional, Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon, MM akan melaunching Moda Transportasi Khusus bagi penumpang pesawat dari Silangi ke Samosir pada tanggal 1 Oktober 2017 mendatang. Kepada wartawan media ini, Rapidin mengatakan, bawah Pamkab Samosir mulai tanggal 1 Oktber 2017, akan melaunching Moda Transportasi angkutan Khusus dari Samosir ke Silangit  dan sebaliknya sesuai jadwal kedatangan pesawat. “Ini kabar yang sangat menggembirakan buat kita semua, dalam  rangka menyambut Silangit menjadi bandara Udara Internasional, dan Samosir sebagai tujuan Wisata Internasional. Pamkab Samosir, mulai tanggal 1 Oktber 2017 ini, akan melaunching Moda Transportasi angkutan khusus dari Samosir ke Silangit dengan 2 rit per hari, yaitu pertama jam 06.30 WIB dan ke 2 jam 11.00 WIB,” ucap Rapidin, Kamis, 21 September 2017 melalui telepon selulernya. Rapidin menambahkan, sedangkan angkutan dari Bandara Silangit ke Samosir akan disesuaikan dengan kedatangan pesawat Sriwijaya Air. “Akan disesuakan denga kedatangan pesawat Sriwijya Air,” lanjutnya. Saat ditanya mengenai tarif yang akan dikenakan terhadap penumpang, Rapidin menyampaikan, untuk sementara akan digratiskan selama 3 bulan atau hingga akhir tahun ini. Namun ternyata, Pemkab Samor belum membuat Perda tentang tarif Moda Transportasi tersebut dan baru akan dipikirkannya “Untuk tiga bulan pertama, yaitu Oktber sampai dnegan Desember 2017, tidak dipungut biaya (gratis). Angkutan ini Khusus bagi penumpang pesawat apa saja yang keberangkatan dan tujuan ke Silangit. Keberangkatan angkutan Moda Transportasi dari Samosir, berada di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Samosir  Onan Baru dan di Silangit di areal Parkir Bandara Silangit. Untuk tarifnya kedepan akan kita kaji selama tiga bula ini, setelah itu baru kita tentuntukan,” kata Rapidin. Lebih lanjut Rapin menjelaskan, Moda Transportasi salah satu bentuk program Pemkab. Samosir untuk membuka lapangan kerja bagi pemuda yang berprestasi. Selain itu, lanjut Rapidin, pada tanggal 23 Oktober 2017, Pemkab Samosir akan mengadakan lomba Maraton yang diikuti oleh 9 negara. Juga Pemkab Samosir akan membangun kapal pesiar milik Pemkab sendiri.  (Redaksi)</div>

Pemerintahan Buapti Samosi Launching Moda Transportasi Menyambut Bandara Silangit Naik Kelas

berita korupsi .co – Kabar menggembirakan bagi masyarakat Internasional terutama Indonesia, Khususnya bagi masyarakat yang berasal dari...

Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Penjualan Aset PT PWU Segera di Adili

08.40 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigTvtZ5UGSOxoje2veFDldNFdOoCr4TUoAE1Pj2Hex_1fpLtYU4XYUOiVqJLuriU9YIXnkkEaPOUtLxcUmx1GBrghbA2mqcJ1y6XUepF6-eV8dldGsxFEKfxPK-9Hov_EM0qxcUMvynO4/s1600/DSCF0628.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigTvtZ5UGSOxoje2veFDldNFdOoCr4TUoAE1Pj2Hex_1fpLtYU4XYUOiVqJLuriU9YIXnkkEaPOUtLxcUmx1GBrghbA2mqcJ1y6XUepF6-eV8dldGsxFEKfxPK-9Hov_EM0qxcUMvynO4/s640/DSCF0628.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Oepoyo Sarjono, saat bersaksi di sidang Pengadilan Tipikor (Dok BK.)</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Kasus perkara Korupsi penjualan asset Pemerintah Provinsi Jatim yang di kelola oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) Jilid II, akan segera di adili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. 
 
Dalam jilid II ini, penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan 2 terangka, yaitu Oepoyo Sarjono, selaku Direktur Utama PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan Sam Santoso (Direktur PT SAM). Keduaanya adalah selaku pembeli 2 asset milik Pemda Jatim yang dikelola oleh PT PWU yang terletak di Tulungagung dan Kediri tahun 2003 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000. 
 
Pada Selasa, 19 September 2017, Kejati Jatim melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tipikor untuk segera di adili. Hal itu di sampaikan oleh Kasi Penkum (Kepala Seksi Penerangan Hukum) Kejati Jatim, Richard Marpaung. 
 
“Perkara tersangka Oepoyo Sarjono, hari ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor,” kata Richard. Apa yang di sampaikan Richard, juga dibenarkan oleh Panmud Pengadilan Tipikor, M. Nur. 
 
“Perkara atas nama Oepoyo Sarjono, hari ini baru masuk. Tapi harus menunggu penetapan Ketua Pengadilan dulu untuk jadwal sidang dan Majelis Hakimnya,” kata M. Nur saat dihubungi media ini. 
 
Sementara dalam jilid I, 2 terdakwa sudah dinyatakan terbukti bersalah dan di Vonis hukum pidana penjara, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, pada 21 April 2017. 
 
Keduanya yaitu Dahlan Iskan, Dirut PT PWU dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun, namun kemudian di bebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, pada 31 Agustus 2017, kemudian Kejati Jatim saat ini melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI. Sementara Wishnu Wardhana, mantan Kepala Biro (Kabiro) Asset yang merangkap Kepala Unit Usaha serta Ketua Tim penjualan asset PT PWU di Vonis pidana penjara selama 3 tahun. 
 
Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa pelepasan asset milik Perusda (Perusahaan Daerah) Jatim, terletak di Tulungagug dan Kediri yang dilakukan oleh terdakwa Wishnu Wardana, selaku Kepala Biro dan Ketua Tim Penjualan asset bersama-sama dengan Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU tidak sesuai prosedur. 
 
Pelepasan asset tersebut tidak melibatkan tim penilai harga. Sehingga nilai penjualaan kedua asset tersebut yang dilakukan oleh PT PWU kepada PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), dibawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Akibatnya, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000. 
 
Majelis Hakim juga menyatakan, seharusnya nilai penjualan untuk asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung seluas 24 ribu meter lebih sebesar Rp 10.086.848.000 namun dijual dengan harga Rp 8.750.000.000. Sementara asset di Kediri berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter dijual dengan harga Rp 17 milliar lebih, yang seharusnya dijual berdasarkan NJPO sebesar Rp 24 milliar lebih. 
 
Sehingga terjadi selisih harga senilai Rp 11.071.914.000 yang menguntungkan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pribadi. Sebab PT Sempulur Adi Mandiri pada saat terjadinya transaksi, belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. 
 
Tidak hanya disitu. Majelis Hakim juga menyatakan dalam amar putusannya, bahwa penjualan asset sudah dilakukan pembayaran pada Agustus 2003 sementara jadwal pembukaan lelang dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) baru dilakukan pada September 2003. Terdakwa Wishnu Wardana memerintahkan panitia lelang untuk membuat dokumen agar proses pelepasan asset tersebut seakan-akan sesuai dengan prosedur. 
 
Fakta Persidangan 
Dalam BAP Sam Santoso, yang dibacakan JPU dalam persidangan menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan A. Yani Surabaya, kantor Jawa Pos untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung. 
 
Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Graha Pena, menyampaikan penawarannya untuk asset di Kediri senilai Rp 17 milliar, dan Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. Dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga, melainkan menunggu beberapa hari. 
 
Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana, menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003. 
 
Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran aset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam Santoso di BAP, bahwa kesepakatan jual-beli aset telah dilakukan jauh sebelum penawaran dibuka. 
 
Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan JPU, juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo, mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan sakit. 
 
Imam Utomo mengakui dalam BAP-nya, ada surat dari DPRD Jatim yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Dan Dia (Imam Utomo) menjelaskan dalam BPA nya, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Imam Utomo, menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim. (Redaksi) 
<div style="text-align: justify;">
 </div>

Tipikor Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Penjualan Aset PT PWU Segera di Adili

Oepoyo Sarjono, saat bersaksi di sidang Pengadilan Tipikor (Dok BK.) berita korupsi .co – Kasus perkara Korupsi penjualan asset Pemerin...

BERITAKORUPSI.CO

Dugaan Korupsi Dana Hibah, Mantan Kepala sekolah SD Nurul Iman di Tahan

Ketua DPRD Mojokerto Segera di Adili

Sidang Korupsi OTT PT PAL, Direktur SDM Jawab Lupa Saat di Tanya JPU KPK

Kasus Pungli BPN Segera Disidangkan

Merasa Dirugikan Milliaran, Ponggowo Santoso Laporkan ‘CW’ ke Polda Jatim

Buapti Samosi Launching Moda Transportasi Menyambut Bandara Silangit Naik Kelas

Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Penjualan Aset PT PWU Segera di Adili

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI